135/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 135/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Prof. Dr.rer.soc. Masduki Pekerjaan : Dosen Alamat : Jongkang Baru, RT/RW 009/037, Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Pemohon I 2. Nama : Amry Al Mursalaat Pekerjaan : Ilustrator dan/atau Pembuat Karikatur Alamat : Jalan Yunus III Nomor 81 RT/RW 002/006 Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------Pemohon II 3. Nama : Aliansi Jurnalis Independen Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Nany Afrida selaku Ketua Umum dan CC. Bayu Wardana selaku Sekretaris Jenderal Alamat : Jalan Kembang Raya Nomor 6 Kwitang, Senen, Jakarta Pusat Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------Pemohon III 4. Nama : Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet) yang dalam hal ini diwakili oleh Anton 2 Muhajir selaku Ketua Umum, Nenden Sekar Arum N selaku Sekretaris, dan Nike Febbysta Andaru selaku Bendahara Alamat : Jalan Gita Sura III Nomor 55, Peguyangan Kaja, Denpasar, Bali Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------Pemohon IV Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK-SIKAP/VI/2025, Nomor 02/SKK-SIKAP/VI/2025, Nomor 03/SKK-SIKAP/VI/2025, dan Nomor 04/SKK-SIKAP/VI/2025 masing-masing bertanggal 26 Juni 2025, memberi kuasa kepada Mustafa, S.H., Ahmad Fathanah, S.H., M.H., Chikita Edrini Marpaung, S.H., M.A., Gema Gita Persada, S.H., Wildanu Syahril Guntur, S.H., Reza Adzarin, S.H., Parasurama Ardi Tri Pamungkas, S.H., Nurul Izmi, S.H., Kezia Khatwani, S.H., Ahmad Mustafad Vauzi, S.H., dan Muhammad Ramzy Muliawan, S.H., kesemuanya adalah para Advokat, Pengacara Publik, Advokat Magang, dan/atau Pengabdi Bantuan Hukum yang tergabung dalam “Tim Advokasi untuk Kebebasan Informasi dan Data Pribadi” beralamat di Jalan Kalibata Timur IVG Nomor 10, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai ------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan ahli dan saksi para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon dan Presiden; Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden; Membaca keterangan Amicus Curiae dari Ade Wahyudin, Anjar Setiarma, dan Natasya Yunita Sugiastuti. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Juli 3 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 138/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 135/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 5 Agustus 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 26 Agustus 2025, pada pokoknya sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 1. Bahwa transisi politik dari otoritarian ke demokrasi yang berujung pada amandemen UUD NRI 1945, salah satunya telah menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, MK berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Bahwa sejalan dengan ketentuan UU Mahkamah Konstitusi di atas, kewenangan MK untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 juga ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini juga sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengatakan 4 “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh atau pun perpasalnya; 6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang- Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi; 7. Bahwa Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) tentang Pelindungan Data Pribadi yang tidak diberikan penafsiran telah menciptakan ketidakpastian hukum, melahirkan penafsiran yang ambigu, tidak jelas, serta mengekang pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, sehingga merugikan hak- hak konstitusional para Pemohon. II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon 8. Bahwa sebelum memeriksa pokok-pokok substansi permohonan uji materiil ini, terlebih dahulu para Pemohon akan menguraikan kedudukan hukum atau legal standing para Pemohon. Uraian pada bagian ini, bertujuan untuk menjelaskan bahwa para Pemohon telah memenuhi syarat formil mengenai kedudukan atau legal standing sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. 9. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, 5 yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum; 10. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai “guardian” dari “constitutional rights” setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan uji materiil Pasal 65 ayat (2), dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi terhadap UUD NRI 1945; 11. Bahwa pengaturan mengenai syarat Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang yang digunakan sebagai ukuran untuk menetapkan pihak- pihak yang berhak mengajukan permohonan di muka MK telah diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 4 ayat (1) PMK No. 2/2021 yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 51 ayat (1) UU MK Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. Pasal 4 ayat (1) PMK No. 2/2021 Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara 12. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 6 Konstitusi dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945”; 13. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut: a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 14. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 Perkara No. 11/PUU- V/2007, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (halaman 59), juga menyebutkan sejumlah persyaratan lain untuk menjadi Pemohon, ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003), berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun 7 materiil, Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. dalam Judicial Review in Perspective, 1995)”; PEMOHON PERORANGAN WARGA NEGARA INDONESIA 15. Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P- 3a] yang merupakan seorang akademisi dengan profesi sebagai dosen pada salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta [vide Bukti P-3b]. Selain itu, Pemohon I juga melakukan serangkaian aktivitas menyuarakan pandangannya mengenai isu hak privasi dan kebebasan berekspresi [Bukti P-3c, P-3d] agar sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia (HAM). Pemohon I juga turut melakukan advokasi dalam proses pembentukan kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi–termasuk menyampaikan beberapa pandangan di media cetak dan elektronik [Bukti P-3e]. 16. Bahwa Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia [Bukti P-4a] yang merupakan seorang pekerja kesenian [Bukti P-4b] dan penulis buku [Bukti P-4c] yang memiliki perhatian khusus terhadap isu-isu publik dan melakukan kritik terhadap kebijakan publik maupun fenomena sosial– termasuk dalam hal ini yang bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat luas [Bukti P-4d,P-4e]. 17. Bahwa rumusan pasal yang diuji dalam permohonan a quo berpotensi dan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi merugikan hak- hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28F UUD NRI 1945, dan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945. 18. Bahwa adapun bentuk potensi dapat terjadinya kerugian dari terdapatnya pasal tersebut yakni disebabkan oleh terdapatnya ketidakpastian hukum dari Pasal a quo dan berbagai preseden kriminalisasi terhadap individu-individu yang memiliki latar belakang profesi serta perhatian khusus yang sama dengan Pemohon I maupun Pemohon II yang disebabkan oleh ketiadaaan rumusan tafsiran dalam rumusan pasal dalam pokok permohonan perkara a quo yang dapat menjamin hak warga negara. 19. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka, Pemohon I dan II memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan secara langsung terpengaruh kepentingannya oleh pokok permohonan perkara a quo. 8 PEMOHON BADAN HUKUM PRIVAT 20. Bahwa Pemohon III dan IV merupakan Badan Hukum Privat yang memiliki legal standing dan menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan ini dengan menggunakan prosedur organization standing (legal standing). 21. Bahwa Pemohon III dan IV memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang karena terdapat keterkaitan sebab akibat (causal verband) dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi sehingga menyebabkan hak konstitusional para Pemohon dirugikan. 22. Bahwa doktrin organizational standing merupakan sebuah prosedur beracara yang tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi juga telah dianut dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia, seperti UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 23. Bahwa pada praktik peradilan di Indonesia, termasuk dalam proses peradilan di Mahkamah Konstitusi legal standing badan hukum privat telah diterima dan diakui menjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan, yang mana dapat dibuktikan melalui: a. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan; (Bukti P-5a) b. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 060/PUU-II/2004 tentang Pengujian UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD NRI 1945; (Bukti P-5b) c. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 73/PUU-IX/2011 tentang Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD NRI 1945; (Bukti P-5c) d. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 7/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara terhadap UUD NRI 1945; (Bukti P-5d) e. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 151/PUU-XXII/2024 tentang Pelindungan Data Pribadi; (Bukti P-5e) 9 24. Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu: a. berbentuk badan hukum atau yayasan; b. dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut; c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. 25. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah badan hukum privat yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara, turut berpartisipasi dalam advokasi terhadap hak-hak digital, memajukan perlindungan kerja-kerja pers, serta menumbuhkan partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam pembangunan. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV merupakan Badan Hukum Privat yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena adanya hubungan sebab akibat (causa verband) antara berlakunya ketentuan pasal dalam undang-undang yang diuji dengan aktivitas, kegiatan, dan kerja-kerja dari Pemohon III dan Pemohon IV. PEMOHON III 26. Bahwa Pemohon III adalah Badan Hukum Privat yang berbentuk Perkumpulan bernama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia berdasarkan Akta Notaris - Pernyataan Keputusan Kongres AJI Nomor: 48 tertanggal 28 Juni 2024 (Bukti P-6a) yang memandatkan Ketua Umum (Bukti P-6b) dan Sekretaris Jenderal (Bukti P- 6c) untuk dapat mewakili organisasi di dalam persidangan. Kedudukan hukum Pemohon III juga telah disahkan melalui SK Kemenkumham Nomor: AHU-0000902.AH.01.08.tahun 2024 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Aliansi Jurnalis Independen (Bukti P-6d). 27. Bahwa Pemohon III memiliki misi sebagaimana yang tertuang pada Pasal 10 Anggaran Dasar adalah sebagai berikut: memperjuangkan kebebasan pers dan hak publik untuk mendapatkan informasi, meningkatkan profesionalisme jurnalis, memperjuangkan kesejahteraan pekerja pers, mengembangkan demokrasi dan keberagaman, memperjuangkan hak jurnalis dan pekerja perempuan, terlibat dalam pemberantasan korupsi, ketidakadilan dan 10 kemiskinan. (Bukti P-6f) Pengajuan permohonan a quo didasari atas kepedulian serta usaha mewujudkan visi, misi, dan tujuan didirikannya organisasi. 28. Bahwa Pemohon III dalam perjalanannya telah menggunakan proses litigasi di Mahkamah Konstitusi dengan mengajukan Hak Gugat Organisasi di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dimana kedudukan hukum Pemohon III diterima oleh Mahkamah Konstitusi: a) Permohonan Pengujian Pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui perkara No. 02/PUU-VII/2009 (Bukti P-6g). b) Permohonan Pengujian Pasal 40 ayat (2b) UU ITE terhadap UUD NRI 1945 melalui Perkara No. 81/PUU-XVIII/2020 (Bukti P- 6h). c) Permohonan Pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers terhadap UUD NRI 1945 melalui Perkara 38/PUU-XIX/2021 (Bukti P- 6i). 29. Bahwa berdasarkan Pasal 16 Anggaran Dasar Pemohon III disebutkan “Keanggotaan AJI terbuka pada setiap individu profesional dan independen yang secara teratur melakukan kegiatan meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, data dan grafik maupun bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, media internet, dan segala saluran yang tersedia sesuai dengan prinsip dan etika jurnalisme serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan di dalam ART serta prosedur yang diatur di dalam Peraturan Organisasi”. 30. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka erat kaitannya antara pasal yang diuji pada permohonan a quo dengan visi misi serta kualifikasi anggota yang diwakili oleh Pemohon III. Sebab, kesemuanya selaras dengan isu utama yang menjadi objek pengujian pada permohonan a quo yakni mengenai hak untuk memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi menjadi terlanggar dengan ketiadaan pengecualian pada pasal a quo; PEMOHON IV 31. Bahwa Pemohon IV adalah Badan Hukum Privat yang berbentuk Perkumpulan bernama Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara 11 (SAFEnet) yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia berdasarkan perubahan Akta Notaris terakhir No. 09 tanggal 28 Oktober 2024 (Bukti P-7a) sebagaimana telah memperoleh pengesahan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 0001804.AH.01.08.tahun 2024 (Bukti P-7b). 32. Bahwa Pemohon IV merupakan organisasi yang aktif memperjuangkan hak- hak digital, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang diwakili oleh Ketua Umum (Bukti P-7e), Sekretaris dan Bendahara (Bukti P-7f). 33. Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon IV sebagaimana yang diatur pada Pasal 4 Anggaran Dasar yakni: 1) Mewujudkan ranah digital yang menjunjung nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) untuk semua orang. 2) Tujuan dari perkumpulan ini adalah memperjuangkan hak-hak digital termasuk, namun tidak terbatas pada hak untuk mengakses internet, hak untuk berekspresi, dan hak atas rasa aman di ranah digital yang setara dan inklusif. 34. Bahwa Pemohon IV dalam menjalankan tujuannya sebagaimana disebutkan pada dalil di atas, menjalankan kegiatan dalam memperjuangkan hak digital, yakni sebagai berikut: a. Mengadvokasi kebijakan agar mendukung penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak digital (Bukti P-7h) b. Mendukung korban pelanggaran hak-hak digital (Bukti P-7i) c. Meningkatkan kapasitas masyarakat sipil terkait hak-hak digital (Bukti P- 7j) d. Menggalang solidaritas terhadap masyarakat sipil yang memperjuangkan hak asasi manusia di ranah digital. 35. Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan hak digital adalah seperangkat hak asasi manusia mendasar di dalam lingkup digital yang sedikit banyaknya mencakup kebebasan berekspresi, berasosiasi dan berkumpul, hak atas informasi, hak mengakses layanan dan hak-hak fundamental lainnya. 36. Bahwa sebagaimana yang telah dimandatkan dalam Anggaran Dasar tersebut, dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi, Pemohon IV melakukan kegiatan yakni salah satunya adalah “Mengadvokasi kebijakan 12 agar mendukung penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak digital.” Permohonan a quo merupakan salah satu bentuk upaya bagi Pemohon IV dalam rangka melaksanakan advokasi kebijakan sebagaimana dimaksud. 37. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka erat kaitannya antara pasal yang diuji pada permohonan a quo dengan visi misi serta kegiatan yang dilakukan oleh oleh Pemohon IV. Sebab, kesemuanya selaras dengan isu utama yang menjadi objek pengujian pada permohonan a quo yakni mengenai hak atas informasi sebagai bagian dari hak digital yang menjadi isu utama advokasi Pemohon IV menjadi terlanggar dengan ketiadaan pengecualian pada pasal a quo. 38. Bahwa Pemohon IV pernah mengajukan gugatan dengan legal standing organisasi pada perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor perkara 230/G/TF/2019/PTUN.JKT (vide Bukti P-7k), sebuah gugatan perbuatan melanggar hukum oleh penguasa yang diajukan terhadap Presiden RI dan Menteri Komunikasi dan Informatika. Putusan pengadilan memenangkan perkara dan Majelis Hakim pada perkara sebagaimana dimaksud melalui pertimbangannya menyatakan Pemohon IV (pada saat itu sebagai Penggugat II) dinilai memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan dengan mekanisme gugatan legal standing. 39. Bahwa Pemohon IV mengajukan permohonan pengujian didasari atas kepedulian serta usaha mewujudkan visi, misi, dan tujuan didirikannya organisasi yakni mengembangkan demokrasi, memperjuangkan hak-hak digital dalam pemberantasan ketidakadilan. III. Kerugian Konstitusional Pemohon I s.d Pemohon IV 40. Bahwa hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945 potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan dirugikan dengan ketiadaan penafsiran pada pasal-pasal yang diujikan dalam perkara a quo, yaitu dengan uraian sebagai berikut: 41. Bahwa sebelum menguraikan kerugian konstitusional, para Pemohon terlebih dahulu akan menyampaikan beberapa ketentuan mengenai data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data 13 Pribadi (UU PDP) yang relevan dengan penjelasan mengenai kerugian konstitusional yang akan para Pemohon dalilkan kemudian; 42. Bahwa sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 angka 1 UU PDP, yang dimaksud dengan Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik; 43. Bahwa selanjutnya pada Pasal 4 UU PDP, diatur mengenai jenis data pribadi, yang secara spesifik disebutkan pada Pasal 4 ayat (2) yakni: Data pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: data dan informasi kesehatan; data biometrik; data genetika; catatan kejahatan; data anak; data keuangan pribadi; dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 44. Bahwa kerugian konstitusional para Pemohon bersangkutan dengan tindakan mengungkapkan data pribadi sebagaimana disebutkan pada pasal yang diuji pada permohonan a quo. Adapun data pribadi yang dimaksud adalah sebagaimana yang dijelaskan pada dalil poin 42 dan 43 di atas. 45. Bahwa hak konstitusional Pemohon I sebagai akademisi sebagaimana yang dijamin melalui Pasal 28C ayat (1) yaitu “hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”-- berpotensi dirugikan, sebab ketiadaan pengecualian terhadap kerja-kerja penelitian, pemberian keterangan sebagai ahli dalam berbagai forum dan dalam rangka pengabdian kepada dunia pendidikan demi pencerdasan bangsa dan kepentingan publik yang lebih luas lagi, tidak secara tegas diatur pada pasal yang diuji pada permohonan a quo. Pemohon I sebagai seorang akademisi kesehariannya menjalankan pemrosesan data pribadi untuk penelitian, pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan hingga pengungkapan data pribadi dalam rangka publikasi hasil penelitian. Hal itu potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan dikriminalisasi seba kerja-kerja sebagaimana dimaksud sangat berkelindan erat dengan tindakan yang diatur pada pasal sebagaimana diuji pada Permohonan a quo; 14 46. Bahwa Pasal 28F UUD NRI 1945 yang mengatur tentang hak atas informasi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” berpotensi terlanggar sebab ketidakpastian hukum pada pasal yang diuji pada permohonan a quo mengancam kerja-kerja penelitian sebagaimana yang dilakukan oleh Pemohon I, serta dapat berdampak pada tersendatnya hak masyarakat untuk memperoleh informasi, hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dari kerja-kerja yang dilakukan oleh Pemohon I maupun akademisi lainnya; 47. Bahwa kerugian Pemohon II sebagai pekerja seni yang memproduksi karya ilustratif bertema kritik sosial dan pemerintahan, secara langsung bergantung pada jaminan kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin oleh Pasal 32 ayat (1) UUD NRI. Ketidakpastian rumusan pada pasal-pasal yang diuji dalam permohonan a quo membuka ruang penafsiran karet (overbroad) yang dapat digunakan untuk menekan ekspresi kreatif yang sah khususnya dalam rangka jaminan keamanan masyarakat dalam melakukan pengembangan kesenian secara konstitusional, sehingga menimbulkan ketakutan (chilling effect) dan mendorong sensor diri di kalangan pekerja seni. 48. Bahwa Pemohon II sebagai individu yang menggunakan seni sebagai bentuk komunikasi publik, berpotensi dikriminalisasi atas karya yang ditujukan untuk menyampaikan opini atau kritik terhadap kebijakan pemerintah, apabila pasal yang diuji tidak dibatasi secara ketat dan proporsional. Hal ini melanggar hak konstitusional Pemohon II untuk menyampaikan informasi dan gagasan melalui medium yang ia kuasai secara sah, yakni seni visual, dan secara tidak langsung mengebiri fungsi seni sebagai bagian dari ruang demokrasi yang sehat dan terbuka; 49. Bahwa ketiadaan penafsiran atau pengecualian eksplisit pada pasal yang diuji dalam perkara a quo mengaburkan jaminan keamanan bagi Pemohon II dalam melakukan kerja-kerja kesenian sebagaimana yang diatur pada Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945. Pemohon II tidak memiliki kepastian apakah karyanya akan dinilai sebagai ekspresi yang dilindungi atau justru dianggap sebagai pelanggaran hukum, sehingga menimbulkan risiko hukum yang tidak 15 proporsional terhadap aktivitas kreatif yang seharusnya dilindungi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dan kebudayaan sebagaimana dijamin oleh Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945; 50. Bahwa hak konstitusional Pemohon III dan IV yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (1), Pasal 28F UUD NRI 1945 potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan dirugikan dengan ketiadaan penafsiran pada pasal-pasal yang diujikan dalam perkara a quo, yaitu dengan uraian sebagai berikut: 51. Bahwa hak konstitusional Pemohon III dalam melaksanakan misinya sebagaimana diatur pada Pasal 10 Anggaran Dasar yakni memperjuangkan kebebasan pers dan hak publik untuk mendapatkan informasi, yang telah dijamin melalui Pasal 28F UUD NRI 1945 potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan dapat dirugikan dengan tidak terdapatnya penafsiran pada pasal yang diuji pada permohonan a quo; 52. Bahwa sebagai organisasi yang memiliki mandat untuk menaungi anggotanya yang melakukan kegiatan memperoleh, mencari menyimpan dan menyampaikan informasi, memiliki hak gugat organisasi untuk mewakili kepentingan anggotanya. Dalam hal ini hak anggota Pemohon IV yang merupakan bagian dari hak konstitusional sebagaimana dijamin melalui Pasal 28F UUD NRI 1945 potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan dapat dirugikan dengan tidak terdapatnya penafsiran pada pasal yang diuji pada permohonan a quo; 53. Bahwa hak konstitusional sebagai bentuk jaminan terhadap berlangsung tujuan dari dibentuknya Pemohon IV sebagai perkumpulan yang disebutkan pada Pasal 4 Anggaran Dasar organisasi yakni memperjuangkan hak-hak digital, termasuk, namun tidak terbatas pada hak untuk mengakses internet, hak untuk berekspresi, dan hak atas informasi di ranah digital sebagaimana disebutkan pada Pasal 28F UUD NRI 1945 potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dirugikan dengan ketiadaan penafsiran pada pasal a quo; 54. Bahwa salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemohon IV dalam rangka mencapai tujuannya sebagaimana tertuang pada Pasal 4 ayat (3) salah satunya yakni dengan meningkatkan kapasitas masyarakat sipil terkait hak-hak digital. Hal ini merupakan penikmatan atas hak konstitusional sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 28C ayat (1) UUD NRI. Dengan 16 ketiadaan penafsiran yang mengecualikan kerja-kerja yang dilakukan oleh Pemohon IV, maka hak tersebut potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dirugikan. 55. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah secara konsisten menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Para Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang pada dasarnya melakukan kerja-kerja advokasi berlandaskan hak asasi manusia berada dalam risiko penafsiran hukum yang terlalu luas. Hal ini mengakibatkan rasa takut dan pembungkaman yang merupakan bentuk konkret potensi kerugian konstitusional atas kebebasan berekspresi, berpendapat, dan hak atas informasi. 56. Bahwa untuk mempermudah kualifikasi bentuk-bentuk tindakan berdasarkan latar belakang para Pemohon dalam pengujian pasal a quo dan kaitannya dengan kerugian konstitusional yang para Pemohon dalilkan, berikut para Pemohon sampaikan dalam bentuk tabel sebagai berikut: Jenis tindakan Keluaran (output) atas tindakan Bentuk kerugian konstitusional Penelitian Akademik (Pemohon I) Publikasi artikel dan diseminasi hasil penelitian sosial yang memuat kutipan wawancara, data survey, dan/atau data lainnya sebagaimana dapat dikualifikasikan sebagai data pribadi dalam rangka mendukung hasil penelitian yang dikerjakan Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (2) UU PDP yang tidak memberikan kejelasan mengenai batasan penafsiran frasa melawan hukum berpotensi menimbulkan ancaman terhadap kegiatan penelitian akademik sebagaimana tercantum dalam tabel di samping. Selanjutnya, Pasal 4 ayat (3) UU PDP mengatur bahwa data pribadi yang bersifat umum meliputi antara lain nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau data pribadi yang apabila digabungkan 17 dapat mengidentifikasi seseorang. Dengan ketentuan tersebut, serta mempertimbangkan kebutuhan penggunaan data pribadi dalam penelitian akademik, misalnya ketika data yang dikombinasikan dapat mengarah pada identifikasi individu, ketiadaan penjelasan dalam pasal a quo mengenai pengecualian untuk tujuan akademik membuka kemungkinan terjadinya kriminalisasi. Ekspresi seni dan/atau kesusastraan (Pemohon II) Karya seni visual/karikatur bertema satir yang di dalamnya meliputi informasi yang jika dikombinasikan dapat mengidentifikasi seseorang, misalnya: sebuah karikatur dengan penggambaran wajah yang identik dengan wajah seseorang secara spesifik, dikombinasikan dengan informasi lain seperti penggambaran tentang latar belakang profesi seseorang secara spesifik. Karya sebagaimana dimaksud dibuat dalam rangka mengkritik kebijakan pejabat Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (2) UU PDP yang tidak memberikan penjelasan mengenai sejauh mana frasa melawan hukum dapat ditafsirkan menimbulkan potensi ancaman bagi karya seni visual satir yang memanfaatkan informasi yang, apabila dikombinasikan, dapat mengidentifikasi seseorang dalam rangka mengkritisi kebijakan pejabat. Selain itu, Pasal 4 ayat (3) UU PDP menyatakan bahwa data pribadi bersifat umum meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau data pribadi lain yang jika digabungkan mampu mengidentifikasi individu tertentu. Dalam konteks seni visual bertema kritik sosial, penggunaan data pribadi yang bersifat umum seringkali menjadi elemen artistik sekaligus sarana 18 menyampaikan pesan politik. Namun, tanpa adanya penjelasan dalam pasal a quo mengenai pengecualian bagi tujuan kesenian, kondisi ini membuka celah kriminalisasi terhadap karya seni yang sah dan penting bagi hak atas bekesenian. Karya jurnalistik (Pemohon III) Pemberitaan mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Publik dan terdapat informasi mengenai data keuangan Contoh: Dikutip dari salah satu artikel pada portal berita Tempo.co berjudul: Harta Kekayaan Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri yang Terjerat OTT KPK (https://www.tempo.co/huk um/harta-kekayaan- immanuel-ebenezer-wakil- menteri-yang-terjerat-ott- kpk-2061418) “Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan Noel pada 17 Januari 2025, total kekayaannya tercatat sekitar Rp17,6 miliar. Ia memiliki sejumlah aset berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Kota Depok, nilainya sebesar Rp 12,1 miliar.” Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (2) UU PDP yang tidak terdapat penjelasan mengenai sejauh mana frasa melawan hukum dapat ditafsirkan dapat mengancam kerja-kerja jurnalistik sebagaimana disebutkan pada tabel di samping. Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (2) huruf d dan f UU PDP menyebutkan bahwa catatan kejahatan dan data keuangan pribadi sebagai data pribadi yang bersifat spesifik. Dengan ketentuan tersebut serta memperhatikan kebutuhan pengungkapan data pribadi untuk kerja- kerja jurnalistik, seperti dalam hal pemberitaan kasus korupsi, ketiadaan penjelasan pada pasal a quo tentang pengecualian kerja- kerja jurnalistik membuka celah kriminalisasi. Advokasi publik/kontrol sosial Laporan kebijakan/aduan etik/rilis pers yang memuat riwayat jabatan, afiliasi Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (2) UU PDP yang tidak memberikan 19 (Pemohon IV) usaha, dan/atau data kekayaan pejabat publik untuk menguji konflik kepentingan dan mendorong akuntabilitas. Misalnya seperti penerbitan laporan advokasi hak-hak digital yang menyoroti pelanggaran perlindungan data oleh pejabat publik, dengan menyajikan informasi yang bila digabungkan dapat mengidentifikasi individu terkait, untuk mendorong pemenuhan hak masyarakat atas informasi. kejelasan mengenai batasan penafsiran frasa melawan hukum berpotensi menghambat upaya Pemohon IV dalam menyuarakan concern atas pemenuhan hak digital, termasuk hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Dalam konteks advokasi pemenuhan hak digital, penyampaian data pribadi yang bersifat umum sering kali dibutuhkan untuk menyoroti persoalan transparansi, aksesibilitas layanan publik, serta akuntabilitas pejabat. Akan tetapi, tanpa adanya penjelasan dalam pasal a quo mengenai pengecualian yang bersangkutan dengan hal ini, maka norma tersebut membuka kemungkinan kriminalisasi terhadap inisiatif masyarakat sipil yang sah dan justru penting bagi penguatan demokrasi digital serta perlindungan hak konstitusional atas informasi. 57. Bahwa Yurisprudensi MK menegaskan lima syarat untuk kerugian konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK (diubah UU No. 8/2011), yaitu: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 20 d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, para Pemohon memenuhi syarat formal dan material untuk legal standing dengan kerugian yang memang bersifat potensial. 58. Bahwa dalam beberapa putusan sebelumnya, MK menerima dalil kerugian potensial pada warga negara yang bukan mengalami pelanggaran nyata saat itu, tetapi memiliki kemungkinan kuat menjadi pihak yang dirugikan secara hak konstitusional di masa mendatang, contohnya dalam konteks aktivis atau akademisi yang mungkin diadili jika norma yang diuji tetap berlaku (Putusan MK No. 7/PUU-XI/2013). Mekanisme ini memastikan bahwa hak-hak konstitusional sebagai ruang ekspresi yang sah terlindungi sebelum terjadi tindakan penegakan hukum yang merugikan. Para Pemohon memenuhi kriteria tersebut karena menghadapi risiko konkret atas kerja-kerja yang konsekuensinya dapat dipidana berdasarkan tafsir yang kabur. 59. Bahwa, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-XXII/2024, menurut Mahkamah anggapan kerugian hak konstitusional memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang- undang yang dimohonkan pengujian. Sehingga, menurut Mahkamah apabila permohonan dalam Putusan tersebut dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Ini berkorelasi dengan permohonan a quo, dimana para Pemohon menjelaskan kerugian potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Sehingga, kedudukan hukum dari Pemohon dalam Putusan tersebut diterima oleh Mahkamah. Pertimbangan dari Mahkamah tersebut, dapat menguatkan kedudukan hukum para Pemohon dari pasal a quo untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. IV. Pokok Permohonan 60. Ketentuan yang Pemohon uji di dalam Permohonan ini adalah: 21 Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (2) UU PDP yang melarang setiap orang untuk secara melawan hukum mengungkap data pribadi yang bukan miliknya. 61. Bahwa para Pemohon berpendapat, terdapat setidaknya 2 (dua) komponen utama yang seyogianya mendapatkan sorotan dalam menilai konstitusionalitas ketentuan 65 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (2) UU PDP, yaitu: (i) potensi kriminalisasi terhadap jurnalis, akademisi, dan seniman dengan ketiadaan pengecualian pada Pasal a quo untuk kepentingan publik; dan (ii) menghambat ruang demokrasi serta meningkatnya otoritarianisme dengan terhambatnya akses informasi publik melalui kerja-kerja jurnalistik, akademik dan karya artistik yang diproduksi oleh para Pemohon; 62. Privasi adalah konsep luas yang berkaitan dengan perlindungan otonomi individu dan hubungan antara individu dan masyarakat (termasuk pemerintah, perusahaan, dan individu lainnya). Privasi dianggap penting dalam melindungi kemampuan individu untuk mengembangkan ide dan hubungan pribadi. Pemerintah dan organisasi swasta adalah aktor yang dominan dalam melakukan pengumpulan dan pemrosesan informasi (termasuk catatan pajak, medis, ketenagakerjaan, kriminal, dan kewarganegaraan) dan swasta melalui teknologi identifikasi seperti identifikasi tanda pengenal, pemeriksaan sidik jari, dll. Terkhusus di tengah disrupsi teknologi dan komunikasi, hal ini telah menimbulkan kekhawatiran tentang penyalahgunaan, termasuk penyalahgunaan informasi yang melanggar hukum dan pencurian identitas. Oleh sebab itu, Pemerintah dan DPR-RI menyusun Naskah Akademik Rancangan UU PDP. Dalam rumusan naskah akademik tersebut, Pemerintah dan DPR-RI mengakui bahwa pelindungan data merupakan hak asasi manusia yang fundamental dalam bentuk ‘habeas data’ yakni jaminan hak seseorang untuk mendapatkan pengamanan terhadap datanya. 63. Hak atas privasi secara implisit diatur dalam ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Pasal ini menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta hak untuk merasa aman dan bebas dari rasa takut yang mengancam. Privasi secara umum diakui sebagai hak fundamental yang mendasari martabat manusia dan tidak dapat dilepaskan dari pemenuhan 22 nilai-nilai hak lainnya seperti kebebasan berekspresi, berserikat, berbicara dan hak atas informasi publik. 64. Secara khusus, hak atas privasi memiliki singgungan langsung dengan pemenuhan hak lainnya, termasuk dalam hal ini adalah pemenuhan terhadap hak atas informasi. Kedua hak tersebut saling melengkapi satu dengan yang lain. Hak atas informasi menjamin hak atas informasi individu terhadap dokumen yang memiliki irisan kepentingan publik baik dari swasta maupun Pemerintah, sementara hak atas privasi menjamin mekanisme perlindungan data pribadi individu yang dikelola oleh badan pemerintah maupun swasta. 65. Amanat rumusan pengecualian yang diatur dalam UU a quo berasal dari rujukan kepada regulasi Uni Eropa yang disebut sebagai EU GDPR. EU GDPR menetapkan standar tinggi bagi pengelolaan data pribadi oleh entitas publik dan swasta dan bertujuan untuk melindungi hak-hak individu terkait data pribadi, termasuk hak untuk mengetahui, hak untuk mengakses, dan hak untuk menghapus data pribadi. Namun, seiring dengan tujuan utamanya untuk melindungi data pribadi, EU GDPR juga mengakui bahwa ada situasi tertentu di mana kebebasan berekspresi dan hak atas informasi harus diutamakan dan menjadi prioritas, di antaranya adalah untuk kepentingan jurnalistik, akademis dan kesenian atau sastra. Article 85 GDPR: 1. Member States shall by law reconcile the right to the protection of personal data pursuant to this Regulation with the right to freedom of expression and information, including processing for journalistic purposes and the purposes of academic, artistic or literary expression. 2. For processing carried out for journalistic purposes or the purpose of academic artistic or literary expression, Member States shall provide for exemptions or derogations from Chapter II (principles), Chapter III (rights 23 of the data subject), Chapter IV (controller and processor), Chapter V (transfer of personal data to third countries or international organisations), Chapter VI (independent supervisory authorities), Chapter VII (cooperation and consistency) and Chapter IX (specific data processing situations) if they are necessary to reconcile the right to the protection of personal data with the freedom of expression and information. 3. Each Member State shall notify to the Commission the provisions of its law which it has adopted pursuant to paragraph 2 and, without delay, any subsequent amendment law or amendment affecting them. Terjemahan Resmi [vide Bukti P-9]: 1. Negara-negara Anggota harus melalui undang-undang merekonsiliasi hak atas perlindungan data pribadi sesuai dengan Peraturan ini dengan hak atas kebebasan berekspresi dan informasi, termasuk pemrosesan untuk tujuan jurnalistik serta tujuan ekspresi akademik, artistik, atau sastra. 2. Untuk pemrosesan yang dilakukan untuk tujuan jurnalistik atau untuk tujuan ekspresi akademik, artistik, atau sastra, Negara-negara Anggota harus menetapkan pengecualian atau penyimpangan dari Bab II (prinsip- prinsip), Bab III (hak subjek data), Bab IV (pengendali dan pemroses), Bab V (transfer data pribadi ke negara ketiga atau organisasi internasional), Bab VI (otoritas pengawas independen), Bab VII (kerja sama dan konsistensi), dan Bab IX (situasi pemrosesan data tertentu) jika hal tersebut diperlukan untuk merekonsiliasi hak atas perlindungan data pribadi dengan kebebasan berekspresi dan informasi. 3. Setiap Negara Anggota harus memberitahukan kepada Komisi ketentuan dalam undang-undangnya yang telah diadopsi sesuai dengan paragraf 2 dan, tanpa penundaan, setiap perubahan undang-undang berikutnya atau amandemen yang mempengaruhi ketentuan tersebut. 66. Konsekuensinya, negara-negara anggota Uni Eropa harus menciptakan aturan yang memungkinkan jurnalis, akademisi dan pegiat seni untuk melakukan pekerjaan mereka tanpa terhalang oleh batasan-batasan yang biasanya berlaku untuk pemrosesan data pribadi. Adapun tujuannya adalah untuk memastikan bahwa regulasi pelindungan data pribadi tidak menghambat kebebasan berekspresi dan kemampuan jurnalis untuk melaporkan berita yang berdimensi kepentingan publik. 67. Bahwa Pemerintah dan DPR-RI secara simultan telah mengamplifikasi rumusan pengecualian perlindungan data pribadi tersebut dalam ketentuan Naskah Akademik Rancangan UU PDP halaman 140-141 huruf (c) yang disusun oleh BPHN [vide Bukti P-10] yang menyebutkan “Dalam keadaan-keadaan tertentu, dengan alasan-alasan yang sah dan diatur oleh undang undang, maka dapat dilakukan penerobosan terhadap 24 perlindungan data pribadi. Alasan-alasan yang sah tersebut meliputi, namun tidak terbatas pada: I. Keamanan nasional; II. Kepentingan proses penegakan hukum; III. Kepentingan pers sepanjang data pribadi diperoleh dari informasi yang sudah dipublikasikan; IV. Kepentingan penelitian ilmiah dan statistik 68. Akan tetapi rumusan pasal yang memberikan jaminan terhadap “KEPENTINGAN PERS” atau Pasal 85 EU GDPR menyebutnya sebagai “kepentingan jurnalistik” tersebut menghilang dalam UU PDP a quo yang telah disahkan, sehingga kepentingan Pers, sebagai bagian dari pemenuhan hak atas informasi bagi publik, tidak direkognisi pada UU PDP yang telah disahkah. 69. Bahwa Pasal 3 UU PDP menentukan bahwa Undang-Undang tersebut diberlakukan dengan berasaskan: a. Pelindungan; b. Kepastian hukum; c. Kepentingan umum; d. Kemanfaatan; e. Kehati-hatian f. Keseimbangan; g. Pertanggungjawaban; dan h. Kerahasiaan. 70. Bahwa asas dalam suatu UU menjadi sesuatu tumpuan berpikir dan membantu menafsirkan UU secara keseluruhan. tanpa mengesampingkan pentingnya pelaksanaan tiap-tiap asas tersebut, khususnya mengenai asas pelindungan dan kerahasiaan sebagai asas yang mendasari pemenuhan jaminan hak atas privasi. Penyusunan konsepsi pengecualian dalam UU PDP juga seharusnya dipahami sebagai bagian dari pemenuhan asas Kepentingan Umum. Asas ini dimaknai sebagai pelaksanaan Pelindungan Data Pribadi harus memperhatikan kepentingan umum atau masyarakat secara luas. 25 71. Bahwa dengan mempertimbangkan pentingnya penegakan asas-asas tersebut, melalui permohonan a quo para Pemohon menekankan bahwa pemenuhan hak untuk mencari dan memperoleh informasi—baik dalam bentuk kegiatan jurnalistik, akademik, seni, maupun kesusastraan—harus dijalankan dengan berpegang pada standar serta kaidah seperti kode etik dan pedoman yang berlaku, semata-mata untuk kepentingan publik atau kepentingan umum serta masyarakat secara luas. 72. Bahwa asas keseimbangan (balancing rights) merupakan asas penting yang perlu dipertimbangkan untuk dijadikan dasar bagi perumusan norma pada Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi, oleh karenanya Perumus Kebijakan (dalam hal ini Pemerintah dan DPR-RI) mengakomodir irisan kedua hak tersebut. Perluasan penafsiran ini perlu dilakukan karena pada dasarnya ada perbedaan yang mendasar apabila pengecualian ini tidak dicantumkan secara eksplisit di dalam prinsip perlindungan data pribadi. Hal ini secara tegas disampaikan dalam beberapa putusan berikut: Court of Justice of the European Union (selanjutnya disebut sebagai “CJEU”), Sergejs Buivids v. Datu valsts inspekcija, IRIS 2019-4: (2019) [vide Bukti P- 11a]: A video recording of persons which is stored on a continuous recording device, such as the memory of a camera, constituted a “processing of personal data by automatic means” within the meaning of Article 3(1) of Directive 95/46, while the operation of loading personal data onto an internet page must also be regarded as constituting the automatic processing of personal data. Hence, in principle, Mr Buivids had to respect the obligations and limitations enshrined in Directive 95/46 with regard to the processing of personal data when making the video in question showing police officers in the exercise of their duties and when publishing the recorded video on YouTube. As the action by Mr Buivids could not be regarded as the processing of personal data by a natural person in the course of a purely personal or household activity, and as Directive 95/46 contains no express exception which excludes the processing of the personal data of public officials from its scope, the CJEU next considered whether the recording and uploading of the video at issue could be justified under the journalism exception of Article 9 of Directive 95/46, as clarified by Recital 37 of Directive 95/46, which states that this article “seeks to reconcile two fundamental rights: the protection of privacy and freedom of expression. 26 Terjemahan: Rekaman video orang yang disimpan pada perangkat perekaman berkelanjutan, seperti memori kamera, merupakan “pemrosesan data pribadi dengan cara otomatis” dalam arti Pasal 3(1) Direktif 95/46, sementara operasi pemuatan data pribadi ke halaman internet juga harus dianggap sebagai pembentukan pemrosesan otomatis data pribadi. Oleh karena itu, pada prinsipnya, Tn. Buivids harus menghormati kewajiban dan batasan yang tercantum dalam Direktif 95/46 berkenaan dengan pemrosesan data pribadi saat membuat video yang dimaksud yang menunjukkan petugas polisi dalam menjalankan tugas mereka dan saat menerbitkan video yang direkam di YouTube. Karena tindakan Tn. Buivids tidak dapat dianggap sebagai pemrosesan data pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan yang murni bersifat pribadi atau rumah tangga, dan karena Direktif 95/46 tidak memuat pengecualian tegas yang mengecualikan pemrosesan data pribadi pejabat publik dari ruang lingkupnya, CJEU selanjutnya mempertimbangkan apakah perekaman dan pengunggahan video yang dimaksud dapat dibenarkan berdasarkan pengecualian jurnalisme dari Pasal 9 Direktif 95/46, sebagaimana diperjelas oleh Pertimbangan 37 Direktif 95/46, yang menyatakan bahwa pasal ini “berusaha untuk mendamaikan dua hak fundamental: perlindungan privasi dan kebebasan berekspresi. 73. Bahwa Asas Keseimbangan dapat dimaknai sebagai upaya untuk menyeimbangkan antara hak individu terhadap jaminan pelindungan data pribadinya dengan hak orang lain yang sah, termasuk tidak terbatas terhadap hak atas informasi, penyampaikan pendapat, dan berekspresi. Oleh karenya, para Pemohon bermaksud untuk memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI untuk turut memberikan perhatian pada asas kepentingan umum serta asas keseimbangan; 74. Bahwa mengingat kewajiban ini merupakan kewajiban bersama yang tentunya juga diemban oleh MKRI, maka pemeriksaan terhadap Permohonan a quo pun seyogianya ditujukan untuk memenuhi kewajiban konstitusional— salah satunya dengan memberikan perluasan pengecualian terhadap siapa yang bisa menjadi “korban” dari ketiadaan pengecualian terhadap ketentuan delik Pidana UU PDP yang seharusnya turut menjamin pemenuhan hak atas informasi bagi masyarakat. 75. Bahwa oleh karena itu, jika berkaca dengan negara lain, tujuan jurnalistik, akademik kesenian dan kesusastraan tidak akan menghalangi implementasi pelindungan data pribadi jika sesuai ketentuan kepentingan publik. Pasal a quo tidak seharusnya menempatkan kepentingan pelindungan data pribadi di 27 atas kepentingan publik dalam konteks kebebasan berekspresi, berpendapat dan hak atas informasi. Sebaliknya, pelindungan data pribadi dan kebebasan berekspresi, berpendapat dan hak atas informasi patut diperhatikan sebagai dua hal yang berjalan beriringan dengan prinsip keseimbangan yang proporsional. Oleh karena itu, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran terhadap pasal a quo, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, serta jaminan kebebasan berekspresi, berpendapat dan hak atas informasi sesuai yang termaktub dalam UUD NRI 1945. 76. Bahwa rezim UU PDP tidak serta merta mengenyampingkan hak atas informasi terutama demi kepentingan umum. Pemenuhan hak atas privasi, hak atas informasi, dan keseimbangan di antara hak-hak tersebut. Sesuai dengan UU PDP yang berasaskan “keseimbangan” sebagai upaya pelindungan data pribadi untuk menyeimbangkan antara hak atas data pribadi dan hak atas informasi publik. Dalam permohonan ini, para Pemohon memiliki profesi yang berkaitan dengan pemenuhan hak atas informasi untuk kepentingan umum, diantaranya jurnalis, akademisi, dan pekerja seni. 77. Benturan antara hak privasi dengan hak atas informasi, tidak berarti mengesampingkan hak yang satu dengan hak yang lain. Di situlah letak asas keseimbangan sebagai prinsip yang harus diutamakan, terutama dalam kaitannya memberikan jaminan hak atas informasi kepada publik. Dalam hal ini, tidaklah permohonan a quo kemudian dimaksudkan untuk memperlonggar pelindungan terhadap data pribadi, melainkan untuk memberikan kepastian hukum kepada para Pemohon yang dalam kerja- kerjanya berkaitan dalam memberikan hak atas informasi publik, yakni jurnalis, akademisi, dan pekerja seni. 78. Bahwa harus ada jaminan terhadap hak-hak sebagaimana disebutkan di atas yang cukup, guna dapat memastikan bahwa Undang-Undang ini tidak digunakan secara sewenang-wenang untuk menyempitkan ruang sipil. 79. Bahwa berangkat dari pemikiran tersebut, maka para Pemohon mengajukan permohonan a quo agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan tafsir terhadap kedua ketentuan ini sehingga harus dimaknai sebagai berikut: 28 Ketentuan Rumusan Pasal Pasal 65 ayat (2) Rumusan awal: Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya Tidak konstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut: Setiap orang dilarang mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya kecuali dalam rangka kerja-kerja jurnalistik, akademik, kesenian dan kesusastraan dan/atau sepanjang berhubungan dengan terjaminnya akses informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya Pasal 67 ayat (2) Rumusan awal: Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Tidak konstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut: Setiap orang dilarang mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya kecuali dalam rangka kerja- kerja jurnalistik, akademik, kesenian dan kesusastraan dan/atau sepanjang berhubungan dengan terjaminnya akses informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Dasar Konstitusional yang Digunakan Ketentuan UUD NRI 1945 Rumusan Pasal Materi Pasal 28C ayat (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan Hak untuk memperoleh manfaat dari kegiatan akademik, kesenian, dan kesusasteraan 29 memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia Pasal 28F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia Kebebasan pers, kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk mendapatkan informasi Pasal 32 ayat (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dalam mengembangkan nilai- nilai budayanya Kebebasan untuk memelihara, mengembangkan, dan memajukan kebudayaan 80. Bahwa selain berpotensi melanggar hak-hak para Pemohon yang dijamin dan dilindungi oleh UUD NRI 1945, pasal-pasal yang diajukan untuk diuji juga berbahaya dan bertentangan dengan prinsip-prinsip negara demokrasi yakni khususnya dalam hal pemenuhan hak atas informasi, kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat. DALIL-DALIL PERMOHONAN A. Frasa ‘melawan hukum’ dalam Pasal 65 ayat (2) juncto 67 ayat (2) UU PDP yang tidak diberikan penafsiran melanggar hak atas informasi sehingga bertentangan dengan Pasal 28F UUD NRI 1945 30 81. Bahwa Pasal 65 ayat (2) juncto 67 ayat (2) UU PDP [vide Bukti P-1] berbunyi sebagai berikut: Pasal 65 ayat (2) UU PDP “Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya” Pasal 67 ayat (2) UU PDP “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)” 82. Bahwa unsur-unsur dalam Pasal 65 ayat (2) UU PDP. Adapun unsur-unsur dimaksud adalah sebagai berikut: - Setiap orang (unsur subjektif) - Dilarang secara melawan hukum mengungkapkan (unsur objektif) - Data pribadi yang bukan miliknya (unsur objektif) Melihat unsur-unsur yang terdapat pada pasal tersebut di atas, frasa ‘melawan hukum’ yang dituangkan dalam substansi pasal tersebut tidak diberikan penafsiran lebih lanjut sehingga menciptakan ketidakpastian hukum khususnya bagi para Pemohon. Apabila rumusan pasal tersebut tidak disertai dengan penjelasan atau batasan yang memadai, maka para Pemohon yang dalam hal ini menjalankan tugas-tugas pekerjaannya kerap kali melibatkan pengungkapan data pribadi untuk kepentingan pemenuhan hak atas informasi publik akan mengakibatkan hak-hak konstitusional para Pemohon terancam sehingga bertentangan dengan Pasal 28F UUD NRI 1945. 83. Bahwa pada dasarnya, pengertian ‘melawan hukum’ itu bermacam-macam. Ada mengartikan sebagai “tanpa hak sendiri” (zonder eigen recht), “bertentangan dengan hak orang lain” (tegen eens anders recht), “bertentangan dengan hukum objektif” (tegen het objectieve recht). Oleh karena banyaknya pemaknaan ‘melawan hukum’, Noyon dan Langemeyer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya, hal ini sebagaimana dirujuk pada Buku Prinsip-Prinsip Hukum Pidana oleh Eddy O.S Hiariej. [Vide Bukti P-14] 31 84. ‘Melawan hukum’ sering termuat di bagian inti (bestanddeel) delik, artinya secara jelas di dalam rumusan delik seperti Pasal 362 KUHP (pencurian), Pasal 372 KUHP (penggelapan), dan lain-lain. Terkadang, hanya tersirat di dalam rumusan delik, yang artinya melawan hukum secara umum misalnya Pasal 338 KUHP (pembunuhan). Dalam pasal tersebut, ‘melawan hukum’ sebagai unsur dapatnya dipidana, bukan bagian inti (bestandeel) delik. Apabila berdasarkan inti (berstandeel) delik yang disebutkan di atas, bagian ‘melawan hukum’ tidak terbukti, maka putusannya bebas (vrijspraak). Sehingga, ‘melawan hukum’ sebagai bagian inti harus tercantum dalam dakwaan dan itulah yang harus dibuktikan. [Bukti P- 15] 85. Bahwa, dalam Memorie van Toelichting (MvT) atau sejarah pembentukan KUHP di Belanda, tidak ditemukan apakah yang dimaksud dengan kata ‘hukum’ dalam frasa ‘melawan hukum’. Jika merujuk pada postulat contra legem facit qui id facid quod lex prohibit; in fraudem vero qui, salvis verbis legis, sententiam ejus circumuenit, maka dapat diartikan bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Adapun van Hamel mencoba menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan kata ‘hukum’ dalam frasa ‘melawan hukum’ sebagai berikut: [Bukti P-14] Gelijk is opgemerkt, wordt in vele artikelen van het Starfwetboek het deliktsbestandeel der onrechtmatigheid uitgedrukt door her wederrechtelijk, gebruik ten aan zien of van de handeling… Tegenover elkaar zijn dan gesteld twee verklaringen. 1. de positieve: wederrechtelijk beduit, in strijd met het recht (objectief, b v Simons Leerb. 191 v.) of met krenking van eens anders recht (subjectief, b.v Noyon); de negatieve: wederrechtelijk beduit, niet steunend op het recht (objectief) of zonder bevoegdheid (subjectief, b.v H.R) Terjemahan Seperti telah dinyatakan, banyak pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana, unsur-unsur delik tentang melawan hukum dinyatakan dengan istilah ‘melawan hukum’ yang digunakan terhadap kelakuan…. Jadi ada dua keterangan yang bersebrangan. 1. Positif: ‘melawan hukum’ berarti bertentangan dengan hukum (objektif, seperti ajaran Simons dalam bukunya halaman 191) atau merusak hak orang lain (subjektif, seperti Noyon); Negatif melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum (objektif) atau tanpa kewenangan (subjektif seperti Mahkamah Agung) 86. Bahwa, menurut Simons, pengertian ‘melawan hukum’ juga ia jelaskan sebagai berikut: 32 Welke is de beteekenis, die in hier aangegeven bepalingen aan de uitdrukking wederrechtelijk moet worden toegekend? Terwijl naar veler meening die term niet anders beteekent dan zonder eigen recht, schijnt mij alleen eene opvatting aannemelijk, welke voor in strijd met het recht. Zonder recht is iets anders dan tegen het oplaatstbedoelde beteekenis. Het recht, waartegen handling gericht is, behoefniet re zijn een subjectief recht, maar ook zijn het recht in het algemeen. Of het een of het ander geval is, zal afhangen van den aard van het strafbare feit, bij welks omschrijving de wetgever dien term gebruikt. Terjemahan Apa arti yang harus diberikan mengenai istilah melawan hukum dalam ketentuan-ketentuan ini? Sedangkan menurut pandangan orang banyak istilah tersebut tidak lain dari pada tanpa hak sendiri. Menurut pendapat saya, hanya ada satu pandangan yang dapat diterima mengenai adanya melawan hukum bahwa ada kelakuan yang bertentangan dengan hukum. Tanpa hukum mempunyai arti yang lain dari pada bertentangan dengan hukum, dan istilah melawan hukum menunjuk hanya pada arti yang terakhir. Hukum yang dituju oleh perbuatan tersebut tidak harus suatu hak yang subjektif tetapi juga dapat merupakan suatu hak pada umumnya. Mana yang benar, tergantung pada sifat perbuatan pidana dan tergantung pada rumusan pembentuk undang-undang untuk istilah tersebut. [vide Bukti P- 14] 87. Bahwa, dalam hukum pidana istilah “sifat melawan hukum” atau wederrechtelijkheid adalah satu frase yang memiliki empat makna. Keempat makna tersebut adalah sifat melawan hukum umum, sifat melawan hukum khusus, sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil. [vide Bukti P- 14] 1) Sifat melawan hukum umum Melawan hukum sebagai elemen perbuatan pidana dapat dikatakan sebagai sifat melawan hukum umum atau generale wederrechtelijkheid. Sifat melawan hukum ini adalah syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana oleh Ch. J Enschede sebagai “een menselijke gedraging die valt binnen de grenzen van delictsomschrijving, wederrechtelijk is en aan schuld te wijten” (perbuatan pidana adalah suatu perbuatan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, melawan hukum, dan kesalahan yang dapat dicelakan padanya) 2) Sifat melawan hukum khusus Sifat melawan hukum khusus atau speciale wederrechtelijkheid, biasanya kata ‘melawan hukum’ dicantumkan dalam rumusan delik. Dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Sebenarnya penyebutan kata ‘melawan 33 hukum’ secara eksplisit dalam rumusan delik merujuk pada ilmu hukum Jerman yang diajarkan sejumlah pakar antara lain, Zevenbergen dan Simons. Menurut mereka, ‘melawan hukum’ hanya merupakan unsur delik sepanjang disebutkan dengan tegas dalam peraturan perundang- undangan. Seperti dalam Pasal 372 KUHP yang di dalam substansi pasalnya terdapat kata ‘melawan hukum’ yang disebutkan secara expressiv verbis. Konsekuensi lebih lanjut dari frasa ‘melawan hukum’ merupakan unsur delik yang harus dibuktikan. 3) Sifat melawan hukum formil Formeel wederrechtelijkheid mengandung arti semua bagian (unsur- unsur) dari rumusan delik telah dipenuhi. Jonkers berpendapat: Formeel is natuurlijke een degerlijke daad wederechtelijk, omdat hij in strijd met de wet is. Maar het gaat hier niet om de formeele wederrechtelijkheid, doch om de materieel wederechtelijkheid, waaronder te verstaan is en wezenlijke wederrechtelijkheid, niet alleen gebasseerd op een positief wettelijke omschrijving, doch mede gegrondvest op de algemeene beginselen, aan het recht ten grondslag liggende, ook al wortelen deze in ongeschereven normen. In verband met het bepaalde in artikel 1 lid 1 W.v.S is het voor strafbaarheid van een feit in elk geval een vereschte, dat het formeel wederrechtelijkheid is. Terjemahan Melawan hukum formal jelas adalah karena bertentangan dengan undang-undang. Tetapi tidak selaras dengan melawan hukum formal, juga melawan hukum materiil, diantara pengertian sesungguhnya dari melawan hukum, tidak hanya didasarkan pada hukum positif tertulis, tetapi juga berdasar pada asas-asas umum hukum, pula berakar pada norma-norma yang tidak tertulis. Sebagaimana yang dituliskan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP, untuk dipidananya setiap perbuatan menganut sifat melawan hukum formal. 4) Sifat melawan hukum materiil Sifat melawan hukum material atau materieel wederrechtelijkheid terdapat dua pandangan. Pertama, sifat melawan hukum materiil dilihat dari sudut perbuataanya. Hal ini mengandung arti perbuatan yang melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Biasanya sifat melawan hukum materiil ini dengan sendirinya melekat pada delik-delik yang dirumuskan secara materiil. Kedua, sifat melawan hukum materiil dilihat dari sudut sumber hukumnya. Hal ini mengandung makna 34 bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat, asas-asas kepatutan atau nilai-nilai keadilan dan kehidupan sosial dalam masyarakat. 88. Bahwa perdebatan perihal ‘melawan hukum’ pernah menjadi pokok bahasan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 003/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Putusan tersebut menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) tidak mengikat secara hukum. Jika melihat dalam klausa yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menguraikan perbuatan melawan hukum sebagai berikut: Pasal 2 ayat (1) “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana….…” Berdasarkan hal tersebut, dalam penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma- norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. [vide Bukti P- 14]. Oleh karena itu, jika merujuk pada norma dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, frasa ‘perbuatan melawan hukum’ pada Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (2) UU PDP dimaknai secara luas dan tidak dijelaskan secara limitatif, sehingga menimbulkan potensi multitafsir dan merugikan para Pemohon. 89. Bahwa, terdapat beberapa dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 003/PUU-IV/2006 tersebut, yakni: a. Pembuat UU Tipikor, bukan hanya menjelaskan Pasal 2 ayat (1) tentang unsur melawan hukum, melainkan telah melahirkan norma baru yang memuat digunakannya ukuran yang tidak tertulis dalam undang-undang secara formal untuk menentukan perbuatan yang dapat dipidana. 35 b. Perbuatan yang demikian telah menyebabkan kriteria perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang dikenal dalam hukum perdata (onrechtmatige daad), seolah-olah telah diterima menjadi satu ukuran melawan hukum dalam hukum pidana (wederrechtelijkheid). c. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan pelindungan hukum yang pasti. Dalam hukum pidana, hal ini diterjemahkan sebagai asas legalitas Pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa asas tersebut merupakan tuntutan atas kepastian hukum dimana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (lex scripta) yang telah lebih dahulu ada. Hal demikian yang menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur melawan hukum yang harus secara terlebih dahulu telah berlaku yang merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat yang dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana. d. Konsep melawan hukum yang secara formil tertulis, mewajibkan pembuat undang-undang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum. e. Konsep melawan hukum materiil yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan, merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat. Oleh atas hal tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi 003/PUU-IV/2006 memiliki relevansi yang serupa dengan Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (2) UU PDP karena dalam hal ini para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memberikan tafsir lebih lanjut bahwa kerja-kerja yang dilakukan para Pemohon tidak dapat dikualifikasikan sebagai ‘perbuatan melawan hukum’ karena bertujuan untuk mengungkap data pribadi demi kepentingan publik. [vide Bukti P- 14]. 36 90. Bahwa, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 003/PUU-IV/2006 juga mempertimbangkan hal sebagai berikut, “Konsep melawan hukum materil (materiele wederrechtelijk) yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatuhan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat” Oleh karena itu, sama yang seperti disampaikan oleh Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor terkait penjelasan ‘melawan hukum’ merupakan hal yang tidak sesuai dengan pelindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. [vide Bukti P- 16] 91. Bahwa frasa ‘melawan hukum’ dalam Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (2) UU PDP berpotensi mengancam kerja-kerja para Pemohon yang selama ini mengungkap data pribadi demi hak atas informasi publik. Ketiadaan pengecualian khusus untuk jurnalistik, akademik, dan/atau kesenian dan kesusasteraan, sepanjang berhubungan dengan keterbukaan informasi publik menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi konflik antara kepentingan publik dalam memperoleh informasi dan hak individu atas privasi. Hal ini juga akan berpotensi berimplikasi kepada para Pemohon yang rentan dikriminalisasi melalui pasal ini. 92. Bahwa frasa ‘melawan hukum’ tidak dapat dikenakan kepada pelaksanaan Hak Asasi Manusia yang diakui oleh UUD NRI 1945, karena kegiatan kerja- kerja yang dilakukan oleh para Pemohon merupakan bentuk pelaksanaan hak asasi yang dijamin oleh UUD NRI 1945. Dalam hal ini, tindakan para Pemohon tidak termasuk dalam tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum mengungkapkan data pribadi seseorang. Perlu ditekankan bahwa, kerja-kerja yang dilakukan oleh para Pemohon semata-mata demi mewujudkan dan menjamin hak atas informasi bagi publik, sebagaimana juga diamanatkan dalam Pasal 28F UUD NRI 1945. Kami memaknai bahwa jika pasal a quo tidak diberikan penafsiran oleh 37 Mahkamah Konstitusi, maka akan menimbulkan kerugian potensial bagi para Pemohon. 93. Bahwa jika Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (2) UU PDP masih berlaku maka akan berpotensi mengancam kerja-kerja para Pemohon yang selama ini mengungkap data pribadi demi hak atas informasi publik karena tidak ada kepastian hukum. Kerentanan para Pemohon sebagai jurnalis, akademisi, dan pekerja seni dan pekerjaan yang berhubungan dengan advokasi dapat semakin meningkat, ketentuan tersebut membuka ruang kriminalisasi terhadap aktivitas pengungkapan data pribadi yang dilakukan untuk kepentingan publik. Tanpa adanya penafsiran yang jelas terhadap aktivitas kerja yang berhubungan dengan keterbukaan informasi publik, Pasal a quo dapat digunakan untuk mengintimidasi kerja-kerja para Pemohon dan berdampak kepada itu melanggar hak konstitusional para Pemohon untuk berhak mendapatkan kepastian hukum sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Pemenuhan hak publik atas informasi diwujudkan melalui terjaminnya keberlangsungan kerja-kerja jurnalistik, akademik, kesenian dan kesusastraan dan/atau sepanjang berhubungan dengan terjaminnya akses informasi untuk mengembangankan pribadi dan lingkungan sosialnya 94. Bahwa pada hakikatnya, pengaturan mengenai pelindungan data pribadi merupakan wujud dari upaya pemenuhan jaminan perlindungan terhadap hak atas privasi warga negara, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari hak asasi manusia (HAM). Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 68/167 tahun 2013 tentang the right to privacy in digital age [vide Bukti P-17], mengingatkan laju perkembangan teknologi yang cepat memungkinkan setiap individu untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta hal tersebut juga meningkatkan kapasitas pemerintah, perusahaan dan individu untuk melakukan pengawasan, penyadapan, dan pengumpulan data yang mungkin melanggar atau menyalahgunakan HAM, khususnya mengenai hak atas privasi; 95. Bahwa hak atas privasi, meskipun bukan hak yang absolut, tetaplah merupakan hak yang fundamental dalam khazanah hak asasi manusia [vide Bukti P-18]. Namun demikian, privasi merupakan konsep hak asasi yang sangat sulit untuk didefinisikan. Berikut adalah tipologi privasi sebagaimana 38 yang diuraikan pada buku Panduan Strategi Advokasi Pelanggaran Pelindungan Data Pribadi bagi Pemberi Bantuan Hukum di Indonesia, hal. 1 Tabel 1 [vide Bukti P-22]: 1) Privasi informasi: Mencakup bagaimana data pribadi diproses oleh baik badan publik maupun badan privat. Hal ini kerap dikenal sebagai pelindungan data pribadi. 2) Privasi tubuh: Mencakup privasi terhadap integritas tubuh kita. Hal ini misalnya kita jumpai ketika tindakan-tindakan medis yang ingin dilakukan terhadap kita harus dilakukan dengan mendapatkan persetujuan kita terlebih dahulu. 3) Privasi komunikasi: Mencakup privasi atas komunikasi pribadi kita seperti surat, email, riwayat, obrolan di aplikasi perpesanan dan jenis komunikasi lainnya. 4) Privasi teritorial: Mencakup pribadi terhadap teritori/wilayah di sekitar kita, umumnya lingkungan domestik seperti rumah tempat kerja, atau ruang publik. 96. Bahwa dengan kemajuan, kapasitas dan kecepatan perkembangan teknologi informasi yang ada saat ini, terdapat potensi adanya berbagai pelanggaran terhadap hak atas privasi warga negara. Untuk itu, eksistensi produk hukum yang secara khusus dan spesifik mengatur tentang pelindungan data pribadi secara komprehensif menjadi salah satu upaya bagi Negara untuk menjawab kebutuhan pemenuhan jaminan hak atas privasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan distribusi informasi yang semakin masif. 97. Bahwa perlu diingat pula, sebagai suatu kepingan dalam satu kesatuan logam yang sama dengan hak atas privasi, hak atas informasi juga merupakan hak fundamental warga negara yang pemenuhannya harus dijamin oleh Negara. Sebagai aspek dari hak asasi manusia, jaminan pemenuhan keduanya harus dilaksanakan secara seimbang, sebagaimana yang merupakan ciri khusus atau sifat dari Hak Asasi Manusia yakni Universal (Universality); Tak Terbagi (Indivisibility); Saling Bergantung (Interdependent); dan Saling Terkait (Interrelated). 98. Bahwa prinsip-prinsip tersebut juga kembali ditegaskan dalam Standar Norma dan Pengaturan Nomor 5 tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 39 (Komnas HAM RI) [vide Bukti P-13], halaman 3 poin 11 dan 12 yakni sebagai berikut: Hak asasi manusia harus diberlakukan seluruhnya dalam arti tidak bisa dipilih hanya untuk menjalankan hak ekonomi, sosial, budaya dan tidak untuk hak sipil, politik atau sebaliknya. Pelanggaran terhadap suatu hak akan menimbulkan pelanggaran terhadap hak lainnya. Suatu hak akan tergantung dari pemenuhan hak lain, misalnya, orang yang dilanggar kebebasannya dalam berpendapat dan berekspresi dengan cara ditangkap karena dianggap menyuarakan kritik terhadap kebijakan negara, sangat berpotensi terlanggar hak lain, yaitu mengalami tindakan kekerasan atau mengalami diskriminasi lebih lanjut. 99. Bahwa hak atas informasi yang telah secara eksplisit dan formal diakui oleh Negara Republik Indonesia mencakup hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan dengan segala jenis sarana yang tersedia, hal ini sebagaimana dijamin pada: Pasal 28F UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak atas pemenuhan hak atas kebebasan berekspresi dengan mengatur hak atas komunikasi dan memperoleh informasi”; Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkn pribadinya dan lingkungan sosialnya (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia 100. Bahwa hak atas informasi merupakan hak yang berkaitan langsung dengan berlangsungnya proses demokrasi. Hak atas informasi merupakan hak yang dihadirkan sebagai bentuk pengawasan warga negara terhadap pemangku kewenangan urusan publik (check and balances) dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dipertanggungjawabkan. 101. Bahwa dokumentasi legalitas terhadap hak atas informasi terdapat pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa adanya intervensi dan ditujukan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah. 40 102. Bahwa pemberian jaminan terhadap hak atas informasi oleh hukum internasional terdapat juga dalam International Covenant of Civil and Political Rights atau Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 (ICCPR). ICCPR menjamin bahwa setiap orang memiliki hak untuk berpendapat tanpa campur tangan dan memiliki hak atas kebebasan menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya. Pasal 19 ayat (2) ICCPR: Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya. 103. Bahwa pentingnya perlindungan terhadap hak atas informasi dalam kerangka kebebasan berekspresi lebih lanjut dielaborasi secara komprehensif oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada Standar Norma dan Pengaturan Nomor 5 tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi [vide Bukti P-13] yang berbunyi: Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kebebasan ekspresi memerlukan jaminan perlindungan hak memperoleh informasi yang merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik, yang merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. 104. Bahwa merujuk pada ketentuan mengenai hak atas informasi dalam kerangka kebebasan berekspresi sebagaimana yang diatur pada Pasal 19 ayat (2) ICCPR, kebebasan berekspresi merupakan kebebasan menyatakan pendapat yang berhubungan dengan publik atau hubungan antar manusia. Adapun ruang lingkup kebebasan berekspresi, sebagaimana disebutkan kembali dalam SNP Nomor 5 Komnas HAM tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi [poin 39 hal. 8 vide Bukti P-13] dapat meliputi 41 wacana politik, komentar sendiri dan tentang urusan publik, diskusi tentang hak asasi manusia, jurnalisme, ekspresi budaya dan seni, pengajaran dan wacana agama serta iklan komersial. 105. Bahwa kelindan erat antara hak atas informasi dan hak atas pelindungan data pribadi tercakup pada hak atas kebebasan pers (pemrosesan data pribadi untuk tujuan jurnalistik), hak atas kebebasan akademik (pemrosesan data pribadi untuk tujuan akademik), hak atas berkesenian dan kesusastraan (pemrosesan data pribadi untuk tujuan artistik dan ekspresi tertulis) sebagaimana yang diatur sebagai exemption atau pengecualian pada European Union General Data Protection (EU GDPR), sebagai instrumen hukum yang merupakan salah satu rujukan pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, secara spesifik tercantum pada Pasal 85. 106. Bahwa tindakan “mengungkapkan data pribadi” sebagaimana yang tercantum pada Pasal 65 ayat (2) juncto 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi merupakan salah satu bentuk pemrosesan data pribadi yang terinterkoneksi dengan pengejawantahan penikmatan hak atas informasi. Oleh karena itu, frasa “melawan hukum” pada Pasal tersebut, yang tidak diberikan penjelasan berupa pengecualian terhadap bentuk-bentuk penikmatan hak untuk memperoleh dan/atau memberikan informasi yang sah, berpotensi berdampak pada pembatasan penikmatan bagi warga negara dalam menjalankan peran kewargaannya di negara demokrasi. 107. Bahwa pengungkapan data pribadi haruslah dilakukan secara sah dan adil untuk kepentingan yang spesifik dan berdasarkan persetujuan dari pihak yang bersangkutan, atau dengan alasan lain yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku. Tanpa mengurangi hak atas pelindungan data pribadi dalam prinsip ini, informasi personal dapat diproses tanpa persetujuan seseorang apabila informasi itu telah tersedia untuk umum. 108. Bahwa pembatasan hak atas informasi atas dasar hak pelindungan diri pribadi boleh dilakukan apabila diatur secara dan terbatas dan memiliki tujuan yang sah dan dapat dibuktikan untuk melindungi seseorang dari campur 42 tangan yang bertentangan dengan hukum, atau serangan terhadap hak mereka atas kehidupan pribadi dan keluarga, rumah dan komunikasinya. 109. Bahwa dalam praktiknya, pengungkapan data pribadi tidak selalu dapat dipisahkan dari kerja-kerja ekspresif yang sah, seperti: - Pelaporan jurnalistik yang memuat identitas atau informasi personal sebagai bagian dari berita investigasi atau pelaporan isu publik; - Penelitian akademik yang mengandung kutipan, wawancara, atau referensi data pribadi untuk kepentingan ilmu pengetahuan; - Karya kesenian dan kesusastraan yang mencerminkan realitas sosial, termasuk representasi tokoh nyata, pengalaman pribadi, atau catatan sejarah yang melibatkan individu khususnya pejabat publik. 110. Bahwa ketidakjelasan rumusan frasa “melawan hukum” dalam Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (2) UU PDP berpotensi mengkriminalisasi kerja-kerja sah yang merupakan pengejawantahan dari kebebasan berekspresi, serta menimbulkan efek membungkam (chilling effect) terhadap pelaku di bidang jurnalistik, akademik, seni dan sastra. Hal ini bertentangan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi yang menjamin ruang ekspresi warga negara; 111. Bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi seharusnya dimaknai secara konstitusional dengan mengakomodasi bentuk-bentuk ekspresi yang memiliki landasan kepentingan publik dan bersifat sah, sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (vide Bukti P-8). Tanpa penafsiran yang mengakui pengecualian terhadap ekspresi sah tersebut, pasal-pasal sebagaimana dimaksud menjadi normatif ambigu, membuka ruang represi dan bertentangan dengan semangat kebebasan berekspresi yang dijamin oleh UUD NRI 1945; 112. Bahwa oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi perlu memberikan penafsiran konstitusional terhadap frasa melawan hukum dalam Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (2) UU PDP, agar tidak mencakup pengungkapan data pribadi yang dilakukan dalam konteks: 1) Aktivitas jurnalistik yang tunduk pada UU Pers; 2) Penelitian akademik yang tunduk pada kode etik keilmuan; 43 3) Karya seni dan sastra yang merupakan bagian dari ekspresi kreatif yang sah, dan; 4) Bentuk-bentuk ekspresi lainnya dilakukan secara bertanggung jawab dan memperhatikan hak-hak lain. Dengan demikian, ketentuan dalam UU PDP akan sejalan dengan prinsip- prinsip konstitusi, khususnya Pasal 28E ayat (3) dan prinsip kepastian hukum dalam negara demokratis. B. Rumusan Pasal 65 ayat (2) juncto 67 ayat (2) UU PDP tidak memberikan kepastian hukum terhadap jurnalis sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 28F UUD NRI 1945 113. Bahwa kebebasan pers pada dasarnya merupakan bagian integral dari prinsip pelindungan data pribadi yang mestinya dimuat di dalam legislasi untuk menyeimbangkan antara hak atas informasi dan hak atas privasi. Legislasi pelindungan data pribadi harus dikembangkan dengan mempertimbangkan pengecualian terhadap jurnalistik, sastra, akademik dan artistik; prinsip tentang hak atas informasi; dan prinsip tentang pengungkapan informasi pribadi pejabat publik. (Article 19 menerbitkan Prinsip Global Pelindungan Kebebasan Ekspresi dan Privasi) 114. Bahwa menurut Kovach dan Rosenstiel (2000), pers merupakan lembaga sosial yang perannya seringkali disebut sebagai entitas pengawas. Kinerja suatu media dapat tercapai dengan optimal apabila kebebasan media dijamin. Hal tersebut merupakan syarat mutlak agar media dapat menjalankan fungsinya dengan bertanggung jawab terhadap semua informasi yang dipublikasikan, bukan kepada pemerintah. Tanggung jawab media secara langsung terletak pada publik, karena esensi utama jurnalisme adalah menyediakan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, ruang lingkup jurnalistik dan pasal a quo harus dilihat dari kacamata yang berbeda dengan tetap melindungi kebebasan pers. 115. Bahwa pembentukan UU Pers merupakan upaya melegitimasi kemerdekaan pers yang merupakan wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip- prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Pembentukan undang- undang ini juga merupakan amanat kemerdekaan mengeluarkan pendapat sebagaimana tercantum dalam Konstitusi dan bagian dari hak asasi manusia 44 sebagaimana termaktub pada: Pasal 4 ayat (1) UU Pers: “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara”. 116. Bahwa kemerdekaan pers dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Bagian menimbang huruf b Undang- Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers). 117. Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting suatu negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Bagian Menimbang Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik) 118. Bahwa Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Pers. 119. Bahwa perlindungan terhadap kerja-kerja pers secara eksplisit diakomodir melalui UU Pers sebagaimana yang tercantum pada Pasal-Pasal berikut: Pasal 4 (1) … (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. (4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. 45 Pasal 8 “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum” 120. Bahwa sebagai bentuk dari pengejawantahan kedaulatan rakyat dalam suatu negara demokrasi, juga sebagai bagian yang tak terpisahkan dari hak atas kebebasan berekspresi, pers nasional melaksanakan peranan sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 6 UU Pers yakni sebagai berikut: a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan; c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar; d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran. 121. Bahwa Amir Syamsuddin telah merumuskan tiga hal yang berkaitan dengan kepentingan umum dalam pers, yakni bahwa kepentingan umum dalam pers berarti bahwa kegiatan pers ditujukan demi kepentingan masyarakat (Amir Symasuddin, 2008, “Tinjauan Yuridis Konsep "Kepentingan Umum" Menurut Pasal 310 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Di Indonesia Sebagai Alasan Penghapus Pidana (Strafuitsluitingsgrond) Dalam Kegiatan Pers” Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok). Artinya ia netral dari kepentingan negara atau juga kelompok tertentu. Kedua, kepentingan umum dalam pers bersifat public use, artinya secara langsung atau tidak langsung memberikan manfaat bagi masyarakat. Ketiga, pers harus sesuai dengan standar etika dan keilmuan jurnalistik. 122. Bahwa dalam menjalankan peran sebagaimana diuraikan pada dalil di atas, kerja-kerja jurnalis erat dengan proses pengungkapan data pribadi seperti pejabat publik maupun pemangku kepentingan lain. Hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari perannya dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan dengan tujuan menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia. Data 46 pribadi merupakan hak orang perseorangan yang pelindungan terhadapnya sudah dijamin melalui UU PDP, salah satunya dengan terdapatnya sejumlah pengaturan rigid dalam melakukan pemrosesan data pribadi seperti segala jenis pemrosesan data harus dilakukan berdasarkan persetujuan dari subjek data pribadi. Akan tetapi, dalam suatu negara demokrasi, mekanisme check and balances yang dihadirkan melalui kerja-kerja pers sangat diperlukan. Maka dari itu, kerja-kerja jurnalis erat dengan tindakan pengungkapan data pribadi pejabat publik seperti; catatan kejahatan, data keuangan, dan hal-hal lainnya yang relevan dengan posisi pejabat publik tersebut dengan kepentingan masyarakat luas, hal ini juga menempatkan pers pada fungsinya sebagai kontrol sosial; 123. Bahwa pada Undang-Undang Federal tentang Pelindungan Data di Jerman (Federal Data Protection Act) mengatur bahwa hak keberatan tidak dapat berlaku terhadap pemrosesan data yang ditujukan kepada badan publik, hal ini diakomodir dengan mempertimbangkan pemenuhan kepentingan publik sebagai hal yang harus didahulukan. Adapun pasal pada peraturan tersebut adalah sebagai berikut: Section 36 Right to object Germany Federal Data Protection Act: The right to object according to Article 21 (1) of Regulation (EU) 2016/679 with regard to a public body shall not apply if there is an urgent public interest in the processing which outweighs the interests of the data subject or if processing is required by law. Terjemahan Hak untuk menolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan (Uni Eropa) 2016/679 tidak berlaku terhadap badan publik apabila terdapat kepentingan umum yang mendesak dalam pemrosesan data yang lebih besar daripada kepentingan subjek data, atau apabila pemrosesan tersebut diwajibkan oleh undang-undang. 124. Bahwa meskipun EU GDPR tidak memberikan definisi untuk istilah “tujuan jurnalistik” atau “jurnalisme”, namun arah tertentu dapat disimpulkan dari kasus hukum Pengadilan Kehakiman Uni Eropa (CJEU). Dalam kasus Buivids, CJEU mengadopsi pendekatan fungsional terhadap konsep jurnalisme, yang pada dasarnya berarti bahwa bahkan individu yang tidak diakui sebagai jurnalis di bawah hukum nasional masih bisa memenuhi syarat untuk pengecualian jika tujuan utama mereka dalam memproses data adalah untuk mengungkapkan informasi, pendapat, atau komentar kepada publik 47 (Dalam Kasus Nomor C–345/17 https://curia.europa.eu/juris/document/ document.jsf;jsessionid=781330DFB5133FC37432F5CB0FEAC074?text=& docid=210766&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part= 1&cid=605068). 125. Bahwa sementara dalam kasus Satamedia, CJEU juga memutuskan bahwa kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyebaran data pajak, meskipun dilakukan oleh organisasi non-media untuk tujuan mencari keuntungan, dapat dianggap sebagai “jurnalistik” jika tujuannya adalah untuk mengungkapkan informasi, opini, atau ide kepada publik. Meskipun kedua kasus tersebut diputuskan di bawah Petunjuk 95, GDPR tidak secara signifikan menyimpang dari pendekatan Petunjuk 95, namun yurisprudensi CJEU tetap relevan hingga saat ini untuk menjelaskan hal tersebut. 126. Bahwa yang dapat dikualifikasikan sebagai data pribadi berdasarkan UU PDP diatur pada pasal-pasal berikut: Pasal 4 UU PDP (1) Data Pribadi terdiri atas: a. Data Pribadi yang bersifat spesifik; dan b. Data Pribadi yang bersifat umum. (2) Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Data dan informasi kesehatan; b. Data biometrik; c. Data genetika; d. Catatan kejahatan; e. Data anak; f. Data keuangan pribadi; dan/atau g. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Nama lengkap; b. Jenis kelamin; c. Kewarganegaraan; d. Agama; e. Status perkawinan; dan/atau f. Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. 127. Bahwa dengan begitu, nihilnya batasan yang jelas mengenai frasa melawan hukum pada Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (2) UU PDP, dapat menyasar pada kerja-kerja jurnalis dalam hal pengungkapan data pribadi 48 pejabat publik pada setiap spesimen data pribadi sebagaimana diatur pada Pasal 4 UU PDP. Oleh sebab itu, pejabat publik sebagai pemangku kewenangan atas berjalannya hidup warga negara berpotensi menggunakan Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (2) untuk menghindar dari tuntutan akuntabilitas atas kewenangan yang dimilikinya; 128. Bahwa frasa melawan hukum pada rumusan Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (2) yang tidak diberikan penafsiran berupa pengecualian terhadap pemrosesan data pribadi untuk tujuan jurnalistik dapat mengancam dan melunturkan pemaknaan perlindungan terhadap kerja-kerja jurnalis sebagaimana yang telah dijamin pada Pasal 28F Undang-Undang Dasar NRI 1945; C. Rumusan Pasal 65 ayat (2) juncto 67 ayat (2) UU PDP tidak memberikan kepastian hukum terhadap akademisi sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945. 129. Bahwa Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia"; 130. Bahwa Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 berkaitan erat kebebasan akademik sebagai pilar fundamental dalam dunia pendidikan tinggi dan lembaga-lembaga yang memproduksi pengetahuan; 131. Bahwa kebebasan ini secara umum mencakup kebebasan insan akademis untuk mengekspresikan pendapat secara bebas dan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui penelitian, sebagaimana yang telah diatur salah satunya dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; [vide Bukti P-19] 132. Bahwa di Indonesia, kebebasan akademik secara umum telah diejawantahkan lagi salah satunya dalam Prinsip Surabaya tentang Kebebasan Akademik (2017), yang salah satu prinsipnya mengatur bahwa: “Insan akademis, mereka yang melakukan aktivitas di ranah akademik, memiliki kebebasan penuh dalam mengembangkan pengabdian masyarakat, 49 pendidikan, penelitian, serta mempublikasikan hasil-hasilnya sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan.” [vide Bukti P-20] 133. Bahwa kebebasan akademis dalam melakukan penelitian ilmiah misalnya melibatkan pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, analisis, dan seringkali pengungkapan data untuk tujuan ilmiah; 134. Bahwa proses ini merupakan bagian integral dari pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan kualitas hidup manusia, dan karena itu setiap undang-undang yang berpotensi membatasi kegiatan ini harus tidak melanggar kebebasan tersebut; 135. Bahwa penelitian ilmiah, seperti namun tidak terbatas pada di bidang sosial, humaniora, kesehatan, dan teknologi, seringkali melibatkan pengumpulan, pemrosesan, dan analisis data pribadi yang seringkali bersifat sensitif. Sebagai contoh, penelitian ilmiah di bidang kesehatan masyarakat memerlukan akses ke data medis, dan penelitian ilmiah sosial dapat melibatkan data demografi atau perilaku individu; 136. Bahwa meskipun telah melalui proses penyamaran data untuk melindungi identitas subjek data pribadi, pengungkapan hasil penelitian dapat berpotensi disalahpahami sebagai "mengungkap data pribadi yang bukan miliknya" jika frasa "melawan hukum" dalam Pasal 65 ayat (2) tidak didefinisikan secara jelas dalam konteks akademik; 137. Bahwa ancaman pidana sebagaimana yang dirumuskan saat ini dalam Pasal 65 ayat (2) dapat menciptakan lingkungan akademik yang berpotensi membuat akademisi secara tidak sengaja melanggar hukum atau menghadapi tuduhan yang tidak berdasar menjadi sangat tinggi, meskipun niat mereka murni untuk kepentingan akademik dan kemajuan ilmu pengetahuan; 138. Bahwa tanpa definisi yang spesifik dan terukur, akademisi yang mengumpulkan, mengolah, atau mengungkapkan data pribadi berpotensi menghadapi risiko pemidanaan; 139. Bahwa potensi ini dapat menciptakan apa yang dikenal sebagai chilling effect, yaitu mendorong akademisi untuk menghindari penelitian yang melibatkan 50 data pribadi sensitif, meskipun penelitian tersebut memiliki nilai ilmiah dan melayani kepentingan publik; 140. Bahwa frasa "melawan hukum" yang tidak diberikan penafsiran berupa pengecualian terhadap kerja-kerja akademik secara tidak proporsional berpotensi mempengaruhi kebebasan akademik dan menghalangi kerja-kerja pengembangan ilmu pengetahuan melalui gangguan atas pemenuhan kebebasan akademik yang sah sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945; 141. Bahwa hal ini dapat secara serius menghambat kerja-kerja akademisi untuk melakukan penelitian mutakhir yang membutuhkan kumpulan data besar dan beragam, dan berpotensi memperlambat kemajuan ilmu pengetahuan yang sangat bergantung pada ketersediaan dan kemampuan untuk memproses data pribadi secara etis dan aman. D. Rumusan Pasal 65 ayat (2) juncto 67 ayat (2) UU PDP tidak memberikan kepastian hukum kepada pegiat seni dan sastra sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945 142. Bahwa Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya." 143. Bahwa rumusan Pasal 32 ayat (1) mengamanatkan peran aktif negara dalam memajukan kebudayaan nasional dan menjamin kebebasan bagi masyarakat untuk memelihara, mengembangkan, dan memajukan nilai-nilai budayanya sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dalam konteks kebudayaan; 144. Bahwa pasal tersebut telah diejawantahkan secara lebih lanjut oleh UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang mengatur kebebasan memelihara, mengembangkan, dan memajukan kebudayaan dalam dua pasal [vide Bukti P-21]: a. Pasal 3: "Pemajuan Kebudayaan berasaskan: [...] e. kebebasan berekspresi", dengan penjelasan bahwa "Yang dimaksud dengan "asas kebebasan berekspresi" adalah bahwa upaya Pemajuan Kebudayaan menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan 51 ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan." b. Pasal 43: "Dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Pusat bertugas: [...] a. menjamin kebebasan berekspresi;" 145. Bahwa pencantuman "kebebasan berekspresi" secara eksplisit sebagai asas dalam UU Pemajuan Kebudayaan menunjukkan sebuah amanat yang jelas untuk melindungi dan memfasilitasi kebebasan ini. 146. Bahwa ekspresi seni dan sastra telah diakui sebagai hak asasi manusia dalam berbagai instrumen HAM Internasional dan regional. Pasal 19 ayat (2) ICPR menjamin bahwa hak atas kebebasan berekspresi termasuk hak untuk mencari, menerima dan menyebarluaskan informasi dan gagasan dalam segala bentuknya, termasuk dalam bentuk seni, mencakup ekspresi seni dan sastra termasuk ekspresi yang disampaikan secara lisan, tertulis, “sign language” dan ekspresi non-verbal seperti gambar dan obyek seni. 147. Bahwa ekspresi seni dan sastra dipertunjukkan melalui alat-alat di antaranya buku, surat kabar, poster, dan lainnya, termasuk audio-visual serta ekspresi melalui sarana elektronik maupun internet, sebagaimana dinyatakan pada UN Human Rights Committee, General comment no. 34, Article 19, Freedoms of opinion and expression, CCPR/C/GC/34, 12 September 2011 paragraf 11. Di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang relevan yaitu Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan juga telah mengakui ekspresi seni sebagai “ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium”, yang dipertunjukkan melalui seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media. 148. Bahwa, menurut ARTIGO 19, Artistic Freedom From the Perspective of International Human Rights Law, kebebasan seni dan budaya merupakan salah satu pilar utama masyarakat yang bebas, berkeadilan, dan plural, serta fondasi keberagaman dan martabat manusia. Meskipun seni dan budaya merupakan konsep yang berbeda, keduanya saling terkait erat satu dengan yang lain. Seni merupakan bagian dari budaya suatu populasi tertentu dalam ruang dan waktu historis tertentu. Seni menegaskan dan mensintesis 52 representasi budaya, tetapi juga mempertanyakan, menantang dan mengubah budaya yang menjadi konteks dimana seni diekspresikan. Seni dan budaya merupakan ekspresi yang dinamis dari kondisi manusia itu sendiri, menyediakan media (wadah) bagi individu untuk mengekspresikan diri, terhubung dan memahami satu sama lain, serta memaknai dunia di sekitar mereka. Seni dapat memainkan peran penting dalam menghasilkan dan menyebarkan pemikiran kritis, mendekonstruksi paradigma, mengungkap ketimpangan, mengecam penindasan HAM, dan menantang norma-norma sosial yang telah mapan. Seni membangun jembatan antara subjektivitas yang berbeda, mendorong perdebatan, menyebarluaskan gagasan, dan memicu refleksi mendalam tentang zaman di mana kita hidup dan menjalani kehidupan. Seni mendorong perdebatan kompleks berdasarkan beragam bentuk ekspresi dan menjadi bahasa dengan kekuatan unik untuk pelindungan HAM. 149. Bahwa sebagaimana yang telah disebutkan oleh Kersti Ahlgren pada Tesisnya dari Lund University yang berjudul Freedom of Artistic Expression - An Analysis of Practices between Estonia and Finland, 2019, sebagaimana yang dirujuk pada SNP Komnas HAM RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi [vide Bukti P-13], salah satu tujuan pokok dari hak ini adalah menciptakan ruang bagi pertukaran gagasan tentang seni, sastra, akademis, politik, agama dan sains, sebagai suatu ruang yang menjamin bagi para pegiat seni untuk secara bebas mengekspresikan dirinya, dan hak bagi pihak lain untuk menikmati hasil karya seni; 150. Bahwa istilah “kebebasan ekspresi seni” atau “kebebasan seni” sering digunakan secara bergantian. UNESCO atau Badan Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan, mendefinisikan bahwa kebebasan berkesenian adalah kebebasan untuk berimajinasi, menciptakan dan mendistribusikan ekspresi budaya yang beragam, bebas dari sensor pemerintah, campur tangan politik atau tekanan dari aktor-aktor non-negara. Kebebasan ini mencakup hak-hak warga negara untuk mempunyai akses pada kerja-kerja tersebut dan penting bagi kesejahteraan masyarakat. 151. Bahwa dalam rekomendasi UNESCO tentang Status Seniman Tahun 1980, negara harus membantu menciptakan dan menjaga iklim yang mendorong 53 kebebasan ekspresi artistik, memfasilitasi terjadinya bakat-bakat kreatif, mendukung karya pegiat seni, pendidikan dan pelatihan artis, hak-hak sosial dan kerja pegiat seni. Hal ini semakin menekankan pentingnya pelindungan dan rekognisi secara spesifik terhadap berlangsungnya kebebasan seni dan sastra, khususnya di negara demokrasi yang berlandaskan kedaulatan rakyat. 152. Bahwa, hak apapun atas seni pasti berasal dari kumpulan ketentuan yang berkaitan dengan hak budaya dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya. Deklarasi Keanekaragaman Budaya UNESCO, dalam pembukaannya menyatakan bahwa: “Kebudayaan harus dipandang sebagai seperangkat ciri khas spiritual, material, intelektual dan emosional suatu masyarakat atau kelompok sosial dan yang mencakup, selain seni dan sastra, gaya hidup, cara hidup bersama, sistem nilai, tradisi, dan kepercayaan.” Pasal 5 Deklarasi Keanekaragaman Budaya UNESCO, Setiap orang berhak untuk mengekspresikan diri dan menciptakan serta menyebarluaskan karya mereka dalam bahasa pilihan mereka, khususnya dalam bahasa ibu mereka; setiap orang berhak atas pendidikan dan pelatihan yang berkualitas yang sepenuhnya menghormati identitas budaya mereka; dan setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya pilihan mereka dan menjalankan praktik budaya mereka sendiri, dengan tetap menghormati HAM dan kebebasan fundamental. Deklarasi Fribourg tentang Hak Budaya menguraikan sejumlah hak budaya yang dikategorikan terkait dengan: (1) identitas dan warisan budaya; (2) kebebasan untuk mengidentifikasi diri dengan suatu komunitas atau beberapa komunitas; (3) akses dan partisipasi dalam kehidupan budaya; (4) pendidikan dan pelatihan; (5) informasi dan komunikasi; dan (6) kerja sama budaya. 153. Bahwa berdasarkan SNP Komnas HAM RI Nomor 5 tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, hak-hak dasar kebebasan artistik mencakup: (i) hak untuk berkarya tanpa sensor atau intimidasi (ii) hak untuk mendapatkan dukungan, alur distribusi, dan balas jasa atas karya, (iii) hak atas kebebasan berpindah tempat; (iv) hak atas kebebasan berserikat; (v) hak atas pelindungan hak sosial dan ekonomi; serta (vi) hak untuk ikut serta dalam kehidupan kebudayaan; 154. Bahwa ketidakjelasan definisi "melawan hukum" dalam rumusan Pasal 65 ayat (2) saat ini dapat menimbulkan tingkat keambiguan yang signifikan bagi 54 pegiat seni dan sastra. Karya seni dan sastra seringkali bersifat interpretatif dan reflektif terhadap realitas sosial yang umumnya mungkin menggunakan atau merujuk pada data pribadi; misalnya, seorang seniman visual yang menggunakan citra orang di ruang publik, seorang penulis novel yang menulis berdasarkan kisah nyata, atau seorang penulis naskah drama yang mengangkat isu-isu sosial yang melibatkan individu tertentu; 155. Bahwa tanpa batasan yang jelas, pegiat seni dan sastra tidak memiliki kepastian mengenai sejauh mana mereka dapat menggunakan inspirasi dari kehidupan nyata atau menggambarkan individu tanpa dianggap “melawan hukum”, bahkan jika data yang menjadi inspirasi dari karya seni atau sastra mereka dianonimkan, difiksikan, atau digunakan untuk tujuan kritik sosial atau artistik yang sah; 156. Bahwa tanpa pengecualian yang jelas, pegiat seni dan sastra yang karyanya secara tidak langsung atau langsung melibatkan data pribadi (misalnya, melalui karakter yang terinspirasi dari orang nyata, narasi biografi, atau dokumentasi sosial) berisiko tinggi menghadapi tuntutan pidana berdasarkan Pasal 65 ayat (2) UU PDP; 157. Bahwa sebagaimana yang didefinisikan oleh UU PDP, data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Berdasarkan pengertian tersebut, serta dari berbagai kualifikasi kerja-kerja seni dan kesusastraan sebagaimana yang telah diuraikan pada dalil-dalil sebelumnya di atas, terdapat begitu banyak interkoneksi antara data pribadi dan seni dan sastra. Seperti halnya yang dilakukan oleh Pemohon II sebagai pegiat seni visual, khususnya dalam hal menciptakan seni visual bernuansa satir dalam rangka melaksanakan penikmatan hak atas kebebasan berekspresi yang sah untuk melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Dalam hal sebagaimana dimaksud tersebut, kerap terdapat kombinasi dari berbagai data dan/atau informasi tentang orang perseorangan, dalam hal ini misalnya seorang pejabat publik, yang dapat diidentifikasi atau teridentifikasi secara langsung maupun tidak langsung; 55 158. Bahwa tidak adanya pengecualian untuk pegiat seni dan sastra dari Pasal 65 ayat (2) UU PDP dapat membuat kelompok pegiat seni untuk melakukan swasensor demi menghindari berhadapan dengan ancaman pidana yang serius. Hal ini dapat membuat para pegiat seni dan sastra cenderung memilih untuk tidak eksplorasi tema-tema sensitif atau relevan secara sosial, dan berpotensi menghambat perkembangan seni yang kritis dan relevan dengan isu-isu sosial; 159. Bahwa terjadinya swasensor atau penghindaran dari eksplorasi tema-tema sensitif namun relevan secara sosial dapat menghambat cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat yang membentuk kebudayaan nasional, dan menciptakan hasil yang paradoks di mana undang-undang yang dirancang untuk melindungi suatu hak (hak atas privasi) secara tidak sengaja merugikan hak lain yang diamanatkan secara konstitusional (kebebasan untuk memelihara, mengembangkan, dan memajukan kebudayaan), yang mengarah pada kebudayaan nasional yang tidak dinamis, tidak kritis, dan kurang sehat. E. Rumusan Pasal 65 ayat (2) juncto 67 ayat (2) UU PDP tidak memberikan kepastian hukum kepada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan terjaminnya akses informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial warga negara sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 28F UUD NRI 1945 160. Bahwa Pasal 28F UUD NRI 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”; 161. Bahwa hak untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya ini telah diakui dalam peraturan perundang-undangan nasional, salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengakui bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, 56 dan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik; 162. Bahwa hak untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya juga telah diatur pula dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana keterbukaan menjadi salah satu asas yang menjadi jiwa pembentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di mana dalam tahap-tahap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan mesti bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan; 163. Bahwa oleh itu, terdapat kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan terjaminnya akses informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial warga negara, seperti namun tidak terbatas pada: a. Penelitian yang dilakukan oleh individu atau komunitas di luar institusi pendidikan formal: misalnya, seorang pengembang perangkat lunak yang menggunakan data publik untuk menciptakan aplikasi guna mengatasi masalah sosial; b. Kegiatan advokasi sosial yang meliputi penggunaan dan penyebaran informasi untuk mengadvokasi isu-isu sosial, lingkungan, atau kesehatan: misalnya, komunitas yang mengumpulkan dan mempublikasikan data kualitas udara untuk menuntut perbaikan kebijakan dari pemerintah daerah; c. Pengembangan keterampilan pribadi, termasuk penggunaan informasi untuk meningkatkan kemampuan atau pengetahuan seseorang di luar pendidikan formal: misalnya, mempelajari keterampilan baru melalui platform dalam jaringan atau mengakses informasi publik untuk merencanakan karir atau bisnis; d. Kegiatan kewirausahaan sosial yang menggunakan informasi untuk menciptakan solusi bisnis yang sekaligus memiliki dampak positif bagi masyarakat: misalnya, sebuah startup yang mengumpulkan data tentang 57 rantai pasokan lokal untuk membantu petani kecil memasarkan produk mereka secara lebih efektif; e. Kegiatan advokasi dan peran serta masyarakat dalam perumusan kebijakan publik yang melibatkan warga negara dalam proses pengambilan keputusan, termasuk mengakses dan menganalisis data pemerintah yang terbuka (open data) dengan tujuan untuk memberikan masukan yang konstruktif dalam penyusunan kebijakan publik, seperti yang telah dilakukan secara konsisten oleh Pemohon III dalam kebijakan publik yang terkait dengan pers dan jurnalisme dan oleh Pemohon IV dalam kebijakan publik yang terkait dengan keamanan digital, akses dan tata kelola Internet, kebebasan berekspresi di ranah digital, dan kesetaraan dan inklusi di ranah digital. 164. Bahwa kegiatan-kegiatan tersebut dapat mengungkapkan data pribadi orang lain yang bukan milik orang yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, namun dengan tujuan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial orang yang terlibat atau tidak terlibat dalam kegiatan tersebut sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD NRI 1945; 165. Bahwa tanpa pengecualian yang jelas dalam Pasal 65 (2) sebagai norma pidana primer dan Pasal 67 (2) UU PDP sebagai norma pidana sekunder, kegiatan-kegiatan ini berpotensi terhambat oleh ancaman pidana yang bertentangan dengan Pasal 28F UUD NRI 1945, dan secara umum dapat merugikan perkembangan dan pemajuan kehidupan masyarakat yang demokratis; 166. Bahwa secara khusus, tiadanya pengecualian yang jelas dalam Pasal 65 (2) sebagai norma pidana primer dan Pasal 67 (2) UU PDP sebagai norma pidana sekunder terhadap kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan terjaminnya akses informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial warga negara menghambat pemenuhan hak atas informasi sebagaimana yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 167. Bahwa secara khusus, tiadanya pengecualian yang jelas dalam Pasal 65 (2) sebagai norma pidana primer dan Pasal 67 (2) UU PDP sebagai norma pidana sekunder terhadap kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan 58 terjaminnya akses informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial warga negara menghambat peran serta masyarakat dalam pembentukan kebijakan publik sebagaimana yang menjadi tujuan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. V. PETITUM Berdasarkan seluruh dalil-dalil hukum dan konstitusional para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam alasan-alasan para Pemohon di atas, maka kami memohonkan kepada yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut: Dalam Pokok Permohonan 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang menyatakan “Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkap data pribadi yang bukan miliknya” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Setiap orang dilarang mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya kecuali dalam rangka kerja-kerja jurnalistik, akademik, kesenian, dan kesusastraan dan/atau sepanjang berhubungan dengan terjaminnya akses informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya” 3. Menyatakan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang menyatakan “Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “Setiap orang dilarang mengungkapkan data pribadi yang 59 bukan miliknya kecuali dalam rangka kerja-kerja jurnalistik, akademik, kesenian, dan kesusastraan dan/atau sepanjang berhubungan dengan terjaminnya akses informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).” 4. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aeque et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-25 yaitu sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (tidak menyerahkan bukti fisik); 3. Bukti P-3a : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Masduki; 4. Bukti P-3b : Fotokopi tangkapan layar Google Scholar Pemohon I; 5. Bukti P-3c : Fotokopi Pidato Pengukuhan Gelar Profesor “Kebebasan Akademik dan Resiliensi Otoritarianisme di Indonesia oleh Prof. Dr.rer.soc. Masduki, S.Ag., M.Si – Profesor Bidang Ilmu Media dan Jurnalisme Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia; 6. Bukti P-3d : Fotokopi tangkapan layar Artikel Berita Tempo “Guru Besar UII Ini Pertanyakan Perubahan Kedua UU ITE: Melindungi atau Mengontrol HAM?” tertanggal 15 Oktober 2024; 7. Bukti P-3e : Fotokopi Buku “Kebijakan Media dan COVID-19 di Indonesia” ditulis oleh Masduki, dkk; 8. Bukti P-4a : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Amry Al Mursalaat; 60 9. Bukti P-4b : Fotokopi tangkapan layar halaman profil Linkedin Pemohon II; 10. Bukti P-4c : Fotokopi tangkapan layar halaman google tentang informasi Buku “Pelangi Kecil yang Berlarian di Lorong Kelas” yang ditulis oleh Pemohon II; 11. Bukti P-4d : Fotokopi tangkapan layar halaman akun aplikasi sosial media Instagram dengan konten berupa hasil karya seni visual oleh Pemohon II; 12. Bukti P-4e : Fotokopi tangkapan layar halaman akun aplikasi sosial media Instagram dengan konten berupa hasil karya seni visual oleh Pemohon II; 13. Bukti P - 5a : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021- 022/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan; (tidak menyerahkan bukti fisik) 14. Bukti P - 5b : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 060/PUU-II/2004 tentang Pengujian UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD NRI 1945; (tidak menyerahkan bukti fisik) 15. Bukti P - 5c : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 73/PUU-IX/2011 tentang Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD NRI 1945; (tidak menyerahkan bukti fisik) 16. Bukti P - 5d : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 7/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara terhadap UUD NRI 1945; (tidak menyerahkan bukti fisik) 17. Bukti P - 5e : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi No.151/PUU- XXII/2024 tentang Pelindungan Data Pribadi; (tidak menyerahkan bukti fisik) 18. Bukti P-6a : Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Nomor 48 tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat oleh Notaris Ida Noerfatmah, S.H., M.H.; 61 19. Bukti P-6b : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nany Afrida; 20. Bukti P-6c : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CC. Bayu Wardana; 21. Bukti P-6d : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000902.AH.01.08 Tahun 2024 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Aliansi Jurnalis Independen; 22. Bukti P-6e : Fotokopi Buku “Pentingnya Mengakomodasi Pengecualian Tujuan Jurnalistik dalam Kebijakan Pelindungan Data Pribadi” yang dipublikasi oleh Pemohon III; 23. Bukti P-6f : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PUU- VII/2009 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD NRI Tahun 1945; 24. Bukti P-6g : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU- XVIII/2020 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD NRI Tahun 1945; 25. Bukti P-6h : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU- XIX/2021 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap UUD NRI Tahun 1945; 26. Bukti P-7a : Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat oleh Notaris I Gusti Agung Bagus Mahapradnyana S.H., M.Kn. (Pemohon IV); 27. Bukti P-7b : Fotokopi Surat Keputusan Kementerian Hukum Nomor AHU- 0001804.AH.01.08.TAHUN 2024 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (Pemohon IV); 28. Bukti P-7c : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ketua Perkumpulan atas nama Anton Muhajir, STP.; 62 29. Bukti P-7d : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sekretaris Perkumpulan atas nama Nenden Sekar Arum N.; 30. Bukti P-7e : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Bendahara Perkumpulan atas nama Nike Febbysta Andaru; 31. Bukti P-7f : Fotokopi Publikasi Laporan berjudul “Sistem Identitas Digital di Indonesia”; 32. Bukti P-7g : Fotokopi Publikasi Laporan berjudul “Peningkatan Serangan Doxing dan Tantangan Perlindungannya di Indonesia”, pada 2020; 33. Bukti P-7h : Fotokopi Artikel “Saatnya Memenuhi Hak atas Perlindungan Data Pribadi” pada Januari 2019; 34. Bukti P-7i : Fotokopi Siaran Pers pernyataan sikap berjudul “Jangan Korbankan Data Warga, Perkuat Keamanan PDN”, dipublikasi pada 23 Juni 2024; 35. Bukti P-7j : Fotokopi Artikel “Publik Perlu Terlibat Mengawasi Penerapan UU PDP” dipublikasi pada April 2024; 36. Bukti P-7k : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT; 37. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; 38. Bukti P-9 : Fotokopi Terjemahan Bersertifikat Peraturan Umum Pelindungan Data Pribadi Uni Eropa Tahun 1995 dan Tahun 2016 (EU GDPR); 39. Bukti P-10 : Fotokopi Salinan Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang Pelindungan Data Pribadi; 40. Bukti P-11a : Fotokopi Court of Justice of the European Union, Sergejs Buivids v. Datu valsts inspekcija, IRIS 2019-4: (2019); (tidak menyerahkan bukti fisik) 41. Bukti P-11b : Fotokopi European Court of Human Rights (selanjutnya disebut sebagai “ECHR”), Almeida Arroja v. Portugal, Application No. 47238/19 (2024); (tidak menyerahkan bukti fisik) 63 42. Bukti P-12 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 43. Bukti P-13 : Fotokopi Standar Norma dan Pengaturan Nomor 5 Tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 44. Bukti P-14 : Fotokopi Buku Prinsip-Prinsip Hukum Pidana; (tidak menyerahkan bukti fisik) 45. Bukti P-15 : Fotokopi Buku Asas-Asas Hukum Pidana; (tidak menyerahkan bukti fisik) 46. Bukti P-16 : Fotokopi Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi 003/PUU- IV/2006 tentang Perbuatan Melawan Hukum Materiil Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Putusan tersebut menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 47. Bukti P-17 : Fotokopi Salinan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 68/167 tahun 2013 tentang the right to privacy in digital age; 48. Bukti P-18 : Fotokopi Publikasi Hasil Kajian berjudul “Menyeimbangkan Hak: Tantangan Perlindungan Privasi dan menjamin Akses Keterbukaan Informasi dan Data di Indonesia”, diterbitkan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2015; 49. Bukti P-19 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 50. Bukti P-20 : Fotokopi Prinsip Surabaya tentang Kebebasan Akademik; 51. Bukti P-21 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; 52. Bukti P-22 : Fotokopi Panduan Strategi Advokasi Pelanggaran Pelindungan Data Pribadi bagi Pemberi Bantuan Hukum di Indonesia; 64 53. Bukti P-23 : Fotokopi Bundel berkas kepolisian kasus kriminalisasi Markus Erasmus Tengajo; 54. Bukti P-24 : Printout tangkapan layar berita “PT.KAJ DIduga Konspirasi Dengan Penguasa Terkait Aktivitas Batching Plant di Labuan Bajo” dari metrorakyat.com; 55. Bukti P-25 : Printout tangkapan layar berita “Investigasi Dugaan Tambang Ilegal Wartawan Metro Rakyat Berujung Hukum, Ada Apa?” dari NTTNews.net. Selain itu, untuk mendukung dalil permohonannya, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang ahli bernama Herlambang Perdana Wiratraman dan Ahmad Sofian, yang keterangannya diterima Mahkamah masing-masing pada tanggal 6 Oktober 2025 dan 7 Oktober 2025 yang didengarkan dalam persidangan pada tanggal 8 Oktober 2025, serta satu orang saksi bernama Markus Erasmus Tengajo yang didengarkan dalam persidangan pada tanggal 22 Oktober 2025 yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut: Keterangan Ahli 1. Herlambang P. Wiratraman I. Pengantar Keterangan ahli ini didasarkan pada Pengujian Materiil terhadap Pasal 65 ayat (2), dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196) yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2022. Permohonan diajukan oleh Prof. Dr.rer.soc. Masduki; Amry Al Mursalaat; Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (AJI); dan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet), dengan kuasa hukum dari Tim Advokasi untuk Kebebasan Informasi Publik dan Data Pribadi. Dua pasal a quo, adalah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 65 ayat (2) yang menyatakan, “Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkap data pribadi yang bukan miliknya” Pasal 67 ayat (2) yang menyatakan, 65 “Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)” Keduanya dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Setiap orang dilarang mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya kecuali dalam rangka kerja-kerja jurnalistik, akademik, kesenian, dan kesusastraan dan/atau sepanjang berhubungan dengan terjaminnya akses informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya”; dan “Setiap orang dilarang mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya kecuali dalam rangka kerja-kerja jurnalistik, akademik, kesenian, dan kesusastraan dan/atau sepanjang berhubungan dengan terjaminnya akses informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).” Tafsir atas pasal dengan makna pengecualian, yakni: “kerja-kerja jurnalistik, akademik, kesenian, dan kesusastraan dan/atau sepanjang berhubungan dengan terjaminnya akses informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya”. Atas dasar permohonan ini, ada sejumlah hal yang menjadi kunci untuk dipertimbangkan majelis hakim konstitusi. 1. Bagaimana tinjauan dan perkembangan doktrin hukum hak asasi manusia atas tafsir tersebut? 2. “Tafsir hukum pengecualian”, mengapa memiliki kedudukan penting dalam membentengi kebebasan dasar? II. Perkembangan doktrin hukum kebebasan ekspresi: kebebasan akademik, kebebasan pers dan kebebasan berkesenian Pada dasarnya, kekhawatiran tanpa tafsir hukum pengecualian kedua pasal tersebut, baik ketentuan 65 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (2) UU PDP, yang akan terjadi adalah (i) potensi kriminalisasi terhadap jurnalis, akademisi, dan seniman dan 66 (ii) menghambat ruang demokrasi, terutama kontrol politik kewargaan, serta menguatnya otoritarianisme dengan terhambatnya akses informasi publik melalui kerja-kerja jurnalistik, akademik dan karya artistik yang diproduksi oleh para Pemohon. Ini artinya, ada setidaknya tiga lingkup hukum hak asasi manusia dalam konstruksi hukum kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi yang dekat dalam kajiannya, yakni: kebebasan pers, kebebasan akademik dan kebebasan berkesenian. Secara konstitusional, ketiganya dilindungi oleh Pasal 28 UUD NRI 1945, pasal yang menyejarah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, karena dirumuskan sedari awal berdirinya republik. “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang- undang.” Menyebutnya sebagai ‘pasal kebebasan ekspresi’. Dalam perkembangan hukumnya, begitu banyak doktrin hukum, putusan peradilan, kasus-kasus hukum yang dalam penegakannya mengikuti perkembangan tersebut dalam sistem hukum HAM internasional, termasuk terbitnya sejumlah panduan hukum, tak terkecuali dalam sistem hukum nasional khusus, Standar Norma dan Pengaturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI (SNP) No. 5 Tahun 2021 tentang tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi. Dalam konteks permohonan a quo, hubungan antara kebebasan berekspresi dan hak atas pelindungan diri pribadi merupakan komponen terkait, yang sangat penting dalam suatu masyarakat yang terbuka dan demokratis. Kedua hak ini saling berkaitan dalam pemenuhannya, terutama pada era teknologi digital. (Article 19, the Global Principles on Protection of Freedom of Expression and Privacy, Article 19, London, 2017. hlm. 4. Lihat: Frank La Rue, Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, 2013. Para 47. Vide: https://documentsddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/133/03/PDF/G13133 03.pdf?OpenElement) 67 Kebebasan pers Pers dan kebebasannya diperlukan dalam suatu negara hukum demokratis. Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, pasal 6, menyebutkan, “Pers berperan memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai- nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia serta menghormati kebhinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran.” Pers dalam kerjanya, juga bukan tanpa batas. Karena pers tunduk pembatasannya pada mekanisme hukum pers yang melandasi kerja-kerja jurnalistik berbasis Kode Etik Jurnalistik (KEJ), sebagai cerminan bersikap independen dan profesional, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Dalam konteks hukum Indonesia, Kode Etik Jurnalistik ditegaskan dalam Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK DP/III/2006. Dalam konteks kasus permohonan a quo, ada sejumlah pasal yang perlu menjadi perhatian untuk mempertimbangkan irisannya dengan pelindungan data pribadi. Pertama, kerja jurnalis pula diberikan kebebasan untuk melakukan upaya penelusuran informasi dalam rangka jurnalisme investigatif, tak terkecuali membongkar data pribadi. Sekalipun demikian, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2, menyebutkan: “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik”. Untuk memahami ini, salah satu penafsirannya adalah, huruf h: “penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.” Kedua, kewajiban jurnalis untuk tetap menguji informasi, berimbang, tak menghakimi dan menerapkan asas praduga tak bersalah. Hal ini, ditafsirkan dengan, “a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.” 68 Ketiga, lebih tegas lagi dalam KEJ, menyebutkan khusus soal pelindungan data pribadi. Berdasar pasal 9 KEJ, “Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.” Tafsir ini ada dua, yakni: a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati. b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik. Dengan konstruksi hukum pers berbasis KEJ, seharusnya Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) perlu ditafsirkan mengecualikan frasa ‘melawan hukum’ terkait kerja jurnalistik, yang konteksnya untuk membentengi hak atas kebebasan pers. Kebebasan akademik “Insan akademis harus bebas dari pembatasan dan pendisiplinan dalam rangka mengembangkan budaya akademik yang bertanggung jawab dan memiliki integritas keilmuan untuk kemanusiaan” (Pasal 4 Prinsip-Prinsip Surabaya untuk Kebebasan Akademik) Kebebasan akademik dijamin dalam sistem hukum hak asasi manusia, khususnya menjadi bagian tak terpisahkan dengan hak atas pendidikan. Sekalipun demikian, secara teori, hak atas pendidikan juga terhubung dengan hak-hak asasi manusia lainnya, termasuk hak atas informasi, hak atas ilmu pengetahuan, hak atas kesempatan mendapatkan keuntungan dari ilmu pengetahuan, hak atas jaminan kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, serta hak asasi manusia yang lain. Keterkaitan atau keterhubungan hak satu dengan hak lain berbasis dari hakekat hak asasi manusia itu sendiri yang memiliki prinsip dasar interdependensi (saling bergantung antara hak satu dengan hak lainnya) dan indivisibilitas (hak yang tak terbagi-bagi sebagai perwujudan haknya). Prinsip dasar ini sesungguhnya telah dinyatakan secara khusus dalam Komentar Umum (1999) terkait tafsir resmi Pasal 13 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, khususnya mengatur tentang hak atas Pendidikan (vide: paragraph 38, 39, dan 40, khusus mengatur terkait ‘Academic freedom and institutional autonomy’). 69 Ini maknanya, bahwa pelanggaran atas jaminan kebebasan akademik pula bisa disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Terlebih, kasus-kasus empiris yang muncul sangat berhubungan dengan problem dasar hak asasi manusia, khususnya kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Dalam konteks hukum Indonesia, ketentuan terkait diatur secara lengkap, sedari dari Konstitusi (Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), hingga sejumlah peraturan perundang-undangan dalam bidang hak asasi manusia (Undang-Undang No. 39 tahun 1999; ratifikasi melalui Undang-Undang No. 11 dan 12 Tahun 2005). Secara hukum, ada sejumlah ketentuan perundang-undangan yang terkait kebebasan akademik, ditegaskan dalam sistem hukum Indonesia [Ketentuan tersebut meliputi: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional/Sisdiknas (Pasal 24 ayat 1); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 51 jo. 75); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Paragraf 1, Pasal 8-9); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Bab Vi Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan Pasal 17-20); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Paragraf 7, Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan, Pasal 91-92)]. Dalam sistem hukum Indonesia, umum dikonsepkan atau diistilahkan sebagai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Prinsip-prinsip ini memungkinkan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan secara mandiri dan bebas dari campur tangan pihak lain, serta memastikan kebebasan sivitas akademika untuk belajar, mengajar, dan melakukan penelitian tanpa tekanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti, Paragraf 1, Pasal 9), menegaskan, (1) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma. (2) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung 70 jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. (3) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi mengembangkan, dalam mengungkapkan, menemukan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik. Dalam Penjelasan Pasal 9 UU Dikti tersebut, hanya soal ayat kebebasan mimbar akademik yang diberikan penjelasannya, Yang dimaksud dengan “Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya” adalah Dosen yang telah memiliki kualifikasi doktor atau setara. Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada Perguruan Tinggi yang mempunyai wewenang membimbing calon doktor. Sementara, pemaknaan akademik mendapati penafsirannya berdasarkan Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU Dikti, yang menyatakan, Yang dimaksud dengan “akademik” dalam “kebebasan akademik” dan “kebebasan mimbar akademik” adalah sesuatu yang bersifat ilmiah atau bersifat teori yang dikembangkan dalam Pendidikan Tinggi dan terbebas dari pengaruh politik praktis.” Berdasarkan Penjelasan UU Dikti Pasal 3 huruf g, menyangkut tanggung jawab, ditafsirkan bentuk pembatasannya, yakni, Huruf g: Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah Sivitas Akademika melaksanakan Tridharma serta mewujudkan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan/atau otonomi keilmuan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa serta peraturan perundang-undangan. Untuk mengembangkan jaminan kebebasan akademik, terdapat inisiatif menformulasikan Prinsip-Prinsip Surabaya untuk Kebebasan Akademik (6 Desember 2017), yang dihasilkan para korban dan ilmuwan dari berbagai kampus di Indonesia. Mereka merumuskan dan mendayagunakan untuk membentengi kebebasan akademik dalam sejumlah kasus hukum. Hal ini diupayakan perjuangannya oleh Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA). Pembelajaran Indonesia untuk membentengi kebebasan akademik membawa jejaring pusat riset dan kajian di sejumlah negara ASEAN turut mendukung dan menjadikan dasar penguatan kebebasan akademik di kawasan. Prinsip ini menjadi lebih kuat dan menjadi panduan bagi otoritas di Indonesia berseiring dengan telah diakui dan dijadukan 71 instrumen oleh Komnas HAM dalam Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Komnas HAM No. 5 Tahun 2021. Secara substantif, Prinsip-prinsip Surabaya untuk Kebebasan Akademik, meliputi: 1. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang bersifat fundamental dalam rangka mengembangkan otonomi institusi akademik; 2. Insan akademis, mereka yang melakukan aktivitas di ranah akademik, memiliki kebebasan penuh dalam mengembangkan pengabdian masyarakat, pendidikan, penelitian, serta mempublikasikan hasil-hasilnya sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan; 3. Insan akademis yang bekerja sebagai pengajar pada dunia pendidikan memiliki kebebasan di dalam kelas untuk mendiskusikan mata kuliah dengan mempertimbangkan kompetensi keilmuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan; 4. Insan akademis harus bebas dari pembatasan dan pendisiplinan dalam rangka mengembangkan budaya akademik yang bertanggung jawab dan memiliki integritas keilmuan untuk kemanusiaan; 5. Otoritas publik memiliki kewajiban untuk menghargai dan melindungi serta memastikan langkah-langkah untuk menjamin kebebasan akademik. Perkembangan standar hukum di Indonesia tentu perlu upaya strategi yang lebih nyata untuk menguatkan iklim produksi dan inovasi pengetahuan. Sebagai hak asasi manusia, kebebasan akademik menjadi perhatian Komite HAM PBB dan secara resmi mengeluarkan Komentar Umum (1999) terkait tafsir resmi pasal 13 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, khususnya mengatur tentang hak atas pendidikan. Tafsir tersebut merujuk pada paragraph 38, 39, dan 40, khusus mengatur terkait ‘Academic freedom and institutional autonomy’. Dalam kasus permohonan a quo, terkait paragraf 39, yang menyatakan (terjemahan bebas): 39. Anggota komunitas akademik, secara individu maupun kolektif, bebas untuk mengejar, mengembangkan, dan menyebarkan pengetahuan dan gagasan, melalui penelitian, pengajaran, studi, diskusi, dokumentasi, produksi, kreasi, maupun penulisan. Kebebasan akademik mencakup kebebasan individu untuk mengekspresikan pendapat secara bebas tentang institusi atau sistem tempat mereka bekerja, untuk menjalankan fungsi mereka tanpa diskriminasi atau rasa takut akan penindasan oleh Negara atau aktor lain, untuk berpartisipasi dalam badan akademik 72 profesional atau representatif, dan untuk menikmati semua hak asasi manusia yang diakui secara internasional yang berlaku bagi individu lain dalam yurisdiksi yang sama. Penikmatan/implementasi kebebasan akademis membawa konsekuensi kewajiban, seperti tugas untuk menghormati kebebasan akademik orang lain, untuk memastikan diskusi yang adil tentang pandangan yang bertentangan, dan untuk memperlakukan semua orang tanpa diskriminasi atas dasar apa pun yang dilarang. Pemaknaan yang diberikan dalam tafsir ini digunakan baik oleh organisasi PBB maupun asosiasi akademik untuk membentengi kebebasan akademik dalam berbagai levelnya. Di Indonesia, sebagaimana kita ketahui, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR, 1966), telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2005. Ini artinya, secara hukum pemerintah Indonesia memiliki kewajiban dalam mengupayakan realisasi secara lebih maju implementasi kovenan tersebut, termasuk secara khusus implementasi hak atas kebebasan akademik sebagai bagian tak terpisahkan dalam sistem hukum hak asasi manusia. Berbasis pada penjelasan ini, tentunya sifat melawan hukum terkait data pribadi (dalam pasal 65 ayat 2 dan pasal 67 ayat 2 UU PDP) dalam konteks akademik, menjadi tidak relevan dan bertentangan dengan hukum perkembangan doktrin dan Prinsip-Prinsip Surabaya untuk kebebasan akademik. Tak hanya secara hukum, melainkan pula basis kerangka teoritik hak asasi manusia menjadi landasan utama dalam pengembangan kebebasan akademik karena lahir dari tradisi keilmuan untuk kemanusiaan. Kebebasan Berkesenian Kebebasan berkesenian, sebagaimana kebebasan ekspresi lainnya, memiliki peran penting dalam kehidupan dan peradaban manusia. Salah satu tujuan pokok dari hak atas kebebasan berkesenian ini adalah menciptakan ruang bagi pertukaran gagasan tentang seni, sastra, akademis, politik, agama dan sains, sebagai suatu ruang yang menjamin bagi para pegiat seni untuk secara bebas mengekspresikan dirinya, dan hak bagi pihak lain untuk menikmati hasil karya seni. Secara konseptual, istilah “kebebasan ekspresi seni” atau “kebebasan seni” sering digunakan secara bergantian. UNESCO atau Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan, 73 mendefinisikan bahwa kebebasan berkesenian adalah kebebasan untuk berimajinasi, menciptakan dan mendistribusikan ekspresi budaya yang beragam, bebas dari sensor pemerintah, campur tangan politik atau tekanan dari aktor-aktor non-negara. Kebebasan ini mencakup hak-hak warga negara untuk mempunyai akses pada kerja-kerja tersebut dan penting bagi kesejahteraan Masyarakat. Bentuknya beragam. Bentuk-bentuk ekspresi seni mencakup semua aktivitas dan bentuk seni, diantaranya: (i) lukisan dan gambar; (ii) mematung; (iii) drama; (iv) musik; (v) tarian; penulisan kreatif; dan fotografi (Williamsburg Landing, Artistic Expression: A Beautiful Way for Seniors to Capture Moments,vide: https://www.williamsburglanding.org/article/6/17/2016/artistic- expression-beautiful-way-seniors-capturemoments). Ekspresi artistik juga mencakup bentuk ekspresi bahasa dari materi kiasan atas kerja-kerja seni yang verbal. Dalam konteks ini, ekspresi artistik dari suatu karya seni tergantung dari nilai simbolis dari ekspresi yang digunakan oleh penulis, atau pegiat seni dalam konteks yang spesifik. Dalam argumen UNESCO tentang Status Seniman Tahun 1980, negara harus membantu menciptakan dan menjaga iklim yang mendorong kebebasan ekspresi artistik, memfasilitasi terjadinya bakat-bakat kreatif, mendukung karya pegiat seni, pendidikan dan pelatihan artis, hak-hak sosial dan kerja pegiat seni. Hal ini semakin menekankan pentingnya pelindungan dan rekognisi secara spesifik terhadap berlangsungnya kebebasan seni dan sastra, khususnya di negara demokrasi yang berlandaskan kedaulatan rakyat. Bahwa ekspresi politik yang berbeda dan partisipasi dalam debat politik dalam bentuk seni, dilindungi berdasarkan Pasal 19 KIHSP. Para publik figur dan orang orang dalam jabatan publik adalah subjek yang sah untuk dikritik, sehingga hukum hukum yang melarang kritik pada pejabat publik. Komentar Umum PBB No. 34, Komite HAM menekankan bahwa dalam diskursus politik, adanya fakta tentang bentuk ekspresi yang dianggap menghina figur publik tidak cukup untuk membenarkan pengenaan hukuman karena semua pejabat publik adalah sah untuk dikritik. 74 Dalam konteks kasus permohonan a quo, tafsir pengecualian terhadap karya seni menjadi perlu menjadi dasar pertimbangan. Hal ini sebagaimana dinyatakan Eberle (2017), bahwa seni dilindungi karena memajukan pengetahuan dan mengejar kebenaran; merupakan tindakan realisasi diri; dapat mengawasi pemerintah; serta dapat bertindak sebagai katup pengaman untuk meredakan tekanan yang menumpuk pada individu atau masyarakat (Edward J. Eberle, Art and Speech, 11 U. Pa. J.L. & Soc. Change 1 (2007). Vide: https://scholarship.law.upenn.edu/jlasc/vol11/iss1/2). Dengan begitu, sebagaimana dikemukakan oleh Shaheed, yang kini menjadi Pelapor Khusus Hak atas Pendidikan, warga dapat menikmati hak kebebasan atas ekspresi dan kreasi artistik, yang termasuk hak untuk secara bebas menikmati atau mengalami dan berkontribusi pada ekspresi dan kreasi artistik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, mempunyai akses pada seni dan menikmati seni, serta menyebarluaskan pengalaman ekspresi dan kreasinya. (UN Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur in the field of cultural rights, Farida Shaheed, A/HRC/23/34, 11 Maret 2013, para 85) III. Mencegah Tafsir Abusif “Tafsir hukum pengecualian”, mengapa memiliki kedudukan penting dalam membentengi kebebasan dasar? Tafsir hukum pengecualian yang dimaksudkan di sini adalah berkaitan dengan prinsip-prinsip yang berlaku sekaligus beririsan dengan hak-hak yang terkait satu dengan yang lain, sehingga dalam memahaminya, perlu pijakan dasar pembatasan. Mengapa demikian? Misalnya, dalam SNP Komnas HAM RI No. 5 Tahun 2021, apa yang didiskusikan disini terkait kebebasan pers, kebebasan akademik, dan juga kebebasan berkesenian, pula diatur secara bersamaan dikaitkan dengan hak atas pelindungan data pribadi. Ini maknanya, hak-hak asasi manusia dan kebebasan tersebut setara dalam pelindungannya. Termasuk, soal pembatasannya, tak terkecuali hukum berkaitan dengan pelindungan data pribadi (Solove, Daniel J., The Limitations of Privacy Rights (February 1, 2022). 98 Notre Dame Law Review 975 (2023), GWU Legal Studies Research Paper No. 2022-30, GWU Law School Public Law Research Paper No. 2022- 30, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4024790 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4024790). 75 Memang, secara konstitusi, hak atas pribadi diatur secara umum dan implisit, berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Intinya, pasal ini menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta hak untuk merasa aman dan bebas dari rasa takut yang mengancam. Privasi secara umum diakui sebagai hak fundamental yang mendasari martabat manusia dan tidak dapat dilepaskan dari pemenuhan nilai-nilai hak lainnya seperti kebebasan berekspresi, berserikat, berbicara, dan hak atas informasi publik. Dalam konstruksi hukum hak asasi manusia, prinsip pembatasan menjadi mendasar dipertimbangkan. Pembatasan atas hak atas kebebasan berekspresi diatur UUD NRI 1945 disebut secara khusus dalam Pasal 28J ayat (1), yaitu “...dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud sematmata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Secara spesifik, pembatasan kebebasan ekspresi diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSIP), khususnya Pasal 19 ayat (3). Disebutkan bahwa, “...pembatasan atas hak atas kebebasan menyatakan pendapat dibatasi sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk menghormati hak atas nama baik orang lain dan melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum”. Pembatasan kebebasan berekspresi dalam konteks menghormati hak atas nama baik orang lain (reputasi) tidak berlaku untuk reputasi organisasi atau lembaga atau sekelompok orang. Hal ini karena hak melekat pada individu bukan organisasi, lembaga, atau sekelompok orang. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 105/PUU-XXII/2024, yang dimohonkan uji materinya oleh Daniel Frits Maurits Tangkilisan terkait UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), menjadi relevan dalam konteks ini. Sebagai pengakhir catatan keterangan ahli, kembali ke pertanyaan kunci bagian ini, mengapa perlu penafsiran khusus yang memiliki kedudukan penting dalam membentengi kebebasan dasar? 76 Ada setidaknya tujuh alasan secara hak asasi manusia yang perlu dikemukakan. Pertama, ketidakpastian rumusan pada pasal-pasal yang diuji dalam permohonan a quo membuka ruang penafsiran karet, alias terlalu luas (overbroad) yang dapat digunakan untuk menekan kebebasan ekspresi. Tafsir abusif akan demikian mudahnya terjadi. Kedua, pengecualian atas pasal dalam pelindungan data pribadi merupakan pembatasan yang diijinkan (permissible limitations), sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (2) dan (3) KIHSP maupun doktrin hukum dalam Prinsip- prinsip Siracusa. Sebaliknya, tanpa kejelasan dengan rumusan pengecualian, akan berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia, termeasuk kebebasan pers, akademik dan berkesenian. Ketiga, pengecualian dimungkinkan atas tujuan yang sah (legitimate aim), sesuai dengan hukum yang ada, diperlukan dan proporsional. Penjelasan soal prinsip kebebasan akademik, kode etik jurnalistik, dan doktrin dalam jaminan kebebasan ekspresi seni, menjelaskan kedudukan pengecualian tersebut. Itu sebab hukum tersebut harus jelas, terbuka dan transparan yang diketahui oleh semua warga negara, dalam konteks kasus permohonan a quo, adalah penafsiran konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi. Keempat, perkembangan maju hukum dan doktrin HAM secara global, mengakui ketentuan spesifik, sebagai penjelasan dalam keterangan ahli ini. Tak terkecuali, rujukan praktek di Eropa, sebagaimana ketentuan Pasal 85 (dalam bagian GDPR Processing and freedom of expression and information) [Tafsir terkait ini, sebagaimana resmi dinyatakan, bahwa (terjemahan bebas), “Hukum Negara Anggota harus menyelaraskan aturan yang mengatur kebebasan berekspresi dan informasi, termasuk ekspresi jurnalistik, akademis, artistik, dan/atau sastra, dengan hak atas perlindungan data pribadi sesuai dengan Peraturan ini. Pemrosesan data pribadi semata-mata untuk tujuan jurnalistik, atau untuk tujuan ekspresi akademis, artistik, atau sastra harus tunduk pada derogasi atau pengecualian dari ketentuan tertentu Peraturan ini jika diperlukan untuk menyelaraskan hak atas perlindungan data pribadi dengan hak atas kebebasan berekspresi dan informasi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Piagam. Hal ini harus berlaku 77 khususnya untuk pemrosesan data pribadi di bidang audiovisual dan di arsip berita dan perpustakaan pers. Oleh karena itu, Negara Anggota harus mengadopsi langkah-langkah legislatif yang menetapkan pengecualian dan derogasi yang diperlukan untuk tujuan menyeimbangkan hak-hak dasar tersebut. Negara Anggota harus mengadopsi pengecualian dan derogasi tersebut pada prinsip-prinsip umum, hak-hak subjek data, pengendali dan pemroses, transfer data pribadi ke negara ketiga atau organisasi internasional, otoritas pengawas independen, kerja sama dan konsistensi, dan situasi pemrosesan data tertentu. Apabila pengecualian atau pengecualian tersebut berbeda dari satu Negara Anggota ke Negara Anggota lainnya, maka hukum Negara Anggota yang berlaku bagi pengawas tersebut harus berlaku. Untuk mempertimbangkan pentingnya hak atas kebebasan berekspresi dalam setiap masyarakat demokratis, perlu untuk menafsirkan pengertian yang berkaitan dengan kebebasan tersebut, seperti jurnalisme, secara luas.” Vide: https://gdpr-info.eu/recitals/no-153/ The European Data Protection Regulation, berlaku sejak 25 Mei 2018 di seluruh anggota di Uni Eropa, khususnya mewajibkan negara-negara untuk mengharmonisasikan perlindungan data di seluruh daratan Eropa]. Panduan ini menyebut secara eksplisit atau terang benderang keperluan bagi pengelolaan data pribadi yang harus pula melindungi hak atas kebebasan berekspresi dan informasi, termasuk pemrosesan untuk tujuan jurnalistik dan tujuan ekspresi akademis, artistik, atau bahkan kesusastraan. (Kesusatraan, ilmu pengetahuan mengenai susastra atau karya tulis dan lisan yang mengandung nilai estetika tinggi, keindahan, serta makna mendalam yang merupakan hasil kreativitas manusia melalui penggunaan bahasa sebagai medium utamanya) Kelima, elemen pertanggungjawaban dan kepentingan publik. Rumusan pasal haruslah lebih jelas dan tidak tepat menempatkan kepentingan pelindungan data pribadi diatas kepentingan publik, sebagaimana hal yang terhubung erat dengan konteks jaminan kebebasan berekspresi, berpendapat dan hak atas informasi. Keenam, secara sosiologi hukum, fenomena sosial penegakan hukum atau setidaknya berhukumnya warga, bahkan para pejabat negara sekalipun, kerap mengabaikan perkembangan doktrin, hukum dan yurisprudensi. Pendekatan kekuasaan baik ekonomi maupun politik, terlihat lebih dominan. 78 Fenomena penggunaan kekuasaan, sebagaimana terjadi saat Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah, Dansatsiber TNI, Brigjen Juinta Omboh Sembiring, Danpuspom Mayjen TNI Yusri Nuryanto, dan Kababinkum TNI Laksda Farid Ma’ruf, yang ramai diberitakan hendak melaporkan Ferry Irwandi ke polisi. Sungguh publik beruntung dengan tafsir pengecualian yang diberikan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 105/PUU-XXII/2024, yang dimohonkan uji materinya oleh Daniel Frits Maurits Tangkilisan terkait UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Rencana batal, baik pihak DPR maupun Pemerintah (Yusril Ihza Mahendra) turut mengingatkan tafsir pasal MK tersebut. (Tempo.com, 12/11/2025, “TNI Klaim Konten Ferry Irwandi Menyesatkan dan Ganggu Stabilitas”, https://www.tempo.co/politik/tni-klaim-konten-ferry- irwandi-menyesatkan-dan-ganggu-stabilitas-2069027; Kompas.com, 11/09/2025, “Jenderal TNI Mau Laporkan Ferry Irwandi, Anggota DPR Ingatkan Supremasi Sipil”, https://nasional.kompas.com/read/2025/09/ 11/18255661/jenderal-tni-mau-laporkan-ferry-irwandi-anggota-dpr- ingatkan- supremasi-sipil.) Ketujuh, “Without privacy, freedom of expression and individuality are severely at risk. Without freedom of expression, no search for truth is possible.” Itu sebabnya, disebut oleh Hakim Benjamin Cardozo (1870-1938), “kebebasan berekspresi adalah matriks, syarat mutlak, bagi hampir setiap bentuk kebebasan lainnya”. Artinya, perkembangan hukum hak asasi manusia dan kebebasannya telah berkembang sebagai keniscayaan dalam kehidupan dan peradaban kemanusiaan yang lebih baik. 2. Ahmad Sofian 1). Pendahuluan Tulisan ini berawal dari permintaan keterangan ahli yang diajukan kepada saya oleh Tim Advokasi Kebebasan Informasi dan Data Pribadi terkait dengan uji materiil Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang RI No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Setelah mempelajari isi permohonan dan isi pasal yang dimmohonkan maka kedua pasal tersebut memiliki potensi multi tafsir dan bisa diterapkan kepada siapapun tanpa memandang tujuan diungkapnya data pribadi tersebut di 79 depan publik. Salah satu pertimbangan Pemohon mengajukan judicial review terhadap kedua pasal ini tercantum dalam halaman 20 angka 61 yang menyatakan “bahwa para Pemohon berpendapat terhadap setidaknya 2 (dua) komponen utama yang seyogianya mendapatkan sorotan dalam menilai konstitusionalitas ketentuan Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (2) UU PDP, yaitu (i) potensi kriminalisasi terhadap jurnalis, akademisi dan seniman dengan ketiadaan pengeculaian pada pasal a quo untuk kepentingan publik, dan (ii) menghambat ruang demokrasi serta meningkatnya otoritarianisme dengan terhambatnya akses informasi publi melalui kerja-kerja jurnalistik, akademik dan karya artistik yang diproduksi oleh para Pemohon”. Sementara jawaban DPR merujuk pada UU Pers yang telah mengakomodir dasar pemprosesan data pribadi dalam rangka kepentingan umum, layanan publik atau pelaksanaan kewenangan kendali data pribadi, sehingga pers sebagai pengendali dapat melakukan pemrosesan data dengan tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu dinyatakan pula bahwa wartawan dapat menjalankan tugas jurnalistik dengan mengungkapkan data pribadi orang lain selama tetap dilaksanakan sesuai dengan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sementara itu untuk kegiatan akademik jawaban DPR menyatakan kegiatan akademik atau penelitian, tetap diperlukan persetujuan yang sah dari subjek data sebagai dasar pemerosesan data pribadi, DPR juga merujuk Pasal 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13 ayat (1) dan (2) UU PDP. Terkait dengan produksi karya seni dan sastra menurut DPR, UU PDP tidak melarang penggunaan data pribadi yang menjadi inspirasi dalam pembuatan karya seni dan sastra selama tetap memenuhi kaidah yang diatur dalam UU PDP. (Summary Keterangan DPR RI dan Presiden atas Permohonan Uji Materi Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi). Sementara itu keterangan pemerintah menyatakan frase melawan hukum dalam Pasal 65 ayat (2) terkait erat dengan unsur dolus atau sengaja dalam Pasal 67 ayat (2) UU PDP. Selain itu ditegaskan oleh pemerintah juga bahwa UU PDP harus dilihat secara holistik dan kebutuhan perlindungan anak para pemohon telah diakomodasi dalam UU PDP dan harus dikaitkan deengan UU Pers, UU Pendidikan Tinggi, serta UU Pemajuan Kebudayaan. Selian itu 80 pemerintah juga menegaskan bahwa Pasal 15 UU PDP mengatur tentang pengecualian hak subjek data pribadi yaitu untuk pertahanan nasional, penegakan hukum, kepentingan umum, pengawasan keuangan atau penelitian ilmiah (Summary Keterangan DPR RI dan Presiden atas Permohonan Uji Materi Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi). 2). Tentang Perbuatan Melawan Hukum Sesuai kompetensi ahli, sebagai ahli pidana, maka ahli akan memberikan tafsir secara doctrinal tentang perbuatan melawan hukum dan alasan yang menghapuskan perbuatan melawan hukum itu sendiri. Lalu apakah pengecualian terkait dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, sehingga tidak semua perbuatan yang melawan hukum dipidana. Dalam konteks hukum pidana sesuatu perbuatan dapat dipidana jika pembentuk undangu-ndang menyatakan perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum itu adalah unsur mutlak dari perbuatan. Sejak tahun 2019 ajaran melawan hukum itu diartikan seluas-luasnya yakni meliputi hal-hal sebagai berikut: a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku. b. Yang melanggar hak orang lain yang dijaimin oleh hukum, atau c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Atau d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (MunirFuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hal. 11) Perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif seseorang atau bertentangan dengan kewajibannya sendiri menurut undang-undang. Jadi, ukurannya adalah hak seseorang berdasarkan undang-undang atau kewajiban seseorang menurut undang-undang [Komariah Emong Sapardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Penerbit Alumni, 2002), 81 hal 35]. Tafsir lain menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum menggambarkan sifat tidak sah dari suatu tindakan atau suatu maksud tertentu (P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Sinar Grafika, 1984), hal. 337). Dalam hukum pidana ditemukan adanya dua jenis sifat melawan hukum yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil [P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Sinar Grafika, 1984), hal. 28]. Menurut Von Lizt, sifat melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dnegan suatu norma yang ditetapkan negara berupa perintah dan larangan. Sedangkan sifat melawan hukum materiel adalah pelanggaran terhadap kepentingan- kepentingan sosial yang dilindungui oleh norma-norma hukum perorangan atau masyarakat, termasuk perusakan atau membahayakan suatu kepentingan hukum [P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Sinar Grafika, 1984)]. Pendapat lain menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil (formale wederrrehttelijkeid) artinya perbuatam dianggap melawan hukum jika ada secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan jika dilihat secara material (materiele wederrechtelijkeid) beraarti perbiatan yang dianggap melawan hukum meski pun tidak diatur secara tegas dalam UU namun dianggap bertentangan dengan rasa keadilan, norma sosial dan kepatutan (Ahmad Sofian, Tafsir Pasal 2 dan 3 UU TIPIKOR Dikaitkan dengan Ajaran Kausalitas”, Halu Oleo Law Review, Vol 9 Issue 2, September 2025, pp 82- 98). Mahkamah Konsitusi sendiri pernah membuat putusan terkait dengan ajaran melawan hukum dalam Pasal 2 dan 3 UU TIPIKOR. Dalam putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 dinyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 dan Pasal 3 UU TIPIKOR dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti formil. Perlu ditegaskan bahwa sifat melawan hukum dalam arti formil dalam suatu perbuatan dalam lapangan hukum pidana lebih sempit dibandingkan dengan lapangan bidang hukum lain. Dalam lapangan hukum pidana sifat melawan hukum yang formil ini akan ditinjau dari sudut perundang-undangan yang berkaitan dengan asas legalitas, sehingga akan senantiasa dibenturkan dengan undang-undang yang secara tegas melarang perbuatan itu sendiri. 82 3). Tafsir Pasal Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (2) UU PDP Berikut ini adalah bunyi lengkap Pasal 65 ayat (2) UU PDP dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP Pasal 65 ayat (2) UU PDP “setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya” Pasal 67 ayat (2) UU PDP “setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)” Penjelasan Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) Cukup jelas Jika menelisik isi Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP dinilai oleh penyusun undang-undang sudah cukup jelas, sehingga tidak ada penjelasan lebih detail terhadap isi kedua pasal tersebut. Namun demikian, pandangan ini, tidak serta merta difahami sama oleh para ahli, penegak hukum termasuk jaksa dan penyidik. Sehingga yang bermasalah dari pasal ini bukan perbuatan yang dilarang semata tetapi tafsir dari frase tertentu dari isi pasal tersebut yang akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Timbulnya tafsir yang berbeda atas frase tertentu dari rumusan kedua pasal tersebut khususnya pada frase “melawan hukum”. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa ajaran melawan hukum dalam doktrin dibagi menjadi dua bagian, yaitu ajaran melawan hukum dalam arti formil dan ajaran melawan hukum dalam arti materil. Oleh karena itu, frase melawan hukum yang dirumuskan dalam Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP dimaksudkan oleh penyusun undang-undang sebagai melawan hukum dalam arti formil dan atau melawan hukum dalam arti materiil. Sehingga, penegak hukum akan berada dalam beberapa pandangan yang berbeda, yaitu pandangan melawan hukum fomil, pandangan melawan hukum materiil atau pandangan hukum formil dan materiil. Ahli lebih cenderung menggunakan tafsir melawan hukum dalam arti formil di lapangan hukum pidana sehingga tafsirnya lebih tegas (lex stricta) sehingga 83 jika perbuatan itu tidak dinyatakan melawan hukum dalam undang-undang pidana atau undang-undang yang mengatur ketentuan pidana, maka tidak dapat digolongkan sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP. Karena itu Mahkamah Konstitusi (MK) perlu memberikan tafsir yang tegas, dengan memberikan tafsir yang otentik dan sistematis terkait dengan siapa saja subjek yang tidak bisa dikenakan dalam melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP. Tentu saja tafsir otentik ini merujuk pada undang-undang yang mewajibkan subjek hukum untuk mengungkapkan data pribadi atau memiliki tugas dalam mengungkap data pribadi.Tafsir juga bisa merujuk pada undang-undang PDP sendiri sebagai bentuk pengecualian agar tidak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum dalam Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (2) UU PDP adalah melawan hukum dalam arti fomil yang ada dalam lapangan hukum pidana, artinya harus nyata nyata perbuatan itu dilarang dalam hukum pidana (dalam undang-undang pidana). Jika perbuatan mengungkapkan data pribadi tidak dilarang bagi subjek hukum tertentu dalam undang-undang tertentu, maka seharusnya tidak dapat digolongkan sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum. Berikut ini adalah uraian terkait dengan unsur-unsur Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (2) UU PDP: Unsur subjektif Unsur objektif Penjelasan /tafsir Setiap orang Orang perseorangan atau korporasi. Korporasi adalah Kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (pasal 1 angka 7 dan angka 8 UU PDP) melawan hukum Dalam UU PDP tidak dijelaskan sehingga dikembalikan pada doktrin sebagai salah satu sumber hukum pidana dalam konteks doktrin, melawan hukum diartikan sebagai digolongkan menjadi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil dan materiil. Dalam undang-undang tafsir yang memiliki kepastian hukum 84 adalah melawan hukum dalam arti formil, sehingga memberikan jaminan siapa saja yang boleh mengungkapkan data pribadi dan dikategorikan bukan perbuatan melawan hukum. Undang-undang menjadi acuan dalam perlindungan ini, agar rumusan melawan hukum dalam arti formil memiliki kekuatan yang pasti. Jika mengacu pada Pasal 15 ayat (1) UU PDP, terkesan ada pengecualian perbuatan melawan hukum dikaitkan dengan hak subjek data yaitu jika untuk (a) kepentingan pertahanan dan keamanan nasional; (b) kepentingan proses penegakan hukum; (c) kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara; (d) kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaran negara; atau kepentingan statisti dan penelitian ilmiah. Sayangnya ketentuan pengecualian di atas tidak ditegaskan atau tidak dikaitkan dengan pengungkapan data pribadi milik orang lain secara melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) sehingga berpotensi menimbulkan “kriminalisasi” seseorang yang mengungkapan data pribadi orang lain, yang seharusnya ditafsirkan tidak secara melawan hukum jika penegak hukum melihat dan membaca Pasal 15 ayat (1) atau Pasal 20 ayat (2) huruf e atau Pasal 50 (Pasal 20 ayat (2) huruf e memberikan kewenangan untuk melakukan pemrosesan data pribadi untuk kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan pengendali data pribadi berdasarkan peraturan perundang- undangan. Salah satu bentuk pemrosesan data pribadi berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf e adalah 85 penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan atau pengungkapan. Pasal 50 mengatur tentang pengecualian kewajiban pengendali data pribadi yang dikecualikan untuk (a) kepentingan pertahanan dan keamanan nasional; (b) kepentingan proses penegakan hukium; (c) kepentingan umum dalam rangka penyelenggaran negara, atau (d) kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara). Selain itu ketentuan Pasal 15 ayat (1) ini masih mengandung kelemahan yaitu tidak memasukkan ketentuan pengecualian kepada press (jurnalis), pekerja seni/kesusasteraan, sehingga potensi untuk menyatakan bahwa ketika seorang dalam kerja-kerja jurnalistik berpotensi untuk dipidana. Undang-Undang Pers yaitu UU No. 40 Tahun 1999 tidak cukup memberikan tafsir terkait dengan jaminan perlindungan bagi kerja-kerja jurnalistik dalam mengungkapkan data pribadi seseorang yang bukan miliknya sebagai bukan perbuatan melawan hukum, atau dikecualikan sebagai perbuatan melawan hukum. Untuk memberikan kepastian dalam tafsir ini maka perlu ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, sebagaimana salah satu asas legalitas yang menyatakan bahwa undang-undang harus “lex stricta” yaitu harus tegas sehingga perlu penafsiran yang tegas juga terkait dengan unsur melawan hukum yang dikecualikan, sehingga dikategorikan sebagai alasan pembenar, dan alasan pembenar ini tidak harus dibuktikan di pengadilan namun tertera dalam undang-undang yang tegas tersebut. Hukum pidana harus dirumuskan secara jelas dan tegas, tanpa ada ruang untuk penafsiran yang menyimpang atau 86 melebarkan makna di luar ketentuan yang ada. Asas lex stricta ini merupakan bagian dari asas legalitas yang luas yaitu nullum crimen, nulla poena sine lege (tidak ada pidana tanpa undang- undang). Asas lex stricta ini untuk menjamin kepastian hukum, dengan rumusan yang tegas, sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan pasti perbuatan apa saja yang dilarang dan diancam pidana. Asas ini juga berfungsi membatasi kekuasaan penguasa yang sewenang-wenang dalam menerapkan hukum serta memberikan jaminan perlindungan, pemenuhan, dan penegakan hak asasi manusia bagi warga negara. Mengungkapkan Adalah bagian dalam pemerosesan data pribadi sebagamana diatur dalam UU PDP. Mengungkapkan berarti memuat, memberitakan, menyebutkan Data pribadi Data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik (Pasal 1 angka 1 UU PDP) Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa data pribadi terdiri dari dua jenis yaitu (1) data pribadi yang bersifat spesifik meliputi: data dan informasi Kesehatan, data biometric, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi dan atau data lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (2) data pribadi yang bersifat umum yang meliputi: nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaran, agama; status perkawinan dan atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Bukan miliknya Pemilik data tersebut adalah orang lain, siapapun itu tidak ada pengecualian, termasuk jika 87 pemiliknya adalah anggota keluarga karena hubungan darah maupun hubungan perkawinan. Dalam kontek yang lebih luas maka hal ini berkaitan dengan subjek data pribadi, yang dalam Pasal 1 angka 6 disebutkan sebagai orang perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadi. UU PDP menjamin perlindungan subjek data pribadi khususnya berkaitan dengan penggunaan data pribadi dan akuntabilitas penggunaan atau pemrosesan data pribadi miliknya. 4). Kesimpulan (1) Dalam memberikan tafsir terhadap Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (2) UU 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi maka penekanannya adalah frase “melawan hukum”, yang seharusnya ditafsirkan sebagai melawan hukum dalam arti formil di lapangan hukum pidana. Sepanjang UU 27 Nomor 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang lain menyatakan perbuatan mengungkapkan data pribadi milik orang lain bukan sebagai perbuatan melawan hukum, maka subjek delik tersebut tidak dapat dikenakan pidana ketika mengungkapkan data pribadi milik orang lain. (2) Dalam Pasal 15 ayat (1) atau Pasal 20 ayat (2) huruf e atau Pasal 50 memberikan pengecualian dalam pemerosesan data pribadi, namun pasal-pasal ini akan menyulitkan penegak hukum mengakaitkannya dengan ketentuan pidana yang ada di dalam Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (2) UU 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pasal 15 ayat (1) atau Pasal 20 ayat (2) huruf e atau Pasal 50 tidak secara otomatis digunakan ketika ada laporan ke penegak hukum terkait dengan dugaan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (2) UU 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penyidik akan membutuhkan waktu lama memahami pasal-pasal ini sehingga berpotensi dalam penetapan tersangka atau dalam bahasa masyarakat “dikriminalisasi”. Demikian juga dengan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, UU Nomor 12 tahu 2012 tentang Pendidikan Tinggi, serta UU Nomor 88 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan adalah undang-undang yang dapat dipertimbangkan sebagai tafsir untuk menyatakan bahwa mengungkapkan data pribadi dalam kontek kerja-kerja jurnalistik, akademik, seni/budaya tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Ketiga undang-undang ini pun tidak mudah difahami oleh penegak hukum dan membutuhkan ahli dalam memahami undang- undang ini ketika ada laporan dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (2) UU 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. (3) Oleh karena itu diperlukan tafsir yang ketat dan tegas (lex stricta) oleh Mahkamah Konstitusi agar tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (2) UU 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yaitu memastikan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam kedua pasal tersebut adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil di lapangan hukum pidana, dan memastikan para subjek delik yang telah dikecualikan dalam UU PDP dan UU lain ketika mengungkapkan data pribadi milik orang lain tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum di lapangan hukum pidana dan tidak bisa dipidana. Keterangan Saksi Markus Erasmus Tengajo 1. Awal Kegiatan Liputan Pada sekitar akhir 2023 hingga awal 2024, saya bersama tim media melakukan liputan mendalam mengenai aktivitas pertambangan yang diduga ilegal di wilayah Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Informasi awal saya peroleh dari masyarakat dan sumber di lapangan yang menyebut bahwa ada kegiatan tambang yang dilakukan oleh PT Karya Adhi Jaya (PT KAJ) tanpa izin lengkap, serta adanya pengangkutan material batu dan pasir yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Sebagai wartawan, saya menelusuri dugaan tersebut dengan melakukan wawancara kepada warga sekitar, pekerja lapangan, serta sejumlah pejabat lokal yang memiliki kewenangan di bidang perizinan. Saya juga berupaya mengonfirmasi langsung kepada pihak perusahaan, namun ketika itu Direktur PT 89 KAJ, Wemi Sutanto, dikabarkan sedang sakit dan belum dapat dimintai keterangan. Dari hasil penelusuran, saya memperoleh dokumen dan foto lapangan, termasuk foto amplop surat yang diserahkan seorang staf perusahaan kepada manajemen PT KAJ. Foto tersebut menjadi bagian dari bukti liputan yang menggambarkan adanya hubungan administratif antara perusahaan dengan pihak-pihak tertentu yang sedang kami verifikasi. Seluruh bahan liputan itu kemudian saya rencanakan untuk diterbitkan dalam bentuk laporan investigasi di portal Metro Rakyat.com sebagai bagian dari tanggung jawab saya untuk menyampaikan informasi kepada publik. 2. Laporan Polisi dan Pemanggilan Sebelum saya melakukan publikasi tersebut, saya menerima informasi bahwa pihak perusahaan keberatan terhadap bahan-bahan yang saya peroleh yang akan dijadikan pemberitaan sebagaimana saya maksud sebelumnya. Sekitar Februari 2024, saya mendapat surat panggilan dari Polres Manggarai Barat untuk hadir sebagai saksi dalam perkara dugaan “pengungkapan data pribadi yang bukan miliknya.” Panggilan pertama saya terima pada tanggal 1 Maret 2024, dan saya memenuhi panggilan itu dengan didampingi rekan-rekan jurnalis. Pemeriksaan berlangsung selama beberapa jam, dan sebagian besar pertanyaan penyidik berfokus pada asal-usul foto amplop surat yang saya ambil serta alasan saya mempublikasikan nama-nama dalam berita. Saya menjelaskan bahwa tindakan tersebut dilakukan semata-mata dalam konteks kerja jurnalistik, bukan untuk kepentingan pribadi atau komersial. Pada Agustus 2024, saya mendapatkan surat panggilan pemeriksaan sebagai Tersangka. Pada pemanggilan tersebut, suasana pemeriksaan lebih intens. Saya dimintai klarifikasi tambahan, termasuk mengenai komunikasi saya dengan narasumber dan sumber dokumen. Saya menjawab semua pertanyaan dengan jujur dan terbuka, serta menyerahkan bukti kerja jurnalistik saya yang lengkap dengan catatan lapangan. 90 3. Penetapan Tersangka dan Penahanan Meski telah kooperatif, saya kemudian menerima surat yang menyatakan bahwa status saya berubah dari saksi menjadi tersangka. Tuduhan yang dikenakan adalah melanggar Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dengan alasan bahwa saya telah “mengungkapkan data pribadi milik orang lain secara melawan hukum. Pada Agustus 2024 itu pula, saya ditahan di Mapolres Manggarai Barat. Penahanan tersebut membuat saya terpisah dari keluarga dan pekerjaan saya selama beberapa waktu. Selama dalam tahanan, saya ditempatkan bersama tahanan lain di ruang yang terbatas. Saya mengalami tekanan psikis karena merasa tidak seharusnya kerja jurnalistik saya diperlakukan sebagai tindak pidana. Rekan-rekan jurnalis, organisasi profesi, dan LBH Nusa Komodo kemudian mendatangi Polres Manggarai Barat untuk memberikan pendampingan hukum. Mereka juga mengirimkan surat keberatan atas penahanan saya dan meminta agar perkara tersebut dialihkan ke Dewan Pers, sesuai mekanisme penyelesaian sengketa jurnalistik yang diatur dalam Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Republik Indonesia (MoU Nomor 2/III/2017 dan 3/III/2017). Namun, pada saat itu proses hukum tetap berjalan di tingkat kepolisian. Saya sempat menjalani pemeriksaan lanjutan selama dalam tahanan. Tekanan fisik dan mental saya rasakan karena proses hukum ini sangat mengganggu reputasi profesional dan rasa aman saya sebagai jurnalis. Saya mengalami penahanan selama 10 (sepuluh hari) hingga akhirnya diselesaikan dengan mekanisme perdamaian atau yang diklaim oleh Kepolisian sebagai Restorative Justice, di mana, Pelapor mencabut laporan kepolisiannya sedangkan saya diminta untuk tidak pernah menayangkan hasil liputan sebagaimana yang dipermasalahkan. Hal ini saya sepakati mengingat tekenan yang sudah saya alami serta kebutuhan untuk segera kembali bekerja. 4. Respons Publik dan Dukungan Kasus saya kemudian menjadi perhatian publik setelah sejumlah media lokal, termasuk NTTNews.net dan InfoLabuanBajo.id, mempublikasikan laporan tentang dugaan kriminalisasi terhadap jurnalis di Manggarai Barat. Dalam berita 91 tanggal 6 Juni 2024 di InfoLabuanBajo.id, Direktur LBH Nusa Komodo, Marsel Nagus Ahang, menyebut bahwa pelaporan terhadap saya merupakan bentuk pelanggaran terhadap MoU Polri-Dewan Pers, karena seharusnya sengketa pemberitaan diselesaikan melalui mekanisme etik, bukan pidana. Pihak LBH juga menilai bahwa penahanan saya menunjukkan ketidakpatuhan aparat terhadap pedoman penegakan hukum terhadap pers, dan meminta agar Kapolri mengambil langkah korektif. Dukungan serupa datang dari komunitas jurnalis di Flores dan Kupang yang menilai bahwa tindakan penahanan terhadap wartawan karena publikasi berita adalah bentuk ancaman terhadap kebebasan pers. Selama masa penahanan, saya menerima kunjungan dan dukungan moral dari rekan-rekan media dan keluarga. 5. Dampak Pribadi dan Profesional Akibat peristiwa ini, saya mengalami kerugian moral dan sosial yang tidak kecil. Beberapa sumber di lapangan menjadi enggan berkomunikasi dengan saya karena takut terseret perkara serupa. Saya juga mengalami kesulitan untuk menjalankan tugas peliputan karena adanya stigma bahwa saya “terlibat kasus hukum.” Dari sisi pribadi, tekanan mental akibat penahanan membuat saya sulit bekerja secara normal. Saya merasa khawatir setiap kali hendak menulis berita, terutama bila menyangkut topik yang melibatkan pejabat atau korporasi. Hal ini menimbulkan rasa takut yang dapat menghambat kerja-kerja jurnalistik di daerah. 6. Penutupan Yang Mulia, seluruh tindakan yang saya lakukan semata-mata merupakan bagian dari pelaksanaan tugas jurnalistik yang dilindungi oleh undang-undang. Tidak ada niat untuk mencemarkan nama baik atau menyebarkan data pribadi seseorang secara melawan hukum. Semua data yang saya publikasikan adalah informasi yang memiliki relevansi publik dan diperoleh melalui cara yang sah dan terbuka. Saya tidak ingin memberikan pandangan hukum terhadap pasal yang sedang diuji, karena itu di luar kapasitas saya sebagai saksi. Namun, saya berharap 92 pengalaman saya dapat menjadi ilustrasi konkret bagaimana penerapan pasal tersebut di lapangan telah menyebabkan seseorang yang menjalankan tugas jurnalistiknya menghadapi penahanan dan proses hukum yang berat. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 23 September 2025, kemudian dokumen fisiknya diterima Mahkamah pada tanggal 23 Oktober 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian UU a quo secara materiil, DPR RI berpendapat Para Pemohon terlebih dahulu harus membuktikan kedudukan hukum Para Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang ke MK dengan memperhatikan 5 (lima) batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK No. 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: 1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; 2. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang; 3. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Terkait kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara a quo DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) parameter tersebut sebagai berikut: a. Bahwa lahirnya UU PDP merupakan perwujudan langsung dari amanat Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang 93 berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Norma konstitusional tersebut mengandung makna bahwa negara wajib menyediakan instrumen hukum yang efektif untuk menjamin pelindungan hak atas privasi, rasa aman, dan martabat setiap warga negara. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi, persoalan pelindungan data pribadi menjadi isu yang krusial karena penyalahgunaan data pribadi dapat mengakibatkan kerugian, baik materiil berupa kerugian ekonomi maupun nonmateriil berupa gangguan psikologis, perusakan reputasi, bahkan diskriminasi. b. Bahwa dibentuknya UU PDP merupakan upaya pemenuhan hak dan/atau kewenangan konstitusional warga negara Indonesia atas pelindungan diri pribadi masyarakat khususnya dalam konteks data pribadi sebagaimana dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Persoalan pelindungan data pribadi muncul karena keprihatinan akan pelanggaran terhadap data pribadi yang dapat dialami oleh setiap orang dan/atau badan hukum yang menimbulkan kerugian materiil dan non materiil. c. Para Pemohon Perkara 135 mendalilkan keberlakuan Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (2) UU PDP menimbulkan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa ketentuan yang diujikan tersebut mengatur mengenai norma larangan dalam penggunaan data pribadi yang bukan miliknya dan ketentuan pidana terhadap pelanggaran norma tersebut. Norma tersebut bukan merupakan larangan untuk membatasi hak setiap orang mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni budaya dan hak setiap orang untuk memperoleh informasi. Adanya norma larangan tersebut justru merupakan pelindungan negara terhadap data pribadi setiap orang yang merupakan bagian dari pelindungan diri pribadi yang dijamin pemenuhan haknya berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Adapun terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan batu uji oleh para Pemohon, DPR RI menerangkan bahwa ketentuan tersebut tidak mengatur materi muatan mengenai hak konstitusional para Pemohon, melainkan mengatur 94 mengenai kewajiban negara untuk menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dalam mengembangkan nilai-nilai budaya. d. Bahwa kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Para Pemohon merupakan kekhawatiran karena ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) UU PDP dapat dikenakan apabila terpenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 65 ayat (2) UU PDP. Para Pemohon yang dalam kesehariannya sebagai akademisi, ilustrator, kumpulan jurnalis, dan kumpulan pemerhati akses informasi tetap dapat mengungkapkan data pribadi milik orang lain sepanjang memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk UU PDP. Ketentuan dalam UU PDP setidaknya memuat aturan mengenai hak pemilik data dan kewajiban pengendali data/prosesor data dalam pemrosesan data pribadi. Oleh karena itu hak konstitusional Para Pemohon dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 tidak akan terlanggar selama Para Pemohon juga menghormati hak pemilik data pribadi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mewajibkan setiap orang untuk menghormat hak asasi manusia orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. e. DPR RI perlu menanggapi bahwa permohonan Para Pemohon obscuur libels (tidak jelas/kabur). Para Pemohon tidak menguraikan apa dan bagaimana sesungguhnya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 melalui batu uji yang digunakan tersebut. Para Pemohon juga tidak menguraikan secara sistematis dan argumentatif mengenai apa dan bagaimana hak dan/atau kewenangan konstitusional yang melekat padanya telah dilanggar akibat keberlakuan Pasal-Pasal a quo. Hal ini disebabkan karena Para Pemohon hanya menyebutkan kerugian konstitusional berdasarkan kekhawatiran Para Pemohon. Kemudian, Para Pemohon secara serta merta menjadikan Pasal a quo sebagai pertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 tanpa mengkorelasikan kerugian spesifik yang Para Pemohon alami. Padahal penting untuk mendudukkan secara jelas bagaimana hak konstitusional tersebut diberikan khususnya dalam posisi Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai 95 dosen/pengajar/ilustrator maupun sebagai badan hukum dalam ruang lingkup fungsi dan tugasnya. f. Bahwa karena tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional baik yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) atas kerugian konstitusional dengan ketentuan Pasal-Pasal a quo maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian ketentuan Pasal-Pasal a quo tidak akan berdampak apapun pada Para Pemohon. g. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan a quo karena Para Pemohon tidak memenuhi 5 batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional yang harus dipenuhi secara kumulatif sehingga Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian Pasal a quo. h. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon, DPR RI juga memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah: ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum“ (no action without legal connection). Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connnection), dalam konteks perkara pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi dapat dimaknai sebagai Permohonan, sehingga dapat dipersamakan bahwa suatu Permohonan harus mengandung hubungan hukum dengan ketentuan pasal/ayat undang-undang yang dimohonkan pengujian. 96 Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang- Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian materiil UU PDP terhadap UUD NRI Tahun 1945. B. PANDANGAN UMUM DPR RI 1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang melaju dengan pesat telah menimbulkan berbagai peluang dan tantangan. Teknologi informasi memungkinkan manusia untuk saling terhubung tanpa mengenal batas wilayah negara sehingga merupakan salah satu faktor pendorong globalisasi. Berbagai sektor kehidupan telah memanfaatkan sistem teknologi informasi, seperti penyelenggaraan electronic commerce (e-commerce) dalam sektor perdagangan/bisnis, electronic education (e-education) dalam bidang pendidikan, electronic health (e-health) dalam bidang kesehatan, electronic government (e-government) dalam bidang pemerintahan, serta teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam bidang lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mengakibatkan Data Pribadi seseorang sangat mudah untuk dikumpulkan dan dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain tanpa sepengetahuan Subjek Data Pribadi, sehingga mengancam hak konstitusional Subjek Data Pribadi. 2. Pelindungan Data Pribadi masuk dalam pelindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, pengaturan menyangkut Data Pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan pelindungan atas hak dasar manusia. Keberadaan suatu Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda lagi karena sangat mendesak bagi berbagai kepentingan nasional. Pergaulan internasional Indonesia turut menuntut adanya Pelindungan Data Pribadi. Pelindungan tersebut dapat memperlancar perdagangan, industri, dan investasi yang bersifat transnasional. 97 3. UU PDP merupakan amanat dari Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Persoalan Pelindungan Data Pribadi muncul karena keprihatinan akan pelanggaran terhadap Data Pribadi yang dapat dialami oleh orang dan/atau badan hukum. Pelanggaran tersebut dapat menimbulkan kerugian materiel dan nonmateriel. 4. Perumusan aturan tentang Pelindungan Data Pribadi dapat dipahami karena adanya kebutuhan untuk melindungi hak individu di dalam masyarakat sehubungan dengan pemrosesan Data Pribadi baik yang dilakukan secara elektronik dan nonelektronik menggunakan perangkat olah data. Pelindungan yang memadai atas Data Pribadi akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan Data Pribadi guna berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau melanggar hak pribadinya. Dengan demikian, pengaturan ini akan menciptakan keseimbangan antara hak individu dan masyarakat yang diwakili kepentingannya oleh negara. Pengaturan tentang Pelindungan Data Pribadi ini akan memberikan kontribusi yang besar terhadap terciptanya ketertiban dan kemajuan dalam masyarakat informasi. C. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa pelindungan data pribadi berkaitan erat dengan konsep privasi yang diartikan sebagai gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi. Hak privasi merupakan kemampuan individu untuk menentukan siapa yang memegang informasi tentang mereka dan bagaimana informasi tersebut digunakan. Hak privasi melalui pelindungan data merupakan elemen kunci bagi kebebasan dan harga diri individu. 2. Pemrosesan data pribadi secara melawan hukum merupakan pelanggaran terhadap privasi seseorang karena hak privasi mencakup hak menentukan memberikan atau tidak memberikan data pribadi. Pelindungan terhadap data pribadi diperlukan karena selain merupakan informasi yang melekat pada tiap individu, data pribadi juga merupakan suatu aset atau komoditi bernilai 98 ekonomi tinggi. Selain itu, terdapat suatu hubungan korelatif antara tingkat kepercayaan dengan perlindungan atas data tertentu dari kehidupan pribadi. Potensi pelanggaran hak privasi atas data pribadi tidak saja ada dalam kegiatan on-line tetapi juga kegiatan off-line. 3. Dalam konteks UU PDP, privasi atas data merupakan hal yang harus dilindungi. Pelindungan data pribadi dalam UU a quo merupakan bentuk keseimbangan antara kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi dengan hak yang dimiliki oleh subjek data pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi. Kegiatan pemrosesan data pribadi dilakukan berdasarkan delapan prinsip yang telah diatur dalam Pasal 16 ayat (2) UU PDP, yaitu: a. pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan; b. pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya; c. pemrosesan data pribadi dilakukan dengan menjamin hak subjek data pribadi; d. pemrosesan data pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan; e. pemrosesan data pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan pelindungan data pribadi; f. data pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan subjek data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan g. pemrosesan data pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas. 4. Bahwa kegiatan pemrosesan data pribadi oleh pengendali data pribadi wajib berlandaskan atau berdasarkan pada satu atau beberapa hal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 20 ayat (2) UU PDP. Dasar pemrosesan data pribadi meliputi persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi untuk satu atau beberapa tujuan tertentu dan pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan pengendali data pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan. 5. Dalam hal pemrosesan data dilakukan oleh pengendali data pribadi berdasarkan persetujuan dari subjek data pribadi, maka persetujuan harus 99 tertulis atau terekam, baik secara elektronik maupun nonelektronik. Persetujuan tersebut termasuk dalam ranah keperdataan dan oleh karenanya berlaku ketentuan dalam Bab II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang mengatur tentang perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan. Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat, yaitu adanya kesepakatan antara subjek data pribadi dan pengendali data pribadi, adanya kecakapan untuk membuat perikatan, adanya suatu pokok persoalan tertentu, dan adanya suatu sebab yang tidak terlarang. Selain berlaku ketentuan umum mengenai perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPer, persetujuan pemrosesan data juga harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU PDP. 6. Terhadap ketentuan norma Pasal 65 ayat (2) UU PDP yang mengatur mengenai larangan dalam penggunaan data pribadi dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP yang mengatur ketentuan pidana terhadap larangan tersebut, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa Pasal 65 ayat (2) UU PDP mengandung tiga unsur, yaitu “setiap orang”, “dilarang secara hukum mengungkapkan”, dan “data pribadi yang bukan miliknya”. Istilah “melawan hukum” merupakan terjemahan dari istilah wederrechtelijk yang digunakan dalam KUHP. Terdapat perbedaan pandangan para ahli asal Belanda mengenai makna dari istilah wederrechtelijk. Pandangan pertama, wederrechtelijk dimaknai sama dengan istilah “perbuatan melawan hukum” atau onrechmatig dalam Pasal 1365 KUHPer, bahwa “melawan hukum” harus diartikan lebih luas sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, kaidah kesusilaan, dan kepatutan dalam masyarakat. Pandangan kedua, wederrechtelijk dimaknai dengan tiga hal, yaitu bertentangan dengan hukum objektif/peraturan perundang-undangan/hukum positif, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, dan tanpa hak. b. Selain itu terdapat pula pandangan yang membedakan pemaknaan wederrechtelijk menjadi dua hal, yaitu melawan hukum formil (formele wederrechtelijk) dan melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijk). Ajaran melawan hukum formil menilai suatu perbuatan telah ‘melawan hukum’ jika perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang ada dalam 100 rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun ajaran melawan hukum materiil menilai suatu perbuatan telah ‘melawan hukum’ tidak hanya jika bertentangan dengan undang-undang, melainkan bertentangan juga dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Terhadap perbedaan ini, dalam Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 Majelis Hakim MK memberikan pertimbangan hukum bahwa konsep melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijk), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya. Bahwa selain itu Majelis Hakim MK juga memberikan pertimbangan hukum bahwa konsep melawan hukum secara formil tertulis (formele wederrechtelijk), yang mewajibkan pembuat undang-undang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin, merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (lex certa). c. Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “melawan hukum” dalam Pasal 65 ayat (2) UU PDP dimaknai bahwa setiap orang dilarang mengungkapkan data pribadi orang lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengungkapan data pribadi merupakan salah satu kegiatan pemrosesan data pribadi sehingga terhadapnya berlaku delapan prinsip pelindungan data pribadi dalam Pasal 16 ayat (2) UU PDP. Kegiatan untuk mengungkapkan data pribadi orang lain juga harus memperhatikan kewajiban pengendali/prosesor data pribadi dan hak pemilik data pribadi tersebut. Selain itu pemrosesan data pribadi juga harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dasar atau landasan terjadinya pemrosesan tersebut. Jika pengungkapan data pribadi orang lain berlandaskan pada persetujuan tertulis dari pemiliknya, maka harus memperhatikan ketentuan dalam KUHPer dan Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU PDP. Begitu pula jika pengungkapan data pribadi orang lain berdasarkan atas pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum dan pelayanan publik atau pelaksanaan kewenangan, maka harus memperhatikan 101 ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari tugas dan kewenangan tersebut. d. Unsur “melawan hukum” dalam rumusan Pasal 65 ayat (2) UU PDP memberikan kepastian terkait kondisi yang menyebabkan pengungkapan data pribadi orang lain menjadi terlarang. Kondisi tersebut telah diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam UU PDP maupun dalam peraturan lainnya. Oleh karena itu unsur “melawan hukum” tidak dapat dihilangkan dari rumusan Pasal 65 ayat (2) UU PDP sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pemohon. e. Bahwa salah satu unsur rumusan ketentuan pidana dalam Pasal 67 ayat (2) UU PDP adalah “dengan sengaja”. Sengaja (dolus/opzet) diartikan sebagai yaitu menghendaki dan mengetahui suatu perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut (willen en wetten). Secara umum terdapat tiga bentuk kesengajaan. Pertama, sengaja sebagai maksud yaitu perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku. Kedua, sengaja sebagai sadar kepastian/keharusan yaitu akibat yang terjadi bukan hanya akibat yang dikehendaki pelaku tetapi juga akibat yang terjadi dari suatu perbuatan lain untuk mencapai akibat yang dikehendaki. Ketiga, sengaja sebagai sadar kemungkinan yaitu dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar- benar terjadi. f. Bahwa unsur kesengajaan merupakan unsur kesalahan yang diperlukan dalam rumusan ketentuan pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana dari orang yang melakukan pelanggaran. Adanya unsur “dengan sengaja” dalam rumusan Pasal 67 ayat (2) UU PDP memberikan beban pada penegak hukum untuk dapat membuktikan adanya kesengajaan dalam perbuatan secara melanggar hukum pengungkapan data pribadi orang lain. Jika unsur “dengan sengaja” dihapuskan dari rumusan Pasal 67 ayat (2) UU PDP maka perbuatan melawan hukum pengungkapan data pribadi orang lain dapat dikenakan pidana tanpa diperlukan pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan tersebut. Penegak hukum 102 dapat lebih mudah memidanakan seseorang hanya berdasarkan perbuatannya tanpa harus membuktikan unsur niat (mens rea) dibalik perbuatan tersebut. Oleh karena itu petitum Para Pemohon yang meminta untuk menghilangkan frasa “dengan sengaja” dan “melawan hukum” dalam rumusan Pasal 67 ayat (2) UU PDP justru akan memberikan ketidakpastian hukum dan berpotensi terjadi pemidanaan yang sewenang-wenang. 7. Bahwa dalam petitumnya, Para Pemohon menginginkan adanya pengecualian larangan pengungkapan data pribadi yang bukan miliknya untuk kerja jurnalistik, akademik, kesenian dan kesusastraan, dan/atau sepanjang berhubungan dengan terjaminnya akses informasi. Terhadap petitum tersebut, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Jurnalistik berkaitan erat dengan kepentingan umum karena bertujuan untuk menyajikan informasi akurat, objektif, dan bermanfaat bagi publik, serta menjalankan fungsi kontrol sosial dan penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa pers nasional melaksanakan berbagai peran, antara memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dalam menjalankan kerja jurnalistik dimungkinkan adanya muatan mengenai identitas atau informasi personal sebagai bagian dari berita investigasi atau pelaporan isu publik. Dengan merujuk dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf e UU PDP yang menyatakan bahwa: Dasar pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayt (1) meliputi: e. pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan Pengendali Data Pribadi berdasarkan peraturan perundang- undangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pers sebagai pengendali data pribadi dapat melakukan pemrosesan data dengan tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan. b. Dalam menjalankan tugasnya, wartawan juga terikat pada kode etik jurnalistik. Jurnalis harus menghormati permintaan anonimitas, memastikan data akurat, dan mempertimbangkan potensi resiko atau 103 keamanan narasumber saat mengungkapkan data pribadi. Berdasarkan Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/PeraturanDP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers, wartawan menempuh cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik, salah satunya adalah menghormati hak privasi. Selain itu Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik juga mengatur bahwa wartawan memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Wartawan juga harus menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Oleh karena itu wartawan dapat menjalankan tugas jurnalistik dengan mengungkapkan data pribadi orang lain selama tetap dilaksanakan sesuai dengan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Jurnalistik. c. Dalam konteks pemrosesan data pribadi untuk kegiatan akademik, Para Pemohon menyatakan bahwa penelitian ilmiah seringkali melibatkan pengumpulan, pemrosesan, dan analisis data pribadi yang seringkali bersifat sensitif. DPR RI berpandangan bahwa kegiatan pemrosesan data pribadi, baik yang bersifat spesifik maupun bersifat umum dan teridentifikasi terhadap orang perseorangan tertentu, tetap tunduk pada kewajiban pengendali/prosesor data pribadi dan hak subjek data pribadi sebagai pemiliknya. Jika kegiatan akademik atau penelitian akan mengungkapkan data pribadi milik orang tertentu, maka tetap diperlukan persetujuan yang sah dari subjek data pribadi sebagai dasar kegiatan pemrosesan. Adapun beberapa hak subjek data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) UU PDP dikecualikan untuk kepentingan statistik dan penelitian ilmiah. d. Para Pemohon mendalilkan bahwa karya seni dan sastra seringkali bersifat interpretatif dan reflektif terhadap realitas sosial yang umumnya menggunakan atau merujuk pada data pribadi. DPR RI berpandangan bahwa proses produksi karya seni atau sastra sebagaimana yang 104 dimaksud Para Pemohon tersebut tidak terlepas dari kegiatan pemrosesan data pribadi individu tertentu. Ketentuan UU PDP tidak melarang penggunaan data pribadi yang menjadi inspirasi dalam pembuatan karya seni dan sastra, selama tetap memenuhi kaidah yang diatur dalam UU PDP salah satunya adanya persetujuan yang diberikan oleh subjek data pribadi terhadap penggunaan data pribadinya. Selain memperhatikan ketentuan dalam UU PDP, pegiat seni juga wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. e. Berdasarkan uraian di atas, maka kerja jurnalistik, akademik, dan kesenian dan kesusastraan tidak perlu dikecualikan dari norma larangan dalam Pasal 65 ayat (2) UU PDP dan norma ketentuan pidana dalam Pasal 67 ayat (2) UU PDP. Pelaksanaan kerja-kerja tersebut dapat dilakukan dengan mengungkap data pribadi milik orang lain namun tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini untuk menjaga hak asasi pemilik data pribadi atas dirinya dan menjaga keseimbangan antara kepentingan pengendali data pribadi dan hak subjek data pribadi. 8. Bahwa Petitum Para Pemohon menginginkan Mahkamah Konstitusi untuk mengubah rumusan delik pidana yang terdapat dalam UU PDP, dengan menghapus unsur “dengan sengaja” dan “secara melawan hukum” serta mengecualikan rumusan delik terhadap kegiatan tertentu. Dengan kata lain, Para Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk melakukan kebijakan pidana (criminal policy) dalam rumusan Pasal 67 ayat (2) UU PDP. Bahwa perumusan kebijakan pidana merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi. Hal ini sebagaimana dinyatakan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 dalam paragraf [3.12] halaman 441 sebagai berikut: Lebih jauh perihal kebijakan pidana atau politik hukum pidana dikaitkan dengan permohonan a quo, benar bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan setara dengan undang- undang sehingga daya ikatnya pun setara dengan undang-undang. Namun kesetaraan itu adalah dalam konteks pemahaman akan kedudukan Mahkamah sebagai negative legislator, bukan dalam pemahaman sebagai pembentuk undang-undang (positive legislator). Benar pula bahwa Mahkamah melalui putusannya telah berkali-kali menyatakan suatu norma undang-undang konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) ataupun inkonstitusional bersyarat 105 (conditionally unconstitutional) yang mempersyaratkan pemaknaan tertentu terhadap suatu norma undang-undang untuk dapat dikatakan konstitusional, yang artinya jika persyaratan itu tidak terpenuhi maka norma undang-undang dimaksud adalah inkonstitusional. Namun, ketika menyangkut norma hukum pidana, Mahkamah dituntut untuk tidak boleh memasuki wilayah kebijakan pidana atau politik hukum pidana (criminal policy). Pengujian undang-undang yang pada pokoknya berisikan permohonan kriminalisasi maupun dekriminalisasi terhadap perbuatan tertentu tidak dapat dilakukan oleh Mahkamah karena hal itu merupakan salah satu pembatasan hak dan kebebasan seseorang di mana pembatasan demikian, sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, adalah kewenangan eksklusif pembentuk undang-undang. Hal ini penting ditegaskan sebab sepanjang berkenaan dengan kebijakan pidana atau politik hukum pidana, hal itu adalah sepenuhnya berada dalam wilayah kewenangan pembentuk undang-undang. Berbeda dengan bidang hukum lainnya, hukum pidana dengan sanksinya yang keras yang dapat mencakup perampasan kemerdekaan seseorang, bahkan nyawa seseorang, maka legitimasi negara untuk merumuskan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana serta jenis sanksi yang diancamkan terhadap perbuatan itu dikonstruksikan harus datang dari persetujuan rakyat, yang dalam hal ini mewujud pada organ negara pembentuk undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden yang keduanya dipilih langsung oleh rakyat), bukan melalui putusan hakim atau pengadilan. Hanya dengan undang-undanglah hak dan kebebasan seseorang dapat dibatasi. 9. Berdasarkan uraian di atas, maka pernyataan para Pemohon bahwa hak kontitusionalitas para Pemohon antara lain Pasal 28C ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 32 ayat (1) dilanggar atas Pasal 65 ayat (2) UU PDP dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP karena menyebabkan potensi dirugikan dengan ketiadaan penafsiran pada pasal-pasal yang diujikan adalah tidak beralasan secara hukum. D. PETITUM DPR RI Demikian keterangan DPR RI disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 106 3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 56 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 65 ayat (2), dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden memberikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 September 2025 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 23 September 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON a. Bahwa para Pemohon mendalilkan tidak adanya penafsiran lebih lanjut terhadap frasa ‘melawan hukum’ dalam Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP yang mengecualikan kerja jurnalistik, akademik, dan/atau kesenian dan kesusasteraan sepanjang berhubungan dengan keterbukaan informasi publik berpotensi melanggar hak atas informasi para Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28F UUD NRI 1945, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum, khususnya bagi para Pemohon yang menurutnya terancam rentan dikriminalisasi dalam menjalankan pekerjaan yang kerap kali melibatkan pengungkapan data pribadi yang dilakukan untuk kepentingan publik, sehingga dapat melanggar hak kepastian hukum sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 (vide Perbaikan Permohonan halaman 28 s.d halaman 41 untuk selanjutnya disebut sebagai Dalil Permohonan huruf A); b. Bahwa para Pemohon mendalilkan rumusan Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP tidak memberikan kepastian hukum kepada jurnalis sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD NRI 1945 berpotensi dapat 107 menyasar pada kerja-kerja jurnalis dalam hal pengungkapan data pribadi pejabat publik, sehingga pejabat publik sebagai pemangku kewenangan atas berjalannya hidup warga negara berpotensi menggunakan Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (2) untuk menghindar dari tuntutan akuntabilitas atas kewenangan yang dimilikinya, yang mana mengancam dan melunturkan pemaknaan pelindungan terhadap kerja-kerja jurnalis sebagaimana yang telah dijamin pada Pasal 28F UUD NRI 1945 (vide Perbaikan Permohonan halaman 42 s.d halaman 46 untuk selanjutnya disebut sebagai Dalil Permohonan huruf B); c. Bahwa para Pemohon mendalilkan rumusan Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP tidak memberikan kepastian hukum terhadap pekerjaan akademik karena frasa “melawan hukum” dalam ketentuan dimaksud tidak diberikan penafsiran terhadap kerja-kerja akademik secara proporsional, berpotensi mempengaruhi kebebasan akademik dan menghalangi kerja-kerja pengembangan ilmu pengetahuan melalui gangguan atas pemenuhan kebebasan akademik yang sah sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 yang mana menurut para Pemohon, penelitian ilmiah seringkali melibatkan pengumpulan, pemrosesan, dan analisis data pribadi yang sering kali bersifat sensitif yang dapat berpotensi disalahpahami sebagai “mengungkap data pribadi yang bukan miliknya” jika frasa ‘melawan hukum’ dalam Pasal 65 ayat (2) UU PDP tidak didefinisikan secara jelas dalam konteks akademik (vide Perbaikan Permohonan halaman 47 s.d halaman 48 untuk selanjutnya disebut sebagai Dalil Permohonan huruf C); d. Bahwa para Pemohon mendalilkan rumusan Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP tidak memberikan kepastian hukum kepada pegiat seni dan sastra sebagaimana dijamin Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945, dimana karya seni dan sastra sering kali bersifat interpretatif dan reflektif terhadap realitas sosial yang umumnya mungkin menggunakan atau merujuk pada data pribadi sehingga menurut para Pemohon, tanpa batasan yang jelas, pegiat seni dan sastra tidak memiliki kepastian mengenai sejauh mana mereka dapat menggunakan inspirasi dari kehidupan nyata atau menggambarkan individu tanpa dianggap ‘melawan hukum’ sebagaimana diatur dalam pasal a quo yang dapat menghambat masyarakat dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia (vide Perbaikan Permohonan 108 halaman 49 s.d halaman 53 untuk selanjutnya disebut sebagai Dalil Permohonan huruf D); e. Bahwa para Pemohon mendalilkan rumusan Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP tidak memberikan kepastian hukum kepada kegiatan- kegiatan yang berhubungan dengan terjaminnya akses informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial warga negara sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD NRI 1945, dimana tidak terdapatnya prinsip pengecualian terhadap kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan terjaminnya akses informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial warga negara dan adanya norma pidana dalam Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP berpotensi menghambat kegiatan-kegiatan tersebut sehingga bertentangan dengan Pasal 28F UUD NRI 1945 dan menghambat pemenuhan hak atas informasi sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (vide Perbaikan Permohonan halaman 53 s.d halaman 56 untuk selanjutnya disebut sebagai Dalil Permohonan huruf E). II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Menurut Pemerintah, para Pemohon tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak-tidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya akibat keberlakuan ketentuan pasal-pasal yang dimohonkan dengan alasan sebagai berikut: A. Ketentuan-ketentuan mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut UU MK jelas mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yang meliputi: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau 109 d. Lembaga Negara. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, sehubungan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, maka harus dibuktikan bahwa: a. Pemohon memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK; dan b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan akibat berlakunya undang-undang yang diuji. Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Nomor 010/PUU-III/2005 yang pada pokoknya menyatakan, dikutip: Bahwa, kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang- undang menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 1. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; 2. adanya hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; 3. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; 5. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. B. Tanggapan Pemerintah atas Uraian Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon a. Tanggapan terhadap Legal Standing Pemohon I Bahwa Pemohon I dalam Permohonannya telah mendalilkan kerugian konstitusional akibat keberlakuan ketentuan a quo yang pada pokoknya Hak Pemohon I sebagai akademisi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945 telah dirugikan akibat ketiadaaan pengecualian terhadap kerja-kerja penelitian 110 dalam dunia pendidikan, sehingga dapat mengkriminalisasi kerja penelitian yang dilakukan oleh Pemohon I. Terhadap dalil Pemohon I tersebut, menurut Pemerintah, Pemohon I dalam hal ini tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak-tidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya dengan keberlakuan ketentuan Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP dengan alasan sebagai berikut: 1) Bahwa terkait hal tersebut, Pemohon I hendaknya memahami UU PDP secara keseluruhan. Pengecualian beberapa hak Subjek Data Pribadi sebagaimana diatur khususnya dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e UU PDP, yaitu pengecualian terhadap “kepentingan statistik dan penelitian ilmiah” dan dalam pelaksanaannya hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) UU PDP. 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU PDP telah secara jelas menyebutkan bahwa penelitian ilmiah merupakan salah satu kegiatan yang menjadi pengecualian bagi Hak Subjek Data Pribadi, sehingga menurut Pemerintah kerja-kerja penelitian yang dilakukan oleh Pemohon I tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak- tidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik akademik. 3) Lebih lanjut, ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU PDP telah menegaskan pengecualian tersebut hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang. Pemohon I dalam melakukan kerja-kerja penelitian tentu saja berpedoman terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan sebagai contoh: a) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 22 Tahun 2022 tentang Klirens Etik Riset; b) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Penelitian; 111 c) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian, dan masih banyak Peraturan Perundang-undangan yang menaungi kegiatan penelitian ilmiah, sehingga kerja-kerja penelitian Pemohon I sesungguhnya terlindungi dan tidak bertentangan dengan UU PDP. 4) Bahwa melihat ketentuan tersebut, UU PDP secara tegas menyatakan bahwa kegiatan akademik berupa penelitian ilmiah tetap dapat dilakukan tanpa adanya potensi untuk dikriminalisasi dengan berdasar pada Pasal 15 ayat (1) UU PDP. Oleh karena itu, menurut Pemerintah, Pemohon I tetap dapat menjalankan kerja-kerja penelitian dan tidak mengalami kerugian konstitusional yang bersifat nyata atau setidak-tidaknya potensial atas keberlakukan Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP, sehingga Pemohon I tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang a quo. b. Tanggapan terhadap Legal Standing Pemohon II Bahwa Pemohon II dalam permohonannya telah mendalilkan kerugian konstitusional akibat keberlakuan ketentuan a quo yang pada pokoknya hak Pemohon II sebagai pekerja seni yang memproduksi karya ilustratif bertema kritik sosial dan kebijakan pemerintah akan tidak memiliki kepastian apakah karyanya dinilai sebagai ekspresi yang dilindungi atau justru dianggap sebagai pelanggaran hukum yang berpotensi dikriminalisasi atas karya yang ditujukan untuk kritik kebijakan pemerintah (vide Perbaikan Permohonan halaman 14); Terhadap dalil Pemohon II tersebut, menurut Pemerintah, Pemohon II dalam hal ini tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak-tidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya dengan keberlakuan ketentuan Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP dengan alasan sebagai berikut: 1) Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon II mendalilkan memiliki kerugian konstitusional atas diberlakukannya Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP dengan dalih bahwa Hak Pemohon II Perkara 135 sebagai pekerja seni yang memproduksi karya ilustratif 112 bertema kritik sosial dan kebijakan pemerintah (vide Perbaikan Permohonan halaman 13 angka 47) yang secara langsung bergantung pada jaminan kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin oleh Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945. Pemohon II juga mendalilkan ketiadaan penafsiran atau pengecualian eksplisit pada pasal yang diuji dalam perkara a quo menciptakan ketidakpastian hukum yang mana dalam permohonannya, Pemohon II menyatakan tidak memiliki kepastian apakah karyanya akan dinilai sebagai ekspresi yang dilindungi atau justru dianggap sebagai pelanggaran hukum yang menurutnya berpotensi dikriminalisasi atas karya yang ditujukan untuk kritik kebijakan pemerintah (vide Perbaikan Permohonan halaman 14 angka 49); 2) Bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) UU PDP menyatakan bahwa data pribadi terdiri dari data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) UU PDP diatur mengenai data yang bersifat spesifik dan Pasal 4 ayat (3) UU PDP diatur mengenai data yang bersifat umum. 3) Bahwa berdasarkan klasifikasi data pribadi di atas, perlu kami pertegas UU PDP murni mengatur perlindungan terhadap data pribadi seseorang sebagai bagian dari hak konstitusional setiap warga negara Indonesia dan bukan melindungi pejabat atau pihak dalam kapasitasnya sebagai pelaksana institusi pemerintah; 4) UU PDP membangun sistem hukum pelindungan Data Pribadi di Indonesia melalui pengaturan empat aspek utama, yaitu dasar pemrosesan Data Pribadi (legal basis), prinsip pelindungan data pribadi, kewajiban Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi, dan hak Subjek Data Pribadi. Adapun pekerjaan Pemohon II Perkara 135 sebagai pekerja seni yang sering menghasilkan karya berupa kritik terhadap kebijakan pemerintah tetap dapat dilakukan selama memenuhi empat aspek utama tersebut dalam UU PDP; 5) Bahwa Pemohon II dalam dalil Perbaikan Permohonannya halaman 16 menyatakan: 113 Karya seni visual/karikatur bertema satir yang di dalamnya meliputi informasi yang jika dikombinasikan dapat mengidentifikasi seseorang, misalnya: sebuah karikatur dengan penggambaran wajah yang identik dengan wajah seseorang secara spesifik, dikombinasikan dengan informasi lain seperti penggambaran tentang latar belakang profesi seseorang secara spesifik. Karya sebagaimana dimaksud dibuat dalam rangka mengkritik kebijakan pejabat; 6) Unsur-unsur yang dicontohkan oleh Pemohon II menggambarkan bahwa karya Pemohon II terhadap wajah yang dibuat identik dengan seseorang secara spesifik termasuk yang diidentifikasikan dengan "informasi lain" seperti "latar belakang profesi". Pemohon II keliru jika mempermasalahkan karikatur dengan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PDP terkait jenis Data Pribadi yang bersifat umum. Permasalahan karikatur yang diangkat oleh Pemohon II adalah berkenaan dengan apakah Pemohon II memiliki dasar pemrosesan (legal basis), yaitu meliputi: a. persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh Pengendali Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi; b. pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal Subjek Data Pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan Subjek Data Pribadi pada saat akan melakukan perjanjian; c. pemenuhan kewajiban hukum dari Pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. pemenuhan pelindungan kepentingan vital Subjek Data Pribadi; e. pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan Pengendali Data Pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau f. pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan Pengendali Data Pribadi dan hak Subjek Data Pribadi. 7) Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian Pemohon II sendiri dikaitkan dengan Pasal 4 UU PDP, maka sesungguhnya Pemohon II tidak memiliki kerugian konstitusional atas diberlakukannya Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP. Dengan demikian, Pemohon II tidak memiliki legal standing dalam perkara a quo. 114 c. Tanggapan terhadap Legal Standing Pemohon III Bahwa Pemohon III dalam permohonannya telah mendalilkan kerugian konstitusional akibat keberlakuan ketentuan a quo yang pada pokoknya hak Pemohon III sebagai organisasi profesi yang melakukan advokasi untuk memperjuangkan kemerdekaan pers, kebebasan berekspresi dan berpendapat serta hak publik untuk mendapatkan informasi berupa hak untuk berpendapat, hak atas informasi, hak berkumpul dan hak berserikat, serta memperjuangkan harkat dan martabat dan kesejahteraan para jurnalis atau wartawan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 10 Anggaran Dasar Pemohon III (vide Perbaikan Permohonan halaman 14 angka 51). Menurut Pemohon III, frasa 'melawan hukum' memberikan ketidakpastian hukum kepada kerja-kerja yang dilakukan oleh Pemohon III. Terhadap dalil Pemohon III tersebut, menurut Pemerintah, Pemohon III dalam hal ini tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak-tidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya dengan keberlakuan ketentuan Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP karena: 1). Pemohon III dalam kapasitasnya sebagai organisasi berbadan hukum tetap dapat menjalankan tujuan organisasinya yakni memberikan advokasi untuk memperjuangkan kemerdekaan pers, kebebasan berekspresi dan berpendapat serta hak publik untuk mendapatkan informasi berupa hak berkumpul dan berserikat, serta memperjuangkan harkat dan martabat dan kesejahteraan para jurnalis dan wartawan. Pasal a quo sama sekali tidak membatasi pelaksanaan tujuan dari organisasi Pemohon III sebagaimana yang tertuang di dalam anggaran dasarnya. 2). Lebih lanjut, hak Pemohon III telah dilindungi oleh ketentuan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) yang telah menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara dan berhak mendapat perlindungan hukum. 3). Oleh karena itu, menurut Pemerintah, Pemohon III tetap dapat menjalankan tujuan organisasinya dan tidak mengalami kerugian konstitusional yang bersifat nyata atau setidak-tidaknya potensial atas keberlakukan Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP, 115 sehingga Pemohon III tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang a quo. d. Tanggapan terhadap Legal Standing Pemohon IV Bahwa Pemohon IV dalam Permohonannya telah mendalilkan kerugian konstitusional akibat keberlakuan ketentuan a quo yang pada pokoknya Hak Pemohon IV sebagai organisasi masyarakat sipil nonpemerintahan yang aktif memperjuangkan hak-hak digital sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 14 Pemohon IV yang menyatakan bahwa tujuan dari perkumpulan ini adalah memperjuangkan hak-hak digital, termasuk namun tidak terbatas pada hak untuk mengakses internet dan hak untuk berekspresi di ranah digital yang setara dan inklusif (vide Perbaikan Permohonan halaman 14 s.d halaman 15 angka 53); Terhadap dalil Pemohon IV tersebut, menurut Pemerintah, Pemohon IV dalam hal ini tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak-tidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya dengan keberlakuan ketentuan Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP karena Pemohon IV tetap dapat menjalankan kegiatannya dalam memperjuangkan kebebasan berekspresi yakni mengadvokasi kebijakan agar mendukung penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak-hak digital, mendukung korban pelanggaran hak-hak digital, meningkatkan kapasitas masyarakat sipil terkait hak-hak digital, dan menggalang solidaritas terhadap masyarakat sipil yang memperjuangkan hak asasi manusia di ranah digital. Oleh karena itu, menurut Pemerintah Pemohon IV tetap dapat menjalankan tujuan organisasinya dan tidak mengalami kerugian konstitusional yang bersifat nyata atau setidak-tidaknya potensial atas keberlakukan Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP, sehingga Pemohon IV tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang a quo. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat para Pemohon dalam Permohonan 135/PUU-XXIII/2025 tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi sebagaimana 116 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUUIII/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUUV/2007). Dengan demikian, Pemerintah berpendapat para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007). Oleh karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Namun, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. III. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI A. Latar Belakang UU PDР 1. Salah satu pertimbangan filosofis konstitusional dalam penyusunan UU PDP didasarkan pada tanggung jawab Pemerintah Negara Indonesia dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 2. Wujud dari pelindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia adalah pengakuan hak-hak asasi manusia yang diatur dalam UUD NRI 1945 sebagai Konstitusional Indonesia, yaitu dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, mulai dari Pasal 28A s.d. Pasal 28J UUD NRI 1945. 117 3. Dalam UUD NRI 1945 hak atas pelindungan data pribadi tidak diatur secara tegas dan spesifik. Oleh karena itu, dalam bagian menimbang dan Penjelasan Umum UU PDP ditegaskan bahwa pelindungan data pribadi merupakan bagian dari hak konstitusional yang lahir dari Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu hak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 4. Kemudian, dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 diatur dengan tegas bahwa pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Oleh karena itu, penyusunan regulasi dan kebijakan dalam mengatur dalam rangka memenuhi hak atas pelindungan data pribadi merupakan tanggung jawab Pemerintah. 5. Perlindungan konstitusional dalam data pribadi sangat penting dalam menghadapi atau menyikapi perkembangan teknologi. Artificial Intelligence, Big Data, Internet of Things, Blockchain, Cloud Computing, dan augmented reality adalah beberapa contoh teknologi yang berkembang sangat cepat dalam satu dekade belakangan ini. Teknologi- teknologi tersebut terhubung dengan berbagai perangkat yang digunakan oleh masyarakat dan memproses data pribadi dalam volume besar. 6. Mengingat keterhubungan berbagai sistem elektronik di dalam maupun di luar wilayah satu negara, jaminan hak atas pelindungan data pribadi sebagai hak konstitusional warga negara Indonesia terhadap data pribadi yang dimiliki merupakan prioritas bagi Pemerintah. 7. Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan terkait pemrosesan data pribadi yang tersebar di berbagai sektor. Pengaturan yang sifatnya sektoral tersebut mengakibatkan beragamnya pola penegakan pelindungan data pribadi dan terjadi tumpang tindih pengaturan. Di sisi lain, regulasi sektoral tersebut belum mengatur secara tegas, antara lain, prinsip-prinsip apa yang wajib diterapkan oleh Pengendali. 118 Data Pribadi, dasar hukum (legal basis) apa saja yang dapat digunakan oleh pengendali atau Prosesor Data Pribadi dalam pemrosesan data pribadi, dan perlindungan data pribadi warga negara Indonesia yang ditransfer ke luar yurisdiksi Indonesia. Selain itu, regulasi sektoral yang ada juga belum mengatur dengan tegas hak-hak Subjek Data Pribadi, sanksi-sanksi administratif dan pidana yang mampu memberikan efek jera sehingga penegakan hukum terhadap kasus-kasus kebocoran data pribadi yang terjadi di Indonesia belum dapat dilakukan dengan maksimal. 8. Oleh karena itu, dalam menghadapi permasalahan pelindungan data pribadi yang semakin kompleks yang didorong oleh: a. perkembangan teknologi disruptif yang memungkinkan pemrosesan data pribadi dalam volume besar dan dengan tingkat intrusi terhadap privasi yang tinggi sehingga dapat mengancam hak-hak konstitusional warga negara; b. kebutuhan untuk menjamin transfer data pribadi lintas batas tetap memberikan perlindungan konstitusional bagi warga negara; c. peraturan perundang-undangan yang sifatnya sektoral yang mengakibatkan adanya tumpang tindih atau kekosongan hukum; Indonesia membutuhkan konsep regulasi yang komprehensif. B. Maksud dan Tujuan Berdasarkan latar belakang di atas, maksud dari pengundangan UU PDP adalah untuk membentuk satu sistem hukum pelindungan data pribadi yang komprehensif, yang meliputi substansi, struktur, dan kultur. Maksud untuk membangun sistem hukum yang komprehensif tersebut setidaknya terlihat dari: 1. Definisi Data Pribadi a. UU PDP mendefinisikan “Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non- elektronik.” (vide Pasal 1 angka 1 UU PDP) Berdasarkan definisi tersebut, jangkauan pengaturan UU PDP mencakup tidak hanya 119 informasi atau dokumen elektronik yang memuat atau mengandung data pribadi tetapi juga dokumen atau surat dalam bentuk kertas. b. Dari definisi tersebut, UU PDP mengklasifikasikan data pribadi ke dalam dua kategori, yaitu 1) data pribadi yang bersifat spesifik, antara lain: data biometrik, data genetika dan data anak (vide Pasal 4 ayat (2) UU PDP); 2) data pribadi yang bersifat umum, antara lain: nama lengkap, alamat email, dan nomor telepon (vide Pasal 4 ayat (3) UU PDP). 2. Konsep pelindungan data pribadi Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU PDP, pelindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional Subjek Data Pribadi. Dengan perkataan lain pelindungan data pribadi merupakan konsep yang holistik. Pelindungan data pribadi diterapkan dalam keseluruhan pemrosesan data pribadi. Dalam UU PDP diatur bahwa pemrosesan data pribadi meliputi pemerolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan, penyimpanan, perbaikan dan pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan, penghapusan atau pemusnahan. (Pasal 16 ayat (1) UU PDP). Tujuan UU PDP adalah untuk memberikan perlindungan, memajukan, menegakkan, memenuhi, dan menjamin hak konstitusional warga negara Indonesia, khususnya hak atas perlindungan data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, baik terhadap pemrosesan data pribadi yang dilakukan di dalam teritori Indonesia maupun di luar teritori Indonesia. Tujuan ini terlihat setidaknya dari ketentuan-ketentuan berikut: a. Asas pelindungan data pribadi (Pasal 3 UU PDР); b. Pengaturan prinsip pemrosesan data pribadi (Pasal 16 UU PDP); c. Hak Subjek Data Pribadi beserta pengecualiannya (Pasal 5 s.d. Pasal 15 UU PDP); d. Kewajiban adanya dasar pemrosesan data pribadi yang dikenal sebagai legal basis (Pasal 20 UU PDP); dan 120 e. Kewajiban Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi beserta pengecualiannya (Pasal 20 s.d. Pasal 54 UU PDP). Berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945, hak atas perlindungan data pribadi bukanlah hak absolut, tetapi hak yang dapat dibatasi untuk kepentingan atau tujuan yang sah yang diatur dalam undang-undang. UU PDP memungkinkan adanya pembatasan terhadap hak-hak Subjek Data Pribadi dan pengecualian terhadap kewajiban pengendali atau Prosesor Data Pribadi untuk kepentingan, antara lain pertahanan dan keamanan nasional, proses penegakan hukum, dan kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara. C. Arah Pengaturan Arah pengaturan dalam UU PDP ialah pembentukan satu sistem hukum pelindungan data pribadi yang komprehensif, dengan mengatur, antara lain: 1. Definisi dan ruang lingkup pelindungan data pribadi; 2. Asas pelindungan data pribadi; 3. Jenis data pribadi; 4. Hak Subjek Data Pribadi; 5. Pemrosesan data pribadi; 6. Prinsip dan dasar pemrosesan data pribadi; 7. Pengendali gabungan; 8. Kewajiban pengendali dan Prosesor Data Pribadi; 9. Transfer data pribadi; 10. Sanksi administratif; 11. Kelembagaan; 12. Kerjasama Internasional; 13. Partisipasi masyarakat; 14. Penyelesaian sengketa dan hukum acara; 15. Larangan dalam penggunaan data pribadi; 16. Ketentuan pidana. Dalam membangun dan mengembangkan substansi, struktur, dan kultur pelindungan data pribadi yang komprehensif, UU PDP merupakan tonggak utama yang dipancangkan ke dalam sistem hukum Indonesia. Dari UU PDP akan lahir aturan-aturan pelaksanaannya, termasuk lembaga pelindungan 121 data pribadi. UU PDP juga akan mendorong harmonisasi hukum dan Peraturan perundang-undangan sektoral, serta perubahan praktik pemrosesan data pribadi di Indonesia. Saat ini Pemerintah sedang menyiapkan rancangan Peraturan Presiden mengenai lembaga pelindungan data pribadi, dan rancangan Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan pelindungan data pribadi, yang merupakan amanat dari UU PDP. D. Dasar Pemrosesan Data Pribadi (Legal Basis) Para Pemohon Perkara 135 mempermasalahkan ketentuan pidana dalam UU PDP, khususnya terkait unsur "melawan hukum". Oleh karena itu, pada bagian ini, Pemerintah menjelaskan relevansi antara unsur "melawan hukum” dan dasar pemrosesan data pribadi. Dasar pemrosesan data pribadi (legal basis) adalah satu bagian pengaturan utama yang dibangun dalam UU PDP. Pengaturan dasar pemrosesan didasarkan pada rasionalisasi dan filosofi bahwa pelindungan data pribadi merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Oleh karena itu, Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi yang memproses data pribadi seseorang harus memiliki dasar hukum untuk memproses data tersebut. Legal basis merupakan wujud penerapan asas legalitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pemrosesan data pribadi. Pasal 20 ayat (2) UU PDP telah mengatur enam legal basis dalam pemrosesan data pribadi. Keenam legal basis tersebut telah ada dan diakui dalam sistem hukum Indonesia dan sesuai dengan berbagai peraturan di negara-negara lain yang mengatur pemrosesan data pribadi, antara lain: 1) persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh Pengendali Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi; 2) pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal Subjek Data Pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan Subjek Data Pribadi pada saat akan melakukan perjanjian; 3) pemenuhan kewajiban hukum dari Pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) pemenuhan pelindungan kepentingan vital Subjek Data Pribadi; 122 5) pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan Pengendali Data Pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau 6) pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan Pengendali Data Pribadi dan hak Subjek Data Pribadi. Pada prinsipnya, setiap dasar pemrosesan tersebut memiliki nilai yang setara. Setiap Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi harus memiliki paling tidak satu dasar pemrosesan untuk setiap jenis atau bentuk pemrosesan data pribadi. Di lain sisi, UU PDP juga memberikan kebebasan bagi Pengendali Data Pribadi untuk memilih dasar pemrosesan yang paling relevan dengan tujuan pemrosesan data pribadi. Dengan demikian, setiap pemrosesan data pribadi dapat dipertanggung jawabkan legalitas dan akuntabilitasnya terhadap Subjek Data Pribadi dan dihadapan hukum. Legal basis yang diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UU PDP dapat terkait dengan peraturan perundang-undangan lain. Sebagai contoh yang paling jelas ialah dasar pemrosesan "pemenuhan kewajiban hukum dari Pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", dan dasar hukum pemrosesan "pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan Pengendali Data Pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan". Dalam kedua contoh pemrosesan tersebut, peraturan perundang-undangan yang dimaksud ialah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi pengendali atau Prosesor Data Pribadi yang: (1) memberi atau membebani kewajiban hukum bagi pengendali atau Prosesor Data Pribadi; (2) memberi tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan atau hak Pengendali Data Pribadi; Perlu ditegaskan bahwa apabila Pengendali Data Pribadi tidak mendapat persetujuan dari Subjek Data Pribadi untuk memproses data pribadinya, ketiadaan persetujuan tidak serta merta membuat pemrosesan data pribadi tidak dapat dilakukan. Dalam hal pengendali memiliki kewajiban hukum atau memiliki hak atau kewenangan sebagaimana diatur dalam 123 peraturan perundang-undangan untuk memproses data pribadi, tanpa persetujuan subjek hukum, pemrosesan tetap dapat dilakukan. E. Keterangan Pemerintah Terkait dengan Pokok Pemohon Perkara 135/PUU-XXIII/2025 Pasal yang Diuji Batu Uji Pemohon Pasal 65 ayat (2) UU PDP “Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.” Pasal 67 ayat (2) UU PDP “Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).” Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Pasal 28F UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945 “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dalam mengembangkan nilai--nilai budayanya.” 1. Keterangan Pemerintah atas "frasa melawan hukum". Sebelum menjawab dalil-dalil Permohonan para Pemohon pada bagian Dalil-Dalil Permohonan, Pemerintah memberikan keterangan berkenaan dengan frasa "melawan hukum" sebagai berikut: 124 a. Dalam hukum pidana Indonesia, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) diartikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, dilakukan di luar batas wewenang atau kekuasaan, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip umum hukum. Untuk dapat dikatakan memenuhi PMH, secara umum terdapat unsur-unsur PMH yang meliputi: (a) adanya perbuatan (actus reus), baik aktif maupun pasif; (b) pelanggaran hukum (unlawfulness); (c) hubungan kausal dengan kerugian; dan (d) kesalahan pelaku (mens rea). b. Frasa "melawan hukum" dalam Pasal 65 ayat (2) UU PDP terkait erat dengan mens rea (niat jahat yang disengaja/dolus dalam Pasal 67 UU PDP). Pasal 67 ayat (2) UU PDP mengatur sanksi pidana untuk pelanggaran Pasal 65 ayat (2) UU PDP secara "sengaja dan melawan hukum". Melawan hukum dalam Pasal 67 ayat (2) UU PDP merujuk langsung pada pelanggaran Pasal 65 ayat (2) UU PDP, yang diintegrasikan ke dalam rumusan pidana. Ini bersifat spesifik, di mana pengungkapan data pribadi yang sengaja dilakukan secara melawan hukum memicu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). c. Frasa "melawan hukum" dalam Pasal 65 ayat (2) UU PDP tidak seharusnya dipahami secara terpisah dari norma yang lain dalam UU PDP. Norma "melawan hukum" pasal a quo harus diletakkan dalam kerangka hukum UU PDP secara keseluruhan, termasuk empat aspek mendasar dalam pemrosesan data pribadi, yaitu dasar pemrosesan (legal basis), prinsip pelindungan data pribadi, hak Subjek Data Pribadi, dan kewajiban pengendali atau Prosesor Data Pribadi. Sebagai contoh, pemrosesan data pribadi tanpa dasar (illegal basis) merupakan perbuatan melawan hukum. d. Sebagai contoh, makna "melawan hukum" dalam Pasal 65 ayat (2) UU PDP dapat terkait dengan pemrosesan data pribadi tanpа dasar pemrosesan (illegal basis). Sebagaimana telah diangkat pada bagian sebelumnya, Pasal 20 ayat (2) UU PDP telah mengatur dasar pemrosesan data pribadi (legal basis), yang meliputi: 125 1) persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh Pengendali Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi; 2) pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal Subjek Data Pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan Subjek Data Pribadi pada saat akan melakukan perjanjian; 3) pemenuhan kewajiban hukum dari Pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) pemenuhan pelindungan kepentingan vital Subjek Data Pribadi; 5) pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan Pengendali Data Pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau 6) pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan Pengendali Data Pribadi dan hak Subjek Data Pribadi. Pengaturan dasar pemrosesan Data Pribadi (legal basis) dibangun berdasarkan konsep bahwa setiap bentuk pemrosesan Data Pribadi harus memiliki dasar pemrosesannya. Pengumpulan atau pengungkapan data pribadi seseorang harus didasarkan setidaknya pada salah satu dasar pemrosesan yang diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UU PDP. Dalam hal pengendali atau Prosesor Data Pribadi tidak memiliki dasar pemrosesan, tetapi tetap memproses data pribadi seseorang maka pemrosesan tersebut melawan hukum. e. Sebagai contoh lain ialah terkait dengan prinsip pelindungan data pribadi yang diatur dalam Pasal 16 ayat (2) UU PDP, yang mengatur bahwa pemrosesan data pribadi memenuhi prinsip: 1) pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan; 2) pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya; 3) pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak Subjek Data Pribadi; 4) pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan; 126 5) pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, dan penghilangan Data Pribadi; 6) pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan Pelindungan Data Pribadi; 7) Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan 8) pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara bertanggungjawab dan dapat dibuktikan secara jelas. Pelanggaran terhadap prinsip pelindungan data pribadi "pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya" merupakan contoh lain perbuatan melawan hukum dalam ketentuan pidana UU PDP. Misalnya, Pengendali Data Pribadi menyampaikan kepada Subjek Data Pribadi bahwa data pribadinya dikumpulkan dan akan diungkapkan kepada pihak ketiga untuk tujuan pengiriman barang. Akan tetapi, ternyata tanpa memberitahu dan meminta persetujuan dari Subjek Data Pribadi (atau memiliki dasar pemrosesan yang lain), Pengendali Data Pribadi menjual data pribadi tersebut kepada pihak lain. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 65 UU PDP. f. Dalam UU PDP diatur pengecualian terhadap hak Subjek Data Pribadi dan pengecualian terhadap kewajiban pengendali atau Prosesor Data Pribadi. Sebagai contoh, dalam Pasal 15 ayat (1) UU PDP diatur Hak- hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) UU PDP dikecualikan untuk: a. kepentingan pertahanan dan keamanan nasional; b. kepentingan proses penegakan hukum; c. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara; 127 d. kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas system keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara; atau e. kepentingan statistik dan penelitian ilmiah. Sebagai contoh, Subjek Data Pribadi memiliki hak untuk meminta penghapusan data pribadinya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU PDP. Akan tetapi, Pengendali Data Pribadi dapat menolak permintaan penghapusan tersebut apabila pemolakan yang dimaksud didasarkan pada, misalnya, kepentingan proses penegakan hukum. g. Akan tetapi, pemahaman unsur "melawan hukum" dalam UU PDP juga harus dinilai dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemrosesan data pribadi di luar UU PDP, termasuk pengecualian-pengecualian yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. h. Adapun dalam kaitannya dengan pokok Permohonan Pemohon tentang perlindungan bagi kerja-kerja jurnalistik, akademik, dan kesenian, UU PDP sudah memberikan perlindungan bagi pemrosesan data pribadi yang dilakukan dalam kerja jurnalistik, akademik dan kesenian. Dalam memahami sifat melawan hukum sebagai unsur Pasal 65 dan Pasal 67 UU PDP, hal mendasar yang harus menjadi pertanyaan awal ialah, antara lain: (1) Apakah pemrosesan data pribadi untuk kerja jurnalistik, akademik, dan kesenian telah memiliki dasar pemrosesan (legal basis)? (2) Apakah pemrosesan data pribadi yang dilakukan dalam kerja jurnalistik, akademik, dan kesenian telah memenuhi prinsip pelindungan data pribadi? i. Meski Pasal 65 ayat (2) UU PDP dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP tidak mencantumkan pengecualian secara eksplisit, hal ini tidak berarti bahwa tidak ada perlindungan bagi kerja-kerja jurnalistik, akademik, dan kesenian. Perlindungan yang dibutuhkan oleh para Pemohon telah diakomodasi baik dalam memenuhi ketentuan dalam UU PDP dan juga dijamin oleh undang-undang lain; j. Misalnya, terkait dengan kepentingan jurnalistik, UU Pers telah memberikan hak atau kewenangan bagi pers dalam pemrosesan data 128 pribadi. Pasal 4 ayat (1) UU Pers menegaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Kemudian, Pasal 4 ayat (3) UU Pers telah mengatur bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi. Bahkan Pasal 5 ayat (1) UU Pers berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan dasar hukum yang melahirkan dasar pemrosesan Data Pribadi. Dengan perkataan lain, Pasal 5 ayat (1) UU Pers pada dasarnya adalah bentuk dasar pemrosesan (legal basis) sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c UU PDP. k. Terkait dengan kepentingan akademik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU 12/2012), telah mengatur hak atau kewenangan yang darinya dapat lahir dasar hukum pemrosesan data pribadi. Pasal 8 ayat (1) UU 12/2012 mengatur bahwa dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Pasal 9 ayat (1) UU 12/2012 mengatur bahwa Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU 12/2012 merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma. Lebih jauh, Pasal 9 ayat (3) UU 12/2012 mengatur Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik. Tidak hanya itu saja, hak atas Subjek Data Pribadi juga dapat dikecualikan untuk kepentingan penelitian ilmiah sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e UU PDР. l. Terkait dengan kesenian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UU 5/2017), telah mengatur hak atau 129 kewenangan yang darinya dapat lahir dasar hukum pemrosesan data pribadi. Pasal 41 huruf a dan huruf b UU 5/2017 setiap Orang berhak untuk berekspresi. Sejalan dengan hak tersebut, Pasal 43 huruf a dan huruf b UU 5/2017 mengatur bahwa dalam pemajuan kebudayaan, Pemerintah Pusat bertugas menjamin kebebasan berekspresi dan menjamin pelindungan atas ekspresi budaya. Sedangkan dalam Pasal 44 huruf a dan huruf b UU 5/2017 mengatur bahwa dalam pemajuan kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administrasinya bertugas menjamin kebebasan berekspresi dan menjamin pelindungan atas ekspresi budaya. m. Para Pemohon keliru dalam memahami kutipan exemptions dalam Article 85 Paragraph 2 EU GDPR. For processing carried out for journalistic purposes or the purpose of academic artistic or literary expression, Member States shall provide for exemptions OR derogations from Chapter II (principles), Chapter III (rights of the data subject), Chapter IV (controller and processor), Chapter V (transfer of personal data to third countries or international organisations), Chapter VI (independent supervisory authorities), Chapter VII (cooperation and consistency) and Chapter IX (specific data processing situations) if they are necessary to reconcile the right to the protection of personal data with the freedom of expression and information. n. Kutipan tersebut seharusnya dibaca secara utuh dalam bingkai "... Member States shal provide for exemptions or derogations ... if they are necessary to reconcile the right to the protection of personal data with the freedom of expression and information ...." Dengan perkataan lain, exemptions atau derogations tersebut hanya terbatas dan hanya dilakukan dalam hal diperlukan untuk menyelaraskan, menyeimbangkan, atau mendamaikan (reconcile) hak atas perlindungan data pribadi dengan kebebasan berekspresi dan informasi. o. Oleh karena itu, tidak tepat pemahaman para Pemohon yang menyatakan negara-negara anggota Uni Eropa harus menciptakan aturan yang memungkinkan jurnalis, akademisi dan pegiat seni untuk melakukan pekerjaan mereka "tanpa terhalang" oleh batasan-batasan yang biasanya berlaku untuk pemrosesan data pribadi. 130 p. Tebang pilih unsur pun juga diperlihatkan oleh para Pemohon dalam dalil Permohonannya angka 68 yang mengutip hanya frasa "Kepentingan Pers" dari Naskah Akademik UU PDP, tetapi tidak menghiraukan unsur selanjutnya, yang mana secara penuh berbunyi; "Kepentingan pers sepanjang data pribadi diperoleh dari informasi yang sudah dipublikasikan; " q. Alhasil sedari awal tanggapan ini dibuat, Pemerintah menekankan perlunya untuk membaca secara holistik peraturan perundang- undangan di Indonesia yang saling berkaitan, tak terkecuali peraturan yang mengatur dan/atau berhubungan dengan Data Pribadi dalam UU PDP sehingga mendapatkan kesimpulan bahwa Pasal a quo tidak merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon. r. Dalam aspek hak terhadap informasi sebagaimana dijamin Pasal 28F UUD NRI 1945, hak jurnalis sebagaimana dijamin Pasal 28F UUD NRI 1945, hak akademisi sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945, dan hak pegiat seni dan sastra sebagaimana dijamin Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945. s. Pemerintah kiranya juga bisa simpukan bahwa petitum dari Pemohon, yang meminta: 1) Mahkamah Konstitusi agar secara tidak langsung "meniadakan" unsur melawan hukum dan meminta Mahkamah Konstitusi untuk mengecualikan larangan dalam Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP, yaitu kecuali dalam rangka kerja-kerja jurnalistik, akademik, kesenian, dan kesusastraan dan/atau sepanjang berhubungan dengan terjaminnya akses informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.", maka permohonan tersebut justru akan mempersempit cakupan dari unsur “melawan hukum" termasuk "larangan" yang diatur dalam Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP; 2) Mahkamah Konstitusi memaknai ketentuan pidana dalam Pasal 67 ayat (2) UU PDP yang sesungguhnya merupakan delik sengaja (dolus) dan bukan delik kealpaan (culpa) yang apabila mengikuti alur Permohonan Pemohon Perkara 135, secara tidak langsung 131 akan menjadikan unsur "dengan sengaja" menjadi hilang/hapus, maka keadaan unsur "dengan sengaja" yang sudah diatur secara jelas dan tegas (expressis verbis) dalam Pasal 67 ayat (2) UU PDP, akan menghilangkan beban pembuktian dari penuntut umum. Sehingga terhadap perbuatan orang yang lalai (culpa) misalkan orang yang tidak hati-hati atau sembrono namun tidak memiliki niat jahat (mens rea) menjadi dapat dipidana. 2. Tanggapan atas bagian Dalil-Dalil Permohonan huruf A Terhadap bagian Dalil-Dalil Permohonan huruf A, bahwa frasa 'melawan hukum' dalam Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP yang tidak diberikan penafsiran melanggar hak atas informasi para Pemohon Perkara 135, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Pasal 65 ayat (2) UU PDP dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP harus dibaca dan ditafsirkan sebagai satu kesatuan yang utuh dengan norma Pasal 1 angka 2 dan angka 6 serta Pasal 5 UU PDP. Norma Pasal 1 angka 2 dan angka 6 serta Pasal 5 UU PDP adalah sebagai berikut. Pasal 1 angka 2 UU PDP "Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional Subjek Data Pribadi.” Pasal 1 angka 6 UU PDP "Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi." Pasal 5 UU PDP "Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi." b. Berdasarkan penafsiran secara holistik dan kontekstual, maka akan terdapat ketegasan bahwa orang perseorangan berhak mendapatkan Informasi sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD NRI 1945 atas penggunaan data pribadi sebagaimana dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Akan tetapi, dalam hal Data Pribadi diungkapkan secara melawan hukum, maka perbuatan pengungkapan tersebut akan melanggar hak konstitusional Subjek Data Pribadi. 132 c. Hak privasi dan hak pelindungan data bukanlah suatu hak yang secara tersurat dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, melainkan sebuah pengembangan yang berakar dari hak manusia atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, dan martabat. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan penjelmaan pertama perkembangan normatif yuridis akan hak privasi dan hak pelindungan data, yang mana membutuhkan sebuah penegasan dalam bentuk UU PDP sebagai "payung hukum" yang mengatur pelindungan Data Pribadi secara tegas dalam bentuk elektronik maupun nonelektronik. d. Pembatasan atas hak privasi dan hak pelindungan data pribadi sebagaimana dijamin oleh UU PDP perlu mempertimbangkan konteks penyeimbangan antara hak asasi manusia dan kepentingan umum sebagaimana norma Pasal 28J UUD NRI 1945 sebagai berikut: (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang- undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. e. Dalam Pasal 3 UU PDP telah terdapat beberapa asas yang menyeimbangkan antara hak dan kewajiban yaitu antara lain: 1) Asas pelindungan Yang dimaksud dengan "asas pelindungan" adalah bahwa setiap pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberikan pelindungan kepada Subjek Data Pribadi atas Data Pribadinya dan Data Pribadi tersebut agar tidak disalahgunakan (Penjelasan Pasal 3 huruf a UU PDP) 2) Asas kerahasiaan Yang dimaksud dengan "asas kerahasiaan" adalah bahwa Data Pribadi terlindungi dari pihak yang tidak berhak dan/atau dari kegiatan pemrosesan Data Pribadi yang tidak sah. 133 3) Asas kepentingan umum. Yang dimaksud dengan "asas kepentingan umum" adalah bahwa dalam Pelindungan Data Pribadi harus memperhatikan kepentingan umum atau masyarakat secara luas. Kepentingan umum tersebut antara lain negara dan pertahanan dan keamanan nasional (Penjelasan Pasal 3 Huruf c UU PDP). 4) Asas kemanfaatan. Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah bahwa pengaturan Pelindungan Data Pribadi harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum (vide Penjelasan Pasal 3 Huruf d UU PDР). 5) Asas keseimbangan. Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah sebagai upaya Pelindungan Data Pribadi untuk menyeimbangkan antara hak atas Data Pribadi di satu pihak dengan hak negara yang sah berdasarkan kepentingan umum. 6) Asas pertanggungjawaban. Yang dimaksud dengan "asas pertanggungiawaban" adalah bahwa semua pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan Data Pribadi bertindak secara bertanggung jawab sehingga mampu menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang terkait termasuk Subjek Data Pribadi. f. Selain itu, UU PDP juga memberikan beberapa pengecualian yang dalam hal ini Pemerintah akan menguraikannya terkait dengan asas hak Subjek Data Pribadi sebagaimana tertuang dalam norma Pasal 15 UU PDP sebagai berikut: (1) Hak-hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk: a. kepentingan pertahanan dan keamanan nasional; b. kepentingan proses penegakan hukum; c. kepentingan umum dalam rangka kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara; atau e. kepentingan statistik dan penelitian ilmiah 134 (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang. g. Terhadap dalil para Pemohon yang mendasarkan permohonannya pada Pasal 28F UUD NRI 1945, Pemerintah berpendapat bahwa argumen para Pemohon tidak tepat dan tidak berdasar. Ketentuan Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP harus dimaknai dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi dan hak atas pelindungan data pribadi yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Norma tersebut tidak dapat diinterpretasikan secara sepotong atau parsial atau diposisikan sebagai penghalang apalagi melanggar hak untuk memperoleh informasi sebagaimana dimaksud Pasal 28F UUD NRI 1945. h. Norma Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP tidak dimaksudkan untuk menutup ruang bagi masyarakat, jurnalis, akademisi, maupun pegiat seni dalam menjalankan peran, fungsi, atau tugasnya, melainkan untuk memastikan bahwa setiap pengungkapan data pribadi dilakukan sesuai hukum, termasuk memiliki dasar pemrosesan yang sah (legal basis) dan tetap memenuhi prinsip- prinsip pelindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam UU PDP. i. Keberadaan ketentuan pidana dalam Pasal 67 ayat (2) UU PDP justru merupakan instrumen untuk menegakkan akuntabilitas pemrosesan data pribadi, bukan untuk membatasi kebebasan berekspresi atau hak atas informasi publik. Dalam konteks ini, penting untuk menegaskan bahwa hak atas informasi publik sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD NRI 1945 telah diatur secara khusus dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP tetap berlaku dan bahkan saling melengkapi dengan UU PDP, sehingga tidak ada pertentangan antara perlindungan data pribadi dengan hak publik atas informasi. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP tidak meniadakan atau mengurangi hak atas informasi, melainkan membangun mekanisme keseimbangan antara pelindungan data pribadi dengan kepentingan umum, termasuk hak masyarakat untuk mengakses informasi publik. Oleh karenanya, dalil 135 para Pemohon yang menyatakan seolah-olah keberlakuan pasal a quo akan mengekang hak memperoleh informasi adalah tidak berdasar. Dengan demikian, berdasarkan seluruh keterangan di atas, Pemerintah dapat simpulkan bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP yang tidak diberikan penafsiran sebagaimana kemauan Para Pemohon Perkara 135 sehingga melanggar hak atas informasi, tidak bertentangan dengan Pasal 28F UUD NRI 1945 dan oleh karenanya dalil para Pemohon Perkara 135 menjadi tidak beralasan menurut hukum. 3. Tanggapan atas Dalil-Dalil Permohonan huruf B. Terhadap bagian Dalil-Dalil Permohonan huruf B bahwa rumusan Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP tidak memberikan kepastian hukum kepada jurnalis sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD NRI 1945, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP seharusnya tidak dibaca oleh Para Pemohon Perkara 135 secara parsial tetapi harus dibaca sebagai satu kesatuan yang utuh dengan keseluruhan norma UU PDP, khususnya Pasal 1 angka 2 (definisi Pelindungan Data Pribadi) dan angka 6 (definisi Subjek Data Pribadi, Pasal 3 (Asas dalam UU PDP), Pasal 5 (Hak Subjek Data Pribadi), Pasal 15 (Pengecualian Hak Subjek Data Pribadi), Pasal 16 (Prinsip Pemrosesan Data Pribadi), dan Pasal 20 (Kewajiban Pengendali Data Pribadi memiliki Dasar Pemrosesan Data Pribadi). b. Meskipun Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP tidak mencantumkan pengecualian secara eksplisit, hal ini bukan berarti tidak ada perlindungan bagi kerja-kerja jurnalistik dalam pelaksanaan kerjanya mengungkapkan data pribadi milik orang lain. c. Apabila dalam kerja jurnalistik insan pers mengungkapkan data pribadi, maka legalitas atau keabsahan pengungkapan tersebut perlu dianalisis dari aspek pemenuhan prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) UU PDP dan dasar pemrosesan data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU PDP sebagai berikut: 136 Pasal 16 UU PDP ayat (2): (2) Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan sesuai dengan prinsip Pelindungan Data Pribadi meliputi: a. Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan; b. pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya; c. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak Subjek Data Pribadi; d. pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggung Jawabkan; Pasal 20 UU PDP (1) Pengendali Data Pribadi wajib memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi. (2) Dasar pernmsesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh Pengendali Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi; b. pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal Subjek Data Pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan Subjek Data Pribadi pada saat akan melakukan perjanjian; c. pemenuhan kewajiban hukum dari Pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. pemenuhan pelindungan kepentingan vital Subjek Data Pribadi; e. pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umиm, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan Pengendali Data Pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau f. pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebututran, dan keseimbangan kepentingan Pengendali Data Pribadi dan hak Subjek Data Pribadi. d. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 20 UU PDP sejalan dengan UU Pers, antara lain: 137 1) Pasal 1 angka 10 UU Pers mengenai "Hak Tolak" yaitu hak wartawan "untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya'; 2) Pasal 1 angka 11 UU Pers mengenai "Hak Jawab" yaitu "hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya'; 3) Pasal 1 angka 12 UU Pers mengenai "Hak Koreksi" yaitu "hak setiap orang untuk mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers baik tentang dirinya maupun tentang orang lain"; 4) Pasal 1 angka 13 UU Pers mengenai "Kewajiban Koreksi" yaitu "keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan"; 5) Pasal 3 ayat (1) UU Pers, bahwa "Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial." 6) Pasal 4 UU Pers yang mengatur pada intinya bahwa kemeredekaan pers merupakan hak asasi, tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi, serta dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak. 7) Pasal 5 yang pada pokoknya memuat kewajiban pers memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma- norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah, dan kewajiban melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi. 8) Pasal 6 huruf c mengenai peranan pers salah satunya untuk "mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar". 138 9) Pasal 7 wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Dalam hal ini telah terdapat Kode Etik Jurnalitik yang disahkan melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK- DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik (Kode Etik Jurnalistik/KEJ, Bukti PK2) dimana terdapat beberapa ketentuan yang sejalan dengan UU PDP misalnya: a) Pasal 2 KEJ pada intinya mengenai ketentuan penghormatan hak privasi dan pemuatan gambar, foto, suara dilengkapi keterangan tentang sumber dan ditampilkan berimbang; b) Pasal 5 KEJ pada intinya mengenai tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebukan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan; c) Pasal 7 KEJ pada intinya mengenai pelaksanaan Hak Tolak; d) Pasal 8 KEJ tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskiriminasi; e) Pasal 9 KEJ mengenai penghormatan atas hak narasumber tentang kehidupan pribadinya kecuali untuk kepentingan publik; f) Pasal 10 KEJ mengenai ralat pemberitaan yang tidak benar; dan g) Pasal 11 KEJ melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi secara proporsional. 10) Pasal 8 UU Pers bahwa wartawan mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan profesinya. Dengan demikian perlindungan yang dibutuhkan oleh Para Pemohon Perkara 135 dalam kerja jurnalistik telah diakomodasi dan dijamin oleh baik Pasal 16 dan Pasal 20 UU PDP maupun UU Pers yang perlu ditaati sesuai peraturan perundang-undangan. e. Kekhawatiran akan kriminalisasi menjadi tidak relevan karena sudah ada kerangka hukum yang jelas dan hierarki yang melindungi jurnalis. Karena pada dasarnya, sebagaimana UU PDP, KEJ pun mewajibkan setiap insan yang bergerak di pers untuk menghormati hak privasi seseorang sebagaimana dalam Pasal 2 KEJ. 139 f. Selain itu, khusus bagi para Penyelenggara Negara (Pejabat Publik), beberapa peraturan perundang-undangan telah mengatur kewajiban akuntabilitas dan transparansi pejabat yang berdampak pada pengungkapan data pribadi pejabat yang dimaksud. Sebagai contoh Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ("LHKPN") wajib disediakan secara berkala atas dasar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Penyelenggaran Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas KKN) dan Pasal 9 ayat (2) huruf d UU KIP. Dalam hal ini, para jurnalis dapat menggunakan informasi yang telah terungkap berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mengungkapkan Data Pribadi tersebut untuk kepentingan jurnalistik. g. Akan tetapi, terhadap individu lain sebagai Subjek Data Pribadi yang bukan penyelenggara negara (pejabat publik), mekanisme pengungkapan data pribadi seperti harta kekayaan tidak dapat dipersamakan dengan mekanisme berdasarkan pengungkapan informasi LHKPN bagi penyelenggara negara (pejabat publik) yang merupakan informasi publik. Dalam hal ini, jurnalis perlu memiliki dasar pemrosesan lain untuk mengungkapkan data pribadi individu tersebut, misalnya berdasarkan persetujuan Subjek Data Pribadi yang dimaksud. h. Dengan perkataan lain, baik penyelenggara negara (pejabat publik) maupun individu yang bukan penyelenggara negara (pejabat publik) memiliki hak asasi manusia yang sama terkait pelindungan data pribadi yang harus dihormati dan ditegakkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Akan tetapi, mengingat jabatan publik yang diemban oleh seorang penyelenggara negara (pejabat publik), beberapa peraturan perundang-undangan mengenakan kewajiban bagi penyelenggara negara (pejabat publik) untuk mengungkapkan data pribadinya yang berkaitan dengan jabatan publik sebagai bentuk penerapan akuntabilitas dan transparansi. i. Dalam hal para jurnalis memenuhi prinsip pemrosesan data pribadi dalam Pasal 16 ayat (2) UU PDP maupun memiliki dasar pemrosesan 140 data pribadi sebagaimana dalam Pasal 20 UU PDP, tentunya pengungkapan data pribadi milik orang lain dalam kerja jurnalistik tersebut tidak akan menjadi masalah dan bukanlah perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, ketentuan Pasal a quo tidak bertentangan atau merugikan hak konstitusional para jurnalis. Pasal a quo juga tidak mendiskriminasi pekerja dan kerja jurnalistik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. j. Para Pemohon mengusulkan agar Pasal 65 ayat (2) UU PDP diubah dari: Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya. Menjadi: Setiap orang dilarang mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya kecuali dalam rangka kerjakerja jurnalistik, akademik, kesenian dan kesusastraan dan/atau sepanjang berhubungan dengan terjaminnya akses informasi untuk mengembangankan pribadi dan lingkungan sosialnya. Dalam usulan tersebut tidak ada lagi unsur melawan hukum dan hanya ada dua situasi atau kondisi yang menjadi dasar pengecualian, yaitu: 1) dalam rangka kerja-kerja jurnalistik, akademik, kesenian dan kesusastraan; dan/atau 2) sepanjang berhubungan dengan terjaminnya akses informasi untuk mengembangankan pribadi dan lingkungan sosialnya" sedangkan sesungguhnya ketentuan a quo bersifat umum (erga omnes) tidak merujuk kepada pekerjaan atau profesi tertentu, dikhawatirkan pekerjaan atau profesi lainnya akan meminta hal yang sama menjadi preseden. k. Dampak apabila permohonan dikabulkan justru membuat pasal a quo inkonstitusional dan berbahaya bagi demokrasi. l. Tanpa ada unsur melawan hukum maka semua bentuk pengungkapan menjadi dilarang (kecuali kedua kondisi yang diusulkan oleh para Pemohon). Padahal, ada peraturan perundang-undangan yang memberikan hak atau kewenangan untuk mengungkapkan data pribadi. 141 m. Frasa "sepanjang berhubungan dengan terjaminnya akses informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya” itu tidak jelas dan para Pemohon tidak mengusulkan penjelasan terkait frasa tersebut. n. Tidak ada kejelasan atau rasionalisasi mengapa hanya dua kondisi atau situasi yang dikecualikan. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa kerja jurnalistik, akademik, kesenian dan kesusastraan menjadi sangat spesial dibandingkan bidang lain, seperti kepentingan administrasi pemerintahan. Konsep yang diusulkan para Pemohon memungkinkan kerja-kerja jurnalistik, akademik, kesenian dan kesusastraan tanpa ada pengawasan dalam pengungkapan data pribadi karena tidak ada lagi instrumen khusus terkait pemrosesan data pribadi yang memberikan jaminan kontrol agar kerja jurnalistik sesuai dengan hukum dan tetap menghargai pelindungan data pribadi sebagai hak konstitusional. o. Bahkan, dalam hal Petitum tersebut dipenuhi, ketentuan hasil usulan para Pemohon akan memungkinkan bebasnya pengungkapan Data Pribadi yang bersifat spesifik, termasuk data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, dan data keuangan pribadi, hal mana yang bersifat privat dan terlindungi oleh peraturan perundang- undangan lainnya secara sektoral. Dalam kata lain, menimbulkan ketidakpastian hukum yang mana melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Dengan demikian, berdasarkan seluruh keterangan di atas, Pemerintah dapat simpulkan bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP yang tidak diberikan penafsiran sebagaimana anggapan para Pemohon, telah memberikan kepastian hukum terhadap jurnalis dan tidak bertentangan dengan Pasal 28F UUD NRI 1945, serta oleh karenanya dalil para Pemohon Perkara 135 menjadi tidak beralasan menurut hukum. 4. Tanggapan atas Dalil-Dalil Permohonan huruf C. Terhadap bagian dalil-dalil permohonan huruf C bahwa rumusan Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP tidak memberikan kepastian 142 hukum terhadap akademisi sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C UUD NRI 1945, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Tanggapan dalam bagian C ini secara substansi mutatis mutandis dengan tanggapan yang sudah diuraikan dalam tanggapan atas dalil- dalil Permohonan huruf A dan huruf В bahwa Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP seharusnya tidak dibaca oleh Para Pemohon Perkara 135 secara parsial namun harus dibaca sebagai satu kesatuan yang utuh dengan keseluruhan norma UU PDP dalam hal ini Pasal 1 angka 2 (definisi Pelindungan Data Pribadi) dan angka 6 (definisi Subjek Data Pribadi), Pasal 3 (Asas dalam UU PDP), Pasal 5 (Hak Subjek Data Pribadi), Pasal 15 (Pengecualian Hak Subjek Data Pribadi), Pasal 16 (Prinsip Pemrosesan Data Pribadi), dan Pasal 20 (Kewajiban Pengendali Data Pribadi memiliki Dasar Pemrosesan Data Pribadi). b. Dikaitkan dengan dalil para Pemohon Perkara 135 yang berdasar pada Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945, UU PDP sama sekali tidak menghalangi hak memperoleh pendidikan atau membatasi memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan. Ihwal kebebasan akademik telah dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui ilmu pengetahuan. Jaminan ini diperkuat oleh UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang melindungi insan akademis untuk mengekspresikan pendapat dan melakukan penelitian. c. Pekerjaan akademisi seringkali melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan pengungkapan data pribadi untuk tujuan penelitian ilmiah. Namun, aktivitas ini sudah terikat pada kode etik keilmuan dan prosedur penelitian yang ketat dan bertanggung jawab. Pengungkapan data pribadi dalam konteks akademik, yang dilakukan demi kemajuan ilmu pengetahuan dan kepentingan publik, tidak dapat serta merta dianggap sebagai perbuatan "melawan hukum." d. Selain itu, telah terdapat pengecualian untuk beberapa Hak Subjek Data Pribadi dalam kegiatan kerja akademik sebagaimana dimaksud 143 dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e UU PDP yaitu untuk "kepentingan statistik dan penelitian ilmiah." e. Bahwa beberapa hak Subjek Data Pribadi yang dikecualikan dalam Pasal 15 ayat (1) UU PDP, yaitu: 1) hak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 8 UU PDP) 2) hak menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi (vide Pasal 9 UU PDP); 3) hak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemrofilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifrkan pada Subjek Data Pribadi (vide Pasal 10 ayat (1) UU PDP); 4) hak menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi secara proporsional sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi (vide Pasal 11 UU PDP); 5) hak mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadi tentang dirinya dari Pengendali Data Pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik (vide Pasal 13 ayat (1) UU PDP); dan 6) hak menggunakan dan mengirimkan Data Pribadi tentang dirinya ke Pengendali Data Pribadi lainnya, sepanjang sistem yang digunakan dapat saling berkomunikasi secara aman sesuai dengan prinsip Pelindungan Data Pribadi berdasarkan Undang- Undang ini (vide Pasal 13 ayat (2) UU PDP). f. Bahwa selain hal tersebut dalam kegiatan akademik, peneilitan, dan ilmiah tetap harus memperhatikan asas, prinsip, hak Subjek Data Pribadi, legal basis, dan kewajiban lain dalam pemrosesan data pribadi dalam UU PDP serta peraturan perundangan terkait lainnya termasuk peraturan teknis misalnya dalam penelitian ilmiah tentu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik akademik sebagai contoh: 144 1) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 22 Tahun 2022 tentang Klirens Etik Riset; 2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Penelitian; dan 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian, dan masih banyak Peraturan Perundang-undangan yang menaungi kegiatan penelitian ilmiah. g. Oleh karena UU PDP sendiri secara seimbang telah melakukan beberapa pengecualian atas Hak Subjek Data Pribadi pengungkapan Data Pribadi untuk penelitian ilmiah, dan telah terdapat pengaturan yang jelas dalam UU PDP mengenai hal seperti asas, prinsip, dasar, dan kewajiban yang harus dilakukan ketika memproses data pribadi milik orang lain, maka tidak diperlukan pengecualian secara mutlak dan eksplisit atas ketentuan Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP untuk penelitian ilmiah tidak diperlukan karena justru dapat merugikan hak-hak orang lain pemilik data pribadi yang digunakan. h. Pasal 15 ayat (1) huruf e UU PDP secara eksplisit memberikan pengecualian Hak Subjek Data Pribadi untuk kepentingan penelitian ilmiah. Hal ini menunjukkan bahwa UU PDP telah mengantisipasi kebutuhan dunia akademik. Sebagai perbandingan, Singapore Personal Data Protection Act (PDPA) juga mengatur pengecualian serupa dengan syarat penelitian dilakukan sesuai kaidah etik. Di Indonesia, keberadaan peraturan teknis seperti Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 22 Tahun 2022 tentang Klirens Etik Riset memperkuat bahwa penelitian ilmiah dilaksanakan dengan pengawasan etik yang ketat. Dengan demikian, kekhawatiran para Pemohon Perkara 135 mengenai hambatan kebebasan akademik tidak beralasan. Berdasarkan seluruh keterangan di atas, Pemerintah dapat simpulkan bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (2) dan 67 ayat (2) UU PDP yang tidak diberikan penafsiran sebagaimana anggapan para Pemohon, telah memberikan kepastian hukum terhadap akademisi dan tidak 145 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945, serta oleh karenanya dalil para Pemohon Perkara 135 menjadi tidak beralasan menurut hukum. 5. Tanggapan atas Dalil-dalil Permohonan huruf D. Terhadap bagian dalil-dalil permohonan huruf D bahwa rumusan Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP tidak memberikan kepastian hukum terhadap penggiat seni dan kesusastraan sebagaimana dijamin oleh Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945 Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Tanggapan dalam bagian D ini secara substansi mutatis mutandis dengan tanggapan yang sudah diuraikan dalam tanggapan atas dalil- dalil Permohonan huruf A, huruf B, dan huruf C bahwa Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP seharusnya tidak dibaca oleh para Pemohon secara parsial namun harus dibaca sebagai satu kesatuan yang utuh dengan keseluruhan norma UU PDP dalam hal ini Pasal 1 angka 2 (definisi Pelindungan Data Pribadi) dan angka 6 (definisi Subjek Data Pribadi, Pasal 3 (Asas dalam UU PDP), Pasal 5 (Hak Subjek Data Pribadi), Pasal 15 (Pengecualian Hak Subjek Data Pribadi), Pasal 16 (Prinsip Pemrosesan Data Pribadi), dan Pasal 20 (Kewajiban Pengendali Data Pribadi memiliki Dasar Pemrosesan Data Pribadi). b. Dikaitkan dengan dalil Para Pemohon yang berdasar pada Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945, perlu kemudian memperhatikan uraian para Pemohon Perkara dan mengaitkannya dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J UUD NRI 1945, yang jika dipahami secara holistik, maka dapat dipahami bahwasanya hak berekspresi dan jaminan kebebasan berbudaya masyarakat tak serta merta mengesampingkan hakhak lainnya yang dijamin oleh UUD NRI 1945. с. Mengaitkannya dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J UUD NRI 1945, yang jika dipahami secara holistik, maka dapat dipahami bahwasanya hak berekspresi dan jaminan kebebasan berbudaya masyarakat tak serta merta mengesampingkan hakhak lainnya yang dijamin oleh UUD NRI 1945. Dalam konteks ketentuan Pasal a quo 146 sebagai upaya mempertahankan hak privasi dan hak pelindungan data orang sebagaimana telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa hak berekspresi dan jaminan kebudayaan tak dapat menggeser penuh hak seseorang untuk privasi dan pelindungan data, khususnya terkait pengungkapan Data Pribadi dan pemrosesan data untuk tujuan kesenian, yang mana apabila ditentukan untuk dikecualikan dari ketentuan pelindungan data, akan turut menciptakan ketidakpastian hukum bagi Subjek Data Pribadi. d. Pemohon II menyatakan dirinya sebagai pegiat seni bertema kritik sosial dan kebijakan publik. Perlu digarisbawahi, kebijakan publik bukanlah hal yang menjadi objek Data Pribadi. Objek Data Pribadi telah diatur secara limitatif dalam Pasal 4 ayat (3) UU PDP dan di dalamnya sama sekali tidak ada larangan untuk mengkritik kebijakan publik. e. Apabila yang disasar oleh Pemohon II bukan penyelenggara negara (pejabat publik) dan/atau badan publik, hal tersebut haruslah dilimitasi karena pada hakikatnya orang yang bukan penyelenggara negara (pejabat publik) memiliki hak privasi dan hak atas perlindungan data pribadi yang lebih ketat dan dilindungi oleh hak asasi manusia sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam hal pegiat seni bertema kritik sosial dan kebijakan publik termasuk Pemohon II memenuhi asas, prinsip, dasar pemrosesan, dan kewajiban yang ada dalam UU PDP. f. Selain itu pegiat seni dan sastra, misalnya illustrator karikatur sebagaimana Pemohon II dalam karyanya merupakan bagian dari karya jurnalistik, maka juga tunduk pada UU Pers. Secara pelindungan hukum, karya seni dari pegiat seni dan sastra dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), namun dalam pelaksanaanya juga memperhatikan segala kewajiban dan larangan dalam UU Hak Cipta. Apabila dalam membuat karya seni dan sastra juga ternyata menggunakan karya potret atapun potret seseorang yang 147 digabungkan, tentu sebagaimana dasar pemrosesan dalam UU PDP, harus memperoleh persetujuan izin dahulu dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Apabila misal berbentuk ilustrasi yang lebih kepada penggandaaan karya cipta potret seseorang misalnya, atau karya seni ilustratif dimaksud yang menunjukkan data pribadi seseorang tersebut perlu juga memperhatikan pemenuhan persetujuan tersebut, hak moral, hak ekonomi, kewajiban, pembatasan, maupun kepentingan yang wajar yang diatur dalam UU Hak Cipta termasuk di dalamnya izin. Hal mana apabila terpenuhi maka bukanlah suatu perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, berdasarkan seluruh keterangan di atas, Pemerintah dapat simpulkan bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP yang tidak diberikan penafsiran sebagaimana anggapan para Pemohon, telah memberikan kepastian hukum terhadap pegiat seni dan sastra, dan tidak bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945, serta oleh karenanya dalil para Pemohon menjadi tidak beralasan menurut hukum. 6. Tanggapan atas Dalil-dalil Permohonan huruf E. Terhadap bagian dalil-dalil Permohonan huruf E bahwa rumusan Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP tidak memberikan kepastian hukum terhadap kegiatan yang berhubungan dengan terjaminnya akses informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD NRI 1945, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Tanggapan dalam bagian E ini secara substansi mutatis mutandis dengan tanggapan yang sudah diuraikan dalam tanggapan atas dalil- dalil Permohonan huruf A, huruf B, dan huruf C, dan huruf D bahwa Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP seharusnya tidak dibaca oleh para Pemohon secara parsial namun harus dibaca sebagai satu kesatuan yang utuh dengan keseluruhan norma UU PDP dalam hal ini Pasal 1 angka 2 (definisi Pelindungan Data Pribadi) dan angka 6 (definisi Subjek Data Pribadi), Pasal 3 (Asas dalam UU PDP), Pasal 5 (Hak Subjek Data Pribadi), Pasal 15 (Pengecualian Hak 148 Subjek Data Pribadi), Pasal 16 (Prinsip Pemrosesan Data Pribadi), dan Pasal 20 (Kewajiban Pengendali Data Pribadi memiliki Dasar Pemrosesan Data Pribadi). b. Bahwa kegiatan kerja Pemohon IV yaitu sebagaimana disebutkan dalam Permohonan antara lain penelitian di luar institusi pendikan formal, kegiatan advokasi sosial, kewirausahaan sosial, advokasi peran masyarakat dalam kebijakan publik kurang lebih juga serupa dengan kegiatan Pemohon I s.d Pemohon III, dan dalam hal menggunakan data pribadi milik orang lain akan tetapi memenuhi ketentuan UU PDP sebagaimana telah Pemerintah jelaskan di atas, maka bukanlah perbuatan melawan hukum. c. Namun demikian apabila keinginan Pemohon IV dikabulkan sepenuhnya bahwa untuk kegiatan-kegiatan Pemohon IV tersebut yang dalam perkembangannya dapat bersifat dinamis dan berubah bentuk maupun kegiatannya, kemudian bisa begitu saja mengungkapkan data pribadi milik orang lain, maka hal tersebut akan berpotensi tidak terkendali, dan dapat merugikan hak asasi orang lain dalam pelindungan diri pribadi, yaitu hilangnya jaminan atas pelindungan data pribadinya. Hal tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang nyata. Dengan demikian, berdasarkan seluruh keterangan di atas, Pemerintah dapat simpulkan bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (2) dan 67 ayat (2) UU PDP rumusannya telah memberikan kepastian hukum pada kegiatan- kegiatan yang berhubungan dengan terjaminnya akses informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial warga negara sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 28F UUD NRI 1945, oleh karenanya dalil Para Pemohon Perkara 135 menjadi tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan tanggapan Pemerintah atas dalil Permohonan para Pemohon Huruf A s.d Huruf D di atas dapat disimpulkan bahwa permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP tidak memiliki dasar yang kuat. Dalil-dalil para Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki hubungan 149 kausalitas yang solid dengan kerugian konstitusional yang didalilkan, dan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitusional review) Pasal 56 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa para Pemohon Perkara 135 dan Pemohon Perkara 137 tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon Perkara 135 dan Pemohon Perkara 137 untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon Perkara 135 dan Pemohon Perkara 137 tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 4. Menyatakan ketentuan Pasal 56 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Presiden mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-2 sebagai berikut: 1. Bukti PK-1 : Fotokopi Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (Naskah Akademik versi yang disampaikan pada Januari 2020); 150 2. Bukti PK-2 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK- DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik. [2.6] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan dari para Pemohon dan Presiden yang diterima Mahkamah masing-masing pada tanggal 11 November 2025 pada pokoknya sebagai berikut. KESIMPULAN TERTULIS PARA PEMOHON I. PENDAHULUAN “The Constitution begins to breathe when it protects those who cannot protect themselves.” — Justice Ruth Bader Ginsburg Pernyataan Hakim Agung Ruth Bader Ginsburg tersebut menjadi refleksi bagi Pemohon dalam memandang fungsi Mahkamah Konstitusi: bukan sekadar sebagai penjaga teks hukum, melainkan sebagai lembaga yang memberikan kehidupan pada konstitusi dengan melindungi mereka yang hak-haknya terancam oleh kekuasaan, kebijakan, atau tafsir hukum yang keliru. Dalam semangat itulah Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Permohonan ini bukan bentuk penolakan terhadap upaya negara melindungi hak atas privasi, melainkan sebuah ikhtiar untuk memastikan agar perlindungan tersebut tidak berubah menjadi alat pembungkaman terhadap hak publik untuk mengetahui dan kebebasan berekspresi, dua hak yang sama pentingnya dalam negara demokrasi. Bahwa Pemohon menyadari, hak atas privasi dan hak atas informasi saling bersinggungan. Namun, dalam demokrasi konstitusional, persinggungan itu tidak boleh menghasilkan ketakutan untuk berbicara, menulis, meneliti, atau berkarya. Norma hukum seharusnya menjadi jembatan antara dua hak, bukan tembok yang memisahkan keduanya. Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP yang melarang setiap orang mengungkapkan data pribadi “secara melawan hukum” telah menimbulkan kekhawatiran karena tidak memberikan pengecualian eksplisit bagi kerja-kerja publik yang dilandasi kepentingan publik, seperti jurnalisme, penelitian akademik, kesenian, kesusastraan, dan kegiatan investigatif masyarakat sipil. Ketiadaan batas ini berpotensi menjerumuskan kerja publik yang sah ke dalam 151 ancaman pidana, dan pada akhirnya menciptakan efek gentar (chilling effect) terhadap kebebasan sipil dan ruang demokrasi. Bahwa Pemohon memandang Mahkamah Konstitusi sebagai ruang terakhir bagi keadilan konstitusional untuk mengembalikan keseimbangan antara dua hak yang sama-sama dijamin UUD 1945: hak atas perlindungan diri dan privasi (Pasal 28G ayat (1)) serta hak untuk memperoleh, memiliki menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi (Pasal 28F). Permohonan ini diajukan dengan harapan agar Mahkamah Konstitusi berkenan menegaskan tafsir konstitusional terhadap norma a quo, bahwa ketentuan larangan dalam Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP harus dimaknai tidak berlaku bagi aktivitas yang dilakukan dalam rangka kerja jurnalistik, akademik, kesenian, kesusastraan, dan/atau untuk menjamin akses informasi yang berhubungan dengan kepentingan publik. Bahwa tafsir tersebut adalah bentuk penguatan terhadap human dignity, martabat manusia sebagai subjek yang berpikir, berpendapat, dan berpartisipasi. Perlindungan data pribadi yang sejati adalah perlindungan yang tidak membungkam, melainkan membebaskan; yang tidak menutup ruang publik, tetapi memperkuat akuntabilitasnya. Sebagaimana diingatkan Ruth Bader Ginsburg, konstitusi baru bisa mulai “bernapas” hanya ketika ia melindungi mereka yang rentan. Dalam konteks ini, kerentanan bukan hanya milik individu atas data pribadinya, tetapi juga milik warga negara yang ingin bersuara, meneliti, mengungkapkan fakta, dan menuntut transparansi dari kekuasaan. Mahkamah Konstitusi diharapkan menjadi penjaga keseimbangan tersebut yang dapat memastikan bahwa hukum tetap berpihak pada kebebasan, dan keadilan substantif. Pemohon percaya, melalui putusan yang progresif, Mahkamah dapat meneguhkan bahwa pelindungan data pribadi dan kebebasan informasi bukan dua kutub yang berlawanan, melainkan dua sisi dari satu hakikat yang sama: perlindungan terhadap martabat manusia dalam negara hukum yang demokratis. II. POKOK-POKOK KESIMPULAN A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa transisi politik dari otoritarian ke demokrasi yang berujung pada amandemen UUD NRI 1945, salah satunya telah menghasilkan 152 perubahan terhadap Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, MK berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Bahwa sejalan dengan ketentuan UU Mahkamah Konstitusi di atas, kewenangan MK untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 juga ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini juga sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengatakan “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Apabila terdapat Undang-Undang 153 yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh atau pun perpasalnya; 6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal- pasal Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi; 7. Bahwa Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) tentang Pelindungan Data Pribadi yang tidak diberikan penafsiran telah menciptakan ketidakpastian hukum, melahirkan penafsiran yang ambigu, tidak jelas, serta mengekang pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, sehingga merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 8. Bahwa untuk mempermudah kualifikasi bentuk-bentuk tindakan berdasarkan latar belakang para Pemohon dalam pengujian pasal a quo dan kaitannya dengan kerugian konstitusional yang para Pemohon dalilkan, berikut para Pemohon sampaikan dalam bentuk tabel sebagai berikut: Jenis tindakan Keluaran (output) atas tindakan Bentuk kerugian konstitusional Penelitian Akademik (Pemohon I) Publikasi artikel dan diseminasi hasil penelitian sosial yang memuat kutipan wawancara, data survey, dan/atau data lainnya sebagaimana dapat dikualifikasikan sebagai Pasal 65 ayat (2) jo Pasal 67 ayat (2) UU PDP yang tidak memberikan kejelasan mengenai batasan penafsiran frasa melawan hukum berpotensi menimbulkan ancaman terhadap 154 data pribadi dalam rangka mendukung hasil penelitian yang dikerjakan kegiatan penelitian akademik sebagaimana tercantum dalam tabel di samping. Selanjutnya, Pasal 4 ayat (3) UU PDP mengatur bahwa data pribadi yang bersifat umum meliputi antara lain nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau data pribadi yang apabila digabungkan dapat mengidentifikasi seseorang. Dengan ketentuan tersebut, serta mempertimbangkan kebutuhan penggunaan data pribadi dalam penelitian akademik, misalnya ketika data yang dikombinasikan dapat mengarah pada identifikasi individu, ketiadaan penjelasan dalam pasal a quo mengenai pengecualian untuk tujuan akademik membuka kemungkinan terjadinya kriminalisasi. Ekspresi seni dan/atau kesusastraan (Pemohon II) Karya seni visual/karikatur bertema satir yang di dalamnya meliputi informasi yang jika dikombinasikan dapat mengidentifikasi seseorang, misalnya: sebuah karikatur dengan penggambaran wajah yang identik dengan wajah seseorang secara spesifik, dikombinasikan dengan informasi lain seperti penggambaran tentang latar belakang Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (2) UU PDP yang tidak memberikan penjelasan mengenai sejauh mana frasa melawan hukum dapat ditafsirkan menimbulkan potensi ancaman bagi karya seni visual satir yang memanfaatkan informasi yang, apabila dikombinasikan, dapat mengidentifikasi seseorang dalam rangka 155 profesi seseorang secara spesifik. Karya sebagaimana dimaksud dibuat dalam rangka mengkritik kebijakan pejabat mengkritisi kebijakan pejabat. Selain itu, Pasal 4 ayat (3) UU PDP menyatakan bahwa data pribadi bersifat umum meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau data pribadi lain yang jika digabungkan mampu mengidentifikasi individu tertentu. Dalam konteks seni visual bertema kritik sosial, penggunaan data pribadi yang bersifat umum seringkali menjadi elemen artistik sekaligus sarana menyampaikan pesan politik. Namun, tanpa adanya penjelasan dalam pasal a quo mengenai pengecualian bagi tujuan kesenian, kondisi ini membuka celah kriminalisasi terhadap karya seni yang sah dan penting bagi hak atas bekesenian. Karya jurnalistik (Pemohon III) Pemberitaan mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Publik dan terdapat informasi mengenai data keuangan Contoh: Dikutip dari salah satu artikel pada portal berita Tempo.co berjudul: Harta Kekayaan Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri yang Terjerat OTT KPK (https://www.tempo.co/h Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (2) UU PDP yang tidak terdapat penjelasan mengenai sejauh mana frasa melawan hukum dapat ditafsirkan dapat mengancam kerja-kerja jurnalistik sebagaiman disebutkan pada tabel di samping. Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (2) huruf d dan f UU PDP menyebutkan bahwa catatan kejahatan dan data keuangan pribadi 156 ukum/harta-kekayaan- immanuel-ebenezer- wakil-menteri-yang- terjerat-ott-kpk-2061418) “Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan Noel pada 17 Januari 2025, total kekayaannya tercatat sekitar Rp17,6 miliar. Ia memiliki sejumlah aset berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Kota Depok, nilainya sebesar Rp 12,1 miliar.” sebagai data pribadi yang bersifat spesifik. Dengan ketentuan tersebut serta memperhatikan kebutuhan pengungkapan data pribadi untuk kerja-kerja jurnalistik, seperti dalam hal pemberitaan kasus korupsi, ketiadaan penjelasan pada pasal a quo tentang pengecualian kerja-kerja jurnalistik membuka celah kriminalisasi. Advokasi publik/kontrol sosial (Pemohon IV) Laporan kebijakan/aduan etik/rilis pers yang memuat riwayat jabatan, afiliasi usaha, dan/atau data kekayaan pejabat publik untuk menguji konflik kepentingan dan mendorong akuntabilitas. Misalnya seperti penerbitan laporan advokasi hak-hak digital yang menyoroti pelanggaran perlindungan data oleh pejabat publik, dengan menyajikan informasi yang bila digabungkan dapat mengidentifikasi individu terkait, untuk mendorong pemenuhan hak masyarakat atas informasi. Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (2) UU PDP yang tidak memberikan kejelasan mengenai batasan penafsiran frasa melawan hukum berpotensi menghambat upaya Pemohon IV dalam menyuarakan concern atas pemenuhan hak digital, termasuk hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Dalam konteks advokasi pemenuhan hak digital, penyampaian data pribadi yang bersifat umum sering kali dibutuhkan untuk menyoroti persoalan transparansi, aksesibilitas layanan publik, serta akuntabilitas pejabat. Akan tetapi, tanpa adanya penjelasan dalam pasal a quo mengenai pengecualian yang bersangkutan dengan hal ini, maka norma tersebut 157 membuka kemungkinan kriminalisasi terhadap inisiatif masyarakat sipil yang sah dan justru penting bagi penguatan demokrasi digital serta perlindungan hak konstitusional atas informasi. C. DALAM ALASAN/POKOK PERMOHONAN PENGECUALIAN YANG DIATUR PADA PASAL 15 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI TIDAK MEREKOGNISI KEPENTINGAN PUBLIK 9. Bahwa melalui keterangannya, Presiden dan DPR RI mendalilkan bahwa pengecualian terhadap kepentingan umum telah diakomodir melalui Pasal 15, sehingga pengecualian yang dimintakan Pemohon pada Permohonan a quo tidak relevan dan justru akan menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap subjek data pribadi; 10. Bahwa dalil tersebut adalah tidak tepat sebab pengecualian yang dihadirkan pada Pasal 15 UU PDP sebagaimana dimaksud oleh Presiden dan DPR RI hanya merujuk pada kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara sebagaimana secara eksplisit disebutkan pada bagian penjelasan. Hal tersebut membuktikan bahwa kepentingan publik dalam mengakses informasi belum dijamin dalam UU PDP, sehingga permohonan a quo memiliki landasan kepentingan yang relevan; 11. Bahwa tidak adanya pengaturan yang secara eksplisit memberikan pengecualian bagi kepentingan publik dalam mengakses informasi –yang pada praktiknya terwujud melalui kerja jurnalistik, penelitian akademik, kegiatan kesenian, kesusastraan, serta inisiatif investigatif masyarakat sipil lainnya– menimbulkan potensi penyalahgunaan terhadap ketentuan pidana Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) yang mengatur perbuatan pengungkapan data pribadi. Padahal, aktivitas-aktivitas tersebut secara 158 langsung berkaitan dengan upaya menjalankan fungsi pengawasan dan mekanisme check and balances terhadap penyelenggaraan negara. 12. Bahwa Ketentuan yang Pemohon uji di dalam Permohonan ini adalah: Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (2) UU PDP yang melarang setiap orang untuk secara melawan hukum mengungkap data pribadi yang bukan miliknya. 13. Bahwa para Pemohon berpendapat, terdapat setidaknya 2 (dua) komponen utama yang seyogianya mendapatkan sorotan dalam menilai konstitusionalitas ketentuan 65 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (2) UU PDP, yaitu: a. potensi kriminalisasi terhadap jurnalis, akademisi, dan seniman dengan ketiadaan pengecualian pada Pasal a quo untuk kepentingan publik; dan b. menghambat ruang demokrasi serta meningkatnya otoritarianisme dengan terhambatnya akses informasi publik melalui kerja-kerja jurnalistik, akademik dan karya artistik yang diproduksi oleh para Pemohon; 14. Bahwa privasi adalah konsep luas yang berkaitan dengan perlindungan otonomi individu dan hubungan antara individu dan masyarakat (termasuk pemerintah, perusahaan, dan individu lainnya). Privasi dianggap penting dalam melindungi kemampuan individu untuk mengembangkan ide dan hubungan pribadi. Pemerintah dan organisasi swasta adalah aktor yang dominan dalam melakukan pengumpulan dan pemrosesan informasi (termasuk catatan pajak, medis, ketenagakerjaan, kriminal, dan kewarganegaraan) dan swasta melalui teknologi identifikasi seperti identifikasi tanda pengenal, pemeriksaan sidik jari, dll. Terkhusus di tengah disrupsi teknologi dan komunikasi, hal ini telah menimbulkan kekhawatiran tentang penyalahgunaan, termasuk penyalahgunaan informasi yang melanggar hukum dan pencurian identitas. Oleh sebab itu, Pemerintah dan DPR-RI menyusun Naskah Akademik Rancangan UU PDP. Dalam rumusan naskah akademik tersebut, Pemerintah dan DPR- RI mengakui bahwa pelindungan data merupakan hak asasi manusia yang fundamental dalam bentuk ‘habeas data’ yakni jaminan hak seseorang untuk mendapatkan pengamanan terhadap datanya. 159 15. Bahwa Hak atas privasi secara implisit diatur dalam ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Pasal ini menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta hak untuk merasa aman dan bebas dari rasa takut yang mengancam. Privasi secara umum diakui sebagai hak fundamental yang mendasari martabat manusia dan tidak dapat dilepaskan dari pemenuhan nilai-nilai hak lainnya seperti kebebasan berekspresi, berserikat, berbicara dan hak atas informasi publik. 16. Bahwa secara khusus, hak atas privasi memiliki singgungan langsung dengan pemenuhan hak lainnya, termasuk dalam hal ini adalah pemenuhan terhadap hak atas informasi. Kedua hak tersebut saling melengkapi satu dengan yang lain. Hak atas informasi menjamin hak atas informasi individu terhadap dokumen yang memiliki irisan kepentingan publik baik dari swasta maupun Pemerintah, sementara hak atas privasi menjamin mekanisme perlindungan data pribadi individu yang dikelola oleh badan pemerintah maupun swasta. 17. Amanat rumusan pengecualian yang diatur dalam UU a quo berasal dari rujukan kepada regulasi Uni Eropa yang disebut sebagai EU GDPR. EU GDPR menetapkan standar tinggi bagi pengelolaan data pribadi oleh entitas publik dan swasta dan bertujuan untuk melindungi hak-hak individu terkait data pribadi, termasuk hak untuk mengetahui, hak untuk mengakses, dan hak untuk menghapus data pribadi. Namun, seiring dengan tujuan utamanya untuk melindungi data pribadi, EU GDPR juga mengakui bahwa ada situasi tertentu di mana kebebasan berekspresi dan hak atas informasi harus diutamakan dan menjadi prioritas, di antaranya adalah untuk kepentingan jurnalistik, akademis dan kesenian atau sastra. 160 Article 85 GDPR: 1) Member States shall by law reconcile the right to the protection of personal data pursuant to this Regulation with the right to freedom of expression and information, including processing for journalistic purposes and the purposes of academic, artistic or literary expression. 2) For processing carried out for journalistic purposes or the purpose of academic artistic or literary expression, Member States shall provide for exemptions or derogations from Chapter II (principles), Chapter III (rights of the data subject), Chapter IV (controller and processor), Chapter V (transfer of personal data to third countries or international organisations), Chapter VI (independent supervisory authorities), Chapter VII (cooperation and consistency) and Chapter IX (specific data processing situations) if they are necessary to reconcile the right to the protection of personal data with the freedom of expression and information. 3) Each Member State shall notify to the Commission the provisions of its law which it has adopted pursuant to paragraph 2 and, without delay, any subsequent amendment law or amendment affecting them. Terjemahan Resmi [vide Bukti P-9]: 1) Negara-negara Anggota harus melalui undang-undang merekonsiliasi hak atas perlindungan data pribadi sesuai dengan Peraturan ini dengan hak atas kebebasan berekspresi dan informasi, termasuk pemrosesan untuk tujuan jurnalistik serta tujuan ekspresi akademik, artistik, atau sastra 2) Untuk pemrosesan yang dilakukan untuk tujuan jurnalistik atau untuk tujuan ekspresi akademik, artistik, atau sastra, Negara-negara Anggota harus menetapkan pengecualian atau penyimpangan dari Bab II (prinsip-prinsip), Bab III (hak subjek data), Bab IV (pengendali dan pemroses), Bab V (transfer data pribadi ke negara ketiga atau organisasi internasional), Bab VI (otoritas pengawas independen), Bab VII (kerja sama dan konsistensi), dan Bab IX (situasi pemrosesan data tertentu) jika hal tersebut diperlukan untuk merekonsiliasi hak atas 161 perlindungan data pribadi dengan kebebasan berekspresi dan informasi. 3) Setiap Negara Anggota harus memberitahukan kepada Komisi ketentuan dalam undang-undangnya yang telah diadopsi sesuai dengan paragraf 2 dan, tanpa penundaan, setiap perubahan undang- undang berikutnya atau amandemen yang mempengaruhi ketentuan tersebut 18. Bahwa konsekuensinya, negara-negara anggota Uni Eropa harus menciptakan aturan yang memungkinkan jurnalis, akademisi dan pegiat seni untuk melakukan pekerjaan mereka tanpa terhalang oleh batasan- batasan yang biasanya berlaku untuk pemrosesan data pribadi. Adapun tujuannya adalah untuk memastikan bahwa regulasi pelindungan data pribadi tidak menghambat kebebasan berekspresi dan kemampuan jurnalis untuk melaporkan berita yang berdimensi kepentingan publik. 19. Bahwa Pemerintah dan DPR-RI secara simultan telah mengamplifikasi rumusan pengecualian perlindungan data pribadi tersebut dalam ketentuan Naskah Akademik Rancangan UU PDP halaman 140-141 huruf (c) yang disusun oleh BPHN [Vide Bukti P-10] yang menyebutkan: “Dalam keadaan-keadaan tertentu, dengan alasan-alasan yang sah dan diatur oleh undang undang, maka dapat dilakukan penerobosan terhadap perlindungan data pribadi. Alasan-alasan yang sah tersebut meliputi, namun tidak terbatas pada: I. Keamanan nasional; II. Kepentingan proses penegakan hukum; III. Kepentingan pers sepanjang data pribadi diperoleh dari informasi yang sudah dipublikasikan; IV. Kepentingan penelitian ilmiah dan statistik 20. Bahwa akan tetapi rumusan pasal yang memberikan jaminan terhadap “KEPENTINGAN PERS” atau Pasal 85 EU GDPR menyebutnya sebagai “kepentingan jurnalistik” tersebut menghilang dalam UU PDP yang 162 telah disahkan, sehingga kepentingan Pers, sebagai bagian dari pemenuhan hak atas informasi bagi publik, tidak direkognisi pada UU PDP yang telah disahkah; 21. Bahwa Pasal 3 UU PDP menentukan bahwa Undang-Undang tersebut diberlakukan dengan berasaskan: a. Pelindungan; b. Kepastian hukum; c. Kepentingan umum; d. Kemanfaatan; e. Kehati-hatian f. Keseimbangan; g. Pertanggungjawaban; dan h. Kerahasiaan 22. Bahwa asas dalam suatu UU menjadi sesuatu tumpuan berpikir dan membantu menafsirkan UU secara keseluruhan tanpa mengesampingkan pentingnya pelaksanaan tiap-tiap asas tersebut, khususnya mengenai asas pelindungan dan kerahasiaan sebagai asas yang mendasari pemenuhan jaminan hak atas privasi. Penyusunan konsepsi pengecualian dalam UU PDP juga seharusnya dipahami sebagai bagian dari pemenuhan asas Kepentingan Umum. Asas ini dimaknai sebagai pelaksanaan Pelindungan Data Pribadi harus memperhatikan kepentingan umum atau masyarakat secara luas. 23. Bahwa dengan mempertimbangkan pentingnya penegakan asas-asas tersebut, melalui permohonan a quo Para Pemohon menekankan bahwa pemenuhan hak untuk mencari dan memperoleh informasi, baik dalam bentuk kegiatan jurnalistik, akademik, seni, maupun kesusastraan, harus dijalankan dengan berpegang pada standar serta kaidah seperti kode etik dan pedoman yang berlaku, semata-mata untuk kepentingan publik atau kepentingan umum serta masyarakat secara luas. 24. Bahwa Asas Keseimbangan (balancing rights) merupakan asas penting yang perlu dipertimbangkan untuk dijadikan dasar bagi perumusan norma pada Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi, oleh karenanya Perumus Kebijakan (dalam hal ini Pemerintah 163 dan DPR-RI) mengakomodir irisan kedua hak tersebut. Perluasan penafsiran ini perlu dilakukan karena pada dasarnya ada perbedaan yang mendasar apabila pengecualian ini tidak dicantumkan secara eksplisit di dalam prinsip perlindungan data pribadi. 25. Bahwa Asas Keseimbangan dapat dimaknai sebagai upaya untuk menyeimbangkan antara hak individu terhadap jaminan pelindungan data pribadinya dengan hak orang lain yang sah, termasuk tidak terbatas terhadap hak atas informasi, penyampaian pendapat, dan berekspresi. Oleh karenanya, Para Pemohon bermaksud untuk memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI untuk turut memberikan perhatian pada asas kepentingan umum serta Asas Keseimbangan; 26. Bahwa mengingat kewajiban ini merupakan kewajiban bersama yang tentunya juga diemban oleh MKRI, maka pemeriksaan terhadap Permohonan a quo pun seyogianya ditujukan untuk memenuhi kewajiban konstitusional—salah satunya dengan memberikan perluasan pengecualian terhadap siapa yang bisa menjadi “korban” dari ketiadaan pengecualian terhadap ketentuan delik Pidana UU PDP yang seharusnya turut menjamin pemenuhan hak atas informasi bagi masyarakat. 27. Bahwa oleh karena itu, jika berkaca dengan negara lain, tujuan jurnalistik, akademik kesenian dan kesusastraan tidak akan menghalangi implementasi pelindungan data pribadi jika sesuai ketentuan kepentingan publik. Pasal a quo tidak seharusnya menempatkan kepentingan pelindungan data pribadi di atas kepentingan publik dalam konteks kebebasan berekspresi, berpendapat dan hak atas informasi. Sebaliknya, pelindungan data pribadi dan kebebasan berekspresi, berpendapat dan hak atas informasi patut diperhatikan sebagai dua hal yang berjalan beriringan dengan prinsip keseimbangan yang proporsional. Oleh karena itu, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran terhadap pasal a quo, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, serta jaminan kebebasan berekspresi, berpendapat dan hak atas informasi sesuai yang termaktub dalam UUD NRI 1945. 28. Benturan antara hak privasi dengan hak atas informasi, tidak berarti mengesampingkan hak yang satu dengan hak yang lain. Di situlah letak 164 asas keseimbangan sebagai prinsip yang harus diutamakan, terutama dalam kaitannya memberikan jaminan hak atas informasi kepada publik. Dalam hal ini, tidaklah permohonan a quo kemudian dimaksudkan untuk memperlonggar pelindungan terhadap data pribadi, melainkan untuk memberikan kepastian hukum kepada Para Pemohon yang dalam kerja- kerjanya berkaitan dalam memberikan hak atas informasi publik, yakni jurnalis, akademisi, dan pekerja seni. 29. Bahwa harus ada jaminan terhadap hak-hak sebagaimana disebutkan di atas yang cukup, guna dapat memastikan bahwa Undang-Undang ini tidak digunakan secara sewenang-wenang untuk menyempitkan ruang sipil. FRASA “MELAWAN HUKUM” HARUS DIARTIKAN DALAM ARTI FORMIL, AGAR TIDAK MENIMBULKAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL TERHADAP KERJA-KERJA JURNALISTIK, AKADEMISI, KESENIAN DAN KESUSASTRAAN YANG DILAKUKAN DEMI KEPENTINGAN PUBLIK 30. Bahwa, Pemohon telah menghadirkan Ahli Hukum Pidana untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terkait frasa ‘melawan hukum’ dalam Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (2) UU PDP yang dapat dikenakan kepada kerja-kerja jurnalistik, akademisi, kesenian, dan kesusastraan. Keterangan Ahli tersebut telah disampaikan pada sidang Mahkamah Konstitusi pada 8 Oktober 2025 dengan agenda Mendengar Keterangan Saksi dan Ahli dari Pemohon; 31. Bahwa, Ahli menyampaikan keterangan tersebut dengan menekankan 2 (dua) komponen utama pendapat para Pemohon dalam menilai konstitusionalitas ketentuan Pasal a quo, yaitu (i) potensi kriminalisasi terhadap jurnalis, akademisi, dan seniman dengan ketiadaan pengecualian pada pasal a quo untuk kepentingan publik, dan (ii) menghambat ruang demokrasi serta meningkatnya otoritarianisme dengan terhambatnya akses informasi publik melalui kerja-kerja jurnalistik, akademik, dan karya artistik yang diproduksi oleh Pemohon; 165 32. Bahwa, Adapun maksud dari Permohonan ini bukanlah untuk mengubah rumusan delik pidana dalam pasal a quo yang sebagaimana dimaknai oleh DPR dalam keterangannya; “Bahwa Petitum Pemohon menginginkan Mahkamah Konstitusi untuk mengubah rumusan delik pidana yang terdapat dalam UU PDP bahwa perumusan kebijakan pidana atau kriminal polisi merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang dan bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi” Jika membaca dan memaknai dalil-dalil yang diberikan oleh Pemohon, sejatinya Pemohon tidak meminta untuk menghapus atau mengubah dalil pidana ini. Namun, Pemohon bermaksud agar frasa ‘melawan hukum’ diberikan pengecualian terkait kerja-kerja jurnalistik, akademisi, karya seni, dan kesusastraan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik dalam pemenuhan hak atas informasi warga negara. 33. Sebagaimana Ahli menyampaikan bahwa frasa ‘melawan hukum’ harus ditafsirkan dalam arti formil. Ahli menjelaskan bahwa penafsiran ‘melawan hukum’ yang memiliki kepastian hukum adalah melawan hukum yang diartikan dalam arti formil. Sehingga, memberikan jaminan siapa saja yang boleh mengungkapkan data pribadi dan dikategorikan bukan perbuatan melawan hukum. Ahli berpendapat bahwa lebih cenderung menggunakan tafsir melawan hukum dalam arti formil di lapangan hukum pidana sehingga tafsirnya lebih tegas (lex stricta) sehingga jika perbuatan itu tidak dinyatakan melawan hukum dalam undang-undang pidana atau undang-undang yang mengatur ketentuan pidana, maka tidak dapat digolongkan sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal a quo; 34. Bahwa, asas lex certa mengharuskan agar perbuatan yang dapat dipidana dirumuskan dengan jelas. Pada dasarnya, pengertian ‘melawan hukum’ itu bermacam-macam. Ada mengartikan sebagai “tanpa hak sendiri” (zonder eigen recht), “bertentangan dengan hak orang lain” (tegen eens anders recht), “bertentangan dengan hukum objektif” (tegen het objectieve recht). Oleh karena banyaknya pemaknaan ‘melawan hukum’, Noyon dan Langemeyer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya 166 disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya; 35. Bahwa, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 003/PUU- IV/2006 pernah membuat yurisprudensi berupa ajaran melawan hukum yang termuat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Dalam putusannya, Mahkamah memaknai bahwa penjelasan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti formil; 36. Bahwa, Ahli menegaskan ketentuan pengecualian yang termaktub dalam Pasal 15 ayat (1) UU PDP yakni untuk (a) kepentingan pertahanan dan keamanan nasional; (b) kepentingan proses penegakan hukum; (c) kepentingan umum dalam rangka penyelenggaran negara; (d) kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan sistem stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara; atau kepentingan statistik dan penelitian ilmiah, tidak ditegaskan atau tidak dikaitkan dengan pengungkapan data pribadi milik orang lain secara melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal a quo. Oleh karena itu, jika tidak diberikan penafsiran oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi akan berpotensi menimbulkan ‘kriminalisasi’ seseorang yang melakukan kerja- kerja jurnalistik, akademisi, karya seni, dan kesusastraan dalam hal memenuhi kepentingan publik; 37. Bahwa, dalam General Data Protection Regulation (GDPR) yang digunakan sebagai pedoman dalam perancangan UU PDP pada dasarnya telah mengecualikan kerja-kerja yang telah dimohonkan oleh Pemohon. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 85 GDPR; Article 85 GDPR: 1) Member States shall by law reconcile the right to the protection of personal data pursuant to this Regulation with the right to freedom of expression and information, including processing for journalistic purposes and the purposes of academic, artistic or literary expression. 2) For processing carried out for journalistic purposes or the purpose of academic artistic or literary expression, Member States shall provide 167 for exemptions or derogations from Chapter II (principles), Chapter III (rights of the data subject), Chapter IV (controller and processor), Chapter V (transfer of personal data to third countries or international organisations), Chapter VI (independent supervisory authorities), Chapter VII (cooperation and consistency) and Chapter IX (specific data processing situations) if they are necessary to reconcile the right to the protection of personal data with the freedom of expression and information. 3) Each Member State shall notify to the Commission the provisions of its law which it has adopted pursuant to paragraph 2 and, without delay, any subsequent amendment law or amendment affecting them. Terjemahan Resmi [Vide Bukti P-9]: 1) Negara-negara Anggota harus melalui undang-undang merekonsiliasi hak atas perlindungan data pribadi sesuai dengan Peraturan ini dengan hak atas kebebasan berekspresi dan informasi, termasuk pemrosesan untuk tujuan jurnalistik serta tujuan ekspresi akademik, artistik, atau sastra. 2) Untuk pemrosesan yang dilakukan untuk tujuan jurnalistik atau untuk tujuan ekspresi akademik, artistik, atau sastra, Negara-negara Anggota harus menetapkan pengecualian atau penyimpangan dari Bab II (prinsip-prinsip), Bab III (hak subjek data), Bab IV (pengendali dan pemroses), Bab V (transfer data pribadi ke negara ketiga atau organisasi internasional), Bab VI (otoritas pengawas independen), Bab VII (kerja sama dan konsistensi), dan Bab IX (situasi pemrosesan data tertentu) jika hal tersebut diperlukan untuk merekonsiliasi hak atas perlindungan data pribadi dengan kebebasan berekspresi dan informasi. 3) Setiap Negara Anggota harus memberitahukan kepada Komisi ketentuan dalam undang-undangnya yang telah diadopsi sesuai dengan paragraf 2 dan, tanpa penundaan, setiap perubahan undang- undang berikutnya atau amandemen yang mempengaruhi ketentuan tersebut. 168 38. Bahwa, jika suatu kerja-kerja yang dijamin oleh konstitusi dan dilakukan untuk kepentingan publik dapat dijerat pidana hanya karena mengungkap data yang memiliki dimensi publik, maka hal ini menunjukkan bahwa rumusan pasal a quo tidak memenuhi prinsip foreseeability sebagaimana dimaksud dalam praktik Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia (ECHR). Norma tersebut tidak dapat diperkirakan secara wajar oleh warga negara apakah suatu perbuatan tertentu tergolong melawan hukum atau tidak. 39. Bahwa, prinsip foreseeability merupakan bagian dari prinsip yang lebih luas dan mendasar dalam hukum pidana, yaitu prinsip legalitas (nullum crimen sine lege) yang tercantum dalam Pasal 7 Konvensi Eropa tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental dengan judul “no punishment without law”. ECHR menyatakan pandangannya bahwa Pasal 7 mencerminkan prinsip nullum crimen sine lege dengan menegaskan bahwa hanya hukum yang dapat mendefinisikan suatu tindak pidana, dan secara implisit terkandung di dalamnya bahwa setiap tindak pidana harus dirumuskan dengan jelas dalam undang-undang. Sejatinya, terdapat prinsip bahwa hukum pidana tidak boleh ditafsirkan secara ekstensif yang merugikan terdakwa, misalnya melalui analogi yang memberatkan (in malam partem). 40. Bahwa, prinsip foreseeability dalam hukum pidana juga dikenal dengan istilah lex certa (nullum crimen sine lege certa) dan lex stricta (nullum crimen sine lege stricta), yang merupakan bagian dari prinsip nullum crimen. Lex certa mensyaratkan agar suatu perbuatan yang dapat dipidana dirumuskan dengan jelas, dan syarat ini dianggap terpenuhi apabila seseorang dapat memperkirakan sifat dapat dipidananya suatu perbuatan dari rumusan ketentuan pidana yang berlaku atau dari penafsiran pengadilan. Sedangkan, lex stricta menuntut agar hukum pidana bersifat tegas dan pasti, khususnya dengan melarang penggunaan analogi dalam penerapan hukum pidana. Artinya, pengadilan itu tidak boleh menafsirkan ketentuan pidana secara terlalu luas yang dapat merugikan individu. 41. Bahwa, hal tersebut sejalan dengan keterangan yang disampaikan oleh Ahli, yang menyatakan bahwa sebagaimana salah satu asas legalitas 169 yang menyatakan bahwa undang-undang harus ‘lex stricta’ yaitu harus tegas sehingga perlu penafsiran yang tegas juga terkait dengan unsur melawan hukum yang dikecualikan, sehingga dikategorikan sebagai alasan pembenar, dan alasan pembenar ini tidak harus dibuktikan di pengadilan namun tertera dalam undang-undang yang tegas tersebut. Hukum pidana harus dirumuskan secara jelas dan tegas, tanpa ada ruang untuk penafsiran yang menyimpang atau melebarkan makna di luar ketentuan yang ada. 42. Bahwa, Ahli yang dihadirkan oleh DPR dan Pemerintah tidak menyinggung atau memberikan pendapat yang secara substansial menjawab soal pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon dala perkara a quo, khususnya terkait ketidakjelasan frasa ‘melawan hukum’ dalam pasal a quo. 43. Bahwa, Pemohon menilai, ketiadaan penjelasan atau pembelaan yang komprehensif dari Ahli yang dihadirkan oleh Pemerintah terhadap ketidakjelasan unsur ‘melawan hukum’, justru memperkuat dalil Pemohon, bahwa norma pidana yang dimaksud telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang penafsiran yang luas serta sewenang-wenang. 44. Bahwa, dengan demikian, tidak adanya argumentasi substantif dari DPR dan Pemerintah mengenai tafsir unsur “melawan hukum” membuktikan bahwa bahkan pembentuk undang-undang sendiri tidak memiliki ukuran yang pasti dan terukur terhadap batasan perbuatan yang dianggap melanggar hukum dalam konteks pelindungan data pribadi. 45. Bahwa, pada dasarnya permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukan semata-mata untuk mengungkap data pribadi dengan mengistimewakan kerja-kerja tertentu. Namun, kerja-kerja tersebut pada dasarnya dilakukan atas dasar kepentingan publik dan untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan negara. 46. Bahwa, Pemohon dalam hal ini berpendapat bahwa kerja-kerja Pemohon merupakan akses terhadap informasi kepada publik dan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan data pribadi secara ‘melawan hukum’. Sesuai dengan keterangan Ahli yang menegaskan bahwa UU 170 PDP yang dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai regulasi yang cukup jelas, sehingga tidak ada penjelasan lebih lanjut terhadap isi pasal a quo. Namun demikian, pandangan ini tidak serta merta dipahami oleh para ahli, penegak hukum termasuk jaksa dan penyidik. Sehingga yang bermasalah dari pasal a quo bukan perbuatan yang dilarang semata, tetapi tafsir dari frasa tertentu dari isi pasal tersebut yang akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Timbulnya tafsir yang berbeda atas frase tertentu dari rumusan pasal a quo, khususnya frase “melawan hukum”. 47. Bahwa, keterangan Ahli yang dihadirkan Pemohon menguatkan argumentasi pemohon bahwa untuk memenuhi hak konstitusional Pasal 28 F UUD NRI 1945 atau hak atas informasi, khususnya dalam rangka informasi publik, diperlukan adanya penafsiran pada pasal a quo. Bahwa kerja-kerja yang dilakukan semata-mata demi kepentingan publik untuk tahu (right to know). 48. Bahwa, diperlukan tafsir yang ketat dan tegas (lex stricta) oleh Mahkamah Konstitusi agar tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan pasal a quo yaitu untuk memastikan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam kedua pasal tersebut adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil di ranah hukum pidana dan memastikan para subjek delik yang telah dikecualikan dalam UU PDP dan undang-undang lain ketika mengungkapkan data pribadi milik orang lain tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum di lapangan hukum pidana dan tidak bisa dipidana. Hal yang disampaikan oleh Ahli Pemohon, secara tegas telah melemahkan keterangan dari Presiden, yakni “Apabila permohonan petitum Pemohon yang pada pokoknya meminta Mahkamah Konstitusi meniadakan unsur melawan hukum justru akan mempersempit cakupan dari unsur melawan hukum, termasuk larangan yang diatur dalam Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP, dan akan menjadikan pasal a quo inkonstitusional dan berbahaya bagi demokrasi, karena tanpa unsur melawan hukum, setiap pengungkapan data pribadi otomatis dilarang kecuali dalam dua kondisi yang bersifat sempit, tidak jelas, dan tanpa penjelasan memadai, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dengan menempatkan kerja 171 jurnalistik, akademik, kesenian, dan kesusastraan secara istimewa tanpa mekanisme pengawasan, serta berpotensi membuka ruang bebas bagi pengungkapan data pribadi yang sangat sensitif, seperti data kesehatan, biometrik, genetika, dan keuangan; pada akhirnya, perubahan ini akan menghilangkan instrumen kontrol terhadap pemrosesan data pribadi dan melanggar jaminan kepastian hukum.” 49. Bahwa, dengan kondisi ketiadaan penjelasan yang relevan dari Pemerintah dan DPR terkait penafsiran unsur ‘melawan hukum’, maka semakin mempertegas bahwa pasal a quo bertentangan dengan asas kepastian hukum dan prinsip lex certa karena tidak dapat memberikan penafsiran yang jelas terkait batasan unsur ‘melawan hukum’. Dalam persidangan mendengarkan keterangan dari Ahli Presiden, Ahli yang dihadirkan Presiden tidak memberikan keterangan lebih lanjut terkait tidak menjabarkan dan mengelaborasi argumentasi yang dapat membatalkan dalil-dalil Pemohon. 50. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi perlu memberikan tafsir yang tegas, dengan memberikan tafsir yang otentik dan sistematis dengan siapa subjek yang tidak bisa dikenakan dalam melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pasal a quo, tafsir otentik ini merujuk pada undang-undang yang mewajibkan subjek hukum untuk mengungkapkan data pribadi atau memiliki tugas dalam mengungkap data pribadi. Tafsir juga bisa merujuk pada undang-undang PDP sendiri sebagai bentuk pengecualian agar tidak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum. Seperti yang telah disampaikan dalam keterangan Ahli Hukum Pidana, bahwa unsur melawan hukum pasal a quo adalah melawan hukum dalam arti formil yang ada dalam lapangan hukum pidana, artinya harus nyata-nyata perbuatan itu dilarang dalam hukum pidana (dalam undang-undang pidana). Jika perbuatan mengungkapkan data pribadi tidak dilarang bagi subjek hukum tertentu dalam undang-undang tertentu, maka seharusnya tidak dapat digolongkan sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum; 172 PENTINGNYA TAFSIR HUKUM PENGECUALIAN TERHADAP KERJA- KERJA JURNALISTIK, AKADEMIK, KESENIAN DAN KESUSASTRAAN PADA PASAL 65 AYAT (2) DAN PASAL 67 AYAT (2) UU PDP UNTUK MENJAGA KESEIMBANGAN ANTARA HAK ATAS PRIVASI DAN JAMINAN HAK PUBLIK ATAS INFORMASI 51. Bahwa hak atas informasi merupakan hak yang berkaitan langsung dengan berlangsungnya proses demokrasi. Hak atas informasi merupakan hak yang dihadirkan sebagai bentuk pengawasan warga negara terhadap pemangku kewenangan urusan publik (check and balances) dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dipertanggungjawabkan. 52. Bahwa dokumentasi legalitas terhadap hak atas informasi terdapat pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa adanya intervensi dan ditujukan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah. 53. Bahwa pentingnya perlindungan terhadap hak atas informasi dalam kerangka kebebasan berekspresi lebih lanjut dielaborasi secara komprehensif oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada Standar Norma dan Pengaturan Nomor 5 tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi [Vide Bukti P-13] yang berbunyi: “Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa” — “Kebebasan ekspresi memerlukan jaminan perlindungan hak memperoleh informasi yang merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik, yang merupakan salah satu 173 ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik”. 54. Bahwa merujuk pada ketentuan mengenai hak atas informasi dalam kerangka kebebasan berekspresi sebagaimana yang diatur pada Pasal 19 ayat (2) ICCPR, kebebasan berekspresi merupakan kebebasan menyatakan pendapat yang berhubungan dengan publik atau hubungan antar manusia. Adapun ruang lingkup kebebasan berekspresi, sebagaimana disebutkan kembali dalam SNP Nomor 5 Komnas HAM tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi [poin 39 hal. 8 Vide Bukti P-13] dapat meliputi wacana politik, komentar sendiri dan tentang urusan publik, diskusi tentang hak asasi manusia, jurnalisme, ekspresi budaya dan seni, pengajaran dan wacana agama serta iklan komersial. 55. Bahwa kelindan erat antara hak atas informasi dan hak atas pelindungan data pribadi tercakup pada hak atas kebebasan pers (pemrosesan data pribadi untuk tujuan jurnalistik), hak atas kebebasan akademik (pemrosesan data pribadi untuk tujuan akademik), hak atas berkesenian dan kesusastraan (pemrosesan data pribadi untuk tujuan artistik dan ekspresi tertulis) sebagaimana yang diatur sebagai exemption atau pengecualian pada European Union General Data Protection (EU GDPR), sebagai instrumen hukum yang merupakan salah satu rujukan pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, secara spesifik tercantum pada Pasal 85. 56. Bahwa tindakan “mengungkapkan data pribadi” sebagaimana yang tercantum pada Pasal 65 ayat (2) juncto 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi merupakan salah satu bentuk pemrosesan data pribadi yang terinterkoneksi dengan pengejawantahan penikmatan hak atas informasi. Oleh karena itu, frasa “melawan hukum” pada Pasal tersebut, yang tidak diberikan penjelasan berupa pengecualian terhadap bentuk-bentuk penikmatan hak untuk memperoleh dan/atau memberikan informasi yang sah, berpotensi berdampak pada pembatasan penikmatan bagi 174 warga negara dalam menjalankan peran kewargaannya di negara demokrasi. 57. Bahwa menurut keterangan Ahli Dr. Herlambang P. Wiratraman, persoalan mendasar dari Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi tidak semata terletak pada aspek implementasi atau penegakan hukumnya, melainkan pada substansi norma itu sendiri. Rumusan norma yang bersifat umum dan tidak disertai batasan yang tegas terhadap aktivitas-aktivitas yang sah dan berlandaskan kepentingan publik menimbulkan potensi pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara. 58. Bahwa Ahli menguraikan analogi dengan pengalaman penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), di mana sejak awal masyarakat sipil telah memperingatkan adanya bahaya kriminalisasi akibat rumusan norma yang bersifat elastis dan multitafsir, khususnya pada pasal-pasal yang berkaitan dengan penghinaan, pencemaran nama baik, dan penyebaran informasi elektronik. Pada masa pembentukan, kekhawatiran tersebut diabaikan oleh pembentuk undang- undang dengan dalih bahwa permasalahan yang akan timbul hanyalah persoalan penegakan hukum. 59. Bahwa pengalaman tersebut membuktikan bahwa permasalahan tafsir norma yang tidak tegas merupakan masalah desain normatif, bukan semata penegakan hukum. Dalam praktiknya, norma yang kabur dalam UU ITE telah digunakan untuk memidanakan warga sipil, jurnalis, peneliti, dan aktivis yang menjalankan fungsi pengawasan sosial dan kebebasan berekspresi yang sah. 60. Bahwa sejalan dengan pandangan Ahli tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui berbagai putusannya telah menegaskan pentingnya perumusan norma yang jelas, tegas, dan proporsional agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) maupun penyalahgunaan kewenangan (abuse of power). Mahkamah, antara lain dalam Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008, menyatakan bahwa suatu ketentuan pidana yang tidak memiliki batas rumusan yang jelas berpotensi bertentangan 175 dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena meniadakan jaminan kepastian hukum yang adil. 61. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, Mahkamah menegaskan kembali bahwa pembatasan terhadap hak asasi manusia harus dilakukan secara “clear, foreseeable, and accessible”, serta diatur secara tegas dalam norma undang-undang, bukan dibiarkan terbuka untuk ditafsirkan oleh aparat penegak hukum. 62. Bahwa dengan mempertimbangkan praktik konstitusional dan preseden tersebut, Ahli menilai ketentuan Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP, yang tidak secara eksplisit mengatur pengecualian bagi kegiatan jurnalistik, akademik, kesenian, kesusastraan, serta aktivitas masyarakat sipil yang dijalankan untuk kepentingan publik, mengandung risiko konstitusional yang sama dengan UU ITE, yaitu potensi penyalahgunaan norma hukum pidana untuk membungkam ekspresi publik dan kebebasan berpendapat. 63. Bahwa tafsir ‘melawan hukum’ dalam Pasal 65 ayat (2) dan 67 ayat (2) UU PDP bersifat terlalu luas (overbroad), sehingga membuka ruang penegakan hukum yang sewenang-wenang dan berpotensi mengkriminalisasi kerja-kerja yang sah dan dilindungi konstitusi seperti jurnalisme, penelitian akademik, serta ekspresi kesenian. 64. Bahwa pembatasan hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan berekspresi, hanya dapat dilakukan jika memenuhi syarat legitimate aim, necessity, dan proportionality sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP), hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Ahli Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dihadirkan Pemohon. 65. Bahwa ketentuan a quo tidak secara tegas mengatur pengecualian bagi kerja-kerja jurnalistik, akademik, kesenian dan kesusastraan sebagaimana diakui dalam standar internasional maupun dalam sistem hukum nasional, sehingga berpotensi membatasi ruang demokrasi dan partisipasi warga, maka, pasal-pasal yang diuji pada permohonan a quo menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak memberi batas yang 176 jelas antara pelanggaran terhadap data pribadi dengan aktivitas publik yang dilindungi, sehingga bertentangan dengan prinsip rule of law. 66. Bahwa pembentukan tafsir pengecualian sebagaimana dimohonkan bukanlah bentuk pembebasan dari tanggung jawab hukum, melainkan mekanisme konstitusional untuk memastikan keseimbangan antara dua hak yang sama-sama dijamin oleh konstitusi yakni hak atas privasi dan hak atas informasi. 67. Bahwa kebebasan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan instrumen demokrasi yang melindungi hak masyarakat untuk mengetahui, sehingga peliputan yang melibatkan data pribadi untuk kepentingan publik tidak dapat dikategorikan sebagai “melawan hukum”. 68. Bahwa sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers, penghormatan terhadap kehidupan pribadi hanya berlaku “kecuali untuk kepentingan publik”, yang berarti hukum nasional telah mengakui legitimasi penggunaan data pribadi dalam konteks publik yang sah. 69. Bahwa dalam konteks kebebasan akademik, Pasal 9 UU Pendidikan Tinggi menegaskan hak sivitas akademika untuk meneliti, mengembangkan, dan mempublikasikan ilmu pengetahuan secara bebas dan bertanggung jawab. Pembatasan terhadap akses atau pengungkapan data yang bersifat publik dalam penelitian akademik merupakan bentuk pelanggaran terhadap kebebasan akademik. 70. Bahwa prinsip-prinsip Surabaya Principles on Academic Freedom menegaskan kewajiban negara untuk menjamin kebebasan akademik dan melindungi peneliti dari kriminalisasi, termasuk ketika penelitian melibatkan pengolahan atau pengungkapan data pribadi. Lebih lanjut, sebagaimana yang ditegaskan oleh Ahli Hukum dan HAM yang dihadirkan oleh Pemohon, melalui keterangannya menyatakan bahwa hak atas kebebasan akademik bukan hanya menyangkut penelitian ilmiah itu saja, melainkan terjaminnya keberlangsungan hak atas kebebasan untuk mengembangkan diri bagi seluruh sivitas akademika, baik itu melalui kegiatan organisasi mahasiswa, maupun hal-hal lainnya yang serupa. 177 71. Bahwa seni dan kesusastraan merupakan bentuk ekspresi budaya yang dijamin dalam Pasal 28C dan 28E UUD 1945, serta diakui UNESCO sebagai bagian dari hak atas kebebasan berekspresi. Maka, ekspresi seni yang menggunakan data atau figur publik tidak dapat dianggap melawan hukum selama untuk tujuan artistik dan sosial. 72. Bahwa dalam sistem hukum Eropa, Pasal 85 General Data Protection Regulation (GDPR) secara eksplisit mewajibkan negara anggota untuk memberikan pengecualian terhadap pemrosesan data pribadi bagi tujuan jurnalistik, akademik, artistik, dan kesusastraan. Hal tersebut merupakan contoh perwujudan dari pemenuhan hak atas privasi yang tidak mengenyampingkan pemenuhan kepentingan publik untuk mengetahui (right to know) dan akses atas informasi. 73. Bahwa dalam prinsip hak asasi manusia, seluruh hak bersifat saling bergantung (interdependent) dan tidak dapat dipisahkan (indivisible), sehingga pembatasan satu hak tidak boleh meniadakan hak lainnya. Dengan begitu, pelindungan data pribadi tidak dapat ditempatkan lebih tinggi daripada kepentingan publik, karena hak atas informasi merupakan pondasi demokrasi dan pengawasan publik terhadap kekuasaan. 74. Bahwa lebih lanjut, Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024 telah menegaskan pentingnya pembacaan pasal secara kontekstual untuk mencegah kriminalisasi atas kebebasan berekspresi, sehingga tafsir serupa perlu diterapkan pada perkara a quo. 75. Bahwa secara sosiologis, penegakan hukum yang yang tidak mengakui pengecualian atas kerja publik akan memperkuat budaya ketakutan (chilling effect) dan membungkam kritik terhadap penyelenggara negara. Maka, dengan tidak adanya tafsir pengecualian, negara gagal memenuhi kewajiban positifnya untuk menjamin kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi sebagaimana diatur dalam ICCPR dan Konstitusi. 76. Bahwa tafsir pengecualian yang dimohonkan merupakan bentuk harmonisasi antara UU PDP dan peraturan sektoral sektoral lainnya seperti UU Pers, UU Dikti dan instrumen HAM, guna mencegah tumpang tindih dan konflik norma. Pemberian tafsir pengecualian bukanlah 178 pembatasan terhadap hak atas privasi melainkan jaminan agar pelindungan data pribadi tidak disalahgunakan untuk membungkam kebebasan sipil. 77. Bahwa secara filosofis, sebagaimana dikemukakan oleh Hakim Benjamin Cardozo, “kebebasan berekspresi adalah matriks dari seluruh kebebasan lainnya”, karena itu, menjaga tafsir pengecualian dalam UU PDP berarti menjaga roh demokrasi dan hak-hak dasar warga negara. KETERANGAN PEMERINTAH DAN DPR RI TIDAK MENJAWAB POKOK PERSOALAN KONSTITUSIONAL YANG DIAJUKAN PEMOHON SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM PERMOHONAN A QUO 78. Bahwa Pemohon telah membaca keterangan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia sebagaimana yang telah disampaikan pada sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 23 September 2025 dengan agenda mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia; 79. Bahwa keterangan dari Dewan Perwakilan Rakyat pada pokoknya adalah sebagai berikut: a. unsur melawan hukum dalam rumusan Pasal 65 ayat (2) UU PDP memberikan kepastian terkait kondisi yang menyebabkan pengungkapan data pribadi orang lain menjadi terlarang, sehingga tidak dapat dihilangkan dari rumusan Pasal 65 ayat (2) UU PDP sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pemohon; b. jika unsur dengan sengaja dihapuskan dari rumusan Pasal 67 ayat (2) UU PDP, maka perbuatan melawan hukum mengungkapkan data pribadi orang lain dapat dikenakan pidana tanpa diperlukan pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan tersebut, sehingga dapat menyebabkan penegak hukum dapat lebih mudah mempidanakan seseorang hanya berdasarkan perbuatannya tanpa harus membuktikan unsur niat di balik perbuatan tersebut dan justru akan memberikan ketidakpastian hukum dan berpotensi terjadi pemidanaan yang sewenang-wenang; 179 c. terkait permohonan untuk mengecualikan wartawan, akademisi, dan pegiat seni, bahwa wartawan dapat menjalankan tugas jurnalistik dengan mengungkapkan data pribadi orang lain sepanjang tetap dilaksanakan sesuai dengan atau berdasarkan peraturan perundang- undangan dan kode etik jurnalistik; dan dalam pembuatan karya seni dan sastra, pegiat seni perlu tetap memenuhi kaidah yang diatur dalam UU PDP terkait persetujuan yang diberikan oleh subjek data pribadi terhadap penggunaan data pribadinya. 80. Bahwa dalam keterangannya, Dewan Perwakilan Rakyat memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan amar putusan sebagai berikut: a. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sehingga Permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima; b. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima; c. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan; d. Menyatakan Pasal 56 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 65 ayat (2), dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat; e. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; dan f. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. 81. Bahwa keterangan dari Presiden, sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital mewakili Kuasa Presiden yaitu Menteri Hukum dan Menteri Komunikasi dan Digital, pada pokoknya adalah sebagai berikut: 180 a. kebutuhan perlindungan Pemohon Perkara 135 telah diakomodasi dalam UU PDP yang harus dibaca secara utuh dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait, yaitu: i. terkait dengan kepentingan jurnalistik dilindungi oleh Pasal 4 ayat (1) jo. (3) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 40 Tahun 1999 tentang Pers; ii. terkait dengan kepentingan akademik dilindungi oleh Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; dan iii. terkait dengan kesenian dilindungi oleh Pasal 41 huruf a dan b, Pasal 43 huruf a dan b, dan Pasal 44 huruf a dan b Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. b. apabila permohonan petitum Pemohon yang pada pokoknya meminta Mahkamah Konstitusi meniadakan unsur melawan hukum justru akan mempersempit cakupan dari unsur melawan hukum, termasuk larangan yang diatur dalam Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP, dan akan menjadikan pasal a quo inkonstitusional dan berbahaya bagi demokrasi, karena tanpa unsur melawan hukum, setiap pengungkapan data pribadi otomatis dilarang kecuali dalam dua kondisi yang bersifat sempit, tidak jelas, dan tanpa penjelasan memadai, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dengan menempatkan kerja jurnalistik, akademik, kesenian, dan kesusastraan secara istimewa tanpa mekanisme pengawasan, serta berpotensi membuka ruang bebas bagi pengungkapan data pribadi yang sangat sensitif, seperti data kesehatan, biometrik, genetika, dan keuangan; pada akhirnya, perubahan ini akan menghilangkan instrumen kontrol terhadap pemrosesan data pribadi dan melanggar jaminan kepastian hukum. 82. Bahwa dalam keterangannya, Presiden memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan amar putusan sebagai berikut: a. Menyatakan bahwa Pemohon Perkara 135 tidak mempunyai kedudukan hukum; 181 b. Menolak permohonan pengujian Pemohon Perkara 135 untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon Perkara 135 dan tidak dapat diterima; c. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan; d. Menyatakan Ketentuan Pasal 56 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi tidak bertentangan dengan Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat; atau e. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. 83. Bahwa atas keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia sebagaimana yang telah diringkaskan di atas, Pemohon memberikan tanggapan sebagai berikut. Tanggapan atas keterangan DPR dan Presiden mengenai legal standing 84. Bahwa Para Pemohon menolak permohonan dari DPR maupun Presiden untuk menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), karena Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia maupun Badan Hukum Privat yang memiliki legal standing dan menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan ini dengan menggunakan prosedur organization standing (legal standing); 85. Bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang karena terdapat keterkaitan sebab akibat (causal verband) dengan berlakunya Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, khususnya dalam kapasitas sebagai akademisi, jurnalis, pegiat seni, dan warga negara yang aktif dalam kegiatan berbasis ekspresi dan kebebasan informasi, sehingga menyebabkan hak konstitusional Para Pemohon dirugikan. 182 Tanggapan atas keterangan DPR dan Presiden mengenai unsur “melawan hukum” 86. Bahwa Para Pemohon memahami pentingnya dan menjunjung tinggi kepastian hukum, terutama dalam hal keterangan DPR dan Presiden mengenai unsur "melawan hukum" dalam Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP; 87. Bahwa Para Pemohon secara tegas memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran konstitusional terhadap norma tersebut secara komprehensif agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan pembatasan yang tidak proporsional terhadap hak konstitusional warga negara, tanpa mengabaikan kepastian hukum sebagai suatu asas hukum yang telah berlaku luas dan universal; 88. Bahwa Para Pemohon berpendapat bahwa keberadaan frasa “melawan hukum” tanpa penafsiran secara komprehensif dan tanpa adanya pembuktian unsur kesengajaan berpeluang menjadikan setiap pengungkapan data pribadi orang lain dianggap melawan hukum tanpa memperhitungkan niat atau kesalahan pihak yang mengungkapkan data tersebut; 89. Bahwa pembacaan, penafsiran, dan penerapan Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP yang tidak melibatkan unsur kesengajaan membuka ruang untuk penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, yang memperparah risiko kriminalisasi terhadap individu yang tidak berniat melanggar hukum. Tanggapan atas keterangan DPR dan Presiden mengenai pengecualian kepada profesi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan lain 90. Bahwa terkait dengan pengecualian untuk wartawan, akademisi, dan pegiat seni, Para Pemohon mengapresiasi bahwa DPR dan Presiden telah mengakui perlindungan terhadap kebebasan jurnalistik, akademik, dan seni dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang telah berlaku, baik itu secara eksplisit maupun implisit. 91. Bahwa meskipun begitu, ketentuan pidana UU PDP sebagaimana yang saat ini diatur dalam Pasal 65 (2) jo. 67 (2) terkait pengungkapan data 183 pribadi tetap tidak memberikan kepastian yang cukup bagi tidak terbatasnya ruang gerak wartawan, akademisi, dan pegiat seni dalam mengungkapkan informasi yang penting untuk kepentingan publik, pengembangan ilmu pengetahuan, dan karya seni. 92. Bahwa pada pokoknya, Para Pemohon berpendapat bahwa pengecualian ini harus tetap mengedepankan prinsip keseimbangan antara perlindungan data pribadi dan kebebasan untuk mengakses informasi, serta berkarya dalam seni dan sastra, dan bahwa ketiadaan pengecualian dalam ketentuan pidana UU PDP saat ini tidak memberikan ruang yang cukup bagi kebebasan-kebebasan tersebut. 93. Bahwa sebagaimana yang telah Para Pemohon kemukakan dalam permohonan, telah para Saksi dan Ahli telah kemukakan sepanjang persidangan, dan telah didukung pula oleh submisi Pihak Terkait dan Amici pada permohonan ini, tiadanya pengecualian eksplisit terhadap kerja jurnalistik, akademik, kesenian, dan kesusastraan dapat menyebabkan norma Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP membatasi hak atas kebebasan berekspresi dan hak atas informasi sebagaimana dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 94. Bahwa terutama, argumentasi dari Presiden yang menyatakan bahwa perlindungan terhadap kegiatan jurnalistik, akademik, dan kesenian telah diatur dalam undang-undang sektoral seperti UU Pers, UU Pendidikan Tinggi, dan UU Pemajuan Kebudayaan secara luas tidak menjawab substansi permasalahan, karena adanya tumpang tindih dan potensi konflik antara norma yang ada di UU PDP dengan norma yang ada pada UU sektoral tersebut, sehingga justru akan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasinya oleh aparat penegak hukum. 95. Bahwa tanpa pengecualian eksplisit, norma a quo membuka ruang kriminalisasi terhadap aktivitas yang sah dan bermanfaat bagi kepentingan publik, seperti pelaporan jurnalistik investigatif, riset akademik berbasis data, dan karya seni yang mengangkat isu sosial, 184 sehingga bertentangan dengan prinsip proporsionalitas dan prinsip negara hukum demokratis. 96. Bahwa pada pokoknya, Para Pemohon menegaskan sekali lagi permohonan kepada Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran konstitusional terhadap Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP agar dimaknai tidak berlaku terhadap pengungkapan data pribadi dalam konteks kerja jurnalistik, akademik, kesenian, kesusastraan, dan/atau untuk menjamin akses informasi guna pengembangan pribadi dan lingkungan sosial. KETIADAAN PENAFSIRAN YANG JELAS ATAS FRASA ‘MELAWAN HUKUM’ PADA PASAL 65 AYAT (2) juncto PASAL 67 AYAT (2) TELAH MENIMBULKAN KORBAN KRIMINALISASI YANG BERIMPLIKASI PADA KERUGIAN MORAL DAN SOSIALNYA 97. Bahwa, Pemohon telah menghadirkan Saksi yang telah menyampaikan keterangan terkait kriminalisasi yang dialami oleh Saksi sebagaimana yang telah disampaikan pada sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 22 Oktober 2025 dengan agenda mendengar keterangan Saksi Pemohon. Dalam keterangannya, Saksi (yang juga merupakan korban kriminalisasi) telah menjelaskan secara komprehensif terkait kronologi hingga akibat hukum dan sosial yang dialaminya. 98. Bahwa, kesaksian yang telah diberikan oleh korban kriminalisasi atas nama Markus Erasmus Tengajo (Eras), telah memperkuat dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon terhadap pasal a quo. Dengan adanya korban kriminalisasi terhadap pasal a quo, mencerminkan bahwa penerapan pasal a quo dapat mengancam kebebasan seseorang untuk melakukan kerja-kerja jurnalistik, akademik, kesenian, dan kesusastraan. 99. Bahwa, sebagai seorang jurnalis, Saksi bekerja demi pemenuhan terhadap hak atas informasi publik yang telah dijamin dalam konstitusi. Salah satunya dengan melakukan kerja-kerja liputan investigatif. Namun, dalam melakukan pekerjaanya, walaupun DPR dan Presiden telah mengakui perlindungan terhadap kebebasan jurnalistik, akademik, dan seni dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang telah berlaku, 185 tetapi Saksi tetap dikenakan sanksi pidana dengan menggunakan pasal a quo. “Terkait permohonan untuk mengecualikan wartawan, akademisi, dan pegiat seni, bahwa wartawan dapat menjalankan tugas jurnalistik dengan mengungkapkan data pribadi orang lain sepanjang tetap dilaksanakan sesuai dengan atau berdasarkan peraturan perundang- undangan dan kode etik jurnalistik; dan dalam pembuatan karya seni dan sastra, pegiat seni perlu tetap memenuhi kaidah yang diatur dalam UU PDP terkait persetujuan yang diberikan oleh subjek data pribadi terhadap penggunaan data pribadinya.” 100. Bahwa, hal ini menunjukkan bahwa norma yang terdapat dalam pasal a quo maupun hukum positif yang berlaku, belum memberikan jaminan kepastian hukum dan pelindungan yang konkrit tehadap pelaku kerja- kerja yang dilindungi secara konstitusional. 101. Bahwa, sebagai sebagai jurnalis yang menjalankan fungsi kontrol sosial dan memenuhi hak publik atas informasi, Saksi melakukan proses peliputan sesuai dengan kaidah jurnalistik, antara lain dengan melakukan wawancara terhadap warga sekitar, pekerja tambang, dan pejabat lokal yang berwenang di bidang perizinan. Upaya konfirmasi kepada pihak perusahaan juga telah dilakukan, namun Direktur PT KAJ, ketika itu sedang sakit dan belum dapat memberikan keterangan resmi. 102. Bahwa, sedari awal seharusnya kasus yang menjerat Saksi tidaklah memenuhi unsur pidana, karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Saksi merupakan bagian dari pelaksanaan tugas jurnalistik yang dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, penerapan pasal a quo terhadap saksi tidak hanya keliru, tetapi juga telah menimbulkan chilling effect terhadap kebebasan pers. 103. Bahwa, panggilan pertama yang diterima pada 1 Maret 2024, dan Saksi memenuhinya dengan didampingi sejumlah rekan jurnalis. Dalam pemeriksaan tersebut, Saksi telah menjelaskan secara terbuka bahwa tindakan tersebut murni bagian dari proses kerja jurnalistik yang bertujuan untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi atau komersial, dan dilakukan sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. 104. Bahwa, pada bulan Agustus 2024, Saksi kembali menerima surat panggilan, namun kali ini sebagai tersangka. Tuduhan yang dikenakan adalah melanggar Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (2) Undang- 186 Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dengan dasar bahwa Saksi telah “mengungkapkan data pribadi milik orang lain secara melawan hukum”. 105. Bahwa, pada bulan yang sama, Saksi kemudian ditahan di Mapolres Manggarai Barat. Penahanan tersebut menimbulkan dampak serius terhadap kehidupan pribadi dan profesional Saksi. Selama 10 (sepuluh) hari penahanan, Saksi ditempatkan di ruang tahanan yang sempit bersama tahanan lain, mengalami tekanan psikologis yang berat, serta kehilangan kesempatan untuk bekerja dan memenuhi tanggung jawab jurnalistiknya. Saksi memberikan keterangan bahwa akibat dari tindakan kriminalisasi yang diterimanya, Saksi yang bekerja sebagai jurnalis, mengalami kesulitan untuk menjalankan peliputan pasca kriminalisasi, hal ini karena ada stigma bahwa dirinya pernah ‘terlibat kasus hukum’. Ini juga berdampak kepada kondisi psikologis saksi, yang merasa khawatir setiap kali hendak menulis berita, terutama bila menyangkut topik yang melibatkan pejabat atau korporasi. Hal ini menimbulkan rasa takut yang dapat menghambat kerja-kerja jurnalistik Saksi, terutama di daerah, tempat Saksi bekerja sebagai jurnalis. 106. Bahwa, tekanan psikologis yang Saksi alami selama proses hukum tersebut memaksa Saksi untuk menyetujui penyelesaian tersebut semata- mata demi mengakhiri penderitaan psikis dan dapat kembali bekerja. 107. Bahwa, jika berdasarkan tanggapan keterangan dari DPR dan Presiden yang menjelaskan bahwa hukum positif yang berlaku sudah cukup untuk memberikan jaminan pelindungan kepada Saksi, maka laporan kepolisian terhadap Saksi seharusnya batal demi hukum. Namun, faktanya laporan kepolisian yang diajukan oleh perusahaan tetap dilanjutkan. Dengan demikian, penerapan pasal a quo dalam kasus tersebut tidak hanya bertentangan dengan asas lex certa tetapi juga menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional atas kebebasan berekspresi dan hak untuk memperoleh informasi. 108. Bahwa, tindakan penahanan terhadap Saksi menimbulkan chilling effect terhadap kebebasan pers, karena menunjukkan bahwa jurnalis yang menjalankan kerja jurnalistik investigatif dapat sewaktu-waktu 187 dikriminalisasi melalui penafsiran yang keliru terhadap norma hukum, khususnya pasal-pasal yang tidak memiliki kejelasan unsur “melawan hukum” dalam UU PDP. 109. Bahwa, jika suatu kerja jurnalistik yang dilakukan untuk kepentingan publik dapat dijerat pidana hanya karena mengungkap data yang memiliki dimensi publik, maka hal ini menunjukkan bahwa rumusan pasal a quo tidak memenuhi prinsip foreseeability sebagaimana dimaksud dalam praktik Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia (ECHR). 110. Bahwa, Kesaksian tersebut menjadi bukti konkret bahwa pasal a quo tidak hanya dapat menimbulkan kerugian potensial, tetapi telah secara nyata menimbulkan korban kriminalisasi yang berdampak terhadap kondisi psikologis dan sosialnya. Keberadaan kasus Eras menunjukkan bahwa ketidakjelasan rumusan pasal a quo membuka peluang penafsiran yang sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, yang pada gilirannya mengancam kebebasan berekspresi dan bekerja bagi individu yang menjalankan fungsi sosial penting, seperti jurnalis, akademisi, seniman, dan sastrawan. 111. Bahwa, perkara yang dialami Saksi menunjukkan bahwa rumusan pasal a quo telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mengkriminalisasi pelaksanaan profesi yang sah dan dilindungi. III. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka kami memohonkan kepada yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang menyatakan “Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkap data pribadi yang bukan miliknya” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Setiap orang dilarang mengungkapkan data 188 pribadi yang bukan miliknya kecuali dalam rangka kerja-kerja jurnalistik, akademik, kesenian, dan kesusastraan dan/atau sepanjang berhubungan dengan terjaminnya akses informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya”. 3. Menyatakan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang menyatakan “Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “Setiap orang dilarang mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya kecuali dalam rangka kerja-kerja jurnalistik, akademik, kesenian, dan kesusastraan dan/atau sepanjang berhubungan dengan terjaminnya akses informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).” 4. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aeque et bono). KESIMPULAN TERTULIS PRESIDEN I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Bahwa Pemerintah tetap pada pendiriannya menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Para Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional akibat keberlakuan norma-norma a quo yang dimohonkan dimaksud, dengan alasan sebagai berikut: A. Tanggapan terhadap Legal Standing Para Pemohon Perkara 135 dengan uraian sebagai berikut: 189 Pemerintah berpendapat Para Pemohon Perkara 135 tidak mengalami kerugian konstitusional yang bersifat nyata atau setidak-tidaknya potensial atas keberlakuan Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP, sehingga Para Pemohon I Perkara 135 tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang a quo, dengan uraian sebagai berikut: 1) Terkait dengan legal standing Pemohon I, berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU PDP telah secara jelas menyebutkan bahwa penelitian ilmiah merupakan salah satu kegiatan yang menjadi pengecualian bagi Hak Subjek Data Pribadi; 2) Lebih lanjut, ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU PDP telah menegaskan pengecualian tersebut hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemohon I dalam melakukan kerja-kerja penelitian tentu saja berpedoman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga menurut Pemerintah kerja-kerja penelitian yang dilakukan oleh Pemohon I tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak-tidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan kode etik akademik; 3) Terkait dengan legal standing Pemohon II, di mana unsur-unsur yang dicontohkan oleh Pemohon II menggambarkan bahwa karya Pemohon II terhadap wajah yang dibuat identik dengan seseorang secara spesifik termasuk yang diidentifikasikan dengan “informasi lain” seperti “latar belakang profesi”. Pemohon II keliru jika mempermasalahkan karikatur dengan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PDP terkait jenis Data Pribadi yang bersifat umum; 4) Adapun pekerjaan Pemohon II sebagai pekerja seni yang sering menghasilkan karya berupa kritik terhadap kebijakan pemerintah tetap dapat dilakukan selama memenuhi empat aspek utama dalam UU PDP, yaitu dasar pemrosesan Data Pribadi (legal basis), prinsip perlindungan data pribadi, kewajiban Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi, dan hak Subjek Data Pribadi; 190 5) Terkait dengan legal standing Pemohon III, hak Pemohon III telah dilindungi oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (untuk selanjutnya disebut “UU Pers”) yang telah menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara dan berhak mendapat perlindungan hukum, sehingga telah jelas bahwa Pasal a quo sama sekali tidak membatasi pelaksanaan tujuan dari organisasi Pemohon III Perkara 135 sebagaimana yang tertuang di dalam anggaran dasarnya; 6) Terkait dengan Legal Standing Pemohon IV, dalam hal ini tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak-tidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya dengan keberlakuan ketentuan Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP karena Pemohon IV tetap dapat menjalankan kegiatannya dalam memperjuangkan kebebasan berekspresi yakni mengadvokasi kebijakan agar mendukung penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak-hak digital, mendukung korban pelanggaran hak-hak digital, meningkatkan kapasitas masyarakat sipil terkait hak-hak digital, dan menggalang solidaritas terhadap masyarakat sipil yang memperjuangkan hak asasi manusia di ranah digital. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Para Pemohon dalam Permohonan 135/PUU-XXIII/2025 tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007). Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007). Sehingga sudah sepatutnya jika 191 Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). II. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI A. LATAR BELAKANG UU PDP 1. Salah satu pertimbangan filosofis konstitusional dalam penyusunan UU PDP didasarkan pada tanggung jawab Pemerintah Negara Indonesia dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. (vide Bab I Pendahuluan Naskah Akademik RUU PDP, Bukti PK-1). 2. Dalam UUD NRI 1945 hak atas perlindungan data pribadi tidak diatur secara tegas dan spesifik. Oleh karena itu, dalam bagian menimbang huruf a dan Penjelasan Umum UU PDP ditegaskan bahwa pelindungan data pribadi merupakan bagian dari hak konstitusional yang lahir dari Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. 3. Kemudian, dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 diatur dengan tegas bahwa pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Oleh karena itu, penyusunan regulasi dan kebijakan dalam mengatur pemrosesan data pribadi dalam rangka memenuhi hak atas pelindungan data pribadi merupakan tanggung jawab Pemerintah. 4. Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan terkait pemrosesan data pribadi yang tersebar di berbagai sektor. Namum regulasi sektoral tersebut belum mengatur secara tegas, antara lain, prinsip-prinsip apa yang wajib diterapkan oleh Pengendali Data Pribadi, dasar hukum (legal basis) dalam pemrosesan data pribadi, dan perlindungan data pribadi warga negara Indonesia yang ditransfer ke luar yurisdiksi Indonesia, serta hak-hak Subjek Data Pribadi, sanksi-sanksi administratif dan pidana. 192 B. MAKSUD DAN TUJUAN Berdasarkan latar belakang di atas, maksud dari pengundangan UU PDP adalah untuk membentuk satu sistem hukum pelindungan data pribadi yang komprehensif, yang meliputi substansi, struktur, dan kultur. Maksud untuk membangun sistem hukum yang komprehensif tersebut setidaknya terlihat dari: 1. Definisi Data Pribadi a. UU PDP mendefinisikan “Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non- elektronik.” (vide Pasal 1 angka 1 UU PDP); b. Dari definisi tersebut, UU PDP mengklasifikasikan data pribadi ke dalam dua kategori, yaitu: 1) data pribadi yang bersifat spesifik, (vide Pasal 4 ayat (2) UU PDP); 2) data pribadi yang bersifat umum, (vide Pasal 4 ayat (3) UU PDP). 2. Konsep pelindungan data pribadi Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU PDP, pelindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Dengan perkataan lain pelindungan data pribadi merupakan konsep yang holistik. Pelindungan data pribadi diterapkan dalam keseluruhan pemrosesan data pribadi. Dalam UU PDP diatur bahwa pemrosesan data pribadi meliputi pemerolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan, penyimpanan, perbaikan dan pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan, penghapusan atau pemusnahan (vide Pasal 16 ayat (1) UU PDP). Tujuan UU PDP adalah untuk memberikan perlindungan, memajukan, menegakkan, memenuhi, dan menjamin hak konstitusional warga negara Indonesia, khususnya hak atas perlindungan data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, baik terhadap pemrosesan data pribadi yang dilakukan di dalam wilayah hukum 193 Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia. Tujuan ini terlihat setidaknya dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut: a. Hak subjek data pribadi (vide Pasal 5 s.d. Pasal 14 UU PDP); b. Kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi (vide Pasal 20 s.d. Pasal 54 UU PDP); c. Pengaturan prinsip pemrosesan data pribadi (vide Pasal 16 UU PDP); d. Kewajiban adanya dasar hukum untuk memproses data pribadi (vide Pasal 20 UU PDP). Berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945, hak atas perlindungan data pribadi bukanlah hak absolut, tetapi hak yang dapat dibatasi untuk kepentingan atau tujuan yang sah yang diatur dalam undang-undang. UU PDP memungkinkan adanya pembatasan terhadap hak-hak subjek data pribadi dan pengecualian terhadap kewajiban pengendali atau prosesor data pribadi untuk kepentingan, antara lain pertahanan dan keamanan nasional, proses penegakan hukum, dan kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara. C. ARAH PENGATURAN Arah pengaturan dalam UU PDP ialah pembentukan satu sistem hukum pelindungan data pribadi yang komprehensif. Dalam membangun dan mengembangkan substansi, struktur, dan kultur pelindungan data pribadi yang komprehensif, UU PDP merupakan tonggak utama yang dipancangkan ke dalam sistem hukum Indonesia. Dari UU PDP akan lahir aturan-aturan pelaksanaannya, termasuk lembaga pelindungan data pribadi. UU PDP juga akan mendorong harmonisasi hukum dan Peraturan perundang-undangan sektoral, serta perubahan praktik pemrosesan data pribadi di Indonesia. D. DASAR PEMROSESAN DATA PRIBADI (LEGAL BASIS) Dasar pemrosesan data pribadi (legal basis) adalah satu bagian pengaturan utama yang dibangun dalam UU PDP. Pengaturan dasar pemrosesan didasarkan pada rasionalisasi dan filosofi bahwa pelindungan data pribadi merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Oleh karena itu, Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi yang memproses data pribadi seseorang harus memiliki dasar hukum untuk memproses data 194 tersebut. Legal basis merupakan wujud penerapan asas legalitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pemrosesan data pribadi. Dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) UU PDP telah mengatur enam legal basis dalam pemrosesan data pribadi. Keenam legal basis tersebut telah ada dan diakui dalam sistem hukum Indonesia dan sesuai dengan berbagai peraturan di negara-negara lain yang mengatur pemrosesan data pribadi, antara lain: 1) persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh Pengendali Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi; 2) pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal Subjek Data Pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan Subjek Data Pribadi pada saat akan melakukan perjanjian; 3) pemenuhan kewajiban hukum dari Pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) pemenuhan pelindungan kepentingan vital Subjek Data Pribadi; 5) pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan Pengendali Data Pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau 6) pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan Pengendali Data Pribadi dan hak Subjek Data Pribadi. E. KETERANGAN PEMERINTAH TERKAIT DENGAN POKOK PERMOHONAN PERKARA 135/PUU-XXIII/2025 Pasal yang Diuji Batu Uji Pemohon Pasal 65 ayat (2) UU PDP “Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.” Pasal 67 ayat (2) UU PDP “Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” 195 Pasal yang Diuji Batu Uji Pemohon yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).” Pasal 28F UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945 “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya.” 1. Keterangan Pemerintah atas “frasa melawan hukum”. Sebelum menjawab dalil-dalil Permohonan Para Pemohon Perkara 135 pada bagian Dalil-Dalil Permohonan, Pemerintah memberikan keterangan berkenaan dengan frasa “melawan hukum” sebagai berikut: a. PMH dalam hukum pidana Indonesia merupakan perbuatan yang melanggar hukum, di luar wewenang, dan bertentangan dengan prinsip umum hukum. b. Unsur utama PMH adalah (a) actus reus (perbuatan aktif/pasif); (b) unlawfulness (pelanggaran hukum); (c) kausalitas dengan kerugian; (d) mens rea (kesalahan/niat jahat). c. Dalam UU PDP, frasa "melawan hukum" pada Pasal 65 ayat (2) terkait erat dengan unsur "sengaja" (dolus) pada Pasal 67 ayat (2), yang menjadi dasar pengenaan sanksi pidana untuk pengungkapan data pribadi. 196 d. Ketentuan a quo harus dibaca utuh atau holistik dengan norma lainnya dalam UU PDP, termasuk dasar pemrosesan (legal basis) dan prinsip- prinsip pemrosesan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. e. Pasal 15 UU PDP mengatur pengecualian Hak Subjek Data Pribadi, yaitu untuk pertahanan nasional, penegakan hukum, kepentingan umum, pengawasan keuangan, atau penelitian ilmiah. f. Meski Pasal 65 ayat (2) UU PDP dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP tidak mencantumkan pengecualian lain secara eksplisit, hal ini tidak berarti bahwa tidak ada perlindungan bagi kerja-kerja jurnalistik, akademik, dan kesenian. g. Kebutuhan pelindungan Para Pemohon Perkara 135 telah diakomodasi dalam UU PDP yang juga harus dibaca secara utuh dengan peraturan perundang-undang lain yang terkait, misalnya: i. Terkait dengan kepentingan jurnalistik, dasar pemrosesan (legal basis) dijamin dengan UU 40/1999 (UU Pers). Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) mengatur kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, dan Pers mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi. Pasal 5 ayat (1) UU Pers mengatur kewajiban pers memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. ii. Terkait dengan kepentingan akademik, legal basis dijamin dengan UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (3) UU 12/2012 mengatur bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan iptek berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Hal tersebut merupakan kebebasan Sivitas Akademika yang bertanggung jawab. iii. Terkait dengan kesenian, legal basis dijamin dengan UU 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Pasal 41 huruf a dan huruf b, Pasal 43 huruf a dan huruf b, dan Pasal 44 huruf a dan huruf b UU 5/2017 mengatur hak atau perlindungan dari Pemerintah Pusat dan 197 Pemerintah Daerah menjamin kebebasan berekspresi dan menjadi perlindungan atas ekspresi budaya. h. Adapun apabila pemaknaan atas frasa “melawan hukum” yang diajukan oleh Para Pemohon 135 dikabulkan, maka akan menimbulkan permasalahan sebagai berikut: i. Petitum Pemohon Perkara 135 yang pada pokoknya meminta Mahkamah Konstitusi “meniadakan” unsur melawan hukum dan meminta Mahkamah Konstitusi untuk mengecualikan larangan dalam Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP dalam rangka kerja-kerja jurnalistik, akademik, kesenian, dan kesusastraan dan/atau sepanjang berhubungan dengan terjaminnya akses informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya” justru akan mempersempit cakupan dari unsur “melawan hukum” termasuk “larangan” yang diatur dalam Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP; ii. Apabila Permohonan Para Pemohon Perkara 135 dikabulkan, justru akan menjadikan pasal a quo inkonstitusional dan berbahaya bagi demokrasi. Tanpa unsur melawan hukum, setiap pengungkapan data pribadi otomatis dilarang kecuali dalam dua kondisi yang diusulkan Pemohon, dan kondisi yang diusulkan bersifat sempit, tidak jelas, dan tanpa penjelasan memadai. Usulan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, menempatkan kerja jurnalistik, akademik, kesenian, dan kesusastraan secara istimewa tanpa mekanisme pengawasan, serta berpotensi membuka ruang bebas bagi pengungkapan data pribadi yang sangat sensitif seperti data kesehatan, biometrik, genetika, dan keuangan. Konsekuensinya, hal ini akan menghilangkan instrumen kontrol terhadap pemrosesan data pribadi dan melanggar jaminan kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 2. Tanggapan atas bagian Dalil-Dalil Permohonan huruf A Terhadap bagian Dalil-Dalil Permohonan huruf A, bahwa frasa ‘melawan hukum’ dalam Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP yang tidak 198 diberikan penafsiran melanggar hak atas informasi Para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Pasal 65 ayat (2) UU PDP dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP harus dibaca dan ditafsirkan sebagai satu kesatuan yang utuh dengan norma Pasal 1 angka 2 dan angka 6 serta Pasal 5 UU PDP. b. Berdasarkan penafsiran secara holistik dan kontekstual, maka akan terdapat ketegasan bahwa orang perseorangan berhak mendapatkan Informasi sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD NRI 1945 atas penggunaan data pribadi sebagaimana dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Akan tetapi, dalam hal Data Pribadi diungkapkan secara melawan hukum, maka perbuatan pengungkapan tersebut akan melanggar hak konstitusional Subjek Data Pribadi. c. Hak privasi dan hak pelindungan data bukanlah suatu hak yang secara tersurat dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, sehingga mana membutuhkan sebuah penegasan dalam bentuk UU PDP sebagai “payung hukum” yang mengatur pelindungan Data Pribadi secara tegas dalam bentuk elektronik maupun nonelektronik. d. Dalam Pasal 15 UU PDP juga memberikan beberapa pengecualian terkait hak-hak subjek data pribadi yaitu: i. kepentingan pertahanan dan keamanan nasional; ii. kepentingan proses penegakan hukum; iii. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara; iv. kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara; atau v. kepentingan statistik dan penelitian ilmiah. e. Ketentuan Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP harus dimaknai dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi dan hak atas pelindungan data pribadi yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. f. Norma Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP tidak dimaksudkan untuk menutup ruang bagi masyarakat, jurnalis, 199 akademisi, maupun pegiat seni dalam menjalankan peran, fungsi, atau tugasnya, melainkan untuk memastikan bahwa setiap pengungkapan data pribadi dilakukan sesuai hukum, termasuk memiliki dasar pemrosesan yang sah (legal basis) dan tetap memenuhi prinsip- prinsip pelindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam UU PDP. g. Keberadaan ketentuan pidana dalam Pasal 67 ayat (2) UU PDP justru merupakan instrumen untuk menegakkan akuntabilitas pemrosesan data pribadi, bukan untuk membatasi kebebasan berekspresi atau hak atas informasi publik. Dengan demikian, berdasarkan seluruh keterangan di atas, Pemerintah dapat simpulkan bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP yang tidak diberikan penafsiran sebagaimana kemauan Para Pemohon Perkara 135 sehingga melanggar hak atas informasi, tidak bertentangan dengan Pasal 28F UUD NRI 1945 dan oleh karenanya dalil Para Pemohon Perkara 135 menjadi tidak beralasan menurut hukum. 3. Tanggapan atas Dalil-Dalil Permohonan huruf B. Terhadap bagian Dalil-Dalil Permohonan huruf B bahwa rumusan Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP tidak memberikan kepastian hukum kepada jurnalis sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD NRI 1945, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP seharusnya tidak dibaca oleh Para Pemohon Perkara 135 secara parsial tetapi harus dibaca sebagai satu kesatuan yang utuh dengan keseluruhan norma UU PDP, khususnya Pasal 1 angka 2 (definisi Pelindungan Data Pribadi) dan angka 6 (definisi Subjek Data Pribadi, Pasal 3 (Asas dalam UU PDP), Pasal 5 (Hak Subjek Data Pribadi), Pasal 15 (Pengecualian Hak Subjek Data Pribadi), Pasal 16 (Prinsip Pemrosesan Data Pribadi), dan Pasal 20 (Kewajiban Pengendali Data Pribadi memiliki Dasar Pemrosesan Data Pribadi). b. Meskipun Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP tidak mencantumkan pengecualian secara eksplisit, hal ini bukan berarti tidak ada perlindungan bagi kerja-kerja jurnalistik dalam pelaksanaan kerjanya mengungkapkan data pribadi milik orang lain. 200 c. Apabila dalam kerja jurnalistik insan pers mengungkapkan data pribadi, maka legalitas atau keabsahan pengungkapan tersebut perlu dianalisis dari aspek pemenuhan prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) UU PDP dan dasar pemrosesan data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU PDP d. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 20 UU PDP sejalan dengan UU Pers, antara lain: 1) Hak Tolak, Hak Jawab, Hak Koreksi, dan Kewajiban Koreksi 2) Kemerdekaan pers 3) Kewajiban pers memberitakan peristiwa dan opini 4) Kewajiban wartawan untuk menaati Kode Etik Jurnalistik (untuk selanjutnya disebut sebagai “KEJ”) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Pers juga sejalan dengan UU PDP. Dengan demikian perlindungan yang dibutuhkan oleh Para Pemohon Perkara 135 dalam kerja jurnalistik telah diakomodasi dan dijamin oleh baik Pasal 16 dan Pasal 20 UU PDP maupun UU Pers yang perlu ditaati sesuai peraturan perundang-undangan. e. Kekhawatiran akan kriminalisasi menjadi tidak relevan karena sudah ada kerangka hukum yang jelas dan hierarki yang melindungi jurnalis. Karena pada dasarnya, sebagaimana UU PDP, KEJ pun mewajibkan setiap insan yang bergerak di pers untuk menghormati hak privasi seseorang sebagaimana dalam Pasal 2 KEJ. f. Pengungkapan data pribadi Penyelenggara Negara (Pejabat Publik) dalam LHKPN didasarkan pada peraturan perundang-undangan terkait akuntabilitas dan transparansi sebagai pejabat negara, misalnya Pasal 5 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN serta Pasal 9 ayat (2) huruf d UU KIP. Terkait data pribadi tersebut jurnalis dapat menggunakan informasi yang terbuka tersebut untuk kepentingan jurnalistik. g. Akan tetapi, terhadap individu lain sebagai Subjek Data Pribadi yang bukan penyelenggara negara (pejabat publik), mekanisme pengungkapan data pribadi seperti harta kekayaan tidak dapat 201 dipersamakan dengan mekanisme berdasarkan pengungkapan informasi LHKPN bagi penyelenggara negara (pejabat publik) yang merupakan informasi publik. Dalam hal ini, jurnalis perlu memiliki dasar pemrosesan lain untuk mengungkapkan data pribadi individu tersebut, misalnya berdasarkan persetujuan Subjek Data Pribadi yang dimaksud. h. Dalam hal para jurnalis memenuhi prinsip pemrosesan data pribadi dalam Pasal 16 ayat (2) UU PDP maupun memiliki dasar pemrosesan data pribadi sebagaimana dalam Pasal 20 UU PDP, tentunya pengungkapan data pribadi milik orang lain dalam kerja jurnalistik tersebut tidak akan menjadi masalah dan bukanlah perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, ketentuan Pasal a quo tidak bertentangan atau merugikan hak konstitusional para jurnalis. Pasal a quo juga tidak mendiskriminasi pekerja dan kerja jurnalistik yang telah diatur dalam peraturan perundang- undangan. Dengan demikian, berdasarkan seluruh keterangan di atas, Pemerintah dapat simpulkan bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (2) dan 67 ayat (2) UU PDP yang tidak diberikan penafsiran sebagaimana anggapan Para Pemohon Perkara 135, telah memberikan kepastian hukum terhadap jurnalis dan tidak bertentangan dengan Pasal 28F UUD NRI 1945, serta oleh karenanya dalil Para Pemohon Perkara 135 menjadi tidak beralasan menurut hukum. 4. Tanggapan atas Dalil-Dalil Permohonan huruf C. Terhadap bagian Dalil-Dalil Permohonan huruf C bahwa rumusan Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP tidak memberikan kepastian hukum terhadap akademisi sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C UUD NRI 1945, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Tanggapan dalam bagian C ini secara substansi mutatis mutandis dengan tanggapan yang sudah diuraikan dalam tanggapan atas dalil- dalil Permohonan huruf A dan huruf B bahwa Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP seharusnya tidak dibaca oleh Para Pemohon Perkara 135 secara parsial namun harus dibaca sebagai 202 satu kesatuan yang utuh dengan keseluruhan norma UU PDP dalam hal ini Pasal 1 angka 2 (definisi Pelindungan Data Pribadi) dan angka 6 (definisi Subjek Data Pribadi), Pasal 3 (Asas dalam UU PDP), Pasal 5 (Hak Subjek Data Pribadi), Pasal 15 (Pengecualian Hak Subjek Data Pribadi), Pasal 16 (Prinsip Pemrosesan Data Pribadi), dan Pasal 20 (Kewajiban Pengendali Data Pribadi memiliki Dasar Pemrosesan Data Pribadi). b. UU PDP sama sekali tidak menghalangi hak memperoleh pendidikan atau membatasi memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan. Ihwal kebebasan akademik telah dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945, jaminan ini diperkuat oleh UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. c. Pengungkapan data pribadi dalam konteks akademik, yang dilakukan demi kemajuan ilmu pengetahuan dan kepentingan publik, tidak dapat serta merta dianggap sebagai perbuatan "melawan hukum." d. Pasal 15 UU PDP mengatur beberapa pengecualian terhadap hak subjek data pribadi, dan salah satunya ialah kepentingan statistik dan penelitian ilmiah. Sehingga pengecualian terhadap kepentingan ilmiah sebagaimana dimohon oleh Para Pemohon Perkara 135 terkait Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP tidak diperlukan karena pada prinsipnya sudah terakomodasi dalam UU PDP. e. Bahwa dalam kegiatan akademik, penelitian, dan ilmiah tetap harus memperhatikan asas, prinsip, hak Subjek Data Pribadi, legal basis, dan kewajiban lain dalam pemrosesan data pribadi dalam UU PDP serta peraturan perundangan terkait lainnya termasuk peraturan teknis misalnya dalam penelitian ilmiah tentu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik akademik. Berdasarkan seluruh keterangan di atas, Pemerintah dapat simpulkan bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (2) dan 67 ayat (2) UU PDP yang tidak diberikan penafsiran sebagaimana anggapan Para Pemohon Perkara 135, telah memberikan kepastian hukum terhadap akademisi dan tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945, serta oleh 203 karenanya dalil Para Pemohon Perkara 135 menjadi tidak beralasan menurut hukum. 5. Tanggapan atas Dalil-dalil Permohonan huruf D. Terhadap bagian Dalil-Dalil Permohonan huruf D bahwa rumusan Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP tidak memberikan kepastian hukum terhadap penggiat seni dan kesusastraan sebagaimana dijamin oleh Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945 Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Tanggapan dalam bagian D ini secara substansi mutatis mutandis dengan tanggapan yang sudah diuraikan dalam tanggapan atas dalil- dalil Permohonan huruf A, huruf B, dan huruf C bahwa Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP seharusnya tidak dibaca oleh Para Pemohon Perkara 135 secara parsial namun harus dibaca sebagai satu kesatuan yang utuh dengan keseluruhan norma UU PDP dalam hal ini Pasal 1 angka 2 (definisi Pelindungan Data Pribadi) dan angka 6 (definisi Subjek Data Pribadi, Pasal 3 (Asas dalam UU PDP), Pasal 5 (Hak Subjek Data Pribadi), Pasal 15 (Pengecualian Hak Subjek Data Pribadi), Pasal 16 (Prinsip Pemrosesan Data Pribadi), dan Pasal 20 (Kewajiban Pengendali Data Pribadi memiliki Dasar Pemrosesan Data Pribadi). b. Jika memahami UUD NRI 1945 secara holistik, maka dapat dipahami bahwasanya hak berekspresi dan jaminan kebebasan berbudaya masyarakat tak serta merta mengesampingkan hak-hak lainnya yang dijamin oleh UUD NRI 1945, dengan pelaksanaan hak berekspresi dan jaminan kebudayaan tetap harus menghormati hak privasi dan pelindungan data pribadi c. Perlu digarisbawahi, kebijakan publik bukanlah hal yang menjadi objek Data Pribadi. Objek Data Pribadi telah diatur secara limitatif dalam Pasal 4 ayat (3) UU PDP dan di dalamnya sama sekali tidak ada larangan untuk mengkritik kebijakan publik. d. Apabila karya pegiat seni dan sastra merupakan bagian dari karya jurnalistik maka karya itu juga tunduk pada UU Pers. Jika karya menggunakan potret atau data pribadi seseorang, maka sesuai UU 204 PDP dan UU Hak Cipta wajib terlebih dahulu memperoleh legal basis seperti persetujuan dari pencipta, pemegang hak cipta, maupun subjek data terkait, serta menghormati hak moral, hak ekonomi, dan ketentuan lainnya. Apabila hal tersebut dipenuhi, maka karya tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, berdasarkan seluruh keterangan di atas, Pemerintah dapat simpulkan bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP yang tidak diberikan penafsiran sebagaimana anggapan Para Pemohon Perkara 135, telah memberikan kepastian hukum terhadap pegiat seni dan sastra, dan tidak bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945, serta oleh karenanya dalil Para Pemohon Perkara 135 menjadi tidak beralasan menurut hukum. 6. Tanggapan atas Dalil-dalil Permohonan huruf E. Terhadap bagian dalil-dalil Permohonan huruf E bahwa rumusan Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP tidak memberikan kepastian hukum terhadap kegiatan yang berhubungan dengan terjaminnya akses informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD NRI 1945, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Tanggapan dalam bagian E ini secara substansi mutatis mutandis dengan tanggapan yang sudah diuraikan dalam tanggapan atas dalil- dalil Permohonan huruf A, huruf B, dan huruf C, dan huruf D bahwa Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP seharusnya tidak dibaca oleh Para Pemohon Perkara 135 secara parsial namun harus dibaca sebagai satu kesatuan yang utuh dengan keseluruhan norma UU PDP dalam hal ini Pasal 1 angka 2 (definisi Pelindungan Data Pribadi) dan angka 6 (definisi Subjek Data Pribadi), Pasal 3 (Asas dalam UU PDP), Pasal 5 (Hak Subjek Data Pribadi), Pasal 15 (Pengecualian Hak Subjek Data Pribadi), Pasal 16 (Prinsip Pemrosesan Data Pribadi), dan Pasal 20 (Kewajiban Pengendali Data Pribadi memiliki Dasar Pemrosesan Data Pribadi). b. Bahwa dalam hal kegiatan kerja Pemohon IV Perkara 135 dalam hal menggunakan data pribadi milik orang lain akan tetapi memenuhi 205 ketentuan UU PDP sebagaimana telah Pemerintah jelaskan di atas, maka bukanlah perbuatan melawan hukum. c. Namun demikian apabila keinginan Pemohon IV Perkara 135 dikabulkan sepenuhnya bahwa untuk kegiatan-kegiatan Pemohon IV Perkara 135 tersebut yang dalam perkembangannya dapat bersifat dinamis dan berubah bentuk maupun kegiatannya, kemudian bisa begitu saja mengungkapkan data pribadi milik orang lain, maka hal tersebut akan berpotensi tidak terkendali, dan dapat merugikan hak asasi orang lain dalam pelindungan diri pribadi, yaitu hilangnya jaminan atas pelindungan data pribadinya. Hal tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang nyata. Dengan demikian, berdasarkan seluruh keterangan di atas, Pemerintah dapat simpulkan bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (2) dan 67 ayat (2) UU PDP rumusannya telah memberikan kepastian hukum pada kegiatan- kegiatan yang berhubungan dengan terjaminnya akses informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial warga negara sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 28F UUD NRI 1945, oleh karenanya dalil Para Pemohon Perkara 135 menjadi tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan tanggapan Pemerintah atas dalil Permohonan Perkara 135 Huruf A s.d Huruf E di atas dapat disimpulkan bahwa permohonan pengujian materiel Perkara 135 terhadap Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP tidak memiliki dasar yang kuat. Dalil-dalil Para Pemohon Perkara 135 secara keseluruhan tidak memiliki hubungan kausalitas yang solid dengan kerugian konstitusional yang didalilkan, dan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. F. KETERANGAN TAMBAHAN PEMERINTAH ATAS PERTANYAAN MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERSIDANGAN TANGGAL 23 SEPTEMBER 2025 Bahwa untuk memenuhi permintaan Majelis Hakim Konsitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum., dan Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. pada 206 persidangan 23 September 2025, bersama ini kiranya dapat Pemerintah sampaikan hal sebagai berikut: 1. Terkait Substansi dugaan kesepakatan Indonesia–AS a. Pemerintah menegaskan belum ada perjanjian binding (mengikat) antara Indonesia dan AS terkait transfer data pribadi. b. Pernyataan di situs whitehouse.gov hanyalah non-binding framework untuk kerja sama digital dan perdagangan yang menekankan prinsip adequate data protection sesuai hukum Indonesia. c. Negosiasi kedua negara masih sebatas pembahasan perdagangan (tarif ekspor–impor) dan kerja sama ekonomi digital. d. Indonesia juga menjajaki kesepakatan serupa dengan Uni Eropa, Jepang, Kanada, dan Korea Selatan. 2. Hubungan dengan UU 24/2000 dan Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018 a. Berdasarkan Putusan MK 13/2018, tidak semua perjanjian internasional memerlukan persetujuan DPR, hanya yang bersifat penting dan berdampak luas. b. Kesepakatan teknis atau administratif seperti mekanisme kesetaraan pelindungan data cukup diatur dengan keputusan presiden atau pengaturan administratif. c. Oleh karena itu, tidak ada pengurangan kewenangan DPR. 3. Konteks pelaksanaan UU PDP a. Pasal 56 UU PDP mengatur tiga mekanisme transfer lintas batas: 1) Kesetaraan pelindungan (adequacy decision); 2) Pelindungan yang memadai dan bersifat mengikat (appropriate safeguards); 3) Persetujuan eksplisit subjek data pribadi (explicit consent). b. Mekanisme ini diatur rinci dalam Rancangan PP PDP Hasil Harmonisasi, termasuk kewajiban pengendali data untuk menilai risiko, memastikan hukum negara tujuan, dan menyampaikan informasi kepada subjek data pribadi. 4. Terkait konteks publik mengetahui janji negara bahwa pelindungan di luar negeri setara 207 a. Lembaga Pelindungan Data Pribadi (Lembaga PDP) akan menilai dan menerbitkan daftar negara yang memiliki pelindungan data pribadi setara/lebih tinggi. b. Daftar ini akan dipublikasikan agar masyarakat mengetahui negara tujuan transfer yang aman. c. Lembaga PDP akan mengadopsi metodologi penilaian objektif dan transparan. 5. Terkait Makna “pelindungan yang memadai” dan mekanisme remediasi a. “Pelindungan yang memadai” berarti adanya instrumen hukum yang menjamin standar pelindungan setara dengan UU PDP, meliputi: 1) Klausul kontrak pelindungan data standar (Standard Contractual Clauses), 2) Peraturan internal korporasi yang disetujui lembaga (BCR), 3) Perjanjian administratif antarotoritas. b. Mekanisme remediasi sudah melekat dalam konsep “memadai”, karena Pasal 12 UU PDP memberi hak bagi subjek data untuk menggugat dan menerima ganti rugi jika terjadi pelanggaran. 6. Terkait Lapisan pelindungan data (multi-layered protection) a. Terdapat tiga lapisan mekanisme berjenjang: 1). Kesetaraan (Pasal 56 ayat 2) → negara tujuan sudah memiliki perlindungan setara 2). Pelindungan memadai dan mengikat (ayat 3) → menggunakan instrumen hukum (SCC/BCR). 3). Persetujuan subjek data (ayat 4) → mekanisme terakhir bila dua sebelumnya tidak terpenuhi. b. Persetujuan harus eksplisit dan dilakukan sebelum transfer. c. Setiap lapisan menjamin asas kehati-hatian, akuntabilitas, dan kerahasiaan data tetap dijaga. 7. Terkait Perbandingan dengan Uni Eropa dan kasus Schrems II a. Berbeda dengan Uni Eropa yang menolak mekanisme AS karena belum “equivalent”, Indonesia menilai kesetaraan berdasarkan UU PDP, bukan standar Eropa. 208 b. Pendekatan Indonesia menyeimbangkan pelindungan hak warga dan kepentingan ekonomi digital, tanpa mengorbankan kedaulatan data. 8. Terkait Perbandingan transfer data di dalam negeri dan lintas batas a. Transfer dalam negeri (Pasal 55): antar entitas di wilayah Indonesia, cukup tunduk pada ketentuan UU PDP. b. Transfer lintas batas (Pasal 56): memerlukan penilaian kesetaraan, pengamanan tambahan, atau persetujuan subjek data. c. Transfer ke luar negeri lebih ketat karena menyangkut yurisdiksi hukum asing. 9. Terkait isu jika terjadi kebocoran data di luar negeri a. Pengendali data di Indonesia tetap bertanggung jawab hukum. b. Subjek data dapat mengadu ke Lembaga PDP, yang berwenang menjatuhkan sanksi atau berkoordinasi dengan otoritas luar negeri. c. Pemerintah menyiapkan kerja sama internasional antarotoritas untuk penegakan hukum lintas batas dan pemulihan hak korban. G. TANGGAPAN TERHADAP AHLI DAN SAKSI PARA PEMOHON PERKARA 135 i. Tanggapan atas Ahli Para Pemohon Perkara 135 Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A. a. Norma pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP merupakan bagian dari sistem perlindungan hak asasi manusia terhadap data pribadi yang bersifat preventif, bukan represif. UU PDP dibangun di atas prinsip lawfulness dan accountability, di mana pemrosesan data pribadi hanya dapat dilakukan berdasarkan dasar hukum yang sah. Norma pidana menjadi pagar bagi pelanggaran serius atas hak privasi warga negara sebagaimana dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. b. Walaupun Pasal 65 ayat (2) UU PDP dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP tidak mencantumkan pengecualian khusus terhadap kegiatan jurnalistik dan kesenian, hal ini tidak berarti bahwa tidak ada perlindungan bagi kerja-kerja jurnalistik, akademik, dan kesenian, karena senyatanya perlindungan tersebut telah dijamin dalam undang- undang sektoral; 209 c. Pelindungan terhadap Para Pemohon Perkara 135 telah diakomodasi dalam UU PDP yang juga harus dibaca secara utuh dengan peraturan perundang-undang lain yang terkait, misalnya UU Pers, UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, UU 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; d. Mengecualikan larangan dalam Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP dalam rangka kerja-kerja jurnalistik, akademik, kesenian, dan kesusastraan dan/atau sepanjang berhubungan dengan terjaminnya akses informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya” justru akan mempersempit cakupan dari unsur “melawan hukum” termasuk “larangan” yang diatur dalam Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP; e. Terkait kesulitan aparat penegak hukum dalam memahami pengecualian bersifat implementatif, bukan konstitusional. UU PDP telah memberikan sistem pengecualian yang jelas dan terukur, sehingga isu-isu teknis dapat diselesaikan melalui pedoman penegakan hukum dan peraturan pelaksana. ii. Tanggapan atas Ahli Para Pemohon Dr. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A. a. Ahli telah keliru dalam memaknai pengecualian dalam Pasal 85 ayat 2 EU GDPR, sebagaimana dikutip: For processing carried out for journalistic purposes or the purpose of academic artistic or literary expression, Member States shall provide for exemptions OR derogations from Chapter II (principles), Chapter III (rights of the data subject), Chapter IV (controller and processor), Chapter V (transfer of personal data to third countries or international organisations), Chapter VI (independent supervisory authorities), Chapter VII (cooperation and consistency) and Chapter IX (specific data processing situations) if they are necessary to reconcile the right to the protection of personal data with the freedom of expression and information.” b. Kutipan tersebut seharusnya dibaca secara utuh dalam bingkai “… Member States shall provide for exemptions or derogations … if they are necessary to reconcile the right to the protection of personal data with the freedom of expression and information ….” Dengan perkataan lain, exemptions atau derogations tersebut hanya 210 terbatas dan hanya dilakukan dalam hal diperlukan untuk menyelaraskan, menyeimbangkan, atau mendamaikan (reconcile) hak atas perlindungan data pribadi dengan kebebasan berekspresi dan informasi. c. Pemaknaan Article 85 Paragraph 2 EU GDPR tidak diwajibkan untuk diejawantahkan dalam UU PDP, namun perlindungan terhadap kegiatan jurnalis, akedemisi dan pegiat seni dalam melakukan kegiatan aktivitas pekerjaannya senyatanya telah dilindungi oleh undang-undang sektoral yang, dimana sebagai contoh perlindungan terhadap kegiatan jurnalistik secara khusus telah diatur dalam UU Pers serta Kode Etik Jurnalistik. d. Mengecualikan larangan dalam Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP dalam rangka kerja-kerja jurnalistik, akademik, kesenian, dan kesusastraan dan/atau sepanjang berhubungan dengan terjaminnya akses informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya” justru akan mempersempit cakupan dari unsur “melawan hukum” termasuk “larangan” yang diatur dalam Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP. iii. Tanggapan atas Saksi Para Pemohon Perkara 135 Markus Erasmus Tengajo a. Bahwa proses hukum yang dialami saksi merupakan penerapan hukum pidana di tingkat penyidikan yang bersifat individual, dan tidak serta merta mencerminkan ketidakjelasan norma UU PDP. Oleh karena itu, kasus yang bersangkutan tidak dapat dijadikan dasar untuk menilai inkonstitusionalitas norma Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP. b. UU PDP sama sekali tidak membatasi ruang gerak pers sebagaimana dijamin oleh Pasal 4 ayat (1) dan (3) UU Pers, yang menjamin kemerdekaan pers dan hak untuk memperoleh serta menyebarluaskan informasi. c. UU PDP dan UU Pers bersifat saling melengkapi (complementary), bukan saling meniadakan. UU PDP memberikan batasan agar kebebasan pers tetap menghormati hak privasi warga negara 211 sebagaimana dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Akan tetapi, dalam hal Data Pribadi diungkapkan secara melawan hukum, maka perbuatan pengungkapan tersebut akan melanggar hak konstitusional Subjek Data Pribadi. d. Dengan keberadaan UU PDP, kebebasan pers justru diperkuat dengan kejelasan batasan antara kepentingan publik dan pelindungan data pribadi. Norma ini memastikan agar kerja jurnalistik dilakukan secara profesional, akurat, dan bertanggung jawab, tanpa mengorbankan hak privasi warga negara. III. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian (constitusional review) Pasal 56 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon Perkara 135 dan Pemohon Perkara 137 tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon Perkara 135 dan Pemohon Perkara 137 untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon Perkara 135 dan Pemohon Perkara 137 tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 4. Menyatakan ketentuan Pasal 56 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 212 [2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah telah menerima keterangan tertulis dari Amicus Curiae, yaitu Ade Wahyudin, Anjar Setiarma, dan Natasya Yunita Sugiastuti yang keterangannya terdapat dalam berkas perkara a quo. [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu pengujian materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820, selanjutnya disebut UU 27/2022) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 213 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 214 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU 27/2022 yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Pasal 65 ayat (2) UU 27/2022: Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya. Pasal 67 ayat (2) UU 27/2022: Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 2. Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [vide Bukti P-3a], menerangkan pula Pemohon I berstatus sebagai dosen yang juga melakukan serangkaian aktivitas menyuarakan pandangannya mengenai isu hak privasi dan kebebasan berekspresi [vide Bukti P-3c, P-3d] agar sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia (HAM). Pemohon I juga turut melakukan advokasi dalam proses pembentukan kebijakan UU 27/2022, termasuk menyampaikan beberapa pandangan di media cetak dan elektronik [vide Bukti P-3e]. Pemohon I sebagai akademisi berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 215 1945 sebab ketiadaan pengecualian yang diatur secara tegas dalam pasal-pasal a quo mengenai batasan penafsiran frasa melawan hukum berpotensi menimbulkan ancaman terhadap kegiatan penelitian akademik yang aktivitasnya menjalankan pemrosesan data pribadi untuk penelitian, pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan hingga pengungkapan data pribadi dalam rangka publikasi hasil penelitian. 3. Bahwa Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [vide Bukti P-4a] yang merupakan seorang pekerja kesenian [vide Bukti P-4b] dan penulis buku [vide Bukti P-4c]. Pemohon II juga memiliki perhatian khusus terhadap isu-isu publik dan melakukan kritik terhadap kebijakan publik maupun fenomena sosial, termasuk dalam hal ini yang bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat luas [vide Bukti P-4d, P-4e]. Pemohon II sebagai pekerja seni berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebab pasal-pasal a quo yang tidak memberikan penjelasan mengenai sejauh mana frasa melawan hukum dibatasi secara ketat dan proporsional, berpotensi menimbulkan ancaman dan kriminalisasi bagi karya seni yang ditujukan untuk menyampaikan opini atau kritik terhadap kebijakan pemerintah. 4. Bahwa Pemohon III adalah badan hukum perkumpulan berdasarkan Akta Notaris dan Pernyataan Keputusan Kongres Aliansi Jurnalis Independen Nomor 48 tertanggal 28 Juni 2024 [vide Bukti P-6a, P-6d] menyebutkan bahwa Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berhak mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan, yang dalam hal ini diwakili oleh Nany Afrida selaku Ketua Umum dan Bayu Wardana selaku Sekretaris Jenderal. Pemohon III merupakan badan hukum perkumpulan yang memperjuangkan kebebasan pers dan hak publik untuk mendapatkan informasi, meningkatkan profesionalisme jurnalis, memperjuangkan kesejahteraan pekerja pers, mengembangkan demokrasi dan keberagaman, memperjuangkan hak jurnalis dan pekerja perempuan, serta terlibat dalam pemberantasan korupsi, ketidakadilan dan kemiskinan. Dalam melaksanakan misinya sebagaimana diatur pada Pasal 10 Anggaran Dasar yakni memperjuangkan kebebasan pers dan hak publik untuk mendapatkan informasi, Pemohon III berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 apabila pasal-pasal a quo tidak diberikan penjelasan mengenai sejauh mana frasa melawan hukum dapat 216 ditafsirkan, sehingga membuka celah kriminalisasi yang mengancam kerja-kerja jurnalistik. 5. Bahwa Pemohon IV adalah badan hukum perkumpulan yang diwakili oleh Anton Muhajir selaku Ketua Umum, Nenden Sekar Arum N selaku Sekretaris, dan Nike Febbysta Andaru selaku Bendahara didirikan berdasarkan berdasarkan Akta Notaris Nomor 04 tanggal 11 Januari 2019 [vide Bukti P-7a] menyebutkan bahwa Pengurus berhak mewakili perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan sebagaimana Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan yang telah memperoleh pengesahan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001804.AH.01.08.tahun 2024 [vide Bukti P- 7b]. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemohon IV dalam rangka mencapai tujuan organisasi yakni dengan meningkatkan kapasitas masyarakat sipil terkait hak-hak digital yang merupakan penikmatan atas hak konstitusional sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 28C ayat (1) UUD NRI. Pemohon IV adalah organisasi yang aktif memperjuangkan hak-hak digital sebagai seperangkat hak asasi manusia yang mendasar, dalam lingkup digital yang sedikit banyak mencakup kebebasan berekspresi, berasosiasi dan berkumpul, hak atas informasi, hak mengakses layanan dan hak lainnya. Dengan tidak diberikan kejelasan mengenai batasan penafsiran frasa melawan hukum dalam pasal-pasal a quo, berpotensi menghambat upaya Pemohon IV dalam menyuarakan pemenuhan hak digital, termasuk hak masyarakat untuk memperoleh informasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. 6. Bahwa Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU 27/2022 yang tidak diberikan penafsiran telah menciptakan ketidakpastian hukum, melahirkan penafsiran yang ambigu, tidak jelas, serta mengekang pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, sehingga merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan a quo, maka kerugian hak konstitusional yang dialami tidak akan terjadi. Selanjutnya, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV telah dapat menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia (Pemohon I dan Pemohon II) dan sebagai badan hukum privat (Pemohon III dan Pemohon IV), yang memiliki anggapan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian 217 hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual maupun potensial disebabkan karena berlakunya ketentuan norma Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU 27/2022 yang pada pokoknya bertentangan dengan prinsip-prinsip negara yang demokratis, khususnya dalam hal pemenuhan hak atas informasi, kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat. Dalam kaitan ini, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon; Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan ketentuan norma Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU 27/2022 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara), yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, tidak adanya penafsiran lebih lanjut terhadap frasa “melawan hukum” dalam Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU 27/2022 yang mengecualikan kerja jurnalistik, akademik, dan/atau kesenian dan kesusasteraan sepanjang berhubungan dengan keterbukaan informasi publik berpotensi melanggar hak atas informasi para Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum khususnya bagi para Pemohon yang menurutnya terancam rentan dikriminalisasi dalam menjalankan pekerjaan yang melibatkan pengungkapan 218 data pribadi untuk kepentingan publik, sehingga melanggar kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 2. Bahwa menurut para Pemohon, kerja-kerja pers atau jurnalis merupakan bagian dari mekanisme check and balances dalam negara yang demokratis, yang terkait erat dengan tindakan pengungkapan data pribadi pejabat publik, yang dalam hal ini menempatkan pers pada fungsi kontrol sosial. Adanya frasa “melawan hukum” dalam norma Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU 27/2022 dapat menyasar kerja-kerja jurnalis dalam hal pengungkapan data pribadi pejabat publik pada setiap spesimen data pribadi sebagaimana diatur pada Pasal 4 UU 27/2022. Pejabat publik sebagai pemangku kewenangan berpotensi menggunakan Pasal a quo untuk menghindar dari tuntutan akuntabilitas atas kewenangan yang dimilikinya. Hal demikian mengancam pemaknaan pelindungan terhadap aktivitas jurnalistik sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa menurut para Pemohon, dalam konteks kegiatan akademik, meskipun telah melalui proses penyamaran data untuk melindungi identitas subjek data pribadi, pengungkapan hasil penelitian dapat berpotensi disalahpahami sebagai “mengungkap data pribadi yang bukan miliknya” jika frasa “melawan hukum” dalam ketentuan norma Pasal 65 ayat (2) UU 27/2022 tidak didefinisikan dengan jelas. Hal ini berpotensi mempengaruhi kebebasan akademik dan menghalangi kerja-kerja pengembangan ilmu pengetahuan karena adanya gangguan pemenuhan kebebasan akademik yang sah sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 4. Bahwa menurut para Pemohon, definisi “melawan hukum” dalam norma Pasal 65 ayat (2) UU 27/2022 bersifat ambigu yang menimbulkan ketidakjelasan bagi pegiat seni dan sastra. Dalam kaitan ini, karya seni dan sastra seringkali bersifat interpretatif dan reflektif terhadap realitas sosial yang mungkin menggunakan atau merujuk pada data pribadi. Tanpa ada batasan dan pengecualian yang jelas, pegiat seni dan sastra tidak memiliki kepastian mengenai sejauh mana mereka dapat menggunakan inspirasi dari kehidupan nyata atau menggambarkan individu tanpa dianggap melawan hukum, yang karyanya baik secara langsung atau tidak langsung melibatkan data pribadi. Hal ini berisiko tinggi para Pemohon terkena sanksi pidana berdasarkan norma Pasal 67 ayat 219 (2) UU 27/2022 sehingga bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 5. Bahwa menurut para Pemohon, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan terjaminnya akses informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial warga negara, seperti namun tidak terbatas pada pengembang perangkat lunak, advokasi sosial, startup yang mengumpulkan data, mengakses dan menganalisis data pemerintah yang terbuka (open data) dengan tujuan untuk memberikan masukan yang konstruktif dalam penyusunan kebijakan publik, tanpa adanya pengecualian yang jelas dalam norma Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU 27/2022 menghambat dan mengancam para Pemohon dengan ketentuan pidana dan secara umum dapat merugikan perkembangan serta pemajuan kehidupan masyarakat yang demokratis sehingga bertentangan dengan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Bahwa berdasarkan uraian dalil permohonan tersebut di atas, para Pemohon dalam petitum permohonan pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan: 1. Pasal 65 ayat (2) UU 27/2022 yang menyatakan “Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkap data pribadi yang bukan miliknya” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Setiap orang dilarang mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya kecuali dalam rangka kerja-kerja jurnalistik, akademik, kesenian, dan kesusastraan dan/atau sepanjang berhubungan dengan terjaminnya akses informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya”. 2. Pasal 67 ayat (2) UU 27/2022 yang menyatakan “Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “Setiap orang dilarang mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya kecuali dalam rangka kerja-kerja jurnalistik, akademik, kesenian, dan kesusastraan dan/atau sepanjang berhubungan dengan terjaminnya akses 220 informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-25. Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang ahli yaitu Herlambang Perdana Wiratraman dan Ahmad Sofian, yang keterangannya diterima Mahkamah masing-masing pada tanggal 6 Oktober 2025 dan 7 Oktober 2025 yang didengarkan dalam persidangan pada tanggal 8 Oktober 2025, serta satu orang saksi bernama Markus Erasmus Tengajo yang didengarkan dalam persidangan pada tanggal 22 Oktober 2025. Para Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 11 November 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 September 2025 dan keterangan tertulis diterima Mahkamah pada tanggal 23 Oktober 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 September 2025 yang telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 September 2025 serta mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK-1 dan Bukti PK-2. Selain itu, Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 11 November 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.11] Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon dan alat-alat bukti serta keterangan ahli dan saksi para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden dan alat-alat bukti, serta kesimpulan para Pemohon dan Presiden, persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah norma Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (2) UU 27/2022 mengancam kerja-kerja para Pemohon dalam bidang jurnalistik, akademik, dan/atau kesenian dan kesusastraan yang selama ini 221 mengungkap data pribadi demi hak atas informasi publik, rentan dikriminalisasi dan menghambat ruang demokrasi serta meningkatnya otoritarianisme yang menghambat akses informasi publik sehingga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, jika tidak dimaknai sebagaimana petitum para Pemohon. Berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma a quo, Mahkamah terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut. Bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang melaju dengan pesat telah menimbulkan berbagai peluang dan tantangan baru. Dalam hal ini, pemenuhan kebutuhan hak asasi manusia dalam kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan disebabkan masifnya interaksi antar manusia baik di dalam negeri maupun luar negeri dalam proses perkembangan teknologi informasi memerlukan kehadiran negara untuk melindungi segenap bangsa dan ikut menjaga ketertiban dunia. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan berdemokrasi dalam bentuk berkomunikasi dan memperoleh informasi baik untuk mengembangkan pribadi maupun lingkungan sosialnya dengan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dalam berbagai jenis media terus berkembang. Bahwa persoalan pelindungan data pribadi muncul karena keprihatinan akan pelanggaran terhadap data pribadi yang dapat dialami oleh orang dan/atau badan hukum. Dengan demikian, antara hak kebebasan berekspresi dengan hak atas pelindungan diri pribadi merupakan komponen terkait, yang sangat penting dalam suatu masyarakat yang terbuka dan demokratis. Kedua hak ini saling berkaitan dalam pemenuhannya, terutama pada era teknologi digital seperti sekarang ini. Oleh karena itu, kewajiban negara untuk hadir menjamin kebebasan masyarakat dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi serta memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya, yang melindungi hak asasi setiap warga negara dan menjangkau kepentingan umum. Bahwa UU 27/2022 dibentuk dengan maksud dan tujuan salah satunya karena amanat Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang 222 merupakan hak asasi”. Pemrosesan data pribadi merupakan bentuk pelaksanaan dari hak asasi, namun demikian hak asasi tersebut tidak bersifat absolut. Artinya, meskipun hak asasi manusia bersifat fundamental dan universal, dalam kondisi tertentu negara dapat membatasi hak dan kebebasan seseorang untuk melindungi hak asasi orang lain, sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 April 2008, menegaskan pada pokoknya negara dapat membatasi hak dan kebebasan seseorang dengan undang-undang, atas dasar pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, termasuk pula dalam hal ini yakni terhadap hak atas kebebasan informasi dan kebebasan berekspresi. Selanjutnya, pendirian tersebut dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10-17-23/PUU- VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Maret 2010, pada pokoknya menyatakan pembatasan hak asasi, termasuk kebebasan berekspresi, oleh undang-undang tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, asalkan pembatasan tersebut dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dalam kaitan dengan kebebasan berekspresi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 Juli 2025, yang menguji konstitusionalitas norma Pasal 53 ayat (1) UU 27/2022, telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut. [3.12.1] Bahwa dengan perkembangan teknologi lintas batas sebagai dampak dari perkembangan teknologi yang melampaui batas-batas geografis negara memungkinkan interaksi, komunikasi, dan pertukaran informasi serta barang dan jasa secara global. Berbagai aspek mulai dari teknologi komunikasi dan transportasi yang semakin modern dan mutakhir hingga platform digital yang memfasilitasi perdagangan internasional dan transfer data lintas batas mencakup internet, media sosial, dan perangkat seluler yang memungkinkan komunikasi instan dan akses informasi dari seluruh dunia. Dalam kemajuan transportasi teknologi membuat pengiriman barang antar negara lebih cepat, efisien, dan terjangkau. Dari segi transfer data lintas batas seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan jaringan berkecepatan tinggi berpotensi mengubah cara data ditransfer antar negara, serta meningkatkan kecepatan, keamanan, dan efisiensi. Selain itu, globalisasi ekonomi membuat teknologi menjadi faktor pendorong utama yang memungkinkan integrasi pasar yang lebih luas dan peningkatan perdagangan internasional. Perkembangan teknologi lintas batas tersebut 223 menghadirkan tantangan baru seperti masalah privasi data, keamanan siber, dan kebutuhan untuk harmonisasi regulasi antar negara. Masifnya perkembangan dunia digital karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang tidak terelakkan maka terkait dengan pengumpulan, penyimpanan, pembagian, penyebarluasan, dan analisa data pribadi warga negara baik yang bersifat publik maupun privat berpotensi memungkinkan untuk diolah dan digunakan sedemikian rupa yang menimbulkan kemudahan akses dan terkoneksinya sumber data bagi pemangku kepentingan. Namun, hal tersebut juga dapat menimbulkan celah untuk digunakan bagi kepentingan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal demikian menimbulkan kerentanan terhadap hak privasi atas diri pribadi warga negara. Masifnya penyebaran data karena kemudahan akses telekomunikasi dan komunikasi baik melalui interaksi dunia siber maupun dalam interaksi dunia nyata melahirkan isu mengenai pentingnya menjaga privasi individu yang merupakan hak atas perlindungan diri pribadi yang dilindungi oleh UUD NRI Tahun 1945. Dalam kaitan ini, perlindungan data pribadi menjadi hal yang krusial dan fundamental sebagai isu global yang dikhawatirkan oleh masyarakat luas. Oleh karenanya, kehadiran negara dalam mengatur perlindungan data pribadi menjadi sebuah keniscayaan untuk menjaga keamanan informasi sensitif individu dan mencegah penyalahgunaan data. Dalam era digital, data pribadi menjadi semakin rentan dengan tindakan pencurian, kebocoran, dan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga untuk mewujudkan pelindungan data pribadi yang kuat dan dapat memastikan keamanan serta privasi individu dalam penggunaan teknologi digital, maka perlindungan data pribadi tidak dapat dilihat hanya sebagai isu dalam tataran teknis, namun juga mencakup pengaturan dalam ranah tertib hukum sebagai perwujudan perlindungan hak asasi manusia. Terlebih, berbagai sektor kehidupan telah memanfaatkan sistem teknologi informasi, seperti penyelenggaraan electronic commerce (e- commerce) dalam sektor perdagangan/bisnis, electronic education (e- education) dalam bidang pendidikan, electronic health (e-health) dalam bidang kesehatan, electronic government (e-govermnent) dalam bidang pemerintahan, serta teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam bidang lainnya [vide Penjelasan Umum UU 27/2022]. Oleh karenanya, perlindungan data pribadi merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin keamanannya oleh negara. [3.12.2] Bahwa sebagai negara hukum, negara menjamin pelindungan hak dan kewajiban segenap bangsa Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Oleh karena itu, penyusunan regulasi dan kebijakan dalam mengatur pemrosesan data pribadi dalam rangka memenuhi hak atas pelindungan data pribadi merupakan tanggung jawab Pemerintah. Dalam kaitan ini, UU 27/2022 telah mengatur hal-hal mengenai data yang dikumpulkan, disimpan, diproses, hingga dihapus, yang memberikan hak kepada individu untuk meminta akses, koreksi, dan bahkan penghapusan data pribadi jika dirasa perlu. UU 27/2022 dibentuk dengan semangat sebagai upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi untuk menjamin hak 224 konstitusional subjek data pribadi, serta mengatur dalam hal data tersebut akan diberikan dan digunakan oleh pihak lain. … Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah telah menegaskan pelindungan data pribadi merupakan salah satu pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Hak atas perlindungan data pribadi bukanlah hak absolut, tetapi hak yang dapat dibatasi untuk kepentingan atau tujuan yang sah yang diatur dalam undang-undang [vide Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945]. Oleh karena itu, untuk melakukan pembatasan terhadap hak-hak subjek data pribadi, termasuk mengecualikan kewajiban pengendali atau prosesor data pribadi, hanya dapat dilakukan sepanjang hal tersebut memberikan perlindungan atas hak asasi yang lebih luas sesuai dengan pembatasan yang ditentukan dalam undang-undang. [3.12] Menimbang bahwa setelah menjelaskan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan menjawab dalil para Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan frasa ‘melawan hukum’ dalam norma Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU 27/2022 karena menimbulkan ketidakpastian hukum (ambigu) sehingga rentan terjadi kriminalisasi dalam menjalankan pekerjaan yang kerap kali melibatkan pengungkapan data pribadi yang dilakukan untuk kepentingan publik. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.12.1] Bahwa norma Pasal 65 ayat (2) UU 27/2022 yang dipersoalkan para Pemohon tersebut menyatakan, “Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya”. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari pengaturan larangan dalam penggunaan data pribadi [vide Bab XIII UU 27/2022]. Frasa “melawan hukum” dalam norma Pasal 65 ayat (2) UU 27/2022 terkait erat dengan mens rea, yang apabila dikaitkan dengan ketentuan norma Pasal 67 ayat (2) UU 27/2022 sebagai norma sekunder yang mengatur sanksi pidana atas pelanggaran norma Pasal 65 ayat (2) UU 27/2022 jika larangan tersebut dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum. Dengan sengaja dan melawan hukum dalam norma Pasal 67 ayat (2) UU 27/2022 merujuk langsung pada pertanggungjawaban pidana, yakni dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) UU 27/2022 dengan penjara paling lama 4 (empat) 225 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Untuk memahami norma Pasal 65 ayat (2) UU 27/2022 harus dilakukan dalam kerangka pemahaman yang utuh atau komprehensif terhadap norma-norma lain dalam UU 27/2022. Dalam kaitan ini, Pasal 16 UU 27/2022 menegaskan bahwa pemrosesan data pribadi meliputi pemerolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan, penyimpanan, perbaikan dan pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/atau penghapusan atau pemusnahan, di mana hal tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip pelindungan data pribadi. Selain berkaitan dengan Pasal 16 UU 27/2022, dalil para Pemohon juga tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya dengan norma Pasal 1 angka 2 (definisi pelindungan data pribadi) dan angka 6 (definisi subjek data pribadi), Pasal 3 (asas), Pasal 5 (hak subjek data pribadi), Pasal 15 (pengecualian hak subjek data pribadi), dan Pasal 20 (kewajiban pengendali data pribadi memiliki dasar pemrosesan data pribadi). Dengan demikian, kegiatan pemrosesan data pribadi tersebut harus memenuhi syarat-syarat dan tunduk pada semua ketentuan dan kewajiban yang diatur dalam UU 27/2022. Dalam hal ini, apabila dicermati permohonan para Pemohon yang menghendaki adanya pengungkapan data pribadi harus dilakukan secara sah dan adil untuk kepentingan yang spesifik dan berdasarkan persetujuan dari pihak yang bersangkutan, atau dengan alasan lain yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku. Sehingga, tanpa mengurangi hak atas pelindungan data pribadi dalam prinsip ini, informasi personal dapat diproses tanpa persetujuan seseorang apabila informasi itu telah tersedia untuk umum [vide Permohonan angka 107]. Terhadap permohonan para Pemohon tersebut, norma Pasal 20 ayat (2) UU 27/2022 huruf e dan huruf f telah menentukan ihwal hak dasar pemrosesan data pribadi meliputi pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan pengendali data pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan/atau pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan pengendali data pribadi dan hak subjek data pribadi. Dengan demikian, memahami frasa “melawan hukum” dalam norma Pasal 65 ayat (2) UU 27/2022 harus dikaitkan dengan norma-norma dalam pasal lain sebagai pedoman yang menentukan kriteria sifat melawan hukum itu sendiri. 226 [3.12.2] Bahwa berkenaan dengan kerja-kerja jurnalis yang erat kaitannya dengan tindakan pengungkapan data pribadi pejabat publik yang menempatkan pers pada fungsi kontrol sosial, sehingga menurut para Pemohon adanya frasa “melawan hukum” dalam ketentuan norma Pasal 65 ayat (2) UU 27/2022 dikhawatirkan dapat menyasar kerja-kerja jurnalis dalam hal pengungkapan data pribadi pejabat publik pada setiap spesimen data pribadi sebagaimana diatur pada Pasal 4 UU 27/2022. Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, penting pula bagi Mahkamah untuk mengaitkan persoalan yang dikhawatirkan para Pemohon tersebut dengan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU 40/1999). Bahwa terhadap kegiatan jurnalistik, negara telah memberi ruang bagi insan pers untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana ketentuan UU 40/1999. Dalam konteks ini, kegiatan pemrosesan data pribadi dalam kegiatan jurnalistik, tidak hanya menitikberatkan pada penyampaian informasi data pribadi seseorang sebagai subjek maupun objek informasi, namun juga harus didasarkan pada kebenaran dari suatu peristiwa sehingga informasi yang disampaikan merupakan informasi yang akurat, bermanfaat, sebagai sarana edukasi yang menyajikan analisa dan mendidik masyarakat berpikir kritis, serta sarana kontrol sosial yang mengawasi kinerja pemerintah. Meskipun Pasal 65 ayat (2) UU 27/2022 tidak mencantumkan pengecualian secara eksplisit, hal ini bukan berarti tidak ada perlindungan bagi kerja-kerja jurnalistik dalam pelaksanaan kerjanya mengungkapkan data pribadi milik orang lain. Oleh karena itu, pengaturan terhadap pemrosesan data pribadi dalam kegiatan jurnalistik tidak hanya menyandarkan pada UU 27/2022, namun juga harus menjunjung tinggi kode etik profesi, in casu Kode Etik Jurnalistik dan UU 40/1999. Dengan demikian, dalam kegiatan pemrosesan data pribadi untuk kepentingan jurnalistik, insan pers harus memenuhi prinsip-prinsip sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (2) UU 27/2022, yakni dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan, sesuai dengan tujuan, menjamin hak subjek data pribadi, dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu, pemrosesan data pribadi tersebut juga wajib memiliki dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 227 UU 27/2022 di mana esensi norma tersebut sejalan dengan ketentuan dalam UU 40/1999 [vide antara lain Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 11, Pasal 1 angka 13, Pasal 5, Pasal 6 huruf c, Pasal 7, dan Pasal 8 UU 40/1999]. Namun demikian, sesuai dengan asas yang dianut dalam UU 27/2022, penggunaan data pribadi harus mengedepankan asas kehati-hatian dalam pemrosesan data pribadi, sehingga para pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan data pribadi harus memperhatikan semua aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian bagi orang lain, terutama jika informasi tersebut bersifat spesifik sehingga mengekspos sedemikian rupa, bahkan mengungkapkan data pribadi seseorang baik sebagai pejabat publik maupun warga negara yang bukan sebagai pejabat publik. Sekalipun UU 40/1999 mengenal adanya hak jawab dan hak koreksi, namun karena begitu cepat dan masifnya kemajuan akses informasi, di mana dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi mengakibatkan data pribadi seseorang sangat mudah dikumpulkan, dipindahkan, dan diolah oleh satu pihak kepada pihak lain tanpa sepengetahuan subjek data pribadi, sehingga mengancam hak privasi seseorang dari kekeliruan sebuah informasi. Sehingga, dengan UU 27/2022 negara harus menjamin asas keseimbangan pelindungan data pribadi antara hak atas data pribadi di satu pihak dengan hak negara yang sah berdasarkan kepentingan umum untuk memberikan pengakuan dan pelindungan data pribadi atas hak dasar kemanusiaan. Oleh karena itu, rumusan frasa “melawan hukum” dalam Pasal 65 ayat (2) UU 27/2022 tetap diperlukan keberadaannya sehingga sesuai dengan tujuan dibentuknya UU a quo. Selanjutnya, terkait dengan informasi data dari pejabat publik yang berpotensi menggunakan Pasal 65 ayat (2) UU 27/2022 agar dapat menghindar dari tuntutan akuntabilitas atas kewenangan yang dimilikinya, di mana hal tersebut dikhawatirkan para Pemohon mengancam dan melunturkan pemaknaan pelindungan terhadap aktivitas jurnalistik. Dalam kaitan ini, menurut Mahkamah, terhadap subjek data pribadi Penyelenggara Negara (Pejabat Publik), Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU 28/1999), pada pokoknya telah menentukan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara [vide Penjelasan Pasal 3 angka 4 UU 28/1999]. Selain itu, ihwal keterbukaan akses informasi publik 228 penyelenggara negara juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang telah memberikan ruang dibukanya akses informasi publik untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik, termasuk pengecualiannya. Dengan demikian, perlindungan hukum yang dibutuhkan para Pemohon dalam kerja jurnalistik sesungguhnya telah terakomodir dan dijamin baik dalam UU 27/2022 maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, kekhawatiran para Pemohon akan dikriminalisasi karena norma Pasal 65 ayat (2) UU 27/2022 menjadi tidak relevan karena sudah ada kerangka hukum yang jelas dan hierarki yang melindungi jurnalis untuk memberikan infomasi kepada publik sehingga norma a quo bertentangan dengan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 merupakan kekhawatiran yang tidak berdasar. [3.12.3] Bahwa para Pemohon juga mempersoalkan norma Pasal 65 ayat (2) UU 27/2022 dalam kaitan dengan kegiatan akademik, seperti pemrosesan data pribadi untuk penelitian, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyimpanan hingga pengungkapan data pribadi dalam rangka publikasi hasil penelitian. Para Pemohon khawatir publikasi hasil penelitian tersebut berpotensi dikriminalisasi karena adanya frasa “melawan hukum” dalam norma Pasal 65 ayat (2) UU 27/2022 yang tidak diberikan batasan dan penafsiran lebih lanjut. Terkait dengan kekhawatiran para Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU 11/2019). Pada Bab V UU 11/2019 dalam Pasal 39 ayat (1) menyatakan, “Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan wajib dilaksanakan sesuai dengan kode etik bidang ilmu”. Lebih lanjut, dalam Pasal 40 ayat (7) UU 11/2019 menyatakan, “Data wajib serah dan wajib simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikelola secara bertanggung jawab”. Artinya, untuk penggunaan data pribadi sebagai basis data yang dilakukan oleh akademisi, termasuk kegiatan yang melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan pengungkapan data pribadi untuk tujuan penelitian ilmiah, sesungguhnya terikat pada kode etik dan peraturan perundang- undangan terkait. Pengungkapan data pribadi dalam konteks akademik, yang dilakukan demi kemajuan ilmu pengetahuan dan kepentingan publik yang dilakukan secara bertanggung jawab, tidak dapat serta merta dianggap sebagai perbuatan “melawan hukum”. Dalam kaitan ini, UU 27/2022 telah memberikan beberapa pengecualian dan telah mengatur pula seperti asas atau prinsip, hak dan kewajiban 229 yang harus dilakukan ketika memproses data pribadi milik orang lain. Pasal 15 ayat (1) UU 27/2022 memberikan pengecualian terhadap hak subjek data pribadi yaitu untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional; kepentingan proses penegakan hukum; kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara; kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara; atau kepentingan statistik dan penelitian ilmiah. Dengan demikian, pengecualian secara mutlak dan eksplisit atas norma Pasal 65 ayat (2) UU 27/2022 terhadap kegiatan akademik tidak lagi diperlukan. Oleh karena itu, dalil para Pemohon yang menyatakan kegiatan pemrosesan data pribadi untuk penelitian, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyimpanan hingga pengungkapan data pribadi dalam rangka publikasi hasil penelitian berpotensi dikriminalisasi sehingga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 merupakan dalil yang tidak berdasar. [3.12.4] Bahwa selain hal tersebut di atas, para Pemohon juga mempersoalkan frasa “melawan hukum” dalam norma Pasal 65 ayat (2) UU 27/2022 yang bersifat ambigu bagi pegiat seni dan sastra. Karena, karya seni dan sastra seringkali bersifat interpretatif dan reflektif terhadap realitas sosial yang mungkin menggunakan atau merujuk pada data pribadi. Tanpa batasan dan pengecualian yang jelas, pegiat seni dan sastra tidak memiliki kepastian mengenai sejauh mana mereka dapat menggunakan inspirasi dari kehidupan nyata atau menggambarkan individu tanpa dianggap melawan hukum di mana karya tersebut secara tidak langsung atau langsung melibatkan data pribadi. Dalam kaitan dengan persoalan tersebut, menurut Mahkamah pelindungan data pribadi berkaitan erat dengan konsep privasi yang diartikan sebagai gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi. Hak privasi tersebut merupakan kemampuan individu untuk menentukan siapa yang memegang informasi tentang mereka dan bagaimana informasi tersebut digunakan. UU 27/2022 tidak secara eksplisit melarang penggunaan data pribadi yang menjadi inspirasi dalam pembuatan karya seni dan sastra. Namun demikian, kebebasan berekspresi dan kebebasan dalam memelihara dalam mengembangkan nilai-nilai budaya tetap harus menghormati hak privasi dan data pribadi orang lain sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya, ketentuan yang mengikat pada pekerja seni dan sastra dalam menghasilkan karya yang berasal dari pemrosesan data pribadi wajib 230 mengikuti kaidah, asas, prinsip dan aturan UU 27/2022 secara menyeluruh salah satunya dengan adanya persetujuan yang diberikan oleh subjek data pribadi terhadap penggunaan data pribadinya. Selain memperhatikan ketentuan dalam UU 27/2022, pegiat seni juga wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya yang terkait. Berkenaan dengan hal tersebut, negara telah memberikan ruang kepada warganya untuk mengaktualisasikan diri dengan kebebasan dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana dijamin dalam Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa berkenaan dengan pembatasan kebebasan berekspresi dalam bentuk karya seni, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Maret 2024 telah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.18.3] Bahwa di samping uraian pertimbangan hukum di atas, berkenaan dengan pembatasan mengeluarkan pendapat, baik lisan maupun tulisan yang mengandung unsur merugikan orang lain atau masyarakat dan juga keamanan negara, secara universal juga diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) ICCPR yang menyatakan: (2) Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apa pun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya. (3) Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk: (a) Menghormati hak atau nama baik orang lain; (b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum. Di samping itu, dalam Siracusa Principles (prinsip-prinsip Siracusa yakni prinsip-prinsip yang dihasilkan oleh sekelompok ahli hukum internasional yang bertemu di Siracusa, Italia pada April dan Mei 1984) juga diatur mengenai ketentuan pembatasan dan pengurangan hak yang diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Berdasarkan prinsip Siracusa tersebut pembatasan hak tidak boleh membahayakan esensi hak asasi dan harus ditafsirkan secara tegas dan jelas, serta ditujukan untuk menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM. Prinsip ini menegaskan bahwa pembatasan hak tidak boleh diberlakukan secara sewenang-wenang dan hanya bisa dilakukan jika memenuhi situasi- situasi sebagai berikut: (a) Diatur berdasarkan hukum (prescribed by law/conformity with the law). Pembatasan hak hanya bisa diberlakukan berdasarkan oleh hukum 231 nasional. Aturan hukum yang membatasi hak harus didefinisikan secara jelas, tidak ambigu, teliti dan hati-hati, dapat diakses siapapun, tidak sewenang-wenang, dan bersandar pada argumen yang kuat. Di samping itu, negara juga mengupayakan perlindungan dan pemulihan hak. (b) Diperlukan dalam masyarakat yang demokratis (in a democratic society). Aturan pembatasan yang diberlakukan memang lahir karena kebutuhan masyarakat dalam proses yang demokratis. (c) Untuk melindungi ketertiban umum (public order/ordre public). Ketertiban umum yang dimaksud di sini mengacu pada sejumlah aturan yang menjamin berfungsinya masyarakat atau seperangkat prinsip mendasar yang hidup di masyarakat. Ketertiban umum juga mencakup penghormatan terhadap HAM. Selain itu, ketertiban umum harus dilihat dalam konteks hak yang dibatasi. Negara berwenang menjaga ketertiban umum dan harus dapat dikontrol oleh parlemen, pengadilan atau badan mandiri lain yang kompeten. (d) Untuk melindungi kesehatan publik (public health). Pembatasan hak dilakukan sebagai cara untuk menangani sebuah ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat atau anggota masyarakat. Langkah ini harus diletakkan dalam konteks pencegahan penyakit atau kecelakaan atau dalam rangka menyediakan layanan kesehatan bagi yang terluka atau sakit. (e) Untuk melindungi moral publik (public moral). Pembatasan hak dipandang perlu untuk memelihara nilai-nilai dasar dari masyarakat, namun hal itu tidak boleh menyimpang dari tujuan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. (f) Untuk melindungi keamanan nasional (national security). Pembatasan hak diperkenankan hanya untuk melindungi eksistensi bangsa, integritas wilayah atau kemerdekaan politik terhadap adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. Alasan keamanan nasional tidak boleh dipakai untuk melakukan pembatasan yang sewenang-wenang dan tidak jelas. Alasan keamanan nasional menjadi tidak valid jika tujuan atau dampak yang dihasilkan dari pembatasan itu tidak lain hanya untuk melindungi kepentingan-kepentingan lain yang tidak berhubungan dengan keamanan nasional, misalnya untuk melindungi suatu pemerintahan dari rasa malu akibat kesalahan yang dilakukan atau pengungkapan kesalahan yang dilakukan, atau untuk menutup-nutupi informasi tentang pelaksanaan fungsi institusi-institusi publiknya, atau untuk menanamkan suatu ideologi tertentu, atau untuk menekan kerusuhan industrial. (g) Untuk melindungi keselamatan publik (public safety). Pembatasan diperbolehkan untuk melindungi orang dari bahaya dan melindungi kehidupan mereka, integritas fisik atau kerusakan serius atas milik mereka. Namun demikian, alasan ini tidak sah jika digunakan untuk pembatasan yang sewenang-wenang. Pembatasan dengan argumen ini mensyaratkan adanya perlindungan yang cukup dan pemulihan yang efektif terhadap penyalahgunaan aturan pembatasan. (h) Untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain (rights and freedom of others). Pembatasan dengan argumen ini tidak bisa dipakai untuk melindungi negara dan aparatnya dari kritik dan opini publik. Adapun ketika terjadi konflik antar hak, maka hak dan kebebasan yang paling mendasar harus lebih diutamakan. 232 Bahwa berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon yang menghendaki adanya pengecualian atas hasil kerja karya seni dan sastra dari unsur melawan hukum dalam ketentuan norma Pasal 65 ayat (2) UU 27/2022 agar tidak bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, merupakan dalil yang tidak berdasar. [3.12.5] Bahwa lebih lanjut, para Pemohon juga mempersoalkan tidak adanya pengecualian frasa “secara melawan hukum” dalam norma Pasal 65 ayat (2) UU 27/2022, berpotensi menghambat dan mengancam pidana bagi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan terjaminnya akses informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial warga negara, seperti namun tidak terbatas pada pengembang perangkat lunak, advokasi sosial, startup yang mengumpulkan data, mengakses dan menganalisis data pemerintah yang terbuka (open data) dengan tujuan untuk memberikan masukan yang konstruktif dalam penyusunan kebijakan publik. Sehingga, norma Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 dan secara umum dapat merugikan perkembangan dan pemajuan kehidupan masyarakat yang demokratis. Berkaitan dengan persoalan yang didalilkan para Pemohon, Mahkamah telah menegaskan bahwa upaya menjaga keseimbangan pelindungan data pribadi antara hak atas data pribadi di satu pihak tidak serta merta dapat mengesampingkan hak privasi orang lain. Oleh karenanya, penggunaan data pribadi untuk pemrosesan data pribadi harus tetap dilakukan dengan asas pertanggungjawaban dan asas kehati-hatian. Sebab, akses ruang bebas bagi pengungkapan data pribadi harus tetap dibatasi sesuai dengan kaidah hukum dan prinsip-prinsip atau asas-asas dalam pelindungan data pribadi, sebagaimana hal tersebut dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Namun demikian, negara tetap memberikan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, serta prinsip perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terlebih, apabila permohonan para Pemohon dikabulkan, quod non, justru akan menimbulkan pemaknaan yang sempit terhadap unsur melawan hukum dalam norma Pasal 65 ayat (2) UU 27/2022, di mana seharusnya norma tersebut bersifat adaptif dan berkepastian hukum. Dengan 233 demikian, menurut Mahkamah, norma Pasal 65 ayat (2) UU 27/2022 yang mengatur mengenai larangan tersebut, telah cukup jelas sehingga tidak perlu diberikan pemaknaan lain yang mengecualikan aktivitas tertentu di mana hal tersebut justru akan mempersempit cakupan dari norma Pasal 65 ayat (2) UU 27/2022. Oleh karena itu, dalil para Pemohon merupakan dalil yang tidak berdasar. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil-dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 65 ayat (2) UU 27/2022 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa para Pemohon juga mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 67 ayat (2) UU 27/2022 yang berpotensi mengancam kerja-kerja para Pemohon dalam bidang jurnalistik, akademik, dan/atau kesenian dan kesusastraan yang selama ini mengungkap data pribadi demi hak atas informasi publik, yang rentan dikriminalisasi sehingga norma Pasal a quo dengan bertentangan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan persoalan yang didalilkan para Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa norma Pasal 67 ayat (2) UU 27/2022 merupakan bagian dari pengaturan Bab XIV mengenai ketentuan pidana. Dengan kata lain, norma Pasal a quo merupakan norma sekunder yang mendasarkan pada keberadaan norma primernya, yaitu Pasal 65 ayat (2) UU 27/2022. Dengan tidak terbukti adanya persoalan konstitusionalitas norma Pasal 65 ayat (2) UU 27/2022 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka tidak ada relevansinya bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan lebih lanjut konstitusionalitas norma Pasal 67 ayat (2) UU 27/2022. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 67 ayat (2) UU 27/2022 adalah dalil yang tidak berdasar sehingga harus pula dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata norma Pasal 65 ayat (2) UU 27/2022 dan Pasal 67 ayat (2) UU 27/2022 tidak membatasi para Pemohon dalam pemenuhan hak berekspresi sebagai bentuk hak mengembangkan diri, hak berkomunikasi dan memperoleh informasi, dan hak mengembangkan nilai budaya, sebagaimana 234 dijamin dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, 235 Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sembilan belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal sembilan belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 11.05 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Indah Karmadaniah