135/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 135/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili oleh: 1. Nama : Khoirunnisa Nur Agustyati Jabatan : Ketua Pengurus Yayasan Perludem Alamat : Jalan Tebet Timur IVB Nomor 14, Tebet, Jakarta Selatan; 2. Nama : Irmalidarti Jabatan : Bendahara Pengurus Yayasan Perludem Alamat : Jalan Tebet Timur IVB Nomor 14, Tebet, Jakarta Selatan; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 September 2024 memberi kuasa kepada Fadli Ramadhanil, S.H., M.H., Heroik Mutaqin Pratama, S.IP., M.IP., Haykal, S.H., Usep Hasan Sadikin, S.H., Annisa Alfath, S.IP., dan Iqbal Kholidin, kesemuanya kuasa hukum yang memilih domisili hukum di Jalan Tebet Timur IVB Nomor 14, Tebet, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; 2 [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; Membaca kesimpulan Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 18 September 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 September 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 135/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 135/PUU-XXII/2024 pada tanggal 25 September 2024, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 17 Oktober 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) ketiga UUD NRI 1945 menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3. Bahwa kedua ketentuan di dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut, menerangkan bahwa MK memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Kewenangan tersebut semakin dipertegas melalui Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang 3 telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar; 4. Bahwa selain itu terdapat pula ketentuan di dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa, “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021, menjelaskan, “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. Peraturan Mahkamah Konstitusi a quo, semakin menegaskan peran Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. 6. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (the guardian of the constitution), MK juga berwenang untuk memberikan tafsiran terhadap ketentuan pasal-pasal 4 dalam suatu undang-undang agar relevan dengan nilai-nilai dalam ketentuan pada UUD 1945. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir tunggal (the sole interpreter of the constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna bercabang, ambigu, dan/atau tidak jelas, dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK; atau sebaliknya tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK; 7. Bahwa karena permohonan yang diajukan oleh para Pemohon ini adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 in casu Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1), UU No. 7 Tahun 2017 dan Pasal 3 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015 terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, maka menurut Pemohon, Mahkamah memiliki kewenagan untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo. B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, di mana undang-undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem checks and balances berjalan dengan efektif; 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional setiap warga negara. MK merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 159 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945; 5 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. 4. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa ”Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”; 5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut: a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. ▪ PEMOHON BADAN HUKUM PRIVAT/ORGANISASI NON PEMERINTAH 6 1. Bahwa Pemohon adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia; 2. Bahwa tugas dan peranan Pemohon dalam melaksanakan kegiatan- kegiatan yang mendorong pelaksanaan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia, dalam hal ini telah mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. Hal ini sebagaimana tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian Pemohon; 3. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon dalam mengajukan Permohonan Pengujian undang-undang a quo dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian Pemohon. Dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) No. 279 tertanggal 15 November 2011 disebutkan, Perludem menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi; 4. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya Pemohon telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, dimana hal tersebut telah menjadi pengetahuan umum. Adapun bentuk kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: a. Menerbitkan Jurnal Pemilu dan Demokrasi, buku-buku terkait penegakan hukum Pemilu, buku tentang Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan, serta buku-buku terkait Pemilu lainnya; b. Mendorong terbentuknya UU Pemilu yang lebih baik; c. Mendorong terbentuknya UU Penyelenggara Pemilu serta institusi penyelenggara Pemilu yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas; 7 d. Melakukan kajian terhadap proses pendaftaran pemilih yang akses, berkeadilan, non diskriminasi, dan demokratis selama penyelenggaraan Pemilu 2014 yang lalu; e. Mengawal proses seleksi penyelenggara Pemilu yang transparan dan akuntabel; dan f. Menyelenggarakan proses pemantauan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. 5. Bahwa dengan adanya ketentuan di dalam UU a quo, telah secara nyata membuat upaya yang dilakukan oleh Pemohon untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis telah terlanggar, karena telah terbukti konsepsi pemilu serentak lima kotak telah menghasilkan kerumitan manajemen pemilu bagi pemilih, sehingga tingginya sura tidak sah di dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 dan pemilu terakhir pada tahun 2024; 6. Bahwa hak konstitusional Pemohon telah dirugikan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 28C UUD NRI 1945, Bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. Serangkaian upaya untuk pemenuhan hak ini telah secara sungguh dilakukan oleh Pemohon dengan melakukan berbagai macam kegiatan, mulai dari penelitian, pengkajian, pendidikan, dan mendorong kebijakan kepada para pemegang otoritas, kuhsusnya kepada pembentuk undang-undang, untuk merumuskan UU a quo secara baik dan hati-hati, sehingga jadwal penyelenggaraan pemilihan umum, baik untuk memilih presiden, DPR DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan walikota betul-betul mengarah kepada penguatan demokrasi yang berintegritas, meningkatkan derajat dan kualitas kedaulatan rakyat, serta penguatan pelembagaan partai dan efektifitas sistem kepartaian dapat diupayakan dan diwujudkan; 7. Bahwa upaya Pemohon untuk mendorong ketentuan UU a quo dapat menghasilkan konsepsi jadwal penyelenggaraan pemilihan umum yang mengarah penguatan demokrasi yang berintegritas, meningkatkan derajat dan kualitas kedaulatan rakyat, serta penguatan pelembagaan partai dan efektifitas sistem kepartaian, agar sesuai pula dengan apa yang 8 diputus oleh Mahkamah, untuk memastikan format keserentakkan pemilu yang dipilih mesti menjaga dan memastikan hak pilih dan daulat rakyat dapat dijaga dengan maksimal, telah menjadi sia-sia, dan tidak dapat diwujudkan, karena ketentuan UU a quo, dan oleh sebab itu, kerugian konstitusional Pemohon telah terjadi, dan akan terus terjadi karena pemberlakuan UU a quo, dan bahkan sudah dilaksanakan dalam dua kali penyelenggaraan pemilu, yakni Pemilu 2019 dan Pemilu 2024; 8. Bahwa ketiadaan perbaikan terhadap jadwal keserentakkan pemilu, mestinya mengikuti pertimbangan dan perintah Mahkamah, yang salah duanya adalah memperhatikan kemudahan pemilih, dan menghitung betul beban penyelenggara pemilu di dalam pelaksanaan pemilu, sudah memberikan fakta yang sangat terang, bahwa kerugian konstitusional Pemohon masih terjadi, bahkan hingga hari ini, sebab tidak ada upaya patuh, sungguh dan serius dari pembentuk undang-undang untuk mematuhi putusan MK, dengan secara kumulatif memperhatikan beberapa aspek penting sebelum memilih format keserentakkan pemilu sebagaimana secara eksplisit sudah ditegaskan oleh Mahkamah di dalam Putusan No. 55/PUU-XVII/2019; 9. Bahwa dengan kondisi itu, Pemohon menjadi memiliki kedudukan hukum untuk memohon kepada Mahkamah agar mengembalikan dan memulihkan hak konsitusional Pemohon untuk memberikan tafsir baru kepada ketentuan di dalam UU a quo, sehingga format keserentakkan pemilu yang konstitusional adalah menyatakan bahwa pemilu yang paling konstitusional adalah pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah; 10. Bahwa di dalam Pasal 16 angka 5 Akta Yayasan Perludem (Bukti P-4 sampai P-6) menyebutkan “…pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian…”; 11. Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 18 angka 1 Akta Yayasan Perludem Tahun 2011 menyebutkan, “Ketua Umum bersama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan”; 9 12. Bahwa sesuai dengan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Perludem Tahun 2020, Pengurus Yayasan terdiri dari Ketua sdri. Khoirunnisa Nur Agustyati, Sekretaris sdr. Fadli Ramadhanil, dan Bendahara sdri. Irmalidarti; 13. Bahwa merujuk pada ketentuan di dalam Pasal 16 angka 5 dan Pasal 18 angka 1 Akta Yayasan Perludem, yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan adalah Ketua dengan seorang pengurus lainnya. Dalam permohonan ini, Yayasan Perludem diwakili oleh sdri. Khoirunnisa Nur Agustyati sebagai Ketua Pengurus, dan sdri. Irmalidarti sebagai anggota pengurus lainnya, yang dalam struktur pengurus adalah Bendahara; 14. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas tentang kedudukan hukum Pemohon di dalam mengajukan permohonan ini di Mahkamah Konstitusi, Pemohon meyakini bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini. C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN ▪ Ruang Lingkup Pasal yang Diuji: Adapun Ketentuan yang diuji konstitusionalitasnya di dalam permohonan ini adalah: 1. Pasal 1 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017: “Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewa Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”; 2. Pasal 167 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017: “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional”; 3. Pasal 347 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017: “Pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak”; dan 4. Pasal 3 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015: “Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 10 ▪ Dasar Konstitusional yang Digunakan 1. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”; 2. Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”; 3. Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”; 4. Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945: “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”; 5. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajin menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” 6. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. ▪ Argumentasi Permohonan I. TENTANG PERMOHONAN DAPAT DIPERIKSA KEMBALI OLEH MAHKAMAH, PERBEDAAN DASAR KONSTITUSIONAL, DAN ARGUMENTASI PERMOHONAN a quo BERBEDA DENGAN PERMOHONAN-PERMOHONAN SEBELUMNYA 1. Bahwa sebelum Pemohon menguraikan argumentasi terkait dengan pengujian UU a quo, Pemohon menyadari bahwa pengujian terhadap ketentuan pelaksanaan pemilu serentak, bukanlah pengujian yang pertama kali diajukan kepada Mahkamah; 2. Bahwa sepanjang penelusuran Pemohon, pengujian terhadap ketentuan di dalam UU a quo, sudah tiga kali diajukan kepada Mahkamah, yakni melalui perkara No. 16/PUU-XIX/2021, Perkara No. 55/PUU-XVII/2019, dan Perkara No. 37/PUU-XIX/2019; 3. Bahwa di dalam UU Mahkamah Konstitusi, terdapat ketentuan yang memberikan prasyarat untuk dapat melakukan pengujian kembali terhadap materi muatan pasal ataupun ayat dari sebuah undang- undang yang sudah pernah diuji sebelumya di Mahkamah Konstitusi. 11 Terdapat beberapa ketentuan yang mesti dijelaskan dan mampu untuk dibuktikan oleh Pemohon kepada Mahkamah, khususnya terkait dengan perbedaan dasar konstitusional, dan argumentasi permohonan yang berbeda; 4. Bahwa terkait dengan pengujian terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang, terdapat ketentuan di dalam Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 60 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011: “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali” Pasal 60 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2011: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda” 5. Bahwa terkait dengan permohonaan yang diajukan oleh Pemohon ini, ketentuan pasal dan ayat yang diuji memang sudah pernah diajukan kepada Mahkamah sebelumnya. Tetapi, ketentuan yang Pasal dan ayat yang sama persis dengan apa yang diajukan oleh Pemohon, sepanjang yang pemohon telusuri belum ada, yakni permohonan yang mengajukan ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat ayat (3), Pasal 347 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 dan Pasal 3 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015, belum pernah sama sekali diajukan kepada Mahkamah; 6. Bahwa di dalam permohoan a quo, Pemohon mengajukan permohonan terkait ketentuan pemilu serentak, berbarengan pula dengan ketetuan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak yang ada di dalam UU Pilkada. Artinya, dengan ketentuan tersebut, sepanjang penelusuran Pemohon, belum ada permohonan sebelumnya, yang mengajukan ketentuan pasal a quo, seperti yang diajukan oleh Pemohon di dalam UU a quo; Tabel 1 Permohonan Terkait Ketentuan Keserentakkan Pemillu yang Pernah Dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi 12 No. Nomor Perkara Dasar Konstitusional yang Digunakan 1. Perkara 55/PUU-XVII/2019 Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 22E ayat (1), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 18 ayat (4) 2. Perkara 37/PUU-XVII/2019 Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2) 3. Perkara 16/PUU-XIX/2021 Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (4) 7. Bahwa selain ruang lingkup pasal dan ayat di dalam UU a quo yang berbeda, Pemohon di dalam permohonan ini juga mengajukan dasar konstitusional yang berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya yang diajukan kepada Mahkamah. Pemohon menggunakan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), ayat (5), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Berdasarkan tabel yang sudah ditunjukkan oleh Pemohon diatas, secara terang terlihat belum ada permohonan terdahulu yang menggunakan pasal-pasal di dalam UUD NRI 1945 yang diajukan sebagai dasar konstitusional yang sama dengan permohonan pemohon; 8. Bahwa selain ruang lingkup pasal yang berbeda, serta dasar konstitusional yang digunakan juga berbeda, alasan-alasan permohonan yang disampaikan di dalam permohonan a quo juga berbeda. Pemohon di dalam permohonan ini akan menyampaikan argumentasi empirik berdasarkan dua kali penyelenggaraan pemilu serentak lima kotak, yakni pada tahun 2019 dan tahun 2024, yang telah terbukti melemahkan derajat dan kualitas kedaulatan rakyat, melemahkan pelembagaan partai politik, serta merugikan pemilih untuk mendapatkan suatu penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945; 9. Bahwa seluruh simpul argumentasi yang akan Pemohon jelaskan pada bagian berikutnya, belum perah diajukan oleh permohonan- permohonan sebelumnya kepada Mahkamah Konstitusi; 13 10. Bahwa oleh sebab itu, permohonan yang diajukan oleh Pemohon di dalam perkara ini, telah memenuhi kualifikasi Pasal 60 ayat (2) UU MK, yang memberikan prasyarat permohonan dengan pasal dan ayat yang sama, dapat diajukan kembali kepada Mahkamah dengan dasar konstitusional yang berbeda. Di dalam permohonan ini, Pemohon tidak hanya menggunakan dasar konstitusonal yang berbeda, tetapi juga ruang lingkup pasal dan ayat di dalam UU a quo yang berbeda, serta alasan-alasan permohonan yang berbeda dengan permohonan sebelumnya; 11. Bahwa sesuai dengan argumentasi yang disampaikan oleh Pemohon, in casu untuk ketentuan di dalam UU a quo dapat diperiksa kembali oleh Mahkamah, beralasan menurut hukum. II. TENTANG KONSTITUSIONALITAS PEMILU SERENTAK MENJADI PENTING UNTUK DIPUTUSKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI 12. Bahwa tentang pengaturan keserentakkan pemilu di dalam uu a quo, menurut Pemohon adalah salah satu elemen yang paling fundamental yang akan mempengaruhi kualitas kedaulatan rakyat, keterpenuhan asas pemilu, beban kerja penyelenggara pemilu, serta kemudahan pemilih di dalam memberikan hak suara; 13. Bahwa variabel-variabel yang terdampak langsung dari pengaturan pemilu serentak sebagaimana ketentuan di dalam UU a quo, sudah diingatkan oleh Mahkamah untuk menjadi perhatian oleh para pembentuk undang-undang, agar bisa memastikan, pemilihan formula keserentakkan pemilu, mesti dipastikan tidak menyulitkan bagi pemilih, dilakukan dengan pengkajian mendalam, serta melibatkan sebanyak mungkin partisipasi publik, agar pilihan terhadap format keserentakkan pemilu mendapatkan banyak masukkan dan perspektif dari berbagai kelompok (vide Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019); 14. Bahwa harapan dan perintah Mahkamah untuk menyerahkan pembahasan terhadap format keserentakkan pemilu kepada pembentuk undang-undang, agar memilih format keserentakkan pemilu yang betul-betul memudahkan pemilih, menjaga prinsip kedaulatan rakyat, memastikan pelembagaan partai politik bisa 14 terwujud, serta memperkuat sistem presidensil, akan sangat sulit bisa diwujudkan, karena tingginya konflik kepentingan yang terjadi pada diri pembentuk undang-undang, khususnya berkaitan dengan format keserentakkan pemilu; 15. Bahwa pembentuk undang-undang, secara nalariah, akan berpikir bagaimana membuat regulasi pemilu, khususnya ketentuan yang berkaitan dengan sistem pemilu, adalah ketentuan yang paling menguntugkan masing-masing partai politik yang nanti juga akan berlaga sebagai peserta pemilu; 16. Bahwa pembahasan format keserentakkan pemilu, hampir dipastikan tidak akan dapat ruang memadai di dalam proses legislasi, serta harapan agar perintah Mahkamah untuk menghitung secara cermat dampak dari pilihan keserentakkan pemilu, khususnya kemudahan pemilih, upaya peningkatan derajat keterwakilan, memastikan beban penyelenggara pemilu tidak berat sulit untuk diwujudkan karena partai politik di dalam proses legislasi punya kepentingan yang sangat tinggi. Aspek yang lebih diutamakan adalah, bagaimana pilihan keserentakkan pemilu menguntungkan atau tidak terhadap partai politiknya. Sementara, keserentakkan pemilu yang punya dampak yang sangat besar terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu. Sehingga menjadi penting, agar format keserentakkan pemilu sebaiknya ditentukan oleh Mahkamah, sehingga pembentuk undang-undang punya batasan konstitusional untuk merumuskan di dalam UU, format keserentakkan pemilu yang konstitusional adalah seperti yang diputus oleh Mahkamah; 17. Bahwa sebagai sebuah lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, sejak berdiri pada tahun 2003, Pemohon menyaksikan Mahkamah Konstitusi selalu konsisten dengan perannya sebagai pengawal demokrasi (the guardian of democracy). Melalui putusan- putusannya Mahkamah selalu berusaha untuk menegakkan keadilan secara substantif yang tidak terperangkap pada unsur prosedural peradilan semata. Bahkan lebih jauh dari itu, Pemohon juga menyaksikan bahwa Mahkamah dalam situasi tertentu dan pada saat yang dibutuhkan dapat melepaskan diri dari dogma 15 “negative legislator” yang selalu dilekati kepada badan- badan peradilan yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu norma perundang-undangan; 18. Bahwa dalam berbagai kesempatan, Mahkamah juga memperbaiki norma di dalam undang-undang ketika penangguhan konstitusionalitas norma yang diuji berpengaruh pada hadirnya kekosongan hukum. Salah satu putusan monumental (landmark decission) yang pernah diputus Mahkamah yang juga membentuk norma baru adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU- VII/2009. Dalam putusan tersebut Pemohon yang merupakan perseorangan warga negara menguji Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Mahkamah dalam pertimbangannya tepatnya pada paragraf [3.21] menyatakan bahwa karena adanya kebutuhan hukum yang mendesak, maka ketentuan hukum yang dinyatakan Mahkamah di dalam putusan tersebut (vide Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009) dapat digunakan langsung oleh KPU, yang selengkapnya sebagai berikut: “Menimbang bahwa pembenahan DPT melalui pemutakhiran data akan memenuhi hak konstitusional warga negara untuk menggunakan hak pilihnya sedangkan penggunaan KTP atau Paspor yang masih berlaku untuk menggunakan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT merupakan alternatif yang paling aman untuk melindungi hak pilih setiap warga negara. Terkait dengan hal tersebut, Mahkamah memandang bahwa penggunaan KTP atau Paspor yang masih berlaku untuk memilih tidak dapat diberlakukan melalui keputusan atau peraturan KPU; sedangkan bentuk hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) juga beresiko menimbulkan masalah jika ternyata nantinya dibatalkan melalui legislative review pada saat pembahasan dalam masa sidang DPR berikutnya; Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka demi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, Mahkamah memutuskan dalam Putusan yang bersifat self executing yang langsung dapat diterapkan oleh KPU tanpa memerlukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) guna melindungi, menjamin, dan memenuhi hak konstitusional warga negara untuk menggunakan hak pilihnya;” 16 19. Bahwa menurut Pemohon Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 dapat menjadi salah satu yurisprudensi yang menunjukkan dalam hal pengujian norma di dalam undang-undang terhadap UUD 1945 berdampak serius pada keterpenuhan asas-asas pemilu, Mahkamah dapat memutus dengan membentuk norma baru. Hal ini pula lah yang menguatkan niat Pemohon untuk terus mempercayai Mahkamah Konstitusi melalui kewenangan pengujian undang- undang untuk dapat memperbaiki sistem pemilu dan demokrasi di Indonesia. Hal itu juga sejalan dengan pandangan tentang living constitution, dimana bila terjadi perubahan yang mendasar sebagai kebutuhan dari masyarakat Mahkamah Konstitusi tidak dilarang atau bahkan wajib bertindak aktif dan meninggalkan pendirian terkait “negative legislator”, dikutip dari Buku I.D.G. Palguna (Mahkamah Konstitusi & Dinamika Politik Hukum di Indonesia); 20. Bahwa selain itu, jika melihat perjalanan reformasi sistem pemilu di Indonesia, putusan Mahkamah Konstitusi juga lah yang menjadi titik awal banyak perbaikan yang telah dilakukan. Hal itu juga termasuk perbaikan sistem keserentakan pemilu yang juga diawali oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (vide Putusan Nomor 14/PUU- XI/2013); 21. Bahwa selain Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, Mahkamah juga pernah menafsirkan opsi-opsi bentuk keserentakan pemilu yang konstitusional melalui Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang juga dapat dipahami sebagai bentuk tindak lanjut dari sebelumnya untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap makna asli “keserentakan” yang diamanatkan UUD 1945. Dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 Mahkamah menafsirkan adanya beberapa opsi pelaksanaan pemilu serentak dengan catatan selama pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR dan anggota DPD harus dilaksanakan pada hari yang sama; “...Bahwa dengan tersedianya berbagai kemungkinan pelaksanaan pemilihan umum serentak sebagaimana dikemukakan di atas, penentuan model yang dipilih menjadi wilayah bagi pembentuk undang-undang untuk memutuskannya. Namun demikian, dalam memutuskan pilihan model atas keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum, 17 pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, yaitu: (1) pemilihan model yang berimplikasi terhadap perubahan undang-undang dilakukan dengan partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian atas penyelenggaraan pemilihan umum; (2) kemungkinan perubahan undang-undang terhadap pilihan model-model tersebut dilakukan lebih awal sehingga tersedia waktu untuk dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benar-benar efektif dilaksanakan; (3) pembentuk undang-undang memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas; (4) pilihan model selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat; dan (5) tidak acap kali mengubah model pemilihan langsung yang diselenggarakan secara serentak sehingga terbangun kepastian dan kemapanan pelaksanaan pemilihan umum;” 22. Bahwa sejak Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 diucapkan pada sidang terbuka untuk umum, hingga saat ini pembentuk undang- undang tidak sama sekali melakukan pembahasan perubahan undang-undang a quo dan melaksanakan putusan Mahkamah. Hal ini Pemohon nilai sebagai bentuk dari pengabaian yang dilakukan pembentuk undang-undang atas amanat Mahkamah sebagaimana tertuang di dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019; 23. Bahwa oleh karena tidak adanya upaya dari pembentuk undang- undang untuk mengevaluasi model pemilu 5 kotak, meski Mahkamah telah memberikan opsi-opsi konstitusional terhadapnya, maka Pemohon mengajukan permohonan a quo sebagai upaya agar Mahkamah menjadi penentu terhadap model yang paling konstitusional dan dapat menjawab kebutuhan hukum masyarakat terkait dengan sistem pelaksanaan pemilu yang taat asas; 24. Bahwa selain alasan sebagaimana telah disampaikan di atas, Pemohon juga ingin menjelaskan bagaimana proses pembentukan UU 7/2017 tidak mencerminkan pembentukan undang-undang yang baik dengan pembahasan yang tidak sesuai keharusannya sebagaimana pula yang Mahkamah amanatkan di dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 maupun juga Putusan Nomor 55/PUU- XVII/2019; 18 25. Bahwa dalam proses pembentukan UU 7/2017 pembentuk undang- undang tidak melakukan pembahasan secara sistematis setiap tahapan pemilu melalui evaluasi pemilu sebelumnya, sehingga menyebabkan opsi-opsi kebijakan yang diambil tidak berdasarkan pilihan rasional penataan sistem politik dan demokrasi. Lebih jauh lagi, pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR lebih memilih untuk membahas perbaikan sistem pemilu ke dalam paket opsi kebijakan yang berisi 5 (lima) isu krusial untuk dipilih melalui mekanisme voting. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang- undang tidak serius dalam melakukan evaluasi dan penataan sistem pemilu di dalam UU 7/2017; 26. Bahwa selain tidak melakukan pembahasan secara sistematis, Pemohon juga menilai bahwa pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR yang diisi oleh anggota partai politik memiliki konflik kepentingan atau setidak-tidaknya potensi konflik kepentingan dengan undang-undang a quo. Hal tersebut berkaitan dengan insentif elektoral yang didapatkan oleh partai politik ketika diberikan kewenangan untuk menentukan penjadwalan pelaksanaan pemilu, sehingga membuka potensi terjadinya perilaku dan tindakan atau aktivitas membentuk undang-undang yang bertentangan dengan logika putusan. Belum lagi jika melihat tindakan pembentuk undang- undang yang merespon secara berlawanan apa yang diputuskan Mahkamah pada Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, semakin menguatkan kekhawatiran Pemohon untuk menyerahkan semata- mata pengaturan penjadwalan pelaksanaan pemilu kepada pembentuk undang-undang; 27. Bahwa menurut pemohon, Mahkamah tidak perlu ragu untuk memberikan batasan konstitusional, terhadap sistem keserentakkan pemilu yang akan berdampak pada kedaulatan rakyat. Sebab ketika ada tindakan pembentuk undang-undang yang akan membangkang terhadap Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024, terdapat perlawanan dari publik yang meluas untuk mendukung Mahkamah memastikan sistem penyelenggaraan pemilu dapat sejalan dengan manfaat yang dapat dirasakan publik; 19 28. Bahwa ketika Mahkamah tidak secara tegas memutus tentang format keserentakkan pemilu di dalam amar putusan, berpotensi akan menjadi ruang perdebatan dan dengan mudah diabaikan oleh pembentuk undang-undang. Bahkan, jika hendak dibandingkan dengan beberapa putusan Mahkamah yang secara eksplisit diputus di dalam amar, seperti pengujian tentang konstitusionalitas daerah pemilihan, dengan itikad baik diabaikan oleh pembentuk undang- undang dan komisi pemilihan umum. Sehingga, untuk memastikan sistem keserentakkan pemilu dapat dituangkan ke dalam ketentuan undang-undang; III. TENTANG PEMILU SERENTAK LIMA KOTAK TELAH MELEMAHKAN PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK, MELEMAHKAN UPAYA PENYEDERHANAAN SISTEM KEPARTAIAN, DAN MENURUNKAN KUALITAS KEDAULATAN RAKYAT DI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU 29. Bahwa ketentuan pasal a quo, terkait dengan pengaturan keserentakkan pemilu legislatif dan pemilu presiden tidaklah lagi bisa hanya dipandang sebagai pengaturan jadwal pemilu saja, apalagi disederhanakan soal teknis, dan implementasi UU saja. Satu yang paling penting, pengaturan jadwal penyelenggaraan pemilu akan berdampak sangat serius terhadap pemenuhan seluruh asas penyelenggaraan pemilu yang ada di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, berdampak pada kemandirian dan profesionalitas penyelenggaraan pemilu yang ada di dalam Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945; 30. Bahwa ketentuan keserentakkan pemilu, secara faktual memberikan dampak yang sangat sistemik, signifikan, dan serius terhadap sistem kepartaian, penguatan sistem presidensil, dan lebih luas berpengaruh terhadap prilaku partai politik termasuk juga prilaku pemilih; 31. Bahwa argumentasi pemohon terkait pengaruh ketentuan keserentakkan pemilu, atau lebih luas dapat disebut sebagai pengaturan jadwal pemilu telah secara faktual dapat dilihat dan 20 dibuktikan dengan dua kali penyelenggaraan pemilu serentak lima kotak, yakni Pemilu 2019 dan terakhir Pemilu 2024; 32. Bahwa dalam perubahan desain sistem pemilu, Allen Hicken (2020) dalam studinya ”When Does Electoral System Reform Occur?” memberikan tiga pendekatan untuk melihat latar belakang atau faktor di balik adanya perubah desain sistem pemilu yakni: systemic failure atau kegagalan sistematis, catalysts crisis respon terhadap krisis, dan incumbent preference atau preferensi petahana; 33. Bahwa yang dimaksud dalam kegagalan sistematis, perubahan sistem pemilu dikarenakan sistem pemilu yang diterapkan tidak mampu atau gagal mencapai tujuan dari penerapannya dan justru menghasilkan permasalahan. Italia misalnya, menerapkan sistem pemilu proporsional namun berdampak pada tingginya fragmantasi politik, faksionalisasi, dan tidak akuntabel serta responsifnya politisi di Italia. Akibat dari dampak yang ditimbulkan ini, terjadi perubahan sistem pemilu dari sistem pemilu proporsional ke sistem pemilu campuran melalui mekanisme referendum. Dalam hal ini perubahan desain sistem terjadi dengan tujuan yang “ideal” agar sistem pemilu tersebut mampu merespon permasalahan yang terjadi; 34. Bahwa yang dimaksud dengan perubahan sistem pemilu karena respon terhadap krisis dalam hal ini perubahan sistem pemilu adalah solusi dari krisis. Indonesia misalnya, pasca reformasi perubahan regulasi kepemiluan adalah satu solusi untuk menghadirkan sistem politik yang demokratis melalui sistem pemilu yang bebas dan adil. 35. Bahwa yang dimaksud dengan preferensi petahana adalah upaya yang dilakukan oleh partai politik atau anggota partai politik di lembaga legislatif/eksekutif untuk mengubah sistem pemilu dengan agar memperoleh keuntungan elektoral berupa terpilih kembali di pemilu. Di bawah motif hasil pemilu tersebut, kondisi objektif dari perubahan sistem pemilu harus dikesampingkan karena pilihan desain sistem pemilu bukan persoalan para ahli independen bisa memberikan satu “jawaban tepat” karena, sesungguhnya pertimbangan keunggulan politik hampir selalu jadi faktor utama bahkan satu-satunya.; 21 36. Bahwa dari tiga pendekatan ini idealnya perubahan sistem pemilu atau regulasi pemilu seharusnya didasarkan pada pendekatan systemic failure dalam rangka merespon dan memperbaiki permasalahan yang ditimbulkan, termasuk menghadirkan desain sistem pemilu yang bebas dan adil, bukan berdasarkan preferensi politik apalagi upaya untuk meraih keuntungan elektoral; 37. Bahwa kehadiran tiga pendakatan perubahan regulasi pemilu ini ikut dipengaruhi oleh arena atau asal usul institusi dimana perubahan regulasi pemilu itu dilakukan seperti di lembaga legislatif yang diisi oleh partai politik selaku peserta pemilu yang tentunya memiliki motivasi untuk kembali mendapatkan kursi di parlemen bahkan memenangkan pemilu, sehingga mengenyampingkan kondisi objektif atau bayangan ideal; 38. Bahwa dalam perkembangnya untuk menghasilkan perubahan regulasi pemilu yang objektif, perubahan regulasi tidak selalu berasal dari parlemen. Selandia Baru misalnya, parlemen memberikan kewenangannya kepada komisi independen Royal Commission untuk mencari desain sistem pemilu yang ideal dan hasilnya ditindaklanjuti dengan referendum pada tahun 1992 dan 1993 untuk menanyakan persetujuan publik mengenai usulan perubahan sistem pemilu yang diajukan oleh Royal Commission tersebut.; 39. Bahwa dalam studi Richard Katz (2011) di Kanada, melihat sekalipun perubahan sistem pemilu dapat dilakukan melalui citizen assemblies dan legislative action namun, jalur uji materi di Mahkamah Agung paling sering dilakukan karena lebih mengedepankan prinsip dan prosedur demokrasi untuk melindungi hak pilih; 40. Bahwa Mahkamah Konstitusi di Indonesia dalam perjalanannya telah berhasil menunjukkan adanya perubahan regulasi pemilu yang lebih mengedepankan kondisi objektif untuk menghasilkan desain pemilu yang ideal dalam rangka melindungi hak pilih dan memperkuat demokrasi di Indonesia; 41. Bahwa sebagai ilustrasi, melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 116/PUU-XXI/2023 tentang parliamentary threshold, Mahkamah 22 berhasil meminimalisir adanya upaya untuk mengubah besaran PT di setiap pemilunya dengan motivasi keuntungan elektoral; 42. Bahwa dalam permohonan ini, pemohon meyakini perubahan desain keserentakan pemilu melalui jalur uji materi di Mahkamah Konstitusi adalah upaya yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang berulang dari dua pemilu serentak (2019 dan 2024), sekaligus meminimalisir hadirnya outcome mitivation dari pembentuk undang-undang terhadap desain keserentakan pemilu. 43. Bahwa dampak pengaturan UU a quo, dimana memerintahkan pelaksanaan pemilu Presiden, DPR, DPD, yang berbarengan pula dengan pemilu anggota DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, telah terbukti terus menerus membuat partai politik tidak punya waktu yang cukup untuk melakukam rekrutmen dan kaderisasi politik untuk mencalonkan anggota legislatif pada pemilu legislatif tiga level sekaligus. Akibatnya ketentuan di dalam UU a quo yang memerintahkan pelaksanaan pemilu lima kotak secara langsung sekaligus, telah melemahkan pelembagaan partai politik. Partai menjadi tidak berdaya berhadapan dengan realitas politik dimana para pemilik modal, caleg populer, dan punya materi yang banyak, untuk secara transaksional dan taktis dicalonkan karena partai tidak lagi punya kesempatan, ruang dan, energi untuk melakukan kaderisasi untuk proses pencalonan anggota legislatif di semua level pada waktu yang bersamaan; 44. Bahwa situasi ini secara sadar atau tidak, telah membuat praktik rekrutmen politik menjadi sangat transaksional, tidak demokratis, bahkan cenderung dilakukan seperti membuka lowongan pekerjaan oleh partai politik. Namun, kondisi ini tidaklah bisa disalahkan sepenuhnya kepada perilaku dan praktik pencalonan dari partai politik. Namun ini adalah sebuah akibat yang disebabkan oleh pengaturan UU a quo yang memerintahkan penyelenggaraan pemilu legislatif tiga level secara serentak sekaligus. Dampaknya pelembagaan partai politik menjadi lemah, dan juga berdampak serius pada kualitas dari calon anggota legislatif yang direkrut partai; 23 45. Bahwa penyelenggaraan pemilu serentak dengan sistem lima kotak, satu kali dalam lima tahun, secara tanpa sadar membuat partai politik tidak melakukan rekrutmen politik secara berkelanjutan. Partai politik seperti terlena selama waktu 5 tahun, dan baru sibuk lagi melakukan rekrutmen dan kaderisasi politik dalam waktu yang sangat sempit, seperti 1 tahun atau 1,5 tahun menjelang pencalonan anggota legislatif menjelang pelaksanaan pemilu. Kondisi inilah yang membuat pelembagaan partai politik menjadi sangat lemah, serta menjauhkan pemenuhan prinsip demokrasi diinternal partai politik; 46. Bahwa khusus untuk mendorong pelembagaan partai politik, untuk terwujudnya demokratisasi internal partai politik dalam pencalonan anggota legislatif, dan menghindarkan partai mencalonkan figur-figur populer, yang berakibat pada disampingkannya kader partai politik yang sudah lama mengabdi di partai politik untuk dicalonkan menjadi bakal calon anggota legislatif, pernah dipertimbangkan oleh Mahkamah melalui Putusan 114/PUU-XX/2022 yang pada intinya mengatakan pembentuk undang-undang dan partai politik bisa membuat pengaturan bahwa ada syarat ketat untuk warga negara atau kader partai politik yang akan dicalonkan menjadi anggota legislatif. Salah satunya adalah untuk memberikan batas waktu minimal bagi kader partai politik untuk dapat diajukan menjadi calon anggota legislatif. Misalnya, untuk menjadi anggota legislatif untuk level DPR RI sudah mesti menjadi kader partai politik tempat yang bersangkutan akan dicalonkan, minimal 3-5 tahun sebelum masa pencalonan anggota legislatif; 47. Bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Mahkamah tersebut tidak akan pernah bisa diwujudkan, karena adanya ketentuan UU a quo, sebab dalam setiap siklus pemilu yang hanya lima tahunan, partai politik dihadapkan pada beban berat melakukan rekrutmen politik untuk tiga level pemilu sekaligus; 48. Bahwa dengan kondisi faktual di atas, dan sudah dapat dilihat dalam pelaksanaan dua kali penyelenggaraan pemilu serentak 5 kotak, tujuan penyelenggaraan pemilu, yakni meningkatkan kualitas kedaulatan rakyat, memperkuat pelembagaan dan penyederhanaan 24 partai politik, serta penguatan sistem presidensil tidak akan mampu diwujudkan, jika pelaksanaan pemilu lima kotak masih dinilai sebagai sebuah sistem keserentakkan yang konstitusional; 49. Bahwa setelah mellihat pengalaman Pemilu 2019 dan Pemilu 2024, menurut Pemohon, dengan pendekatan praktik konstitusional penyelenggaraan pemilu lima kotak yang secara nyata telah berdampak tidak terpenuhinya tujuan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan demokratis, perlu bagi Mahkamah untuk memutuskan bahwa ada satu format keserentakkan pemilu yang bisa mengarah pada kepastian tercapainya tujuan penyelenggaraan pemilu, mewujudkan sistem presidensil yang kuat, pelembagaan dan penyederhanaan partai politik, dan meningkatkan kualitas kedaulatan pemilih; 50. Bahwa menurut Pemohon, format keserentakkan yang paling mengarah untuk bisa tercapainya tujuan pemilu yang secara prinsip sudah disebutkan di dalam UUD NRI 1945, khususnya Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, adalah memberikan kepastian bahwa penyelenggaraan pemilu serentak yang konstitusional adalah pemilu serentak nasional, untuk memilih Presiden, anggota DPR, dan anggota DPD secara serentak, lalu memberi waktu 2 tahun setelahnya, dilaksanakan penyelenggaraan pemilu serentak daerah untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota yang serentak dengan pemilihan anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota; 51. Bahwa adanya jeda waktu dua tahun antara waktu pemilu nasional dan pemilu daerah, akan menjawab persoalan pelembagaan dan kaderisasi partai politik, karena partai politik tidak lagi “dipaksa” untuk melakukan rekrutmen untuk pemilu legislatif pada tiga level sekaligus. Dengan pemilu serentak nasional dan serentak daerah, partai akan diberikan ruang dan waktu untuk fokus pada pemilu nasional, untuk memenangkan pemilihan presiden dan memenangkan pemilu legislatif DPR, dan baru dua tahun setelahnya partai politik bisa berkonsolidasi lagi untuk bisa memenangkan 25 pemilihan kepala daerah dan memenangkan pemilihan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; 52. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, ketentuan di dalam UU a quo, telah terbukti secara normatif dan secara praktik, serta implementasi telah mengakibatkan pelemahan pelembagaan partai politik, yang dampaknya juga terhadap kualitas anggota legislatif yang nantinya akan menjalankan fungsi dan kewenangan di dalam lembaga legislatif, mulai dari DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. IV. TENTANG PENATAAN JADWAL PEMILU SERENTAK UNTUK MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMILU YANG JUJUR, ADIL, DEMOKRATIS, DAN BERINTEGRITAS 53. Bahwa jadwal penyelenggaraan pemilu, sebagaimana ketentuan di dalam UU a quo, adalah hulu yang berdampak pada seluruh dimensi penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan. Mulai dari variabel- variabel sistem pemilu, manajemen pelaksanaan tahapan pemilu, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemilih, termasuk juga akan berdampak pada sistem penegakan hukum pemilu; 54. Bahwa penentuan jadwal pemilu, suatu keniscayaan untuk diputus konstitusionalitasnya oleh Mahkamah agar bisa menghasilkan lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri dan profesional, variabel sistem pemilu yang mengarahkan pada penguatan sistem presidensil dan pelembagaan partai politik, serta meningkatkan kualitas derajat pemilih di Indonesia; 55. Bahwa setelah berangkat dari pengalaman penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilu 2024, menurut Pemohon, tidak ada pilihan lain, untuk meminta kepada Mahkamah, agar Mahkamah menyatakan agar jadwal penyelenggaraan pemilu yang konstitusional untuk sesuai dengan prinsip dan asas pemilu yang diatur di dalam UUD NRI 1945 adalah dengan menyatakan sistem pemilu yang konstitusional adalah pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah, sebagaimana pula telah diputus oleh Mahkamah menjadi salah satu format keserentakkan yang konstitusional sebagaimana Putusan Mahkamah No. 55/PUU-XVII/2019; 26 56. Bahwa Pemohon dapat menggambarkan format keserentakkan pemilu nasional dan pemilu serentak daerah, secara sederhana, pada tabel di bawah ini: Tabel 2 Skema Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional dan Serentak Daerah Pengelompokan Penyelenggaraan Pemilu Jenis Pemilu Periode Masa Jabatan Saat Ini Pemilu Berikutnya Pemilu Nasional Presiden 2024-2029 2029 DPR 2024-2029 2029 DPD 2024-2029 2029 Pemilu Daerah Gubernur, Bupati, dan Walikota 2025-2031 2031 DPRD Provinsi 2024-2031 2031 DPRD Kabupaten/Kota 2024-2031 2031 57. Bahwa konsepsi pemilu serentak nasional dan serentak daerah sangat rasional untuk diselenggarakan dengan masa jabatan yang untuk pemilu nasional, dapat langsung diselenggarakan lagi pada tahun 2029. Artinya, dengan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, dan anggota DPD hasil pemilihan pada Pemilu 2024 tetap memegang masa jabatan selama lima tahun dan akan diselenggarakan untuk periode berikutnya pasca Pemilu 2024 pada tahun 2029 mendatang; 58. Bahwa untuk penyelenggaraan pemilu daerah, memerlukan penyesuaian masa jabatan, baik untuk Gubernur, Bupati, dan Walikota hasil Pilkada 2024, termasuk juga untuk anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2024. Untuk masa Gubernur, Bupati, dan Walikota hasil Pilkada 27 November 2024, dipastikan akan dilantik pada tahun 2025. Dengan penataan jadwal penyelenggaraan pemilu daerah yang diselenggarakan dua tahun 27 setelah pemilu nasional, menurut Pemohon masa jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dilantik pada tahun 2025, akan mengakhiri masa jabatan pada tahun 2031 sesuai dengan jadwal pemilu daerah. Termasuk juga penataan masa jabatan untuk anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2024, akan memegang melanjutkan masa jabatan atau perpanjangan masa jabatan hingga tahun 2031 untuk secara serentak dilaksanakan pemilihannya bersamaan dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada tahun 2031; 59. Bahwa dengan penataan jadwal keserentakkan pemilu dengan model serentak nasional dan serentak daerah, diperlukan perpanjangan masa jabatan untuk anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2024, yang harusnya mengakhiri masa jabatan pada tahun 2029, diperpanjang dua tahun sampai tahu 2031. Selain itu, perpanjangan masa jabatan juga diperlukan untuk gubernur, bupati, dan walikota yang hasil Pilkada 2024 yang akan memulai masa jabatan tahun 2025, yang harusnya berakhir di tahun 2030, diperpanjang menjadi tahun 2031. Dengan demikian, mulai sejak tahun 2029, Indonesia akan memulai penyelenggaraan pemilu nasional untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, dan anggota DPD, lalu dua tahun setelahnya, tahun 2031, Indonesia akan melaksanakan pemilu daerah, untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota, serentak dengan pemilihan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; 60. Bahwa dengan penataan model keserentakkan pemilu seperti ini, mulai tahun 2029, pemilu nasional akan dilaksanakan pertama kali tahun 2029, 2034, 2039, tiap lima tahun sesuai dengan ketentuan UUD NRI 1945, dimana pemilu dilaksanakan lima tahun sekali. Selanjutnya, untuk pemilu daerah, akan dimulai pada tahun 2031, dan setelahnya dilaksanakan pada tahun 2036, 2041, dan lima tahun setelahnya, sesuai dengan ketentuan UUD NRI 1945; 61. Bahwa perpanjangan masa jabatan untuk anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam rangka transisi untuk 28 membangun periodesasi penyelenggaraan pemilu yang lebih ajeg, mapan, dan memberikan kemanfaatan untuk kualitas kedaulatan rakyat sangat dimungkinkan; 62. Bahwa penataan masa jabatan sangat dimungkinkan dilakukan di dalam sebuah masa transisi, seperti halnya terjadi pemotongan masa jabatan pada pelaksanaan Pemilu 1999. Lembaga legislatif yang pada saat itu hasil Pemilu 1997, yang mestinya memegang masa jabatan sampai tahun 2003, dipotong masa jabatannya karena pada tahun 1999 terjadi percepatan pemilu pada saat reformasi; 63. Bahwa dengan adanya preseden masa transisi dalam bentuk pemotongan masa jabatan, sangat mungkin perpanjangan masa jabatan dilakukan, untuk memastikan jadwal penyelenggaraan pemilu lebih baik, dan menigkatkan kualitas kedaulatan rakyat. V. TENTANG PENATAAN JADWAL PEMILU SERENTAK DAN KONSEKUENSI TERHADAP INTEGRASI PEMBANGUNAN NASIONAL 64. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki suatu sistem organisasi politik yang padu dengan unsur kedaulatan di tangan rakyat yang memberikan kepercayaan untuk menjalankan negara kepada pemerintahan sesuai dengan amanat UUD Tahun 1945. Dalam pelaksanaanya, pemerintah pusat merupakan otoritas tertinggi yang menjalankan negara di tingkat nasional sementara pemerintah daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di daerah. Karenanya, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah memiliki hubungan fungsional yang didasarkan fungsi masing-masing pemerintahan yang saling memengaruhi dan bergantung satu sama lainnya; 65. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan satu tujuan dan satu cita-cita bernegara sebagaimana tertuang pada Pancasila dan (UUD) Tahun 1945 memerlukan suatu rencana yang mampu merumuskan secara lebih konkret mengenai pencapaian dari tujuan negara tersebut melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional lewat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 29 (RPJPN) sebagai garis besar arah pembangunan nasional dengan kurun waktu 20 (dua puluh tahun); 66. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dijalankan secara sistematis oleh pemerintahan yang berlaku melalui sistem pembangunan. Sistem pembangunan nasional ini dinilai penting sebagai pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan melalui sistem berjenjang yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dengan kurun waktu pelaksanaan 5 (lima tahun) yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program pemerintahan, serta kerangka ekonomi makro dengan diselaraskan dengan visi, misi, program Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian sebagai bentuk integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara nasional dengan daerah dan antar daerah maka dirumuskan bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang memiliki kurun waktu sesuai dengan RPJP Nasional. Adapun RPJM Daerah sebagai penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah serta lintas perangkat daerah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima tahun) dan wajib selaras serta berdasarkan pada RPJP Daerah dan RPJP Nasional dengan mempertimbangkan otonomi daerah, potensi daerah, serta kearifan daerah sesuai dengan UU No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045; 67. Bahwa penyelenggaraan pemilu sebagaimana dilaksanakan secara model keserentakan yang ditunjukkan pada penyelenggaraan pemilu 2024 terbilang tidak cukup efektif secara integrasi pembangunan nasional dan daerah sebab porsi keserentakan yang ditunjukkan hanya sebatas waktu penyelenggaraan pemilu saja dan bukan pada masa efektif dimulainya pemerintahan. 68. Bahwa penataan jadwal penyelenggaraan pemilu sejatinya memiliki prinsip untuk tujuan adanya integrasi pembangunan nasional melalui 30 pembentukan pemerintahan yang selaras antar level nasional dan lokal; 69. Bahwa dengan penataan jadwal penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah akan mempermudah penataan penyusunan kebijakan sekaligus integrasi kebijakan sebagaimana sistem pembangunan yang berlaku dalam level nasional maupun regional. Hal ini disebabkan adanya interval waktu yang ideal dan sesuai dengan kemampuan penyelenggara negara, sistem pembangunan nasional dan penyusunan rangka pembangunan nasional dan daerah. 70. Bahwa dengan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah dengan jarak pemilu daerah dua tahun setelah pemilu daerah, akan membuat interval pembangunan menjadi pasti. Satu hal yang penting, penyusunan rencana pembangunan, baik untuk level pusat maupun level daerah, akan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang sesuai dengan UU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Setiap pejabat politik, baik presiden dan kepala daerah di dalam menyusun visi dan misinya di dalam penyelenggaraan pemilu, wajib untuk mempedomani rencana pembangunan jangka panjang bagi presiden, dan bagi kepala daerah wajib mempedomani pula rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana jangka panjang nasional. VI. MENYELARASKAN PENATAAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK DENGAN SIFAT TETAP, MANDIRI, DAN NASIONALNYA LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU 71. Bahwa format keserentakkan pemilu, mesti pula mempertimbangkan eksistensi dan keberadaan lembaga penyelenggara pemilu, sebagaimana sudah diatur di dalam Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945, sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri; 72. Bahwa eksistensi lembaga penyelenggara pemilu, mesti dimurnikan, dengan betul-betul menjadi lembaga penyelenggara pemilu, dan memastikan nilai-nilai dan asas penyelenggaraan pemilu, baik secara universal, maupun yang terkandung di dalam UUD NRI 1945 dapat dipenuhi; 31 73. Bahwa dengan format dan penjadwalan pemilu seperti yang diatur di dalam UU a quo hari ini, akan berdampak secara serius terhadap eksistensi lembaga penyelenggara pemilu, baik KPU dan Bawaslu. Dengan ketentuan UU a quo, kedepan, pemilu di Indonesia, baik untuk pemilihan presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, akan bertumpuk pada tahun yang sama. Oleh sebab itu, jika ketentuan UU a quo terus berlaku, dan dibiarkan terulang untuk pemilu-pemilu berikutnya, menurut Pemohon, sudah tidak sesuai dengan sifat nasional, tetap, dan mandiri lembaga penyelenggara pemilu, dan telah mengakibatkan inefisiensi dan inefektifitas pada lembaga penyelenggara pemilu, karena hari pemilu di Indonesia, hanya akan dilaksanakan pada satu kali dalam lima tahun; 74. Bahwa menurut Pemohon, waktu pemilu satu kali dalam lima tahun, jelas menjadi penjadwalan pemilu yang tidak konstitusional, karena berdampak pada pelemahan institusi demokrasi, mulai dari pemilih, peserta pemilu, dan khususnya lembaga penyelenggara pemilu; 75. Bahwa pertanyaan mendasarnya, bagaimana mungkin, ada lembaga penyelenggara pemilu, yang bersifat nasional dan tetap mulai dari level pusat, provinsi, sampai kabupaten/kota, untuk KPU dan Bawaslu, memegang masa jabatan selama lima tahun, namun hanya menyelenggarakan pemilu satu kali dalam lima tahun saja. Jika kita melihat waktu pelaksanaan tahapan pemilu, lebih kurang hanya 18 bulan saja. Lalu, kemana lembaga penyelenggara pemilu selama 42 bulan sisa masa kerja dari seorang lembaga peyelenggara yang sudah digaji oleh negara untuk lima tahun?; 76. Bahwa dengan format keserentakkan pemilu, dengan melaksanakan pemilu nasional untuk memilih presiden, anggota DPR, dan anggota DPD, lalu dua tahun setelahnya dilaksanakan pemilihan umum daerah, untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota, berbarengan dengan pemillihan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah pilihan yang relevan, rasional, dan masuk akal dengan konstitusionalitas sifat tetap, mandiri lembaga penyelenggara pemilu; 32 77. Bahwa dengan ketentuan sistem keserentakkan pemilu nasional dan pemilu daerah, Indonesia hanya akan memiliki dua hari pemilu saja, yakni hari pemilu nasional, dan hari pemilu daerah yang dilaksanakan dua tahun setelah pelaksanaan pemilu nasional; 78. Bahwa penataan sistem keserentakkan pemilu, juga perlu dibarengkan dengan penataan waktu rektrutmen penyelenggara pemilu, mulai dari tingkat pusat hingga level kabupaten/kota; 79. Bahwa salah satu prinsip penting yang perlu ditekankan di dalam rekrutmen penyelenggara pemilu mulai dari tingkat pusat, level provinsi, dan level kabupaten/kota mesti sudah selesai sebelum tahapan pelaksanaan pemilu dimulai. Artinya, untuk memastikan fokus penyelenggaraan, terpenuhinya prinsip mandiri, profesional, dan berintegritas bagi penyelenggara pemilu, rekrutmen penyelenggara pemilu tidak boleh dilakukan dan wajib menghindari dilakukan ditengah tahapan pemilu yang sedang berjalan; 80. Bahwa kondisi saat ini, jadwal rekrutmen penyelenggara pemilu, khususnya KPU di provinsi dan kabupaten/kota berserakan pada tahun dan bulan yang berbeda-beda. Bahkan, terdapat banyak provinsi dan kabupaten/kota yang pengisian anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang mesti dilakukan ditengah tahapan krusial pemilu yang sedang berjalan. Kondisi ini jelas seuatu yang sangat tidak ideal. Menjauhkan sifat tetap nasional dan mandiri KPU sebagaimana ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945, dan secara faktual juga mengganggu fokus dan profesionalitas kelembagaan penyelenggara pemilu yang mesti menjalani pergantian komisioner ditengah tahapan pemilu yang sedang berjalan; 81. Bahwa penataan waktu rekrutmen penyeleggara pemilu ini, Pemohon mengusulkan juga disesuaikan dan diselaraskan dengan waktu penyelenggaraan pemilu serentak, dan dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut: Tabel 3 Skema Waktu Rekrutmen Penyelenggara Pemilu dan Jadwal Tahapan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal 33 Tingkatan Penyelenggara Batas Waktu Rekrutmen Harus Selesai Akhir Masa Jabatan Waktu Pelaksana an Pemilu Nasional Waktu Pelaksana an pemilu Lokal KPU dan Bawaslu RI April 2027 April 2032 Agustus 2027-Juni 2029 Desember 2030-Juni 2031 KPU dan Bawaslu Provinsi serta Kabupaten/Kota Juli 2027 Juli 2032 Agustus 2027-Juni 2029 Desember 2030-Juni 2031 82. Dengan skema waktu seperti diatas, tidak lagi akan ada proses rekrutmen penyelenggara pemilu yang dilakukan ditengah tahapan. Rekrutmen seluruh KPU dan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota mesti dilaksanakan secara serentak. Hanya saja, sebagai bagian dari proses transisi, penyelenggara pemilu baik ditingkat provinsi dan kabupaten/kota yang baru dipilih pada tahun 2023 atau tahun 2024 mesti mengalami pemotongan masa jabatan; 83. Bahwa masa jabatan atau periode komisioner yang baru terpilih, dan masa jabatannya belum genap lima tahun, dapat dibuatkan aturan peralihan, dimana masa jabatan itu tidak perlu dihitung satu periode. Sehingga seluruh komisioner provinsi dan kabupaten/kota masih dapat mengikuti rekrutmen lagi untuk periode setelah tahun 2032, karena baru terhitung satu periode masa jabatan untuk periode 2027-2032; 84. Bahwa penataan waktu rekrutmen penyelenggara pemilu ini penting dilakukan untuk memastikan konsolidasi penyelenggara pemilu, dapat terjadi sebelum tahapan dimulai. Selain itu, fokus dan profesionalisme penyelenggara dapat diwujudkan dengan rekrurutmen yang dilakukan diluar tahapan; 85. Bahwa dengan penataan jadwal pengisian anggota KPU Provinsi dan kabupaten/kota, termasuk juga Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana Pemohon usulkan pada Tabel.3 diatas, dapat dilihat secara terang, bahwa rekrutmen penyelenggara 34 pemilu tidak akan terjadi ditengah tahapan pemilu dan tahapan pilkada yang sedang berjalan. Sehingga konsolidasi penyelenggara pemilu dapat selesai sebelum tahapan pemilu nasional dan tahapan pemilu daerah dimulai dan dilaksanakan. VII. TENTANG PEMILU LIMA KOTAK SECARA KONSISTEN MENGHASILKAN KEBINGUNGAN BAGI PEMILIH DAN TINGGINYA SUARA TIDAK SAH SERTA BERAKIBAT MELEMAHKAN KUALITAS KEDAULATAN RAKYAT 86. Bahwa pelaksanaan pemilu serentak dengan format lima kotak, seperti ketentuan di dalam UU a quo, telah secara konsisten menghasilkan tingginya suara tidak sah, yang disebabkan oleh pemilih kebingungan untuk memilih peserta pemilu, dengan lima jenis surat suara yang berbeda-beda; 87. Bahwa pemilih mesti berhadapan dengan lima jenis surat suara, terutama tiga jenis surat suara pemilu legislatif anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemilih selalu kebingungan untuk menghadapi pilihan partai politik sekaligus pilihan caleg dengan tiga level pemilihan legislatif yang berbeda disatu waktu yang bersamaan; 88. Bahwa tingginya suara tidak sah akan membuat derajat keterwakilan dan pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat tidak dapat dipenuhi, dan kondisi ini jelas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945; 89. Bahwa bentangan fakta tren kenaikan surat suara tidak sah dalam jumah yang sangat banyak dapat dilihat pada tabel di bawah ini; Tabel 4 Besaran Suara Sah dan Tidak Sah untuk Pemilu DPR RI dari Pemilu 1999-2024 Pemillu Suara Sah % Suara Tidak % 1999 105.786.661 96,60 3.708.386 3,4 2004 113.462.414 91,2 10.957.925 8,8 2009 104.048.118 85,6 17.540.248 14,4 35 2014 124.884.737 89,53 14.601.436 10.46 2019 139.972.260 88,88 17.503.953 11,12 2024 149.404.818 89,2% 15.535.904 10,28 90. Bahwa jika melihat data suara tidak sah pada tabel diatas, khusus untuk hasil Pemilu 2024, persentase suara partai politik di DPR, persentase suara tidak sah hanya kalah dari empat partai politik, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, dan PKB; 91. Bahwa jika dibandingkan misalnya dengan perolehan suara yang didapatakan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pemilu 2024 sekitar 10,6% dari total suara sah nasional. Ketika dikonversi menjadi kursi DPR, persentase suara itu setara dengan 68 kursi DPR. Bisa dibayangkan, bagaimana kualitas representasi yang terbuang dalam suara tidak sah yang jumlahnya juga mencapai 10,28% atau 15 juta lebih suara; 92. Bahwa persoalan ini, menurut Pemohon mesti disasar kepada hulu dari sistem penyelenggaraa itu sendiri, yakni ketentuan di dalam UU a quo yang memerintahkan pelaksanaan pemilu secara serentak dalam format lima kotak sekaligus. Oleh sebab itu, jika ingin menyelesaikan persoalan suara tidak sah yang terus meninggi, penataan yang rasional dan perlu segera dilakukan adalah dengan mengatur penyelenggaraan pemilu dalam format pemilu serentak nasional untuk memilih Presiden, anggota DPR, dan anggota DPD, dan selanjutnya pemilu serentak daerah untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak dengan pemilihan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; VIII. TENTANG PERMINTAAN PERCEPATAN PENANGANAN PERMOHONAN UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 93. Bahwa pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan Presiden perlu memenuhi ketentuan konstitusional untuk mengatur format keserentakkan pemilu, jauh sebelum tahapan pemilu itu dilakukan. Artinya, kepastian format keserentakkan pemilu, sebaiknya disusun 36 pada awal pemerintahan baru yang akan dimulai pada 20 Oktober 2024, dan oleh sebab itu, penting kiranya bagi Mahkamah untuk menjadikan permohonan a quo sebagai prioritas permohonan, agar ada kepastian bagi pemerintahan yang baru untuk menyusun keserentakkan pemilu dengan segera; 94. Bahwa perlindungan terhadap hak konstitusional Pemohon untuk dibiarkan terus terjadi, dengan adanya pengabaian pembentuk undang-undang yang tidak mematuhi Putusan Mahkamah, oleh sebab itu, penting untuk menjadikan permohonan ini untuk menjadi prioritas permohonan. D. PETITUM Dalam Provisi 1. Mengabulkan permohonan Provisi para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menjadikan Permohonan a quo yang dimohonkan oleh para Pemohon sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah untuk memberikan perlindungan hak konstitusional Pemohon dan meminimalisir kerugian konstitusional para Pemohon akan terjadi, serta memberikan kepastian segera untuk kepastian sistem keserentakkan pemilu kedepannya. Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 1 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 “Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia” bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden pada pelaksanaan pemilu nasional, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan gubernur, bupati, dan walikota pada pelaksanaan pemilu daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; 37 3. Menyatakan Pasal 167 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional” bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada pelaksanaan pemilu nasional untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan pada pelaksanaan pemilu daerah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan gubernur, bupati, dan walikota”; 4. Menyatakan Pasal 347 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 Pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pemungutan suara pemilu nasional untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara serentak, dan dua tahun setelahnya pemungutan suara pemilu daerah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan gubernur, bupati, dan walikota dilaksanakan secara serentak; 5. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015 Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali secara serentak dengan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” 6. Memerintahkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini untuk dimuat di dalam berita negara. Apabila Majelis Hakim Konsittusi berpendapat lain, kami mohon putusan seadil- adilnya ex aequo et bono. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 38 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Identitas Pengurus Yayasan Perludem; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Perubahan AD/ART Yayasan; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Akta Pendirian AD/ART Yayasan; Selain alat bukti surat/tulisan, Pemohon juga mengajukan satu orang ahli bernama Didik Supriyato yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada tanggal 16 Desember 2024 dan didengar keahliannya di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 18 Desember 2024, pada pokoknya sebagai berikut. Pendahuluan Pembahasan tentang pemilu selalu menyebut ketentuan Pasal 22E UUD 1945, yang memang mengatur pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta presiden dan wakil presiden. Juga Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengatur pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Padahal terdapat ketentuan-ketentuan awal sekaligus fundamental yang menjadi norma dasar penyelenggaraan pemilu, yaitu alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan Pasai 1 UUD 1945. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945, berbunyi, "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka. Sementara Pasal 1 UUD 1945, menyatakan, "(1) Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. (3) Negara Indonesia adalah negara hukum." Ilmu politik mengenal tiga tujuan pemilu: perwakilan politik, integrasi politik, dan efektivitas pernerintah. Dalam bahasa lain, doktrin hukum tata negara merumuskan tiga tujuan pemilu tersebut: 1) membentuk badan perwakilan rakyat; 2) menjaga keutuhan negara, dan; 3) menciptakan pemerintahan efektif. Menjaga keutuhan atau keselamatan negara merupakan amanat langsung dari Pasal 1 ayat (1) UUD 1945. Membentuk badan perwakilan rakyat, baik yang duduk di legislatif maupun eksekutif, merupakan perwujudan paham kedaulatan 39 rakyat sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 ayat (2) UUD 1946. Sementara menciptakan pemerintahan efektif merupakan konsekuensi dari tujuan negara sebagaimana tertera pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Sebab, tujuan negara tidak mungkin tercapai tanpa pemerintahan efektif. Dengan meletakkan alinea keempat Pembukaan UUD 1944 dan Pasal 1 UUD 1945 sebagai fundamen untuk merumuskan tujuan pemilu, sebetulnya tampak jelas visi demokrasi yang dikehendaki konstitusi. Pembahasan pemilu yang berangkat dari tujuan pemilu, tidak hanya menghasilkan rumusan yang logis argumentatif dengan standar norma pas, tetapi juga dapat terhindar dari perdebatan bertele-tele yang dimotivasi oleh kepentingan-kepentingan sesaat. Tujuan Pemilu dan Sistem Pemilu Karena konstitusi sudah dengan jelas merumuskan tujuan pemilu, yaitu menjaga keutuhan negara, membentuk badan perwakilan rakyat, dan menciptakan pemerintahan efektif, langkah strategis selanjutnya adalah menentukan sistem pemilu yang tepat untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dan ini bukan pekerjaan mudah, şebab tidak ada sistem yang dapat mengakomodasi pencapain tiga tujuan tersebut sekaligus. Sistem pemilu proporsional mampu membentuk badan perwakilan yang terdiri dari beragam wakil rakyat sesuai dengan keragaman masyarakat sehingga sistem ini juga mampu menjaga kohesi sosial dan keutuhan negara. Namun sistem ini tidak menjamin terciptanya pemerintahan efektif karena beragamnya wakil-wakil rakyat sehingga tidak mudah mengambil keputusan. Sebaliknya, sistem pemilu mayoritarian mampu menciptakan pemerintahan efektif karena rendahnya fragmentasi di badan perwakilan rakyat sehingga mudah mengambil keputusan. Namun sistem ini tidak bisa mengakomodasi keragaman masyarakat sehingga badan perwakilan rakyat tidak representatif. Kondisi demikian dapat memicu konflik sosial dan mengancam keutuhan negara. Masalahnya pemilihan sistem menjadi rumit jika dikaitkan dengan bentuk negara dan jenis sistem pemerintahan. Pada negara federasi, pilihan sistem pemilu lebih sederhana, şebab masing-masing negara bagian memiliki wewenang penuh mengatur sistem pemilunya terlepas dari sistem pemilu negara federal. Pada negara kesatuan, pilihan sistem pemilu daerah harus kompatibel dengan sistem nasional karena hubungan yang kuat antara (pemerintah) daerah dengan (pemerintah) pusat. Sementara itu, dalam sistem pemerintahan parlementer hasil pemilu legislatif 40 dengan sendirinya dapat membentuk pemerintahan, sedangkan dalam sistem presidensial harus digelar pemilu legislatif untuk mengisi badan perwakilan rakyat dan pemilu eksekutif untuk menunjuk pejabat eksekutif. Dalam konteks Indonesia masalahnya jauh lebih rumit, şebab sistem pemerintahan presidensial tidak hanya berlaku tingkat nasional, melainkan juga berlaku di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Artinya, pemilu legislatif dan pemilu eksekutif harus samasama diselenggarakan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Karena Indonesia adalah negara kesatuan maka sistem pemilu harus diusahakan menghasilkan pemerintahan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang terkoneksi kuat. Oleh karena itu, dalam mencapai tiga tujuan pemilu —menjaga keutuhan negara, membentuk badan perwakilan rakyat, dan menciptakan pemerintahan efektif— tidak cukup hanya menetapkan pilihan sistem secara umum (antara sistem mayoritarian, sistem proporsional, atau sistem campuran), melainkan harus memperhatikan bekerjanya variabel-variabel sistem pemilu guna menemukan sistem pemilu yang tepat sesuai visi demokrasi konstitusional. Sistem pemilu merupakan mekanisme untuk mengubah suara rakyat menjadi kursi penyelenggara negara (conversion of vote into government seat or position). Pengubahan suara (pemilih) menjadi kursi (calon terpilih) itu dipengaruhi beberapa variabel yang saling terkait, yaitu: besaran daerah pemilihan (district magnitude), metode pencalonan (candidacy), metode pemberian suara (balloting), ambang batas parlemen (parliamentary threshold), formula perolehan kursi (electoral formula), dan penetapan calon terpilih (determination of elected candidate), serta waktu penyelenggaraan pemilu (concurrency) dalam sistem pemerintahan presidensial Pemilu Proporsional dan Penyederhanaan Sistem Kepartaian Penggunaan sistem pemilu proporsional untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sudah tepat karena sistem ini mampu mewadahi masyarakat Indonesia yang beragam. Penggunaan sistem pemilu proporsional juga sudah teruji oleh sejarah. Digunakan sejak Pemilu 1955, sistem ini bertahan hingga kini meşki berusaha diganti pada awal Orde Baru dan awal era reformasi. Sistem pemilu proporsional juga terbukti menjaga kohesivitas masyarakat sehingga berkontribusi positif dalam menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa. Sejak Pemilu 2004 hingga Pemilu 2024 tidak muncul isu perpecahan sosial yang 41 bersumber pada hasil pemilu legislatif. ini menjadi bukti, kompetisi perebutan kekuasaan tetap bisa direkatkan oleh sistem proporsional. Masalahnya, sejak Pemilu 2004, sistem ini menghasilkan sistem multipartai ekstrim di parlemen sehingga membuat pemerintahan tidak efektif, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Dengan fragmentasi politik yang tinggi di parlemen, bisa dipastikan hampir semua rancangan kebijakan yang diajukan eksekutif cenderung ditolak oleh legislatif. Jika pemerintahan dan pemerintahan daerah masih berjalan karena kesepakatan legislatif dan eksekutif, itü lebih karena politik transaksional. Singkatnya, pemerintahan yang dihasilkan oleh pemilu proporsional tidak hanya tidak efektif tetapi juga koruptif. Sebetulnya sejak Pemilu 2009 sudah dilakukan upaya untuk menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen. Pertama, besaran daerah pemilihan DPR dikurangi dari 3-12 menjadi 3-10 kursi, sementara besaran daerah pemilihan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dipertahankan 3-12 kursi. Kedua, penerapan ambang batas parlemen pemilu DPR yang terus dinaikkan (2,5 0/0 Pemilu 2009, 3,5 0/0 Pemilu 2014, dan 4 0/0 Pemilu 2019 dan 2024), sementara pemilu DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak ada ambang batas parlemen. Ketiga, perubahan formula perolehan kursi, dari formula Kuota Hare (Pemilu 2004, 2009, 2014) menjadi metode Divisor St Lague (Pemilu 1919 dan 2024). Namun upaya-upaya tersebut tidak menunjukkan hasil yang diharapkan. ini terlihat dari indeks ENPP yang tidak pernah mencapai angka 5 atau kurang, sebagai petunjuk bahwa sistem kepartaian parlemen sudah sederhana atau sistem multipartai moderat. Sebaliknya hasilnya selalu berada di angka 6 atau lebih yang berarti pemilu menghasilkan sistem multipartai ekstrem. Secara teori, terdapat tiga langkah taktis untuk menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen, sehingga menjadi sistem multipartai moderat di mana indeks ENPP adalah 3, 4, atau 5. Pertama, memperkecil besaran daerah pemilihan; kedua, menggunakan formula perolehan kursi Kuota Droop atau Divisor d'Hondt; ketiga, menerapkan ambang batas parlemen, dan; keempat, menyerentakkan pemilu legislatif dengan pemilu eksekutif bagi pengguna sistem pemerintahan presidensial. Pembahasan keempat langkah taktis tersebut di bawah ini diurutkan berdasarkan efektivitasnya. Penyerentakan pemilu legislatif dengan pemilu eksekutif, paling tidak efektif dalam menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen. Hasilnya baru terlihat 42 dalam jangka panjang, setidaknya 5 kali pemilu. Sebab, concurrency hanya melihat kecenderungan perilaku pemilih, yang tidak bisa diukur secara kuantitatif dalam satu pemilu. Bekerjanya coattail effect dalam pemilu serentak hanya berlaku bagi koalisi partai politik di mana calon presiden terpilih cenderung diikuti oleh penguasaan mayoritas kursi parlemen bagi koalisi partai politik pendukung. Soal partai politik mana yang mendapat coattail effect paling beşar sangat tergantung kepada personifikasi partai politik terhadap calon yang diajukan. Ambang batas parlemen jarang sekali berhasil menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen. Variabel sistem pemilu ini hanya berhasil mengurangi jurnlah partai politik di parlemen, yang mana hal itü tidak identik dengan penyederhanaan sistem kepartaian. Dalam penyederhanaan sistem kepartaian yang dihitung adalah penyebaran kursi parlemen ke sedikit partai politik —bisa dihitung dengan indeks ENPP— bukan semata berdasarkan jumlah partai politik di parlemen. Penggunaan ambang batas perwakilan yang tidak pas malah bisa memperbesar suara terbuang sehingga hasil pemilu tidak proporsional. Pilihan formula perolehan kursi dapat membantu penyederhanaan sistem kepartaian di parlemen karena masing-masing rumus langsung bisa diterapkan pada perolehan suara hasil pemilu. Dari sini dapat diketahui, formula Kuota Hare cenderung menguntungkan partai politik peraih suara sedang dan kecil dan merugikan partai politik peraih suara besar, sehingga tidak terjadi penyederhanaan sistem kepartaian. Sebaliknya, formula Kuota Droop dan Divisor d'Hondt cenderung menguntungkan partai politik peraih suara besar dan merugikan partai politik peraih suara sedang dan kecil, sehingga bisa menyederhanakan sistem kepartaian. Dari hitung-hitungan matematika, formula Divisor St Lague memang paling fair bagi partai politik peraih suara besar, sedang, maupun kecil sehingga penggunaan bisa dipertahankan, meskipun dampaknya tidak signifikan dalam menyederhanakan sistem kepartaian. Besaran daerah pemilihan adalah variabel yang paling signifikan dalam menyederhanakan sistem kepartaian. Maksudnya, semakin kecil jumlah kursi di daerah pemilihan semakin beşar terjadinya penyederhanaan sistem kepartaian, sebaliknya semakin besar jumlah kursi di setiap daerah pemilih semakin kecil terjadinya penyederhanaan sistem kepartaian. Logikanya sederhana: jika satu daerah pemilihan tersedia 5 kursi, maka maksimal hanya 5 partai politik yang bisa masuk parlemen dari daerah pemilihan tersebut; sebaliknya, jika satu daerah 43 pemilihan tersedia 10 kursi, maka maksimal 10 partai politik bisa masuk parlemen dari daerah pemilihan tersebut. Dengan logika tersebut maka besaran daerah pemilihan DPR 3-10 kursi dan besaran daerah pemilihan DPRD 3-12 kursi, harus diperkecil lagi jika ingin menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen. Penurunan besaran daerah pemilihan DPR dari 3-12 (Pemilu 2004) menjadi 3-10 (Pemilu 2009, 2014, dan 2019, 2024), terbukti gagal menyederhanakan sistem kepartaian, sehingga sistem multipartai moderat tidak mungkin tercipta tanpa mengecilkan lagi besaran daerah pemilihan. Namun pengecilan besaran daerah pemilihan, jika dilakukan serampangan juga bisa mengancam lenyapnya keragaman representasi politik di parlemen yang menjadi tujuan sistem pemilu proporsional. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah, berapa angka besaran daerah pemilihan yang ideal bagi sistem sosial politik Indonesia, di satu pihak mampu menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen, di lain pihak tetap mampu mempertahankan keragaman perwakilan politik? Pertanyaan ini harus dijawab dengan pendekatan historis, sosiologis, dan politis. Secara historis dan sosiologis pergerakan politik nasional yang kemudian melahirkan Negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945 berasal dari sikap anti kolonialisme yang didasari pada nilai-nilai nasionalisme, islamisme, dan sosialisme. Nilai-nilai ideologi inilah yang melatarbelakangi lahirnya partai-partai politik menjelang dan selama awal masa kemerdekaan. Dalam perjalanannya kemudian, pasca-Orde Baru sosialisme mengalami kemunduran signifikan, tetapi muncul ideologi baru yang bertahan sampai sekarang, yaitu developmentalisme atau pembangunanisme. Nasionalisme, islamisme, dan pembangunanisme inilah ideologi atau politik aliran yang mewarnai kehidupan sosial politik Indonesia selama 50 tahun terakhir. Katakanlah, nasionalisme memiliki dua varian (moderat dan radikal), islamisme memiliki dua varian (tradisional dan modern), dan pembangunanisme juga memiliki dua varian (idealis dan pragmatis), maka keragaman politik nasional yang dominan terwujud dalam bentuk 6 partai politik. Dengan demikian jika besaran daerah pemilihan DPR dan DPRD diturunkan menjadi 3-6 kursi, maka angka tersebut tetap mampu mewadahi keberagaman politik masyarakat. Dengan besaran daerah pemilihan 3-6 kursi, maka partai-partai politik yang berideologi kurang lebih 44 serupa akan bergabung dan menjadi salah satu kekuatan dominan yang merepresentasi kekuatan politik masyarakat. Apakah langkah tersebut akan membunuh partai-partai politik kecil? Partai- partai politik kecil dan partai-partai politik baru memang harus bekerja keras untuk meraih dukungan yang mencukupi agar bisa masuk parlemen. Sebab, bertarung di daerah pemilihan berkursi kecil jelas lebih berat peluangnya untuk mendapatkan kursi jika dibandingkan dengan bertarung di daerah pemilihan besar. Namun yang paling penting adalah sistem pemilu harus memberikan kesempatan partai politik kecil dan partai politik untuk tumbuh dan berkembang agar punya harapan dan bersemangat untuk menjadi partai politik menengah dan besar. Caranya dipermudah untuk mengikuti pemilu berikutnya. Di sinilah ambang batas parlemen bisa dijadikan saringan yang adil dan efektif. Agar kompetisi berlangsung fair penentuan angka ambang batas parlemen dilakukan dengan menggunakan formula ambang batas parlemen optimal: selain dapat menyaring partai politik yang tidak mendapat dukungan signifikan, juga mampu menjaga proporsionalitas hasil pemilu. Dalam hal ini formula To = atau To atau To dimana M rata-rata besaran daerah pemilihan, S jumlah kursi parlemen, dan E jumlah daerah pernilihan, bisa menjadi rujukan. Dengan formula ini setiap wilayah pernilihan (DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) memiliki angka ambang batas parlemen berbeda-beda sesuai dengan jumlah kursi parlemen, jumlah daerah pemilihan dan rata-rata besaran daerah pemilihan. Partai politik yang lolos ambang batas parlemen berarti memiliki kursi di parlemen. Partai politik yang memiliki kursi di parlemen dengan sendirinya berhak mengikuti pemilu berikutnya karena terbukti telah meraih suara pemilih signifikan. Sedangkan partai yang tidak lolos ambang batas parlemen berarti tidak memiliki kursi di parlemen, sehingga harus mengikuti prosedur pendaftaran partai politik peserta pemilu yang ditentukan berdasarkan jumlah dukungan pemilih tertentu — seperti halnya calon anggota DPD harus memiliki dukungan pemilu dalam jumlah tertentu— di sedikitnya 50% daerah pemilihan. Cara ini juga memberi kepastian kepada partai politik kecil dan partai politik baru dalam mengikuti seleksi partai politik peserta pemilu, sekaligus menghindarkan KPU dari kemungkinan manipulasi proses dan hasil seleksi peserta pemilu. Pemilu Serentak dan Dukungan Mayoritas Parlemen 45 Dalam sistem pemerintahan parlementer keberhasilan menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen menjadi sistem multipartai moderat, dengan sendirinya mempermudah pengambilan keputusan, termasuk mempermudah pembentukan pemerintahan. Sebab, partai politik atau koalisi partai politik yang menguasai mayoritas parlemen dengan sendirinya berhak mengangkat perdana menteri dan membentuk kabinet. Dalam kondisi demikian, perdana menteri dan kabinetnya akan mudah mengambil keputusan karena rancangan kebijakan mereka akan mendapat dukungan mayoritas parlemen. Namun tidak demikian halnya dalam sistem pemerintahan presidensial. Keberhasilan menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen menjadi sistem multipartai moderat, barulah langkah pertama menuju penciptaan pemerintahan yang efektif. Sebab, dalam sistem presidensial di mana pejabat eksekutif juga dipilih melalui pemilu, sangat mungkin pejabat eksekutif terpilih bukan berasal dari partai politik atau koalisi partai politik yang menguasai mayoritas parlemen sehingga terciptalah pemerintahan terbelah (divided government). Dalam kondisi demikian maka setiap rancangan kebijakan pemerintah cenderung ditolak oleh parlemen. Jika akhirnya diterima, pasti telah melewati negosiasi dan transaksi sehingga keputusan pemerintah tidak hanya terlambat tetapi juga terdistorsi. Salah satu cara untuk menghindari terbentuknya pemerintahan terbelah dalam sistem presidensial adalah menyerentakkan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu eksekutif (concurrence). Mengapa pemilu serentak legislatif- eksekutif dapat menghindari pembentukan pemerintahan terbelah? Sebab, dalam sistem presidensial, partai politik maupun pemilih memiliki sikap yang sama, yakni mengutamakan pemilihan pejabat eksekutif daripada anggota legislatif. Dalam situasi demikian, maka keterpilihan pejabat eksekutif akan mempengaruhi keterpilihan anggota legislatif. Maksudnya, jika Pasangan Calon No. 1 menang, maka partai politik atau koalisi partai politik yang mendukung pasangan calon tersebut akan meraih mayoritas parlemen. Coattail effect dalam pemilu serentak legislatif-eksekutif ini tidak hanya terbukti di beberapa negara Amerika Latin sejak 1990-an tapi juga terjadi di Indonesia pada Pemilu 2019 dan Pemilu 2024. Pada Pemilu 2019, kemenangan Jokowi Amin Ma'ruf diikuti oleh penguasaan mayoritas kursi DPR oleh koalisi partai politik pendukungnya, demikian juga dengan kemenangan Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024. 46 Masalahnya, pemilu serentak nasional (DPR, DPD, dan presiden) tidak diikuti oleh pemilu serentak daerah (DPRD dan kepala daerah) sehingga pemerintahan terbelah atau bahkan pemerintahan tak berpola terjadi di semua provinsi maupun kabupaten/kota. Oleh karena itu untuk menghindari terbentuknya pemerintahan terbelah atau bahkan pemerintahan tidak berpola di provinsi maupun kabupaten/kota, tidak ada pilihan lain kecuali menyerentakkan pemilihan kepala daerah (gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota) dengan pemilu anggota DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota. Dengan demikian demi menciptakan pemerintahan daerah yang efektif, maka pemisahan pilkada dari pemilu serentak legislatif dan presiden, harus diakhiri. Kini, pilihannya tinggal dua format pemilu: menyatukan pilkada ke dalam pemilu serentak legislatif-presiden sehingga terjadi "maha pemilu" setiap lima tahun sekali; atau menggelar pemilu nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, dan presiden dan secara terpisah menggelar pemilu daerah khusus untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota bersama gubernur dan wakil gubernur serta bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota. Dengan cara demikian maka setiap lima tahun digelar dua jenis pemilu serentak berbeda. Pilihan pertama, menggelar semua jenis pemilu dalam satu penyelenggaraan pemilu alias "maha pemilu" bukanlah pilihan bijaksana sebab secara teknis sangat sulit dilakukan, baik bagi partai politik, calon, pemilih, maupun penyelenggara. Jika pemilu legislatif saja, pada Pernilu 2004 dikenal media asing sebagai pemilu paling kompleks di dunia, bagaimana dengan pemilu total nasional. Banyak pihak menunjuk contoh Filipina berhasil menyelenggarakan secara serentak semua jenis pemilu. Yang tidak disadari oleh mereka yang menunjuk contoh Filipina itu, adalah bahwa pemilu DPR dan Senat di sana, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kota menggunakan sistem mayoritarian sehingga jumlah całon sangat sedikit pada setiap daerah pemilihan. Apa yang terjadi di Filipina berbeda jauh dengan pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang menggunakan sistem pemilu proporsional daftar terbuka yang menampilkan banyak partai dan banyak calon. Secara teknis, pemilu total nasional, tidak hanya sangat sulit dikerjakan oleh penyelenggara, tetapi juga sangat sulit bagi pemilih untuk bersikap rasional karena harus menghadapi begitu banyak calon. Partai politik tentu juga mengalami kesulitan karena harus menyiapkan begitu banyak całon dalam waktu singkat. 47 Oleh karena iłu pilihannya tinggal format pemilu nasional (DPR, DPD, dan presiden) yang terpisah dengan pemilu daerah (DPRD dan kepala daerah), sehingga terdapat dua kali pemilu dalam kurun lima tahun. Jarak waktu antara pemilu nasional dengan pemilu daerah adalah dua tahun, atau antara pemilu daerah dengan pemilu nasional adalah tiga tahun. Jarak waktu tersebut memberikan waktu yang cukup buat pemilih, penyelenggara, partai dan calon. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam sistem negara kesatuan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sangat erat. Bahkan dalam hukum tata negara dikenal konsep pemerintahan tunggal, yakni pemerintah nasional, sehingga pemerintah daerah tidak lain hanyalah bentukan atau kaki tangan pemerintah nasional. Pandangan demikian tidak sepenuhnya salah, sebab demi menjaga keutuhan negara kesatuan maka ruang lingkup pemerintah harus meliputi seluruhnya. Masalahnya, pandangan tersebut tidak bisa diterapkan sepenuhnya, lebih-lebih pada negara kesatuan yang berwilayah luas dan berpenduduk banyak. Bagi negara berwilayah luas, pemerintah terpusat tidak akan bisa bekerja efektif karena rentang kendali manajemen pemerintahan yang sangat luas. Bagi negara yang berpenduduk banyak, pemerintahan terpusat juga tidak efektif karena sulit menjangkau semua urusan penduduk. Karenanya dalam negara kesatuan dikenal konsep otonomi daerah, di mana daerah memiliki wewenang mengurus rumah tangganya sendiri atas urusan yang tidak bisa ditangani pemerintah pusat dan urusan yang diserahkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Konsep manajemen pemerintahan ini harus sejalan dengan konsep kedaulatan rakyat. Paham kedaulatan rakyat menegaskan bahwa kekuasaan negara di tangan rakyat yang diwujudkan dalam bentuk badan perwakilan rakyat, baik legislatif maupun eksekutif. Ketika kekuasaan negara diserahkan pemerintah pusat kepada pernerintah daerah melalui konsep otonomi daerah, maka kedaulatan rakyat daerah diwujudkan dalam bentuk badan perwakilan rakyat daerah, baik legislatif daerah maupun eksekutif daerah. Oleh karena pembentukan badan perwakilan rakyat nasional dilakukan melalui pemilu nasional, maka dengan sendirinya pernbentukan badan perwakilan daerah dilakukan pemilu daerah. Penggabungan pemilu legislatif daerah dengan pernilu legislatif nasional, tidak hanya membuat bingung pemilih tetapi juga menyalahi konsep otonomi daerah. Tantangannya adalah, bagaimana menciptakan pernerintahan yang sebangun antara pernerintahan pusat dengan 48 pemerintahan daerah, sebab dalam negara kesatuan menuntut soliditas pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Dalam hubungan horizontal antara legislatif dan eksekutif, pemilu nasional dan pernilu daerah cenderung berhasil menghindarkan pemerintahan terbelah (divided government) menjadi pernerintahan kongruen di mana pejabat eksekutif terpilih mendapat dukungan mayoritas legislatif. Apakah pemilu nasional dan pernilu daerah bisa menghadirkan pemerintahan tersambung (connected government), dalam arti komposisi pemerintah pusat kurang lebih sebangun dengan pernerintah daerah sehingga kebijakan pernerintah pusat bisa berjalan efektif dan mendapat dukungan pemerintah daerah. Pengalaman di negara-negara Amerika Latin menunjukkan, koalisi partai- partai politik yang memenangi pernilu presiden dan menguasai mayoritas parlemen, cenderung membanguan koalisi kembali di pemilu daerah dengan tujuan memenangi pemilu gubernur dan walikota dan menguasai mayoritas parlemen provinsi dan kota. Perilaku ini didorong Oleh keyakinan bekerjanya coattail effect pemilu nasional terhadap pemilu daerah. Adapun efektivitas coattail effect ini tersebut bergantung pada jarak waktu antara penyelenggaraan pernilu nasional dengan pernilu daerah. Semakin dekat jaraknya semakin signifikan, sebaliknya semakin jauh jaraknya semakin tidak signifikan. Dalam penentuan jarak waktu pernilu nasional dengan pemilu daerah tersebut, harus mempertimbangkan kepentingan pemilih agar bisa bersikap rasional. Rasionalitas pemilih ini diperlukan agar suaranya efektif untuk memberikan hadiah atau hukuman kepada pernerintah hasil pemilu nasional. Jelasnya, apabila koalisi partai-partai politik pemenang pemilu nasional terbentuk kernbali pada pemilu daerah, maka pemilih akan memilih mereka lagi di pemilu daerah jika kinerjanya pemerintahan nasional bagus. Sebaliknya, pemilihan tidak akan memilih koalisi partai-partai pemenang pemilu nasional di pernilu daerah jika kinerjanya buruk. Dalam konteks Indonesia di mana terdapat siklus lima tahunan untuk semua jenis pernilu, maka jarak waktu dua tahun antara pemilu nasional dengan pernilu daerah merupakan jarak waktu optimal untuk menghasilkan pernerintahan tersambung. Pertama, partaipartai politik punya waktu cukup untuk menata kernbali koalisi dalam menghadapi pemilu daerah; kedua, koalisi partai-partai politik pemenang pemilu nasional bisa menunjukkan kinerja pemerintahannya, dan; ketiga, 49 pemilih punya waktu untuk menilai kinerja pemerintahan nasional sebagai dasar pertimbangan untuk memberikan suara dalam pemilu daerah. Tentu selalu ada kemungkinan bahwa pemerintah daerah hasil bentukan pemilu daerah tidak sebangun dengan pernerintah nasional. Sesungguhnya hal ini jarang terjadi, kecuali kinerja pemerintah nasional benar-benar buruk dan atau dilanda skandal besar. Jika hal itu terjadi, maka koalisi partai-partai politik untuk mengusung calon presiden pasti berubah sehingga sangat mungkin pemerintahan nasional hanya bertahan selama satu periode. Namun data pemilu-pemilu di Amerika Latin menunjukkan hal itu jarang sekali terjadi. Dalam sistem presidensial, secara umum, meskipun kinerjanya pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah biasa-biasa saja, pemerintahan bisa bertahan dua periode sebagai batas maksimal masa kerja presiden, gubernur, dan walikota. Logika bekerjanya pemilu nasional dan pernilu daerah beserta pengalaman di beberapa negara Amerika Latin dalam 30 tahun terakhir tersebut di atas, mestinya bias menghilangkan kekhawatiran beberapa pihak, bahwa pemilu nasional yang berjarak dua tahun dengan pemilu daerah akan menghasilkan pemerintahan tidak efektif di daerah. Bagi mereka yang percaya kerangka hukum pemerintahan, kekhawatiran itu boleh dibilang berlebihan: pertama, pola hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sudah diatur dalam undang-undang sesuai dengan prinsipprinsip otonomi daerah; kedua, untuk lebih mengikatnya, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang terbentuk hasil pemilu sudah diikat oleh Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang diundangkan oleh pemerintah sebelumnya. Jadi, andai saja pemerintah daerah hasil pemilu daerah tidak sebangun pemerintah nasional, mereka tetap harus menaati undang-undang pemerintah daerah dan RPJMD. Kepentingan Pemilih, Penyelenggara, Partai Politik, dan Calon Kepentingan Pernilih Penyelenggaraan pemilu nasional pada tahun pertama dan pemilu daerah pada tahun ketiga dalam kurun lima tahun dapat mendorong pemilih bersikap rasional. Rasionalitas pemilih diperlukan bukan semata untuk mencari calon anggota legislatif dan calon pejabat eksekutif yang integritas dan kapasitasnya teruji, tetapi juga bisa menjauhkan praktik politik uang yang semakin masif. Tentu saja rasionalitas pemilih 50 itu harus mendapat dukungan penegakan hukum yang jelas dan tegas agar pemilih merasa nyaman dalam memberikan suara. Pertama, dalam pernilu nasional pemilih akan menghadapi jumlah calon anggota legislatif yang jauh berkurang jika dibandingkan dalam pemilu legislatif- presiden. Dalam pemilu legislatif-presiden, dengan 15 partai politik peserta pernilu di mana masing-masing mengajukan daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, maka untuk daerah pernilihan berkursi 3, terdapat 15 partai politik kali 3 lembaga legislatif, kali 3 kursi di daerah pemilihan, sama dengan 135 calon; jika terdapat 7 kursi di daerah pemilihan, sama dengan 315 calon; jika terdapat 10 kursi di daerah pemilih, sama dengan 450 calon; jika terdapat 12 kursi di daerah pernilihan, sama dengan 540 calon. Ditambah dengan 20-an calon anggota DPD setiap provinsi dan 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden, bisa dibayangkan betapa sulit pernilih untuk mengenali calon dengan baik mengingat begitu banyak calon yang dihadapi. Inilah yang menjadi sumber utama mengapa banyak suara tidak sah dalam pernilu legislatif- presiden. Sebab, pemilih tidak bisa konsentrasi dalam memberikan suaranya karena demikian banyak calon yang dihadapi. Jumlah calon yang dihadapi pernilih tersebut akan berkurang drastis pada pemilu nasional. Katakanlah dengan 15 partai politik peserta pemilu, kini yang dihadapi pemilih hanya calon anggota DPR, sehingga jika terdapat 3 kursi di daerah pemilihan, maka 15 partai politik kali 1 daftar calon DPR kali 3 kursi, sama dengan 15 calon; jika terdapat 7 kursi di daerah pemilihan, sama dengan 35 calon, dan; jika terdapat 10 kursi di daerah pemilihan, sama dengan 150 calon. Jika dalam pernilu nasional jumlah calon DPR tersebut ditambah 20-an calon DPD dan 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden, maka jumlah calon yang dihadapi berkurang dua per tiganya dari pemilu legislatif presiden. Jumlah calon dalam pemilu nasional tersebut sebetulnya masih cukup banyak bagi pernilih untuk bersikap rasional. Oleh karena itu, jika besaran daerah pernilihan diturunkan menjadi 3-6 kursi (demi menyederhanakan sistem kepartaian sebagai maan dibahas sebelumnya), maka dengan 15 partai politik peserta pernilu, pemilih akan menghadapi maksimal 90 calon DPR. Ditambah dengan 20-an calon DPD dan 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden, maka jumlah calon cukup memadai bagi pemilih untuk bersikap rasional. 51 Sementara itu dalam pernilu daerah, jumlah calon anggota legislatif memang dikalikan dua lernbaga, yakni DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sehingga jumlah calon anggota legislatif dua kali lipat daripada pemilu nasional. Namun tiadanya 20-an calon DPD, pemilu daerah terasa ringan dibandingkan pemilu legislatif-presiden, meskipun terdapat tambahan 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dan 3 pasangan calon bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota. Sekali lagi, dengan asumsi terdapat 15 partai politik peserta pemilu, apabila besaran daerah pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten kota dikurangi menjadi 3-6 kursi (sekali lagi demi menyederhanakan sistem kepartaian), maka dalam pernilu daerah paling banyak terdapat 180 calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Kedua, dalam pemilu legislatif-presiden, kepentingan pemilih untuk memperhatikan pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tersapu atau terintervensi oleh kampanye pemilu presiden dan DPR. Dengan dukungan dana besar dan bekerjanya para calon anggota DPR, maka perhatian pernilih teralihkan dari pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Padahal mereka memiliki tugas dan wewenang menjaga dan mengontrol pemerintahan daerah, yang program dan kegiatannya langsung berhubungan dengan kepentingan pemilih sehari-hari, seperti pernbangunan jalan di depan perumahan atau jalan penghubung antar desa, layanan kesehatan di puskesmas, layanan pendidikan dasar dan menengah, dan Iain-Iain. Pemisahan pemilu nasional dengan pemilu daerah, membuat pernilih terfokus perhatiannya. Pada pernilu nasional, pernilih gampang memperhatikan isu-isu nasional yang dikebangkan calon presiden dan calon anggota DPR; sebaliknya dalam pemilu daerah, pernilih lebih fokus memperhatikan isu-isu daerah yang dikembangkan calon kepala daerah dan calon anggota DPRD. Format pemilu nasional dan pemilu daerah juga memudahkan pemilih untuk menghukum partai politik dan calon-calon partai politik terpilih dalam pemilu nasional pada pemilu daerah, atau sebaliknya. Maksudnya, jika presiden terpilih dan koalisi partai pendukungnya kinerjanya buruk, maka pernilih akan menghukum mereka dengan cara tidak memilih calon-calon yang diajukan partai-partai politik tersebut dalam pernilu daerah. Demikian juga sebaliknya, ketidakpuasan pemilih terhadap kinerja hasil pemilu daerah, bisa diarahkan saat pernilu nasional. Siklus ini tidak hanya memaksa pemenang pernilu untuk berkinerja baik, tetapi juga dapat 52 mendorong partai-partai politik untuk bekerja terus menerus selama lima tahun sehingga hubungan partai politik dan konstituennya berkesinambungan. Tidak seperti saat ini, partai politik mendatangi konstituen hanya lima tahun sekali pada saat pemilu legislatif-presiden. Sebab, dalam pilkada (yang tidak menyertakan pemilu DPRD), partai politik tidak bekerja. Yang bekerja adalah pasangan calon bersama tim kampanyenya. Tugas partai politik berhenti pada setelah mengajukan pasangan calon ke KPU daerah masing-masing. Perlu ditegaskan, bahwa kepentingan pernilih yang terabaikan dalam pemilu legislatifpresiden —menghadapi calon sangat banyak, perhatiannya teralihkan dari isu-isu daerah karena diintervensi oleh kampanye pemilu presiden, tidak bisa memaksimalkan suaranya untuk menghukum partai politik dan calon terpilih yang kinerjanya buruk— tidak saja membuat pernilihan tidak mampu bersikap rasional, tetapi juga mengganggu perwujudan paham kedaulatan rakyat. Rakyat atau pernilih tidak bisa memilih calon anggota legislatif dan calon pejabat eksekutif dengan benar, lebih karena sistem dan format pemilu memang tidak mengarahkan ke sana. Pemilu mencederai perwujudan kedaulatan rakyat adalah pernilu yang tidak konstitusional. Kepentingan Penyelenggara. Pemilu legislatif pada Pemilu 2004 disebut oleh masyarakat internasional sebagai pemilu paling kompleks di dunia karena sistem pemilu proporsional daftar terbuka untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota digabungkan pelaksanaannya dengan pernilu anggota DPD yang menggunakan sistem pemilu mayoritarian berwakil banyak. Akibatnya, pernilu paling rumit dunia itu selain menghasilkan suara tidak sah tinggi, juga mengantarkan para petugas ke rumah sakit bahkan ke liang lahat. Pernilu legislatif yang sudah kompleks tersebut bertambah bertambah kompleks ketika disatukan dengan pemilu presiden pada Pernilu 2019 dan Pemilu 2024. Oleh karena itu, meski KPU sudah melakukan sosialisasi masih dan mencegah berbagai kemungkinan buruh bagi petugas, suara tidak sah tetap tinggi dan korban petugas tetap berjatuhan. Pernilu legislatif sesungguhnya adalah pemilu yang unmanageable karena dalam waktu singkat penyelenggara harus menyiapkan ratusan juta lernbar surat suara dengan puluhan ribu varian sesuai dengan jumlah daerah pernilihan pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Menjadi unmanageable lagi, setelah pernilu presiden disatukan dalam pernilu legislatif-presiden. Oleh karena itu, meski setiap selesai pemilu dilakukan evaluasi komprehensif dan setiap menjelang pemilu dilakukan perbaikan-perbaikan untuk kelancaran teknis 53 penyelenggaraan, selalu saja terjadi surat suara salah cetak, surat suara tertukar, surat suara terlambat, surat suara hilang di perjalanan, dan Iain-Iain. Beban penyelenggara dalam pemilu legislatif-presiden sangat berat. Beban berat ini menyebabkan teknis pelaksanaan pernilu kerap tidak berjalan sesuai peraturan, mekanisme, dan prosedur yang ditentukan. Akibatnya kualitas pelaksanaan pemilu selalu mengecewakan. Pemungutan dan penghitungan suara yang menjadi inti kegiatan pernilu selalu menuai kritik. Masalah kesiapan logistik selalu menghantui pemungutan suara, sedangkan masalah kelelahan petugas selalu mengintai penghitungan suara berjenjang, khususnya di T PS dan PPK. Terjadinya salah hitung dalam penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi penghitungan suara di PPK, buka semata faktor integritas, tetapi lebih karena faktor kelelahan fisik akibat penghitungan suara yang kompleks. Sumber masalah utama adalah pernilu legislatif yang harus menyediakan ratusan juta lernbar surat suara dalam waktu singkat dan penghitungan suara yang rumit dan berjenjang. Untuk mengurai volume pekerjaan berat yang harus ditanggung penyelenggara tersebut tidak ada Iain kecuali memisahkan pemilu DPR dan DPD dari pernilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/K0ta. Jika digabungkan pemilu presiden dengan pernilu DPR dan DPD menjadi pernilu nasional, dan pernilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan pemilu gubernur dan bupati/walikota maka terjadi keseimbangan beban penyelenggaran yang harus ditanggung KPU dan jajarannya. Penyediaan logistik, khususnya surat suara di TPS lebih bisa dikelola dengan pasti. Demikian juga rekapitulasi suara berjenjang bisa berlangsung lebih singkat. Jika dalam pemilu legislatif-presiden penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara berjangajan memerlukan waktu 30 hari, pernilu nasional dan pemilu daerah masing- masing bisa ditempuh dalam waktu 10 hari. Dengan demikian rasa ingin tahu masyarakat aras hasil pemilu bisa segera dipenuhi, dan rasa curiga peserta pernilu atas permainan rekapitulasi suara juga bisa dihindari. Pemisahan pemilu nasional dengan pernilu daerah menjadikan pekerjaan penyelenggara pemilu jadi lebih manageable sehingga kualitas pelaksanaan pernilu lebih terjamin. Dengan demikian perwujudan paham kedaulatan rakyat benar-benar terjaga karena terhindar dari masalah teknis pelaksanaan. Kepentingan Partai Politik dan Calon. Salah satu fungsi partai politik adalah rekrutmen politik, yakni menyiapkan kader-kadernya untuk diajukan sebagai calon 54 anggota legislatif dan calon pejabat eksekutif. Intinya menyiapkan kader untuk mengisi jabatan publik yang dipilih melalui pemilu. Namun selama 30 tahun terakhir di mana sudah berlangsung lima kali pemilu legislatif, lima kali pemilu presiden, dan lima kali pilkada, partai politik belum berhasil menjalankan fungsi kaderisasi dengan baik. Hal ini tampak pada kegiatan rekrutmen calon anggota legislatif yang diumumkan secara terbuka bagaikan rekrutmen buruh pabrik; juga tampak dari kinerja para calon terpilih Memang sistem pernilu proporsional varian daftar terbuka mendorong partai politik bersikap pragmatis: merekrut siapa saja yang berpotensi dapat meraup suara sebanyakbanyaknya untuk diajukan sebagai calon anggota legislatif atau calon pejabat eksekutif. Tidak peduli apakah mereka itu anggota partai politik atau tidak, karena undang-undang memang tidak membuat ketentuan tentang masa keanggotaan minimal. Jadi kalo bukan anggota, mengajukan diri, dianggap memenuhi syarat untuk meraih kursi, yang bersangkutan langsung dibikinkan kartu anggota sehingga memenuhi syarat untuk dimajukan sebagai calon. Pragmatisme partai politik dalam merekrut calon-calon pejabat publik tersebut memang didorong oleh format pemilu legislatif (DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) setiap lima tahun sekali. Itu artinya, partai politik melakukan kerja borongan setiap lima tahun sekali setiap menjelang pemilu. Rekrutmen borongan ini tentu tidak akan menghasilkan calon-calon berkualitas karena dilakukan besar-besaran dalam waktu bersamaan (sekadar memenuhi daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota). Dalam situasi demikian, maka pengurus partai politik pusat tidak memiliki waktu untuk mengontrol jalannya rekrutmen yang dilakukan oleh pengurus partai politik daerah daerah; sebaliknya, pengurus partai politik daerah tidak sempat memberi masukan kepada pengurus partai politik pusat, karena masing-masing sibuk dengan urusan sendiri-sendiri. Karena pemilu legislatif berlangsung setiap lima tahun, maka pekerjaan rekrutmen borongan itu juga berulang setiap lima tahun sehingga setiap kali pernilu pernilih menghadapi calon-calon seadanya: pesohor, keluarga pejabat, pengusaha kaya, dan lain-lain yang tidak ketahuan integritas dan kapasitasnya untuk menjadi pejabat publik. Format pemilu nasional dan pemilu daerah tidak hanya memaksa partai politik untuk menjalin hubungan dengan konstituen secara berkesinambungan selama lima tahun, tetapi juga menciptakan pola rekrutmen calon lebih selektif. Pada 55 saat pemilu nasional, pengurus pusat harus menjalin komunikasi intens untuk mendapat masukan dan dukungan dari pengurus partai politik daerah; sebaliknya, pada saat pernilu daerah, pengurus partai politik pusat memiliki cukup waktu untuk mengontrol proses rekrutmen calon anggota legislatif daerah. Dengan demikian dalam pemilu nasional dan pemilu daerah terjadi pola rekrutmen calon pejabat publik yang berkesinambungan dan menghasilkan calon-calon berkualitas yang berakar di bawah. Dari pola rekrutmen berkesinambungan yang diciptakan oleh pemilu nasional dan pemilu daerah ini maka partai politik bisa menjalan fungsi kaderisasi untuk penyiapan caloncalon pejabat publik yang benar-benar diterima masyarakat. Partai politik memang harus bekerja keras sepanjang lima tahun, sebab ini merupakan tuntutan konstitusional. Partai politiklah institusi yang mendapat previlesse luas oleh konstitusi untuk mengisi jabatanjabatan publik. Tanggung jawab konstitusional partai politik memang besar sehingga tidak cukup baginya sekadar melakukan rekrutmen dan menggalang suara setiap lima tahun sekali. Penutup Sejak berakhirnya Pemilu 2004, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan sejumlah media massa konvensional mengusulkan dan mendorong diselenggarakannya format pemilu nasional dan pemilu daerah. Namun sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda dari DPR dan pemerintah selaku pembentuk undang menyetujui gagasan tersebut. Perintah Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan kajian terhadap enam macam pemilu, tidak ditanggapi serius. Mereka seakan ingin mempertahankan format pernilu legislatif-presiden dan pilkada, meskipun mereka mengeluhkan dua pernilu tersebut mahal. Sebagai jalan pintas mereka malah mau kembali ke format pernilu legislatif pemilu presiden - pilkada oleh DPRD, sesuatu yang sudah jelas-jelas dilarang oleh MK. Pasca-Pemilu 2004, Pansus RUU Pemilu DPR menerima dengan baik gagasan format pernilu nasional dan pemilu daerah sebagai langkah untuk memperkuat sistem presidensial sekaligus menghemat anggaran. Namun setelah masing-masing anggota Pansus RUU Pemilu DPR berkonsultasi dengan partai politik masing-masing, mereka menolak gagasan tersebut dengan dalih: Pansus sudah terlanjur membahas RUU Pemilu Legislatif (pengganti UU No 12/2003) dan RUU Pemilu Presiden (pengganti UU No 23/2003) secara terpisah sehingga tidak 56 secara normatif tidak mungkin mengatur pemilu nasional dan pemilu daerah dalam dua undang-undang berbeda. Penjelasan tersebut sepertinya masuk akal, tetapi sesungguhnya hanya retorika penolakan saja. Sebab, faktanya kedua RUU tersebut dibahas bersamaan sehingga jika memang menerima gagasan pemilu nasional dan pemilu daerah, perumusan pasal dan ayat bisa dirumuskan bersama meski diletakkan di dua undang-undang berbeda. Dengan dalih serupa juga disampaikan pasca-Pemilu 2009. Katanya, usulan format pemilu nasional dan pemilu daerah tidak bisa diakomodasi karena waktu itu pemerintah dan DPR sepakat hanya menyusun undang-undang pemilu legislatif (pengganti UU No 10/2008), sedangkan undang- undang pernilu presiden (UU No 42/2008) tidak diubah atau diganti. Menjelang pelaksanaan pemilu legislatif disusul pemilu presiden pada Pemilu 2009, tepatnya pada 23 Januari 2014, keluarlah Putusan MK No 14/PUU-Xl/2013 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu presiden yang terpisah dari pemilu legislative adalah inkonstitusional, sehingga pada 2019 dan seterusnya pemilu legislatif dan pemilu presiden harus diselenggarakan secara serentak atau dikenal dengan pemilu lima kotak: memilih DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta presiden dan wakil presiden. Pasca-Pemilu 2014, organisasi- organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Sekretariat Kodifikasi Undang- undang Pemilu, mengusulkan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah dalam bentuk Naskah Akademis Rancangan Undangundang tentang Pemilihan Umum. Pengusulan dan advokasi Naskah Akademis RUU Pernilu tersendat karena organisasiorganisasi masyarakat sipil menggalang protes terhadap lahirnya UU No 22/2014 yang mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD. Protes rakyat yang masif menyebabkan Presiden SBY membatalkan undang-udang tersebut melalui Perppu No 1/2014 yang kernudian disahkan melalui IJU No 1/2015. Dua tahun menjelang penyelenggaraan pemilu serentak legislatif-presiden pada Pemilu 2019, pembuat undang-undang tidak melakukan kodifikasi undang-undang pemilu dengan baik. Dengan keterdesakan waktu, maka disahkan UU No 7/2017 yang sesungguhnya merupakan gabungan mentah-mentah dari UU No 42/2008, UU No UU No 15/201 1, dan UU No. 8/2012. Pembentuk undang-undang tidak mau menyatukan undang-undang pilkada ke dalam undang-undang pemilu (UU No 7/2017) dengan alasan pilkada merupakan 57 rezim otonomi daerah pengaturannya harus terpisah dari rezim pemilu. Sekali lagi usulan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah diabaikan. Pasca- Pemilu 2019 pemerintah dan DPR sempat mewacanakan penyusunan RUU Pemilu baru. Namun wacana tersebut tak terwujud sehingga UU No 7/2017 tetap menjadi basis penyelenggaraan pernilu serentak legislatif-presiden pada Pemilu 2024 dan UU No 1/2015 yang sudah diubah empat kali tetap menjadi dasar penyelenggaraan Pilkada 2024. Paparan tersebut menunjukkan, sebetulnya tidak kurang usaha-usaha untuk meyakinakan pembentuk udang undang agar menggunakan format pemilu nasional dan pernilu daerah dalam siklus pemilu lima tahunan. Namun usaha-usaha tersebut selalu mentok di hadapan pembentuk undang-undang dengan berbagai dalih. Kini, pascaPernilu 2024 dan Pilkada 2024, banyak pihak mengeluhkan banyaknya kesemrawutan, kekacauan, dan pelanggaran penyelenggaraan pemilu dan pilkada sehingga semua pihak sepakat untuk melakukan perbaikan undang-undang pemilu. Dua putusan MK, yakni Putusan No. 55/PUU-XVll/2019 dan Putusan No 85/PUUXX/2022 dengan tegas menyatakan bahwa pilkada adalah pemilu sehingga pengaturannya akan lebih mudah jika disatukan atau dikodifikasi dalam undang- undang pernilu. Bahkan IJU No 59/2024 tentang RPJPN 2025-2045 menggariskan perlunya kodifikasi undang-undang pernilu yang menyatukan undang-undang pernilu dan undangundang pilkada. Namun belum apa-apa Presiden menyatakan bahwa pilkada sebaiknya dikembalikan ke DPRD. Sejumlah anggota DPR tidak hanya mengamini, tetapi juga mewacanakan kembali penyelenggara pernilu legislatif dan pemilu presiden secara terpisah Pertanyaannya, mengapa anggota DPR dan pejabat eksekutif yang tidak lain adalah kaki tangan partai politik menolak format pernilu nasional dan pemilu daerah dengan berbagai dalih? Jawabannya sederhana dan saling terkait. Pertama, format pernilu legislatif, di mana anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, membuat partai politik nyaman karena mereka bekerja mengunjungi konstituen hanya sekali dalam lima tahun. Memang ada pemilu presiden dan pilkada, namun dalam dua jenis pernilu ini tugas partai politik berhenti setelah mengajukan pasangan calon ke penyelenggara. Kedua, partai politik tidak mau dikontrol kinerjanya oleh pemilih secara efektif. Kinerja hasil pernilu nasional akan mempengaruhi sikap pemilih dalam pemilu daerah, demikian sebaliknya. Singkatnya, partai politik tidak mau dikontrol terus menerus oleh pemilih. Ketiga, 58 pemilu legislatif meringankan beban partai politik sebab beban kampanye cara-cara meyakinakan pemilih lainnya akan ditanggung bareng-bareng antara calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebetulnya tidak keberatan jika melakukan kampanye sendiri. Oleh karena itu partai politik tidak peduli dengan pemilu presiden dan atau pilkada mau ditaruh mana, yang penting bagi mereka pernilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota alias pemilu legislatif tetap jalan bersama. Mereka tidak malu ngotot mengusulkan agar menyelenggarakan pernilu legislatif terpisah sendiri dari pernilu presiden dan pilkada, meskipun menurut Putusan MK No 55/PUU-XVll/2019, penyelenggaraan pemilu DPR, DPD, dan presiden tidak boleh dipisahkan. Kini, putusan di tangan MK, apakah tetap membiarkan format penyelenggaraan pemilu legislatif-presiden dan pilkada secara terpisah, yang sudah terbukti menghasilkan banyak dampak buruk: merusak otentisitas pelaksanaan paham kedaulatan rakyat, menciptakan pemerintahan tidak efektif, mendorong politik transaksional, membuat penyelenggara jadi korban, dan lain-lain yang datanya tersaji dengan baik sejak Pemilu 2004; atau menyelamatkan kedaulatan rakyat, meningkatkan kualitas demokrasi, meningkatkan efektivitas pemerintah pusat maupun daerah, membuat pelaksanaan pemilu menyenangkan, dan lain-lain yang dihasilkan oleh format pemilu nasional dan pemilu daerah. Rakyat menunggu putusan MK yang dapat memurnikan kembali pelaksanaan paham kedaulan rakyat. Rakyat menunggu putusan MK yang dapat mencegah dan mengurangi politik transaksional yang merugikan kepentingan rakyat. Rakyat menunggu kebajikan dan kebijakan para hakim konstitusi. TAMBAHAN KETERANGAN AHLI Sehubungan dengan banyaknya tanggapan dan pertanyaan dari Pemohon, Termohon, dan Yang Mulia Hakim Konstitusi yang ditujukan kepada Ahli Pemohon dalam Sidang Perkara Nomor 135/PUU-XX/2004, sedangkan waktu untuk menjawab dan menjelaskan terbatas, maka saya selaku Ahli Pemohon memberikan tambahan penjelasan tertulis sebagai berikut ini. Sebagai catatan: rumusan tanggapan dan pertanyaan dari Pemohon, Termohon, dan Yang Mulia Hakim Konstitusi telah diringkas tanpa mengurangi maknanya. Pertanyaan Pemohon: 59 Konsekuensi penyelenggaraan pemilu nasional - pemilu daerah adalah transisi masa jabatan, di mana perlu pemotongan atau perpanjangan masa jabatan, baik masa jabatan anggota DPRD maupun kepala daerah, agar sesuai dengan jadwal pemilu nasional - pemilu daerah. Bagaimana transisi dilakukan agar legitimasi hasil pemilu terjaga dan tidak menimbulkan ekses-ekses buruk lainnya? Jawaban Ahli: Sejak Negara Republik Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia punya pengalaman banyak dalam mengatur masa transisi atas masa jabatan publik yang dipilih melalui pemilu, baik pemotongan, perpanjangan, maupun pengisian jabatan sementara. Anggota DPR hasil Pemilu 1955 masa kerjanya tidak genap lima tahun lalu digantikan oleh anggota DPR-GR. Anggota DPR dan DPRD hasil Pemilu 1971 diperpanjang masa kerjanya sampai dilantiknya oleh anggota DPR dan DPRD hasil Pemilu 1977. Lalu anggota DPR dan DPRD hasil Pemilu 1997 dipotong masa kerjanya untuk digantikan anggota DPR dan DPRD hasil Pemilu 1999. Demi penyelenggaraan pilkada bersamaan waktunya di provinsi dan kabupaten/kota yang kemudian jatuh pada Pilkada 2024, dilakukan perubahan jadwal pilkada bertahap. Beberapa masa jabatan kepala daerah dipotong, sebagian besar lainnya yang sudah habis masa jabatan pilkadanya ditunda, lalu kekosongan jabatan diisi sementara oleh pejabat kepala daerah yang diangkat. Yang penting, pemotongan atau perpanjangan masa jabatan publik pada masa transisi harus diatur terlebih dahulu dalam undang-undang agar para pihak, khususnya calon anggota legislatif dan calon pejabat eksekutif yang akan mengikuti pemilu sudah mengetahui sejak awal, bahwa masa jabatannya kelak akan dipotong atau diperpanjang. Pemotongan masa jabatan melalui undang-undang tidak boleh terjadi saat masa jabatan berlangsung di mana undang-undang sebelumnya telah menjanjikan masa jabatan penuh lima tahun. Jika format pemilu nasional - pemilu daerah diselenggarakan dengan jeda dua tahun antara pemilu nasional dengan pemilu daerah, maka anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden hasil Pemilu 2024 akan mengakhiri masa kerjanya genap lima tahun sampai dilantiknya anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden hasil Pemilu Nasional 2029. Selanjutnya untuk menuju Pemilu Daerah 2031, diperlukan masa transisi dengan cara memperpanjang masa jabatan anggota 60 DPRD dan kepala daerah sampai dilantiknya anggota DPRD dan kepala daerah hasil Pemilu Daerah 2031. Perpanjang jabatan anggota DPRD hingga dua tahun pernah terjadi pada hasil Pemilu 1971. Perpanjangan masa jabatan anggota DPRD ini dilakukan demi menjaga stabilitas politik daerah. Perpanjangan jabatan kepala daerah beberapa bulan perlu dilakukan karena tidak mungkin semua jabatan kepala daerah yang kosong itu diisi pejabat yang berasal dari birokrasi. Hal ini tidak saja dapat menghindarkan dari keributan politik yang tidak perlu, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan pemerintahan daerah. Selain itu, perpanjangan jabatan kepala daerah juga diperlukan untuk menyeragamkan jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pemilu Daerah 2031. Sebagaimana diketahui Pilkada 2024 belum berhasil menyeragamkan jadwal pelantikan, titik di mana masa jabatan dimulai sehingga kapan masa kerja berakhir juga belum jelas. Jadi, pelaksanaan format pemilu nasional - pemilu daerah dengan jeda dua tahun antara pemilu nasional dengan pemilu daerah hanya memerlukan satu kali lagi masa transisi pengaturan jabatan, yakni masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 dan kepada daerah hasil Pilkada 2024 diperpanjang sampai dilantiknya anggota DPRD dan kepala daerah hasil Pemilu 2031. Pertanyaan Termohon: Pertama, tolong dijelaskan kembali, mengapa pengecilan jumlah kursi di daerah pemilihan DPR 3-10 dan DPRD 3-12 menjadi 3-6 bisa menghasilkan sistem kepartaian sederhana di parlemen? Kedua, berapa lama diperlukan eksperimen atas Putusan MK No 55/PUU-XVII/2019 agar ketemu format pemilu yang pas? Jawaban Ahli: Pertama. Sistem kepartaian sederhana atau sistem kepartaian moderat di parlemen ditunjukkan oleh Indeks ENPP 3, 4, atau 5. Angka itu berarti terdapat 3, 4, atau 5 partai politik relevan di parlemen, yaitu partai politik yang berperan dominan dalam mengambil keputusan. Pemilu pasca-Perubahan UUD 1945 tidak pernah menghasilkan sistem kepartaian sederhana, hal ini tampak pada Indeks ENPP yang selalu di atas 5, yaitu Pemilu 2004 (7,1), Pemilu 2009 (6,2), Pemilu 2014 (8,2), Pemilu 2019 (7,5), dan Pemilu 2024 (7,3). Dalam sistem pemilu proporsional terdapat empat metode untuk menghasilkan sistem kepartaian sederhana di parlemen: (1) mengecilkan besaran daerah pemilihan; (2) menggunakan formula perolehan kursi partai politik tertentu; 61 (3) menggunakan ambang batas parlemen, dan; (4) menyerentakkan pemilu legislatif dan pemilu eksekutif dalam sistem pemerintahan presidensial. Dari empat metode, mengecilkan daerah pemilihan paling efektif. Mengapa mengecilkan besaran daerah pemilihan paling efektif? Logikanya sederhana: manakala di daerah pemilihan terdapat 5 kursi, maka di daerah parlemen tersebut maksimal hanya 5 partai politik yang dapat meraih kursi parlemen; manaka di daerah pemilihan terdapat 10 kursi, maka di daerah pemilihan tersebut ada kemungkinan 10 partai politik yang meraih kursi parlemen. Oleh karena itu, jika besaran daerah pemilihan DPR 3-10 kursi dan besaran daerah pemilihan DPRD 3-12 kursi, masing-masing diturunkan menjadi 3-6 kursi, maka dalam jangka panjang, sekitar empat atau lima kali pemilu, Indeks ENPP DPR maupun DPRD bisa turun menjadi 5, 4 atau bahkan 3. Dengan besaran daerah pemilihan 3-6 kursi, partai-partai politik yang seideologi atau memiliki kesamaan platform politik akan bersatu. Undang-undang pemilu tidak perlu terus-terusan menaikkan persentase ambang batas parlemen yang sudah terbukti tidak efektif menyederhanakan sistem kepartaian. Dengan memperkecil besaran daerah pemilihan yang dilakukan bersamaan dengan mengecilkan ambang batas parlemen, tidak hanya berhasil menyederhanakan sistem kepartaian tetapi juga memberikan kesempatan partai politik kecil atau partai politik baru untuk tumbuh dan berkembang. Kedua. Putusan MK No 55/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden, tidak boleh diutak-atik lagi. Artinya, penyelenggaraan tiga jenis pemilu tersebut harus serentak sehingga bisa disebut pemilu nasional. Dengan demikian usulan untuk mengembalikan penyelenggaraan pemilu legislatif, yakni pemilu untuk memilih anggota DPR, DPR, dan DPRD dalam waktu tersendiri, bertentangan dengan Putusan MK No 55/PUU-XVII/2019. Adapun penyelenggaraan pemilu anggota DPRD dan pemilu kepala daerah bisa disatukan dalam pemilu daerah. Dengan demikian sebetulnya terdapat tiga pilihan utama penggabungan berbagai jenis pemilu: pertama, pemilu nasional + pemilu DPRD + pemilu kepala daerah (pemilu 7 kotak); kedua, pemilu nasional + pemilu DPRD (pemilu 5 kotak) dan pilkada, atau; ketiga, pemilu nasional dan pemilu daerah. Pemilu 7 kotak tidak mungkin berjalan baik, dan jika dipaksakan akan merusak proses maupun hasilnya; sedangkan pemilu 5 kota sudah terbukti proses dan hasilnya buruk: petugas jadi 62 korban, suara pemilih tidak sah tinggi, tercipta pemerintahan terbelah di daerah. Karena itu pilihan yang paling rasional adalah pemilu nasional - pemilu daerah. Bagaimana melaksanakan pemilu nasional - dan pemilu daerah? Gampang saja: jadikan satu pemilu anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden ke dalam pemilu nasional; selanjutnya satukan pemilu anggota DPRD dengan pilkada menjadi pemilu daerah. Pemilu nasional diselenggarakan pada tahun pertama dan pemilu daerah pada tahun ketiga dalam siklus lima tahunan. Dengan demikian pada 2029 diselenggarakan Pemilu Nasional 2029, selanjutnya pada 2031 diselenggarakan Pemilu Daerah 2031. Oleh karena itu anggota DPRD hasil Pemilu 2024 dan kepala daerah hasil Pilkada 2024 diperpanjang masa kerjanya sampai dilantiknya anggota DPRD dan kepala daerah hasil Pemilu 2031. Jadi, kita cuma perlu satu kali lagi masa transisi. Setelah Pemilu Daerah 2031 akan terjadi siklus pemilu lima tahunan: Pemilu Nasional 2034, Pemilu Daerah 2036, Pemilu Nasional 2039, Pemilu Daerah 2041, Pemilu Nasional 2044, Pemilu Daerah 2046 dan seterusnya. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Asrul Sani: Pertama, jika jarak waktu antara pemilu nasional dengan pemilu daerah adalah dua tahun, apakah tidak menimbulkan pemerintahan terputus? Sebab salah satu tujuan mendekatkan penyelenggaraan pilkada dengan pemilu legislatif- presiden, agar terjadi konsolidasi pemerintahan, sebab mulainya pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah, tidak berjarak jauh. Jika jarak terpilihnya kepala daerah dengan terpilihnya terlalu lama, katakanlah dua tahun, kepala daerah akan mengalami dua kali presiden. Padahal presiden kedua membuat RPJMN yang berbeda dengan RPJMN presiden pertama, lalu bagaimana nasib RPJMD yang dibikin gubernur dan bupati/walikota, kan berarti harus mengubah kembali menyesuaikan dengan RPJMN presiden yang baru. Apakah dengan demikian tujuan pemerintahan efektif akan tercapai jika jaraknya dua tahun? Kedua, pemerintahan terlebih hanya ada dalam konsep, tetapi pengalaman empirik Indonesia, tidak seperti itu. Kenyataannya partai politik yang calon presidennya kalah, ikut bergabung dalam dengan koalisi partai politik yang menang, seperti terjadi pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2014 Jawaban Ahli: Pertama. Para ahli sering menegaskan, tidak ada sistem pemilu yang berhasil mencapai semua tujuan pemilu. Pemilu proporsional berhasil mewadahi perwakilan 63 rakyat sehingga terjadi kohesi politik yang mampu menjaga integrasi nasional, tetapi sulit menciptakan pemerintah efektif. Sebaliknya, sistem pemilu mayoritarian berhasil menciptakan pemerintahan efektif tetapi tidak berhasil membentuk badan perwakilan yang representatif sehingga membahayakan integrasi nasional. Demikian juga ketika berbicara variabel waktu penyelenggaran pemilu (concurrency) dalam sistem presidensial di negara kesatuan. Upaya menciptakan pemerintahan efektif melalui pemilu nasional dan pemilu daerah terganggu oleh siklus lima tahunan masing-masing jenis pemilu. Sebetulnya, jalan terbaik untuk menciptakan pemerintahan efektif secara nasional (terhindar dari pemerintahan terbelah secara horisontal dan terhindari dari pemerintah terputus secara vertikal) adalah menyelenggarakan pemilu total nasional. Maksudnya, pemilu anggota DPR, DPRD, presiden dan wakil presiden, anggota DPRD Provinsi dan gubernur dan wakil gubernur, serta anggota DPRD Kabupaten/Kota dan bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota diselenggarakan serentak. Namun pemilu 7 kotak ini sulit diselenggarakan, jika tidak mau disebut mustahil, sebab secara teknis pasti merepotkan semua pemangku kepentingan pemilu: penyelenggara, pemilih, partai politik dan calon. Pemilu jenis tersebut diselenggarakan oleh Filipina. Hanya saja yang perlu diingatkan, bahwa pemilu anggota DPR dan Senat di sana menggunakan sistem mayoritarian sehingga jumlah peserta pemilu sangat sedikit. Itu berbeda dengan Indonesia yang menggunakan sistem pemilu proporsional daftar terbuka sehingga pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diikuti partai politik dan calon anggota legislatif yang sangat banyak. Jika pemilu 5 kotak saja banyak petugas pemilu jadi korban, bisa dibayangkan berapa petugas yang akan meninggal dunia dan sakit saat pemilu 7 kotak. Jika pemilu 5 kotak saja angka tidak sah lebih dari 10%, bisa dibayangkan berapa jumlah suara tidak sah dalam pemilu 7 kotak. Jika pemilu 5 kotak saja, partai politik kerepotan melakukan rekrutmen calon anggota legislatif, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi dengan rekrutmen calon anggota legislatif dalam pemilu 7 kota. Singkatnya, pemilu 7 kotak tidak mungkin berjalan baik. Jika proses pemilu berjalan tidak baik, maka bisa dipastikan hasilnya pun juga tidak baik. Demi menghindari pemerintahan terbelah, mengurangi beban penyelenggaraan, dan memudahkan pemilih dalam pemberian suara, pemilu anggota DPRD dipisahkan dari pemilu nasional, lalu digabungkan dengan 64 penyelenggaraanya dengan pilkada sehingga menjadi pemilu daerah. Hanya saja, jarak waktu dua tahun antara pemilu nasional dengan pemilu daerah, terlalu lama sehingga justru menghasilkan pemerintahan terputus antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sebaliknya, dengan jarak waktu pendek, katakanlah satu tahun, pemerintah pusat bisa mengkonsolidasikan pemerintahan secara nasional dengan pemerintah daerah yang baru terbentuk setahun kemudian. Masalahnya, jarak terlalu pendek, katakanlah satu tahun antara pemilu nasional dengan pemilu daerah, jelas-jelas mengabaikan kepentingan pemilih. Pertama, pemilih masih terpengaruh atau terintervensi oleh kampanye pemilu nasional padahal mereka harus fokus memilih anggota DPRD dan kepala daerah; bagaimana pun kepentingan pemilih dalam pemilu daerah berbeda dengan pemilu nasional. Kedua, pemilih belum mengetahui kinerja pemerintah hasil pemilu nasional sehingga mereka tidak bisa menilai apakah calon-calon yang diajukan koalisi partai politik pemenang pemilu nasional layak dipilih atau tidak jika tidak mengetahui kinerja hasil pemilu nasional. Jadi, kepentingan pemilih merupakan faktor utama dalam menentukan jarak waktu antara pemilu nasional dengan pemilu daerah agar mereka mampu bersikap rasional saat memberikan suara. Hanya dengan memberi waktu cukup kepada pemilih untuk mengevaluasi pemilihan sebelumnya, maka kemurnian suara pemilih terjaga agar terwujud kedaulatan rakyat yang sebenarnya. Memang sangat mungkin terjadi, pemerintahan daerah yang dibentuk hasil pemilu daerah yang diselenggarakan dua tahun setelah pemilu nasional, tidak sebangun dengan pemerintah pusat. Tentu saja hal ini bisa mengurangi efektivitas pemerintah daerah. Namun, sekali lagi, tidak ada sistem pemilu, apalagi variabel sistem pemilu, yang bisa menyelesaikan semua tujuan pemilu. Dalam negara kesatuan, siklus lima tahunan masing-masing jenis pemilu bisa jadi pengganggu terbentuknya pemerintahan sebangun antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Tetapi dalam pemilu nasional - pemilu daerah yang berjarak dua tahun, kepentingan penyelenggara, pemilih, dan partai politik jauh lebih diakomodasi: beban penyelenggara seimbang sehingga pelaksanaan tahapan jadi lebih terukur dan terjamin, pemilih bisa bersikap rasional, partai politik mudah mengkonsolidasikan diri dan merekrut calon berkualitas. Selain itu, terdapat kecenderungan global tentang pemilu nasional - pemilu daerah di negara-negara penganut sistem presidensial, di mana anggota DPR, 65 Senat, dan presiden terpilih dalam pemilu nasional, terpilih kembali pada pemilu nasional berikutnya. Kecuali terjadi skandal besar atau kesalahan fatal, kinerja pemerintahan hasil pemilu nasional yang biasa-biasa saja sudah cukup jadi modal memenangkan pemilu nasional berikutnya. Hal yang sama terjadi pada pemilu daerah, di mana pemenangnya cenderung menang kembali pada pemilu daerah berikutnya. Hal ini terjadi karena baik partai politik maupun pemilih memiliki tujuan sama: menjaga stabilitas politik. Oleh karena itu siklus pemerintahan dua periode hampir selalu terjadi dalam sistem presidensial. Jika memperhatikan kecenderungan-kecenderungan ini, maka masa pemerintahan terputus hanya terjadi sekali saja dalam siklus dua periode, yakni pada dua tahun terakhir periode kedua pemerintahan daerah. Keterputusan pemerintahan nasional hasil pemilu nasional (periode pertama dalam siklus dua periode) dengan pemerintahan daerah (periode kedua dalam siklus dua periode) terjadi pada dua tahun terakhir dalam periode kedua, sesuatu yang tak terhindarkan karena terjadinya siklus dua periode pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah, yang mulai tahun pertamanya berbeda. Pemerintahan nasional hasil pemilu nasional mau tidak mau harus menunjukkan kinerja baik dan melakukan konsolidasi diri agar dalam pemilu daerah (dua tahun berikutnya) memenangkan pemilu daerah. Dengan kata lain, dalam siklus pemilu nasional - pemilu daerah dalam siklus dua periode, kecenderungan umum pemerintahan sebangun terjadi selama delapan tahun lalu disela pemerintahan terputus selama dua tahun. Tentu saja hal ini masih lebih bagus daripada terjadi pemerintahan terputus sepanjang periode. Kedua, pengalaman Yang Mulai Hakim Asrul Sani dalam mengikuti “kunci- kuncian” di DPR, justru semakin meyakinkan bahwa format pemilu nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden dalam waktu bersamaan, memang harus dipertahankan. Memang pada akhirnya partai politik yang calon presidennya kalah ikut bergabung dalam koalisi partai politik pendukung presiden dan wakil presiden terpilih. Namun yang harus diperhatikan, perlu waktu sekitar satu tahun agar hal terjadi sehingga pemerintahan sempat tidak berjalan efektif selama kurang lebih satu tahun. Seperti diketahui Pemilu Presiden 2004 yang dimenangkan pasangan SBY- JK berjalan dua putaran. Terjadilah pembangunan koalisi partai pendukung SBY-JK berjalan bertahap: tahap pertama adalah tahap setelah pemilu legislatif dan sebelum 66 pemilu presiden, di mana pasangan calon SBY-JK didukung oleh PD, PBB, dan PKPI yang memiliki 12,5% kursi di DPR; tahap kedua adalah tahap setelah SBY-JK dipastikan bisa mengikuti pemilu putaran kedua sehingga mendapat dukungan tambahan dari PPP, PAN, PKB, dan PKS sehingga koalisi partai politik pendukung SBY-JK menguasai 50,18%; tahap ketiga adalah tahap setelah SBY-JK memimpin pemerintahan selama kurang lebih satu tahun sehingga koalisi politik pendukung SBY-JK menguasai 73,45% kursi DPR. Pembentukan koalisi bertahap membuat pemerintahan SBY-JK rapuh, sehingga meskipun mendapat dukungan 50,18% kursi DPR, SBY-JK sulit mengatasi manuver-manuver politik PDIP dan Golkar yang solid. Akibatnya selama kurang lebih satu tahun pemerintahan SBY-JK tidak bisa menjalankan semua rencana kebijakannya karena selalu ditolak oleh DPR. Baru setelah Golkar bergabung, pemerintahan SBY-JK berjalan baik. Meski tidak bersama JK lagi, pemerintah SBY mengalami siklus dua periode, yakni dengan menang telak pada Pemilu 2009, di mana koalisi partai pendukungnya menguasai 75,5% kursi DPR. Pemerintahan terbelah juga terjadi pada Pemilu 2014, saat pasangan Jokowi- JK memenangkan pemilu presiden dalam satu putaran, sementara koalisi partai politik pendukungnya, yakni PDIP, PKB, Nasdem, dan Hanura, hanya menguasai 36,96% kursi DPR. Akibatnya selama kurang lebih satu tahun terjadi “kunci-kuncian” di DPR sehingga selama itu juga pemerintahan Jokowi-JK tidak berjalan efektif karena semua rencana kebijakan yang harus mendapat persetujuan DPR, berhenti. Baru setelah Partai Golkar bergabung dalam pemerintahan Jokowi-JK satu tahun kemudian, pemerintahan berjalan efektif. Meskipun tidak bersama JK lagi, pasangan Jokowi-Amien mudah menang dalam Pemilu 2019, saat mana pemilu DPR diselenggarakan serentak bersama pemilu presiden. Koalisi partai politik pendukungnya pun menguasai mayoritas DPR (60,69%): PDIP, Partai Golkar, Nasdem, PKB, dan PPP sehingga pemerintahan berjalan efektif. Kemenangan Jokowi pada Pemilu 2019 juga menunjukkan berlakunya siklus dua periode pemerintahan dalam sistem presidensial. Jadi, ketidakserentakan pemilu DPR dengan pemilu presiden pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2014, menyebabkan pemerintahan terbelah sehingga pemerintahan SBY-JK dan Jokowi-JK berjalan tidak efektif selama satu tahun pertama. Pemilu 2009 dan Pemilu 2019 menunjukkan kecenderungan berlangsungya siklus pemerintahan dua periode dalam sistem presidensial, 67 sedangkan Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 yang menyerentakkan pemilu presiden dan pemilu DPR membuktikan berhasil menghindari pembentukan pemerintahan terbelah. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra Pertama, sebetulnya tugas Mahkamah Konstitusi sudah selesai dengan keluarnya Putusan MK No 55/PUU-XVII/2019. Selanjutnya tugas pembentuk undang-undang untuk memilih desain pemilu yang paling tepat. Kalau memang MK harus memisah pemilu nasional dengan pemilu lokal, apa yang harus dipertimbangkan oleh MK terutama dengan pengaturan masa transisi. Sebab, kita baru selesai masa transisi melalui Pilkada 2024, harus transisi lagi sebagai konsekuensi pemilu nasional - pemilu daerah (walaupun setelah Pilkada 2024 masih ada transisi di dalamnya, misalnya soal jadwal pelantikan berbeda-beda). Jika memang harus mengambil peran lagi dalam mendesain pemilu, kira-kira apa yang harus dilakukan MK, mengingat MK memiliki keterbatasan atas detil-detil penyelenggaraan pemilu? Kedua, bukankah sekarang harus konsentrasi terlebih pada masalah, apakah pilkada tetap dipilih oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD. Jangan-jangan setelah dilakukan pemisahan pemilu nasional - pemilu daerah, kepala daerah dipilih oleh DPRD lagi. Jawaban Ahli: Pertama. Setelah menyaksikan penyelenggaraan Pemilu 2024 dan Pilkada 2024, saya semakin yakin bahwa masalah pokok pemilu kita adalah format pemilu yang tidak tepat diterapkan dalam negara kesatuan yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Yang saya maksud dengan format pemilu adalah penggabungan berbagai jenis pemilu dalam suatu waktu penyelenggaraan yang koheren. Ketidaktepatan mengatur format pemilu tidak hanya berpengaruh buruk terhadap proses penyelenggaraan pemilu, tetapi juga berpengaruh buruk terhadap hasil pemilu (pemerintahan yang terbentuk). Jika dilihat dari sisi proses penyelenggaraan, pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dibarengkan dalam pemilu legislatif, menyebabkan beban pekerjaan penyelenggara jadi unmanageable sehingga menjadikan petugas pemilu sebagai korban akibat kelelahan menjalan tugas. Proses pemilu legislatif menyebabkan pemilih tidak bisa bersikap rasional karena harus menghadapi 150-450 calon sehingga menyebabkan suara tidak sah lebih dari 10%. Pemilu legislatif jelas-jelas mengacaukan pemilih dalam memberikan suara sehingga jadi penghambat dalam 68 mewujudkan paham kedaulatan rakyat. Proses pemilu juga membuat partai politik tidak bertanggung jawab karena memilih calon anggota legislatif serampangan dan mengunjungi konstituennya lima tahun sekali. Sementara dari sisi hasil, pemilu legislatif menyebabkan terbentuk pemerintahan terbelah secara horizontal dan pemerintahan terputus secara vertikal. Memang pemilu serentak legislatif-presiden berhasilkan menghindarkan terbentuknya pemerintahan terbelah di tingkat nasional karena terdapat keserentakan pemilu anggota DPR dan pemilu presiden pada Pemilu 2019 dan Pemilu 2024, tetapi pemilu lima kotak tersebut masih menyisakan pemerintahan terbelah di daerah dan pemerintahan terputus antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Jadi, satu-satunya cara untuk menyederhanakan proses pemilu sekaligus mengefektifkan pemerintahan hasil pemilu adalah mengubah format pemilu menjadi pemilu nasional - pemilu daerah. Proses pemilu atau pelaksanaan tahapan pemilu nasional - pemilu daerah mengurangi dan menyeimbangkan beban pekerjaan yang ditanggung penyelenggara pemilu, membuat pemilih mampu bersikap rasional, dan mendorong partai politik untuk mengurusi konstituen dan rekrutmen calon anggota legislatif dan pejabat eksekutif secara berkelanjutan. Sementara pengalaman banyak negara menunjukkan, hasil pemilu nasional - pemilu daerah dapat menghindarkan terbentuk pemerintahan terbelah secara horisontal dan menghindarkan terbentuknya pemerintahan terputus secara vertikal sehingga pemerintahan hasil pemilu akan efektif. Melalui Putusan MK No 55/PUU-XVII/2019, MK menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah atau pilkada adalah pemilu. Hal ini juga dipertegas oleh Putusan MK No 85/PUU-XX/2022 bahwa pilkada adalah pemilu. Dengan demikian dalih bahwa pilkada bukan rezim pemilu sehingga pelaksanaanya harus dipisahkan dari pemilu anggota DPR, DPR, DPRD beserta presiden dan wakil presiden tidak lagi memiliki basis konstitusional lagi. Oleh karena itu memisahkan pemilu anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden (menjadi pemilu nasional) dari pemilu anggota DPRD yang kemudian disatukan dengan pilkada (menjadi pemilu daerah), tidak lagi menjadi perdebatan konstitusional. Masalahnya, mengapa pembentuk undang-undang selalu menolak usulan format pemilu nasional - pemilu daerah? Sebenarnya kelompok-kelompok masyarakat sipil yang didukung oleh akademisi dan media massa telah berusaha 69 keras meyakinkan pembuat undang-undang agar menerapkan format pemilu nasional - pemilu daerah dalam siklus penyelenggaraan pemilu lima tahunan. Advokasi pemilu nasional - pemilu daerah tersebut selalu dilakukan setiap kali penyusunan draf RUU Pemilu dan pembahasan RUU Pemilu, terhitung sejak selesainya penyelenggaraan Pemilu 2004. Namun semua usaha itu tidak mencapai hasil hingga UU No 1/2015 dan UU No 7/2017 berlaku untuk dua kali pilkada dan dua kali pemilu. Secara umum pemerintah (baca: teknokrat dan birokrat) memahami perlunya format pemilu nasional - pemilu daerah, tetapi tidak demikian hanya partai politik yang memiliki kaki tangan di legislatif dan eksekutif. Mengapa partai politik menolak format pemilu nasional - pemilu daerah? Pertama, format pemilu legislatif –baik saat terpisah dari pemilu presiden maupun digabungkan dengan pemilu presiden– membuat partai politik nyaman karena mereka bekerja mengunjungi konstituen hanya sekali dalam lima tahun. Memang ada pemilu presiden dan pilkada, namun dalam dua jenis pemilu ini tugas partai politik berhenti setelah mengajukan pasangan calon ke KPU, selanjutnya tim kampanye pasangan calon yang bekerja mencari suara. Kedua, partai politik tidak mau dikontrol kinerjanya oleh pemilih secara efektif. Kinerja hasil pemilu nasional akan mempengaruhi sikap pemilih dalam pemilu daerah, demikian sebaliknya. Singkatnya, partai politik tidak mau dikontrol terus menerus selama lima tahun oleh pemilih. Ketiga, pemilu legislatif meringankan partai politik sebab beban kampanye dan meyakinakan pemilih lainnya ditanggung barsama antara calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota. Padahal partai politik daerah dan calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebetulnya tidak keberatan jika melakukan kampanye sendiri. Justru penggabungan pemilu DPRD dengan pemilu DPR, membuat partai politik daerah dan calon anggota DPRD tidak bekerja leluasa dalam mencari suara karena cenderung “direcoki” calon anggota DPR. Sikap partai politik yang terus menolak format pemilu nasional - pemilu daerah sebetulnya tergambar dari narasi yang mereka kembangkan di media massa pasca-Pemilu 2024 dan Pilkada 2024. Sikap partai politik terbelah saat menanggapi wacana Presiden Prabowo untuk mengembalikan pilkada kepada DPRD. Namun mereka kompak satu suara terhadap usulan untuk mengembalikan penyelenggaraan pemilu legislatif terpisah dari pemilu presiden. Padahal memisahkan penyelenggaraan pemilu anggota DPR dan DPD dari pemilu presiden jelas-jelas bertentangan dengan Putusan MK No 55/PUU-XVII/2019. Tentu saja MK 70 tidak perlu surut langkah atas perintahnya untuk penyerentakkan pemilu anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden. Sebab, keteguhan MK dalam menjaga kedaulatan rakyat dan menciptakan pemerintahan efektif, pasti mendapat dukungan rakyat. Demi membuat pemilih bersikap rasional dan memudahkan pemilih dalam memberikan suara, yang berarti demi memurnikan kembali perwujudan paham kedaulatan rakyat, serta demi menciptakan pemerintahan yang efektif secara horisontal maupun vertikal, maka MK harus melanjutkan putusan Putusan MK No 55/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK No 85/PUU-XX/2022 dengan menetapkan konstitusional pemilu nasional - pemilu daerah. Tanpa putusan MK rasanya mustahil format pemilu nasional - pemilu daerah bisa diselenggarakan dalam siklus pemilu lima tahunan, sebab partai politik sudah telanjur merasa nyaman dalam penyelenggaraan pemilu legislatif, baik dipisahkan maupun disatukan dengan pemilu presiden. Lalu, bagaimana mengatur masa transisi dari formal pemilu legislatif-presiden dan pilkada menuju pemilu nasional - pemilu daerah? Pertama, sesuai dengan Putusan MK No 55/PUU-XVII/2019, penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden disatukan dalam pemilu nasional, yang jadwalnya tidak berubah, yakni Pemilu Nasional 2029. Kedua, pemilu anggota DPRD dipisahkan dari pemilu legislatif-presiden, lalu disatukan dengan pilkada dalam Pemilu Daerah 2031. Kemudian ditegaskan bahwa jarak waktu antara pemilu nasional dengan pemilu daerah adalah dua tahun, sebaliknya jarak waktu pemilu daerah dengan pemilu nasional adalah tiga tahun. Selanjutnya dalam masa transisi harus dilakukan perpanjangan masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 dan kepala daerah hasil Pilkada 2024 sampai terpilihnya anggota DPRD dan kepala daerah hasil Pemilu Daerah 2031. Dalam sistem ketatanegaraan kita, pemanjangan masa jabatan publik yang dipilih melalui pemilu sudah ada presedennya sebagaimana terjadi pada anggota DPRD yang terpilih pada Pemilu 1971 diperpanjang masa jabatannya sampai terpilihnya anggota DPRD hasil Pemilu 1977. Perpanjangan masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 dan kepala daerah hasil Pilkada 2024 sampai terpilihnya anggota DPRD dan kepala daerah hasil Pemilu Daerah 2031 yang diatur dalam undang-undang pemilu, tidak hanya memberikan kepastian hukum kapan berakhir dan mulainya masa jabatan anggota 71 DPRD dan kepala daerah hasil Pemilu 2031, tetapi juga dapat menjaga stabilitas pemerintahan selama masa transisi. Dengan cara ini pemerintah pusat tidak perlu repot mencari pejabat sementara yang berasal dari birokrasi. Dengan perpanjangan masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2024 sampai terpilihnya kepala daerah hasil Pemilu Daerah 2031, masa transisi masa jabatan kepala daerah bisa dituntaskan, bisa diakhiri. Selanjutnya akan terjadi siklus pemilu lima tahunan: Pemilu Nasional 2034, Pemilu Daerah 2036, Pemilu Nasional 2039, Pemilu Daerah 2041, Pemilu Nasional 2044, Pemilu Daerah 2046 dan seterusnya. Dalam hal ini, undang-undang perlu menegaskan bahwa masa kerja lima tahun anggota DPRD dan kepala daerah berakhir sampai jatuhnya tanggal pelantikan hasil pemilu daerah berikutnya. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan mundurnya penetapan hasil pemilu daerah, baik sebab tertentu atau berlarutnya sengketa hasil pemilu sehingga masa jabatan tidak genap lima tahun. Jadi, apapun sebabnya hingga terjadi pemunduran pelantikan hasil pemilu daerah dari jadwal, maka masa jabatan anggota DPRD dan kepala daerah yang dilantik terlambat tersebut berakhir dengan dilantiknya hasil pemilu daerah berikutnya. Kedua. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 berbunyi, “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Jika mencermati kembali risalah pembahasan Perubahan UUD 1945, frasa “dipilih secara demokratis” sebetulnya digunakan untuk menghormati kekhususan dan keistimewaan daerah tertentu yang kepala daerahnya tidak dipilih langsung oleh rakyat. Jadi makna “dipilih secara demokratis” tersebut sebetulnya kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat kecuali daerah- daerah tertentu karena kekhususan atau keistimewaannya seperti Daerah Istimeqwa Yogyakarta. Oleh karena itu hampir semua banyak putusan MK yang menyatakan bahwa kepala daerah “dipilih secara demokratis” itu sama dengan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, kecuali daerah-daerah yang mendapat kekhususan dan keistimewaan tadi. Bahwa pilkada menimbulkan banyak masalah bukan berarti jalan keluarnya adalah mengembalikan pilkada kepada DPRD sebagaimana praktik sebelum Perubahan UUD 1945. Penyatuan pilkada dengan pemilu anggota DPRD ke dalam pemilu daerah, tidak saja menyederhanakan penyelenggaraan pemilu dalam siklus lima tahunan sehingga pemilu merupakan kegiatan politik massal yang rutin, terukur, 72 tertata, dan terprediksi. Dari perhitungan pengadaan logistik dan pengangkatan petugas pemilu, beban penyelenggaraan pemilu nasional - pemilu daerah tidak hanya hemat dari sisi anggaran negara, tetapi juga lebih ringan dari sisi peserta karena biaya kampanye ditanggung bersama antara partai politik, calon anggota legislatif dan calon pejabat eksekutif. Penetapan pemilu nasional - pemilu daerah sesungguhnya merupakan “kunci pamungkas” MK untuk mengakhiri perdebatan soal pengembalian pilkada oleh DPRD yang disorong-sorong oleh elit partai politik tertentu setiap kali pagelaran pilkada berakhir karena kecewa hasil pilkada tidak memuaskan. Sekali lagi, Putusan MK No 55/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK No 85/PUU-XX/2022 berhasil mengakhir perdebatan rezim pilkada versus rezim pemilu, selanjutnya putusan pemilu nasional - pemilu daerah akan mengakhiri perdebatan pilkada oleh rakyat versus pilkada oleh DPRD. Kepastian konstitusional pemilu nasional - pemilu daerah ini mempermudah pembangunan politik demokratis ke depan. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Arief Hidayat Kita pernah pilkada oleh DPRD lalu pilkada oleh rakyat, kita pernah pemilu legislatif dipisah dari pemilu presiden lalu pemilu legislatif pemilu presiden diserentakkan, lalu permohonan ini minta pemilu nasional terpisah dari pemilu daerah. Pertanyaannya, apakah pejabat publik yang dipilih melalui berbagai jenis dan model pemilu itu berorientasi untuk kepentingan rakyat dalam menjalankan pemerintahan? Kritik masyarakat, hasil pemilu tidak ada korelasinya dengan kesejahteraan rakyat. Kita telah mengubah struktur hukum, mengubah substansinya, tetapi kenapa setelah diubah tidak ada output dan outcome yang signifikan untuk mensejahterakan rakyat? Apakah ini karena tingkat kesadaran pemilihnya, partai politiknya, atau apa yang menjadi sumber masalah? Mengapa teori yang dipraktikkan di negara lain berjalan baik –apakah pilkada oleh DPRD maupun pilkada oleh rakyat– tetapi ketika diterapkan di sini hasilnya buruk? Pada masa lalu punya duit Rp 50 miliar plus satu sudah cukup untuk membeli anggota DPRD agar jadi gubernur. Nah, sekarang dipilih secara langsung, yang terjadi kurang lebih sama, duitnya untuk membeli suara rakyat. Jika mengacu pada pendapat Friedman, perubahan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh struktur hukum tetapi juga oleh kultur hukum. Apakah kultur hukum masyarakat kita memang belum mencukupi sehingga setelah struktur hukum diubah, masyarakatnya juga tidak berubah. Banyak terjadi anomali di masyarakat kita. 73 Jawaban Ahli: Karena pokok bahasan kita tentang sistem pemilu, khususnya tentang variabel waktu penyelenggaran pemilu (concurrency) dalam sistem presidensial, maka perkenankan saya mengutip pendapat ahli pemilu Andrew Reynold (2005). Katanya, keputusan untuk mengubah atau mempertahankan sistem pemilu sering dipengaruhi satu dari dua keadaan ini: pertama, para aktor politik tidak memiliki pengetahuan dasar dan informasi lengkap sehingga berbagai pilihan dan konsekuensi-konsekuensi sistem pemilu yang berbeda, tidak sepenuhnya dimengerti, atau; sebaliknya, aktor-aktor politik menggunakan pengetahuan dan penguasaan informasi tentang sistem pemilu untuk memperjuangan desain-desain yang menurut mereka akan menguntungkan bagi kepentingan mereka sendiri. Yang pertama, biasa dialami oleh negara-negara yang baru lepas dari otoritarianisme puluhan tahun; sedangkan yang kedua, biasa terjadi pada negara-negara yang demokrasinya masih rentan, seperti Indonesia. Pada saat membahas pasal-pasal pemilu, perumus Perubahan UUD 1945, sebetulnya tidak sepenuhnya paham atas konsekuensi-konsekuensi rumusan yang dipilihnya. Sebab mereka tidak memiliki pengalaman mengikuti pemilu demokratis karena selama 30 tahun lebih hidup dalam sistem otoritarian. Jangankan para politisi, para akademisi dana penggerak demokrasi pun sering misleading dalam menyampaikan pendapat tentang bekerjanya sistem pemilu. Misalnya, pada saat merumuskan pemilu lima kota (Pasal 22E ayat (2)), perumus konstitusi tidak pernah membayangkan bahwa sistem pemilu proporsional daftar tertutup (memilih partai politik) bisa berkembang menjadi sistem proporsional daftar terbuka (memilih calon) sehingga pemilu lima kotak tidak hanya menjadikan penyelenggara menanggung beban penyelenggaraan sangat berat oleh surat suara yang lebar dengan ribuan varian, tetapi juga pemilih menghadapi 150-450 calon saat memberikan suara. Pemilih mana yang mampu bersikap rasional dalam menghadapi begitu banyak calon? Tidak ada di dunia ini, pemilih harus menghadapi demikian banyak pilihan sehingga pemilu legislatif dikenal sebagai pemilu paling kompleks di dunia. Meskipun para perumus Perubahan UUD 1945 sepakat mempertahankan negara kesatuan dan sistem pemerintahan presidensial, namun mereka mempertahankan format pemilu lama yang diterapkan Orde Baru selama 30 tahun. Mereka tidak menyadari bahwa format pemilu legislatif –yang membarengkan 74 pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota– merupakan format pemilu yang cocok untuk sistem pemerintahan parlementer, di mana pejabat eksekutif dipilih oleh anggota legislatif. Sistem pemerintahan Orde Baru sendiri tidak ubahnya dengan sistem pemerintahan parlementer karena presiden dipilih oleh MPR dan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Rezim Orde Baru sebenarnya sengaja memberlakukan format pemilu legislatif agar dapat mengontrol pemerintahan hasil pemilu secara berjenjang dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Singkatnya jika Golkar menang pemilu DPR, bisa dipastikan menang juga dalam pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota. Tentu saja politik sentralisasi ini tidak sejalan dengan politik desentralisasi yang dikehendaki perumus Perubahan UUD 1945. Bandingkan dengan Pemilu 1955 yang merupakan pemilu nasional untuk memilih anggota DPR dan Dewan Konstituante dengan beberapa pemilu daerah yang digelar setelah 1955. Apabila kita perhatikan pembahasan RUU Pemilu, mulai dari undang-undang untuk Pemilu 2004 hingga Pemilu 2024, pembentuk undang-undang hanya memikirkan bagaimana pemilu menghasilkan wakil-wakil rakyat yang representatif, sesuatu yang relatif sudah dijamin oleh sistem pemilu proporsional. Tetapi mereka melupakan tujuan lain yang lebih dibutuhkan rakyat, yakni membentuk pemerintahan efektif, baik di pusat maupun di daerah. Tujuan membentuk pemerintahan efektif ini tidak pernah dibahas sungguh-sungguh oleh pembentuk undang-undang, padahal hanya dengan pemerintahan yang efektif, negara mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Isu pembentukan pemerintah efektif oleh pemilu ini justru jadi pokok bahasan MK dalam beberapa putusannya, diawali dari Putusan MK No 14/PUU-XI/2013 hingga Putusan MK No 55/UU-XVII/2019. Di tengah semakin maraknya politik transaksional di lingkungan pemerintahan pusat maupun daerah yang semuanya bermuara pada korupsi, tujuan pemilu untuk membentuk pemerintah efektif kemudian menjadi agenda publik. Meskipun demikian, partai-partai politik tetap mengabaikan hal itu sehingga pemisahan pilkada dari pemilu DPRD yang jelas-jelas menciptakan pemerintahan terbelah di daerah dan pemerintahan terputus dengan pemerintahan pusat, tetap dipertahankan. Malah kemudian berkembang gagasan untuk memisahkan kembali pemilu legislatif dari pemilu presiden, sesuatu yang jelas-jelas bertentangan dengan putusan MK. 75 Situasi yang berkembang setelah Pemilu 2004 itu sejalan dengan pendapat Andrew Reynold, manakala aktor-aktor politik telah menguasai pengetahuan dan informasi tentang bekerjanya sistem pemilu, maka mereka memperjuangan desain- desain yang menurut mereka akan menguntungkan bagi kepentingan mereka sendiri. Mengapa para politisi ngotot mempertahankan penyelenggaran pemilu legislatif, baik dipisah maupun disatukan dengan pemilu presiden, karena format pemilu legislatif yang membarengkan pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota telah membuat nyaman partai politik, karena mereka hanya mengunjungi konstituen lima tahun sekali. Format pemilu legislatif juga menumpulkan daya kontrol pemilih karena pemilih tidak bisa menghukum partai politik pada saat kinerja pemerintahannya buruk sebab saat itu tidak ada pemilu. Lalu lima tahun berlalu pemilih sudah lupa atau apatis sehingga sebagian pemilih tergerak memberikan suara lagi lebih karena iming-iming bansos dan amplop. Pemilu legislatif juga meringankan kerja mencari suara karena calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota bersama-sama mencari suara meskipun calon DPRD merasa lebih direpotkan oleh calon DPR. Dengan demikian, apakah kesadaran atau kultur masyarakat kita belum cukup untuk berdemokrasi? Jawaban saya, bukan kesadaran atau kultur masyarakatnya yang bermasalah, melainkan sistem dan format pemilunya memang tidak memungkinkan pemilih bersikap rasional. Pemilu legislatif dan pemilu 5 kotak tidak hanya membebani penyelenggara, tetapi juga merusak kesadaran dan kultur masyarakat; pemilu legislatif dan pemilu 5 kotak, tidak hanya membawa korban kelelahan dan kematian penyelenggara, tetapi juga membunuh rasionalitas pemilih. Yang paling diuntungkan oleh pemilu legislatif dan pemilu 5 kota adalah partai politik, karena partai politik tidak harus bekerja keras mengurusi konstituennya, karena partai politik tidak bisa dikontrol pemilih. Oleh karena itu selama MK memberikan 6 alternatif format pemilu sebagaimana tertera dalam Putusan MK No 55/UU-XVII/2019, selama itu juga partai politik melalui wakil-wakilnya di legislatif dan eksekutif akan memilih format yang paling menguntungkan mereka, yakni mempertahankan kebersamaan pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, terlepas mau disatukan atau dipisahkan kembali dengan pemilu presiden. Partai-partai politik juga akan mempertahankan keterpisahan pilkada dari pemilu DPRD karena keterpisahan ini 76 membuat kerja politik hanya sebatas mengajukan pasangan calon. Setelah itu, calon kepala daerahnya menang atau kalah bukan tugas partai politik lagi. Toh dengan keterpisahan pilkada dari pemilu DPRD, jika kinerja kepala daerah buruk, partai politik tidak bisa dihukum oleh oleh pemilih. Situasi politik Indonesia dalam dua puluh tahun terakhir, khususnya dalam pembentukan undang-undang pemilu, sebetulnya mengulangi apa yang terjadi di Eropa daratan pasca-Perang Dunia Kedua hingga 1980-an. Bagaimanapun undang- undang pemilu adalah produk politik yang dibentuk oleh partai-partai politik yang menguasai parlemen. Tentu saja dalam membentuk undang-undang pemilu, partai- partai politik selalu mengedepankan kepentingannya. Karena sebagian besar negara-negara Eropa daratan menggunakan sistem pemerintahan parlementer, maka manakala terdapat satu atau dua partai politik menguasai mayoritas parlemen, maka undang-undang pemilu pasti mengikuti kemauan partai politik dominan tersebut; sebaliknya, jika kekuatan-kekuatan partai politik di parlemen seimbang, undang-undang pemilu tidak komprehensif dan koheren karena dibentuk berdasarkan negosiasi dan kompromi. Keduanya sama-sama menghasilakn undang-undang pemilu yang buruk, undang-undang yang mengbaikan kepentingan rakyat dan bahkan kepentingan negara. Berdasarkan pengalaman buruk tersebut, beberapa konstitusi negara Eropa mengatur bahwa RUU Pemilu disusun oleh komite independen yang terdiri para ahli independen, sehingga parlemen tinggal mengesahkan atau menolak saja. Cara lain adalah melakukan perbaikan undang-undang pemilu secara bertahap, yakni membawa ke MK agar lembaga peradilan ini mengoreksi ketentuan- ketentuan undang-undang pemilu yang tidak sesuai dengan konstitusi. Masalahnya, konstitusi juga tidak banyak membuat ketentuan tertulis tentang pemilu, sehingga mau tidak mau MK harus memberi penafsiran. Sumber penafsiran itu adalah tesis-tesis ilmu politik dan doktrin-doktrin ilmu hukum yang menegaskan bahwa tujuan pemilu ada tiga: pertama, membentuk badan perwakilan rakyat untuk mewujudkan paham kedaulatan rakyat, menjaga keutuhan atau keselamatan negara untuk mempertahankan eksistensi negara, dan; ketiga, menciptakan pemerintahan efektif demi mensejahterakan rakyat. [2.3] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Desember 2024 dan keterangan 77 secara lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024, sebagai berikut: KETENTUAN UU 7/2017 dan UU 8/2015 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 Dalam permohonan a quo, Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 serta Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 1 ayat (1) UU 7/2017 Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewa Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 167 ayat (3) UU 7/2017 Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 Pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak. Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan Pasal-pasal a quo dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut: Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 Gubernur, Bupati, dan Walikota masing- masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 78 Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajin menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negeranya. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dalam permohonan a quo, Pemohon mengajukan pengujian materiil UU a quo dengan dalil bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal a quo nyatanya telah membuat pelaksanaan pemilu 5 (lima) kotak yang sudah diselenggarakan selama 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2019 dan tahun 2024 telah terbukti melemahkan derajat dan kualitas kedaulatan rakyat, melemahkan pelembagaan partai politik, serta merugikan pemilih untuk mendapatkan suatu penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 (vide Perbaikan Permohonan hlm. 8). Berdasarkan dalil tersebut, Pemohon menyampaikan petitum sebagai berikut: Dalam Provisi: 1. Mengabulkan permohonan Provisi Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menjadikan Permohonan a quo yang dimohonkan oleh Para Pemohon sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah untuk memberikan perlindungan hak konstitusional Pemohon dan meminimalisir kerugian konstitusional Para Pemohon akan terjadi, serta memberikan kepastian segera untuk kepastian sistem keserentakkan pemilu kedepannya. Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 1 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 “Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, 79 Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia” bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden pada pelaksanaan pemilu nasional, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan gubernur, bupati, dan walikota pada pelaksanaan pemilu daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”; 3. Menyatakan Pasal 167 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional” bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada pelaksanaan pemilu nasional untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan pada pelaksanaan pemilu daerah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan gubernur, bupati, dan walikota”; 4. Menyatakan Pasal 347 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 Pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pemungutan suara pemilu nasional untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara serentak, dan dua tahun setelahnya pemungutan suara pemilu daerah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan gubernur, bupati, dan walikota dilaksanakan secara serentak; 5. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015 Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali secara serentak dengan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”; 6. Memerintahkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini untuk dimuat di dalam berita negara. 80 Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). KETERANGAN DPR RI A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Terkait kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam pengujian undang- undang a quo secara materiil, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 b. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang c. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi Terhadap kedudukan hukum Pemohon dalam perkara a quo DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) parameter tersebut sebagai berikut: 1. Bahwa dengan berlakunya pasal-pasal a quo Pemohon mendalilkan memiliki kerugian hak konstitusional yang diatur dalam pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil tersebut DPR RI memberikan tanggapan sebagai berikut: 81 a. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 merupakan dasar hukum bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan berdasar ketentuan-ketentuan dan kaidah-kaidah dalam UUD NRI Tahun 1945. Pasal ini memberikan addresat konstitusional bahwa manifestasi kedaulatan rakyat salah satunya adalah Pemilu haruslah dijalankan berdasarkan norma-norma UUD NRI Tahun 1945. Pasal ini tidak berkaitan dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional, sehingga tidak ada kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon. b. Bahwa Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 mengatur mengenai prinsip pemilihan kepala pemerintah daerah, yakni Gubernur, Bupati, dan Walikota, masing-masing dipilih secara demokratis, asas-asas pelaksanaan pemilu, dan mengatur mengenai lembaga yang menyelenggarakan pemilu, bukan merupakan ketentuan konstitusi yang mengatur hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon; c. Bahwa berlakunya pasal a quo sama sekali tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, berlakunya pasal a quo tidak mengakibatkan perbedaan kedudukan Pemohon di dalam hukum, sehingga Pemohon tetap dapat melakukan berbagai kegiatan dan berpartisipasi di dalam hukum dan pemerintahan sepanjang sesuai dengan perundang- undangan; d. Bahwa berlakunya pasal a quo sama sekali tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Selama berlakunya pasal a quo Pemohon tetap dapat menjalankan usaha/kegiatan yang Pemohon dalilkan seperti melakukan pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang pemilu serta usaha/kegiatan lain sebagaimana Pemohon dalilkan usaha/kegiatannya dalam angka 3 dan 4 halaman 5 perbaikan permohonan a quo. e. Bahwa Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon terkait Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sehingga tidak dapat ditemukan pertautan antara berlakunya 82 pasal a quo dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dan menjadikan dalil Pemohon tidak jelas. 2. Bahwa sehubungan dengan kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang spesifik, aktual, dan potensial terjadi, DPR RI berpendapat bahwa secara jelas pasal a quo mengatur definisi umum sekaligus fundamental dan cakupan penyelenggaraan proses pemilihan umum dan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam uraian kedudukan hukum Pemohon, tidak terlihat adanya kerugian spesifik yang secara langsung dialami oleh Pemohon akibat keberlakuan pasal a quo tersebut, dalam hal ini Pemohon berkedudukan sebagai organisasi kemasyarakatan tidak berkedudukan sebagai pihak yang turut serta sebagai penyelenggara maupun peserta Pemilu, selain itu Pemohon juga bukan sebagai pihak yang akan mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Provinsi dan/atau DPRD kabupaten/kota maupun bukan pula sebagai calon kepala daerah. Oleh karena itu, tidak terdapat kerugian yang spesifik, aktual, atau setidaknya potensial akan terjadi. 3. Bahwa karena tidak adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan maka tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. 4. Bahwa dengan tidak adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon, maka tidak dapat ditemukan pertautan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya pasal-pasal a quo. 5. Bahwa dengan berlakunya pasal-pasal a quo sama sekali tidak merugikan dan/atau menghalangi hak dan/atau kewenangan konstitusional yang Pemohon dalilkan yakni Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Kontitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan a quo karena Pemohon tidak memenuhi 5 (lima) batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional yang harus dipenuhi secara kumulatif, oleh 83 karena itu Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian Pasal a quo. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian materiil ini, DPR RI memberikan pandangan selaras dengan Putusan MK Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] MK menyatakan bahwa menurut Mahkamah: ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum“ (no action without legal connection). Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang- Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian materiil pasal-pasal a quo. B. PANDANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1) Bahwa dalam perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Pendapat Mahkamah dalam perkara tersebut menyebutkan bahwa penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan (DPR, DPD, dan DPRD) secara terpisah adalah bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga setiap ada upaya politik hukum terkait dengan sistem pemilu dan model pemilu haruslah berdasarkan kaidah konstitusi dan Putusan MK a quo sebagai tafsir konstitusionalitas norma yang mengatur. Dengan demikian, pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta 84 Pemilu Anggota DPR, DPD dan Anggota DPRD tidak boleh diselenggerakan secara terpisah sebagaimana Putusan MK a quo. 2) Bahwa untuk menindaklanjuti putusan 14/PUU-XI/2013 pembentuk undang- undang telah mengesahkan UU 7/2017 yang menggabungkan 3 (tiga) undang-undang yakni: a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam UU 7/2017 telah diakomodir model pemilu serentak dengan menggunakan 5 (lima) kotak suara yang menggabungkan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; Pemilu DPR, anggota DPD; anggota DPRD provinsi; dan anggota DPRD kabupaten/kota. Hal tersebut sebagai pelaksanaan Putusan MK a quo dalam politik hukum pemerintah dibidang pemilu, sekaligus mempertegas mandat konstitusional Pasal 22E ayat (1) bahwa Pemilu diselenggarakan secara Luber Jurdil sekali dalam lima tahun, dimana yang dimaksud pemilu dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana Pasal 22E ayat (2) adalah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. 3) Bahwa selanjutnya terdapat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU- XVII/2019 yang mempertegas bahwa keserentakan penyelenggaraan Pemilu merupakan salah satu upaya strategis dalam memperkuat sistem presidensial, dengan pertimbangan hukum Mahkamah sebagai berikut: Bahwa perbedaan dukungan antara partai politik yang meraih kursi terbanyak di lembaga perwakilan dengan minority president, selain melakukan desain seperti memperberat dan memperketat persyaratan bagi partai politik menjadi peserta pemilihan umum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU- XV/2017 di atas, mengatur keserentakan pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden menjadi upaya strategis lainnya dalam memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Secara teoritis, sejumlah hasil penelitian menujukkan bahwa pemilu serentak dianggap dapat memperkuat sistem pemerintahan presidensial karena dapat menjadikan jumlah partai politik lebih sederhana. 85 Apabila dicermati lebih lanjut, keserentakan dalam pelaksanaan Pemilu bukan hanya sebagai teknis penyelenggaraan saja, namun lebih dari itu, sebagai instrumen fundamental terhadap penguatan purifikasi sistem presidensial dan sekaligus langkah mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Pemilu secara serentak juga sebagai implementasi dari original intent Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 yang sejak awal oleh perumus konstitusi (The framers of the Constitution) mendesain Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan (DPR, DPD dan DPRD) diselenggarakan secara serentak-bersamaan sebagaimana yang bisa kita lacak dalam naskah komprehensif UUD NRI Tahun 1945 terkait Bahasan Pemilihan Umum. Hal ini juga inheren dengan tafsir sistematis konstitusi Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan Pemilu berada dalam satu tarikan nafas konstitusional yaitu: “Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD”. Berdasarkan konstruksi konstitusional tersebut, UUD NRI Tahun 1945 memang tidak memisahkan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan (DPR, DPD dan DPRD). 4) Bahwa di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 Mahkamah telah menyediakan 6 (enam) pilihan model keserentakan pemilihan umum serta rambu-rambu bagi pembentuk undang-undang dalam menentukan format keserentakan pemilihan umum yang akan digunakan. Berikut adalah pertimbangan Mahkamah selengkapnya: “Bahwa setelah menelusuri kembali original intent perihal pemilihan umum serentak; keterkaitan antara pemilihan umum serentak dalam konteks penguatan sistem pemerintahan presidensial; dan menelusuri makna pemilihan umum serentak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, terdapat sejumlah pilihan model keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945, yaitu: 1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD; 2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota 3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota; 4. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya 86 dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota; 5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota; 6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden;” Bahwa dengan tersedianya berbagai kemungkinan pelaksanaan pemilihan umum serentak sebagaimana dikemukakan di atas, penentuan model yang dipilih menjadi wilayah bagi pembentuk undang-undang untuk memutuskannya. Namun demikian, dalam memutuskan pilihan model atas keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum, pembentuk undang- undang perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, yaitu: (1) pemilihan model yang berimplikasi terhadap perubahan undang-undang dilakukan dengan partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian atas penyelenggaraan pemilihan umum; (2) kemungkinan perubahan undang- undang terhadap pilihan model-model tersebut dilakukan lebih awal sehingga tersedia waktu untuk dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benar-benar efektif dilaksanakan; (3) pembentuk undang-undang memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas; (4) pilihan model selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat; dan (5) tidak acap-kali mengubah model pemilihan langsung yang diselenggarakan secara serentak sehingga terbangun kepastian dan kemapanan pelaksanaan pemilihan umum;” 5) Bahwa Pemohon mendalilkan pada intinya dampak pengaturan UU a quo yang memerintahkan pelaksanaan pemilu serentak lima kotak, telah terbukti terus menerus membuat partai politik tidak punya waktu yang cukup untuk melakukan rekrutmen dan kaderisasi politik untuk mencalonkan anggota legislatif pada pemilu legislatif tiga level sekaligus. Akibatnya ketentuan di dalam UU a quo yang memerintahkan pelaksanaan pemilu lima kotak secara langsung sekaligus, telah melemahkan pelembagaan partai politik (vide Perbaikan Permohonan hlm. 9). Terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan sebagai berikut: a. Bahwa argumentasi Pemohon yang menyatakan bahwa partai politik mengalami kesulitan dalam melaksanakan rekrutmen dan kaderisasi 87 politik sebagai dampak dari keserentakan pemilu, sesungguhnya masih bersifat spekulatif dan belum didukung oleh data kuantitatif maupun kualitatif yang menunjukkan adanya korelasi langsung antara keserentakan pemilu dengan penurunan kualitas kaderisasi partai politik. b. Bahwa kaderisasi dan rekrutmen partai politik adalah proses yang berkesinambungan dan tidak tergantung sepenuhnya pada siklus pemilu. Dalam pelaksanaan rekrutmen, partai politik memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kader yang mampu dan berkompeten secara berkelanjutan, terlepas dari mekanisme pemilu yang serentak atau tidak. Justru, pemilu serentak dapat menjadi momentum penting bagi partai politik untuk menunjukkan kualitas dan kapasitas kadernya dalam skala nasional maupun lokal. Dengan adanya pemilu serentak, partai politik dituntut untuk lebih profesional dan strategis dalam menyusun daftar calon legislatifnya, dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, dan loyalitas calon terhadap ideologi dan visi misi partai. 6) Bahwa Pemohon mendalilkan pada intinya, adanya jeda waktu dua tahun antara waktu pemilu nasional dan pemilu daerah, akan menjawab persoalan pelembagaan dan kaderisasi partai politik, karena partai politik tidak lagi “dipaksa” untuk melakukan rekrutmen untuk pemilu legislatif pada tiga level sekaligus. Dengan pemilu serentak nasional dan serentak daerah, partai akan diberikan ruang dan waktu untuk fokus pada pemilu nasional, untuk memenangkan pemilihan presiden dan memenangkan pemilu legislatif DPR, dan baru dua tahun setelahnya partai politik bisa berkonsolidasi lagi untuk bisa memenangkan pemilihan kepala daerah dan memenangkan pemilihan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (vide Perbaikan Permohonan hlm. 11). Terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI berpendapat sebagai berikut: a. Bahwa sampai saat ini pembentuk undang-undang belum menentukan model seperti apa yang akan dipilih sebagai format Pemilu Serentak di Indonesia melalui rencana revisi UU 7/2017 pasca Pemilu serentak tahun 2024. DPR RI perlu melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024. Saat ini DPR RI masih terus melakukan pendalaman terhadap berbagai masukan seluruh pemangku kepentingan terkait materi perubahan UU 7/2017, termasuk mengenai 88 format keserentakan yang menjadi obyek perkara a quo. Di samping itu, DPR RI melalui Badan Legislasi (Baleg) juga telah menerima Pemohon dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada tanggal 30 Oktober 2024 untuk didengar seluruh rekomendasi dan masukan dari Perludem terkait perbaikan dalam sistem pemilu di Indonesia. b. Sejalan dengan pendapat Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan I Perkara Nomor 135/PUU- XXII/2024 pada tanggal 4 Oktober 2024 yang menyatakan bahwa: Mumpung ini kan DPR-nya baru ini, segar, fresh, ya, untuk disegerakan menyiapkan segala sesuatu yang terkait paling tidak itu mendorong pembentukan omnibus kepemiluan. Jadi, lebih komprehensif lagi ini. Karena yang bisa melakukan kajian kan pasti salah satunya Perludem yang komprehensif. Karena fokusnya kan memang dari sisi AD/ART-nya jelas itu ada di bidang kepemiluan. Itu bisa enggak, misalnya segera mendorong kepada, ya … apa namanya … pembentuk undang-undang sebagaimana putusan MK untuk dilakukan lebih awal, lebih awal dengan simulasinya itu? Bahkan mumpung yang sekarang ini baru segar-segarnya ini, didoronglah misalnya kepada pembentuk undang-undang itu untuk menentukan pilihan yang tepat itu seperti apa? Kalau MK kemudian menentukan, termasuk kemudian memperpanjang segala macam, itu kan wilayah open legal policy itu, apalagi perpanjangan masa jabatan kepala daerah, termasuk DPRD-nya itu. Itu apa yang kemudian bisa menjadikan … apa namanya … dasar yang sangat kuat itu, kalau itu wilayah sangat … apa namanya … yang sangat- sangat adalah dari pembentuk undang-undang yang punya infrastrukturnya untuk melakukan kajian-kajian lebih detail soal dampak yang ditimbulkan terkait apalagi ada perpanjangan penambahan waktu tadi sampai 2031, ya. Itu saya kira … apa namanya … hal yang masuk wilayah open legal policy. Dengan demikian, DPR RI menghormati pendapat Yang Mulia Hakim Konsitusi Enny Nurbaningsih yang telah menyampaikan pandangannya bahwa penentuan model keserentakan Pemilu merupakan ranah dari pembentuk undang-undang atau dalam hal ini disebut sebagai open legal policy. 7) Bahwa Pemohon mendalilkan penataan jadwal penyelenggaraan pemilu daerah yang diselenggarakan dua tahun setelah pemilu nasional, menurut Pemohon masa jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dilantik pada tahun 2025, akan mengakhiri masa jabatan pada tahun 2031 sesuai dengan jadwal pemilu daerah. Termasuk juga penataan masa jabatan untuk anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2024, akan 89 melanjutkan masa jabatan atau perpanjangan masa jabatan hingga tahun 2031 untuk secara serentak dilaksanakan pemilihannya bersamaan dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada tahun 2031 (vide Perbaikan Permohonan hlm. 13). Terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI berpendapat sebagai berikut: a. Bahwa konsepsi yang dibangun oleh Pemohon tersebut yang memperpanjang masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota hingga 2031 masih memerlukan kajian yang lebih mendalam. Perlu dicermati apakah hal tersebut berpotensi mengganggu dinamika demokrasi di tingkat daerah dan potensi menciptakan ketidakseimbangan dalam siklus politik yang telah ditetapkan. Perlu juga dicermati potensi dampak negatif dari perpanjangan masa jabatan tersebut. Kepemimpinan yang tidak diperbarui dalam jangka waktu yang lama sering kali menghadirkan risiko yang harus dipertimbangkan secara matang dan komprehensif. b. Pemohon belum sepenuhnya menjelaskan formulasi atas dipilihnya angka 2 (dua) tahun sebagai jeda antara pemilu nasional dan pemilu daerah. Jangka waktu jeda tersebut memerlukan kajian yang lebih komprehensif dan diperlukan simulasi terlebih dahulu. Tanpa adanya hasil kajian yang komprehensif dan simulasi terlebih dahulu, maka tidak dapat langsung segera dipastikan bahwa jeda yang diperlukan adalah 2 (dua) tahun. Diperlukan banyak pertimbangan dari stakeholder Pemilu, antara lain Penyelenggara Pemilu dan Partai Politik, serta Perserta Pemilu lainnya. 8) Bahwa model Pemilu yang disampaikan Pemohon pernah disampaikan salah satu ahli yakni August Mellaz dalam pembahasan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada tanggal 3 Juli 2020 yang menyampaikan bahwa “Secara prinsip tidak adalah persoalan dengan model keserentakan yang diajukan dalam draf RUU Pemilu karena hal itu yang ideal yakni pemilu nasional dipisahkan dengan pemilu daerah”. Oleh karena itu model pemilu yang disampaikan Pemohon sebenarnya telah terakomodir sebagai salah satu model pemilu yang dipertimbangkan oleh DPR RI sejak tahun 2020. 9) Bahwa Indonesia baru saja mencapai milestone baru dalam sejarah kepemiluan, di mana pada tahun 2024, Pemilu Presiden, DPR, DPD, dan 90 DPRD diselenggarakan serentak, diikuti oleh Pemilu Kepala Daerah yang juga dijalankan serentak secara nasional pada tahun yang sama. Pencapaian ini merupakan hasil dari proses panjang, terhitung sejak Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 serta lahirnya UU Pilkada dan UU Pemilu. Investasi politik yang signifikan telah dikeluarkan untuk memastikan bahwa transisi menuju pemilu serentak dapat terlaksana dengan baik. DPR RI berpendapat bahwa mengingat untuk sampai pada tahapan pelaksanaan Pemilu serentak saat ini diperlukan banyak energi dan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak ini baru dilaksanakan sebanyak 2 kali, sehingga masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam teknis pelaksanaannya agar hasilnya lebih optimal dan mampu memenuhi harapan masyarakat atas proses pelaksanaan maupun hasil dari pemilu dan pilkada itu sendiri, maka perubahan pilihan terhadap model keserentakan memerlukan evaluasi secara mendalam terlebih dahulu terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2024. 10) Sepanjang penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024, berbagai kekurangan dan tantangan yang muncul akan segera diketahui dan menjadi bahan evaluasi oleh DPR RI. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi dan mengimplementasikan perbaikan yang dapat memperkuat sistem Pemilu di Indonesia. Namun, penting untuk membedakan antara kekurangan yang merupakan hasil dari masalah sistemik dengan kekurangan yang bersifat insidentil. Oleh karena itu, DPR RI berpandangan bahwa setiap permasalahan dalam Pemilu yang telah dilaksanakan tidak harus selalu bermuara pada perubahan format Pemilu. Sekalipun dibutuhkan perubahan yang mendasar, utamanya mengenai format keserentakan Pemilu, maka hal tersebut harus dilakukan melalui kajian yang mendalam dan komprehensif, mempertimbangkan seluruh pemangku kepentingan, kemudian dilakukan simulasi. Hal ini lebih tepat menjadi ranah pembentuk undang-undang dalam menentukannya atau open legal policy. KETERANGAN TAMBAHAN DPR RI 1) Bahwa DPR RI menyampaikan apresiasi dan menerima atas setiap masukan yang disampaikan Yang Mulia Hakim Konstitusi dalam Sidang Mahkamah 91 Konstitusi Perkara Nomor 135/PUU-XXII/2024 tanggal Selasa, 10 Desember 2024, setiap masukan tersebut akan disampaikan kepada Alat Kelengkapan Dewan yang terkait dengan bidang Pemilu dan Pilkada. Selain itu, DPR RI memastikan bahwa setiap putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Pemilu dan UU Pilkada menjadi bagian dari landasan tindak lanjut revisi UU Pemilu dan UU Pilkada kedepannya. 2) Terhadap evaluasi Pemilu Serentak Tahun 2019 telah dilaksanakan melalui Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP pada tanggal 26 September 2019. Dari hasil rapat tersebut, terdapat beberapa catatan yang menjadi evaluasi bersama terhadap penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 yakni: a. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP atas kinerja dan upaya yang dilakukan terkait pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019. b. Komisi II DPR RI meminta kepada KPU RI untuk segera menyelesaikan santunan kepada penyelenggara pemilu ad hoc yang meninggal dunia dan sakit. c. Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP merekomendasikan untuk melakukan revisi UU No.7 Tahun 2017 pada prolegnas prioritas tahun 2020. 3) Terkait dengan pelaksanaan Pilkada Serentak pada 2020 dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut: a. Komisi II DPR RI melaksanakan Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat bersama Menteri Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP pada tanggal 19 Januari 2020 perihal evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020. Dalam rapat tersebut Komisi II memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada setiap pihak dan seluruh masyarakat Indonesia yang telah berperan dalam mendukung terselenggaranya Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 yang dapat dinilai sukses. Namun masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu dievaluasi lebih lanjut, antara lain: • Masih terdapat pelanggaran dan sengketa Pilkada • Masih adanya indikasi praktik Politik uang (Money Politic) • Masih ditemukan permasalahan dalam Daftar Pemilih Tetap 92 • Pelanggaran Netralitas ASN, Polri/TNI • Lemahnya komunikasi dan koordinasi antar penyelenggara Pemilu Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut, Komisi II DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020. b. Komisi II menyelenggarakan Rapat Intern pada tanggal 21 Januari 2021 mengenai pembentukan Panitia Kerja (Panja) Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, Kemudian Panja tersebut melaksanakan beberapa kegiatan yakni kunjungan kerja pada 30 Maret ke Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Selanjutnya pada tanggal 5 April 2021 dilaksanakan Rapat Intern Panja Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang dilaksanakan secara tertutup dengan agenda dengan agenda menyusun laporan hasil Kunjungan Kerja Panja Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 ke Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan dilanjutkan dengan rekomendasi. c. Rekomendasi Panja Evaluasi Pilkada Serentak Tahun 2020 adalah sebagai berikut: 1. Terkait permasalahan yang ditemukan oleh Panja Evaluasi Pilkada 2020, kedepan KPU agar menerbitkan PKPU yang memuat tentang aturan larangan dan sanksi yang tegas sehingga tidak menjadi temuan yang berulang. 2. Bahwa diperlukan tata waktu penyelesaian pengaduan terkait kode etik di DKPP yang lebih cepat sehingga proses putusan dapat diselesaikan sebelum pitusan MK RI. 3. Meminta kepada Pemerintah dalam hal ini Kemendagri untuk membantu penyelenggara Pemilu meningkatkan partisipasi pemilih pada pelaksanan Pemilu dan Pilkada serentak pada tahun 2024. 4. Mengingat NPHD bersumber dari APBN hingga menyebabkan jumlah Anggaran Pilkada antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi berbeda- beda karena tergantung kemampuan Kabupaten/Kota masing-masing Anggaran Pilkada disamakan dengan Pemilu Nasional yakni bersumber dari APBN, dan untuk realisasi pencairannya dilakukan tepat waktu sehingga tahapan dapat berjalan efektif. 93 5. Untuk membenahi permasalahan DPT dari hulu hingga ke hilir, Panja menilai perlu melakukan langkah-langkah penyelesaian sebagai berikut: a Membentuk lembaga/tim khusus melalui Keputusan Presiden atau setingkat untuk menjalankan fungsi sinkronisasi pemutakhiran Data Pemilih Tetap (DPT) berkelanjutan dari KPU RI dengan Data Agregat per-kecamatan (DAK2) dan Daftar Penduduk Petensial Pemilih pemilihan (DP4) serta sinkronisasi data pemilih terkait pemutakhiran data pemilih di Luar Negeri untuk Pemilu dan Pilkada 2024. b Mengefektifkan pemeliharaan data pemilih dengan egiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan, serta pembangunan E-Coklit yang mampu mempermudah penyelenggara dan pemilih untuk memutakhirkan datanya c Membuat regulasi yang secara khusus mengatur tentang pembenahan dan sinkronisasi pemutakhiran DPT melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) dua lembaga antara KPU dan Kemendagri. 6. Untuk memudahkan tahapan persiapan Pilkada, khususnya penyediaan SDM Badan adhoc Penyelenggara Pemilu (PPK, Petugas TPS, Panwas Kecamatan dan Pengawas TPS), maka Panja Evaluasi Pilkada Serentak Tahun 2020 Komisi II DPR RI menilai perlu penyederhanaan syarat terkait dengan batas usia, tingkat pendidikan dan periodesasi dalam proses rekrutmen. Selain itu, untuk mengoptimalkan kerja Badan adhoc, perlu mendorong standar biaya honor yang lebih merata dan sesuai beban kerja serta kebutuhan biaya hidup per wilayah. 7. Untuk mengefektifkan pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada kedepan, Panja Evaluasi Pilkada Serentak Tahun 2020 Komisi II DPR RI menilai perlu mengatur proses setiap tahapan yang lebih panjang/luas, untuk memberi waktu penyusun regulasi, baik Peratruan KPU, Petunjuk Teknis serta Pedoman lainnya, agar persiapan dan pelaksanaan tahapan lebih sempurna, serta menambah kesempatan 94 untuk meningkatkan kapasitas satuan kerja dan badan adhoc dalam bimbingan teknis dan simulasi yang lebih efektif. 8. Melihat banyak perselisihan dan putusan yang saling bertentangan antara KPU dan Bawaslu dalam setiap tahapan pelaksanaan Pilakada Serentak Tahun 2020, mulai dari penetapan paslon peserta Pilkada, dan Penetapan Hasil Rekapitulasi Suara Paslon, maka Panja Evaluasi Pilkada Serentak Tahun 2020 Komisi II DPR RI menilai perlu langkah- langkah penyelesaian yaitu: a Membangun pemahaman yang sama antar Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) dalam setiap regulasi. b Membuat peraturan bersama antara KPU dan Bawaslu terhadap tahapan yang krusial dan menimbulkan perselisihan/beda pendapat/penafsiran hukum sehingga menghasilkan tafsir tunggal dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. 9. Dalam rangka pembangunan, pengembangan, penyediaan infrastruktur, dan penggunaan Teknologi Sistem Informasi dan Digitalisasi program kegiatan Pemilu dan Pilkada (Sidalih, Sirekap, Silog, dll) diperlukan perencanaan dan persiapan lebih awal dan Daya dukung server dalam pengunaan Teknologi Informasi yang lebih besar (memadai). Untuk mendukung upaya tersebut, maka KPU RI perlu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membangun jaringan internet sampai ke TPS-TPS di seluruh penjuru Kapubaten/Kota di Indonesia dan didukung oleh operator milik BUMN. Selain itu KPU RI perlu mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang unggul dalam menjalankan Digitalisasi Program Kegiatan Pemilu dna Pilkada melalui rekrutmen bidang khusus dan mengadakan pelatihan- pelatihan khusus. 10. Untuk mengantisipasi maraknya praktik Politik Uang (Money Politic) dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak kedepan, maka perlu mengambil langkah-langkah pencegahan, yaitu: a KPUD dan Bawaslu dapat melakukan pencegahan yang bersifat preventif terhadap indikasi praktik Politik Uang (Money Politic) pada setiap tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada dan indikasi 95 penyalahgunaan kewenangan Anggaran dan Program Pemerintah utamanya oleh Petahana pada tahapan kampanye dan menjelang hari H pemungutan suara. b Sanksi administratif politik uang oleh Bawaslu itidak harus kumulatif TSM. Satu kasus yang terbukti dan tidak terbantahkan berkorelasi dengan paslon maka bisa dilakukan pembatalan dengan batasan upaya hukum satu kali ke Mahkamah Agung. c Sanksi bagi partai politik berupa pembatalan dukungan kepada pasangan calon kepala daerah dan/atau tidak lagi diikutkan pada pencalonan berikutnya, jika terbukti melakukan “mahar politik” dan/atau melakukan politik uang. d Membangun kesadaran politik, melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masayrakat dengan melibatkan seluruh masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan politik yang cerdas, 11. Terhadap masih banyak pelanggaran Netralitas ASN/TNI/Polri pada saat Pilkada serentak 2020 dan masih lemahnya daya eksekusi terhadap pelanggaran Netralitas ASN/TNI/Polri dalam Revisi II Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pengaturan sanksi tegas langsung diputus oleh Kementrian PAN/RB. 12. Diperlukan koordinasi antara DKPP dengan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai tata waktu penyelesaian pengaduan terkait permasalahan kode etik penyelenggaraa di DKPP yang lebih cepat, sehingga proses putusan dapat diselesaikan sebelum keluarnya putusan MK. 13. Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 16 daerah yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) bersifat Final dan Mengikat untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Diperlukan pengaturan dalam PKPU atau MOU antara KPU RI dengan MK RI tentang waktu dan jadwal beracara di Mahkamah Konstitusi (MK) yang selaras dengan tahapan Pilkada sehingga tidak berimbas pada Pelantikan Kepala Daerah terpilih. 14. Sebagai konsekwensi dari dilaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang akan menyebabkan banyaknya jumlah posisi kepala daerah 96 yang akan diisi oleh Pejabat dan/atau Pelaksana Tugas Kepala Daerah, maka dalam rangka menjaga kelancaran proses pemerintahan di daerah, Panja Evaluasi Pilkada Serentak Tahun 2020 Komisi II DPR RI meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk mempertimbangkan saran dan masukan Komisi II DPR RI, dan akan menjadi salah satu topik untuk diusulkan pada Tim Kerja bersama terkait penyusunan konsep dan desain pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 antara Komisi II DPR RI, Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu. 4) Terhadap evaluasi Pemilu Serentak Tahun 2024, Komisi II DPR RI juga telah melaksanakan Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat bersama Menteri Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP untuk mengevaluasi tahapan Pemilu Serentak 2024 selama beberapa kali yakni pada tanggal 25 Maret 2024, 1 April 2024 dan 16 Mei 2024 yang dalam evaluasi tersebut menghasilkan beberapa catatan, yakni: a. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh Rakyat Indonesia; juga kepada Pemerintah, Penyelenggara Pemilu, Kepolisian RI, Tentara Nasional Indonesia, yang telah ikut serta mensukseskan terselenggaranya Pemilihan Umum serentak tanggal 14 Feberuari 2024 yang secara umum berlangsung Aman, Tertib dan Damai. b. Komisi II DPR RI ikut prihatin dan berbela sungkawa terhadap masih adanya korban meninggal dunia dari para Penyelenggara Pemilu tahun 2024. Kita semua mendoakan, InsyaAllah mereka semua Syahid dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sebagai pejuang demokrasi Indonesia. c. Mencermati pelaksanaan Pemilu 2024 yang banyak sekali hal-hal yang perlu disempurnakan, sebagai Bangsa yang besar dan ingin terus maju ke depan, Komisi II DPR RI mengajak kepada seluruh elemen Bangsa untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dan menyempurnakan sistem Pemilu melalui revisi berbagai Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu dan Sistem Politik yang ada. Komisi II DPR RI mengusulkan waktu yang tepat untuk melakukan upaya tersebut di awal Periode Pemerintahan 2024-2029. 97 d. Mengikuti perkembangan Penyelenggaraan Pemilu 2024 yang telah berjalan dan persiapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 27 November 2024 yang akan datang, secara khusus Komisi II DPR RI menilai perlu memberikan catatan terhadap penyelenggara Pemilu yang akan datang, harus ada evaluasi dan dipastikan ke depan harus lahir para penyelenggara Pemilu yang berintegritas, memiliki kapasitas Kepemiluan yang baik, profesional, serta bertanggung jawab dan bekerja hanya untuk dan tidak ada kepentingan lain di atas kepentingan bangsa dan negara. e. Komisi II DPR RI meminta agar DKPP RI dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, tegas, adil, dan netral terhadap penanganan aduan pelanggaran Kode Etik terhadap KPU dan Bawaslu selama proses penyelenggaraan Pemilu serentak 2024. 5) Berdasarkan hasil evaluasi Pemilu 2019, Pilkada 2020, dan Pemilu 2024, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, DPR RI menyadari bahwa terdapat urgensi untuk dilakukan revisi terhadap UU 7/2017 maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan Pemilu, Pilkada, dan Partai Politik. DPR RI berpendapat bahwa revisi tersebut merupakan langkah strategis yang diperlukan untuk menjawab berbagai tantangan dan kendala yang teridentifikasi selama pelaksanaan Pemilu serentak. Hal ini ditindaklanjuti DPR RI dengan memasukkan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (urutan 26 dalam prolegnas prioritas tahun 2025 dan urutan 87 dalam prolegnas tahun 2025-2029 (long list)), RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (urutan 25 dalam prolegnas prioritas tahun 2025 dan urutan 88 dalam prolegnas tahun 2025-2029 (long list)), dan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik (urutan 4 dalam prolegnas tahun 2025-2029 (long list)) dalam Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029. PETITUM DPR RI 98 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; 3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa Presiden menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 dan keterangan secara lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024, sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON Bahwa Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017, dan Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 bertentangan dengan UUD 1945, dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Permohonan a quo dapat diperiksa kembali oleh Mahkamah, perbedaan dasar konstitusional, dan argumentasi permohonan a quo berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya. b. Konstitusionalitas Pemilu serentak menjadi penting untuk diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. 99 c. Pemilu serentak lima kotak telah melemahkan pelembagaan partai politik, melemahkan upaya penyederhanaan sistem kepartaian, dan menurunkan kualitas kedaulatan rakyat di dalam penyelenggaraan Pemilu. d. Penataan jadwal Pemilu serentak untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil demokratis dan berintegritas. e. Menyelaraskan penataan jadwal penyelenggaraan Pemilu serentak dengan sifat tetap, mandiri, dan nasionalnya lembaga penyelenggara Pemilu. f. Pemilu lima kotak secara konsisten menghasilkan kebingungan bagi pemilih dan tingginya suara tidak sah serta berakibat melemahkan kualitas kedaulatan rakyat. g. Permintaan percepatan penanganan permohonan untuk melindungi kepentingan konstitusional Pemohon. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007. III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON 1. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Makna dari “kedaulatan berada di tangan rakyat” yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara demokratis melalui partisipasi rakyat 100 seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 2. Bahwa pengaturan Pemilihan Umum dalam UUD 1945 dalam Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), sebagai berikut: a. Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 berbunyi “Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. b. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 berbunyi “Gubernur, Bupati dan Wali Kota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”. c. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 berbunyi “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. d. Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 berbunyi “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Pengaturan dalam UUD 1945 tersebut sama sekali tidak menetapkan bahwa jumlah Pemilihan Umum harus dilakukan secara serentak/tidak serentak, Pemilihan Umum harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dengan demikian pengaturan mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum secara serentak/tidak serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah pengaturan yang bersifat open legal policy. 3. Bahwa secara delegatif UUD 1945 amandemen ke II (dua) mengamanatkan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR DPRD Provinsi dan DPR Kabupaten/Kota merupakan satu rezim “Pemilihan Umum” sedangkan pemilihan Gubernur, dan Bupati/Wali Kota merupakan rezim yang berbeda yaitu “Pemilihan Kepala Daerah”. Berdasarkan hal tersebut, secara delegatif UUD 1945 telah menyerahkan kewenangan kepada pembentuk Undang-Undang (DPR dan Presiden) untuk mengatur tata cara pelaksanaan Pemilihan Umum, serta ketentuan lebih lanjut 101 mengenai Pemilihan Umum, sehingga menjadi kebijakan hukum terbuka (opened legal policy) pembentuk Undang-Undang untuk merumuskan mekanisme terbaik tata cara Pemilihan Umum, termasuk dalam penentuan waktu antarsatu pemilihan dengan pemilihan yang lain. 4. Pertimbangan Mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2019 tentang Pengujian UU Pemilu dan UU Pilkada terhadap UUD 1945 bertanggal 26 Februari 2020 (Paragraf [3.17] Hal. 325) menyatakan bahwa “…Mahkamah tidak berwenang menentukan model pemilihan serentak di antara varian pilihan model yang telah dipertimbangkan di bagian akhir Paragraf [3.16] di atas yang dinyatakan konstitusional sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan dalam pemilihan umum memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, dalil Pemohon perihal pemaknaan frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak” dalam Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum”. 5. Pertimbangan Mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2019 tentang Pengujian UU Pemilu dan UU Pilkada terhadap UUD 1945 bertanggal 26 Februari 2020 (Paragraf [3.18] Hal. 325) menyatakan bahwa “…Mahkamah tidak berwenang menentukan model pemilihan serentak di antara varian pilihan model yang telah dipertimbangkan di bagian akhir Paragraf [3.16] di atas yang dinyatakan konstitusional sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan dalam pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden maka dalil Pemohon perihal pemaknaan Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 serta persoalan konstitusionalitas Pasal 201 ayat (7) dan ayat (9) UU 10/2016 menjadi kehilangan relevansi untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah…”. 6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2019 tidak ada pernyataan Mahkamah Konstitusi yang mengamanatkan pembentuk Undang-Undang harus merevisi UU Pemilu, pelaksanaan pemilu serentak adalah hal yang konstitusional sepanjang pemilihan tersebut dilakukan serentak pada pemilu Presiden, DPR dan DPD. Mahkamah Konstitusi menyampaikan beberapa opsi pilihan terkait dengan model keserentakan pemilihan. Sehingga, pengaturan mengenai 102 pelaksanaan pemilihan umum secara serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah pengaturan yang bersifat open legal policy dan keserentakan Pemilu eksisting saat ini adalah konstitusional. 7. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan Pemilu serentak melemahkan upaya penyederhanaan sistem kepartaian. Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, oleh karena penyederhanaan kepartaian tidak hanya ditentukan oleh keserentakan Pemilu. Namun, ditentukan oleh faktor teknis Pemilihan Umum yaitu Parliamentary Threshold, alokasi kursi per-daerah pemilihan, metode konversi suara ke kursi dan sistem Pemilu yang dipilih. Dengan demikian keserentakan Pemilu tidak melemahkan upaya penyederhanaan sistem kepartaian. 8. Bahwa pelaksanaan keserentakan Pemilihan Umum seperti kondisi eksisting saat ini merupakan bagian dari upaya penyelarasan dan persinergian rencana pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Diharapkan Presiden terpilih yang kemudian menerjemahkan dalam RPJMN dapat menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota. Sehingga dengan demikian Kepala Daerah terpilih, yang atau dipilih dalam Pilkada beberapa bulan setelah Pemilihan Presiden dapat menyelaraskan dan mensinergikan RPJMD dengan RPJMN. Keselarasan ini menjadi penting karena Indonesia sebagai negara kesatuan harus didukung oleh pembangunan nasional dan daerah yang searah dan selaras. 9. Bahwa proses transisi keserentakan sudah dilakukan sejak tahun 2017 sampai dengan 2020, maka jika kebijakan didasarkan pada argumentasi pemohon a quo yaitu terhadap perubahan waktu keserentakan Pemilu pusat dan baru akan dilaksanakan 2 (dua) tahun kemudian dengan dilaksanakannya Pemilu daerah, maka tidak sesuai dengan tujuan keserentakan yaitu penguatan sistem presidensial dan penguatan sinkronisasi dokumen RPJMN dengan RPJMD. Selanjutnya bahwa saat ini sedang dilaksanakan keserentakan Pemilu dan Pilkada, dari keserentakan ini perlu dilihat mengenai kelebihan dan kekurangan pelaksanaan Pilkada yang sedang berlangsung saat ini, sehingga tidak serta merta mengubah keserentakan dalam Pemilu dan Pilkada. 103 10. Bahwa terhadap opsi Pemilu daerah yakni memilih DPRD, gubernur, bupati, dan walikota dilaksanakan 2 (dua) tahun setelah Pemilu nasional, hal ini dapat menimbulkan konsekuensi terjadinya kekosongan kepala daerah dan DPRD yang akan berdampak terhadap stabilitas jalannya pemerintahan daerah, apalagi saat ini belum ada pengaturan mengenai kekosongan jabatan DPRD. IV. PETITUM Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil ketentuan a quo, untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 dan tetap sah, serta mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan 3. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 dan tetap sah, serta mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.5] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Desember 2024, sebagai berikut: A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa berdasarkan ketentuan di dalam UUD NRI 1945, UU Mahkamah Konstitusi, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Peraturan Mahkamah Kontitusi yang mengatur 104 terkait pengujian undang-undang, berdasarkan hal-, dikarenakan permohonan ini adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 in casu Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Pasal 1 Ayat (2) UUD, Pasal 18 Ayat (4), Pasal 22E Ayat (1), Pasal 22E Ayat (5), Pasal 27 Ayat (1), dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, dan sebagaimana diatur oleh UUD 1945, UU Mahkamah Konstitusi, serta UU Kekuasaan Kehakiman, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo. B. Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon 1. Bahwa Pemohon adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia; 2. Bahwa tugas dan peranan Pemohon dalam melaksanakan kegiatan- kegiatan yang mendorong pelaksanaan Pemilu yang demokratis dan menyupayakan demokratisasi pemilu di Indonesia, dalam hal ini telah mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. Hal ini sebagaimana tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian Pemohon; 3. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon dalam mengajukan Permohonan Pengujian undang-undang a quo dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian Pemohon. Dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) No. 279 tertanggal 15 November 2011 disebutkan, Perludem menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, memberikan 105 pelatihan kepada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi; 4. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya Pemohon telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, dimana hal tersebut telah menjadi pengetahuan umum. Adapun bentuk kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: a. Menerbitkan Jurnal Pemilu dan Demokrasi, buku-buku terkait penegakan hukum Pemilu, buku tentang Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan, serta buku-buku terkait Pemilu lainnya; b. Mendorong terbentuknya UU Pemilu yang lebih baik; c. Mendorong terbentuknya UU Penyelenggara Pemilu serta institusi penyelenggara Pemilu yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas; d. Melakukan kajian terhadap proses pendaftaran pemilih yang akses, berkeadilan, non diskriminasi, dan demokratis selama penyelenggaraan Pemilu 2014 yang lalu; e. Mengawal proses seleksi penyelenggara Pemilu yang transparan dan akuntabel; dan f. Menyelenggarakan proses pemantauan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. 5. Bahwa selain aktivitas yang disebutkan pada angka 4 dari huruf a hingga f, Pemohon telah menghasilkan beberapa kajian, yang khusus terkait dengan model keserentakan pemilu. Beberapa diantaranya adalah: I. Menata Ulang Desain Sistem Pemilu Indonesia (Tahun 2024); II. Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Dari Sistem ke Menejemen Pemilu (Tahun 2020); III. Prospek Pemerintahan Hasil Pilkada Serentak 2015 (Tahun 2016); 6. Bahwa ketiga kajian yang dihasilkan oleh Pemohon merupakan kajian yang berkaitan dengan desain keserentakan pemilu, evaluasi pelaksanaan pemilu serentak, dan upaya demokratisasi pemilu di dalam sebuah sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia, sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon di dalam permohonan ini; 7. Bahwa di dalam kajian yang dihasilkan oleh Pemohon tersebut, menyoroti tentang evaluasi dari penerapan sistem pemilu 5 kotak pada pemilu tahun 106 2019 dan pemilu tahun 2024 terutama berkaitan dengan kekacauan sistem penyelenggaraan pemilu dan meningkatkan jumlah suara tidak sah yang mengecilkan nilai partisipasi masyarakat. Termasuk pula beban yang dirasakan oleh penyelenggara pemilu dan pemilih untuk terus menerus dihadapkan dalam sebuah pemilu borongan yang jauh dari kata ideal untuk menghasilkan pemerintahan yang merepresentasikan rakyat (demokrasi substansial); 8. Bahwa persoalan yang menjadi objek pengujian yang diujikan oleh Pemohon merupakan persoalan setiap warga negara Indonesia, yang bukan hanya urusan Pemohon. Lebih jauh, pengajuan permohonan pengujian undang- undang a quo merupakan wujud kepedulian dan upaya Pemohon untuk mewujudkan Pemilu yang konstitusional dan demokratis, terutama terkait dengan desain keserentakan sebagaimana digunakan dalam sistem pemilu di Indonesia yang pemohon nilai tidak konstitusional; 9. Bahwa pemberlakuan Pasal a quo telah mengakibatkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung atau setidak-tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon, berkaitan dengan upaya menciptaka pemilu yang demokratis dan mampu menghasilkan pemerintahan yang merepresentasikan kehendak rakyat. Terlebih lagi, ketentuan Pasal a quo juga telah secara langsung maupun tidak langsung menggeser pemahaman atas sistem pemilu Indonesia yang terdiri dari pemilihan umum untuk memilih: presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagaimana yang ditegaskan di dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022. Berkaitan dengan itu pula, Pemohon hendak menjawab keraguan yang disampaikan di dalam persidangan terkait kedudukan hukum Pemohon oleh pihak DPR sebagai sesuatu keraguan yang tidak berdasar dan tidak relevan di mana ketentuan Pasal a quo Pemohon anggap sudah bertentangan dengan tujuan organisasi pemohon, serta membuat aktifitas- aktifitas yang sudah dilakukan oleh Pemohon untuk mencapai tujuan organisasi menjadi sia-sia; 10. Bahwa karena materi yang diajukan konstitusionalitasnya kepada Mahkamah oleh Pemohon di dalam perkara ini adalah perihal tentang ambang batas parlemen, yang merupakan salah satu variabel penting dari 107 sistem pemilu, dan berdasarkan pula kepada putusan-putusan mahkamah sebelumnya terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) pemohon di dalam pengujian undang-undang terkait dengan kepemiluan dan kepala daerah, menurut pemohon, pemohon memiliki kedudukan hukum di dalam mengajukan permohonan ini; 11. Bahwa di dalam Pasal 16 angka 5 Akta Yayasan Perludem (Bukti-P3) menyebutkan “…pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian…”; 12. Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 18 angka 1 Akta Yayasan Perludem Tahun 2011 menyebutkan, “Ketua Umum bersama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan”; 13. Bahwa sesuai dengan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Perludem Tahun 2020, Pengurus Yayasan terdiri dari Ketua sdri. Khoirunnisa Nur Agustyati, Sekretaris sdr. Fadli Ramadhanil, dan Bendahara sdri. Irmalidarti; 14. Bahwa merujuk pada ketentuan di dalam Pasal 16 angka 5 dan Pasal 18 angka 1 Akta Yayasan Perludem, yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan adalah Ketua dengan seorang pengurus lainnya. Dalam permohonan ini, Yayasan Perludem diwakili oleh sdri. Khoirunnisa Nur Agustyati sebagai Ketua Pengurus, dan sdri. Irmalidarti sebagai anggota pengurus lainnya, yang dalam struktur pengurus adalah Bendahara; 15. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas tentang kedudukan hukum Pemohon di dalam mengajukan permohonan ini di Mahkamah Konstitusi, Pemohon meyakini bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini. C. Alasan-alasan Permohonan ▪ Ruang Lingkup Pasal yang Diuji: Adapun Ketentuan yang diuji konstitusionalitasnya di dalam permohonan ini adalah: 1. Pasal 1 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017: “Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewa Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan 108 Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”; 2. Pasal 167 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017: “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional”; 3. Pasal 347 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017: “Pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak”; dan 4. Pasal 3 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015: “Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. ▪ Dasar Konstitusional yang Digunakan: 1. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”; 2. Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”; 3. Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”; 4. Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945: “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”; 5. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajin menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” 6. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. ▪ Argumentasi Permohonan: TENTANG PERMOHONAN DAPAT DIPERIKSA KEMBALI OLEH MAHKAMAH, PERBEDAAN DASAR KONSTITUSIONAL, DAN 109 ARGUMENTASI PERMOHONAN a quo BERBEDA DENGAN PERMOHONAN-PERMOHONAN SEBELUMNYA 1. Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon jelaskan sebelumya di dalam permohonan, terkait dengan permohonaan yang diajukan oleh Pemohon ini, ketentuan pasal dan ayat yang diuji memang sudah pernah diajukan kepada Mahkamah sebelumnya. Tetapi, ketentuan yang Pasal dan ayat yang sama persis dengan apa yang diajukan oleh Pemohon, sepanjang yang Pemohon telusuri belum ada. Selain ruang lingkup pasal dan ayat di dalam UU a quo yang berbeda, Pemohon di dalam permohonan ini juga mengajukan dasar konstitusional yang berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya yang diajukan kepada Mahkamah.; Tabel. 1 Permohonan Terkait Ketentuan Keserentakkan Pemillu yang Pernah Dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi No. Nomor Perkara Dasar Konstitusional yang Digunakan 1. Perkara 55/PUU- XVII/2019 Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 22E ayat (1), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 18 ayat (4) 2. Perkara 37/PUU- XVII/2019 Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2) 3. Perkara 16/PUU- XIX/2021 Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (4) 2. Bahwa di dalam permohonan a quo, Pemohon mengajukan permohonan terkait ketentuan pemilu serentak, berbarengan pula dengan ketetuan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak yang ada di dalam UU Pilkada. Hal itu juga diperkuat dengan argumentasi empirik berdasarkan dua kali penyelenggaraan pemilu serentak lima kotak, yakni pada tahun 2019 dan tahun 2024, yang belum pernah diajukan satu kali pun kepada Mahkamah. Artinya, dengan ketentuan tersebut, sepanjang penelusuran Pemohon, belum ada permohonan sebelumnya, yang 110 mengajukan ketentuan pasal a quo, seperti yang diajukan oleh Pemohon di dalam UU a quo; 3. Bahwa oleh sebab itu, permohonan yang diajukan oleh pemohon di dalam perkara ini, telah memenuhi kualifikasi Pasal 60 ayat (2) UU MK, yang memberikan prasyarat permohonan dengan pasal dan ayat yang sama, dapat diajukan kembali kepada Mahkamah dengan dasar konstitusional yang berbeda. Maka, sesuai dengan argumentasi yang disampaikan oleh pemohon, in casu untuk ketentuan di dalam UU a quo dapat diperiksa kembali oleh Mahkamah, adalah beralasan menurut hukum; TENTANG KONSTITUSIONALITAS PEMILU SERENTAK MENJADI PENTING UNTUK DIPUTUSKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI 4. Bahwa tentang pengaturan desain keserentakan dan jadwal penyelenggaraan pemilu di dalam uu a quo, menurut Pemohon adalah salah satu elemen yang paling fundamental yang akan mempengaruhi kualitas kedaulatan rakyat, keterpenuhan asas pemilu, beban kerja penyelenggara pemilu, serta kemudahan pemilih di dalam memberikan hak suara; 5. Bahwa argumen Pemohon sepanjang berkaitan dengan terjadinya proses pembahasan yang tidak serius dan partisipaitif sebagaimana amanat Mahkamah di dalam Putusan 55/PUU-XVII/2019 dan tidak mencerminkan suatu pembahasan yang komprehensif serta sungguh-sungguh dalam proses pembentukan UU Pemilu di DPR telah terkonfirmasi melalui pemeriksaan persidangan. Hal itu tercermin ketika Presiden dan DPR tidak dapat menunjukkan kepada mahkamah suatu bentuk keseriusan dalam melakukan evaluasi atas pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019, bahkan setelah mahkamah memerintahkannya melalui Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019. Hal ini Pemohon anggap sebagai suatu bentuk pengabaian yang dilakukan pembentuk undang-undang atas amanat mahkamah; 6. Bahwa kesempatan untuk terbukanya ruang yang memadai dalam proses legislasi untuk membahas dan menghitung secara cermat dampak dari pilihan keserentakkan pemilu, khususnya kemudahan pemilih, upaya peningkatan derajat keterwakilan, beban penyelenggara pemilu tidak berat, terbukti sangat sulit untuk diwujudkan. Hal itu disebabkan terjadinya tarik menarik kepentingan yang terlalu besar di antara partai politik, berkaitan dengan pilihan keserentakkan pemilu yang menguntungkan atau tidak 111 terhadap partai politik. Tanpa mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh keserentakkan pemilu yang punya dampak yang sangat besar terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu; 7. Bahwa menurut pemohon, Mahkamah tidak perlu ragu untuk memberikan batasan konstitusional, terhadap sistem keserentakkan pemilu yang akan berdampak pada kedaulatan rakyat. Sebab sejatinya mahkamah telah memberikan batasan itu melalui Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022. Hanya saja, Pemohon menilai bahwa ketiadaan perintah yang secara tegas dituangkan di dalam amar putusan menyebabkan pembentuk undang-undang tidak menanggapinya secara serius. Oleh karena itu, Pemohon menilai usaha ini tinggal selangkah lagi untuk terwujud, yaitu melalui putusan mahkamah terhadap permohonan a quo; TENTANG PEMILU SERENTAK LIMA KOTAK TELAH MELEMAHKAN PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK, MELEMAHKAN UPAYA PENYEDERHANAAN SISTEM KEPARTAIAN, DAN MENURUNKAN KUALITAS KEDAULATAN RAKYAT DI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU 8. Bahwa ketentuan pasal a quo, terkait dengan pengaturan keserentakkan pemilu legislatif dan pemilu presiden tidaklah lagi bisa hanya dipandang sebagai pengaturan jadwal pemilu saja, apalagi disederhanakan soal teknis, dan implementasi UU saja; Ketentuan keserentakkan pemilu, secara faktual memberikan dampak yang sangat sistemik, signifikan, dan serius terhadap sistem kepartaian, penguatan sistem presidensil, dan lebih luas berpengaruh terhadap perilaku partai politik termasuk juga perilaku pemilih; 9. Bahwa argumentasi Pemohon sepanjang berkaitan dengan pengaruh ketentuan keserentakkan pemilu, atau lebih luas dapat disebut sebagai pengaturan jadwal pemilu terhadap kualitas kedaulatan rakyat dan pelemahan pelembagaan partai politik telah secara faktual dapat dilihat dan dibuktikan dengan evaluasi dua kali penyelenggaraan pemilu serentak lima kotak, yakni Pemilu 2019 dan terakhir Pemilu 2024 yang dapat Pemohon jelaskan namun tidak demikian oleh Presiden dan DPR; 10. Bahwa dampak pengaturan UU a quo, dimana memerintahkan pelaksanaan pemilu Presiden, DPR, DPD, yang berbarengan pula dengan 112 pemilu anggota DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, telah terbukti terus menerus membuat partai politik tidak punya waktu yang cukup untuk melakukam rekrutmen dan kaderisasi politik untuk mencalonkan anggota legislatif pada pemilu legislatif tiga level sekaligus. Akibatnya ketentuan di dalam UU a quo yang memerintahkan pelaksanaan pemilu lima kotak secara langsung sekaligus, telah melemahkan pelembagaan partai politik. Partai menjadi tidak berdaya berhadapan dengan realitas politik dimana para pemilik modal, caleg populer, dan punya materi yang banyak, untuk secara transaksional dan taktis dicalonkan karena partai tidak lagi punya kesempatan, ruang dan, energi untuk melakukan kaderisasi untuk proses pencalonan anggota legislatif di semua level pada waktu yang bersamaan. Sehingga menciptakan praktik rekrutmen politik menjadi sangat transaksional, tidak demokratis, bahkan cenderung dilakukan seperti membuka lowongan pekerjaan oleh partai politik; 11. Bahwa penyelenggaraan pemilu serentak dengan sistem lima kotak, satu kali dalam lima tahun, secara tanpa sadar membuat partai politik tidak melakukan rekrutmen politik secara berkelanjutan. Partai politik seperti terlena selama waktu 5 tahun, dan baru sibuk lagi melakukan rekrutmen dan kaderisasi politik dalam waktu yang sangat sempit, seperti 1 tahun atau 1,5 tahun menjelang pencalonan anggota legislatif menjelang pelaksanaan pemilu. Kondisi inilah yang membuat pelembagaan partai politik menjadi sangat lemah, serta menjauhkan pemenuhan prinsip demokrasi diinternal partai politik; 12. Bahwa selain berdampak pada partai politik, penerapan ketentuan pasal a quo juga mempengaruhi preferensi pemilih dalam menentukan pilihannya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ahli yang dihadirkan oleh Pemohon, Didik Supriyanto, desain keserentakan pemilu di Indonesia tidak menyediakan waktu yang cukup bagi pemilih untuk memberikan penilaian atas kerja suatu partai politik pemenang pemilu dikarenakan seluruh jenis pemilu dilaksanakan dengan jarak waktu 5 tahun sekali. Hal ini menyebabkan tertutupnya ruang koreksi yang bisa diberikan oleh pemilih kepada partai politik pada satu siklus pemilu, sebab pemilih cenderung hanya akan mengingat penilaiannya untuk jangka waktu 2-3 tahun sejak sebuah pemilu selesai dilaksanakan. Sehingga jika seluruh jenis pemilu 113 hanya dilaksanakan sekali dalam 5 tahun, maka pemilih cenderung akan lupa dan sulit memberikan penilaian untuk memilih pada pemilu berikutnya; 13. Bahwa ketiadaan ruang yang layak bagi pemilih untuk mengkoreksi kinerja partai politik pada akhirnya juga akan bermuara pada praktik transaksional di dalam pemilu, yang disebabkan bertemunya kepentingan antara pemilih yang tidak memiliki preferensi yang cukup dengan partai politik yang membutuhkan suara tanpa proses kampanye yang memadai; 14. Bahwa praktik pemilu di Indonesia selama ini, menurut Pemohon acapkali abai mempertimbangkan format keserentakkan yang mempertimbangkan kualitas suara pemilih bisa secara signifikan mempengaruhi terbentuknya pemerintahan yang efektif. Pilihan keserentakkan pemilu lebih banyak mempertimbangkan kemudahan penyelenggara pemilu dan peserta pemilu, tetapi melupakan sistem keserentakkan yang dapat menghindari dan menyelematkan pemilih dari hanya sekedar komiditas politik dan tempat meminta suara saja; 15. Bahwa dengan kondisi faktual diatas, dan sudah dapat dilihat dalam pelaksanaan dua kali penyelenggaraan pemilu serentak 5 kotak, tujuan penyelenggaraan pemilu, yakni meningkatkan kualitas kedaulatan rakyat, memperkuat pelembagaan dan penyederhanaan partai politik, serta penguatan sistem presidensil tidak akan mampu diwujudkan, jika pelaksanaan pemilu lima kotak masih dinilai sebagai sebuah sistem keserentakkan yang konstitusional; 16. Bahwa dengan demikian, terang dan jelas bahwa penyelenggaraan pemilu serentak 5 kotak dan 7 kotak tidak mampu mewujudkan tujuan dari pelaksanaan pemilu yang tertuang di dalam UUD NRI 1945, khususnya Pasal 22E Ayat (1). Sebagaimana pula yang diamanatkan oleh mahkamah di dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019; 17. Bahwa berdasarkan uraian diatas, ketentuan di dalam UU a quo, telah terbukti secara normatif dan secara praktik, serta implementasi telah mengakibatkan pelemahan pelembagaan partai politik, yang dampaknya juga terhadap kualitas anggota legislatif yang nantinya akan menjalankan fungsi dan kewenangan di dalam lembaga legislatif, mulai dari DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, menjadi relevan bagi mahkamah untuk melanjutkan upaya perbaikan sistem pemilu di 114 Indonesia sebagaimana yang telah dilakukan pada putusan-putusan sebelumnya, dan menyatakan argumentasi Pemohon sepanjang berkaitan dengan pengaruh ketentuan keserentakkan pemilu terhadap kualitas kedaulatan rakyat dan pelemahan pelembagaan partai politik adalah beralasan menurut hukum; TENTANG PENATAAN JADWAL PEMILU SERENTAK UNTUK MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMILU YANG JUJUR, ADIL, DEMOKRATIS, DAN BERINTEGRITAS 18. Bahwa jadwal penyelenggaraan pemilu, sebagaimana ketentuan di dalam UU a quo, adalah hulu yang berdampak pada seluruh dimensi penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan. Mulai dari variael-variabel sistem pemilu, manajemen pelaksanaan tahapan pemilu, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemilih, termasuk juga akan berdampak pada sistem penegakan hukum pemilu; 19. Bahwa penentuan jadwal pemilu, suatu keniscayaan untuk diputus konstitusionalitasnya oleh Mahkamah agar bisa menghasilkan lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri dan professional, variabel sistem pemilu yang mengarahkan pada penguatan sistem presidensil dan pelembagaan partai politik, serta meningkatkan kualitas derajat pemilih di Indonesia; 20. Bahwa setelah berangkat dari pengalaman penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilu 2024, menurut Pemohon, tidak ada pilihan lain, untuk meminta kepada Mahkamah, agar Mahkamah menyatakan agar jadwal penyelenggaraan pemilu yang konstitusional untuk sesuai dengan prinsip dan asas pemilu yang diatur di dalam UUD NRI 1945 adalah dengan menyatakan sistem pemilu yang konstitusional adalah pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah, sebagaimana pula telah diputus oleh Mahkamah menjadi salah satu format keserentakkan yang konstitusional sebagaimana Putusan Mahkamah No. 55/PUU-XVII/2019; 21. Bahwa Pemohon dapat menggambarkan format keserentakkan pemilu nasional dan pemilu serentak daerah, secara sederhana, pada tabel di bawah ini: Tabel. 2 Skema Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional dan Serentak Daerah 115 Pengelompokan Penyelenggaraan Pemilu Jenis Pemilu Periode Masa Jabatan Saat Ini Pemilu Berikutnya Pemilu Nasional Presiden 2024-2029 2029 DPR 2024-2029 2029 DPD 2024-2029 2029 Pemilu Daerah Gubernur, Bupati, dan Walikota 2025-2031 2031 DPRD Provinsi 2024-2031 2031 DPRD Kabupaten/Kota 2024-2031 2031 22. Bahwa konsepsi pemilu serentak nasional dan serentak daerah sangat rasional untuk diselenggarakan dengan masa jabatan yang untuk pemilu nasional, dapat langsung diselenggarakan lagi pada tahun 2029. Artinya, dengan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, dan anggota DPD hasil pemilihan pada Pemilu 2024 tetap memegang masa jabatan selama lima tahun dan akan diselenggarakan untuk periode berikutnya pasca Pemilu 2024 pada tahun 2029 mendatang; 23. Bahwa untuk penyelenggaraan pemilu daerah, memerlukan penyesuian masa jabatan, baik untuk Gubernur, Bupati, dan Walikota hasil Pilkada 2024, termasuk juga untuk anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2024. Untuk masa Gubernur, Bupati, dan Walikota hasil Pilkada 27 November 2024, dipastikan akan dilantik pada tahun 2025. Dengan penataan jadwal penyelenggaraan pemilu daerah yang diselenggarakan dua tahun setelah pemilu nasional, menurut Pemohon masa jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dilantik pada tahun 2025, akan mengakhiri masa jabatan pada tahun 2031 sesuai dengan jadwal pemilu daerah. Termasuk juga penataan masa jabatan untuk anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2024, akan memegang melanjutkan masa jabatan atau perpanjangan masa jabatan hingga tahun 2031 untuk secara serentak 116 dilaksanakan pemilihannya bersamaan dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada tahun 2031; 24. Bahwa dengan penataan jadwal keserentakkan pemilu dengan model serentak nasional dan serentak daerah, diperlukan perpanjangan masa jabatan untuk anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2024, yang harusnya mengakhiri masa jabatan pada tahun 2029, diperpanjang dua tahun sampai tahu 2031. Selain itu, perpanjangan masa jabatan juga diperlukan untuk gubernur, bupati, dan walikota yang hasil Pilkada 2024 yang akan memulai masa jabatan tahun 2025, yang harusnya berakhir di tahun 2030, diperpanjang menjadi tahun 2031. Dengan demikian, mulai sejak tahun 2029, Indonesia akan memulai penyelenggaraan pemilu nasional untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, dan anggota DPD, lalu dua tahun setelahnya, tahun 2031, Indonesia akan melaksanakan pemilu daerah, untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota, serentak dengan pemilihan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; 25. Bahwa dengan penataan model keserentakkan pemilu seperti ini, mulai tahun 2029, pemilu nasional akan dilaksanakan pertama kali tahun 2029, 2034, 2039, tiap lima tahun sesuai dengan ketentuan UUD NRI 1945, dimana pemilu dilaksanakan lima tahun sekali. Selanjutnya, untuk pemilu daerah, akan dimulai pada tahun 2031, dan setelahnya dilaksanakan pada tahun 2036, 2041, dan lima tahun setelahnya, sesuai dengan ketentuan UUD NRI 1945; 26. Bahwa perpanjangan masa jabatan untuk anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam rangka transisi untuk membangun periodesasi penyelenggaraan pemilu yang lebih ajeg, mapan, dan memberikan kemanfaatan untuk kualitas kedaulatan rakyat sangat dimungkinkan; 27. Bahwa penataan masa jabatan sangat dimungkinkan dilakukan di dalam sebuah masa transisi, seperti halnya terjadi pemotongan masa jabatan pada pelaksanaan Pemilu 1999. Lembaga legislatif yang pada saat itu hasil Pemilu 1997, yang mestinya memegang masa jabatan sampai tahun 2003, dipotong masa jabatannya karena pada tahun 1999 terjadi percepatan pemilu pada saat reformasi; 117 28. Bahwa dengan adanya preseden masa transisi dalam bentuk pemotongan masa jabatan, sangat mungkin perpanjangan masa jabatan dilakukan, untuk memastikan jadwal penyelenggaraan pemilu lebih baik, dan menigkatkan kualitas kedaulatan rakyat. TENTANG PENATAAN JADWAL PEMILU SERENTAK DAN KONSEKUENSI TERHADAP INTEGRASI PEMBANGUNAN NASIONAL 29. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki suatu sistem organisasi politik yang padu dengan unsur kedaulatan ditangan rakyat yang memberikan kepercayaan untuk menjalankan negara kepada pemerintahan sesuai dengan amanat UUD Tahun 1945. Dalam pelaksanaanya, sistem pembangunan dirumuskan secara lebih konkret melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional lewat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagai garis besar arah pembangunan nasional dengan kurun waktu 20 (dua puluh tahun); 30. Bahwa di dalam persidangan, Ahli yang dihadirkan Pemohon telah menyampaikan apabila diubahnya waktu pelaksanaan pemilu yang terdiri dari pemilu tingkat nasional (untuk memilih Presiden, anggota DPR, dan anggota DPD) dan pemilu tingkat daerah/lokal (untuk memilih Kepala Daerah, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota) tidak akan berimplikasi pada runtuhnya upaya integrasi pembangunan nasional. Hal itu dikarenakan kerangka pembangunan tetap bersumber dan berada dalam kerangka rencana pembangunan yang dituangkan dalam bentuk undang-undang; 31. Bahwa dengan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah dengan jarak pemilu daerah dua tahun setelah pemilu daerah, akan membuat interval pembangunan menjadi pasti. Satu hal yang penting, penyusunan rencana pembangunan, baik untuk level pusat maupun level daerah, akan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang sesuai dengan UU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Setiap pejabat politik, baik presiden dan kepala daerah di dalam menyusun visi dan misinya di dalam penyelenggaraan pemilu, wajib untuk mempedomani rencana pembangunan jangka panjang bagi presiden, dan bagi kepala daerah wajib mempedomani pula rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana jangka panjang nasional. 118 MENYELARASKAN PENATAAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK DENGAN SIFAT TETAP, MANDIRI, DAN NASIONALNYA LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU 32. Bahwa format keserentakkan pemilu, mesti pula mempertimbangkan eksistensi dan keberadaan lembaga penyelenggara pemilu, sebagaimana sudah diatur di dalam Pasal 22E Ayat (5) UUD NRI 1945, sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri; 33. Bahwa dalil argumentasi Pemohon sepanjang berkaitan dengan tidak terwujudnya lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri jika waktu pemilu satu kali dalam lima tahun, dapat dianggap terbukti. Hal itu berkaitan dengan kekosongan masa kerja yang akan dihadapi penyelenggara pemilu ketika persiapan pelaksanaan pemilu yang hanya berlangsung selama lebih kurang 18 bulan saja dan menyisakan waktu selama 42 bulan sisa masa kerja tanpa kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan berakibat pada kesia-sia-an anggaran negara; 34. Bahwa melalui format keserentakan yang dibagi menjadi dua gelombang antara pemilu nasional dan pemilu daerah dengan jarak waktu 2 tahun, sifat tetapnya suatu lembaga penyelenggara pemilu akan menjadi lebih relevan dan konstitusional. Dikarenakan penyelenggara pemilu akan terus bekerja selama 18 bulan untuk mempersiapkan dan melaksanakan pemilu nasional, 12 bulan untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan pemilu nasional, 18 bulan untuk mempersiapkan dan melaksanakan pemilu daerah dan 12 bulan untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan pemilu daerah dengan total masa kerja selama 60 bulan (5 tahun); 35. Bahwa selain penataan sistem keserentakkan pemilu yang berimplikasi pada waktu kerja penyelenggara pemilu, upaya ini juga diikuti dengan penataan waktu rektrutmen penyelenggara pemilu, mulai dari tingkat pusat hingga level kabupaten/kota; 36. Bahwa penataan waktu rekrutmen penyelenggara pemilu yang didalilkan Pemohon dapat selaras dengan bentuk keserentakan dan masa kerja penyelenggara pemilu sebagaimana telah dijelaskan di atas, yang dapat tergambar melalui tabel sebagai berikut: Tabel. 3 119 Skema Waktu Rekrutmen Penyelenggara Pemilu dan Jadwal Tahapan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal Tingkatan Penyelenggara Batas Waktu Rekrutmen Harus Selesai Akhir Masa Jabatan Waktu Pelaksanaan Pemilu Nasional Waktu Pelaksanaan pemilu Lokal KPU dan Bawaslu RI April 2027 April 2032 Agustus 2027-Juni 2029 Desember 2030-Juni 2031 KPU dan Bawaslu Provinsi serta Kabupaten/Kota Juli 2027 Juli 2032 Agustus 2027-Juni 2029 Desember 2030-Juni 2031 37. Dengan skema waktu seperti di atas, tidak lagi akan ada proses rekrutmen penyelenggara pemilu yang dilakukan di tengah tahapan. Rekrutmen seluruh KPU dan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota mesti dilaksanakan secara serentak. Hanya saja, sebagai bagian dari proses transisi, penyelenggara pemilu baik ditingkat provinsi dan kabupaten/kota yang baru dipilih pada tahun 2023 atau tahun 2024 mesti mengalami pemotongan masa jabatan. Meski demikian menurut Pemohon, masa jabatan atau periode komisioner yang baru terpilih, dan masa jabatannya belum genap lima tahun, dapat dibuatkan aturan peralihan, dimana masa jabatan itu tidak perlu dihitung satu periode. Sehingga seluruh komisioner provinsi dan kabupaten/kota masih dapat mengikuti rekrutmen lagi untuk periode setelah tahun 2032, karena baru terhitung satu periode masa jabatan untuk periode 2027-2032; 38. Bahwa penataan waktu rekrutmen penyelenggara pemilu ini penting dilakukan untuk memastikan konsolidasi penyelenggara pemilu, dapat terjadi sebelum tahapan dimulai. Selain itu, fokus dan profesionalisme penyelenggara dapat diwujudkan dengan rekrurutmen yang dilakukan diluar tahapan. Sehingga, dalil Pemohon sepanjang berkaitan dengan upaya penyelarasan waktu rekrutmen penyelenggara pemilu yang bertujuan mewujudkan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat 120 nasional, tetap, dan mandiri seyogyanya adalah beralasan menurut hukum; TENTANG PEMILU LIMA KOTAK SECARA KONSISTEN MENGHASILKAN KEBINGUNGAN BAGI PEMILIH DAN TINGGINYA SUARA TIDAK SAH SERTA BERAKIBAT MELEMAHKAN KUALITAS KEDAULATAN RAKYAT 39. Bahwa dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan pelaksanaan pemilu serentak dengan format 5 kotak, seperti ketentuan di dalam UU a quo, telah secara konsisten menghasilkan tingginya suara tidak sah secara terang terbukti dalam hasil evaluasi pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 dan tahun 2024. sebagaimana tersaji dalam tabel 4, sebagai berikut: Tabel. 4 Besaran Suara Sah dan Tidak Sah untuk Pemilu DPR RI dari Pemilu 1999-2024 Pemillu Suara Sah % Suara Tidak Sah % 1999 105.786.661 96,60 3.708.386 3,4 2004 113.462.414 91,2 10.957.925 8,8 2009 104.048.118 85,6 17.540.248 14,4 2014 124.884.737 89,53 14.601.436 10,46 2019 139.972.260 88,88 17.503.953 11,12 2024 149.404.818 89,2% 15.535.904 10,28 40. Bahwa selain fakta tren yang Pemohon sajikan, Ahli yang dihadirkan oleh Pemohon juga menyampaikan fakta yang tidak jauh berbeda, dimana tingginya persentase surat suara tidak sah berimplikasi pada rendahnya tingkat proporsionalitas hasil pemilu dan menurunkan derajat kedaulatan rakyat yang menjadi salah satu tujuan utama diselenggarakannya pemilu; 41. Bahwa terkait dengan data yang Pemohon sajikan dan keterangan Ahli yang Pemohon hadirkan, Presiden maupun DPR tidak dapat menunjukkan kepada mahkamah dan rakyat Indonesia adanya alasan lain yang melatarbelakangi tingginya persentase surat suara tidak sah; 121 42. Bahwa berdasarkan bukti dan fakta-fakta yang tersaji di dalam persidangan Pemohon semakin yakin bahwa mahkamah adalah pihak yang paling tepat untuk melanjutkan usaha perbaikan sistem pelaksanaan pemilu kearah yang lebih baik melalui putusan atas format pemilu serentak nasional untuk memilih Presiden, anggota DPR, dan anggota DPD, dan selanjutnya pemilu serentak daerah untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak dengan pemilihan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; Berdasarkan fakta persidangan, permohonan Pemohon, keterangan ahil dan seluruh upaya pembuktian pemohon, pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mengabulkan sebagai berikut: D. Petitum Berdasarkan alasan-alasan hukum dan argumentasi konstitusionalitas norma hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut: Dalam Provisi: 1. Mengabulkan permohonan Provisi Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menjadikan Permohonan a quo yang dimohonkan oleh Para Pemohon sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah untuk memberikan perlindungan hak konstitusional Pemohon dan meminimalisir kerugian konstitusional Para Pemohon yang akan terjadi, serta memberikan kepastian segera untuk sistem keserentakkan pemilu kedepannya. Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 1 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 “Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia” bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, 122 Presiden dan Wakil Presiden pada pelaksanaan pemilu nasional, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan gubernur, bupati, dan walikota pada pelaksanaan pemilu daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3. Menyatakan Pasal 167 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional” bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada pelaksanaan pemilu nasional untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan pada pelaksanaan pemilu daerah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan gubernur, bupati, dan walikota”; 4. Menyatakan Pasal 347 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 Pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pemungutan suara pemilu nasional untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara serentak, dan dua tahun setelahnya pemungutan suara pemilu daerah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan gubernur, bupati, dan walikota dilaksanakan secara serentak; 5. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015 Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali secara serentak dengan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” 6. Memerintahkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini untuk dimuat di dalam berita negara. Apabila Majelis Hakim Konsittusi berpendapat lain, kami mohon putusan seadil- adilnya ex aequo et bono. [2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 123 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) terhadap UUD NRI Tahun 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon 124 [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 125 d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana telah dikemukakan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut. 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017, serta Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut: UU 7/2017 Pasal 1 ayat (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 167 ayat (3) Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. Pasal 347 ayat (1) Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak. UU 8/2015 Pasal 3 ayat (1) Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Bahwa menurut Pemohon, pasal-pasal yang diuji a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut: Pasal 1 ayat (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar. Pasal 18 ayat (4) 126 Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 3. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” 4. Bahwa Pemohon adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. 5. Bahwa Pasal 16 angka 5 Akta Yayasan Perludem (Bukti P-4 sampai P-6) menyantakan, “…pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian…”. Selanjutnya Pasal 18 angka 1 Akta Yayasan Perludem Tahun 2011 menyatakan, “Ketua Umum bersama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan”. Sesuai dengan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Perludem Tahun 2020, Pengurus Yayasan terdiri dari Ketua sdri. Khoirunnisa Nur Agustyati, Sekretaris sdr. Fadli Ramadhanil, dan Bendahara sdri. Irmalidarti. [vide Bukti P-6] 6. Bahwa berlakunya norma Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 dan Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 dinilai telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 karena upaya Pemohon untuk mendorong ketentuan UU a quo agar dapat menghasilkan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum yang mengarah 127 pada penguatan demokrasi yang berintegritas, meningkatkan derajat dan kualitas kedaulatan rakyat, penguatan pelembagaan partai dan efektifitas sistem kepartaian, serta sesuai dengan putusan Mahkamah yakni memastikan keserentakkan pemilu yang dipilih, menjaga dan memastikan hak pilih serta daulat rakyat menjadi sia-sia dan tidak dapat diwujudkan. 7. Bahwa ketiadaan perbaikan atas jadwal keserentakkan pemilu sebagaimana secara eksplisit telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 menyebabkan kerugian hak konstitusional Pemohon masih terjadi. Berdasarkan uraian dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas, Pemohon merupakan badan hukum privat yang berdasarkan Pasal 2 Akta Pendirian Yayasan Perludem Nomor 279, bertanggal 15 November 2011, maksud dan tujuan badan hukum adalah bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3A Akta Pendirian Yayasan Perludem, kegiatan antara lain, melakukan pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, pelatihan kepada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi. Selanjutnya, berkenaan dengan siapa yang berhak mewakili Yayasan Perludem, Pasal 16 angka 5 Akta Pendirian Yayasan Perludem menyatakan pengurus berhak mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan. Merujuk Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Perludem Nomor 03, tertanggal 05 Juli 2020, Yayasan telah mengangkat sdri. Khoirunnisa Nur Agustyati sebagai Ketua, sdr. Fadli Ramadhanil sebagai Sekretaris, dan sdri. Irmalidarti sebagai Bendahara. Sehingga dengan demikian, sdri. Khoirunnisa Nur Agustyati dan sdri. Irmalidarti berhak bertindak untuk dan atas nama Yayasan Perludem, baik di dalam maupun di luar pengadilan, in casu untuk mewakili Yayasan Perludem dalam pengajuan permohonan pengujian undang- undang ke Mahkamah. Dalam hal ini, Pemohon telah dapat menguraikan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dimaksud disebabkan karena upaya Pemohon untuk mendorong agar ketentuan norma pasal-pasal a quo dapat menghasilkan konsepsi agenda penyelenggaran pemilihan umum yang mengarah pada penguatan demokrasi, meningkatkan derajat dan kualitas kedaulatan rakyat, penguatan pelembagaan partai politik dan efektivitas sistem kepartaian, serta sesuai 128 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan putusan- putusan lain yang berkaitan akan menjadi sia-sia dan tidak dapat diwujudkan. Dengan demikian, Pemohon telah dapat menerangkan adanya hubungan kausal (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang terjadi dengan berlakunya norma Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017, serta Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 yang dimohonkan pengujian. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya ihwal dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya terhadap UUD NRI Tahun 1945, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017, serta Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017, serta Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan Pemohon. Dalam Provisi [3.7] Menimbang bahwa ihwal permohonan a quo, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar memeriksa sebagai prioritas demi kepastian bagi pemerintahan baru dalam menyusun keserentakkan pemilu, yakni sebaiknya disusun pada awal pemerintahan yang dimulai pada 20 Oktober 2024. Terhadap permohonan provisi tersebut, meskipun norma-norma a quo telah beberapa kali dimohonkan pengujian, namun demi mendapatkan penjelasan yang lebih komprehensif terkait persoalan konstitusional yang diajukan Pemohon, Mahkamah merasa perlu untuk mendengar keterangan dari pihak-pihak sebagaimana termaktub dalam Pasal 54 UU MK. Oleh karena itu, dalam batas penalaran yang wajar, kebutuhan mendengar pihak-pihak dimaksud memerlukan proses persidangan pembuktian apabila dibandingkan dengan tanpa mendengar pihak-pihak sebagaimana dimaksud Pasal 54 UU MK. Dengan adanya kebutuhan dimaksud, permohonan provisi Pemohon tidak dapat dikabulkan sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. 129 Dalam Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017, serta Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. a. Bahwa menurut Pemohon, keserentakan pemilu merupakan salah satu elemen fundamental yang memengaruhi kedaulatan rakyat, keterpenuhan asas pemilu, beban kerja penyelenggara pemilu, serta kemudahan bagi pemilih memberikan hak suara. Namun demikian, terhitung sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 hingga saat ini, pembentuk undang-undang tidak membahas perubahan undang-undang a quo sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah dimaksud; b. Bahwa menurut Pemohon, dengan format dan penjadwalan pemilu seperti yang diatur dalam UU a quo saat ini, akan berdampak serius terhadap lembaga penyelenggara pemilu, baik KPU dan Bawaslu sehingga penjadwalan pemilu menjadi inkonstitusional, karena berdampak pada pelemahan institusi demokrasi, mulai dari pemilih, peserta pemilu, hingga lembaga penyelenggara pemilu. c. Bahwa menurut Pemohon, format atau model keserentakan yang paling mengarah pada tercapainya tujuan pemilu sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah pemilu serentak nasional untuk memilih Presiden, anggota DPR, dan anggota DPD secara serentak, dan memberikan jarak waktu 2 (dua) tahun setelahnya melaksanakan pemilu serentak daerah atau lokal untuk pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang serentak dengan pemilihan anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota. Jeda waktu 2 (dua) tahun penyelenggaraan pemilu nasional dan penyelenggaraan pemilu daerah atau lokal akan menjawab persoalan pelembagaan dan kaderisasi partai politik. Dengan adanya pemisahan dan jeda waktu penyelenggaraan antara pemilu nasional dengan pemilu daerah atau lokal, partai politik tidak lagi “dipaksa” melakukan perekrutan calon dalam pemilu legislatif dalam waktu bersamaan pada 3 (tiga) level sekaligus, yaitu calon anggota DPR RI, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota. Dalam hal ini, partai politik akan memiliki waktu yang cukup 130 sehingga fokus pada pemilu nasional dalam pemilihan anggota DPR serta pemilihan presiden dan wakil presiden. Setelah itu, dengan jarak 2 (dua) tahun setelah pemilu nasional, partai politik memiliki waktu untuk melakukan konsolidasi menghadapi pemilu daerah atau lokal dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota. d. Bahwa menurut Pemohon, dengan adanya penataan jadwal keserentakan pemilu dengan model serentak nasional dan serentak daerah atau lokal, diperlukan perpanjangan masa jabatan untuk anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu 2024, yang harusnya mengakhiri masa jabatan pada tahun 2029, diperpanjang 2 (dua) tahun menjadi tahun 2031 dan perpanjangan masa jabatan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota yang harusnya berakhir di tahun 2030, diperpanjang hingga tahun 2031. Penataan masa jabatan tersebut dapat dilakukan dalam masa transisi demi membangun periodesasi penyelenggaraan pemilu yang lebih ajeg, mapan, dan memberikan kemanfaatan untuk menjaga kualitas kedaulatan rakyat. Selain itu, penataan ulang jadwal penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah atau lokal juga akan mempermudah penataan dalam menyusun kebijakan sekaligus integrasi kebijakan sebagaimana sistem pembangunan yang berlaku pada tingkat nasional dengan tingkat daerah atau lokal sehingga tercipta sinergitas pembangunan antara pusat dan daerah. Berdasarkan uraian dalil permohonan tersebut di atas, dalam pokok permohonan, Pemohon dalam petitumnya memohon agar Mahkamah menyatakan: 1. Pasal 1 ayat (1) UU 7/2017 “Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia” bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden pada pelaksanaan pemilu nasional, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan gubernur, bupati, dan 131 walikota pada pelaksanaan pemilu daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Pasal 167 ayat (3) UU 7/2017 “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional” bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada pelaksanaan pemilu nasional untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan pada pelaksanaan pemilu daerah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan gubernur, bupati, dan walikota”; 3. Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemungutan suara pemilu nasional untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara serentak, dan 2 (dua) tahun setelahnya pemungutan suara pemilu daerah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan gubernur, bupati, dan walikota dilaksanakan secara serentak; 4. Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali secara serentak dengan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 17 Oktober 2024, dan satu orang ahli bernama Didik Supriyanto yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 18 Desember 2024 dan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Desember 2024, serta kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Desember 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 10 Desember 2024 dan 132 menyerahkan keterangan tertulis beserta lampiran yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Desember 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.11] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 10 Desember 2024 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 18 Desember 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti surat/tulisan, ahli serta kesimpulan yang diajukan, keterangan DPR dan keterangan Presiden maka persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah norma Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 serta Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak dimaknai sebagaimana yang dimaktubkan dalam petitum pokok permohonan Pemohon a quo. [3.13] Menimbang bahwa sebelum menjawab persoalan konstitusionalitas yang didalilkan Pemohon di atas, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu berkaitan dengan norma Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 dan Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 yang sebelumnya pernah diajukan pengujian ke Mahkamah dikaitkan dengan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK 2/2021), sehingga dapat dinilai apakah terhadap norma Pasal a quo dapat dimohonkan kembali. Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. 133 (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Terhadap persoalan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan ketentuan Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 serta Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 pernah diajukan sebelumnya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Februari 2020, dengan amar putusan menolak permohonan; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Februari 2020, dengan amar putusan menolak permohonan Pemohon; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 November 2021, dengan amar putusan menolak permohonan Pemohon; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU- XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 Juli 2022, dengan amar putusan menolak permohonan Pemohon; Berkenaan dengan semua perkara tersebut di atas, setelah Mahkamah mempelajari secara saksama, telah ternyata Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019 menggunakan dasar pengujian Alinea 4 Pembukaan UUD 1945, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945; Perkara Nomor 55/PUU-XVll/2019 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; Perkara Nomor 16/PUU-XIX/2021 dengan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; dan Perkara Nomor 35/PUU-XX/2022 dengan dasar pengujian Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Adapun perkara a quo menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat perbedaan dasar pengujian dalam Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019, Perkara Nomor 55/PUU-XVll/2019, Perkara Nomor 16/PUU-XIX/2021, dan Perkara Nomor 35/PUU-XX/2022 dengan dasar pengujian perkara a quo, yaitu dalam permohonan a quo, menggunakan dasar pengujian Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (5), dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang tidak digunakan sebagai dasar pengujian dalam Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019, Perkara Nomor 55/PUU-XVll/2019, Perkara Nomor 16/PUU- 134 XIX/2021 dan Perkara Nomor 35/PUU-XX/2022. Artinya, tanpa menguraikan ihwal adanya perbedaan alasan pengujian konstitusionalitas permohonan a quo dengan permohonan-permohonan sebelumnya, telah ternyata terdapat perbedaan dasar pengujian permohonan a quo, yaitu dengan menggunakan Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (5), dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang tidak dijadikan sebagai dasar pengujian Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019, Perkara Nomor 55/PUU-XVll/2019, Perkara Nomor 16/PUU-XIX/2021 dan Perkara Nomor 35/PUU- XX/2022, telah cukup bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon untuk menguji norma Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 serta Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 tidak terhalang oleh keberlakuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan secara formal permohonan a quo dapat diajukan kembali. [3.14] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 sepanjang berkenaan dengan Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 dan Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 dapat diajukan kembali, Mahkamah akan mempertimbangkan konstitusionalitas norma pasal-pasal tersebut lebih lanjut. [3.15] Menimbang bahwa setelah membaca secara komprehensif semua norma yang diuji konstitusionalitasnya oleh Pemohon, apabila dikaitkan dengan substansi permohonan a quo, dapat dibagi atas dua kelompok besar, yaitu, pertama, Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 yang mengatur keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, serta anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota secara serentak yang selama ini dikenal dengan “pemilu 5 (lima) kotak”; dan kedua, Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 yang mengatur keserentakan penyelenggaraan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota serentak nasional yang dilaksanakan untuk pertama kalinya pada tanggal 27 November 2024. Sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, model keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum yang telah dipraktikkan berimplikasi terhadap keterpenuhan asas-asas pemilihan umum dan terjadinya penumpukan beban penyelenggara pemilihan umum. Selain itu, berpengaruh terhadap kemudahan pemilih dalam memberikan hak suara yang berimplikasi terhadap pemenuhan kualitas kedaulatan rakyat. Tidak hanya itu, masalah lainnya 135 yang dikemukakan Pemohon berkenaan dengan melemahnya pelembagaan partai politik dalam pengajuan calon. Berdasarkan hal tersebut, menurut Pemohon, format keserentakan penyelenggaraan yang paling mengarah untuk mencapai tujuan pemilihan umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah pemilu serentak nasional untuk memilih presiden/wakil presiden, anggota DPR, dan anggota DPD. Setelah itu, memberi jeda waktu 2 (dua) tahun untuk melaksanakan pemilihan umum daerah atau lokal untuk memilih gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota serentak dengan pemilihan anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota. Terhadap dalil Pemohon tersebut, ihwal model keserentakan pemilihan umum, baik pemilihan umum presiden/wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD maupun pemilihan kepala daerah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVll/2019 antara lain telah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.16] Menimbang bahwa merujuk pada pertimbangan di atas, sebagai bagian dari penguatan sistem pemerintahan presidensial, pemilihan umum serentak dengan cara menyerentakan pemilihan umum anggota lembaga perwakilan (DPR, DPD, dan DPRD) dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden masih terbuka kemungkinan ditinjau dan ditata kembali. Peninjauan dan penataan demikian dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah prinsip dasar keserentakan pemilihan umum dalam praktik sistem pemerintahan presidensial, yaitu tetap mempertahankan keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat tingkat pusat (yaitu DPR dan DPD) dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Pertimbangan demikian, baik secara doktriner maupun praktik, didasarkan pada basis argumentasi bahwa keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat di tingkat pusat dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden merupakan konsekuensi logis dari upaya penguatan sistem pemerintahan presidensial; Bahwa setelah menelusuri kembali original intent perihal pemilihan umum serentak; keterkaitan antara pemilihan umum serentak dalam konteks penguatan sistem pemerintahan presidensial; dan menelusuri makna pemilihan umum serentak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, terdapat sejumlah pilihan model keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945, yaitu: 1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD; 2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota; 3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota; 4. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan 136 Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota; 5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota; 6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden; Berdasarkan uraian kutipan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVll/2019 tersebut, model keserentakan pemilihan umum sepanjang tidak mengubah prinsip dasar keserentakan pemilihan umum dalam praktik sistem pemerintahan presidensial, yakni dengan tetap mempertahankan keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat tingkat pusat (DPR dan DPD) dengan pemilihan umum presiden/wakil presiden adalah model keserentakan pemilihan umum yang konstitusional berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVll/2019 tersebut, Mahkamah juga menegaskan penentuan model yang dipilih menjadi wilayah pembentuk undang-undang untuk memutuskan. Namun demikian, sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVll/2019 diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, pembentuk undang-undang belum melakukan perubahan terhadap UU 7/2017 dan UU Pilkada. Padahal, sejak putusan tersebut diucapkan, secara faktual telah dilaksanakan Pemilihan Umum 2024 untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan kepala daerah untuk memilih gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota serentak nasional pada tanggal 27 November 2024. Artinya, Pemilihan Umum 2024 dilaksanakan menggunakan model/alternatif angka 1, yaitu pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota. Dalam hal ini, pemilihan dilaksanakan dengan 5 (lima) kotak, yaitu masing-masing kotak memilih untuk anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota. Setelah itu, pada tahun yang sama dilaksanakan pemilihan kepala daerah untuk memilih gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota serentak nasional. Berkenaan dengan jadwal dimaksud, pada tahun yang 137 sama, dilaksanakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota pada tanggal 14 Februari 2024 dan tanggal 27 November 2024 diselenggarakan pemilihan kepala daerah untuk memilih gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota. [3.16] Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan perihal dalil Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan beberapa fakta dan pandangan yang memiliki korelasi dengan penyelenggaraan pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota yang dilaksanakan pada tahun yang sama dengan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota berikut ini. [3.16.1] Bahwa penyelenggaraan pemilihan umum sejak tahun 2004, yaitu setelah perubahan konstitusi (1999-2002), terdapat sejumlah fakta penting yang berkenaan dengan pemilihan umum. Pertama, meskipun secara konstitusional sama-sama diatur dalam Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, pada tahun 2004, 2009, dan 2014, pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota dan pemilihan umum untuk memilih presiden/wakil presiden dilaksanakan secara terpisah. Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004, pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004 dan pemilihan umum presiden/wakil presiden pada tanggal 5 Juli 2004. Berikutnya, dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009, dan pemilihan umum presiden/wakil presiden pada tanggal 8 Juli 2009. Selanjutnya, dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014, dan pemilihan umum presiden/wakil presiden pada tanggal 9 Juli 2014. Kedua, berbeda dari 3 (tiga) pemilihan umum sebelumnya, pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan 2024, pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota dilaksanakan serentak. Dalam hal ini, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemilihan Umum Tahun 2024, pemilihan umum dilaksanakan dengan 5 (lima) kotak, yang masing-masing kotak untuk 138 memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota. Ketiga, dari penyelenggaraan pemilihan umum sejak tahun 2004 dimaksud, secara faktual semua jenis pemilihan umum dilaksanakan dengan pemilihan langsung oleh rakyat. Selain pemilihan umum presiden/wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota, setelah penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004, sejak tahun 2005 mulai dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Namun demikian, jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah masih terpisah dalam berbagai gelombang atau belum berada dalam rezim pemilihan serentak nasional. Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016 pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024, in casu 27 November 2024. [3.16.2] Bahwa setelah mempelajari disain jadwal penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota dikaitkan dengan Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016 menyebabkan penyelenggaraan semua jenis pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah menjadi berada dalam tahun yang sama, yaitu tahun 2024. Pertembungan tahun penyelenggaraan demikian, dalam batas penalaran yang wajar, berakibat terjadinya impitan sejumlah tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota dengan sejumlah tahapan awal dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota. Dengan adanya fakta berimpitan sejumlah tahapan pemilihan umum tersebut maka tidak bisa dicegah/dihindari terjadinya tumpukan beban kerja penyelenggara pemilu, yang dalam batas penalaran yang wajar berpengaruh terhadap kualitas penyelenggaraan pemilihan umum. Selain ancaman terhadap kualitas penyelenggaraan pemilihan umum, tumpukan beban kerja penyelenggara yang terpusat pada rentang waktu tertentu karena impitan waktu penyelenggaraan pemilihan umum dalam tahun yang sama menyebabkan adanya kekosongan waktu yang relatif panjang bagi penyelenggara pemilu. Dalam hal ini, dengan mencontohkan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD 139 provinsi/kabupaten/kota tahun 2024 yang berimpitan tahun penyelenggaraannya dengan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota, telah menyebabkan tumpukan beban kerja yang terkait langsung dengan tahapan pemilihan umum bagi penyelenggara pemilihan umum berlangsung paling lama hanya sekitar 2 (dua) tahun. Padahal, dengan menggunakan amanat Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang menghendaki penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional dan tetap mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun, maka masa jabatan penyelenggara pemilihan umum menjadi tidak efisien dan tidak efektif karena hanya melaksanakan “tugas inti” penyelenggaraan pemilihan umum hanya sekitar 2 (dua) tahun. [3.16.3] Bahwa selain kedua persoalan yang dipertimbangkan tersebut di atas, tahapan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota yang berada dalam rentang waktu kurang dari 1 (satu) tahun dengan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota, disadari atau tidak, juga berimplikasi pada partai politik, terutama berkaitan dengan kemampuan untuk mempersiapkan kader partai politik dalam kontestasi pemilihan umum. Dalam hal ini, partai politik dalam waktu instan harus menyiapkan ribuan kader untuk dapat bersaing dan berkompetisi pada semua jenjang pemilihan mulai dari pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota hingga pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota pada waktu yang berdekatan. Akibatnya, partai politik mudah terjebak dalam pragmatisme dibanding keinginan menjaga idealisme dan ideologi partai politik. Selain itu, dengan jadwal yang berdekatan, partai politik tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan perekrutan calon anggota legislatif pada pemilu legislatif tiga level sekaligus dan bagi partai politik tertentu harus pula mempersiapkan kadernya untuk berkontestasi dalam pemilihan umum presiden/wakil presiden. Dengan demikian, agenda yang berdekatan tersebut telah berdampak sebagaimana hal-hal yang telah disebutkan di atas dan juga menyebabkan pelemahan pelembagaan partai politik yang pada titik tertentu partai politik menjadi tidak berdaya berhadapan dengan realitas politik dan kepentingan politik praktis. Misalnya, partai politik menjadi lebih terbuka terhadap kemungkinan untuk mengikuti keinginan para pemilik modal, dan semata memperhitungkan 140 popularitas calon non kader karena partai politik tidak lagi memiliki kesempatan, waktu, dan energi untuk mempersiapkan kader sendiri dalam waktu yang hampir bersamaan. Akibatnya, perekrutan untuk pencalonan jabatan-jabatan politik dalam pemilihan umum membuka lebar peluang yang didasarkan pada sifat transaksional, sehingga pemilihan umum jauh dari proses yang ideal dan demokratis. Sejumlah bentangan empirik tersebut di atas menunjukkan partai politik terpaksa merekrut calon berbasis popularitas hanya demi kepentingan elektoral. [3.16.4] Bahwa dengan waktu penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota yang berdekatan dengan waktu penyelenggaraan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota menyebabkan minimnya waktu bagi rakyat/pemilih menilai kinerja pemerintahan hasil pemilihan umum presiden/wakil presiden dan anggota DPR. Selain itu, dengan rentang waktu yang berdekatan dan ditambah dengan penggabungan pemilihan umum anggota DPRD dalam keserentakan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan presiden/wakil presiden masalah pembangunan daerah cenderung tenggelam di tengah isu nasional. Padahal, dengan meletakkan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, masalah pembangunan di setiap provinsi dan kabupaten/kota harus tetap menjadi fokus dan tidak boleh dibiarkan tenggelam di tengah isu/masalah pembangunan di tingkat nasional yang ditawarkan oleh para kandidat yang tengah bersaing untuk mendapatkan posisi politik di tingkat pusat dalam pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan presiden/wakil presiden. [3.16.5] Bahwa dengan waktu penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi/kabupaten/ kota yang berdekatan dengan waktu penyelenggaraan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota, juga berpotensi membuat pemilih jenuh dengan agenda pemilihan umum. Bahkan, jika ditelusuri pada masalah yang lebih teknis dan detail, kejenuhan tersebut dipicu oleh pengalaman pemilih yang harus mencoblos dan menentukan pilihan di antara banyak calon dalam pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota yang menggunakan model 5 (lima) kotak. Pengalaman di tempat pemungutan suara (TPS) membuktikan, fokus pemilih terpecah pada pilihan calon yang terlampau banyak dan pada saat yang bersamaan waktu yang tersedia untuk mencoblos menjadi sangat terbatas. Kondisi ini, disadari 141 atau tidak, bermuara pada menurunnya kualitas pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam pemilihan umum. Tidak hanya itu, misalnya paska pemungutan suara di TPS pada Pemilihan Umum 2019, karena soal teknis penghitungan suara yang rumit dan terbatasnya waktu untuk rekapitulasi suara, banyak penyelenggara pemilihan umum menjadi korban, baik yang sakit maupun meninggal dunia. [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan pada Paragraf [3.16] tersebut di atas, Mahkamah tetap berpegang pada pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU- XVII/2019. Namun demikian, secara faktual, setelah melewati waktu lebih 5 (lima) tahun sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 diucapkan, pembentuk undang-undang belum melakukan perubahan atas UU 7/2017. Secara faktual pula, saat ini pembentuk undang-undang sedang mempersiapkan upaya untuk melakukan reformasi terhadap semua undang-undang yang terkait dengan pemilihan umum. Dalam konteks itu, ditambah pertimbangan hukum pada Paragraf [3.16] tersebut di atas, dengan tujuan untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas serta memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU- XVII/2019 terutama dalam penentuan pilihan model atas keserentakan pemilihan umum, khusus angka 3 dan 4 (hlm. 324), serta demi mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tersebut dan tujuan penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945, setelah bercermin pada praktik sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, menurut Mahkamah, keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum yang konstitusional ke depan adalah dengan memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan presiden/wakil presiden dengan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota. Dengan pendirian tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa semua model penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota yang telah dilaksanakan selama ini tetap konstitusional. 142 [3.18] Menimbang bahwa dengan pendirian Mahkamah dalam Paragraf [3.17] di atas, terdapat 2 (dua) masalah hukum yang harus dipertimbangkan lebih lanjut. Pertama, jarak/tenggang waktu yang ideal, atau setidak-tidaknya mendekati ideal, antara penyelenggaraan pemilihan umum presiden/wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD dengan waktu penyelenggaraan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota, dan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota. Kedua, pengaturan masa transisi/peralihan ihwal jabatan gubernur /wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota berdasarkan hasil pemilihan serentak pada tanggal 27 November 2024, serta anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota berdasarkan pemilihan umum pada tanggal 14 Februari 2024. [3.18.1] Bahwa perihal jarak waktu antara penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan presiden/wakil presiden dengan waktu penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota, tidak mungkin ditentukan oleh Mahkamah secara spesifik. Pendapat Mahkamah tersebut tidak dapat dilepaskan dari penentuan waktu penyelenggaraan pemilihan umum yang selalu berkelindan dengan hal-hal teknis semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Namun demikian, berkaca dari pengalaman agenda pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota pada tanggal 14 Februari 2024 yang berdekatan atau masih dalam tahun yang sama dengan waktu penyelenggaraan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota, antara lain menimbulkan masalah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.16] tersebut di atas, sehingga menurut Mahkamah, penentuan jarak/tenggang waktu penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota harus didasarkan pada berakhirnya tahapan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden. Penghitungan waktu tersebut dimulai sejak waktu pelantikan anggota DPR dan anggota DPD atau pelantikan presiden/wakil presiden. Dasar pertimbangan hukum Mahkamah, peristiwa pelantikan anggota DPR dan anggota DPD atau pelantikan presiden/wakil presiden dapat diposisikan sebagai akhir dari tahapan pemilihan umum sebelumnya, in casu pemilihan umum anggota DPR, dan anggota DPD, dan presiden/wakil presiden. Dengan dasar pertimbangan 143 hukum tersebut, maka pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota. [3.18.2] Bahwa perihal pengaturan masa transisi/peralihan masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah hasil pemilihan pada tanggal 27 November 2024, serta masa jabatan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota hasil pemilihan pada tanggal 14 Februari 2024, oleh karena masa transisi/peralihan ini memiliki berbagai dampak atau implikasi maka penentuan dan perumusan masa transisi ini merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengatur dengan melakukan rekayasa konstitusional (constitutional engineering) berkenaan dengan masa jabatan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota, termasuk masa jabatan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota sesuai dengan prinsip perumusan norma peralihan atau transisional. Dalam kaitan ini, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan, penyelenggaraan pemilihan umum presiden/wakil presiden, anggota DPR, dan anggota DPD yang terpisah dari waktu penyelenggaraan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota, dan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota dilaksanakan sejak Pemilihan Umum 2029 untuk pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan pemilihan umum presiden/wakil presiden. Sedangkan, untuk pemilihan umum anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota dan pemilihan umum gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum pada Sub-paragraf [3.18.1] tersebut di atas yang selanjutnya dinyatakan dalam amar putusan a quo. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, norma Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017, serta Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 sepanjang berkenaan dengan model penyelenggaraan pemilihan umum serentak harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai 144 kekuatan hukum mengikat sepanjang ke depan tidak dimaknai, “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi/kabupaten/kota dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota”, yang selengkapnya akan dinyatakan dalam amar putusan a quo. Dengan demikian pemaknaan norma Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017, serta Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 disesuaikan dengan pemaknaan secara bersyarat dimaksud, termasuk ketentuan umum dan norma-norma lain yang berkenaan dengan model penyelenggaraan pemilihan umum serentak ke depan. Oleh karena itu, dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagaian karena pemaknaan Mahkamah berbeda dengan yang dimohonkan oleh Pemohon. [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, norma Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017, serta Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 telah ternyata belum dapat mewujudkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat yang ideal, pemilihan umum yang demokratis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), serta persamaan di hadapan hukum dan pemerintah dan jaminan perlindungan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Namun, oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.20] Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 145 [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam Provisi Menolak permohonan Provisi Pemohon; Dalam Pokok Permohonan 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai, “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, 146 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional”; 3. Menyatakan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai, “Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden diselenggarakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota”; 4. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai, “Pemilihan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota yang dilaksanakan dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden.”; 147 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Ridwan Mansyur, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal sembilan belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 14.42 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Ridwan Mansyur, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia dan Syukri Asy’ari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Anwar Usman ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh 148 ttd M. Guntur Hamzah ttd Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Rizki Amalia ttd. Syukri Asy’ari