137/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 137/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Indra Afgha Anjani Alamat : Puri Agung III Blok A5 Nomor 08 RT. 002/RW. 004 Mangsang, Sungai Beduk, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai ----------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Amrin Esarey Alamat : Jalan Nusantara KM. 16, RT. 001/RW. 001, Gunung Lengkuas, Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau sebagai ----------------------------------------------------------------- Pemohon II; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Oktober 2023, tanggal 25 Oktober 2023, dan tanggal 6 November 2023 memberi kuasa kepada Farid Muhamad Faza, Rahman, Fahrul Kurniawan, Marcellino Ananta Surya Timur, Muhammad Iqbal Kholidin, Syahrul Iswandi, Wahyu Wicaksono Djiwandono, Abdullah Ariansyah, Yogi Atma Setiawan, Komang Dananta Praptawan, dan Andi Redani Suryanata, beralamat di Jalan Sri Rahayu Nomor 70, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; 2 [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Oktober 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 Oktober 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 134/PUU/PAN.MK/AP3/10/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 137/PUU-XXI/2023 pada tanggal 11 Oktober 2023, yang telah diperbaiki dan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 6 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam Pasal 24 ayat (1), menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya …. dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 2. Sedangkan pengaturan mengenai kewenangan hak uji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang ubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, yang selengkapnya menentukan sebagai berikut: Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 3 3. Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011: ”Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 4. Bahwa Pasal 1 angka (3) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang ubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa “Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 5. Selain itu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur secara hirarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang, oleh karenanya setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka ketentuan Undang-Undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Mahkamah Konstitusi. 6. Bahwa terkait pengujian materiil yang membatalkan keseluruhan Undang- Undang, Mahkamah Konstitusi sudah beberapa kali memutuskan perkara yang demikian, di antaranya adalah Putusan 28/PUU-XI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Perkoperasian, dan Putusan 85/PUU- XI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Sumber Daya Air. Sehingga, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara ini yang meminta pembatalan secara keseluruhan Undang-Undang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 7. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut jelas bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian secara materiil, yaitu untuk melakukan pengujian sebuah produk Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 4 II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING DAN KERUGIAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON) 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: - perorangan warga negara Indonesia; - kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; - badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak- hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. 2. Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang- Undang Dasar 1945 diantaranya meliputi hak untuk tidak diberlakukan secara sewenang-wenang, perlindungan hak asasi manusia dan kekayaan alam yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 3. Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Para Pemohon memiliki legal standing (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian Undang- Undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Mahkamah Konstitusi. Syarat kedua adalah adanya kerugian Para Pemohon atas terbitnya Undang-Undang tersebut (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009). 4. Bahwa Mahkamah Konstitusi lewat putusan Putusan Nomor 006/PUU- III/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagai berikut: 5 1) Harus ada hak kontitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 2) Adanya kerugian Hak Konstitusional yang ditimbulkan dari diberlakukannya suatu undang-undang; 3) Kerugian yang terjadi atas Hak Konstitusional tersebut bersifat Aktual kerugian tersebut harus benar-benar terjadi atau terancam terjadi pada saat permohonan diajukan, bukan hanya bersifat spekulatif; 4) Ada causal verband antar kerugian hak kontitusional dengan undang- undang yang di mohonkan unuk di uji; 5) Ada kemungkinan bahwa apabila dikabulkannya permohonan, maka kerugian a quo tidak terjadi atau apabila sudah terjadi tidak terulang kembali. 5. Bahwa Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. 6. Bahwa sebagaimana disebutkan pada poin 1 tentang perorangan, Perorangan sebagaimana dimaksud adalah individu yang dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki kepentingan pribadi dan langsung dalam masalah yang hendak diuji. Mereka harus dapat membuktikan bahwa pelaksanaan atau efektivitas undang-undang tersebut akan memengaruhi kepentingan pribadi mereka. 7. Bahwa oleh karena itu, para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam mengajukan permohonan perkara a quo sebagai berikut: − Para Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah hukum kota Batam. Pembangunan Rempang Eco City yang merupakan Program Strategis Nasional, secara langsung akan berdampak terhadap Para Pemohon terkhusus keluarga Para Pemohon yang tinggal dan menjalani kehidupannya selama ini di wilayah tersebut, selain itu dengan terlaksananya Pembangunan Rempang Eco City dapat secara ekonomi, budaya, maupun sosial. − Adanya kerugian batiniah tak ternilai yang akan dirasakan/ dialami Para Pemohon dan keluarga Para Pemohon akibat pemindahan paksa yang diterapkan berdasarkan suatu Undang-Undang. Hal ini 6 melibatkan meninggalkan suatu tempat yang bukan hanya menjadi lingkungan tempat tinggal, tetapi juga tempat di mana sejarah keluarga tercipta dan tumbuh, dimana nilai-nilai dan kenangan keluarga tercipta. Keputusan ini bukan hanya menimbulkan kerugian emosional bagi Para Pemohon dan keluarga, tetapi juga menciptakan suatu perasaan kehilangan yang mendalam. Perenggutan atas hak konstitusional Para Pemohon dan keluarga akibat penerapan Undang-Undang menjadi suatu dampak yang sangat memilukan. Situasi ini menghasilkan ketidakpastian, pembatasan dan perasaan ketidakadilan atas Hak Konstitusional itu sendiri yang harusnya dijamin oleh Negara. − Bahwa Para Pemohon dan Keluarga Para Pemohon Berhak atas Hak Konstitusional yang tidak terbatas untuk seluruh warganegara sebagaimana diberikan UUD 1945 yang diantaranya meliputi hak untuk memilih tempat tinggal di wilayah negara, hak untuk tidak diberlakukan secara sewenang-wenang, perlindungan hak asasi manusia dan kekayaan alam yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. − Menunjuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi "keluarga" adalah sekumpulan orang yang terkait satu sama lain melalui hubungan darah, perkawinan, atau adopsi, dan tinggal dalam satu rumah tangga. Definisi ini menekankan ikatan hubungan antar individu dalam suatu unit keluarga. Sehingga dinamika emosional, psikologis yang dirasakan atas kerugian yang terjadi dan berdampak bagi sebuah keluarga tidak perlu dialami secara langsung oleh setiap individu di dalam keluarga tersebut. − Bahwa permohonan pengujian atas UU yang diajukan didasari oleh Hak Kosntitusional yang diberikan UUD NRI 1945 sebagai berikut: Pasal 28A, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Pasal 28D ayat (1), “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. 7 Pasal 28E ayat (1), “Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.**)” Pasal 28E ayat (3), yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Pasal 28H ayat (4), “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.” Pasal 28J ayat (2), “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis” 8. Bahwa untuk menjaga Hak Konstitusi UU NRI 1945 Pasal 28I ayat (1) tentang Hak untuk tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak atas bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun serta mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. 9. Penerapan Undang-Undang a quo yang menjadi dasar hukum pengadaan tanah untuk pembangunan tersebut diikuti dengan adanya penolakan Rempang Eco City yang tidak diabaikan oleh pemerintah. Pengabaian atas ketidaksetujuan tersebut yang tidak diperhitungkan pemerintah, menunjukkan telah terjadi diskriminasi atas kedudukan kepentingan pihak dalam Proyek Ecocity Rempang ini. 10. Bahwa dengan berlakunya UU a quo, Hak Para Pemohon dan Keluarga Para Pemohon sebagaimana telah dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut di atas telah dirugikan yang bersifat spesifik atau khusus dan 8 aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. 11. Bahwa selain hal tersebut salah satu anggota DPR berdalih bahwa sebagian masyarakat rempang secara sukarela sudah bersedia untuk menyerahkan tanah dan lahan mereka (https://bit.ly/DPRBahlilWargaSetujuInvestasiSegeraJalan) padahal masih sekitar 80% warga rempang yang menolak dilaksanakannya relokasi. https://bit.ly/MayoritasWargaRempangMenolakRelokasiBahlilJanganAsal Klaim https://bit.ly/WargaPulauRempangTolakDigeserRelokasi https:/bbc.in/3ZLi04F 12. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon terkait UU No. 2 Tahun 2012 tentang tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagai dasar atas pelaksanaan pengadaan tanah bagi proyek Rempang Eco City, maka kerugian yang didalilkan tidak akan terjadi sehingga baik Para Pemohon dan masyarakat Rempang akan mendapatkan Hak Konstitusionalnya secara utuh. 13. Bahwa keharusan untuk tunduk atas UU didasari oleh Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945, namun dalam hal ini UU No. 12 tahun 2012 tentang tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum atas Proyek Ecocity Rempang sama sekali tidak menunjukkan bahwa keadilan diterapkan dan untuk menjaga Hak Konstitusional Para Pemohon dan rakyat rempang kami minta untuk Proyek Ecocity Rempang ini dibatalkan. 14. Bahwa dari pada itu serta untuk menegakkan hak konstitusi setiap warga negara tanpa terkecuali serta menjaga ketertiban dan kedamaian nasional, maka Undang-Undang a quo haruslah dibatalkan untuk seluruhnya sehingga tanah warga Rempang tidak akan dizholimi oleh Pemerintah dengan direbut tanahnya. Oleh karenanya, Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Selain itu, seiring berjalannya Permohonan ini, proyek Rempang Eco City masih terus berjalan. Menjadi percuma apabila permohonan Para Pemohon dikabulkan namun telah timbul kerugian di daerah Rempang karena proyek tersebut. Karenanya, 9 menjadi beralasan juga bagi Para Pemohon untuk memohon dalam provisi agar proyek Rempang Eco City tersebut dibatalkan seluruhnya, atau setidaknya ditangguhkan selama pemeriksaan perkara berjalan. III. DALAM PROVISI PERLINDUNGAN DAN PENGHORMATAN HAK-HAK ATAS TANAH MASYARAKAT ADAT KAMPUNG TUA REMPANG HARUS DILETAKKAN DI ATAS KEPENTINGAN PROYEK ECO CITY OLEH PT. MAKMUR ELOK GRAHA (PT. MEG) Apakah Masyarakat yang telah menempati Perkampungan Tua di Rempang - Galang Pulau Batam sejak tahun 1834 sampai dengan sekarang dilibatkan dalam proses Pengembangan Kegiatan Ekonomi “Proyek Eco City”? 1. Bahwa kepentingan umum harus bersumber dan bermuara pada kemanusiaan yang adil dan beradab, oleh karenanya kepentingan umum harus dapat diakses semua pihak tanpa adanya diskriminasi. Bahwa kepentingan umum merupakan kepentingan bersama dalam arti bebas dimanfaatkan dan dipergunakan atas dasar kesepakatan bersama. Namun pemerintah seringkali menganggap kepentingan umum ini sama dengan proyek ambisius seperti Rempang Eco City yang sampai dengan saat ini masih penuh dengan pro kontra yang berkepanjangan antara pemerintah dan masyarakat adat setempat yang lahir, hidup, dan besar di pulau rempang. Apakah Proyek Pulau Rempang Eco City tersebut adalah demi kepentingan umum atau justru menjadi kepentingan asing yang dibalut dengan cerita-cerita manis oleh pemerintah, sehingga seakan-akan demi kepentingan umum? 2. Bahwa Pengembangan Kegiatan Ekonomi “Prosyek Eco City” yang dilakukan di Pulau Rempang dikerjakan oleh PT MEG, adapun Inti dari Perjanjian Pengembangan Kawasan Rempang oleh BP Batam dengan PT MEG. 10 3. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, sejak tahun 2001 sampai dengan penandatanganan AKTA MOU dan AKTA MOA tanggal 26 Agustus 2004 Masyarakat Perkampungan Tua di Rempang - Galang Pulau Batam yang merupakan Masyarakat Melayu Asli, dan kurang lebih saat ini berjumlah 7.512 Jiwa, terbagi atas 16 Kampung Tua tidak sama sekali dilibatkan dalam perundingan atas kepentingan umum. hal ini menunjukkan bahwa BP Batam, dan Pemerintah Daerah Kota Batam tidak memiliki itikad baik dalam menjalankan proyek ini. 4. Bahwa pada dasarnya Masyarakat mulai mendiami berbagai wilayah di Pulau Batam seperti daerah Batuaji dan Tembesi, Pulau Bulang, dan juga Pulau Rempang sejak abad 19. Masyarakat Adat Kampung Tua Rempang - Galang sendiri yang merupakan penduduk asli Melayu sudah bertempat tinggal di Kampung Tua Rempang- Galang sejak tahun 1834 sampai dengan sekarang dan Masyarakat juga memiliki Surat Kepemilikan Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, mengetahui Lurah dan Camat sejak tahun 1969. 5. Bahwa perkembangan Pulau Batam dan sekitarnya tidak terlepas dari pengaruh pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas 11 Bumi Nasional (P.N. Pertamina) sebagaimana ketentuan PP Nomor 27 Tahun 1968, hal ini dikarenakan Pulau Batam pernah digunakan sebagai basis logistik minyak bumi pada dekade Tahun 1960. Peraturan tersebut kemudian diikuti dengan diterbitkannya Keppres Nomor 65 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Projek Pembangunan Pulau Batam dengan tujuan agar Batam dijadikan sebagai Singapura-nya Indonesia. 6. Bahwa Pemerintahan di Pulau Batam baru dimulai sejak adanya Keputusan Presiden No. 74 tahun 1971, Presiden membentuk Badan/Pimpinan Daerah Industri Batam. Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden ini merupakan badan penguasa daerah itu, dan bertugas untuk mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan dalam bidang pembangunan proyek-proyek di Pulau Batam. Sebagaimana diketahui Pulau Batam telah dijadikan daerah industri dengan status entrepot partikelir. Untuk kelancaran tugasnya, Presiden memberi wewenang kepada Badan Pimpinan Daerah Industri Batam untuk mengadakan hubungan dengan semua instansi pemerintah tingkat pusat maupun daerah serta pengusaha-pengusaha yang ada hubungannya dengan pengembangan daerah industri tersebut. Presiden juga memberikan wewenang kepada Badan ini untuk mengkoordinasikan kegiatan pejabat-pejabat dari instansi pemerintah yang ditugaskan dalam rangka pelaksanaan pembangunan proyek-proyek di daerah industri tersebut. 7. Di sisi lain, pada tanggal 22 Juni 2004 Walikota Batam menetapkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam (Perda Kota Batam No. 2/2004), yang intinya: Pasal 1 huruf at. Perda Kota Batam No. 2/2004 menyatakan “Perkampungan Tua adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal penduduk asli kota batam sebelum tahun 1970 saat Batam mulai dibangun, yang mengandung nilai sejarah, budaya tempatan, dan atau agama yang perlu dijaga dan dilestarikan keberadaannya”. 12 Pasal 21 Ayat (4) Perda Kota Batam No. 2/2004 menyatakan “Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, terdiri dari Kawasan Peninggalan Sejarah, Budaya, dan Perkampungan Tua”. Pasal 21 Ayat (5) Perda Kota Batam No. 2/2004 menyatakan “Untuk memberikan kepastian hukum terhadap upaya perlindungan kawasan- kawasan Perkampungan Tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) perlu dilakukan kegiatan inventarisasi dengan penetapan Kawasan Perkampungan Tua dengan Keputusan Walikota” Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS. 105/SK/III/2004 tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Tua di Kota Batam, menyatakan bahwa Kecamatan Galang/ Pulau Galang meliputi Kelurahan: Sijantung; Karas; Galang Baru; Sembulang; Rempang Cate; Subang Mas; danPulau Abangsebagai perkampungan tua. Pasal 21 Ayat (6) Perda Kota Batam No. 2/2004 menyatakan “Dalam rangka penataan lingkungan perumahan dan pemberdayaan ekonomi penduduk di Kawasan-kawasan Perkampungan Tua, sebagian lahan di Kawasan Perkampungan Tua dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan ekonomi perkotaan dengan melibatkan penduduk pada masing-masing Perkampungan Tua;” Berdasarkan ketentuan di atas Wali Kota Batam selaku Pemerintah Daerah Kota Batam jelas mengatur bahwa terhadap objek kampung tua yang hendak dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan ekonomi perkotaan wajib melibatkan penduduk asli masing-masing perkampungan tua dan memberikan ganti kerugian secara nyata. Wali Kota Batam yang membuat ketentuan tersebut secara nyata justru melanggarnya secara bersama-sama dengan BP Batam yang akibatnya merugikan Masyarakat Penduduk Asli Perkampungan Tua di Rempang - Galang Pulau Batam yang menjadi Objek Pengembangan Kegiatan Ekonomi “Proyek Eco City”. 8. Bahwa penyelenggaraan kepentingan umum dalam prakteknya menimbulkan konflik dengan kekerasan antara kepentingan masyarakat 13 dengan pengusaha dan Negara. Seperti contohnya dalam kasus Rempang Eco City. 9. Bahwa dengan terbitnya Undang-Undang a quo mengancam warga Negara yang tinggal di wilayah pesisir. Data survey PODES (Potensi Desa) tahun 2008 menunjukkan bahwa penduduk miskin di pesisir sebanyak 7,87 juta orang adalah 25,14 % dari total penduduk miskin nasional sebanyak 31,02 juta orang. Oleh karena itu dengan berlakunya Undang-Undang a quo merupakan ancaman serius untuk memiskinkan masyarakat pesisir dengan melakukan perampasan terhadap tanah dari masyarakat pesisir. Sehingga, kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 huruf a sampai huruf r Undang-Undang a quo telah memanipulasi arti kepentingan umum. 10. Bahwa selain bersifat diskriminatif, kegiatan pengadaan tanah dengan dalih kepentingan umum, juga berpotensi melanggar hak ulayat perairan pesisir yang merupakan hak-hak nelayan masyarakat adat dan nelayan masyarakat tradisional yang dijamin oleh Pasal 28I ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: (3) “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” (4) “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” 11. Bahwa Konflik kepentingan antara Pemerintah Daerah dengan berbagai pihak baik investor dan pihak-pihak lainnya tersebut tergambarkan pada tanggal 07 September 2023 di Plau Rempang, yaitu adanya UPAYA REPRESIF OLEH APARAT PENEGAK HUKUM (POLRI, TNI) BERSAMA DENGAN BP BATAM TERHADAP MASYARAKAT ADAT REMPANG, BAHKAN AAK SEKOLAH TURUT TERKENA GAS AIR MATA; 12. Bahwa bentrokan pecah antara warga Rempang, Batam, Kepulauan Riau dengan aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Ditpam Badan Pengusahaan (BP) Batam, Senin (07/09) lalu. Mereka menolak pengukuran lahan yang dilakukan BP Batam. 13. Bahwa Masyarakat Penduduk Pulau Rempang merasa terintimidasi dengan adanya tindakan pengukuran dan pematokan lahan untuk Proyek 14 Rempang Eco City, yang dilakukan oleh BP. Batam dengan pengawalan pihak Kepolisian, dengan tanpa melalui proses musyawarah dan diskusi dengan warga. Akibat bentrokan ini puluhan warga mengalami luka, dan beberapa warga diamankan. Bahkan beberapa Siswa Sekolah SMP 22 dan SDN 024 mengalami luka serta trauma akibat lemparan gas air mata petugas yang turut mengenai sekolah mereka. Tindakan yang dilakukan oleh BP. Batam beserta Aparat Kepolisian, Satpol PP serta TNI tersebut, tentu sangat bertentangan dengan amanat Komnas HAM, agar BP Batam melakukan tindakan persuasif dan secara musyawarah kepada Warga Pulau Rempang. 14. Bahwa Upaya penyelesaian secara preventif dan persuasif yang mengedepankan Musyawarah tidak kunjung dilakukan oleh BP Batam kepada Masyarakat Pulau Rempang. Pada praktiknya BP Batam justru menjadi faktor yang memperhambat perkembangan investasi di Pulau Rempang, 15. Bahwa kemudian pada karena Kepala BP Batam dalam memutuskan kebijakan tidak memperhatikan dan mengabaikan aspek Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 Jo. UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan PP No. 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum. 16. Bahwa secara historis demografis, warga atau penduduk Pulau Rempang bukanlah warga yang baru menjadi penduduk di Pulau Rempang, melainkan warga Pulau Rempang terdiri dari warga asli suku Melayu dan para perantauan yang secara turun temurun menghuni 16 Kampung, menggarap dan menguasai lahan Pulau Rempang, karena Masyarakat Pulau Rempang sejak tahun 1834 telah menghuni Pulau Rempang, termasuk para perantauan dari luar Suku Melayu yang secara turun temurun tidak kurang 20 tahun menempati lahan Pulau Rempang, sehingga rata-rata mereka memiliki hak keutamaan untuk mendapatkan Hak Kepemilikan, sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah. 17. Bahwa akan tetapi sampai dengan saat ini BP. Batam, dengan instrumennya Direktorat Pengamanan Aset justru melakukan upaya 15 paksa untuk mengosongkan warga penduduk selaku pemilik, atau penggarap lahan di Pulau Rempang, dengan tidak memperhatikan prosedur UU No. 2 Tahun 2012 jo. PP No. 19 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo. Kepmen ATR/ BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah. Padahal secara prinsip warga Pulau Rempang sangat mendukung penuh pembangunan Eco-City Rempang oleh PT Makmur Elok Graha(PT MEG). 18. Bahwa kemudian pada Pasal 1 Ayat (5) Kepmen ATR/ BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah menyatakan: “Tanah Ulayat adalah tanah yang berada di wilayah penguasaan masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada dan tidak dilekati dengan sesuatu Hak Atas Tanah”. 19. Bahwa kemudian pada Pasal 14 Ayat (2) dinyatakan “Dalam hal perolehan tanah Hak Pengelolaan atau Hak Atas Tanah berasal dari Tanah Negara yang terdapat penguasaan pihak lain maka diselesaikan terlebih dahulu atas penguasaan dan tanam tumbuh atau benda lain yang ada di atasnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 20. Pasal 17 dinyatakan, “Dalam hal tanah Hak Pengelolaan berasal dari Tanah Ulayat dapat dimohon sepanjang di atas Tanah Ulayat belum dilekati dengan sesuatu Hak Atas Tanah atau tidak masuk dalam kawasan hutan negara atau cagar budaya.” 21. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, Kepmen ATR/ BPN Nomor 18 Tahun 2021 telah mengatur secara tegas terhadap Hak Pengelolaan yang berasal dari Tanah Ulayat/ Tanah Masyarakat Adat. Perlu Kami tegaskan bahwa di Pulau Rempang terdapat Perkampungan Tua yang merupakan cagar budaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Jo. Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS. 105/SK/III/2004 tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Tua di Kota Batam. 22. Bahwa Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam (Perda Kota Batam No. 16 2/2004) mengatur bahwa Wali Kota Batam selaku Pemerintah Daerah Kota Batam jelas mengatur bahwa terhadap objek kampung tua yang hendak dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan ekonomi perkotaan wajib melibatkan penduduk asli masing-masing perkampungan tua dan memberikan ganti kerugian secara nyata. 23. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS. 105/SK/III/2004 tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Tua di Kota Batam, menyatakan bahwa Kecamatan Galang/ Pulau Galang meliputi Kelurahan Sijantung, Karas, Galang Baru, Sembulang, Rempang Cate, Subang Mas; dan Pulau Abang adalah perkampungan tua, sehingga sudah seyogyanya Masyarakat Pulau Rempang yang keberadaannya diakui sah secara hukum dan sejalan dengan Perda dan Surat Keputusan Walikota diberikan keadilan untuk ikut serta dalam perundingan melalui musyawarah dan diberikan ganti kerugian secara nyata. 24. Bahwa kemudian pada Senin (11/09) Masyarakat Melayu melakukan demonstrasi di depan gedung BP Batam, demonstrasi awalnya berjalan dengan baik, aman, dan kondusif, hingga akhirnya terjadi bentrokan antara demonstran dengan Aparat. akibat dari bentrokan tersebut kaca gedung BP Batam pecah karena dilempari batu dan terdapat beberapa warga yang diamankan oleh pihak Kepolisian. 25. Bahwa menanggapi kejadian tersebut, Juru Bicara Fraksi PKS DPR RI, Dr. Syahrul Aidi Maazat, saat sidang paripurna DPR RI pada Selasa (12/9) lalu, menyampaikan bahwa Fraksi PKS sangat menyesalkan bentrok fisik antara aparat keamanan dengan masyarakat Melayu di Pulau Rempang itu. Pada kesempatan tersebut dirinya juga menyampaikan bahwa Fraksi PKS meminta pemerintah agar menghentikan sementara Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-city sebelum hak masyarakat terdampak terpenuhi, dan menjamin akar budaya Masyarakat Pulau Rempang tidak hilang. 26. Bahwa perencanaan yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang a quo, tanpa melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan untuk kepentingan umum bertentangan dengan tolak ukur Mahkamah Konstitusi tentang “sebesar-besar kemakmuran rakyat” yang 17 diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, terutama tentang “tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam. 27. Pada Bulan Agustus 2004, Pemerintah Kota Batam, BP Batam bersama dengan PT. MEG merencanakan untuk membangun Pengembangan Kawasan di Pulau Rempang seluas + 17.000 Hektar, yang mana terhadap rencana tersebut telah dituangkan dalam MoU yang telah ditandatangani oleh Pemkot Batam, BP Batam dengan PT MEG. Perlu diketahui bahwa pada saat MoU ditandatangani oleh Pemkot Batam, BP Batam, dan PT MEG, BP Batam belum memiliki Sertipikat HPL. Bahkan, SK terkait HPL baru terbit pada Tahun 2023. Rencana Pengembangan seluas + 17.000 Hektar, yaitu sebagai berikut: 28. Bahwa pada tahun 1986 sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 307/Kpts-II/1986 lahan Pulau Rempang seluas 16.000 Hektar ditetapkan sebagai Taman Buru. Status Taman Buru ini baru diubah pada tahun 2018 sebagaimana Kepmen LHK Nomor: SK.272/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2018 yang mengubah lahan seluas + 7.560 Hektar di Kawasan Pulau Rempang dari Hutan Buru menjadi Hutan Produksi yang dapat dikonversi. Kemudian, Menteri LHK berdasarkan 18 Kepmen Nomor: SK.785/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2023 menyetujui adanya pelepasan lahan Pulau Rempang yang semula adalah Hutan Produksi yang dapat dikonversi menjadi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam di Kota Batam seluas + 7. 572 Hektar. 29. Bahwa pada faktanya, saat ini SK Menteri ATR BPN hanya baru memberikan izin sementara terhadap + 611 Hektar atas permohonan yang diajukan oleh BP. Batam. Rencana Pengembangan seluas + 611 Hektar, yaitu sebagai berikut: 19 30. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, tampak bahwa Pemkot Batam dan BP Batam tidak menjadikan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Jo. Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS. 105/SK/III/2004 tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Tua di Kota Batam sebagai pertimbangan dan mengabaikan hak-hak Warga Rempang sebagai Penduduk Asli Kampung Tua yang merupakan cagar budaya. 31. Bahwa di balik panasnya konflik lahan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, terdapat nama Tomy Winata. PT Makmur Elok Graha, pemegang hak eksklusif untuk mengelola serta mengembangkan Rempang Eco City, adalah anak perusahaan Grup Artha Graha, yang dimiliki oleh Tomy Winata. PT. Makmur Elok Graha menjadi pihak swasta yang digandeng pemerintah melalui BP Batam dan Pemerintah Kota Batam bekerja sama terkait pembangunan Pulau Rempang sejak 26 Agustus 2004. Rempang Eco City digadang-gadang akan dibangun menjadi destinasi pariwisata seperti di Genting Highland (Malaysia) atau Sentosa (Singapura). 32. Sejak penandatanganan MoU di 2004 proyek tersebut mangkrak. Saat itu Status lahan Pulau Rempang masih belum Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama BP Batam maupun Pemkot Batam. Proyek mati suri ini bangkit kembali sejak Menteri Agraria menerbitkan SK Hak Pengelolaan kepada BP Batam pada April 2023 lalu. Selang dua bulan kemudian atau pada 28 20 Juli 2023, PT MEG menandatangani perjanjian dengan Xinyi Group di Chengdu, persis di hadapan Presiden Joko Widodo. 33. Bahwa hingga saat ini pembangunan Rempang Eco City masuk dalam Program Strategis Nasional tahun ini sesuai Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 dan ditargetkan bisa menarik investasi hingga Rp 381 triliun pada tahun 2080. Kawasan Rempang juga akan menjadi lokasi pabrik kaca terbesar kedua di dunia milik perusahaan China Xinyi Group. Investasi proyek itu diperkirakan mencapai US$11,6 miliar atau sekitar Rp 174 triliun. Berdasarkan situs BP Batam, proyek ini akan memakan 7.572 hektar lahan Pulau Rempang atau 45,89 persen dari keseluruhan lahan pulau Rempang yang memiliki luas sebesar 16.500 hektar. Ketua BP Batam - Muhammad Rudi menyatakan, bahwa membutuhkan dana sebesar 1,6 Triliun untuk proses relokasi warga. Lebih lanjut, Rudi mengatakan relokasi akan menggunakan dana BP Batam sembari menunggu anggaran dari APBN senilai Rp. 850 miliar cair. Pengajuan dana sudah diajukan, namun Banggar belum bisa menerima maka yang Rp 850 miliar hingga saat ini. Kondisi tersebut, tentunya makin menimbulkan ketidakpastian bagi Masyarakat Pulau Rempang. 34. Bahwa yang sangat disayangkan adalah, fakta dilapangan BP. Batam, dengan instrumennya Direktorat Pengamanan Aset justru melakukan upaya paksa untuk mengosongkan warga penduduk selaku pemilik, atau penggarap lahan di Pulau Rempang, tanpa menggunakan prosedur UU No. 2 Tahun 2012 jo. PP No. 19 Tahun 2021, Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. warga menolak upaya paksa yang dilakukan oleh BP. Batam, selain karena mekanisme UU No. 2 Tahun 2012 dan PP No. 19 Tahun 2021, telah dilanggar, juga karena solusi yang ditawarkan kepada warga yaitu “relokasi” bukanlah hasil musyawarah, melainkan keputusan sepihak dari BP. Batam yang nilainya jauh dari nilai keadilan dan kelayakan, malahan mulai menggunakan aparatur Polri untuk mengintimidasi warga Pulau Rempang, seolah-olah sikap tolak relokasi itu sebagai kejahatan. 35. Bahwa sebagaimana ketentuan perundang-undangan pasal 24 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, Masyarakat Pulau 21 Rempang sebagai pihak yang telah menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 tahun secara terus menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut. Akan tetapi hak-hak Warga/ Masyarakat Adat asli setempat atas tanah di Pulau Rempang yang seharusnya dilindungi dan diakui oleh Pemerintah sebagaimana Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945, Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah justru dilanggar dan dikesampingkan oleh Pemerintah Kota Batam, hal tersebut dibuktikan dengan adanya kebijakan Pemerintah Kota Batam pada Surat Nomor 09/TP/I/2002 tanggal 17 Januari 2003 yang ditandatangani oleh Sekretaris Walikota Batam An. Drs. Mambang MIT, yang pada intinya surat tersebut berisi larangan dan perintah kepada Camat, Lurah/Kepala Desa untuk tidak mengeluarkan Surat Keterangan pemilikan dan penguasaan lahan dan tidak dibolehkan Kepala Desa, Lurah hingga Camat untuk tidak ikut menandatangani Surat Jual-Beli tanah antar warga Masyarakat Pulau Rempang dengan pihak ketiga, sehingga hal itu berakibat matinya hak-hak perdata dalam pemilikan tanah, penggarapan lahan dan pengelolaan lahan di kalangan warga Pulau Rempang, meskipun BP. Batam belum memperoleh Hak Pengelolaan atas Pulau Rempang. Karena itu, permohonan provisi beralasan untuk dikabulkan Mahkamah Konstitusi untuk mencegah dampak kerugian yang lebih besar di masyarakat, terlebih ketika perkara ini sedang berjalan, sehingga Martabak Mahkamah sebagai guardian of constitution dapat pulih di masyarakat di saat Mahkamah Konstitusi tengah menjadi perbincangan masyarakat. IV. POKOK PERMOHONAN (POSITA) A. Bahwa Undang-Undang a quo tidak memenuhi syarat pembatasan HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 22 1. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyatakan: “(1) Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.” 2. Bahwa Undang-Undang a quo telah mendefinisikan pengertian kepentingan umum dalam Pasal 1 ayat (6) dan telah membuat daftar kepentingan Umum pada Pasal 10 Undang-Undang a quo, tetapi Undang-Undang a quo tidak mendefinisikan dengan jelas apa pengertian kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat, sehingga Undang-Undang a quo telah menyederhanakan kepentingan umum tanpa takaran ukur yang jelas; 3. Bahwa HAM memang dapat dibatasi, namun dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana termaktub dalam Pasal 28J ayat (2) yang berbunyi, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang- undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis” 4. Bahwa Undang-Undang a quo sepertinya sengaja tidak mendefinisikan kata pembangunan, karena sudah memonopoli tafsir pembangunan sebagaimana cara berfikir Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang mengartikan pembangunan sebatas investasi dan infrastruktur saja, layaknya pembangunanisme (developmentalism) orde baru sehingga Undang-Undang a quo tidak 23 mendefinisikan kepentingan masyarakat karena memang tidak bermaksud meredistribusikan tanah (reforma agrarian/land reform) sebagai bagian dari kepentingan umum. 5. Bahwa Undang-Undang a quo tidak menjelaskan apa arti keseimbangan dan bagaimana keseimbangan tersebut akan diwujudkan, sehingga memunculkan adanya ketidakpastian hukum dan rusaknya tatanan negara hukum, karena pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang bisa dengan sepihak menyatakan pengadaan tanah sudah seimbang antara kepentingan pembangunan dengan kepentingan masyarakat padahal negara hukum adalah perintah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3), dan jaminan atas kepastian hukum yang adil adalah hak konstitusional yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1). 6. Bahwa Undang-Undang a quo menimbulkan adanya ketidakpastian hukum, karena pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang bisa dengan sepihak menyatakan pengadaan tanah sudah seimbang antara kepentingan pembangunan dengan kepentingan masyarakat padahal kepastian hukum yang adil adalah hak konstitusional yang dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Lebih lagi, dengan Undang-Undang a quo juga pemerintah bisa melakukan pembatasan HAM dengan merebut tanah rakyat kecil, tanpa adanya takaran ukur yang jelas. 7. Bahwa adanya kewajiban konstitusional negara untuk meredistribuskan tanah melalui reforma agraria dalam rangka menciptakan keadilan sosial, serta kewajiban hukum untuk meredistribusikan tanah yang melebihi batas maksimum untuk diredistribusikan kepada rakyat yang tidak memiliki tanah, namun hingga kini pelaksanaanya tidak ada. Bahkan, Rakyat Rempang yang dijanjikan sertifikat tanah oleh Jokowi dalam kampanyenya, hingga saat ini di akhir periode Jokowi, tidak mendapatkan apa-apa selain janji semata. 8. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) mengamanatkan bahwasannya kekayaan alam dikuasai oleh negara 24 untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam putusan atas Uji Materi Undang-Undang Penanaman Modal, Hakim Mahmakah Konstitusi menjelaskan makna dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: ”dalam rumusan tersebut terdapat kepentingan yang dilindungi oleh konstitusi dan karena itu penting ditegaskan adanya penguasaan oleh negara. Kepentingan yang hendak dilindungi oleh konstitusi adalah kemakmuran rakyat dalam kaitannya dengan pemanfaatan bumi, air, kekayaan yang terkandung di dalamnya”; 9. Bahwa sepanjang menyangkut tanah, maka atas dasar adanya kepentingan yang dilindungi oleh konstitusi itulah dibuat kebijakan nasional di bidang pertanahan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan kemakmuran rakyat, diantaranya berupa pendistribusian kembali pemilikan atas tanah dan pembatasan pemilikan luas tanah pertanian, sehingga penguasaan atau pemilikan tanah tidak terpusat pada sekelompok orang tertentu. 10. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sebagai operasionalisasi dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur bagaimana hak menguasai negara atas tanah agar untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria kemudian menunjukkan benang merah antara batas maksimum kepemilikan dan penguasaan tanah, kepentingan umum dan redistribusi tanah (land reform) yang bersumber dari Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok–pokok Agraria yang menyatakan, setiap hak atas tanah memiliki fungsi sosial. 11. Bahwa Menurut Sudargo Gautama fungsi sosial ini dimaknai. 1) Bahwa hak atas tanah tidak boleh dipergunakan atau tidak dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi pemakainya; 2) Bahwa pemakaian atau tidak dipakainya tanah dengan cara yang merugikan atau dirugikannya masyarakat tidak dibenarkan; 25 3) Bahwa tanah harus dipergunakan sesuai dengan keadaan dan sifat haknya; 4) Bahwa penggunaan tanah membawa manfaat bagi pemilik (yang punya tanah), masyarakat dan negara; 5) Bahwa penggunaan hak milik tanah haruslah disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dan negara. 12. Bahwa inti dari fungsi sosial tanah, pemilikan dan penggunaan tanah tidak boleh berdampak buruk terhadap lingkungan, masyarakat, dan negara, oleh karenanya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria kemudian memberi aturan “untuk tidak mengganggu kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah melebihi batas maksimum tidak diperkenankan.” Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menyatakan untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. 13. Bahwa Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria mengatur, tanah- tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah. 14. Bahwa adanya kewajiban konstitusional negara untuk meredistribusikan tanah melalui reforma agraria dalam rangka menciptakan keadilan sosial, serta kewajiban hukum untuk meredistribusikan tanah yang melebihi batas maksimum untuk diredistribusikan kepada rakyat yang kepemilikan dan penguasaan tanahnya di bawah batas minimum. 15. Bahwa yang dimaksud dengan kepentingan bangsa dan negara serta rakyat merujuk pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, serta dalam rangka terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila 26 dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Pokok-pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Pemerintah membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya: a. untuk keperluan negara, b. untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa; c. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan; d. untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu; e. untuk keperluan perkembangan industri, transmigrasi, dan pertambangan. 16. Bahwa dengan kabur dan tidak jelasnya indikator pembatasan HAM tersebut, maka dasarnya pengadaan tanah berdasarkan Undang- Undang a quo tidaklah memenuhi unsur pembatasan HAM dalam pasal 28J ayat 2, sehingga keseluruhan Undang-Udang a quo telah menjadi violation of human rights terutama dalam pemenuhan HAM atas perlindungan hukum yang adil dan pemenuhan atas hak milik pribadi. B. Judul Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 bertolak belakang dengan Isi Batang Tubuh Undang-Undang a quo Sehingga bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar 1945 1. Bahwa pada dasarnya judul Undang-Undang a quo adalah tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang secara norma hukum bersifat sukarela, tetapi dalam Undang-Undang a quo, pengadaan tanah menjadi suatu kewajiban warga negara. Padahal secara teoritis, pengadaan tanah (land acquisition) terdiri dari pengadaan tanah secara sukarela (voluntary acquisition of land) dan pengadaan tanah secara wajib (compulsory acquisition of land). 2. Bahwa pengadaan tanah di Indonesia sekarang ini yang terjadi adalah, pengadaan tanah secara sukarela (selanjutnya disingkat PTSS) meliputi, 27 antara lain: pemindahan hak dan penyerahan hak/pemindahan hak (sebelumnya diistilahkan dengan “pembebasan tanah”) sedangkan yang termasuk pengadaan tanah secara wajib (selanjutnya disingkat PTSW) adalah pencabutan hak atas tanah. 3. Bahwa dinamika hukum pengadaan tanah secara wajib (pencabutan hak atas tanah) tidak berlangsung intensif. Perkembangan hukum pengadaan tanah yang pesat terjadi pada dimensi hukum pengadaan tanah secara sukarela melalui pelepasan hak. 4. Bahwa pelepasan hak yang terjadi atas dasar Undang-Undang A quo yang tidak sesuai dan jelas pentafsirannya berakibatkan kepada timbulnya ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. 5. Bahwa dalam Pasal 27 Undang-Undang Pokok Agraria, tanah dapat jatuh kepada negara: 1. pencabutan Hak berdasarkan Pasal 18 2. karena penyerahan dengan secara sukarela oleh pemiliknya. 3. karena ditelantarkan 4. karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) 6. Bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria menyatakan: “untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang”. 7. Bahwa Kepentingan Umum yang dimaksud Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria adalah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, “untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan”. 8. Bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dinyatakan tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum diambil oleh pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan. 28 9. Bahwa Pengadaan Tanah Secara Wajib (PTSW) ditujukan untuk mengambil tanah yang memiliki kelebihan batas maksimum yang telah ditentukan Undang-Undang tanpa melalui musyawarah, sehingga apabila terjadi penolakan/keberatan atas pengambilan tanah yang melebihi batas maksimum sebagai upaya untuk Pengadaan Tanah Secara Wajib (PTSW) bagi rakyat yang tanahnya di bawah batas minimum, maka mekanisme yang ditempuh adalah mengajukan keberatan/gugatan kepada pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Land Reform. 10. Bahwa dalam Pengadaan Tanah Secara Sukarela (PTSS) ditempuh secara musyawarah dengan masyarakat setempat yang tanahnya akan digunakan untuk pembangunan. Dalam musyawarah tersebut, hal-hal yang harus dimusyawarahkan adalah: − Rencana Peruntukan Lokasi (pembangunan) − Ganti kerugian/kompensasi (tanah dan hak-hak yang melekat di atasnya, sosial) − Rencana keberlangsungan hidup (tempat tinggal, lahan garapan dan peluang usaha) 11. Bahwa rencana peruntukan lokasi tidak sesuai dengan prinsip musyawarah. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia musyawarah berarti pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah; perundingan; perembukan. 12. Bahwa output dari musyawarah adalah mufakat, sedangkan menurut Undang-Undang a quo hasil musyawarah yang tidak mencapai kata sepakat keputusannya kemudian diserahkah kepada Gubernur (Pasal 21 Undang-Undang a quo) dan pengadilan (Pasal 23 Undang-Udang a quo). 13. Bahwa di dalam persoalan ganti rugi output dari musyawarah juga bukan mufakat tetapi di serahkan kepada mekanisme pengadilan (Pasal 38 Undang-Undang a quo) sehingga bertolak belakang dengan Hak-Hak Konstitusional yang sejatinya dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. 14. Bahwa undang-undang a quo tidak ada sama sekali memusyawarahkan nasib penduduk yang akan dipindahkan. 15. Bahwa penyerahan hak atas tanah yang tidak secara sukarela meskipun diberikan ganti kerugian bertentangan dengan Pasal 1320 Kitab Undang- 29 Undang Hukum Perdata, dalam pengadaan tanah yang tidak mencapai kata sepakat yang mengakibatkan masyarakat harus mengajukan gugatan ke pengadilan, berarti ketentuan Pasal 1320 KUHper tidak terpenuhi, karena kesepakatan mensyaratkan adanya kesukarelaan. Adapun syarat sah yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPer adalah: 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan 3. suatu pokok persoalan tertentu 4. suatu sebab yang tidak terlarang 16. Bahwa Undang-Undang a quo yang mengatur soal pencabutan hak tetapi tidak dalam rangka mengatur batas maksimum kepemilikan tanah ini berarti tidak sesuai dengan acuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, kesewenang-wenangan ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: “negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsep negara hukum adalah “rule of law” yang pada pokoknya hukum sebagai suatu sistem yang mensyaratkan keselarasan dan keharmonisan antara satu Undang-Undang dengan perundang- undang lainnya. Dengan demikian seharusnya undang-undang yang mengatur tentang pengadaan tanah harus selaras dengan hukum agraria, oleh karenanya Undang-Undang a quo haruslah selaras dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang merupakan sumber hukum agraria sekaligus operasionalisasi Pasal 33 Undang- Undang Dasar 1945. 17. Bahwa sebagaimana isi Pembukaan UUD 1945 pada Alinea yang Ke IV menyatakan bahwa Negara bertanggungjawab untuk Melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 18. Bahwa rule of law mengandung beberapa elemen penting salah satunya “Dihindarinya kesewenang-wenangan (avoidance of arbitrariness)” 30 19. Bahwa Undang-Undang a quo dengan sewenang-wenang telah menjadikan pengadaan tanah yang berprinsip sukarela menjadi kewajiban warga negara, hal ini dapat dilihat dengan diabaikannya prinsip musyawarah untuk mufakat karena ketidakmufakatan masyarakat tetap dipaksakan dengan keputusan gubernur dan pengadilan, bahkan nasib penduduk yang terdampak hanya persoalan ganti rugi yang dibahas, sedangkan keberlangsungan hidupnya tidak dirumuskan dalam Undang- Undang a quo. 20. Jika sistem hukum gagal ditegakkan dan tidak berkeadilan akibat dari kesewenang-wenangan, maka cita-cita negara hukum gagal diwujudkan. 21. Gagasan negara hukum dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata suprastruktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan inpersonal dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. C. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Bertentangan Dengan Pasal 28A; Pasal 28G ayat (1); Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 1. Bahwa Pasal 10 Undang-Undang a quo menyatakan: a. Tanah Untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan: b. “Jalan umum, jalan tol , terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api; Pelabuhan, bandar udara, dan terminal;” 2. Bahwa dengan adanya ketidakjelasan dari kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat serta cara menyeimbangkan, maka daftar kepentingan umum di Pasal 10 Undang-Undang a quo menjadi tidak jelas. 3. Bahwa Pasal 10 Undang-Undang a quo tidak memasukkan kepentingan umum dan kepentingan rakyat sebagaimana mandat Undang-Undang 31 Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, tetapi memasukkan kegiatan yang dipertanyakan maksud kepentingan umumnya. 4. Bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum mengandung makna kepentingan orang banyak yang membutuhkan perlindungan Negara, di mana kepentingan yang akan dijadikan kepentingan umum harus didasarkan kesepakatan bersama atau yang menjadi kebutuhan bersama, seperti udara bersih, kesehatan terjamin, lingkungan hidup yang sehat dan lain sebagainya. Kepentingan umum ketika diwujudkan tidak boleh melanggar hak hak setiap warga negara. 5. Bahwa kepentingan umum harus bersumber dan bermuara pada kemanusiaan yang adil dan beradab, oleh karenanya kepentingan umum harus dapat diakses semua pihak tanpa adanya diskriminasi. Bahwa kepentingan umum merupakan kepentingan bersama dalam arti bebas dimanfaatkan dan dipergunakan atas dasar kesepakatan bersama. Namun pemerintah seringkali menganggap kepentingan umum ini sama dengan proyek ambisius seperti Rempang Eco City, padahal tidak ada benefitnya bagi masyarakat umum. 6. Bahwa penyelenggaraan kepentingan umum dalam praktiknya menimbulkan konflik dengan kekerasan antara kepentingan masyarakat dengan pengusaha dan Negara. Seperti contohnya dalam kasus Rempang Eco City. 7. Bahwa dengan terbitnya Undang-Undang a quo mengancam warga Negara yang tinggal di wilayah pesisir. Data survei PODES (Potensi Desa) tahun 2008 menunjukkan bahwa penduduk miskin di pesisir sebanyak 7,87 juta orang adalah 25,14% dari total penduduk miskin nasional sebanyak 31,02 juta orang. Oleh karena itu dengan berlakunya Undang-Undang a quo merupakan ancaman serius untuk memiskinkan masyarakat pesisir dengan melakukan perampasan terhadap tanah dari masyarakat pesisir. Sehingga, kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 huruf a sampai huruf r Undang- Undang a quo telah memanipulasi arti kepentingan umum. 32 8. Bahwa selain bersifat diskriminatif, kegiatan pengadaan tanah dengan dalih kepentingan umum, juga berpotensi melanggar hak ulayat perairan pesisir yang merupakan hak-hak nelayan masyarakat adat dan nelayan masyarakat tradisional yang dijamin oleh Pasal 28I ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: (3) “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” (4) “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” D. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangungan Untuk Kepentingan Umum Mengakibatkan Ketidakpastian Hukum Dan Bertentangan Dengan Pasal 28D ayat (1) dan 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. 1. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang a quo menyatakan: “Instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.” 2. Bahwa Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang a quo tidak melibatkan masyarakat atau Pihak yang Berhak atas tanah dalam proses perencanaan, jelas sekali dalam klausul pasal yang dimaksud proses perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum pelibatannya hanya menunjuk instansi yang memerlukan tanah. 3. Bahwa masyarakat atau pihak yang berhak atas tanah telah diatur haknya dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”. 4. Bahwa hak atas tanah merupakan hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak dapat diambil sewenang-wenang oleh siapapun. Klausul Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang a quo menegaskan tidak melibatkan masyarakat pemilik hak atas tanah yang merupakan pengambilalihan hak milik pribadi secara sewenang-wenang oleh negara sehingga Pasal 14 33 ayat (1) Undang-Undang a quo bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. 5. Bahwa Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang a quo tidak sinkron dengan Pasal 2 huruf (g) Undang-Undang a quo yang menyatakan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan berdasarkan asas: “keikutsertaan”. Dalam bagian penjelasan yang dimaksud dengan “asas keikutsertaan” adalah: “Dukungan dalam penyelenggaraan Pengadaan Tanah melalui partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak perencanaan sampai dengan kegiatan pembangunan.” 6. Bahwa dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang a quo telah memberikan jaminan bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam perencanaan pengadaan tanah, namun hak tersebut diingkari melalui Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang a quo. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang berhak untuk terlibat dalam proses perencanaan pengadaan tanah, yang mana bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagai mana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” 7. Bahwa undang-undang a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, yang mengakibatkan dilanggarnya hak konstitusional warga negara. 8. Bahwa Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Bertentangan Dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14 Undang-Undang a quo berbunyi: (1) Instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. 34 (2) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan. 9. Bahwa pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” 10. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan uji materi Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah membuat tolak ukur pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, antara lain: − Kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat; − Tingkat kemerataan sumber daya alam bagi rakyat; − Tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam; − Penghormatan terhadap hak rakyat yang bersifat turun-temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam. 11. Bahwa perencanaan yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang a quo, tanpa melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan untuk kepentingan umum bertentangan dengan tolak ukur Mahkamah Konstitusi tentang “sebesar-besar kemakmuran rakyat” yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, terutama tentang “tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam”. 12. Lebih lanjut, Pasal 21 (1) Undang-Undang a quo menyatakan: “Apabila dalam Konsultasi Publik ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) masih terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, Instansi yang memerlukan tanah melaporkan keberatan dimaksud kepada gubernur setempat” 13. Bahwa "Konsultasi Publik" sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 poin (8) Undang-Undang a quo adalah sebuah proses "musyawarah" yang artinya tercapainya suatu kesepakatan adalah atas kehendak 35 antara para pihak. Akan tetapi konsultasi publik tidak diatur untuk menuju kemufakatan karena keberatan dari hasil musyawarah akan dilaporkan ke gubernur oleh instansi yang memerlukan tanah bukan oleh pihak yang berhak dan atau masyarakat yang terkena dampak. 14. Bahwa Pasal 21 ayat (1) ini telah menghilangkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan keberatannya atas rencana pembangunan. Dengan kata lain pihak yang berhak ataupun masyarakat yang terkena dampak, dalam proses pelaporan keberatan tidak lagi didudukkan sebagai subjek melainkan hanya sebagai objek belaka. Lebih lanjut dengan dihilangkannya peran masyarakat dalam mekanisme pelaporan keberatan, maka berpotensi untuk menghilangkan hak hukum untuk mempertahankan haknya secara adil, berimbang dan proporsional. Hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945. V. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, dengan ini Para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: Dalam Provisi 1. Mengabulkan Permohonan Provisi untuk seluruhnya; 2. Menyatakan untuk menghentikan Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City. Atau setidak-tidaknya Menyatakan untuk menangguhkan Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City Dalam Pokok Perkara 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian ini; 2. Menyatakan untuk menghentikan Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City; 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22) bertentangan secara keseluruhan dengan UUD 1945; 36 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara keseluruhan; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Amrin Esarey. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia 37 Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280, selanjutnya disebut UU 2/2012) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon dan pokok permohonan, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu beberapa hal sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa dalam permohonan, para Pemohon mempersoalkan mengenai UU 2/2012 yang berkaitan erat dengan kepemilikan tanah maupun aset lainnya, namun para Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa para Pemohon memiliki sebidang tanah atau aset di Rempang [vide Risalah Persidangan Nomor 137/PUU-XXI/2023, tanggal 6 November 2023, hlm. 17 s.d. 18]; [3.3.2] Bahwa berkenaan dengan alasan-alasan permohonan (posita), setelah Mahkamah membaca secara saksama, telah ternyata pada bagian posita permohonan, para Pemohon menghendaki UU 2/2012 bertentangan dengan UUD 1945, namun para Pemohon di dalam posita tersebut hanya menguraikan pertentangan norma Pasal 1 angka 8, Pasal 2 huruf g, Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 21 ayat (1) UU 2/2012 terhadap UUD 1945 tanpa menjelaskan norma lainnya dalam UU 2/2012 bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana mestinya. Selain itu, peristiwa yang dijelaskan secara panjang lebar adalah terkait dengan penertiban oleh aparat pada saat terjadi unjuk rasa warga Rempang. Meskipun penting untuk 38 diuraikan, akan tetapi hal tersebut menunjukkan tidak fokusnya permohonan. Tidak hanya itu, para Pemohon dalam positanya juga banyak mempertentangkan antara norma yang terdapat dalam UU 2/2012 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), menurut para Pemohon UU 2/2012 tidak mengakomodir beberapa kaidah dalam UUPA. [3.3.3] Bahwa pada bagian petitum, in casu dalam provisi, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menghentikan Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City. Adapun pada bagian petitum dalam pokok perkara, memohon agar keseluruhan UU 2/2012 dinyatakan inkonstitusional serta memohon agar menghentikan Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City. [3.3.4] Bahwa berdasarkan Pasal 30 UU MK menyatakan, Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. ... Pasal 31 UU MK menyatakan, (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. ...; b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30;dan c. Hal-hal yang diminta untuk diputus. (2) ... Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) menyatakan, (1) ...; (2) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. ...; b. Uraian yang jelas mengenai: 1. ...; 2. Kedudukan hukum Pemohon, yang memuat penjelasan mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan 3. Alasan permohonan, yang memuat penjelasan mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 dan/atau bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau 39 bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945. c. ...; d. Petitum, yang memuat hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), yaitu: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Pasal 74 PMK 2/2021 menyatakan, Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena: a. Adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan petitum; b. Dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya; c. Adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif. [3.3.5] Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam Sub- paragraf [3.3.1] sampai dengan Sub-paragraf [3.3.3] di atas, apabila dikaitkan antara posita dan petitum, menurut Mahkamah, terdapat ketidaksesuaian antara alasan-alasan permohonan (posita) dengan petitum. Terhadap alasan-alasan permohonan (posita) yang tidak bersesuaian dengan petitum para Pemohon, serta adanya permohonan para Pemohon untuk menghentikan Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City yang merupakan petitum yang tidak lazim jika dimohonkan pada bagian petitum dalam pokok perkara. Terlebih, petitum a quo sudah dimohonkan dalam petitum provisi, sehingga menjadikan permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur). Andaipun dengan menggunakan asas ex aequo et bono, argumentasi para Pemohon sebagaimana dikemukakan dalam bagian posita juga tidak jelas, mengingat tidak satupun dalil para Pemohon yang dapat meyakinkan Mahkamah, karena argumentasi para Pemohon tidak disusun secara terstruktur dan sistematis sebagai sebuah bangunan argumentasi yang kokoh dan memperkuat petitum. Para Pemohon mengemukakan beberapa pasal dalam UU 2/2012 bermasalah, antara lain pasal yang mengatur mengenai partisipasi masyarakat, 40 konsultasi publik dan musyawarah, perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan hilangnya hak masyarakat dalam mekanisme pelaporan keberatan. Namun, para Pemohon di dalam permohonannya tidak menguraikan pertentangan keseluruhan norma UU 2/2012 terhadap UUD 1945 sebagaimana dimohonkan dalam Petitum. Posita tersebut juga tidak dielaborasi menjadi persoalan inkonstitusionalitas norma sebagai karakter pokok dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Andaipun, terdapat uraian yang tersirat sebagai upaya membangun argumentasi yuridis normatif, namun argumentasi dimaksud masih bersifat sumir dan tidak meyakinkan sebagai argumentasi konstitusional. Hal demikian menjadikan permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Selain itu, petitum para Pemohon untuk menyatakan bahwa keseluruhan UU 2/2012 adalah inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena para Pemohon tidak dapat menjelaskan persoalan inkonstitusionalitas keseluruhan norma pasal dalam UU a quo. Sehingga, dalam batas penalaran yang wajar, jika petitum para Pemohon dikabulkan justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum dimaksud adalah hilangnya landasan yuridis terkait dengan pengadaan lahan untuk kepentingan umum. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas maka Mahkamah berpendapat, oleh karena kedudukan hukum, pokok permohonan, dan petitum tidak jelas, sehingga menjadikan permohonan a quo tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa oleh karena kedudukan hukum, posita, dan petitum permohonan para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur), maka tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.5] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena permohonan para Pemohon kabur, sehingga berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. [3.6] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 41 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur) dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Suhartoyo, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan November, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan November, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 13.38 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Arief Hidayat, 42 Wahiduddin Adams, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Wahiduddin Adams ttd. Enny Nurbaningsih PANITERA PENGGANTI, ttd. Anak Agung Dian Onita