137/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 137/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Satrio Anggito Abimanyu; Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa; Alamat : Jalan Wijaya I gg. Langgar, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta selatan; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------ Pemohon I; 2. Nama : Sabri Khatami Can; Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa; Alamat : Dusun*II, Sagea, Weda Utara, Halmahera Tengah, Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Siti Iran Badryah; Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa; Alamat : Jalan Anoa Nomor 6, Taweley, Baolan, Tolitoli, Sulawesi Tengah; Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------- Pemohon III; 2 4. Nama : Yoga Pebriansyah; Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa; Alamat : Dusun I, Desa Mambang, Muara Kelingi, Musi Rawas, Sumatera Selatan; Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------- Pemohon IV; 5. Nama : Muhammad Ihsan Almadani; Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa; Alamat : Jalan Jend A. Yani Maburai, Murung Pudak, Tabalong, Kalimantan Selatan; Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------- Pemohon V; 6. Nama : Aulia Shifa Salsabila; Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa; Alamat : Jalan Kelapa Sawit gg. Anggur 1 Nomor 2, Pekauman, Tegal Barat; Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------- Pemohon VI; 7. Nama : Dzaky Al Fakhri; Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa; Alamat : Cluster Permata Karawaci Blok N Nomor 8, Sukabakti, Curug; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------- Pemohon VII; 8. Nama : Ariq Faiq Muyassar; Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa; Alamat : Griya Yasa Blok.B2/19,Pasir Gadung,Cikupa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- Pemohon VIII; 9. Nama : Khrisna Adam Yustisio; Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa; Alamat : Singojayan Nomor 1, Pakuncen, Wirobrajan; Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------- Pemohon IX; 10. Nama : Djenar Maesa Ayuka; Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa; Alamat : Jalan Lawu Nomor 3G, Sedogan, Sinduharjo, Ngaglik; Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------- Pemohon X; 3 11. Nama : Nasywa Yustisia Azzahra; Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa; Alamat : Perumahan Puri Domas B. 30, Wedomartani, Ngemplak; Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------- Pemohon XI; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024 memberikan kuasa kepada Anang Zubaidy, S.H., M.H., Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H., Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H., dan Retno Widiastuti, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat yang memilih domisili hukum di Kampus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, beralamat di Jalan Kaliurang Km 14,5, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, dan Pemohon XI disebut sebagai --------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 18 September 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 September 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 136/PUU/PAN.MK/ AP3/09/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 137/PUU-XXII/2024 pada tanggal 25 September 2024, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 16 Oktober 2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa UUD NRI Tahun 1945 memberikan sejumlah kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi antara lain wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1), yang berbunyi: 4 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) yang selanjutnya disebut “UU MK”, yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar juga diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dilakukan dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 5 beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) yang selanjutnya disebut “UU PPP”, berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi” 5. Bahwa pengujian materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dan dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut “PMK PUU”) yang berbunyi: “Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.” 6. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 PMK PUU, yang menyatakan: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” 7. Bahwa objek permohonan (objectum litis) yang PARA PEMOHON ajukan dalam hal ini adalah pengujian materil ketentuan Pasal 62 ayat (1) jo. 95 ayat (2) UU Pilkada dan penjelasannya, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 62 ayat (1) UU Pilkada “Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (8) kemudian berpindah tempat tinggal atau karena ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain, Pemilih yang bersangkutan harus melapor kepada PPS setempat.” Penjelasan Pasal 62 ayat (1) UU Pilkada “Cukup jelas.” 6 Pasal 95 ayat (2) UU Pilkada “Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain.” Penjelasan Pasal 95 ayat (2) UU Pilkada “Cukup jelas.” khususnya frasa “di tempat lain” dalam Pasal 62 ayat (1) UU Pilkada dan frasa “di TPS lain” dalam Pasal 95 ayat (2) UU Pilkada, terhadap UUD NRI Tahun 1945, yaitu: 1. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 2. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945: Negara Indonesia adalah negara hukum. 3. Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945: Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. 4. Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. 5. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 6. Pasal 28I ayat (5) UUD NRI Tahun 1945: Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. 8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan para Pemohon telah tegas menyatakan bahwa objectum litis Permohonan a quo adalah pengujian materil ketentuan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 95 ayat (2) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan a quo; 7 II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON A. SUBJEK HUKUM PARA PEMOHON 9. Bahwa untuk mengajukan Permohonan pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, subjek hukum yang dapat mengajukan diri sebagai Pemohon adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) PMK PUU yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau; d. Lembaga negara. 10. Bahwa para Pemohon merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan identitas E-KTP dengan NIK [Bukti P-3], sehingga dalam hal ini para Pemohon tergolong sebagai subjek hukum berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) PMK PUU, maka diberikan hak untuk mengajukan pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945. Masing-masing Pemohon diuraikan identitasnya sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon I merupakan perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan [Bukti P-3] yang berdomisili di DKI Jakarta JL Wijaya 1 GG Langgar, Petogogan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan sekarang sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Mahasiswa [Bukti P- 4]; b. Bahwa Pemohon II merupakan perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan [Bukti P-3] yang berdomisili di Dusun*II, Sagea Weda Utara, Halmahera, Maluku 8 Utara dan sekarang sebagai mahasiswa Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum Yogyakarta yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Mahasiswa [Bukti P-4]; c. Bahwa Pemohon III merupakan perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan [Bukti P-3] yang berdomisili di Jln Anoa No 8, Tuweley, Baolan, Tolitoli Sulawesi Tengah dan sekarang sebagai mahasiswa Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum Yogyakarta yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Mahasiswa [Bukti P-4]; d. Bahwa Pemohon IV merupakan perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan [Bukti P-3] yang berdomisili di Dusun I, Desa Mambang, Muara Kelingi, Musi Rawas, Sumatera Selatan Dan sekarang sebagai mahasiswa Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum Yogyakarta yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Mahasiswa [Bukti P-4]. e. Bahwa Pemohon V merupakan perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan [Bukti P-3] yang berdomisili di JL. Jend. A. Yani, Desa Maburai, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan dan sekarang sebagai mahasiswa Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum Yogyakarta yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Mahasiswa [Bukti P-4]. f. Bahwa Pemohon VI merupakan perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan [Bukti P-3] yang berdomisili di Jln Kelapa Sawit GG I No 2, RT/RW 006/002, Pekauman, Tegal Barat, Tegal, Jawa Tengah Dan sekarang sebagai mahasiswa Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum Yogyakarta yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Mahasiswa [Bukti P-4]. g. Bahwa Pemohon VII merupakan perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan [Bukti P-3] yang berdomisili di Cluster Permata Karawang Blok N No. 80, Sukabakti, Curug, Kabupaten Tangerang. Dan sekarang berstatus sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang 9 dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Mahasiswa [Bukti P- 4]. h. Bahwa Pemohon VIII merupakan perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan [Bukti P-3] yang berdomisili di pasir gadung, cikupa, kabupaten Tangerang dan sekarang sebagai mahasiswa Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum Yogyakarta yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Mahasiswa [Bukti P-4]. i. Bahwa Pemohon IX merupakan perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan [Bukti P-3] yang berdomisili di Singojayan No. 1, Pakuncen, Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekarang sebagai mahasiswa Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum Yogyakarta yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Mahasiswa [Bukti P-4]. j. Bahwa Pemohon X merupakan perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan [Bukti P-3] yang berdomisili di JL. Lawu No.3 G. Sedogan, Sinduharjo, Ngaglik. Dan sekarang sebagai mahasiswa Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum Yogyakarta yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Mahasiswa [Bukti P-4]. k. Bahwa Pemohon XI merupakan perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan [Bukti P-3] yang berdomisili di Perumahan Puri Domas B.30 Wedomartani, Ngemplak, Sleman. Dan sekarang sebagai mahasiswa Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum Yogyakarta yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Mahasiswa [Bukti P-4]. B. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 11. Bahwa selain diperlukan kejelasan mengenai subjek hukum pemohon serta kepentingan pemohon, pemenuhan syarat kedudukan hukum (legal standing) bagi pemohon oleh Mahkamah Konstitusi juga dipersyaratkan dengan melihat adanya hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 kepada pemohon yang dianggap dirugikan akibat berlakunya UU yang dimohonkan pengujian; 10 12. Bahwa pengertian hak konstitusional diterangkan dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang berbunyi: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945”; 13. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (2) PMK PUU harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 14. Bahwa terhadap pemenuhan persyaratan kerugian konstitusional yang pertama, yaitu “adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945”, dapat para Pemohon uraikan sebagai berikut: a. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menentukan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Maka, para Pemohon dalam hal ini mempunyai hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 11 b. Bahwa Pasal 28I ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 menentukan “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”. Sehingga, para Pemohon berhak untuk mendapatkan jaminan dan pengaturan pemenuhan hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; c. Berdasarkan ketentuan di atas, maka dalam Permohonan a quo para Pemohon dapat membuktikan adanya hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; 15. Bahwa terhadap pemenuhan persyaratan kerugian konstitusional yang kedua, yakni “hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian”, dapat para Pemohon uraikan sebagai berikut: 1) Bahwa Pemohon I pada saat Pemilihan Umum 14 Februari 2024 terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap pemilihan Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPRD dan DPD pada TPS 25 di Halaman Rumah Bpk. Ari Sakino Jl. Wijaya 1 GG Langgar RT 008 RW 003, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Jakarta [Bukti P-5] dan saat ini Pemohon I ingin menggunakan hak suaranya kembali pada pemilihan kepala daerah. Pemohon I telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap di Pemilihan Kepala Daerah Jakarta TPS 012 yang berada di Lapangan Bulu Tangkis Palawija Jl. Wijaya 1 GG Langgar, Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru, Kabupaten Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Jakarta [Bukti P-11] namun saat ini Pemohon I sedang menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan bertempat tinggal di indekos yang beralamat di Jl. Merpati No. 37 Besi Sukoharjo, Ngangklik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta; 12 2) Bahwa Pemohon I merupakan mahasiswa aktif yang mengikuti perkuliahan serta kegiatan eksternal di luar perkuliahan berupa kajian Constitutional of Law, kajian keagamaan wajib kampus sebagai syarat kelulusan, tergabung dalam kepanitiaan kegiatan perlombaan hukum antara fakultas hukum di seluruh Indonesia dan di semester ganjil tahun ajaran 2024-2025 diwajibkan oleh kampus untuk mengikuti Satuan Kredit Partisipasi sebagai syarat kelulusan dengan mengikuti kegiatan seminar jurusan, pengabdian masyarakat dan penelitian ilmiah; 3) Bahwa pada hari pelaksanaan pemungutan suara Kepala Daerah Daerah Khusus Jakarta tanggal 27 November 2024, Pemohon I masih dalam kegiatan perkuliahan dan kegiatan eksternalnya, sedangkan hanya diberikan libur 1 (satu) hari perkuliahan, sementara TPS Pemohon I berada di Jakarta yang jarak untuk perjalanan darat (sekitar 560 km dengan waktu tempuh 8 sampai dengan 12 jam dengan biaya sekitar 150.000 – 600.000/perjalanan [Bukti P-6]; 4) Bahwa Pemohon II pada saat Pemilihan Umum 14 Februari 2024 terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pemilihan Presiden, wakil presiden, DPR, DPRD dan DPD pada TPS 004 di Kelurahan Sagea, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Kota Halmahera Tengah, Maluku Utara [Bukti P-5] dan saat ini Pemohon II ingin menggunakan hak suaranya pada pemilihan kepala daerah. Pemohon II telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap di Pemilihan Kepala Daerah Maluku Utara TPS 004 yang berada di Desa Sagea Kelurahan Sagea Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, provinsi Maluku Utara [Bukti P-11], namun saat ini sedang menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum Yogyakarta, dan bertempat tinggal di indekos yang beralamat di Jl. Bonjotan Gg Satria No 3, Candi Winangun, Sardonoharjo, Ngangklik, Sleman, Daerah Istimewah Yogyakarta; 5) Bahwa Pemohon II juga merupakan mahasiswa aktif yang mengikuti perkuliahan serta kegiatan kajian Constitutional of Law 13 dan kegiatan diluar perkuliahan berupa teater, fotografi advokasi sosial masyarakat, keagamaan, dan pada semester ganjil tahun ajaran 2024-2025 diwajibkan oleh kampus untuk mengikuti Satuan Kredit Partisipasi sebagai syarat kelulusan dengan mengikuti kegiatan seminar jurusan, pengabdian masyarakat dan penelitian ilmiah; 6) Bahwa pada hari pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala daerah tanggal 27 November 2024, Pemohon II masih dalam masa kegiatan perkuliahan dan kegiatan eksternal, sedangkan untuk mengikuti pemungutan suara pemilihan kepala daerah hanya diberikan libur 1 (satu) hari perkuliahan. Sementara TPS Pemohon I berada di Halmahera Tengah yang apabila pada hari pemungutan suara harus pulang ke kampung mesti melewati perjalanan udara, darat dan laut dengan jarak sekitar ±3.469Km, dengan rincian perjalanan dari Bandara Yogyakarta-Bandara Sultan Babula ditempuh selama 8 jam, kemudian dari Bandara Sultan Babula-Pelabuhan Mangga 2 ditempuh selama 30 menit, kemudian dari Pelabuhan Mangga 2-Pelabuhan Loleo menggunakan speedboat ditempuh selama 1 jam 30 menit, lalu dari Pelabuhan Loloe-Sagea [lokasi TPS] menggunakan mobil dengan waktu tempuh selama 6 jam, dari seluruh rangkaian perjalanan tersebut memakan biaya tiket mencapai 4.575.000/perjalanan [Bukti P-6]; 7) Bahwa Pemohon III pada saat Pemilihan Umum 14 Februari 2024 terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pemilihan Presiden, wakil presiden, DPR, DPRD dan DPD pada TPS 004 yang berada di Jl. Anoa IV No. 12, Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah [Bukti P-5] dan PEMOHON III ingin menggunakan hak suaranya pada Pemilihan Kepala Daerah. Pemohon III telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap di Pemilihan Kepala Daerah pada TPS 003 di Jl Belibis No.30 Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli – Toli, Provinsi Sulawesi Tengah [Bukti P-11] namun saat ini sedang menempuh pendidikan tinggi di Fakultas 14 Hukum Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum Yogyakarta, dan bertempat tinggal di indekos villa arsita Jl. Kapten Haryadi Gg ondangan, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta; 8) Bahwa Pemohon III merupakan mahasiswa aktif yang mengikuti perkuliahan serta kegiatan di luar kelas dengan kegiatan Komunitas Peradilan Semu dan pembimbingan bahasa asing di luar kampus dan pada semester ganjil tahun ajaran 2024-2025 diwajibkan oleh kampus untuk mengikuti Satuan Kredit Partisipasi sebagai syarat kelulusan dengan mengikuti kegiatan seminar jurusan, pengabdian masyarakat dan penelitian ilmiah; 9) Bahwa pada hari pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala daerah tanggal 27 November 2024, Pemohon III masih dalam masa kegiatan perkuliahan dan kegiatan eksternal, sedangkan untuk mengikuti pemungutan suara pemilihan kepala daerah hanya diberikan libur 1 (satu) hari perkuliahan. Sedangkan TPS Pemohon III berada di Tolitoli yang apabila pada hari pemungutan suara harus pulang ke kampung mesti menempuh perjalanan melalui jalur udara dan darat, dengan waktu tempuh perjalanan melalui udara mencapai 4 jam dan dilanjutkan dengan perjalanan darat selama 10 jam (±341,5km) dengan biaya tiket mencapai 5.000.000-7.000.000/perjalanan [Bukti P-6]; 10) Bahwa Pemohon IV pada saat Pemilihan Umum 14 Februari 2024 terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap pemilihan Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPRD dan DPD di TPS 002 Dusun 1 Desa Mambang, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan [Bukti P-5]. Pemohon IV saat ini telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap pada Pemilihan Kepala Daerah di TPS 002 Dusun 1 Desa Mambang, Kelurahan Mambang, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan [Bukti P-11]. Pemohon IV ingin menggunakan hak suaranya pada Pemilihan kepala daerah, namun saat ini sedang menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan bertempat tinggal di 15 Jl. Kaliurang Km. 10, RT.004/RW.052, Krandon, Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta; 11) Bahwa Pemohon IV selain sebagai mahasiswa aktif di FH UII juga mempunyai kegiatan di luar perkuliahan berupa Komunitas Peradilan Semu dan sedang melakukan kegiatan bimbingan belajar mandiri di luar kampus; 12) Bahwa pada hari pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala daerah tanggal 27 November 2024, Pemohon IV masih dalam masa kegiatan perkuliahan dan kegiatan eksternal, sedangkan untuk mengikuti pemungutan suara pemilihan kepala daerah hanya diberikan libur 1 (satu) hari perkuliahan. Sedangkan TPS Pemohon IV berada di Sumatera Selatan yang apabila perjalanan ditempuh melalui jalur udara maka butuh waktu kurang lebih 7 jam dengan biaya Rp.2.000.000,- untuk satu kali perjalanan [Bukti P-6] dan dilanjutkan dengan perjalanan darat selama 5 jam yang menempuh jarak ±256 km, apabila menggunakan jalur darat harus menempuh waktu selama 2 (dua) hari satu malam dengan estimasi jarak (1.089 km), belum termasuk apabila terjadi kemacetan dan waktu untuk istirahat; 13) Bahwa Pemohon V pada saat Pemilihan Umum 14 Februari 2024 terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap pemilihan Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPRD dan DPD di TPS 004 Desa Maburai, Kelurahan Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan [Bukti P-5]. Pemohon V saat ini telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap pada Pemilihan Kepala Daerah di TPS 004 Desa Maburai, Kelurahan Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan [Bukti P-11]. Pemohon V ingin menggunakan hak suaranya kembali pada Pemilihan kepala daerah, akan tetapi Pemohon V sedang menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dan bertempat tinggal di Jl. Kalimantan No. 135 A, Purwosari, Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta; 16 14) Bahwa Pemohon V selain sebagai mahasiswa aktif di FH UII juga menjalankan kegiatan usaha indekos di daerah domisili sekarang [Bukti P-6]; 15) Bahwa pada hari pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala daerah tanggal 27 November 2024, Pemohon V masih dalam kegiatan perkuliahan dan melaksanakan kegiatan usaha menjaga indekos, sedangkan untuk mengikuti pemungutan suara pemilihan kepala daerah hanya diberikan libur 1 (satu) hari perkuliahan. Sedangkan TPS Pemohon V berada di Kabupaten Tabalong. Apabila harus pulang kampun untuk menggunakan hak pilih di TPS asal, harus menempuh jarak perjalanan menggunakan jalur udara dan darat, dengan waktu tempuh melalui udara selama 1 jam, ditambah dengan melalui darat selama 5 jam dengan jarak ±246,3km, dengan biaya kisaran Rp.1.000.000-Rp.5.000.000 pulang-pergi [Bukti P-6]; 16) Bahwa Pemohon VI pada saat Pemilihan Umum 14 Februari 2024 terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap pemilihan Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPRD dan DPD di TPS 003 JL Kelapa Sawit GG 1 No 2, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kabupaten Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah [Bukti P-5]. Pemohon VI saat ini terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap pada Pemilihan Kepala Daerah di TPS 003 RT 05/02 Jl Kelapa Sawit, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kabupaten Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah [Bukti P-11]. Pemohon VI ingin menggunakan hak suaranya kembali pada Pemilihan kepala daerah akan tetapi Pemohon VI sedang menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan menetap indekos di Jalan Candi Winangun No. 5, RW.13, Candi Dukuh, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewah Yogyakarta; 17) Bahwa Pemohon VI aktif dalam mengikuti kegiatan mahasiswa di dalam kampus dan memiliki pengalaman dalam program pengabdian mengajar di luar kampus, tepatnya di daerah Kulonprogo dalam bentuk pengabdian mengajar yang 17 dilaksanakan di suatu sekolah di sebuah desa di Kulonprogo dengan memiliki tujuan untuk berbagi ilmu, pengalaman dan kebahagiaan, serta mendorong pemerataan akses Pendidikan. Selain itu juga aktif tergabung dalam kelembagaan eksekutif mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, serta memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugas di Departemen Dakwah Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat untuk menjalankan program kerja pengabdian yang memiliki visi untuk mendorong pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Masyarakat Desa Mitra serta meningkatkan penanaman dan penerapan nilai-nilai keislaman yang berguna untuk kemaslahatan Masyarakat desa; 18) Bahwa pada hari pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala daerah tanggal 27 November 2024, Pemohon VI masih menjalankan tanggung jawab dalam kegiatan perkuliahan dan kegiatan kelembagaannya. Namun, hanya diberikan libur 1 hari perkuliahan, sedangkan TPS Pemohon VI berlokasi di Tegal, Jawa Tengah. Apabila harus pulang kampun untuk menggunakan hak pilih di TPS asal, harus menempuh perjalanan darat kereta sekitar ±230 Km Dari Yogyakarta ke Tegal dengan waktu kurang lebih 5 jam dengan kereta api. Pemohon VI harus mengeluarkan biaya Rp 150.000-165.000 [Bukti P-6] untuk tiket yang harganya dapat berubah sewaktu-waktu, sedangkan kalau menggunakan kendaraan mobil dengan perjalanan menempuh waktu sekitar 6-7 jam; 19) Bahwa Pemohon VII pada saat Pemilihan Umum 14 Februari 2024 terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap pemilihan Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPRD dan DPD di TPS 013 KP Parigi Sukabumi, Kelurahan Sukabakti, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten [Bukti P-5]. PEMOHON VII saat ini terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap pada Pemilihan Kepala Daerah di TPS 013 Cluster Permata Karawaci Blok P7, Kelurahan Sukabakti, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten [Bukti P-11]. Pemohon VII ingin 18 menggunakan hak suaranya kembali pada Pemilihan kepala daerah, namun saat ini sedang menempuh pendidikan tinggi di Universitas Islam Indonesia dan menetap di Desa Grubug, Kelurahan Jatisarono, Kecamatan Nanggulan, Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta; 20) Bahwa pada hari pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala daerah tanggal 27 November 2024, Pemohon VII masih menjalankan tanggung jawab dalam kegiatan perkuliahan. Namun, hanya diberikan libur 1 hari perkuliahan, sedangkan untuk pulang ke daerah Pemohon VII harus menempuh waktu, jarak dan mengeluarkan biaya untuk jalur darat selama 14 jam dengan biaya 300 ribu untuk satu kali perjalanan [Bukti P-6] dengan jarak ±584 Km, belum termasuk waktu apabila terjadi kemacetan, serta berhenti untuk istirahat dan makan. Tentu dengan segala kompleksitas dan keterbatasan waktu ini Pemohon VII mengalami kesulitan untuk pulang ke daerah asal; 21) Bahwa Pemohon VIII pada saat Pemilihan Umum 14 Februari 2024 terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap pemilihan Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPRD dan DPD di TPS 018 Kelurahan Pasir Gadung, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten [Bukti P-5]. Pemohon VIII saat ini telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap untuk Pemilihan Kepala Daerah di TPS 018 Balai Warga Rw 005 Samping Rumah Bapak Winarno Blok D1 No 01, Kelurahan Pasir Gadung, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten [Bukti P-11]. Pemohon VIII ingin menggunakan hak suara nya kembali pada Pemilihan kepala daerah, namun saat ini sedang menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan menetap di Pondok Pesantren Mahasiswa Pandanaran, Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta; 22) Bahwa Pemohon VIII selain menjalani perkuliahan di Kampus juga mengikuti organisasi Al Azhar Islamic Center yang memiliki kegiatan pengabdian ke masyarakat untuk mengajar TPA (Taman 19 Pendidikan Al Quran) serta adanya kegiatan yang diharuskan untuk mengaji di pondok pesantren; 23) Bahwa pada hari pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala daerah tanggal 27 November 2024, Pemohon VIII masih dalam kegiatan perkuliahan dan melakukan kegiatan eksternal, sementara untuk mengikuti pemungutan suara Pilkada hanya diberikan libur 1 hari perkuliahan. Sedangkan untuk pulang ke daerahnya, harus menempuh waktu, jarak dan mengeluarkan biaya untuk jalur darat (transportasi bus) harus menempuh waktu selama 12 jam dan dengan biaya Rp. 400.000-Rp. 500.000 [Bukti P-6] untuk satu kali perjalanan, dengan estimasi jarak ±584 Km; 24) Bahwa berdasarkan kondisi di atas, maka Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII mengalami “keadaan tertentu” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f Peraturan KPU No. 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU 7/2024) yaitu sebagai pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di salah satu TPS, yang dikarenakan keadaan tertentu (sedang menjalani tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi di Sleman, DIY) Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat terdaftar; 25) Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII pada dasarnya bisa mengurus pindah tempat memilih sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 50 ayat (3) PKPU 7/2024 [Bukti P-7], namun oleh karena Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 95 ayat (2) UU Pilkada khususnya frasa “di tempat lain” dan “di TPS lain” tidak menentukan secara jelas dan akomodatif untuk bisa dimaknai termasuk juga pindah tempat memilih ke TPS luar daerah provinsi, dan/atau kabupaten/kota, serta tidak mengakomodasi pilihan metode/cara penggunaan hak pilih yang tidak dibatasi oleh lokasi/tempat keberadaan para Pemohon maupun warga negara lainnya, maka Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII pada saat 20 pelaksanaan pemungutan suara nanti terancam tidak dapat mengurus pindah memilih ke luar daerah provinsi dan/atau ke luar daerah kabupaten/kota sehingga terancam pula tidak dapat menggunakan hak pilihnya; 26) Bahwa hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 95 ayat (2) UU Pilkada, khususnya frasa “di tempat lain” dan “di TPS lain” yang tidak jelas dan tidak akomodatif ketentuan normanya, sehingga tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum berupa kejelasan secara spesifik tentang lokasi pindah tempat pemilihan maupun alternatif metode pemberian suara lain yang dapat mengakomodasi penggunaan hak pilih para Pemohon yang pada hari pemungutan suara tidak sedang berada di daerah asal; 27) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalam Permohonan a quo para Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII telah memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang kedua, yakni “hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian”; 16. Bahwa terhadap pemenuhan syarat kerugian konstitusional yang ketiga, yaitu “kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi”, dapat Pemohon uraikan sebagai berikut: 1) Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual, yaitu berupa kehilangan hak konstitusional untuk memilih pada pemilihan kepala daerah, dikarenakan ketentuan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 95 ayat (2) UU Pilkada, khususnya pada frasa “Tempat Lain” dan “TPS lain”, tidak mengakomodasi pemindahan lokasi memilih lintas/antar daerah kabupaten/kota maupun lintas/antar 21 provinsi, serta tidak mengakomodasi pilihan metode/cara penggunaan hak pilih yang tidak dibatasi oleh lokasi/tempat keberadaan para Pemohon maupun warga negara lainnya. Sehingga apabila Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII tidak bisa pulang ke daerah asal di mana mereka terdaftar sebagai pemilih (dikarenakan berbagai kendala/hambatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya), maka Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII dipastikan tidak dapat menggunakan hak suaranya pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah tanggal 27 November 2024 nanti; 2) Bahwa Pemohon IX pada saat Pemilihan Umum 14 Februari 2024 terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap pemilihan Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPRD dan DPD sebagai daftar pemilih tetap pada TPS 001 terdaftar sebagai pemilih dalam kepala daerah Kota Yogyakarta di TPS 001 yang berada di Kelurahan Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan, Kabupaten Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta [Bukti P-5]. Pemohon IX ingin menggunakan hak suaranya kembali pada pemilihan kepala daerah dan Pemohon IX saat ini telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap Pemilihan Kepala Daerah di TPS 001 Jl Singojayan WB 1/ No. 05, Kelurahan Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan, Kabupaten Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta [Bukti P- 11]. PEMOHON X saat ini sedang menempuh pendidikan tinggi sebagai mahasiswa Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum Yogyakarta, dan bertempat tinggal di JL. Singojayan No 1, RT/RW 001/001, Kelurahan Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan, Kabupaten Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 3) Bahwa Pemohon IX mempunyai orang tua yang berdinas di luar domisili sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (Kota Yogyakarta), sehingga Pemohon IX akan mengalami perpindahan domisili secara sementara. Orang tua Pemohon IX baru saja berpindah tempat dinas ke Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Akan tetapi, saat ini keluarga Pemohon IX masih tahap 22 penyesuaian domisili, sehingga masih dalam potensial berpindah tempat antara di Kabupaten Sleman atau ke Kabupaten Buol; 4) Bahwa Pemohon IX memungkinkan untuk ikut serta dalam proses pemindahan tempat dinas orang tuanya. Selain itu Pemohon IX juga mendampingi orang tua Pemohon IX dalam pengurusan pemindahan. Tempat pemindahan kemungkinan berbeda pulau dan memerlukan waktu minimal 1 hari dalam prosesnya. Dibuktikan dalam Surat Kerja [Bukti P-6] sehingga dalam aktivitasnya memiliki kegiatan yang mengharuskan berada di luar kota yang menjadikan Pemohon IX potensial tidak dapat memilih di TPS 001 yang berada di Singojayan No. 1, Rt / RW 001/001, Kelurahan Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan, Kabupaten Kota Yogyakarta, DIY; 5) Bahwa Pemohon X pada saat Pemilihan Umum 14 Februari 2024 terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap pemilihan Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPRD dan DPD di TPS 028 di Jalan Tugo, Kelurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta [Bukti P-5]. Pemohon X ingin menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024. Pemohon X saat ini telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sleman di TPS 028 yang berada di Jl Lawu, Ngabean, Wetan RT 1/RW 42, Kelurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman [Bukti P-11]. Pemohon X saat ini sedang menempuh pendidikan tinggi sebagai mahasiswa Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum Yogyakarta, dan bertempat tinggal di Jl. Lawu No.3 G Sedogan, Sinduharjo, Ngaglik Sleman; 6) Bahwa Pemohon X adalah mahasiswa aktif yang juga sedang melakukan kegiatan program pengabdian mengajar di bimbingan belajar Primadika di Sleman Yogyakarta. Di samping itu Pemohon X juga diminta oleh saudara untuk sementar waktu tinggal di Jakarta guna mengajar keponakan atau anak dari saudaranya, sehingga mengharuskan Pemohon X dalam beberapa waktu 23 berada di luar domisili [Bukti P-6]. Pemohon X potensial tidak dapat memilih di domisili asal; 7) Bahwa Pemohon XI pada saat Pemilihan Umum 14 Februari 2024 terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap pemilihan Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPRD dan DPD di TPS 009 Kelurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta [Bukti P-5]. Pemohon XI ingin menggunakan hak pilihnya kembali pada pemilihan kepala daerah. Saat ini Pemohon XI telah terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sleman, di TPS 009 yang berada di Perumahan Puri Domas D 24 Sempu, Kelurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta [Bukti P- 11]. Pemohon XI sekaligus merupakan mahasiswa aktif Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum Yogyakarta yang saat ini bertempat tinggal di Perumahan Puri Domas B.30 Wedomartani, Ngemplak, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta; 8) Bahwa Pemohon XI adalah mahasiswa yang sedang melanjutkan usaha orang tua membuka toko butik yang menjual pakaian anak- anak dan pakaian dewasa yang dimana pemasok baju baju ini diambil di daerah Jakarta dan Solo [Bukti P-6], sehingga dalam aktivitasnya memiliki kegiatan yang mengharuskan berada di luar kota yang menjadikan Pemohon XI berpotensi tidak dapat memilih di domisili; 9) Bahwa berdasarkan kondisi di atas, maka Pemohon IX sampai dengan Pemohon XI potensial mengalami “keadaan tertentu” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f Peraturan KPU No. 7 Tahun 2024 [Bukti P-7] tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU 7/2024) yaitu sebagai pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di salah satu TPS, yang dikarenakan keadaan tertentu (sedang menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara;) Pemohon IX 24 sampai dengan Pemohon XI tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat terdaftar; 10) Bahwa Pemohon IX sampai dengan Pemohon XI pada dasarnya juga bisa mengurus pindah tempat memilih sebagaimana PKPU 7/2024, namun sekali lagi oleh karena Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 95 ayat (2) UU Pilkada khususnya frasa “di tempat lain” dan “di TPS lain” tidak menentukan secara jelas dan akomodatif untuk bisa dimaknai termasuk juga pindah tempat memilih ke TPS luar daerah provinsi, dan/atau kabupaten/kota, maka Pemohon IX sampai dengan Pemohon XI pada saat pelaksanaan pemungutan suara nanti terancam tidak dapat mengikuti pemungutan suara; 11) Bahwa hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon XI yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berupa pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” dirugikan secara aktual atau setidak-tidaknya potensial akibat berlakunya ketentuan Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 95 ayat (2) UU Pilkada, khususnya frasa “di tempat lain” dan “di TPS lain” yang tidak jelas dan tidak akomodatif ketentuan normanya, sehingga tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum berupa kejelasan secara spesifik tentang lokasi pindah tempat pemilihan termasuk ke luar daerah provinsi, dan/atau kabupaten/kota; 12) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalam Permohonan pengujian materiil a quo para Pemohon telah dapat memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang ketiga, yaitu “kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi”; 17. Bahwa pada pokoknya meskipun para Pemohon belum mempunyai hak pilih pada saat Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020, karena pada saat itu belum memenuhi syarat sebagai pemilih, akan tetapi sudah mulai mempunyai dan menggunakan hak pilih sejak penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 dimulai pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif, dan pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 ini 25 juga telah terdaftar sebagai pemilih, sehingga para Pemohon ingin berpartisipasi aktif dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024. Akan tetapi karena pada saat hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 sedang menjalani tugas belajar/menempuh pendidikan tinggi di luar daerah asal. Sedangkan apabila akan mengurus pindah memilih ke domisili sekarang atau menggunakan alternatif cara lain untuk menggunakan hak pilih justru terhambat oleh berlakunya ketentuan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 95 ayat (2) UU Pilkada yang tidak menentukan secara jelas mengenai makna frasa “Tempat Lain” dan “TPS lain” itu termasuk juga pemindahan pemilih ke TPS luar daerah kabupaten/kota dan/atau ke TPS luar daerah provinsi, serta tidak mengakomodasi pilihan metode/cara penggunaan hak pilih yang tidak dibatasi oleh lokasi/tempat keberadaan para Pemohon maupun warga negara lainnya. Dengan demikian, para Pemohon dipastikan mengalami kerugian konstitusional secara spesifik (khusus) dan aktual atau setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 18. Terhadap syarat kerugian konstitusional yang keempat, yaitu “adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian”, para Pemohon dapat memenuhi persyaratan tersebut dengan menjelaskan bahwa disebabkan berlakunya ketentuan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 95 ayat (2) UU Pilkada yang tidak menentukan secara jelas mengenai makna frasa “Tempat Lain” dan “TPS lain” itu “termasuk di TPS luar daerah provinsi asal, dan/atau di TPS luar daerah kabupaten/kota asal, melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b, atau melalui kuasa/perwakilan (proxy voting)”, maka mengakibatkan para Pemohon tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, karena secara aktual dan potensial tidak dapat mengurus pindah memilih ke luar daerah provinsi, dan/atau ke luar daerah kabupaten, serta tidak tersedia pilihan lain untuk menggunakan hak pilih melalui metode/cara 26 yang tidak dibatasi oleh lokasi/tempat keberadaan para Pemohon, sehingga para Pemohon akan kehilangan hak pilihnya pada pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah; 19. Terhadap syarat kerugian konstitusional yang kelima, yaitu “adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi”, para Pemohon dapat memenuhi persyaratan tersebut disebabkan apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian materiil yang para Pemohon ajukan dengan menyatakan ketentuan Pasal 62 ayat (1) jo pasal 95 ayat (2) UU Pilkada terhadap frasa “Tempat Lain” juncto “TPS Lain” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat apabila tidak dimaknai “termasuk di TPS luar daerah provinsi asal, dan/atau di TPS luar daerah kabupaten/kota asal, melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b, atau melalui kuasa/perwakilan (proxy voting)”, maka segala kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dipastikan tidak akan terjadi, karena hak dan peluang para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hak suara dalam pemilihan Kepala Daerah akan tetap terlindungi dan terjamin. PERMOHONAN PROVISI UNTUK DIPRIORITASKAN DAN DILAKUKAN SPEEDY TRIAL 1. Bahwa dalam beberapa perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang mempunyai implikasi terhadap penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah, Mahkamah Konstitusi tidak jarang mengabulkan permohonan provisi pemohon. Sebagaimana Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret 2019, Mahkamah Konstitusi pernah mengabulkan permohonan provisi atas alasan permohonan tersebut memiliki implikasi terhadap penggunaan hak pilih dalam pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019. Berikut ini merupakan pertimbangan hukum Mahkamah terkait dikabulkannya permohonan provisi dalam Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019. [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah 27 memprioritaskan pemeriksaan perkara a quo dan menjatuhkan putusan sebelum pemungutan suara Pemilu 2019 yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019. Terhadap permohonan provisi a quo, oleh karena menurut Mahkamah permohonan para Pemohon memiliki implikasi terhadap penggunaan hak pilih dalam pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019 maka dengan tetap berpegang pada hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi, permohonan provisi para Pemohon beralasan menurut hukum. 2. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU- XX/2022 tanggal 29 September 2022, juga sempat mengabulkan permohonan provisi dengan alasan perkara tersebut berkaitan dengan semakin mendesaknya jadwal pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional Tahun 2024. Sehingga, jika Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tersebut, maka permohonan provisi a quo dapat dinyatakan beralasan menurut hukum. Berikut ini merupakan pertimbangan hukum Mahkamah terkait dikabulkannya permohonan provisi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022. [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohonkan agar Mahkamah memprioritaskan pemeriksaan perkara a quo. Terhadap permohonan tersebut secara faktual permohonan a quo karena berkaitan dengan semakin mendesaknya jadwal pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional Tahun 2024. Oleh karena itu, meskipun dalam hukum acara serta kebiasaan beracara di Mahkamah Konstitusi tidak dikenal adanya provisi yang meminta prioritas pemeriksaan putusan, namun hal demikian tidak berarti Mahkamah dalam memeriksa permohonan tidak mempertimbangkan sifat atau kondisi kemendesakan suatu perkara. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan provisi yang diajukan Pemohon dalam perkara a quo beralasan menurut hukum. 3. Bahwa di samping yurisprudensi dikabulkannya permohonan provisi tersebut di atas, terhadap suatu permohonan yang dinilai Mahkamah telah jelas, dengan berkaca dan mendasarkan terhadap beberapa perkara sebelumnya maka Mahkamah Konstitusi juga dapat memutus suatu perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 tanpa melanjutkannya dalam sidang pembuktian yang mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 UU MK, dengan alasan tidak terdapat urgensi dan relevansinya. Hal 28 tersebut sebagaimana telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan berikut ini: 1) Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, tanggal 29 September 2022, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; 2) Putusan MK Nomor 12/PUU-XXI/2023, tanggal 28 Februari 2023, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD NRI Tahun 1945; 3) Putusan MK Nomor 26/PUU-XXI/2023, tanggal 25 Mei 2023, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap UUD NRI Tahun 1945; 4) Putusan MK Nomor 143/PUU-XXI/2023, tanggal 21 Desember 2023, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; 4. Bahwa bahkan terhadap situasi yang sangat urgen, suatu perkara pengujian undang-undang juga pernah diputus tanpa mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 UU MK, serta diputus secara cepat pada hari yang sama sejak perkara diperiksa oleh Mahkamah. Hal tersebut pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan monumental (landmark decision), yaitu Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 tanggal 6 Juli 2009, di mana saat itu Mahkamah Konstitusi memutus secara cepat pada hari yang sama sejak perkara tersebut diperiksa, atas alasan urgensi dari perkara ini telah mendekati pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Berikut ini merupakan pertimbangan hukum selengkapnya. [3.24] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah memandang tidak perlu mendengar keterangan Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat, karena hal tersebut dimungkinkan menurut Pasal 54 UU MK. Adapun bunyi 29 selengkapnya Pasal 54 UU MK adalah “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan/atau Presiden”. Selain itu, mengingat urgensi dari perkara ini telah mendekati pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, maka keperluan untuk diputus secara cepat pada hari yang sama sejak perkara a quo diperiksa dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 45 ayat (9) UU MK, yang berbunyi, “Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak.” 5. Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 serta memiliki implikasi atau setidak-tidaknya dapat berpengaruh terhadap hak suara pemohon dalam pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 (Vide Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024), maka agar tidak mengganggu dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan Pemilihan kepala daerah 2024 dan/atau agar tidak menghambat hak suara setiap warga negara Indonesia (termasuk para Pemohon) untuk menggunakan hak suara dalam pemilihan kepala daerah serta mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, maka para Pemohon mengajukan permohonan provisi kepada Mahkamah Konstitusi, agar Mahkamah Konstitusi memprioritaskan pemeriksaan perkara a quo dan menjatuhkan putusan sebelum batas waktu dapat dilakukannya pindah memilih yaitu 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara (27 Oktober 2024), atau 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara (20 November 2024), atau setidak- tidaknya sebelum hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah pada tanggal 27 November 2024, dengan tetap berpegang pada hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi; 6. Bahwa pasal-pasal a quo yang diuji memang sudah berlaku sejak diundangkan pada tahun 2015 dan perubahannya pada tahun 2016, serta sudah dijadikan dasar hukum dalam penyelenggaraan Pilkada selama ini. Oleh karena itu para Pemohon telah melakukan evaluasi dan analisis terhadap pasal-pasal a quo beserta peraturan turunannya. Adapun 30 ketentuan frasa “di tempat lain” dalam Pasal 62 ayat (1) UU Pilkada dan frasa “di TPS lain” dalam Pasal 95 ayat (2) UU Pilkada jelas tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum bagi para Pemohon dan warga negara lainnya yang pada saat hari pemungutan suara mengalami “keadaan tertentu”. Adapun “keadaan tertentu” sebelum berlakunya PKPU 7/2024 hanya ditegaskan salah satunya “tugas belajar” (yaitu diatur dalam PKPU 2/2017). Kemudian kondisi-kondisi “keadaan tertentu” mengalami perubahan setelah berlakunya Pasal 50 huruf f PKPU 7/2024 menjadi “tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi”. PKPU 2/2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pilkada PKPU 7/2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pilkada Pasal 24 huruf f: keadaan tertentu meliputi ….”tugas belajar” Pasal 50 huruf f: keadaan tertentu meliputi: tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi. 7. Bahwa terdapat penegasan mengenai “menempuh pendidikan menengah/tinggi” dan ini relevan dengan para Pemohon yang saat ini sedang menjalani kuliah/pendidikan di perguruan tinggi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Artinya kondisi para Pemohon yang sedang menempuh pendidikan tinggi sudah dapat menjadi alasan sebagai “keadaan tertentu” yang kemudian harus diikuti dengan jaminan dan perlindungan penggunaan hak memilih dalam Pilkada 2024; 8. Bahwa para Pemohon telah menggunakan hak memilih pada Pilpres tanggal 14 Februari 2024 yang lalu dan tidak ingin pada Pilkada 2024 yang akan datang yaitu pada tanggal 27 November 2024 kehilangan hak memilih karena alasan administratif dan teknis. Saat Pilkada berlangsung pada bulan November, para Pemohon hanya memiliki waktu libur saat Pilkada saja yaitu pada hari Rabu, 27 November 2024, sementara sebelum atau sesudah tanggal 27 November 2024 adalah hari perkuliahan aktif yang tidak mungkin para Pemohon tinggalkan [Bukti P-12]. Sedangkan 31 untuk pulang-pergi ke kampung halaman setidaknya membutuhkan waktu 3-4 hari (terutama yang di luar Jawa) karena jarak yang jauh dan biaya yang tentunya mahal; 9. Bahwa permohonan di atas diajukan karena proses administrasi dalam pemindahan pemilih harus dilakukan dan membutuhkan waktu. para Pemohon berniat untuk mengajukan pindah tempat memilih, sehingga meskipun pemungutan suara akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, akan tetapi para Pemohon harus melakukan pemberkasan administrasi dan melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan. Adapun pemberkasan administrasi dan pelaporan tersebut jelas akan dilakukan pada waktu sebelum hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah; 10. Bahwa di samping itu, terdapat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota [Bukti P-7]. Salah satu substansi PKPU tersebut mengatur terkait dengan daftar pemilih pindahan dan daftar pemilih tambahan pemilihan kepala daerah. Apabila MK mengabulkan permohonan a quo dipastikan akan berdampak pada PKPU tersebut khususnya yang mengatur mengenai penggunaan hak pilih. Praktik selama ini apabila ada Putusan MK yang berdampak pada PKPU, maka PKPU harus diubah/direvisi, sedangkan proses revisi PKPU harus dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta diharmonisasikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Proses revisi ini jelas membutuhkan waktu yang tidak singkat; 11. Bahwa selain alasan di atas, apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo, maka juga diperlukan waktu bagi penyelenggara Pemilu maupun stakeholders terkait untuk mempersiapkan sarana dan prasarana atau peralatan yang dapat mendukung penyelenggaraan pemungutan suara dalam rangka memenuhi/melayani hak pilih kepada setiap warga negara Indonesia termasuk para Pemohon secara maksimal; 12. Bahwa dengan demikian, menjadi relevan apabila dalam permohonan a quo para Pemohon mengajukan permohonan provisi. 32 III. ALASAN POKOK PERMOHONAN (POSITA) 1. Bahwa para Pemohon saat ini mengalami “keadaan tertentu” sehingga pada saat hari pemungutan suara Pilkada pada tanggal 27 November 2024 nanti potensial terkendala tidak bisa untuk menggunakan hak pilihnya di TPS asal, sehingga para Pemohon berencana mengurus pindah memilih ke TPS sebagaimana domisili para Pemohon saat ini, yang lokasi/alamatnya berada di luar daerah provinsi maupun di luar daerah kabupaten/kota. Akan tetapi dikarenakan Pasal 62 ayat (1) UU Pilkada dan Pasal 95 ayat (2) UU Pilkada memuat ketidakpastian hukum, maka para Pemohon dimungkinkan tidak dapat mengurus pindah memilih untuk terdaftar dalam DPTb di TPS domisili saat ini. Padahal seharusnya setiap warga negara yang mengalami keadaan tertentu apapun tetap wajib mendapat jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum terhadap penggunaan hak pilihnya (vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945); 2. Bahwa pemilih pindahan pada dasarnya merupakan kategori pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di suatu TPS yang dikarenakan oleh keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) asalnya di mana ia terdaftar dalam DPT, sehingga pemilih dalam keadaan demikian didaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lokasi tujuan memilih; 3. Bahwa Pasal 62 ayat (1) UU Pilkada yang menentukan “Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (6) kemudian berpindah tempat tinggal atau karena ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain, Pemilih yang bersangkutan harus melapor kepada PPS setempat.”, khususnya pada frasa “di tempat lain” justru tidak jelas maknanya, sehingga cenderung membatasi tempat dapat dilakukannya pindah memilih. Frasa “di tempat lain” dalam Pasal 62 ayat (1) UU Pilkada a quo tidak dapat mengakomodasi kemungkinan dilakukannya pindah memilih yang disebabkan oleh keadaan tertentu ke luar daerah provinsi, dan/atau kabupaten/kota. Selain itu, ketentuan Pasal 62 ayat (1) UU Pilkada juga tidak dapat mengakomodasi pilihan 33 metode/cara penggunaan hak pilih yang tidak dibatasi oleh lokasi/tempat keberadaan para Pemohon maupun warga negara lainnya; 4. Bahwa begitupun Pasal 95 ayat (2) UU Pilkada yang menentukan “Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain.”, khususnya pada frasa “di TPS lain” juga tidak jelas maknanya, sehingga cenderung membatasi TPS tujuan pindah memilih. Frasa “di TPS lain” dalam Pasal 95 ayat (2) UU Pilkada a quo tidak dapat mengakomodasi kemungkinan dilakukannya pindah memilih yang disebabkan oleh keadaan tertentu ke TPS luar daerah provinsi, dan/atau kabupaten/kota, pun ketentuan Pasal 95 ayat (2) UU Pilkada ini juga tidak dapat mengakomodasi pilihan metode/cara penggunaan hak pilih yang tidak dibatasi oleh lokasi/tempat keberadaan para Pemohon maupun warga negara lainnya; 5. Bahwa ketentuan frasa “di tempat lain” dalam Pasal 62 ayat (1) UU Pilkada dan frasa “di TPS lain” dalam Pasal 95 ayat (2) UU Pilkada tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum bagi para Pemohon dan warga negara lainnya yang pada saat hari pemungutan suara mengalami “keadaan tertentu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 PKPU 7/2024 [Bukti P.7], diantaranya meliputi: a. menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara; b. menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi; c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi; d. menjalani rehabilitasi narkoba; e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan; f. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi; g. pindah domisili; h. tertimpa bencana alam; i. bekerja di luar domisilinya; dan/atau 34 j. keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6. Bahwa ketentuan mengenai frasa “di tempat lain” dalam Pasal 62 ayat (1) UU Pilkada dan frasa “di TPS lain” dalam Pasal 95 ayat (2) UU Pilkada tidak secara spesifik menentukan teritorial “di tempat lain” dan “di TPS lain” itu termasuk tempat dan TPS di luar daerah provinsi, dan/atau kabupaten/kota, serta tidak dapat mengakomodasi pilihan metode/cara penggunaan hak pilih yang tidak dibatasi oleh lokasi/tempat keberadaan para Pemohon maupun warga negara lainnya. Sehingga para Pemohon maupun warga negara lain yang pada hari pemungutan suara mengalami “keadaan tertentu” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 PKPU 7/2024 tidak dapat menggunakan hak pilihnya, kecuali jika dipaksakan untuk menggunakan hak pilih di TPS asal dengan segala kompleksitas, kendala, risiko dan berbagai hambatan lainnya. Terlebih, saat ini para Pemohon maupun warga negara lain yang pada hari pemungutan suara mengalami “keadaan tertentu” harus berada di luar domisili asalnya juga tidak mempunyai pilihan lain untuk berpartisipasi aktif menggunakan/menyalurkan hak pilihnya, misalnya dengan menggunakan sarana dan prasarana pemungutan suara melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b UU Pilkada (e-voting); atau dengan metode pemberian suara melalui kuasa/perwakilan (proxy voting); 7. Bahwa akibat tidak jelasnya makna frasa “di tempat lain” dalam Pasal 62 ayat (1) UU Pilkada dan frasa “di TPS lain” dalam Pasal 95 ayat (2) UU Pilkada telah atau setidak-tidaknya potensial menimbulkan tidak terpenuhinya hak konstitusional para Pemohon dan warga negara lain yang mengalami keadaan tertentu pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah, sehingga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945; 8. Bahwa penjelasan Pasal 62 ayat (1) UU Pilkada dan Pasal 95 ayat (2) UU Pilkada ternyata juga tidak memuat penjelasan yang memadai berkenaan dengan yang dimaksud dengan frasa “di tempat lain” dalam Pasal 62 ayat (1) UU Pilkada dan frasa “di TPS lain” dalam Pasal 95 ayat (2) UU Pilkada. Karena, keduanya hanya berbunyi “Cukup jelas.”. Sedangkan pada faktanya ketentuan Pasal 62 ayat (1) UU Pilkada dan Pasal 95 ayat (2) UU 35 Pilkada justru memuat norma hukum yang belum jelas sehingga memerlukan penjelasan lebih lanjut; 9. Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 62 ayat (1) UU Pilkada dan Pasal 95 ayat (2) UU Pilkada dan penjelasannya menjadi tidak sejalan dengan amanat Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, karena UU Pilkada tidak dapat menjadi instrumen hukum yang dapat menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis; 10. Bahwa Hakim Konstitusi Arsul Sani dalam pendapat berbeda pada Putusan MK No. 28/PUU-XXII/2024 tanggal 29 Februari 2024 [Bukti P-8] menyatakan hak konstitusional setiap warga negara dimanapun mereka berada (tinggal/berdomisili) untuk dapat menggunakan hak pilih seharusnya tetap memperoleh jaminan perlindungan dan pemenuhan dari Negara. Berikut kutipan pandangan Hakim Konstitusi Arsul Sani dalam pendapat berbeda pada Putusan MK No. 28/PUU-XXII/2024: “Saya berpendapat bahwa hak memilih tersebut pada prinsipnya harus diberikan dalam kuantum yang sama baik kepada pemilih “dengan kondisi biasa” (dalam arti memilih di tempat pemungutan suara dimana mereka terdaftar sejak awal) maupun kepada pemilih “dengan kondisi tertentu”, tentunya sepanjang secara teknis penyelenggaraan pemilu masih ada atau terbuka “celah” yang memungkinkan untuk melaksanakan hak memilih bagi pemilih “dengan kondisi tertentu” tersebut dalam kuantum yang sama dengan pemilih “dengan kondisi biasa”. Hal ini pula berkelindan dengan pertimbangan Mahkamah yang pada pokoknya menimbang bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud pada prinsipnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara [vide Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003], sehingga oleh karenanya hak konstitusional tersebut tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya [vide Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009]” 11. Bahwa hal tersebut sejalan dengan prinsip yang para Pemohon perjuangkan melalui permohonan a quo, yaitu agar hak konstitusional para Pemohon beserta warga negara Indonesia lain untuk menggunakan hak pilih tetap terlindungi dan terpenuhi, meskipun pada saat hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah mengalami keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 PKPU 7/2024 [Bukti P-7] harus berada/bertempat tinggal/berdomisili untuk sementara waktu ataupun 36 secara permanen di luar daerah provinsi, dan/atau di luar kabupaten/kota tempat terdaftar sebagai pemilih (DPT); 12. Bahwa apabila mencermati pengalaman saat pemilihan Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPRD, DPD pada 14 Februari 2024, sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Pemilih Tambahan Tingkat Kota Yogyakarta [Bukti P- 9], jumlah pemilih yang melakukan pindah memilih ke Yogyakarta dan ke luar Yogyakarta adalah sebagai berikut: 13. Bahwa data pemilih dari luar Kota Yogyakarta yang menggunakan hak pilih di wilayah Kota Yogyakarta (pemilih pindah masuk) mencapai 12.736 pemilih yang tersebar di 1.295 TPS, dan pemilih yang terdaftar di Kota Yogyakarta yang menggunakan hak pilihnya di luar Kota Yogyakarta (pemilih pindah keluar) mencapai 7.202 pemilih yang tersebar di 1.253 TPS. Merujuk data di Yogyakarta tersebut maka terbukti terdapat banyak pemilih yang pada saat hari pemungutan suara tidak bertempat tinggal sesuai dengan domisili alamat E-KTP; 14. Bahwa faktor penyebab pemilih melakukan pindah lokasi memilih bisa terjadi akibat adanya kewajiban menjalankan tugas/pekerjaan, menjalani perawatan kesehatan, menempuh pendidikan, menjalani proses hukum, bencana alam, atau keadaan tertentu lainnya. Namun apabila kesemuanya itu harus dilakukan di luar daerah provinsi, dan/atau di luar daerah kabupaten/kota maka para Pemohon bahkan warga negara lain dipastikan terhambat/terkendala untuk mengurus administrasi perpindahan pemilih, bahkan tidak punya pilihan metode/cara lain untuk menggunakan hak 37 pilihnya karena terhalang oleh berlakunya ketentuan frasa “di tempat lain” dalam Pasal 62 ayat (1) UU Pilkada dan frasa “di TPS lain” dalam Pasal 95 ayat (2) UU Pilkada yang tidak secara spesifik menentukan termasuk tempat atau TPS di luar daerah provinsi, dan/atau di luar daerah kabupaten/kota, serta tidak mengakomodasi penggunaan hak pilih melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b UU Pilkada (e-voting); atau dengan metode pemberian suara melalui kuasa/perwakilan (proxy voting); 15. Bahwa apabila para Pemohon dan warga negara lain terhalang untuk mengurus administrasi pindah memilih, maka dipastikan akan terdapat banyak hak suara setiap warga negara Indonesia yang tidak tergunakan; 16. Bahwa mengutip analisis pada media indonesia (https://mediaindonesia. com/politik-dan-hukum/591932/inilah-2- faktor-pemicu-golput) [Bukti P- 10], terdapat 2 (dua) faktor terjadinya golput atau pemilih yang tidak menggunakan hak suara, yaitu faktor eksternal dan faktor internal; 17. Bahwa Faktor Eksternal, antara lain: a. Faktor administratif, berkaitan dengan aspek administrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Diantaranya tidak terdata sebagai pemilih, tidak mendapatkan formulir undangan pemungutan suara, tidak memiliki identitas kependudukan (E-KTP). Hal-hal administratif seperti ini membuat warga negara tidak bisa ikut dalam pemilihan; b. Faktor politik, berupa alasan atau penyebab yang ditimbulkan oleh aspek politik masyarakat tidak mau memilih. Seperti ketidakpercayaannya dengan partai, tidak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tidak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan. 18. Bahwa Faktor Internal, antara lain: a. Faktor teknis, berupa kendala yang bersifat teknis yang dialami oleh pemilih sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilih. Seperti pada saat hari pemungutan suara sedang sakit, sedang ada kegiatan yang lain serta berbagai hal lainnya yang sifatnya menyangkut pribadi pemilih. Kondisi itulah yang secara teknis 38 membuat pemilih tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya; b. Faktor pekerjaan, memiliki kontribusi terhadap jumlah orang yang tidak memilih. 19. Bahwa mencermati sejumlah faktor penyebab pemilih tidak menggunakan hak pilihnya di atas, maka harus ada upaya yang maksimal dari negara untuk mencegah dan meminimalisir meningkatnya angka masyarakat yang tidak memilih dalam pemilu/pilkada. Karena kualitas pemilu/pilkada juga dilihat dari legitimasi pemimpin yang terpilih. Semakin banyak jumlah rakyat yang menggunakan hak pilih, maka semakin kuat pula keabsahan kepala daerah; 20. Bahwa keadaan yang jangan sampai terjadi adalah ketika para Pemohon dan warga negara Indonesia lain tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah disebabkan oleh faktor administratif, faktor teknis, dan faktor pekerjaan tersebut; 21. Bahwa untuk mengantisipasi meluasnya masalah tersebut, maka Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution), pengendali keputusan berdasarkan sistem demokrasi (control of democracy), penafsir tertinggi konstitusi (the soul and the highest interpreter constitution), pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of the citizens’ constitutional rights), serta sebagai pelindung Hak Asasi Manusia (the protector of human rights), perlu turut mengupayakan agar setiap warga negara Indonesia tetap terlindungi, terpenuhi, dan terlayani hak pilihnya sekalipun mengalami keadaan tertentu yang menyebabkan pada hari pemungutan suara tidak berada/bertempat tinggal/berdomisili di alamat TPS sebagaimana yang terdaftar dalam DPT; 22. Bahwa upaya tersebut dapat dilakukan dengan memberikan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (4) juncto Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 sehingga ketentuan Pasal 62 ayat (1) UU Pilkada dan Pasal 95 ayat (2) UU Pilkada dapat mengakomodasi perpindahan lokasi memilih para Pemohon dan warga negara Indonesia lainnya ke TPS luar daerah provinsi, dan/atau ke TPS luar daerah kabupaten/kota. Sebab, UUD NRI Tahun 1945 telah mengamanatkan 39 Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Adapun pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tersebut diselenggarakan melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri; 23. Bahwa apabila ketentuan norma Pasal 18 ayat (4) juncto Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 dikonstruksikan maka dapat diambil suatu pemaknaan bahwa untuk menghasilkan kepala daerah yang terpilih secara demokratis, maka salah satu caranya perlu diselenggarakan pemilihan umum, di mana pemilihan umum kepala daerah tersebut dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah negara Indonesia berdasarkan asas-asas pemilihan umum oleh suatu komisi pemilihan umum yang juga bersifat nasional. Oleh karena pemilihan umum kepala daerah dilaksanakan secara serentak nasional, maka penyelenggaraannya juga mesti tetap melayani dan memenuhi hak pilih setiap warga negara Indonesia secara nasional, sekalipun pada hari pemungutan suara mengalami keadaan tertentu yang menyebabkannya tidak berada/bertempat tinggal/berdomisili di alamat TPS sebagaimana yang terdaftar dalam DPT asal. 24. Bahwa cara pandang terhadap penyelenggaraan Pilkada serentak nasional ini seharusnya tidak sekedar dimaknai secara parsial yakni sebagai penyerentakan/pembarengan penyelenggaraan Pilkada di masing-masing daerah, akan tetapi Pilkada serentak nasional harus dimaknai sebagai agenda ketatanegaraan/konstitusional yang diselenggarakan secara nasional, sehingga penyelenggaraannya juga harus berperspektif nasional. Dengan demikian, pemenuhan layanan pemungutan suaranya tidak boleh bersifat eksklusif yang dibatasi oleh sekat-sekat batas daerah, akan tetapi harus lebih inklusif dengan dipenuhi secara nasional pula; 25. Bahwa bukan bermaksud untuk terlalu jauh masuk ke dalam aspek teknis operasional penyelenggaraan Pilkada, namun oleh karena persoalan konstitusionalitas a quo sangat berkaitan erat dengan teknis 40 penyelenggaraan Pilkada, maka izinkan para Pemohon sekaligus mengusulkan 4 (empat) alternatif agar hak pilih para Pemohon dan setiap warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah mengalami keadaan tertentu harus berada/bertempat tinggal/berdomisili di luar daerah provinsi, dan/atau di luar daerah kabupaten/kota asal sebagaimana ia terdaftar dalam DPT tetap dapat terlindungi dan terpenuhi; 26. Bahwa pilihan pertama adalah memberikan hak pilih tanpa mengubah daerah pemilihan pemilih. Secara garis besar, tahapannya dimulai dari (1) KPU menetapkan ambang batas minimum jumlah pemilih yang dapat dilayani untuk menggunakan hak pilih di luar daerah provinsi, dan/atau kabupaten/kota, misalnya minimal 50 (lima puluh) atau 100 (seratus) orang pemilih untuk 1 (satu) TPS; (2) KPU melalui satuan kerja di bawahnya membuka layanan pendaftaran pindah memilih; (3) Hasil rekapitulasi pendaftaran pindah memilih digunakan untuk menentukan jumlah surat suara yang harus disediakan dan pembentukan TPS di wilayah yang relatif terjangkau oleh pemilih pindahan; 27. Bahwa pilihan kedua adalah memberikan hak pilih dengan mengubah daerah pemilihan pemilih. Sebab salah satu tantangan ketika memilih pilihan yang pertama di atas, diperlukan upaya teknis yang relatif rumit dan sulit untuk melayani pemberian surat suara yang memuat calon kepala daerah sebagaimana daerah asal pemilih yang berpindah lokasi memilih ke luar daerah provinsi dan/atau ke luar daerah kabupaten/kota. Maka untuk mempermudah teknisnya, terhadap keadaan pemilih yang berpindah lokasi memilih ke luar daerah provinsi, dan atau ke luar daerah kabupaten/kota dapat dimaknai telah terjadi pula berpindah daerah pemilihannya. Sehingga, terhadap pemilih yang demikian ini dapat diberikan surat suara yang sama dengan pemilih lain yang berada di TPS tujuannya; 28. Bahwa kerangka hukum demikian rasional dan moderat untuk melindungi hak pilih bagi pemilih pindahan. Rasional karena pemilih pindahan pada dasarnya tetap terdaftar dalam daftar pemilih sekalipun dalam daftar pemilih tambahan (DPTb). Moderat karena pemilih pindahan yang pada satu sisi disebabkan oleh keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak 41 pilih di TPS asalnya sehingga demi efisiensi waktu, biaya, tenaga, dsb. memaksanya untuk pindah memilih dan menggunakan haknya untuk memilih di luar domisili dari daerah pemilihan asal di mana ia terdaftar dalam DPT, tetapi pada sisi yang lain hak pilihnya akan tetap terjaga dan terlindungi secara optimal karena ia tetap akan diberikan hak untuk memilih calon kepala daerah yang berada di daerah di mana mereka (pemilih) tinggal pada saat hari pemungutan suara. Apalagi kerangka hukum yang berlaku saat ini, jika pemilih pindahan ini telah mendaftarkan diri (melapor) kepada KPU Kabupaten/Kota tempat tujuan memilih dan telah terdaftar dalam DPTb maka status terdaftarnya pada DPT asalnya akan dihapus oleh KPU; 29. Bahwa dengan dihapusnya status terdaftar pemilih pindahan dalam DPT asal dan berpindah menjadi terdaftar dalam DPTb di TPS daerah pemilihan tujuannya, maka secara bersamaan telah memindahkan pula daerah pemilihannya. Dengan demikian, ketika pemilih sudah keluar dari daerah pemilihan asalnya dan terdaftar pada DPTb di daerah pemilihan tujuan, maka hak memilihnya tetap valid untuk digunakan di daerah pemilihan yang baru untuk memilih calon kepala daerah yang berada di daerah di mana mereka (pemilih) tinggal pada saat hari pemungutan suara; 30. Bahwa MK dalam pertimbangan hukum paragraf [3.14.4] Putusan No. 19/PUU-XVII/2019, hlm. 71-74, dan dikutip kembali dalam pertimbangan hukum paragraf [3.17] Putusan No. 20/PUU-XVII/2019, hlm. 85-88 memang telah berpendirian bahwa pemilihan berbasis daerah pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 pada prinsipnya adalah untuk menjaga kemurnian sistem pemilihan berbasis daerah pemilihan dan sekaligus juga untuk menjaga kejelasan sistem pertanggungjawaban wakil rakyat terpilih kepada pemilih yang memang berasal dari daerah pemilihan yang bersangkutan. Hanya saja, dalam mempertahankan prinsip tersebut tentunya tidak boleh justru menimbulkan terlanggarnya prinsip lain yang semestinya wajib dijaga dan dilindungi oleh negara, yaitu prinsip menjaga dan melindungi hak pilih warga negara yang telah memiliki hak pilih; 31. Bahwa sekalipun MK dalam Putusan No. 28/PUU-XXII/2024 Tanggal 29 Februari 2024 juga masih mempunyai pendirian yang sama dengan 42 Putusan No. 19/PUU-XVII/2019 dan Putusan No. 20/PUU-XVII/2019 dengan menyatakan belum memiliki alasan yang fundamental dan mendasar untuk bergeser dari pendirian sebelumnya, akan tetapi terdapat pendirian Mahkamah dalam Putusan No. 28/PUU-XXII/2024 yang perlu direkonstruksi ke dalam konteks permohonan a quo, yaitu pentingnya penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung hak pilih bagi pemilih di luar negeri, yang mestinya juga perlu didorong untuk disediakan bagi warga daerah yang merantau ke daerah lain saat pelaksanaan Pilkada. Sebagaimana pertimbangan MK berikut: “...Meskipun pemilih yang tinggal di luar negeri berada di luar wilayah administratif Republik Indonesia, warga negara Indonesia yang berada di luar negeri tetap berhak menggunakan hak pilihnya dan negara memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung penggunaan hak pilih dimaksud [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XI/2013, hlm. 43].” 32. Bahwa oleh karena itu, terhadap pilihan kedua ini Mahkamah Konstitusi perlu memberikan pemaknaan baru terhadap isu konstitusionalitas mengenai perpindahan pemilih, dan sedikit memodifikasi pendirian sebelumnya sebagaimana Putusan No. 19/PUU-XVII/2019, Putusan No. 20/PUU-XVII/2019, dan Putusan No. 28/PUU-XXII/2024 Tanggal 29 Februari 2024 yaitu dengan pemaknaan bahwa pemilih yang melakukan perpindahan lokasi memilih ke luar daerah pemilihannya disebabkan karena keadaan tertentu yang menurut undang-undang diperbolehkan, maka demi hukum harus dimaknai pula diikuti dengan berpindahnya daerah pemilihan yang bersangkutan; 33. Bahwa para Pemohon menyadari pilihan kedua tersebut juga mengandung risiko, salah satunya seperti yang dinyatakan oleh Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya yaitu menodai kemurnian sistem pemilihan berbasis daerah pemilihan, sehingga sistem pertanggungjawaban wakil rakyat terpilih kepada pemilih di luar dapil asalnya menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan; 34. Bahwa apabila pilihan pertama dan kedua di atas dinilai belum tepat untuk mengakomodasi, melindungi, dan memenuhi penggunaan hak pilih warga negara Indonesia yang mengalami keadaan tertentu pada saat pemungutan suara Pilkada, maka izinkan para Pemohon melalui permohonan a quo sekaligus mengajukan 2 (dua) alternatif tambahan yang 43 terinspirasi dari pertimbangan Putusan MK No. 2/PUU-XI/2013 Tanggal 19 September 2013 dan Putusan MK No. 28/PUU-XXII/2024 Tanggal 29 Februari 2024 yang menyatakan pentingnya penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung hak pilih bagi pemilih, di mana MK dalam putusan-putusan tersebut berpendirian bahwa warga negara Indonesia yang berada di luar negeri tetap berhak menggunakan hak pilihnya dan negara memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung penggunaan hak pilih dimaksud; 35. Bahwa pilihan ketiga, yaitu pemerintah dan penyelenggara pemilihan menyediakan sarana dan prasarana pemungutan suara melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b UU Pilkada (e-voting). Praktik e-voting ini telah dilakukan oleh berbagai negara seperti Estonia dan Prancis dengan syarat-syarat tertentu. Bahkan pada dasarnya e-voting ini juga sudah diatur di dalam UU Pilkada, akan tetapi belum dilaksanakan. Padahal e-voting bisa menjadi solusi untuk melayani hak pilih secara maksimal, mengatasi rendahnya partisipasi pemilih, serta mengatasi/meminimalisir masalah golput yang disebabkan oleh faktor administratif maupun teknis sebagaimana yang menjadi isu dalam permohonan a quo; 36. Bahwa selanjutnya terdapat pilihan keempat, yaitu mengakomodasi dan mengatur metode pemberian suara melalui kuasa/perwakilan (proxy voting). Praktik proxy voting telah diterapkan di berbagai negara contohnya seperti di Amerika Serikat, Inggris, Skotlandia, dan Wales. Praktik di Inggris, bahkan telah diatur sangat rinci meliputi: tata cara pengajuan permohonan proxy voting; alasan-alasan yang memungkinkan menggunakan mekanisme proxy voting (salah satu contohnya karena alasan pekerjaan); siapa saja yang dapat bertindak sebagai proxy; dan mekanisme pembatalan proxy voting (https://www.gov.uk/how-to- vote/voting-by-proxy , diakses 14 Oktober 2024); 37. Bahwa terhadap pilihan pertama, ketiga, dan keempat ini sama-sama tidak berdampak pada perubahan daerah pemilihan para pemilih yang pada saat pemungutan suara mengalami keadaan tertentu misalnya pindah domisili karena menempuh pendidikan, bekerja, dan lain sebagainya. Sehingga akan tetap sejalan dengan pendirian Mahkamah Konstitusi 44 sebelumnya sebagaimana Putusan No. 19/PUU-XVII/2019, Putusan No. 20/PUU-XVII/2019, dan Putusan No. 28/PUU-XXII/2024 Tanggal 29 Februari 2024; 38. Bahwa para Pemohon juga telah berupaya melakukan analisis terhadap kelebihan/peluang dan kekurangan/tantangan dari 4 (empat) alternatif di atas sebagai bahan yang dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu: Alternatif Pemilihan Kelebihan/Peluang Kekurangan/Tantangan Memilih di daerah domisili dengan Surat Suara yang sama dengan daerah asal - terjamin kepastian hukum atas perlindungan hak memilih - pemilih dapat memilih sesuai calon daerah asalnya - prosesnya rumit dan tidak mudah - penyelenggara akan mengalami kesulitan pendataan maupun teknis penyediaan surat suara Memilih di daerah domisili dengan Surat Suara yang sama dengan daerah domisili - terjamin kepastian hukum atas perlindungan hak memilih - proses pendataan agak sulit karena waktu yang mepet - pemilih belum mengenal calon kepala daerah yang ada di daerah domisili Electronic Voting (e- Voting) - terjamin kepastian hukum atas perlindungan hak memilih - sudah diatur dalam UU Pilkada - lebih mudah dan fleksibel, pemilih dapat menggunakan hak memilih dari manapun ia berada - perangkat teknologi untuk e-voting tetap harus melihat kemampuan daerah masing-masing. kemampuan daerah tentu berbeda-beda - potensi kebocoran data dan kerahasiaan data belum terjamin secara penuh Proxy Voting - terjamin kepastian hukum atas perlindungan hak memilih - lebih mudah karena pemilih dapat - belum terdapat pengaturan proxy voting di Indonesia sehingga kepastian hukumnya belum ada 45 menunjuk kuasa/perwakilan untuk menggunakan hak memilih (contoh: Keluarga yang terdiri atas Ayah/Ibu/Kakak/Adik Kandung atau Kakek/Nenek) - perlu pengaturan untuk menjamin proxy voting ini, terutama mengatur: a. pihak yang dapat mewakili (misalkan terbatas pada keluarga kandung); b. format penunjukan kuasa/perwakilan; c. syarat-syarat harus jelas dan rinci, misalkan mahasiswa berarti harus dilampirkan kartu tanda mahasiswa untuk membuktikan bahwa mahasiswa itu sedang aktif menjalani perkuliahan) 39. Bahwa alternatif di atas tentu memiliki kelebihan dan kekurangan dengan tingkat kemudahan dan kompleksitasnya masing-masing. Pilihan yang ada dapat dipertimbangkan dengan memperhatikan wilayah geografis Indonesia yang berpulau-pulau dan juga kondisi-kondisi setiap warga negara Indonesia dalam menggunakan hak memilih. Atas dasar hal tersebut perlindungan atas hak memilih harus mengakomodasi keragaman dan mempertimbangkan kondisi warga negara Indonesia (termasuk para Pemohon) yang tersebar di berbagai Daerah provinsi, kabupaten, kota, dan desa di seluruh Indonesia, bahkan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri juga mesti tetap terlayani hak pilihnya; 40. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan a quo, maka hak konstitusional para Pemohon maupun warga negara Indonesia lain yang pada saat hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah sedang berada di luar daerah provinsi atau kabupaten/kota asalnya dapat melakukan pindah memilih, dapat menggunakan hak pilihnya melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b UU Pilkada (e-voting), atau dapat menggunakan hak pilih melalui kuasa/perwakilan (proxy voting). Dengan demikian, hak pilih setiap warga 46 negara Indonesia tetap dapat terlindungi, terpenuhi, dan terlayani, dapat menjaga dan meningkatkan partisipasi pemilih, serta menjamin kepastian hukum yang adil sesuai prinsip negara hukum yang demokratis sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 28I ayat (5) UUD NRI Tahun 1945.) IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutus perkara a quo sebagaimana berikut: DALAM PROVISI 1. Mengabulkan permohonan Provisi para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menjadikan Permohonan yang dimohonkan oleh para Pemohon sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan perlindungan hak konstitusional para Pemohon dan mencegah kerugian konstitusional para Pemohon akan terjadi. DALAM POKOK PERMOHONAN 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan frasa “di tempat lain” dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk di luar daerah provinsi asal, dan/atau di luar daerah kabupaten/kota asal, melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik 47 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b, atau melalui kuasa/perwakilan (proxy voting)”. Atau, Menyatakan penjelasan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan “di tempat lain” adalah termasuk di luar daerah provinsi asal, dan/atau di luar daerah kabupaten/kota asal, melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b, atau melalui kuasa/perwakilan (proxy voting)”. 3. Menyatakan frasa “di TPS lain” dalam Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan 48 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk di TPS luar daerah provinsi asal, dan/atau di TPS luar daerah kabupaten/kota asal, melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b, atau melalui kuasa/perwakilan (proxy voting)”. Atau, Menyatakan penjelasan Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan “di TPS lain” adalah termasuk di TPS luar daerah provinsi asal, dan/atau di TPS luar daerah kabupaten/kota asal, melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b, atau melalui kuasa/perwakilan (proxy voting)”. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12, yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 17 Oktober 2024, sebagai berikut: 49 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kumpulan Alat Bukti Identitas (E-KTP) Para Pemohon: 1. Identitas Pemohon I E-KTP dengan NIK 3174071801030002 2. Identitas Pemohon II E-KTP dengan NIK 8202041909050001 3. Identitas Pemohon III E-KTP dengan NIK 7204056112040001 4. Identitas Pemohon IV E-KTP dengan NIK 1702191802040002 5. Identitas Pemohon V E-KTP dengan NIK 6309061110040003 6. Identitas Pemohon VI E-KTP dengan NIK 3376016902040002 7. Identitas Pemohon VII E-KTP dengan NIK 3671092107050006 8. Identitas Pemohon VIII E-KTP dengan NIK 3603180612030014 9. Identitas Pemohon IX E-KTP dengan NIK 3517091307040002 10. Identitas Pemohon X E-KTP dengan NIK 3404124706050001 11. Identitas Pemohon XI E-KTP dengan NIK 3404076803050001 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kumpulan Alat Bukti Identitas (KTM) para Pemohon; 1. Identitas Pemohon I KTM dengan NIM 23410801 2. Identitas Pemohon II KTM dengan NIM 23410506 50 3. Identitas Pemohon III KTM dengan NIM 23410507 4. Identitas Pemohon IV KTM dengan NIM 23410519 5. Identitas Pemohon V KTM dengan NIM 23410512 6. Identitas Pemohon VI KTM dengan NIM 23410753 7. Identitas Pemohon VII KTM dengan NIM 23410108 8. Identitas Pemohon VIII KTM dengan NIM 23410459 9. Identitas Pemohon IX KTM dengan NIM 23410500 10. Identitas Pemohon X KTM dengan NIM 23410460 11. Identitas Pemohon XI KTM dengan NIM 23410141 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kumpulan Alat Bukti Berupa Tangkapan Layar yang Menunjukkan Para Pemohon Terdaftar Sebagai Pemilih Sementara Pilkada; 1. Pemohon I 2. Pemohon II 3. Pemohon III 4. Pemohon IV 5. Pemohon V 6. Pemohon VI 7. Pemohon VII 8. Pemohon VIII 9. Pemohon IX 10. Pemohon X 11. Pemohon XI 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kumpulan Alat Bukti Tambahan Pemohon Berupa Tangkapan Layar Harga Tiket Transportasi, dan Dokumen Pendukung Lainnya: 1. Pemohon I 2. Pemohon II 3. Pemohon III 4. Pemohon IV 5. Pemohon V 6. Pemohon VI 7. Pemohon VII 8. Pemohon VIII 51 9. Pemohon IX 10. Pemohon X 11. Pemohon XI 7. Bukti P-7 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU- XXII/2024 tanggal 29 Februari 2024; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Tangkapan Layar Berita Acara Rekapitulasi Pemilih Tambahan KPU Kota Yogyakarta Nomor: 179- PL01.2-BA/3471/3/2024; 10. Bukti P-10 : Fotokopi berita media: https://mediaindonesia.com/politik- dan-hukum/591932/inilah-2-faktor-pemicu-golput; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Kumpulan Alat Bukti yang menerangkan bahwa Para Pemohon terdaftar dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Kalender Akademik Semester Ganjil Universitas Islam Indonesia Tahun Akademik 2024-2025; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Risalah Sidang dan Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 52 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil frasa “di tempat lain” dalam Pasal 62 ayat (1) Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656, selanjutnya disebut UU 1/2015) dan frasa “di TPS lain” dalam Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 53 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 54 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian norma frasa “di tempat lain” dalam Pasal 62 ayat (1) UU 1/2015 dan frasa “di TPS lain” dalam Pasal 95 ayat (2) UU 8/2015 beserta Penjelasannya, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut: Pasal 62 ayat (1) UU 1/2015 Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (6) kemudian berpindah tempat tinggal atau karena ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain, Pemilih yang bersangkutan harus melapor kepada PPS setempat. Penjelasan Pasal 62 ayat (1) UU 1/2015 Cukup jelas Pasal 95 ayat (2) UU 8/2015 Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain. Penjelasan Pasal 95 ayat (2) UU 8/2015 Cukup jelas 2. Bahwa para Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut: Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28I ayat (5) Untuk menegakan dan melindungi hak assi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan- undangan. 3. Bahwa para Pemohon adalah mahasiswa pada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memiliki hak pilih dan terdaftar dalam DPT untuk Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024; 4. Bahwa adanya norma frasa “di tempat lain” dalam Pasal 62 ayat (1) UU 1/2015 dan frasa “di TPS lain” dalam Pasal 95 ayat (2) UU 8/2015, masing-masing 55 beserta Penjelasannya, merugikan hak konstitusional para Pemohon karena kedua frasa dimaksud tidak jelas dan tidak akomodatif sehingga tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum berupa kejelasan secara spesifik tentang lokasi pindah tempat pemilihan apakah dapat dimaknai termasuk juga pindah tempat memilih ke TPS luar daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota maupun alternatif metode pemberian suara lain yang dapat mengakomodasi penggunaan hak pilih para Pemohon yang pada hari pemungutan suara tidak sedang berada di daerah asal. Hal demikian berpotensi menyebabkan para Pemohon tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan uraian yang dikemukakan para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, dalam kualifikasinya tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menerangkan secara spesifik adanya potensi kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Selain itu, para Pemohon juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional tersebut memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu berkenaan dengan ketidakjelasan frasa “di tempat lain” dalam Pasal 62 ayat (1) UU 1/2015 dan frasa “di TPS lain” dalam Pasal 95 ayat (2) UU 8/2015, masing-masing beserta Penjelasannya yang menyebabkan para Pemohon berpotensi tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 karena dimungkinkan para Pemohon tidak berada di daerah asal di mana para Pemohon telah terdaftar dalam DPT. Dalam hal ini, Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII adalah mahasiswa UII Yogyakarta yang berdasarkan KTP masing-masing Pemohon berdomisili di luar Yogyakarta [vide bukti P-3 dan bukti P-4]. Adapun Pemohon IX sampai dengan Pemohon XI adalah mahasiswa yang berdomisili di Yogyakarta, namun para Pemohon kemungkinan tidak berada di daerah asal pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah, dengan alasan, Pemohon IX akan mengikuti orangtua pindah dinas ke Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, Pemohon X akan berada di Jakarta untuk tugas mengajar, dan Pemohon XI akan berada di luar kota (Jakarta dan Solo) dalam kaitan membantu usaha butik orangtua. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan tersebut tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat 56 para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan para Pemohon. Dalam Provisi [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memprioritaskan pemeriksaan perkara a quo dan menjatuhkan putusan sebelum batas waktu dapat dilakukannya pindah memilih yaitu 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara (27 Oktober 2024), atau 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara (20 November 2024), atau setidak-tidaknya sebelum hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah pada tanggal 27 November 2024. Berkenaan dengan permohonan provisi para Pemohon tersebut, setelah dicermati oleh Mahkamah telah ternyata terhadap permohonan a quo tidak dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan dengan agenda mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 54 UU MK. Oleh karena itu, terhadap permohonan a quo akan diputus dengan putusan akhir dan terhadap norma undang-undang yang dimohonkan pengujian akan segera mendapatkan kepastian hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan provisi Pemohon haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Dalam Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan konstitusionalitas norma frasa “di tempat lain” dalam Pasal 62 ayat (1) UU 1/2015 dan frasa “di TPS lain” dalam Pasal 95 ayat (2) UU 8/2015, masing-masing beserta Penjelasannya, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut para Pemohon, frasa “di tempat lain” dalam Pasal 62 ayat (1) UU 1/2015 tidak dapat mengakomodasi kemungkinan dilakukannya pindah 57 memilih yang disebabkan oleh keadaan tertentu ke luar daerah provinsi, dan/atau kabupaten/kota serta tidak mengakomodasi pilihan metode/cara penggunaan hak pilih yang tidak dibatasi oleh lokasi/tempat keberadaan para Pemohon maupun pemilih lainnya; 2. Bahwa menurut para Pemohon, frasa “di TPS lain” dalam Pasal 95 ayat (2) UU 8/2015 tidak jelas maknanya, sehingga cenderung membatasi TPS tujuan pindah memilih. Frasa “di TPS lain” dalam Pasal a quo tidak dapat mengakomodasi kemungkinan dilakukannya pindah memilih yang disebabkan oleh keadaan tertentu ke TPS luar daerah provinsi, dan/atau kabupaten/kota, pun ketentuan Pasal a quo juga tidak dapat mengakomodasi pilihan metode/cara penggunaan hak pilih yang tidak dibatasi oleh lokasi/tempat keberadaan para Pemohon maupun pemilih lainnya; 3. Bahwa menurut para Pemohon, frasa “di tempat lain” dalam Pasal 62 ayat (1) UU 1/2015 dan frasa “di TPS lain” dalam Pasal 95 ayat (2) UU 8/2015 tidak secara spesifik menentukan teritorial “di tempat lain” dan “di TPS lain” itu termasuk tempat dan TPS di luar daerah provinsi, dan/atau kabupaten/kota, serta tidak dapat mengakomodasi pilihan metode/cara penggunaan hak pilih yang tidak dibatasi oleh lokasi/tempat keberadaan para Pemohon maupun pemilih lainnya. Sehingga, para Pemohon maupun pemilih lain yang pada hari pemungutan suara mengalami “keadaan tertentu” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 PKPU 7/2024 tidak dapat menggunakan hak pilihnya, kecuali jika dipaksakan untuk menggunakan hak pilih di TPS asal dengan segala kompleksitas, kendala, risiko dan berbagai hambatan lainnya; 4. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan norma Pasal 62 ayat (1) UU 1/2015 dan Pasal 95 ayat (2) UU 8/2015, masing-masing beserta Penjelasannya tidak sejalan dengan amanat Pasal 28I ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, karena UU Pilkada tidak dapat menjadi instrumen hukum yang dapat menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis; 5. Bahwa menurut para Pemohon, harus ada upaya yang maksimal dari negara untuk mencegah dan meminimalisir meningkatnya angka masyarakat yang tidak memilih dalam pemilu/pilkada. Karena kualitas pemilu/pilkada juga dilihat dari legitimasi pemimpin yang terpilih. Semakin banyak jumlah rakyat yang menggunakan hak pilih, maka semakin kuat pula keabsahan kepala daerah; 58 6. Bahwa menurut para Pemohon, oleh karena pemilihan umum kepala daerah dilaksanakan secara serentak nasional, maka penyelenggaraannya juga mesti tetap melayani dan memenuhi hak pilih setiap warga negara Indonesia secara nasional, sekalipun pada hari pemungutan suara mengalami keadaan tertentu yang menyebabkan tidak berada/bertempat tinggal/berdomisili di alamat TPS sebagaimana yang terdaftar dalam DPT asal; 7. Bahwa menurut para Pemohon, cara pandang terhadap penyelenggaraan Pilkada serentak nasional seharusnya tidak sekedar dimaknai secara parsial yakni sebagai penyerentakan/pembarengan penyelenggaraan Pilkada di masing-masing daerah, akan tetapi harus dimaknai sebagai agenda ketatanegaraan/konstitusional yang diselenggarakan secara nasional, sehingga penyelenggaraannya pun harus berperspektif nasional. Sehingga, pemenuhan layanan pemungutan suara tidak boleh bersifat eksklusif yang dibatasi oleh sekat-sekat batas daerah, akan tetapi harus lebih inklusif dengan dipenuhi secara nasional pula; 8. Bahwa menurut para Pemohon, persoalan konstitusionalitas a quo sangat berkaitan erat dengan teknis penyelenggaraan Pilkada sehingga para Pemohon mengusulkan 4 (empat) alternatif agar hak pilih setiap warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah berada di luar daerah kabupaten/kota asal sebagaimana ia terdaftar dalam DPT tetap dapat terlindungi dan terpenuhi, yaitu, pertama, memberikan hak pilih tanpa mengubah daerah pemilihan pemilih; kedua, memberikan hak pilih dengan mengubah daerah pemilihan pemilih; ketiga, pemerintah dan penyelenggara pemilihan menyediakan sarana dan prasarana pemungutan suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b UU 1/2015 (e-voting); dan keempat, mengakomodasi dan mengatur metode pemberian suara melalui kuasa/perwakilan (proxy voting). Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, dalam petitum para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan: 1. Frasa “di tempat lain” dalam Pasal 62 ayat (1) UU 1/2015 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “termasuk di luar daerah provinsi asal, dan/atau di luar daerah kabupaten/kota asal, melalui 59 peralatan Pemilihan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b, atau melalui kuasa/perwakilan (proxy voting)”. Atau Menyatakan Penjelasan Pasal 62 ayat (1) UU 1/2015 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan “di tempat lain” adalah termasuk di luar daerah provinsi asal, dan/atau di luar daerah kabupaten/kota asal, melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b, atau melalui kuasa/perwakilan (proxy voting)” 2. Menyatakan frasa “di TPS lain” dalam Pasal 95 ayat (2) UU 8/2015 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk di TPS luar daerah provinsi asal, dan/atau di TPS luar daerah kabupaten/kota asal, melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b, atau melalui kuasa/perwakilan (proxy voting)”. Atau, Menyatakan Penjelasan Pasal 95 ayat (2) UU 8/2015 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan “di TPS lain” adalah termasuk di TPS luar daerah provinsi asal, dan/atau di TPS luar daerah kabupaten/kota asal, melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b, atau melalui kuasa/perwakilan (proxy voting)” [3.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12 sebagaimana telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 17 Oktober 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon a quo telah jelas, tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak- pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK, sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Paragraf [3.7]. 60 [3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan frasa “di tempat lain” dalam Pasal 62 ayat (1) UU 1/2015 tidak dapat mengakomodasi kemungkinan dilakukannya pindah memilih yang disebabkan oleh keadaan tertentu ke luar daerah provinsi, dan/atau kabupaten/kota serta tidak mengakomodasi pilihan metode/cara penggunaan hak pilih yang tidak dibatasi oleh lokasi/tempat keberadaan para Pemohon maupun pemilih lainnya. Menurut Mahkamah, ada dua hal yang menjadi persoalan konstitusional berkenaan dengan dalil para Pemohon a quo, yang harus dijawab oleh Mahkamah yaitu, pertama, berkenaan dengan pindah memilih ke luar daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota; dan kedua, cara pemberian suara untuk pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Terkait kedua persoalan konstitusional dimaksud, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.11.1] Bahwa berkenaan dengan persoalan pindah memilih, Mahkamah sebelumnya pernah memutus mengenai persoalan pindah memilih yang terkait dengan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pileg dan Pilpres) sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yakni melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Maret 2019. Dalam pertimbangan Sub-paragraf [3.14.4] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU- XVII/2019 a quo antara lain menyatakan: [3.14.4] Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena para Pemohon tidak dapat menggunakan hak pilihnya di tempat asalnya sehingga tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya untuk semua jenis pemilihan (memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD) melainkan hanya untuk memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Sebelum Mahkamah mempertimbangkan dalil para Pemohon tersebut, terlebih dahulu dikemukakan ketentuan Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu yang menyatakan: Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih: a. calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; b. calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi; c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara; 61 d. calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan e. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan daerah pemilihannya. Pertanyaan konstitusional terkait dengan rumusan norma Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu tersebut dalam hubungannya dengan permohonan a quo, sebagaimana telah dikemukakan di atas, adalah apakah pembatasan hak memilih hanya untuk calon sesuai dengan daerah pemilih di mana pemilih terdaftar bagi pemilih yang pindah tempat memilih sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu telah menyebabkan hilangnya hak pemilih yang pindah tempat memilih untuk menggunakan haknya memilih calon anggota legislatif, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dalam kaitan ini, para Pemohon mendalilkan bahwa pembatasan terhadap calon/peserta pemilu yang dapat dipilih bagi pemilih yang pindah memilih sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu merupakan norma yang menyebabkan hilangnya hak pemilih untuk memilih calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Lebih jauh juga didalilkan oleh para Pemohon bahwa dalam Pemilu Tahun 2014, pemilih yang pindah tempat memilih tetap dapat memilih calon anggota legislatif. Terhadap dalil a quo Mahkamah mempertimbangkan bahwa ketentuan yang tertuang dalam Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu adalah diberlakukan terhadap “Pemilih dengan kondisi tertentu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (3) UU Pemilu. Adapun yang dimaksud dengan “Pemilih dengan kondisi tertentu”, sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Pasal 348 ayat (3) UU Pemilu, adalah pemilih yang sedang bersekolah dan/atau bekerja di luar domisilinya, sedang sakit, dan pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan. Sementara itu, pembatasan hak untuk memilih terhadap calon/peserta pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu merupakan konsekuensi logis dari ada dan ditetapkannya daerah pemilihan. Dalam hal ini, daerah pemilihan tidak hanya menentukan batas wilayah pemilihan bagi peserta pemilu, melainkan juga batas pemilihan bagi pemilih. Artinya, daerah pemilihan merupakan batas penggunaan hak pilih, baik hak memilih maupun hak untuk dipilih. Dalam konteks itu, pengaturan pembatasan hak untuk memilih terhadap peserta pemilu pada level tertentu berdasarkan daerah pemilihan merupakan sebuah kebijakan hukum yang sangat logis dan tidak berkelebihan. Ihwal regulasi pemilu yang berlaku sebelumnya tidak terdapat pengaturan yang demikian tidak dapat dijadikan patokan untuk menilai perubahan dan/atau perkembangan regulasi. Sepanjang perubahan aturan masih dalam batas-batas yang ditujukan untuk menjaga keadilan dan proporsionalitas prosedur pemilu maka hal itu tidak dapat dianggap sebagai sebuah pembatasan yang tidak sesuai dengan UUD 1945, khususnya menyangkut hak konstitusional yang berkait dengan hak pilih. Lebih jauh Mahkamah akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut: Pertama, sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, pemilu secara teknis dipahami sebagai mekanisme konversi suara rakyat menjadi kursi di lembaga perwakilan. Suara rakyat yang dikonversi adalah suara 62 rakyat yang memilih wakil-wakilnya dalam pemilu. Proses konversi suara rakyat menjadi kursi dikanalisasi melalui pelaksanaan pemilu berbasis daerah pemilihan. Kanalisasi tersebut tidak saja bermakna bahwa proses pemilihan dilakukan berbasis daerah pemilihan, melainkan juga dimaksudkan bahwa daerah pemilihan merupakan wilayah representatif sehingga wakil rakyat terpilih bertanggung jawab kepada konstituen di daerah pemilihan di mana mereka terpilih. Artinya, suara rakyat yang dikonversi menjadi kursi anggota lembaga perwakilan (baik DPR, DPD, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota) berkonsekuensi terhadap munculnya model pertanggungjawaban anggota lembaga perwakilan rakyat berbasis daerah pemilihan. Jadi, dengan adanya daerah pemilihan, pertanggungjawaban masing-masing anggota lembaga perwakilan yang terpilih menjadi jelas, baik secara kewilayahan maupun kepada rakyat/pemilih yang memberikan mandat dalam pemilu. Sebagai basis pemilihan dan juga pertanggungjawaban wakil rakyat terpilih, daerah pemilihan juga merupakan basis hubungan wakil dengan yang diwakilinya. Daerah pemilihan merupakan daerah di mana dua subjek dalam sistem perwakilan saling berinteraksi. Agar interaksi antara wakil dan yang diwakili sebagai subjek dalam satu daerah pemilihan maka wakil rakyat yang dipilih haruslah orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh rakyat/pemilih. Pada saat yang sama, rakyat yang memilih juga adalah orang yang dapat meminta pertanggungjawaban wakilnya. Tentu yang dimaksud dengan pertanggungjawaban dalam hal ini adalah pertanggungjawaban politik. Dalam posisi demikian, hanya orang- orang yang dipilih dan pemilih yang terdaftar dan memilih di satu daerah pemilihanlah yang dapat terkoneksi dalam hubungan wakil dan yang diwakili. Oleh karena itu, membatasi hak pemilih untuk memilih calon/peserta pemilu berbasis tempat di mana ia terdaftar sebagai pemilih tetap merupakan kebijakan hukum yang tidak bertentangan dengan desain sistem pemilu yang jujur dan adil serta, pada saat yang sama, sekaligus akuntabel. Kedua, pembatasan hak untuk memilih calon/peserta pemilu sesuai dengan tingkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu berlaku berbasis skala pindah memilih. Dalam arti, hak memilih yang tidak dapat digunakan adalah hak untuk memilih calon di daerah pemilihan yang ditinggalkan. Namun, apabila pindah tempat memilih masih dalam daerah pemilihan yang sama maka seorang pemilih tetap memiliki hak memilih calon/peserta pemilu dimaksud. Kerangka hukum demikian tidak dapat dinilai sebagai penghilangan hak memilih anggota legislatif sebagaimana didalilkan para Pemohon. Sebab, hak memilih calon/peserta pemilu bagi pemilih yang tidak berasal dari daerah pemilihan yang bersangkutan pada dasarnya memang tidak ada. Artinya, ketika pemilih sudah keluar dari daerah pemilihannya maka hak memilihnya tidak lagi valid untuk digunakan. Justru ketika hak memilih tetap diberikan kepada pemilih yang basis representasinya bukan di daerah pemilihan yang bersangkutan maka konsep batas wilayah pemilihan dan pertanggungjawaban wakil terpilih akan menjadi tidak jelas. Oleh karena itu, yang diatur dalam Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu pada prinsipnya adalah untuk menjaga kemurnian sistem pemilihan berbasis daerah pemilihan dan sekaligus juga untuk menjaga kejelasan sistem pertanggungjawaban wakil rakyat terpilih kepada pemilih yang memang berasal dari daerah pemilihan yang bersangkutan. 63 Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon a quo yang menyatakan Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, adanya pembatasan mengenai hak memilih, in casu, pindah memilih, adalah berkaitan dengan “Pemilih dengan kondisi tertentu” dan daerah pemilihan yang tidak hanya menentukan batas wilayah pemilihan bagi peserta pemilu, melainkan juga batas pemilihan bagi pemilih. Artinya, daerah pemilihan merupakan batas penggunaan hak pilih, baik hak memilih maupun hak untuk dipilih. Pertimbangan demikian sedianya juga berlaku bagi pemilih yang melakukan “pindah memilih” dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022, merupakan bagian dari pemilihan umum sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945. Bahwa berkaitan dengan pindah memilih dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Pasal 62 ayat (1) UU 1/2015 menyatakan, “Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (6) kemudian berpindah tempat tinggal atau karena ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain, Pemilih yang bersangkutan harus melapor kepada PPS setempat.” Norma dimaksud merupakan ketentuan yang berkenaan dengan pemilih yang pindah memilih baik dengan alasan berpindah tempat tinggal ataupun karena ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain. Terhadap ketentuan tersebut, tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (PKPU 7/2024), menyatakan: (2) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di salah satu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar sehingga memberikan suara di TPS lain. (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara; b. menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi; c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi; d. menjalani rehabilitasi narkoba; 64 e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan; f. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi; g. pindah domisili; h. tertimpa bencana alam; i. bekerja di luar domisilinya; dan/atau j. keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, kalimat “menggunakan hak pilihnya di tempat lain” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) UU 1/2015 haruslah diartikan dalam kerangka “keadaan tertentu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) PKPU 7/2024 dan kepadanya melekat kewajiban untuk melapor kepada PPS. Sehingga, frasa “di tempat lain” dalam Pasal a quo, haruslah pula ditafsirkan masih dalam daerah pemilihan yang sama di mana pemilih terdaftar dalam DPT. Hal ini dikarenakan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, juga berbasis daerah pemilihan (baik provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur maupun kabupaten/kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota), sama seperti halnya pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalam hal ini, pemilih yang mengajukan pindah memilih masih dalam daerah pemilihan yang sama (provinsi yang sama untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta kabupaten/kota yang sama untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota) maka pemilih dimaksud tetap memiliki hak memilih kepala daerah. Adapun hak memilih kepala daerah bagi pemilih yang tidak bertempat tinggal/berdomisili yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dari daerah pemilihan yang bersangkutan pada dasarnya memang tidak ada. Artinya, ketika pemilih sudah keluar dari daerah pemilihannya maka hak memilihnya tidak valid lagi untuk digunakan. Pengaturan pembatasan hak untuk memilih yang demikian merupakan sebuah kebijakan hukum yang sangat logis dan tidak berkelebihan untuk menjaga kemurnian sistem pemilihan berbasis daerah pemilihan (baik provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur maupun kabupaten/kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota) dan sekaligus menjaga kejelasan sistem pertanggungjawaban kepala daerah terpilih kepada pemilih yang memang berasal dari daerah yang bersangkutan. Pertimbangan Mahkamah dimaksud juga sekaligus menjawab mengenai alternatif cara pemilihan yang diajukan para Pemohon yakni memberikan hak pilih dengan mengubah daerah pemilihan. Alternatif demikian, jika tidak disertakan dengan 65 perpindahan domisili pemilih tentu akan merusak kemurnian sistem pemilihan berbasis daerah pemilihan (baik provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur maupun kabupaten/kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota) dan sekaligus membuat sistem pertanggungjawaban kepala daerah terpilih kepada pemilih yang memang berasal dari daerah pemilihan yang bersangkutan menjadi tidak jelas. [3.11.2] Bahwa terkait dengan petitum para Pemohon yang memohon agar frasa “di tempat lain” dalam Pasal 62 ayat (1) UU 1/2015 dimaknai, “termasuk di luar daerah provinsi asal, dan/atau di luar daerah kabupaten/kota asal, melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b, atau melalui kuasa/perwakilan (proxy voting)”, sehingga Pasal 62 ayat (1) UU 1/2015 selengkapnya menjadi, “Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (6) kemudian berpindah tempat tinggal atau karena ingin menggunakan hak pilihnya termasuk di luar daerah provinsi asal, dan/atau di luar daerah kabupaten/kota asal, melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b, atau melalui kuasa/perwakilan (proxy voting), Pemilih yang bersangkutan harus melapor kepada PPS setempat”. Berkenaan dengan dalil a quo, menurut Mahkamah, para Pemohon telah mencampuradukkan antara ketentuan pada sistem pemilihan konvensional dengan sistem pemilihan dengan memanfaatkan peralatan secara elektronik dan sistem pemilihan yang lain (proxy voting), di mana Pasal 62 ayat (1) UU 1/2015 merupakan ketentuan sistem pemilihan konvensional yang mengatur mengenai pindah memilih dikarenakan adanya “keadaan tertentu”, antara lain, berpindah tempat tinggal atau karena ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain, yang menyebabkan pemilih tidak dapat memilih di daerah masing- masing pemilih terdaftar dalam DPT dan mengharuskan pemilih yang bersangkutan melapor kepada PPS. Adapun para Pemohon pada pokoknya memohon agar pemilih yang tidak dapat memilih di daerah pemilih tersebut terdaftar dalam DPT atau sedang berada di luar daerah provinsi asal, dan/atau di luar daerah kabupaten/kota asal karena adanya “keadaan tertentu”, tetap dapat menggunakan hak pilihnya melalui peralatan pemilihan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 85 ayat (1) huruf b atau melalui kuasa/perwakilan (proxy voting). Terhadap hal tersebut, penggunaan peralatan pemilihan secara elektronik pada dasarnya merupakan pengadopsian teknologi digital dalam pemilu yang 66 memiliki manfaat guna mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam proses kontestasi politik yang legitimate. Pasal 85 ayat (1) huruf b dan Pasal 85 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan: (1) Pemberian suara untuk Pemilihan dapat dilakukan dengan cara: b. memberi suara melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik. (2a) Pemberian suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan Pemerintah Daerah dari segi infrastruktur dan kesiapan masyarakat berdasarkan prinsip efisiensi dan mudah. Pada praktiknya, terdapat beberapa cara yang digunakan pada pemilihan dengan memanfaatkan peralatan pemilihan secara elektronik, antara lain, electronic voting (e-voting) yang telah dipraktikkan pada pemilihan Kepala Dusun di Jembrana, Bali pada tahun 2009 dan pada pemilihan Kepala Desa di Desa Babakan Wetan, Bogor pada tahun 2017. Secara lebih luas, penggunaan e-voting telah pula digunakan di beberapa negara dengan tingkat keberhasilan yang berbeda-beda. Mahkamah sendiri dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 Maret 2010, menyatakan bahwa penggunaan e-voting adalah konstitusional dengan syarat secara kumulatif yaitu, (i) tidak melanggar asas luber dan jurdil; dan (ii) daerah yang menerapkan metode e-voting sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan. Selain e-voting, dikenal pula internet voting (i-voting) yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet, di mana proses pemberian suara bisa dilakukan di mana saja, tanpa harus mengumpulkan pemilik suara di satu tempat. Lebih lanjut, selain pemanfaatan peralatan pemilihan secara elektronik, terdapat pula cara pemilihan/pemungutan suara dengan proxy voting yang tergolong ke dalam special voting arrangements (SVA) atau pemungutan suara khusus karena pemilih memberikan wewenang kepada orang lain untuk memberikan suaranya. Cara demikian acapkali dipakai untuk membantu pemilih yang berkebutuhan khusus (disabilitas) yang memerlukan bantuan orang lain untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Selain ketiga cara tersebut, terdapat pula early voting (pemungutan suara dimana pemilih dapat memberikan suara sebelum hari pemilihan yang dijadwalkan), postal voting 67 [pemungutan suara di mana surat suara dibagikan kepada pemilih (dan biasanya dikembalikan) melalui pos], serta mobile ballot box (TPS keliling). Penggunaan peralatan pemilihan secara elektronik maupun penggunaan metode pemilihan/pemungutan suara tersebut dalam batas penalaran yang wajar terbuka untuk diterapkan sepanjang tidak melanggar prinsip dan asas pemilu yang luber, jurdil dan berkala, serta memenuhi kesiapan baik dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, dan persyaratan lain yang diperlukan, serta diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun penentuan metode pemilihan/pemungutan suara mana yang dapat digunakan, hal demikian bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah untuk menentukan, melainkan merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukan dan mengaturnya dengan tetap memperhatikan prinsip dan asas pemilu serta kesiapan dari segala aspek dimaksud. Dalam kaitan ini, demi melindungi hak pilih pemilih yang merupakan hak konstitusional warga negara, persoalan yang dikemukakan para Pemohon harus mendapat perhatian pembentuk undang-undang untuk diatur dalam perubahan undang-undang pemilu ke depan, in casu pilkada serentak Tahun 2029 dan seterusnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil para Pemohon berkenaan dengan frasa “di tempat lain” dalam Pasal 62 ayat (1) UU 1/2015 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.12] Menimbang bahwa terhadap pengujian norma Pasal 95 ayat (2) UU 8/2015, menurut Mahkamah, esensi norma yang diatur dalam Pasal 95 ayat (2) UU 8/2015 pada dasarnya sama dengan norma yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UU 1/2015, yaitu mengenai pelaksanaan hak pilih diluar daerah pemilihan dimana pemilih terdaftar dalam DPT, in casu di luar TPS pemilih. Pasal 95 ayat (1) UU 8/2015 menyatakan: Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: a. Pemilih yang terdaftar pada daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilih tetap tambahan pada TPS yang bersangkutan; dan b. Pemilih yang terdaftar pada daftar Pemilih tambahan. Selanjutnya, Pasal 95 ayat (2) UU 8/2015 menyatakan, “Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain”. Sebagaimana pertimbangan Mahkamah pada Sub-paragraf 68 [3.11.1] di atas, pemilih yang mengajukan pindah memilih masih dalam daerah pemilihan yang sama (provinsi yang sama untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta kabupaten/kota yang sama untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota) maka pemilih tetap memiliki hak memilih kepala daerah dimaksud. Adapun hak memilih kepala daerah bagi pemilih yang tidak bertempat tinggal/berdomisili yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk di daerah pemilihan yang bersangkutan pada dasarnya memang tidak ada. Artinya, ketika pemilih sudah keluar dari daerah pemilihannya maka hak memilihnya tidak valid lagi untuk digunakan. Sehingga, frasa “di TPS lain” dalam Pasal 95 ayat (2) UU 8/2015 a quo haruslah ditafsirkan TPS yang masih berada dalam daerah pemilihan yang sama (provinsi yang sama untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta kabupaten/kota yang sama untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota) di mana pemilih terdaftar dalam DPT. Adapun permohonan para Pemohon agar frasa “di TPS lain” ditafsirkan, “termasuk di TPS luar daerah provinsi asal, dan/atau di TPS luar daerah kabupaten/kota asal, melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b, atau melalui kuasa/perwakilan (proxy voting)”, sehingga Pasal 95 ayat (2) UU 8/2015 selengkapnya menjadi, “Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS luar daerah provinsi asal, dan/atau di TPS luar daerah kabupaten/kota asal, melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b, atau melalui kuasa/perwakilan (proxy voting) dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain” adalah petitum permohonan yang mispersepsi karena mencampuradukkan antara sistem pemilihan yang konvensional dengan sistem pemilihan yang memanfaatkan peralatan secara elektronik dan sistem pemilihan yang lain (proxy voting) sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Sub-paragraf [3.11.2] di atas, sehingga pertimbangan hukum tersebut mutatis mutandis juga berlaku pada dalil a quo dan oleh karenanya permohonan para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa oleh karena dalil para Pemohon mengenai frasa “di tempat lain” dalam Pasal 62 ayat (1) UU 1/2015 dan frasa “di TPS lain” dalam Pasal 95 ayat (2) UU 8/2015 telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum oleh 69 Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.11] dan Paragraf [3.12] di atas, maka terhadap dalil para Pemohon mengenai Penjelasan dari masing-masing pasal tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, telah ternyata norma frasa “di tempat lain” dalam Pasal 62 ayat (1) UU 1/2015 dan frasa “di TPS lain” dalam Pasal 95 ayat (2) UU 8/2015, masing-masing beserta Penjelasannya, tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum yang demokratis dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum; [4.4] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- 70 Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam Provisi Menolak permohonan provisi para Pemohon; Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal lima bulan November, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 12.44 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto dan Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo 71 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul sani PANITERA PENGGANTI, ttd Rizki Amalia