136/PUU-XXI/2023

1 SALINAN KETETAPAN Nomor 136/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut: Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 19 September 2023, yang diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia bernama Yunus Nuryanto, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 September 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 131/PUU/ PAN.MK/AP3/09/2023, bertanggal 26 September 2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan Nomor 136/PUU-XXI/2023 mengenai Pengujian Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PKPU 22/2018) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara 2 Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan Nomor 136/PUU-XXI/2023 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan: 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 136.136/PUU/TAP.MK/Panel/10/2023 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 136/PUU-XXI/2023, bertanggal 10 Oktober 2023; 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 136.136/PUU/TAP.MK/HS/10/2023 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 136/PUU-XXI/2023, bertanggal 10 Oktober 2023; c. bahwa sesuai dengan Pasal 34 UU MK, Mahkamah telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan a quo melalui Sidang Panel pada 24 Oktober 2023 dan sesuai dengan Pasal 39 UU MK serta Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, Panel Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon untuk memenuhi syarat formil permohonan dan memperbaiki permohonannya. Selanjutnya, Panel Hakim memberikan nasihat perihal isu konstitusional yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu, keinginan Pemohon berkenaan dengan adanya calon Presiden dan Wakil Presiden yang berasal dari perseorangan. Terhadap isu konstitusional dimaksud, objek permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan norma dalam UUD 1945. Selain itu, pengujian terhadap objek permohonan lain, yaitu PKPU 22/2018, juga harus dikaitkan dengan kewenangan Mahkamah, karena kedua objek yang dimohonkan pengujian bukan merupakan kewenangan Mahkamah [vide Risalah 3 Sidang Perkara Nomor 136/PUU-XXI/2023, tanggal 24 Oktober 2023]; d. bahwa pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 24 Oktober 2023 di atas, Pemohon setelah mendengar nasihat dari Panel Hakim, menyatakan tidak mengetahui bahwa objek permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, bukan menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 136/PUU-XXI/2023, tanggal 24 Oktober 2023]. Oleh karena hal tersebut, Pemohon menyatakan menarik kembali permohonan a quo; e. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa penarikan kembali mengakibatkan Permohonan a quo tidak dapat diajukan kembali; f. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, RPH pada tanggal 24 Oktober 2023 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 136/PUU-XXI/2023 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; g. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf f di atas, Mahkamah memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon; Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554); 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang- Undang. MENETAPKAN: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 136/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 136/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan MP Sitompul, Wahiduddin Adams, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tiga puluh satu, bulan Oktober, 5 tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 13.20 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan MP Sitompul, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Suhartoyo ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Wahiduddin Adams ttd. Enny Nurbaningsih ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa