137/PUU-XII/2014

PUTUSAN Nomor 137/PUU-XII/2014 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: [1.2] I. 1. Nama : Didit Wijayanto Wijaya, S.H., M.H., S.E., MBA Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Advokat Alamat : Taman Pegangsaan Indah Blok d-27 RT.001 RW.019, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara 2. Nama : Antonius Sujata, S.H., M.H Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Gempol Nomor 9, RT 012 RW 002, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur 3. Nama : Ahmad Murad, S.H Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Rawamangun Nomor 108, RT 008 RW 002, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 4. Nama : Erdiana, S.H Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Advokat Alamat : Kebon Nanas Selatan VIII Nomor 42, RT 013 RW 005, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur 5. Nama : Ristan BP Simbolon, S.H Warga Negara : Indonesia Alamat : Jalan Raya Kodau Perum Bumi Alam Indah B- 38, RT.005 RW 023, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kotamadya Bekasi 6. Nama : Hanung Hudiono, S.H Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Anggrek Garuda Raya G Nomor 4, RT 006 RW 002, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat 7. Nama : Iqbal Alif Maulana, S.H Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Advokat Alamat : Kp. Cangkol Tengah, RT 001 RW 005, Kel/Kec.Lemahwungkuk, Cirebon sebagai --------------------------------------------------------------- Pemohon I; II. Nama : Agbasi Chika Warga Negara : Nigeria Alamat : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang, Jalan Surotokunto Nomor 6, Karawang, Jawa Barat; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor idcc/SKK.11.040, bertanggal 5 November 2014 memberi kuasa kepada: 1). Didit Wijayanto Wijaya, S.H., M.H., S.E., MBA; 2). Antonius Sujata, S.H., M.H; 3). Ahmad Murad, S.H; 4). Erdiana, S.H; 5). Ristan BP. Simbolon, S.H; 6). Hanung Hudiono, S.H; 7). Iqbal Alif Maulana, Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Law Office idcc & Associates, beralamat di Graha Irama Lt. 11 Jalan H.R Rasuna Said Blok X-1, Kav 1-2 Jakarta dan Taman Pegangsaan Indah Blok D/8, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta, baik bersama ataupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; sebagai --------------------------------------------------------------- Pemohon II; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai ------------ para Pemohon; [1.3] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon 2.DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 14 November 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 November 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 313/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 137/PUU-XII/2014 pada tanggal 27 November 2014, kemudian diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Januari 2015, menguraikan hal-hal sebagai berikut: PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Perubahan UUD 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266); Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk mengujiUndang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar...” 3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 1. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ....” Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 4. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu Undang- Undang terhadap UUD 1945; 5. Dalam hal ini, para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945. B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon 1. Dimilikinya kedudukan hukum/legal standing merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara”. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi: “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.” 2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian Undang-Undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang. a. Bahwa oleh karena itu para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam mengajukan permohonan pada perkara a quo, sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon 1 adalah para advokat yang tergabung dalam law office idcc & Associates, yang berkedudukan di Gedung Graha Irama Lantai 11, Jl. HR Rasuna Said Blok X-1, Kav 1-2, Jakarta Selatan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dibawah law office idcc & Associates, yang secara profesional memberikan advokasi, konsultasi dan informasi bagi setiap orang yang membutuhkan keadian dan bantuan hukum. Namun hak para Pemohon 1 dalam melaksanakan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id kewajiban pembelaan atas klien yang berstatus Warga Negara Asing antara lain: - Obinna Nwajagu, kewarganegaraan Nigeria, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor idcc/SKK. 07.029 tertanggal 29 Juli 2013; (bukti P-1) - Henry Albert, kewarganegaraan Nigeria, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomoridcc/SKK. 05.017 tertanggal 22 Mei 2014; (bukti P-2) - Liu Ching Chung, kewarganegaraan Taiwan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor idcc/SKK.03.005 tertangga 02 Maret 2010; (bukti P-3) - Su Wenwu, kewarganegaraan Cina, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor idcc/SKK.04.012 tertanggal 05 April 2013; (bukti P-4) - Agbasi Chika, kewarganegaraan Nigeria, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor idcc/SKK.01.001 tertanggal 25 Januari 2011; (bukti P-5) - Liang Qian Jun dan Ou Yong Qiang, keduanya warga Negara China, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: idcc/SKK.04.015 tertanggal 06 April 2009; (bukti P-6) Bahwa mereka telah memberikan kuasa kepada para Pemohon 1, dan mereka memiliki kepentingan untuk menjalankan kegiatan mereka dan tunduk pada hukum dan peraturan di Indonesia. Dengan adanya Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, para Pemohon 1 sebagai penerima kuasa dari para Warga Negara Asing menjadi terhambat dalam memenuhi hak para pemberi kuasa tersebut, termasuk dalam memenuhi segala upaya hukum yang berhak diperoleh mereka; Bahwa para Pemohon 1 adalah sah dan tidak ada masalah untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id tentang Mahkamah Konstitusi, karena para Pemohon 1 adalah terdiri dari para warga negara Indonesia yang mewakili dirinya sendiri sebagai pribadi dan perorangan untuk mengajukan permohonan pengujian atas Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945 itu sendiri. 2. Bahwa Pemohon 2 adalah seseorang yang telah mengalami kerugian dalam sistem peradilan di Indonesia, namun karena yang diuji adalah Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, tentang mengenai siapa aja yang berhak untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka dengan ini Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi perlu dan patut untuk dikesampingkan terlebih dahulu; adapun kronologis hukum yang telah dijatuhkan pada Pemohon 2 adalah sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon 2 dijatuhkan putusan pemidanaan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1397/Pid.B/2009/PN.Jkt.Bar, tanggal 27 Oktober 2009 berdasarkan dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yang terdiri dari: Pertama : melanggar Pasal 82 ayat (3) huruf a juncto Pasal 82 ayat (1) huruf a juncto Pasal 83 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika; dan Kedua : melanggar Pasal 61 ayat (1) huruf a juncto Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id atau Ketiga : Primair : melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f dan huruf g Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang; Subsidair : melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f dan huruf g Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang; Bahwa Pemohon 2 telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan mengingat Pasal 183, Pasal 184, Pasal 185, Pasal 197 KUHAP juncto Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang, dengan amar putusan sebagai berikut: (kutipan) MENGADILI - Menyatakan terdakwa ABGASI CHIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menitipkan, membawa keluar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga hasil tindak pidana”; - Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun; - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; - Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan; - Menetapkan barang bukti berupa: 1. Tas warna abu-abu sejumlah 1 buah; 2. Tas plastik warna merah bertuliskan The enam tiga sejumlah 1 buah; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 3. Tas warna hitam merk HP sejumlah 1 buah; 4. Tas warna coklat merk Luise Voitton sejumlah 1 buah; 5. Dompet warna hitam merk Georgio Angnelli sejumlah 1 buah; 6. Tas warna hitam merk Note Book sejumlah 1 buah; 7. Tas warna coklat merk Dunhill sejumlah 1 buah; 8. Tas hitam merk Toshiba sejumlah 1 buah; 9. Tas hitam merk Verde sejumlah 1 buah; 10. Dompet Hitam merk Boss/Hugo Boss sejumlah 1 buah; 11. Map Kecil Hitam Plastik merk Nuvo sejumlah 1 buah; 12. Stop Map Putih Merk Joyko sejumlah 1 buah; 13. Stop Map Hijau merk Eagel sejumlah 1 buah; 14. Stop Map warna kuning merk Eagel sejumlah 1 buah; 15. Map putih merk Eagel sejumlah 1 buah; 16. Map Hijau merk Diamond bertuliskan PT. Chefnindo Documen sejumlah 1 buah; 17. Map Merah Bening merk Inter X Folder sejumlah 1 buah; 18. Map Biru Sinar Dunia sejumlah 1 buah; 19. Map Hijau merk Eagel sejumlah 1 buah; 20. Map Biru Bening sejumlah 1 buah; 21. Map Hijau Merk Beautone sejumlah 1 buah; 22. Odner warna hitam merk Bantex bertuliskan AWB sejumlah 1 buah; 23. Odner warna hitam merk Bindex bertuliskan Garmen Receipt sejumlah 1 buah; 24. Odner warna hitam Bindex bertuliskan Bank Slip Mandiri / Lippo sejumlah 1 buah; 25. Odner warna hitam merk Bindex bertuliskan Dutable sejumlah 1 buah; 26. Odner warna hitam merk Bindex bertuliskan Bank Transfer VCA sejumlah 1 buah; 27. Stop Map Hijau merk Eagel sejumlah 1 buah; 28. Charger HP sejumlah 1 buah; 29. HP Nokia 6275 sejumlah 1 buah; 30. HP Nokia 3110c sejumlah 1 buah; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 31. HP Nokia 6275i sejumlah 1 buah; 32. HP Nokia 3110c sejumlah 1 buah; 33. HP Nokia E 90 sejumlah 1 buah; 34. HP Nokia 2865 sejumlah 1 buah; 35. ATM Lippo Bank BCA No.4214051523002332 an. Agbasi Chika Ogechi sejumlah 1 buah; 36. ATM Paspor BCA NO.6019004005353301 an Agbasi Chika Ogechi sejumlah 1 buah; 37. ATM Paspor BCA No.6019004005102080 an. Cruspina Maria sejumlah 1 buah; 38. ATM Lippo Bank No.4214051523007208 an. Agbasi Chika Ogechi sejumlah 1 buah; 39. ATM Danamon No.5577911410808513 an. Agbasi Chika Ogechi sejumlah 1 buah; 40. ATM Mandiri Visa No.4617008100018514 an. Agbasi Chika Ogechi sejumlah 1 buah; 41. CD-R plus merk GT-PRO sejumlah 1 buah; 42. CD-R 80 MQ merk MAXELL sejumlah 1 buah; 43. Flash Disk Merk Nexux 4 GB sejumlah 1 buah; 44. Flash Disk merk Kingston 1 GB sejumlah 1 buah; 45. Camera Digital merk Casio sejumlah 1 buah; 46. Cabel Data sejumlah 1 buah; 47. Camera logitect sejumlah 1 buah; 48. Cabel data sejumlah 1 buah; 49. Mouse Komputer sejumal 1 buah; 50. Laptop merk Compaq sejumlah 1 buah; 51. Charger Laptop Compaq sejumlah 1 buah; 52. Laptop merk Compaq sejumlah 1 buah; 53. Charger Laptop sejumlah 1 buah; 54. Modem 3G Indosat sejumlah 1 buah; 55. Handsfree sejumlah 3 buah; 56. Laptop merk Toshiba sejumlah 1 buah; 57. Charger Laptop Toshiba sejumlah 1 buah; 58. Laptop merk DELL sejumlah 1 buah; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 59. Charger Laptop DELL sejumlah 1 buah; 60. CPU Slim – X warna hitam-silver sejumlah 1 buah; 61. HP LG warna hitam + charger sejumlah 1 buah; Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 61 dirampas untuk dimusnahkan. 62. Buku Agenda 2007 bertuliskan PT. Markis Indonesia Utama sejumlah 1 buah; 63. Buku Diary 2007 bertuliskan Garment Manufacture dan Exporter sejumlah 1 buah; 64. Buku Catatan warna hitam merk de lacto sejumlah 1 buah; 65. Buku Agenda 2004 bertulisakn PT.Bintang Triputrates sejumlah 1 buah; 66. Album Photo sejumlah 1 buah; 67. Buku Cek Bank PHB Platinum Habib Bank Plc 125478 sejumlah 1 eks; 68. Buku Cek Oceanic Bank International Plc RC 147269 sejumlah 1 eks; 69. Kartu Bank PHB an. Chika Agbasi No.6279550461500002011 sejumlah 1 buah; 70. Kertas warna biru putih bertuliskan Bank PHB sejumlah 1 lembar; 71. Buku catatan Kotak- kotak sejumlah 1 buah; 72. Map warna hitam berisi kertas bertuliskan AIR Wybill EMIRATES sejumlah 82 lembar; 73. Tas warna biru berisi tagihan telepon dan kartu kredit sejumlah 1 buah; 74. Tas map warna abu-abu berisi tagihan telepon dan kartu kredit sejumlah 1 buah; 75. Tanda bukti pembayaran Fiskal sejumlah 4 lembar; 76. Slip setor dan pengambilan BCA 58 lbr, UBA 1 lbr, Standart charter 1 lbr, Lippo 2 lbr sejumlah 62 lembar; 77. Buku Catatan Keuangan Coklat kotak-kotak sejumlah 1 buah; 78. Slip setoran BCA sejumlah 16 lembar; 79. Kwitansi dan Faktur pembayaran sejumlah 113 lembar; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 80. Surat Perjanjian sejumlah 16 lembar; 81. Struk ATM sejumlah 9 lembar; 82. SIM A an. Agbasi Chika sejumlah 1 lembar; 83. SIM Internasional an. Chika Agbasi sejumlah 1 lembar; 84. Nota dan Kwitansi dalam map warna hitam sejumlah 150 lembar; 85. Kwitansi PembayAran listrik dan telepon sejumlah 56 lembar; 86. Kwitansi pembayaran sejumlah 71 lembar; 87. Buku Catatan sejumlah 3 buah; 88. Kwitansi sewa kantor di Jl. Wahid Hasyim sejumlah 1 buah; 89. Kertas catatan sejumlah 6 lembar; 90. Buku catatan sejumlah 1 buah; 91. Piagam/sertifikat penghargaan sejumlah 1 buah; 92. Surat tanda melapor sejumlah 5 lembar; 93. Buku memorandum and artucules of association sejumlah 1 lembar; 94. Buku catatan warna coklat Boston University sejumlah 1 lembar; 95. Fotokopi Bill Of Lading For Ocean Transport Marsk line sejumlah 2 eks; 96. Faktur PT. Modera Furniture 3 lembar; 97. Slip Lippo Bank sejumlah 5 lembar; 98. Kertas catatan warna hitam sejumlah 1 buah; 99. Buku Agenda warna hijau sejumlah 1 buah; 100. Kertas Catatan sejumlah 11 lembar; 101. Fotokopi Pasport an. Ogbuawelu sejumlah 2 buah; 102. Buku Catatan warna hitam sejumalah 1 buah; 103. Kwitansi sejumlah 26 buah; 104. Buku Agenda Executive diaty 2008 sejumlah 1 buah; 105. Buku Agenda 2005 PT. Afindo Prima Utama sejumlah 1 buah; 106. Buku Agenda 2008 Toko Sinar Abadi sejumlah 1 buah; 107. Kertas bertuliskan auto the credit sejumlah 1 buah; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 108. Laporan Kehilangan STNK APV + Fotokopi STNK sejumlah 3 buah; 109. Kwitansi sejumlah 3 lembar; 110. Buku Diary 2008 PT. Alam Lestari Unggul sejumlah 1 buah; 111. Buku Catatan warna biru kombinasi merah sejumlah 1 buah; 112. Ticket Pesawat Emirates dari Aulia Tour & Travel sejumlah 3 buah; 113. Ticket Pesawat Emirates dari Aulia Tour & Travel sejumlah 1 buah; 114. Fotokopi Pasport an.Nwakolo Peter Anayochukwu sejumlah 1 buah; 115. Pesanan Tiket ari God’s Power Agensy Ltd sejumlah 1 buah; 116. Kartu Nama dalam Map panorama tour sejumlah 2 buah; 117. Laporan Biaya Lippo Bank Agbasi Chika sejumlah 1 buah; 118. Boarding Pass an. EMESI sejumlah 1 buah; 119. Buku bertuliskan CV. Assa Lintas Maju sejumlah 1 buah; 120. Piagam Nigeria Profesional In Indonesia sejumlah 1 buah; 121. Fotokopi Slip Pembayaran Oceanic Bank sejumlah 15 lembar; 122. Fotokopi Arsip ijin tinggal di Indonesia sejumlah 4 eks; 123. Fotokopi Pasport an. Agbasi chika sejumlah 1 eks; 124. Akte Notaris Sewa Menyewa rumah Jl. Tunjung Jatipulo Jakbar sejumlah 1 eks; 125. Kwitansi Pembayaran sewa 4 lembar; 126. Map warna merah muda berisi Fotokopi data perusahaan sejumlah 9 eks; 127. SIM an. Agbasi Chika dikeluarkan oleh RES Karawang sejumlah 1 buah; 128. Identity Card Federal Republik Of Nigeria sejumlah 1 buah; 129. Surat keterangan lapor diri dari Baintelkam Polri sejumlah 1 buah; 130. Surat Keterangan tinggal sementara di Karawang sejumlah 1 buah; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 131. Kartu Nama KC Kolombos Invest Ltd an. Kodili Madsu.t. sejumlah 1 buah; 132. Kartu Nama an. Chilka Agbasi sejumlah 4 buah; 133. Photo Chika Agbasi sejumlah 4 buah; 134. Struk ATM BCA sejumlah 3 buah; 135. Advance Deposit Receipct Harris Hotel Bali No.08977 sejumlah 1 buah; 136. Boarding Pass Emirates No. Flight EK 783 sejumlah 1 buah; 137. Buku warna hitam KENKO DELUXE name Card Holder berisi 260 kartu nama sejumlah 1 buah; 138. Buku catatan nota barang merk MIRAGE sejumlah 1 buah; 139. Buku Invoice PT. CHEFINDO INTERNASIONAL sejumlah 1 buah; 140. Buku Invoice merk Sinar Dunia sejumlah 1 buah; 141. Startepack 3 G Indosat Broadband sejumlah 1 buah; 142. Kotak Coklat Transparan berisi 25 lembar kartu nama CHIKA A sejumlah 1 buah; 143. Buku Nota Kontan merk Paperline sejumlah 1 buah; 144. Buku Invoice CHIKA AUTO INV (NIG) sejumlah 1 buah; 145. Buku Tabungan Lippo Dollar an. Agbasi Chika Ogechi No. rek. 532-50-90557-1 sejumlah 1 buah; 146. Buku tabungan Bisnis Mandiri an. Agbasi Chika Ogechi No.rek.121-00-0502873-7 sejumlah 1 buah; 147. Buku Tahapan Lippo Bank an. Agbasi Chika Ogechi No.rek 523-10-61316-2 sejumlah 1 buah; 148. Buku Tahapan BCA an. Agbasi Chika Ogechi No.rek 3101 543364 sejumlah 1 buah; 149. ATM Pasport BCA Platinum No.6019 004502449471 sejumlah 1 buah; 150. Buku tahapan BCA an. AGbasi Chika Ogechi No.rek 028189649 sejumlah 1 buah; 151. ATM PAspor BCA GOLD No.6019002521566002 sejumlah 1 buah; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 152. Buku Tabungan Mandiri an. Agbasi Chika Ogechi No.Rek 121- 00463381-8 sejumlah 1 buah; 153. Buku tabungan an. Agbasi Chika Ogechi No.rek 3101567778 sejumlah 1 buah; 154. Amplop coklat berisi surat keterangan mitra kerja dari Pt.Daya mandiri Sakti sejumlah 1 eks; 155. Amplop Coklat berisi tagihan telepon, televise langganan, sofa sejumlah 1 bendel; 156. Amplop biru BIO Test berisi hasil cek kesehatan dan kwitansi dari ekavswasa sejumlah 1 buah; 157. Amplop Bertuliskan PT. Isilion Tour & Travel berisi tiket an. ANIH sejumlah 1 buah; 158. Kartu Kredit BII Mastercard No.5104411014997906 sejumlah 1 buah; 159. Slip Aplikasi transfer Bank MAndiri sejumlah 2 lembar; 160. Kertas Packing List dari PT. Makis Indonesia Utama sejumlah 5 lembar; 161. Kertas Packing List dari PT. Utama sejumlah 2 lembar; 162. Kertas Bertuliskan M. Baedawy kaya berkat sampah Plastik sejumlah 6 lembar; 163. Kertas Fotokopi elektronik tiket sejumlah 3 lembar; 164. Kertas bertuliskan Dry Charged Automotive Battery Fob Worl Exportation Price sejumlah 1 lembar; 165. Kertas berisikan laporan keuangan dari HENDRI sejumlah 1 lembar; 166. Kertas berisi laporan keuangan dari SAHRUDIN sejumlah 1 lembar; 167. Kartu Nama PT. Chelindo an. Chika Agbasi sejumlah 1 buah; 168. Kertas bertuliskan nomor rekening an. Hendra Tirtajaya dan Mari Fransisca sejumlah 1 lembar; 169. Pas foto Agbasi Chika sejumlah 1 amplop; 170. Kartu Federal Republik Of Nigeria an. Agbasi Chika Ogechi National Driver Licensi sejumlah 1 buah; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 171. Kartu Identitas dari Federal Republik Of Nigeria an. Agbasi Chika Ogechi sejumlah 1 buah; 172. Kartu Flyer Garuda Indonesia an. Chika Agbasi No. 722-467- 701 sejumlah 1 buah; 173. Kartu Frequent Flyer Garuda an. Chika Agbasi No. 121-532- 902 sejumlah 1 buah; 174. Boarding Pass an. Chika Agbasi sejumlah 4 lembar; 175. Kartu Nama Sejumlah 6 buah; 176. Paspor Nigeria an. Agbasi Chika No,A0016269 sejumlah 2 buah; 177. Slip Bukti Setoran BCA ke Rekening 164000388 an. Wai Nam Some sejumlah 2 lembar; 178. Slip bukti setoran ke Rekening 1741265988 an. Nikamo sejumlah 2 lembar; 179. Slip bukti Setoran BCA ke Rekening 55011458 an. Dwi Indariyano Astuti sejumlah 1 lembar; 180. Slip Bukti setoran BCA ke rekening 69800907 an. Agus Setiawan sejumlah 1 lembar; 181. Slip bukti BCA + copy kosong sejumlah 14 lembar; 182. Slip rekening Lippo Bank + Copy sejumlah 6 lembar; 183. Slip Setoran tunai rekening Lippo Bank ke 523-10-61316-2 an. Agbasi Chika Ogechi sejumlah 1 lembar; 184. Tiket Emirates an. Okechukwu + Boarding pass sejumlah 1 buah; 185. Formulir Setoran bank Mandiri kosong sejumlah 6 lembar; 186. Formulir Setoran ke Rekening 1020004418882 an. Indah Purnama Sari sejumlah 1 lembar; 187. Tagihan Telpon Star One Sejumlah 1 buah; 188. Tagihan Kartu kredit Lippo Bank sejumlah 1 buah; 189. Surat keterangan terdaftar sebagai karyawan dari PT. Afiando Prima Utama sejumlah 1 buah; 190. Nota Pembelian / penjualan dari PT. Globe Valas Sejumlah 2 lembar; 191. Kertas berisi Fotokopi Faktur dan Invoice sejumlah 1 lembar; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 192. Faktur dari Jaya Busana sejumlah 1 lembar; 193. Invoice dari Elmod sejumlah 1 lembar; 194. Nota dari Shop La Vida sejumlah 1 lembar; 195. Invoice Pid dari Hendry sejumlah 1 lembar; 196. Nota dari Shop Luis sejumlah 2 lembar; 197. Buku Bilyet Giro BCA seri No. BD 138651 s/d 138675 sejumlah 1 buah; 198. Cek BCA seri No. CC 15391 s/d CC 153975 sejumlah 1 buah; 199. Buku Bilyet Giro Bank Danamon Seri No. 6604826 s/d 6604850 sejumlah 1 buah; 200. Buku Cek Bank Danamon seri No.2 158226 s/d 2 158250 sejumlah 1 buah; 201. Buku Kwitansi merk VOS sejumlah 2 buah; 202. Slip Bukti Setoran BCA ke Rekening 2300887344 an. Hendri Hendrawan sejumlah 1 lembar; 203. Map Biru berisi Perjanjian kerja No.013/CI/XI/2008 sejumlah 6 lembar; 204. Map Biru berisi Akta Pendirian Perseroan Terbatas sejumlah 1 eks; 205. Amplop Coklat berisi coklat bertuliskan Packing List sejumlah 1 eks; 206. Paspor an. Joevic Joseph No.A4099954 sejumlah 1 buah; 207. Paspor Nigeria an. Benjamin Ifebuchechukwu Ewnukora No. A003447 sejumlah 1 buah; 208. Tiket dari Gods Power Travel Agency Ltd an. Enukora sejumlah 1 buah; 209. Tiket dari Gods Power Travel Agency Ltd an. Joeviv Joseph sejumlah 1 buah; 210. Kertas berisi Fotokopi surat keterangan tempat tinggal an. Agbasi chika sejumlah 2 lembar; 211. Surat Keterangan Lapor diri an. Agbasi Chika sejumlah 1 buah; 212. Kartu NPWP an. PT. Chefindo sejumlah 1 lembar; 213. Slip dari BNI sejumlah 4 lembar; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 214. Surat Tanda Melapor Nomor Pol STM/134/IX/2008/Sektor sejumlah 1 lembar; 215. Surat Keterangan tempat tinggal Nomor 472/248/ BADUKCATPILKB sejumlah 1 lembar; 216. Surat Tanda Melapor Nomor Pol STM/1958/XI/2008/Sat.IK sejumlah 1 lembar; 217. Surat Kontrak sejumlah 1 lembar; 218. Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor Pol STL/299/XI/ 2008/Sektor sejumlah 1 lembar; 219. Surat Keterangan Terdaftar Nomor Pem-1016/WPJ.22/ Kp.1603/2008 sejumlah 1 lembar; 220. Kertas Hasil Print Out Email dari Bambang Jokoraharjo sejumlah 1 lembar; 221. Amplop Coklat berisi surat perjanjian sewa menyewa sejumlah 1 lembar; 222. Sebuah Bukti Catatan Leam to listen merk Big Boss sejumlah 1 lembar; 223. Invoice dari PT. Alistarindo Wahanatama sejumlah 4 lembar; 224. Kwitansi official Receipt sejumlah 1 lembar; 225. Surat Perjanjian Kerja Nomor 001/CI/VIII/2008 sejumlah 4 lembar; 226. Surat Lamaran pekerjaan an. Iyan Supriyatna sejumlah 1 eks; 227. Kertas bertuliskan My Credit With hendi hermawan sejumlah 2 lembar; 228. Amplop coklat berisi Surat Perjanjian Nomor 001/CI/VIII/2008 an. Muniek Triwiyanti sejumlah 1 eks; 229. Map Kuning merk Fujita yang berisi Fotokopi Pasport an. Agbasi Chika Sejumlah 1 eks; 230. Fotokopi KTP an. Hendi Tanto Gunawan sejumlah 1 lembar; 231. Kertas bertuliskan Estimanation for Plasttuc Recycling sejumlah 1 eks; 232. Surat Sponsor dari PT. Afindo Drima Utama sejumlah 1 lembar; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 233. Amplop putih PT. Midttou Aryacom future berisi Sertifikat of Membership sejumlah 1 eks; 234. Kertas yang bertuliskan Plastic Recycling sejumlah 1 eks; 235. Kertas bertuliskan transparency sejumlah 1 eks; 236. Kertas bertuliskan Bulo chartering dan Marine Logistic Ltd sejumlah 1 eks; 237. Summary Report bulan Agustus s/d Oktober 2008 sejumlah 1 eks; 238. Kertas bertuliskan Pembukuan sejumlah 1 eks; 239. Kertas bertuliskan Plastic Recycling dari PT. Assa Lintas Mandiri sejumlah 1 eks; 240. Tagihan Kartu Kredit BCA sejumlah 2 amplop; 241. Struk ATM BCA an.Nunik Triwiyanthi sejumlah 1 lembar; 242. Surat dari Bank Danamon sejumlah 2 lembar; 243. Surat Pembayaran Rekening Lippo Bank Sejumlah 2 lembar; 244. Surat Pembayaran dan Kwitansi sejumlah 2 lembar; 245. Dokumen Pembukaan rekening Lippo Bank sjumlah 1 eks; 246. Buku Certificate of Incorporation sejumlah 2 buku; 247. Amplop putih berisi Nota sejumlah 1 buah; 248. Kertas bertuliskan Maersk line Shipping Containers Worlwidw sejumlah 1 eks; 249. Surat jalan dari PT.Makis Indonesia Utama sejumlah 1 lembar; 250. Kertas bertuliskan Beneficiary Name Tiger Power Machine Co.Ltd sejumlah 1 lembar; 251. Aplikasi Transfer Bank Mandiri sejumlah 14 lembar; 252. Struk ATM Bnak MAndiri sejumlah 1 lembar; 253. Slip Pemindahan dana Antar Bank BCA sejumlah 1 lembar; 254. Slip Setoran Tunai Lippo Bank Sejumlah 5 lembar; 255. Slip Setoran Multiguna Lippo Bank Sejumlah 1 lembar; 256. Kertas bertuliskan Air Waybiil yang diterbitkan oleh Emirates 176-1026-9630 sejumlah 1 lembar; 257. Kertas bertuliskan Air Waybiil yang diterbitkan oleh Emirates 176-0888-5096 sejumlah 2 lembar; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 258. Kertas bertuliskan Air Waybiil yang diterbitkan oleh Emirates 176-1026-5463 sejumlah 1 lembar; 259. Kertas bertuliskan Air Waybiil yang diterbitkan oleh Emirates 176-1026-5485 sejumlah 1 lembar; 260. Kertas bertuliskan Keep Money sejumalh 1 lembar; 261. Slip Bukti Setoran Bank BCA sejumlah 10 lembar; 262. Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA sejumlah 3 lembar; 263. Invoice dari Moren Surya Busana sejumlah 1 lembar; 264. Invoice Paid dari HENDRY sport Wear sejumlah 1 lembar; 265. Nota faktur dari jenrry Design sejumlah 1 lembar; 266. Nota Faktur dari Kokotaro sejumlah 1 lembar; 267. Invoice paid dari Prestige sejumlah 1 lembar; 268. Nota Samsu Oil sejumlah 3 lembar; 269. Surat Jalan dari PD. Ganisha Indah Garmindo sejumlah 2 lembar; 270. Faktur dari shop Kango sejumlah 1 lembar; 271. Nota tanggal 5-12-2008 sejumlah 1 lembar; 272. Faktur No.TO80555 sejumlah 1 lembar; 273. Nota dari Abadi Roxi sejumlah 1 lembar; 274. Nota dari Royal Master Fashion sejumlah 1 lembar; 275. Surat Jalan tanggal 9 Desember 2008 sejumlah 1 lembar; 276. Nota dari Multi jaya sejumlah 1 lembar; 277. Surat Pengiriman PT. Lestarindo Jaya Mandiri sejumlah 1 lembar; 278. Invoice dari Microlink sejumlah 1 lembar; 279. Nota dari Sumber KArya sejumlah 1 lembar; 280. Nota dari ITC Roxy Mas sejumlah 1 lembar; 281. Nota dari Ajie Cellular sejumlah 1 lembar; 282. Faktur dari Shop Kango sejumlah 1 lembar; 283. Amplop putih berisi Kwitansi, Surat pesanan kendaraan dan kunci motor Yamaha sejumlah 1 buah; 284. Amplop coklat berisi Perjanjian Pembiayaan Konsumen dari PT. Tiga Berlian Auto Finance sejumlah 1 eks; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 285. Amplop putih berisi bukti setoran BCA sejumlah 3 lembar; 286. Amplop putih berisi slip bukti setoran BCA, pemindahan dana antar Bank BCA dan Struk ATM sejumlah 15 lembar; Barang bukti nomor 62 sampai dengan 286 tetap terlampir dalam berkas perkara; 287. SIUP PT. Afiando Prima Utama sejumlah 1 eks; 288. STTB, akte dan KK Lenny Yuniati sejumlah 3 lembar; 289. Perjanjian Kerja Nomor 001/CI/VIII/2008 sejumlah 1 eks; 290. STNK kendaraan APV B-1896-GU an. Hendri Hermawan sejumlah 1 buah; 291. Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan sejumlah 1 lembar; 292. Fotokopi Kep. Mentri Hukum dan HAM tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan; 293. Surat Depnaker dan Transmigrasi RI tentang Kep Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Kep/21824/MEN/B/B/IMT.2008 + Fotokopi sejumlah 2 lembar; 294. Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Persetujuan Penanaman Modal Sejumlah 4 lembar; 295. Surat Keterangan Nomor 921/VI/NOT-DS/2008 tanggal 20 Juni 2008 dari Notaris dan PPAT H.Dana Sasmita, SH sejumlah 1 lembar; 296. Surat dari Kepala Desa Dawuan Timur tentang Domisili usaha/dagang sejumlah 1 lembar; 297. Surat TDP Perseroan terbatas PT. dari Dinas Pendidikan Perdagangan dan Pasar Kab. Karawang sejumlah 1 lb.; 298. Amplop putih PT. Sentratama investor Berjangka yang berisi tentang Profil Perusahaan sejumlah 3 eks; 299. Fotokopi Kep Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sejumlah 1 eks; 300. Amplop berisi Police Asuransi milik Hendri Hermawan sejumlah 1 eks; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 301. Kertas bertuliskan my Credit With hendri Hermawan sejumlah 2 lembar; 302. Amplop coklat berisi daftar Kewajiban Nasabah yang ditujukan kepada Bp.Hendry Hermawan sejumlah 1 eks; 303. Amplop coklat berisi Surat Jaminan Warga Nigeria an. Mr.Ofulagha ifeanyi Benjamin dari PT. Daya Mandiri Sakti sejumlah 1 eks; 304. Amplop coklat berisi Surat Jaminan Warga Nigeria an. Mr Onyegbu Chinenye Michael dari PT. Daya Mandiri Sakti sejumlah 1 eks; 305. Amplop coklat berisi Surat Jaminan Warga Nigeria an. Mr Chosein Sunday Chinedu dari PT. Daya Mandiri Sakti sejumlah 1 eks; 306. Amplop coklat berisi Surat Jaminan Warga Nigeria an. Mr. Nwanna Charles Uguioeze dari PT. Daya Mandiri Sakti sejumlah 1 eks; Barang bukti Nomor 287 sampai dengan Nomor 306 dikembalikan kepada yang berhak; 307. Uang kertas Amerika pecahan $ 50 sejumlah 4 lembar; 308. Uang kertas Amerika pecahan $ 100 sejumlah 1 lembar; 309. Uang kertas Amerika pecahan $ 5 sejumlah 1 lembar; 310. Uang kertas Amerika pecahan $ 1 sejumlah 2 lembar; 311. Uang kertas RI pecahan Rp. 100.000,- sejumlah 1 lembar; 312. Uang kertas RI pecahan Rp. 50.000,- sejumlah 8 lembar; 313. Uang kertas RI pecahan Rp. 20.000,- sejumlah 1 lembar; 314. Uang kertas RI pecahan Rp. 10.000,- sejumlah 2 lembar; 315. Uang kertas RI pecahan Rp. 1000,- sejumlah 2 lembar; 316. Uang kertas Nigeria pecahan 500 Naira sejumlah 1 lembar; 317. Uang kertas Nigeria pecahan 200 Naira sejumlah 5 lembar; 318. Uang kertas Nigeria pecahan 100 Naira sejumlah 1 lembar; 319. Uang Kertas Singapore Pecahan $ 3 sejumlah 3 lembar; 320. Uang Kertas Singapore Pecahan $ 5 sejumlah 1 lembar; 321. Uang Kertas Singapore Pecahan $ 2 sejumlah 1 lembar; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 322. Uang kertas Arab Emirates Pecahan 5 Dirham sejumlah 2 lembar; 323. Uang Kertas China pecahan 100 sejumlah 1 lembar; 324. Uang kertas Thailand pecahan 20 sejumlah 3 lembar; 325. Uang Kertas Vietnam pecahan 5000 sejumlah 1 lembar; 326. Uang Kertas Vietnam pechan 2000 sejumlah 1 lembar; Barang bukti nomor 307 sampai dengan nomor 326 dirampas untuk Negara; - Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah); b. Bahwa Pemohon 2 telah dijatuhkan putusan pemidanaan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 389/PID/2009/PT.DKI., tanggal 21 Januari 2010 , dengan amar putusan sebagai berikut: (kutipan) MENGADILI 1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa; 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1397/Pid.B/2009/PN.JKT.BAR tanggal 27 Oktober 2009 yang dimintakan banding tersebut; 3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp. 2.000,- (duaribu rupiah); c. Bahwa Pemohon 2 telah dijatuhkan putusan pemidanaan oleh Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1105 K/Pid.Sus/2010, tanggal 07 Juni 2010, dengan amar putusan sebagai berikut: (kutipan) MENGADILI - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: ABGASI CHIKA tersebut; - Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: JAKSA/PENINTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT tersebut; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id - Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 389/PID/2009/PT>DKI,tanggal 21 Januari 2010 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1397/Pid.B/2009/PN.KT.BAR, tanggal 27 Oktober 2009; MENGADILI SENDIRI: - Menyatakan Terdakwa ABGASI CHIKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: - Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar Narkotika Golongan I secara terorganisasi; - Dengan sengaja, menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau pernuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun; - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurang-kan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; - Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; - Memerintahkan barang bukti berupa: (vide kutipan amar putusan Nomor 1397/Pid.B/2009/PN.KT.BAR tanggal 27 Oktober 2009). Bahwa dalam tingkat kasasi Pemohon dinyatakan melanggar Pasal 82 ayat (3) huruf a juncto Pasal 82 ayat (1) huruf a juncto Pasal 83 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan melanggar Pasal 61 ayat (1) huruf a juncto Pasal 71 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sementara dalam barang bukti sendiri baik yang ditetapkan dalam tingkat Pengadilan Negeri maupun tingkat Kasasi tidak ada satu pun di dalamnya dinyatakan barang bukti berupa narkotika; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id d. Bahwa Pemohon 2 telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Mahkamah Agung Nomor 1105 K/Pid.Sus/2010 juncto Putusan PT. DKI Jakarta Nomor 389/Pid/2009/PT.DKI juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1397/Pid.B/2009/ PN.JKT.BAR pada tanggal 07 Desember 2011, namun permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon 2 pun ditolak (bukti P-7), salinan putusan Peninjauan Kembali belum diterima namun sudah ada surat permohonan salinan putusan Peninjauan Kembali putusan Mahkamah Agung Nomor 1105 K/Pid.Sus/2010 juncto Putusan PT. DKI Jakarta Nomor 389/Pid/2009/PT.DKI juncto Putusan PN Jakarta Barat Nomor1397/Pid.B/2009/PN.JKT.BAR ke PN Jakarta Barat dengan surat Nomor 059/LGL-IDCC/XI/2014, tanggal 07 November 2014 (bukti P-8). e. Bahwa atas apa yang telah terjadi pada diri Pemohon 2, dapat dikatakan telah mengalami kerugian atas sistem peradilan pidana di Republik Indonesia, dalam hal penerapan Undang-Undang yang berlaku dan tindakan Hakim yang tidak cermat dalam proses peradilan, sehingga menyebabkan hakim yang memutus perkara atas Pemohon 2 tersebut berbuat sewenang-wenang dan dengan seenaknya menghukum seseorang (abuse of power). Sehingga hal yang demikian bertentangan dengan aturan normatif yang ada tentang hakim itu sendiri, yaitu: 1. Aturan Normatif dan Pengertian tentang Hakim Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial: “yang dimaksud dengan hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” Kedudukan hakim telah diberikan tempat pada konstitusi Negara kita. Dalam amandemen ketiga UUD 1945, Pasal 24 ayat (1) ditegaskan bahwa: Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;” Ayat (2) : “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Maka fungsi hakim adalah menyelenggarakan peradilan atau mengadili dan menegakkan kebenaran sesungguhnya dari apa yang dikemukakan dan dituntut oleh para pihak tanpa melebihi atau menguranginya terutama yang berkaitan dengan perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana mencari kebenaran sesungguhnya secara mutlak tidak terbatas pada apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, melainkan dari itu harus diselidiki dari latar belakang perbuatan terdakwa. Artinya hakim mengejar kebenaran materil secara mutlak dan tuntas; Sehingga dengan demikian, hakim pada badan peradilan di semua lingkungan yang berada di bawah Mahkamah Agung dan Hakim Konstitusi, seharusnya dapat menentukan kebenaran yang mutlak dan dapat memenuhi rasa keadilan, sehingga mampu menciptakan kedudukan setiap orang yang sama dimata hukum, mendapatkan keadilan serta penegakan atas hak-hak dasar setiap orang yang merupakan implementasi dari Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945. 2. Kedudukan, Fungsi dan Tugas Hakim Merujuk dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan disesuaikan lagi melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Undang-Undang Komisi Yudisial, dan peraturan perundangan lainnya; Bahkan, dalam menjalankan tugasnya diruang sidang, hakim terikat aturan hukum, seperti halnya pada Pasal 158 KUHAP yang mengisyaratkan: “Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan disidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa, Serta Pasal 188 ayat (3) KUHAP dalam menilai alat bukti: “Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya”. Tidak hanya itu saja, sebagaimana dikatakan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: “hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional, dan berpengalaman di bidang hukum”; Profesi hakim merupakan profesi hukum, karena pada hakikatnya merupakan pelayanan kepada manusia dan masyarakat dibidang hukum. Oleh karenanya hakim dituntut memiliki moralitas dan tanggung jawab yang tinggi, yang kesemuanya dituangkan dalam prinsip-prinsip dasar kode etik hakim, antara lain: a. Prinsip kebebasan, prinsip ini memuat kebebasan peradilan adalah suatu prasyarat terhadap aturan hukum dan suatu jaminan mendasar atas suatu persidangan yang adil. Oleh karena itu, seorang Hakim harus menegakkan dan memberi contoh mengenai kebebasan peradilan baik dalam aspek perorangan maupun aspek kelembagaan; b. Prinsip ketidakberpihakan, prinsip ini sangatlah penting untuk pelaksanaan secara tepat dari peradilan. Hal ini tidak hanya berlaku terhadap keputusan itu sendiri tetapi juga terhadap proses dalam mana keputusan itu dibuatan; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id c. Prinsip integritas, prinsip integritas sangat penting untuk pelaksanaan peradilan secara tepat mutu pengemban profesi; d. Prinsip kesopanan, kesopanan dan citra dari kesopananitu sendiri sangat penting dalam pelaksanaan segala kegiatan seorang Hakim; e. Prinsip kesetaraan, prinsip ini memastikan kesetaraan perlakuan terhadap semua orang dihadapan pengadilan sangatlah penting guna pelaksanaan peradilan sebagaimana mestinya; f. Prinsip kompetensi dan ketaatan, prinsip kompetensi dan ketaatan adalah prasyarat terhadap pelaksanaan peradilan sebagaimana mestinya. (vide Disiplin F. Manao, SH, Hakim sebagai pilihan profesi, artikel, ditulis untuk workshop pembekalan profesi hukum, diselenggarakan IKA PERMAHI (Ikatan Alumni Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia), Jakarta, 19 Juli 2003. Disiplin F. Manao, seorang Hakim, juga pengurus IKA PERMAHI) Sehingga dengan demikan cukuplah jelas Pemohon 2 yang telah dinyatakan (pada saat itu) dalam dakwaan alternatif, pada putusan tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan TInggi, telah melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c, e, f dan g, Pasal 3 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang dan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, c, e, f dan g, Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang, namun kemudian atas dakwaan alternatif, justru dalam tingkat Kasasi pada prakteknya menerapkan dakwaan kumulatif dengan disertakan dan dinyatakan bersalah telah melanggar Pasal 82 ayat (3) huruf a juncto Pasal 82 ayat (1) huruf a juncto Pasal 83 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dan melanggar Pasal 61 ayat (1) huruf a juncto Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika juncto (bila dikaitkan dengan Undang-Undang yang berlaku saat ini) Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 129, Pasal 132, Pasal 133 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidaklah sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 188 ayat (3) KUHAP di mana Hakim dalam menilai alat bukti, Undang-Undang telah dengan tegas mengingatkan hakim untuk bertindak arif lagi bijaksana. Sebagaimana telah dijelaskan, Pemohon 2 dinyatakan bersalah tanpa adanya satupun barang bukti narkotika, dari manakah hakim yang telah menyatakan Pemohon 2 bersalah menilai barang bukti sementara barang buktinya saja tidak ada?, maka hakim tersebut dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap diri Pemohon 2 sangatlah bertentangan dengan rasa keadilan dan tidak adanya kepastian hukum, serta diperlakukan sewenang-wenang oleh hakim di hadapan hukum; Bahwa terdapat yurisprudensi Putusan MA,tanggal 8 September 1983 Nomor 932 K/Pid/1 982, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan membebaskan terdakwa, dengan alasan saksi tidak sempat didengar keterangannya, walaupun visum et repertum ada dan telah dibacakan, serta yurisprudensi Putusan M.A, tanggal 15 Agustus 1993, Nomor 298 K/Pid/1982, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi, dan membebaskan terdakwa, karena tidak ada seorang saksi dibawah sumpah, maupun alat bukti lain yang mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa. Sehingga dengan demikian, apabila yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia diatas, maka seharusnya Pemohon tidak dapat dinyatakan bersalah, karena memang tidak adanya barang bukti narkotika sebagaimana terlampir dalam amar putusan tingkat Pengadilan Negeri dan Kasasi Pemohon, tidak ada satu pun didalamnya atau disebutkan ada barang bukti narkotika, maka perbuatan menyimpan narkotika yang diterima Pemohon hanyalah merupakan rekaan, asumsi, dan hal tersebut tidakldah dapat dinyatakan sebagai alat bukti. Secara jelas dan nyata hal yang demikian tidak menjamin kepastian hukum terhadap diri Pemohon dan hal ini sudah tentu bertentangan dengan UUD 1945. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id b. Kerugian konstitusional para Pemohon 1 mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut: 1. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; 3. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 5. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa para Pemohon 1 dan Pemohon 2 mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut: a. Bahwa para Pemohon 1 dan Pemohon 2 mempunyai hak untuk mendapat kedudukan yang sama dihadapan hukum berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. bahwa adanya Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi membatasi bahwa para Pemohon 1 dalam menjalankan dan memenuhi kewajiban profesinya sebagai penasehat hukum, yang Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id melakukan pembelaan hukum untuk kepentingan kliennya, mengingat bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dimana klien dari para Pemohon 1 adalah terdapat beberapa warga negara asing; Bahwa para Pemohon 1, telah dipermalukan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, karena semua upaya yang dilakukan para Pemohon 1 dalam kepentingan pembelaan perkara yang dialami Pemohon 2 dianggap tidak bernilai, dianggap sia-sia; Bahwa seharusnya Pemohon 2 dapat melakukan upaya hukum demi keadilan dirinya yang secara nyata merupakan hak dari Pemohon 2, sehingga dengan demikian Pemohon 2 telah dikurangi, dirugikan dan dibatasi hak-hak konstitusionalnya di Negara Indonesia ini yang notabene adalah sebuah Negara hukum, karena Pemohon 2 dihukum dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia, namun tidak diperkenankan melakukan upaya hukum yang sama dimana tentu saja hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; b. Bahwa para Pemohon 1 dan Pemohon 2 mempunyai hak atas persamaan dan keadilan berdasarkan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Bahwa para Pemohon 1 telah diperlakukan tidak sama, dimana kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon 1, dalam hal pembelaan telah terjadi pembedaan hanya karena pembatasan yang tertuang dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, para Pemohon 1, telah dibatasi ruang pembelaannya, dimana seharusnya upaya pembelaan yang dilakukan para Pemohon 1 didukung dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Bahwa Pemohon 2 sesungguhnya telah diperlakukan tidak sama, dengan telah dinyatakan dirinya bersalah atas perbuatannya melanggar Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan sedang menjalani hukuman untuk perbuatannya itu. Namun dalam hal untuk mendapatkan keadilan upaya Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id hukum terhadap Pemohon 2 tidak sama, adanya Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi justru membatasi dan membedakan upaya hukum Pemohon 2 yang seharusnya tidak terjadi, karena hak untuk diperlakukan sama dan memperoleh keadilan merupakan hak setiap orang, sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945. c. Bahwa Pemohon 2 mempunyai hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum serta hak-hak dasar lain berdasarkan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Bahwa Pemohon 2 sebagai warga negara asing mengalami kerugian konstitusional dengan tidak diakui sebagai pribadi dimuka hukum dengan adanya Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, padahal untuk penerapan seluruh Undang-Undang, Pemohon 2 diakui sebagai subjek hukum termasuk diijinkan untuk menuntut atau dituntut di peradilan umum. d. Bahwa para Pemohon 1 dan Pemohon 2 mempunyai hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif berdasarkan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Bahwa para Pemohon 1 telah dirugikan hak profesinya, dalam kedudukannya sebagai para advokat, tidak dapat melakukan upaya hukum yang sama atas klien berkewarga-negaraan asing dengan klien yang berkewarga-negaraan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Indonesia, dan secara nyata para Pemohon 1 telah dibatasi profesinya sebagai advokat oleh adanya Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Bahwa perlakuan diskriminatif yang dialami Pemohon 2 dengan adanya Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah: dinyatakan menjalani hukuman yang sama dengan ketentuan perundang-undangan pemidanaan yang berlaku, sementara ia tidak diberlakukan hal yang sama atas upaya hukum yang berlaku; e. Bahwa Pemohon 2 mempunyai hak untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia berdasarkan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi: “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.” Bahwa Pemohon 2 telah kehilangan hak konstitusionalnya dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh Negara Republik Indonesia, karena meskipun telah diatur sedemikian terperincinya hak asasi manusia di Indonesia, mulai dari UUD 1945 sendiri sampai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, namun tetap hak-hak tersebut tidak diperoleh Pemohon 2, karena penjaminan hak asasi manusia di Indonesia telah terbentur, terhalangi dan terbatasi oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 4. Bahwa dengan demikian, para Pemohon 1 memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah selama Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005. II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI A. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 1. Bahwa dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan Warga Negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara”. 2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 secara jelas dinyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Sementara pada Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan “Warga Negara Indonesia”, bukan “setiap orang”, maka jelas Pasal dalam Undang- Undang Mahkamah Konstitusi tersebut tidak sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sehingga dengan demikian Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi secara jelas membeda-bedakan hak asasi seseorang untuk diperlakukan sama di hadapan hukum; 3. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah membatasi para Pemohon 1 dalam menjalankan dan memenuhi kewajiban profesinya sebagai penasehat hukum, yang melakukan pembelaan hukum untuk kepentingan kliennya, dan menegakkan hukum demi memperoleh kebenaran dan rasa keadilan berdasarkan moral justice, legal justice dan social justice; 4. Bahwa bukanlah karena status kewarganegaraan Pemohon 2 yang menjadikan keadaannya terbatas, tetapi justru Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi lah yang justru membatasi hak hukum seseorang, dan secara jelas telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. sesungguhnya penegasan hak dasar dan perlakuan hukum yang adil terhadap setiap manusia yang terkandung dalam UUD 1945 sesuai dengan Pasal 7 universal declaration of human rights, yang merupakan pedoman umum di setiap negara hukum, dan negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum (rechstaats) dimana salah satu unsur yang dimiliki negara hukum adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia (fundamental rights); 5. Bahwa dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (equality before the law).Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak diartikan secara statis. Artinya, kalau ada persamaan di hadapan hukum bagi semua orang maka harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (equal treatment) bagi semua orang. Jika ada yang bersengketa datang ke hadapan hakim, maka mereka harus Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 36 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id diperlakukan sama oleh hakim tersebut (audi et alteram partem). Namun apa yang dialami oleh Pemohon 2 adalah diluar hal-hal tersebut, dimana Pemohon 2 telah diperlakukan secara tidak adil dalam proses peradilannya sebagai seseorang yang telah dinyatakan bersalah melanggar Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, sementara dalam barang bukti sendiri baik yang ditetapkan dalam tingkat Pengadilan Negeri maupun tingkat Kasasi tidak ada satu pun didalamnya dinyatakan barang bukti berupa narkotika. Kemudian, Pemohon 2 terbentur lagi dengan adanya Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dimana seharusnya Pemohon 2 dapat melakukan upaya hukum demi keadilan dirinya yang secara nyata merupakan hak dari Pemohon 2, Sehingga dengan demikian Pemohon 2 telah dikurangi, dirugikan dan dibatasi hak-hak konstitusionalnya di Negara Indonesia ini yang nota bene adalah sebuah Negara hukum; 6. Bahwa persamaan di hadapan hukum yang diartikan secara dinamis tersebut, dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (access to justice) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakangnya. Menurut Aristoteles, “keadilan harus dibagikan oleh negara kepada semua orang, dan hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa kecuali”, sehingga dengan demikian Pemohon 2 meskipun mempunyai status warga negara asing, namun hak untuk memperoleh keadlian adalah wajib diberikan kepadanya, karena hak tersebut adalah milik setiap orang bukan hanya warga Negara tertentu saja; 7. Bahwa perolehan pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum (access to legal counsel) adalah hak asasi manusia yang sangat mendasar bagi setiap orang dan oleh karena itu merupakan salah satu syarat untuk memperoleh keadilan bagi semua orang (justice for all). Sehingga dengan demikian para Pemohon 1, telah dipermalukan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, karena semua upaya yang dilakukan para Pemohon 1 dalam kepentingan pembelaan perkara yang dialami Pemohon 2 dianggap Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 37 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id tidak bernilai, dianggap sia-sia dan penurunan nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi dalam semangat keadilan dan persamaan dihadapan hukum. Maka dalam hal ini para Pemohon 1 pun telah dirugikan hak konstitusionalnya, dengan adanya Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; B. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 1. Bahwa dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Maka jika kita lihat dengan apa yang dibunyikan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, secara jelas dan nyata telah bertentangan diantara kedua pasal tersebut, karena dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 seharusnya setiap orang berhak atas persamaan dan keadilan. Artinya, kedudukan atas persamaan dan keadilan adalah hak setiap orang, bukan hanya golongan, kelompok atau bahkan warga negara tertentu saja, namun persamaan dan keadlian merupakan hak dasar setiap orang yang telah terikat sejak lahir di dunia; 2. Bahwa pada kenyataannya Pemohon 2 sesungguhnya telah diperlakukan tidak sama, dengan telah dinyatakan dirinya bersalah atas perbuatannya melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan sedang menjalani hukuman untuk perbuatannya itu. Namun yang mengherankan justru kenapa dalam hal untuk mendapatkan keadilan upaya hukum terhadap Pemohon 2 tidak sama, adanya Pasal 51 ayat (1) Undang- Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 38 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi justru membatasi dan membedakan upaya hukum Pemohon 2 yang seharusnya tidak terjadi, karena hak untuk diperlakukan sama dan memperoleh keadilan merupakan hak setiap orang, sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945. Singkatnya, Pemohon 2 dihukum berdasarkan Undang-Undang pemidanaan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang sama atas sebuah pelanggaran, tetapi tidak memperoleh upaya hukum yang sama dalam pembelaan dan dalam menyatakan keberatan atas terjadinya kekeliruan penerapan hukumnya, ataupun adanya adanya pelanggaran hak-hak konstitusional atau hak asasi manusia yang terjadi dan tercermin pada penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang pemidanaan dimaksud; 3. Bahwa selama menyangkut persoalan persamaan dan keadilan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, tanpa kecuali, setiap negara dan perangkat atau lembaga yang ada didalam negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak asasi manusia pribadi-pribadi yang ada di dalam jurisdiksinya, termasuk orang asing sekalipun. Oleh karenanya, pada tataran tertentu, akan menjadi sangat salah untuk mengidentikan atau menyamakan antara hak asasi manusia dengan hak-hak yang dimiliki warga negara. Hak asasi manusia dimiliki oleh siapa saja, sepanjang ia bisa disebut sebagai manusia, demikian makna yang secara nyata terkandung dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 tersebut. Sehingga dengan demikian, kedudukan Pemohon 2 sebagai orang, tidak dapat dengan mudah kehilangan haknya untuk diperlakukan sama di hadapan hukum dan untuk mendapat keadilan; 4. Bahwa demikian juga yang dialami oleh para Pemohon 1 telah diperlakukan tidak sama, sebagaimana misalnya para advokat lain membela kliennya yang berstatus warga negara Indonesia. Sehingga dengan demikian kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon 1, dalam hal pembelaan telah terjadi pembedaan hanya karena pembatasan yang tertuang dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 39 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, para Pemohon 1, telah dibatasi ruang pembelaannya, dimana seharusnya upaya pembelaan yang dilakukan para Pemohon 1 didukung dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; C. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945: 1. Bahwa dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi untuk telah bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon 2 untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun; 2. Bahwa dalam forum Mahkamah Konstitusi ini sebagaimana disebutkan pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, warga negara asing tidak diakui sebagai pribadi dimuka hukum, padahal untuk penerapan seluruh Undang-Undang, ia diakui sebagai subjek hukum termasuk diijinkan untuk menuntut atau dituntut di peradilan umum. Sehingga dengan demikian dengan adanya Pasal 51 ayat (1) Undang- Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 40 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pemohon 2 telah mengalami kerugian atas hak konstitusionalnya untuk diakui secara sah sebagai pribadi di hadapan hukum; 3. Bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Seminar Nasional Indonesia pada tahun 1966 di Jakarta tentang Indonesia Negara Hukum. Begitu pula dalam konstitusi kita, UUD 1945, juga memuat jaminan perlindungan atas hak asasi manusia. Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dalam tulisannya Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dari konstitusi kita, salah satunya menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, Demikian juga dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiannya di depan hukum”. Dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan didepan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada”. Bahwa pasal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan implementasi dari Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, artinya Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang kita miliki pun sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh UUD 1945. Sehingga dengan demikian, Pemohon 2 yang telah dihukum berdasarkan Undang-Undang pemidanaan yang berlaku di Indonesia, seharusnya juga diakui sebagai pribadi dihadapan hukum di Indonesia, karena negara Indonesia sebagai negara hukum sendiri dalam konstitusinya maupun Undang-Undang Hak Asasi Manusianya tidak membeda-bedakan Hak Asasi Manusia, maka dengan adanya Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 41 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon 2 telah dirugikan hak konstitusionalnya sebagai pribadi dihadapan hukum dan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dan ketentuan tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia; D. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 1. Bahwa dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Maka para Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah mendapat perlakuan yang diskriminatif atas adanya Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 2. Bahwa kedudukan Pemohon 2 sebagai warga negara asing, tidaklah menjadikan dirinya kehilangan haknya untuk diperlakukan secara diskriminatif. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sangatlah menghalangi diri Pemohon 2 untuk melakukan upaya hukum, karena sebagai warga negara asing, Pemohon 2 tidak bisa mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi, sementara ia sendiri dihukum berdasarkan Undang-Undang pemidanaan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang sama atas sebuah pelanggaran. Sehingga dengan demikian, apa yang terjadi pada diri Pemohon 2 dengan adanya Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 42 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah sebuah tindakan diskriminatif yang sangat merugikan hak konstitusionalnya, dimana adanya pasal Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut tidak bersesuain dengan ketentuan Hak Asasi Manusia yang ada di Indonesia dan juga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 3. Bahwa dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, hanya dinyatakan “perorangan warga Negara Indonesia”, hal ini tentu sangat bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dimana didalamnya dinyatakan “setiap orang”. Artinya, Pemohon 2 telah diperlakukan secara diskriminatif dengan kehilangan hak asasi nya untuk melakukan upaya hukum, padahal Pemohon 2 menjalani ketentuan hukum yang sama sebagaimana dengan Warga Negara Indonesia, dengan dinyatakan bersalah atas perbuatannya melanggar Pasal 82 ayat (3) huruf a juncto Pasal 82 ayat (1) huruf a juncto Pasal 83 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, dan melanggar Pasal 61 ayat (1) huruf a juncto Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Sehingga dengan demikian, perlakuan diskriminatif yang dialami Pemohon 2 adalah: dinyatakan menjalani hukuman yang sama dengan ketentuan perundang-undangan pemidanaan yang berlaku, sementara ia tidak diberlakukan hal yang sama atas upaya hukum yang berlaku; 4. Bahwa demikian juga hal nya dengan para Pemohon 1, yang dalam hal ini adalah sebagai advokat, dalam melakukan pembelaan demi kepentingan hukum kliennya yang berstatus warga negara asing telah mendapat perlakuan diskriminatif dengan dibatasinya tindakan pembelaan para Pemohon 1. Karena adanya Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 43 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Mahkamah Konstitusi tersebut tentu saja secara jelas menimbulkan pembedaan antara pembelaan terhadap warga negara Indonesia dengan warga negara asing, padahal secara kodratnya setiap orang berhak mendapat perlakuan yang sama, baik itu apabila dinyatakan bersalah dan harus menjalani hukuman yang sama, maupun untuk pembelaannya mendapat upaya hukum yang sama pula berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dengan demikian, para Pemohon 1 telah dirugikan hak profesinya, dalam kedudukannya sebagai para advokat, tidak dapat melakukan upaya hukum yang sama atas klien berkewarga-negaraan asing dengan klien yang berkewarga-negaraan Indonesia, dan secara nyata para Pemohon 1 telah dibatasi profesinya sebagai advokat oleh adanya Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 5. Bahwa menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dalam tulisannya Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dari konstitusi kita, salah satunya menyatakan: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”, Demikian juga dinyatakan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”. Sehingga dengan demikian, baik para Pemohon 1 maupun Pemohon 2, telah mendapatkan perlakuan diskriminatif dengan tidak memperoleh ketentuan mengenai upaya hukum yang sama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana perlakuan diskriminatif itu sendiri muncul pada forum Mahkamah Konstitusi pada Pasal 51 ayat (1) Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 44 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang secara jelas dan nyata pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan juga bertentangan dengan ketentuan hak asasi manusia di Indonesia; E. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945; 1. Bahwa dalam Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi: “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang- undangan”. Bahwa keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum yang seharusnya dapat menjamin hak asasi bagi setiap manusia telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang merupakan implementasi dari Pasal 28I ayat (5) UUD 1945; 2. Bahwa seharusnya Pemohon 2 memperoleh hak asasi manusia yang sama dimanapun ia berada, demikian pula juga jika berada di Indonesia yang nota bene sebagai negara hukum yang secara pasti melindungi setiap hak asasi manusia. Pelaksanaan Hak Asasi Manusia sendiri di Indonesia telah dijamin dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dengan berbagai macam ketentuan di dalamnya untuk melindungi hak asasi manusia. 3. Bahwa ketentuan pasal-pasal yang melindungi Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, secara jelas tidak diperoleh Pemohon 2 apabila diterapkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 45 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Mahkamah Konstitusi, karena pasal tersebut selain bertentangan dengan UUD 1945, juga tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Sehingga dengan demikian, Pemohon 2 telah kehilangan hak konstitusionalnya dalam pelaksanaan hak asasi manusia yang dijamin oleh Negara Republik Indonesia, karena meskipun telah diatur sedemikian terperincinya hak asasi manusia di Indonesia, mulai dari UUD 1945 sendiri sampai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, namun tetap hak-hak tersebut tidak diperoleh Pemohon 2, karena penjaminan hak asasi manusia di Indonesia telah terbentur, terhalangi dan terbatasi oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Maka sudah patut dan wajar bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah bertentangan dengan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 dan ketentuan mengenai hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia. III. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonon uji materil ini terbukti bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi merugikan Hak Konstitusional para Pemohon yang dilindungi (protected), dihormati (respected), dimajukan (promoted), dan dijamin (guaranted) UUD 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan Hak Konstitusional para Pemohon sesuai dengan amanat Konstitusi. Dengan demikian, para Pemohon 1 mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 46 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 2. Menyatakan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat; 3. Menyatakan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat; 4. Menyatakan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat; 5. Menyatakan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat; 6. Menyatakan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah bertentangan dengan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat; atau Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 47 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 10 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Kuasa Nomor idcc/SKK 07/029, bertanggal 29 Juli 2013; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Kuasa Nomor idcc/SKK. 05.017, bertanggal 22 Mei 2014; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Kuasa Nomor idcc/SKK. 053.005, bertanggal 2 Maret 2010; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Kuasa Nomor idcc/SKK.04.012A, bertanggal 5 April 2013; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Kuasa Nomor idcc/SKK.01.001, bertanggal 25 Januari 2011; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Kuasa Nomor idcc/SKK.04.015, bertanggal 6 April 2009; 7. BuktiP-7 : Fotokopi Informasi Perkara Mahkamah Agung tentang Peninjauan Kembali atas nama Agbasi Chika; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Nomor 059/LGL-IDCC/XI/2014 perihal Permohonan Salinan Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan MARI Nomor 1105 K/Pid.Sus.2010 juncto Putusan PT. DKI Jakarta Nomor 389/Pid/2009 PT.DKI juncto Putusan PN Jakarta Jakarta Barat Nomor 1397/Pid.B/2009/PN.JKT.BAR dengan terpidana Abgasi Chika; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), serta ayat (5) UUD 1945; 10.Bukti P-10 : Fotokopi Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 48 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) yang selengkapnya menyatakan: Pasal 51 (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) khususnya Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (5), yang masing-masing menyatakan: - Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; - Pasal 28H ayat (2) yang menyatakan, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”; - Pasal 28I ayat (1) yang menyatakan, “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”. - Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan, “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. - Pasal 28I ayat (5) yang menyatakan, “untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 49 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”. [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), danPasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 51 ayat (1) UU MK terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, oleh karena itu menurut Mahkamah, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [3.5] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan para Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 50 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” dalam melakukan pengujian atas Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan a quo cukup jelas, Mahkamah akan memutus perkara a quo tanpa mendengar keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung mempertimbangkan dan kemudian memutus permohonan a quo tanpa meminta keterangan dari lembaga-lembaga negara dimaksud; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 51 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id [3.7] Menimbang bahwa sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian tentang adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.6] dan paragraf [3.7] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon sebagai berikut: 1. Pemohon I atas nama: 1). Didit Wijayanto Wijaya; 2). Antonius Sujata; 3). Ahmad Murad; 4). Erdiana; 5). Ristan BP Simbolon; 6). Hanung Hudiono; 7). Iqbal Alif Maulana, adalah para advokat dan konsultan hukum yang tergabung pada Law Office idcc & Associates warga negara Indonesia yang secara profesional memberikan advokasi, konsultasi dan bantuan hukum untuk kepentingan kliennya yaitu Pemohon II yang berwarga negara asing. 2. Pemohon II atas nama Agbasi Chika adalah perseorangan warga negara asing (Nigeria); Bahwa menurut Pemohon I, Pasal 51 ayat (1) UU MK telah membatasi Pemohon I untuk menjalankan profesinya sebagai penasihat hukum, yang melakukan pembelaan hukum untuk kepentingan kliennya dimana klien Pemohon I Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 52 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id adalah warga negara asing. Pemohon I telah dipermalukan dalam sistem peradilan pidana Indonesia karena semua upaya yang dilakukan dalam kepentingan pembelaan perkara yang dialami Pemohon II dianggap tidak bernilai dan sia-sia, sedangkan menurut Pemohon II dengan adanya Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pemohon II telah dikurangi, dirugikan, dan dibatasi hak-hak konstitusionalnya di negara Indonesia yang nota bene adalah sebuah negara hukum. Pemohon II telah dihukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, namun tidak dapat melakukan upaya hukum yang sama; [3.9] Menimbang, bahwa Pemohon I atas nama: 1). Didit Wijayanto Wijaya; 2). Antonius Sujata; 3). Ahmad Murad; 4). Erdiana; 5). Ristan BP Simbolon; 6). Hanung Hudiono; 7). Iqbal Alif Maulana, apakah memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang mengalami kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: Putusan Mahkamah Nomor 10/PUU-VIII/2010, bertanggal 15 Desember 2010, paragraf [3.13] sampai dengan paragraf [3.14] antara lain, mempertimbangkan: “Menimbang bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sedangkan jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien (Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat). Dalam menjalankan profesinya memberi jasa hukum, advokat ikut berperan penting dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan. Dengan demikian, tugas dan tanggung jawab advokat adalah terkait dengan kepentingan klien atau masyarakat yang diwakilinya; Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Undang-Undang yang membatasi permohonan peninjauan kembali hanya untuk satu kali merugikan hak konstitusionalnya baik sebagai pribadi maupun sebagai advokat yang mewakili Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 53 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id klien sebagai pencari keadilan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan. Menurut Mahkamah, benar Pemohon sebagai warga negara yang berprofesi sebagai advokat memiliki hak-hak konstitusional yang diberikan UUD 1945 sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.5] di atas, tetapi Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian spesifik maupun aktual dan jikapun ada kerugian tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Menurut Mahkamah, adanya norma pembatasan permohonan peninjauan kembali yang hanya satu kali saja sama sekali tidak merugikan hak dan kepentingan advokat dalam menjalankan profesinya. Jika pun ada kerugian konstitusional, hal itu hanya mungkin terjadi terhadap klien yang diwakili oleh Pemohon, atau dalam hal Pemohon sendiri secara pribadi sebagai pihak (bukan kuasa) telah dirugikan karena adanya larangan permohonan peninjauan kembali hanya untuk satu kali. Dalil-dalil Pemohon dalam permohonan ini, lebih mempersoalkan kerugian konstitusionalnya dalam menjalankan profesi advokat daripada sebagai pribadi yang langsung dirugikan oleh berlakunya norma Undang-Undang a quo. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, tidak ada kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya Undang-Undang a quo”. [3.10] Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Nomor 10/PUU-VIII/2010, bertanggal 15 Desember 2010 tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.11] Menimbang bahwa Pemohon II adalah warga negara asing (WNA) maka Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan apakah WNA memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk menjadi Pemohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945; Putusan Mahkamah Nomor 73/PUU-VIII/2010, bertanggal 28 Februari 2011, paragraf [3.6], antara lain, mempertimbangkan: “Menimbang bahwa tentang kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Mahkamah mengacu pada Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 54 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara”; yang kemudian ditegakkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 2-3/PUU-V/2007, bertanggal 30 Oktober 2007, yang antara lain, mempertimbangkan: “a. Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK beserta penjelasannya sangat tegas dan jelas (expressis verbis) menyatakan bahwa perorangan yang berhak mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 (yang berarti mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945) hanya Warga Negara Indonesia (WNI) sedangkan Warga Negara Asing (WNA) tidak berhak; b. Tidak dimungkinkannya WNA mempersoalkan suatu Undang-Undang Republik Indonesia tidak berarti bahwa WNA tidak memperoleh perlindungan hukum menurut prinsip due process of law… ; c. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK mengenai “perorangan“ termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama haruslah dikaitkan dengan bunyi Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, “perorangan warga negara Indonesia”, sehingga selengkapnya setelah ada Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK harus di baca, ”perorangan termasuk orang yang mempunyai kepentingan sama warga negara Indonesia”. Dengan demikian, Pemohon sebagai warga negara asing (WNA) tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK beserta Penjelasannya, sehingga Pemohon sebagai warga negara asing (WNA) tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo;” [3.12] Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Nomor 73/PUU-VIII/2010, bertanggal 28 Februari 2011 tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini, oleh karena itu, dalil-dalil pokok permohonan yang diajukan tidak perlu dipertimbangkan. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 55 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal sembilan belas, bulan Januari, tahun dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 14.50 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 56 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Patrialis Akbar, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Wahiddudin Adams ttd. Maria Farida Indrati ttd. Muhammad Alim ttd. Patrialis Akbar ttd. I Dewa Gede Palguna PANITERA PENGGANTI, ttd. Ida Ria Tambunan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id