136/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN NOMOR 136/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Dr. Ir. Hasto Kristiyanto, M.M., IPU. Pekerjaan : Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Alamat : Villa Taman Kartini, Jalan Graha Asri VI Blok G III Nomor 18, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 10 Juli 2025 memberikan kuasa kepada Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M., Muhammad Rudjito, S.H., LL.M., Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M., Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M., Dr. (C) Alvon Kurnia Palma, S.H., M.H., Illian Deta Arta Sari, S.H., M.P.P.M., Dr. M. Rasyid Ridho, S.H., M.H., Arman Hanis, S.H., Febri Diansyah, S.H., M.H., Johannes Oberlin L. Tobing, S.H., M.H., Boby Rahman Manalu, S.H., M.H., Annisa E. F. Ismail, B.A., LL.M., M.A., S.H., Kurnia Ramadhana, S.H., Gading Yonggar Ditya, S.H., Dr. M. Arief Erawan, S.H., M.H., Abdul Rohman, S.H., Triwiyono Susilo, S.H., Vierlyn Sheryllia, S.H., M.H., Made Sita Lokitasari, S.H., LL.M., Johni Novian, S.H., M.H., Fakhrurrozie, S.H., M.H.Li., Lysa Permata Sari, S.H., Indra C. Sitohang, S.H., M.H., Rival Anggriawan Mainur, S.H., M.H., Rizki Bahari Aritonang, S.H., Fathroni Diansyah Edi, S.H., Chaerul Abdul Rahman, S.H., Grace Salint B. Sianipar, S.H., Laurentius Mulya Ivan, S.H., Andreas Calvin Tamara, S.H., M.Sc., Irvan Danil Putra, S.H., dan Jihan Aisyah Khanza, S.H., para advokat dan konsultan hukum yang memilih domisili hukum di 2 MAQDIR ISMAIL & PARTNERS yang beralamat di Jalan Latuharhary nomor 6A, Menteng, Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon. [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan Ahli Pemohon dan Presiden; Membaca keterangan Saksi Pemohon; Membaca kesimpulan Pemohon dan Presiden; Membaca keterangan Pihak Terkait Tidak Langsung (Amici) Akademisi Pegiat Pemberantasan Korupsi yang Berkepastian Hukum yang Adil dan Amicus Curiae Ibrahim Ghifar Hamadi. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 24 Juli 2025 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Juli 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 130/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 136/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 5 Agustus 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 26 Agustus 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut. A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 3 2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...” 3. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sedangkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU PPP”) mengatur bahwa “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 4. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...” 5. Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (“PMK2/2021”), 4 kewenangan Mahkamah Konstitusi (“Mahkamah”) untuk menguji undang- undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (“Perppu”) terhadap UUD 1945 kembali lagi ditegaskan sebagaimana ternyata dalam Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 2 PMK2/2021 a quo, di mana pengujian materiil undang-undang atau Perppu dapat berkenaan dengan materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari suatu undang-undang atau Perppu. 6. PEMOHON mengajukan Permohonan pengujian atas Pasal 21 UU TIPIKOR yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah)”. 7. Oleh karena Permohonan PEMOHON adalah tentang pengujian Undang- Undang terhadap UUD 1945, maka berdasarkan ketentuan a quo Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 8. Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” 9. Penjelasan 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 5 10. Mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-undang atau Perppu, yaitu (a) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai PEMOHON, dan (b) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari PEMOHON yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang atau Perppu. 11. Kualifikasi PEMOHON dalam permohonan ini adalah “perorangan warga negara Indonesia” berdasarkan Kartu Tanda Penduduk PEMOHON (Bukti P – 3), dan oleh karenanya PEMOHON memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan. 12. Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang atau Perppu, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 yang berbunyi sebagai berikut: “Pasal 4 (1) …. (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.” 6 13. Kerugian konstitusional PEMOHON adalah sebagai berikut. Bahwa PEMOHON telah ditetapkan sebagai Tersangka dan kemudian didakwa melakukan perbuatan pidana melanggar Pasal 21 UU TIPIKOR jo. Pasal 65 ayat (1) KUHAP. Menurut Surat Dakwaan, dalam proses penyelidikan sesuai dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin Lidik- 146/01/12/2019 tanggal 20 Desember 2019, Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/07/DIK.00/01/01/2020 tanggal 09 Januari 2020, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/07B.2020/DIK.00/01/05/2023 tanggal 5 Mei 2023, PEMOHON dianggap telah melakukan perbuatan obstruction of justice sebagaimana dinyatakan dalam Surat Dakwaan antara lain dengan cara sebagai berikut: (a) Pada tanggal 8 Januari 2020 Pemohon diduga telah mendapatkan informasi bahwa Wahyu Setiawan telah diamankan oleh Petugas KPK, kemudian Pemohon diduga melalui Nurhasan memberikan perintah kepada Harun Masiku agar merendam telepon genggam miliknya ke dalam air dan memerintahkan Harun Masiku untuk menunggu (standby) di Kantor DPP PDI Perjuangan dengan tujuan agar keberadaannya tidak diketahui. (b) Dalam keterangannya di hadapan persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nurhasan menerangkan bahwa dirinya didatangi oleh 2 orang yang berbadan tegap, perawakannya seperti “anggota”. Salah satu diantara keduanya mengambil telepon genggam milik Nurhasan dan digunakan untuk menelepon seseorang dan meminta Nurhasan untuk berbicara kepada orang tersebut dan membuat janji untuk bertemu di sekitar Hotel Sofyan Cut Meutia Jakarta. Sesudah pertemuan tersebut, orang yang diduga sebagai Harun Masiku menitipkan tas laptop yang diambil oleh dua orang berbadan tegap tadi. (c) Dinyatakan dalam Surat Dakwaan, setelah pertemuan antara Harun Masiku dan Nurhasan, pada sekitar pukul 18.52 WIB telepon genggam milik Harun Masiku tidak aktif dan tidak terlacak. Selanjutnya Petugas KPK memantau keberadaan Harun Masiku melalui update posisi 7 telepon genggam milik Nurhasan yang terpantau pada pukul 20.00 WIB bersama dengan Harun Masiku berada di Perguruan Tinggi llmu Kepolisian (PTIK) dan pada saat bersamaan Kusnadi selaku orang kepercayaan PEMOHON juga terpantau berada di PTIK. Kemudian Petugas KPK mendatangi PTIK namun tidak berhasil menemukan Harun Masiku. (d) Dalam keterangannya di hadapan persidangan, Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti yang dihadirkan sebagai saksi (bukan verbalisan) oleh Penuntut Umum, menerangkan bahwa dirinya dihambat oleh petugas di PTIK, akan tetapi petugas tersebut tidak pernah diperiksa oleh penyidik terkait dengan perintangan. Penyidik Rossa Purbo Bekti juga menerangkan tidak mengetahui keberadaan PEMOHON dengan pasti, karena tidak melihat mobil dan juga tidak bertemu. (e) Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nornor Sprin Dik/07/DIK.00/01/2020 Pimpinan KPK menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin.Kap/01/DIK.01.02/01/01/2020 tanggal 15 Januari 2020 dan untuk melaksanakan penangkapan terhadap Tersangka Harun Masiku namun tidak berhasil menangkap sampai saat ini sehingga Pimpinan KPK mengirimkan surat kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia u.p. Kabareskrim Polri untuk melakukan pencarian DPO (Daftar Pencarian Orang) atas nama Harun Masiku Nomor: R/143/DIK.01.02/01/01- 23/01/2020 tanggal 17 Januari 2020 dan Nomor R/5739/DIK.01.02/01- 23/12/2024 tanggal 05 Desember 2024. (f) Bahwa dalam Surat Dakwaan juga dinyatakan bahwa PEMOHON telah diduga memerintahkan KUSNADI untuk menenggelamkan telepon genggamnya sebagai antisipasi upaya paksa oleh Penyidik KPK, karena ada panggilan nomor Spgl/3838/DIK.01.00/23/06/2024, tanggal 04 Juni 2024 yang ditujukan kepada PEMOHON sebagai saksi dalam perkara atas nama Tersangka Harun Masiku untuk pemeriksaan tanggal 10 Juni 2024. 8 (g) Bahwa sesuai dengan keterangannya di muka persidangan Kusnadi telah membantah adanya permintaan PEMOHON untuk menenggelamkan telepon genggam, karena pada tanggal 10 Juni 2024 tersebut, telepon genggam milik PEMOHON dan Kusnadi disita oleh Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Atas Berita Acara Penyitaan dan STPBB Nomor: STPBB/1983/DIK.01.05/23/06/2024 Tanggal 10 Junl 2024. 14. Sehubungan dengan hal di atas, PEMOHON telah ditahan oleh Penyidik sejak 20 Februari 2025 hingga 11 Maret 2025 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin.Han/15/DIK.0 tanggal 20 Februari 2025 (Surat Perintah Penahanan), dan kemudian ditahan oleh Penuntut sejak 6 Maret 2025 hingga 25 Maret 2025 dan kemudian oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kemudian diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta hingga 3 Agustus 2025. Bahwa meskipun PEMOHON telah dinyatakan tidak bersalah melanggar ketentuan Pasal 21 UU TIPIKOR dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36 /Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst, kerugian konstitusional PEMOHON atas diberlakukannya isi Pasal 21 UU TIPIKOR ini bersifat riil, karena dasar dari diterbitkannya Surat Perintah Penahanan yang digunakan untuk menahan PEMOHON adalah Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024 yang merujuk pada Pasal 21 UU TIPIKOR sebagai tindak pidana yang diduga telah dilakukan oleh PEMOHON. 15. Untuk menghilangkan atau mencegah agar tidak terjadi kerugian konstitusional PEMOHON sebagaimana diuraikan di atas, maka PEMOHON mengajukan tuntutan agar bunyi Pasal 21 UU TIPIKOR diberikan makna baru dengan menambahkan frasa “secara melawan hukum” dan “melalui penggunaan kekerasan fisik, ancaman, intimidasi, intervensi, dan/atau janji untuk memberikan keuntungan yang tidak semestinya” sehingga hanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum atau tindakan-tindakan tertentu saja 9 yang dapat dikualifisir sebagai delik “obstruction of justice” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU TIPIKOR, dan oleh karenanya pemaknaan baru itu paling tidak akan sangat meminimalisir, jika tidak mungkin menghapuskan, kesewenang-wenangan penegak hukum. 16. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menurut hukum PEMOHON memiliki legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan Permohonan a quo sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 4 PMK2/2021. 17. Bahwa selain PEMOHON terbukti mempunyai kedudukan hukum, Permohonan ini terbukti pula berbeda dari permohonan-permohonan uji materiil yang pernah dan/atau sedang diajukan terhadap yang menjadi objek Permohonan yang sama, yaitu Pasal 21 UU TIPIKOR yang bunyi lengkapnya sebagai berikut: “Pasal 21 Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun maupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah)”. Menurut pandangan PEMOHON, materi muatan dalam norma Pasal 21 itu bertentangan dengan Hak Asasi Pemohon sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 yakni: Pasal 1 ayat (3): Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 24 ayat (1): Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 28D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28F: 10 Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 18. Bahwa Pasal 21 UU TIPIKOR pernah beberapa kali dimohonkan pengujiannya dan telah pula diputus oleh Mahkamah seperti dalam perkara Nomor 7/PUU–XVI/2018, 27/PUU–X VII/2019, dan 64/PUU– XXI/2023, di mana permohonan dari perkara yang pertama dinyatakan ditolak sedangkan dua selebihnya tidak dapat diterima dengan alasan permohonan kabur atau tidak jelas. Adapun alasan permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam perkara Nomor 7/PUU–XVI/2018 berkaitan dengan kekhawatiran pemohon selaku advokat akan imunitasnya dalam menjalankan profesinya yang akan dapat tergerus atau bahkan dinegasikan/dinihilkan dengan ketentuan Pasal 21 UU TIPIKOR dan petitum yang dimohonkan adalah inkonstitusional bersyarat, yaitu Pasal 21 UU TIPIKOR bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “khusus Advokat melalui Dewan Kehormatan profesi Advokat terlebih dahulu”. Pemohon dalam perkara tersebut mendasarkan pada Pasal 1 ayat (3) ataupun Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 19. Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 60 UU MK maupun Pasal 78 PMK 2/2021, materi muatan undang-undang yang telah diajukan pengujiannya tidak dapat diajukan kembali, kecuali terdapat alasan maupun dasar (batu uji) yang berbeda, yang selengkapnya dapat dikutip sebagai berikut. Pasal 60 UU MK: ”(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”. Pasal 78 PMK 2/2021: “(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. 11 (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda”. 20. Bahwa dalam permohonan ini, PEMOHON selain mendasarkan batu ujinya pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 28F UUD 1945, juga memaparkan alasan yang berbeda dari permohonan-permohonan sebelumnya, dan tuntutannya pun tidak sama. Oleh karena itu, Permohonan PEMOHON ini tidak ne bis in idem, dan oleh karenanya demi hukum dapat diperiksa maupun diputus oleh Mahkamah. 21. Di samping itu, perlu pula untuk disampaikan bahwa terhadap bunyi Pasal 21 UU TIPIKOR juga tengah diajukan uji materiilnya oleh DR. Hermawanto, S.H., M.H. yang berprofesi sebagai Advokat sesuai dengan register perkara Nomor 71/PUU-XXIII/2025, di mana permohonan dimaksud mempersoalkan frasa “…atau tidak langsung…” dengan alasan kepentingan DR. Hermawanto, S.H., M.H., “sebagai perorangan Warga Negara Indonesia sekaligus Penegak Hukum (Advokat) potensial akan dirugikan karena dengan berlakunya frasa “…atau tidak langsung…” pada Pasal 21 UU TIPIKOR dan Penjelasannya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, penegakan hukum yang tidak adil, potensi penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat serta pelanggaran hak atas rasa aman dalam bertindak, dan tidak tercapainya keadilan yang substantif dalam penegakan hukum di Indonesia yang demokratis” dan batu uji yang dipergunakan adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, sedangkan petitum yang dimohonkan semata-mata meminta agar frasa “…atau tidak langsung…” dalam Pasal 21 UU TIPIKOR dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, ditilik dari alasan, batu uji, maupun petitumnya, Permohonan PEMOHON dalam perkara ini tidak identik dengan permohonan dalam Perkara Nomor 71/PUU-XXIII/2025 yang diajukan oleh DR. Hermawanto, S.H., M.H., sehingga Permohonan 12 ini pun tidak dapat dikatakan sebagai ne bis in idem dengan permohonan Perkara Nomor 71/PUU-XXIII/2025. C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN 22. Dalam Black’s Law Dictionary, makna dari obstruction of justice adalah, “gangguan terhadap ketertiban administrasi hukum dan keadilan, seperti memberikan informasi palsu atau menyembunyikan bukti dari petugas polisi atau jaksa, atau dengan melukai atau mengintimidasi saksi atau juri. Penghalang keadilan merupakan tindak pidana di sebagian besar wilayah hukum. Disebut juga sebagai penghalang keadilan; penghalang keadilan publik. Dalam bahasa aslinya dinyatakan, “Interference with the orderly administration of law and justice, as by giving false information to or withholding evidence from a police officer or prosecutor, or by harming or intimidating a witness or juror. Obstruction of justice is a crime in most jurisdictions. — Also termed obstructing justice; obstructing public justice”. (Bryan A. Garner Editor in Chief :2015, Black’s Law Dictionary, Abridged Tenth Edition 2015 Thomson Reuters, hal. 905) 23. Dalam edisi yang lain, menurut Black’s Law Dictionary, “Obstructing justice” adalah tindakan menghalangi orang mencari keadilan di Pengadilan atau tindakan menghalangi mereka yang memiliki tugas untuk menjalankan keadilan. Tindakan itu dapat dilakukan oleh satu orang atau lebih dalam mencegah pelaksanaan proses hukum yang sah. Dengan maksud memanfaatkan kelemahan manusia dan untuk mengalihkan serta menghalangi pengadilan dalam pelaksanaan tugasnya dan mendorongnya untuk berkompromi dengan penilaiannya, misalnya melalui media dengan pernyataan yang secara sadar diketahui salah, dan dilakukan di hadapan publik, dengan maksud menghalangi pelaksanaan keadilan (Henry Campbell Black - 1968, Black’s Law Dictionary, Revised Fourth Edition, St. Paul, Minn. West Publishing Co. hal. 1228) “OBSTRUCTING JUSTICE. Impeding or obstructing those who seek justice in a court, or those who have duties or powers of administering justice therein. People v. Ormsby, 310 Mich. 291, 17 N.W. 2d 187, 190. 13 The act by which one or more persons attempt to prevent, or do prevent, the execution of lawful process. The term applies also to obstructing the administration of justice in any way—as by hindering witnesses from appearing. Melton v. Commonwealth, 160 Ky. 642, 170 S.W. 37, 42, L.R.A.1915B, 689; People v. Hebbard, 162 N.Y.S. 80, 89, 96 Misc.Rep. 617. Any act, conduct, or directing agency pertaining to pending proceedings, intended to play on human frailty and to deflect and deter court from performance of its duty and drive it into compromise with its own unfettered judgment by placing it, through medium of knowingly false assertion, in wrong position before public, constitutes an obstruction to administration of justice. State v. Shumaker, 200 Ind. 623, 157 N.E. 769, 774, 58 A.L.R. 954; Toledo Newspaper Co. v. U. S., 247 U.S. 402, 38 S.Ct. 560, 564, 62 L.Ed. 1186.” Terjemahan tidak resminya: “MENGHALANGI KEADILAN. Menghalangi atau menghalangi mereka yang mencari keadilan di pengadilan, atau mereka yang memiliki tugas atau wewenang untuk menjalankan keadilan di sana. People v. Ormsby, 310 Mich. 291, 17 N.W. 2d 187, 190. Tindakan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mencegah, atau memang mencegah, pelaksanaan proses hukum yang sah. Istilah ini juga berlaku untuk menghalangi pelaksanaan keadilan dengan cara apa pun— seperti dengan menghalangi saksi untuk hadir. Melton v. Commonwealth, 160 Ky. 642, 170 S.W. 37, 42, L.R.A.1915B, 689; People v. Hebbard, 162 N.Y.S. 80, 89, 96 Misc.Rep. 617. Setiap tindakan, perilaku, atau badan pengarah yang berkaitan dengan proses hukum yang sedang berlangsung, yang dimaksudkan untuk mempermainkan kelemahan manusia dan untuk menangkis dan Menghalangi pengadilan untuk melaksanakan tugasnya dan memaksanya berkompromi dengan penilaiannya sendiri yang bebas dengan menempatkannya, melalui pernyataan yang sengaja salah, pada posisi yang salah di hadapan publik, merupakan penghalang bagi pelaksanaan peradilan. State v. Shumaker, 200 Ind. 623, 157 N.E. 769, 774, 58 A.L.R. 954; Toledo Newspaper Co. v. U. S., 247 U.S. 402, 38 S.Ct. 560, 564, 62 L.Ed. 1186.” 24. Dari pengertian ini sebenarnya yang dimaksud menghalangi keadilan itu adalah tindakan untuk mengganggu penyelenggaraan proses peradilan. Ada tindakan yang merupakan kesengajaan untuk berupaya mencegah, 14 menghalangi, atau memang menghalangi peradilan. Secara umum tindakan itu dilakukan dengan cara penyuapan, membuat sumpah palsu, membuat laporan palsu kepada penegak hukum, menghancurkan bukti, atau melakukan intimidasi kepada saksi. 25. Di Amerika Serikat hal ini secara jelas diatur dalam ketentuan hukum, misalnya mempengaruhi juri atau petugas pengadilan yang diatur dalam 18 USC § 1503. Menghalangi saksi, mengancam saksi, mempengaruhi saksi atau menghancurkan, mengubah, atau menyembunyikan bukti sebagaimana diatur dalam 18 USC § 1512 dan tindakan yang termasuk dalam kategori ancaman atau memaksa mempengaruhi proses atau penyelidikan apa pun di Kongres atau oleh lembaga federal. 26. Dari catatan sejarah hukum di Inggris, penghinaan terhadap Pengadilan adalah asal muasal dari konsep obstruction of justice. Hal ini dapat diikuti melalui perkembangan hukum pidana di Inggris. Pokok pikirannya adalah bahwa Raja adalah hukum dan istana adalah tempat dikeluarkannya hukum. Pengadilan adalah Pengadilan Raja, maka penghinaan terhadap pengadilan dianggap sebagai penghinaan terhadap Raja. 27. Kasus yang tercatat sebagai kasus awal adalah ketika tahun 1344 John de Northampton, seorang pengacara, menulis surat kepada salah satu Dewan Raja yang merefleksikan tentang hakim King’s Bench. Akan tetapi hal ini dinilai oleh pengadilan itu sebagai skandal di pengadilan dan John diserahkan kepada Marsekal dan kemudian diminta untuk mencari penjamin atas perilaku baiknya. Pada tahun berikutnya Robert Hovel menggugat melalui petisi kepada Raja yang menuduh bahwa proses peradilan yang dialaminya bertentangan dengan hukum di King’s Bench dan beberapa hakim di pengadilan dalam mengadili perkara bertentangan dengan pendapat bulat dari rekan-rekan mereka. Petisi itu dikirim secara rahasia kepada Ketua Mahkamah Agung, King’s Bench yang menilai itu sebagai fitnah terhadap Pengadilan. (Anthony Arlidge and David Eady, The Law of Contempt, published in 1982 by Sweet & Maxwell Limited, hal 158) 28. Sir John C. Fox dalam bukunya The History of Contempt of Court: The Form of Trial and the Mode of Punishment, mencatat kasus yang cukup 15 ramai adalah kasus The King v. Almon atau biasa disebut sebagai the Almon Case. Kasus ini terjadi karena adanya satu pamflet yang diterbitkan oleh John Almon, seorang pedagang buku di tahun 1764. John Almon dituduh melakukan pencemaran nama baik. Menurut pamflet ini Ketua Mahkamah Agung Lord Mansfield, dikatakan secara nyata melakukan tindakan sewenang-wenang dan melawan hukum, di luar pengadilan membuat perintah untuk mengubah informasi terhadap John Wilkes, dan bermaksud untuk merampas hak subjek dari Undang-Undang Habeas Corpus dengan memperkenalkan aturan, yang harus diperoleh berdasarkan pernyataan tertulis, untuk menunjukkan alasan mengapa pemohon tidak boleh dikeluarkan dari tahanan, alih-alih memberikan surat perintah penahanan. Akan tetapi tuduhan ini dibantah oleh Serjeant Glynn dan Mr. Dunning. Tiga keberatan diambil atas nama terdakwa: (1) bahwa publikasi olehnya tidak terbukti; (2) bahwa tidak ditunjukkan bahwa pencemaran nama baik berlaku untuk Pengadilan atau Ketua Mahkamah Agung; dan (3) bahwa prosedur ringkasan dengan lampiran tidak berlaku. Akan tetapi terhadap perkara ini, Putusan yang dipersiapkan oleh Hakim Wimot, tidak pernah dibacakan dan baru diterbitkan pada tahun 1802, setelah kematian Hakim dan setelah tiga puluh tujuh tahun proses perkara. (Sir John C. Fox, The History of Contempt of Court: The Form of Trial and the Mode of Punishment, London - Professional Books Limited 1972, hal 5-7) 29. Meskipun putusan ini tidak pernah dibacakan sebagai putusan di pengadilan, seperti dikatakan oleh Sir John C. Fox “pendapat di luar yudisial ini tidak memiliki efek mengikat dari sebuah keputusan, tetapi memperoleh pengakuan dan menjadi otoritas terkemuka dengan kutipan dan persetujuan dalam kasus-kasus berikutnya, yang paling awal diputuskan lima puluh enam tahun setelah pendapat ditulis. Tidak ada kesaksian yang lebih tinggi tentang reputasi Tuan Hakim Wilmot untuk pembelajaran dan kemampuan yang dapat diberikan selain ini, bahwa pendapatnya diadopsi oleh Hakim penerus tanpa pertanyaan dan tanpa pemeriksaan otoritas sebelumnya…cukup untuk merujuk secara singkat 16 pada alasan yang menjadi dasarnya sejauh menyangkut prosedur ringkasan untuk menghukum penghinaan.” (Sir John C. Fox, hal 8) 30. Perkara The King v Almon ini dapat dikatakan sebagai bentuk ancaman, bukan hanya ancaman terhadap individu yang melakukan kritik ketika menyinggung atau mempersoalkan sikap hakim. Tetapi tentu saja akan menjadi ancaman bagi banyak pihak dan akan menjadi masalah besar termasuk bagi pers. Apalagi dalam kenyataannya Lord Mansfield tidak pernah memandang pers secara baik, dan lebih cenderung mengekang kebebasan pers. Kritik terhadap Lord Mansfield dapat dilihat dari pernyataan terbuka yang ditulis oleh Junis di Public Advertiser pada 14- 11-1771 sebagai berikut: “Anda tidak akan meragukan kejujuran saya, ketika saya meyakinkan Anda, bahwa bukan karena rasa hormat tertentu terhadap pribadi Anda, saya telah menjauhkan diri dari Anda begitu lama. Selain tekanan dan bahaya yang mengancam pers, ketika Yang Mulia menjadi pihak, dan pihak tersebut akan menjadi hakim, saya akui bahwa saya telah terhalang oleh kesulitan tugas tersebut. Bahasa kita tidak memiliki kata-kata celaan: pikiran tidak memiliki gagasan tentang kebencian, yang belum dengan senang hati diterapkan kepada Anda, dan telah habis. Keadilan yang cukup telah dilakukan, dengan pena yang lebih cakap daripada pena saya, terhadap jasa-jasa yang terpisah dari kehidupan dan karakter Anda. Biarlah menjadi tugas saya yang rendah hati untuk mengumpulkan permen-permen yang tersebar sampai kebajikan mereka yang bersatu menyiksa akal sehat. Woodfaal’s Junius: 1880, JUNIUS'S LETTERS, Vol.1-2, John W. Lovell, Publisher, hal 47) 31. Perkembangan lebih lanjut dari penghinaan terhadap pengadilan yang kemudian sekarang lebih dikenal dengan sebutan obstruction of justice. Perkembangannya dapat dilihat di HALSBURY’S Laws of England: “Dinyatakan bahwa pemutarbalikan jalannya keadilan menurut hukum secara umum, memutarbalikkan jalannya keadilan seperti dalam tindak pidana misalnya. Tindak sepertti ini juga disebut sebagai menghalangi jalannya peradilan, menghalangi atau mencampuri penyelenggaraan peradilan dan menggagalkan jalannya peradilan atau tujuan-tujuan peradilan. Jalannya peradilan dapat diputarbalikkan dengan menghentikan penuntutan pidana dengan imbalan pembayaran; mengajukan tuduhan palsu terhadap seseorang; membuat pernyataan palsu kepada petugas yang melakukan; melakukan tindakan yang dimaksudkan untuk membantu orang lain menghindari penangkapan; mencampuri saksi secara tidak pantas; seorang saksi dengan sengaja tidak hadir dalam persidangan dengan imbalan pembayaran; mengajukan bukti-bukti palsu; menerbitkan 17 artikel-artikel yang dimaksudkan untuk mengganggu jalannya peradilan; membatalkan penuntutan secara tidak pantas; menggagalkan prosedur hukum yang seharusnya atau dapat mengarah pada penuntutan.” (Halsbury’s Laws of England Fourth Edition Reissue, Lord Hailsham of St. Marylebone Lord High Chancellor of Great Britain 1970-74 and 1979-87 Volume 11(1) Butterworths London 1990, hal. 249) 32. Sebagaimana dinyatakan dalam hasil penelitian Disertasi Marianne Lochs bahwa di Belanda hukum tentang penghinaan terhadap pengadilan khususnya sebagai bagian penting dalam konteks politik, konstitusional dan sosial tidak berkembang seperti terjadi di Inggris dan Wales. Sebab seperti dikatakan Marianne Lochs, bahwa “pengadilan pidana arbiter yang menyelesaikan konflik, tetapi tokoh sentral dan menentukan baik untuk jalannya prosedural maupun hasil material persidangan”. Dan tentu saja “otoritas hakim tidak lagi terbukti dengan sendirinya dan bahwa keputusan pengadilan tidak diterima tanpa pertanyaan. Kekurang percayaan terhadap keadilan dan adanya kenyataan bahwa hakim dianggap menghukum terlalu rendah, justru menciptakan ketidakpercayaan dan mempengaruhi legitimasi hakim dalam kasus-kasus tertentu. Bahkan ada anggapan publik bahwa administrasi peradilan pidana telah lama tidak lagi menjadi domain eksklusif para sarjana hukum. (Marianne Lochs: 2019, Contempt of court - Een meerwaarde voor de goede strafrechtspleging in Nederland, Universitet Leiden, hal 2) 33. Pernyataan Marianne Lochs, kalau dikaitkan dengan menggunakan mesin pencarian Google, maka akan dengan cepat dan mudah diketahui bahwa beberapa perkara yang mudah diakses merlalui internet adalah perkara- perkara yang terkait dengan penggunaan kewenangan polisi. Sebagai contoh hal ini bisa dibaca dari Putusan Hoge Raad, ECLI:NL:HR:2008:BB4108, ECLI:NL:HR:2020:1554 ECLI:NL:HR:2022:399., ECLI:NL:HR:2022:1417, ECLI:NL:PHR:2024:620, ECLI:NL:GHARL:2024:5961, atau AB 2024/307. 34. Dalam penyusunan Wetboek Van Strafrecht, kegiatan menghambat keadilan ini dapat dibaca pada Pasal 184 WvS. Dalam buku Mr. H. J. Smidt: 1891, Geschiedenis Van Het Wetboek Van Strafrecht, Tweede Druk, Herzien En Aangevuld Met De Wijzigingen, Door Mr. J. W. Smidt. 18 Tweede Deel. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink, hal 175-176, dicatat sebagai berikut: “Hij die opzettelijk niet voldoet aan een bevel of eene vordering, krachtens wettelijk voorschrift gedaan door een ambtenaar met de uitoefening van eenig toezicht belast of door een ambtenaar belast met of bevoegd verklaard tot het opsporen of onderzoeken van strafbare feiten, alsmede hij die opzettelijk eenige handeling, door een dier ambtenaren ondel omen ter uitvoering van eenig wettelijk voorschrift, belet, belemmert of verijdelt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden. Met den in het eerste gedeelte van het vorige lid bedoelden ambtenaar wordt gelijkgesteld ieder die, krachtens wettelijk voor schrift, voortdurend of tijdelijk met eenigen openbaren dienst is belast. Indien tijdens het plegen van het misdrijf nog geen twee jaren zijn verloopen, sedert de schuldige wegens hetzelfde misdrijf onherroepelijk is veroordeeld, kunnen de straffen met een derde worden verhoogd.” Terjemahan bebasnya: “Barangsiapa dengan sengaja tidak mematuhi perintah atau tuntutan yang dibuat berdasarkan ketentuan perundang-undangan oleh pejabat yang bertugas melakukan pengawasan atau oleh pejabat yang bertugas atau berwenang mendeteksi atau menyelidiki pelanggaran pidana, dan juga barangsiapa dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan tindakan apa pun yang diambil oleh pejabat tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan, harus dihukum dengan hukuman penjara tidak lebih dari tiga bulan atau denda tidak lebih dari enam ratus gulden. Setiap orang yang, berdasarkan ketentuan undang-undang, secara permanen atau sementara dipercayakan dengan layanan publik apa pun harus diperlakukan sebagai pejabat sebagaimana dimaksud dalam bagian pertama paragraf sebelumnya. Jika dua tahun belum berlalu selama melakukan pelanggaran sejak pihak yang bersalah akhirnya dihukum atas pelanggaran yang sama, hukumannya dapat ditingkatkan sepertiga.” 35. Dari memori penjelasan dapat diikuti bahwa Pasal 184 WvS adalah pasal yang digunakan untuk mempidanakan setiap tindakan yang dianggap "menghalangi atau menghambat seorang pejabat publik dalam 19 menjalankan tugasnya yang sah". Ini adalah pasal yang dimaksudkan untuk mengganti sejumlah pasal yang tertuang dalam ketentuan undang- undang khusus. Ketentuan ini sangat umum dan dapat diterapkan pada berbagai situasi, mulai dari menolak memberikan identitas kepada polisi hingga secara fisik menghalangi penangkapan, khususnya hambatan atau hambatan aktual yang memanifestasikan dirinya dengan cara lain selain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, serta penolakan untuk memberikan informasi. (Mr. H. J. Smidt, hal. 176-177) 36. Menurt WvS yang dinyatakan berlaku mulai 1 Januari 2024, ketentuan Pasal 184 tersebut sudah berubah menjadi sebagai berikut: “1. Hij die opzettelijk niet voldoet aan een bevel of een vordering, krachtens wettelijk voorschrift gedaan door een ambtenaar met de uitoefening van enig toezicht belast of door een ambtenaar belast met of bevoegd verklaard tot het opsporen of onderzoeken van strafbare feiten, alsmede hij die opzettelijk enige handeling, door een van die ambtenaren ondernomen ter uitvoering van enig wettelijk voorschrift, belet, belemmert of verijdelt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie. 2. Met de in het eerste gedeelte van het vorige lid bedoelde ambtenaar wordt gelijkgesteld ieder die, krachtens wettelijk voorschrift, voortdurend of tijdelijk met enige openbare dienst is belast. 3. Met een vordering of handeling als bedoeld in het eerste lid wordt gelijkgesteld een vordering of handeling van de schipper of gezagvoerder van een luchtvaartuig die een bevoegdheid uitoefent of een verplichting vervult, welke hem als zodanig is toegekend of opgelegd bij een bepaling van het Wetboek van Strafvordering. Onder schipper wordt begrepen hij die het hoogste gezag uitoefent op een overeenkomstig artikel 136a, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering aangewezen installatie. 4. Indien tijdens het plegen van het misdrijf nog geen twee jaren zijn verlopen sedert een vroegere veroordeling van de schuldige wegens gelijk misdrijf onherroepelijk is geworden, kan de gevangenisstraf met een derde worden verhoogd.” Terjemahan bebasnya: 1. Barangsiapa dengan sengaja tidak menaati perintah atau tuntutan yang dibuat berdasarkan ketentuan perundang-undangan oleh pejabat yang melaksanakan pengawasan atau pejabat yang bertugas atau berwenang untuk memeriksa atau mengusut tindak pidana, demikian 20 pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalangi, atau menggagalkan perbuatan yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Kategori II. 2. Setiap orang yang berdasarkan suatu ketentuan perundang-undangan, diserahi tugas untuk memangku jabatan publik secara tetap atau sementara, diperlakukan sebagai pejabat sebagaimana dimaksud pada bagian pertama ayat sebelumnya. 3. Tuntutan atau gugatan sebagaimana dimaksud dalam paragraf pertama dianggap setara dengan tuntutan atau gugatan oleh nakhoda atau komandan pesawat udara yang menjalankan kekuasaan atau memenuhi kewajiban yang telah diberikan atau dibebankan kepadanya berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nakhoda dipahami sebagai orang yang menjalankan kewenangan tertinggi di suatu instalasi yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 136a , paragraf kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 4. Jika, pada saat dilakukannya pelanggaran, belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan sebelumnya yang diperoleh pelaku untuk pelanggaran serupa, hukuman penjara dapat ditambah sepertiga. 37. Hal yang patut dicatat dari putusan Hoge Raad ECLI:NL:HR:2022:1417 yang menjatuhkan pidana karena melanggar Pasal 184 WvS karena tidak menuruti perintah atau tuntutan “berdasarkan ketentuan perundang- undangan” dan dengan sengaja mencegah, menghalangi, atau menggagalkan tindakan yang diambil oleh salah satu pejabat tersebut dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Dalam perkara ini dinyatakan bahwa Wali Kota berwenang untuk mengeluarkan perintah atau membuat tuntutan “berdasarkan ketentuan perundang-undangan”. Terdakwa telah diperintahkan oleh Wali Kota Breda untuk menjauhkan dirinya dari apa yang disebut sebagai wilayah VAST dalam periode 3 Mei 2013 hingga 31 Agustus 2013. Meskipun demikian, pada 1 Agustus 2013 Terdakwa melanggar ketentuan tersebut dan berada di dalam wilayah 21 VAST tersebut. Di tingkat Hoge Raad, putusan pengadilan banding yang menghukum Terdakwa dibatalkan dengan dasar bahwa ketentuan Pasal 184 WvS mengharuskan adanya perintah yang diberikan atau tuntutan yang dibuat “berdasarkan ketentuan undang-undang” dan harus secara tegas menyatakan bahwa pejabat yang bersangkutan berhak mengeluarkan perintah atau mengajukan klaim. 38. Putusan Hoge Raad ECLI:NL:HR:2022:1417 merupakan pengulangan pertimbangan HR:2008:BB4108 tentang kewenangan yang diberikan secara eksplisit kepada pejabat publik berdasarkan ketentuan undang- undang untuk memberikan perintah atau tuntutan yang tidak dipatuhi. Hal yang patut dicatat dari berbagai pertimbangan Hoge Raad adalah bahwa perbuatan yang termasuk dalam kategori perbuatan obstruction of justice adalah perbuatan yang melanggar undang-undang secara khusus. Sebagai contoh adalah ketidakpatuhan terhadap perintah polisi untuk meninggalkan tempat tertentu yang sedang ada masalah, karena dalam menjalankan perintah seperti ini, polisi diberi kewenangan secara khusus oleh undang-undang. 39. Hal yang sangat penting dari Putusan Hoge Raad HR:2008:BB4108 ini adalah bahwa apabila seseorang dianggap melanggar ketentuan Pasal 184 WvS, maka harus ada ketentuan undang-undang yang secara eksplisit memberikan wewenang kepada polisi untuk mengeluarkan perintah semacam itu dan mengkriminalisasi ketidakpatuhannya. Dengan mengambil contoh Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian (Politiewet 1993), yang berisi deskripsi tugas umum polisi, tidak dapat dianggap sebagai “wettelijk vereisten” atau syarat menurut hukum yang menjadi dasar untuk memberikan perintah atau tuntutan yang dapat dihukum berdasarkan Pasal 184 WvS jika tidak dipatuhi. Sehingga seorang polisi tidak cukup hanya dengan memberikan perintah secara lisan kepada seseorang untuk meninggalkan tempat, dan ketika perintah lisan ini tidak diikuti maka tidak bisa secara otomatis orang yang mengabaikan perintah tersebut telah melanggar Pasal 184 WvS. 22 40. Huls, C. E., & Brouwer, J. (2022) dalam memberikan anotasi terhadap Putusan ECLI:NL:HR:2022:399. AB 2022-200, misalnya menyatakan bahwa, “Ketentuan tersebut secara tegas menyatakan bahwa pejabat yang bersangkutan berhak mengajukan klaim dan tidak mengandung kewajiban atau perintah untuk mematuhi perintah tersebut. Dalam kasus itu, oleh karena itu, Mahkamah Agung menyimpulkan, demi konsistensi, bahwa temuan bukti Pengadilan Banding tidak membuktikan interpretasi hukum yang salah dan tidak dapat dipahami.” 41. Dari uraian yang disampaikan di atas, hal yang perlu dicatat adalah bahwa aparat penegak hukum pada hakekatnya dalam melaksanakan kewenangan mereka tidak membutuhkan perlindungan dari serangan pencemaran nama baik; aparat penegak hukum tidak memerlukan perlindungan dari tindakan yang dianggap tidak sopan. Sehingga ketika Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim tidak dapat melakukan fungsi mereka karena serangan terhadap mereka menyangkut kegiatannya sebagai individu yaitu kegiatan yang tidak terkait dengan fungsi sebagai penegak hukum, tidak ada "skandal skandal pengadilan" karena administrasi dan proses peradilan tidak terpengaruh. Jika, misalnya, ada sikap tidak bersahabat dari aparat penegak hukum, terhadap penegak hukum yang sedang menjalankan penyelidikan, yang tidak melapor ketika masuk dalam wilayah instansi penegak hukum, maka hal tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai serangan yang diarahkan kepada aparat penegak hukum, dan hal tersebut tidak bisa dianggap sebagai tindakan kekerasan, atau perilaku tidak sopan atau tidak bermoral di tempat umum, dan tidak akan pernah dianggap sebagai penghalangan terhadap proses keadilan. 42. Pasal tentang “mencegah, merintangi, atau menggagalkan” yang sekarang berlaku di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari isi dan bunyi Pasal 184 WvS yang diundangkan tahun 1881, yang kemudian menjadi Pasal 211 dalam Kitab Hoekoem Oentoek Tanah Hindia Nederland, Tersalin dalam Bahasa Melajoe oleh R. Boedihardjo, Tan KhoenSwie, Boekhandel, “Toko Soerabaja” Kediri 1920 dan sekarang kita kenal sebagai Pasal 221 KUHP. 23 Sebagaimana dinyatakan oleh R. Boedihardjo Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie (Kitab Hoekoem oentoek tanah Hindia-Ned) yang dinyatakan berlaku sejak 15 Oktober 1915, berdasarkan Firman Raja No. 33. 43. Menurut terjemahan dari R. Boedihardjo, Pasal 221: “(1) Dengan pendjara paling lama sembilan boelan atau denda paling atas tiga ratoes roepiah nanti di hoekoem: 1. barang siapa dengan sengadja semboenikan orang jang kedapat salah atau di tentoekan karena memboewat soewatoe kedjahatan, atau bantoe sampe itoe orang djadi bisa loepoetkan dirinja dari pentjarian dan tangkepan ambtenaar Jutitie atau politie atau lain orang jang menoeroet atoeran wet seteroesnja atau sementara wektoe di wadjibkan mendjalankan pekerdjaan politie; (S.w. 102. 119.—1.142--- 2. 126—1. 216—1). 2. barang siapa pada sesoedahnja di lakoekan soewatoe kedjahatan dengan maksoed rnenoetoep itoe atau halangkan atau bikin soesah pentjarian atau penoentoetan, bikin hapoes (antjoer) barang2 di atas mana atau dengan mana kedjahatan itoe soedah di lakoekan atau lain2 bekas kedjahatan, 'bikin hilang, semboenikan atau bikin loepoet dari peperiksaannja ambtenaar Justitie atau politie atau lain orang jang boewat seteroesnja atau sementara tempo di wadjibkan mendjalankan pekerdjaan politie (S.w. 102. 108. 181. 216. 222.231). 2) Atoeran ini tiada boleh di goenakan atas orang jang melakoekan itoe perboewatan akan meloepoetkan dari penoentoetan atau menolak itoe penoetoetan dari salah satoe kaoem kalawarganja atau orang jang djadi familie lantaran kawinan jaitoe dalam batang lempang atau sampei deradjat kedoewa atau ketiga dari batang sampingan, atau dari laki [bini] atau bekas laki [bini] (S.w J66. 367).” Dalam terjemahan R. Soesilo dinyatakan sebagai berikut: “Pasal 221: (1) Dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 4.500,-: 1e. Barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang sudah melakukan sesuatu kejahatan atau yang dituntut karena sesuatu perkara kejahatan, atau barangsiapa menolong orang itu melarikan dirinya dari pada penyelidikan dan pemeriksaan atau tahanan oleh pegawai kehakiman atau polisi, atau oleh orang lain, yang karena peraturan undang-undang selalu atau sementara diwajibkan menjalankan jabatan kepolisian; (K.UJIP. 119, 124, 126, 216, 331). 2e. Barangsiapa yang sesudah terjadi kejahatan, membinasakan, menghilangkan, menyembunyikan benda2 tempat melakukan atau 24 yang dipakai untuk melakukan kejahatan itu atau bekas-bekas kehajatan itu yang lain-lain, atau yang berbuat sehingga benda-benda itu atau bekas-bekas itu tidak dapat diperiksa oleh pegawai kehakiman atau polisi baikpun oleh orang lain, yang menurut peraturan undang-undang selalu atau sementara diwajibkan menjalankan jabatan kepolisian, segala sesuatu itu dengan maksud untuk menyembunyikan kejahatan itu atau untuk menghalang-halangi atau menyusahkan pemeriksaan dan penyelidikan atau penuntutan. (K.U.H.P. 180 s, 216, 222, 231 s) (2) Peraturan ini tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan yang tersebut itu dengan maksud akan meluputkan atau menghindarkan bahaya penuntutan terhadap salah seorang kaum keluarganya atau sanak saudaranya karena perkawinan dalam keturunan yang lurus atau dalam derajat yang kedua atau yang ketiga dari keturunan yang menyimpang atau terhadap suami (isterinya) atau jandanya. (K.U.H.P 166, 367)” 44. Dalam UU No. 3 Tahun 1971, hal ini dinyatakan dalam Pasal 29 yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja menghalangi, mempersulit, secara langsung tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka Pengadilan terhadap terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 5 (lima)juta rupiah.” 45. Bahwa dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal ini dijadikan Pasal 21 yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”. (a) Pasal 21 UU TIPIKOR Telah Menimbulkan Ketidakpastian Hukum (Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945) 46. Permohonan ini meminta kepada Mahkamah agar memberikan tafsir baru atas materi muatan Pasal 21 UU TIPIKOR dengan mengubahnya menjadi: “Setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi melalui penggunaan kekerasan fisik, ancaman, intimidasi, intervensi, 25 dan/atau janji untuk memberikan keuntungan yang tidak pantas dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah)”. 47. Permintaan itu dilayangkan dengan dasar bahwa ketentuan Pasal 21 UU TIPIKOR dimaksud tidak mempunyai batasan, ukuran, rambu-rambu atau aturan main yang jelas, tegas, serta pasti apa yang dimaksud dengan “mencegah, merintangi, atau menggagalkan”, dalam hal apa suatu perbuatan itu dapat disebut sebagai “mencegah, merintangi, atau menggagalkan”, apakah suatu upaya hukum yang sah termasuk di dalamnya, mengingat suatu pra-peradilan, misalnya, memang dengan sengaja diambil dengan tujuan “untuk menggagalkan” penyidikan atau penuntutan. Merujuk “karet”-nya bunyi Pasal 21 UU TIPIKOR, maka tindakan yang sah secara hukum pun tidak akan luput dari jeratannya sebab pasal tersebut tidak mensyaratkan adanya unsur “melawan hukum” atau memberikan “batasan yang jelas maupun tegas” dalam suatu perbuatan yang dikatakan sebagai “mencegah, merintangi, atau menggagalkan”. Hal ini sesungguhnya telah juga menjadi perdebatan ataupun diskursus panjang dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada saat membahas draft rumusan delik “obstruction of justice”, namun patut disayangkan “keprihatinan” atau “kekhawatiran” dari wakil rakyat tersebut ternyata tidak terjawab dengan baik ketika bunyi akhir tindak pidana itu tidak jauh berubah mengingat delik tetap tidak dirumuskan secara jelas, tegas, dan pasti guna menghindarkan bebas tafsir dari aparat penegak hukum yang berujung pada tidak adanya perlindungan serta kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. 48. Padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, setiap orang memiliki hak asasi atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hak tersebut ternyata tidak terwujud dalam norma yang terkandung dalam Pasal 21 UU TIPIKOR. Begitu luasnya makna yang terkandung dalam pasal tersebut menyebabkan penegak hukum dapat dengan mudahnya “menyalahgunakannya”. Kasus yang dialami PEMOHON menjadi contoh 26 kongkrit betapa semena-menanya penyidik men-tersangka-kan PEMOHON dengan pasal obstruction of justice tersebut, yaitu PEMOHON dituduh “menyuruh” saksi atau tersangka terkait untuk menghilangkan barang bukti, antara lain merendam/menenggelamkan handphone, di mana menyuruh melakukan tindakan itu dimasukkan dalam kerangka pasal penghalangan penyidikan. Hal ini bisa terjadi karena luasnya pengertian perbuatan “mencegah, merintangi, atau menggagalkan”. Segala atau setiap perbuatan yang dapat dikait-kaitkan dengan makna ketiga kata itu akan secara mudah dimanipulasi oleh penegak hukum sebagai dasar “mempidanakan” seseorang; apalagi bilamana orang yang akan dijadikan tersangka itu memang secara politis “ditarget”. Jadi, Pasal 21 UU TIPIKOR sangat terbuka menjadi alat ampuh bagi pejabat untuk membunuh musuh politiknya. Dengan dijatuhkannya Putusan Majelis Hakim Nomor 36 /Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst yang menyatakan tidak terbuktinya PEMOHON melakukan perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21 UU TIPIKOR dengan sendirinya telah membuktikan betapa Pasal itu sangat berguna bagi pihak penguasa untuk mengkriminalisasi pihak-pihak lawan politiknya. Tentunya peristiwa seperti itu menunjukkan bahwa Pasal 21 UU TIPIKOR sangat rentan terhadap kepentingan politik penguasa, dan oleh karenanya sangat jauh dari tujuan perlindungan kepastian hukum yang adil dalam penegakan hukum. 49. Dengan “karetnya” praktik penegakan hukum berdasarkan Pasal 21 UU TIPIKOR, maka patut mempertimbangkan prinsip-prinsip pembatasan yang sah terhadap pasal ini. Dengan meminjam pisau analisis yang dikembangkan oleh Robert Alexy, bahwa dalam negara hukum modern yang menjunjung tinggi konstitusionalisme, setiap pembatasan terhadap hak asasi manusia, terutama yang akan berakibat adanya ancaman pidana, patut diuji dengan instrumen proporsionalitas. Paling kurang prinsip proporsionalitas itu ada tiga sub-prinsipnya yang dapat membatasi hak, yakni pertama, harus mampu mencapai tujuan yang diinginkan (sesuai); kedua, kebutuhan (penggunaan cara yang paling tidak mengganggu); dan ketiga, proporsionalitas dalam arti sempit (yaitu, 27 persyaratan keseimbangan) secara logis mengikuti dari sifat prinsip dan itu harus dibenarkan mengingat 'biaya' untuk hak yang bersangkutan (proporsional). Setidak-tidaknya dua persyaratan ambang batas (mengejar tujuan yang sah dengan cara yang efektif) dan dua persyaratan pengoptimalan (penggunaan cara yang paling tidak mengganggu untuk mencapai sesuatu yang layak dicapai mengingat biaya yang terlibat). (Robert Alexy: translated by Julian Rivers, 2010, A Theory of Constitutional Rights, Oxford University Press, hal, 66-69) 50. Dari karetnya tafsir yang digunakan dalam menegakkan hukum, karena adanya dugaan perbuatan melanggar Pasal 21 UU TIPIKOR, dimana ada yang menafsirkan tidak perlu adanya akibat, karena delik pada Pasal 21 UU TIPIKOR ini adalah delik formil, bahkan ada juga pendapat bahwa ketentuan Pasal 21 UU TIPIKOR dapat dipersangkakan pada saat penyelidikan sebagai proses menuju penyidikan. Dan ditafsirkan pula bahwa pelanggaran Pasal 21 UU TIPIKOR ini tidak kumulatif, sepanjang ada perbuatan “dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan”. Padahal dalam pasal ini tegas sekali disebutkan “dan pemeriksaan di sidang pengadilan”. Artinya adanya frasa “dan pemeriksaan di sidang pengadilan” menunjukkan bahwa seseorang baru dapat disangka atau di dakwa melanggar Pasal 21 UU TIPIKOR kalau ada perbuatan kumulatif “dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan”. 51. Dengan menggunakan cara pengujian secara proporsional terhadap Pasal 21 UU TIPIKOR, maka menjadi nyata dan terang benderang bahwa bahwa Pasal 21 UU TIPIKOR ini dalam praktiknya telah ditafsirkan secara tidak proporsional, bahkan menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum yang adil. (b) Pasal 21 UU TIPIKOR Bertentangan dengan Cita Negara Hukum Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 28 52. “Mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” merupakan salah satu tujuan dibentuknya “Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat” dengan berdasarkan antara lain kepada “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” seperti secara tegas dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, negara Republik Indonesia disusun bukan berdasarkan pada kekuasaan, melainkan hukum, karena suatu keadilan sosial yang berasaskan pada kemanusian yang adil dan beradab sangatlah mustahil akan dicapai bilamana suatu negara dijalankan atas dasar kekuasaan belaka. Oleh karena itu, dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. 53. Negara hukum menuntut bahwa hukum menjadi panglima dalam kehidupan kenegaraan, bukan politik maupun ekonomi, di mana dalam bahasa Inggris jargon negara hukum adalah “the rule of law, not of man”, sehingga “yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya” (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Gagasan Negara Hukum Indonesia, hal. 1). Artinya, di satu sisi pejabat yang mengemban tugas hanyalah menegakkan aturan yang telah ditetapkan/digariskan secara jelas serta pasti, sedangkan di pihak lainnya masyarakat akan memperoleh kepastian serta keadilan sesuai dengan sistem hukum yang dipatuhi serta ditegakkan secara benar. Oleh karena itu, “hukum dipergunakan untuk melegitimasi kekuasaan, agar kekuasaan tersebut bisa diakui, sebaliknya hukum dipergunakan untuk mengontrol kekuasaan agar tidak bertentangan dengan demokrasi” (Dr. Saartje Sarah Alfons, S.H., M.H., Hukum versus Kekuasaan di Negara Demokrasi Pancasila). Di samping itu, dengan kontrol yang tercermin dalam norma yang jelas akan menghindarkan kesewenang-wenangan. Sebaliknya suatu aturan yang ambigu atau lentur mudah ditafsirkan atau dibelokkan menurut selera pejabatnya akan begitu mudah menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan belaka, sehingga akhirnya hukum bukan lagi sebagai “panglima”. 29 54. Maka dari itu, rumusan dari suatu peraturan perundang-undangan menjadi sangat vital dalam sistem negara hukum untuk mencapai cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks hukum pidana, rumusan normanya berkaitan dengan aspek kepastian hukum, di mana demi kepastian hukum itu bunyinya mensyaratkan empat hal, yaitu lex scripta (hukum yang tertulis), lex certa (hukum yang jelas), lex stricta (hukum yang tegas tanpa ada analogi), dan lex praevia (hukum yang tidak berlaku surut). Dengan kepastian hukum yang tertuang melalui perumusan secara jelas maupun tegas, terkandung suatu maksud baik supaya keadilan dapat diwujudkan mengingat bunyi yang sedemikian itu tidak akan mendatangkan kerancuan, ambiguitas, keluasan (karena analogi), atau multitafsir, sehingga masyarakat akan dengan mudah mengetahui mana suatu perbuatan yang dilarang atau diperbolehkan. Selain itu, keberlakuannya semata-mata ke depan, bukan mundur ke belakang, sehingga hanya akan dapat menjerat suatu perbuatan yang dilakukan setelah ditetapkannya peraturan dimaksud. 55. Namun demikian, antara kepastian hukum dan keadilan itu tidak jarang ditemukan “tidak linear”, dalam arti formulasi yang ditetapkan dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan banyak yang belum memadukan di antara keduanya. Hal itu dapat terjadi antara lain karena sulitnya memadukan kepastian hukum dan keadilan dalam pembentukan dan formalisasi norma hukum, di mana tingkat kerumitannya sering kali memunculkan kaidah-kaidah hukum yang tidak jelas atau tidak pasti, dan oleh karenanya mendatangkan kerugian bagi hak-hak konstitusional warga masyarakat. Bisa jadi, manfaat yang hendak dicapai adalah kemudahan dalam menjerat pelaku tindak pidana, sehingga penulisannya akan lebih membuka perluasan makna atau lebih lentur. Dalam hal demikian, niscaya akan merugikan hak-hak tersangka atau terdakwa. Sebaliknya, ruang untuk membekuk dan mengadili pihak yang bersalah akan menjadi sangat sempit manakala suatu delik diuraikan secara mendetail dan tidak membuka pintu perluasan, di mana ujungnya tidak menutup kemungkinan pembuktiannya akan menyulitkan penyidik dan penuntut umum, dan pada 30 akhirnya orang yang bersalah akan tidak terkena hukuman, sehingga keadilan dalam persepsi negara tidak terlayani dengan baik dan sebagaimana mestinya. Meskipun demikian, uraian rinci dari perilaku pidana sudah barang tentu dipandang adil bagi tersangka atau terdakwa mengingat penegakan/penerapannya menjadi dapat dengan mudah diawasi/dikontrol dan tidak terjadi penghakiman atau penghukuman terhadap orang-orang yang memang tidak bersalah sehingga mencegah terjadinya apa yang disebut oleh Douglas Husak sebagai over punishment dan over criminalisation (Douglas Husak: 2008, Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law, Oxford University Press, hal. 3-4). 56. Kriminalisasi dan pemidanaan yang berlebihan itu adalah ekses logis dari suatu rumusan delik yang luas, lentur, mudah dibelokkan atau ditafsirkan, atau tidak memberikan rambu-rambu yang tegas dan jelas. Sama halnya dengan pasal yang sedang diuji konstitusionalitasnya dalam permohonan ini, di mana bunyi Pasal 21 UU TIPIKOR tidak membedakan suatu tindakan “mencegah, merintangi, atau menggagalkan” yang dilakukan secara melawan hukum dengan yang sah menurut hukum. Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah apakah kata “mencegah, merintangi, atau menggagalkan” pada dirinya sendiri (an sich) mengandung makna “melawan hukum”. Jawaban atas pertanyaan tersebut tentunya adalah “tidak” sebab dalam kaitannya dengan hukum pidana suatu hal dikatakan “melawan hukum” manakala hal dimaksud diatur atau ditetapkan secara tertulis sebagai “melawan hukum”. Terbuka pemikiran bahwa kata-kata itu mempunyai makna yang “negatif”, akan tetapi tidak semua kata bernuansa “tidak positif” demi hukum adalah “melawan hukum”. Sebagai contoh, apakah seorang tersangka yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan suatu proses penyidikan yang dijalankan oleh penyidik terhadapnya melalui langkah hukum pra-peradilan dapat dikategorikan melakukan tindakan “obstruction of justice” sesuai dengan rumusan Pasal 21 UU TIPIKOR. Menilik dari rumusannya, maka sikap tersangka itu bisa dijerat dan dikenai dengan delik Pasal 21 dimaksud, walaupun mungkin para penegak hukum akan tergopoh-gopoh menyatakan “bukan begitu 31 yang dimaksud Pasal 21 maka tidak bisa karena pra-peradilan adalah sah menurut hukum”. Nah, di situlah sumber/inti permasalahannya, oleh karena normanya tidak menentukan perbuatan “mencegah, merintangi, atau menggagalkan” harus dilangsungkan secara melawan hukum. Akibatnya, perbuatan yang sah pun akan dapat dikualifikasi ke dalam Pasal 21 dan karenanya bisa dipidana. 57. Tidak dengan sendirinya suatu rumusan delik secara intrinsik sudah pasti melawan hukum bilamana rumusan perbuatannya (actus reus-nya) tidak bersifat negatif (kriminil). Misalnya dalam Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR dimuat anasir “secara melawan hukum” sebab tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi belum tentu selalu bersifat jahat, sehingga perlu ditekankan atau diperjelas hanya perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dilakukan secara melawan hukum-lah (dengan akibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara) yang dapat dijatuhi pidana. Hal ini tidak sama dengan bunyi norma dalam Pasal 3 UU TIPIKOR yang tidak menyebutkan “secara melawan hukum” mengingat tindakan “menyalahgunakan jabatan” pada dirinya sendiri mengandung makna “jahat” atau “melawan hukum”. Dalam Pasal 21 UU TIPIKOR, perbuatan mencegah, merintangi atau menggagalkan tidak dengan sendirinya keliru atau pasti salah. Seperti telah diutarakan sebelumnya, upaya mengajukan praperadilan yang diajukan oleh tersangka adalah upaya yang sah, tapi dimaksudkan untuk menggagalkan proses penyidikan. Oleh karena itu, memberikan pembatasan dengan menambahkan unsur “secara melawan hukum” akan menjadikan Pasal 21 UU TIPIKOR memenuhi kriteria lex stricta, lex scripta, maupun lex certa. 58. Pasal 21 lebih menekankan pada kesengajaannya tanpa mempertimbangkan cara-cara dijalankannya perbuatan “mencegah, merintangi, atau menggagalkan”, padahal modus-nya akan mengambil peranan penting dalam menentukan suatu delik itu telah memadukan kepastian hukum dan keadilan di dalamnya. Mahkamah sendiri melalui putusannya Nomor 7/PUU–XVI/2018 telah pula mengingatkan bahwa 32 “…setiap aturan hukum, termasuk yang mengatur mengenai obstruction of justice, harus memberikan kepastian hukum. Ini berarti aturan tersebut harus jelas, tidak ambigu, dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Kepastian hukum penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku…”. Kendatipun dalam putusannya itu, Mahkamah menolak permohonan yang diajukan untuk mengubah makna Pasal 21 UU TIPIKOR dengan pengecualian terhadap profesi Advokat, namun kiranya pertimbangan dimaksud dapat dipergunakan sebagai suatu rasio bahwa jangan sampai rumusan Pasal 21 UU TIPIKOR dapat disalahgunakan akibat ketidakjelasan atau ambiguitasnya sehingga kepastian hukum tidak terealisasi dalam kehidupan bermasyarakat yang berakibat pada ketidakadilan. 59. Sekalipun dalam rumusannya, Pasal 21 UU TIPIKOR memuat tidak sedikit unsur atau anasirnya, tetapi tampak sekali aspek objektifnya membuka begitu besar peluang untuk dimanfaatkan secara subjektif oleh pejabat atau penegak hukumnya. Untuk memformulasikan suatu perbuatan pidana, diperlukan baik syarat subjektif maupun objektif, di mana kedua kondisi a quo tercermin dalam narasinya. Dalam Pasal 21 UU TIPIKOR, aspek subjektif dapat ditemukan pada unsur “setiap orang” dan “dengan sengaja” sedangkan objektifnya terletak di anasir “mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi”. Menurut pendapat Simmons seperti disitir oleh Satochid Kartanegara, rumusan suatu delik (strafbaar feit) wajib mengandung unsur-unsur, yaitu (1) “suatu perbuatan manusia (menselijk handelingen). Dengan handeling dimaksudkan tidak saja “een doen” (perbuatan), akan tetapi juga “een nalaten” (mengakibatkan); (2) perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengakibatkan) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;” dan (3) “perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.” (https://e- 33 journal.unair.ac.id/MI/article/view/15208/pdf, diakses tgl 13 Mei 2025 Media Iuris Vol. 2 No. 3, Oktober 2019, e-ISSN: 2621-5225DOI: 10.20473/mi.v2i3.15208 Article history: Submitted 10 September 2019; Accepted 24 September 2019; Available online 1 October 2019). 60. Selaras dengan pandangan Simmons tersebut, maka rumusan Pasal 21 UU TIPIKOR dapat dikatakan telah memenuhi kriteria mengingat memuat aspek objektif (perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman) ataupun subjektif (yang menuntut bisa dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya), meski tidak mensyaratkan akibat dari perbuatan yang dilarang sebab tindak pidana yang dirumuskan merupakan delik formil. Sebagai suatu delik formil, maka perumusan atas perbuatan yang akan diancam pidana itu tentunya semakin menuntut standar kejelasan serta kepastian yang sangat tinggi guna menghindarkan ketidakpastian hukum maupun keadilan. Sayangnya, norma yang ada belum memenuhi kualitas yang memadai sesuai dengan harapan karena tidak mengatur rambu-rambu, batasan, tolok ukur, atau kriteria yang jelas serta pasti perihal tindakan apa yang termasuk “mencegah, merintangi, atau menggagalkan” itu. Kebebasan yang sangat luar biasa untuk menafsirkan jenis-jenis atau macam-macam tindakan tersebut berada penuh pada pejabat atau penegak hukum. 61. Ketiadaan rambu-rambu, batasan, atau kriteria yang jelas dalam frasa “mencegah, merintangi, atau menggagalkan” pada Pasal 21 UU TIPIKOR adalah contoh klasik dari imprecise language (bahasa yang tidak presisi) atau vagueness (kekaburan) yang sangat problematis dalam konteks hukum pidana. Solan dan Tiersma dalam karya Speaking of Crime: The Language Of Criminal Justice (The University of Chicago Press. 1952) secara spesifik membahas bagaimana ketidakjelasan bahasa dalam undang-undang pidana dapat menciptakan kesulitan serius bagi penegak hukum, terdakwa, dan pengadilan. Ketika suatu delik pidana dirumuskan secara kabur, seperti Pasal 21, hal itu menempatkan beban interpretasi yang tidak semestinya pada penegak hukum dan hakim. Ini bukan sekadar masalah akademis, namun berdampak langsung pada kebebasan individu 34 dan kepastian hukum. Warga negara tidak dapat dengan jelas memahami apa yang merupakan perilaku terlarang, sementara penegak hukum memiliki terlalu banyak ruang untuk interpretasi yang bervariasi, yang dapat mengarah pada penerapan hukum yang tidak konsisten, bahkan diskriminatif. Ini secara fundamental bertentangan dengan prinsip legality (asas legalitas) yang mensyaratkan lex certa (hukum yang jelas) dan lex stricta (hukum yang tegas tanpa analogi). 62. Kondisi ini tidak lagi menunjukkan “kepastian hukum” sebagai cerminan Negara Hukum seperti diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, melainkan sebagai bentuk/wujud nyata dari “Negara kekuasaan belaka”. Penentuannya mutlak milik Pejabat/Penegak hukum (Negara) yang memegang kekuasaan, dan oleh karenanya sangat mudah untuk menjerat seseorang menurut Pasal 21 UU TIPIKOR mengingat pembuktiannya amat relatif sederhana, hanya cukup dengan anggapan/asumsi “seseorang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan baik langsung atau tidak langsung”. Tidak ada lagi pengawasan yang bisa diberikan berdasarkan batasan-batasan yang seharusnya diatur dalam rumusan delik itu sendiri. Maka dari itu tidak mengherankan bilamana Ellen Podgor sebagaimana dinukil oleh Shinta Agustina berpendapat bahwa “For prosecutors, the crime of obstruction of justice is an offense that is relatively easy to prove. This is in part because the statue does not require an actual obstruction. Under the omnibus clause of §1503, obstruction of justice marely require an “endeavor” to obstruct of justice” (Shinta Agustina Dkk, Obstruction Of Justice: Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi, Themis Book 2015). Dengan demikian, terlihat secara gamblang bahwa betapa Pasal 21 UU TIPIKOR tersebut akan begitu mudahnya dijadikan alat oleh penegak hukum untuk memenjarakan orang yang tidak bersalah. 63. Sejatinya, pada saat pembahasan draft rumusan Pasal 21 UU TIPIKOR (yang waktu itu dituangkan dalam Pasal 18 draft Rancangan Undang- Undang (“RUU”)) di Rapat DPR RI telah didengung-dengungkan keprihatinan serta kekhawatiran dari para wakil rakyat akan kelenturan 35 delik “obstruction of justice”, di mana salah satu alasan utamanya adalah bunyi seperti itu lebih mencerminkan “semangat kolonialisme” sebagaimana ditemukan dalam rumusan-rumusan KUHP yang dibentuk dengan semangat penjajah, yang seharusnya telah ditinggalkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di negara Indonesia yang telah merdeka. Warisan penjajahan yang didominasi dengan aturan-aturan yang sarat dengan pengedepanan/pendekatan “kekuasaan” sudah sepantasnya ditinggalkan serta dibuang jauh-jauh, tetapi anehnya justru dimanipulasikan kembali dalam perumusan delik “obstruction of justice”. Tidak dipungkiri bahwa pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama yang sepenuhnya perlu didukung, namun tentunya tetap wajib untuk menghargai serta menjamin hak asasi manusia sesuai dengan UUD 1945 agar terwujud cita negara hukum, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan antara lain kepastian hukum. Oleh karena itu, menilik “memori van toelichting” atas Pasal 21 UU TIPIKOR dalam rangka menemukan substansi permasalahannya untuk kemudian ditemukan jalan keluarnya adalah suatu keniscayaan supaya tidak terjadi distorsi yang lebih parah. 64. Menurut Naskah RUU yang diunduh dari https://berkas.dpr.go.id/arsip/file/Lampiran/leg_1-20200616-074933- 9595.pdf, delik “obstruction of justice” tercantum dalam Pasal 18 yang mengatakan: “Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi, mempersulit secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan terhadap terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”. Merujuk pada Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU No. 3/1971”) yang dibentuk serta diundangkan pada masa Orde Baru, formulasi “obstruction of justice” dalam draft RUU itu dapat dibilang identik dengan norma Pasal 29 UU No. 3/1971, yang 36 selengkapnya berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja menghalangi, mempersulit, secara langsung tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka Pengadilan terhadap terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) juta rupiah”. Perbedaannya hanya terletak pada ancaman pidananya, yang jika sebelumnya UU No. 3/1971 tidak menentukan minimal hukumannya, maka draft RUU mengatur pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun, sedangkan keduanya sama-sama menekankan semangat “menghukum” dengan mengkriminalisasi perbuatan yang jangkauannya massif sekali, di mana pada UU No. 3/1971 ataupun draft RUU tindakan yang dikategorikan sebagai delik adalah “menghalangi” dan “mempersulit”, tanpa ada penjelasan, batasan, maupun rincian lebih lanjut. 65. Akan tetapi, bangunan akhir yang ditetapkan dalam Pasal 21 UU TIPIKOR tersebut ternyata tidak jauh berbeda dengan rumusan dalam draft RUU yang bisa dibilang “copy paste” dari bunyi Pasal 29 UU No. 3/1971, di mana keduanya tetap mempertahankan perbuatan pidana formil yang tidak memerlukan akibat, cukup dengan adanya kesengajaan melakukan macam perbuatan yang dirumuskan, yakni perbuatan “menghalangi, mempersulit” dalam draft RUU dirumuskan ulang menjadi “mencegah, merintangi, atau menggagalkan”. Diubahnya kata kerja sebagai alternatif/pilihan tindak pidananya tidak serta merta mengakhiri persoalan inti dan utama dari delik “obstruction of justice” yang sejak semula menjadi concern bersama perihal kepastian hukum yang adil. Masalah yang disuarakan oleh wakil rakyat menanggapi usulan rancangan bunyi Pasal 18 draft RUU adalah apa yang menjadi batasan serta kriteria dari perbuatan formil “menghalangi, mempersulit” sebab tidak ada uraian lebih lanjut dalam penjelasannya sehingga rumusan delik formil itu akan berbahaya sekali, yang berarti akan sangat mudah disalahgunakan, seperti nukilan sebagai berikut: (i) RISALAH RAPAT PANITIA KHUSUS RANCANGAN UNDANG- UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JENIS RAPAT: RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN 37 PAKAR HUKUM RAPAT KE : 5 HARl/TANGGAL : KAMIS, 22 APRIL 1999 (https://berkas.dpr.go.id/arsip/file/Lampiran/leg_1-20200616- 075035-7814.pdf) “FKP (RIDWAN SANI, S.H.): Kemudian yang kedua bunyi pasal 18, ini pasal 18 ini ada kalimat pertamanya setiap orang yang dengan sengaja menghalangi, mempersulit secara langsung maupun secara tidak langsung penyidikan, penuntutan dan seterusnya, kami sesudah membaca dari pada penjelasan dari pasal 18 ini memang sangat sederhana memang cukup jelas, kalau tidak salah kami pasal 18 penjelasannya cukup jelas. Pengertian yang menghalangi ini apakah kita mengambil pengertian yang menghalangi ini dalam konteks dengan KUHP yang secara formal apa yang disebutkan unsur yang menghalang-halanginya dsb, sedangkan kita mengerti bahwa tindak pidana korupsi ini adalah suatu tindak Pidana Korupsi yang memberikan satu sifat preventif ya, apakah kita di dalam membuat RUU ini oleh Tim, apa yang dimaksudkan sengaja menghalang- halangi ini, apa batasannya, sehingga kriterianya bisa lebih jelas, sehingga jangan ini, kalau ini menjadi delik formal, ini sangat berbahaya sekali, dan setiap orang bisa nanti dikenakan kedalam Pasal 18 ini, seperti yang dikhawatirkan oleh Bapak sendiri tadi, dan kemudian juga Pak Awaluddin yang mengkhawatirkan mengenai hal-hal yang demikian”. (hlm. 23-24) “PAKAR HUKUM (PROF. DR. ANDI HAMZAH): … Kemudian masalah sengaja ya memang harus sengaja karena ada kemungkinan lupa, rupanya yang dipersoalkan tadi sengaja dilupakan. Pasal 18 setiap orang sengaja menghalangi atau mempersulit karena ada kemungkinan lupa, jadi misalnya ada penyidik polisi suruh lari, polisi datang untuk menangkap dia lari dulu karena ada polisi itu kan menghalangi, jadi harus sengaja karena ada kemungkinan kelalaiannya itu, kalau tidak dipidana, menghalangi tapi karena kelalaian saya kira begitu maksudnya….” (hlm. 38) “FKP (RIDWAN SANI, S.H.): Maaf pak Ketua, kami meneruskan saja pak. Karena kami tidak bisa mengulang lagi. Yang dimaksud dengan Pasal 18 tadi yang kita tanyakan bukan mengenai sengaja ini tapi apa yang dimaksudkan menghalangi kriterianya apa, bisa tidak kita memberikan batasan menghalangi bisa tidak kita memberikan kriterianya saya kira itu dipenjelasan kak jadi supaya jangan rancu mungkin di penjelasan saja”. (hlm. 38) “PAKAR HUKUM (PROF.DR. LOBBY LUKMAN): … Mengenai pengertian menghalangi ini PR buat bapak-bapak, apa betul orang yang menghalangi itu nanti akan dihukum, kalau menghalangi tolong deh saya pada waktu itu waktunya sempit sekali pak jadi tidak bisa menghalangi, tolong deh bapak-bapak ini apa itu 38 menghalangi, tapi pertama prinsipnya setuju apa tidak orang yang menghalangi itu juga dihukum, kalau iya ayo kita ramai-ramai mencari rumusan apa itu menghalangi. Ya kalau situ kan cukup jelas saja…”. (hlm. 45) (ii) RISALAH RAPAT PANITIA KERJA PANITIA KHUSUS RUU TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, 2 Juli 1999 (https://berkas.dpr.go.id/arsip/file/Lampiran/leg_1-20200616- 075152-2890.pdf) “FPP (DRS. H. MUSLICH, S.F.): … Jadi untuk itu saya minta konsistensi supaya ada penegasan undang-undang lain dan ada konsistensi dengan undang-undang ini sendiri. Jadi nanti kalau misalnya pasal 16, 17 atau pasal 18 ke atas itu berkaitan berarti ini tidak termasuk undang-undang atau yang disebut sebagai korupsi, cuma berkaitan dengan korupsi karena di sini nanti juga batasnya jadi tidak tegas”. (hlm. 29) “KETUA RAPAT: Terima kasih. Jadi ini langsung saja diganti ya, tidak usah ke Timus, usul dari FABRI Pasal 2 dan 16 itu hanya perlu dicermati berkaitan dengan regruping nanti ya seperti catatan saja, dapat disetujui? terima kasih. (RAPAT SETUJU) Kemudian Pasal 18, FKP sudah konsisten yang lalukan permasalahanya, dari FABRI hanya minta dirumuskan tentang menghalangi dan mempersulit usul supaya dijelaskan, dari FPP ditambah kata tersangka, saya persilahkan dari FABRI dulu. FABRI (DRS. TAUFIQ RUKI, S.H): Terima kasih Pimpinan. Ini berangkat dari pengalaman hari-hari saja sulit sekali kita membuktikan sampai seberapa jauh perbuatan seseorang dianggap menghalangi atau mempersulit, padahal perbuatan itu cukup berat yaitu diancam pidana paling singkat 3 tahun dengan paling lama 12 tahun, sulit sekali rumusan yang kita peroleh, sebab ini nanti akan sangat menentukan apakah unsur- unsur delik dari perbuatanya dapat dikategorikan menghalangi atau mempersulit atau tidak oleh penyidik, misalnya dipanggil 3 kali secara sah tapi tidak dapat memberikan alasan yang sah juga tentang ketidakhadiranya, bisakah ini termasuk kategori mempersulit, atau katakanlah kita mau mengantar surat panggilan pagarnya tinggi, anjingnya dobermen dua biji, satpamnya galak, mau masukpun tidak bisa kita, apakah satpamnya ini bisa dianggap mempersulit atau menghalangi upaya-upaya penyidikan. Inikan sulit penjabaranya ini rumusan mempersulit dan menghalangi sulit sekali begitu, tapi kami menyadari perlunya ada pasal yang membuat orang tidak mau mempersulit dan tidak mau menghalangi, cuma tolong kepada teman-teman penyidik dan penuntut nanti diberikan penjelasan bahwa yang dimaksud 39 mempersulit itu apa sehingga bisa jalan ini undang-undang hukum ini, demikian Pimpinan, terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih, saya persilakan FPP. FPP (H. ZAIN BADJEBER): Saya kira dari FPP tidak jauh dari usul diatas, karena disini disebutkan tidak langsung atau tidak langsung penyidikan, pengusutan, pemeriksaan dimuka pengadilan. Kalau penyidikan itu kan tersangka belum terdakwa sesuai dengan tingkat-tingkat yang dimaksud pada waktu dia mempersulit ditingkat penyidikan yang berhadapan adalah tersangka dengan orang yang mempersulit pada waktu dia di pemutusan pengadilan dia statusnya berubah ini karena ada penyebutan tingkat-tingkat daripada pemeriksaan, artinya kalau langsung bisa mengerti karena disini ada seseorang yang sedang diperiksa di tingkat penyidikan, ada orang yang dipanggil untuk menjadi saksi atau apapun yang dianggap menghalang-halangi pada waktu itu yang berhadapan adalah tersangka, ini yang maksud kami jadi bukan kalau dia sudah dalam status terdakwa itu tidak balik lagi ke bawah untuk itu. Barangkali begitu yang dimaksud oleh Pemerintah kalau memang begitu ada kekurangannya bahwa baik tersangka maupun terdakwa, itu yang dihalang-halangi cuma apa yang dikemukakan oleh FABRI memang pasal ini pasal karet yang bisa artinya tergantung kepada pelaksanaannya bahwa satu perbuatan dianggap menghalang-halangi penyidikan ya kamu masuk pasal ini, saya sedang memeriksa perkara korupsi, menyidik perkara korupsi kamu ini menghalang-halangi, apakah misalnya ada barang bukti yang disembunyikan atau pokoknya begitu lupa ditafsirkan sehingga penyidikan ini tidak jalan, kamu masuk pasal ini nanti. Jadi tergantung seolah selera daripada si penyidik maupun si penuntut maupun hakim yang memanggil saksi sebab bisa saja hakim memerintahkan untuk memanggil sanksi lain, kalau terjadi perkembangan di depan sidang. Ini satu permasalahan yang saya kira merupakan pasal baru juga dari UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ini beda dengan pasal tadi itu tidak ada normanya elemen-elemen apa atau unsur-unsur apa yang diancam dengan ini tergantung kepada undang-undang yang dibuat oleh pihak lain, kalau yang pasal yang hanya mencantumkan ancaman hukuman, kalau ini ada unsurnya hanya unsurnya itu yaitu menghalangi, mempersulit, langsung tidak langsung ini bagaimana mengukur menghalangi, dan mempersulit itu nantinya ukurannya pada waktu hakim menjatuhkan putusan dan putusan itu sampai Mahkamah Agung menjadi yurisprudensi seperti tadi yurisprudensi seperti tadi yurisprudensi mengenai karakteristik korupsi, tindak pidana korupsi. Tapi jangan dia banyak korban dulu, karena kita ingin begitu semangat memberantas korupsi korban yang tidak perlu menjadi korban, bukan korban menjadi tersangka atau terdakwa tapi korban yang dari komisi yang kita akan bentuk nanti 40 bukan yang sekarang nanti kalau dari yang sekarangkan Bapak Taufiq paling dipinjamkan motor. Jadi saya kira yang dikemukakan FABRI perlu kita pertimbangkan, terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih, KETUA RAPAT: Saya persilakan FKP. FKP (RIDWAN SANI, SH): Terima kasih Bapak Ketua. Jadi kami memang mengakui dalam praktek inilah subyektif dari seorang pemeriksa akan bermain disini, apakah ini dikatakan dipersulit atau menghalanginya. Nah jadi karena saya memakai kata "mempermainkannya" ya maka kita harus memberikan kepada undang-undang sesuatu yang memang betul betul memang dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau di pasal ini ditiadakan ini juga akan menimbulkan sesuatu kesempatan untuk membuka sesuatu yang law enforcement itu tidak berarti. Kami juga melihat bahwa didalam urutan-urutan pidana memang penyelidik-penyelidik dan penuntutan itu status daripada seseorang itu akan berbeda apa tersangka, ada terdakwa. Jadi kalau dari FKP apa yang diusulkan oleh rekan daripada FABRI dan kami gabungkan dari usulan daripada FPP ini dapat kita mengerti dan adalah lebih baik kalau ini kita masukan kepada Timus, demikian terima kasih. KETUA RAPAT: Silakan FPDI. FPDI (Y. B. WIYANJONO, SH): Terima kasih. Pertama saya menghadapi juga nih supirnya FABRI polisi dan diberi pasal karet saja kalau sekarang tidak mau, kalau dulu kan mestinya 2, jadi memang maju sekali artinya polisi pengayom kan itu. Kalau dulu yang karet-karet menyenangkan sekarang malah terbalik mesti ada batasan supaya jelas, kami setuju sekali. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih, Pemerintah kami persilakan usul FABRI dan FPP. Terutama usul perubahan tambahan tersangka, terdakwa kami menyetujui kalau memang ini terkait dengan penyidikan supaya jangan menghalangi, mempersulit itu bisa terjadi dalam penyidikan, itu satu. Kemudian yang kedua dari FABRI memang kekhawatiran itu mungkin bisa timbul apalagi ini perkara korupsi yang begitu, apakah dan sebagainya yang bisa menimbulkan rawan terhadap macam- macam kolusi. Saya kira ini perlu ada jabaran atau penjelasan kata- kata menghalangi dan mempersulit dengan kekhawatiran kita bahwa kalimat ini bisa menjadi suatu tentang syarat kolusilah dan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Kalau itu yang 41 dimaksud Pemerintah setuju untuk menjelaskan bahkan juga dalam penjelasan kalau mau dibikin normatif saja, jadi Pemerintah nanti akan mencoba mengatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan itu kira-kiralah kita akan mencoba merumuskan secara tegas itu dan dalam penjelasan maka nanti tidak lebih jelas lagi, kalau dengan contoh akan banyak contoh nanti. Jadi kalau boleh nanti mencoba Pemerintah merumuskan lebih teliti lagi kata-kata "menghalangi, mempersulit" sebab kalau secara langsung atau tidak langsung ini saya juga mohon pandang dari FPP Bapak Zain pengalaman secara langsung atau tidak langsung itu juga luas sekali ini jadi kita harus coba menyusun norma baru yang lebih jelas dan tegas, jelas kepastian hukumnya dan jelas perlindungannya HAM. Ini perlu sekali di dalam menghadapi tindak pidana korupsi ini, jadi kita tidak akan membuat suatu ketentuan yang begitu buyers sehingga menimbulkan yang kita dimaksud untuk menjaring malah lepas, demikian dari Pemerintah.” (hlm. 52 – 55) 66. Dari nukilan perdebatan yang terjadi dalam Rapat DPR RI tersebut di atas, maka terpampang dengan begitu jelasnya kekhawatiran bersama dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI pada saat itu bahwa norma yang dirumuskan belum memberikan kepastian hukum serta perlindungan Hak Asasi Manusia-nya sebab formulasi-nya bersifat “karet”, sangat luas, mudah dibengkokkan dan/atau dapat dieksploitasi sebagai “alat” untuk kepentingan tertentu dari pejabat/pemegang kekuasaan mengingat penafsirannya sungguh hanya akan dilandaskan pada interpretasi pejabat yang bersangkutan sehingga membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), dan oleh karenanya diperlukan penjabaran atau batasan lebih lanjut. Sejalan pemikiran dari para wakil rakyat itu, penting untuk selalu mengingat pesan Lord Acton: “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men, even when they exercise influence and not authority : still more when you superadd the tendency or the certainty of corruption by authority” (Louse Creighton, 1905, Life And Letters Of Mandell Creighton, Vol. I, Longmans, Green and Co, hal. 372). Kewenangan penuh yang dianugerahkan kepada penegak hukum atas rincian suatu delik tentunya menjadi jelmaan dari “kekuasaan mutlak” yang harus dihindari dalam sistem negara hukum sesuai peringatan Lord Acton itu. Namun begitu, ternyata aklamasi permintaan dari para wakil rakyat supaya diuraikan lebih 42 lanjut tidak ditindaklanjuti dalam draft RUU yang selanjutnya disahkan sebagai UU TIPIKOR seperti tertuang dalam Pasal 21 yang tidak memperinci apa batasan dari perbuatan “mencegah, merintangi, atau menggagalkan” itu. 67. Berkaca pada pemikiran Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa ada tiga hal pokok dari pentingnya hukum, yaitu “keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum” (The Legal Philosophies of Task, Radbruch and Dabin, Cambridge-Massachusetts Harvard University Press, 1950, hlm, 107-112), maka dapat disimpulkan bahwa norma Pasal 21 UU TIPIKOR belum menyentuh aspek keadilan serta kepastian hukum. Pasal a quo baru memenuhi segi kemanfaatan dalam pemberantasan korupsi agar penegakannya tidak mendapatkan rintangan dari orang-orang yang memang berniat jahat. Asas manfaat dilarang menanggalkan kepastian hukum serta keadilan sebab akan sangat berbahaya manakala demi kemanfaatan pemberantasan korupsi lalu diabaikan kepastian hukum maupun keadilannya. Dalam hal demikian, sekali lagi yang akan timbul adalah “absolute power” yang niscaya akan merusak serta mencederai cita negara hukum yang diidam-idamkan seluruh rakyat Indonesia. 68. Menurut pandangan Radbruch, hal yang paling utama hendak dicapai oleh hukum itu adalah keadilan, sehingga dalam tulisan Radbruch yang lain dinyatakan bahwa, “Hukum positif, yang dijamin oleh undang-undang dan kekuasaan, diutamakan bahkan ketika isinya tidak adil dan gagal menguntungkan rakyat, kecuali konflik antara undang-undang dan keadilan mencapai tingkat yang tidak dapat ditoleransi sehingga undang- undang, sebagai 'hukum yang cacat', harus menyerah pada keadilan...tidak ada upaya keadilan, di mana kesetaraan, inti keadilan, sengaja dikhianati dalam penerbitan hukum positif, maka undang-undang itu bukan hanya 'hukum yang cacat', tetapi sepenuhnya tidak memiliki sifat hukum”. (Gustav Radbruch: 2006, Statutory Lawlessness and Supra- Statutory Law (1946), Gustav Radbruch, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 26, No. 1, hal. 7) 43 69. Pasal 21 UU TIPIKOR dalam praktik bukan hanya diberikan tafsir yang luas tetapi telah juga dipraktikkan untuk melakukan kriminalisasi terhadap tindakan-tindakan yang sah dan menurut hukum, seperti membantah keterangan aparat penegak hukum yang tidak benar, melaporkan penyidik kepada pihak yang berwenang, melakukan praperadilan sesuai dengan hukum acara pidana, tetap dinyatakan sebagai perbuatan “menghalangi keadilan”. Dengan demikian, maka Pasal 21 UU TIPIKOR sebagai undang- undang adalah pasal yang cacat. 70. Dengan demikian, norma dalam Pasal 21 UU TIPIKOR terbukti telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dan oleh karenanya seyogyanya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengingat secara bersyarat sebagaimana tuntutan PEMOHON. (c) Materi Muatan dalam Pasal 21 UU TIPIKOR Adalah Inkonstitusional karena Penerapannya Membuka Peluang Penyalahgunaan dan Bertentangan dengan Hak Konstitusional Individu yang Dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 24 ayat (1), serta Pasal 28F UUD 1945 71. Salah satu dari tiga pilar hukum yang dipopulerkan oleh Gustav Radbruch adalah keadilan. Prinsip keadilan ini akan banyak bersinggungan dengan hak-hak dari masyarakat atau pihak atau orang yang terhadapnya suatu hukum diberlakukan. Oleh karena itu, keadilan lebih berkaitan dengan hukum acaranya (rumusan hukum acara) atau penegakan/penerapannya, kendatipun dapat dijumpai dalam rumusan materi atau substansi dari pidana materiil itu sendiri. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara akan kepastian hukum yang adil. Jadi, faktor kepastian hukum serta keadilan sudah dicanangkan sebagai hak asasi yang wajib untuk diakui, dijamin ataupun dilindungi oleh negara. Kepastian hukum yang tercermin dalam substansi pidana materiil layaknya Pasal 21 UU TIPIKOR diharuskan memberikan keadilan bagi masyarakat. Itu berarti rumusannya an sich mengandaikan tidak membuka peluang untuk dapat diterapkan secara tidak adil atau sewenang-wenang. Suatu rumusan yang terlalu luas atau karet sudah barang tentu akan sulit memberikan keadilan 44 karena begitu amat mudahnya dapat diperalat oleh pemegang kekuasaan untuk memenjarakan orang meski tidak bersalah. 72. Ketiadaan batasan yang jelas serta pasti dalam suatu aturan cenderung menyebabkan kesewenang-wenangan, dan pada akhirnya menjauhkan rasa keadilan. Harus diakui bahwa sewaktu pembahasan atau pembentukan UU TIPIKOR di tahun 1999 rujukan atau literatur akan rumusan delik “obstruction of justice” masih sedikit serta terbatas, yang ada di samping sisa warisan kolonial dalam KUHP juga UU No. 3/1971 yang merupakan produk Orde Baru, padahal tahun 1999 adalah tahun reformasi yang lebih mengutamakan kedaulatan rakyat daripada kekuasaan negara (Pemerintah), sehingga begitu mudahnya ditemukan reaksi dari wakil rakyat pada rapat pembahasan RUU yang mempersoalkan “kekaretan” rumusan suatu pasal. Hanya, tampaknya kritik itu tetap belum mampu membuahkan rumusan yang memadai untuk memadukan aspek manfaat, kepastian hukum, serta keadilan. Belum ada suatu paradigma (role model) yang dapat dipergunakan sebagai pijakan dasar untuk menyusunnya. Walaupun demikian, sejatinya telah diungkapkan masukan atau saran yang cukup bagus dalam proses pembentukannya, di mana perlu uraian lebih lanjut tentang kriteria perbuatan yang disebut sebagai “menghalangi atau mempersulit”. Penggantian atau penambahan kata-kata dari “menghalangi atau mempersulit” menjadi “mencegah, merintangi atau menggagalkan” sama sekali tidak menjawab tuntutan agar diperjelas rumusannya secara hati- hati, sebab tambahan atau pengubahan kata kerja itu masih tetap sama keluasannya. Oleh karena itu, bentuk akhirnya tidak seluruhnya berhasil didesain sesuai dengan apa yang diharapkan. 73. Sebagaimana pandangan akademik dalam studi antropologi hukum, ketidakjelasan batas norma hukum pidana seperti dalam Pasal 21 UU TIPIKOR dapat menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan yang tersembunyi. Dieter Haller dan Cris Shore dalam karya Corruption: Anthropological Perspectives (London, Pluto Press, 2005) pada halaman 3-12 menunjukkan bahwa banyak ketentuan yang secara terminologi 45 lentur (“elastic terms”) atau tanpa struktur lex certa justru memperbesar potensi kriminalisasi atas perilaku-perilaku yang secara moral atau hukum sebenarnya tidak salah. Maka, untuk mencegah praktik overcriminalization yang membahayakan rule of law, norma pidana harus dirumuskan secara ketat, eksplisit, dan berdasarkan asas nullum crimen sine lege certa. 74. Tidak tergaransinya hak asasi manusia akan “jaminan kepastian hukum yang adil” seperti diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 norma Pasal 21 UU TIPIKOR sesungguhnya secara implisit diakui dan ditegaskan oleh Mahkamah dalam putusannya Nomor 7/PUU–XVI/2018 yang memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: “Mahkamah menilai bahwa pasal-pasal yang mengatur obstruction of justice dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah konstitusional selama diterapkan dengan benar dan tidak melanggar hak-hak konstitusional individu. Mahkamah menggarisbawahi bahwa penerapan hukum ini harus dilakukan secara tegas namun tetap menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan. Mahkamah menekankan bahwa penerapan aturan mengenai obstruction of justice harus memberikan kepastian hukum dan tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang untuk menjerat pihak-pihak yang tidak bersalah. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum yang efektif dan perlindungan hak-hak individu. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa setiap aturan hukum, termasuk yang mengatur mengenai obstruction of justice, harus memberikan kepastian hukum. Ini berarti aturan tersebut harus jelas, tidak ambigu, dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Kepastian hukum penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Penerapan aturan mengenai obstruction of justice juga harus sesuai dengan prinsip keadilan. Mahkamah menekankan bahwa keadilan tidak hanya berarti hukuman yang sesuai bagi pelaku, tetapi juga perlindungan bagi pihak-pihak yang tidak bersalah. Aturan tersebut harus diterapkan secara adil tanpa diskriminasi dan harus mempertimbangkan 46 kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk korban dan masyarakat secara umum. Mahkamah juga menekankan pentingnya prinsip proporsionalitas dalam penerapan aturan mengenai obstruction of justice. Hukuman yang diberikan harus sebanding dengan keseriusan tindakan yang dilakukan. Ini penting untuk memastikan bahwa hukuman tersebut tidak berlebihan dan tetap dalam batas yang wajar dan adil”. Bunyi pertimbangan “konstitusional selama diterapkan dengan benar dan tidak melanggar hak-hak konstitusional individu” mempertontonkan suatu “kegamangan” yang luar biasa dari Mahkamah karena kesan kuat yang langsung dapat ditangkap dari ratio decidendi seperti itu adalah bahwa sejatinya norma Pasal 21 UU TIPIKOR tidak sejalan dengan UUD 1945 tetapi akan sesuai konstitusi tatkala dilaksanakan secara benar serta tidak melanggar hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945, meskipun pada akhirnya Mahkamah menolak tuntutan yang diajukan oleh pemohon dalam perkara a quo. Terlebih lagi, pendapat demikian pun dapat ditafsirkan “melegitimasi/menjustifikasi” suatu norma yang substansinya inkonstitusional namun begitu diterapkan dengan benar kaidah itu secara otomatis konstitusional. Permasalahan lanjutan yang harus dijawab atas hal tersebut adalah apakah dengan demikian norma itu demi hukum bertentangan dengan UUD 1945 manakala dijalankan secara tidak benar. 75. Sebagai contoh dapat diambil proses persidangan dalam perkara yang melibatkan PEMOHON sebagai terdakwa seperti dilansir dalam https://nasional.kompas.com/read/2025/06/05/17591501/kubu-hasto-tak- terima-sentil-ahli-yang-sebut-laporkan-penyidik- termasuk#google_vignette. Dalam lansiran itu, disebutkan bahwa ahli yang dimintai pendapatnya saat pemeriksaan dalam penyidikan sebagaimana terekam dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) menyatakan “melaporkan penyidik kepada Dewan Pengawas termasuk dalam rumusan delik Pasal 21 UU TIPIKOR”. Sedikit banyak, penyidik dan/atau penuntut umum dalam memutuskan relevan atau tepat tidaknya suatu delik untuk ditimpakan terhadap seseorang digantungkan (didasarkan) pula pada keterangan ahli. 47 Andaikan keterangan Ahli yang menyatakan suatu tindakan sah dalam koridor hukum (acara pidana) bisa dimasukkan dalam jenis delik “obstruction of justice” dijadikan landasan penuntutan, maka kebenaran akan “rancu serta ambigunya” rumusan Pasal 21 UU TIPIKOR menemukan titik terangnya, di mana suatu perbuatan legal sesuai peraturan perundang-undangan pun dapat dikenakan tindak pidana “mencegah, merintangi, atau menggagalkan” sehingga tidak dibedakan apakah suatu perbuatan itu sah atau tidak. Fakta ini menjadi contoh nyata perlunya pemaknaan baru terhadap Pasal 21 UU TIPIKOR dengan menambahkan unsur “secara melawan hukum”, sehingga kejadian seperti itu tidak terulang kembali di kemudian hari. 76. Berkenaan dengan pendapat Ahli dalam perkara yang melibatkan PEMOHON sebagai terdakwa di atas, bila disebut oleh Ahli bahwa pelaporan Penyidik kepada Dewan Pengawas KPK atas dugaan pelanggaran kode etik tergolong sebagai obstruction of justice, maka Pasal 37B ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berlaku. Padahal, peraturan perundang-undangan telah menjamin hak kepada masyarakat untuk melaporkan segala bentuk dugaan pelanggaran kode etik setiap insan KPK, baik Komisioner, Pegawai, maupun Dewan Pengawas, kepada Dewan Pengawas. Lagipula, dua peristiwa tersebut juga berbeda, di mana satu sisi berada dalam proses hukum dan pelaporan Penyidik ke Dewan Pengawas KPK masuk ranah penegakan kode etik. Bila logika tafsir atas keberlakuan Pasal 21 UU TIPIKOR sebagaimana disampaikan oleh Ahli tersebut dibenarkan, hak-hak seorang terdakwa yang dijamin dalam hukum acara, misalnya “pra peradilan” (kendatipun terdapat alasan sah untuk mengajukan pra peradilan itu) bisa dianggap sebagai “mencegah, merintangi, atau menggagalkan” penyidikan atau penuntutan mengingat penekanannya ada pada “kesengajaan” padahal suatu permohonan pra- peradilan niscaya dimaksudkan untuk mencegah atau menggagalkan penyidikan/penuntutan. 48 77. Penitikberatan kesengajaan dimaksud dapat pula ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 168 K/Pid.Sus/2011, tanggal 3 Maret 2011, atas nama Terdakwa Anggodo Widjojo, yang menghukum Terdakwa karena dengan sengaja melakukan perbuatan dengan tujuan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Putusan lainnya adalah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI tanggal 5 Oktober 2018, atas nama Terdakwa Fredrich Yunadi (Pengacara Setya Novanto), yang melihat perbuatan Terdakwa begitu tampak niat jahatnya di mana Terdakwa berusaha sedemikian rupa untuk membela kliennya dengan melakukan perbuatan yang dimaksudkan untuk mencegah, merintangi atau menggagalkan penuntutan terhadap kliennya. Dalam kedua perkara itu tidak menjadi penting lagi apakah cara-cara yang diambil oleh terdakwa itu masuk kategori “mencegah, merintangi, atau menggagalkan”. Asalkan maksud dari terdakwa dapat dibuktikan melalui tindakan “mencegah, merintangi, atau menggagalkan”, maka cukup bagi Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa menurut Pasal 21 UU TIPIKOR karena memang cakupannya yang lebar dan hakim “dipaksa” untuk menginterpretasikan apa yang dimaksud dengan “mencegah, merintangi, atau menggagalkan” secara luas, sehingga kecil sekali kemungkinan tidak terbuktinya delik yang didakwakan/dituntutkan. Konsekuensinya, hakim tidak lagi merdeka, mandiri, atau imparsial dalam menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum serta keadilan. Aturan hukum yang sangat luas tidak memberikan ruang baginya untuk mengadili kebenaran materiil secara merdeka karena posisinya telah di-fait a compli, yang wajib untuk menghukum sekalipun itu tidak adil. 78. Sebagai upaya menghindari interpretasi yang berlebihan dan tidak menurut hukum, berkenaan dengan penghalangan terhadap keadilan, karena undang-undang terlalu bersifat umum yang membuka pintu secara luas bagi aparat penegak hukum untuk menuntut orang dianggap 49 melakukan perbuatan penghalangan keadilan dengan menggunakan Pasal 21 UU TIPIKOR. Ketika tidak ditemukannya secara substansial tindakan menghalangi petugas di bawah ketentuan undang-undang, maka harus dibatasi adanya tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan fisik, intimidasi. Dalam pada itu cukup layak mempertimbangkan pernyataan John F. Decker bahwa “Akhirnya, pelanggaran dapat dibatasi pada kasus- kasus di mana terdakwa menghalangi dengan cara tertentu. Misalnya, undang-undang penghalang Hawaii mengharuskan penuntut untuk membuktikan bahwa terdakwa menghalangi operasi pemerintah dengan "menggunakan atau mengancam untuk menggunakan kekerasan, kekerasan, atau gangguan atau hambatan fisik. Undang-undang juga dapat melarang penghalang dengan intimidasi, kekerasan, atau ancaman kekerasan. Pembatasan semacam itu tentu akan menghilangkan keyakinan yang hanya didasarkan pada ucapan terdakwa yang tidak berbahaya atau kelalaian sederhana terdakwa”. (John F. Decker: 2004, The Varying Parameters of Obstruction of Justice in American Criminal Law, 65 La. L. Rev, hal 129) 79. Dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Di satu sisi, hakim dituntut memberikan keadilan, tapi di sisi lain diwajibkan untuk menjalankan kepastian hukum. Kepastian hukum dan keadilan seringkali dipandang sebagai suatu nilai yang bersifat paradoksal, di mana keduanya hampir mustahil untuk diselaraskan, sehingga harus dipilih mana yang akan didahulukan. Hal itu bisa dimengerti saat aturan hukum tidak jelas, ambigu, atau tidak mempunyai batasannya, sehingga diperlukan suatu tindakan yang progresif untuk menjaga keadilan tetap terlayani dengan baik. Dalam hal demikian, hakim harus berani menemukan hukum (recht-vinding) dengan berpikir serta bertindak progresif dalam menjabarkan atau menguraikan tujuan, nilai atau cita yang terkandung secara tidak langsung dalam suatu aturan hukum. Sangatlah penting bagi Hakim untuk tidak semata-mata menjalankan hukum positif, 50 terlebih bila aturan dimaksud akan sangat menimbulkan ketidakadilan dalam implementasinya. Model pendekatan “hukum progresif” yang diinisiasi oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo merupakan jawaban atas permasalahan belum terwujudnya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai akibat dari sikap positivistik dari sang pengadil. Muliyawan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palopo, menuliskan kegelisahannya dalam artikel berjudul “Paradigma Hukum Progresif” yang dirilis melalui https://www.pn-palopo.go.id/index.php/media- center/artikel/184-paradigma-hukum-progresif, yang dapat dikutip: “Paradigma hukum progresif yang digagas sang begawan hukum Prof. Dr. Satjipto Rahardjo adalah sebuah gagasan yang fenomenal yang ditujukan kepada aparatur penegak hukum terutama kepada sang Hakim agar supaya jangan terbelenggu dengan positivisme hukum yang selama ini banyak memberikan ketidakadilan kepada yustisiaben (pencari keadilan) dalam menegakkan hukum karena penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memulai nilai- nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak”. 80. Bagi Hakim Muliyawan, terkekangnya hakim dengan positivisme berdampak pada sulitnya keadilan dirasakan dalam tataran nyata. Keengganan atau ketakutan hakim untuk mencari terobosan dengan membongkar atau mendobrak aturan yang tidak adil menjadikan sang pengadil lebih merasa aman serta nyaman untuk sekedar “menjalankan” aturan kendati itu dirasakan tidak akan menegakkan keadilan. Oleh karena itu, dalam hubungannya dengan delik “obstruction of justice” Pasal 21 UU TIPIKOR, bagi hakim aliran positifistik tidak akan mempedulikan betapa tidak adilnya norma yang ada sehingga akan dengan begitu mudah menjatuhkan pidananya tanpa memandang lebih jauh aspek keadilan yang juga wajib ditegakkan seperti diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 51 1945. Akan tetapi, hakim yang berpandangan progresif minimal akan lebih mencermati serta hati-hati dalam memeriksa atau mengadilinya, kendatipun tampaknya dalam praktik yang terjadi, belum ditemukan adanya putusan pengadilan yang menunjukkan sikap progresif hakim dalam menemukan hukum mengenai pembatasan perbuatan “mencegah, merintangi, atau menggagalkan”. Dua putusan hakim yang dirujuk di atas hanya mendasarkan aspek “kesengajaan” semata-mata tanpa menggali apa dan bagaimana suatu tindakan dapat dikelompokkan sebagai “mencegah, merintangi, atau menggagalkan”. Menggantungkan sepenuhnya pada “orangnya” alih-alih pada “aturannya” untuk menggapai keadilan sudah selayaknya dikurangi, bahkan lebih baik diakhiri, sebab rumusan hukum yang tegas, jelas, pun pasti akan lebih meminimalkan “penyalahgunaan” oleh aparat penegak hukum dibandingkan dengan kaidah yang ambigu, luas, ataupun lentur yang pelaksanaannya diserahkan seluruhnya pada pejabatnya sehingga sarat dengan kesempatan untuk “diselewengkan”, atau yang mengakibatkan ketidakmampuan serta ketidakmauan dari penegak hukum untuk menerapkan keadilan dengan berpikir lebih progresif. 81. Dalam Penjelasan Umum UU Kekuasaan Kehakiman diutarakan mengapa kekuasaan kehakiman itu harus merdeka serta bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, yang dapat dikutip sebagai berikut: “I. UMUM Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 52 Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Kebebasan dan kemandirian hakim dalam menyelenggarakan peradilan ditujukan agar menegakkan hukum serta keadilan berdasarkan Pancasila maupun UUD 1945 demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pasal 2 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa “Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila”. Pancasila sebagai dasar negara memberikan arah penyelenggaraan negara dengan tujuan “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” (vide sila ke-lima). Tujuan akhir itu diafirmasi dalam Preambul (Pembukaan) UUD 1945 yang mengatakan: “dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Tujuan Negara Hukum, dengan demikian, adalah Keadilan Sosial. Untuk menuju ke sana, kekuasaan kehakiman yang merdeka serta mandiri diyakini sebagai salah satu cara yang dapat ditempuh. “Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, demikian bunyi Pasal 3 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. Pelanggaran terhadap larangan a quo membawa konsekuensi hukum pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 3 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman). Artinya, setiap intervensi dalam segala bentuknya merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan sebab akan menyebabkan hakim tidak dapat menegakkan hukum dan keadilan. Persoalannya adalah bagaimana kalau norma hukum itu sendiri telah membelenggu hakim dalam menjalankan tugas mulianya. Misalnya, dalam perkara ini, saat menerapkan delik “obstruction of justice” yang bersifat “all you can eat”, tidak ada pilihan bebas dari hakim selain daripada “menjatuhkan pemidanaan”. Soal lanjutannya adalah apakah suatu materi muatan undang-undang yang seperti itu dapat diklasifikasi sebagai bentuk nyata “pelanggaran terhadap larangan dalam Pasal 3 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman”, dengan landasan bahwa rumusan yang tidak mencerminkan kepastian hukum pada dirinya sendiri secara substantif 53 telah tidak menjamin kebebasan serta kemandirian hakim dalam menegakkan hukum ataupun keadilan. Apalagi, Pasal 21 UU TIPIKOR faktanya terbukti secara sederhana telah diterapkan dengan tidak benar dan melanggar hak-hak konstitusional yang dilindungi dalam Pasal 28D ayat (1) ataupun Pasal 24A ayat (1) UUD 1945. 82. Pelaksanaan secara semena-mena serta inkonstitusional dimaksud diduga kuat juga dapat dijumpai dengan mudah dalam penanganan kasus akhir-akhir ini oleh penegak hukum ihwal “obstruction of justice” berhubungan dengan perbuatan “mendiskreditkan” atau “membuat pemberitaan negatif” terhadap lembaga kejaksaan seperti dilansir dalam beberapa media antara lain https://forumkeadilan.com/2025/04/24/di-balik- jeratan-obstruction-of-justice-benarkah-narasi-negatif-bisa-dipidana/, tanggal 24 April 2025 dan https://nasional.kompas.com/read/2025/04/22/03071061/jampidsus- direktur-jak-tv-dapat-rp-478-juta-bikin-berita-sudutkan-kejagung, tanggal 22 April 2025. Dari nukilan-nukilan berita tersebut, dengan begitu jelasnya dapat dibaca bahwa beberapa individu ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan delik Pasal 21 UU TIPIKOR oleh penyidik kejaksaan karena disinyalir membuat, mengatur, menyebarluaskan informasi-informasi atau materi-materi pemberitaan yang dimaksudkan guna “menjelek-jelekkan” lembaga kejaksaan. Sudut pandang yang digunakan sebagai pisau analisis atas perkara tersebut semata-mata dari kaca mata penegak hukum yang merasa “diserang” dalam menangani perkara korupsi, tanpa melihat lebih jauh hak-hak konstitusional dari orang yang sedang disidik. Padahal berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 105/PUU-XXII/2024 penghinaan hanya dapat diterapkan terhadap korbannya yang berupa orang atau individu, bukan badan hukum, lembaga negara, atau sekelompok orang. Sejatinya “memberitakan secara negatif” termasuk “penghinaan”, tetapi karena Putusan Mahkamah tersebut maka “penghinaan” tidak dapat disematkan pada kasus itu, maka “pilihan”yang layak adalah “mempidanakannya” menurut Pasal 21 UU TIPIKOR. Lagipula perbuatan para Tersangka dapat juga masuk dalam ketentuan 54 Pasal 41 ayat (2) huruf c UU TIPIKOR, di mana peran setiap individu masyarakat dijamin haknya untuk dapat berpartisipasi pada isu pemberantasan korupsi. Dalam hal ini, Pasal 41 ayat (2) huruf c UU TIPIKOR menitikberatkan pada penyampaian saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum. Bahkan jika ditarik lebih jauh, sesat tafsir terhadap Pasal 21 UU TIPIKOR sebagaimana dilakukan oleh Kejaksaan Agung juga bisa dipandang menggerus nilai-nilai demokrasi yang sudah tertuang dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Konstitusi tersebut memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk dapat mengeluarkan pendapat. 83. Pasal 28F UUD 1945 memberikan hak konstitusional bagi individu untuk memperoleh informasi, mengolah, serta menyampaikannya dengan menggunakan segala saluran yang ada, yang selengkapnya dapat dikutip sebagai berikut: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Hak asasi itu tidaklah dapat dikurangi, pun tidak boleh untuk diingkari. Ketika terhadap seseorang dilakukan penyelidikan dan/atau penyidikan, maka dia berhak untuk menggali atau mengumpulkan sebanyak mungkin informasi, data, berikut bukti-bukti yang relevan dalam rangka “meng- counter” atau “membuktikan” sebaliknya atas sangkaan atau tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Begitu pula merupakan hak asasi mengolah segala yang didapatkannya itu dengan meminta pendapat ahli untuk meyakinkan hasil pengolahannya dan kemudian berdasarkan keyakinannya memanfaatkan segala jenis saluran yang ada, termasuk media sosial dan media televisi (penyiaran), agar tercipta “checks and balances” atas pemberitaan-pemberitaan yang secara sepihak disebarluaskan/ditayangkan oleh penegak hukum melalui setiap saluran yang tersedia. Di satu pihak, penegak hukum dengan entengnya melalui “press-conference” untuk konsumsi publik menjabarkan seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi sehingga 55 masyarakat akan “menstigma” yang bersangkutan sebagai “koruptor” walaupun belum ada putusan pengadilan tentang hal tersebut (“trial by press”) dan oleh karenanya tindakan penegak hukum mendapatkan legitimasinya dari masyarakat luas (bahkan mungkin pula dari hakim selaku pengadil nantinya karena dengan pemberitaan itu setidak-tidaknya akan membuat “nyali” hakim menjadi “keder” (takut atau setidaknya ragu) apabila membebaskan terdakwa), namun ironisnya di pihak lain, seseorang (sebutlah, tersangka) yang memanfaatkan hak asasinya untuk menjaga keseimbangan pemberitaan berdasarkan data-data yang telah diolahnya melalui saluran yang sah dituding “merusak kredibilitas penegak hukum” dan selanjutnya dijerat dengan perbuatan delik “menghalangi, merintangi, atau menggagalkan” ex Pasal 21 UU TIPIKOR. 84. Ekses luar biasa dari norma Pasal 21 UU TIPIKOR tidak dapat disangkal kebenarannya. Tidak hanya dapat diberlakukan terhadap tindakan- tindakan yang masuk dalam delik KUHP, tindak pidana tersebut merambah pula dalam delik pers, di mana orang-orang bisa dijaring dengan Pasal 21 UU TIPIKOR bilamana penegak hukum menghendakinya. Dari contoh kasus yang diuraikan di atas, sebenarnya “sangkaan” yang dikenakan kepada beberapa tersangka karena “membuat pemberitaan negatif” terhadap lembaga penegak hukum masuk dalam ranah pers, yang tunduk khusus pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, sehingga tidak dapat dikriminalisasi dengan delik “obstruction of justice” Pasal 21 UU TIPIKOR. Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) Pujiyono Suwandi mengutarakan bahwa “Produk media produk juralistik sekejam apa pun, senegatif apa pun itu tidak bisa dijadikan sebagai delik termasuk delik obstruction of justice” karena menurutnya “produk jurnalistik termasuk elemen penting dalam fungsi kontrol” (https://news.republika.co.id/berita/svo7do484/komjak-dan-aji-sepakat- karya-jurnalistik-tak-bisa-jadi-barang-bukti-part2). Diberitakan dalam tautan yang sama, pandangan Komjak itu diamini oleh Ketua Divisi Bidang Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Erick Tandjung, yang menyebutkan “kejaksaan melangkah terlalu jauh” dan dikhawatirkan “menjadi preseden 56 buruk bagi kebebasan pers”, di mana perkara tersebut akan menjadi “yurisprudensi untuk menjerat media kritis”. 85. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu simpulan yang sahih bahwa materi muatan Pasal 21 UU TIPIKOR terbukti bisa diterapkan secara tidak benar dan bertentangan dengan hak-hak konstitusional individu, dan oleh karenanya sesuai dengan kaidah yang dibentuk oleh Mahkamah Pasal 21 UU TIPIKOR adalah inkonstitusional. (d) Aparat Penegak Hukum Tidak Berwenang Menafsirkan Pasal 21 UU TIPIKOR 86. Hukum pidana secara umum termasuk dan tidak terbatas pada Pasal 21 UU TIPIKOR, selalu dan dapat digunakan untuk merampas kebebasan orang, bahkan dapat digunakan untuk menghilangkan nyawa manusia, sehingga tidak dapat ditafsirkan dengan tafsiran yang luas yang tidak sesuai dengan kehendak pembentuk undang-undang. Sehingga undang- undang hukum pidana harus ditafsirkan secara ketat, meskipun dalam kasus-kasus yang menimbulkan keraguan. Dalam menjalankan undang- undang kewajiban aparat penegak hukum harus secara setia untuk mengimplementasikan kehendak legislatif dengan cara mematuhi teks undang-undang. Sekiranya Hakim akan menafsirkan undang-undang, maka harus sesuai dengan arti biasa atau normal dari teks undang- undang. 87. Sebab pemberian tafsir yang luas terhadap hukum pidana oleh aparat penegak hukum seperti dikatakan oleh Robert Leider akan gagal dan tidak akan mampu difahami secara mudah tentang prilaku yang salah dan kriminal atau dilarang oleh undang-undang. Dan ini akan berakibat undang-undang tidak mempunyai legitimasi demokratis sebagai produk dari legislatif, karena yang pasti undang-undang tidak pernah penyusunannya didelegasikan kepada aparat penegak hukum. Dan kalau tafsir yang luas ini diberikan kepada aparat penegak hukum, maka pada dasarnya memfasilitasi penanfsiran yang berbeda dan perlakukan yangt tidak sama dalam menilai kejahatan yang serupa. (Robert Leider: 2021, 57 The Modern Common Law of Crime, 111 J. Crim. L. & Criminology 407, hal. 489) 88. Bahwa hakim dalam praktiknya memiliki peran aktif dalam membatasi hukum pidana dan tidak pula diberi kewenangan untuk mengambil alih atau melanggar kekuasaan legislatif dalam menafsirkan undang-undang atau hukum pidana melalui interpretasi. Dalam praktik hukum, pengadilan selalu berada dalam batasan tiga aturan utama pembatasan; bahwa hukum pidana tidak dapat diperluas melampaui teks undang-undang, bahwa undang-undang harus ditafsirkan lebih sempit daripada teks jika teks tersebut melampaui alasan hukum, dan bahwa undang-undang yang ditulis secara luas harus diperlakukan seolah-olah ambigu dan ditafsirkan lebih sempit daripada tertulis. Sehingga dalam menafsirkan undang- undang, hakim tidak boleh menjangkau lebih jauh dari teks atau tujuannya, dan mereka harus memperlakukan undang-undang yang ditulis secara luas sebagai ambigu dan membatasinya dalam konstruksi yang menyempit. (F. A. Hessick & Carissa B. Hessick: 2022, Constraining Criminal Laws, 106 MINN. L. REV. 2299, hal 2302) 89. Aparat penegak hukum tidak diberi kewenangan oleh Konstitusi untuk menafsirkan hukum pidana, apalagi dengan cara menambah kejahatan baru, apalagi terkait dengan pembatasan hak-hak seperti kebebasan berbicara. Meskipun undang-undang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum seperti Penyidik untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka atau Penuntut Umum diberi wewenang untuk mendakwa seseorang di hadapan pengadilan. Namun harus difahami bahwa Penyidik atau Penuntut Umum tidak bisa menempatkan diri mereka mempunyai kedudukan yang sama dengan Parlemen dalam peradilan pidana. 90. Dalam menjalankan fungsinya menegakkan hukum, agar tercipta kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, maka pengadilan tidak boleh menafsirkan hukum pidana dengan cara yang sama seperti mereka menafsirkan undang-undang lain. Dari praktik hukum, sejarah mengajarkan kepada kita bahwa pengadilan tidak hanya mencoba 58 menerapkan kehendak legislatif dalam menafsirkan undang-undang pidana, tetapi tidak jarang memainkan peran yang lebih aktif, mengadopsi paket aturan yang merugikan dan melanggar hak asasi Terdakwa. Meskipun tidak bisa disangkal bahwa tidak jarang dengan tafsir yang sekenanya akan memberikan keuntungan kepada Terdakwa. Sehingga dalam memeriksa teks undang-undang dan membaca apa arti alaminya, tidak dipengaruhi oleh pertimbangan apa pun yang berasal dari keadaan hukum sebelumnya, dan tidak memulai dengan menanyakan bagaimana hukum sebelum disusun tetapi hanya dibaca apa isi persis dari teks undang-undang. Dengan kata lain, sekiranya pengadilan hendak memberikan interpretasi terhadap satu ketentuan undang-undang, seperti yang sedang diuji konstitutionalitasnya ini, maka interpretasinya terbatas pada bahasa yang digunakan oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memastikan akurasi dari maksud dan tujuan pembentuk undang-undang. 91. Berdasarkan pemikiran di atas, agar supaya Pasal 21 UU TIPIKOR tidak ditafsirkan dan kemudian dipraktikkan sesuai kebutuhan aparat penegak hukum, maka pembatasan terhadap makna yang terkandung dalam Pasal 21 UU TIPIKOR harus dikembalikan pada bunyi dan makna teksnya. Dengan demikian maka yang akan terjadi bahwa undang-undang ini akan mempromosikan akuntabilitas demokratis dan akan menumbuhkan prinsip-prinsip penting dalam menegakkan hukum yang prediktabilitas. (e) Pasal 21 UU TIPIKOR tidak Termasuk Pasal Pemberantasan Perkara Korupsi 92. Bahwa Pasal 21 UU TIPIKOR diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai bagian dari Bab III “TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI”. Bahkan dalam penjelasannya dinyatakan “cukup jelas”. Cukup jelas ini juga harus dimaknai bahwa Pasal 21 bukan merupakan bagian dari tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam judul Bab di UU TIPIKOR tersebut. Pasal ini akan digunakan untuk mengancam pihak lain yang tidak merupakan bagian dari pelaku tindak pidana korupsi. 59 93. Bahwa menurut bunyinya, Pasal 21 UU TIPIKOR hanya dapat dipersangkakan atau didakwakan kepada “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, ...”. Sehingga pasal ini tidak dapat digunakan dalam mentersangkakan atau mendakwa seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi. 94. Bahwa ancaman hukuman Pasal 21 UU TIPIKOR dikatakan, “... dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun ...”. Ancaman paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun ini menjadi tidak proporsional kalau digunakan untuk menghukum karena adanya perbuatan, “...merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi” dalam bentuk suap menyuap. Sebab ancaman hukuman bagi pemberi hadiah atau janji karena melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a dan huruf b, paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. Sedangkan kalau merintangi terhadap perbuatan memberi hadiah atau janji yang dilarang oleh Pasal 13 UU TIPIKOR ancaman hukumannya paling lama 3 (tiga) tahun. 95. Dengan mengambil contoh seorang karyawan yang mencatat dalam laporan kas kecil, pernah ada pemberian uang oleh Manager Keuangan atau Direktur Perusahaan, kepada seorang pejabat publik, kemudian berinisiaif menghilangkan catatan “pengeluaran hadiah atau janji” dari catatan kas kantor, karena khawatir dianggap terlibat dalam melakukan suap menyuap. Perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan merintangi penyidikan secara langsung, karena menghilangkan bukti adanya suap menyuap. Perbuatan ini dapat dipastikan lebih kecil pengaruhnya dibandingkan dengan perbuatan seorang Manager Keuangan atau Direktur Keuangan yang bersepakat dengan pejabat publik 60 untuk memberikan hadiah atau janji, karena mendapatkan pekerjaan atau memenangkan tender atas suatu pengadaan. 96. Ancaman hukuman kepada Karyawan yang bertugas mencatat di buku kas kantor dan kemudian menghilangkan catatan tersebut, menjadi tidak proporsional ketika diancam dengan ancaman penjara “paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun”. Perbuatan yang dilakukan oleh karyawan tersebut bukanlah perbuatan substantif terkait dengan suap-menyuap, karena suap menyuapnya telah terjadi. Sedangkan perbuatan pelaku suap atau pelaku pemberi hadiah atau janji sebagai perbuatan substantif telah terjadi. Dan perbuatan ini melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a dan huruf b, paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau karena diduga melanggar Pasal 13 UU TIPIKOR diancam dengan hukuman pidana paling lama 3 (tiga) tahun. Ketidakadilan seperti ini adalah suatu hal yang tidak dapat ditoleransi atau intolerable. Mahkamah sendiri sudah menetapkan dalam Putusan 51-52-59/PUU- VI/2008 bahwa pembentuk undang-undang memiliki kewenangan terbuka atau open legal policy untuk menentukan sesuatu norma dalam undang- undang. Meskipun demikian, dalam Putusan tersebut Mahkamah juga membatasi kewenangan open legal policy tersebut dengan menyatakan sebagai berikut: “[3.17] Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang- Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang- Undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan presidential threshold dan pemisahan jadwal Pemilu dalam perkara a quo, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable.” Norma dalam Pasal 21 UU TIPIKOR jelas telah melanggar moralitas, rasional dan ketidakadilan yang intolerable dengan memberikan hukuman yang jauh lebih tinggi terhadap suatu kejahatan tambahan dibandingkan dengan kejahatan pokok atau awalnya. 61 97. Lebih lagi, dengan adanya perbedaan ancaman hukuman antara perbuatan substantif dan perbuatan ikutannya, maka sesungguhnya pasal ini menyebabkan terjadinya disparitas yang tidak adil. Seperti dikatakan oleh Cesare Beccaria, tujuan hukuman bukanlah untuk menyiksa atau membuat makhluk hidup menderita, sebab tujuan hukum adalah untuk mencegah pelanggar melakukan kerusakan baru kepada sesamanya dan untuk menghalangi orang melalukan hal yang sama, sehingga diperlukan proporsionalitas. (Cesare Beccaria: 1995, On Crimes and Punishments and Other Writings, Cambridge University Press, hal 31) 98. Bahwa dengan mengutip pendapat dari Michael J. Woodrum “Dalam Aguilar, Pengadilan memutuskan bahwa undang-undang umum penghalang-keadilan yang dominan saat itu, 18 U.S.C. § 1503, mencakup "persyaratan nexus." Persyaratan nexus Aguilar membatasi ruang lingkup tindakan di mana terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana dengan mengharuskan "niat untuk mempengaruhi proses yudisial atau juri agung"; yaitu, "tindakan [penghalang] harus memiliki hubungan dalam waktu, sebab-akibat, atau logika dengan proses peradilan" yang diduga terhalang. (Michael J. Woodrum: 2020, Knowledge and the Nexus Requirement in Obstruction-of-Justice Offenses, Texas Law Review, Vol. 99:417, hal. 418) 99. Bahwa dengan demikian, maka sungguh keliru jika seseorang diduga melakukan tindak pidana korupsi, kemudian pada saat yang sama juga diduga melakukan perintangan penyidikan atau penuntutan, karena ada komunikasi atau konfirmasi dengan pihak ketiga yang hendak melakukan sesuatu, dimana komunikasi atau konfirmasi itu diduga berhubungan dengan perkara pidananya. Dengan kata lain, ketika seseorang didakwa melakukan perbuatan penyuapan, andaikata benar – quod non – ada perbuatan lain yang dilakukan oleh Tersangka atau Terdakwa terkait dengan perkara yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya, maka perbuatan berupa komunikasi atau konfirmasi dalam satu percakapan yang tidak jelas konteksnya tidak dapat dianggap sebagai perbuatan berdiri sendiri sebagaimana dimaksud oleh Pasal 65 ayat (1) KUHP. 62 100. Bahwa menilik bunyi dari Pasal 21 UU TIPIKOR, maka sesungguhnya delik ini adalah delik materiil, dalam arti harus ada akibatnya. Berkenaan dengan perbuatan “...dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa...”, maka harus benar-benar terjadi tidak ada penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Sehingga ketika perkara berlanjut sampai pada sidang pengadilan, maka sesungguhnya tidak ada perintangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 UU TIPIKOR. 101. Bahwa sifat dari perbuatan pidana yang dapat dipersangkakan atau didakwakan melangar Pasal 21 UU TIPIKOR adalah bersifat kumulatif sebab tahapan/prosesnya dituliskan dengan kata sambung “dan” dalam frasa “penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan”, maka perbuatan yang harus dibuktikan yaitu tidak bisa dilakukan penyidikan, penuntutan dan harus juga ada akibat lain yaitu terhadap perkara itu tidak ada pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap terdakwa. Dengan kata lain, dalam memberikan pemaknaan adanya pelanggaran terhadap Pasal 21 UU TIPIKOR karena telah terbukti adanya perbuatan yang berakibat tidak bisa dilakukan penyidikan, penuntutan dan tidak ada pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap terdakwa. 102. Dalam perkara riil yang dihadapi oleh PEMOHON, PEMOHON telah dijadikan tersangka atas sangkaan Pasal 21 UU TIPIKOR pada saat proses hukum terhadap tersangka lainnya masih dalam tahap penyidikan, belum sampai pada penuntutan dan persidangan di pengadilan, sesuai dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin Lidik-146/01/12/2019 tanggal 20 Desember 2019, Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/07/DIK.00/01/01/2020 tanggal 9 Januari 2020, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/07B.2020/DIK.00/01/05/2023 tanggal 5 Mei 2023 sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan terhadap PEMOHON. Itu artinya makna kumulatif yang secara tegas tertulis dalam frasa “penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan” dalam praktiknya telah diingkari serta tidak dijalankan sebagaimana mestinya. 63 Kondisi inilah yang menyebabkan hak-hak konstitusional PEMOHON sangat dirugikan sebab tindakan semena-mena penegak hukum yang mengabaikan ketentuan itu di dalam menjalankan kewenangan jabatannya telah menjadikan tidak adanya perlindungan serta jaminan kepastian hukum yang adil bagi PEMOHON padahal perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil dimaksud merupakan hak-hak asasi yang dijamin dan tidak boleh dikesampingkan berdasarkan bunyi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, guna menghindarkan terulangnya kembali sikap semena-mena dari pejabat penegak hukum dalam penerapan Pasal 21 UU TIPIKOR, perlu untuk diberikan pemaknaan yang tegas maupun pasti bahwa tiga tahapan proses peradilan dalam Pasal 21 UU TIPIKOR wajib terpenuhi sehingga tidak akan terjadi lagi seseorang ditersangkakan menurut pasal a quo bilamana tindakan “mencegah, merintangi atau menggagalkan” itu tidak dijalankan pada semua proses atau tahapan yang disebutkan dalam Pasal 21 UU TIPIKOR tersebut. 103. Bahwa agar supaya Pasal 21 UU TIPIKOR tidak menjadi sebagai pasal pembalasan berlebihan, karena ancaman hukuman yang lebih tinggi dari pasal substantif sebagai bagian dari perbuatan yang dilarang dan termasuk sebagai perbuatan korupsi yaitu Pasal 13 UU TIPIKOR, maka ancaman hukuman minimal yang dijatuhkan karena adanya pelanggaran terhadap Pasal 21 UU TIPIKOR seharusnya paling kurang sama dengan ancaman Pasal 13 UU TIPIKOR. Mengingat Pasal 21 UU Tipikor ini tidak termasuk dalam kategori perbuatan korupsi, sehingga terhadap pasal tersebut harus diberi pemaknaan yang benar, masuk akal dan menurut hukum agar menjadi konstitusional. Oleh karena itu ancaman hukuman yang layak terhadap pelanggaran Pasal 21 UU TIPIKOR harus dimaknai sama dengan ancaman hukuman terendah dari UU TIPIKOR yaitu Pasal 13 UU TIPIKOR, yakni dengan ancaman hukuman paling lama 3 (tiga) tahun. 104. Sebagai bahan perbandingan, tabel di bawah ini menunjukkan variasi ancaman hukuman bagi pelaku perbuatan pidana yang termasuk dalam kategori obstruction of justice di berbagai negara sebagai berikut. 64 Perbuatan yang Dilarang Ancaman Hukuman 1. 1. Kesaksian palsu. (Pasal 434-13 Kitab Hukum Pidana / French Penal Code) 2. Janji, penawaran, hadiah, ancaman, pernyataan palsu. (Pasal 434-15 Kitab Hukum Pidana / French Penal Code) 3. Merusak bukti, menghapus jejak, mengubah dokumen publik. (Pasal 434-4, 1 dan 2 Kitab Hukum Pidana / French Penal Code) 4. Ancaman atau intimidasi saksi atau korban, mencegah pengaduan. (Pasal 434-5 Kitab Hukum Pidana / French Penal Code) 5. Membantu pelaku melarikan diri, memberi materi, menghindari penggeledahan, penangkapan, dengan pengecualian kerabat atau pasangan. (Pasal 434-6 Kitab Hukum Pidana / French Penal Code) 1. Dihukum lima tahun penjara dan denda 75.000 Euro; bebas kalau mencabut keterangan. 2. Tiga tahun penjara dan denda 45.000 Euro, bahkan jika penyuapan tidak ditindaklanjuti. 3. Tiga tahun penjara dan denda 45.000 Euro. 4. Tiga tahun penjara dan denda 45.000 Euro. 5. Tiga tahun penjara dan denda 45.000 Euro. 2. 1. Sumpah palsu. (Pasal 2 Perjury Act 1911) a. Tidak dibawah sumpah b. Dibawah sumpah 2. Intimidasi saksi. (Pasal 151 Justice and Public Order Act 1994) 3. Menghalangi peradilan atau Offense of attempting to obstruct, pervert, or defeat the course of justice. (Pasal 2(1) Criminal Attempts Act 1981) 4. Menyembunyikan pelanggaran. (Pasal 5(1) Criminal Law Act 1967) 5. Memberikan informasi palsu. (Pasal 5(2) Criminal Law Act 1967) 1. a. Penjara maksimal 2 tahun. b. Penjara maksimal 2 tahun. 2. Apabila kejahatan serius, penjara maksimal 5 tahun atau denda atau keduanya. Apabila kejahatan tidak serius / summary conviction, penjara maksimal 6 bulan atau denda atau keduanya. 3. Maksimal hukuman 5 tahun atau denda paling singkat 6 bulan. 4. Penjara maksimal 2 tahun. 5. Penjara maksimal 6 bulan atau denda. 3. 1. Sumpah Palsu. (Pasal 154 Kitab Hukum Pidana / German Penal Code) a. Di hadapan sidang atau pihak berwenang b. Dalam kasus tidak serius 2. Menghalangi penuntutan. (Pasal 258 (1) German Penal Code) 1. a. Penjara sekurang-kurangnya 1 tahun b. Penjara antara 6 bulan hingga 5 tahun. 2. Tidak lebih dari 5 tahun atau denda. Percobaan tidak dihukum. 3. Hukuman tidak boleh lebih berat dari yang dijatuhkan atas pelanggaran 65 Perbuatan yang Dilarang Ancaman Hukuman 3. Menghalangi pelaksanaan hukuman. (Pasal 258 (2) dan (3) German Penal Code) 4. Merusak bukti. (Pasal 274 German Penal Code) 5. Menolong orang yang telah melakukan perbuatan pidana. (Pasal 257 German Penal Code) sebelumnya. 4. Penjara maksimal 5 tahun atau denda. 5. Penjara maksimal 5 tahun atau denda. 4. 1. Penghalangan administrasi hukum. (18 US Code § 1505) 2. Membunuh atau mencoba membunuh seseorang; menggunakan kekerasan terhadap seseorang, dengan tujuan mencegahnya memberi kesaksian. (18 US Code § 1512) 3. Penghancuran, perubahan atau pemalsuan dalam penyelidikan tingkat Federal dan kebangkrutan. (18 US Code § 1519) 4. Penghancuran catatan audit. Perusahaan (18 US Code § 1520) 1. Denda atau penjara maksimal 5 tahun. 2. Apabila membunuh, hukuman mati atau penjara seumur hidup. Percobaan membunuh, penjara maksimal 30 tahun. Menggunakan kekerasan, penjara maksimal 20 tahun. 3. Denda atau penjara maksimal 20 tahun. 4. Denda atau penjara maksimal 10 tahun. 5. 1. Tidak mematuhi perintah atau permintaan pihak yang bertugas menyelidiki tindak pidana. (Pasal 184 WvS) 2. Menimbulkan keributan di sidang pengadilan. (Pasal 185 WvS) 3. Melindungi orang yang telah melakukan kejahatan serius, menyembunyikan objek yang digunakan dalam tindak pidana, menggagalkan penyitaan. (Pasal 189 WvS) 1. Penjara maksimal tiga bulan atau denda kategori kedua. 2. Penjara maksimal dua minggu atau denda kategori kedua. 3. Penjara maksimal 6 bulan atau denda kategori kelima. Hanya apabila kejahatan serius yang dimaksud adalah terorisme, maka penjara maksimal empat tahun atau denda kategori kelima . 6. 1. Memberikan keterangan atau bukti palsu. (Pasal 191, 192 dan 193 Penal Code 1871) 2. Menghilangkan bukti sehubungan dengan suatu kejahatan. (Pasal 201 Penal Code 1871) 3. Menghalangi proses peradilan. (Pasal 204A Penal Code 1871) 4. Menyuap saksi. (Pasal 204B Penal 1. Apabila keterangan palsu diberikan di persidangan, penjara maksimal 7 tahun dan denda. Apabila di luar persidangan, penjara maksimal 3 tahun dan denda. 2. Apabila kejahatan awal dapat dihukum dengan: - hukuman mati, maka penjara maksimal 10 tahun dan denda. 66 Perbuatan yang Dilarang Ancaman Hukuman Code 1871) - penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun, maka penjara maksimal 7 tahun dan denda. - penjara kurang dari 20 tahun, maka penjara maksimal satu per-empat dari pidana maksimal atau denda, atau keduanya. 3. Penjara maksimal 7 tahun atau denda atau keduanya. 4. Penjara maksimal 7 tahun atau denda atau keduanya. 105. Bahwa dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada hampir di negara-negara tersebut di atas, ancaman hukuman untuk tindak pidana obstruction of justice relatif lebih rendah dibandingkan dengan ancaman hukuman tindak pidana awal. Bahkan di Jerman, Belanda, Singapura, Inggris dan Amerika Serikat, ancaman hukuman obstruction of justice secara spesifik merujuk pada, dan kurang dari (bahkan hingga seperempat), ancaman pidana tindak pidana awal atau pokok. 106. Pada praktiknya di Indonesia, beberapa perkara yang telah diputus sehubungan dengan Pasal 21 UU TIPIKOR menghasilkan putusan yang tidak konsisten dan hukuman yang tidak proporsional sebagaimana bisa dilihat di tabel rangkuman sebagai berikut. NO DAKWAAN FAKTA TERBUKTI MENURUT PUTUSAN TUNTUTAN PUTUSAN PENGADILAN 1. PERKARA MANATAP AMBARITA, S.H. (ADVOKAT) MANATAP AMBARITA, S.H. didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut: “...dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap Tersangka atau Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 211/Pid.B/2008/PN.Pdg: (Putusan tidak tersedia di Direktori Putusan Mahkamah Agung). Pidana Penjara 3 tahun. Pidana Denda Rp.150.000.000 subsidair 6 bulan kurungan. Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 211/Pid.B/2008/PN.Pdg: Menjatuhkan:  Pidana Penjara 1 tahun 6 bulan.  Pidana Denda Rp100.000.000, subsidair 3 bulan kurungan. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 197/PID/2008/PT.PDG: Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 197/PID/2008/PT.PDG: Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang 67 NO DAKWAAN FAKTA TERBUKTI MENURUT PUTUSAN TUNTUTAN PUTUSAN PENGADILAN Terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi”, yaitu telah merintangi secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap Tersangka Afner Ambarita, ST, dalam perkara Korupsi Penyalahgunaan Sisa Anggaran Tahun 2005 pada Dinas Kimpraswi l Kabupaten Kepulauan Mentawai. (Putusan tidak tersedia di Direktori Putusan Mahkamah Agung). tanggal 25 Agustus 2008 Nomor 211/Pid.B/2008/PN.PDG. Putusan Mahkamah Agung Nomor 684 K/Pid.Sus/2009 (Bukti P - 4): 1. Pada 3 April 2008 Afner Ambarita, ST (sebagai Tersangka) bersama-sama dengan Terdakwa selaku Penasihat Hukumnya datang ke halaman Kantor Kejati Sumatera Barat memenuhi panggilan. Terdakwa melarang Tersangka Afner Ambarita, ST masuk ke gedung Kejati Sumatera Barat dan memerintahkannya untuk menunggu di mobil. 2. Terdakwa masuk menemui Jaksa Penyidik sambil memperlihatkan surat kuasa tanggal 3 April 2008 dari Tersangka dengan permintaan agar pemeriksaan ditunda selama 2 minggu dengan alasan untuk mempelajari berkas perkara. 3. Karena alasan permintaan penundaan bukan merupakan keinginan Tersangka dan alasan untuk mempelajari berkas adalah tidak masuk akal karena belum ada berkas perkara, Jaksa Penyidik menolak permintaan penundaan dan tetap meminta Terdakwa untuk menghadirkan Tersangka Afner Ambarita, ST. 4. Terdakwa menolak Afner Ambarita, ST untuk diperiksa dengan kata-kata yang keras dan meminta jaminan agar kliennya tidak ditahan. 5. Jaksa Penyidik menelpon Afner Ambarita, ST yang mengatakan ia dilarang memenuhi panggilan oleh Terdakwa. Putusan Mahkamah Agung Nomor 684 K/Pid.Sus/2009: Mahkamah Agung berpendapat Judex facti telah salah menerapkan hukum tentang pemidanaan. Pasal 21 UU TIPIKOR menentukan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000 dan paling banyak Rp.600.000.000, tetapi Judex facti hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dan denda Rp.100.000.000. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan sebagai berikut: Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 197/PID/2008/ PT.PDG. tanggal 3 Nopember 2008 dan putusan Pengadilan Negeri Padang No. 211/Pid.B/2008/PN.Pdg. tanggal 25 Agustus 2008. Mengadili sendiri, menyatakan Terdakwa Manatap Ambarita, S.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mencegah, merintangi secara langsung penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi”. Menjatuhkan:  Pidana Penjara 3 tahun  Pidana Denda Rp.150.000.000 subsidair 1 bulan kurungan. 68 NO DAKWAAN FAKTA TERBUKTI MENURUT PUTUSAN TUNTUTAN PUTUSAN PENGADILAN Pembicaraan telepon diambil alih oleh Terdakwa dan Terdakwa kembali meminta agar pemeriksaan ditunda dan dengan kata-kata keras mengatakan bahwa dirinya pengacara dari Jakarta. 6. Jaksa Penyidik mendatangi Terdakwa yang menginap di Pangeran Beach Hotel. Di buku tamu Pangeran Beach Hotel tercatat nama Tersangka Afner Ambarita menginap, tetapi Terdakwa menyembunyikan Tersangka Afner Ambarita, ST dengan mengatakan bahwa Tersangka Afner Ambarita, ST sudah pulang ke rumah. Saat Jaksa Penyidik mencari ke rumah Tersangka, isteri Tersangka mengatakan bahwa Tersangka sejak pagi sudah berangkat bersama Penasihat Hukumnya dan belum kembali. (vide Bukti P - 4, hlm. 11) Putusan Mahkamah Agung Nomor 150 PK/PID.SUS/2013 (Bukti P - 5): Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung selaku Judex Juris tidak ternyata adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, sebab meskipun tugas dan profesi Terdakwa dilindungi undang-undang, akan tetapi sikap dan perbuatan Terdakwa berlebihan dari apa yang seharusnya ia lakukan sebagai Advokat yang mendampingi Tersangka. Terdakwa seharusnya bersikap kooperatif untuk menghadapkan kliennya kepada Penyidik sesuai surat panggilan yang diterima oleh Tersangka. Penundaan pemeriksaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 150 PK/PID.SUS/2013: Mahkamah Agung menyatakan bahwa bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat dinilai sebagai keadaan baru (novum) yang bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP. Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dan menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tetap berlaku. 69 NO DAKWAAN FAKTA TERBUKTI MENURUT PUTUSAN TUNTUTAN PUTUSAN PENGADILAN yang dimohonkan Terdakwa kepada Penyidik atas kliennya/Tersangka tidak beralasan. (vide Bukti P - 5, hlm. 39) 2 PERKARA KWEE CAHYADI KUMALA alias SWIE TENG (Presiden Direktur PT Sentul City, Tbk. Dan Komisaris Utama PT Bukit Jonggol Asri) KWEE CAHYADI KUMALA alias SWIE TENG didakwa oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut: “dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan Terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, yaitu merintangi penyidikan atas nama Tersangka F.X. Yohan Yap alias Yohan dan kawan- kawan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik- 22/01/05/2014 tanggal 08 Mei”. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 8/PID.SUS/TPK/2015/ PN.JKT.PST: 1. Tidak ada satupun alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Kwee Cahyadi Kumala alias Swie Teng telah menyuruh para pegawainya untuk memindahkan dokumen- dokumen terkait asal-usul uang yang diberikan oleh FX. Yohan Yap alias Yohan kepada Bupati Bogor Rachmat Yasin. Dokumen-dokumen yang diminta dipindahkan adalah dokumen-dokumen perusahaan lainnya dan hal tersebut dilakukan karena Kwee Cahyadi Kumala alias Swie Teng khawatir apabila Penyidik KPK menyita seluruh dokumen perusahaan lainnya, maka dapat mengganggu operasional bisnisnya. Instruksi untuk memindahkan dokumen- dokumen tersebut telah diberikan sejak akhir tahun 2013. 2. Penyidik KPK dalam persidangan memberikan kesaksian bahwa dokumen-dokumen yang dipindahkan dan kemudian dilakukan penyitaan oleh Penyidik KPK adalah hanya dokumen-dokumen pengajuan rekomendasi awal dari tahun 2012. Sedangkan dokumen- dokumen terkait asal-usul uang yang diberikan oleh FX. Yohan Yap alias Pidana Penjara 6 tahun dan 6 bulan. Pidana Denda Rp500.000.000,00 subsidiair selama 5 bulan kurungan. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 8/PID.SUS/TPK/2015/ PN.JKT.PST: Menyatakan Terdakwa Kwee Cahyadi Kumala alias Swie Teng tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Merintangi Penyidikan Perkara Korupsi” dan “Korupsi Secara Bersama-sama” sebagaimana Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Pertama. Menjatuhkan:  Pidana Penjara 5 tahun  Pidana Denda Rp300.000.000,00 subsidair 3 bulan kurungan. 70 NO DAKWAAN FAKTA TERBUKTI MENURUT PUTUSAN TUNTUTAN PUTUSAN PENGADILAN Yohan kepada Bupati Bogor Rachmat Yasin adalah dokumen-dokumen tahun 2014 karena pemberian uang atas desakan/tekanan dan Bupati Bogor Rachmat Yasin baru terjadi pada tahun 2014. Dengan demikian jelas bahwa dokumen-dokumen yang dipindahkan tersebut tidak ada kaitannya dengan asal-usul uang yang dibenikan FX. Yohan Yap alias Yohan kepada Bupati Bogor Rachmat Yasin. 3. Maka terbukti bahwa Kwee Cahyadi Kumala alias Swie Teng tidak melakukan tindakan yang mencegah atau merintangi proses penyidikan sebagaimana Pasal 21 UU TIPIKOR karena tidak ada satupun alat bukti yang dapat membuktikan bahwa dokumen-dokumen yang dipindahkan adalah merupakan dokumen- dokumen yang terkait asal- usul aliran dana dan FX. Yohan Yap alias Yohan kepada Bupati Bogor Rachmat Yasin. Tidak juga ada satupun alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Kwee Cahyadi Kumala alias Swie Teng dan/atau melalui kuasa hukumnya telah mempengaruhi kesaksian saksi-saksi. (Vide Bukti P - 6, hlm. 146 - 149) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/PID.SUS/2016 (Bukti P - 6): 1. Perbuatan yang dilakukan Terpidana sebagaimana terungkap dalam sidang pemeriksaan Judex Facti sesungguhnya tidak untuk menghalangi proses Penyidikan atas nama FX Yohan Yap, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/PID.SUS/2016: Mahkamah Agung menyatakan bahwa pendapat Hakim Anggota III dan Anggota IV dalam putusan Judex Facti khusus mengenai dakwaan Pasal 21 UU TIPIKOR sudah tepat dan benar. Sesuai asas non self-incrimination, seorang Tersangka atau Terdakwa mempunyai hak untuk 71 NO DAKWAAN FAKTA TERBUKTI MENURUT PUTUSAN TUNTUTAN PUTUSAN PENGADILAN tetapi ditujukan untuk melindungi diri Terpidana agar tidak terlibat dalam perkara tertangkapnya FX Yohan Yap, sebab Terpidana pernah memberikan uang kepada FX Yohan Yap. 2. Proses persidangan perkara Terdakwa FX Yohan Yap telah berjalan lancar dan telah dijatuhi pidana. 3. Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan Terpidana tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang merintangi proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa FX Yohan Yap, maka Terpidana harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu Pasal 21 UU TIPIKOR. (Vide Bukti P - 6., hlm. 169 - 170) membela dirinya terhadap hukum yang mengancamnya dan tindakan pembelaan diri bagi Terdakwa tersebut, tidak dapat dikatakan sebagai tindakan yang merintangi proses penyidikanp Penuntutan dan pemeriksaan di persidangan sebagai dimaksud dalam Pasal 21 UU TIPIKOR. Pasal 21 UU TIPIKOR hanya dapat dikenakan kepada saksi atau pihak ketiga yang karena sifat perbuatannya tidak dapat didakwa dengan tindak pidana pokok, sehingga hanya didakwa dengan Pasal 21 UU TIPIKOR. Oleh karena itu Mahkamah Agung menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa KWEE CAHYADI KUMALA alias SWIE TENG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 21 UU TIPIKOR sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu. 2. Menyatakan Terdakwa KWEE CAHYADI KUMALA alias SWIE TENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama- sama”. Menjatuhkan:  Pidana Penjara 2 tahun 6 bulan.  Pidana Denda Rp200.000.000,00 subsidair 6 bulan kurungan. 3 PERKARA LUCAS (ADVOKAT) LUCAS didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut: “...sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 90/Pid.Sus- TPK/2018/PN Jkt.Pst: (Putusan tidak tersedia di Direktori Putusan Mahkamah Agung) Pidana Penjara 12 tahun Pidana Denda Rp600.000.000,00 subsidair 6 bulan kurungan Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Nomor 90/Pid.Sus/TPK/2018/PN JKT.Pst : Menyatakan Terdakwa LUCAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja bersama- sama merintangi penyidikan 72 NO DAKWAAN FAKTA TERBUKTI MENURUT PUTUSAN TUNTUTAN PUTUSAN PENGADILAN langsung atau tidak langsung Penyidikan terhadap tersangka ataupun para saksi dalam perkara korupsi yakni menyarankan Eddy Sindoro selaku Tersangka Tindak Pidana Korupsi untuk tidak kembali ke Indonesia serta mengupayakan Eddy Sindoro masuk dan keluar wilayah Indonesia tanpa pemeriksaan imigrasi untuk menghindari pemeriksaan atau tindakan hukum lainnya terhadap Eddy Sindoro oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).” perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka Eddy Sindoro”. Menjatuhkan:  Pidana Penjara 7 tahun.  Pidana DendaRp600.000.000,00 subsidair 6 bulan kurungan. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 13/PID.SUS- TPK/2019/PT.DKI. (Bukti P - 7): 1. Timbulnya perkara a quo adalah dari inisiatif Terdakwa Lucas, dimana Eddy Sindoro merupakan terdakwa dalam perkara lain terkait penyuapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saat Eddy Sindoro berada di Bangkok Thailand, Terdakwa Lucas menyarankan agar tidak pulang ke Indonesia, meskipun Eddy Sindoro berniat untuk menyerahkan diri pada penyidik KPK. Terdakwa menyatakan dirinya akan membantu Eddy Sindoro dalam menghadapi masalah hukum. 2. Akhirnya Eddy Sindoro menjalani proses hukum dan dijatuhi pidana oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama 4 tahun, dan kemudian Terdakwa Lucas telah menjalani proses hukum dan dijatuhi pidana oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama 7 tahun. (Vide Bukti P - 7 hlm. 55) Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 13/PID.SUS- TPK/2019/PT.DKI.: Pengadilan Tinggi mempertimbangkan agar tidak terjadi disparitas yang tinggi maka seharusnya tidak ada perbedaan banyak antara pidana yang dijatuhkan kepada Eddy Sindoro (selaku pleger) dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Lucas (sebagai yang turut serta melakukan tindak pidana atau medepleger). Antara pleger dengan medepleger harus mendapatkan keadilan yang tidak terlalu jauh berbeda. Walaupun perkara a quo terjadi atas inisiatif dari Terdakwa, pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tidak mencerminkan rasa keadilan. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan yang dirasa adil sebagai berikut: Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 90 /Pid.Sus / TPK / 2018 / PN Jkt.Pst, tanggal 20 Maret 2019, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Menjatuhkan: Pidana penjara 5 tahun. Pidana Denda Rp600.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3328 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019: 73 NO DAKWAAN FAKTA TERBUKTI MENURUT PUTUSAN TUNTUTAN PUTUSAN PENGADILAN K/Pid.Sus/2019 (Bukti P - 8): Fakta hukum "Terdakwa menyarankan kepada Eddy Sindoro untuk tidak kembali ke Indonesia”. Hal ini sejalan dengan dakwaan Penuntut Umum KPK (vide putusan baris ke 17-22, hal 24), merumuskan dakwaannya bahwa: "Terdakwa menyarankan kepada Eddy Sindoro ... dst", untuk tidak kembali ke Indonesia. Oleh karena itu Majelis Hakim Kasasi berpendapat dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti menyarankan Eddy Sindoro untuk tidak kembali ke Indonesia. (Vide Bukti P -8 hlm. 29) Majelis Hakim Kasasi menyatakan dakwaan Penuntut Umum khusus terkait dengan "upaya Terdakwa agar supaya Eddy Sindoro masuk dan keluar wilayah Indonesia tanpa pemeriksaan Imigrasi” guna menghindari proses hukum di KPK tidak terbukti adanya. Sedangkan perbuatan Terdakwa yang hanya menyarankan, mengusulkan, memberikan masukan meskipun dapat dihukum berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU TIPIKOR, namun perbuatan tersebut merupakan tingkat kesalahan yang paling rendah sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang adil dan proporsional. Putusan Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi kurang tepat dan adil menerapkan hukum dalam hal mempertimbangkan berat ringannya pidana penjara sesuai fakta hukum dari hasil pemeriksaan persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim Kasasi menjatuhkan hukuman sebagai berikut: Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 13/PID.SUS- TPK/2019/PT.DKI, tanggal 26 Juni 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 90/Pid.Sus- TPK/2018/PN.Jkt.Pst., tanggal 20 Maret 2019. Menjatuhkan:  Pidana Penjara 3 tahun.  Pidana Denda Rp600.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021: 74 NO DAKWAAN FAKTA TERBUKTI MENURUT PUTUSAN TUNTUTAN PUTUSAN PENGADILAN PK/Pid.Sus/2021 (Bukti P - 9): 1. Pertimbangan hukum putusan Judex Facti dan Judex Juris yang menyatakan bahwa atas inisiatif Pemohon/Terpidana Lucas yang “Menyarankan” Eddy Sindoro dalam perkara lain terkait perkara dalam kasus penyuapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang pada waktu itu Eddy Sindoro berada di Bangkok Thailand, kemudian Pemohon/Terpidana Lucas “Menyarankan agar tidak pulang ke Indonesia", “Nanti Pemohon/Terpidana Lucas yang membantu dalam menghadapi masalah hukum Eddy Sindoro", adalah suatu pertimbangan putusan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena perbuatan “Menyarankan” oleh Pemohon/Terpidana a quo tidak dilaksanakan oleh Eddy Sindoro sendiri. Karena itu, perbuatan menyarankan tidak menimbulkan perbuatan nyata baik dalam arti formil maupun dalam arti materil, melainkan hanya bersifat saran atau konsep/pendapat yang tidak serta-merta dapat dipersalahkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan secara tanggungjawab pidana, dalam asas hukum pidana yang sifatnya asasi seseorang tidak dapat dihukum/dipidana atas apa yang ia pikirkan/sarankan, karena bukan atau tidak merupakan perbuatan nyata yang bersifat merintangi dan berakibat gagalnya suatu proses hukum penyidikan Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa secara hukum terhadap keterangan satu orang saksi yaitu saksi Novel semata tanpa didukung keterangan saksi lainnya dibawah sumpah, bukanlah merupakan keterangan saksi sebagaimana asas hukum yaitu unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi) dikaitkan dengan ketentuan Pasal 185 Ayat (2) KUHAP. Bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa “Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Dihubungkan dengan asas legalitas dalam sistem pembuktian tentang negatif wettelijk yaitu Hakim membuktikan dengan dua alat bukti ditambah dengan keyakinan sehingga dengan demikian keterangan saksi Novel tersebut demi hukum haruslah dikesampingkan. Pertimbangan putusan Judex Facti dan Judex Juris yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terbukti melakukan perbuatan pidana merintangi penyidikan sebagaimana dimaksud Pasal 21 UU TIPIKOR tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena merupakan suatu pertimbangan putusan yang keliru dan nyata-nyata merupakan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum khususnya hukum acara pembuktian, oleh karena itu pertimbangan hukum putusan Judex Facti dan Judex Juris a quo telah bertentangan dengan asas hukum acara (KUHAP) yakni satu saksi bukan saksi. Oleh karena itu Mahkamah Agung menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan peninjauan 75 NO DAKWAAN FAKTA TERBUKTI MENURUT PUTUSAN TUNTUTAN PUTUSAN PENGADILAN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 UU TIPIKOR. 2. Fakta hukum di persidangan ternyata Eddy Sindoro akan menyerahkan diri dan pada kenyataannya telah menyerahkan diri pada Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk proses hukum penyidikan atas dugaan perkara kasus penyuapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana alat bukti Surat Penangkapan Eddy Sindoro Nomor Sprin.Kap/05/ DIK.01.02/01/09/ 2018 tanggal 4 September 2018 yang apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Novel dan bersesuaian dengan bukti surat tersebut bahwa tidak adanya kegiatan penyidikan yang dilakukan pada tanggal 4 Desember 2016, maka secara yuridis tidak terjadi suatu perbuatan menghalangi atau merintangi proses hukum penyidikan. 3. Perbuatan Pemohon/Terpidana Lucas sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan mencegah, merintangi atau menggagalkan proses hukum penyidikan, bahkan sesuai fakta hukum persidangan ternyata Eddy Sindoro telah menyerahkan diri dan telah melaksanakan atau menjalani proses hukum penyidikan, penuntutan, sampai pada pemeriksaan persidangan hingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan pidana kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/TERPIDANA LUCAS. 2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019 tanggal 16 Desember 2019. 3. Menyatakan Terpidana LUCAS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum. 4. Membebaskan Terpidana dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut (vrijspraak). 76 NO DAKWAAN FAKTA TERBUKTI MENURUT PUTUSAN TUNTUTAN PUTUSAN PENGADILAN penjara kepada Eddy Sindoro, berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat karenanya Pemohon tidak merugikan negara atau tidak berakibat gagalnya proses hukum. 4. Dengan demikian unsur perbuatan menghalang-halangi atau merintangi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terpenuhi karena kenyataannya proses hukum penyidikan sampai proses persidangan Eddy Sindoro telah terlaksana, maka putusan Judex Facti dan Judex Juris yang menjatuhkan hukuman pidana kepada Pemohon/Terpidana adalah putusan yang dengan jelas telah nyata- nyata melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP. (vide Bukti P - 9 hlm. 8- 10) 4 PERKARA DR. FREDRICH YUNADI, SH., LLM., MBA. (ADVOKAT) DR. FREDRICH YUNADI, S.H., LLM., MBA. didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut: “Bahwa Terdakwa Fredrich Yunadi bersama dr. Bimanesh Sutarjo (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan November 2017, bertempat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau Jalan Raya Kebayoran Lama Nomor 64 Jakarta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus- TPK/2018/PN.Jkt.Pst. (Bukti P - 10): Upaya-upaya pembelaan yang dilakukan Terdakwa diantaranya dengan meminta kliennya (Setya Novanto) dirawat di Rumah Sakit dengan diagnosa kecelakaan mobil sebelum kecelakaan terjadi dengan tujuan pemeriksaan menjadi terhambat/terintangi, dilakukan Terdakwa di tingkat Penyidikan dengan tersangka Setya Novanto. Pidana Penjara 12 tahun. Pidana Denda Rp600.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Nomor 9/Pid.Sus- TPK/2018/PN.Jkt.Pst.: Karena semua unsur Dakwaan Pasal 21 UU TIPIKOR jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum. Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:  Pidana Penjara7 tahun.  Pidana Denda Rp500.000.000,00 subsidair 5 (lima) bulan kurungan. 77 NO DAKWAAN FAKTA TERBUKTI MENURUT PUTUSAN TUNTUTAN PUTUSAN PENGADILAN Barat atau setidak- tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi yakni melakukan rekayasa agar Setya Novanto dirawat inap di Rumah Sakit Medika Permata Hijau dalam rangka menghindari pemeriksaan Penyidikan oleh Penyidik KPK terhadap Setya Novanto sebagai tersangka perkara tindak pidana korupsi pengadaan KTP Elektronik (e-KTP).” (vide Bukti P – 10, hlm. 180) Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor Nomor 23/Pid.Sus- TPK/2018/PT.DKI (Bukti P - 11): Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didasarkan kepada keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dihubungkan dengan unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “dengan sengaja bersama- sama merintangi penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi “. (vide Bukti P - 11. hlm. 60) Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor Nomor 23/Pid.Sus- TPK/2018/PT.DKI: Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa dalam menjalankan profesinya membela kliennya, Terdakwa telah melakukan kebohongan- kebohongan mulai dari keberadaan kliennya sampai dengan “rekayasa kecelakaan” secara sistematis dan direncanakan. Perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan fakta persidangan menunjukkan nyata-nyata adanya niat jahat (means rea) yang terbukti dalam perbuatannya (actus rea) dalam berusaha sedemikian rupa untuk membela kliennya. Terdakwa sebagai bagian dari criminal justice system seharusnya menjunjung tinggi hukum dan keadilan, tetapi fakta hukumnya ia melakukan hal-hal yang melawan hukum. Oleh karena itu, Majelis Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut: Menguatkan Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 5 Maret 2018. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Juni 2018 yang dimintakan banding tersebut. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3315 K/Pid.Sus/2018 (Bukti P - 12): 1. Terdakwa selaku Advokat dari Kantor Hukum Yunadi & Associates bertindak selaku Penasihat Hukum Terdakwa Setya Novanto Putusan Mahkamah Agung Nomor 3315 K/Pid.Sus/2018: Mahkamah Agung mempertimbangkan perbuatan Terdakwa selaku Penasihat Hukum Setya Novanto yang demikian tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa 78 NO DAKWAAN FAKTA TERBUKTI MENURUT PUTUSAN TUNTUTAN PUTUSAN PENGADILAN menawarkan diri untuk membantu mengurus permasalahan hukum yang dihadapi Setya Novanto dan memberikan saran agar Setya Novanto tidak datang memenuhi panggilan penyidik KPK. Alasan yang diberikan adalah sebagai anggota DPR, kedatangan Setya Novanto harus atas izin Presiden Republik Indonesia selaku Kepala Negara. Terdakwa menyarankan untuk melakukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi atas Undang- Undang MD3, sehingga Setya Novanto tertarik dan setuju menunjuk Terdakwa sebagai Penasihat Hukumnya. 2. Terdakwa mengirim surat kepada Dirdik KPK yang pada intinya klien Terdakwa (Setya Novanto) tidak dapat memenuhi panggilan KPK dengan alasan masih menunggu keputusan judicial review Undang- Undang MD3 yang sedang diajukan di Mahkamah Konstitusi, padahal Terdakwa baru pada hari itu mendaftarkan permohonan judicial reviewnya ke Mahkamah Konstitusi. 3. Terdakwa memerintahkan Saksi Setya Novanto untuk menghindar dan bersembunyi di tempat lain guna menghindari penangkapan oleh Penyidik KPK di rumah Saksi Setya Novanto. Terdakwa berada di rumah Setya Novanto pada saat penyidik KPK mau menangkap dan melakukan penggeledahan di rumah Setya Novanto, Penuntut Umum melanggar Pasal 21 UU TIPIKOR jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan Terdakwa selaku Advokat adalah sebagai penegak hukum yang berdasarkan undang-undang bertanggungjawab atas kelancaran penyidikan perkara agar penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tepat diterapkan pada perbuatan Terdakwa. Menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan judex facti terhadap Terdakwa perlu diperberat/ditambah berdasarkan pertimbangan perbuatan Terdakwa selaku Advokat yang berpendidikan tinggi tidak mencerminkan perilaku penegak hukum yang harus berbuat jujur, fair, obyektif dan profesional. Perbuatan Terdakwa dapat merusak dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi penegak hukum khususnya Advokat, karenanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dinilai lebih adil dan proporsional. Oleh karena itu Mahkamah Agung menjatuhkan putusan sebagai berikut: Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT DKI tanggal 5 Oktober 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus- TPK/2018/PN Jkt.Pst tanggal 28 Juni 2018 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Menjatuhkan: 79 NO DAKWAAN FAKTA TERBUKTI MENURUT PUTUSAN TUNTUTAN PUTUSAN PENGADILAN dan Terdakwa secara aktif sebagai Penasihat Hukum menanyakan Surat Tugas dan Surat Perintah/Izin Penggeledahan. 4. Terdakwa menghubungi dan menemui Dokter Bimanesh Sutarjo untuk meminta bantuan agar Setya Novanto bisa dirawat inap di RS Medika Permata Hijau dengan diagnosa menderita beberapa penyakit, salah satu di antaranya hipertensi. Untuk memastikan Dokter Bimanesh Surarjo dapat memenuhi keinginan Terdakwa, maka Terdakwa datang ke kediaman Dokter Bimanesh Sutarjo di Apartemen Botanica Tower III/3A di Simprug Jakarta Selatan, dan juga untuk menyerahkan rekam medis Setya Novanto dari perawatan sebelumnya di RS Premier Jatinegara. 5. Terdakwa juga menemui Dokter Michael Chia Cahaya di ruang IGD meminta dibuatkan surat pengantar rawat inap atas nama Setya Novanto dengan diagnosa “kecelakaan mobil”, padahal saat itu Setya Novanto sedang berada di DPR Republik Indonesia bersama dengan Saksi Reza Pahlevi dan Muhammad Hilman Mattauch (Wartawan Metro TV), tetapi Dokter Michael Chia Cahaya menolaknya dengan alasan harus diperiksa terlebih dahulu pasien yang dimaksud. 6. Bahwa karena gagal memperoleh surat pengantar dari dr. Michael Chia Cahaya, Terdakwa mendapatkan surat yang dibutuhkannya dari dr. Bimanesh Sutarjo dengan diagnosa hipertensi,  Pidana Penjara 7 tahun 6 bulan.  Pidana Denda Rp500.000.000,00 subsidair 5 (lima) bulan kurungan. 80 NO DAKWAAN FAKTA TERBUKTI MENURUT PUTUSAN TUNTUTAN PUTUSAN PENGADILAN vertigo dan diabetes sehingga Setya Novanto berhasil dibawa ke kamar VIP 323. Terdakwa bersikap seolah-olah baru mengetahui keberadaan kliennya di rumah sakit karena kecelakaan mobil. Menurut Terdakwa, kliennya mengalami luka berat akibat kecelakaan mobil sehingga tidak dapat ditemui oleh Penyidik KPK yang hendak melakukan penahanan. (Vide Bukti P - 12, hlm. 37-39) 5 PERKARA HARUM FRANSISKUS (PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL) HARUM FRANSISKUS didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut: “...sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan berlanjut, dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi yakni melakukan rekayasa untuk menggagalkan penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karanga, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas ± 30 Ha terhadap Tersangka Agustinus CH. Dula dengan cara memberikan keterangan yang tidak benar dalam sidang Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg (Bukti P - 13): 1. Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak menguraikan secara lengkap tentang, bagaimanakah akibat dari keterangan Terdakwa yang tidak benar dalam sidang praperadilan terhadap kelanjutan proses penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan atas tindak pidana korupsi yang sedang disidik atau dituntut oleh Penyidik atau Penuntut Umum? Apakah dengan memberikan keterangan yang tidak benar di sidang praperadilan mengakibatkan batalnya penyidikan dan penuntutan ataukah penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang sedang disidik atau dituntut menjadi gagal dan tidak dapat terlaksana? 2. Akibat memberikan keterangan tidak benar dalam sidang praperadilan terhadap kelanjutan proses penyidikan, penuntutan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 28/Pid.Sus- TPK/2021/PN Kpg: Majelis Hakim mepertimbangkan dakwaan alternatif baik dakwaan kesatu atau kedua ditautkan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU TIPIKOR, menurut majelis hakim sikap Penuntut Umum mentautkan semua pasal dakwaannya dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU TIPIKOR adalah tindakan tidak cermat. Di awal dakwaan, Penuntut Umum pada pokoknya menguraikan bahwa Terdakwa didakwa karena telah dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar di persidangan praperadilan, namun dengan mentautkan surat dakwaan dengan Pasal 35 ayat (1) UU TIPIKOR, dakwaan menjadi tidak cermat dan tidak jelas. Di satu sisi menguraikan bahwa tindak pidana yang didakwakan terjadi dalam sidang praperadilan, namun di sisi lain dengan menerapakan pasal 35 ayat (1) maka tempat kejadiannya adalah dalam persidangan perkara pokok. Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaannya 81 NO DAKWAAN FAKTA TERBUKTI MENURUT PUTUSAN TUNTUTAN PUTUSAN PENGADILAN Praperadilan di Pengadilan Negeri Kupang Klas IA.” atau sidang pengadilan atas tindak pidana korupsi yang sedang disidik atau dituntut oleh Penuntut Umum seharusnya diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan sebab merupakan unsur delik dari Pasal 21 UU TIPIKOR yang didakwakan. Namun dengan tidak diuraikannya akibat memberikan keterangan tidak benar dalam sidang praperadilan terhadap kelanjutan penyidikan atau penuntutan atas tidak pidana korupsi yang sedang disidik atau dituntut maka Surat Dakwaan Penuntut Umum menjadi tidak lengkap. (vide Bukti P – 13, hlm. 18-19) tidak cermat, jelas dan lengkap, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Harum Fransiskus tersebut diterima. 2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS - 03/N.3.10/Ft.1/02/2021 tanggal 22 Februari 2021 batal demi hukum. Putusan PT Kupang Nomor 1/PID.SUS- TPK/PLW/2021/PT KPG: (Putusan tidak tersedia di Direktori Putusan Mahkamah Agung). Putusan PT Kupang Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2021/PT KPG: 1. Menerima perlawanan dari Penuntut Umum tersebut. 2. Membatalkan Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg,tanggal 16 Maret 2021 yang dimintakan perlawanan tersebut. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1653 K/Pid.Sus/2022: (Putusan tidak tersedia di Direktori Putusan Mahkamah Agung). Putusan Mahkamah Agung Nomor 1653 K/Pid.Sus/2022: Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tersebut. 6 PERKARA TENGKU ARDIANSYAH, S.H., M.H. (ADVOKAT) TENGKU ARDIANSYAH, S.H., M.H. didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut: “...dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Jmb (Bukti P - 14): 1. Terdakwa selaku Penasehat Hukum saksi Sumardi, Hasbullah dan Mardiana yang memberikan saran agar tidak memenuhi panggilan penyidik tanggal 13 Pidana Penjara 5 tahun. Pidana Denda Rp.300.000.000,- subsidair 4 bulan kurungan. Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 3/Pid.Sus- TPK/2022/PN. Jmb.: Mejelis Hakim mempertimbangkan karena semua unsur Dakwaan Pasal 21 UU TIPIKOR telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 82 NO DAKWAAN FAKTA TERBUKTI MENURUT PUTUSAN TUNTUTAN PUTUSAN PENGADILAN dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, yakni mengarahkan agar saksi Sumardi, S.STP., M.H., saksi Hasbullah, dan saksi Mardiana, S.IP., M.A. tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidikan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan menarik tangan saksi Sumardi, S.STP., M.H. untuk keluar dari ruangan penyidik yang sedang menjalani pemeriksaan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dalam perkara tindak pidana korupsi Penyimpangan Penggunaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2020.” Oktober 2021 dengan alasan akan melakukan penjadwalan ulang padahal tidak ada izin tertulis dari penyidik. Terdakwa juga menyarankan agar saksi Sumardi, saksi Mardiana dan saksi Hasbullah tidak hadir memenuhi pemeriksaan penyidik pada tanggal 18 Oktober 2021 dengan mengatakan pemeriksaan tersebut tidak jelas untuk tersangka siapa, untuk hal apa dan pasal berapa, sehingga pemeriksaan saksi-saksi pada hari yang telah dijadwalkan tidak dapat dilaksanakan. 2. Dalam upayanya membela kepentingan hukum Sumardi, Mardiana dan Hasbullah dalam dugaan Korupsi Penyimpangan Pengunaan Anggaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2020 selain mempengaruhi saksi-saksi untuk tidak memenuhi panggilan penyidik, Terdakwa telah melakukan perbuatan lainnya yaitu dengan mengajak saksi Sumardi pulang, padahal Terdakwa mengetahui saksi Sumardi masih menjalani pemeriksaan sehingga antara penyidik dengan Terdakwa terjadi keributan yang menyebabkan pemeriksaan menjadi terhenti. (vide Bukti P - 14 hlm. 98) sebagaimana didakwakan Penuntut Umum. Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut: Menyatakan Terdakwa Tengku Ardiansyah, S.H., M.H terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja merintangi penyidikan terhadap para saksi dalam perkara korupsi” Menjatuhkan:  Pidana Penjara 3 tahun.  Pidana Denda Rp.200.000.000,00,- subsidair 2 bulan kurungan. 7 PERKARA STEFANUS ROY RENING (ADVOKAT) STEFANUS ROY RENING didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut: “telah dengan sengaja mencegah, merintangi, Petikan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 84/Pid.Sus- TPK/2023/PN.Jkt.Pst (Bukti P - 15): Pidana Penjara 5 tahun. Pidana Denda Rp 150.000.000 subsidair 4 bulan kurungan. (vide Bukti P - 15 hlm. 1-2) Petikan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 84/Pid.Sus- TPK/2023/PN.Jkt.Pst: Menyatakan Terdakwa Stefanus Roy Rening telah terbukti secara sah dan 83 NO DAKWAAN FAKTA TERBUKTI MENURUT PUTUSAN TUNTUTAN PUTUSAN PENGADILAN atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan” KPK terhadap mantan gubernur Papua Lukas Enembe. Stefanus Roy Rening diduga menyusun skenario dengan memberi saran dan mempengaruhi saksi agar tidak hadir memenuhi panggilan penyidik. (Putusan tersedia di Direktori Putusan Mahkamah Agung namun hanya petikan putusan) meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana merintangi penyidikan perkara korupsi sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Menjatuhkan:  Pidana Penjara 4 tahun 6 bulan  Pidana Denda Rp150.000.000,00 subisdair 3 (tiga) bulan kurungan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 12/PID.SUS- TPK/2024/PT.DKI: (Putusan tidak tersedia di Direktori Putusan Mahkamah Agung) Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 12/PID.SUS- TPK/2024/PT.DKI: Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 84/Pid.Sus- TPK/2023/PN.JKT.PST tanggal 7 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut. (Vide Bukti P - 16 hlm. 38-39) Putusan Mahkamah Agung Nomor 6897 K/Pid.Sus/2024 (Bukti P - 16): 1. Terdakwa memberikan arahan kepada Saksi Rijatono Lakka untuk memberitahukan kepada saks-saksi lain agar mengikuti arahan dari Terdakwa untuk tidak memenuhi panggilan Penyidik KPK. 2. Terdakwa meminta Saksi Muhammad Ridwan Rumasukun agar Dana Operasional Gubernur sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang dipergunakan Lukas Enembe untuk acara ulang tahun anaknya tidak diserahkan kepada Penyidik KPK untuk dilakukan penyitaan dan meminta informasi hasil pemeriksaan di Komisi Pidana Mahkamah Agung Putusan Perkara Nomor 6897 K/Pid.Sus/2024: Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan judex facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka sidang, dan cara mengadili sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang- undang. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, melanggar Pasal 21 UU TIPIKOR, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan sebagai berikut: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa STEFANUS ROY RENING tersebut. 84 NO DAKWAAN FAKTA TERBUKTI MENURUT PUTUSAN TUNTUTAN PUTUSAN PENGADILAN Pemberantasan Korupsi (KPK). (Vide Bukti P – 16, hlm. 40) 8 PERKARA TONI TAMSIL ALIAS AKHI TONI TAMSIL ALIAS AKHI didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah, Tbk tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 6/Pid.Sus- TPK/2024/PN Pgp (Bukti P - 17): 1. Terdakwa telah dengan sengaja meninggalkan HP miliknya di rumah Saksi agar HP tersebut tidak diperiksa oleh Penyidik, dan HP baru diserahkan kepada Penyidik dalam keadaan sudah rusak dan patah. Penyidik merasa perbuatan Terdakwa telah sengaja merintangi dan menggagalkan secara langsung ataupun tidak langsung penyidikan yang sedang dilakukan sehingga Penyidik tidak berhasil memperoleh barang bukti elektronik milik Terdakwa yang diduga kuat menyimpan percakapan ataupun bukti- bukti lain yang berhubungan dengan perkara yang sedang disidik. 2. Terdakwa dengan sengaja menyimpan dan menyembunyikan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan usaha pertambangan timah milik Tamron alias Aon di dalam suatu mobil, yang bukan tempat penyimpanan dokumen yang wajar dalam waktu yang lama serta tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang tentang adanya keberadaan dokumen tersebut yang berada di dalam penguasaannya. Perbuatan Terdakwa tersebut telah dengan Pidana Penjara 3 tahun dan 6 bulan. Pidana Denda Rp200.000.000 subsidair 3 bulan kurungan. Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp: Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa TONI TAMSIL alias AKHI sebagai orang yang mempunyai niat motif atau sikap batinnya yang sengaja karena ada hubungan relevansi langsung maupun tidak langsung dengan proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Tata Niaga Komoditas Timah di Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah, Tbk, Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2022 yang mana Terdakwa adalah adik dari TAMRON alias AON sebagai owner CV Venus Inti Perkasa (CV VIP) dan PT Menara Cipta Mulia (MCM) salah satu dari objek perkara pokoknya dan tindakan Terdakwa telah menjadi kehendak untuk terjadinya tindak pidana perintangan penyidikan terhadap tindakan penyidikan yaitu tindakan untuk memperoleh dan mengumpulkan bukti-bukti maka dengan bukti bisa didapat sehingga penyidikan dapat melakukan pemeriksaan secara komprehensif dengan menentukan pemeriksaan siapa saja yang kompeten menjadi saksi-saksi dan menemukan atau menentukan siapa yang paling bertanggung jawab ditetapkan sebagai tersangka. Majelis Hakim menilai rangkaian perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perwujudan sikap bathin Terdakwa, yaitu dengan sengaja merintangi penyidikan dengan motif sepihak untuk membela kepentingan Tamron 85 NO DAKWAAN FAKTA TERBUKTI MENURUT PUTUSAN TUNTUTAN PUTUSAN PENGADILAN sengaja merintangi penyidik dalam menemukan dokumen yang penyidik butuhkan untuk mengungkap suatu perkara, sehingga penyidik mengalami hambatan dalam mengungkap fakta- fakta dugaan Tindak Pidana Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah di Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah, Tbk, Tahun 2015 sampai dengan Tahun 202. 3. Terdakwa mengunci Toko Mutiara miliknya sedangkan pada toko tersebut Penyidik menemukan brangkas yang diduga sebagai tempat penyimpanan uang atau dokumen yang diduga ada hubungannya dengan perkara yang sedang penyidik tangani. Terdakwa sengaja menghindari Penyidik dan bersembunyi di tempat temannya, dimana pada saat itu Terdakwa berlari dan mengunci tokonya serta brangkas yang ada dalam keadaan terkunci rapat. Terdakwa dengan sengaja telah merintangi penyidik untuk melakukan penggeledahan toko sebagai tempat lain yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana yang sedang ditangani oleh penyidik. (vide Bukti P - 17 hlm. 68- 69) als Aon yang disebabkan adanya ikatan bathin dan hubungan keluarga dengan Tamron als Aon (sebagai kakak Terdakwa), yang secara umum berakibat pada pengusutan perkara dugaan korupsi tata niaga timah tahun 2015-2022 menjadi terhambat, yang dalam konteks pasal 21 UU Tipikor termasuk dalam kualifikasi tindakan merintangi Penyidikan. Oleh karena itu, Majelis Hakim memnjatuhkan putusan sebagai berikut: Menyatakan Terdakwa Toni Tamsil alias Akhi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja perintangan penyidikan perkara korupsi, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu. Menjatuhkan Pidana Penjara 3 Tahun. (f) Agar Konstitusional, Norma Pasal 21 UU TIPIKOR Harus Diberi Makna Baru 107. Pemaknaan baru atas ketentuan Pasal 21 UU TIPIKOR diperlukan agar tidak bertentangan dengan UUD 1945. Delik dalam pasal itu tetap untuk dipertahankan agar pemberantasan korupsi dapat berjalan efektif dan demi mencegah kemungkinan-kemungkinan atau upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bermaksud memperlemah penegakan pidana korupsi. Namun demikian, tidaklah tepat jikalau pemberantasan korupsi dilangsungkan dengan mengurangi atau bahkan menihilkan hak- hak mendasar yang dilindungi serta dijamin dalam UUD 1945. 108. Delik “obstruction of justice” sebagaimana telah diuraikan dalam bagian sebelumnya dirumuskan pada tahun 1999 dengan merujuk pada UU No. 3/1971 sebagai warisan Orde Baru yang lebih menekankan pada dominasinya pandangan “kekuasaan negara/pemerintah” dibandingkan dengan kedaulatan rakyat. Dengan bergesernya waktu serta pemahaman yang mensejajarkan atau meninggikan peran kedaulatan rakyat daripada kekuasaan negara/pemerintah, maka perkembangan pemikiran dalam bidang korupsi baik secara internasional maupun nasional penting untuk dipertimbangkan sebagai paradigma baru dalam penyusunan norma baru supaya lebih menjamin kepastian hukum dan keadilan. 109. Di dunia internasional, kejahatan korupsi dipandang sebagai suatu kejahatan yang serius. Maka dari itu, pada tahun 2003 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merumuskan United Nations Convention Against Corruption 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (“UNCAC”). Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (“UU No. 7/2006”) telah meratifikasinya secara menyeluruh kecuali terhadap kalau ada sengketa antar negara mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi dalam Pasal 66 ayat (2) UNCAC. Ratifikasi tersebut bersesuaian dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang berbunyi: “Penandatanganan suatu perjanjian internasional merupakan persetujuan atas naskah perjanjian internasional tersebut yang telah dihasilkan dan/atau merupakan pernyataan untuk mengikatkan diri secara definitif sesuai dengan kesepakatan para pihak”. 87 Jadi, UNCAC menjadi hukum positif yang berlaku di Indonesia. Eksistensinya tidak dapat dinegasikan dan materi muatan di dalamnya perlu untuk dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan ataupun pelaksanaan kaidah-kaidah dalam ranah pidana korupsi, sesuai dengan asas hukum “lex posterior derogat legi priori” yang bermakna hukum yang terbaru (posterior) mengesampingkan hukum yang lama (prior). 110. Dengan diundangkan dan diberlakukannya UU No. 7/2006 tanpa ditindaklanjuti dengan pembaharuan atau pengharmonisasian terhadap substansi atau isi UU TIPIKOR, termasuk materi muatan Pasal 21, maka asas-asas yang mutlak untuk dipatuhi dalam pembuatan materi muatan suatu peraturan perundang-undangan antara lain asas keadilan, asas ketertiban dan kepastian hukum, serta asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, i dan j UU PPP dengan sendirinya telah dilanggar. Berdasarkan ketiga asas tersebut, maka setiap materi muatan peraturan wajib (a) mencerminkan keadilan secara proporsional setiap warga negara (asas keadilan), (b) dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum (asas ketertiban dan kepastian hukum), dan (c) harus menunjukkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan Negara (asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan). Rumusan Pasal 21 UU TIPIKOR beserta penerapannya sebagaimana telah PEMOHON rincikan di atas belum dapat merealisasikan maksud dan tujuan dari ketiga asas tersebut. Oleh karena itu, mendasarkan pada pertimbangan Mahkamah dalam putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016, halaman 115, yang menyarankan agar “sebagai negara pihak, sebaiknya segera menyesuaikan dengan cara melakukan perubahan atas UU TIPIKOR yang didasarkan atas kajian konseptual dan komprehensif dalam satu kesatuan sistem hukum berdasarkan UUD 1945”, maka formulasi Pasal 21 UU TIPIKOR demi hukum segera disesuaikan dengan materi atau pedoman yang ditetapkan dalam UNCAC. Sejalan dengan pertimbangan Mahkamah itu, dalam melakukan kajian UU TIPIKOR dikaitkan dengan UNCAC, Eddy O.S. Hiariej menyimpulkan: 88 “Berdasarkan penjabaran hal di atas dapat dinyatakan kesimpulan bahwa pada dasarnya Hukum Indonesia, terutama pada Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah tertinggal dan tidak sesuai dengan United Nations Convention Against Corruption. Ketidaksesuaian tersebut, tentu berakibat pada lemahnya penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, hukum pidana Indonesia menjadi penting untuk menyesuaikan dengan UNCAC yang telah Indonesia ratifikasi. Penyesuaian tersebut tidak hanya pada ranah hukum materiil, namun melingkupi perbaikan formil sehingga menciptakan perbaikan pada sistem peradilan pidana” (United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia, Mimbar Hukum, Volume 31, Nomor 1, Februari 2019, hlm. 124). 111. Perbuatan pidana yang dianggap sebagai “obstruction of justice” dalam UNCAC dirumuskan dalam Pasal 25 yang lengkapnya berbunyi: “Article 25. Obstruction of justice Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally: (a) The use of physical force, threats or intimidation or the promise, offering or giving of an undue advantage to induce false testimony or to interfere in the giving of testimony or the production of evidence in a proceeding in relation to the commission of offences established in accordance with this Convention; (b) The use of physical force, threats or intimidation to interfere with the exercise of official duties by a justice or law enforcement official in relation to the commission of offences established in accordance with this Convention. Nothing in this subparagraph shall prejudice the right of States Parties to have legislation that protects other categories of public official”. Terjemahan tidak resminya: “Pasal 25 Penghalangan peradilan Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan, jika dilakukan dengan sengaja: (a) Penggunaan kekuatan fisik, ancaman atau intimidasi atau janji, tawaran atau pemberian manfaat yang tidak semestinya untuk memberikan kesaksian palsu atau untuk mencampuri pemberian kesaksian atau pengajuan bukti dalam proses hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kejahatan menurut Konvensi ini; 89 (b) Penggunaan kekuatan fisik, ancaman, intimidasi untuk mencampuri pelaksanaan tugas resmi pejabat peradilan atau penegakan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kejahatan menurut Konvensi ini. Ketentuan sub-ayat ini tidak mengurangi hak Negara Pihak untuk mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi kelompok pejabat publik lain.” 112. Rumusannya dibedakan dalam dua jenis berdasarkan subjek korbannya, yaitu (1) saksi (siapa saja), atau (2) hakim atau penyidik (penegak hukum). Namun demikian, cara-cara atau modus atau “alat” untuk menunaikan “obstruction of justice”-nya hampir identik, di mana terhadap saksi dilakukan dengan (a) penggunaan kekuatan/tekanan fisik, ancaman atau intimidasi, atau janji, (b) menawarkan atau memberikan keuntungan tidak semestinya untuk menganjurkan pemberian keterangan palsu atau untuk mempengaruhi dalam pemberian keterangan saksi atau pengajuan bukti, sedangkan terhadap hakim atau penegak hukum melalui pemakaian kekuatan/tekanan fisik, ancaman atau intimidasi guna mengintervensi pelaksanaan tugas hakim atau penegak hukum. Pemberian kriteria tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai delik “obstruction of justice” dalam UNCAC ini memberikan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat, di mana suatu perbuatan yang dilarang sangat jelas serta mudah dipahami dalam rumusan Pasal 25 UNCAC. Artinya, sikap-sikap di luar yang dilarang tidak dapat dikenai delik tersebut. Misalnya, dalam pendalaman materi terkait dengan tindak pidana yang dipersangkakan terhadap seseorang, seorang Advokat tentunya diperbolehkan untuk meminta penjelasan atau keterangan atau informasi dari saksi-saksi sepanjang hal itu dilakukan tidak dengan melanggar rumusan norma yang telah diatur. Meminta data atau informasi atau keterangan merupakan hak Advokat yang dijamin dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Selama hak itu dipergunakan dalam koridor atau batas-batas wajar yang tidak memenuhi kualifikasi perbuatan seperti ditentukan dalam Pasal 25 UNCAC maka terhadap Advokat tidak dapat dijerat dengan delik “obstruction of justice”. Hal itu akan berbeda andaikata Pasal 25 UNCAC tidak memberikan rumusan yang jelas seperti Pasal 21 90 UU TIPIKOR. Sekedar menyampaikan contoh kasus, di mana Advokat sempat dipanggil serta diperiksa oleh penegak hukum karena bertemu dengan saksi-saksi dalam perkara korupsi, padahal menurut keterangan Advokat dalam pertemuan itu Advokat tidak mengarahkan keterangan saksi-saksi (https://www.inilah.com/kpk-periksa-pengacara-ratu-atut, https://nasional.kontan.co.id/news/ikut-jadi-saksi-ini-penjelasan- pengacara-atut, https://news.republika.co.id/berita/n29gom/dianggap- arahkan-saksi-pengacara-atut-itu-bohong, dan https://www.antaranews.com/berita/423983/kpk-periksa-pengacara-ratu- atut). 113. Setelah UNCAC, selanjutnya disusunlah Pedoman Teknis ketentuan Pasal 25 UNCAC dimaksud melalui “Conference of the Parties to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime Distr.: General 4 August 2016” dan “Working Group of Government Experts on Technical Assistance Vienna, 17-19 October 2016”, yang mengidentifikasi kebutuhan bantuan teknis dan praktik yang baik terkait kriminalisasi “obstruction of justice” (“Pedoman UNCAC”). Dari Pedoman UNCAC itu, dipersyaratkan ada elemen fisik (actus reus) yang menggambarkan penampilan luar pelanggaran dan unsur mental/subjektif (mens rea) yang berkaitan dengan keadaan mental dari pelaku saat melakukan kejahatan. Actus reus mewujud dalam “penggunaan kekuatan fisik, ancaman, intimidasi; atau janji, penawaran, atau pemberian keuntungan yang tidak semestinya” sedangkan mens rea menuntut maksud pemakaian cara-cara tersebut untuk “menimbulkan kesaksian palsu, ikut campur dalam pemberian kesaksian, atau ikut campur dalam penyajian bukti”. Penekanan kejahatan menghalangi keadilan adalah pada orang yang menghasut, membujuk atau menyebabkan orang lain memberikan kesaksian palsu atau memberikan bukti palsu, bukan pada orang yang memberikan bukti palsu atau sejenisnya. Ditegaskan pula bahwa penilaian terperinci tentang pelanggaran domestik yang berkaitan dengan sumpah palsu berada di luar ruang lingkup makalah ini dan Konvensi ini tidak berisi ketentuan dan tidak ada panduan lebih lanjut tentang kriminalisasi orang yang, misalnya, telah 91 dibujuk untuk memberikan kesaksian palsu atau yang, karena ancaman atau intimidasi, mengganggu atau gagal memberikan bukti atau kesaksian. 114. Dengan merujuk pada formulasi yang telah diberikan dalam Pasal 25 UNCAC serta panduan yang didetailkan dalam Pedoman UNCAC, maka guna menyelaraskan materi muatan delik Pasal 21 UU TIPIKOR agar tidak bertentangan dengan UUD 1945 dibutuhkan pemaknaan baru oleh Mahkamah atas norma Pasal 21 UU TIPIKOR. Makna baru yang dapat dijadikan dasar karena adanya perbuatan yang dilarang oleh ketentuan undang-undang yang secara khusus mengaturnya. 115. Pemaknaan baru ini jelas tidak ditujukan untuk mengurangi atau mengendorkan ikhtiar pemberantasan tindak pidana korupsi. PEMOHON mendukung dan mengapresiasi setinggi-tingginya setiap atau segala usaha dalam rangka mengurangi atau menghapuskan praktik korupsi, namun tentunya upaya-upaya yang dilangsungkan haruslah tetap berpedomankan pada aturan hukum yang jelas, pasti, ataupun tegas demi terpenuhinya jaminan kepastian hukum yang adil. Manakala suatu norma sengaja diciptakan secara sangat luas semata-mata hanya demi “menghukum” dan oleh karenanya menegasikan asas lex certa, lex stricta, maupun lex scripta sudah barang tentu norma an sich merupakan kaidah yang inkonstitusional. Jadi perlu ditegaskan bahwa norma baru yang dimohonkan dalam Permohonan ini semata-mata dimaksudkan sebagai ukuran atau batasan yang dipersyaratkan dalam setiap rumusan norma agar lebih terjamin hak-hak konstitusional setiap warga negara seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945. Terlebih lagi, batasan atau ukuran yang diajukan juga mendasarkan pada UNCAC berikut Pedoman UNCAC sebagai arah yang telah dirumuskan secara internasional. (g) Korupsi bukan Kejahatan Kemanusiaan 116. Dengan mencoba menoleh ke belakang dan membaca literatur, kita bisa menemukan bahwa korupsi ini bukan sesuatu yang baru. Korupsi merupakan fenomena global. Diskusi dan sorotan terhadap korupsi tidak terikat dengan kategori negara, sebagai negara berkembang atau negara maju, termasuk negara industry terkemuka di dunia. Korupsi melintasi batas geografis dan terjadi di semua periode sejarah. Dalam Pembukaan 92 Konvensi PBB tentang Korupsi 2003, dikatakan, “Convinced that corruption is no longer a local matter but a transnational phenomenon that affects all societies and economies, making international cooperation to prevent and control it essential” atau “Meyakini bahwa korupsi bukan lagi masalah lokal, melainkan fenomena transnasional yang berdampak pada semua masyarakat dan perekonomian, sehingga kerja sama internasional untuk mencegah dan mengendalikannya menjadi penting.” 117. Bahkan satu ketika, James D. Wolfensohn, Presiden The World Bank, memberikan metafora baru tentang korupsi “the cancer of corruption” (James D. Wolfensohn: 1996, People And Development, Address to the Board of Governors Washington, D.C, October 1, hal, 10). Karena korupsi mengalihkan sumber daya dari miskin kepada yang kaya, meningkatnya biaya menjalankan bisnis, mendistorsi pengeluaran public dan mempersulit investor asing, “diverts resources from the poor to the rich, increases the cost of running businesses, distorts public expenditures, and deters foreign investors. […] it erodes the constituency for aid programs and humanitarian relief” . Definisi atas korupsi yang dinyatakan oleh World Bank adalah “the abuse of public office for private gain”. Dikatakan lebih lanjut: “Public office is abused for private gain when an official accepts, solicits, or extorts a bribe. It is also abused when private agents actively offer bribes to circumvent public policies and processes for competitive advantage and profit. Public office can also be abused for personal benefit even if no bribery occurs, through patronage and nepotism, the theft of state assets, or the diversion of state revenues. This definition is both simple and sufficiently broad to cover most of the corruption that the Bank encounters, and it is widely used in the literature.” (The World Bank: 1997, Helping Countries Combat Corruption, The Role of the World Bank, hal. 8) Terjemahan tidak resminya: “Jabatan publik disalahgunakan untuk keuntungan pribadi ketika seorang pejabat menerima, meminta, atau memeras suap. Jabatan publik juga disalahgunakan ketika agen swasta secara aktif menawarkan suap untuk menghindari kebijakan dan proses publik demi keunggulan kompetitif dan keuntungan. Jabatan publik juga dapat disalahgunakan untuk keuntungan pribadi meskipun tidak terjadi penyuapan, melalui patronase dan 93 nepotisme, pencurian aset negara, atau pengalihan pendapatan negara. Definisi ini sederhana dan cukup luas untuk mencakup sebagian besar korupsi yang dihadapi Bank Dunia, dan digunakan secara luas dalam literatur.” 118. Dari berbagai buku atau artikel, umumnya penulis tentang korupsi menyatakan bahwa korupsi itu adalah kejahatan biasa, bukan kejahatan luar biasa yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Dalam UN Convention against Corruption, African Union Convention on Preventing and Combating Corruption (2003), Council of Europe: Civil Law Convention on Corruption (2003), dan Council of Europe: Civil Law Convention on Corruption (2002), kejahatan korupsi dianggap sebagai suatu kejahatan biasa. Kami tidak menemukan ketentuan atau penjelasan bahwa korupsi itu adalah kejahatan yang luar biasa. 119. Dalam Statuta Roma, secara tegas yang dikatakan sebagai kejahatan yang sangat serius itu terbatas pada kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. Tidak termasuk kejahatan korupsi. Statuta Roma Artikel 5 menyatakan: “Crimes within the jurisdiction of the Court The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the following crimes: (a) The crime of genocide; (b) Crimes against humanity; (c) War crimes; (d) The crime of aggression.” (Rome Statute of the International Criminal Court: 2012, International Criminal Court) Terjemahan tidak resminya: “Kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah Yurisdiksi Mahkamah terbatas pada kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan. Mahkamah memiliki yurisdiksi sesuai dengan Statuta ini terkait dengan kejahatan- kejahatan berikut: 94 (a) Kejahatan genosida; (b) Kejahatan terhadap kemanusiaan; (c) Kejahatan perang; (d) Kejahatan agresi.” 120. Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan dalam Konvensi Perikatan Bangsa- Bangsa melawan korupsi dalam siaran pers tangggal 31 Oktober 2003 menyatakan: “Korupsi adalah wabah berbahaya yang memiliki berbagai efek korosif pada masyarakat. Ini merusak demokrasi dan supremasi hukum, mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia, mendistorsi pasar, mengikis kualitas hidup, dan memungkinkan kejahatan terorganisir, terorisme, dan ancaman lain terhadap keamanan manusia berkembang”. (https://press.un.org/en/2003/sgsm8977.doc.htm) 121. Cukup banyak perdebatan untuk menghasilkan kesepakatan hingga lahirnya deklarasi Internasional untuk melawan korupsi di dunia yaitu United Nations Convention against Corruption, berdasarkan General Assembly Resolution 58/4 of 31 October 2003. Suatu kegiatan yang lama dan negosiasi yang tidak mudah sebagaimana dikatakan oleh Kofi Annan: “The Convention is also the result of long and difficult negotiations. Many complex issues and many concerns from different quarters had to be addressed. It was a formidable challenge to produce, in less than two years, an instrument that reflects all those concerns. All countries had to show flexibility and make concessions. But we can be proud of the result.” (United Nations Convention Against Corruption, United Nations, New York, 2004, hal. iv) Terjemahan tidak resminya: “Konvensi ini juga merupakan hasil negosiasi yang panjang dan alot. Banyak isu kompleks dan kekhawatiran dari berbagai pihak harus ditangani. Menghasilkan instrumen yang mencerminkan semua kekhawatiran tersebut dalam waktu kurang dari dua tahun merupakan tantangan yang berat. Semua negara harus menunjukkan fleksibilitas dan memberikan konsesi. Namun, kita patut berbangga atas hasilnya.” 122. Meskipun demikian seperti dicatat oleh Anne Peters bahwa narasi yang lazim di kalangan aktor internasional adalah bahwa korupsi berdampak negatif pada penikmatan hak asasi manusia dengan berbagai ungkapan, “korupsi yang memiliki dampak "merugikan", "merugikan", atau "negatif yang kuat" terhadap hak asasi manusia; bahwa korupsi itu "merusak" dan "merusak" realisasi dan penikmatan hak-hak ini; dan bahwa korupsi memiliki "efek serius dan menghancurkan" dalam hal itu, menimbulkan 95 hambatan yang signifikan bagi penikmatan hak asasi manusia”. Namun demikian belum ada putusan pengadilan internasional atau regional yang secara tegas mendefinisikan konrupsi sebagai pelanggaran hak asasi manusia. (Anne Peters: 2024, Human Rights and Corruption: Problems and potential of individualizing a systemic problem, International Journal of Constitutional Law, Volume 22, Issue 2, April 2024, Pages 541- 545) 123. Diterangkan lebih lanjut oleh Anne Peters bahwa “menggunakan terminologi hak asasi manusia tidak diperlukan untuk mengatasi kerugian yang disebabkan oleh korupsi”, sebab “korupsi dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum (saja), menggantikan tata kelola urusan publik yang tepat dan penugasan barang publik yang benar...dengan bantuan dan kesewenang-wenangan...dengan mengorbankan kebaikan bersama. Korupsi…diakui tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum atau moralitas tetapi sebagai pelanggaran martabat individu.” (Ibid, hal 559-561) 124. Salah satu putusan yang dicoba dikaitkan dengan korupsi adalah putusan oleh Inter-American Court of Human Rights dalam Case of Ramirez Escobar Et al. V. Guatemala di mana dinyatakan oleh Mahkamah bahwa negara harus mengadopsi langkah-langkah untuk mencegah dan memberantas korupsi secara lebih efektif dan efisien. “Mahkamah menggarisbawahi bahwa adopsi antarnegara terjadi dalam konteks korupsi di mana serangkaian individu, lembaga publik, dan swasta beroperasi dengan dalih melindungi kepentingan terbaik anak, tetapi dengan tujuan sebenarnya untuk memperkaya diri sendiri. Dengan demikian, mekanisme yang dibentuk dan ditoleransi untuk adopsi ilegal, yang khususnya berdampak pada sektor-sektor termiskin, berdampak sangat negatif terhadap pemenuhan hak asasi manusia anak-anak dan orang tua kandung mereka.” (Inter-American Court Of Human Rights, Case of Ramirez Escobar et al. V. Guatemala, Judgment Of March 9, 2018 – 242) 125. Dalam artikel yang ditulis oleh Rebecca Dobson Phillips, Elizabeth Dávid- Barrett and Robert Barrington, dinyatakan ada 4 (empat) dimensi dari korupsi yaitu, kekuasaan yang diberikan kepada individua atau lembaga yang menjalankan kekuasaan diskresi; penyalahgunaan kekuasaan yang 96 terkait dengan peran yang dipercaya; ada keuntungan pribadi yang diperoleh individu atau kenalan pribadi mereka; merugikan kepentingan publik, karena merusak supremasi hukum atau tujuan lembaga, gagal melakukan fungsi untuk kepentingan publik dan melanggar hak-hak invidu dan publik. (Rebecca Dobson Phillips, Elizabeth Dávid-Barrett and Robert Barrington: 2025, Defining Corruption in Context, Perspectives on Politics, Cambridge University Press, hal 3) 126. Di arena internasional dengan dalam melihat konteks korupsi yang diikuti dari beberapa artikel dan putusan pengadilan, belum ada yang bisa diambil alih atau dapat disimpulkan sebagai pendapat bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia, tetapi masih dianggap sebagai kejahatan yang berdampak negatif terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Bahkan dalam Pengantar Perubahan Kedua dari Legislative Guide for the Implementation of the United Nations Convention against Corruption, dikatakan bahwa “Korupsi menyebabkan berkurangnya investasi atau bahkan disinvestasi, dengan banyak dampak jangka panjang, termasuk polarisasi sosial, kurangnya penghormatan terhadap hak asasi manusia, praktik yang tidak demokratis, dan pengalihan dana yang ditujukan untuk pembangunan dan layanan penting”. (United Nations: 2012, Legislative Guide for the Implementation of the United Nations Convention against Corruption, hal iv) 127. Meskipun seperti juga dikatakan oleh Susan Rose-Ackerman bahwa korupsi terjadi ketika seorang pejabat yang dibebankan dengan tanggung jawab publik beroperasi untuk kepentingannya sendiri dengan cara yang merusak tujuan program, apa pun itu. Namun pejabat publik yang mengelola program tanpa mendapatkan keuntungan pribadi tidak korup, walau program yang dilakukan “menjijikkan dan tidak bermoral”. (Susan Rose-Ackerman: 2018, Corruption & Purity, Dædalus, the Journal of the American Academy of Arts & Sciences, hal 99) 128. Atau dalam Putusan Glencore International and C.I. Prodeco v. Republic of Colombia dikatakan: “Korupsi secara moral menjijikkan: tata kelola urusan publik yang semestinya dan alokasi barang publik yang tepat digantikan oleh 97 keberpihakan dan kesewenang-wenangan. Korupsi juga merugikan secara ekonomi: ia menghambat pembangunan ekonomi dan menjerumuskan bangsa ke dalam keterbelakangan dan kemiskinan, karena suap yang memperkaya pegawai negeri atau politisi yang memiliki koneksi kuat dibiayai melalui harga yang melambung atau pengurangan pendapatan yang dialami warga termiskin. Dana publik yang terbatas disalahgunakan dengan memperkaya individu-individu istimewa, dengan mengorbankan kepentingan umum.” (Glencore International and C.I. Prodeco v. Republic of Colombia, Award, ICSID Case No. ARB/16/6, para. 663) 129. Dalam preambul African Union Convention on Preventing and Combating Corruption (2003) dinyatakan harus ada upaya prioritas sebagai kebijakan pemidanaan umum untuk melindungi masyarakat dari korupsi termasuk diantaranya melakukan pencegahan yang memadai dengan cara menyusun langkah-langkah legislatif. Dalam bahasa aslinya dikatakan: “The Member States of the African Union: … Convinced of the need to pursue, as a matter of priority, a common penal policy aimed at protecting the society against corruption, including the adoption of appropriate legislative and adequate preventive measures” Terjemahan tidak resminya: “Negara Anggota Uni Afrika: … Meyakini akan perlunya untuk mengejar, sebagai suatu prioritas, kebijakan pidana umum yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari korupsi, termasuk penerapan undang-undang yang tepat dan tindakan pencegahan yang memadai” 130. Adapun dalam Civil Law Convention on Corruption (2003) dan Criminal Law Convention on Corruption (1999) dari Council of Europe hanya dikatakan bahwa korupsi adalah ancaman besar bagi ketentuan hukum, demokrasi dan hak asasi manusia, karena dapat menghambat pengembangan ekonomi dan membahayakan fungsi ekonomi pasar yang tepat dan adil. Dikatakan lebih lanjut bahwa pentingnya kontribusi hukum dalam memberantas korupsi, khususnya bagi orang menderita kerugian untuk mendapatkan kompensasi yang adil. Dalam kalimat aslinya, dikatakan: 98 “Emphasising that corruption represents a major threat to the rule of law, democracy and human rights, fairness and social justice, hinders economic development and endangers the proper and fair functioning of market economies; Convinced of the importance for civil law to contribute to the fight against corruption, in particular by enabling persons who have suffered damage to receive fair compensation;” Terjemahan tidak resminya: “Menekankan bahwa korupsi merupakan ancaman besar terhadap supremasi hukum, demokrasi dan hak asasi manusia, keadilan dan keadilan sosial, menghambat pembangunan ekonomi, dan membahayakan berfungsinya ekonomi pasar secara wajar dan adil; Meyakini pentingnya hukum perdata untuk berkontribusi dalam pemberantasan korupsi, khususnya dengan memungkinkan orang yang menderita kerugian untuk menerima kompensasi yang adil;” Dari ketentuan yang berlaku secara khusus di Uni Eropa dan Afrika ini, sangat jelas dan terang bahwa korupsi itu hanyalah kejahatan biasa. Tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus untuk memberikan hukuman yang luar biasa terhadap korupsi. 131. Seperti dikatakan oleh Kautilya, bahwa hampir tidak mungkin aparat pemerintah tidak mencicipi madu atau racun milik raja, meskipun sedikit, seperti ikan di dalam air tidak mungkin tidak meminum air, sehingga hampir mustahil ada pegawai pemerintah yang tidak mengambil keuntungan untuk diri mereka sendiri. Begitulah pendapat penulis India ini dalam bukunya yang terkenal Arthasastra, menulis, “Just as it is impossible not to taste the honey or the poison that finds itself on the tip of the tongue, so it is impossible for a government servant not to eat up, at least, a bit of the king’s revenue. Just as fish moving under water cannot possibly be found out either as drinking or not drinking water, so government servants employed in government work cannot be found out (while) taking money (for themselves)”. (Shamasastry, R:1929 Translator. Kautilya’s Arthasastra, Third edition, MYSORE, PRINTED AT THE WESLEYAN MISSION PRESS, hal.70) Terjemahan tidak resminya: 99 “Sebagaimana mustahil untuk tidak merasakan madu atau racun yang ada di ujung lidah, demikian pula mustahil bagi seorang pegawai negeri untuk tidak memakan, setidaknya, sedikit dari pendapatan raja. Sebagaimana ikan yang bergerak di bawah air tidak mungkin diketahui sedang minum atau tidak minum air, demikian pula pegawai negeri yang bekerja di pemerintahan tidak mungkin diketahui (saat) mengambil uang (untuk diri mereka sendiri).”. Dengan pemikiran seperti yang dikemukakan di atas maka korupsi itu bukanlah kejahatan luar biasa, apalagi dikatakan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana banyak dikampanyekan oleh pihak tertentu tanpa memahami secara baik makna dan keberadaannya, selain untuk kepentingan jangka pendek. 132. Bahkan di negara-negara seperti di Belanda, pengaturan suap-menyuap sebagai tindak pidana korupsi diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda seperti yang juga terjadi di Perancis dan Jerman. 133. Dengan demikian secara ringkas korupsi dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi dengan cara meminta, menerima atau memeras. Bahkan terhadap swasta yang aktif menawarkan suap untuk mendapat kemudahan dari satu kebijakan dari proses kompetisi yang menimbulkan keuntungan. Bahkan terhadap perbuatan yang menguntungkan secara pribadi, meskipun tidak ada suap, akan tetapi ada hubungan patronase, nepotisme, kolusi, pengalihan asset negara, termasuk penyelewengan pendapatan negara. 134. Tentu agak berbeda dengan penjelasan umum Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dimana dalam penjelasan umumnya dikatakan: “Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa”. Penjelasan Umum ini kemudian dipertahankan dalam Penjelasan Umum UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 100 Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 135. 136. 137. Dalam kaitannya dengan Pasal 21 UU TIPIKOR sebagai salah satu pasal yang dinyatakan sebagai “TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI”, maka menjadi terang dan sangat jelas bahwa pasal tersebut bukan merupakan bagian dari tindak pidana korupsi. Andaikatapun benar – quod non – bahwa Pasal 21 adalah bagian dari perbuatan korupsi, maka tentu menjadi berlebihan dan tidak proporsional kalau ancaman hukumannya lebih tinggi dari pasal pokok dari undang-undang. 138. Bahwa Pasal 21 UU TIPIKOR diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termasuk Bab III “TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI”. Bahkan dalam penjelasannya dinyatakan cukup jelas. Cukup jelas ini juga harus dimaknai bahwa Pasal 21 bukan merupakan bagian dari tindak pidana korupsi. Pasal ini akan digunakan untuk mengancam pihak lain yang tidak merupakan bagian dari pelaku tindak pidana korupsi. 139. Dalam kaitannya dengan ancaman hukuman misalnya, maka prinsip proporsionalitas menjadi penting, karena prinsip ini mewujudkan gagasan keadilan. Sebab seperti dikatakan oleh Andrew von Hirsch: “Proporsionalitas tidak hanya menyerukan hukuman yang diberi peringkat menurut beratnya kejahatan tetapi juga untuk jarak di antara hukuman yang mencerminkan tingkat perbedaan dalam keseriusan kejahatan. Pertanyaan jarak, bagaimanapun, mendapat sedikit perhatian. ...Jika hukuman dinilai menurut keseriusan pelanggaran dan skala secara keseluruhan tidak dibesarkan atau dikempiskan secara berlebihan, persyaratan proporsionalitas ordinal dan kardinal telah terpenuhi….” (Andrew von Hirsch: 1992, Proportionality in the Philosophy of Punishment, Crime and Justice, Vol. 16, The University of Chicago Press, hal 94) 140. Negara-negara Eropa dengan tegas menyatakan konsep proporsionalitas ini telah berlaku dan mengikat sebagaimana dinyatakan dalam Charter of Fundamental Rights of the European Union yang diumumkan secara resmi 101 pada 7 Desember 2000 di Nice Perancis oleh Dewan Eropa. Aturan ini dinyatakan mengikat secara hukum pada tanggal 1 Desember 2009, dimana dalam Pasal 49 ayat 3 menyebutkan, “The severity of penalties must not be disproportionate to the criminal offence”. (Official Journal of the European Communities - C 364/1) 141. Berkenaan dengan hal ini, Jacob Oberg menyatakan pendapatnya bahwa “fungsi utama proporsionalitas bagi individu adalah aspek retrospektif dari prinsip, yang membatasi pengenaan sanksi yang terlalu kejam dalam kasus-kasus tertentu”. (Jacob Oberg: 2025, Conceptualising Proportionality and Criminal Sanctions in EU Law: Three Different Visions dalam Lorenzo Grossio, Stefano Montaldo And Valsamis Mitsilegas - Proportionality of Criminal Penalties in EU Law, Hart Studies in European Criminal Law, Bloomsbury Publishing, hal 24) 142. Sehingga ancaman hukuman Pasal 21 UU TIPIKOR yang melebihi ancaman perkara pokok tertentu lainnya dalam UU TIPIKOR bukan hanya tidak proporsional, tetapi justru menimbulkan ketidakadilan baru. D. PETITUM Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi melalui penggunaan kekerasan fisik, ancaman, intimidasi, intervensi, dan/atau janji untuk memberikan keuntungan yang tidak semestinya 102 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah)” dan kata “dan” dalam frasa “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan”memiliki arti kumulatif, dalam arti tindakan mencegah, merintangi atau menggagalkan harus dilakukan dalam semua tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan; 3. Memerintahkan pemuatan putusan perkara ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. ATAU Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17, sebagai berikut. 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sesuai dengan asli); 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasto Kristiyanto; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 684 K/Pid.Sus/2009 tanggal 16 Juli 2010 atas nama Manatap Ambarita, S.H; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 150 PK/PID.SUS/2013 tanggal 26 November 2013 atas nama Manatap Ambarita, S.H; 103 6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/PID.SUS/2016 tanggal 27 April 2016 atas nama Kwee Cahyadi Kumala alias Swie Teng; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 13/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI. tanggal 20 Juni 2019 atas nama Lucas; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019 tanggal 16 Desember 2019 atas nama Lucas; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021 tangal 7 April 2021 atas nama Lucas; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst. tanggal 26 Juni 2018 atas nama Dr. Fredrich Yunadi, S.H; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI tangal 4 oktober 2018 atas nama Dr. Fredrich Yunadi, S.H., LL.M., MBA; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3315 K/Pid.Sus/2018 tanggal 21 Maret 2019 atas nama DR. Fredrich Yunadi, S.H., LL.M., MBA; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg tanggal 21 Maret 2021 atas nama Harum Fransiskus; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 3/Pid.Sus- TPK/2022/PN. Jmb tanggal 30 Juni 2022 atas nama Tengku Ardiansyah, S.H., M.H; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 5 Februari 2024 atas nama Stefanus Roy Rening; 104 16. Bukti P-16 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 6897 K/Pid.Sus/2024 tanggal 9 Oktober 2024 atas nama Stefanus Roy Rening; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp tanggal 28 Agustus 2024 atas nama Toni Tamsil Alias Akhi. Selain itu, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli, yaitu Dr. Chairul Huda, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H., yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 15 Oktober 2025 serta 1 (satu) keterangan tertulis Saksi, yaitu Dr. Ir. Hasto Kristiyanto, M.M., IPU yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Oktober 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. 1. Ahli Dr. Chairul Huda, S.H., M.H. 1. Bahwa persoalan pokok yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara ini berkaitan dengan konstitusionalitas Pasal 21 UU Tipikor. Dalam hal ini rumusan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 21 UU Tipikor, yang mempunyai bagian inti (bestanddeel) dan jenis dan jumlah sanksinya (strafmaat en strafsoort) yaitu: “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 150.00.00,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”; didalilkan oleh Pemohon bertentangan dengan Konstitusi, karena alasan- alasan atau argumentasi yang dikemukakan secara panjang lebar dalam Permohonannya. Hal ini dikarenakan menurut Pemohon pada pokoknya norma Pasal 21 UU Tipikor tersebut: 105 a. Telah menimbulkan ketidakpastian hukum (bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945); b. Bertentangan dengan Cita Negara Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; c. Penerapannya membuka peluang penyalahgunaan dan bertentangan dengan hak konstitusional individu yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 24 ayat (1), serta Pasal 28F UUD NRI tahun 1945; d. Aparat penegak hukum tidak berwenang menafsirkannya; e. Tidak termasuk pasal pemberantasan korupsi; f. Harus diberi makna baru; dan g. Korupsi bukan kejahatan kemanusiaan. Bahwa berdasarkan fundamentum petendi (posita) tersebut kemudian Pemohon mengajukan petitum antara lain berkenaan dengan bagian inti (bestanddeel) delik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU Tipikor dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tindak dimaknai sebagai berikut: “Setiap orang dengan sengaja secara melawan hukum mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak lansung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi perkara korupsi melalui penggunaan kekerasan fisik, ancaman, intimidasi, intervensi, dan/atau janji untuk memberikan keuntungan yang tidak semestinya.” Dengan demikian, Pasal 21 UU Tipikor pada pokoknya dipandang oleh Pemohon sebagai norma yang inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional), jika tidak dimaknai seperti di atas, dan karenanya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya; 2. Bahwa dari perspektif Hukum Pidana, Pasal 21 UU Tipikor tergolong ke dalam kualifikasi tindak pidana obstruction of justice, yang dalam kerangka yang lebih luas merupakan bagian dari contempt of court. Pasal tersebut cukup banyak mendapatkan perhatian, baik oleh praktisi hukum maupun akademisi, yang pada pokoknya menunjukkan, baik norma maupun 106 implementasinya, memang telah menimbulkan berbagai kontraversi. Dalam hal ini, berbagai hasil penelitian mengenai hal ini menunjukkan adanya pandangan yang bertolak belakang satu sama lain. Adakalanya silang pendapat tersebut berada pada titik ekstrim, yang antara lain adalah sebagai berikut: a. Pada satu sisi dikatakan Pasal 21 UU Tipikor telah memenuhi semua persyaratan sebagai rumusan suatu tindak pidana, sehingga yang diperlukan tinggal langkah-langkah peningkatan efektivitas penegakannya, “dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang masalah obstruction of justice, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, serta peningkatan kerjasama antara lembaga dan pihak terkait dalam penanganan kasus obstruction of justice” [Afifah Diva Aramitha Suprayoga, “Analisis Dampak Obstruction of Justice terhadap Proses Peradilan”, Recidive, Vo. 13. No. 2 (2024)]. Namun demikian, pada sisi lain terdapat pula hasil penelitian yang menyatakan eksistensi Pasal 21 UU Tipikor yang merumuskan obstruction of justice sangat memerlukan perhatian khusus, yang salah satunya “dengan menentukan parameter untuk menjustifikasi bahwa perbuatan tersebut tergolong perbuatan yang dapat dipersangkakan melanggar atau bertentangan dengan penegakan hukum” [Arfiani, Syofirman Syofyan dan Sucy Delyrahmi, “Problematikan penegakan hukum delik obstruction of justice dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi”, Swara Justisia, volume 6, Issue 4, Januari 2023]. Dalam hal ini frasa “sengaja mencegah, merintangi atau mengagalkan secara langsung atau tidak langsung” perlu ditinjau ulang, untuk dapat memberikan kepastian hukum yang jelas dalam setiap proses penegakan hukum. Bahkan ada yang menyebut norma Pasal 21 UU Tipikor begitu samar (vaagennormen), sehingga pasal ini disebut sebagai “pasal karet” karena frasa “mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung” dipandang sebagai norma yang kabur dan multitafsir, seperti telah pula tergambar dalam permohonan aquo. Bahwa sinyalemen itu telah pula dikemukan dalam “memorie van toelichting”, ketika dibahas di DPR RI, tetapi tetap 107 saja norma sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 UU Tipikor itulah yang kemudian ditetapkan sebagai salah satu tindak pidana dibawah bab dengan title: “Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi”. Dalam hal mana sifat lentur dan multitafsir Pasal 21 UU Tipikor tersebut dalam konteks kekinian ternyata menyasar juga terhadap pemberitaan atau karya jurnalistik [Institute For Criminal Justice Reform, https://icjr.or.id/pemberitaan-bukan-objek-tindak-pidana-segala- bentuk-keberatan-terhadap-pemberitaan-harus-dilakukan-melalui- mekanisme-sengketa-pers], yang bertentangan dengan pelaksanaan kebebasan pers (freedom of press) dan bahkan dalam banyak segi dapat dipandang sebagai penyerangan terhadap academic freedom dalam mengkritisi penegakan hukum. Berdasarkan hal tersebut subjektivitas penegak hukum lebih menentukan dalam penerapan Pasal 21 UU Tipikor, daripada kehendak pembentuk undang-undang. Norma yang dirumuskan secara demikian, menyebabkan prakteknya orang dikenakan Pasal 21 UU Tipikor sekedar bahwa perbuatannya “tatbestandmassigkeit” atau memenuhi isi pasal tersebut, yaitu dengan cara apapun dan dalam keadaan bagaimanapun sepanjang dapat dinilai mencegah, merintangi atau mengagalkan penegakan hukum korupsi, sedemikian rupa sehingga dipandang telah memenuhi definisi obstruction of justice, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU Tipikor. Dengannya seolah- olah tidak diperlukan peninjauan sehingga dapat diyakini apakah benar bahwa perbuatan dimaksud “wesenschau” dengan yang dituju oleh pembentuk undang-undang, yaitu dilihat dari sifatnya (dem wesen nach) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, yaitu mengancam supremasi hukum terhadap perkara korupsi. Konsidi demikian secara umum memang telah diprediksi oleh H. B. Vos (H.B. Vos, Leerboek van het Nederlandsch Strafrecht, Haarlem: Tjeenk Willink & Zoom, 1947), yang tidak lain dan tidak bukan karena penormaannya memungkinkan, termasuk norma Pasal 21 UU Tipikor cenderung dapat digunakan secara demikian; b. Selain itu pula, telah terjadi perbedaan pandangan secara tajam tentang fokus rumusan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 21 UU Tipikor tersebut, apakah strafbaar-nya melarang perbuatan yang berupa kelakuan-kelakuan tertentu (delik formiel), baik dalam bentuk melarang perbuatan melakukan sesuatu (commission) atau tindak melakukan sesuatu (omission), atau ketentuan pidana tersebut melarang timbulnya akibat tertentu (delik materiel), yaitu melarang kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan. Dalam hal ini sebagian besar penulis memandang Pasal 21 UU Tipikor sebagai delik formil, seperti tindak pidana yang masuk kategori obstruction of justice pada umumnya [Johan Dwi Junianto, “Obstruction of Justice dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Media Iuris Vol. 2 No. 3 Okotober 2019]. Dalam hal ini dipandang sebagai perbuatan, baik melakukan atau tidak melakukan dengan maksud menunda, mengganggu atau mengintervensi proses hukum dalam satu kasus [Eddiy OAS Hieriej, “Obstruction of Justice dan Hak Angket DPR”, Kompas edisi 21 Juli 2017]. Dengan kata lain, “cukup dengan melakukan perbuatan mencegah, merintangi atau menggagalkan yang berdasarkan pengetahuannya, perbuatan tersebut dapat menghalangi atau menggagalkan suatu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang maka perbuatan sudah dianggap selesai (vooltoid)” [Lihat juga Permadi Yudi dan Herry Anto Simanjuntak, “Interpretation of obstruction of justice in the crime of corruption in law number 31 year 1999”, International Journal of Politics and Sociology Research, 11 (1) (2023)]. Namun demikian, secara tekstual, sepertinya tidak mungkin menyatakan fokus pelarangan perbuatan dalam Pasal 21 UU Tipikor semata-mata pelarangan kelakuan-kelakuan saja, mengingat terdapat anak unsur “menggagalkan” secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, yang nyata-nyata merupakan suatu akibat dituju dari suatu kelakuan. Secara leksikon “menggalkan” adalah “menjadi gagal” [Kamus Besar Bahasa Indonesia;https://kbbi.web.id/gagal], yang jelas tertuju pada hasil, akibat, yang berupa kegagalan. Dengan demikian, Pasal 21 UU Tipikor juga dapat dipandang sebagai delik materiel, setidak-tidaknya seperti tercermin dari unsur “menggagalkan” tersebut, dimana “pada 109 waktu penegak hukum sedang atau akan melakukan proses peradilan dalam perkara korupsi, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar proses peradilan yang sedang dilaksanakan tidak berhasil dan usaha pelaku tindak pidana tersebut memang berhasil” [Markhy S. Gareda, “Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001”, Lex Crimen, Vol. IV/No.1/Jan-Mar/2015)]. Selain itu, perbuatan mengagalkan dimaksud dalam Pasal 21 UU Tipikor tertuju pada “penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan” terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. Penggunaan konjungsi “dan” dapat dimaknai bahwa kegagalan dimaksud bersifat kumulatif, dan karena harus nyata bahwa dengan suatu perbuatan tertentu, “proses penegakan hukum telah gagal”, tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi gagal diperiksa, dituntut atau diadili. Hal ini tentu jelas-jelas menunjukan Pasal 21 UU Tipikor berfokus pada akibat, bukan hanya kelakukannya saja. Oleh karena itu, rumusan Pasal 21 UU sejatinya contradictio in terminis, yaitu di dalam rumusan normanya itu sendiri terjadi pertentangan. Boleh jadi dimaksudkan untuk melarang kelakuan tertentu, sehingga delik formiel, tetapi susunan kata-kata yang digunakan hanya bisa diwujudkan jika kejadian tertentu telah benar-benar terjadi (akibat). Kegagalan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan adalah keadaan yang secara kumulatif menyebabkan terhadap suatu peristiwa telah benar-benar gagal diterapkan ketentuan pidana dalam UU Tipikor. Konstruksi demikian menyebabkan secara normatif Pasal 21 Tipikor setidaknya dapat disebut “pro parte materiel pro parte formiel”; c. Selain itu pula, sasaran norma atau subjek delik dari Pasal 21 UU Tipikor juga menjadi suatu hal yang banyak dipersoalkan. Apakah tindak pidana ini memiliki addressaat norm yang ditujukan kepada pembuat (dader) korupsi itu sendiri, atau ditujukan kepada pihak lain. Memang yang yang “diuntungkan” jika delik obstruction of justice dapat diwujudkan adalah pembuat tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan demikian, pada 110 hakekatnya tindak pidana ini dapat dipandang sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku utama (pleger) tindak pidana korupsi itu sendiri, atau yang menjadi pesertanya (medepleger, doenpleger, uitlokker), yang secara konkrit dilakukan melalui orang lain. Menurut suatu penelitian, obstruction of justice terhadap penegakan hukum pemberantasan korupsi dilakukan oleh para koruptor dengan: (1) menggunakan masyarakat berkepentingan, (2) menggunakan aparat penegak hukum, (3) menggunakan pengacara, (4) menggunakan kekuatan politik [Shinta Agustina, Saldi Isra, Yuliandri, Obstruction of Justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi, Jakarta: Themis Book, 2015]. Dalam perspektif Hukum Pidana, khususnya teori tentang perbuatan (theorie van actie) sejatinya tindak pidana ini sebenarnya dilakukan secara fungsional oleh pelaku tindak pidana korupsinya itu sendiri (fuctionale dader), dengan memberdayakan “tangan” orang lain. Jadi secara hakekat tidak terhalang menerapkan Pasal 21 UU Tipikor terhadap pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan demikian seolah-olah terhadap tersangka dan terdakwa perkara korupsi gagal disidik, dituntut dan diadili karena upaya tersangka atau terdakwa itu sendiri, seolah-olah Adalah bentu obstruction of justice. Namun justru mayoritas penulis lainnya menyatakan bahwa penerapan Pasal 21 UU Tipikor bagi pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri akan melanggar asas non-self criminalization. Dalam Hukum Pidana hal itu sering dikenal dalam pepatah latin nemo tenetur se ipsum accusare, yaitu tidak ada seorangpun yang diwajibkan untuk menuduh dirinya sendiri” atau ”tidak ada yang harus memberatka dirinya sendiri”. Dalam hal ini, “dalam beberapa putusan yang memuat dakwaan berdasarkan Pasal 21 UU Tipikor terdapat pembatasan yang menyatakan pasal tersebut tidak dapat diterapkan terhadap seseorang yang berstatus tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana korupsi pokok atau terhadap upaya pembelaan dirinya yang diperknankan oleh hukum, atau terhadap perbuatan yang sifatnya berupa saran atau pendapat”. Dengan demikian, Pasal 21 UU Tipikor sebagai salah satu bentuk obstruction of justice, memang menjerat pidana bagi mereka yang bukan pembuat tindak pidana korupsi, tetapi pihak lain 111 yang bukan koruptor yang justru: (1) aiding a suspect, (2) lying, (3) famous obstructions, and (4) tampering with evidence [Febby Mutiara Nelson, Ruang Lingkup Obstruction of Justice, Fakultas Hukum UI, https://law.ui.ac.id/telaah-obstruction-of-justice-dalam-perkara-brigadir-j- oleh-dr-febby-mutiara-nelson/], yang dengannya penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dapat dicegah, terintangi atau justru gagal sama sekali. Kontraversi yang demikian itu menggambarkan bahwa jika dikehendaki penegak hukum, tentu dengan subjektivitasnya, konstruksi rumusann Pasal 21 UU Tipikor dapat menyebabkan terakumulasinya dakwaan tipikor dengan Pasal 21 UU Tipikor [Putusan No. 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN. Jkt Ps tatas nama Terdakwa Hasto Kristianto], sehingga bersifat over penalization. Hal ini diantaranya karena dalam rumusan Pasal 21 UU Tipikor tidak menyebutkan secara tegas bahwa yang dicegah, dirintangi atau digagalkan adalah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana korupsi yang dilakukan orang lain. Dalam hal ini penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, yang dapat dicegah dirintangi atau digagalkan, sehingga seolah-olah penyidikan dan penuntutan juga tertuju pada saksi. Dengan demikian, hal ini berseberangan dengan umumnya tindak pidana obstruction of justice lainnya, seperti misalnya seperti yang dirumuskan dalam Pasal 221 ayat (1) KUHP, tidak dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana yang dirintangi itu sendiri. Dalam hal ini Pasal 221 ayat (2) KUHP tindak pidana obstruction of justice, tidak dapat diterapkan jika hal itu dilakukan oleh keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis menyamping derajat kedua, atau suami atau isteri, ataupun mantan suami atau isteri dari pelakukan tindak pidana dimaksud. Jika terhadap keluarga pelaku tindak pidana tidak dapat diterapkan delik obstruction of justice, bagaimana mungkin hal itu diterapkan kepada pelakunya itu sendiri; 112 3. Bahwa kontraversi yang timbul terkait dengan Pasal 21 UU Tipikor sebagaimana di atas, sejatinya terjadi karena penormaan yang buruk (bad formulation), dengan argumentasi sebagai berikut: a. Tindak pidana dalam Pasal 21 UU Tipikor secara praktis tidak menyebutkan unsur-unsur perbuatan yang dapat menjadi bentuk tindakan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang (strafbaar). Perbuatan “mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan” dalam perkara korupsi, sama sekali bukan menggambarkan “acting corruptly with intent” [Andrea Kendall and Kimberlly Cuff, “Obstruction of Justice”, The America Criminal Law Review, Spring, h. 766-767], yaitu perbuatan melakukan atau mencoba tindakan menyimpang dengan tujuan untuk mengganggu atau mengintervensi proses atau administrasi hukum. Kalimat “mencegah, merintangi atau menggagalkan langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi” tidak dapat dipandang sebagai “bestandeel” tindak pidana, tetapi semata-mata rumusan undang-undang tentang “definisi” obstruction of justice itu sendiri. Padahal rumusan tindak pidana, seperti Pasal 21 UU Tipikor, seharusnya memuat bagian inti (bestanddeel) atau unsur (elemen) delik yang memiliki dua fungsi yang berbeda. Pertama, bagi penegak hukum sebagai batasan untuk melakukan penindakan atas dugaan tindak pidana dimaksud, dalam rangka melindungi kepentingan korban dan masyarakat (positive legality) [George P Fletcher, Basic Concept of Criminal Law, New York: Oxford University, 1998, h. 207]. Rumusan Pasal 21 UU Tipikor tidak cukup secara tegas (stricta) membatasi kewenangan penegak hukum dalam hal mana dapat menindak orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam suatu undang-undang. Pasal 21 UU Tipikor Kedua, rumusan dimaksud menjadi kriteria dari pembentuk undang-undang tentang perbuatan- perbuatan yang seharusnya dihindari oleh setiap orang (negative legality) [Ibid]. Selain itu, Pasal 21 UU Tipikor juga tidak cukup tegas 113 (stricta) menjadi ukuran peringatan dini pembentuk undang-undang kepada setiap individu agar tidak bertindak seperti yang dilarang dalam undang-undang, semisal masuk kategori obstruction of justice terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika penerapan Pasal 21 UU Tipikor sangat bergantung pada penilaian subjektif penegak hukum. Masyarakat, bahkan professional, tidak cukup terbantu untuk menghidari perbuatan dimaksud karena tidak tergambar unsur-unsur perbuatan yang dilarang, yang jika dilakukan dapat terkena ancaman pidana. Toni Tamsil dikenakan Pasal 21 UU Tipikor hanya karena “menggembok pintu objek yang digeledah” [Kompas, edisi 3 September 2024], sementara yang dilakukan penggeledahan adalah rumahnya sendiri. Selain itu yang bersangkutan dipidana karena menghilangkan barang bukti kasus kejahatan korupsi timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT. Timah, Tbk di Bangka Belitung, sementara barang bukti dimaksud adalah “hanphone miliknya sendiri” [Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang No/ 6/Pid-Sus- TPK/PN. Pgp, tanggal 29 Agustus 2024]. Disini penerapan Pasal 21 UU Tipikor, sebenarnya tertuju pada perbuatan orang yang tidak menyadari hal itu merupakan sesuatu yang dilarang, padahal obstruction of justice seharusnya sebaliknya, yaitu pelaku memahami perbuatannya untuk “knowledge of pending proceedings” [Kendall and Kimberlly, ibid]; b. Tindak pidana dalam Pasal 21 UU Tipikor tidak merumuskan perbuatan yang “tercela” yang dapat dijatuhi sanksi pidana jika dilakukan. Perbuatan tersebut harus menggambarkan perbuatan yang bertentangan dengan hukum (unlawfully). Baik dalam pengertian perbuatan melawan hukum objektif (tegen het objectieve recht), perbuatan melawan hukum subjektif (tegen het subjectieve recht) maupun perbuatan tidak memiliki dasar hukum (niet steunend op het recht). Benar dalam Pasal 21 UU Tipikor dinyatakan perbuatan yang dengan sengaja “mencegah, merintangi atau menggagalkan langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan” perkara korupsi diancam dengan pidana. Namun demikian, persoalannya apakah susunan kata-kata “mencegah”, “merintangi” atau 114 “mengagalkan” suatu hal, semisal penegakan hukum selalu “berkonotasi negatif”. Padahal seperti didalilkan Pemohon, cukup banyak perbuatan yang bisa masuk kategori “mencegah, merintangi atau mengagalkan” penegakan hukum yang merupakan tindakan yang dibolehkan secara hukum (lawfully), seperti mengajukan permohonan praperadilan, yang notabene berusaha untuk “menggagalkan” penyidikan, dengan mengupayakan untuk membatalkan status tersangka [Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015], ataupun dengan menggugat bukti yang dijadikan dasar proses pidana tersebut, baik secara perdata [Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 230/Pdt.G/2024/PN Jkt. Pst, tanggal 17 Desember 2024 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 163/Pdt/2025/PT. DKI, tanggal 17 Februari 2025] atau secara administrasi [Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 472/G/TF/2023/PTUN JKT, tanggal 19 Sepetember 2023]. Dengan demikian, susunan kata-kata dalam Pasal 21 UU Tipikor dapat dipandang belum mencerminkan perbuatan melawan hukum (wederrechtelijkheid) dari rumusan tindak pidana tersebut. Memang benar dalam Hukum Pidana, setiap tindak pidana haruslah merupakan perbuatan malawan hukum, sehingga secara umum tidak diperlukan kata- kata melawan hukum dalam rumusan tindak pidana. Moeljatno menyatakan: “memidananya sesuatu yang tidak melawan hukum tidak ada artinya”, sehingga seprti dikatakan Roeslan Saleh, “melawan hukum selalu menjadi unsur mutlak tindak pidana” [Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana, Jakarta: Aksara Baru, 1987, 4-5]. Namun demikian, adakalanya tetap diperlukan menyebutkan kata- kata “melawan hukum” dalam rumusan tindak pidana, karena tanpa ditambahkannya perkataan itu akan timbul bahaya orang yang menggunakan haknya menjadi turut dipidana. Hanya jika suatu perilaku secara formal dapat dirumuskan dalam ruang lingkup rumusan delik, namun secara umum sebenarnya bukan merupakan tindak pidana, maka syarat “melawan hukum” dijadikan bagian dari rumusan delik [Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tidak Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: Prenada Media, 2006, h. 52]. Mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan 115 tersangka, mengajukan gugatan perdata atas tindakan melawan hukum oleh pejabat suatu instansi yang dianggap merugikan dalam pembuktian, atau mengajukan gugatan tata usaha negara untuk membatalkan suatu keputusan yang notabene menjadi bukti, kasus korupsi adalah tindakan- tindakan “menggunakan hak bagi orang-orang tertentu”, yang pada pkoknya termasuk tindakan untuk mencegah, merintangani atau menggagalkan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, atas dirinya. Tentunya hal itu, tidak melawan hukum sekalipun masuk kategori seperti yang dilarang dalam Pasal 21 UU Tipikor. Hal tersebut sama sekali bukan obstruction of justice, tetapi bisa dijerat sebagai pelanggaran Pasal 21 UU Tipikor jika penegak hukum menghendaki. Menurut Schaffmeister, “ditambahkan kata “melawan hukum” sebagai salah satu unsur dalam rumusan delik dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup rumusan delik yang (telah) dibuat terlalu luas” [D. Schaffmeister, “Perlindungan Hukum Pidana atas Objek-objek Lingkungan Hidup”, dalam Kekhawatiran Masa Kini; Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan dalam Teori dan Praktek, Terj. Tristam P. Moeliono, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, h. 181]. Oleh karena itu, dalil Pemohon agar di depan frasa “mencegah, merintangi atau menggagalkan langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi” ditambahkan unsur “melawan hukum” menjadi sangat beralasan. Hal ini dimaksudkan untuk mempersempit daya jangkau rumusan tersebut, sehingga hanya menjangkau hal-hal yang melawan hukum, dan bukan lagi “pasal karet” yang seperti “pukat harimau” yang bisa menjangkau segala bentuk perbuatan, termasuk orang-orang yang menggunakan haknya; c. Perumusan obstruction of justice dalam KUHP dan Undang-undang No. 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) tidak menggunakan rumusan yang bersifat umum seperti frasa “mencegah, merintangi atau menggagalkan langsung atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU Tipikor. Dalam KUHP dan KUHP 116 Nasional misalnya, obstruction of justice dirumuskan dalam perbuatan- perbuatan sebagai berikut: 1) “Menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau dituntut karena melakukan kejahatan” (Pasal 221 ayat 1) angka 1 KUHP) atau “Menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana atau orang yang dituntut atau dijatuhi pidana” (Pasal 282 ayat (1) huruf a KUHP Nasional); 2) Memberikan pertolongan untuk menghindari penyidikan atau penahanan (Pasal 221 ayat 1) angka 1 KUHP) atau “memberikan pertolongan kepada orang yang melakukan Tindak Pidana untuk melarikan diri dari pnyikidkan, penuntutan, atau pelaksanaan putusan pidana oleh Pejabat yang berwenang (Pasal 282 ayat (1) huruf b KUHP Nasional); Perbuatan-perbuatan tersebut tentu adalah perbuatan-perbuatan konkrit yang dapat dikategorikan sebagai tindakan “mencegah, merintangi atau menggagalkan langsung atau tidak langsung” penegakan hukum. Dengan demikian, tindak pidana obstruction of justice dirumuskan dengan melarang kelakuan-kelakukan konkrit dalam suatu undang-undang, dan bukan semata-mata penafsiran subjektif penegak hukum. Rumusan demikian menggambarkan adanya ukuran objektif hal seperti apa yang disebut sebagai perbuatan “mencegah, merintangi atau menggagalkan langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan”. Dalam hal ini perbuatan yang dilarangnya merupakan perbuatan melawan aturan pada umumnya (in strijd met het recht in het algemeen), seperti: menyembunyikan tersangka/terdakwa/terpidana korupsi yang buron atau membantnya melarikan diri, sebagai bentuk konkrit perbuatan dengan sengaja “mencegah, merintangi atau menggagalkan langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan”. Sebaliknya Pasal 21 UU Tipikor, tidak mengaturnya secara demikian, tetapi hanya norma perbuatan yang bersifat umum, sehingga tidak memenuhi kriteria sebagai norma yang tegas (lex stricta) melarang suatu perbuatan sebagai tindak pidana; 117 d. Selanjutnya dalam Pasal 21 UU Tipikor frasa “mencegah, merintangi atau menggagalkan langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan”, seharusnya hanyalah “tujuan” dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang (strafbaar) dalam suatu tindak pidana (strafbaar feit). Dalam hal ini rumusan tersebut dapat dikategorikan sebagai unsur subjektif tindak pidana, yang menggambarkan motivasi mengapa seseorang bertindak secara melawan hukum. Demikian misalnya perbuatan-perbuatan berikut dalam KUHP dilakukan “dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutan”: 1) Menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda- benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan (Pasal 221 ayat 1) angka 2 KUHP); 2) Menarik benada-benda dari pemeriksaan (Pasal 221 ayat 1) angka 2 KUHP); Kata “dengan maksud” menggambarkan harapan pembuat, sehingga sering digolongkan unsur subjektif tindak pidana. Dengan adanya kata “dengan maksud” maka hal itu menunjukkan sifat formil dari tindak pidana tersebut, sehingga maksudnya tersebut tidak harus benar-benar terwujudkan, yang penting telah ada perbuatan “yang mengarah pada perwujudan atau tercapainya maksud tersebut”. Dengan demikian, jika Pasal 21 UU Tipikor hendak dikualifikasi sebagai delik formil maka harus ada sejumlah perbuatan yang dilakukan “dengan maksud” mencegah, merintangi atau menggagalkan langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Perbuatan-perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan konkrit. Sejatinya Pasal 21 UU Tipikor tidak merumuskan tindak pidana obstruction of justice, tetapi semata-mata hanya merumuskan tujuan saja dari suatu perbuatan yang digolongkan“ menghalangi penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan” terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, tetapi perbuatan seperti apa yang bisa menyebabkan hal itu terjadi tidak dirumuskan dalam Pasal 21 UU Tipikor. 118 Hal ini sebenarnya yang menyebabkan Pasal 21 UU Tipikor dapat diterapkan terhadap perbuatan apa saja dan dengan cara bagaimanapun yang penting tujuannya untuk mencegah, merintangi atau mengagalkan penegakan hukum. Seperti dikatakan Chandra Hamzah, telah terjadi “pergeseran perumusan” tindak pidana obstruction of justice dari yang umumnya dirumuskan dalam KUHP, dengan yang dirumuskan dalam undang-undang di luar KUHP, termasuk dalam Pasal 21 UU TIpikor. Jika misalnya dalam KUHP Pasal 221 KUHP “menghalangi penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan” merupakan “tujuan”, dengan perbuatan-perbuatan seperti: menghilangkan barang bukti, tetapi justru dalam Pasal 21 UU Tipikor, apa yang menjadi tujuan itu merupakan perbuatan obstruction of justice itu sendiri [Pergeseran Sifat dalam Pasal Obstruction of Justice”, hukum online, edisi 31 Januari 2018]. Oleh karena itu, Pasal 21 UU Tipikor merupakan rumusan tindak pidana yang incomplete, yaitu hanya mermuskan tentang tindakan yang seperti dikatakan Kendall dan Kimberlly merupakan “pending judicial proceedings” [Kendall dan Kimberlly, ibid], yatu perbuatan yang menyebabkan tertundanya proses hukum, tetapi perbuatan bagaimana dapat mengarah pada terwujudnya hal itu tidak disebutkan sama sekali pembentuk undang-undang. Argumentasi ini menyebabkan permohonan Pemohon agar norma Pasal 21 UU Tipikor ditafsirkan sebagai perbuatan “mencegah, merintangi atau menggagalkan langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan” terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi sebagai inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai dilakukan “melalui penggunaan kekerasan fisik, ancaman, intimidasi, intervensi, dan/atau janji untuk memberikan keuntungan yang tidak semestinya”, menjadi sangat beralasan; e. Selain itu, Pasal 21 UU Tipikor sebenarnya dimaksudkan melarang dan mengancam perbuatan yang bukan tindak pidana korupsi, tetapi berkaitan dengan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan tindak pidana korupsi tersebut. Namun demikian, 119 penggunaan istilah “penyidikan” dan “penuntutan”, begitu saja dalam Pasal 21 UU Tipikor sepertinya merupakan kekeliruan pembentuk undang-undang. Hal ini dihubungkan dengan frasa “terhadap tersangka ata terdakwa serta para saksi dalam perkara korupsi”. Sejatinya tidak ada penyidikan terhadap tersangka dan terdakwa atau para saksi perkara korupsi, karena penyidikan ditujukan pada peristiwa, kejadian, perbuatan atau akibat yang dilarang, dan bukan ditujukan pada orangnya (tersangka atau terdakwa terlebih-lebih terhadap saksi). Selain itu, tidak ada penuntutan terhadap para saksi dalam perkara korupsi. Justru para saksi adalah mereka yang seharusnya dilindungi, karena keterangan menjadi alat bukti utama dan terpenting. Konteks yang tepat adalah perbuatan ditujukan pada perbuatan mencegah, merintangi atau menggagalkan langsung atau tidak langsung “pemeriksaan” dalam tahap penyidikan, penuntutan dan di sidang pengadilan “terhadap tersangka atau terdakwa serta para saksi dalam perkara korupsi”. Dalam hal ini konjungsi “dan” dapat dimaknai secara benar, yaitu tahapan- tahapan pemeriksaan tersnagka dan terdakwa maupun pata saksi. Jika tidak dipahami sevara demikian menyebabkan terjadi kekelirtuan interpretasi dan penerapannya. Tidak mengherankan jika ada pakar yang berpendapat bahwa obstruction of justice juga dapat dilakukan dalam tahap penyelidikan, karena seolah-olah yang dicegah, dirintangi atau digagalkan adalah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tersebut. Dengan asusmsi, bahwa penyelidikan juga bagian dari proses hukum seperti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, maka bisa juga dihalang-halangi. Padahal sekali lagi yang dimaksud pembentuk undang-undang perbuatan “mencegah, merintangi atau menggagalkan” itu terhadap “pemeriksaan tersangka dan terdakwa serta para saksi”. Pemeriksaan dimaksud tentu dilakukan dalam tahap penyidikan, penuntutan dan di sidang pengadilan. Kekeliruan yang demikianini sebenarnya “biasa” dilakukan pembentuk undang-undang. Seperti dikarenakan seperti dikatakan Devenish, this theory does not assume that the expressed intention is equivalent to the authentic intention of legislature [G. E. Devenish. Interpretation of Statutes, (Wetton: Juta & Co, Ltd., 1992)], yang jika dipahami secara bebas hal ini 120 maksudnya, teks hukum atau rumusan undang-undang terkadang tidak selalu mencerminkan kehendak dari pembentuknya. Meskipun bahasa merupakan satu-satunya alat bagi pembentuk undang-undang untuk menyatakan kehendaknya, akan tetapi tidak selamanya pembentuk undang-undang dapat melakukan hal ini dengan baik. Oleh karena itu, supaya Pasal 21 UU Tipikor dapat dipahami secara demikian, maka penegak hukum dan hakim harus menemukan hukumnya, diantara norma tekstual dimaksud. Namun demikian seperti dikatakan EA Kellaway, “the meaning of laws has troubled jurists” [EA Kellaway “Problems of legal interpretation and related jurisprudence of England and South Africa” dalam Principles of Legal interpretation of statutes, contracts and wills, (Durban: Butterworths, 1995)]. Dalam hal ini penafsiran yang “terpaksa” dilakukan dalam menerapkan hukum bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, tetapi justru merupakan sumber masalah. Kesulitan ini yang kemudian diselesaikan dengan berbagai metode penafsiran, yang secara historis sebenarnya telah dilakukan sejak masa “the Les Duodecim Tabularum” (The of 12 Law), sekitar 450 SM. Tetapi penafsiran-penafsiran dimaksud yang hasilnya justru meluaskan atau melebarkan norma yang dilarang dalam undang-undang, seperti dalam Pasal 21 UU Tipkior, sehingga berada semakin jauh dari norma yang semula dimaksudkan semula. Untuk itulah, pembatasan atas makna rumusan, seperti dengan menambahkan anasir cara, yang sejauh ini dapat dilakukan oleh Mahkamah, selaku negative legislator, semata-mata untuk membatasi pemaknaan sehingga tidak melenceng terlalu jauh. Dalam hal ini mencegah, merintangi atau menggagalkan langsung atau tidak langsung “pemeriksaan” dalam tahap penyidikan, penuntutan dan di sidang pengadilan “terhadap tersangka atau terdakwa serta para saksi dalam perkara korupsi”, dilakukan dengan cara-cara tertentu, yang menurut Pemohon “melalui penggunaan kekerasan fisik, ancaman, intimidasi, intervensi, dan/atau janji untuk memberikan keuntungan yang tidak semestinya.” Dengan demikian, larangan tersebut pada perbuatan tertentu, dengan maksud tertentu dan dengan cara tertentu, sesuai dengan kidah pembetukan perumusan tindka pidana. 121 Demikianlah, jika Mahkamah memberi tafsir konstutional atas Pasal 21 UU Tipikor dimaksud maka pnormaan yang buruk yang dilakukan pembentuk undang-undang dapat sedikit diperbaiki. Dengannya juga telah dengan serta mencegah terjadinya kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dan hakim yang mengadili perkara obstruction of justice. Dalam hal ini mencegah delik “menghalang-halangi keadilan” diterapkan secara tidak adil pula. Seperti dikatakan Lord Alferd Dening: “Keadilan tidak dapat dilihat. Keadilan bukan sesuatu yang bersifat sementara melainkan sesuatu yang bersifat abadi. Keadilan bukan hasil dari akal (intellect) melainkan hasil dari jiwa (spirit). Keadilan merupakan sesuatu yang oleh anggota masyarakat yang berbudi lurus (right minded), yaitu mereka yang mempunyai jiwa yang tepat (right spirit) adalah pantas dan patut”. Adalah pantas (benar secara logika) dan patut (benar secara moral) jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai mereka yang memiliki jiwa yang tepat, berbudi lurus, secara kompeten memberi tafsir yang konstitusional tentang Pasal 21 UU Tipikor sebagaimana diuraikan mohonkan Pemohon, dengan tambahan argumentsi di atas, untuk mencegah kesewenang- wenangan aparat penegak hukum dan aparat peradilan dapat diteruskan. 2. Ahli Prof. Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H. A. Pendahuluan Asas legalitas merupakan asas yang menjadi fondasi bagi berbagai asas lainnya dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung cita hukum pidana yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Dalam menjamin terciptanya tujuan hukum pidana tersebut maka asas legalitas dijabarkan dalam bentuk lev scripta, lex stricta dan lex certa. Pernyataan bahwa makna lex scripta tidak hanya bahwa hukum harus tertulis, tetapi rumusan pasal=pasal dalam perundang-undangan pidana haruslah merupakan suatu produk legislatif. Rumusan pasal-pasal itu haruslah merupakan suatu rumusan yang tidak multi interpretatif sehinga kepastian hukum menjadi terjamin. Maka perumusan hukum yang rigid dan jelas menjadi suatu yang penting dalam menjamin kepastian hukum. 122 Diskusi tentang pandangan rigiditas ini menjadi penting karena melahirkan pro dan kontra. John Austin (The Province of Jurisprudence Determined 1832) menyatakan bahwa hukum adalah perintah, dan perintah haruslah merupakan perintah yang jelas. Namun dipihak lain pandangan fleksibilitas menyatakan bahwa berpendapat bahwa undang-undang tidak bisa mengatur setiap aspek secara kaku, karena perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat memerlukan adaptasi. Undang-undang harus memberikan ruang bagi hakim untuk menafsirkan dan menyesuaikannya dengan keadilan, Satjipto Rahardjo misalnya. Hukum pidana berusaha mencapai keseimbangan antara kepastian hukum (yang dicapai melalui rigiditas) dan keadilan (yang terkadang memerlukan fleksibilitas). Jalan tengah dari kedua pandangan ini adalah pada penafsiran para penegak hukum terhadap apa yang dirumuskan dalam undang-undang dan bagaimana norma itu harus diinterpretasikan. Sayangnya kemampuan untuk melakukan interpretasi dengan baik menuntut kualitas sumber daya penegak hukum yang baik. Interpretasi secara sembrono justru akan mengancam tujuan keadilan dan kepastian hukum. Dalam hukum pidana, interpretasi yang dianggap "paling baik" adalah pendekatan yang mengutamakan kepastian hukum melalui interpretasi yang ketat dan hati-hati. a. Prioritas perlindungan terdakwa: Prinsip asas legalitas (tidak ada kejahatan dan hukuman tanpa undang-undang yang mengaturnya) menghendaki agar penafsiran tidak boleh diperluas untuk merugikan terdakwa. b. Kombinasi metode: Hakim yang baik akan menggunakan kombinasi metode interpretasi, dimulai dengan penafsiran harfiah, kemudian mempertimbangkan konteks sistematis dan historis. c. Pembatasan interpretasi ekstensif: Penafsiran ekstensif (memperluas makna undang-undang) harus dilakukan secara hati-hati, sedangkan penafsiran analogi (menggunakan perbandingan untuk kasus yang tidak diatur) sangat dilarang dalam hukum pidana untuk mencegah kesewenang-wenangan. 123 Pada akhirnya, interpretasi terbaik dalam hukum pidana adalah yang mencapai keseimbangan antara penegakan hukum yang adil dan perlindungan hak-hak terdakwa, dengan menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum yang ketat. B. Masalah misinterpretasi Pasal-Pasal Obstruction of Justice Terkait dengan perkara yang diajukan dalam persidangan ini, penafsiran atas pasal 21 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 yang dikenal sebagai pasal penghalang- halangan tindakan penyidikan, penuntutan dan pengadilan atau pasal tentang Obstruction of Justice menjadi cerminan tentang bagaimana masalah interpretasi atas suatu ketentuan perundang-undangan. Harus dipahami bahwa terdapat dua istilah bila mengacu pada ketentuan- ketentuan tersebut diatas yaitu Obstruction of justice dan contempt of court. Baik Obstruction of Justice maupun contempt of court merupakan suatu terminologi hukum yang berasal dari literatur Anglo . Dalam doktrin hukum pidana di Indonesia Obstruction of justice sering diterjemahkan sebagai tindak pidana menghalangi proses hukum (Shintia Agustina dan Sadli Isra: 2003: 13). Mengutip pandangan Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji dalam Peradilan Bebas Negara Hukum dan Contempt of Court, obstruction of justice merupakan tindakan yang ditunjukan maupun mempunyai efek memutarbalikkan proses hukum, sekaligus mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan. Obstruction of justice dianggap sebagai bentuk tindakan kriminal karena menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum. Berbeda dengan obstruction of justice, contempt of court adalah tindakan atau perilaku yang menunjukkan pembangkangan, ketidakpatuhan, atau penghinaan terhadap wibawa dan otoritas pengadilan. Hal ini juga dapat diartikan sebagai tindakan yang mengganggu jalannya proses peradilan secara adil dan efisien. Oleh karenanya, obstruction of justice dikategorikan sebagai salah satu jenis perbuatan pidana contempt of court atau penghinaan pada pengadilan. Karena berkaitan dengan proses penanganan suatu perkara pidana maka dalam hukum pidana obstruction of justice merupakan perbuatan terlarang yang mengandung sanksi pidana di 124 dalamnya. Tindakan ini biasanya dilakukan saat proses peradilan (bukan hanya pengadilan) yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan persidangan. Karena lingkup obstruction of justice sangat luas, maka dalam KUHP Indonesia perbuatan ini diatur dalam BAB VIII Buku II KUHP tentang Kejahatan terhadap Penguasa Umum, namun ketentuan terkait dengan isu obstruction of justice dapat ditarik dari rumusan-rumsan yang meliputi beberapa ketentuan antara lain Pasal 216, Pasal 217, Pasal 218, Pasal 219, Pasal 220,Pasal 221, Pasal 222, Pasal 223, Pasal 224, Pasal 225, Pasal 226, Pasal 227, Pasal 228, Pasal 229, Pasal 231, Pasal 233, Pasal 234 dan Pasal 242 KUHP. Sepertihalnya dalam KUHP maka dalam ketentuan KUHP Nasional, tindakan Contempt of Court dan Obstruction of Justice dirumuskan secara detail sebagai satu bab yang berdiri sendiri. Perbedaan utama dalam KUHP adalah adanya pasal-pasal tentang perlindungan saksi dan korban yang tidak ada dalam KUHP. Ketentuan dalam Pasal-pasal: 1) Penyesatan proses peradilan yang dijelaskan dalam Pasal 278 di mana didalamnya mengatur tentang: a. memalsukan, membuat, atau mengajukan bukti palsu untuk dipergunakan dalam proses peradilan; b. mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di sidang pengadilan; c. mengubah, merusak, menyembunyikan, menghilangkan, atau menghancurkan alat bukti; d. mengubah, merusak, menyembunyikan, menghilangkan, atau menghancurkan Barang bukti dan e. Mengaku sebagai pelaku palsu. 2) Mengganggu dan merintangi proses peradilan yang meliputi perbuatan membuat gaduh di ruang sidang dan tidak segera pergi setelah diperingatkan oleh hakim (Pasal 279), Tidak mematuhi, menyerang petugas atau mempublikasikan tanpa ijin pengadilan (Pasal 280), menghalang-halangi, mengintimidasi,atau memengaruhi Pejabat yang melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang 125 pengadilan,atau putusan pengadilan (Pasal 281), menyembunyikan atau membantu pelaku tindak pidana (Pasal 282), mencegah, menghalang halangi, atau menggagalkan pemeriksaat jenazah (Pasal 283), melepaskan atau memberi pertolongan ketika seseorang meloloskan diri dari penahanan (284), tidak datang sebagai saksi, ahli atau juru bahasa (Pasal 285), seorang panitia atau suami istrinya yang dipanggil dna tidak hadir (Pasal 286), tidak memenuhi perintah Pejabat yang berwenang dalam proses peradilan untuk menyerahkan Surat yang dianggap palsu atau dipalsukan (287), tidak datang menghadap atau dalam hal yang diizinkan tidak meminta wakilnya menghadap, jika dipanggil di muka pengadilan untuk didengar sebagai keluarga sedarah atau keluarga semenda, suami atau istri, wali atau wali pengawas (Pasal 288), menarik atau merusak barang yang disita (Pasal 289), menjual, menyewakan, memiliki, menggadaikan, atau menggunakan benda sitaan bukan untuk kepentingan proses peradilan (pasal 290), Sumpah palsu (Pasal 291), menyebut identitas orang/pihak yang harus dirahasiakan (Pasal 292), 3) Perusakan Gedung, Ruang Sidang, dan Alat Perlengkapan Sidang Pengadilan (Pasal 293) Melakukan kekerasan saksi dan korban atau petugas sehingga saksi dan korban tidak dapat memberikan keterangan di pengadilan (Pasal 294), tidak dapat memberikan keterangannya dalam proses peradilan (Pasal 295 huruf a), Mempertaruhkan Pejabat berwenang yang mengakibatkan saksi dan/atau Korban tidak memperoleh pelindungan (pasal 295 huruf b), menyebabkan saksi menghalang-halangi sehingga menyebabkan saksi dan korban tidak mendapat perlindungan (296) saksi, Korban, dan/ atau keluarganya kehilangan pekerjaan karena saksi dan/ atau Korban memberikan kesaksian yang benar (Pasal 297), tidak memenuhi hak-hak saksi dan korban (Pasal 298), dan memberitahukan keberadaan saksi atau korban yang sedang dilindungi (Pasal 299). Namun keberadaan rumusan yang rigid ini tidak menyebabkan masalah penerapan Pasal 21 UU 31 Tahun 1999 menjadi tidak ada. Ketentuan ini bukan merupakan ketentuan yang dikecualikan dalam ketentuan 126 peralihan di KUHP nasional. Maka ketentuan ini akan tetap berlaku merujuk kepada asas lex specialis sistematis. Dalam banyak tulisan ketentuan dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kerap kali disandingkan dengan ketentuan dalam Pasal 221 KUHP. Namun sayangnya jarang sekali ada yang membahas mengenai kualifikasi delik aduan relative dalam ketentuan Pasal 221 ayat (2) KUHP sementara Pasal 21 UU 31 Tahun 1999 merupakan delik biasa (bukan aduan). Pasal 221 ayat (2) KUHP m sifat manusia yerupakan gambaran tentang nilai humanis yang dipertimbangkan para pembentuk KUHP yang melihat bahwa sifat naluriah manusia yang akan melindungi diri, keluarga atau orang terdekat bila mana terdapat keadaan yang dipandang sebagai ancaman/ Maka Pasal 221 KUHP merupakan delik aduan yang relatif, di mana bila dilakukan oleh keluarga (ayak, ibu, suami, istri atau anak) maka hal ini tidak mungkin dituntut. Ketiadaan norma ini dalam rumusan Pasal 21 UU 31 Tahun 1999, menjadikan interpretasi dan penerapannya dalam KUHP menjadi berbeda. Karena ketentuan dalam Pasal 221 KUHP hanya bagi pihak ketiga diluar pelaku dan atau keluarganya. Namun demikian. Manakala merujuk kepada ketentuan Pasal 216 KUHP yang rumusannya hampir mirip dengan ketentuan dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di mana rumusannya adalah sebagai berikut: Pasal 216 ayat (1) KUHP Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatakan: Setiap orang yang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa 127 ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama dua belas tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta. Membandingkan kedua ketentuan ini, maka ketentuan Pasal 216 ayat (1) KUHP lebih detail dan rigiditas di mana unsur kesalahan yaitu sengaja diikuti oleh unsur keadaan yang menerangkan unsur sengaja yaitu tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang. Demikian pula unsur perbuatan “mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan” diikuti oleh unsur keadaan yang menerangkan perbuatan yaitu “guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut”. Unsur-unsur keadaan yang menerangkan tentang unsur kesalahan maupun keadaan yang menerangkan tentang unsur perbuatan tidak terdapat dalam ketentuan Pasal 21 Undang-undang 31 Tahun 1999. Berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 21 Undang-undang 31 Tahun 1999 sesungguhnya hanya merupakan rumusan yang ditarik dari Pasal 216 KUHP meskipun dirumuskan tidak persis sama. Namun hal yang sering dilupakan adalah bahwa ketentuan Pasal 216 KUHP tidak berdiri sendiri. Dalam konstruksi hukum pidana Indonesia saat ini, perbuatan tindakan dari saksi atau tersangka yang berbohong atau memberikan informasi palsu kepada penyidik (penegak hukum) pada saat dilakukannya pemeriksaan saksi atau tersangka baik secara tertulis maupun secara lisan dirumuskan dalam ketentuan Pasal tersendiri yaitu Pasal 224 KUHP tentang sumpah palsu. Sementara Merusak bukti atau membantu seseorang melarikan diri merupakan ketentuan yang ada dalam pasal 221 KUHP. Kedua ketentuan ini merupakan ketentuan yang “lex specialis sistematis” atau ketentuan yang lebih khusus dibandingkan dengan Pasal 216 tentang menghalang-halangi proses peradilan pidana. Namun demikian, terkait dengan unsur sengaja dalam ketentuan tersebut maka dalam hal tanpa adanya maksud, seseorang tidak dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan Pasal 221 KUHP. Contohnya, jika seseorang menolong orang lain melarikan diri tapi tidak mengetahui bahwa orang yang ia tolong telah melakukan suatu tindak pidana, si penolong tidak dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan Pasal 221 KUHP. 128 KUHP memang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan. Mengacu pada putusan HR 2 Desember 1901 (Sunarto Surodibroto SH;128:1979) maka : a) Menghalang-halangi artinya mempersulit suatu tindakan yang akan dilakukan; b) Mencegah artinya mengusahakan tidak terselesaikannya tindakan; c) Menggagalkan adalah membuat suatu tindakan tidak mempunyai akibat atau suatu tindakan yang telah dilakukan menjadi gagal. Maka selama suatu tindakan petugas belum dilakukan, maka ia belum dapat dikatakan dicegah, dihalang-halangi atau digagalkan. Dari bahwa perbuatan mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan harus memiliki hubungan kausal dengan perbuatan penyidikan misalnya. (HR 11 Maret 1895). Hal ini juga berkaitkan dengan tindakan yang dilakukan baik oleh penegak hukum atau pihak yang dianggap melakukan obstruction of justice, apakah upaya yang dilakukan sesuai hukum atau tidak (exercised properly). Kesadaran akan “potensi abuse of power” diakui oleh para perumus KUHP nasional sehingga delik obstruction of justice merupakan hal yang serius dan hanya bisa diakui bila seseorang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung suatu putusan pidana. Secara teoretis terdapat tiga syarat perbuatan yang dijatuhi hukuman pidana obstruction of justice, yaitu: 1) Tindakan tersebut menyebabkan tertundanya proses hukum (pending judicial proceedings) 2) Pelaku mengetahui tindakannya atau menyadari perbuatannya (knowledge of pending proceedings) 3) Pelaku melakukan atau mencoba tindakan menyimpang dengan tujuan untuk mengganggu atau mengintervensi proses atau administrasi hukum (acting corruptly with intent). 129 Di beberapa peradilan di Amerika, ditambahkan satu syarat untuk menjatuhi hukuman obstruction of justice, yaitu pelaku harus dapat dibuktikan memiliki motif, seperti motif ingin bebas dari tuntutan, motif ingin pengurangan masa tahanan, dan lain-lain secara melawan hukum. Debora C. England (2019) dalam tulisannya yang berjudul “Obstruction of Justice” menyampaikan ada beberapa kriteria tindakan yang dapat digolongkan sebagai obstruction of justice: 1. Aiding a suspect: membantu tersangka dengan memberikan informasi terkait proses penyidikan yang sedang dilakukan. Pembocoran informasi ini dapat menghalangi proses peradilan karena berkat informasi tersebut tersangka dapat menghilangkan atau merusak barang bukti bentuk tindakan lain. Tergolong ke dalam aiding suspect adalah menyembunyikan tersangka. Hal ini merupakan hal yang mirip dengan Pasal 221 KUHP. 2. Lying, adalah tindakan dari saksi atau tersangka yang berbohong atau memberikan informasi palsu kepada penyidik (penegak hukum) pada saat dilakukannya pemeriksaan saksi atau tersangka baik secara tertulis maupun secara lisan. Hal ini mirip dengan ketentuan dalam Pasal 220 (pengaduan palsu) dan Pasal 242 KUHP (sumpah palsu). 3. Famous Obstructions: bersekongkol atau bersama sama membantu pelaku tindak pidana untuk dapat mengelabui aparat penegak hukum seperti mengambil barang bukti dan menghilangkan barang bukti. Hal ini sama dengan Pasal 221 KUHP. 4. Tampering With Evidence: yakni perbuatan merusak barang bukti atau alat bukti. Menyuap saksi untuk dapat merekayasa suatu peristiwa pidana juga termasuk ke dalam jenis ini. Hal ini sama dengan Pasal 222 (mencegah atau menghalangi pemeriksaan mayat),Pasal 225 (tidak menyerahkan bukti surat palsu), Pasal 231 KUHP (merusak barang sitaan), Dalam praktiknya beberapa badan peradilan di Amerika Serikat menambahkan satu syarat untuk meminta pertanggungjawaban pelaku 130 obstruction of justice yaitu pelaku harus dapat dibuktikan motifnya secara melawan hukum. Satu hal yang menjadi bagian yang dimohonkan dalam permohonan ini adalah penambahan unsur “melawan hukum” dalam rumusan ketentuan Pasal 21 UU Tipikor. Merujuk kepada praktik di Amerika Serikat sebagaimana dipaparkan diatas maka perumusan ini menjadi penting karena disadari bahwa motif ingin bebas dari tuntutan, atau motif ingin pengurangan masa tahanan, adalah suatu hal yang manusiawi dari seorang tersangka atau terdakwa sepanjang tidak dilakukan secara melawan hukum. Bahwa hak membela diri atau self incrimination merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi. Hal ini juga sejalan dengan tujuan dari perumusan obstruction of justice dalam Pasal 23 UNTOC (United Nation Convention against Transnational Organized Crime) yang bertujuan untuk melindungi: (a) Saksi dan ahli dari ancaman, paksaan atau kekerasan yang bisa mempengaruhi kesaksian mereka; (b) Pejabat peradilan dan penegak hukum agar tidak terpengaruh dalam menjalankan tugasnya dan (c) Proses peradilan secara keseluruhan agar dapat berjalan tanpa campur tangan dari pihak lain secara tidak sah. Dalam hukum pidana Indonesia, perumusan unsur melawan hukum secara tertulis merupakan pembeda dan perlindungan atas pemenuhan hak dan kewajiban satu pihak yang dilindungi undang-undang. Istilah lain yang sering dipakai untuk menggantikan melawan hukum adalah tanpa hak, bertentangan dengan hak orang lain, atau melawan hak orang lain. Maka untuk menjaga agar pelanggaran Hak Asasi seseorang tidak terlanggar maka unsur “melawan hukum” menjadi penting untuk dimasukan sebagai bagian dari rumusan ketentuan yang dimohonkan. D. Penutup Hal-hal diatas menjadikan Perumusan dalam Pasal 21 Undang-undang 31 Tahun 1999 menjadi multi tafsir dan kerap diterjemahkan secara 131 serampangan. Memberikan makna yang jelas tentang obstruction of justice menjadi penting. Hal ini berkaitan dengan jaminan HAM misalnya dalam kontek perlindungan hak-hak tersangka (rights to self defence). Meskipun makna kebahasaan mudah dibedakan di mana Obstruction of justice” diartikan sebagai kejahatan untuk mengganggu proses hukum (crime of interfering with legal proceedings) dan right to self defence atau hak membela diri diartikan sebagai upaya menghindari diri dari proses sewenang-wenang dalam penegakan hukum. Dalam prakteknya kerap kali beririsan atau bahkan tumpang tindih. Suatu perbuatan bisa diartikan sebagai obstruction of justice dari kacamata penegak hukum namun bagi seorang yang diduga pelaku tindak pidana yang demikian adalah sebagai upaya membela diri. Begitupun hak-hak saksi dan korban serta akademik freedom bagi ahli-ahli yang di hadirkan serta kebebasan pers terhadap perbuatan ancaman-ancaman yang dilakukan petugas ketika dalam posisi yang berseberangan. Implikasi kedepan, meskipun KUHP berlaku namun ketentuan Pasal- pasal peralihannya tidak merumuskan pasal 21 Undang-undang No. 21 Tahun 1999 sebagai ketentuan yang dinyatakan tidak berlaku dan digantikan dengan ketentuan Pasal-pasal obstruction of justice sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya. Ketentuan Pasal 187 KUHP Nasional memungkinkan asas lex specialis mengecualikan norma yang telah diatur secara khusus dalam aturan perundang-undangan khusus berlaku. Sehingga keputusan untuk merumuskan ulang menjadi suatu kebutuhan untuk menjaga kepastian hukum dan penegakan serta perlindungan HAM. Karenanya rumusan pasal 21 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dalam rumusannya saat ini justru menjadikan potensi atas hak atas keadilan sebagaimana dalam Pasal 28D, Pasal 28F, dan Pasal 28G UUD 1945 menjadi berpotensi terlanggar. 3. Saksi Dr. Ir. Hasto Kristiyanto, M.M., IPU. 1. Saya telah ditetapkan sebagai Tersangka dan kemudian didakwa melakukan perbuatan pidana melanggar Pasal 21 UU TIPIKOR jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Menurut Surat Dakwaan Nomor: 14/TUT.01.04/24/03/2025 tertanggal 7 Maret 2025 (“Surat Dakwaan”), dalam proses penyelidikan sesuai dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin Lidik- 132 146/01/12/2019 tanggal 20 Desember 2019, Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/07/DIK.00/01/01/2020 tanggal 09 Januari 2020, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/07B.2020/DIK.00/01/05/2023 tanggal 5 Mei 2023, saya dianggap telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 21 UU TIPIKOR antara lain dengan cara sebagai berikut: a. Pada tanggal 8 Januari 2020 saya diduga telah mendapatkan informasi dari media massa bahwa Wahyu Setiawan telah diamankan oleh Petugas KPK, kemudian saya diduga melalui Nurhasan memberikan perintah kepada Harun Masiku agar merendam telepon genggam miliknya ke dalam air dan memerintahkan Harun Masiku untuk menunggu (standby) di Kantor DPP PDI Perjuangan dengan tujuan agar keberadaannya tidak diketahui. Dalam dugaan tersebut, pengumuman oleh Pimpinan KPK, Firli Bahuri terkait dengan proses operasi tangkap tangan (“OTT”) KPK terhadap salah satu komisioner Komisi Pemilihan Umum (“KPU”), Wahyu Setiawan, dianggap sebagai bentuk “pembocoran informasi” yang menyebabkan saya melakukan upaya menghalang-halangi proses penyelidikan. b. Dalam keterangannya di hadapan persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada perkara No. 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt-Pst, Nurhasan pada tanggal 8 Mei 2025 menerangkan bahwa dirinya didatangi oleh 2 orang yang berbadan tegap, perawakannya seperti “anggota”. Salah satu diantara keduanya mengambil telepon genggam milik Nurhasan dan digunakan untuk menelepon seseorang dan meminta Nurhasan untuk berbicara kepada orang tersebut dan membuat janji untuk bertemu di sekitar Hotel Sofyan Cut Meutia Jakarta. Sesudah pertemuan tersebut, orang yang diduga sebagai Harun Masiku menitipkan tas laptop yang diambil oleh dua orang berbadan tegap tadi. Keterangan tersebut sama dengan keterangan yang disampaikan pada putusan perkara nomor 18 dan 28 tahun 2020 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Di dalam seluruh keterangan yang diberikan oleh Nurhasan, tidak ada fakta-fakta hukum yang membuktikan 133 keterlibatan saya di dalam melakukan obstruction of justice sebagaimana dituduhkan, c. Dinyatakan dalam Surat Dakwaan, setelah pertemuan antara Harun Masiku dan Nurhasan, pada sekitar pukul 18.52 WIB telepon genggam milik Harun Masiku tidak aktif dan tidak terlacak. Selanjutnya Petugas KPK memantau keberadaan Harun Masiku melalui update posisi telepon genggam milik Nurhasan yang terpantau pada pukul 20.00 WIB bersama dengan Harun Masiku berada di Perguruan Tinggi llmu Kepolisian (“PTIK”) dan pada saat bersamaan Kusnadi selaku orang kepercayaan saya juga terpantau berada di PTIK. Kemudian Petugas KPK mendatangi PTIK namun tidak berhasil menemukan Harun Masiku. d. Dalam keterangannya di hadapan persidangan, Penyidik KPK Sdr. Rossa Purbo Bekti, yang dihadirkan sebagai Saksi (bukan verbalisan) oleh Penuntut Umum, menerangkan bahwa dirinya dihambat oleh petugas di PTIK, akan tetapi petugas tersebut tidak pernah diperiksa oleh penyidik terkait dengan perintangan. Kemudian Penyidik KPK Sdr. Rossa Purbo Bekti, juga menerangkan tidak mengetahui keberadaan saya dengan pasti, karena tidak melihat mobil dan juga tidak bertemu. e. Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nornor Sprin Dik/07/DIK.00/01/2020 Pimpinan KPK menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin.Kap/01/DIK.01.02/01/01/2020 tanggal 15 Januari 2020 dan untuk melaksanakan penangkapan terhadap Tersangka Harun Masiku, namun tidak berhasil menangkap sampai saat ini. Sehingga Pimpinan KPK mengirimkan surat kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia u.p. Kabareskrim Polri untuk melakukan pencarian DPO (Daftar Pencarian Orang) atas nama Harun Masiku Nomor: R/143/DIK.01.02/01/01- 23/01/2020 tanggal 17 Januari 2020 dan Nomor R/5739/DIK.01.02/01- 23/12/2024 tanggal 05 Desember 2024. 134 f. Bahwa dalam Surat Dakwaan juga dinyatakan bahwa saya telah diduga memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggamnya sebagai antisipasi upaya paksa oleh Penyidik KPK, karena ada panggilan nomor Spgl/3838/DIK.01.00/23/06/2024, tanggal 04 Juni 2024 yang ditujukan kepada saya sebagai saksi dalam perkara atas nama Tersangka Harun Masiku untuk pemeriksaan tanggal 10 Juni 2024. g. Bahwa sesuai dengan keterangannya di muka persidangan pada tanggal 8 Mei 2025, Kusnadi telah membantah adanya permintaan saya untuk menenggelamkan telepon genggam, karena pada tanggal 10 Juni 2024 tersebut, telepon genggam milik saya dan Kusnadi disita oleh Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Atas Berita Acara Penyitaan dan STPBB Nomor: STPBB/1983/DIK.01.05/23/06/2024 Tanggal 10 Junl 2024. 2. Sehubungan dengan hal di atas, saya telah ditahan oleh Penyidik sejak 20 Februari 2025 hingga 11 Maret 2025 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin.Han/15/DIK.0 tanggal 20 Februari 2025, dan kemudian ditahan oleh Penuntut Umum sejak 6 Maret 2025 hingga 25 Maret 2025 dan kemudian oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kemudian diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta hingga 3 Agustus 2025. 3. Bahwa meskipun saya telah dinyatakan tidak bersalah melanggar ketentuan Pasal 21 UU TIPIKOR dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pid.Sus- TPK/2025/PN.Jkt.Pst, kerugian konstitusional saya atas diberlakukannya isi Pasal 21 UU TIPIKOR ini bersifat riil, karena dasar dari diterbitkannya Surat Perintah Penahanan yang digunakan untuk menahan saya adalah Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024 yang merujuk pada Pasal 21 UU TIPIKOR sebagai tindak pidana yang diduga telah dilakukan oleh saya. 4. Bahwa tuduhan pelanggaran Pasal 21 UU TIPIKOR tersebut memiliki dampak yang sangat serius ditinjau dari batas maksimum tuntutan yang 135 mencapai 12 (dua belas) tahun. Berbagai upaya mendapatkan keadilan hukum seperti meminta adanya pendampingan Penasehat Hukum terhambat dengan tuduhan menghalang-halangi proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Hal ini nampak jelas pada saat saya diperiksa KPK tanggal 10 Juni 2024. Dengan niat baik saya hadir memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi. Namun pada saat itu, ketika Penyidik KPK Sdr. Rossa Purba Bekti tidak mendapatkan informasi apa pun dari telepon genggam yang saya bawa, maka tanpa mempertimbangkan due process of law, Penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap Kusnadi. Dalam upaya tersebut Penyidik KPK Sdr. Rossa Purba Bekti telah melakukan upaya sengaja dengan menyamar, membohongi, merampas, dan memeriksa selama lebih dari 3 (tiga) jam terhadap Kusnadi. Saya yang dipanggil secara resmi sebagai saksi yang seharusnya diperiksa menyatakan keberatan atas tindakan penggeledahan badan yang dilakukan terhadap Kusnadi, maka saya dianggap menghalang-halangi penyelidikan dan penyidikan. Dengan demikian penerapan Pasal 21 UU TIPIKOR tersebut telah diperluas maknanya dan merugikan saya baik sebagai saksi, tersangka, dan sekaligus terdakwa. 5. Bahwa penerapan Pasal 21 UU TIPIKOR telah diperluas maknanya secara ekstensif, termasuk pada segala perbuatan mencegah, merintangi, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Tuduhan memerintahkan Nurhasan untuk menenggelamkan telepon gengam terjadi pada tahap penyelidikan. Demikian halnya terhadap tuduhan saya memerintahkan Kusnadi untuk merendam baju yang dipakai untuk ritual pada tanggal 6 Juni 2024 di Pantai Indah Kapuk, yang kemudian ditafsirkan secara sepihak oleh Penyidik KPK sebagai upaya untuk menenggelamkan telepon gengam. Peristiwa tersebut juga terjadi pada tahap penyelidikan, jauh sebelum tahap penyidikan ketika saya ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 24 Desember 2024. Pada saat bersamaan, KPK mendalilkan bahwa delik Pasal 21 UU TIPIKOR merupakan delik formil yang tidak perlu dibuktikan akibatnya. Akibatnya dengan menggunakan Pasal 21 UU TIPIKOR tersebut, saya begitu mudah dijerat menghalang-halangi penyelidikan, meskipun norma yang tertulis di 136 dalam Pasal 21 tersebut nyata-nyata bahwa upaya “dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.”. Kata “penyidikan” oleh KPK diperluas maknanya termasuk pada kegiatan penyelidikan dengan mengingat penyelidikan merupakan satu kesatuan proses penegakan hukum dengan penyidikan. Perluasan makna secara ekstensif dalam hukum pidana dilarang karena melanggar prinsip lex scripta (hukum yang tertulis), lex certa (hukum yang jelas), dan lex previa (hukum yang sebelumnya). Dengan perluasan makna ekstensif tersebut menjadi alasan KPK untuk memproses kembali suatu pokok perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yakni melalui Putusan No. 18 dan No. 20 tahun 2020 dimana di dalam kedua putusan tersebut tidak ada fakta-fakta hukum yang menyatakan keterlibatan saya dalam kasus suap terhadap komisioner KPU Wahyu Setiawan. Akibatnya seluruh proses penegakan hukum yang dilakukan terhadap saya merupakan suatu proses daur ulang. Proses daur ulang adalah kriminalisasi hukum yang dilakukan dengan memperluas makna Pasal 21 UU TIPIKOR secara ekstensif dan dengan menggunakan delik formil terhadap penerapan pasal tersebut. Demikian keterangan saya sebagai saksi ini saya sampaikan dalam persidangan ini dengan harapan agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada Perkara Nomor 136/PUU-XXIII/2025 dapat menerima permohonan ini. Sebagaimana saya sampaikan secara konsisten selama ini, saya amat setuju dan mendukung pemberantasan korupsi di negeri ini. Namun demikian, pemberantasan korupsi ini hendaknya dilakukan secara hati-hati, cermat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan juga tetap memperhatikan hak-hak konstitusional setiap warga negara Indonesia agar supaya di kemudian hari tidak ada lagi pihak yang menjadi korban penerapan Pasal 21 UU TIPIKOR yang serupa dengan saya. Selain itu, Pemohon juga menyampaikan informasi tambahan (ad informandum) secara tertulis bertanggal 4 dan 5 November 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 4 dan 5 November 2025, setelah sidang pemeriksaan terakhir tanggal 27 Oktober 2025 (selengkapnya termuat dalam berkas perkara). 137 [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 1 Oktober 2025 serta menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 24 September 2025 beserta lampiran yang diterima Mahkamah pada tanggal 27 Oktober 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut. I. KETENTUAN UU TIPIKOR YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 Pemohon mengajukan pengujian Pasal 21 UU Tipikor yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 21 UU Tipikor Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi dan mengagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah). Bahwa ketentuan tersebut dianggap oleh Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan 28F UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, 138 memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Bahwa Pemohon beranggapan ketentuan pasal-pasal a quo telah menyebabkan Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, ditahan dan kemudian didakwa dikarenakan melakukan perbuatan pidana, secara semena-mena dan sewenang-wenang oleh penegak hukum (vide Perbaikan Permohonan hal. 6-8) Bahwa Pemohon dalam petitumnya menyatakan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum mencegah, merintangi atau mengagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi melalui penggunaan kekerasan fisik, ancaman, intimidasi, intervensi, dan/atau janji untuk memberikan keuntungan yang tidak semestinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah)" dan kata "dan" dalam frasa "penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan" memiliki arti kumulatif, dalam arti tindakan mencegah, merintangi atau menggagalkan harus dilakukan dalam semua tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan; 3. Memerintahkan pemuatan putusan perkara ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) 139 II. KETERANGAN DPR RI A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Terkait kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam pengujian UU a quo secara materiil, DPR RI berpendapat Pemohon terlebih dahulu harus membuktikan kedudukan hukumnya untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi dengan memperhatikan 5 (lima) batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK No. 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional. DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian materiil UU Tipikor terhadap UUD NRI Tahun 1945. B. PANDANGAN UMUM 1. Bahwa upaya pemberantasan korupsi merupakan salah satu upaya yang harus dikedepankan demi memastikan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh negara dilaksanakan dengan tepat guna demi mewujudkan kesejahteraan dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia juga telah menjadi salah satu spirit dan utama reformasi, di mana gerakan reformasi menuntut terselenggaranya suatu pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Cita-cita itu kemudian diejawantahkan melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 3. Bahwa selanjutnya upaya pemberantasan dan penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi menemui hambatan belakangan ini. Hal ini misalnya tercermin melalui data yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan bahwa Indeks Perilaku Anti-Korupsi (IPAK) masyarakat Indonesia pada tahun 2024 terpantau semakin memburuk, yaitu sebesar 3,85 poin atau turun 0,06 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 140 pada tahun 2024 yang juga masih rendah telah menempatkan Indonesia pada rangking 99 dari 180 negara. (BPS, 2024, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2024, Juli 2024, https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/15/2374/indeks- perilaku-anti-korupsi--ipak--indonesia-2024--sebesar-3-85-- menurun-dibandingkan-ipak-2023-.html Transparency International Indonesia, 2025, Indeks Persepsi Korupsi 2024: "Korupsi, Demokrasi, dan Krisis Lingkungan", Februari 2025, https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2024-korupsi-demokrasi-dan- krisis-lingkungan/) 4. Bahwa fokus negara dalam upaya pemberantasan korupsi tidak hanya terbatas pada penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi semata, tetapi juga mencakup penindakan terhadap tindak pidana lain yang berkaitan, termasuk perbuatan yang merintangi atau menghalangi proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. 5. Bahwa dengan demikian dapat tergambarkan urgensi mengedepankan upaya pemberantasan, utamanya penegakan hukum pada tindak pidana korupsi. Keberadaan Pasal a quo sejatinya dimaksudkan untuk memastikan upaya penegakan hukum tersebut dapat berjalan dengan optimal dan sebagaimana mestinya, dan mencegah orang lain untuk melakukan perintangan maupun menghambat proses penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi. C. PANDANGAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan rumusan Pasal 21 UU Tipikor tidak membedakan suatu tindakan “mencegah, merintangi, atau menggagalkan” yang dilakukan secara melawan hukum dengan sah menurut hukum (vide perbaikan permohonan hal. 26), DPR RI menerangkan sebagai berikut: a. Bahwa dalam merumuskan delik pidana sesuai dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Pembentukan PUU), ada 3 unsur pokok, 141 yaitu pertama unsur subjektif seperti frasa “setiap orang”, subjek tertentu seperti “saksi”, “orang asing”, “pegawai negeri” dan “saksi”. Kedua, unsur perbuatan yang dilarang (actus reus). Ketiga, unsur ancaman pidana, yang dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku. b. Bahwa dalam lampiran C.3 UU Pembentukan PUU, terdapat ketentuan dalam merumuskan unsur perbuatan yang dilarang, dan perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya dalam menyongsong keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023) sudah sepatutnya dijadikan rujukan karena dalam Pasal 12 buku Kesatu UU 1/2023 terdapat ketentuan sebagai berikut: (1) Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. (2) Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. (3) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar. c. Merujuk pada ketentuan Pasal 12 UU 1/2023, unsur melawan hukum (wederrechtelijk) tidak selalu dicantumkan secara eksplisit di setiap pasal, namun dipahami secara umum bahwa suatu perbuatan yang dilarang (actus reus) harus bersifat melawan hukum, yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana baik dilakukan kesengajaan maupun kealpaan. Dengan demikian, maka rumusan Pasal 21 UU Tipikor walaupun tidak terdapat frasa ”secara melawan hukum”, rumusan “mencegah, merintangi, atau menggagalkan” sebagai unsur dalam pasal a quo yang sudah pasti bersifat melawan hukum. 142 d. Bahwa terkait tanpa adanya frasa “melawan hukum” dalam Pasal a quo tidak serta merta berkonsekuensi pada tersangka yang melakukan praperadilan dapat dikategorikan perintangan peradilan (obstruction of justice), DPR RI berpandangan bahwa esensi dari praperadilan merupakan pemenuhan hak asasi manusia dan mekanisme kontrol bagi tersangka maupun masyarakat atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum. Praperadilan berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang sah untuk menguji validitas tindakan hukum sebelum pokok perkara diperiksa di pengadilan bukan maksud melakukan perintangan peradilan yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. 2. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal a quo bersifat kumulatif sehingga harus dimaknai perbuatan perintangan peradilan (obstruction of justice) dilakukan terhadap seluruh tahapan secara kumulatif mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa terkecuali (vide Perbaikan Permohonan hal. 56-57), DPR RI menyampaikan keterangannya sebagai berikut: a. Bahwa pada hakikatnya, sistem peradilan pidana yang identik sebagai sistem penegakan hukum pidana merupakan sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana yang diimplementasikan dalam 4 (empat) subsistem, yakni: 1) kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik; 2) kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum; 3) kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan oleh badan peradilan; dan 4) kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi. (Barda Nawawi Arief, 2007. Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Semarang: BP Univ. Diponegoro, hal. 19, 20 dan 26.) 143 b. Bahwa konsep sebagaimana dimaksud di atas yang kerap dikenal sebagai integrated criminal justice system, telah diterapkan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP). Melalui sistem ini, aparat penegak hukum yang terdiri dari penyidik, penuntut umum serta hakim saling terikat dalam menjalankan suatu proses penegakan hukum pidana secara terpadu. Dengan demikian maka sejatinya tahap penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di pengadilan merupakan suatu proses yang saling berkelindan serta saling mempengaruhi di antara satu sama lain. Oleh karena itu, jika terjadi peristiwa perintangan peradilan (obstruction of justice) di salah satu tahapannya saja, sudah barang tentu akan memberikan pengaruh terhadap tahapan berikutnya, seperti upaya perintangan dalam tahap penyidikan maka pasti akan berdampak terhadap proses penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. c. Bahwa perbuatan mencegah, merintangi dan menggagalkan secara langsung dan tidak langsung dalam ketentuan Pasal a quo, merupakan delik formil, sehingga delik tersebut telah selesai dilakukan tanpa mensyaratkan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan, yakni menjadi tercegah, terintangi atau tergagalkannya suatu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang yang sedang dilaksanakan. 3. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang pada intinya menyatakan ketentuan Pasal a quo bukanlah termasuk dalam kelompok tindak pidana korupsi, sehingga ancaman hukumannya tidak boleh melebihi ancaman hukuman dari pasal substantif sebagai bagian dari perbuatan yang dilarang dan termasuk sebagai perbuatan korupsi (vide Perbaikan Permohonan hal. 57), DPR RI menyampaikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa merujuk pada Angka 63 Lampiran II UU Pembentukan PUU, disebutkan bahwa, "Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika 144 terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain." Ketentuan tersebut kembali ditegaskan dalam Angka 69 Lampiran II UU Pembentukan PUU yang menyatakan bahwa pengelompokan materi muatan, termasuk dalam bab, dilakukan atas dasar kesamaan materi. b. Bahwa pengelompokkan Pasal a quo dalam "BAB III – TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI" sejatinya merupakan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijabarkan sebelumnya. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang menilai kedudukan Pasal a quo harus dikelompokkan dalam bab tersebut semata-mata dikarenakan Pasal a quo memiliki kesamaan dengan materi pasal lain dalam bab tersebut sehingga lebih tepat diletakkan pada bab tersebut. Namun bukan berarti pembentuk undang-undang hendak mengkualifikasi ketentuan Pasal a quo derajatnya lebih rendah dibandingkan ketentuan pidana dalam pasal lain, terutama dalam "BAB II – TINDAK PIDANA KORUPSI". c. Bahwa dalam penentuan besaran ancaman pidana dalam rumusan suatu materi muatan yang memuat ketentuan pidana, Angka 114 Lampiran II UU Pembentukan PUU telah menegaskan, bahwa dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku. Dengan demikian, yang perlu dipertimbangkan ialah dampak dari akibat tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal a quo dan bukan semata-mata hanya melihat kedudukan Pasal a quo apakah masuk ke dalam bab yang membahas terkait tindak pidana utama atau bukan. d. Bahwa sebagai tindak pidana perintangan terhadap proses peradilan (obstruction of justice), tindakan dalam Pasal a quo memiliki dampak yang cukup signifikan utamanya dalam upaya penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi. Perintangan dalam proses peradilan 145 dapat mengakibatkan tidak dapat dijalankan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi secara efektif. Hal ini berarti, bahkan keseluruhan ketentuan pidana dalam UU a quo tidak dapat dijalankan apabila terdapat upaya perintangan dalam proses peradilannya. 4. Bahwa dalam kaitannya dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, ketentuan yang mengatur terkait dengan perintangan peradilan (obstruction of justice) juga diatur pada United Nation Convention Againts Corruption sebagaimana telah diratifikasi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang pada article 25 dijelaskan sebagai berikut: "Each State Party shall adopt such legilative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally: a) The use of physical force, threats or intimidation or the promise, offering or giving of an undue advantage to induce false testimony or to interfere in the giving of testimony or the production of evidence in a proceeding in relation to the Convention; b) The use of physical force, threats or intimidation to interfere with the exercise of official duties by a justice or law enforcement official in relation to the commission of offences established in accordance with this Convention. Nothing in this subparagraph shall prejudice the right of State Parties to have legislation that protects other categories of public official." 5. Bahwa pengaturan ketentuan actus reus berupa penggunaan kekerasan fisik, ancaman, intimidasi, intervensi, dan/atau janji sebagai perintangan peradilan (obstruction of justice) dalam yang disampaikan dalam petitum Pemohon sejatinya sama dengan pengaturan pada ketentuan Article 25 UNCAC sebagaimana dijabarkan di atas, sebagai upayanya dalam memberikan perlindungan bagi proses penegakan hukum dan proses peradilan, terutama pada penindakan tindak pidana korupsi, sehingga diharapkan proses peradilan terhadap tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan semaksimal mungkin. 6. Bahwa namun demikian disadari terdapat beberapa problematika dalam penegakan hukum tindak pidana obstruction of justice sehingga pembentuk undang-undang telah merumuskan kembali ketentuan 146 mengenai perintangan peradilan melalui Pasal 281 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut: "Setiap orang yang mengahalang-halangi, mengintimidasi, atau mempengaruhi Pejabat yang melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, atau putusan pengadilan dengan maksud untuk memaksa atau membujuknya agar melakukan atau tidak melakukan tugasnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori VI." 7. Sebagai hukum yang akan diberlakukan kemudian atau tepatnya bulan Januari 2026, KUHP Nasional telah mengonsolidasikan beberapa pasal-pasal yang perlu diperbaharui baik dalam KUHP maupun undang- undang lainnya, salah satunya UU Tipikor dengan penghapusan maupun penataan ulang sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat, serta ketentuan pemidanaan mengakomodir asas lex certa dan lex scricta dan pemenuhan keadilan. Dengan demikian terdapat relevansi keberlakuan KUHP Nasional dengan permohonan a quo. Maka, DPR RI berharap agar Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan paradigma baru ini selama masa transisi menuju keberlakuan KUHP Nasional nantinya, termasuk terkait Pasal 21 UU Tipikor yang menjadi objek pengujian dalam perkara a quo. 8. Bahwa terkait dengan tanggapan dan masukan dari Majelis Hakim Konstitusi pada sidang 1 Oktober 2025 mengenai proses perdebatan pada saat perumusan pasal a quo, DPR RI memberikan lampiran mengenai risalah pembahasan undang-undang a quo, sebagai satu kesatuan yang terpisahkan dari keterangan DPR RI ini. [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo, Presiden menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 1 Oktober 2025 serta menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 30 September 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 September 2025 dan 2 Oktober 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut. I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON Pemohon menguji ketentuan Pasal 21 UU PTPK yang berbunyi sebagai berikut: 147 Pasal 21 “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”. Penjelasan Pasal 21 Cukup Jelas dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F UUD 1945. Adapun pokok-pokok alasan permohonan Pemohon sebagai berikut: 1. Alasan-Alasan Pemohon: a. Obstruction of justice adalah gangguan terhadap ketertiban administrasi hukum dan keadilan. Bentuknya antara lain memberi informasi palsu, menyembunyikan bukti, atau melukai serta mengintimidasi saksi atau juri. Tindak ini merupakan kejahatan di banyak yurisdiksi modern. (Lihat Black’s Law Dictionary edisi 2015 dan edisi 1968). b. Dari definisi Black’s dan praktik peradilan, esensinya adalah tindakan sengaja untuk mencegah atau menggagalkan proses hukum yang sah. Modus yang sering muncul mencakup penyuapan, sumpah palsu, laporan palsu kepada penegak hukum, penghancuran bukti, dan intimidasi saksi. c. Konsep ini bertumbuh dari hukum contempt of court yang memandang gangguan terhadap pengadilan sebagai serangan terhadap otoritas raja dan peradilan. Rangkaian perkara klasik seperti The King v. Almon menandai rasional bahwa publikasi atau tindakan yang menyesatkan publik guna menekan independensi pengadilan dapat dianggap menghalangi peradilan. Lihat Sir John C. Fox dan Arlidge–Eady, The Law of Contempt. 148 d. Pemutarbalikan jalannya keadilan mencakup menghentikan penuntutan dengan imbalan, tuduhan palsu, membantu pelaku menghindari penangkapan, mengganggu saksi, menghadirkan bukti palsu, hingga publikasi yang dimaksudkan mengintervensi jalannya perkara. e. Hukum federal merinci berbagai bentuk obstruction, antara lain mempengaruhi juri atau petugas pengadilan pada 18 USC §1503, mengintimidasi atau mempengaruhi saksi serta merusak bukti pada 18 USC §1512, dan tindak penghalangan lain terkait proses resmi. f. Wetboek van Strafrecht Pasal 184 melarang ketidakpatuhan terhadap perintah sah pejabat atau tindakan menghalangi pelaksanaan kewenangan yang diberikan undang undang. Putusan Hoge Raad menegaskan syarat utama bahwa perintah itu harus berdasar kewenangan yang secara eksplisit diberikan oleh undang undang. Tanpa dasar itu, ketidakpatuhan tidak otomatis menjadi delik. g. Kritik atau sikap tidak sopan terhadap individu penegak hukum tidak serta merta menjadi obstruction bila tidak menimpa fungsi yudisialnya. Fokus delik adalah perlindungan proses peradilan, bukan perlindungan dari pencemaran nama baik personal. h. Gagasan menghalangi proses telah lama dikenal melalui Pasal 221 KUHP yang mengatur penyembunyian pelaku atau bekas kejahatan dan menghalangi pemeriksaan. Rezim khusus antikorupsi mempertegasnya melalui Pasal 29 UU 3 Tahun 1971 kemudian dirumuskan ulang menjadi Pasal 21 UU PTPK. i. Larangan ditujukan pada siapa pun yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara korupsi. Ancaman pidana dirancang untuk menjaga integritas proses agar perkara korupsi dapat dibawa sampai putusan. 2. Pasal 21 UU PTPK melanggar Cita Negara Hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: 149 a. Rumusan dari suatu peraturan perundang-undangan sangat penting dalam sistem negara hukum untuk mencapai cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga rumusan normanya memenuhi asas kepastian hukum, yang dalam hal ini mensyaratkan empat hal, yaitu lex scripta (hukum yang tertulis), lex certa (hukum yang jelas), lex stricta (hukum yang tegas tanpa ada analogi). dan lex praevia (hukum yang tidak berlaku surut. b. Sedangkan Pasal 21 UU PTPK tidak membedakan suatu tindakan “mencegah. merintangi, atau menggagalkan” yang dilakukan secara melawan hukum dengan yang sah menurut hukum, karena suatu hal dikatakan “melawan hukum” manakala hal dimaksud diatur atau ditetapkan secara tertulis sebagai “melawan hukum”. Bahwa inti permasalahannya adalah oleh karena normanya tidak mencantumkan perbuatan “mencegah, merintangi, atau menggagalkan” harus dilangsungkan secara melawan hukum. Akibatnya, perbuatan yang sah pun akan dapat dikualifikasi ke dalam Pasal 21 dan karenanya bisa dipidana. c. Bahwa Pasal 21 UU PTPK memuat aspek objektif untuk dimanfaatkan secara subjektif oleh pejabat atau penegak hukumnya. Aspek subjektif dapat ditemukan pada unsur “setiap orang" dan '"dengan sengaja" sedangkan objektifnya terletak di anasir “mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi" d. Bahwa norma yang ada belum memenuhi kualitas yang memadai sesuai dengan harapan karena tidak mengatur rambu-rambu, batasan, tolok ukur, atau kriteria yang jelas serta pasti perihal tindakan apa yang termasuk "mencegah, merintangi, atau menggagalkan" itu. Kebebasan untuk menafsirkan jenis-jenis atau macam-macam tindakan tersebut berada penuh pada pejabat atau penegak hukum. Sehingga kondisi ini tidak lagi menunjukkan ‘‘kepastian hukum” sebagai cerminan Negara Hukum seperti diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. melainkan sebagai bentuk/wujud nyata dari "‘Negara kekuasaan 150 belaka”, dan oleh karenanya sangat mudah untuk menjerat seseorang menurut Pasal 21 UU PTPK mengingat pembuktiannya amat relatif sederhana, hanya cukup dengan anggapan/asumsi ‘‘seseorang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan baik langsung atau tidak langsung". Tidak ada lagi pengawasan yang bisa diberikan berdasarkan batasan-batasan yang seharusnya diatur dalam rumusan delik itu sendiri. 3. Pasal 21 UU PTPK Telah Menimbulkan Ketidakpastian Hukum berdasarkan Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F UUD 1945: a. Keadilan sebagai salah satu pilar hukum Gustav Radbruch menuntut agar rumusan pidana materiil (termasuk Pasal 21 UU PTPK) sejak awal memberi kepastian hukum yang adil. Namun norma yang “terlalu luas atau karet” membuka peluang penerapan sewenang-wenang dan karenanya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1). b. Ketiadaan batasan/kriteria yang jelas atas perbuatan “mencegah, merintangi, atau menggagalkan” menimbulkan kesewenang-wenangan dan menjauhkan rasa keadilan. Di sisi lain, perubahan diksi dari “menghalangi/mempersulit” menjadi “mencegah/merintangi/menggagalkan” tidak menjawab tuntutan kejelasan sebagaimana disorot sejak pembahasan tahun 1999. c. Perspektif antropologi hukum menunjukkan istilah elastis tanpa lex certa memperbesar potensi kriminalisasi atas perilaku yang secara moral atau hukum tidak salah (over-criminalization), sehingga bertentangan dengan asas nullum crimen sine lege certa dan hak atas kepastian hukum yang adil. d. Pertimbangan MK dalam Putusan No. 7/PUU-XVI/2018, bahwa obstruction of justice “konstitusional selama diterapkan dengan benar dan tidak melanggar hak konstitusional individu”, menunjukkan kegamangan: norma yang kabur berisiko menjadi inkonstitusional saat penerapannya melanggar hak. Hal ini menegaskan problem Pasal 21 UU PTPK terhadap Pasal 28D ayat (1). 151 e. Contoh konkret adalah keterangan ahli yang memasukkan tindakan sah (melaporkan penyidik ke Dewas KPK atau mengajukan praperadilan) ke dalam Pasal 21 UU PTPK menunjukkan kaburnya batas antara perbuatan sah dan “obstruction”, sehingga hak-hak prosedural terdakwa terancam. f. Pasal 37B ayat (1) huruf d UU KPK menjamin hak pelaporan etik ke Dewas, apabila tindakan tersebut ditarik ke Pasal 21 UU PTPK, maka hak prosedural sah berubah menjadi delik, menegasikan perlindungan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F. g. Yurisprudensi (mis. Anggodo, Fredrich Yunadi) menekankan unsur “kesengajaan” dengan cakupan luas, mendorong hakim untuk menafsirkan secara ekstensif. Akibatnya, ruang bebas hakim menguji kebenaran materiil tereduksi dan berpotensi mengganggu kemerdekaan kekuasaan kehakiman (Pasal 24 ayat (1)). h. Norma yang sangat luas menempatkan hakim pada fait accompli untuk menghukum selama ada maksud “mencegah/ merintangi/ menggagalkan”, sehingga mereduksi independensi, imparsialitas, dan kebebasan hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dijamin Pasal 24 ayat (1) dan UU Kekuasaan Kehakiman. i. Pendekatan “hukum progresif” dibutuhkan ketika aturan tidak adil, namun dalam praktik belum tampak pembatasan yudisial atas frasa “mencegah/merintangi/menggagalkan”, sehingga hakim cenderung terbelenggu positivisme norma yang kabur, sehingga berdampak negatif pada jaminan keadilan (Pasal 24 ayat (1)). j. UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan kemerdekaan peradilan, namun bila materi muatan undang-undang sendiri “membelenggu” ruang menilai secara merdeka, maka tujuan menegakkan hukum dan keadilan (berdasar Pancasila) menjadi terganggu. Hal ini implikasinya bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1). k. Praktik terkini menunjukkan Pasal 21 UU PTPK dipakai menindak “pemberitaan negatif” terhadap lembaga penegak hukum. Padahal Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024 membatasi delik penghinaan pada 152 korban orang/individu, sehingga penggunaan Pasal 21 UU PTPK untuk membungkam kritik berpotensi menabrak kebebasan pers dan hak konstitusional individu. l. Kebebasan pers tunduk pada UU Pers. produk jurnalistik, betapapun keras/negatif, bukan delik obstruction, dan kriminalisasi dengan Pasal 21 UU PTPK menciptakan preseden buruk bagi kontrol publik, yang berseberangan dengan Pasal 28F. m. Pasal 28F menjamin hak berkomunikasi dan memperoleh/menyampaikan informasi. Tersangka/terdakwa berhak mengumpulkan data, berkonsultasi dengan ahli, dan menggunakan saluran yang sah (media sosial/penyiaran) untuk counter-narrative terhadap “trial by press” penegak hukum. Akan tetapi penarikan aktivitas ini ke Pasal 21 UU PTPK menggerus hak tersebut. n. Asimetri komunikasi terjadi dimana penegak hukum bebas menggelar press conference sementara counter-speech warga/tersangka berisiko dijerat Pasal 21 UU PTPK. Ketidakseimbangan ini melanggar Pasal 28F dan Pasal 28D ayat (1) tentang kepastian hukum yang adil. o. Dengan demikian, materi muatan Pasal 21 UU PTPK terbukti membuka peluang penyalahgunaan, mengganggu kemerdekaan kekuasaan kehakiman, serta membatasi hak konstitusional berkomunikasi dan memperoleh/menyampaikan informasi; karenanya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28F UUD 1945. 4. Aparat Penegak Hukum Tidak Berwenang Menafsirkan Pasal 21 UU PTPK: a. Hukum pidana termasuk Pasal 21 UU PTPK berpotensi merampas kebebasan bahkan nyawa, sehingga tidak boleh ditafsirkan luas melampaui kehendak pembentuk undang-undang dan aparat wajib setia pada teks serta arti biasa dari rumusan. b. Tafsir luas oleh aparat penegak hukum menurut Robert Leider mengaburkan batas perilaku yang salah atau dilarang, mereduksi legitimasi demokratis undang-undang sebagai produk legislatif, serta menimbulkan perlakuan berbeda atas perkara yang serupa. 153 c. Hakim berperan membatasi hukum pidana dan tidak boleh mengambil alih kewenangan legislatif, dengan tiga kaidah pembatasan yaitu hukum pidana tidak diperluas melampaui teks, teks yang melampaui alasan hukum harus dipersempit, dan teks yang ditulis luas diperlakukan seolah ambigu lalu ditafsirkan lebih sempit. d. Aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk menafsirkan hukum pidana hingga menambah bentuk kejahatan baru, termasuk pada ranah pembatasan hak seperti kebebasan berbicara, dan kewenangan penyidik atau penuntut untuk menetapkan tersangka atau mendakwa tidak menempatkan mereka setara dengan parlemen. e. Demi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, pengadilan tidak menafsirkan hukum pidana seperti undang-undang lain, melainkan membatasi tafsir pada bahasa yang digunakan pembentuk undang- undang guna memastikan maksud dan tujuan legislatif tanpa dipengaruhi keadaan hukum sebelumnya. f. Pembatasan makna yang dikembalikan pada bunyi dan maksud teks Pasal 21 UU PTPK mencegah praktik penafsiran sesuai kebutuhan aparat, mendorong akuntabilitas demokratis, dan menumbuhkan prinsip prediktabilitas dalam penegakan hukum. 5. Pasal 21 UU PTPK tidak termasuk Pasal Pemberantasan Perkara Korupsi: a. Pasal 21 UU PTPK ditempatkan dalam Bab Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi dan penjelasannya cukup jelas sehingga pasal ini bukan bagian dari delik korupsi itu sendiri melainkan ancaman bagi pihak lain di luar pelaku korupsi. b. Rumusan Pasal 21 UU PTPK hanya dapat dikenakan pada setiap orang yang dengan sengaja mencegah merintangi atau menggagalkan proses penyidikan penuntutan dan pemeriksaan perkara korupsi sehingga tidak dapat dipakai menjerat pelaku delik korupsi itu sendiri. c. Ancaman pidana Pasal 21 UU PTPK paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun menjadi tidak proporsional bila dipakai menghukum perbuatan merintangi dalam bentuk suap menyuap karena pemberi 154 suap pada Pasal 5 diancam 1 sampai 5 tahun dan pada Pasal 13 paling lama 3 tahun. d. Contoh karyawan yang menghapus catatan kas kecil tentang pemberian uang hanya berpengaruh kecil dibanding perbuatan suap substantif namun berisiko dijerat ancaman 3 sampai 12 tahun sehingga tidak proporsional. e. Ketimpangan tersebut merupakan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi dan melampaui batas kewajaran open legal policy sebagaimana batas Mahkamah yaitu pelanggaran moralitas rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. f. Perbedaan ancaman antara perbuatan substantif dan perbuatan ikutan menimbulkan disparitas yang tidak adil sedangkan tujuan pemidanaan menurut Beccaria menuntut proporsionalitas untuk mencegah bukan menyiksa. g. Dalam hukum perbandingan terdapat syarat nexus bahwa perbuatan menghalangi harus memiliki hubungan waktu sebab akibat atau logika dengan proses peradilan yang dihalangi sehingga ruang lingkupnya dibatasi. h. Karena itu komunikasi atau konfirmasi yang tidak jelas konteksnya dalam satu percakapan tidak dapat dianggap perbuatan berdiri sendiri dan tidak serta merta memenuhi ketentuan perbarengan Pasal 65 KUHP. i. Menilik bunyi Pasal 21 UU PTPK seharusnya delik ini bersifat materiil sehingga diperlukan akibat nyata yakni proses penyidikan penuntutan atau pemeriksaan benar-benar tidak terjadi apabila perkara tetap berlanjut sampai persidangan maka tidak ada perintangan sebagaimana dimaksud. j. Sifat kumulatif unsur-unsur Pasal 21 UU PTPK menuntut pembuktian bahwa penyidikan tidak dapat dilakukan penuntutan tidak dapat dilakukan dan tidak ada pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap terdakwa. 155 k. Untuk mencegah pasal pembalasan berlebihan karena ancaman lebih tinggi dari pasal substantif maka pemaknaan ancaman Pasal 21 UU PTPK seharusnya disamakan dengan ancaman terendah UU PTPK yaitu Pasal 13 dengan ancaman paling lama 3 tahun. l. Perbandingan berbagai negara menunjukkan ancaman obstruction of justice umumnya lebih rendah dari delik pokok bahkan sering secara eksplisit kurang dari atau seperempat ancaman delik awal. m. Praktik di Indonesia menunjukkan putusan yang tidak konsisten dan hukuman sering tidak proporsional sebagaimana terlihat dalam sejumlah perkara sehingga mempertegas bahwa Pasal 21 UU PTPK bukan delik korupsi pokok dan penerapannya kerap melampaui proporsionalitas yang semestinya. 6. Agar Konstitusional, Norma Pasal 21 UU PTPK Harus Diberi Makna Baru: a. Ketidakpastian hukum dari Pasal 21 UU PTPK berpotensi menjerat Pemohon atau bahkan setiap warga negara yang menyuarakan opini publik atau melakukan kontrol sosial melalui media massa, seminar, diskusi kampus, demonstrasi, konferensi pers, dll. b. Pemaknaan baru diperlukan agar tidak bertentangan dengan UUD 1945, delik tetap dipertahankan demi efektivitas pemberantasan korupsi namun tidak boleh mengurangi atau menihilkan hak-hak dasar yang dijamin konstitusi. c. Rumusan obstruction of justice tahun 1999 merujuk UU No. 3/1971 berparadigma dominasi kekuasaan negara, sehingga dengan perkembangan yang menempatkan kedaulatan rakyat di atas kekuasaan pemerintah diperlukan paradigma baru yang menjamin kepastian hukum dan keadilan. UNCAC 2003 telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 2006 dan menjadi hukum positif di Indonesia, sehingga materi muatannya harus dijadikan pedoman dengan asas lex posterior derogat legi priori. d. Tidak adanya pembaruan atau harmonisasi UU Tipikor pascaratifikasi melanggar asas keadilan, ketertiban dan kepastian hukum, serta keseimbangan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, i, j UU PPP; Mahkamah 156 dalam Putusan 25/PUU-XIV/2016 menganjurkan penyesuaian UU Tipikor berbasis kajian konseptual dan komprehensif; Eddy O.S. Hiariej menyimpulkan UU Tipikor tertinggal dari UNCAC dan perlu penyesuaian materiil dan formil. e. Pasal 25 UNCAC merumuskan obstruction sebagai penggunaan kekuatan fisik, ancaman, intimidasi, atau janji/penawaran/pemberian keuntungan tidak semestinya untuk mendorong kesaksian palsu atau mengganggu pemberian kesaksian atau bukti, serta penggunaan cara- cara tersebut untuk mengganggu tugas hakim atau penegak hukum; rumusan ini memberi batas yang jelas dan adil, sementara hak Advokat meminta data atau informasi dilindungi Pasal 17 UU Advokat sepanjang tidak melanggar batas tersebut. f. Pedoman Teknis UNCAC menegaskan unsur actus reus berupa penggunaan kekuatan, ancaman, intimidasi, atau janji/penawaran/pemberian keuntungan tidak semestinya, serta unsur mens rea berupa maksud menimbulkan kesaksian palsu atau mengganggu pemberian kesaksian atau bukti; penekanan pada penghasut atau pembujuk, bukan pada pihak yang karena ancaman/intimidasi memberi bukti palsu. g. Dengan merujuk UNCAC dan Pedoman Teknisnya, Mahkamah perlu memberi makna baru Pasal 21 UU PTPK agar selaras dan konstitusional, yakni pembatasan penerapan hanya pada perbuatan- perbuatan yang secara tegas dilarang dengan kriteria sebagaimana dirumuskan tersebut. Atas dalil tersebut diatas, Pemohon mengajukan petitum sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum 157 mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun maupun para saksi dalam perkara korupsi melalui penggunaan kekerasan fisik, ancaman, intimidasi, intervensi, dan/atau janji untuk memberikan keuntungan yang tidak pantas dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah) 3. Menyatakan frasa “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan" dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa frasa tersebut memiliki arti kumulatif, dalam arti tindakan mencegah, merintangi atau menggagalkan harus dilakukan dalam semua tahap penyidikan. penuntutan. dan pemeriksaan di pengadilan; 4. Memerintahkan pemuatan putusan perkara ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya Atau Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). II. DALIL KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON a. Pemohon berkualifikasi sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana diajukan sebagai bukti. b. Hak konstitusional Pemohon yang relevan adalah 1) hak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang juga bertumpu pada prinsip negara hukum Pasal 1 ayat (3) UUD 1945; 2) hak kebebasan menyatakan pendapat Pasal 28E ayat (3) UUD 1945; 3) 158 hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. c. Parameter kerugian konstitusional mengikuti Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Perkara Pengujian Undang-Undang (PerMK No 7/2025) yang meliputi adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya UU yang diuji bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial dengan hubungan sebab akibat yang jelas serta terdapat kemungkinan kerugian tidak terjadi apabila permohonan dikabulkan. d. Kerugian konstitusional Pemohon timbul aktual dari penerapan Pasal 21 UU PTPK dalam perkara yang sedang dihadapi antara lain tuduhan perbuatan obstruction of justice pada tahap penyelidikan dan penyidikan meliputi informasi kepada pihak terkait soal penangkapan upaya menonaktifkan atau menenggelamkan telepon genggam pengaturan pertemuan yang dihubungkan dengan pelacakan lokasi hingga keberadaan di PTIK serta tindakan yang oleh penuntut ditafsirkan sebagai merintangi pemeriksaan sementara keterangan saksi juga menunjukkan adanya hambatan yang tidak diklarifikasi terhadap pihak penghambat di lokasi. e. Pemohon telah mengalami penahanan oleh Penyidik Penuntut Umum dan perpanjangan oleh Pengadilan dalam rentang waktu yang dirinci dalam berkas perkara sehingga kerugian bersifat spesifik aktual dan berkelanjutan. f. Terdapat hubungan sebab akibat langsung antara kerugian tersebut dan berlakunya frasa atau tidak langsung dalam Pasal 21 UU PTPK dan penjelasannya yang membuka tafsir subjektif terhadap aktivitas profesi Pemohon sebagai Advokat ketika mewakili memberi bantuan hukum memperjuangkan hak tersangka atau terdakwa serta memberi pemahaman hukum kepada masyarakat saksi atau calon saksi. g. Terdapat kemungkinan nyata kerugian berhenti apabila Mahkamah memberi makna baru Pasal 21 UU PTPK dengan menambahkan unsur secara melawan hukum serta melalui penggunaan kekerasan fisik ancaman intimidasi intervensi dan atau janji pemberian keuntungan yang tidak patut 159 sehingga ruang tafsir sewenang-wenang terhadap aktivitas profesi Advokat tertutup. h. Pemohon sebelumnya telah diakui kedudukan hukumnya sebagai Pemohon dalam Perkara Nomor 52/PUU-XVI/2018 mengenai pengujian Pasal 16 UU Advokat terkait imunitas Advokat yang mempertegas kapasitas Pemohon mengajukan permohonan a quo. i. Berdasarkan keseluruhan uraian Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 4 PerMK No 7/2025sehingga memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. BAHWA TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON, PEMERINTAH MEMBERIKAN KETERANGAN SEBAGAI BERIKUT: 1. Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon untuk dapat mengajukan Uji Materil di Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut: a. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”) dan Pasal 4 ayat (1) PerMK No 7/2025 mengatur kualifikasi pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. b. Mahkamah Konstitusi RI kemudian memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 51 Ayat (1) UU 160 MK, dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat : 1) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; 3) kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4) adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan 5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. c. Lebih lanjut Pasal 4 ayat (2) PerMK No 7/2025 mengatur hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu apabila: 1) ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 2) hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; 3) kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknnya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4) ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; dan 161 5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 2. Terhadap dalil kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Pemerintah memberikan pandangan sebagai berikut: 2.1. Permohonan a quo secara eksplisit menyoal keseluruhan konstruksi delik Pasal 21 UU PTPK. Pemohon meminta Mahkamah menambahkan unsur baru “secara melawan hukum”, membatasi alat atau cara perbuatan pada kekerasan fisik, ancaman, intimidasi, intervensi, dan/atau janji keuntungan tidak pantas, menafsirkan frasa “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan” sebagai kumulatif, serta, yang paling jauh, mengubah struktur / kerangka sanksi dari ancaman minimum 3 (tiga) tahun–maksimum 12 (dua belas) tahun menjadi maksimum 3 (tiga) tahun dan/atau denda. Dengan demikian, petitum Pemohon pada hakikatnya bukan semata uji konstitusionalitas, tetapi upaya rekonstruksi norma pidana secara menyeluruh. 2.2. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. parameter kerugian konstitusional yang dibakukan sejak Putusan MK Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007, Pemohon wajib menunjukkan adanya hak konstitusional yang dijamin UUD 1945, kerugian yang bersifat spesifik dan aktual atau sekurang-kurangnya potensial menurut penalaran wajar, hubungan sebab-akibat langsung antara kerugian yang didalilkan dengan norma yang diuji, serta peluang bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian itu tidak lagi terjadi. Standar ini konsisten pula dengan Pasal 4 ayat (2) PerMK No 7/2025. Pemerintah berpandangan, konstruksi kerugian Pemohon, yang lahir dari penerapan hukum pada perkara konkret, tidak menunjukkan causal verband yang memadai dengan keberadaan norma abstrak Pasal 21 UU PTPK sehingga tidak memenuhi standar dimaksud. 2.3. Dalil Pemohon pada pokoknya berangkat dari kekhawatiran kriminalisasi profesi advokat. Dalil mengenai dasar kerugian Pemohon 162 aquo memiliki kesamaan dengan dalil-dalil Para Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 7/PUU-XVI/2018 yang telah diputus Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 7/PUU-XVI/2018 tanggal 28 Februari 2018 yang dalam pertimbangan hukumnya paragraf [3.10.4] Majelis Hakim Konstitusi berpendapat: [3.10.4.] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 21 UU PTPK menyebabkan Advokat terancam kriminalisasi dan membelenggu Advokat dalam menjalankan profesinya meskipun mempunyai niat menegakkan hukum dan keadilan, …dst. Sepanjang tidak terbukti Advokat secara sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 UU PTPK maka tidak terdapat alasan apapun untuk menyatakan bahwa Pasal 21 UU PTPK mengkriminalkan dan membelenggu Advokat dalam menjalankan profesinya. Lagi pula, jika benar, sebagaimana dalil Pemohon, bahwa tindakan seorang Advokat tujuannya adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan maka tujuan itu sendiri telah membantah dalil kriminalisasi dan belenggu sebagaimana diutarakan Pemohon sebab hal itu telah dengan sendirinya menunjukkan tidak adanya niat jahat (mens rea) dari perbuatan itu. Selain itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada sub-paragraf [3.10.2] di atas, Undang-Undang aquo adalah bersifat dan berlaku umum, bukan ditujukan untuk kelompok tertentu, termasuk Advokat. Mahkamah pada Putusan Nomor 7/PUU-XVI/2018 telah menegaskan Pasal 21 UU PTPK adalah konstitusional sepanjang diterapkan dengan benar, menjunjung due process, dan tidak melanggar hak-hak konstitusional individu. Norma Pasal 21 UU PTPK bersifat umum, berlaku bagi “setiap orang”, tidak ditujukan pada kelompok profesi tertentu. Karena itu, fakta bahwa seorang advokat pernah diproses berdasarkan Pasal 21 UU PTPK tidak serta-merta menjadikan norma tersebut “lex specialis terhadap advokat” atau menimbulkan kerugian konstitusional yang spesifik bagi Pemohon. 2.4. Kerugian yang dikemukakan Pemohon timbul dari tindakan aparat pada perkara pidana tertentu (law in action), bukan dari keberadaan norma pada dirinya (law in books). Uji atas legalitas tindakan penyidik, penuntut, dan penafsiran unsur delik tersedia melalui mekanisme hukum acara pidana, yakni praperadilan, eksepsi, pembelaan, pembuktian, sampai upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali). Mahkamah Konstitusi bukan forum untuk mengadili 163 penerapan norma pada perkara konkret; Mahkamah menguji norma in abstracto. Dengan demikian, dalil kerugian Pemohon tidak memenuhi karakter “langsung-spesifik” yang disyaratkan yurisprudensi Mahkamah. 2.5. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemerintah berpendapat Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) karena kerugian yang didalilkan tidak bersifat langsung, spesifik, dan ber-causal verband dengan norma yang diuji, dengan petitum mengenai penambahan unsur delik, pembatasan alat/cara perbuatan, pemaknaan kumulatif tahapan proses, serta perubahan ancaman pidana berada di luar kewenangan Mahkamah dan merupakan ranah pembentuk undang-undang. Oleh karenanya, adalah tepat dan sesuai praktik ketatanegaraan apabila Mahkamah menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima, atau setidak-tidaknya menolak permohonan untuk seluruhnya. III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Perubahan terhadap UUD NRI 1945 memberikan warna baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, salah satunya telah melahirkan suatu lembaga negara, yaitu Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Pembentukan Mahkamah Konstitusi diperlukan karena Indonesia telah melakukan perubahan mendasar atas Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, yaitu antara lain prinsip pemisahan kekuasaan dan “check and balances” sebagai pengganti sistem supremasi parlemen yang berlaku sebelumnya. Oleh sebab itu, Undang- Undang Dasar 1945 menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki 4 kewenangan konstitusional (constitutionally enstrused power) berupa: 1) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945; 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945; 3) Memutus pembubaran partai politik; 164 4) Memutus sengketa hasil pemilihan umum, meliputi pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, Pemilu Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah). 2. Pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan wujud prinsip atau asas konstitusionalitas undang-undang (constitutionality of law) yang menjamin bahwa undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang itu tidak bertentangan dengan UUD 1945. Tujuan utama adanya kontrol tersebut untuk menjaga agar kaidah-kaidah konstitusi yang termuat dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan konstitusional lainnya tidak disimpangi atau dilanggar maka diperlukan adanya institusi serta tata cara pengawasannya. 3. Kewenangan dasar hakim Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang- undang pada dasarnya bersifat membenarkan atau membatalkan keberlakuan suatu undang-undang yang diuji. Dengan demikian kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai negative legislature dan tidak terlibat aktif dalam membentuk undang-undang. Kewenangan pengujian undang-undang menimbulkan sebuah kewenangan yang mutatis mutandis (dengan sendirinya) ada, yaitu kewenangan menafsirkan konstitusi. Apabila dalam konstitusi tidak terdapat ketentuan yang eksplisit mengenai kewenangan menafsir konstitusi kepada lembaga negara yang diberikan kewenangan constitutional review, maka harus dipahami bahwa kewenangan menafsirkan konstitusi, menyertai kewenangan constitutional review tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi yang disebut juga sebagai “the guardian of constitution and the sole interpreting of constitution.” 4. Menafsirkan konstitusi berarti memberikan arti atau makna dari suatu istilah atau Kumpulan istilah dalam rumusan pasal atau ayat. Biasanya dilakukan dengan cara menguraikan atau menjelaskan maksud dari sesuatu hal yang dianggap belum jelas. Selain itu, menafsirkan konstitusi atau undang- undang berarti memberikan keterangan atau penjelasan agar dapat 165 dipahami maksud atau artinya (Rosjidi Ranggawijaya, 1996: 34). Penafsiran secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua yaitu: pertama, penafsiran harfiah, yaitu semata-mata menggunakan kalimat-kalimat dari peraturan sebagai pegangannya dan tidak keluar dari litera legis. Kedua, fungsional atau biasa diartikan interpretasi bebas yaitu interpretasi yang tidak mengikatkan diri sepenuhnya pada kalimat-kalimat dari peraturan sebagai pegangannya melainkan mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan berbagai sumber lain yang dianggap bisa memberikan penjelasan yang lebih memuaskan (Tim Peneliti PKK FH Universitas Jenderal Soedirman, 2006: 199). 5. Pemohon dalam posita dan petitum pada pokoknya mendalilkan dan meminta bahwa ketentuan Pasal 21 UU PTPK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan meminta perubahan pemaknaan Pasal aquo dengan: - menambahkan unsur “dengan sengaja secara melawan hukum”, “melalui penggunaan kekerasan fisik, ancaman, intimidasi, intervensi, dan/atau janji untuk memberikan keuntungan yang tidak pantas”; - mengubah ancaman pidana menjadi paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah); - frasa “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan" dimaknai bahwa frasa tersebut memiliki arti kumulatif, dalam arti tindakan mencegah, merintangi atau menggagalkan harus dilakukan dalam semua tahap penyidikan. penuntutan. dan pemeriksaan di pengadilan. 6. Bahwa atas permintaan untuk menambahkan unsur “secara melawan hukum” beserta pembatasan alat atau cara perbuatan pada dasarnya merupakan perumusan unsur delik baru. Kewenangan merumuskan delik, menentukan elemen objektif-subjektif, dan menetapkan batas minimum- maksimum pidana berada pada domain kebijakan pembentuk undang- undang (DPR bersama Presiden) sebagai wujud open legal policy. Mahkamah, meskipun dalam batas tertentu dapat memberikan tafsir konstitusional bersyarat untuk mencegah pembacaan yang inkonstitusional, 166 tidak berwenang menggantikan pembentuk undang-undang dengan merumuskan ulang unsur delik secara positif dan limitatif sebagaimana dimohonkan. Permintaan demikian menjadikan Mahkamah berperan sebagai positive legislator, yang bertentangan dengan desain kewenangan Mahkamah dalam UUD 1945. 7. Lebih jauh, petitum Pemohon yang memohon perubahan ancaman pidana dari “paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun” menjadi “paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda Rp150.000.000,00– Rp600.000.000,00” merupakan tindakan legislatif murni. Penetapan jenis sanksi (penjara/denda), struktur minimum-maksimum, dan rasionalitas proporsionalitas pidana adalah kebijakan kriminal (criminal policy) yang menuntut penilaian komprehensif atas tujuan pemidanaan, dampak sosial, konsistensi antar-delik, serta harmonisasi dengan hukum pidana umum. Kewenangan tersebut secara konstitusional berada pada DPR bersama Presiden (Pasal 20 dan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945). Mahkamah tidak berwenang “menurunkan” atau “menetapkan ulang” rentang pidana, kecuali sebatas menyatakan suatu norma sanksi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat, tanpa menggantikannya dengan rumusan baru yang lengkap. 8. Mengubah ancaman pidana melalui putusan konstitusional juga menimbulkan problem asas legalitas (nulla poena sine lege), kepastian hukum, dan transisi penerapan pada perkara berjalan. Penurunan drastis dari minimum 3 (tiga) tahun menjadi maksimum 3 (tiga) tahun berpotensi menciptakan disparitas yang tidak terukur antar-delik korupsi, mengganggu koherensi sistem sanksi UU PTPK, dan mengikis efek jera yang menjadi tujuan kebijakan pemberantasan korupsi. Penilaian demikian tidak mungkin dilakukan secara layak melalui abstract review, melainkan menuntut pembahasan legislatif yang terbuka, berbasis naskah akademik, dan analisis dampak regulasi. 9. Dalil Pemohon bahwa unsur “secara melawan hukum” harus ditambahkan juga tidak berdiri di atas kebutuhan konstitusional. Hukum pidana positif telah menuntut adanya sifat melawan hukum sebagai sifat tercela perbuatan yang diuji melalui pembelaan, alasan pembenar-pemaaf, serta due process 167 pembuktian. Unsur kesengajaan (“dengan sengaja”) dan frasa perbuatan (“mencegah, merintangi, atau menggagalkan”) sejak awal dibaca dalam kerangka hukum acara yang menjamin fairness. Penambahan eksplisit unsur “melawan hukum” bukan isu konstitusional, melainkan pilihan perumusan normatif (drafting) yang sekali lagi berada dalam ranah open legal policy pembentuk undang-undang. 10. Permintaan Pemohon agar frasa “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan” dimaknai kumulatif juga tidak berdasar secara konstitusional maupun dogmatik. Obstruction of justice secara universal dirancang melindungi integritas proses peradilan pada setiap tahap, penyidikan atau penuntutan atau pemeriksaan, karena gangguan pada salah satu tahap saja sudah cukup merusak keadilan. Pemaknaan kumulatif akan mengebiri fungsi perlindungan norma dan melemahkan efektivitas pemberantasan korupsi. Permintaan ini kembali menunjukkan bahwa Pemohon tidak sedang menguji konstitusionalitas, melainkan memaksakan desain baru norma materiil dan hukum acara. 11. Oleh karena itu dalil Permohonan aquo bertentangan tidak sejalan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislature atau pembentuk undang-undang negatif. Konsep negative legislature berarti bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menciptakan atau mengganti undang-undang baru. Tugasnya bersifat negative legislature membatalkan (to annul) atau menyatakan tidak berlaku seluruhnya atau sebagian dari sebuah undang-undang yang dinilai bertentangan dengan konstitusi. MK dilarang untuk membentuk norma baru berupa merumuskan pasal baru yang sama sekali tidak ada dalam undang- undang yang diuji, menambah atau mengubah substansi materi muatan undang-undang yang menjadi kewenangan DPR, dan memerintahkan hal- hal yang bersifat positif dan spesifik kepada legislatif (misalnya, "DPR harus membuat UU yang mengatur X, Y, Z"). Larangan ini guna menjaga prinsip pembagian kekuasaan (separation of power) trias politika yang dianut dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. 12. Sehingga berdasarkan seluruh alasan tersebut, maka permohonan aquo bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan atas 168 permohonan tersebut kiranya Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). IV. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON 1. Penjelasan Umum Terhadap Materi yang di Mohonkan 1.1. Bahwa ketentuan Pasal 21 UU PTPK merupakan bentuk pengaturan terhadap tindakan obstruction of justice yang mengancam integritas dan kelancaran proses penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi. Ketentuan tersebut merupakan cerminan dari kebijakan penal (penal policy) dalam hukum pidana nasional untuk melindungi proses hukum dari segala bentuk penghalangan atau gangguan, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun secara terselubung. Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon mempersoalkan seluruh frasa dalam Pasal 21 UU PTPK dan meminta Mahkamah merombak keseluruhan konstruksi Pasal 21 UU PTPK dengan (i) menambahkan unsur “secara melawan hukum”, (ii) membatasi alat/cara perbuatan pada kekerasan fisik, ancaman, intimidasi, intervensi, dan/atau janji keuntungan yang tidak pantas, (iii) menafsirkan frasa “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan” secara kumulatif, serta (iv) menurunkan struktur/kerangka sanksi pidana. Permintaan tersebut pada hakikatnya bukan uji konstitusionalitas semata, melainkan rekonstruksi norma pidana yang menjadi domain kebijakan pembentuk undang-undang. 1.2. Secara terminologis, obstruction of justice merupakan istilah yang berasal dari sistem hukum anglo saxon, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia sering dirumuskan sebagai tindak pidana menghalangi proses hukum. Obstruction of justice dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena obstruction of justice adalah suatu penentangan terhadap fungsi instrumentasi dari asas yang fundamental dalam hukum pidana yaitu asas legalitas, sebab obstruction of justice dianggap menunda, merintangi, menghalangi, menggagalkan, atau 169 mengintervensi aparat penegak hukum yang sedang memproses saksi, tersangka, atau terdakwa dalam suatu perkara [Kurniawan Tri Wibowo, Elza Syarief, & Sugeng. (2021). Etika Profesi dan Bantuan Hukum di Indonesia. Pustaka Aksara]. 1.3. Bahwa secara sistematis, norma mengenai obstruction of justice bukanlah hal baru dalam sistem hukum nasional. Dalam sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan, konsep ini telah dikenali sejak Wetboek van Strafrecht (KUHP Lama), yang dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP 2023”) juga menempatkan ketentuan serupa dalam Bab VI tentang Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan melalui Pasal 281 dan Pasal 282. Konsep obstruction of justice kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pasal 29, dan kembali ditegaskan dalam Pasal 21 UU PTPK. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan menghalangi proses hukum merupakan bentuk kejahatan yang secara konsisten dikenali dan direspons oleh sistem hukum pidana Indonesia lintas generasi. 1.4. Pengaturan Pasal 21 UU PTPK juga merupakan implementasi kewajiban internasional Indonesia berdasarkan Pasal 25 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. UNCAC mewajibkan negara-negara pihak untuk menetapkan sebagai tindak pidana setiap tindakan yang secara sengaja bertujuan menghalangi proses peradilan, baik terhadap saksi, aparat penegak hukum, maupun proses persidangan itu sendiri. Oleh karena itu, frasa "secara langsung atau tidak langsung" pada Pasal 21 UU PTPK sejatinya merupakan penerjemahan kontekstual dari prinsip internasional tersebut ke dalam sistem hukum nasional. Pasal 25 UNCAC tidak mewajibkan perumusan eksplisit frasa “secara melawan hukum” pada unsur tindak pidana obstruction of justice. UNCAC menekankan adanya perbuatan yang dilakukan “when committed intentionally” untuk mengintervensi kesaksian, alat bukti, atau tugas peradilan/penegak hukum. Dengan demikian, sifat melawan 170 hukum telah tercakup dalam kerangka mens rea dan sistem alasan pembenar/pemaaf dalam hukum pidana nasional, tanpa harus ditambah sebagai unsur tekstual baru. 1.5. Dalam ajaran hukum pidana, suatu tindak pidana dirumuskan berdasarkan unsur-unsur yang ada sehingga dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana, Simons dalam menjelaskan perumusan mengenai delik yakni sebagai [Satochid Kartanegara, Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah) (Balai Lektur Mahasiswa 1998), hlm 91] “Een Strafbaar gestelde onrechmatige (wederrechtelijke), met schuld in verband staade handeling vaneen toerekeningsvatbaar person”. Perumusan tersebut, apabila dibagi berdasarkan unsur-unsur yang ada di dalam suatu tindak pidana, pendapat Simons tersebut menurut Satochid Kertanegara dapat dibagi berdasarkan unsur sebagai berikut [Ibid, hlm 91]. 1. Tindakan yang dapat dihukum; 2. Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan hukum; 3. Tindakan dengan kesalahan yang berhubungan dengan; 4. Tindakan yang dilakukan oleh orang yang dapat dihukum (toerekeningsvatbaar). 1.6. Berdasarkan pada pendapat tersebut Obstruction of justice/tindakan menghalangi proses hukum sebagai suatu tindakan atau perbuatan pidana telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dengan rumusan sebagai berikut: Unsur Subjektif: - Setiap orang - Dengan sengaja Unsur Objektif: - Mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung 171 - Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi Unsur sifat melawan hukum dalam tindak pidana pada pokoknya diuji melalui mekanisme pembuktian (due process) dan pengujian alasan pembenar/pemaaf, sehingga tidak setiap tindakan yang bersinggungan dengan proses hukum dapat dikualifikasi sebagai delik Pasal 21 UU PTPK. Penambahan eksplisit frasa “secara melawan hukum” yang diminta Pemohon adalah pilihan perumusan (drafting choice) yang berada dalam ranah open legal policy pembentuk undang-undang, bukan isu konstitusionalitas norma. 1.7. Guna memahami unsur objektif dari ketentuan Pasal 21 UU PTPK perlu merujuk pendapat R. Wiyono, SH dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua Penerbit Sinar Grafika, cetakan kedua, Maret 2009, halaman 158-159 sebagai berikut: a. Yang dimaksud dengan “mencegah” adalah pada waktu penyidik, penuntut umum dan pengadilan akan melakukan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan usaha pelaku tindak pidana tersebut memang berhasil; b. Yang dimaksud dengan “merintangi” adalah pada waktu penyidik, penuntut umum dan pengadilan sedang melakukan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang sedang berlangsung terhalang untuk dilaksanakan dan apakah tujuan tersebut dapat tercapai atau tidak, bukan merupakan syarat; c. Yang dimaksud dengan “menggagalkan” adalah pada waktu penyidik, penuntut umum dan pengadilan sedang melakukan 172 penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang sedang dilaksanakan tidak berhasil dan usaha pelaku tindak pidana tersebut memang berhasil; d. Yang dimaksud dengan secara “langsung”, artinya dilakukan oleh pelaku tindak pidana sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan secara “tidak langsung”, misalnya melalui perantara; 1.8. Unsur “mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan” tidak dapat dipisahkan dengan unsur kesengajaan yang mendahuluinya, maka untuk membuktikan unsur ini tidak dapat dilepaskan dari uraian fakta-fakta hukum dari unsur “dengan sengaja”. Secara gramatikal yang dimaksud “dengan sengaja” adalah dimaksudkan (direncanakan) memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan. Sedangkan “kesengajaan” adalah perihal (perbuatan) sengaja [KBBI Edisi Keempat Departemen Pendidikan Nasional, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018]. 1.9. Menurut doktrin hukum pidana secara umum menafsirkan “kesengajaan” adalah arah yang disadari dari kehendak yang tertuju kepada kejahatan tertentu, yang artinya pembuat telah mengetahui dan menghendaki perbuatannya. Menurut Memorie van Toelichting (M.v.T), sebagaimana dikutip oleh E. Utrecht, dalam bukunya Hukum Pidana I, Penerbit Pustaka Tinta Mas, halaman 292, bahwa “kesengajaan” (opzet) diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (willens en wettens). Jadi orang yang melakukan perbuatan “dengan sengaja” tentunya menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui serta menyadari terhadap apa yang dilakukannya maupun tujuan yang dikehendakinya. Oleh karena itu dalam pandangan doktrin ilmu hukum pidana, menurut tingkatannya “kesengajaan” itu ada 3 macam, yaitu: 1. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (opzet als oogmerk), yang dapat juga disebut kesengajaan dalam arti sempit, atau dolus directus 173 Yaitu bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendakinya, menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai maksud. 2. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn) atau kesadaran / keinsyafan mengenai perbuatan yang disadari sebagai pasti menimbulkan suatu akibat yaitu bentuk kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki. 3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn) atau suatu kesadaran / keinsyafan mengenai suatu perbuatan yang disadari adanya kemungkinan timbulnya suatu akibat dari perbuatan itu, atau dolus eventualis yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dalam dolus ini dikenal teori “apa boleh buat” bahwa sesungguhnya akibat dari keadaan yang diketahui kemungkinan akan terjadi, tidak disetujui tetapi meskipun demikian, untuk mencapai apa yang dimaksud resiko akan timbulnya akibat atau disamping maksud itupun diterima. 174 1.10. Moeljatno menyatakan bahwa menurut “teori kehendak”, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet de op verwerkelijking der wettlijke omschrijving gerichte wil [Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. 2009, hlm186], sehingga apabila dikaitkan dengan”unsur sengaja” dalam tindak pidana Pasal 21 UU PTPK, maka kesengajaan disini dapat diartikan bahwa perbuatan pelaku mempunyai kehendak atau tujuan pada terwujudnya mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau Terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. Meskipun demikian dalam pandangan doktrin ilmu hukum pidana, kesengajaan ini sudah dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai (affectus punitur licet non sequator effectus), sebagaimana pendapat Edward O.S Hiariej yang menyatakan bahwa dikarenakan kesengajaan merupakan bentuk hubungan antara sikap batin pelaku dengan perbuatan yang dilakukan, maka dalam hal demikian ada tidaknya kesengajaan harus disimpulkan dari perbuatan yang tampak, atau dalam istilahnya disebut dengan “kesengajaan yang diobjektifkan” [Edward O.S Hiariej. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2014, hlm 133-140]. 1.11. Frasa “secara langsung atau tidak langsung” tidak dapat dilihat secara parsial melainkan menjadi satu kesatuan dengan frasa perbuatannya yang menjadi unsur objektif ketentuan Pasal 21 UU PTPK. Dalam hukum pidana, frasa “secara langsung atau tidak langsung” memiliki makna yang dikenal dalam doktrin sebagai perbuatan langsung (onmiddellijk) dan tidak langsung (middellijk). Perbuatan langsung adalah tindakan yang dilakukan sendiri oleh pelaku dan secara langsung menyebabkan terjadinya tindak pidana. Sedangkan perbuatan tidak langsung adalah ketika seseorang tidak secara langsung melakukan tindakan pidana, tetapi tindakannya memfasilitasi atau memungkinkan pihak lain untuk melakukannya. 175 Terhadap permintaan Pemohon agar frasa “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan” dimaknai kumulatif, Pemerintah menegaskan bahwa secara doktrinal perlindungan terhadap proses peradilan melekat pada setiap tahap. Mengharuskan kumulatif justru mengebiri tujuan perlindungan proses peradilan karena gangguan pada satu tahap saja sudah merusak integritas keseluruhan proses. 1.12. Bahwa pemidanaan atas perbuatan tidak langsung tetap tunduk pada prinsip culpa (kesalahan) dan mensyaratkan terpenuhinya unsur kesengajaan (dolus). Dengan demikian, tidak semua perbuatan yang tampaknya "menghambat" dapat serta-merta dipidana, tetapi harus dibuktikan adanya niat jahat, pengetahuan terhadap proses hukum yang sedang berlangsung, serta adanya kontribusi nyata terhadap terhalangnya proses hukum. Hal ini sejalan dengan doktrin obstruction of justice sebagaimana dijelaskan oleh Kendall, yang menyatakan bahwa perbuatan dikualifikasi sebagai obstruction apabila: (i) menyebabkan tertundanya proses hukum; (ii) pelaku mengetahui proses tersebut sedang berjalan, dan (iii) pelaku bertindak dengan niat menyimpang (acting corruptly with intent). Unsur ini juga diakui dalam berbagai sistem hukum, termasuk sistem Anglo-Saxon. 1.13. Terkait dengan obstruction of justice dalam yurisprudensi Arrest Hoge Raad tertanggal 23 Mei 1932, N.J. 1932 halaman 1209 W. 12503 menyatakan: “Voldoende is dat dader moet begrijpen, dat hij die de vordering doet, een ambteenaar is, bevoegd tot het doen der vordering. Bij een naat de uiterlijke omstandigheheden bevoegd optreden, komt het risico, of de vorderende persoon interdaad bevoegd is, voor rekening van dengene, die de vordering trotseert.” Yang artinya: “Kiranya cukup jika pelaku harus mengerti, bahwa orang yang mengajukan permintaan adalah seseorang pegawai negeri yang berwenang untuk mengajukan permintaan tersebut. Jika berdasarkan keadaan lahiriah terdapat keragu-raguan mengenai apakah orang yang mengajukan permintaan sebenarnya merupakan orang yang 176 berwenang untuk mengajukan permintaan seperti itu atau tidak, maka akibatnya harus ditanggung oleh orang yang tidak memenuhi permintaannya.” (H.R. 11 Maret 1895, W. 6637; 28 Oktober 1895, W. 6734). Berdasarkan yurisprudensi tersebut, adanya kesengajaan atau niat dari si petindak atau pelaku perbuatan dalam delik obstruction of justice, diwujudkan dari adanya pengetahuan dari pelaku bahwa perbuatan yang dilakukan memiliki hubungan kausa antara perbuatan dengan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penyitaan atau penahanan dalam kaitannya dengan tindakan penyidikan ataupun penuntutan terhadap suatu perkara pokok yang sedang dihadapi. Berdasarkan sifatnya sebagai delik formil, perwujudan dari niat tersebut adalah, dengan dilakukannya perbuatan persiapan untuk melakukan perbuatan menghalangi proses hukum, atau perbuatan yang secara nyata menghalangi perintah jabatan sedang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang, sehingga seorang yang dengan perintah jabatan diperintahkan untuk melakukan sesuatu hal dianggap telah mengetahui bahwa hal tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang sedang dilaksanakan. 1.14. Di Indonesia sendiri obstruction of justice marak terjadi yang justru memberikan dinamika hukum tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Berikut contoh kasus obstruction of justice yang pernah terjadi di Indonesia, antara lain: a. Tahun 2010 ketika dilakukan proses persidangan kasus dengan terdakwa Anggodo Widjojo, pada saat persidangan terdakwa tiba- tiba mengeluh mengalami sakit pada bagian kepala dan nyeri disekujur tubuh, sehingga terdakwa menyatakan tidak mampu untuk melanjutkan persidangan, namun setelah dokter memeriksa kondisi kesehatan terdakwa, terdakwa dalam kondisi normal saja [_____,Kpk Tak Lekang (KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) 2013, hlm.42-44]. Berpura-pura sakit tersebut merupakan cara yang paling mudah untuk menghindari proses hukum, karena orang yang 177 dihadirkan dalam keadaan sakit tidak dapat dilakukan penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan persidangan. Atas tindakannya tersebut terdakwa Anggodo Widjojo telah diputus bersalah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor: 168 K/Pid.Sus/2011, tanggal 03 Maret 2011. b. Kasus korupsi proyek pengadaan E-KTP yang melibatkan Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) Setya Novanto, yang dalam proses Penyidikan tersangka beberapa kali menolak untuk menghadiri panggilan pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan alasan sakit [Fachrur Rozie, ‘Setya Novanto: 2 Kali Jadi Tersangka, 2 Kali Masuk Rumah Sakit’ (Liputan 6, 2017)], selain itu setelah dilakukan upaya paksa tersangka kembali menghindari petugas KPK yang hendak melakukan penangkapan, hingga kemudian banyak drama yang dimainkan sehingga Setya Novanto berusaha untuk lolos dari jerat hukum. c. Dalam perkembangannya menyimak dari perjalanan kasus E-KTP yang melibatkan Setya Novanto, kemudian dilakukan proses hukum terhadap Frederich Yunadi yang telah diputus yang merupakan pengacara Setya, dan juga Bimanesh Sutarjo, Dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus menghalangi proses penyidikan terhadap Setya Novanto [Ridho Insan Putra, ‘KPK Tetapkan Fredrich Yunadi Dan Bimanesh Sebagai Tersangka’ (Liputan 6.com, 2018)]. Kasus tersebut telah diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 28 Juni 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI tanggal 05 Oktober 2018 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 3315 K/Pid.Sus/2018 tanggal 21 Maret 2019. d. Pada tahun 2021, terdakwa Didit Wijayanto Wijaya yang memberikan arahan kepada tujuh orang saksi perkara tindak pidana korupsi penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional oleh Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tahun 2013 s.d. 2019 agar para saksi meminta penundaan pemeriksaan dengan alasan yang 178 tidak dibenarkan, tidak kooperatif dengan penyidik, tidak memberikan jawaban yang benar saat diperiksa, menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP), mencabut keterangan dalam BAP, serta menyarakan untuk melarikan diri (kabur ) dari pemeriksaan. Terhadap yang bersangkutan telah diputus secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 21 UU PTPK sebagaimana termaktub dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 01/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 02 Juni 2022. e. Selanjutnya dalam perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indrigiri Hulu pada tahun 2022 yang mana penyidik mengalami perintangan kegiatan pengamanan benda sitaan oleh Terdakwa Fernando Simanjuntak selaku Staf Legal dan Humas PT Duta Palma Satu dengan cara memerintahkan kepada para penanggung jawab kebun (Manajer Kebun, Kepala Tata Usaha, dan petugas sekuriti) agar tidak memberi ijin kepada Tim Penyidik untuk memasuki areal lokasi Perkebunan yang sudah menjadi benda sitaan serta melarang memberikan/menyerahkan dokumen-dokumen Perusahaan yang diminta oleh penyidik ataupun pihak yang ditugaskan tim penyidik untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan operasiobal dan keuangan Duta Palma Group. Atas tindakannya tersebut David Fernando Simanjuntak telah diputus secara sah dan meyakinkan bersalag melakukan tindak pidana Pasal 21 UU PTPK sebagaimana termaktub dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 20 Februari 2023. f. Pada kasus tindak pidana korupsi Tata Niaga Komoditas Timah di Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah, Tbk Tahun 2015 s.d. 2020, terdakwa Toni Tamsil yang merupakan adik terdakwa Tamron alias AON selaku owner CV Venus Inti Perkasa dan PT Menara Cipa Mulia, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melanggar Pasal 21 UU PTPK dengan cara menghindar dari Penyidik, memberikan keterangan yang berbeli- 179 belit dan berubah-ubah, tidak kooperatif dalam kegiatan penggelegahan dengan memfasilitasi, memberikan tempat dan menyembunyikan dokumen-dokumen penting CV Venus Inti Perkasa dan PT Menara Cipta Mulia yang diperlukan penyidik untuk keperluan pembuktian tindak pidana korupsi PT Timah, Tbk sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp tanggal 29 Agustus 2024 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 8/PID.TPK/2024/PT BBL tanggal 16 Oktober 2024. 1.15. Bahwa dalam perkara a quo Pemohon mempersoalkan seluruh frasa Pasal 21 UU PTPK dan hendak merombak keseluruhan konstruksi Pasal 21 UU PTPK dengan cara menambah unsur “secara melawan hukum”, membatasi cara/alat pada kekerasan fisik, ancaman, intimidasi, intervensi, dan/atau janji keuntungan tidak pantas, menafsirkan tahapan “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan” secara kumulatif, serta menurunkan struktur/kerangka sanksi. Pemerintah menegaskan, perkembangan modus operandi korupsi justru menuntut perlindungan yang luwes terhadap proses peradilan pada setiap tahap, termasuk tindakan yang dilakukan melalui perantara atau teknik terselubung. Menutup daftar cara/alat sebagaimana diminta Pemohon akan memangkas ruang lingkup perlindungan dan menciptakan celah impunitas yang bertentangan dengan karakter korupsi sebagai serious crime. Di sisi lain, Pasal 25 UNCAC tidak mewajibkan pencantuman eksplisit unsur “secara melawan hukum” maupun daftar tertutup alat/cara. UNCAC menekankan intentionality untuk mengintervensi kesaksian, alat bukti, atau tugas peradilan. Dengan demikian, sifat melawan hukum dan batasannya telah terakomodasi melalui kerangka mens rea, asas legalitas, serta rejim alasan pembenar/pemaaf dalam hukum pidana nasional tanpa perlu menambahkan unsur tekstual baru. Adapun permintaan agar frasa tahapan dipahami kumulatif bertentangan dengan tujuan perlindungan proses, karena gangguan pada satu fase saja sudah merusak integritas keseluruhan proses peradilan. 180 1.16. Bahwa secara konstitusional, keseluruhan rumusan Pasal 21 UU PTPK, termasuk frasa “secara langsung atau tidak langsung”, telah memenuhi asas lex scripta, lex certa, dan lex stricta. Kekhawatiran Pemohon mengenai “ketiadaan tolok ukur” adalah dalil yang tidak berdasar, karena penentuan adanya delik Pasal 21 UU PTPK selalu bergantung pada pembuktian terpenuhinya unsur objektif (tindakan mencegah/merintangi/menggagalkan yang memiliki kait sebab-akibat dengan proses pada salah satu tahap) dan unsur subjektif (dengan sengaja sebagai bentuk dolus yang harus dibuktikan). Mempersempit unsur dengan menambah “secara melawan hukum” sebagai elemen tekstual baru atau dengan membuat daftar tertutup alat/cara, bukanlah koreksi konstitusional terhadap ketidakjelasan norma, melainkan pilihan perumusan (policy drafting) yang berada dalam ranah open legal policy pembentuk undang-undang. Oleh sebab itu, tidak terdapat isu konstitusional yang membenarkan perombakan elemen delik sebagaimana diminta Pemohon. 1.17. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 7/PUU-XVI/2018 alinea [3.10.3] pada pokoknya menegaskan bahwa frasa “dengan sengaja” pada permulaan unsur Pasal 21 UU PTPK menekankan adanya pembuktian mens rea, yang mana dalam ajaran hukum pidana kesengajaan dalam pasal aquo termasuk dalam pengertian: a. kesengajaan dengan maksud (opzet als oogmerk), karena bermaksud mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa para saksi dalam perkara korupsi; b. kesengajaan yang berwarna (opzetgeklur), karena pelakunya sesungguhnya telah mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang; c. kesengajaan yang dilakukan dengan niat jahat (dolus malus) karena pelakunya memahami bahwa perbuatan yyang dilakukan itu dilarang oleh undang-undang. 181 1.18. Di luar itu, sistem penegakan hukum telah menyediakan rambu-rambu due process (praperadilan, keberatan, pembelaan di persidangan, upaya hukum biasa/luar biasa) untuk menguji dugaan salah terapan norma pada perkara konkret. Karena itu, kekhawatiran Pemohon tidak dapat menjadi dasar untuk menambahkan unsur baru, menutup daftar alat/cara, menafsir kumulatif tahapan proses, apalagi menurunkan ancaman pidana melalui abstract review. Koreksi atas pilihan kebijakan formulasi delik dan sanksi merupakan domain pembentuk undang- undang (DPR bersama Presiden), sementara Mahkamah berperan sebagai negative legislator yang menilai kesesuaian norma dengan UUD 1945 tanpa merekayasa ulang unsur dan sanksi pidana. 1.19. Dalam konteks keberlakuan KUHP 2023, memang benar bahwa Pasal 281 KUHP baru tidak lagi menggunakan frasa "langsung atau tidak langsung". Namun, hal ini tidak serta-merta menjadi dasar untuk menilai inkonstitusionalitas Pasal 21 UU PTPK. Sebab, penghapusan redaksional tersebut merupakan bagian dari reformulasi sistematis KUHP secara keseluruhan, dan keberlakuannya pun baru akan dimulai tahun 2026. Hingga saat itu, norma dalam Pasal 21 UU PTPK tetap berlaku dan mengikat, serta telah terbukti memiliki dasar historis, doktrinal, dan internasional. 1.20. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 21 UU PTPK dalam keseluruhannya, termasuk frasa “secara langsung atau tidak langsung” serta bangunan sanksinya yang memuat pidana penjara minimum khusus 3 tahun dan maksimum 12 tahun disertai denda, merupakan pengaturan yang sah, rasional, dan proporsional dalam kerangka sistem hukum nasional dan kewajiban internasional berdasarkan UNCAC. Permintaan Pemohon untuk menambah unsur “secara melawan hukum”, menutup daftar alat atau cara hanya pada kekerasan fisik, ancaman, intimidasi, intervensi, dan/atau janji keuntungan tidak pantas, menafsir kumulatif tahapan “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan”, serta terutama mengubah struktur/kerangka sanksi menjadi paling lama 3 tahun dan/atau denda, bukan isu konstitusionalitas melainkan pilihan 182 kebijakan perumusan delik dan pemidanaan yang termasuk ranah open legal policy pembentuk undang-undang. Mahkamah, sebagai negative legislator, tidak berwenang merumuskan unsur baru delik, menutup teknik atau modus, apalagi menurunkan jenis dan batas pidana, dimana perubahan demikian hanya dapat dilakukan melalui proses legislasi oleh DPR bersama Presiden. Oleh karena itu, tidak terdapat pertentangan dengan UUD 1945, tidak ada pelanggaran asas kepastian hukum, dan tidak ada alasan konstitusional untuk mengabulkan petitum Pemohon yang meminta rekonstruksi norma dan pengurangan ancaman pidana. Permohonan a quo selebihnya patut ditolak. 2. Keterangan Pemerintah Terhadap Pasal yang di Mohonkan Pemohon 2.1. Mengenai alasan-alasan (umum) Pemohon tidak menunjukkan adanya pertentangan konstitusional Pasal 21 UU PTPK 2.1.1. Pasal 21 UU PTPK merupakan instrumen rule of law untuk menjaga kewibawaan dan efektivitas proses peradilan perkara korupsi. Dalam kerangka negara hukum modern, legitimasi pemidanaan diukur dari terpenuhinya asas legalitas, asas kesalahan, asas due process, dan perlindungan atas fungsi peradilan yang tidak boleh diintervensi. Doktrin delik menurut Simons, sebagaimana dielaborasi Satochid Kertanegara, menempatkan unsur dengan sengaja sebagai saringan etik yuridik agar hanya pelaku yang menghendaki akibat penghalanganlah yang dapat dipidana [Satochid Kertanegara. Asas-Asas Hukum Pidana. [Kota tidak disebut]: [Penerbit tidak disebut]. [Tahun tidak disebut]. (mengutip Simons)]. Struktur Pasal 21 UU PTPK yang memuat unsur subjektif dengan sengaja dan unsur objektif mencegah, merintangi, atau menggagalkan tahapan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan memenuhi inner morality of law ala Lon L. Fuller [Lon L. Fuller. The Morality of Law. New Haven: Yale University Press. 1969] sehingga justru mewujudkan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, bukan melanggarnya. 183 2.1.2. Secara systemic coherence, perlindungan atas proses peradilan sebagai kepentingan hukum telah diadopsi lintas rezim perundang undangan. KUHP 2023 menempatkan tindak pidana terhadap proses peradilan dalam Bab VI antara lain Pasal 281 dan Pasal 282 sebagai wujud perlindungan administrasi keadilan (UU 1 Tahun 2023, Bab VI). Dalam rezim khusus korupsi, Pasal 21 UU PTPK merupakan lex specialis yang berorientasi pada pencegahan obstruksi demi efektivitas pemberantasan korupsi sebagai serious crime. Koherensi ini menunjukkan bahwa kriminalisasi obstruction of justice adalah keniscayaan negara hukum untuk mencegah proses peradilan dibajak oleh perilaku yang merusak integritasnya. 2.1.3. Dalil Pemohon yang menyandarkan keberatan pada definisi obstruction of justice versi Black’s Law Dictionary tidak menegasikan konstitusionalitas Pasal 21 UU PTPK . Definisi Black’s justru menegaskan bahwa hakikat obstruction adalah gangguan terhadap administrasi hukum dan keadilan termasuk tindakan tidak langsung seperti memengaruhi saksi, menyembunyikan bukti, atau pernyataan menyesatkan di ruang publik yang ditujukan untuk menekan peradilan [Bryan A. Garner (ed.). Black’s Law Dictionary, Abridged Tenth Edition. St. Paul, MN: Thomson Reuters. 2015, hlm 905]. Ini selaras dengan rancangan normatif Pasal 21 UU PTPK yang berorientasi pada akibat obstruksi dengan pengikat mens rea. Dengan demikian, rujukan Pemohon mendukung, bukan membantah, kebutuhan norma yang luwes namun tetap terikat oleh unsur kesengajaan. 2.1.4. Kerangka pembatasan yang memadai atas delik obstruction telah lama ditegaskan oleh yurisprudensi komparatif. Pettibone v. United States [Pettibone v. United States, 148 U.S. 197 (1893)] mensyaratkan adanya pengetahuan pelaku tentang proses resmi; United States v. Aguilar [United States v. Aguilar, 515 U.S. 593 (1995)] menuntut specific intent memengaruhi proses; Arthur Andersen LLP v. United States Arthur Andersen 184 LLP v. United States, 544 U.S. 696 (2005)] menekankan corrupt persuasion. Parameter pengetahuan atas proses, intensi spesifik, dan tujuan koruptif menjadi rambu penafsiran agar pasal tidak digunakan sewenang wenang. Praktik peradilan Indonesia bergerak pada koridor yang sama, antara lain pemidanaan terhadap rekayasa medis untuk menghalangi penyidikan pada perkara E KTP, ketika alat bukti nyata menunjukkan niat dan efek menghalangi (lihat putusan pengadilan dalam perkara terkait Pasal 21 UU PTPK). Pola ini memperlihatkan due process filter bekerja, sehingga tudingan alat kesewenang wenangan tidak berdasar. 2.1.5. Standar due process dalam penerapan Pasal 21 UU PTPK bekerja melalui berlapis lapis kontrol. Asas legalitas Pasal 1 ayat 1 KUHP melarang analogi yang merugikan. Asas kesalahan menuntut pembuktian yang meyakinkan. Praperadilan memeriksa legalitas upaya paksa. Pemeriksaan pengadilan menjamin audi et alteram partem. Ketersediaan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali mengabadikan prinsip koreksi yudisial. Di luar itu terdapat pengawasan eksternal dan internal penegak hukum. Struktur/kerangka pengawasan ini merupakan jaminan institusional yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam penerapan Pasal 21 UU PTPK, sehingga menjawab langsung kekhawatiran Pemohon dari perspektif Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. 2.1.6. Permintaan Pemohon agar ruang lingkup obstruksi dipersempit menjadi daftar tertutup / rabu-rambu seperti kekerasan fisik, ancaman, intimidasi, intervensi, atau janji keuntungan tidak patut bertentangan dengan teori kebijakan pidana kontemporer. Literatur penal policy mengakui bahwa delik yang menanggapi kejahatan beradaptasi tinggi memerlukan perumusan berorientasi akibat dengan tekstur terbuka yang tetap dibatasi rambu mens rea [M. Cherif Bassiouni. Substantive Criminal Law. Durham, NC: Carolina Academic Press. 1999]. Modus obstruksi 185 kini meliputi penyebaran disinformasi digital untuk menekan saksi, pengondisian saksi melalui aplikasi terenkripsi, penggiringan opini publik guna mempengaruhi hakim, hingga penghilangan dokumen berbasis komputasi awan. Membatasi pada rambu-rambu tertutup justru menciptakan celah impunitas yang menggerus efektivitas negara hukum. 2.1.7. Gagasan Pemohon untuk menafsirkan secara kumulatif frasa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak sejalan dengan ratio legis delik. Perlindungan proses peradilan bersifat melindungi setiap tahap secara berdiri sendiri sebagai objek perlindungan. Membuatnya kumulatif akan membuka celah pembelaan bahwa pelaku hanya mengganggu satu tahap, padahal kerusakan pada satu fase saja dapat menggagalkan keseluruhan proses dan meniadakan kebenaran materiil (bandingkan dengan pendekatan Pasal 25 UNCAC yang melindungi saksi, alat bukti, dan tugas peradilan tanpa membatasi pada tahapan tertentu; UU 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC) [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention against Corruption, 2003 (UNCAC)]. 2.1.8. Rujukan historis Pemohon pada tradisi contempt of court Anglo Saxon, Halsbury’s [Halsbury’s Laws of England, Fourth Edition Reissue, Vol. 11(1). London: Butterworths. 1990, hlm 249], maupun praktik Belanda sekitar Pasal 184 WvS tidak menempatkan Pasal 21 UU PTPK sebagai antitesis negara hukum. Sejarah itu menunjukkan bahwa hukum modern konsisten memidana penghalangan proses peradilan [Sir John C. Fox. The History of Contempt of Court: The Form of Trial and the Mode of Punishment. London: Professional Books Limited. 1972]. Perbedaan teknik perumusan apakah daftar tertutup / rambu-rambu atau klausul berorientasi akibat adalah pilihan kebijakan kriminal dalam ruang kebebasan pembentuk undang undang sepanjang dibatasi rambu asas-asas fundamental. 186 Pasal 21 UU PTPK memilih desain berorientasi akibat dengan mens rea yang dibuktikan melalui pembuktian niat, pengetahuan atas proses, dan hubungan kausal cukup presisi untuk memenuhi asas kepastian sekaligus cukup luwes untuk mencegah pengelakan. 2.1.9. Sebagai klarifikasi dalam koridor keberatan Pemohon, Pemerintah menegaskan bahwa permintaan penambahan frasa secara melawan hukum tidak diperlukan, karena sifat melawan hukum telah teruji dalam mekanisme pembuktian kesengajaan dan dalam rezim alasan pembenar atau pemaaf menurut doktrin umum hukum pidana [E. Utrecht. Hukum Pidana I. Surabaya: Pustaka Tinta Mas. [tanpa tahun], bab tentang opzet “menghendaki dan mengetahui”]. Di sisi lain, kekhawatiran kriminalisasi profesi yang bertindak dengan itikad baik juga tidak beralasan karena Mahkamah Konstitusi telah menegaskan tidak hilangnya imunitas advokat sepanjang berada dalam koridor hukum dan profesionalisme [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XVI/2018]. 2.1.10. Dengan demikian, dari sudut pandang teori negara hukum, koherensi sistemik perundang undangan, standar due process, komitmen internasional, dan pembelajaran komparatif yang justru dikemukakan Pemohon sendiri, Pasal 21 UU PTPK adalah instrumen konstitusional yang memperkuat Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Norma a quo menjaga agar proses peradilan perkara korupsi terbebas dari perintangan dalam bentuk apa pun, selama unsur kesengajaan dan keterkaitan kausalnya dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan. 2.2. Pasal a quo tidak menimbulkan ketidakpastian hukum berdasarkan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945 2.2.1. Ukuran konstitusional “kepastian hukum” dalam Pasal 28D ayat (1) tidak menuntut rumusan pidana yang menutup seluruh kemungkinan modus, melainkan menuntut norma yang dapat dipahami maknanya oleh warga berakal sehat dan dapat 187 diterapkan secara konsisten oleh penegak hukum. Doktrin lex scripta, lex certa, dan lex stricta terpenuhi ketika suatu delik menyebut subjek hukum, sikap batin, perbuatan yang dilarang, dan objek perlindungan secara jelas. Pasal 21 UU PTPK memenuhi keempatnya: subjek “setiap orang”, sikap batin “dengan sengaja”, perbuatan “mencegah, merintangi, atau menggagalkan”, serta objek “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan” terhadap pelaku dan saksi perkara korupsi. Dengan konstruksi demikian, warga dapat menilai terlebih dahulu apakah tindakannya berisiko menghalangi proses, dan aparat memiliki parameter pembuktian yang terukur. 2.2.2. Keberatan Pemohon bahwa rumusan tidak memuat frasa “secara melawan hukum” tidak berdasar secara dogmatis. Dalam delik peradilan (offenses against the administration of justice), sifat melawan hukum inheren pada actus reus-nya, bukan “disisipkan” sebagai frasa tambahan. Ajaran Simons tentang unsur delik, diterima luas dalam literatur Indonesia, menempatkan wederrechtelijkheid sebagai sifat pada perbuatan yang bertentangan dengan tatanan hukum, dan pada banyak delik formil sifat tersebut terserap oleh unsur dengan sengaja atas perbuatan yang secara kodrati mengganggu fungsi peradilan [Simons dalam Satochid Kertanegara, op. cit., hlm 47]. Karena itu, penambahan kata “melawan hukum” tidak meningkatkan kepastian, malah berpotensi memunculkan sengketa baru apakah “melawan hukum” dimaknai formil atau materiel dan membuka ruang eksepsi yang tidak perlu. 2.2.3. Dalil Pemohon bahwa daftar modus harus ditutup pada kekerasan fisik, ancaman, intimidasi, intervensi, atau janji keuntungan tidak pantas justru bertentangan dengan fungsi perlindungan proses peradilan di ranah korupsi yang sangat adaptif. Open texture atas cara-cara menghalangi, tetap dibatasi rambu mens rea, adalah design choice yang sah dalam penal 188 policy untuk menjamin efektivitas. Literatur komparatif menunjukkan cakupan obstruction tidak disempitkan pada kekerasan atau janji; 18 U.S.C. §1512(b) di AS, misalnya, memasukkan corrupt persuasion dan misleading conduct; KUHP 2023 sendiri menempatkan tindak pidana terhadap proses peradilan tanpa menutup modus pada bentuk tertentu. Dengan rambu kesengajaan dan hubungan kausal, norma tetap certain walau modusnya berkembang. 2.2.4. Tuduhan “multitafsir” dijawab oleh rambu-rambu pembuktian yang ketat. Yurisprudensi komparatif mensyaratkan tiga ambang: pengetahuan pelaku tentang adanya proses resmi (Pettibone v. United States, 148 U.S. 197) [Pettibone v. United States, 148 U.S. 197 (1893), op. cit], specific intent untuk memengaruhi proses (United States v. Aguilar, 515 U.S. 593) [United States v. Aguilar, 515 U.S. 593 (1995), op.cit], dan sifat koruptif dari bujukan atau intervensi (Arthur Andersen LLP v. United States, 544 U.S. 696) [Arthur Andersen LLP v. United States, 544 U.S. 696 (2005), op. cit]. Triplet parameter ini telah terinternalisasi dalam praktik peradilan kita: pemidanaan dalam perkara-perkara obstruction dibangun di atas bukti adanya niat spesifik menghambat tahapan penegakan hukum dan keterkaitan kausal perbuatan dengan terganggunya proses, sementara penggunaan upaya hukum yang sah tidak pernah dipidana hanya karena “tujuan menggagalkan”. 2.2.5. Klaim Pemohon bahwa upaya hukum seperti praperadilan “dengan sengaja untuk menggagalkan penyidikan” lalu berisiko terjerat Pasal 21 UU PTPK tidak tepat. Hukum acara pidana menempatkan praperadilan, keberatan, eksepsi, banding, kasasi, dan peninjauan kembali sebagai due process rights. Menggunakan upaya-upaya itu tidak memenuhi actus reus Pasal 21 UU PTPK, karena unsur “mencegah, merintangi, atau menggagalkan” ditujukan pada perbuatan yang mengintervensi proses secara tidak sah, bukan pada penggunaan sarana 189 hukum yang disediakan undang-undang. Perbedaan ini adalah diferensiasi normatif yang jelas, sehingga tidak menimbulkan chilling effect ataupun ketidakpastian bagi pencari keadilan maupun pembela. 2.2.6. Dalil Pemohon agar tahapan “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan” dimaknai kumulatif tidak selaras dengan ratio legis. Perlindungan proses bersifat stage- protective, setiap fase berdiri sebagai objek mandiri. Menjadikannya kumulatif akan menciptakan impunitas bagi pelaku yang “baru” mengganggu satu tahap meskipun kerusakan pada satu fase saja kerap bersifat irreversibel terhadap material truth. Penafsiran sistematis–teleologis serta praktik UNCAC Pasal 25 mendukung perlindungan pada tiap fase secara alternatif, asalkan terpenuhi unsur intensi. 2.2.7. Uji proporsionalitas menurut Robert Alexy meletakkan pembatasan hak pada tiga tahap yang berurutan, yaitu kecocokan, kebutuhan, dan penimbangan ketat atau proportionality in the strict sense [Robert Alexy. A Theory of Constitutional Rights. Oxford: Oxford University Press, 2002, terutama Bab “Proportionality and Balancing”, dengan pernyataan: “The principle of proportionality comprises the principles of suitability, necessity, and proportionality in the strict sense” serta “Proportionality in the strict sense is a balancing,” dan “The greater the degree of non-satisfaction of, or detriment to, one principle, the greater must be the importance of satisfying the other”]. Pada tahap kecocokan, suatu pembatasan harus mampu mencapai tujuan yang sah. Pada tahap kebutuhan, tidak boleh ada alternatif lain yang sama efektif namun lebih ringan bebannya bagi hak. Pada tahap penimbangan ketat, manfaat perlindungan kepentingan konstitusional harus dibandingkan dengan derajat pembatasan hak, dengan kaidah bahwa semakin besar pembatasan, semakin besar pula kepentingan yang harus dibuktikan pentingnya. Diterapkan pada Pasal 21 UU PTPK, 190 tujuan pembatasan adalah melindungi integritas proses peradilan korupsi sehingga tujuan tersebut sah dan mendesak. Kecocokan terpenuhi karena larangan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung menarget gangguan terhadap penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Kebutuhan terpenuhi karena pilihan yang diusulkan Pemohon, yaitu menutup daftar modus atau menambah frasa “melawan hukum”, tidak memberikan efektivitas yang sama dalam menghadapi pola gangguan yang berubah cepat dan justru memperlebar celah penegakan. Pada penimbangan ketat, manfaat menjaga administrasi keadilan dan kebenaran materiil jauh melampaui beban terhadap kebebasan, terlebih beban itu telah diminimalkan melalui syarat kesengajaan, hubungan kausal yang nyata dengan proses, serta penyaringan due process dalam pembuktian di pengadilan. 2.2.8. Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, namun batasnya ditarik oleh prinsip bahwa kebebasan berhenti ketika menimbulkan kerugian yang secara sah hendak dicegah oleh hukum. Dalam doktrin kebebasan berekspresi, harm principle [H. L. A. Hart. Law, Liberty and Morality. Stanford: Stanford University Press. 1963] dipahami sebagai garis yang memisahkan komunikasi yang dilindungi dari tindakan yang merugikan kepentingan hukum orang lain atau kepentingan publik yang sah. Ditarik ke Pasal 21 UU PTPK, norma penghalangan peradilan tidak diarahkan kepada kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi, melainkan kepada perbuatan yang dengan sengaja dimaksudkan untuk mengintervensi saksi, merusak atau menyembunyikan alat bukti, atau memanipulasi jalannya proses. Dengan demikian, komunikasi advokat dan klien, pemberitaan pers, serta kritik publik tetap berada dalam ruang perlindungan konstitusional selama dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak berubah menjadi instrumen 191 penghalangan proses. Batasnya jelas, yaitu ketika intensi dan akibatnya secara nyata mengganggu tahapan penyidikan, penuntutan, atau persidangan. 2.2.9. Praktik nasional memperlihatkan penerapan yang konsisten sehingga meneguhkan kepastian hukum. Dalam perkara- perkara yang dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 21 UU PTPK, peradilan membuktikan adanya rekayasa atau intervensi nyata terhadap saksi, bukti, atau tindakan penyidik/penuntut, bukan semata “perbedaan pendapat” atau penggunaan upaya hukum. Sebaliknya, ketika unsur mens rea atau actus reus tidak terbukti, pengadilan tidak segan untuk membebaskan. Pola case-by- case adjudication ini adalah manifestasi kepastian hukum yang hidup, bukan sebaliknya. 2.2.10. Atas keseluruhan itu, permintaan Pemohon agar Mahkamah “mengganti” rumusan delik dengan menambah frasa “secara melawan hukum” dan menurunkan ancaman pidana menjadi “paling lama 3 tahun dan/atau denda …” tidak berkaitan dengan isu kepastian hukum yang dilindungi Pasal 28D ayat (1) dan 28F, melainkan memasuki domain kebijakan pemidanaan (sentencing policy) dan drafting choice pembentuk undang- undang. Mahkamah pada pengujian abstrak tidak menilai kebijaksanaan pilihan redaksi sejauh tidak bertentangan dengan konstitusi, terlebih ketika bangunan norma telah mempunyai rambu mens rea, actus reus, objek perlindungan yang jelas, serta korelasi langsung dengan kewajiban Indonesia di bawah UNCAC Pasal 25. Oleh karenanya, Pasal a quo tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun gangguan terhadap hak komunikasi dan informasi, melainkan memberi kepastian tentang batas-batas yang tidak boleh dilampaui ketika proses peradilan tengah berjalan. 2.3. Pasal 21 UU PTPK tidak melanggar Cita Negara Hukum berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 192 2.3.1. Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, tolok ukur utama adalah tegaknya rule of law yang menjamin kepastian hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan peradilan yang tidak memihak, oleh karena itu setiap norma yang menjaga kelancaran proses peradilan merupakan bagian integral dari cita negara hukum. Pasal 21 UU PTPK melarang perbuatan yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang, sedangkan larangan tersebut diarahkan untuk melindungi proses pencarian kebenaran agar bebas dari intervensi yang tidak sah. Dengan demikian dari sudut pandang konstitusi Pasal 21 UU PTPK bukan ancaman terhadap negara hukum melainkan instrumen untuk memastikan peradilan bekerja efektif dan adil. 2.3.2. Asas legalitas dalam hukum pidana berdiri di atas empat pilar [Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008]. Pilar pertama adalah lex scripta yaitu larangan dan ancaman pidana harus tertulis dalam undang undang. Pilar kedua adalah lex certa yaitu rumusan harus cukup jelas agar warga dan penegak hukum memahami batasannya. Pilar ketiga adalah lex stricta yaitu penafsiran tidak boleh diperluas untuk merugikan terdakwa dan analogi yang memberatkan dilarang. Pilar keempat adalah lex praevia yaitu larangan berlaku ke depan dan bukan surut. Ditarik ke Pasal 21 UU PTPK, keempat pilar ini terpenuhi. Rumusan delik tertulis dalam undang undang sehingga memenuhi lex scripta. Objek perlindungan dipetakan pada tiga tahap proses peradilan sehingga menunjang lex certa. Unsur dengan sengaja dan pembuktian yudisial mencegah pelebaran pemaknaan yang merugikan sehingga selaras dengan lex stricta. Penerapan berlaku prospektif sehingga sejalan dengan lex praevia. Oleh karena itu klaim kekaburan yang diajukan Pemohon tidak berdasar ketika empat pilar asas legalitas telah hadir dalam norma a quo. 193 2.3.3. Teori delik yang diperkenalkan Simons [Simons dalam Satochid Kertanegara, op. cit., hlm 47] dan diajarkan luas di Indonesia menempatkan unsur dengan sengaja sebagai filter pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu pelaku harus mengetahui adanya proses resmi dan menghendaki akibat penghalangan terhadap proses tersebut. Berdasarkan hal itu tindakan yang sah menurut hukum seperti menggunakan praperadilan, mengajukan pembelaan, atau melaporkan dugaan pelanggaran aparat tidak dapat dipidana karena terselubung oleh alasan pembenar dan pemaaf serta tidak memenuhi intensi untuk menggagalkan proses. Dengan demikian penambahan frasa secara melawan hukum seperti yang diminta Pemohon tidak diperlukan karena unsur mental dan sistem alasan pembenar sudah menginternalisasi batas melawan hukum secara fungsional. 2.3.4. Kerangka due process of law menyediakan pagar / rambu-rambu agar norma tidak disalahgunakan, oleh karena itu panggilan, penyitaan, penahanan, dan penetapan tersangka tunduk pada prasyarat legal yang dapat diuji melalui praperadilan, sedangkan pembuktian unsur Pasal 21 UU PTPK harus dicapai dengan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Berdasarkan hal itu apabila penegak hukum keliru menafsirkan tindakan sah sebagai penghalangan maka koreksi tersedia melalui putusan yang menguji kesengajaan, hubungan kausal, serta relevansi perbuatan terhadap gangguan proses. Dengan demikian tuduhan bahwa Pasal 21 UU PTPK membuka ruang kriminalisasi menjadi kehilangan basis empirisnya ketika rambu prosedural bekerja. 2.3.5. Fakta sejarah pembentukan norma menunjukkan bahwa kewaspadaan terhadap potensi elastisitas telah diantisipasi pada tingkat perumusan, oleh karena itu perdebatan dalam pembahasan RUU menekankan perlunya kepastian sekaligus efektivitas pemberantasan korupsi, sedangkan hasil akhirnya memilih konstruksi delik formil dengan unsur kesengajaan untuk 194 menangkap variasi modus penghalangan tanpa menjerat tindakan sah [R. Wiyono. Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika, 2009]. Berdasarkan hal itu perubahan diksi dari menghalangi dan mempersulit menjadi mencegah, merintangi, atau menggagalkan tidak mengubah haluan utama yaitu melindungi proses peradilan dengan rambu mens rea. Dengan demikian pembacaan Pemohon yang menyamakan Pasal 21 UU PTPK dengan pasal karet mengabaikan pergeseran desain ke arah filter intensi yang ketat. 2.3.6. Teori tujuan pemidanaan menghendaki keseimbangan antara pencegahan, pembalasan yang proporsional, dan perlindungan masyarakat [Muladi & Barda Nawawi Arief. Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 1992]. Dalam kerangka ini, sanksi dijustifikasi sepanjang efektif mencegah, sepadan dengan tingkat bahaya, dan melindungi kepentingan hukum yang terancam. Ditarik ke Pasal 21 UU PTPK, perbuatan mengintimidasi saksi, menghilangkan bukti, atau memanipulasi agenda sidang adalah serangan langsung pada proses pencarian kebenaran. Tanpa ancaman yang tegas, pelaku dapat membeli waktu dan merusak integritas alat bukti sehingga merugikan kepentingan publik yang luas. Oleh karena itu penataan delik penghalangan peradilan justru memperkuat keadilan prosedural dan keadilan substansial dalam perkara korupsi karena menutup ruang sabotase proses sambil tetap menyisakan ruang individualisasi pidana oleh hakim. 2.3.7. Teori Radbruch menempatkan hukum yang baik pada tiga nilai yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan [Gustav Radbruch. “Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht” (1946), dalam Süddeutsche Juristen-Zeitung]. Keadilan menuntut perlakuan yang setara. Kepastian menuntut aturan yang dapat diprediksi. Kemanfaatan menuntut perlindungan atas kepentingan sosial yang sah. Ditarik ke perkara a quo, proses peradilan yang terganggu akan meniadakan kepastian bagi para 195 pihak dan merusak keadilan bagi masyarakat yang dirugikan korupsi. Pasal 21 UU PTPK menghadirkan kemanfaatan dengan mencegah sabotase proses, menghadirkan kepastian dengan menandai ruang larangan yang konkret pada tiga tahap proses, serta menunjang keadilan dengan memastikan hakim menerima saksi dan bukti tanpa tekanan. Dengan demikian rujukan Radbruch yang dipakai Pemohon tidaklah mendukung pembatalan Pasal 21 UU PTPK, melainkan mendorong penegakannya secara adil dan proporsional. 2.3.8. Pemohon menilai frasa mencegah, merintangi, atau menggagalkan bersifat kabur, sedangkan praktik pembuktian justru menuntut keterhubungan nyata antara perbuatan dan gangguan terhadap proses yang sedang berjalan, oleh karena itu jaksa harus menunjukkan adanya maksud yang ditujukan kepada penyidikan, penuntutan, atau persidangan tertentu beserta akibat yang relevan seperti tertundanya pemeriksaan saksi atau terhapusnya bukti elektronik. Berdasarkan hal itu ruang tafsir yang tersisa bukanlah kekaburan melainkan ruang penerapan fakta yang selalu dibatasi rambu asas praduga tak bersalah dan standar pembuktian melampaui keraguan yang wajar. Dengan demikian dalil kekaburan berubah menjadi perbedaan penilaian atas fakta yang layak diuji di persidangan dan bukan alasan konstitusional untuk meniadakan norma. 2.3.9. Komitmen internasional Indonesia di bawah rezim antikorupsi menghendaki kriminalisasi perbuatan yang mengintimidasi saksi, memengaruhi aparat, atau mengganggu jalannya proses peradilan [Andrew Ashworth. Principles of Criminal Law. Oxford: Oxford University Press, 2009 (bab offences against the administration of justice)]. Prinsip dasarnya adalah perlindungan administration of justice sebagai kepentingan hukum yang berdiri sendiri. Ditarik ke Pasal 21 UU PTPK, rumusan yang melarang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan persidangan berdiri sejalan dengan 196 praktik baik global yang memberi perlindungan menyeluruh terhadap proses peradilan. Jika rumusan dipersempit menjadi daftar tertutup, maka modus modern seperti penghapusan log komunikasi, pengaburan jejak digital, atau orkestrasi disinformasi berpotensi lolos dari jangkauan. Oleh karena itu desain larangan yang dibatasi oleh unsur kesengajaan dan hubungan kausal adalah pilihan yang konstitusional sekaligus adaptif. 2.3.10. Dalam hermeneutika konstitusional, ketika suatu norma masih dapat ditafsirkan selaras dengan hak asasi dan due process of law, pendekatan yang diutamakan adalah constitutional interpretation dan bukan pembatalan [Jimly Asshiddiqie. Model- Model Pengujian Konstitusional di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2010]. Ditarik ke Pasal 21 UU PTPK, norma ini dapat dan patut dibaca sebagai larangan terhadap perbuatan yang sengaja serta tidak sah mengganggu proses, sementara tindakan pembelaan yang sah tetap berada di ruang kebebasan yang dijamin hukum acara. Dengan demikian standar konstitusionalitas tercapai tanpa meniadakan norma yang strategis bagi integritas peradilan. 2.3.11. Fakta empirik dari penegakan perkara korupsi menunjukkan adanya upaya sistematis untuk menunda atau mengacaukan proses, oleh karena itu pengaturan penghalangan peradilan adalah kebutuhan riil untuk menutup celah yang tidak tertangkap delik inti korupsi. Berdasarkan hal itu ketika pelaku menyuap saksi agar absen, memindahkan arsip elektronik ke penyimpanan tersembunyi, atau mengadakan pertemuan rahasia untuk menyamakan keterangan, maka Pasal 21 UU PTPK memberi dasar yang jelas untuk menjerat aktor yang tidak dapat dijerat delik korupsi inti, sedangkan hak pembelaan yang dilakukan secara terang dan prosedural tetap dihormati. Dengan demikian norma a quo memperkuat ekosistem rule of law dan bukan sebaliknya. 197 2.3.12. Menimbang dasar konstitusional, teori delik dan asas legalitas, rambu due process of law, sejarah pembentukan undang undang, kewajiban internasional, praktik pembuktian, serta kebutuhan riil pemberantasan korupsi, maka Pasal 21 UU PTPK merupakan instrumen yang sah, jelas, dan proporsional untuk melindungi peradilan dari sabotase, oleh karena itu dalil Pemohon bahwa Pasal 21 UU PTPK bertentangan dengan cita negara hukum tidak terbukti. Dengan demikian permohonan pada bagian ini patut dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. 2.4. Materi Muatan dalam Pasal 21 UU PTPK tidak Inkonstitusional Karena Penerapannya tidak Membuka Peluang Penyalahgunaan dan Bertentangan dengan Hak Konstitusional Individu yang Dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 24 avat (1), serta Pasal 28F UUD 1945 2.4.1. Berdasarkan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Oleh karena itu pengujian konstitusionalitas Pasal 21 UU PTPK harus berangkat dari asas legalitas yang mencakup empat pilar yaitu lex scripta, lex certa, lex stricta, dan lex praevia. Norma a quo memenuhi keempatnya karena tertulis jelas dalam undang undang sebagai delik formil, menyebut unsur perbuatan yang spesifik yaitu mencegah, merintangi, atau menggagalkan, menyertakan unsur mental yang tegas yaitu dengan sengaja, serta membatasi objek perlindungan pada penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara korupsi. Dengan konstruksi demikian ruang larangan sejak awal ditautkan pada proses peradilan yang konkret dan tidak berdiri di ruang hampa. Berdasarkan hal itu keberatan Pemohon tentang ketidakjelasan redaksi tidak sejalan dengan struktur unsur delik yang mensyaratkan tujuan khusus untuk mengganggu proses peradilan korupsi dan bukan sekadar penggunaan hak prosedural yang sah. 2.4.2. Pemohon merujuk gagasan keadilan Gustav Radbruch untuk menyimpulkan bahwa frasa larangan bersifat karet. Namun 198 dalam doktrin Radbruch keadilan berjalan bersama kepastian dan kemanfaatan [Gustav Radbruch (trans. Kurt Wilk). Legal Philosophy. New Brunswick–London: Rutgers University Press. 2006 (reissue), bab “The Idea of Law” (membahas tiga nilai: justice, legal certainty, expediency/purposiveness)]. Pemberantasan korupsi merupakan tujuan konstitusional yang melayani kemanfaatan umum melalui perlindungan keuangan negara dan hak sosial ekonomi warga. Oleh karena itu Pasal 21 UU PTPK justru menjadi instrumen yang menyeimbangkan keadilan bagi korban korupsi dengan kepastian proses peradilan. Kekhawatiran penyalahgunaan dijawab melalui due process of law pada tingkat pembuktian yang mewajibkan penuntut umum membuktikan adanya niat dan tujuan menghalangi proses. Jalan keluarnya adalah penegakan dengan rambu prosedural yang memadai, bukan penghapusan norma secara menyeluruh. 2.4.3. Pemohon mengutip Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 7/PUU-XVI/2018 lalu menilai terdapat kegamangan, padahal frasa konstitusional sepanjang diterapkan dengan benar merupakan formula baku Mahkamah dalam constitutional as applied guidance yang menegaskan validitas norma dan sekaligus memberikan pedoman penerapan agar sejalan dengan hak konstitusional, oleh karena itu putusan tersebut memperkuat bukan meruntuhkan konstitusionalitas Pasal 21 UU PTPK, sedangkan apabila terdapat penyimpangan penerapan maka obat hukumnya tersedia melalui praperadilan, eksepsi di persidangan, uji pembuktian di pengadilan, upaya hukum biasa dan luar biasa serta mekanisme etik dan pengawasan, sehingga problem penerapan tidak dapat dinaikkan menjadi cacat konstitusional norma. 2.4.4. Terhadap dalil bahwa pelaporan penyidik kepada Dewan Pengawas KPK atau pengajuan praperadilan berpotensi dipidana, Pemerintah menegaskan bahwa penggunaan upaya hukum yang disediakan undang undang tidak termasuk 199 perbuatan mencegah merintangi atau menggagalkan sepanjang dilakukan dalam koridor hukum acara dan tanpa niat jahat untuk mengacaukan alat bukti atau memanipulasi proses, oleh karena itu tafsir yang benar membedakan penggunaan hak prosedural yang sah dari tindakan abuse of process misalnya mengondisikan keterangan palsu, menghilangkan barang bukti, merekayasa keadaan tempat atau dokumen, mengatur sandiwara medis atau administrasi untuk menghindari panggilan, atau menekan saksi agar tidak hadir, sedangkan batas ini telah dipraktikkan dalam yurisprudensi peradilan tindak pidana korupsi yang menilai adanya tujuan khusus dan kaitan nyata dengan proses perkara, sehingga hak para pihak untuk beracara tetap terlindungi. 2.4.5. Pemohon merujuk Putusan terhadap Anggodo Widjojo dan Fredrich Yunadi lalu menyimpulkan hakim hanya menekankan kesengajaan, padahal putusan putusan tersebut menunjukkan penerapan unsur tujuan mengganggu proses peradilan yang dibuktikan melalui rangkaian tindakan konkrit yang melampaui kebebasan berpendapat atau pembelaan yang wajar, oleh karena itu yurisprudensi justru menjadi bukti adanya standar pembatasan yang operasional dan dapat diawasi, sedangkan kemungkinan perbedaan penilaian fakta adalah domain peradilan dan bukan indikator kaburnya norma, sehingga dalil overcriminalization tidak berdasar. 2.4.6. Terkait Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 tentang kemerdekaan kekuasaan kehakiman, Pemohon menyatakan hakim terbelenggu oleh norma yang luas, namun justru perumusan delik formil dengan unsur mens rea yang jelas memberi ruang bagi hakim untuk menilai niat tujuan dan kaitan kausal dengan proses peradilan, oleh karena itu independensi hakim terjaga karena penegakan Pasal 21 UU PTPK bergantung pada pembuktian yang meyakinkan di muka sidang, sedangkan apabila bukti hanya berupa ucapan tanpa dampak riil dan tanpa tujuan 200 menghalangi, hakim wajib membebaskan, sehingga Pasal 21 UU PTPK bukan ancaman terhadap kemerdekaan kehakiman melainkan alat bagi hakim untuk melindungi proses peradilan dari sabotase. 2.4.7. Terhadap dalil Pasal 28F UUD 1945 tentang hak berkomunikasi dan memperoleh serta menyampaikan informasi, Pemerintah mengakui hak tersebut sebagai hak konstitusional, akan tetapi berdasarkan Pasal 28J ayat 2 UUD 1945 pelaksanaan setiap hak asasi tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang undang demi penghormatan hak orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum, oleh karena itu penyampaian informasi yang dimaksudkan sebagai alat untuk mengacaukan pembuktian mempengaruhi saksi atau menyesatkan proses peradilan termasuk tindakan yang dapat dibatasi melalui Pasal 21 UU PTPK, sedangkan penyampaian pendapat atau kritik yang dilakukan secara bertanggung jawab tanpa tujuan menghalangi proses tidak termasuk objek pemidanaan, sehingga hak berekspresi tetap terlindungi. 2.4.8. Pemohon mengaitkan pemberitaan media dan hukum pers dengan ketentuan Pasal 21 UU PTPK. Rezim hukum pers melindungi karya jurnalistik yang memenuhi standar verifikasi dan etik. Perlindungan tersebut tidak menghalangi penegakan hukum terhadap skema terkoordinasi yang menggunakan saluran informasi untuk tujuan khusus mengganjal penyidikan atau penuntutan. Contohnya pengaturan siaran untuk menekan saksi atau diseminasi kebohongan yang dirancang guna menyembunyikan tersangka atau barang bukti. Hubungan antara kebebasan pers dan perlindungan proses peradilan diselesaikan melalui uji tujuan, uji cara, dan uji dampak [European Court of Human Rights. The Sunday Times v. the United Kingdom (No. 1), Judgment of 26 April 1979, Series A no. 30, §§ 45, 62, 65–67 (keseimbangan antara Article 10 ECHR dan tujuan menjaga 201 “authority of the judiciary” melalui uji tujuan–cara– dampak/proporsionalitas)]. Dengan uji tersebut karya jurnalistik yang sah tidak menjadi objek Pasal 21 UU PTPK, sedangkan manipulasi informasi yang ditujukan untuk merusak proses peradilan dapat ditindak oleh hukum. 2.4.9. Keberatan Pemohon bahwa frasa mencegah merintangi atau menggagalkan bersifat karet tidak berdasar. Ukuran kepastian hukum telah dipenuhi oleh struktur unsur Pasal 21 UU PTPK yang menyebut subjek setiap orang, diamana sikap batin dengan sengaja perbuatan yang dilarang mencegah merintangi atau menggagalkan dan objek perlindungan berupa tahapan penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Koridor penerapan sudah tersedia dalam hukum positif yaitu kewajiban pembuktian mens rea dengan hubungan kausal antara tindakan dan gangguan proses serta pembedaan tegas antara perbuatan penghalangan yang tidak sah dengan penggunaan hak prosedural yang sah menurut KUHAP. Seluruhnya adalah konsekuensi langsung dari rumusan norma dan due process yang berlaku serta telah ditegaskan dalam praktik peradilan termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU- XVI/2018. Dengan demikian dalil perlunya pedoman baru harus ditolak dan Mahkamah cukup menegaskan kembali keberlakuan norma sebagaimana telah dirumuskan oleh pembentuk undang undang. 2.4.10. Atas keberatan Pemohon bahwa Pasal 21 UU PTPK membuka peluang penyalahgunaan, Pemerintah menegaskan bahwa potensi penyalahgunaan ada pada hampir setiap norma pidana dan jawaban konstitusionalnya bukan pembatalan melainkan penguatan rambu prosedural, oleh karena itu perlindungan diberikan melalui standar pembuktian di luar keraguan yang beralasan, asas praduga tak bersalah, hak atas penasihat hukum, hak mengajukan upaya hukum, pengawasan internal dan eksternal penegak hukum, serta kewenangan hakim untuk 202 menolak alat bukti yang tidak sah, sedangkan sanksi Pasal 21 UU PTPK tunduk pada asas proporsionalitas sehingga hakim menimbang tingkat keseriusan perilaku obstruktif, sehingga hak konstitusional individu tetap terlindungi. 2.4.11. Dengan memperhatikan keseluruhan dalil Pemohon mulai dari teori keadilan hingga contoh praktik dan dengan menimbang struktur unsur delik, rambu due process, serta pedoman penafsiran yang menjaga keseimbangan antara efektivitas penegakan dan perlindungan hak, Pemerintah berpendapat bahwa materi muatan Pasal 21 UU PTPK tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 Pasal 24 ayat 1 dan Pasal 28F UUD 1945, oleh karena itu permohonan yang menyatakan norma a quo inkonstitusional harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan untuk meneguhkan perlindungan hak sekaligus kepastian hukum Pemerintah mendukung penegasan pedoman penerapan sebagaimana huruf i sebagai tafsir konstitusional yang mengikat dalam putusan Mahkamah, sehingga keseimbangan antara perlindungan proses peradilan dan hak konstitusional warga terjaga secara serentak. 2.5. Mengenai Aparat Penegak Hukum Tidak Berwenang Menafsirkan Pasal 21 UU TIPIKOR 2.5.1. Berdasarkan desain UUD 1945 dan hukum acara pidana, kewenangan aparat penegak hukum dalam perkara pidana bukan untuk menafsirkan norma, melainkan menerapkan norma yang telah ditetapkan undang undang pada peristiwa konkret yang terjadi. Penyidik menilai terpenuhi tidaknya bukti permulaan yang cukup, penuntut umum menyusun dan menguji surat dakwaan di hadapan pengadilan, dan hakim memutus secara otoritatif benar tidaknya pembuktian unsur. Dengan demikian ruang gerak aparat berada pada ranah penerapan hukum terhadap fakta dan bukan pada penafsiran norma sebagaimana yang dimohonkan Pemohon. 203 2.5.2. Metode yang dipakai adalah subsumsi unsur ke fakta. Penerapan Pasal 21 UU PTPK tidak dilakukan dengan penafsiran bebas, melainkan dengan menguraikan setiap unsur secara berurutan lalu menempatkan fakta yang relevan pada unsur yang sesuai. Frasa mencegah, merintangi, atau menggagalkan diuraikan melalui arti kebahasaan, arti yuridis, dan arti yang telah mapan dalam praktik peradilan. Hasilnya adalah penerapan unsur yang berjalan melalui metodologi hukum acara yang terstruktur dan dapat diperiksa dan dibuktikan di pengadilan. 2.5.3. Pada tahap perumusan dakwaan penuntut umum menggunakan teknik uraian unsur yang baku. Unsur setiap orang dijelaskan subjek hukumnya. Unsur dengan sengaja dijabarkan sebagai mens rea berupa kehendak dan pengetahuan yang dapat disimpulkan dari rangkaian tindakan serta komunikasi. Unsur perbuatan dijabarkan sebagai actus reus yang kasat mata dan terverifikasi seperti menghilangkan atau menyembunyikan alat bukti, mengatur ketidakhadiran saksi, atau merekayasa keterangan. Unsur objek delik dijelaskan sebagai kaitan nyata dengan penyidikan, penuntutan, atau persidangan. Dengan teknik tersebut pembaca dakwaan dapat memahami mengapa fakta tertentu ditempatkan pada unsur tertentu. 2.5.4. Sumber rujukan makna frasa tidak diambil dari kehendak aparat, melainkan dari doktrin dan yurisprudensi yang berlaku. Ajaran umum hukum pidana menjelaskan dengan sengaja sebagai kehendak dan pengetahuan pelaku pada saat bertindak. Literatur dan kamus hukum menjelaskan obstruct sebagai perbuatan yang membuat administrasi keadilan menjadi tertunda atau terhambat [Henry Campbell Black. Black’s Law Dictionary, Revised 4th ed. St. Paul, MN: West Publishing Co., 1968. (entri “obstruct”; “obstruction of justice”)]. Praktik peradilan tindak pidana korupsi memberi contoh konkret bentuk pengacauan proses yang dinilai berbahaya bagi peradilan. Dengan demikian makna frasa berdiri 204 di atas otoritas ilmiah dan praktik yang mapan, bukan pada preferensi penegak hukum. 2.5.5. Asas legalitas menjadi rambu utama [Andi Hamzah, op. cit]. Nullum crimen nulla poena sine lege menuntut agar penerapan unsur tidak melampaui bunyi norma dan tidak menambah elemen baru yang tidak tertulis [Ibid]. Ketika terdapat keraguan batas, standar kehati hatian diterapkan termasuk kaidah yang mengarahkan agar keraguan ditafsir untuk kepentingan terdakwa. Dengan demikian penerapan Pasal 21 UU PTPK tetap selaras dengan lex scripta, lex certa, lex stricta, dan lex praevia. 2.5.6. Struktur pembuktian di persidangan menunjukkan pembatasannya berjalan. Saksi ahli dihadirkan untuk menjelaskan pengertian teknis yang telah diakui doktrin dan praktik, bukan untuk menciptakan tafsir baru. Saksi fakta menunjukkan rangkaian tindakan konkret yang membentuk actus reus. Alat bukti surat memperlihatkan adanya hubungan dengan tindakan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan. Dengan demikian pembuktian bertumpu pada kesesuaian fakta dengan unsur yang telah didefinisikan, bukan pada perluasan tafsir. 2.5.7. Hak prosedural para pihak tetap dihormati. Mengajukan praperadilan, mengajukan eksepsi, melaporkan dugaan pelanggaran etik, atau memberikan keterangan pembelaan merupakan pelaksanaan hak yang dijamin hukum acara dan peraturan perundang undangan. Aparat penegak hukum wajib menguraikan mengapa suatu perbuatan melewati batas penggunaan hak dan berubah menjadi perintangan proses, misalnya ketika upaya hukum disertai rekayasa bukti, pengondisian keterangan palsu, atau intimidasi saksi. Garis batas antara pembelaan yang sah dan perintangan yang dilarang ditarik melalui verifikasi fakta, bukan melalui tafsir yang mengada-ada. 205 2.5.8. Dalil Pemohon yang menyatakan aparat tidak berwenang menafsirkan Pasal 21 UU PTPK menyamakan penerapan norma terhadap fakta dengan penafsiran kreatif. Pada kenyataannya yang dilakukan aparat adalah penguraian unsur berbasis rujukan ilmiah yang sahih, dibuktikan secara empiris, dan diuji di bawah pembuktian di pengadilan [M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika, 2012]. Tidak terjadi pergeseran wewenang dari pembentuk undang undang kepada eksekutif dan tidak terjadi perluasan makna di luar teks. Oleh karena itu keberatan Pemohon tidak beralasan. 2.5.9. Berdasarkan dasar kewenangan acara pidana, metode uraian unsur, rujukan akademik dan praktik peradilan, serta rambu asas legalitas, dapat ditegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak melakukan penafsiran luas terhadap Pasal 21 UU PTPK, melainkan melakukan penerapan unsur yang ketat dan terdokumentasi. Norma berlaku terukur, dapat diprediksi, dan tetap menghormati hak hak konstitusional para pihak. Dengan demikian petitum untuk menutup ruang penerapan oleh aparat justru bertentangan dengan norma penegakan hukum yang menempatkan pengadilan sebagai penguji terakhir atas setiap penggunaan norma pidana. 2.6. Pasal 21 UU PTPK adalah norma pemberantasan perkara korupsi 2.6.1. Berdasarkan teori kepentingan hukum yang dilindungi pada tindak pidana terhadap proses peradilan menjelaskan bahwa hukum pidana tidak hanya melindungi korban atau harta kekayaan, tetapi juga melindungi integritas administrasi keadilan itu sendiri [Andrew Ashworth & Jeremy Horder. Principles of Criminal Law. 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 2013, bab “Offences against the Administration of Justice.”]. Andrew Ashworth menerangkan bahwa ada kelompok delik yang ditujukan menjaga tata kelola peradilan agar tetap bersih dan efektif, yang dalam literatur ditempatkan sebagai offences 206 against the administration of justice seperti obstruction of justice dan witness tampering [Andrew Ashworth & Jeremy Horder. Principles of Criminal Law. 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 2013, bab “Offences against the Administration of Justice” (termasuk obstruction of justice dan witness tampering)]. John F. Decker menambahkan parameter kunci untuk mengidentifikasi obstruction of justice, yakni adanya pengetahuan pelaku tentang proses resmi yang sedang berlangsung, adanya maksud mengintervensi proses tersebut, dan adanya hubungan kausal yang cukup antara tindakan dan terganggunya proses [John F. Decker. “The Varying Parameters of Obstruction of Justice in American Criminal Law.” Louisiana Law Review Vol. 65 (2004): 49–113 (parameter: pengetahuan tentang proses resmi, maksud mengintervensi, dan nexus kausal yang memadai)]. Berdasarkan teori tersebut, Pasal 21 UU PTPK secara tegas ditempatkan untuk melindungi kepentingan hukum berupa kelancaran dan kemurnian proses peradilan perkara korupsi. Unsur dengan sengaja berfungsi sebagai saringan mental untuk memastikan adanya maksud intervensi, sedangkan unsur perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan yang ditautkan pada tahapan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan menunjukkan fokus pada penjagaan administrasi keadilan agar pencarian kebenaran materiil tidak dibajak. 2.6.2. Lebih lanjut, teori kebijakan kriminal yang diajarkan Barda Nawawi Arief dan Muladi menempatkan pemberantasan kejahatan sebagai kerja terpadu antara kebijakan hukum pidana materiil dan kebijakan penegakan hukum [Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2011]. Dalam Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana serta Teori dan Kebijakan Pidana, keduanya menjelaskan bahwa efektivitas penanggulangan kejahatan menuntut sinergi antara norma yang menjerat pelaku pokok dan norma yang 207 mengamankan proses penegakan hukumnya, karena tanpa proses yang bersih dan lancar, norma materiil tidak dapat bekerja dan tujuan kebijakan tidak tercapai [Ibid]. Berdasarkan teori tersebut, Pasal 21 UU PTPK merupakan instrumen proses yang dirancang untuk memastikan kebijakan materiil antikorupsi dapat dijalankan secara efektif. Larangan dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan tahapan penyidikan, penuntutan, dan persidangan berfungsi sebagai pengaman proses sehingga delik inti korupsi dapat dibuktikan secara sah. Dengan demikian Pasal 21 bukan norma pinggiran, melainkan bagian integral dari kebijakan pemberantasan korupsi yang menjaga jalannya perkara dari intervensi yang disengaja. 2.6.3. Berdasarkan ukuran konstitusionalitas suatu norma proses, yang dinilai bukan banyaknya unsur tambahan melainkan kejelasan inti larangan, keterukuran elemennya, dan jaminan due process dalam pembuktian [Lon L. Fuller. The Morality of Law. Revised ed. New Haven: Yale University Press, 1969 (tentang kejelasan/ keterukuran sebagai syarat rule of law, yang menjadi ukuran konstitusionalitas norma proses)]. Pasal 21 UU PTPK telah memuat subjek setiap orang, mens rea dengan sengaja, perbuatan terlarang mencegah merintangi atau menggagalkan, serta objek yang dilindungi yaitu penyidikan penuntutan dan pemeriksaan perkara korupsi. Unsur inti ini sudah cukup memberi pedoman perilaku dan batas tindak pidana sehingga dapat diterapkan secara konsisten oleh penegak hukum dan diuji di pengadilan. 2.6.4. Teori pembedaan delik formil dan delik materiil dalam hukum pidana menjelaskan kriteria selesainya tindak pidana. Andi Hamzah menerangkan bahwa delik formil adalah tindak pidana yang dianggap selesai pada saat perbuatan yang dilarang dilakukan sehingga tidak mensyaratkan timbulnya akibat tertentu, sedangkan delik materiil mensyaratkan akibat yang secara tegas 208 dirumuskan undang undang. Konsekuensi pembuktian untuk delik formil berfokus pada perbuatan dan mens rea pelaku [Andi Hamzah, op. cit]. 2.6.5. Berdasarkan teori tersebut, larangan dengan sengaja mencegah merintangi atau menggagalkan penyidikan penuntutan dan pemeriksaan dalam Pasal 21 UU PTPK merupakan delik formil. Objek perlindungannya adalah kelancaran proses perkara korupsi, sehingga delik dinyatakan selesai ketika perbuatan penghalangan yang disengaja dilakukan dan memiliki kait nyata dengan proses yang sedang atau akan berlangsung. Akibat akhir berupa gagalnya seluruh perkara tidak perlu dibuktikan. Pola komparatif menunjukkan hal yang sama, antara lain 18 USC §1512 dan §1519 di Amerika Serikat, perverting the course of justice di Inggris, dan ketentuan dalam Strafgesetzbuch Jerman yang melindungi proses peradilan. Amerika Serikat (18 U.S.C. §1512 dan 18 U.S.C. §1519) [United States Code, 18 U.S.C. §1512(b)] 18 U.S.C. §1512(b) menyatakan: “Whoever knowingly uses intimidation, threatens, or corruptly persuades another person, or attempts to do so, or engages in misleading conduct toward another person, with intent to (1) influence, delay, or prevent the testimony of any person in an official proceeding; (2) cause or induce any person to— (A) withhold testimony, or withhold a record, document, or other object, from an official proceeding; (B) alter, destroy, mutilate, or conceal an object with intent to impair the object’s integrity or availability for use in an official proceeding; (C) evade legal process summoning that person to appear as a witness, or to produce a record, document, or other object, in an official proceeding; or (D) be absent from an official proceeding to which such person has been summoned by legal process; or (3) hinder, delay, or prevent the communication to a law enforcement officer or judge of the United States of 209 information relating to the commission or possible commission of a Federal offense or a violation of conditions of probation, parole, or release pending judicial proceedings; …” 18 U.S.C. §1519 menyatakan [United States Code, 18 U.S.C. §1519]: “Whoever knowingly alters, destroys, mutilates, conceals, covers up, falsifies, or makes a false entry in any record, document, or tangible object with the intent to impede, obstruct, or influence the investigation or proper administration of any matter within the jurisdiction of any department or agency of the United States, or any case filed under title 11, or in relation to or contemplation of any such matter or case, shall be fined under this title, imprisoned not more than 20 years, or both.” Rangkaian norma §1512 menarget tindakan terhadap saksi, bukti, dan jalannya proses resmi. Unsur mentalnya adalah knowingly plus tujuan spesifik untuk memengaruhi atau menghambat proses. Cara yang dilarang tidak dibatasi pada kekerasan, tetapi meliputi corrupt persuasion dan misleading conduct. §1519 menutup celah dengan mengkriminalkan perubahan atau penghilangan rekam dokumen atau benda berwujud, bahkan “in relation to or contemplation of” suatu perkara [United States Code, 18 U.S.C. §1512 & §1519 (struktur larangan: saksi, bukti, jalannya proses; mens rea “knowingly”/tujuan spesifik; corrupt persuasion dan misleading conduct; jangkauan “in relation to or contemplation of”)]. Dengan demikian, perlindungan proses dilakukan pada tiap tahap, baik persidangan maupun penyelidikan administratif, dengan fokus pada niat dan hubungan kausal tindakan terhadap proses. Berdasarkan Pendekatan Amerika Serikat, obstruction adalah delik proses yang luas namun tetap dibatasi mens rea dan nexus dengan proses resmi. Ini selaras dengan Pasal 21 UU PTPK yang berorientasi pada perlindungan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan, tanpa perlu daftar modus yang tertutup, asalkan unsur kesengajaan dan kaitan dengan proses dibuktikan. 210 Inggris Perbuatan “perverting the course of justice” adalah delik common law. Rumusan bakunya dinyatakan oleh pengadilan sebagai berikut [Pettibone v. United States, 148 U.S. 197 (1893); United States v. Aguilar, 515 U.S. 593 (1995); Arthur Andersen LLP v. United States, 544 U.S. 696 (2005) (obstruction sebagai delik proses yang luas namun dibatasi mens rea dan nexus dengan proses resmi)]: “An act or a series of acts which has a tendency to pervert, and is intended to pervert, the course of public justice.” Rumusan common law Inggris menempatkan dua unsur [Archbold: Criminal Pleading, Evidence & Practice. London: Sweet & Maxwell, edisi terbaru, para. 28-1 s.d. 28-20 (definisi baku perverting the course of justice: “an act or series of acts which has a tendency to pervert, and is intended to pervert, the course of public justice”)], yaitu Pertama, tendency to pervert yaitu kecenderungan objektif suatu tindakan untuk membelokkan keadilan. Kedua, intention to pervert [R v. Vreones [1891] 1 QB 360 (contoh klasik fabrikasi/penyembunyian bukti sebagai perverting)] yaitu maksud subjektif pelaku. Tidak ada daftar tertutup mengenai caranya, sehingga berbagai bentuk pengondisian saksi, fabrikasi bukti, atau penghilangan barang bukti dapat termasuk sepanjang memenuhi kecenderungan dan niat tersebut. Karena sifatnya common law, pembatasannya lahir dari preseden yang memaksa pembuktian niat dan dampak terhadap proses. Berdasarkan Pendekatan Hukum Inggris, standar ganda “tendency + intention” di Inggris fungsinya serupa dengan kombinasi unsur “mencegah, merintangi, atau menggagalkan” yang dikaitkan dengan “dengan sengaja” dalam Pasal 21 UU PTPK [R v. Selvage and Morgan [1982] 1 All ER 96 (konfirmasi unsur “tendency + intention”)]. Fokusnya bukan memperinci alat, 211 melainkan menguji apakah perbuatan memang diarahkan untuk mengganggu jalannya peradilan. Jerman Hukum Jerman mengatur penghalangan peradilan di dalam Strafgesetzbuch. Ketentuan pokoknya adalah §258 StGB (Strafvereitelung) dan §258a StGB untuk pelaku pejabat [Strafgesetzbuch (German Criminal Code) §258 (Strafvereitelung) dan §258a (khusus pejabat). Terjemahan resmi Kementerian Kehakiman Jerman: German Criminal Code (StGB) – unofficial translation, Federal Ministry of Justice]. §258 Abs. 1 StGB menyatakan: “Wer absichtlich oder wissentlich ganz oder zum Teil vereitelt, daß ein anderer wegen einer rechtswidrigen Tat bestraft oder einer Maßregel der Besserung und Sicherung unterworfen wird, wird … bestraft.” §258a StGB menyatakan (intinya): “Ein Amtsträger, der seine Befugnisse mißbraucht oder seine Pflichten verletzt, um die Bestrafung eines anderen … zu vereiteln, wird … bestraft.” §258 menjerat setiap orang yang dengan sengaja atau dengan pengetahuan menggagalkan atau sebagian menggagalkan penghukuman orang lain atas suatu perbuatan melawan hukum [Strafgesetzbuch §258 & §258a, loc. cit. (unsur absichtlich atau wissentlich; fokus pada perbuatan “vereiteln” menggagalkan penghukuman; perlindungan administrasi keadilan)]. Bagi pejabat, §258a memperberat karena penyalahgunaan kewenangan untuk menghalangi proses merupakan serangan internal terhadap administrasi keadilan [Roxin, Claus. Strafrecht Allgemeiner Teil. 4. Aufl. München: C.H. Beck, 2006 (delik terhadap administrasi peradilan sebagai perlindungan proses penghukuman)]. Tekanan utamanya pada perbuatan yang “vereiteln” yaitu menggagalkan, dengan unsur mental absichtlich atau wissentlich sehingga pembuktian berpusat pada kehendak 212 dan pengetahuan pelaku tentang dampak perbuatannya terhadap penegakan hukum. Berdasarkan pendekatan Model Jerman, menunjukkan obstruction sebagai delik proses yang berdiri sendiri, dengan fokus pada tindakan menggagalkan penghukuman. Unsur mental yang kuat dan objek perlindungan berupa kelancaran penghukuman memberi pembanding yang konsisten dengan Pasal 21 UU PTPK sebagai delik formil yang melindungi proses pada setiap tahapnya [Strafgesetzbuch §258/§258a, loc. cit. (obstruction sebagai delik proses yang berdiri sendiri]. 2.6.6. Berdasarkan seluruh pendekatan dari Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman, ketiga rezim tersebut menempatkan obstruction sebagai tindak pidana proses yang melindungi administrasi keadilan pada setiap tahap. Amerika Serikat menata rinci berbagai modus termasuk corrupt persuasion dan penghancuran dokumen yang dilakukan bahkan pada tahap pra-perkara. Inggris merumuskan standar umum dengan dua pilar tendency dan intention. Jerman menekankan unsur menggagalkan penghukuman dengan kesengajaan atau pengetahuan, serta varian khusus bagi pejabat. Pola yang sama tampak pada Pasal 21 UU PTPK. Norma Indonesia tidak memerlukan daftar modus tertutup (rambu-rambu detail), melainkan menuntut pembuktian mens rea dan hubungan kausal yang nyata antara perbuatan dan terganggunya penyidikan, penuntutan, atau persidangan. Karena itu, pendekatan komparatif mendukung posisi bahwa Pasal 21 adalah delik proses yang sah, proporsional, dan efektif untuk perkara korupsi yang dikualifikasi sebagai serious crime, dengan pengujian dilakukan melalui due process di persidangan. 2.6.7. Teori pencegahan umum yang diperkenalkan Cesare Beccaria menempatkan tujuan pidana pada pencegahan kejahatan melalui kombinasi kepastian penjatuhan pidana, kemendadakan dan keterukuran sanksi, serta proporsionalitas antara berat ringannya pidana dan tingkat bahaya perbuatan [Cesare Beccaria. On 213 Crimes and Punishments (1764). Terj. David Young. Indianapolis: Hackett Publishing, 1986 (atau: Cambridge University Press, edisi modern). Bab “Of the End or Intention of Punishments” dan “Of the Mildness of Punishments” (pencegahan sebagai tujuan utama; kepastian, kemendadakan, keterukuran, dan proporsionalitas sanksi)]. Berdasarkan teori tersebut, ancaman pidana dalam Pasal 21 UU PTPK berfungsi sebagai sinyal pencegahan yang memadai karena menyerang langsung perilaku yang dapat melumpuhkan perkara korupsi, namun tetap proporsional sebab hakim memiliki ruang individualisasi pidana menurut derajat kesalahan cara melakukan dan akibat konkret yang timbul. Rentang minimum hingga maksimum memungkinkan efek cegah tanpa mengorbankan keadilan relatif. 2.6.8. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar berdasarkan Pasal 24C ayat 1 UUD 1945. Mahkamah menilai konstitusionalitas norma, bukan melakukan kodifikasi ulang atau pengelompokan internal norma dalam satu undang undang. Doktrin open legal policy menegaskan adanya ruang pembentuk undang undang untuk merancang kebijakan kriminal sepanjang tidak melanggar konstitusi. 2.6.9. Berdasarkan hal tersebut, menentukan apakah suatu pasal termasuk pemberantasan perkara korupsi dalam arti kebijakan sistematik dan perancangan bab merupakan ranah pembentuk undang undang. Mahkamah hanya akan campur tangan bila penempatan dan substansinya menimbulkan pelanggaran terhadap hak hak konstitusional seperti kepastian hukum yang adil atau perlakuan yang diskriminatif. Dalam hal Pasal 21 UU PTPK, fungsi normanya jelas dan terukur sebagai pengaman proses perkara korupsi, sehingga tidak ada dasar konstitusional bagi Mahkamah untuk menyatakan Pasal 21 UU PTPK bukan bagian dari rezim pemberantasan korupsi. 214 2.6.10. Berdasarkan teori process crimes dan due administration of justice, kebijakan kriminal antikorupsi, penafsiran sistematik dan teleologis atas UU PTPK, referensi doktrin nasional, tipologi lintas negara, serta praktik peradilan yang konsisten membedakan pembelaan sah dari penghalangan proses, Pasal 21 UU PTPK adalah norma pemberantasan perkara korupsi yang melindungi integritas proses penegakan hukum korupsi. Dengan demikian dalil Pemohon bahwa Pasal 21 UU PTPK bukan pasal pemberantasan perkara korupsi adalah mengada-ada. 2.7. Pasal 21 UU PTPK Tidak Perlu Diberi Makna Baru Agar Konstitusional 2.7.1. Berdasarkan teori kepentingan hukum yang dilindungi pada tindak pidana terhadap proses peradilan, Andrew Ashworth menjelaskan bahwa hukum pidana tidak hanya melindungi harta atau korban tertentu, melainkan juga melindungi integritas penyelenggaraan peradilan sebagai kepentingan hukum yang berdiri sendiri. Dalam kerangka ini, perbuatan yang mengganggu kelancaran proses diposisikan sebagai offences against the administration of justice, antara lain process crimes seperti obstruction of justice dan witness tampering [Andrew Ashworth, op. cit]. John F Decker menambahkan parameter konseptual atas obstruction of justice, yaitu adanya pengetahuan pelaku tentang proses resmi yang sedang berjalan, adanya maksud untuk mengintervensi proses itu, dan adanya hubungan kausal yang cukup antara tindakan dan gangguan terhadap proses [John F. Decker, op. cit]. Berdasarkan teori tersebut, Pasal 21 UU PTPK jelas melindungi kepentingan hukum berupa kelancaran dan kemurnian proses peradilan perkara korupsi. Unsur dengan sengaja sebagai saringan mental dan unsur mencegah, merintangi, atau menggagalkan yang terikat pada tahapan penyidikan, penuntutan, dan persidangan menunjukkan bahwa norma ini dibangun untuk menjaga administrasi keadilan agar pencarian kebenaran materiil tidak diganggu. 215 2.7.2. Teori kebijakan kriminal yang diajarkan Barda Nawawi Arief dan Muladi menekankan keterpaduan antara kebijakan hukum pidana materiil dan kebijakan penegakan hukum. Dalam Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana serta Teori dan Kebijakan Pidana, keduanya menjelaskan bahwa efektivitas penanggulangan kejahatan menuntut sinergi antara norma yang menjerat pelaku pokok dan norma yang mengamankan proses penegakan hukumnya. Norma proses berfungsi sebagai penguat agar tujuan kebijakan tercapai, karena tanpa proses yang bersih dan lancar, norma materiil tidak dapat bekerja [Barda Nawawi Arief, op. cit]. Berdasarkan teori tersebut, Pasal 21 UU PTPK adalah bagian dari kebijakan kriminal yang terpadu, karena ia mengamankan tahapan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dari intervensi yang disengaja. Dengan perlindungan proses yang memadai, norma materiil korupsi dapat ditegakkan secara efektif dan selaras dengan tujuan penegakan hukum yang adil. 2.7.3. Berdasarkan hal itu, ukuran konstitusionalitas suatu norma proses bukan pada seberapa rinci unsur tambahannya, melainkan pada kejelasan inti larangan, keterukuran elemennya, dan jaminan due process dalam pembuktiannya. Pasal 21 UU PTPK telah memuat subjek, mens rea kesengajaan, perbuatan terlarang berupa mencegah merintangi atau menggagalkan, serta objek yang dilindungi yakni penyidikan penuntutan dan pemeriksaan perkara korupsi. Unsur inti ini cukup untuk memberi pedoman perilaku serta batas tindak pidana. 2.7.4. Lebih lanjut, dalam kerangka hukum internasional korupsi dikualifikasi sebagai serious crime. Ukurannya berbasis ambang pidana dan tingkat bahaya. Rujukan dasarnya adalah Pasal 2 United Nations Convention against Transnational Organized Crime [United Nations. United Nations Convention against Transnational Organized Crime (GA Res. 55/25, 15 November 2000), Pasal 2(b)]. 216 United Nations Convention against Transnational Organized Crime Pasal 2 “b. ‘Serious crime’ shall mean conduct constituting an offence punishable by a maximum deprivation of liberty of at least four years or a more serious penalty.” Di sisi lain Pasal 30 United Nations Convention against Corruption [United Nations. United Nations Convention against Corruption (GA Res. 58/4, 31 October 2003), Pasal 30 ayat (1)] menuntut penjatuhan sanksi yang mencerminkan tingkat keseriusan perbuatan. UNCAC Pasal 30 “Each State Party shall make the commission of an offence established in accordance with this Convention liable to sanctions that take into account the gravity of that offence.” Berdasarkan dua tolok ukur ini, banyak delik korupsi dalam UU PTPK berada di atas ambang empat tahun sehingga secara objektif tergolong serious crime. Konsekuensinya, norma proses yang melindungi jalannya perkara harus cukup luwes untuk menangkap pola gangguan yang terus berkembang, sepanjang tetap dibatasi oleh pembuktian mens rea dan hubungan kausal yang nyata. Pengalaman perbandingan menunjukkan hal yang sama. Amerika Serikat menggunakan 18 USC §1512 dan §1519 untuk menjaga proses [United States Code, 18 U.S.C. §1512 & §1519, op. cit] Inggris mengenal perverting the course of justice [R v. Vreones [1891] 1 QB 360, op. cit]. Jerman melindungi proses peradilan dalam Strafgesetzbuch [Strafgesetzbuch §258 & §258a, op. cit]. Pola ini mendukung perlunya norma proses yang tidak dibelenggu daftar modus tertutup agar penegak hukum dapat merespons teknik pengkondisian saksi dan bukti yang kian canggih sambil tetap berada dalam koridor rule of law. 2.7.5. Berdasarkan hal tersebut, penambahan unsur yang terlalu banyak justru berisiko membuat norma tidak lagi menjangkau gangguan proses yang canggih. Semakin panjang daftar cara, 217 semakin besar peluang pelaku menghindari jerat dengan memodifikasi teknik. Norma dengan rumusan perbuatan inti yang jelas lebih tepat untuk kejahatan luar biasa yang modusnya dinamis, sepanjang pembuktiannya tetap terikat pada syarat relasi nyata dengan proses perkara korupsi dan mens rea kesengajaan. 2.7.6. Di sisi lain, sistem pemidanaan Indonesia berlandaskan asas legalitas. Tidak ada seorang pun dapat dihukum tanpa undang undang yang mengaturnya. Pasal 21 PTPK sudah menyediakan dasar legal yang jelas. Negara tidak dapat menciptakan delik baru lewat praktik, dan penegak hukum wajib membuktikan seluruh unsur Pasal 21 UU PTPK di pengadilan. Prinsip ini menjaga kepastian hukum sekaligus memberi ruang bagi pembuktian yang ketat pada tahap adjudikasi. 2.7.7. Teori yang relevan adalah pembedaan antara delik formil dan delik materiil. Doktrin ini diajarkan luas dalam literatur hukum pidana Indonesia. Andi Hamzah menjelaskan bahwa delik formil adalah tindak pidana yang telah dianggap selesai pada saat perbuatan yang dilarang dilakukan sehingga tidak mensyaratkan timbulnya akibat tertentu [Andi Hamzah, op. cit]. Adapun delik materiil menuntut adanya akibat yang secara tegas dirumuskan dalam undang undang. Konsekuensi pembuktian untuk delik formil adalah fokus pada perbuatan yang dilarang dan mens rea pelaku berupa kehendak dan pengetahuan pada saat bertindak [Ibid]. Ajaran yang sama juga diajarkan oleh Moeljatno yang menekankan hubungan antara sikap batin pelaku dan perbuatan yang dilarang serta oleh E Utrecht yang menguraikan bahwa kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui sehingga unsur akibat bukan syarat mutlak untuk jenis delik tertentu [Moeljatno, op. cit]. Berdasarkan teori tersebut, rumusan Pasal 21 UU PTPK yang melarang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di 218 sidang pengadilan adalah delik formil. Objek perlindungan adalah kelancaran proses peradilan sehingga delik dinyatakan selesai ketika perbuatan penghalangan dengan sengaja dilakukan dan memiliki kait nyata dengan proses yang sedang atau akan berlangsung. Akibat akhir berupa gagalnya keseluruhan perkara tidak perlu dibuktikan. Penempatan sebagai delik formil berfungsi sebagai intervensi dini agar proses tidak lumpuh. Perlindungan hak tersangka tetap terjaga karena seluruh unsur harus dibuktikan di muka sidang dengan standar alat bukti yang sah. Yang diuji adalah adanya perbuatan yang mengganggu proses, pengetahuan pelaku tentang adanya proses resmi, serta kehendak untuk menghalangi. Dengan demikian penerapan Pasal 21 UU PTPK selaras dengan teori delik formil dan tetap berada dalam koridor due process 2.7.8. Teori relevan lainnya adalah teori pencegahan umum yang diperkenalkan Cesare Beccaria dalam On Crimes and Punishments [Cesare Beccaria, op. cit]. Beccaria mengajarkan bahwa tujuan utama pidana adalah mencegah terulangnya kejahatan dengan cara menimbulkan efek cegah bagi masyarakat. Efek cegah itu lahir bukan dari kekejaman sanksi, melainkan dari kepastian penjatuhan pidana, kemendadakan dan keterukuran sanksi, serta proporsionalitas antara berat ringannya pidana dengan tingkat bahaya perbuatan. Dengan kata lain, pidana harus efektif untuk mencegah, tetapi tetap sepadan dengan bobot perbuatan serta tidak melampaui kebutuhan sosial yang wajar. Berdasarkan teori tersebut, urgensi mempertahankan Pasal 21 UU PTPK dalam susunan sekarang bertumpu pada rasional pencegahan. Obstruction of justice terhadap perkara korupsi menyerang langsung kelancaran proses mencari kebenaran dan berpotensi melumpuhkan keseluruhan perkara. Rentang pidana tiga sampai dua belas tahun berfungsi sebagai sinyal pencegahan yang kuat karena menunjukkan keseriusan negara 219 terhadap serangan atas proses peradilan, namun tetap proporsional sebab hakim dapat melakukan individualisasi pidana menurut derajat kesalahan, cara melakukan, serta akibat konkret yang timbul. Dengan demikian, mempertahankan susunan sanksi Pasal 21, sejalan dengan ajaran Beccaria tentang pencegahan yang efektif sekaligus proporsional. 2.7.9. Lebih lanjut, standar operasional penegak hukum dan praktik peradilan telah menunjukkan mekanisme penyaring. Ketika perbuatan hanya berupa pembelaan diri yang sah, pengadilan menolak penerapan Pasal 21 UU PTPK. Ketika perbuatan adalah tindakan nyata yang sengaja mengacaukan proses, pengadilan menerapkannya. Pola ini membuktikan bahwa norma berjalan melalui kontrol yudisial, bukan melalui penciptaan makna baru di luar teks. 2.7.10. Berdasarkan hal itu, permintaan pemaknaan baru yang membatasi Pasal 21 UU PTPK pada daftar cara tertentu tidak diperlukan dan justru kontra produktif bagi pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Norma yang ada sudah memenuhi asas legalitas, dapat dipahami, dan diuji melalui proses pembuktian yang ketat. 2.7.11. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi berwenang menilai konstitusionalitas norma terhadap UUD 1945, bukan melakukan redesign kebijakan kriminal atau menambah unsur yang tidak dikehendaki pembentuk undang undang. Doktrin open legal policy menempatkan rancangan unsur delik sebagai kewenangan pembentuk undang undang sepanjang tidak melanggar hak konstitusional. 2.7.12. Berdasarkan keseluruhan alasan akademis di atas, tidak ada kebutuhan konstitusional untuk memberi makna baru pada Pasal 21 UU PTPK. Norma ini sudah tepat sebagai rambu proses yang adaptif terhadap modus korupsi yang berkembang, tetap tunduk pada asas legalitas, dan bergantung pada pembuktian yudisial. 220 Dengan demikian, permintaan agar Pasal 21 UU PTPK diberi makna baru tidak berdasar. 2.8. Petitum Pemohon yang Meminta Penataan Ulang Unsur dan Pengurangan Ancaman Pidana Serta Risikonya Dikaitkan dengan Peran positive legislator 2.8.1. Titik berangkatnya adalah sifat delik Pasal 21 UU PTPK sebagai instrumen penjaga proses penegakan hukum korupsi. Dalam teori tujuan pemidanaan, sanksi harus efektif, proporsional, dan menimbulkan daya cegah yang nyata. United Nations Convention against Corruption menuntut negara pihak menjatuhkan sanksi yang efektif, sepadan, dan menjerakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan perbuatan yang mengganggu proses peradilannya [United Nations. United Nations Convention against Corruption (GA Res. 58/4, 31 October 2003), Pasal 30 ayat (1)]. Lihat Pasal 30 ayat (1) UNCAC. Berdasarkan hal itu, permintaan untuk menurunkan ancaman menjadi paling lama tiga tahun dan atau denda tidak selaras dengan standar internasional mengenai effective, proportionate, and dissuasive sanctions. 2.8.2. Lebih lanjut, korupsi tidak lagi dikualifikasi sebagai extraordinary crime melainkan sebagai serious crime. UU PTPK mengatur banyak delik korupsi di atas ambang 4 (empat) tahun sebagaimana definisi Pasal 2(b) United Nations Convention against Transnational Organized Crime [United Nations. United Nations Convention against Transnational Organized Crime (GA Res. 55/25, 15 November 2000), Pasal 2(b)], sehingga secara objektif termasuk serious crime. Penggunaan istilah ini membuat kebijakan pidana lebih terukur karena berbasis ambang sanksi dan muatan bahaya sosial, bukan pada label retoris extraordinary dimana kejahatan korupsi memiliki modus operandi berkembang cepat, sering terselubung, serta melibatkan teknik pengkondisian saksi dan bukti. United Nations Convention against Transnational Organized Crime 2000 221 Pasal 2 (b) “Serious crime” shall mean conduct constituting an offence punishable by a maximum deprivation of liberty of at least four years or a more serious penalty; Berdasarkan definisi ini, UNCAC mengatur bahwa negara pihak wajib membuat tindak pidana korupsi “dikenai sanksi yang memperhatikan tingkat keseriusan pelanggaran”. Kerangka UNCAC berbicara tentang keseriusan dan proporsionalitas sanksi, serta mendorong teknik penyidikan khusus sepanjang sesuai prinsip dasar hukum nasional. Artinya penegakkan hukum harus sesuai dengan due process sekalipun kejahatan korupsi bersifat extraordinary. Dengan kata lain, UNCAC mengarahkan pada seriousness yang terukur dan rule of law, bukan exceptionalism. UNCAC Pasal 30 (1) Each State Party shall make the commission of an offence established in accordance with this Convention liable to sanctions that take into account the gravity of that offence. Dengan tolok ukur itu, delik dalam UU PTPK termasuk Pasal 21 yang berancam maksimum dua belas tahun jelas berkategori serious crime. Rujukan ini selaras dengan UNCAC yang mewajibkan negara pihak menempatkan sanksi yang memperhitungkan beratnya tindak pidana korupsi serta memastikan penegakan hukum berlangsung dalam koridor rule of law dan due process. Pendekatan seriousness yang terukur menjaga keseimbangan antara efektivitas penegakan dan perlindungan hak. Negara tetap dapat menjatuhkan sanksi berat dan menggunakan teknik penyidikan modern sesuai hukum acara tanpa membuka justifikasi “tindakan luar biasa” yang berisiko menabrak asas legalitas dan proporsionalitas. Pendekatan ini juga sejalan dengan desain kebijakan pidana yang menilai bahaya konkret, konfigurasi ancaman pidana, serta bukti ilmiah tentang pencegahan, alih-alih bertumpu pada narasi extraordinary yang tidak memiliki definisi normatif baku. Oleh 222 karena itu, mengganti struktur norma atau menurunkan ancaman pidana justru akan menjauhkan Pasal 21 dari standar serious crime yang dibutuhkan untuk efektivitas penegakan dan kerja sama internasional. 2.8.3. Permintaan Pemohon agar Mahkamah menambah unsur baru dan sekaligus menurunkan batas pidana menempatkan Mahkamah pada posisi positive legislator. Dalam teori kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah adalah negative legislator yang menilai kesesuaian norma terhadap UUD 1945. Mahkamah tidak membentuk norma baru, tidak menyusun unsur delik baru, dan tidak menata ulang rentang sanksi [Hans Kelsen. Who Ought to Be the Guardian of the Constitution? (terj. & ed. Lars Vinx). Oxford: Oxford University Press, 2015, hlm. 174–175 (gagasan constitutional court as a “negative legislator” yang membatalkan undang-undang, bukan membentuk norma baru)]. Open legal policy mengenai jenis pidana, minimum dan maksimum pidana, serta struktur denda adalah kebijakan pembentuk undang undang. Oleh karena itu, permintaan untuk mengganti struktur/kerangka sanksi dan menambah elemen delik merupakan wilayah legislatif, bukan ranah putusan konstitusional. 2.8.4. Berdasarkan hal itu, aspek yang dianggap rawan adalah potensi penilaian oleh Mahkamah untuk “menyetel” ketentuan pidana melalui judicial engineering terkait angka/ lamanya sanksi [Simon Butt. The Constitutional Court and Democracy in Indonesia. Leiden: Brill–Nijhoff, 2015, hlm. 20–23; 250–254 (analisis kritik publik dan akademik ketika MK dianggap melampaui peran negative legislator menuju positive legislator dalam beberapa putusan)]. Praktik seperti ini berisiko ditautkan pada kritik mengenai keluasan tafsir kewenangan, termasuk dibandingkan dengan perkara yang menimbulkan persepsi pergeseran peran Mahkamah dari negative legislator menjadi positive legislator. Agar tidak dikaitkan dengan preseden yang kontroversial, posisi 223 Pemerintah perlu menegaskan garis demarkasi yang tegas. Mahkamah dapat menyatakan konstitusional atau inkonstitusional, tetapi tidak meletakkan angka baru sebagai substitusi pilihan kebijakan pidana pembentuk undang undang. 2.8.5. Lebih lanjut, penurunan sanksi maksimum menjadi tiga tahun akan menimbulkan ketidakharmonisan di dalam susunan sanksi pada rezim antikorupsi. Sistem sanksi UU PTPK dibangun secara bergradasi untuk menutup ruang sabotase proses. Berdasarkan Pasal 30 ayat 1 UNCAC, negara pihak wajib menyesuaikan sanksi dengan beratnya perbuatan [United Nations. United Nations Convention against Corruption (GA Res. 58/4, 31 October 2003), Pasal 30 ayat (1)]. Mengganggu proses perkara korupsi adalah serangan langsung terhadap fungsi peradilan dan kebenaran materiil. Jika ancaman maksimum diturunkan menjadi tiga tahun, maka posisinya tidak lagi sepadan dengan delik inti korupsi yang bergantung pada proses yang utuh. Keseimbangan horizontal antar delik akan terganggu karena perbuatan yang mampu melumpuhkan penyidikan, penuntutan, atau persidangan justru ditempatkan setara atau bahkan lebih ringan dibanding delik yang hasil pembuktiannya bergantung pada kelancaran proses tersebut. Hal ini selaras dengan pemikiran Andrew Ashworth yang menekankan bahwa keadilan pidana menuntut konsistensi dan proporsionalitas relatif antar delik agar sistem tetap rasional dan putusan dapat diprediksi, sehingga hukum tidak memberi sanksi lebih ringan untuk perbuatan yang merusak prasyarat tegaknya peradilan [Andrew Ashwort, op.cit]. Berdasarkan hal tersebut, menurunkan ancaman maksimum Pasal 21 menjadi tiga tahun tidak selaras dengan kewajiban internasional untuk menyesuaikan sanksi dengan beratnya perbuatan, tidak serasi dengan kebutuhan menjaga kelancaran proses perkara korupsi, dan memutus keselarasan tingkat ancaman dalam keseluruhan susunan sanksi UU PTPK. Struktur yang ada saat ini lebih tepat 224 untuk memastikan efek cegah yang memadai, tetap proporsional karena ruang individualisasi pidana oleh hakim tersedia, dan sejalan dengan standar seriousness dalam penanggulangan korupsi. 2.8.6. Dari sisi asas legalitas, permintaan agar Mahkamah membentuk unsur baru dan menurunkan angka pidana melalui putusan berpotensi menimbulkan ketidakpastian transisional. Nullum crimen nulla poena sine lege certa menghendaki kejelasan sumber dan batas pidana [Andi Hamzah, op. cit]. Putusan yang mengubah angka pidana tanpa proses legislasi berisiko menimbulkan persoalan penerapan terhadap perkara berjalan serta disparitas yang sulit dikendalikan. Kerangka due process lebih tepat dibiarkan bekerja melalui pembuktian mens rea dan relasi kausal perbuatan dengan terganggunya proses, bukan dengan memperbanyak unsur tekstual atau memangkas sanksi. 2.8.7. Lebih lanjut, teori kebijakan pidana membedakan norma materiil dan norma proses. Norma proses bersifat early intervention, cukup dibangun pada inti larangan dengan prasyarat kesengajaan dan keterkaitan nyata dengan proses peradilan. Barda Nawawi Arief menekankan integrasi kebijakan penal dan penegakan hukum agar tujuan kebijakan tercapai secara efektif [Barda Nawawi Arief, op cit]. Memperbanyak unsur justru melemahkan fungsi early intervention tersebut karena pelaku dapat bersembunyi di celah teknis redaksi. 2.8.8. Berdasarkan keseluruhan itu, tidak ada kebutuhan konstitusional untuk memberi makna baru pada Pasal 21 UU PTPK, apalagi menurunkan struktur/kerangka sanksinya. Pasal 21 sudah memenuhi asas legalitas, memuat unsur inti yang jelas, dan diuji melalui due process pembuktian. Permintaan Pemohon agar unsur ditambah dan ancaman pidana diturunkan adalah isu kebijakan kriminal yang menjadi ranah pembentuk undang undang. 225 2.8.9. Dengan demikian, untuk mencegah kerawanan persepsi bahwa Mahkamah melakukan sentencing by judiciary yang berpotensi dikaitkan dengan putusan lain yang kontroversial, Pemerintah menegaskan bahwa petitum mengenai penambahan unsur dan penurunan batas pidana harus ditolak. Pasal 21 UU PTPK tetap dipertahankan sebagaimana adanya karena korupsi adalah serious crime, modusnya berkembang, dan sistem pidana Indonesia tidak dapat menghukum tanpa dasar pasal yang jelas. Prinsip yang tepat adalah menjerat terlebih dahulu melalui Pasal 21 bila unsur unsur formilnya terbukti, lalu membuktikan secara ketat di persidangan. Posisi ini konsisten dengan asas legalitas, teori pencegahan, dan kewajiban Indonesia berdasarkan UNCAC. Berdasarkan seluruh uraian diatas, terbukti Pasal 21 UU PTPK dan penjelasannya tidak melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F UUD 1945. V. PETITUM Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijik verklaard); dan 226 4. Menyatakan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F UUD 1945. Namun, apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Selain itu, Presiden juga telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli atas nama Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H., dan Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 27 Oktober 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. 1. Ahli Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H. Mengawali pendapat terhadap konstitusionalitas Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ijinkan Saya kembali mengingatkan bahwa korupsi terjadi secara sistemik, kompleks dan terencana oleh para pelaku. Korupsi terjadi secara sistemik karena dilakukan pada tingkatan terendah hingga posisi tinggi di pemerintahan, dari petty corruption hingga grand corruption. Korupsi yang sistemik membuat kejahatan ini bagaikan "part of business", dilakukan dengan cara yang kompleks dan ditopang oleh kekuasaan. Pelanggaran hak asasi manusia menjadi salah satu alasan pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif. Korupsi telah merenggut hak-hak dasar masyarakat untuk memperoleh penghidupan atau pelayanan publik yang layak. Korupsi telah merusak legitimasi institusi pemerintahan, proses pembangunan, serta penegakan hukum. Pihak yang paling terdampak adalah rakyat kecil yang paling bergantung kepada pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan dasar atau meningkatkan taraf hidup mereka. Salah satu faktor yang menghambat pemberantasan tindak pidana korupsi adalah adanya perintangan proses hukum, yaitu tindakan pihak tertentu yang 227 secara langsung atau tidak langsung menghalangi proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan. Untuk mengantisipasi peristiwa tersebut, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur delik perintangan penyidikan, yaitu setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara korupsi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp 600.000.000,00. Pengaturan ini bertujuan menjaga kelancaran proses hukum dalam perkara korupsi dan sebagai upaya untuk menjaga integritas proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Ketentuan Pasal 21 tersebut dalam persepektif tertentu dianggap menimbulkan interpretasi yang multitafsir dan tidak jarang menimbulkan kontroversi dalam penerapannya. Frasa “dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung” dianggap terlalu luas dan membuka ruang bagi kriminalisasi terhadap tindakan yang seharusnya dilindungi oleh hukum, seperti tindakan pembelaan oleh advokat atau ekspresi hukum pihak terdakwa yang dijamin dalam prinsip due process of law. Berkenaan dengan permasalahan konstitusionalitas Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. yang diajukan oleh Pemohon, ijinkan Ahli memberikan keterangan sebagai berikut: Pertama, Pasal 21 UU Tipikor Dalam Perspektif Kepastian Hukum Sebagaimana dimaksud dalam Dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama di hadapan hukum" 228 Pasal ini mengatur mengenai "hak dalam hukum dan pemerintahan". Makna pasal ayat satu adalah setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta diperlakukan sama di hadapan hukum. Kepastian hukum pada awalnya tidak mendapat perhatian khusus dalam perkembangan hukum di Indonesia. Adanya dinamika politik kemudian membawa kepastian hukum dalam amandemen kedua UUD NRI 1945. Pasal 28I ayat (1) Amandemen Kedua UUD NRI 1945, yaitu: “… hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”. Apabila ditelusuri lebih jauh, kepastian hukum sebenarnya sudah ada sejak Belanda membawa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Kepastian hukum tersebut yaitu antara paham kodifikasi yang dipengaruhi oleh Belanda dan hukum adat atau dikenal juga dengan hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Salah satu substansi dalam hukum pidana yang bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghalangi, menghambat, atau mengganggu proses peradilan (penyidikan, penuntutan, dan persidangan) yang sedang berlangsung, baik dengan cara memberikan kesaksian palsu, menghancurkan atau menyembunyikan bukti, mempengaruhi saksi atau hakim, atau melakukan tindakan lainnya yang bertujuan menghalangi kebenaran dalam proses hukum adalah ketentuan tentang Obstruction of Justice Obstruction of Justice sebagai salah satu bentuk tindak pidana sesungguhnya bukanlah merupakan istilah baru. Istilah Obstruction of Justice merupakan terminologi hukum yang berasal dari literatur Anglo Saxon. Tindakan Obstruction of Justice telah diatur dalam Pasal 221 UU Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP lama) jo. Pasal 282 UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP baru). Pengaturan Obstruction of Justice juga diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana Khusus yaitu Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 22 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) jo. Pasal 19 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), 229 menjamin kepastian hukum karena ada standar obyektif untuk mengkualifikasi sebagai Obstruction of Justice. Ketentuan Obstruction of Justice dalam beberapa undang-undang tersebut termasuk dalam UU Tipikor, secara historis telah menjadi hukum positif di Indonesia dan secara filosofis didasarkan pada pertimbangan untuk memberikan kepastian hukum, karena secara sosiologis atau secara faktual dalam penegakan hukum terdapat tindakan dengan sengaja untuk menghalangi, menghambat, atau mengganggu proses peradilan (penyidikan, penuntutan, dan persidangan) yang sedang berlangsung. Jika tidak ketentuan tersebut, maka tidak dapat ditegakkan hukum kepada para pelaku yang melakukan Obstruction of Justice. Pasal 21 UU Tipikor menjamin hak atas hukum yang adil sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena penegakan hukumnya hanya ditujukan kepada pihak-pihak yang dengan sengaja untuk menghalangi, menghambat, atau mengganggu proses peradilan (penyidikan, penuntutan, dan persidangan) yang sedang berlangsung, baik dengan cara memberikan kesaksian palsu, menghancurkan atau menyembunyikan bukti, mempengaruhi saksi atau hakim, atau melakukan tindakan lainnya yang bertujuan menghalangi kebenaran dalam proses hukum. Ada tiga tolok ukur atau tiga unsur utama yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dijerat dengan tindak pidana Obstruction of Justice, yaitu: 1. Perbuatan tersebut menyebabkan tertundanya atau terganggunya suatu proses hukum yang sedang berlangsung (pending judicial proceedings). 2. Pelaku mengetahui dan menyadari bahwa tindakan yang dilakukan memiliki dampak terhadap jalannya suatu proses hukum (knowledge of pending proceedings). 3. Pelaku melakukan atau mencoba tindakan menyimpang dengan tujuan untuk mengganggu atau mengintervensi proses atau administrasi hukum (acting corruptly with intent). Kedua, Pasal 21 UU Tipikor Dalam Perspektif Negara Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. 230 Konsep negara hukum Indonesia tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Perdebatan yang mengemuka pada saat penyusunan konsep Indonesia sebagai negara hukum, selain penempatan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, juga masalah hubungan negara hukum dengan demokrasi. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 memiliki makna dan implikasi sangat luas, antara lain yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Implementasi sebagai negara hukum, antara lain membentuk suatu undang- undang. Setidaknya ada tiga unsur yang harus dipenuhi agar undang-undang dapat berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial dan pengawasan sosial, termasuk dalam pemberantasan korupsi, yaitu prediktibilitas (predictability), stabilitas (stabilitiy), keadilan (fairness). Prediktibilitas (predictability), yakni hukum harus dapat menciptakan kepastian. Undang-undang dapat dikualifikasi memiliki kepastian, jika dapat memperkirakan akibat tindakan-tindakan yang akan dilakukannya dan memiliki kepastian bagaimana pihak lain akan bertindak. Stability, yakni peranan negara yang dikuasakan melalui hukum pada dasarnya dalam rangka menjaga keseimbangan untuk mencapai suatu tujuan. Keseimbangan ini meliputi kepentingan individu, kelompok dan kepentingan umum yang dikaitkan dengan tantangan yang sedang dihadapi baik dalam negeri maupun luar negeri. Fairness yaitu hukum harus dapat menciptakan keadilan bagi masyarakat dan mencegah terjadinya praktek-praktek yang tidak adil dan bersifat diskriminatif. Ketidakpastian hukum dapat terjadi jika 4 (empat) syarat perumusan delik pidana tidak terpenuhi, yakni lex previa (tidak berlaku surut), lex certa (jelas), lex stricta (tegas) dan lex scripta (tertulis). Berdasarkan struktur norma, ketentuan Pasal 21 UU Tipikor telah memenuhi syarat perumusan delik pidana, sehingga tidak terjadi multi tafsir, penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum, tidak menimbulkan 231 adanya praktek negara kekuasaan dan tidak bertentangan dengan rule of law serta perlindungan hak asasi manusia, Kedua, Pasal 21 UU Tipikor Dalam Perspektif Hak Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28F UUD 1945. Pasal 28F UUD 1945 menjadi landasan kokoh bagi perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Pasal ini menjamin hak setiap orang untuk hidup, berkembang, dan berbahagia. Bayangkan, setiap individu punya hak untuk meraih potensi terbaiknya, untuk bebas mengekspresikan diri, dan untuk merasakan kebahagiaan hidup. Ini bukan sekadar janji, tapi pondasi hukum yang kuat untuk menuntut keadilan jika hak-hak tersebut terancam. Pasal 28F sebuah komitmen negara untuk melindungi warganya dari segala bentuk ketidakadilan. Penerapannya, memang tak selalu mulus, namun semangatnya tetap menyala untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan bermartabat. Perjalanan panjang masih menanti untuk memastikan setiap warga negara benar-benar merasakan manfaat dari jaminan hak asasi yang termaktub dalam pasal ini. Pasal 28F secara eksplisit menjamin hak setiap orang untuk hidup, berkembang, dan berbahagia. Ini mencakup beragam aspek kehidupan, mulai dari hak atas kesehatan, pendidikan, pekerjaan, hingga kebebasan berekspresi dan beragama. Namun, implementasinya di lapangan seringkali menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kurangnya kesadaran hukum hingga lemahnya penegakan hukum. Memahami substansi Pasal 28F, keterkaitannya dengan pasal lain dalam UUD 1945, serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia, menjadi kunci penting untuk memastikan hak asasi manusia di Indonesia terlindungi secara optimal. Pasal 28F memberikan perlindungan yang komprehensif kepada warga negara dari berbagai bentuk ancaman terhadap hak hidupnya. Perlindungan ini mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial. Dengan adanya pasal ini, warga negara memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut keadilan dan perlindungan jika hak-haknya dilanggar. Lebih lanjut, pasal ini juga mendorong terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif bagi setiap individu untuk berkembang dan mencapai potensi maksimalnya. 232 Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Namun, akses informasi yang mudah, seperti melalui beragam situs nonton anime, juga perlu diimbangi dengan kesadaran akan hak cipta dan etika digital. Penting untuk memahami bahwa kebebasan berekspresi yang dijamin Pasal 28F tetap memiliki batasan hukum. Dengan demikian, menikmati hiburan digital semestinya tak mengabaikan norma dan aturan yang berlaku. Pasal 21 UU Tipikor, memiliki tiga tolok ukur yang jelas, yaitu perbuatan tersebut menyebabkan tertundanya atau terganggunya suatu proses hukum yang sedang berlangsung, mengetahui dan menyadari bahwa tindakan yang dilakukan memiliki dampak terhadap jalannya suatu proses hukum dan melakukan atau mencoba tindakan menyimpang dengan tujuan untuk mengganggu atau mengintervensi proses atau administrasi hukum. Dengan tiga unsur tersebut, maka tidak akan menimbulkan penyalahgunaan wewenang, rasa takut atau melanggar kebebasan berekspresi. Keempat, Pasal 21 UU Tipikor dalam Perspektif Prinsip Proporsionalitas Doktrin obstruction of justice berupa perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, tidak akan menimbulkan rasa ketakutan karena penegakan hukumnya dilakukan secara selektif dan proporsional yaitu terhadap tindakan-tindakan yang menyebabkan tertundanya proses hukum, pelaku mengetahui proses tersebut sedang berjalan, dan pelaku bertindak dengan niat menyimpang (acting corruptly with intent). Dalam konteks ini, teori kausalitas dalam hukum pidana juga berkaitan dengan konsep akibat yang wajar (reasonable consequence). Konsep ini menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dianggap bertanggung jawab atas akibat yang wajar dari perbuatannya, dan tidak atas akibat yang tidak wajar atau tidak dapat diprediksi. Perbuatan dilakukan melalui cara-cara tidak langsung yang memenuhi kuafilikasi obstruction, jika dapat dibuktikan adanya hubungan kausal dengan proses hukum dan niat untuk mengganggunya. Pasal 21 UU Tipikor menekankan pentingnya 233 pembuktian intensi pelaku meskipun perbuatannya tidak dilakukan secara langsung. Kelima, Pasal 21 UU Tipikor Dalam Perspektif Unsur Melawan Hukum Secara normatif, pasal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap integritas proses penegakan hukum Ketentuan Pasal 21 UU Tipikor hanya diterapkan jika terjadi suatu kesalahan dan tidak dapat ditegakkan kepada pihak yang menjalankan profesinya dengan itikad baik. Ketentuan ini tidak bertentangan dengan adagium “nullum delectum nulla poena sine praevia lege poenali” yang diartikan “tidak ada tindak pidana (delik), tidak ada hukuman tanpa didasari peraturan yang mendahuluinya. Dari adagium ini, ada tiga unsur utama, yaitu tidak ada hukuman kalau tidak ada undang-undang, tidak ada hukuman kalau tidak ada kejahatan, dan tidak ada kejahatan, kalau tidak ada hukuman yang berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, ketentuan Pasal 21 UU Tipikor memberikan jaminan kemerdekaan, keamanan dan perlindungan, karena pasal tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan kriminalisasi kepada siapapun yang bekerja secara independen, berintegritas, professional dan prosedural. Pembentuk Undang-Undang memahami bahwa bunyi Pasal 21 sudah cukup jelas dan tidak perlu lagi adanya penjabaran lebih lanjut dan tidak perlu penambahan frase melawan hukum. Hal ini sejalan dengan asas Geen Straf Zonder Schuld dimana tidak ada pidana tanpa kesalahan. Asas kesalahan ini merupakan landasan dasar dan merupakan prinsip yang menjelaskan seseorang hanya dapat dihukum atau dipidana hanya atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Dengan adanya kesalahan maka aktivitas proses penegakan hukum dapat dilaksanakan sebagai sebuah perangkat normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek. Asas ini dibagi menjadi 3 (tiga) kerangka untuk dijadikan pedoman terkait penerapannya, yaitu sebagai berikut: Penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali; Penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept) yang menyadari bahwa ajaran penyertaan pidana total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya 234 demi perlindungan kepentingan induvidual dan ajaran penyertaan pidana; Penegakan hukum aktual (actual enforcement concept) yang muncul setelah diyakini ada diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan baik yang berkaitan dengan saranaprasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangan dan kurangnya partisipasi masyarakat. Dari ketiga kerangka penegakkan hukum pidana diatas, maka proses penegakan hukum terhadap Obstruction of Justice di Indonesia saat ini haruslah memiliki sifat-sifat penegakan hukum sebagaimana yang telah diungkapkan Muladi. Dalam penegakan hukum sesungguhnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara garis besar mengenal 3 (tiga) tahapan proses penegakan hukum yaitu, tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap pemeriksaan dipengadilan yang dikenal dengan sistem peradilan pidana terpadu (Integrated Criminal Justice System). Sebagai contoh apabila seseorang yang menolong orang lain untuk melarikan diri dan tidak mengetahui bahwa orang yang ia tolong telah melakukan suatu tindak pidana maka ia tidak dapat dijatuhi pidana menghalang- halangi proses peradilan dan hal yang demikian harus dapat dibuktikan kebenarannya di dalam persidangan. Harus adanya maksud untuk menyembunyikan suatu tindak pidana merupakan unsur yang harus dipenuhi seseorang untuk dijatuhi pidana menghalangi- halangi atau merintangi proses hukum, karena tanpa adanya maksud yang demikian seseorang tidak dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan Pasal 221 KUHP Pasal 221 KUHP mengancam dengan pidana bagi setiap orang yang memiliki maksud menutupi atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutan atas suatu kejahatan. KUHP sebagai ketentuan umum hukum pidana menjadi pedoman bagi peraturan perundang-undangan khusus termasuk halnya tindak pidana obstruction of justice yang mana turut diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan khusus. Pasal-pasal dalam peraturan perundang- undangan khusus yang mengatur terkait tindak pidana menghalang-halangi proses hukum tidak terlepas dari Pasal 221 KUHP. Rumusan Pasal 21 Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 22 Undang- Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Pasal 22 235 Undang - Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengkategorikan suatu perbuatan yang termasuk sebagai tindak pidana obstruction of justice jika perbuatan tersebut secara formil merupakan perbuatan yang dilarang dan mengandung sanksi pidana didalamnya. Berdasarkan sifatnya obstruction of justice ditujukan untuk menghentikan atau menghambat suatu proses hukum terhadap pelaku tindak pidana. Sudah barang tentu tindak pidana obstruction of justice adalah perbuatan yang dilakukan pada proses peradilan dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan persidangan. Ketentuan Pasal 21 UU Tipikor dimaksudkan untuk memberantas korupsi secara komprehensif, dengan berlandaskan kepada nilai-nilai keadilan, kepastian, kemanfaatan. Dengan demikian, Pasal 21 UU Tipikor tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, nilai-nilai kepastian hukum, nilai-nilai hak asasi manusia, konvensi PBB tentang Anti Korupsi dan perlindungan terhadap profesi Advokat. 2. Ahli Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. A. Pasal 21 UU TIPIKOR Telah Menimbulkan Kepastian Hukum 1. Bertentangan dengan klaim pemohon, Pasal 21 UU TIPIKOR justru telah memberikan kepastian hukum yang memadai. Pasal ini berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah)". 2. Pasal 21 UU TIPIKOR memiliki unsur-unsur yang jelas dan dapat diukur secara objektif. Unsur "dengan sengaja" menunjukkan adanya mens rea (niat jahat) yang harus dibuktikan. Unsur "mencegah, merintangi atau menggagalkan" merujuk pada tindakan aktif yang menghambat proses 236 hukum. Unsur "penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan" menunjukkan tahapan proses hukum yang dilindungi 3. Pasal 21 UU TIPIKOR tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Pasal 21 UU TIPIKOR tidak bertentangan dengan ketentuan ini karena memberikan kepastian hukum melalui rumusan yang jelas tentang perbuatan yang dilarang dan sanksi yang dijatuhkan. 4. Pasal 21 UU TIPIKOR tidak bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pasal 21 UU TIPIKOR tidak membatasi hak ini secara tidak proporsional. Yang dilarang adalah tindakan yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum, bukan komunikasi atau perolehan informasi yang sah dan tidak melanggar hukum. B. Pasal 21 UU TIPIKOR Sesuai dengan Cita Negara Hukum 5. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Pasal 21 UU TIPIKOR sejalan dengan prinsip negara hukum karena melindungi integritas proses peradilan dari upaya-upaya yang dapat menggagalkan penegakan hukum. Dalam negara hukum, proses peradilan harus dilindungi dari segala bentuk intervensi yang tidak sah. 6. Pasal 21 UU TIPIKOR merupakan instrumen penting untuk melindungi integritas sistem peradilan pidana. Tanpa perlindungan terhadap proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, sistem peradilan akan mudah dimanipulasi dan kehilangan kredibilitasnya. Hal ini akan merugikan kepentingan umum dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum. 7. Klaim bahwa Pasal 21 UU TIPIKOR membuka peluang penyalahgunaan tidak berdasar. Setiap pasal dalam undang-undang pidana memiliki potensi disalahgunakan jika aparat penegak hukum tidak profesional. Namun, hal ini bukan berarti pasal tersebut inkonstitusional. Yang 237 diperlukan adalah pengawasan dan akuntabilitas dalam penerapannya, bukan pembatalan atau perubahan makna pasal. 8. Pasal 21 UU TIPIKOR tidak bertentangan dengan hak konstitusional individu yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 24 ayat (1), serta Pasal 28F UUD 1945. Pasal ini justru melindungi hak konstitusional masyarakat luas untuk mendapatkan proses peradilan yang fair dan tidak dimanipulasi. Kepentingan umum untuk mendapatkan keadilan harus diimbangi dengan pembatasan yang proporsional terhadap tindakan yang dapat menggagalkan proses hukum. 9. Pasal 21 UU TIPIKOR memenuhi prinsip proporsionalitas dalam pembatasan hak. Pertama, pasal ini memiliki tujuan yang sah yaitu melindungi integritas proses peradilan. Kedua, cara yang digunakan (kriminalisasi tindakan obstruction of justice) adalah efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Ketiga, tidak ada cara lain yang lebih tidak mengganggu untuk mencapai tujuan yang sama. Keempat, manfaat yang diperoleh (perlindungan proses peradilan) sebanding dengan pembatasan yang diberikan. C. Aparat Penegak Hukum Berwenang Menafsirkan Pasal 21 UU TIPIKOR 10. Klaim bahwa aparat penegak hukum tidak berwenang menafsirkan Pasal 21 UU TIPIKOR adalah keliru. Dalam sistem hukum Indonesia, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menafsirkan undang-undang dalam batas-batas yang wajar. Penyidik berwenang menentukan apakah suatu perbuatan memenuhi unsur-unsur tindak pidana, penuntut umum berwenang menilai kelayakan penuntutan, dan hakim berwenang memutus apakah terdakwa terbukti bersalah. 11. Kewenangan untuk menafsirkan undang-undang adalah bagian integral dari sistem peradilan pidana. Tanpa kewenangan ini, sistem peradilan tidak dapat berfungsi. Yang penting adalah penafsiran tersebut dilakukan secara objektif, berdasarkan fakta dan bukti, serta dapat diuji melalui mekanisme pengawasan seperti praperadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. 238 12. Sistem hukum Indonesia telah menyediakan mekanisme pengawasan terhadap penafsiran dan penerapan hukum oleh aparat penegak hukum. Mekanisme praperadilan dapat digunakan untuk menguji keabsahan penetapan tersangka. Mekanisme banding dan kasasi dapat digunakan untuk menguji putusan pengadilan. Mekanisme peninjauan kembali dapat digunakan jika terdapat bukti baru atau kekhilafan hakim. D. Pasal 21 UU TIPIKOR Termasuk Pasal Pemberantasan Perkara Korupsi 13. Bertentangan dengan klaim pemohon, Pasal 21 UU TIPIKOR adalah bagian integral dari upaya pemberantasan korupsi. Pasal ini ditempatkan dalam UU TIPIKOR bukan tanpa alasan. Korupsi adalah kejahatan yang kompleks dan seringkali pelakunya memiliki kekuasaan dan sumber daya untuk menggagalkan proses hukum. Tanpa perlindungan terhadap proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan, upaya pemberantasan korupsi akan mudah digagalkan. 14. Obstruction of justice adalah ancillary crime atau kejahatan tambahan yang mendukung penegakan hukum terhadap kejahatan utama. Dalam konteks korupsi, Pasal 21 UU TIPIKOR berfungsi untuk memastikan bahwa proses hukum terhadap pelaku korupsi dapat berjalan tanpa hambatan. Tanpa pasal ini, pelaku korupsi dapat dengan mudah menggagalkan proses hukum melalui berbagai cara. 15. Ancaman pidana dalam Pasal 21 UU TIPIKOR (penjara 3 s.d12 tahun dan denda Rp 150 juta s.d Rp 600 juta) adalah proporsional dengan keseriusan perbuatan. Tindakan yang menggagalkan proses hukum dalam perkara korupsi dapat mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, ancaman pidana yang berat adalah wajar dan proporsional. 16. Perbandingan absolut dan serta merta dengan ancaman pidana di negara lain yang dikemukakan pemohon tidak relevan karena setiap negara memiliki konteks hukum, sosial, dan budaya yang berbeda. Indonesia memiliki masalah korupsi yang sangat serius dan memerlukan instrumen hukum yang kuat untuk memberantasnya. Ancaman pidana yang lebih 239 berat dibandingkan negara lain dapat dibenarkan jika memang diperlukan untuk mencapai tujuan pemberantasan korupsi. E. Pemaknaan "Secara Melawan Hukum" Tidak Diperlukan 17. Pemohon meminta agar Pasal 21 UU TIPIKOR ditambahkan frasa "secara melawan hukum". Namun, penambahan ini tidak diperlukan karena unsur "dengan sengaja" sudah mencakup unsur melawan hukum. Seseorang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum sudah pasti melakukan perbuatan melawan hukum. Penambahan frasa "secara melawan hukum" justru akan menimbulkan redundansi dan tidak menambah kejelasan. 18. Dalam hukum pidana Indonesia, unsur "dengan sengaja" (opzet) sudah mencakup kesadaran bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum. Seseorang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum sudah pasti mengetahui bahwa perbuatannya adalah melawan hukum. Oleh karena itu, penambahan frasa "secara melawan hukum" tidak diperlukan dan justru akan menimbulkan kebingungan dalam penerapannya. F. Pemaknaan Kumulatif Tidak Sesuai dengan Teks Pasal 19. Pemohon meminta agar frasa "penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan" dimaknai secara kumulatif. Namun, pemaknaan ini tidak sesuai dengan teks pasal yang menggunakan kata "dan" bukan "serta". Penggunaan kata "dan" dalam konteks ini menunjukkan bahwa tindakan mencegah, merintangi, atau menggagalkan dapat dilakukan terhadap salah satu atau lebih tahapan proses hukum, tidak harus semuanya. 20. Penafsiran gramatikal terhadap Pasal 21 UU TIPIKOR mendukung makna alternatif, bukan kumulatif. Frasa "penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan" menunjukkan tahapan-tahapan proses hukum yang dilindungi. Tindakan mencegah, merintangi, atau menggagalkan dapat dilakukan terhadap salah satu tahapan ini. Jika pembuat undang-undang menghendaki makna kumulatif, seharusnya 240 menggunakan frasa "penyidikan serta penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan". 21. Penafsiran sistematis terhadap Pasal 21 UU TIPIKOR juga mendukung makna alternatif. Tujuan pasal ini adalah melindungi integritas proses peradilan pada setiap tahapannya. Jika dimaknai secara kumulatif, maka pasal ini hanya dapat diterapkan jika tindakan obstruction of justice dilakukan terhadap semua tahapan, yang akan membuat pasal ini sulit diterapkan dan tidak efektif dalam melindungi proses peradilan. 22. Penafsiran teleologis atau penafsiran berdasarkan tujuan hukum juga mendukung makna alternatif. Tujuan Pasal 21 UU TIPIKOR adalah melindungi proses peradilan dari upaya-upaya yang dapat menggagalkannya. Tujuan ini akan lebih tercapai jika pasal ini dapat diterapkan terhadap tindakan yang menggagalkan salah satu tahapan proses hukum, tidak harus semuanya. 23. Praktik peradilan di Indonesia juga mendukung makna alternatif. Dalam berbagai putusan pengadilan, Pasal 21 UU TIPIKOR telah diterapkan terhadap tindakan yang menggagalkan salah satu tahapan proses hukum, tidak harus semuanya. Hal ini menunjukkan bahwa penafsiran alternatif adalah penafsiran yang diterima dan diterapkan dalam praktik. G. Penambahan Frasa Cara-Cara Tertentu Akan Membatasi Ruang Lingkup Pasal 24. Pemohon meminta agar Pasal 21 UU TIPIKOR ditambahkan frasa "melalui penggunaan kekerasan fisik, ancaman, intimidasi, intervensi, dan/atau janji untuk memberikan keuntungan yang tidak pantas". Namun, penambahan ini akan membatasi ruang lingkup pasal secara tidak proporsional. Obstruction of justice dapat dilakukan melalui berbagai cara, tidak hanya cara-cara yang disebutkan pemohon. Pembatasan ini akan membuat pasal ini tidak efektif dalam melindungi proses peradilan. 25. Obstruction of justice dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk tetapi tidak terbatas pada kekerasan fisik, ancaman, intimidasi, intervensi, dan janji untuk memberikan keuntungan. Cara-cara lain seperti menyembunyikan bukti, menghilangkan dokumen, mempengaruhi saksi 241 tanpa kekerasan atau ancaman, atau memberikan informasi palsu juga dapat dikategorikan sebagai obstruction of justice. Pembatasan cara-cara dalam pasal akan membuat pasal ini mudah dielakkan. 26. Pembatasan cara-cara dalam Pasal 21 UU TIPIKOR akan merugikan kepentingan umum. Pelaku korupsi yang memiliki kekuasaan dan sumber daya dapat dengan mudah menggagalkan proses hukum melalui cara-cara yang tidak termasuk dalam pembatasan tersebut. Hal ini akan membuat upaya pemberantasan korupsi menjadi tidak efektif dan merugikan kepentingan masyarakat luas. 27. Pemohon merujuk pada Pasal 25 UNCAC yang menyebutkan cara-cara tertentu dalam obstruction of justice. Namun, UNCAC tidak mengharuskan negara pihak untuk membatasi cara-cara tersebut. Pasal 25 UNCAC menunjukkan bahwa cara-cara yang disebutkan adalah contoh, bukan pembatasan. Negara pihak dapat mengatur cara-cara lain yang dianggap perlu untuk melindungi proses peradilan. 28. Sebagai negara pihak UNCAC, Indonesia memiliki diskresi dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuan UNCAC ke dalam hukum nasional. Indonesia dapat mengatur obstruction of justice dengan cara yang lebih luas atau lebih sempit dari yang diatur dalam UNCAC, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar UNCAC. Pasal 21 UU TIPIKOR yang tidak membatasi cara-cara obstruction of justice adalah pilihan kebijakan hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan UNCAC. H. Hak Pembelaan Tidak Termasuk Hak untuk Menggagalkan Proses Hukum 29. Pemohon mengklaim bahwa Pasal 21 UU TIPIKOR dapat digunakan untuk mengkriminalisasi hak pembelaan. Namun, klaim ini tidak berdasar. Hak pembelaan yang dijamin dalam hukum acara pidana tidak termasuk hak untuk menggagalkan proses hukum. Hak pembelaan adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk mengajukan bukti, hak untuk mengajukan saksi, dan hak untuk mengajukan pembelaan. Hak-hak ini 242 tidak termasuk hak untuk menyembunyikan bukti, menghilangkan dokumen, atau mempengaruhi saksi. 30. Advokat memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan profesinya. Hak advokat termasuk hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk bertemu dengan klien, dan hak untuk mengajukan pembelaan. Namun, hak-hak ini harus dijalankan sesuai dengan hukum. Advokat tidak boleh melakukan tindakan yang melanggar hukum, termasuk tindakan yang dapat dikategorikan sebagai obstruction of justice. 31. Pemohon mengkhawatirkan bahwa pengajuan praperadilan dapat dikategorikan sebagai obstruction of justice. Namun, kekhawatiran ini tidak berdasar. Praperadilan adalah hak yang dijamin dalam hukum acara pidana dan tidak dapat dikategorikan sebagai obstruction of justice. Yang dapat dikategorikan sebagai obstruction of justice adalah tindakan yang dilakukan dengan cara melawan hukum untuk menggagalkan proses hukum, bukan penggunaan hak yang sah. 32. Pemohon mengkhawatirkan bahwa pelaporan penyidik ke Dewan Pengawas dapat dikategorikan sebagai obstruction of justice. Namun, kekhawatiran ini juga tidak berdasar. Pelaporan penyidik ke Dewan Pengawas adalah hak yang dijamin dalam undang-undang dan tidak dapat dikategorikan sebagai obstruction of justice. Yang dapat dikategorikan sebagai obstruction of justice adalah tindakan yang dilakukan dengan cara melawan hukum untuk menggagalkan proses hukum, bukan penggunaan hak yang sah. 33. Pemohon mengkhawatirkan bahwa pemberitaan media dapat dikategorikan sebagai obstruction of justice. Namun, kebebasan pers yang dijamin dalam konstitusi tidak termasuk hak untuk menggagalkan proses hukum. Pemberitaan yang dilakukan dengan itikad baik dan berdasarkan fakta tidak dapat dikategorikan sebagai obstruction of justice. Yang dapat dikategorikan sebagai obstruction of justice adalah pemberitaan yang dilakukan dengan sengaja untuk menggagalkan proses hukum, misalnya dengan memberikan informasi palsu atau mempengaruhi saksi. 243 34. Pasal 21 UU TIPIKOR tidak mengancam kebebasan pers. Pers memiliki hak untuk memberitakan proses hukum, termasuk perkara korupsi. Yang dilarang adalah tindakan yang dengan sengaja dilakukan untuk menggagalkan proses hukum. Pemberitaan yang dilakukan dengan itikad baik dan berdasarkan fakta tidak akan terkena Pasal 21 UU TIPIKOR I. Kesimpulan: Pasal 21 UU TIPIKOR Adalah Konstitusional 35. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 21 UU TIPIKOR adalah konstitusional. Pasal ini telah memberikan kepastian hukum yang memadai, tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, tidak membuka peluang penyalahgunaan yang tidak proporsional, dan tidak bertentangan dengan hak konstitusional individu. Pasal ini adalah instrumen penting dalam upaya pemberantasan korupsi dan harus dipertahankan. 36. Berdasarkan pendapat Ahli yang telah diuraikan, bhawa Pasal 21 UU TIPIKOR tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak perlu diberikan pemaknaan baru. Yang diperlukan adalah penerapan yang tepat dan konsisten oleh aparat penegak hukum, serta pengawasan yang efektif melalui mekanisme hukum yang tersedia. 37. Pemberantasan korupsi adalah prioritas nasional yang memerlukan instrumen hukum yang kuat dan efektif. Pasal 21 UU TIPIKOR adalah salah satu instrumen tersebut. Pembatalan atau perubahan makna pasal ini akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi dan merugikan kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, pasal ini harus dipertahankan dan diterapkan secara konsisten. 38. Akhirnya, demikian Keterangan ini Ahli sampaikan. Semoga Allah SWT menolong bangsa dan negara ini. [2.5] Menimbang bahwa Pemohon dan Presiden telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima Mahkamah pada tanggal 4 November 2025 dan 3 November 2025, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. 244 KESIMPULAN PEMOHON A. OBJEK PERMOHONAN PEMOHON MERUPAKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Berdasarkan Bukti P – 1 dan Bukti P – 2, Mahkamah Konstitusi (“Mahkamah”) memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan PEMOHON sehubungan dengan pengujian materiil terhadap materi muatan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) (“UU TIPIKOR”) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”). 2. Pasal 21 UU TIPIKOR pernah sebelumnya diuji oleh Mahkamah dalam perkara Nomor 7/PUU–XVI/2018, 27/PUU–X VII/2019, dan 64/PUU– XXI/2023, di mana permohonan dari perkara Nomor 7/PUU–XVI/2018 dinyatakan ditolak dan diajukan oleh pemohon yang merupakan advokat sehubungan dengan imunitas profesinya, sedangkan permohonan Nomor 27/PUU–X VII/2019 dan 64/PUU–XXI/2023 keduanya tidak dapat diterima dengan alasan permohonan kabur atau tidak jelas. Selain itu, Pasal 21 UU TIPIKOR juga sedang diuji oleh Mahkamah dalam perkara Nomor 71/PUU- XXIII/2025 namun perkara tersebut kembali diajukan oleh advokat dengan mempersoalkan frasa “…atau tidak langsung…” dan menggunakan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 sebagai batu uji. Karena berbagai hal ini, maka Permohonan a quo terbukti tidak ne bis in idem dengan perkara lain yang pernah atau sedang diuji oleh Mahkamah, dan karenanya menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya. B. PEMOHON TERBUKTI MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN A QUO 245 3. PEMOHON telah terbukti mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) (beserta Penjelasannya) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021 (“PMK 2/2021”). 4. Berdasarkan Bukti P – 3, PEMOHON merupakan orang perorangan warga negara Indonesia dan karenanya memenuhi kualifikasi pertama yang dipersyaratkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. 5. Selain itu, PEMOHON juga telah memenuhi persyaratan kedua dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK yakni adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 21 UU TIPIKOR sebagai berikut: (a) Pada tanggal 8 Januari 2020 PEMOHON diduga telah mendapatkan informasi bahwa Wahyu Setiawan telah diamankan oleh Petugas Komisi Pemberantsan Korupsi (“KPK”), kemudian Pemohon diduga melalui Nurhasan memberikan perintah kepada Harun Masiku agar merendam telepon genggam miliknya ke dalam air dan memerintahkan Harun Masiku untuk menunggu (standby) di Kantor DPP PDI Perjuangan dengan tujuan agar keberadaannya tidak diketahui. (b) Dalam keterangannya di hadapan persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nurhasan menerangkan bahwa dirinya didatangi oleh 2 orang yang berbadan tegap, perawakannya seperti “anggota”. Salah satu diantara keduanya mengambil telepon genggam milik Nurhasan dan digunakan untuk menelepon seseorang dan meminta Nurhasan untuk berbicara kepada orang tersebut dan membuat janji untuk bertemu di sekitar Hotel Sofyan 246 Cut Meutia Jakarta. Sesudah pertemuan tersebut, orang yang diduga sebagai Harun Masiku menitipkan tas laptop yang diambil oleh dua orang berbadan tegap tadi. (c) Dinyatakan dalam Surat Dakwaan Nomor: 14/TUT/01.04/24/03/2025 atas nama PEMOHON (“Surat Dakwaan”), setelah pertemuan antara Harun Masiku dan Nurhasan, pada sekitar pukul 18.52 WIB telepon genggam milik Harun Masiku tidak aktif dan tidak terlacak. Selanjutnya Petugas KPK memantau keberadaan Harun Masiku melalui update posisi telepon genggam milik Nurhasan yang terpantau pada pukul 20.00 WIB bersama dengan Harun Masiku berada di Perguruan Tinggi llmu Kepolisian (“PTIK”) dan pada saat bersamaan Kusnadi selaku orang kepercayaan PEMOHON juga terpantau berada di PTIK. Kemudian Petugas KPK mendatangi PTIK namun tidak berhasil menemukan Harun Masiku. (d) Dalam keterangannya di hadapan persidangan, Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti yang dihadirkan sebagai saksi (bukan verbalisan) oleh Penuntut Umum, menerangkan bahwa dirinya dihambat oleh petugas di PTIK, akan tetapi petugas tersebut tidak pernah diperiksa oleh penyidik terkait dengan perintangan. Penyidik Rossa Purbo Bekti juga menerangkan tidak mengetahui keberadaan PEMOHON dengan pasti, karena tidak melihat mobil dan juga tidak bertemu. (e) Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nornor Sprin Dik/07/DIK.00/01/2020 Pimpinan KPK menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin.Kap/01/DIK.01.02/01/01/2020 tanggal 15 Januari 2020 dan untuk melaksanakan penangkapan terhadap Tersangka Harun Masiku namun tidak berhasil menangkap sampai saat ini sehingga Pimpinan KPK mengirimkan surat kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia u.p. Kabareskrim Polri untuk melakukan pencarian DPO (Daftar Pencarian Orang) atas nama Harun Masiku Nomor: R/143/DIK.01.02/01/01- 23/01/2020 tanggal 17 Januari 2020 dan Nomor R/5739/DIK.01.02/01- 23/12/2024 tanggal 05 Desember 2024. 247 (f) Bahwa dalam Surat Dakwaan juga dinyatakan bahwa PEMOHON telah diduga memerintahkan KUSNADI untuk menenggelamkan telepon genggamnya sebagai antisipasi upaya paksa oleh Penyidik KPK, karena ada panggilan nomor Spgl/3838/DIK.01.00/23/06/2024, tanggal 04 Juni 2024 yang ditujukan kepada PEMOHON sebagai saksi dalam perkara atas nama Tersangka Harun Masiku untuk pemeriksaan tanggal 10 Juni 2024. (g) Bahwa sesuai dengan keterangannya di muka persidangan, Kusnadi telah membantah adanya permintaan PEMOHON untuk menenggelamkan telepon genggam, karena pada tanggal 10 Juni 2024 tersebut, telepon genggam milik PEMOHON dan Kusnadi disita oleh Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Atas Berita Acara Penyitaan dan STPBB Nomor: STPBB/1983/DIK.01.05/23/06/2024 Tanggal 10 Juni 2024. (h) Sehubungan dengan hal di atas, PEMOHON telah ditahan oleh Penyidik sejak 20 Februari 2025 hingga 11 Maret 2025 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin.Han/15/DIK.0 tanggal 20 Februari 2025 (“Surat Perintah Penahanan”), dan kemudian ditahan oleh Penuntut sejak 6 Maret 2025 hingga 25 Maret 2025 dan kemudian oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kemudian diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta hingga 3 Agustus 2025. Bahwa meskipun PEMOHON telah dinyatakan tidak bersalah melanggar ketentuan Pasal 21 UU TIPIKOR dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36 /Pid.Sus- TPK/2025/PN.Jkt.Pst, kerugian konstitusional PEMOHON atas diberlakukannya isi Pasal 21 UU TIPIKOR ini bersifat riil, karena dasar dari diterbitkannya Surat Perintah Penahanan yang digunakan untuk menahan PEMOHON adalah Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024 yang merujuk pada Pasal 21 UU TIPIKOR sebagai tindak pidana yang diduga telah dilakukan oleh PEMOHON. 248 6. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 telah memberikan jaminan kepada PEMOHON bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Meskipun demikian, jaminan ini telah dilanggar oleh Pasal 21 UU TIPIKOR, karena PEMOHON telah ditempatkan dalam tahanan salah satunya berdasarkan perintah hakim dalam perkara di mana Pasal 21 UU TIPIKOR didakwakan terhadap PEMOHON. 7. Pasal 21 UU TIPIKOR juga telah terbukti telah melanggar hak konstitusional PEMOHON dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 untuk hidup dalam negara hukum dan mendapatkan jaminan dan kepastian hukum yang adil, karena dengan menggunakan Pasal 21 UU TIPIKOR tersebut, penegak hukum telah mengambil kebebasan dan juga hak PEMOHON untuk hidup dengan bebas dengan menempatkan PEMOHON dalam tahanan dengan merujuk pada Surat Perintah Penyidikan yang merujuk pada Pasal 21 UU TIPIKOR sebagai tindak pidana yang diduga telah dilakukan oleh PEMOHON. 8. Dengan demikian, PEMOHON telah terbukti mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021. C. KETENTUAN PASAL 21 UU TIPIKOR TELAH TERBUKTI BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (3), PASAL 24 AYAT (1), PASAL 28D AYAT (1) DAN PASAL 28F UUD 1945 Pasal 21 UU TIPIKOR terbukti bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 9. Pasal 21 UU TIPIKOR terbukti bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 karena rumusannya yang tidak mencerminkan kepastian hukum. Rumusan yang ada mengakibatkan terjadinya multitafsir dalam penerapan pasal ini dan kegagalan dalam mendapatkan kepastian hukum. 10. Ahli Prof. Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H. dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa rumusan suatu pasal undang-undang seharusnya tidak bersifat multi interpretatif sehinga kepastian hukum menjadi terjamin. 249 Maka perumusan hukum yang rigid dan jelas menjadi suatu yang penting dalam menjamin kepastian hukum. 11. Ahli Dr. Chairul Huda, S.H., M.H. dalam persidangan pada 15 Oktober 2025 menyampaikan tiga hasil penelitiannya bagaimana Pasal 21 UU TIPIKOR menghasilkan kontradiksi dan kontroversi. Hasil riset pertama adalah bagaimana sebagian penulis berpendapat tidak ada masalah dengan norma yang dimuat karena pasal ini sudah disusun dengan cukup baik, dan yang diperlukan hanyalah penegakan hukum yang tegas dan peningkatan kerjasama antar lembaga dalam penanganan kasus obstruction of justice. Di sisi lain, penelitian lain mengatakan bahwa ini adalah pasal karet, karena memuat norma yang kabur dan multitafsir. Hasil riset kedua menunjukkan perbedaan pendapat penelitian mengenai sifat pasal ini; di satu sisi sebagian orang mengatakan Pasal 21 UU TIPIKOR merupakan delik formil yang tidak memerlukan timbulnya akibat; dan di sisi lain penelitian lain menunjukkan pasal ini merupakan delik materiil yang memerlukan adanya unsur penggagalan. Hasil riset ketiga adalah perbedaaan pendapat mengenai siapa yang dituju oleh pasal ini; sebagian peneliti menganggap pasal ini ditujukan pada pelaku tindak pidana korupsi, dan sebagian lain mengatakan bahwa pasal ini ditujukan pada pihak lain selain dari pelaku tindak pidana korupsi. Menurut Ahli Dr. Chairul Huda, S.H., M.H., pandangan peneliti yang bertolak belakang dalam berbagai isu penting di atas disebabkan oleh norma Pasal 21 yang kabur. 12. Kekaburan yang terdapat dalam Pasal 21 UU TIPIKOR ini memberikan ruang interpretasi yang terlalu luas sehingga membuka peluang penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) dan penegakan hukum yang diskriminatif. Kondisi ini berpotensi menggeser Indonesia dari negara hukum menuju negara kekuasaan dimana keputusan hukum lebih bergantung kepada tafsir dan kehendak pejabat penegak hukum dibandingkan dengan norma hukum yang pasti dan adil. Pasal 21 UU TIPIKOR terbukti bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 13. Pasal 21 UU TIPIKOR telah terbukti bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menjamin bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan 250 kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Ketidakjelasan rumusan dalam Pasal 21 UU TIPIKOR saat ini telah mengganggu pelaksanaan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Rumusan Pasal yang tidak jelas dapat menyasar kepada pihak manapun yang terlibat dalam proses peradilan, tidak terkecuali pengacara yang menjalankan tugasnya atau bahkan hakim yang berpandangan lain dalam mengambil keputusan. 14. Perwakilan DPR dalam keterangannya kepada Mahkamah di persidangan pada 1 Oktober 2025 menyatakan bahwa DPR sendiri menyadari bahwa Pasal 21 UU TIPIKOR dalam praktiknya diberikan tafsir yang luas dan telah digunakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap tindakan-tindakan yang sah dan menurut hukum seperti membantah keterangan aparat penegak hukum yang tidak benar, melaporkan penyidik kepada pihak yang berwenang, atau melakukan pra peradilan sesuai dengan hukum acara pidana. 15. Selain itu, Pasal 21 UU TIPIKOR sarat akan pertentangan dengan prinsip due process of law yang menjadi ruh dari penegakan hukum yang adil. Ketika batasan yang seharusnya jelas dan tegas namun tidak terdapat dalam suatu pasal undang-undang maka asas kepastian hukum pun hilang. Akibatnya, hukum tidak lagi digunakan untuk melindungi hak asasi dan mencari kebenaran substantif, namun dapat berubah fungsinya menjadi alat kekuasaan untuk menekan pihak-pihak tertentu. Hal ini jelas bertolak belakang dengan tujuan adanya kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dijamin oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Hal ini juga berlawanan dengan nafas yang dihembuhkan dalam KUHP kita yang baru, yang lebih menitikberatkan pada substantive justice, dengan cita-cita menjadikan hukum sebagai alat pemanusiaan manusia, bukan sekedar alat penguasa untuk memastikan kekuasaan absolutnya, sebagaimana disampaikan oleh Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D dalam Orasi Ilmiah pada Mardjono Reksodiputro Memorial Lecture pada Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 28 Oktober 2025. 251 Pasal 21 UU TIPIKOR terbukti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 16. Materi muatan dalam Pasal 21 UU TIPIKOR melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena telah terbukti gagal dalam memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) tersebut. Ahli Dr. Chairul Huda, S.H., M.H. dalam persidangan pada15 Oktober 2025 mengungkapkan bahwa rumusan Pasal 21 UU TIPIKOR bukan unsur-unsur perbuatan seperti umumnya rumusan delik, melainkan merupakan definisi obstruction of justice. Akibat dari hal ini adalah timbulnya kesulitan dalam implementasi karena akan sangat tergantung dari pemahaman tentang definisi itu sendiri. 17. Kepastian hukum yang seharusnya terdapat dalam Pasal 21 UU TIPIKOR menjadi tidak dapat dirasakan karena ketidakjelasan rumusan Pasal ini. Ketiadaan batasan yang jelas dan pasti berpotensi besar menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan dan pada akhirnya akan menjauhkan rasa keadilan. 18. Ahli Dr. Chairul Huda, S.H., M.H. dalam persidangan pada 15 Oktober 2025 menjelaskan bahwa perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 21 UU TIPIKOR adalah perbuatan yang secara definisional masuk ke dalam kategori obstruction of justice, tapi unsur-unsurnya apa tidak disebutkan secara mendetil. Akibatnya, penerapan Pasal 21 sangat tergantung pada subjektivitas penegak hukum dan bukan bergantung pada kemauan pembentuk undang-undang. Ahli menyebutkan bahwa kita perlu merujuk pada perbuatan fisik sebagaimana dipersyaratkan dalam United Nations Convention Against Corruption (“UNCAC”) yang telah diratifikasi di Indonesia, dan karenanya Pasal 21 UU TIPIKOR perlu diperbaiki agar selaras dengan ketentuan dalam UNCAC. 19. Perlunya penyelarasan dengan UNCAC yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 7 tahun 2006 (“UU No. 7 / 2006”) juga diakui oleh perwakilan DPR dalam keterangannya di persidangan pada 1 Oktober 2025. Tidak adanya tindak lanjut terhadap ratifikasi UNCAC dengan pembaharuan atau pengharmonisan terhadap substansi atau isi UU TIPIKOR diakui telah 252 melanggar asas keadilan, asas ketertiban, dan kepastian hukum, serta asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 20. Sebagaimana disampaikan dalam GAP Analysis Study Report (Identification of Gaps between Laws / Regulations of the Republic of Indonesia and the United Nations Convention Against Corruption) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang terbit pada November 2006 [https://www.kpk.go.id/id/publikasi- data/kajian/gap-analysis-indonesia-terhadap-uncac], ada cukup banyak perbedaan standar dan hal yang diatur dalam UNCAC dengan UU TIPIKOR yang berlaku. Dengan kesadaran mengenai hal tersebut, Kementerian Hukum dan HAM menindaklanjuti diundang-undangkannya UU No. 7 / 2006 dengan membentuk tim untuk mempersiapkan perubahan terhadap UU TIPIKOR. Tim ini dipimpin oleh Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. dan beranggotakan ahli hukum dari berbagai institusi yang terlibat dalam pemberantasan korupsi. Meskipun 19 tahun sudah berlalu, belum ada perubahan konkrit yang dilakukan demi menyelaraskan UU TIPIKOR dengan UNCAC. 21. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra juga menyatakan niatnya untuk melakukan penyelarasan setidaknya dalam satu tahun ke depan sejak Desember 2024 [http://www.hukumonline.com/stories/article/lt675b6ca0b44e9/adopsi-uncac--lagu- lama-yang-kembali-mengalun/]. Meskipun demikian, hampir satu tahun kemudian saat Kesimpulan ini disampaikan, juga masih belum ada langkah konkrit mengenai hal ini.Ahli Prof. Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H. dalam keterangannya di persidangan pada 15 Oktober 2025 juga telah menjelaskan akibat dari penerapan yang mengedepankan subjektivitas. Ketika subjektivitas itu lahir, maka terjadilah abuse of power. Menurutnya, kelemahan Pasal 21 UU TIPIKOR ini terjadi karena dalam rumusannya tidak jelas mengenai apa bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai obstruction of justice. Rumusan Pasal ini hanya menekankan pada tujuan dari suatu tindakan tanpa memberi batasan secara konkret mengenai apa yang dimaksud dengan “mencegah, merintangi, atau menggagalkan”. Akibatnya, pasal ini bersifat multitafsir dan membuka ruang luas bagi 253 penegak hukum untuk menafsirkan secara subjektif, yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan hukum. 22. Pasal 21 UU TIPIKOR telah melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena tidak terjaminnya hak warga negara atas kepastian hukum yang adil. Ketidakjelasan dalam Pasal 21 UU TIPIKOR tentunya bertentangan dengan asal legalitas yang menuntut setiap rumusan delik pidana bersifat jelas (lex certa) dan tegas (lex stricta), sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan pasti tindakan apa yang sebenarnya bisa dikategorikan sebagai bentuk obstruction of justice. Pasal 21 UU TIPIKOR terbukti bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 23. Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap individu untuk memperoleh, mengolah, dan menyebarkan informasi melalui berbagai saluran komunikasi. Seseorang yang sedang diselidiki atau disidik tetap berhak untuk mencari serta mempublikasikan informasi yang dapat digunakan untuk membela dirinya. Langkah ini dapat dipandang sebagai pelaksanaan hak asasi untuk menjaga keseimbangan informasi publik, terlebih ketika aparat penegak hukum telah terlebih dahulu mempublikasikan terkait perkara yang sedang berjalan di media massa yang bisa membangun stigma negatif terhadap individu yang belum terbukti bersalah. Muatan Pasal 21 UU TIPIKOR telah terbukti melanggar hak yang dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945 ini. 24. Ahli Prof. Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H. dalam keterangannya di persidangan pada 15 Oktober 2025 menyatakan bahwa rumusan Pasal 21 UU TIPIKOR yang ada saat ini dengan tidak memuat frasa “perbuatan melawan hukum” telah menghasilkan kerancuan, karena perbuatan umum seperti pendapat ahli atau pemberitaan pers sehubungan dengan suatu proses peradilan pidana yang seharusnya dilindungi sebagai bagian dari academic freedom atau freedom of speech seakan-akan masuk ke dalam lingkup dari tindakan yang dilarang oleh Pasal 21 UU TIPIKOR. Hal ini tentunya merugikan masyarakat luas karena keberadaan pendapat ahli dan pemberitaan pers juga merupakan salah satu cara mengevaluasi proses peradilan. 254 25. Pasal 21 UU TIPIKOR yang diterapkan secara kaku tanpa batasan yang proporsional justru menghambat partisipasi publik dan juga mengekang kebebabasan yang dijamin konstitusi. Ketika Pasal 21 UU TIPIKOR tidak dirumuskan secara jelas dan pasti, maka akan timbul sifat kelenturan dan multitafsir terhadap Pasal ini. Ahli Dr. Chairul Huda, S.H., M.H. menyatakan dalam keterangan tertulisnya bahwa dalam konteks kekinian hal ini sudah mulai menyasar juga terhadap pemberitahuan atau karya jurnalistik, yang bertentangan dengan pelaksanaan kebebasan pers (freedom of press) dan bahkan dalam banyak segi dapat dipandang sebagai penyerangan terhadap academic freedom dalam mengkritisi penegakan hukum. Produk jurnalistik yang bersifat kritis terhadap penegak hukum dapat dikenakan obstruction of justice, meskipun Komisi Kejaksaan dan Aliansi Independen telah menyatakan bahwa karya jurnalistik memiliki fungsi kontrol sosial dan tidak dapat dijadikan dasar pidana. Jika praktik semacam ini terus belanjut, hal itu dapat menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers dan demokrasi, karena media justru akan takut mengkritisi kinerja penegak hukum. 26. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pasal 21 UU TIPIKOR bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945. Rumusannya yang kabur dapat mengancam kebebasan informasi, kebebasan pers, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran dan revisi terhadap Pasal 21 UU TIPIKOR agar selaras dengan semangat konstitusi yang menjunjung tinggi keterbukaan informasi, kebebasan berkomunikasi, dan partisipasi publik dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. D. PERMOHONAN PEMOHON TERBUKTI LAYAK UNTUK DIKABULKAN Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, jelas bahwa Permohonan PEMOHON ini layak untuk dikabulkan oleh Mahkamah. Maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat agar berkenan mengabulkan permohonan PEMOHON dengan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya; 255 2. Menyatakan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi melalui penggunaan kekerasan fisik, ancaman, intimidasi, intervensi, dan/atau janji untuk memberikan keuntungan yang tidak semestinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah)” dan kata “dan” dalam frasa “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan”memiliki arti kumulatif, dalam arti tindakan mencegah, merintangi atau menggagalkan harus dilakukan dalam semua tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan; 3. Memerintahkan pemuatan putusan perkara ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. ATAU Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). KESIMPULAN PRESIDEN I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Pemerintah tetap pada pendirian sebagaimana Keterangan sebelumnya, bahwa Pemohon dalam Perkara Nomor 136/PUU-XXIII/2025 tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. parameter kerugian konstitusional yang dibakukan sejak Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007. Pemohon tidak berhasil menunjukkan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang secara langsung dirugikan oleh berlakunya Pasal 21 UU PTPK. 256 Permohonan a quo pada hakikatnya bukan semata pengujian konstitusionalitas norma, melainkan upaya untuk merumuskan kembali keseluruhan konstruksi delik Pasal 21 UU PTPK. Pemohon meminta Mahkamah menambahkan unsur baru berupa frasa “secara melawan hukum”, membatasi cara atau alat perbuatan pada kekerasan fisik, ancaman, intimidasi, intervensi, atau janji keuntungan tidak pantas, menafsirkan frasa “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan” secara kumulatif, serta bahkan mengubah ancaman pidana dari minimum 3 tahun–maksimum 12 tahun menjadi hanya maksimum 3 tahun dan/atau denda. Dengan demikian, petitum Pemohon tidak berkaitan dengan kerugian konstitusional individual, melainkan permintaan perubahan norma pidana yang menjadi kewenangan pembentuk undang- undang, bukan Mahkamah Konstitusi. Dalil Pemohon berangkat dari kekhawatiran kriminalisasi terhadap dirinya selaku warga negara yang berhadapan dengan proses penegakan hukum. Kekhawatiran tersebut tidak dapat dijadikan dasar kedudukan hukum karena tidak menunjukkan adanya kerugian yang bersifat langsung, spesifik, dan aktual. Pemohon mendasarkan argumentasinya pada kasus konkret yang bersifat penerapan norma (law in action), bukan pada keberlakuan norma abstrak (law in books). Padahal menurut hukum acara Mahkamah, uji konstitusionalitas dilakukan terhadap norma secara in abstracto, sedangkan penerapan norma dapat diuji melalui mekanisme praperadilan, eksepsi, pembelaan, maupun upaya hukum lain dalam perkara pidana. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 7/PUU-XVI/2018 telah menegaskan bahwa Pasal 21 UU PTPK adalah konstitusional sepanjang diterapkan secara benar dan menjunjung asas due process of law. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah menyatakan bahwa norma Pasal 21 UU PTPK bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang, tidak ditujukan kepada profesi atau subjek tertentu, termasuk Pemohon dalam perkara ini. Oleh karena itu, tidak terdapat alasan untuk menyatakan bahwa Pasal 21 UU PTPK menimbulkan kerugian konstitusional yang spesifik bagi Pemohon. Apabila benar Pemohon bertindak dalam koridor penegakan hukum dan keadilan, maka dengan sendirinya tidak terpenuhi unsur kesengajaan yang menjadi elemen utama dalam delik Pasal 21 UU PTPK. 257 Sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat uraian maupun alat bukti yang menunjukkan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara hak konstitusional Pemohon dengan keberlakuan norma a quo. Pemohon tidak berada dalam posisi sebagai pihak yang secara langsung mengalami penerapan Pasal 21 UU PTPK, dan tidak pula menunjukkan adanya potensi kerugian yang dapat dipastikan akan terjadi. Seluruh dalil yang diajukan bersifat hipotetis dan berlandaskan kekhawatiran umum mengenai kemungkinan penyalahgunaan norma, bukan kerugian aktual yang menimpa Pemohon sendiri. Berdasarkan uraian tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) karena kerugian yang didalilkan tidak bersifat langsung, spesifik, dan berhubungan kausal dengan norma yang diuji. Permohonan yang pada pokoknya meminta penambahan unsur delik, pembatasan alat perbuatan, penafsiran kumulatif tahapan proses, serta perubahan ancaman pidana berada di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi dan sepenuhnya menjadi ranah pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, berdasarkan seluruh fakta persidangan, Pemerintah memohon agar Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon dalam perkara a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), atau setidak-tidaknya menolak permohonan untuk seluruhnya. II. KESIMPULAN TENTANG MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI Pemohon dalam Perkara Nomor 136/PUU-XXIII/2025 mempersoalkan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Permohonan a quo pada pokoknya meminta penambahan unsur secara melawan hukum, pembatasan cara perbuatan, pemaknaan kumulatif atas tahapan proses, serta perubahan ancaman pidana. Terhadap dalil dimaksud Pemerintah telah menyampaikan Keterangan Presiden dan menghadirkan Ahli Pemerintah Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H. dan Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si untuk mendukung dalil Pemerintah. Berdasarkan keseluruhan proses persidangan yang telah berlangsung, Pemerintah menyimpulkan sebagai berikut. 1. Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa yang menuntut langkah penanganan luar biasa. Prinsip ini selaras dengan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 dan tujuan keadilan sosial sebagaimana sila ke-5 Pancasila. Oleh karena itu 258 rumusan pencegahan dan perintangan proses peradilan pada Pasal 21 UU PTPK secara sadar dirancang untuk menutup celah perbuatan yang dilakukan langsung maupun melalui perantara. Pendekatan tersebut juga sejalan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi yang mengatur perbuatan yang menghalangi proses peradilan. Berdasarkan hal tersebut, Pasal 21 UU PTPK merupakan instrumen yang sah dan diperlukan untuk menjaga efektivitas pemberantasan korupsi serta kepastian hukum yang adil. 2. Permohonan a quo pada pokoknya meminta Mahkamah menambahkan unsur secara melawan hukum pada Pasal 21 UU PTPK, mempersempit cara perbuatan yang dilarang, memaknai tahapan proses secara kumulatif dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan, serta menyesuaikan ancaman pidana. Pemerintah berkedudukan menolak seluruh permintaan tersebut karena esensinya bukan pengujian konstitusionalitas norma, melainkan permintaan pembentukan norma baru dan perubahan politik pemidanaan yang merupakan ranah pembentuk undang-undang. Pemerintah memohon Mahkamah tetap berada dalam fungsi negative legislator, sehingga tidak menambah unsur delik, tidak merombak struktur unsur, tidak mengubah tata cara pembuktian, dan tidak mengatur ulang batas pidana. 3. Dalam kerangka negara hukum demokratis sebagaimana Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, jaminan kepastian hukum yang adil pada Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 mensyaratkan norma pidana yang dapat diramalkan penerapannya, konsisten, dan menempatkan proses peradilan sebagai objek perlindungan. Pasal 21 UU PTPK dirancang untuk menjaga integritas penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara korupsi dari perbuatan yang sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan. Norma ini tidak berdiri untuk membungkam ekspresi yang sah, melainkan untuk memastikan proses peradilan berlangsung bebas dari intervensi yang berintensi mengacaukan atau menggagalkan penegakan hukum. 4. Prof. Suparji menegaskan bahwa ukuran kepastian hukum pidana berupa lex scripta, lex certa, dan lex stricta terpenuhi oleh Pasal 21. Beliau menyampaikan bahwa norma Pasal 21 memiliki batas perintah yang jelas, 259 memiliki objek yang jelas yaitu pencegahan, perintangan, atau penggagalan proses, serta memiliki konteks waktu dan tahap yang jelas yaitu pada penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan. Keterangan ahli ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya diukur dari sempit luasnya kata, tetapi dari kejelasan struktur unsur dan keterikatan penerapannya pada alat bukti serta akibat hukum yang dapat ditunjukkan. 5. Menjawab perbedaan istilah maksud dan dengan sengaja, Prof. Suparji menerangkan bahwa dengan sengaja hidup dalam tiga tingkatan, yaitu sengaja dengan maksud, sengaja dengan kepastian, dan sengaja dengan kemungkinan. Dengan demikian frasa dengan sengaja telah merepresentasikan unsur purposif dan tidak memerlukan penambahan kata maksud. Penjelasan tersebut menempatkan mens rea sebagai pagar utama agar Pasal 21 hanya mengenai perbuatan yang memang diniatkan untuk mengganggu proses peradilan, bukan tindakan yang netral atau tidak berpengetahuan tentang akibatnya. 6. Dr. Ahmad Redi menguatkan bahwa kepastian Pasal 21 berdiri di atas tiga pilar. Pertama, unsur dengan sengaja yang menuntut pembuktian niat jahat secara objektif. Kedua, unsur perbuatan yang jelas yaitu mencegah, merintangi, atau menggagalkan yang menunjuk pada tindakan aktif menghambat proses. Ketiga, unsur tahap proses yang dilindungi meliputi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Menurut Ahli, kombinasi ini justru memberikan kepastian hukum yang memadai sebagaimana Pasal 28D ayat 1 UUD 1945, sekaligus tidak melanggar Pasal 28F UUD 1945 karena yang dilarang bukan komunikasi atau perolehan informasi yang sah, melainkan tindakan yang dengan sengaja menggagalkan proses. 7. Permintaan untuk menambahkan unsur secara melawan hukum tidak diperlukan dan justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian baru. Dr. Ahmad Redi menguraikan problem definisional atas perbuatan melawan hukum yang dalam doktrin dapat dimaknai secara formal sebagai pelanggaran aturan tertulis maupun materiil sebagai pelanggaran kepatutan dan keadilan. Menurut Ahli, apabila unsur baru ini disisipkan maka membuka ruang perdebatan baru pada tingkat penerapan yang menjauhkan norma dari 260 sifat implementatifnya. Pemerintah sependapat bahwa frasa dengan sengaja sudah memadai untuk menyaring perbuatan yang terlarang tanpa membutuhkan tambahan unsur yang elastis dan multitafsir. 8. Prof. Suparji menerangkan bahwa praktik penegakan hukum memperlihatkan Pasal 21 tidak digunakan untuk mengkriminalisasi penggunaan upaya hukum yang dijamin peraturan perundang-undangan. Orang yang mengajukan gugatan ke peradilan tata usaha negara, mengajukan praperadilan, atau mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tidak dijerat Pasal 21. Keterangan ini menegaskan bahwa pagar due process telah bekerja dan menjadi pembeda tegas antara penggunaan hak prosedural yang sah dengan tindakan yang ditujukan untuk mengganggu atau menggagalkan proses. 9. Ruang kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers tetap mendapat perlindungan. Dr. Ahmad Redi menyebutkan bahwa pemberitaan yang dilakukan dengan itikad baik, bebas konflik kepentingan, independen, serta berdasarkan fakta tidak dapat dikategorikan sebagai obstruction of justice. Pengaturan dalam Pasal 21 bukan penghalang komunikasi, melainkan pembatas yang sah terhadap tindakan yang dimaksudkan untuk menggagalkan proses hukum. Penegasan ini menjadi rambu agar tafsir Pasal 21 tidak menyasar ekspresi publik yang berdasar dan proporsional. 10. Disamping itu, standar penerapan Pasal 21 juga dapat dirumuskan secara operasional. Pertama, keberadaan niat yang dapat disimpulkan dari sikap batin dan tindakan konkret pelaku. Kedua, adanya relasi yang relevan dengan subjek atau objek perkara yang menjadi sasaran perlindungan proses. Ketiga, adanya akibat yang dapat dibuktikan berupa terhambatnya salah satu tahap proses. Tiga unsur ini memastikan pemeriksaan berfokus pada niat, hubungan, dan akibat, sehingga menjawab kekhawatiran multitafsir sekaligus menegakkan asas proporsionalitas. 11. Terhadap permintaan Pemohon agar tahapan proses dipahami secara kumulatif, kedua Ahli menolak karena bertentangan dengan tujuan perlindungan proses peradilan. Prof. Suparji menjelaskan bahwa kumulasi akan menyulitkan implementasi dan menurunkan efektivitas norma. Dr. Ahmad Redi menambahkan pembacaan sistematis terhadap rangkaian tahap 261 dalam Pasal 21 yang bersifat menjelaskan spektrum, bukan mengharuskan terpenuhinya seluruh tahap sekaligus. Oleh karena itu, perbuatan yang menggagalkan salah satu tahap saja sudah dapat termasuk dalam jangkauan Pasal 21. 12. Mengenai pengetatan/pembatasan cara perbuatan yang diminta Pemohon, hal tersebut justru tidak sejalan dengan dinamika modus penghalangan modern. Perkembangan ruang digital, orkestrasi informasi, serta pengaruh kekuasaan dapat diejawantahkan dalam beragam tindakan yang tidak selalu berbentuk kekerasan, ancaman, atau janji keuntungan. Pemberian informasi palsu, manipulasi alat bukti, intimidasi terhadap saksi, dan tekanan terstruktur di ruang publik dapat menjadi bentuk konkret yang menghambat proses. Membatasi cara perbuatan justru membuka celah elusi dan menurunkan daya guna norma terhadap modus yang terus berubah. 13. Lebih lanjut, Ahli juga menyampaikan bahwa hal ini memiliki koherensi dengan standar internasional. Dr. Ahmad Redi merujuk Pasal 25 Konvensi PBB Antikorupsi yang tidak menggunakan kata unlawful dalam merumuskan obstruction of justice. Indonesia menyesuaikan kebutuhan hukum nasional tanpa mengaburkan esensi delik tambahan yang melindungi proses penindakan kejahatan pokok. Penjelasan ini memperlihatkan bahwa ketiadaan frasa perbuatan melawan hukum bukan kekurangan, melainkan pilihan kebijakan kriminal yang sahih dan sejalan dengan praktik internasional. 14. Bahwa Pasal 21 merupakan delik berdiri sendiri yang melindungi proses peradilan, berbeda dari konstruksi penyertaan pada Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Keterangan ahli menjelaskan bahwa Pasal 55 dan Pasal 56 berfokus pada keterlibatan dalam delik pokok korupsi, sedangkan Pasal 21 menyasar siapapun yang mengganggu proses hukum. Dengan demikian, dalil agar cukup menggunakan konstruksi penyertaan tidak tepat karena objek perlindungannya berbeda dan rezim pembuktiannya juga tidak identik. 15. Pemerintah dan Ahli memaparkan keselarasan dengan KUHP 2023 yang telah mengelompokkan tindak pidana menghalangi dan merintangi peradilan. Dr. Ahmad Redi menyebut adanya pengaturan di sekitar Pasal 279 sampai dengan Pasal 285, antara lain mengenai tindakan gaduh di sekitar ruang 262 sidang, tindakan menyembunyikan atau menolong pelaku, serta intimidasi terhadap saksi. Namun keberadaan pengaturan umum tersebut tidak menegasikan kebutuhan Pasal 21 sebagai lex specialis di ranah pemberantasan korupsi yang menuntut tingkat perlindungan lebih tinggi dan ancaman pidana yang proporsional dengan sifat kejahatan yang luar biasa. 16. Proporsionalitas sanksi tetap terjaga. Menjawab perbandingan dengan beberapa delik dalam UU PTPK yang memiliki ancaman lebih rendah maupun delik tertentu pada rezim terorisme, kedua Ahli menilai bahwa ancaman pidana pada Pasal 21 adalah wajar. Obstruction of justice pada perkara korupsi mengancam inti penegakan hukum terhadap kejahatan yang berdampak luas pada keuangan negara, perekonomian nasional, dan kepercayaan publik terhadap peradilan. Karena sifatnya sebagai delik tambahan yang menjaga keberhasilan penindakan delik pokok yang sangat merugikan, efek pencegahan menghendaki batas maksimum yang memadai. 17. Selanjutnya, mengenai permintaan perubahan ancaman pidana yang diajukan Pemohon agar diturunkan dari maksimum dua belas tahun menjadi tiga tahun tidak memiliki dasar konstitusional. Pemerintah bersama para ahli menjelaskan bahwa penentuan jenis dan batas pidana merupakan kebijakan hukum pidana yang termasuk dalam wilayah kebijakan terbuka pembentuk undang-undang. Penurunan batas maksimum akan menurunkan efek pencegahan umum dan khusus yang menjadi tujuan utama pembentukan Pasal 21. Selain itu, perubahan tersebut akan menurunkan tingkat efek jera dan kemampuan hukum untuk memberikan pencegahan yang efektif terhadap perbuatan yang berpotensi merusak proses penegakan hukum dan mengancam keberhasilan pemberantasan korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa. Dalam kerangka perlindungan hukum yang adil, proporsionalitas pidana diukur bukan dari perbandingan semata antar delik, tetapi dari sifat dan akibat sosial perbuatannya terhadap kepentingan umum yang dilindungi. 18. Pemerintah menekankan bahwa Pasal 21 UU PTPK memiliki fungsi instrumental dalam menjaga efektivitas norma-norma pemberantasan korupsi yang lain. Delik obstruction of justice seperti Pasal 21 melindungi efektivitas penyidikan dan penuntutan agar pelaku kejahatan tidak dapat 263 menutupi tindak pidana pokoknya melalui tekanan, manipulasi, atau pengaruh terhadap pihak yang berwenang. Dalam praktiknya, keberhasilan penindakan perkara korupsi di Indonesia sering bergantung pada kemampuan aparat menahan upaya perintangan. Karena itu, penguatan Pasal 21 justru merupakan kebutuhan konstitusional dalam mewujudkan negara hukum yang melindungi masyarakat dari kerusakan sistemik akibat korupsi. 19. Pemerintah telah memberikan contoh empiris penerapan Pasal 21 dalam beberapa perkara korupsi besar seperti kasus PT Duta Palma dan PT Timah yang menunjukkan fungsi nyata norma tersebut dalam melindungi proses penyidikan. Dalam kasus tersebut, pihak-pihak tertentu terbukti memberikan perintah untuk menghalangi penyidik, memanipulasi keterangan, dan menyembunyikan dokumen. Peristiwa semacam ini menegaskan bahwa ancaman pidana yang tegas pada Pasal 21 diperlukan agar tidak terjadi impunitas bagi mereka yang menghambat proses hukum. Penerapan yang konsisten dalam praktik menunjukkan bahwa norma tersebut bekerja secara proporsional dan tidak digunakan secara berlebihan. 20. Pemerintah juga menjelaskan bahwa keberadaan Pasal 21 tidak bertentangan dengan hak konstitusional warga negara atas kepastian hukum maupun hak untuk berkomunikasi. Norma tersebut justru memberikan perlindungan bagi kepentingan umum dengan mencegah campur tangan tidak sah terhadap proses hukum. Dalam konteks Pasal 28F UUD 1945, hak untuk mencari dan menyampaikan informasi tetap diakui selama tidak digunakan untuk menggagalkan proses peradilan. Dengan demikian, Pasal 21 merupakan pembatasan yang sah menurut Pasal 28J UUD 1945 karena ditujukan untuk menjamin ketertiban, keadilan, dan hak orang lain untuk memperoleh penegakan hukum yang bebas dari gangguan. 21. Dari sudut pandang hukum tata negara, Pemerintah mengingatkan kembali dengan tegas bahwa Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk menilai atau mengubah kebijakan pemidanaan. Mahkamah hanya berwenang menilai kesesuaian norma terhadap UUD 1945, bukan merumuskan unsur baru atau menghapus ancaman pidana yang telah ditetapkan pembentuk undang-undang. Penambahan unsur secara melawan hukum, pembatasan 264 cara perbuatan, atau perubahan struktur pidana akan menggeser peran Mahkamah menjadi pembentuk norma baru, yang tidak sesuai dengan prinsip negative legislator sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah. 22. Pemerintah menilai dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 21 menimbulkan ketidakpastian hukum tidak terbukti. Unsur-unsur Pasal 21 dapat dipahami secara objektif, yaitu adanya niat, tindakan, dan akibat yang dapat diukur. Norma ini tidak bersifat elastis karena penerapannya memerlukan pembuktian konkret dalam setiap tahap penegakan hukum. Dengan demikian, ketentuan tersebut telah memenuhi prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Keterangan para ahli juga menunjukkan bahwa ketentuan ini memberikan perlindungan yang adil bagi semua pihak karena penerapan pidananya hanya terjadi bila terbukti adanya perbuatan yang sengaja menggagalkan proses. 23. Dari segi asas-asas umum hukum pidana, Pemerintah dan ahli menegaskan bahwa Pasal 21 memenuhi asas legalitas dan asas kesalahan. Pasal ini telah dirumuskan secara tertulis, jelas, dan tidak menimbulkan keraguan dalam penerapan. Asas kesalahan dipenuhi karena adanya unsur dengan sengaja yang harus dibuktikan secara faktual di persidangan. Dengan demikian, tidak ada ruang bagi penerapan yang sewenang-wenang atau tanpa dasar pembuktian. Norma ini juga tidak bersifat retrospektif, sehingga menjamin perlindungan terhadap kepastian hukum bagi setiap warga negara. 24. Prof. Suparji menegaskan bahwa penerapan Pasal 21 tetap tunduk pada prinsip-prinsip pembuktian yang ketat sebagaimana diatur dalam KUHAP. Setiap tindakan penegak hukum dapat diuji melalui mekanisme praperadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Mekanisme pengawasan berjenjang ini memastikan bahwa penerapan norma tidak bersifat absolut dan tetap berada dalam koridor checks and balances. Dengan demikian, kekhawatiran Pemohon bahwa Pasal 21 membuka peluang penyalahgunaan wewenang tidak berdasar karena sistem peradilan telah menyediakan saluran koreksi terhadap tindakan sewenang-wenang. 25. Pemerintah menilai bahwa penambahan unsur secara melawan hukum atau perubahan unsur delik justru berisiko mengaburkan batas antara tindakan 265 yang sah dan yang terlarang. Ketentuan sebagaimana dirumuskan saat ini telah cukup jelas dan memberikan pedoman bagi penegak hukum untuk membedakan antara tindakan yang diperbolehkan seperti pembelaan di pengadilan atau komunikasi sah dengan tindakan yang ditujukan untuk menggagalkan proses hukum. Dengan demikian, permintaan Pemohon tidak meningkatkan perlindungan konstitusional, melainkan menurunkan efektivitas pemberantasan korupsi. 26. Lebih lanjut, Pemerintah menilai bahwa apabila unsur secara melawan hukum ditambahkan ke dalam Pasal 21 UU PTPK, maka penerapan norma tersebut justru akan menjadi semakin sempit dan sulit dibuktikan. Secara doktrinal, pembuktian unsur melawan hukum menimbulkan beban tambahan bagi aparat penegak hukum untuk menunjukkan bahwa perbuatan pelaku bukan hanya menghalangi proses peradilan, tetapi juga bertentangan dengan ketentuan hukum tertentu yang sudah ada. Dalam konteks delik perintangan proses, fokus utama seharusnya terletak pada niat dan akibat perbuatannya terhadap kelancaran penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan, bukan pada pelanggaran norma lain di luar itu. Menambahkan unsur tersebut akan menuntut aparat untuk terlebih dahulu mencari pasal atau norma hukum lain yang dilanggar, sehingga proses penegakan hukum menjadi lebih rumit dan membuka celah bagi pelaku untuk menghindar dari tanggung jawab pidana. 27. Dalam praktik penegakan hukum, beban pembuktian unsur melawan hukum sering kali menimbulkan perdebatan antara tafsir formal dan materiil. Pada satu sisi, unsur itu dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap peraturan tertulis, sedangkan di sisi lain, bisa dimaknai sebagai pelanggaran terhadap asas kepatutan dan keadilan. Perdebatan tersebut berpotensi memperlambat proses pembuktian dan menurunkan efektivitas penegakan hukum, terutama pada perkara korupsi yang ditandai dengan kompleksitas pembuktian, keterlibatan banyak pihak, dan modus operandi yang semakin canggih. Dalam kondisi demikian, aparat penegak hukum memerlukan norma yang operasional dan langsung dapat diterapkan tanpa harus menempuh perdebatan konseptual yang panjang mengenai sifat melawan hukumnya suatu tindakan. 266 28. Karakteristik tindak pidana korupsi sebagai serious crime dan extraordinary crime menuntut sistem hukum yang adaptif dan dinamis. Modus operandi pelaku korupsi terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi, sistem keuangan, serta jejaring kekuasaan dan pengaruh. Oleh karena itu, hukum harus mampu bergerak selangkah di depan para pelaku, bukan terbelakang oleh kerumitan pembuktian formal. Penegakan hukum yang terlalu ketat dan formalistis justru berpotensi melemahkan efektivitas pemberantasan korupsi karena memberikan ruang bagi pelaku untuk bersembunyi di balik kekosongan atau ketidaksempurnaan rumusan norma. Norma Pasal 21 yang saat ini berlaku telah mengandung keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan hak asasi, dan efektivitas penegakan hukum yang diperlukan untuk menghadapi karakter kejahatan korupsi yang terus berevolusi. 29. Dalam sistem common law, efektivitas pemberantasan kejahatan modern didukung oleh sifat hukum yang fleksibel dan dinamis. Doktrin precedent memungkinkan hakim dan juri untuk menyesuaikan penerapan hukum terhadap modus operandi baru yang belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Dengan demikian, pelaku yang menggunakan cara-cara baru tetap dapat dijerat berdasarkan prinsip-prinsip hukum umum yang telah dibangun melalui yurisprudensi. Mekanisme tersebut membuat sistem common law relatif lebih tanggap terhadap perubahan zaman tanpa harus menunggu perubahan undang-undang. Sebaliknya, dalam sistem hukum civil law seperti Indonesia, di mana hukum bersifat tertulis dan kodifikatif, setiap tambahan unsur dalam rumusan delik akan mempersempit ruang tafsir dan memperberat pembuktian. Karena itu, prinsip kehati-hatian dalam menambah unsur baru menjadi sangat penting agar hukum tidak kehilangan efektivitasnya. 30. Pemerintah berpandangan bahwa dalam konteks sistem hukum Indonesia yang berbasis kodifikasi, keberadaan Pasal 21 UU PTPK dengan rumusan yang saat ini berlaku telah cukup untuk memberikan batas yang jelas dan perlindungan yang seimbang. Menambahkan unsur secara melawan hukum justru akan mengubah karakter pasal tersebut dari delik formal menjadi delik materiil, yang pada gilirannya menuntut pembuktian tambahan atas unsur pelanggaran hukum lain di luar tindakan perintangan itu sendiri. Perubahan 267 ini akan memperlambat proses penegakan hukum dan berpotensi melemahkan kemampuan negara untuk merespons modus baru dalam kejahatan korupsi yang sering kali melibatkan pengaruh politik, tekanan sosial, atau penggunaan teknologi komunikasi secara sistematis. 31. Dengan memperhatikan seluruh penjelasan di atas, Pemerintah menegaskan bahwa penambahan unsur secara melawan hukum tidak hanya tidak diperlukan, tetapi juga bertentangan dengan tujuan pembentukan Pasal 21 UU PTPK sebagai instrumen untuk memastikan kelancaran proses pemberantasan korupsi. Norma yang berlaku saat ini telah seimbang antara perlindungan terhadap hak warga negara dan kebutuhan negara untuk menjamin keberhasilan penegakan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi diharapkan mempertahankan rumusan Pasal 21 sebagaimana adanya, sebagai bentuk perlindungan terhadap integritas sistem peradilan dan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia yang sejalan dengan semangat Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 32. Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dan jalannya persidangan, termasuk keterangan para ahli dan dokumen yang telah diajukan Pemerintah, dapat disimpulkan bahwa Pasal 21 UU PTPK tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3, Pasal 24 ayat 1, Pasal 28D ayat 1, dan Pasal 28F UUD 1945. Pasal ini telah memenuhi asas legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, serta menghormati hak konstitusional warga negara. Permohonan Pemohon pada hakikatnya merupakan permintaan untuk merumuskan ulang delik dan mengubah kebijakan pidana yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, Pemerintah memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan uji materiil Nomor 136/PUU- XXIII/2025 seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima serta menegaskan bahwa Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. III. KESIMPULAN 268 Berdasarkan seluruh fakta-fakta hasil persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Pemerintah memberikan kesimpulan secara subtantif sebagai berikut: 3.1. Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Tidak terdapat uraian konkret mengenai hak konstitusional yang dirugikan secara langsung akibat berlakunya Pasal 21 UU PTPK. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan ini tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). 3.2. Ahli yang dihadirkan oleh Pemohon tidak berhasil membuktikan adanya persoalan konstitusional yang terkandung dalam Pasal 21 UU PTPK. Dalil Pemohon mengenai perlunya penambahan unsur secara melawan hukum, pengetatan cara perbuatan, serta perubahan ancaman pidana lebih merupakan perdebatan kebijakan hukum pidana (criminal policy) yang menjadi ranah pembentuk undang-undang. Tidak terdapat bukti bahwa norma tersebut secara langsung menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagaimana dijamin Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F UUD 1945. 3.3. Pasal 21 UU PTPK telah dirumuskan secara tegas, memenuhi prinsip lex scripta, lex certa, dan lex stricta sebagaimana asas legalitas dalam hukum pidana. Norma ini tidak bersifat kabur atau multitafsir, karena unsur dengan sengaja, tindakan mencegah, merintangi, atau menggagalkan, serta tahapan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan telah ditentukan secara limitatif dan operasional. 3.4. Permohonan Pemohon pada dasarnya berupaya mempersempit ruang penerapan norma dengan menambah unsur secara melawan hukum. Penambahan unsur ini justru menimbulkan beban pembuktian baru bagi penegak hukum, mempersempit jangkauan norma, serta berpotensi mengaburkan batas antara perbuatan yang sah dengan yang dilarang. Dalam konteks serious crime dan extraordinary crime seperti korupsi, tambahan unsur tersebut akan menghambat efektivitas penegakan hukum 269 karena menuntut pembuktian tambahan atas pelanggaran hukum lain di luar tindakan perintangan proses peradilan. 3.5. Norma Pasal 21 UU PTPK telah disusun secara proporsional dengan karakteristik tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dan kejahatan serius (serious crime). Rumusan yang ada memastikan hukum dapat bergerak dinamis dan selangkah lebih maju dari para pelaku yang menggunakan modus operandi yang kompleks dan terus berkembang. 3.6. Dari sisi pembentukan norma, penambahan unsur secara melawan hukum akan mengubah karakter Pasal 21 dari delik formal menjadi delik materiil. Perubahan ini berpotensi menurunkan daya guna hukum karena menambah kompleksitas pembuktian dan membuka ruang perdebatan konseptual. Pemerintah menilai bahwa kondisi ini tidak sesuai dengan tujuan pembentukan Pasal 21 sebagai instrumen perlindungan terhadap integritas proses peradilan. 3.7. Dalam sistem hukum civil law seperti Indonesia, hukum bersifat kodifikatif dan menuntut kejelasan unsur. Berbeda dengan common law yang adaptif melalui preseden, sistem hukum nasional tidak dapat secara spontan menyesuaikan dengan modus baru tanpa landasan tertulis. Oleh sebab itu, menjaga fleksibilitas Pasal 21 dalam bentuk yang sekarang justru menjamin efektivitas penegakan hukum terhadap berbagai bentuk penghalangan modern yang berkembang di luar teks konvensional. 3.8. Berdasarkan jalannya persidangan, Pemerintah menilai isu utama dalam perkara ini bukanlah permasalahan konstitusionalitas norma, melainkan penafsiran dan penerapan hukum dalam praktik. Potensi penyalahgunaan atau kesalahan penerapan Pasal 21 dapat dikoreksi melalui mekanisme hukum acara yang telah tersedia, seperti praperadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali, tanpa harus mengubah substansi norma pidana. 3.9. Dengan mempertimbangkan keseluruhan argumentasi, keterangan para ahli, serta dokumen yang telah disampaikan Pemerintah dalam perkara ini dan perkara sebelumnya yang memiliki materi muatan serupa (Nomor 71/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 106/PUU-XXIII/2025), Pemerintah 270 menegaskan bahwa seluruh dokumen, keterangan, dan kesimpulan yang diajukan bersifat berkesinambungan dan saling melengkapi karena ketiga perkara tersebut merupakan rangkaian dari isu yang sama. 3.10. Dengan demikian, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak seluruh permohonan uji materiil Nomor 136/PUU-XXIII/2025 atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), serta menegaskan bahwa Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian frasa Pasal 21 UU PTPK agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijik verklaard); dan 4. Menyatakan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F UUD 1945. 271 Namun, apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Mahkamah juga telah menerima permohonan sebagai pihak terkait tidak langsung (amici) dari Akademisi Pegiat Pemberantasan Korupsi yang Berkepastian Hukum yang Adil beserta keterangan tertulis bertanggal 6 Oktober 2025 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 9 Oktober 2025 yang pada pokoknya mendukung permohonan Pemohon. Selain itu, Mahkamah juga menerima permohonan sebagai sahabat pengadilan (amici curiae) dari Ibrahim Ghifar Hamadi beserta keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 16 Oktober 2025 yang pada pokoknya juga mendukung permohonan Pemohon, yang masing-masing keterangannya terdapat dalam berkas perkara a quo. [2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 272 Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, in casu, norma Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150, selanjutnya disebut UU Tipikor) terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu. a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu. a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 273 b. ada atau tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang- undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu. a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Pemohon pada pokoknya menguraikan kedudukan hukumnya sebagai berikut. 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 21 UU Tipikor, yang selengkapnya sebagai berikut. Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi 274 dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).” 2. Bahwa Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional peradilan yang merdeka dan tidak memihak, kepastian hukum yang adil, serta hak untuk memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dalam negara hukum sebagaimana dijamin dalam norma Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa dalam menguraikan ada atau tidaknya anggapan kerugian hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian, Pemohon menyampaikan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut. a. Bahwa Pemohon merasa telah dirugikan hak konstitusionalnya karena secara faktual, Pemohon pernah ditetapkan sebagai Tersangka dan didakwa karena diduga telah melakukan perbuatan pidana melanggar Pasal 21 UU Tipikor juncto Pasal 65 ayat (1) KUHAP serta dikenakan juga penahanan selama proses hukum berjalan. b. Bahwa Pemohon beranggapan, untuk menghilangkan atau mencegah agar tidak terjadi kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut, perlu diberikan makna baru dengan menambahkan frasa “secara melawan hukum” dan “melalui penggunaan kekerasan fisik, ancaman, intimidasi, intervensi, dan/atau janji untuk memberikan keuntungan yang tidak semestinya” sehingga hanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum atau tindakan-tindakan tertentu saja yang dapat dikualifisir sebagai delik obstruction of justice sebagaimana norma Pasal 21 UU Tipikor. Setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya serta syarat kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian konstitusionalitas norma suatu undang-undang sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia, sebagaimana bukti kepemilikan KTP-el [vide Bukti P-3] dan memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum 275 yang adil serta memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, terhadap anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon, menurut Mahkamah, adalah bersifat spesifik dan aktual karena Pemohon pernah didakwa dengan menggunakan Pasal 21 UU Tipikor. Oleh sebab itu, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon tersebut memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan dikabulkan maka kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan tidak terjadi lagi. Dengan demikian, menurut Mahkamah, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma pasal yang dimohonkan pengujian, Mahkamah menilai, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian konstitusionalitas suatu undang- undang, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan norma Pasal 21 UU Tipikor bertentangan dengan norma Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, Pemohon mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, ketiadaan batasan/kriteria yang jelas atas perbuatan “mencegah, merintangi, atau menggagalkan” dalam norma Pasal 21 UU Tipikor telah membuka peluang penyalahgunaan, tidak memberikan kepastian hukum, mengganggu kemerdekaan kekuasaan kehakiman, serta membatasi hak konstitusional berkomunikasi dan memperoleh/menyampaikan informasi, sehingga bertentangan dengan norma Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. 2. Bahwa menurut Pemohon, dalam praktiknya, norma Pasal 21 UU Tipikor 276 membuka ruang kriminalisasi terhadap tindakan-tindakan yang sah dan menurut hukum, seperti menyuarakan opini publik atau melakukan kontrol sosial melalui media massa, seminar, diskusi kampus, demonstrasi, konferensi persmembantah keterangan aparat penegak hukum yang tidak benar, melaporkan penyidik kepada pihak yang berwenang, melakukan praperadilan sesuai dengan hukum acara pidana, tetap dinyatakan sebagai perbuatan Obstruction of Justice. 3. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 21 UU Tipikor tidak termasuk pasal pemberantasan korupsi karena hanya dapat dikenakan pada setiap orang yang dengan sengaja mencegah merintangi atau menggagalkan proses penyidikan penuntutan dan pemeriksaan perkara korupsi sehingga tidak dapat dipakai menjerat pelaku delik korupsi itu sendiri. 4. Bahwa menurut Pemohon, diperlukan adanya pembatasan terhadap norma Pasal 21 UU Tipikor hanya pada perbuatan-perbuatan yang secara tegas dilarang dengan menambahkan unsur dengan sengaja secara melawan hukum serta memberikan kriteria terhadap perbuatan yang dilakukan melalui penggunaan kekerasan fisik, ancaman, intimidasi, intervensi, dan/atau janji untuk memberikan keuntungan yang tidak pantas. Berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, dalam petitum permohonannya, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memberikan putusan yang pada pokoknya, menyatakan Pasal 21 UU Tipikor bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi melalui penggunaan kekerasan fisik, ancaman, intimidasi, intervensi, dan/atau janji untuk memberikan keuntungan yang tidak semestinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah)” dan kata “dan” dalam frasa “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan” memiliki arti kumulatif, dalam arti tindakan mencegah, merintangi atau menggagalkan harus dilakukan dalam semua tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di 277 pengadilan. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17 dan telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 26 Agustus 2025. Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Ahli atas nama Dr. Chairul Huda, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.Н. yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 15 Oktober 2025. Selain itu, Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 4 November 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 4 November 2025. Selanjutnya, Pemohon juga mengajukan keterangan saksi secara tertulis atas nama Dr. Ir. Hasto Kristiyanto, M.M., IPU., namun terhadap keterangan tertulis saksi tersebut tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah karena saksi merupakan Pemohon dalam permohonan a quo sehingga keterangannya secara substansial telah terakomodir dalam permohonan a quo (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 24 September 2025 yang diterima Mahkamah melalui surat elektronik pada tanggal 27 Oktober 2025 yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 1 Oktober 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa Presiden menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 1 Oktober 2025 serta menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 30 September 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 September 2025 dan 2 Oktober 2025. Selain itu, Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 November 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.11] Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama dalil Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.7] di atas, isu konstitusionalitas yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah kriteria bentuk perbuatan obstruction of justice dalam norma Pasal 21 UU Tipikor bersifat multitafsir dan membuka ruang kriminalisasi sehingga bertentangan dengan 278 UUD NRI Tahun 1945 atau inkonstitusional. Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, setelah dicermati lebih lanjut, berkaitan dengan norma Pasal 21 UU Tipikor ternyata telah pernah diajukan permohonan pengujian yaitu dalam beberapa permohonan sebagai berikut: 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2018, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan alasan pengujian konstitusionalitas yang digunakan pada pokoknya adalah norma Pasal 21 UU Tipikor membuat penegak hukum bertindak sewenang-wenang, bahkan bukan tidak mungkin dijadikan alat politik untuk mengkriminalisasi Advokat. Mahkamah dalam amar putusannya pada pokoknya menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2018, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan alasan pengujian konstitusionalitas yang digunakan pada pokoknya adalah norma Pasal 21 UU Tipikor telah mengkriminalkan dan membelenggu Advokat dalam menjalankan profesinya. Dalam perkara a quo, Mahkamah menetapkan pada pokoknya mengabulkan penarikan kembali permohonan a quo. 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2019, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan alasan pengujian konstitusionalitas yang digunakan pada pokoknya adalah tidak adanya tolok ukur yang jelas mengenai perbuatan “secara langsung dan tidak langsung” dalam Pasal 21 UU Tipikor yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan merintangi proses penyidikan, khususnya perbuatan yang dilakukan advokat dalam mendampingi kliennya. Mahkamah dalam amar putusannya pada pokoknya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Juli 2023, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), serta Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 279 1945. Sedangkan alasan pengujian konstitusionalitas yang digunakan pada pokoknya adalah penerapan Pasal 21 UU Tipikor kepada advokat merupakan tindakan hukum yang diskriminatif dan melanggar hak asasi. Mahkamah dalam amar putusannya pada pokoknya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. 5. Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 2 Maret 2026, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan alasan pengujian konstitusionalitas yang digunakan pada pokoknya adalah frasa "atau tidak langsung" dalam norma Pasal 21 UU Tipikor dan Penjelasannya menjadikan rumusan unsur perbuatan yang dilarang dalam norma Pasal 21 UU Tipikor menjadi multitafsir sehingga berpotensi mengkriminalisasi provesi advokat dalam menjalankan tugasnya di dalam maupun di luar pengadilan. Mahkamah dalam amar putusannya pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan menyatakan frasa “secara langsung atau tidak langsung” dalam norma Pasal 21 UU Tipikor adalah inkonstitusional. Oleh karena itu, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan a quo dikaitkan dengan ketentuan norma Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025, sehingga permohonan a quo dapat atau tidak untuk diajukan kembali. [3.12] Menimbang bahwa Pasal 60 UU MK juncto Pasal 72 PMK 7/2025 menyatakan. Pasal 60 UU MK (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat diajukan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 72 PMK 7/2025 (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda 280 atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, ternyata terdapat dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan a quo, yaitu Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, belum pernah digunakan sebagai dasar pengujian dalam permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana telah disebutkan di atas. Oleh karena ketentuan dalam norma Pasal 60 UU MK juncto Pasal 72 PMK 7/2025 adalah bersifat alternatif-kumulatif, maka dengan adanya perbedaan dasar pengujian yang belum pernah digunakan dalam permohonan sebelumnya menjadikan permohonan a quo dapat diajukan kembali. [3.13] Menimbang bahwa oleh karena terhadap permohonan a quo dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan apakah kriteria bentuk perbuatan obstruction of justice dalam norma Pasal 21 UU Tipikor bersifat multitafsir dan membuka ruang kriminalisasi sehingga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 atau inkonstitusional. Namun demikian, berkaitan dengan pengujian norma Pasal 21 UU Tipikor yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon a quo telah diputus oleh Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIII/2025, bertanggal 2 Maret 2026, yang telah diucapkan sebelumnya dengan amar putusan yang menyatakan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan frasa “secara langsung atau tidak langsung” dalam norma Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiiki kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. 281 Dalam konteks permohonan a quo, meskipun terdapat dasar pengujian dan alasan yang berbeda dengan Permohonan Nomor 71/PUU-XXIII/2025, namun oleh karena terhadap frasa “secara langsung atau tidak langsung” dalam norma Pasal 21 UU Tipikor telah dinyatakan inkonstitusional sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIII/2025 dan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak putusan diucapkan, sehingga objek permohonan yang diajukan Pemohon a quo tidak lagi sebagaimana substansi norma undang- undang yang dimohonkan pengujiannya. Dengan demikian menurut Mahkamah, permohonan Pemohon a quo menjadi kehilangan objek. [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan. [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Pemohon kehilangan objek. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 282 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal delapan belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 11.22 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Adies Kadir 283 PANITERA PENGGANTI, ttd. Rahadian Prima Nugraha