136/PUU-XIII/2015

PUTUSAN Nomor 136/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh: Pemerintahan Daerah Kabupaten Donggala, yang diwakili oleh: 1. Nama : Drs. Kasman Lassa, S.H. Jabatan : Bupati Kabupaten Donggala Alamat : Gedung Kantor Bupati Donggala, Jalan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah 2. Nama : Moh. Yasin, S.Sos. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Donggala Alamat : Gedung DPRD Kabupaten Donggala, Jalan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/KSA/X/2015 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/KSA/X/2015, keduanya bertanggal 1 Oktober 2015, memberi kuasa kepada 1) DR. Johnny Salam, S.H., M.H., 2) DR. Ridwan Tahir, S.H., M.H., 3) DR. Mohammad Tavip, S.H., M.H., 4) DR. Abdullah Iskandar, S.H., M.H., 5) Saharuddin Djohas, S.H., M.H., 6) Harun Nyak Itam Abu, S.H., M.H., para Konsultan Hukum pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH), Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu; 7) Andie H. Makkasau, S.H., M.H., 8) Eki Rasyid, S.H., 9) Rasyid Ruppa, S.H., para pengacara/advokat anggota Perhimpunan Advokat Indonesia “PERADI”; dan 10) Dee B. Lubis, S.H., M.H., serta 11) Drs. Nadjamuddin Laganing, M.Pd., Kabag. Hukum dan Perundang- SALINAN Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 undangan serta Kabid. Kepengusahaan Dinas ESDM Kabupaten Donggala, kesemuanya beralamat di Jalan Setia Budi Nomor 53, Kampus Untad Bumi Nyiur, Kota Palu dan Kompleks Perumahan Pondok Bambu Recidence Nomor 25, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama- sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Daerah; Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon; Mendengar keterangan saksi Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; Membaca kesimpulan Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 17 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Oktober 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 284/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 136/PUU-XIII/2015 pada tanggal 11 November 2015, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 25 November 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) adalah institusi atau lembaga peradilan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan: "Kekuasaan kehakiman, dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan peradilan militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"; 2. Bahwa dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, menegaskan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk menguji undang-undang terhadap Undang- undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang berwenang diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"; 3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut dalam poin A.1 dan poin A.2 tersebut di atas, Mahkamah ini berwenang melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, sesuai pula dengan penegasan dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menegaskan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terahir yang putusannya bersifat final, untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Sehubungan dengan itu maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, menguji dan memutuskan permohonan a quo, sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. B. LEGAL STANDING PEMOHON 4. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, ditegaskan bahwa: "yang dimaksud dengan hak Konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945"; 5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, menentukan lima syarat mengenai kerugian Konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, yaitu: a. Harus ada hak/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 merugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian hak/dan atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat specifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. Ada kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 6. Bahwa Pemohon adalah Pemangku Jabatan Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Donggala, selaku Kepala Pemerintah Daerah, dan Ketua DPRD Kabupaten Donggala, selaku unsur Pemerintah Daerah dalam Pemerintahan Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah, yang dipilih secara demokratis sesuai jiwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, dan dilantik/dikukuhkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (vide bukti terlampir) dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah provinsi Sulawesi Tengah sebagai Ketua DPRD Kabupaten Donggala (bukti terlampir). Dus, oleh karena daerah kabupaten ditegaskan sebagai daerah yang berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sesuai jiwa Undang-Undang Dasar 1945, vide Pasal 18 ayat (1), maka Pemerintahan Daerah sebagai suatu Kelembagaan Daerah, mutatis mutandis sebagai suatu kelembagaan negara atau Pejabat Negara/Lembaga Negara, sesuai jiwa Pasal 18 ayat (5) dan ayat (6) UUD 1945, maka berdasarkan jiwa Pasal 18 ayat (4), Pemohon adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala bersama-sama DPRD Donggala, adalah berkedudukan sebagai Pemerintah Daerah, sesuai pula pemahamaman Mahkamah yang tercermin dalam berbagai putusan (yurisprudensi tetap) Mahkamah Konstitusi, dan dengan demikian dapat terpenuhinya kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 7. Bahwa dalam kedudukan tersebut, Pemohon memiliki hak dan kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, merasa hak/kewenangan konstitusionalnya dirugikan secara spesifik dan aktual, serta potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi kerugian, dengan hubungan causal (causal verband) kerugian dimaksud dengan berlakunya materi muatan UU yang dimohonkan pengujian, dengan harapan, dengan dikabulkannya permohonan a quo, maka kerugian hak/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 8. Bahwa menurut Mahkamah, vide Putusan Nomor 024/PUU-III/2005, agar Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, dapat diterima, terlebih dahulu harus menjelaskan: a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo, apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat (yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf b, badan hukum (publik atau privat) atau lembaga negara; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang; 9. Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut pada huruf B poin 6 dan poin 7 tersebut di atas, maka kedudukan Pemohon sebagai subjek hukum memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan a quo; C. POKOK-POKOK PERMOHONAN C.1 ALASAN DAN DALIL-DALIL PEMOHON (POSITA) 10. Bahwa pada Bab VI tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) s.d. ayat (7) UUD 1945, secara jelas ditegaskan: a. Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota, mempunyai pemerintah daerah, yang diatur Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 dengan Undang-Undang [vide Pasal 18 ayat (1) UUD 1945]; b. Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [vide Pasal 18 ayat (2) UUD 1945]; c. Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum [vide Pasal 18 ayat (3) UUD 1945]; d. Gubernur, Bupati dan Walikota, masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara Demokratis [vide Pasal 18 ayat (4) UUD 1945]; e. Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintah yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat [vide Pasal 18 ayat (5) UUD 1945]; f. Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas perbantuan [vide Pasal 18 ayat (6) UUD 1945]; g. Susunan dan Penyelenggaraan Pemerintaha Daerah diatur dengan Undang-Undang [vide Pasal 18 ayat (7) UUD 1945]; 11. Bahwa menurut UUD 1945, Pemohon sebagai Pemangku Jabatan Bupati/Kepala Pemerintah Kabupaten Donggala [vide Pasal 18 ayat (4) UUD 1945], menjalankan roda pemerintahan daerah dengan Otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat [vide Pasal 18 ayat (5) UUD 1945]; 12. Bahwa pascareformasi, pemerintah pusat telah mengundangkan dua undang-undang "Otonomi Daerah", yaitu UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang mana telah mencerminkan asas desentralisasi dan otonomi yang luas, sesuai dengan amanat UUD 1945. Sejalan dengan itu, pelaksanaan Pemerintahan Daerah telah digerakkan dengan memberdayakan seluruh stakeholder dan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan pos-pos pelayanan masyarakat guna Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 menciptakan kedekatan pelayanan dengan waktu yang pendek dan singkat, serta penghimpunan pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih potensial guna menunjang program-program pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat; 13. Bahwa tatkala perangkat-perangkat pelayanan sudah menggeliat, stakeholder sudah bergerak, dan partisipasi masyarakat sudah responsif, tiba-tiba muncul diterbitkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana isi atau materi muatan Undang-Undang tersebut mengandung kerancuan sistematik, yang terkandung dalam materi muatan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 15 ayat (1), serta Draft Lampiran yang memberi penegasan pembagian urusan Pemerintahan dalam Sub Urusan Sektoral tertentu; 14. Bahwa materi muatan yang Pemohon pandang sebagai kerancuan sistematik tersebut, tercermin dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3), yang berbunyi: a. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi [vide Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah]; b. Urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pasal (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat; c. Sedangkan Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi: "Pembangian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini [vide pasal 15 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah]"; 15. Bahwa menurut pendapat Pemohon, bunyi Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, subtansial telah menghilangkan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penanganan Sumber Daya Alam (SDA) yang berada di dalam wilayah kabupaten/kota sebagai aset lokal yang dapat diandalkan sebagai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 sumber PAD dan sumber perekonomian masyarakat setempat (lokal). Sedangkan bunyi Pasal 15 ayat (1) UUPD Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara jelas merupakan "penghilangan" hak-hak Daerah dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam urusan tersebut, sehingga akan merusak tatanan dan nomenklatur urusan perangkat daerah yang sudah mulai tertata dengan baik. Terlebih lagi, dalam Lampiran Undang-Undang tersebut, telah ditegaskan secara jelas pembagian suburusan, sehingga beberapa urusan yang semula menjadi porsi Daerah Kabupaten/Kota, diambil alih oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Selain daripada itu, materi muatan objectum litis yang terkandung dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, secara jelas keluar dari nafas dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945, yang mengamanatkan Otonomi seluas-luasnya [vide Pasal 18 ayat (5) UUD 1945]; 16. Bahwa pemaknaan materi muatan pasal-pasal yang hendak diuji a quo, lebih pada pengkaburan (grey area) pembagian kewenangan yang secara jelas dan tegas menghilangkan peran, tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, untuk mengurus sendiri urusan Pemerintahan, khususnya keterlibatan langsung dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi yang ada di wilayah yang dipimpinnya, tentu saja tidak sejalan dengan jiwa Pasal 18 ayat (2) yang memberi hak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan juncto Pasal 18 ayat (5) dikecualikan urusan Pemerintah Pusat sebagai urusan Pemerintahan absolut, yang ditentukan Undang-Undang [vide Pasal 10 ayat (1) UUPD Nomor 23 Tahun 2014]; 17. Bahwa bagi Pemohon, pengistilahan dalam format Undang-Undang, vide Pasal 9 ayat (1) s.d. ayat (8), merupakan dinamika hukum ketatanegaraan, tidaklah menjadi persoalan yang prinsipil, sepanjang pemaknaan dan pengaturan dalam norma-norma yang terkait dengan itu tidak menyimpang dari substansi hak Konstitusional Pemohon yang diatur dalam jiwa UUD 1945. Karena jiwa Pasal 18 ayat (1) s.d. ayat (7) haruslah sejalan pula dengan ketentuan Pasal 18A, dan serta jiwa Pasal 33 ayat (1) s.d. ayat (5), dimana bagi Pemohon, esensinya haruslah memperhatikan jiwa Pasal 33 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 ayat (3). Oleh karena itu, sangatlah rancu jika berbicara tentang Asas Otonomi Daerah dan Desentralisasi, kemudian kewenangan dan peran Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan rakyat dan kemakmuran rakyat, ditinggalkan begitu saja dan dengan memberikan porsi pembagian tugas yang sempit (kalau bisa di analogikan hanya akan menjadi penonton dan pelengkap penderita saja) dalam menata kelolaan potensi sumber daya alamnya; 18. Bahwa, historical dalam kilas balik, konsepsi Otonomi Daerah, sudah pernah diterapkan sejak zaman kolonial, dengan mengundangkan Undang- Undang Desentralisasi oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 23 Juli 1903, bernama: "de wet houndende decentralisatie van het bestur in nederlands indie", yang diundangkan dalam "Staadblad Van Het Koninkrijk der Nederlanden" tahun 1903 Nomor 329, kemudian diundangkan di Hindia Belanda dengan sebutan "Iindische Staadblad 329, kemudian populer dengan sebutan "Decentralisatie Wet 1903"; 19. Pada masa pemerintahan Orde baru, sebagai pergeseran dari rezim Orde Lama, UU Pemerintahan Daerah, masih terkungkung oleh nuansa sentralistik, yang dicerminkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang tersebut, meskipun menerapkan asas desentralisasi, masih saja mengandung materi muatan yang bersifat sentralistik, kemudian menimbulkan ketidakpuasan masyarakat daerah, kemudian menimbulkan pula gejolak masyarakat yang menginginkan suatu perubahan dan penerapan desentralisasi nyata dan kongkret, kemudian menghasilkan Undang-Undang Otonomi Daerah; 20. Sejarah telah mencatat, pergeseran dari Demokrasi Terpimpin (rezim orde lama) ke rezim orde baru kemudian memasuki era reformasi, merupakan keinginan nyata dan partisipasi yang kongkret seluruh lapisan masyarakat. UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah, selain menerapkan asas desentralisasi, juga masih melekat asas dekonsentrasi dan medebewind, sehingga dalam praktiknya, kebijakan yang dilakukan Pemerintah Pusat, lebih mencerminkan "Pelimpahan Wewenang" daripada "Penyerahan Wewenang"; 21. Pembentuk Undang-Undang dalam memberikan Otonomi Daerah, masih Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 bersifat "ambigu" atau setengah hati, karena kekhawatiran konsep Otonomi yang seluas-luasnya, berkonotasi pada kesan dapat memunculkan Negara dalam Negara, sebagaimana halnya Negara Federasi (Federal State). Kekhawatiran tersebut sesungguhnya berlebihan, justru terwujudnya Otonomi Daerah yang luas, akan membuat rakyat menahan diri untuk "membayangkan" Negara Federal; 22. Bahwa pergeseran UU Otonomi Daerah dari UU Nomor 5 Tahun 1974 ke UU Nomor 22 Tahun 1999, dan berganti lagi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, merupakan dinamika Ketatanegaraan yang harus pula diapresiasi sebagai "Politik Hukum" Pemerintah dalam mencari format yang Pas dan Rasional, sesuai aspirasi rakyat, sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945, yang menjadi landasan berpijak dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat; 23. Bahwa pada tataran persiapan pembentukan Undang-Undang melalui proses Rancangan Undang-Undang (RUU), Pemohon menyadari sepenuhnya bahwa pembentuk Undang-Undang telah bekerja keras melalui proses survei, pendapat pakar dan mencermati naskah akademik, sehingga penyusunan UU PD Nomor 23 Tahun 2014 telah memungkinkan dapat diterbitkan. Menurut pendapat Prof. Dr. Satjipto Rahardjo (Hukum dalam Jagat Ketertiban, UKI Press, 2006, Hal. 49-50), menegaskan: "hukum tidak berawal dari hukum itu sendiri, melainkan berawal dari manusia dan kemanusiaan". Pendapat tersebut kemudian sejalan pula dengan pendapat Prof. R. Kraneburg, dalam teori Negara Kesejahteraan, yaitu: (a) Negara, bukan sekedar pemelihara ketertiban hukum belaka, tetapi secara aktif mengupayakan kesejahteraan warga negara; (b) Negara, harus benar-benar bertindak adil yang dapat dirasakan oleh seluruh warga negara secara merata; (c) Negara hukum, bukan hanya untuk penguasa atau golongan tertentu saja, tetapi untuk kesejahteraan; 24. Bahwa terhadap eksistensi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara umum Pemohon sangat mengapresiasi, baik pengaturan yang terkait dengan Urusan Pemerintahan (Bab IV), yang mengatur kualifikasi Urusan Pemerintahan yang tertuang dalam Pasal 9 s.d. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 Pasal 26, maupun pengaturan lainnya yang tercermin dalam Bab V, Bab VI, Bab VII, Bab VIII, Bab IX, Bab X, Bab XI, Bab XII, Bab XIII dan Bab XIV. Demikian pula dengan bab-bab lain yang bertautan dengan urusan pemerintah daerah dan urusan Pemerintah Pusat; 25. Bahwa dalam urusan pemerintahan, yang diatur dalam Bab IV (Urusan Pemerintahan), dibagi dalam kualifikasi yang tercermin dalam Pasal 9 ayat (1) s.d. ayat (5) terdiri dari klasifikasi urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan konkuren [vide Pasal 9 ayat (1) UU PD 2014]. Terhadap pengaturan kualifikasi urusan pemerintahan sebagaimana tercermin dalam Pasal 9 ayat (1) UU PD 2014, Pemohon tetap mengapresiasinya, namun ketika penjabaran porsi urusannya dicerai berai melalui materi muatan sebagaimana tercermin dalam pasal-pasal objectumlitis, yang menimbulkan kerancuan dengan kesan melengserkan hak-hak konstitusional urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota melalui "Pengkaburan Bahasa pembagian urusan pemerintahan konkuren" sebagaimana pengertiannya ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU PD Nomor 23 Tahun 2014, yang berdampak pada ketentuan urusan pemerintahan pilihan yang diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (3) UU PD Nomor 23 Tahun 2014, dengan penegasan yang dicerminkan dalam Pasal 13 ayat (1) s.d. ayat (4), sehingga berimplikasi pula pada pengaturan yang dirumuskan dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 15 ayat (1) dan penajamannya ditegaskan dalam Lampiran tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren, menimbulkan kontradiksi dengan penegasan yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1), sehingga bunyi pasal ini ditafsirkan secara letter lijk, untuk urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, Kelautan, serta Energi dan Sumber Daya Mineral, yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Sehingga, kesan bunyi pasal ini, seakan-akan (quod non), urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, Kelautan, serta Energi dan Sumber Daya Mineral, hanya berhak ditangani oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi saja, tanpa ada porsi hak pengelolaan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Terlebih lagi bunyi pasal ini, mempertegas pula eksistensi Matriks Lampiran Sub Urusan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 Kabupaten/Kota, yang menjadi Lampiran UU PD Nomor 23 Tahun 2014; 26. Bahwa UUPD sebelumnya, in casu UUPD Nomor 22/1999 dan UU PD Nomor 32 Tahun 2004, sebenarnya telah memberikan nafas segar, sejalan dengan nafas reformasi yang diperjuangkan dengan gigih oleh rakyat Indoensia, sehingga konsep desentralisasi sebagai manifestasi dari "Otonomi Daerah", yang dengan pengertian seluas-luasnya sebagaimana amanat UUD 1945, vide Pasal 18 ayat (5), telah digerakkan dan bekerja dengan Nafas Otonomi Daerah, yang implementasinya diwujudkan dalam bentuk: a. Responsif masyarakat setempat (lokal) menyambut reformasi yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah melalui upaya Pemberdayaan Sumber Daya Alam (SDA), secara lokal yang berbasis pada pemahaman keutuhan NKRI; b. Semakin mengeliatnya aktifitas dan kinerja perangkat daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah dibentuk sesuai dengan lingkup tugasnya; c. Telah terbentuk satuan-satuan tugas perangkat daerah, dengan penataan sistem pelayanan, sistem administrasi dan sistem pertanggungjawaban terhadap peran, tugas dan fungsi (Tupoksi) masing-masing perangkat daerah; d. Apresiasi yang sangat intens dari legislatif, dalam hal ini DPRD setempat dalam meningkatkan peran dan tugasnya pada lingkup legislasi, pengawasan dan budgeter, dengan tidak melupakan aspek check and balances; e. Job descreption pada personalia perangkat daerah yang ditugaskan pada SKPD yang bersangkutan telah tertata dan terbentuk sesuai dengan sistem rekruitmen yang mengacu pada pola nasional dan lokal; f. Nomenklatur dari posting cost dan penganggaran telah terbuat secara baku; g. Beberapa Peraturan Daerah (Perda) sebagai produk legislasi, telah terbentuk dan telah diimplementasikan ke dalam action plan dan operasionalisasi program; h. Berbagai Perizinan telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 Kabupaten/Kota, baik yang ditandatangani oleh Bupati/Kepala Daerah, maupun oleh Kepala-kepala SKPD terkait; i. Beberapa jenis iuran yang terkait dengan obyek iuran/pajak daerah, baik iuran/pajak resmi, maupun iuran yang bersifat Pendapatan Negara/Daerah Bukan Pajak (PNBP) sudah dilakukan pemungutan yang diakumulasi dan disetor ke Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), sebagai PAD; 27. Bahwa urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang selama ini sudah dilaksanakan, berkaitan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (3) tersebut, antara lain: a. Urusan Bidang Kehutanan; b. Urusan Bidang kelautan; c. Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; Yang masing-masing diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dalam berbagai pasal telah mencakup kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota; 28. Bahwa terhadap hal-hal yang terurai dalam poin 26 huruf a s.d. huruf i dan poin 27 tersebut di atas, jika terjadi pergeseran kewenangan urusan sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal-pasal objectum litis, yang tercakup dalam materi muatan UU PD Nomor 23 Tahun 2014, akan diberlakukan, dan/atau segera diberlakukan, bagi Pemohon sangat jelas akan menimbulkan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, sebagaimana pemohon paparkan dalam uraian tersebut di atas, dalam bentuk : a. Kerugian moriil; b. Kerugian materiil; c. Kerugian tatalaksana dan rekonsolidasi berkaitan dengan pelaksanaan teknis SKPD terkait; d. Perubahan nomenklatur dan administratif pelaksana teknis; e. Perubahan Perda dan peraturan lain yang terkait dengan pergeseran tupoksi; f. Kerugian peran, tugas dan wewenang konstitusional yang diberikan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 oleh Undang-undang; g. Kehilangan ruh, sifat, jiwa dan nafas Otonomi seluas-luasnya, yang diberikan oleh UUD 1945, vide Pasal 18 ayat (5); h. Dapat menimbulkan kerugian atau potensial akan menimbulkan kerugian hak konstitusional Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam kerangka Asas Otonomi Daerah dan komitmen kongkret Pemerintah Pusat terhadap prinsip desentralisasi, dibawah payung UUD 1945 dalam bingkai NKRI; 29. Bahwa menurut Pemohon, sebelum timbulnya kerugian hak/kewenangan konstitusional Pemohon khususnya, dan hak konstitusional Pemerintah Kabupaten lainnya yang memiliki persoalan yang sama dengan Pemohon, meminta kepada Mahkamah materi muatan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) UU PD Nomor 23 Tahun 2014, sepanjang yang memuat frasa kata: Pasal 14 ayat (1): "Penyelenggaraan urusan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral, dibagi antara Pusat dan Provinsi" (yang termuat). Kalimatnya (frasa kata) diubah menjadi: Penyelenggaraan urusan bidang kehutanan, kelautan, serta Energi Sumber Daya Mineral dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; Pasal 14 ayat (3): “Urusan Pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (yang termuat); Kalimat pengganti (frasa kata) dilengkapi menjadi: “Urusan Pemerintah bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sedangkan pengelolaan sumber daya mineral Logam dan nonlogam/batuan dan/atau tambang galian batu/pasir/krikil golongan-C dan tambang galian lainnya, menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota”; Pasal 15 ayat (1): "Pembagian urusan pemerintahan konkuren diantara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 dari Undang-Undang ini (yang termuat) Kalimat pengganti (frasa kata) dilengkapi menjadi: “Pembagian urusan Pemerintah konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota, tercantum dalam Matriks Lampiran yang disempurnakan, atau akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP), sebagai Peraturan Pelaksanaanya; 30. Bahwa pembentuk Undang-Undang tidak menyadari, dengan penyerahan hak dan wewenang pengelolaan seperti yang ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 15 ayat (1), berdampak pada menjauhkan jarak pelayanan masyarakat serta pelaku usaha untuk melakukan koordinasi teknis. Sebab, jarak ibukota provinsi dengan kabupaten sangat jauh, bahkan ada daerah kabupaten yang berjarak 500-800 km dari ibukota provinsi. Sehingga dalam pelayanan masyarakat dan pelaku usaha akan sangat mengalami kendala teknis koordinatif di samping akan memakan waktu yang panjang. Selain daripada itu, secara teritorial dan kewilayahan, sumber-sumber daya alam yang dikelola dan diberdayakan bagi kepentingan masyarakat, semuanya berada di wilayah kabupaten/kota. Sehingga pemberian hak dan wewenang pengelolaan pemberdayaan sumber daya alam dimaksud kepada pemerintah provinsi, akan mengalami kendala teknis dan konflik teknis koordinatif. Disamping itu secara teritorial, pemerintah daerah provinsi tidak mempunyai wilayah pengelolaan konkret, sebab secara kewilayaan sudah terbagi ke wilayah kabupaten/kota, yang tentunya secara teknis pemerintah kabupaten/kota, de facto sebagai pihak yang kompeten mengelola wilayah teritorialnya. Pemerintah daerah provinsi, hanyalah bersifat koordinatif administratif, sedangkan pemerintah daerah kabupaten/kota berperan sebagai pelaksana teknis pengelolaan dan pembinaan penatalaksanaan/ pemberdayaan sumber daya alam di daerahnya. C.2 KESIMPULAN Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan argumentasi tersebut di atas, Pemohon menyimpulkan: a. Mahkamah berwenang memeriksa dan memutus Permohonan a quo; b. Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 c. Materi muatan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3), dan materi muatan Pasal 15 ayat (1), serta Matriks Lampiran UU PD Nomor 23 Tahun 2014 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa kata yang meniadakan peran pemerintah kabupaten/kota dalam pembagian urusan Pemerintahan konkuren; d. Matriks Lampiran UU PD Nomor 23 Tahun 2014 bersifat cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebelum dilakukan penyempurnaan atau penerbitan Peraturan Pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah (PP); e. Pasal-pasal yang diajukan dalam uji materiel a quo bertentangan dengan Konstitusi; C.3 PETITUM Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan dalam pokok- pokok permohonan a quo, kiranya Mahkamah berkenan memeriksa, mencermati secara seksama, alasan dan dalil-dalil Pemohon, serta menjatuhkan putusan; PRIMAIR 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menyatakan materi muatan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 15 ayat (1) dan Lampiran Matriks pembagian urusan yang tercakup dalam Undang-Undang tersebut, sebagai bagian yang tak terpisahkan, tidak sesuai dengan konstitusi dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945; 3. Menyatakan materi muatan pasal-pasal tersebut sepanjang frasa kata yang belum disempurnakan yang sekarang termuat dalam UU PD Nomor 23 Tahun 2014 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan UU PD Nomor 23 Tahun 2014 a quo yang sudah mengalami penyempurnaan frasa kata dalam materi muatan, sebagaimana yang dimaksud Pemohon, agar dimuat dalam Lembaran Negara R.I; SUBSIDAIR 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Matriks Lampiran UU PD 2014 a quo, tidak mempunyai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 kekuatan yang mengikat; 3. Memerintahkan agar diterbitkan peraturan pelaksanaan melalui Peraturan Pemerintah, terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU PD Nomor 23 Tahun 2014 yang sudah disempurnakan, atau merubah beberapa substansi yang tercantum dalam Matriks Lampiran UU PD Nomor 23 Tahun 2014 yang sudah dilakukan perbaikan sebagai Lampiran UU PD Nomor 23 Tahun 2014; 4. Memerintahkan Lampiran UU PD Nomor 23 Tahun 2014 yang sudah disempurnakan, dan/atau Peraturan Pemerintah (PP) sebagai Peraturan Pelaksanaan UU PD Nomor 23 Tahun 2014 agar dimuat pada Lemba- ran Negara; Atau Jika Mahkamah berpendapat lain, mohon keadilan (ex aequo et bono); [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. Kasman Lassa, S.H.; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.72- 193 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, bertanggal 8 Januari 2014; 3. Bukti P-3 : Surat Tugas Nomor 105/UN28.1.11/KP/2015, bertanggal 30 September 2015; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Andie H. Makkasau, S.H., M.H.; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Eki Rasyid, S.H.; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Penunjukan Bupati Donggala, bertanggal 01 Oktober 2015; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 Pemerintahan Daerah; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; 12. Bukti P-12 : Surat Kuasa Khusus Nomor 02/KSA/X/2015, bertanggal 1 Oktober 2015; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 170/503/RO.ADM OTDA-6.ST/2014 tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Ahmad S. Mardjanu Dari Jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala dan Peresmian Pengangkatan Saudara Moh. Yasin, S.Sos. Sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Donggala Masa Bhakti 2014-2019, bertanggal 25 September 2014; 14. Bukti P-14 : Surat Penunjukkan Nomor 4462/UN28/I-II/KP/2015, bertanggal 30 September 2015; 15. Bukti P-15 : Surat Penunjukkan Nomor 183.1/0144/Bag.Kumdang, bertanggal 01 Oktober 2015; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Selain itu, Pemohon juga mengajukan ahli sebanyak dua orang yaitu Jalaluddin M. Isa dan Christian Rongko yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 14 April 2016 serta saksi sebanyak tiga orang yaitu Ramli Abdul Karim, Muhammad Fajar Panggagao, dan Samsu Alam yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 28 April 2016, pada pokoknya sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 AHLI PEMOHON 1. Jalaluddin M. Isa PENDAHULUAN Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan jantung dan jiwa Negara Republik Indonesia. Dalam kedudukan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dapat memberi tahu kepada kita apa maksud pembentukan negara Republik Indonesia, bagaimana cita-citanya, apa yang ingin dilakukannya serta asas-asas kehidupan yang terdapat di dalamnya, yang sudah barang tentu akan menjadi panduan untuk menyelesaian persoalan-persoalan hukum yang timbul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara lebih khusus dalam penyelengaraan pemerintahan/pemerintahan daerah. Sejak Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mengalami pasat surut mengikuti pasang surutnya perkembangan kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia. Hal ini ditandai dengan telah terjadinya beberapa kali pergantian dan perubahan Undang-Undang tentang pemerintahan daerah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai Undang-Undang yang baru menggati Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah membuat roda pemerintahan kabupaten/kota mengalami "turbulensi" sehingga mengguncang sebagian besar lingkungan pemerintahan daerah di Indonesia, khususnya Iingkungan pemerintahan kabupaten/kota, dimana yang dahulu menjadi kewenangannya yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tanun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebahagian besar urusan yang berkenaan dengan kelautan, kehutan dan ESDM telah menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, sedangkan pemerintah kabupaten/kota hanya menerima bagi hasil dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Keadaan demikian ini, Pemohon dalam kapasitasnya sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Provinsi sulawesi Tengah melihat dan merasakan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 bahwa rumusan norma Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 15 ayat (1) bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat, (5) dan ayat (6) UUD 1945. Untuk menentukan rumusan pasal-pasal tersebut di atas yang menjadi pokok permohonan Pemohon, supaya tepat sesuai dengan UUD 1945 maka terlebih dahulu kita harus menggali kehendak UUD 1945 mengenai bangunan hukum dan struktur politik serta susunan pemerintahan negara. Hal ini sesuai pendapat James Buchanan menyatakan bahwa suatu konstitusi terdiri dari pranata peraturan yang tinggi (higher-order rules) atau peraturan-peraturan untuk membuat peraturan-peraturan di bawahnya (rules for making rules). Dengan demikain, UUD 1945 selain menjadi sumber dan dasar hukum berlakunya peraturan perundang- undangan di bawahnya juga UUD 1945 yang menentukan garis besar, arah, isi, undang-undang pemerintahan daerah di Indonesia. KAJIAN HUKUM Apakah materi muatan norma rumusan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 15 ayat (1) beserta Matriks Sub Urusan pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) UUD 1945? Untuk memberi jawaban dan keterangan atas pertanyaan hukum tersebut di atas, yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara pengujian Undang- Undang Nomor 136/PUU-XI11/2015, ahli memulai keterangan atau penjelasan ini berangkat dari sebuah teori bahwa negara tidak lain adalah bangunan hukum. negara hukum dikonstruksikan selain sebagai bangunan hukum juga sekaligus sebagai struktur politik, sehingga bangunan hukum yang dibuat selain sesuai dengan kebutuhan masyarakat juga harus tercermin dalam susunan pemerintahan negara. Jika konsisten dengan teori ini maka pola pikir pembentukan hukum khususnya peraturan perundang-undangan Iebih khusus pada pembentukan Undang-Undang pemerintahan daeran di Indonesia harus sesuai dengan prinsip- prinsip: Pertama, bahwa substansi pembentukan norma di dalam Undang-Undang pemerintahan daerah harus mencerminkan bangunan negara (bentuk negara, susunan negara dan sistem pemerintahan) yang telah ditentukan lebih dahulu dalam UUD 1945. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 Kedua, pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah selain mempunyai dasar-dasar yuridis, harus dengan seksama mempertimbangkan dasar-dasar filosofis dan kemasyarakatan tempat kaidah tersebut akan berlaku. Ketiga, pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah selain mengatur keadaan yang ada juga harus mempunyai jangkauan masa depan. Keempat, pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah bukan sekedar menciptakan instrumen kepastian hukum, tetapi instrumen keadilan dan kebenaran. Prinsip yang menekankan bahwa substansi pembentukan norma di dalam Undang-Undang Pemerinatahan Daerah harus mencerminkan bangunan negara (bentuk negara, susunan negara dan sistem pemerintahan) yang telah ditentukan lebih dahulu dalam UUD 1945. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik". Kata "Negara Kesatuan" (eenheidstaat), tidak ada negara di dalam negara, menunjukan bentuk pemerintahan (Regering Vorm) Negara Republik Indonesia, sedangkan kata "berbentuk Republik" menunjukan bentuk negara (de staatvorm) Indonesia. Bentuk Negara (de staatvorm), mengamati Negara dari luar (out ward looking). Negara dilihat dalam wujud yang utuh. Der Staats als Ganzheit. Manakala Negara Republik Indonesia diamati secara out ward looking, dari sudut pandang bentuk negara, maka negara terdiri dari dua lapisan, membujur secara horizontal. Lapisan atas adalah Pemerintah Pusat, sedangakan pada lapisan bawah terdapat Pemerintahan Daerah, terdiri atas daerah-daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) yang tersebar sepanjang wilayah nusantara. Lembaga-lembaga tinggi negara Iainnya, seperti halnya MPR, DPR, BPK, MA, MK tidak nampak, baru terjelma manakala lembaga-lembaga negara itu diamati dari sudut pandang bentuk pemerintahan (regeringsvorm, regirungsvorm, the form of government). Pendekatan dari sudut pandang bentuk pemerintahan, mengamati negara dari dalam (in ward looking), menyelidiki status, kewenangan serta hubungan antara suatu alat perlengkapan negara Iainnya. Dari ketentuan dan penjelasan tersebut di atas dapat dimengerti bahwa dalam sistem ketatanegaraan RI, Pemerintahan daerah merupakan bentuk negara (de staatsvorm). Pemerintah Daerah menurut UUD 1945, diadakan dalam kaitan desentralisasi. Desentralisasi merupakan bagian bentuk Negara (de staatsvorm RI). Negara Kesatuan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 (eenheidstaat) menurut UUD 1945 adalah desentralisasi, bukan sentralisasi. Dengan demikian bangunan negara Indonesia menghendaki pembagian kekuasaan. Ditinjau dari segi pembagian kekuasaan (pemencaran kekuasaan) organisasi pemerintah itu dibagi menurut garis horisontal dan vertikal. Pembagian kekuasaan secara horisontal didasarkan atas sifat tugas yang berbeda-beda jenisnya yang menimbulkan berbagai macam lembaga di dalam suatu negara, sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal melahirkan dua garis hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem desentralisasi, dekonsentrasi dan medebewind. Dengan demikian pula susunan pemerintahan Indonesia tercermin dalam susunan negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, yakni negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik yang diwujudkan dalam bentuk desentralisasi. Selanjutnya susunan negara Indonesia di jabarkan dalam Batang Tubuh UUD 1945, yakni dalam Pasal 18 UUD 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa untuk mewujudkan atau pelaksanaa desentralisasi, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah- daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap- tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Artinya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan pemerintahannya terdiri pemerintahan/pemerintah pusat, pemerintahan/pemerintah daerah provinsi, pemerintahan/pemerintah kabupaten/kota. Susunan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 merupakan kerangka hukum, dimana dari sudut pandang bentuk pemerintahan (regering vorm), maka norma Undang-Undang pemerintahan harus meliputi semua tugas dan fungsi pemerintahan, sedangkan dari sudut pandang bentuk negara (staatvorm) yakni desentralisasi, maka norma Undang-Undang pemerintahan daerah harus mencerminkan dan melingkupi semua tingkatan pemerintahan yakni pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Hal ini sesuai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 dengan keterangan Presiden melalui kuasanya pada persidangan tanggal 21 Maret 2016 yang tercatat dalam risalah persidangan tersebut bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah provinsi. Berarti bawa sistem pemerintahan negara Indonesia manakala dilihat dari sudut pandang bentuk negara, yaitu pelaksanaan desentralisasi akan terlihat atau tergambar dalam hubungan tiga poros lapisan tingkatan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah provinsi dan daerah kabupaten kota diseluruh Indonesia. Sistem adalah suatu keseluruhan terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsionil baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsionil terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu. Sistem yang baik adalah sistem yang mempunyai solusi, semacam pintu jalan keluar jika terjadi kebuntuan. Berdasarkan pengertian sistem di atas dihubungkan dengan sistem pemerintahan negara Indonesia dilihat dari bentuk negara yakni desentralisasi, maka pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota harus dipandang sebagai suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian (daerah provinsi, daerah kabupaten/kota) yang mempunyai hubungan fungsionil baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsionil terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian (pemerintah, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota) yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan balk akan mempengaruhi keseluruhannya itu. Jika terjadi kebuntuan, sebagai sistem yang balk, maka solusi yang dipakai sebagai jalan keluar adalah pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan, dan pengawasan. Disamping itu, diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemamntauan, dan evaluasi. Bersamaan itu pemerintah wajib memberikan fasilitas yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 Dengan demikian dari segi prinsip yang menekankan bahwa substansi pembentukan norma di dalam undang-undang pemerintahan daerah harus mencerminkan bangunan negara (bentuk negara, susunan negara dan sistem pemerintahan) yang telah ditentukan Iebih dahulu dalam UUD 1945 maka redaksional norma Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa "Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi", bertentangan dengan UUD 1945 karena bangunan normanya tidak meliputi dan tidak sebangun dengan susunan tingkat pemerintahan secara keseluruhan yaitu pemerintah pusat, daerah provinsi dan kabupaten/kota sehingga menimbulkan diskriminasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada hal UUD 1945 sesuai dengan penjelasan di atas menghendaki bahwa pelaksanaan desentralisasi harus sampai pada tingkatan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Pasal ini seharusnya berbunyi "Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat, daerah provinsi daerah kabupaten/kota". Demikian pula halnya redaksional norma Pasal 14 ayat (3) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa "Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat" bertentangan dengan UUD 1945 karena bangunan normanya tidak meliputi dan tidak sebangun dengan susunan tingkan pemerintahan secara keseluruhan yaitu pemerintah pusat, daerah provinsi dan kabupaten/kota sehingga menimbulkan diskriminasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada hal UUD 1945 sesuai dengan penjelasan di atas menghendaki bahwa pelaksanaan desentralisasi harus sampai pada tingkatan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Pasal ini harusnya berbunyi "Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Prinsip yang menekankan bahwa pembentukan norma Undang-Undang Pemerintahan Daerah selain mempunyai dasar-dasar yuridis, harus dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 seksama mempertimbangkan dasar-dasar filosofis dan kemasyarakatan tempat kaidah tersebut akan berlaku. Artinya bahwa dalam penentuan norma Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 15 ayat (1) harus sesuai dengan dasar-dasar yuridisnya, yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945. Pasal 18 ayat (2) ditentukan bahwa "Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan-urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat (5) UUD 1945, ditentukan bahwa "Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-Iuasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat". Dasar-dasar filosofis otonomi adalah kebebasan dan kemandirian satuan pemerintahan Iebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri itu menjadi atau merupakan urusan rumah tangga satuan pemerintahan yang Iebih rendah tersebut. Kebebasan dan kemandirian dalam otonomi sering menimbulkan salah pengertian bahkan kehawatiran. Otonomi dicurigai mengandung satu cacat alami yang senantiasa mengancam kesatuan. Salah pengertian ini dapat dipahami, baik karena kurangnya pemahaman maupun pengalaman-pengalaman masalah lalu di mana pemah terjadi peristiwa yang mengancam integrasi nasional. Kebebasan dan kemandirian dalam otonomi bukan kemerdekaan. Kebebasan dan kemandirian itu adalah kebebasan dan kemandirian dalam ikatan kesatuan yang Iebih besar. Otonomi sekedar subsistem dari sistim kesatuan yang Iebih besar, yaitu NKRI. Dari segi hukum tata negara khususnya teori bentuk negara, otonomi adalah sub sistem dari negara kesatuan. Otonomi adalah fenomena negara kesatuan. Segala pengertian dan isi adalah pengertian dan isi negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan landas batas dari pengertian dari isi otonomi. Berdasarkan landas batas tersebut dikembangkanlah berbagai aturan yang mengatur mekanisme yang menjelmakan keseimbangan antara tuntunan kesatuan dan tuntunan otonomi dan disini pulalah Ietak kemungkinan terjadi ketegangan yang dari kondisi tarik-menarik antara dua kecenderungan tersebut. Kecenderungan tarik-menarik itu, dalam konteks pemerintahan yang bersifat desentralistik tidak perlu dihilangkan sama sekali karena hal itu merupakan sesuatu yang alamiah. Semuanya dikembalikan kepada kepentingan dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 kebutuhan masyarakat. Tarik-menarik tersebut tidak boleh dilihat sebagai suatu ketegangan dimana yang satu akan membahayakan yang lain, melainkan harus dilihat sebagai suatu bentuk dinamika yang alami yang akan senantiasa ada pada setiap tingkat perkembangan kehidupan bernegara. Untuk menjaga agar supaya kencederungan tarik-menarik tetap bersifat positif mendukung tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah harus sesuai dengan prinsip otonomi daerah, yaitu; pertama, prinsip otonomi seluas-seluasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat, yakni; politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. Di luar urusan tersebut, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah dalam hal ini membuat peraturan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Kedua, prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab. Prinsip ini menghendaki bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah Iainnya, yang memungkinkan lahirnya peraturan daerah yang berbeda antara satu daerah dengan daerah Iainnya (pluralisme hukum). Tegasnya bahwa yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Seiring dengan prinsip tersebut, penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah Iainnya, artinya mampu membangun kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Otonomi daerah harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Dalam pengertian kemandirian daerah seperti tersebut di atas, memungkin pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Konsekuensi logis sebagai negara kesatuan menjadikan peraturan daerah sebagai subsistem hukum nasional. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, redaksional norma Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) UUD 1945 karena ketentuan tersebut menghilangkan sebahagian hak konstitusional daerah kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan melaksanakan otonomi yang seluas-Iuasnya. Prinsip yang menekankan bahwa pembentukan norma Undang-Undang Pemerintahan Daerah selain mengatur keadaan yang ada juga harus mempunyai jangkauan masa depan. Ketentuan redaksional norma Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah selain tidak mengatur keadaan yang ada juga tidak mempunyai jangkauan masa depan karena meniadakan kata atau frasa "daerah kabupaten/kota”. Pada hal dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menghendaki demikian. Dengan tidak dicantumkannya kata atau frasa "kabupaten/kota" jangkauan masa depan pengaturan urusan kehutanan, kelautan dan ESDM menjadi tidak fleksibel, bahkan menimbulkan diskriminasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, mengabaikan daerah kabupaten/kota. Prinsip yang menekankan bahwa pembentukan norma Undang-Undang Pemerintahan Daerah bukan sekedar menciptakan instrumen kepastian hukum, tetapi instrumen keadilan dan kebenaran. Redaksional norma Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai maksud memberi kepatian hukum mengenai sub-sub urusan bagi setiap tingkatan pemerintahan. Akan tetapi matriks sub-sub urusan tersebut menimbulkan diskriminasi antara pemerintah, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, karena dalam uraian matrik tersebut telah mengabaikan kemungkinan atau kemampuan atau potensi daerah kabupaten/kota untuk dapat mengurus ESDM, khususnya galian C pada hal pada daerah kabupaten tertentu sejak dahulu sudah menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan hal ini bertentangan dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) UUD 1945, karena UUD 1945 menghendaki supaya pemerintahan daerah. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa "Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini supaya tidak bertentangan dengan dengan UUD 1945, maka perubahan redaksional Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) harus dikuti dengan perubahan lampiran tersebut atau perubahan redaksional norma Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi "Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota akan diatur dengan peraturan pemerintah". Berdasar pembahasan di atas, maka secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Pasal 18 UUD 1945. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kerugian hak dan/atau kewenangan tersebut sudah dapat dipastikan akan terjadi. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dengan berlakunya Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu tidak dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya. Dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka kerugian tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. 2. Christian Rongko 1. Pasal 18 ayat (1) s.d. ayat (7) mengatur hak-hak konstitusional yang meliputi struktur secara hirarkhi wilayah daerah terdiri dari daerah provinsi-provinsi dan daerah kabupaten, serta hak-hak mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut asas otomoni. 2. Dalam mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan daerah sebagai mana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945, lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah mengantikan staatsblad Nomor 329 Tahun 1903 yang nota bene adalah produk pemerintah kolonial Hindia Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 Belanda yang dipandang tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Proklamasi dan UUD 1945. 3. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, "Asas Otonomi" dilaksanakan dengan "Asas Desentralisasi", kemudian seiring dengan perjalanan waktu, dibawah panji-panji gerakan reformasi, lalu terjadi perubahan dalam ketatanegaraan kita, melalui amandemen UUD 1945 yang diikuti dengan lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, dimana "Asas Otonomi" lebih dikonkritkan dalam arti yang seluas-luasnya" [vide Pasal 18 ayat (5) UUD 1945] dengan titik berat otonomi pada daerah kabupaten/kota melalui pelimpahan/penyerahan urusan wajib dan urusan pilihan yang memungkinkan asas otonomi daerah kabupaten/kota dapat terselenggara, termasuk urusan sumber daya alam berupa urusan kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral. 4. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagai pengganti UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [vide Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 15 ayat (1)] jelas tidak sejalan dengan jiwa, semangat, maksud dan tujuan UUD 1945 [vide Pasal 18 ayat (5)]. 5. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mencabut kewenangan urusan kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral dari kewenangan kabupaten/kota yang sebelumnya menjadi sumber daya yang potensial di kabupaten/kota, membuat "mandulnya" pelaksanaan otonomi daerah kabupaten/kota, sebagaimana esensial tecermin dalam jiwa Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 5 tersebut. 6. Menjadi sangat esensial karena jika Pasal 18 UUD 1945, ada hak konstitusional yaitu: Pertama : Hak wilayah yang disebut daerah [vide ayat (1)] Kedua : Hak membentuk pemerintahan daerah [vide ayat (2)] Ketiga : Hak membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) [Vide ayat (3)] Keempat : Hak berotonomi dengan seluasnya [vide ayat (2) dan ayat (5)] Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 Kelima : Hak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya [vide ayat (6)] Ahli berpendapat bahwa kententuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), demikianpun ketentuan Pasal 15 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak mencerminkan secara utuh RUH yang diamanatkan oleh UUD 1945. Tentunya, bagi Pemohon sebagai pemerintah daerah kabupaten, yang sangat berkepentingan dalam pemberdayaan pontensi daerah, khususnya potensi sumber daya alamnya, akan mengalami atau setidak-tidaknya dapat menimbulkan kerugian dari aspek kerugian materiil dari aspek pemupukan dan penghimpunan pendapatan asli daerah (PAD), dan efektifitas kedekatan pelayanan masyarakat. Hal ini yang membuat Pemohon dan bahkan kebanyakan pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi "Galau". SAKSI PEMOHON 1. Ramli Abdul Karim - Saksi memiliki pengalaman selama 30 tahun menjadi aparatur pemerintah dengan 12 jabatan dan telah pensiun pada tahun 2010; - Saksi pernah menjadi Kepala BKD, Kepala Otonomi Desa, Kepala Perkreditan di koperasi, Kepala BPM, Kepala Dinas, dan Sekretaris Dewan Daerah Tingkat I; - Saksi merasa di daerah, khususnya di daerah pemekaran, ruh otonomi telah hilang; - Ketika saksi menjadi kepala dinas pertambangan, saksi melihat pegawai seperti “ayam sakit” dan melihat jiwa pengabdian telah hilang; - Saksi menonton di televisi bahwa ruh otonomi hilang dan saksi mengkhawatirkan adanya euforia yang macam-macam; 2. Muhammad Fajar Panggagao - Saksi adalah pengusaha lokal; - Ketika melakukan pengurusan izin, saksi di ping-pong ke sana ke mari. Termasuk ketika saksi melakukan pengurusan izin CV atas nama Fajar Jaya, sesuai dengan nama saksi, oleh Dinas Pertambangan Kabupaten Donggala diarahkan ke provinsi. Setelah saksi ke provinsi, saksi disuruh ke kabupaten dikarenakan belum ada petunjuknya dan sebagainya; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 - Saksi bingung harus kemana mengurus izin tersebut. Ditambah lagi menurut saksi, Undang-Undang Nomor 23 membuat proses pengurusan izin menjadi panjang, mulai dari adanya dukungan dari masyarakat, rekomendasi camat, rekomendasi desa, rekomendasi dari pertambangan, rekomendasi bupati, dan rekomendasi di provinsi, sampai akhirnya mendapatkan SK dari Gubernur; - Teman-teman saksi yang tinggal jauh dari ibukota provinsi juga sangat merasakan permasalahan tersebut; - Setiap perubahan pemimpin terjadi perubahan peraturan dan perundang- undangan yang membuat saksi bingung; - Saksi meminta diberikan ruang yang tidak menyulitkan dalam kepengurusan usaha. Hal tersebut bukan karena saksi bukan warga negara yang tidak taat hukum; - Pada tahun 2013 saksi telah mencalonkan diri dalam Pilkada dan insya Allah tahun 2018 saksi akan mencalonkan diri pada Pilkada di Kabupaten Donggala. Masalah yang saksi hadapi bukan lelucon. Ketika saksi bersosialisasi di masyarakat, banyak masyarakat maupun LSM menertawai saksi karena menurut masyarakat, saksi menghayal karena urusan yang saksi sampaikan merupakan urusan gubernur bukan lagi urusan bupati. Hal tersebut menimbulkan kekecewaan saksi ketika melakukan sosialisasi di hadapan masyarakat. Menjelaskan terhadap bagaimana nantinya ke depan untuk memperbaiki negeri sendiri atau daerah kami sendiri. 3. Samsu Alam - Saksi pernah menjabat kepala dinas pada periode 27 Maret 2013 sampai 31 Desember 2015 dan sekarang menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyaratakan dan Sumber Daya Manusia; - Dalam urusan perizinan, saksi mendapatkan keluhan dari seorang pengusaha (Saudara Koh Hendrik) yang telah mengajukan permohonan izin usaha pertambangan batuan galian C seluas 9,3 hektar pada bulan Agustus 2014. Adanya pengalihan kepengurusan ke pemerintah provinsi menyebabkan permohonan izin tersebut sampai hari ini belum selesai. Padahal kriteria urusan tersebut, menurut saksi lebih efektif diselesaikan di pemerintah kabupaten sesuai dengan Pasal 13 ayat (4). Karena kaitannya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 urusan pemerintahan yang lokasinya berada dalam kabupaten/kota, urusan pemerintahan yang penggunanya dalam kebupaten/kota, urusan pemerintahan yang manfaat dan dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota, dan urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten/kota; - Undang-Undang Nomor 23 belum pernah disosialisasikan secara rinci sebagaimana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang ditetapkan 12 Januari 2009. Saat itu saksi masih menjabat Eselon IV dan dilibatkan langsung sampai ke Jakarta tentang sosialisasi, sehingga masa sosialisasi kurang lebih empat tahun sampai 12 Januari 2009. Artinya, masa empat tahun ini transfer informasi antara pelaku pemerintahan pegawai dan tingkat dari tingkat staf sampai atasan itu terjadi sekalipun ada penggantian pejabat; - Undang-Undang Nomor 23 disahkan justru pada saat Pemerintah Kabupaten Donggala sedang sibuk berkonsentrasi melakukan evaluasi terhadap IUP yang terbit sebelum 2014, sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani bersama pada bulan Februari 2014 antara semua pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah bersama dirjen sumber daya mineral dan KPK. Undang-Undang 23 terkesan seolah-olah sebagai kejutan yang tiba-tiba muncul dan harus dilaksanakan; [2.3] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan Mahkamah tanggal 21 Maret 2016 dan telah pula menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 April 2016, masing-masing sebagai berikut. Keterangan Presiden dalam persidangan tanggal 21 Maret 2016 I. Pokok Permohonan Pemohon Bahwa pada pokoknya, Pemohon memohon untuk menguji, apakah ketentuan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota pada Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang a quo bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 18A ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945?. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 II. Kedudukan Hukum Pemohon 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. 2. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 kerugian-kerugian hak ditentukan dengan lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya. c. kerugian hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa pengujian kelima syarat tersebut terhadap posita Pemohon adalah sebagai berikut. a. Bahwa Pemohon mendalilkan hak-hak konstitusional yang diberikan UUD 1945 adalah Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 18A ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. b. Bahwa Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6), dan Pasal 18A a quo tidak mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah kabupaten, tetapi mengatur tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagai atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagai atas daerah kabupaten dan kota dan hubungan wewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah daerah, kebupaten. c. Bahwa Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) mengatur tentang Hak- Hak Warga negara dan tidak mengatur tentang hak-hak pemerintah daerah kabupaten. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 d. Bahwa Pemohon dalam Perkara Nomor 136/PUU-XIII/2015 adalah Pemerintah Daerah Kabupaten bukan perorangan warga negara Indonesia. e. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka dalil Pemohon atas hak atau kewenangan konstitusional Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 18 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah tidak berdasar atau keliru. 4. Bahwa di samping hal-hal di atas, Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas pengujian Undang-Undang ini yang diajukan oleh bupati dengan alasan sebagai berikut. a. Bahwa pemerintah daerah kabupaten adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah provinsi. Ketiganya adalah satu kesatuan dalam melaksanakan pembangunan nasional dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di antaranya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. b. Bahwa keberhasilan pembangunan akan sangat ditentukan oleh kekompakan, keterpaduan, dan satu bahasanya di antara ketiganya dalam melaksanakan semua kebijakan pemerintah yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. c. Bahwa bupati berdasarkan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang a quo sebelum diangkat menjadi bupati bersumpah atau berjanji sebagai berikut. “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada bangsa, masyarakat, nusa, dan bangsa”. d. Bahwa pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi pada hakikatnya bukanlah suatu bentuk menjalankan Undang-Undang, tetapi suatu bentuk pengawasan terhadap Pemerintah dan DPR yang seharusnya dilakukan oleh rakyat dan tidak boleh perangkat pemerintah. Perangkat Pemerintah seharusnya memperlihatkan kepatuhan atau Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 ketaatan terhadap semua peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan cara melaksanakannya dengan selurus-lurusnya. e. Bahwa sesuai Pasal 67 Undang-Undang a quo, kewajiban kepala daerah meliputi mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemerintah berpendapat Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum dan adalah tepat jika Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. III. Penjelasan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Pemohon Terhadap materi yang dimohonkan oleh Pemohon, Pemerintah meyampaikan keterangan sebagai berikut. 1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945” maka filosofis yang terkandung dalam ketentuan tersebut adalah bahwa pemegang kekuasaan pemerintah di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah presiden termasuk di dalamnya pembagian urusan pemerintahan concurrent antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dengan demikian dapat dianalogikan bahwa kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan kepala daerah saat ini merupakan kewenangan yang diberikan, ditata oleh pemerintah, diberikan oleh presiden guna mewujudkan tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik dalam rangka mencapai cita-cita yang termaktub pada Pembukaan UUD 1945. 2. Bahwa UUD 1945 Pasal 18 ayat (5) telah memberikan kewenangan yang bersifat open legal policy kepada pemerintah dan DPR untuk mengatur dan menjalankan otonomi seluas-luasnya yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut, “Pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”. 3. Bahwa pada Pasal 9 Undang-Undang a quo diatur tentang klasifikasi urusan pemerintahan dan pembagian kewenangan di antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang berbunyi sebagai berikut. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 36 1. Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan Pemerintahan absolute, urusan Pemerintahan concurrent, dan urusan Pemerintahan umum. 2. Urusan Pemerintahan absolute adalah urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah pusat. 3. Urusan Pemerintahan concurrent adalah urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. 4. Urusan Pemerintahan concurrent yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. 5. Urusan Pemerintahan umum adalah urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala Pemerintahan. 4. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pemerintah kabupaten/kota tidak diberi kewenangan dalam mengelola bidang kehutanan dan bidang energi dan sumber daya mineral merupakan pendapat yang keliru karena sesungguhnya Pemerintah daerah kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk mengurusnya diatur pada Pasal 14 ayat (2) dan ayat (4) sebagai berikut. Ayat (2), “Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota”. Ayat (4), “Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dan daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.” 5. Bahwa dengan demikian, pasal-pasal a quo yang diuji tidak mengandung nilai-nilai diskriminatif tetapi sebaliknya berlaku untuk semua Pemerintah daerah kabupaten dan juga mengandung nilai-nilai keadilan yang bertujuan untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia dan tidak terbatas pada daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam. 6. Bahwa pada hakikatnya, Undang-Undang a quo dibentuk dengan konsideran menimbang. a. Bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 37 demokrasi, pemerataan, dan keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. b. Bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan dan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dan antardaerah. Potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. 7. Bahwa secara prinsip, setiap aturan yang dibuat oleh negara adalah semata-mata untuk menciptakan suatu kehidupan yang lebih baik guna menjaga keberlanjutan pemerintahan dan kemajuan di segala aspek kehidupan dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana amanat yang tertuang dalam UUD 1945. Demikian halnya dengan ketentuan a quo yang saat ini sedang diujikan. 8. Otonomi daerah adalah implementasi dari prinsip desentralisasi pemerintahan. Pengertian otonomi di sini adalah bahwa daerah memiliki kewenangan melakukan pengelolaan wilayah, baik melalui penertiban kebijakan daerah dan membiayai dirinya tidak tergantung pada keuangan dari pusat. Otonomi juga harus diartikan telah ada peralihan kewenangan- kewenangan tertentu dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah. Otonomi daerah bukan sekadar gerakan desentralisasi yang membagi-bagi apa yang dulu di pusat agar terdaerahisasikan, melainkan sebuah gerakan yang menjadi bagian dari upaya besar pembaruan menuju tata pemerintahan baru yang lebih baik. 9. Otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Penyelenggaraan Pemerintah dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antardaerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemda terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU 23/2014. Selanjutnya dalam bagian penjelasan ditegaskan bahwa urusan wajib merupakan urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. 10. Urusan wajib merupakan urusan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam sistem otonomi daerah. Pemerintah daerah harus Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 38 menjamin ketersediaan pelayanan, baik dari sumber daya maupun dana. Sehubungan dengan hal itu, Pasal 13 UU 23/2014 telah menentukan hubungan dalam bidang pelayanan umum antara pemerintah dan pemerintah daerah. 11. Bahwa objek permohonan a quo sama sekali bukanlah sebagai penghalang bagi Pemohon untuk melakukan pembangunan di segala aspek kehidupan yang dalam pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Tentunya hal ini akan semakin memudahkan pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan pembangun di daerahnya masing-masing. 12. Bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan sangat cermat dan hati-hati. Berdasarkan pengalaman, analisa dalam rangka memperbaiki regulasi yang telah tidak sesuai dengan dinamika kehidupan berbangsa dan upaya antisipasi terhadap potensi permasalahan yang dimungkinkan oleh terjadinya di kemudian hari. Demikian halnya dengan objek permohonan a quo. 13. Bahwa penyelesaian permasalahan antarpenyelenggara negara hendaknya dapat diselesaikan secara intern terlebih dahulu berdasarkan asas musyawarah mufakat guna mencapai kesepakatan terbaik. 14. Bahwa dalam rangka menjaga wibawa penyelenggaraan ketatanegaraan, Pemerintah menyarankan kepada Pemohon yang dalam hal ini adalah bupati untuk mempertimbangkan menarik kembali pengujian ini yang dimungkinkan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, “Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan”. Hal ini mempunyai makna penting bagi masyarakat dan dunia internasional sebagai indikator utama bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah satu kata, satu tekad, satu tim, satu visi menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. IV. Petitum 1. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 39 2. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan. 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. Keterangan Tertulis Presiden I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Bahwa pada pokoknya para Pemohon memohon untuk menguji apakah: 1. Ketentuan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota pada Pasal 14 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang a quo bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 18A ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 2. Ketentuan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Gubernur seperti diatur pada Pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang a quo bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 18A ayat (1), Pasal 24A ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Sehubungan dengan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut: 1. Bahwa berdasar Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. 2. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 kerugian hak ditentukan dengan lima syarat yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UU 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 40 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa pengujian kelima syarat tersebut terhadap posita para Pemohon adalah sebagai berikut: a. Bahwa para pemohon mendalilkan hak-hak konstitusional yang diberikan UUD 1945 adalah Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 18A ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; b. Bahwa Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6), dan Pasal 18A a quo tidak mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah kabupaten tetapi mengatur tentang Negara Kesatuan R.I. dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota, dan hubungan wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; c. Bahwa Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) mengatur tentang hak-hak warga negara dan tidak mengatur tentang hak-hak pemerintah daerah kabupaten; d. Bahwa pemohon dalam perkara Nomor 136/PUU-XIII/2015 adalah Pemerintah Daerah Kabupaten; dan Pemohon II s.d. Pemohon XLVI dalam perkara Nomor 137/PUU-XIII/2015 juga adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dan bukan perorangan warga negara Indonesia; e. Bahwa berdasar dalil-dalil di atas, maka dalil pemohon atas hak atau kewenangan konstitusional pada Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 18A ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah tidak berdasar atau keliru. 4. Bahwa meskipun Pemohon I dalam perkara Nomor 137/PUU mendalilkan sebagai perkumpulan namun dari keseluruhan dalil tidak terdapat dalil yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 41 menyatakan Pemohon adalah badan hukum perkumpulan yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan maka dengan demikian Pemohon I harus dianggap sebagai bukan badan hukum. 5. Bahwa meskipun Pemohon XLVII dalam perkara Nomor 137/PUU adalah perorangan warga negara Indonesia namun karena pemohon bukanlah sebagai perorangan yang terlibat dalam kegiatan pemerintahan daerah maka Pemohon harus dianggap tidak berkepentingan dalam pengujian UU a quo. 6. Bahwa disamping hal-hal di atas, pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas pengujian Undang-Undang ini yang diajukan oleh para Bupati dengan alasan sebagai berikut: a. Bahwa pemerintah daerah kabupaten adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat, dan juga pemerintah daerah provinsi, ketiganya adalah satu kesatuan dalam melaksanakan pembangunan nasional dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 diantaranya: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. b. Bahwa keberhasilan pembangunan akan sangat ditentukan oleh kekompakan, keterpaduan, dan satu bahasanya diantara ketiganya dalam melaksanakan semua kebijakan pemerintah yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. c. Bahwa bupati berdasar Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang a quo sebelum diangkat menjadi bupati bersumpah atau berjanji sebagai berikut: “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang tegus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa”. d. Bahwa pengujian Undang-Undang di MK pada hakekatnya bukanlah suatu bentuk menjalankan undang-undang tetapi suatu bentuk Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 42 pengawasan terhadap pemerintah dan DPR yang seharusnya cukup dilakukan oleh rakyat dan tidak oleh perangkat pemerintah. Perangkat pemerintah seharusnya memperlihatkan kepatuhan atau ketaatan terhadap semua peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan cara melaksanakannya dengan selurus-lurusnya. e. Bahwa sesuai Pasal 67 Undang-Undang a quo, kewajiban kepala daerah meliputi: “menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemerintah berpendapat para Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) dan adalah tepat jika Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON Terhadap materi yang dimohonkan oleh para Pemohon, Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. Pertama sekali Pemerintah sampaikan bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar”, makna filosofis yang terkandung dalam ketentuan tersebut adalah bahwa pemegang kekuasaan Pemerintah di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Presiden, termasuk didalamnya pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan demikian dapat dianalogikan bahwa kewenangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah/Kepala Daerah saat ini merupakan kewenangan yang diberikan/ditata oleh Pemerintah/Presiden guna mewujudkan tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik dalam rangka mencapai cita-cita yang termaktub pada Pembukaan UUD 1945. 2. Bahwa UUD 1945 Pasal 18 ayat (5) telah memberikan kewenangan yang bersifat open legal policy kepada pemerintah dan DPR untuk mengatur dan menjalankan otonomi seluas-luasnya yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 43 “Pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”. 3. Bahwa pada Pasal 9 Undang-Undang a quo diatur tentang klasifikasi urusan pemerintahan dan pembagian kewenangan diantara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang berbunyi sebagai berikut: (1) Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. (2) Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. (3) Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. (5) Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. 4. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan pemerintah kabupaten/kota tidak diberi kewenangan dalam mengelola bidang kehutanan dan bidang energi dan sumber daya mineral merupakan pendapat yang keliru karena sesungguhnya pemerintah daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk mengurusnya diatur pada Pasal 14 ayat (2) dan ayat (4) sebagai berikut: (2) Urusan pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. (4) Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. 5. Bahwa dengan demikian pasal-pasal a quo yang diuji tidak mengandung nilai-nilai diskriminatif, tetapi sebaliknya berlaku untuk semua pemerintah daerah kabupaten, dan juga mengandung nilai-nilai keadilan yang bertujuan untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia dan tidak terbatas pada daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 44 6. Terkait dengan pengujian Pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (8) dapat pemerintah sampaikan sebagai berikut: a. Bahwa tujuan pasal a quo adalah adanya pengawasan berjenjang dari pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah kabupaten, dan hal ini penting sebagai perwujudan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah bagian dari Pemerintah daerah provinsi dan bagian dari Pemerintah Pusat. b. Bahwa pembatalan yang dilakukan oleh Gubernur bukanlah pembatalan yang sewenang-wenang tetapi adalah pembatalan yang bersyarat yaitu Pembatalan atas Perda Kabupaten yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan/atau kesusilaan. c. Bahwa terhadap pembatalan yang dilakukan oleh Gubernur, Bupati diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri yang diatur pada Pasal 251 ayat (8). 7. Bahwa pada hakekatnya Undang-Undang a quo dibentuk dengan konsideran menimbang: a. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan R.I. b. Bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan dan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. 8. Bahwa secara prinsip setiap aturan yang dibuat oleh negara adalah semata- mata untuk menciptakan suatu tata kehidupan yang lebih baik guna menjaga keberlanjutan pemerintahan dan kemajuan di segala aspek kehidupan dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana amanat yang tertuang dalam UUD 1945, demikian halnya dengan ketentuan a quo yang saat ini sedang diujikan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 45 9. Otonomi daerah adalah implementasi dari prinsip desentralisasi pemerintahan. Pengertian otonomi di sini adalah bahwa daerah memiliki kewenangan melakukan pengelolaan wilayah baik melalui penerbitan kebijakan daerah dan membiayai dirinya tidak tergantung pada keuangan dari pusat. Otonomi juga harus diartikan telah ada peralihan kewenangan- kewenangan tertentu dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Otonomi daerah bukan sekedar gerakan desentralisasi yang membagi-bagi apa yang dulu di pusat agar terdaerahisasi, melainkan sebuah gerakan yang menjadi bagian dari upaya besar pembaruan menuju tata pemerintahan baru yang lebih baik [governance reform]. 10. Otonomi daerah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Penyelenggaraan pemerintah dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar daerah. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemda terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2014. Selanjutnya dalam bagian penjelasan ditegaskan bahwa urusan wajib merupakan urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. 11. Urusan wajib merupakan urusan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam sistem otonomi daerah. Pemerintah daerah harus menjamin ketersediaan pelayanan baik dari sumber daya maupun dana. Sehubungan dengan hal itu Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah ditentukan hubungan dalam bidang pelayanan umum antara pemerintah dan pemerintahan daerah. 12. Bahwa objek permohonan a quo sama sekali bukanlah sebagai penghalang bagi para Pemohon untuk melakukan pembangunan disegala aspek kehidupan, yang dalam pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi maupun dengan Pemerintah Pusat, tentunya hal ini akan semakin memudahkan pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan pembangunan didaerahnya masing-masing. 13. Bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan sangat cermat dan hati-hati berdasarkan pengalaman, analisa dalam rangka memperbaiki regulasi yang telah tidak sesuai dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 46 dinamika kehidupan bangsa dan upaya antisipasi terhadap potensi permasalahan yang dimungkinkan akan terjadi dikemudian hari, demikian halnya dengan objek permohonan a quo. 14. Perlu Pemerintah sampaikan dalam persidangan bahwa penyelesaian permasalahan antar Penyelenggara Negara hendaknya dapat diselesaikan secara intern terlebih dahulu berdasarkan asas musyawarah mufakat guna mencapai kesepakatan terbaik. 15. Bahwa dalam rangka menjaga wibawa penyelenggaraan ketatanegaraan, Pemerintah menyarankan kepada para Pemohon yang dalam hal ini adalah para Bupati, untuk mempertimbangkan menarik kembali pengujian ini yang dimungkinkan berdasar Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, “Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan”. Hal ini mempunyai makna penting bagi masyarakat dan dunia internasional, sebagai indikator utama bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten adalah satu kata, satu tekad, satu tim, satu visi menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. IV. PETITUM Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 47 Namun apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Daerah telah menyampaikan keterangan lisan dan tertulis dalam persidangan tanggal 14 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut. A. KETENTUAN UU PEMERINTAHAN DAERAH YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: a. Pasal 14 ayat (1): “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.” b. Pasal 14 ayat (3): “Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.” c. Pasal 15 ayat (1): “Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.” Ketentuan sebagaimana tersebut di atas, secara konstitusional dianggap merugikan kepentingan Pemohon yang bersifat spesifik, aktual dan potensial serta bertentangan dengan UUD 1945, khususnya yang terkait dengan ketentuan: a. Pasal 18 ayat (1): “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.” Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 48 b. Pasal 18 ayat (2): “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” c. Pasal 18 ayat (3): “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.” d. Pasal 18 ayat (4): “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.” e. Pasal 18 ayat (5): “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.” f. Pasal 18 ayat (6): “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.” g. Pasal 18 ayat (7): “Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.” B. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON ATAS BERLAKUNYA UU PEMERINTAHAN DAERAH Parameter kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, sebagaimana yang diuraikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD Negara RI Tahun 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 49 b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakuknya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Para Pemohon dalam permohonan a quo mengemukakan bahwa berlakunya Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 15 ayat (1) pada UU Pemerintahan Daerah telah menimbulkan kerugian konstitusional bersifat spesifik, aktual dan potensial yang pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa menurut Pemohon, muatan UU 23/2014 mengandung kerancuan karakteristik, diantaranya Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 15 ayat (1) dan lampiran yang memberikan penegasan mengenai pembagian tugas pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; b. Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 15 ayat (1), serta lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 telah memangkas hak-hak serta kewenangan pemerintah kabupaten dalam mengelola sumber daya alam yang berada di dalam wilayah kabupaten yang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan daerah serta urusan-urusan yang sifatnya strategis bagi wilayah kabupaten tersebut, dan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 UUD 1945; c. Bahwa urusan pemerintahan yang diatur dalam Bab IV UU Nomor 23 Tahun 2014 terdiri dari klasifikasi urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. d. Bahwa penjabaran porsi urusan pemerintahan justru dicerai-berai melalui materi muatan dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 15 ayat (1), serta lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 dan kemudian menimbulkan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 50 kerancuan dengan kesan menggeser hak-hak konstitusional urusan pemerintahan daerah melalui penghalusan bahasa “pembagian urusan pemerintahan konkuren” sebagaimana pengertiannya ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 yang berimbas pada ketentuan Pasal 12 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 dengan penegasan yang dicerminkan dalam Pasal 13 ayat (1) s/d ayat (4), sehingga berimbas pula pada pengaturan yang dirumuskan dalam Pasal 14 ayat (1) dan (3), Pasal 15 ayat (1) beserta lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014. C. KETERANGAN DPD RI Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan a quo, DPD RI menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. Kewenangan Mahkamah Konsitusi Pasal 24C ayat (1) UUD juncto Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 (selanjutnya disingkat UU Mahkamah Konstitusi) menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk: a) menguji UU terhadap UUD Negara RI Tahun 1945; b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara RI Tahun 1945; c) memutus pembubaran partai politik; dan d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji UU terhadap UUD 1945, juga ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan bahwa “Dalam hal suatu UU diduga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan demikian, menurut pandangan DPD RI, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap ketentuan Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terhadap Pasal 18 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 51 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 18 ayat (5), Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18 ayat (7) UUD 1945. 2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian Undang-Undang, yaitu: 1. terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon; dan 2. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu UU. Berdasarkan hal tersebut di atas, berkaitan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, DPD RI berpandangan: a. Bahwa terkait dengan kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, Drs. Kasman Lassa, SH., (Bupati Kabupaten Donggala) dan Mohammad Yasin, S.Sos (Ketua DPRD Kabupaten Donggala) dalam pengajuan permohonan a quo dapat bertindak sebagai Pemohon. b. Bahwa terkait dengan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu UU, berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang termaktub dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, menurut pandangan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 52 DPD RI, Pemohon telah memenuhi persyaratan dan oleh karenanya dapat bertindak sebagai Pemohon. Namun demikian, jika Mahkamah Konstitusi berpandangan lain, DPD RI akan menghormati dan tunduk pada putusan Majelis. 3. Pengujian Materi UU Pemerintahan Daerah Terhadap permohonan pengujian materiil Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPD RI menyampaikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara Kesatuan adalah dibentuknya pemerintah negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kemudian dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, dinyatakan bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang dimaksud dengan asas otonomi, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Pemerintahan Daerah, adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Sedangkan pengertian tugas pembantuan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Dalam rangka menjalankan asas otonomi dan tugas pembantuan tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya yang dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 53 pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu seluas apapun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat, dan karena itu perwujudan penyerahan semua urusan otonomi seluas- luasnya kepada Daerah adalah keniscayaan, kecuali urusan Pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Dalam hal ini DPD RI berpandangan bahwa pengaturan pelaksanaan otonomi daerah tersebut diatur dalam UU Pemerintahan Daerah. b. Bahwa terkait dengan pembagian urusan atau kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Pasal 18A UUD 1945 menyatakan bahwa hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dengan undang-undang dan dilaksanakan secara adil dan selaras. Pengaturan hubungan wewenang tersebut lebih jauh diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana yang diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015. Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten/kota. Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan umum’ berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Presiden dalam menjalankan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh menteri negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Selain urusan pemerintahan umum, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014, dikenal adanya urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, serta agama. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 54 Adapun urusan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan konkuren yang ‘diserahkan’ ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Makna kata ‘diserahkan’ dalam ketentuan ayat ini, menurut pandangan DPD RI bahwa pada hakikatnya urusan tersebut merupakan urusan pusat. Namun dalam rangka menjalankan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Pusat ‘menyerahkan atau membagi’ sebagian urusan kepada Pemerintah Daerah. Hal inilah yang menjadi pelaksanaan otonomi daerah. Jika Pemerintah Pusat tidak membagi urusan pemerintahan dengan Pemerintah Daerah, maka Pemerintahan menjadi sentralistik dan menciderai asas otonomi daerah. Sebaliknya, jika urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan absolut semua diberikan kepada daerah, maka dikhawatirkan terjadinya ketimpangan daerah, karena tidak semua daerah memiliki potensi sumber daya yang sama. c. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana diuraikan dalam huruf a dan huruf b di atas, jika dikaitkan dengan permohonan perkara a quo, ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 15 ayat (1) dinyatakan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Demikian keterangan DPD RI untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan DPD RI secara keseluruhan; 2. Menyatakan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 15 ayat (1) tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.5] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Mei 2016, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 55 [2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 15 ayat (1), serta Matriks Lampiran Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, selanjutnya disebut UU 23/2014) yang menyatakan: Pasal 14 (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. (3) Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 56 Pasal 15 ayat (1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. terhadap Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan- peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 15 ayat (1), serta Matriks Lampiran UU 23/2014 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 57 terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 58 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam permohonan a quo yang mendalilkan sebagai berikut: [3.5.1] Bahwa Pemohon adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Donggala; [3.5.2] Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan UUD 1945. Hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 15 ayat (1), serta Matriks Lampiran UU 23/2014 sebagaimana diuraikan di atas, dengan alasan yang pada pokoknya: 1) Muatan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) UU 23/2014 telah menghilangkan peran dan tugas Pemohon, termasuk urusan tambang batuan non logam (batu/pasir/kerikil tambang galian c) dan beberapa jenis tambang galian lainnya seperti tambang galian batu bara yang selama ini sudah ditangani oleh Pemohon; 2) Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) UU 23/2014 kontradiktif dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 3) Pasal 15 ayat (1) UU 23/2014 memberikan kesan seakan-akan lampiran tersebut sebagai satu norma yang melekat dan bersifat imperatif padahal dalam Undang-Undang lainnya pengaturan dalam aturan pelaksanaannya diatur dalam ketentuan pelaksanaan melalui Peraturan Pemerintah atau PP. 4) Pemohon menjadi resah tatkala sektor kecil seperti urusan tambang galian c dan tambang galian lainnya yang selama ini dikelola oleh Pemohon dan telah mampu menopang PAD Pemohon dihilangkan dari hak dan kewenangan Pemohon untuk mengelolanya; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.5] dikaitkan dengan paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, menurut Mahkamah, Pemohon a quo telah menjelaskan kualifikasinya sebagai Pemerintahan Daerah Kabupaten Donggala yang merasa dirugikan hak konstitusionalitasnya dengan berlakunya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 59 Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 15 ayat (1), serta Matriks Lampiran UU 23/2014. Terhadap hal tersebut, seperti halnya ketenagalistrikan, urusan tambang batuan non logam (batu/pasir/kerikil tambang galian c) dan beberapa jenis tambang galian lainnya seperti tambang galian batu bara adalah tergolong ke dalam Urusan Pemerintahan Pilihan yang oleh Undang-Undang a quo diberi pengertian sebagai Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Daerah yang dimaksud di sini dapat berarti daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015, bertanggal 13 Oktober 2016]. Oleh karenanya dalam Putusan Mahkamah Nomor 87/PUU-XIII/2015 a quo juga menyatakan bahwa “... apabila terhadap urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah ada pihak yang secara aktual ataupun potensial menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU Pemda maka pihak dimaksud adalah Pemerintahan Daerah, baik Pemerintahan Daerah provinsi atau Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. Sehingga, pihak yang dapat mengajukan permohonan dalam kondisi demikian adalah Kepala Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu Gubernur bersama-sama dengan DPRD Provinsi untuk Pemerintahan Daerah Provinsi atau Bupati/Walikota bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota”. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, yang dapat menjadi Pemohon dalam permohonan a quo adalah Bupati Donggala bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Donggala. Adapun terkait dengan DPRD Kabupaten Donggala, harus dibuktikan dengan keterangan atau bukti yang menyatakan bahwa keberadaan DPRD Kabupaten Donggala sebagai Pemohon adalah hasil dari keputusan rapat paripurna DPRD Kabupaten Donggala. Faktanya Pemohon tidak menyampaikan keterangan atau bukti terkait dengan keberadaan DPRD Kabupaten Donggala sebagai hasil keputusan rapat paripurna DPRD Kabupaten Donggala. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. [3.7] Menimbang meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 60 standing) untuk mengajukan permohonan a quo maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Suhartoyo, Manahan MP. Sitompul, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan November, tahun dua ribu enam belas, dan hari Senin, tanggal sembilan, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal sebelas, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 14.29 WIB, oleh sembilan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 61 Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Suhartoyo, Manahan MP. Sitompul, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan I Dewa Gede Palguna, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Dewan Perwakilan Daerah. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Maria Farida Indrati ttd. Aswanto ttd. Suhartoyo ttd. Manahan MP. Sitompul ttd. Patrialis Akbar ttd. Wahiduddin Adams ttd. I Dewa Gede Palguna PANITERA PENGGANTI, ttd Rizki Amalia Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id