135/PUU-XXI/2023

PUTUSAN Nomor 135/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H. Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Krisna Dwipayana Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia Alamat : Jalan Raya Jatiwaringin, RT 003 RW 04, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Selanjutnya disebut ……………………………...………………….. Pemohon I; 2. Nama : Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H. Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia Alamat : Perum Bukit Kanawa Indah F2, Nomor 20, RT 005 RW 015, Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Selanjutnya disebut ………………………………………………….. Pemohon II; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 September 2023 dan 24 Oktober 2023, diwakili oleh Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Harseto Setyadi Rajah, S.H., Rustina Haryati, S.H., dan Nur Rizqi Khafifah, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor VST and Partners, Advocates & Legal Consultants, beralamat di Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jalan Casablanca Raya Kavling 88, Jakarta 2 Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan saksi dan ahli para Pemohon; Membaca keterangan saksi dan ahli Presiden; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Presiden; Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 25 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 25 September 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 130/PUU/PAN.MK/AP3/09/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 3 Oktober 2023 dengan Nomor 135/PUU- XXI/2023, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 30 Oktober 2023, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan 3 lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”; 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”. 5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 9 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Selanjutnya disebut UU PPP), menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 4 6. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang (Selanjutnya disebut PMK 2/2021), yang menyatakan: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” 7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, ketentuan yang diuji adalah Ketentuan norma dalam undang-undang, dimana terhadap hal tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Pasal 70 ayat (3) terhadap UUD 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara. 2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, yang menyatakan: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 5 3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum para Pemohon yang menganggap hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU- V/2007, apabila: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 4. Bahwa Pertama, untuk mengukur apakah Para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 7/2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021, yakni Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia, maka perlu dijelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. (Bukti P.3) dan (Bukti P.5). Oleh karenanya Para Pemohon memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012 terhadap UUD 1945. 5. Bahwa Kedua, untuk mengukur apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, yakni adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: Hak konstitusional dalam UUD 1945 yang menjadi dasar para Pemohon antara lain: Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan: 6 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, menyatakan: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” Dimana Para Pemohon sedang memperjuangkan haknya, untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana kesemuanya telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memperjuangkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 Oleh karenanya para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, karena memiliki hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. 6. Bahwa Ketiga, untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c pmk 2/2021, yakni adanya kerugian konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: 6.1 Pemohon I sebelumnya adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Hakim pada Pengadilan Tata usaha Negara Jakarta, namun telah mengundurkan diri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/P Tahun 2023 tentang pemberhentian Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, tanggal 18 Agustus 2023 (Bukti P.8) dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1032/SEK/SK/KP6.2/IX/2023 tentang Pemberhentian dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 18 September 2023 (Bukti P.9) 6.2 Saat ini Pemohon I berprofesi sebagai Dosen pada Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana (Bukti 7 P.4). Sementara Pemohon II berprofesi sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (Bukti P.6 - Bukti P.7). 6.3 Para Pemohon adalah Dosen Swasta yang mengajar pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Dimana dalam menjalankan pekerjaannya Para Pemohon mendapatkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang berbeda dalam hal gaji pokok pada lingkup PTS dengan Gaji Pokok Dosen yang berstatus PNS pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Selanjutnya disebut PP 15/2019) 6.4 Sebagai Dosen pada PTS, pengaturan upah Para Pemohon tentunya mengikuti besaran UMK dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang- Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Selanjutnya disebut UU 13/2003) yang berbeda-beda penetapan besaran upahnya disetiap daerah. 6.5 Misalnya Pemohon I memiliki besaran gaji pokok per tahun 2022 sebesar Rp. 4.000.000.- (vide Bukti P.4) dengan besaran Upah Minimum Kota Bekasi Rp. 5.137.575. 6.6 Sementara untuk Pemohon II memiliki besaran Gaji Pokok tahun 2021 sebesar Rp. 2.087.065., (vide. Bukti P.6) dari UMK Makassar tahun 2021 sebesar Rp. 3.255.423, kemudian pada Tahun 2023 besaran Gaji Pokok Pemohon II sebesar Rp. 3.996.800, sementara untuk UMK Tahun 2023 kota Makassar sebesar Rp. 3.529.181. 6.7 Hal tersebut membuktikan adanya perbedaan gaji pokok antara Pemohon I dan Pemohon II yang mengikuti besaran UMK dan kemampuan Penyelenggara Pendidikan. 6.8 Sementara terhadap Dosen pada PTN in casu Dosen dengan Status Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (ASN), memiliki pengaturan terhadap besaran upah yang sama di setiap daerah, dengan mengacu pada PP 15/2019. 8 6.9 Artinya ada perlakuan yang tidak sama terhadap profesi Dosen yang dialami oleh Pemohon I dan Pemohon II, artinya tidak ada jaminan terhadap besaran upah yang sama di setiap daerah karena terhadap Dosen Swasta tidak memiliki aturan yang seragam sebagaimana aturan terhadap Dosen PNS sebagaimana diatur pada PP 15/2019. 6.10 Dalam Penalaran yang wajar Para Pemohon dapat saja pindah dari Perguruan Tinggi tempat saat ini Para Pemohon mengajar dan mengabdi pindah ke Perguruan Tinggi lain di daerah lain yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang lebih rendah dari Perguruan Tinggi Para Pemohon mengajar, yang mengakibatkan Para Pemohon tidak mendapatkan jaminan atas upah yang sama dengan yang telah diterima saat ini. 6.11 Oleh karenanya telah jelas dan nyata, terdapat kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon secara Potensial dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sehingga Para Pemohon menjadi tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjadi Prinsip Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. 6.12 Berdasarkan seluruh uraian poin 6.1 s. d 6.11 tersebut di atas, maka telah terbukti Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, yakni adanya kerugian konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual. Oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan Hukum untuk menguji ketentuan a quo. 7. Bahwa Keempat, untuk mengukur apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, yakni adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: 7.1 Ketentuan norma Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012 sepanjang tidak dimaknai sebagaimana dalam permohonan a quo maka secara 9 aktual telah merugikan Para Pemohon karena harus mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan Dosen pada Perguruan Tinggi Negeri. 7.2 Oleh karenanya menjadi jelas dan nyata adanya hubungan sebab akibat atas ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012 menjadi sangat jelas dan nyata dan telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon secara langsung (aktual). 8. Bahwa Kelima, untuk mengukur apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK 2/2021, yakni adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, dapat dipastikan kerugian yang akan dialami oleh Para Pemohon tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari. 9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012 terhadap UUD 1945, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021. III. ALASAN PERMOHONAN Bahwa terhadap ketentuan norma yang diuji konstitusionalitas normanya adalah: Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012 berbunyi: Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan gaji pokok serta tunjangan kepada Dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sepanjang tidak dimaknai: Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan gaji pokok serta tunjangan kepada Dosen dan tenaga kependidikan Yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 10 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) terhadap UUD 1945: Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara Hukum.” Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengajuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta yang sama dihadapan hukum.” Pasal 27 ayat (2), yang menyatakan “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Pasal 31 ayat (4), yang menyatakan: “Negara memprioritaskan anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggara pendidikan nasional.” Namun sebelum Para Pemohon menguraikan alasan-alasan Permohonan terhadap Konstitusionalitas ketentuan norma Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012, sebelumnya penting bagi Para Pemohon untuk menguraikan terhadap penerapan ketentuan Pasal 54 UU MK terhadap perkara a quo, sebagai berikut: 1. Bahwa ketentuan norma Pasal 54 UU MK, menyatakan: Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden. 2. Ketentuan norma Pasal 54 UU MK sering digunakan sebagai dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus suatu perkara tanpa masuk pada tahap pemeriksaan pokok perkara dengan memanggil para pihak in casu Presiden dan DPR serta Pihak Terkait yang memiliki kepentingan yang sama baik dalam posisi pro ataupun kontra terhadap permohonan yang sedang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. 3. Bahwa sebagaimana diketahui bersama, terdapat Prinsip “Audi Et Alteram Partem” yang hakikatnya bermakna hakim mendengar kedua belah pihak berperkara di persidangan. 11 4. Bahwa terhadap prinsip “Audi Et Alteram Partem” tersebut, dalam konstruksi UU Mahkamah Konstitusi telah diakomodir dalam ketentuan pada Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU MK yang menyatakan: (1) Dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, hakim konstitusi memeriksa Permohonan beserta alat bukti yang diajukan. (2) Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan Permohonan. 5. Bahwa penerapan Pasal 54 harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), sehingga Pasal 54 UU MK hanya dapat diterapkan dalam keadaan, misalnya: - Terhadap Permohonan yang sudah dapat dipastikan Para Pemohon tidak memiliki Legal Standing terhadap ketentuan Norma yang diuji. - Terhadap Permohonan yang sudah dapat dipastikan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (kompetensi pengadilan). 6. Bahwa ukuran untuk menentukan agenda pengucapan putusan tanpa memanggil para pihak untuk didengarkan keterangannya tersebut, apabila didudukkan pada penanganan perkara pada pengadilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, terdapat tahapan proses dismissal, di mana Pengadilan dapat menjatuhkan putusan akhir tanpa masuk pada proses pembuktian apabila kedudukan hukum (legal standing) pihak pemohon/penggugat ataupun kompetensi pengadilan yang tidak terpenuhi; 7. Bahwa apabila Rapat Permusyawaratan Hakim memutuskan bahwa Para Pemohon memiliki legal standing, dan terhadap permohonan yang dimohonkan juga sudah dapat dipastikan objek permohonannya adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi seharusnya wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan Permohonan untuk kepentingan pemeriksaan permohonan beserta alat bukti yang diajukan Para Pemohon (Pemeriksaan Pokok Perkara a quo) sebagaimana amanat Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU 12 MK, in casu adalah Presiden (Pemerintah) dan DPR serta Pihak terkait; 8. Bahwa selain itu, pentingnya kewajiban memanggil para pihak ini juga dalam rangka agar Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan kepada Para Pemohon dan para pihak yang berperkara untuk dapat mengajukan alat-alat bukti yang dapat mendukung keyakinan hakim dalam memutus perkara a quo seperti keterangan Ahli, Keterangan Saksi, Bukti-Bukti Dokumen yang harus ditambahkan apabila terdapat perkembangan dalam pemeriksaan pokok perkara (Pembuktian) di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 UU MK. Akan tetapi, kesemuanya itu menjadi tidak dapat disampaikan oleh Para Pemohon, apabila Mahkamah Konstitusi langsung menilai dan memutus dengan menggunakan Pasal 54 UU MK, padahal dalam Putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Konstitusionalitas Pokok Perkara atas Permohonan Para Pemohon; 9. Bahwa sekalipun Mahkamah Konstitusi menganggap sudah cukup tersedia data/berkas keterangan (termasuk risalah) dari perkara lain yang terkait sebagai bahan untuk memeriksa perkara, akan tetapi konteks yang terpenting dalam hal ini adalah adanya agenda pemeriksaan pokok perkara yang diselenggarakan. Dengan adanya proses pemeriksaan pokok perkara, maka pemeriksaan persidangan akan berjalan secara dinamis, kontekstual, dan dapat berkontribusi untuk memperterang & mendukung keyakinan hakim dalam memutus perkara; 10. Bahwa Semangat ini sejalan dengan Dissenting Opinion yang diberikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah dan Yang Mulia Dr. Manahan MP. Sitompul dalam Putusan No. 109/PUU-XX/2022, pada angka 8 yang mengatakan: “Tidak adanya norma “ahli” dalam Pasal 10 UU a quo seyogyanya perlu ditelusuri lebih jauh dengan mendengarkan keterangan Pemerintah dan DPR untuk mengetahui original intent dari norma pasal a quo, sebab jika berdasarkan konsideran menimbang dan Penjelasan Umum UU a quo serta Pasal 28 ayat (3) UU a quo yang telah memberikan perlindungan kepada ahli oleh LPSK, serta berdasarkan penalaran yang wajar dan penafsiran yang sistematis, maka ahli pun seharusnya tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata sebagaimana halnya terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor atas keterangan yang diberikannya” 13 11. Bahwa oleh karenanya, Para Pemohon pun berharap agar terhadap penanganan perkara “a quo”, Mahkamah Konstitusi dapat menerapkan prinsip “audi et alteram partem”. Sehingga dalam pemeriksaan perkara a quo Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa perkara a quo dengan memanggil para pihak in casu Pemerintah dan DPR (selaku pembentuk UU) serta pihak tekait. Berikutnya terhadap Alasan Pokok Permohonan atas adanya pertentangan Norma Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012 secara bersyarat/inkonstitusional bersyarat (Conditionally Unconstitutional) terhadap UUD 1945, adalah sebagai berikut: A. UU 12/2012 telah memberikan wewenang (delegatie) kepada Masyarakat untuk melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi 1. Bahwa Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; dan (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. 2. Bahwa Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam suatu bangsa, karena pendidikan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. 14 Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan dan cita- cita bangsa Indonesia, hal ini jelas tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Pentingnya pendidikan membuat pemerintah mengeluarkan peraturan untuk mengatur pengelolaan, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. 3. Bahwa melalui UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, negara telah memberikan kerangka yang jelas kepada Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun demikian masih memerlukan pengaturan agar Pendidikan Tinggi dapat lebih berfungsi dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora untuk pemberdayaan dan pembudayaan bangsa. 4. Bahwa Pendidikan Tinggi menurut UU 12/2012 adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. (Pasal 1 angka (2) UU 12/2012). 5. Bahwa Pendidikan Tinggi diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi hal ini jelas tercantum dalam Pasal 1 angka 6 UU 12/2012. Dalam UU 12/2012 terdapat dua penyelenggara Pendidikan Tinggi sesuai dengan Pasal 1 angka 7 dan angka 8 UU 12/2012 yaitu: 1. Perguruan Tinggi Negeri, yang penyelenggara atau pendirinya adalah pemerintah; 2. Perguruan Tinggi Swasta, yang penyelenggara atau pendirinya adalah masyarakat. 6. Definisi Masyarakat menurut UU 12/2012 adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan Tinggi. Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa UU 12/2012 telah memberikan wewenang (delegatie) kepada kepada Masyarakat untuk melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai satuan pendidikan 15 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. Atau dengan kata lain, PTS juga memiliki wewenang yang bersifat eksekutif seperti Perguruan Tinggi Negeri, yaitu melaksanakan fungsi Pendidikan Tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 4 UU 12/2012 yang berbunyi: Pendidikan Tinggi berfungsi: a. mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; b. mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan c. mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora. 7. Bahwa Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara Pendidikan Tinggi mempunyai fungsi dan peran, sebagaimana tercantum dalam Pasal 58 ayat (1) UU 12/2012 sebagai berikut: 1. Wadah pembelajaran Mahasiswa dan Masyarakat; 2. Wadah pendidikan calon pemimpin bangsa; 3. Pusat pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 4. Pusat kajian kebajikan dan kekuatan moral untuk mencari dan menemukan kebenaran; dan 5. Pusat pengembangan peradaban bangsa. Pasal 66 UU 12/2012 menjelaskan bahwa Fungsi dan peran Perguruan Tinggi ini dilaksanakan melalui kegiatan Tridharma yang ditetapkan dalam statuta Perguruan Tinggi yang mengatur bahwa: 1. Statuta Perguruan Tinggi Negeri ditetapkan dengan Peraturan Menteri. 2. Statuta Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 3. Statuta Perguruan Tinggi Swasta ditetapkan dengan surat keputusan badan penyelenggara. 16 8. Bahwa Pendirian Perguruan Tinggi ada beberapa aspek yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 60 UU 12/2012 antara lain: 1. PTN didirikan oleh Pemerintah. 2. PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri. 3. Badan penyelenggara dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 4. Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi. 5. Perguruan Tinggi wajib memiliki Statuta. 6. Perubahan atau pencabutan izin PTS dilakukan oleh menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Bahwa Pasal 62 ayat (1) UU 12/2012 yang berbunyi: "Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma.” Pelaksanaan otonomi dalam pengelolaan perguruan tinggi tersebut harus sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan perguruan tinggi. 10. Bahwa Pasal 63 UU 12/2012 yang berbunyi Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. akuntabilitas; b. transparansi; c. nirlaba; d. penjaminan mutu; dan e. efektivitas dan efisiensi Penjelasan Huruf a, Prinsip akuntabilitas 17 Kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan Perguruan Tinggi kepada semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Akuntabilitas antara lain dapat diukur dari rasio antara Mahasiswa dan Dosen, kecukupan sarana dan prasarana, penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, dan kompetensi lulusan. Huruf b, Prinsip transparansi Keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf c, Prinsip nirlaba Kegiatan yang tujuannya tidak untuk mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan harus ditanamkan kembali ke Perguruan Tinggi untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan. Huruf d, Prinsip penjaminan mutu Kegiatan untuk memberikan layanan Pendidikan Tinggi yang memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi serta peningkatan mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan. Huruf e, Prinsip efektivitas dan efisiensi Kegiatan untuk memanfaatkan sumber daya dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi agar tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan 11. Bahwa Tujuan pemberian otonomi adalah untuk memberikan kemandirian bagi penyelenggara pendidikan tinggi, sehingga mutu dari pendidikan tinggi dapat berkembang dan tata kelola dari penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut dapat lebih baik karena dikelola secara langsung oleh pihak yang mengetahui secara langsung penyelenggaraan pendidikan tinggi di perguruan tinggi tersebut. Penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi terbagi menjadi dua bagian yaitu: 1) Penyelenggaraan otonomi terhadap Perguruan Tinggi Negeri menurut Pasal 65 ayat (1) UU 12/2012, Penyelenggaraan 18 otonomi diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk PTN badan hukum. 2) Penyelenggaraan otonomi terhadap Perguruan Tinggi Swasta menurut Pasal 67 UU 12/2012, penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi pada PTS diatur oleh badan penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12. Berdasarkan Uraian di atas, dapat dipahami bahwa selain pemerintah, masyarakat juga memiliki hak sekaligus kewenangan konstitusional dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Masyarakat memiliki hak untuk mendirikan dan mengelola perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan masyarakat, dilaksanakan melalui badan yang sifatnya layanan sosial atau yayasan yang telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah. B. Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Swasta, Berhak Mendapatkan Dana yang Bersumber dari APBN atau APBD Untuk Memberikan Gaji Pokok Serta Tunjangan Kepada Dosen 1. Bahwa Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 menyatakan Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.; 2. Bahwa menyadari begitu pentingnya pendidikan dalam pembangunan suatu negara, dan oleh karena “mencerdaskan kehidupan bangsa” juga merupakan salah satu tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 maka Konstitusi mengamanatkan kepada Pemerintah untuk 19 mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 3. Bahwa terkait kewajiban negara terhadap warga negara dalam bidang pendidikan juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 012/PUU-III/2005 tanggal 19 Oktober 2005, sebagai berikut: Kewajiban negara terhadap warga negara dalam bidang pendidikan mempunyai dasar yang lebih fundamental, sebab salah satu tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia (het doel van de staat) adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dalam alinea keempat yang berbunyi, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa …“ Dengan demikian, salah satu kewajiban tersebut melekat pada eksistensi negara dalam arti bahwa justru untuk mencerdaskan kehidupan bangsalah maka negara Indonesia dibentuk. Hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan tidak hanya sebatas kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi tetapi menjadi kewajiban negara untuk memenuhi hak warga negara tersebut. Karena demikian pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia, menyebabkan pendidikan tidak hanya semata-mata ditetapkan sebagai hak warga negara saja, bahkan UUD 1945 memandang perlu untuk menjadikan pendidikan dasar sebagai kewajiban warga negara. Agar kewajiban warga negara dapat dipenuhi dengan baik maka UUD 1945, Pasal 31 ayat (2), mewajibkan kepada pemerintah untuk membiayainya. Dari sudut pandang hak asasi manusia, hak untuk mendapatkan pendidikan termasuk dalam hak asasi di luar hak sipil dan politik, dan termasuk dalam hak sosial, ekonomi, dan budaya. Kewajiban negara untuk menghormati (to respect) dan memenuhi (to fulfil) hak sosial, ekonomi, politik merupakan kewajiban atas hasil (obligation to result) dan bukan merupakan kewajiban untuk bertindak (obligation to 20 conduct) sebagaimana pada hak sipil dan politik. Kewajiban negara dalam arti “obligation to result” telah dipenuhi apabila negara dengan itikad baik telah memanfaatkan sumber daya maksimal yang tersedia (maximum available resources) dan telah melakukan realisasi progresif (progressive realization). 4. Bahwa dalam penyelenggaraan suatu sistem pendidikan tentu memerlukan sumber daya yang memadai dan berkualitas. Sumber daya manusia dan sumber daya anggaran merupakan elemen penting diantara berbagai elemen lain yang berperan penting bagi terselenggaranya sistem pendidikan nasional; 5. Bahwa tanpa sumber daya manusia dan sumber daya anggaran, maka amat mustahil suatu sistem pendidikan dapat berjalan dengan baik untuk mewujudkan tujuannya yakni meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; 6. Bahwa pembiayaan pendidikan merupakan kewajiban negara, sebab hal ini berkaitan dengan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Sehingga tidak hanya menjadikan negara sebatas wajib untuk menghormati dan melindungi, tetapi menjadi kewajiban negara untuk memenuhi hak warga negara tersebut. Karena demikian pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia, menyebabkan pendidikan tidak hanya semata-mata ditetapkan sebagai hak warga negara saja, bahkan UUD 1945 memandang perlu untuk menjadikan pendidikan dasar sebagai kewajiban warga negara. Agar kewajiban warga negara dapat dipenuhi dengan baik, sehingga dalam Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 mewajibkan kepada pemerintah untuk membiayainya. [Vide Putusan Nomor 012/PUU-III/2005]; 7. Bahwa menyadari begitu pentingnya sumber daya (sumber daya manusia dan sumber daya anggaran) bagi pendidikan, telah menginspirasi salah satu daerah provinsi di Indonesia (yaitu Jawa Timur) dengan menjadikan semboyan Jer Basuki Mawa Beya sebagai semboyan filosofis daerah, yang mengandung makna bahwa setiap keinginan, cita-cita, dan kebahagiaan pasti membutuhkan biaya, baik bentuknya berupa uang, tenaga, pikiran, atau pengorbanan lain; 21 8. Bahwa salah satu sub sistem pendidikan nasional adalah Pendidikan Tinggi. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. (Vide Pasal 1 angka 2 UU 12/2012); 9. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 6 UU 12/2012, disebut bahwa Pendidikan Tinggi diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi. Di mana, UU 12/2012 menyebut ada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang merupakan Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah; dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang merupakan Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat; 10. Bahwa sekalipun PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Vide Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3) UU 12/2012), akan tetapi kewajiban Pemerintah untuk turut serta memenuhi sumber daya pendidikan bagi PTS bukan berarti tidak ada; 11. Bahwa pada dasarnya kewajiban negara (pemerintah) terhadap PTS dan PTN seharusnya dipenuhi dan/atau diperlakukan secara sama dan setara. Adapun pembeda antara PTN dan PTS hanya pada konteks pendirian dan penyelenggaranya saja, yakni bahwa PTN didirikan dan/atau diselenggarakan langsung oleh Pemerintah, sedangkan PTS didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Masyarakat; 12. Bahwa dengan tidak mendapatkannya sumber dana dari APBN dan APBD menyebabkan PTS menjadi tidak dapat memberikan gaji pokok serta tunjangan kepada Dosen dan tenaga kependidikan secara sama dan merata. Akhirnya ukurannya adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan mengikuti rezim UU 13/2003. Berbeda dengan PTN yang mendapatkan gaji yang merata sebagaimana diatur dalam PP 15/2019. 22 13. Bahwa dalam memberikan Gaji Pokok Dosen PTS menjadi harus mengikuti UMK yang berbeda-beda pada tiap Kota, karena terhadap Gaji Pokok Dosen tidak masuk dalam alokasi dana Pendidikan tinggi yang bersumber dari APBN dan/atau APBD. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 89 ayat (1) huruf b UU 12/2012 yang menyatakan: Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dialokasikan untuk: a. … b. PTS, sebagai bantuan tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan professor, serta investasi dan pengembangan; 14. Bahwa oleh karena dalam Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari APBN dan/atau APBD tidak dialokasikan untuk gaji pokok dosen, maka kewajiban atas gaji dosen sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012 ditetapkan berdasarkan kemampuan tiap-tiap PTS, sehingga untuk mengukur kemampuan PTS tersebut menggunakan standart Upah Minimum in casu UMK. Mengingat Pasal 70 ayat (2) UU 12/2012 terhadap pengangkatan dan penempatan dosen dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja yang mengacu pada UU 13/2003. 15. Bahwa pembebanan kewajiban pemberian gaji pokok dosen PTS hanya kepada badan penyelenggara jelas berdampak pada timbulnya ketidaksetaraan/kesenjangan/ketimpangan gaji pokok dosen PTS. Ketidaksetaraan/kesenjangan/ketimpangan tidak hanya terjadi antara gaji pokok dosen PTS dengan dosen PTN, akan tetapi juga terjadi antara sesama dosen PTS. PTS yang berada di bawah naungan badan penyelenggara dengan kemampuan sumber daya keuangan yang tinggi dan berkedudukan di daerah dengan ketentuan Upah Minimum yang tinggi, tentu akan memberikan gaji pokok yang tinggi pula kepada para dosennya. Sedangkan sebaliknya, PTS yang berada di bawah naungan badan penyelenggara yang kemampuan sumber daya keuangannya rendah apalagi berkedudukan di daerah dengan ketentuan Upah Minimum yang rendah, tentu akan memberikan gaji pokok yang rendah pula kepada dosennya. Timbulnya 23 ketidaksetaraan/kesenjangan/ketimpangan inilah yang kemudian menjadi salah satu diantara alasan diajukannya permohonan a quo; 16. Bahwa ketidaksetaraan/kesenjangan/ketimpangan gaji pokok dosen dapat diatasi atau setidak-tidaknya dapat diminimalisir dengan pengalokasian dana pendidikan tinggi yang bersumber dari APBN/APBD untuk gaji pokok dosen PTS. Terutama bagi PTS dengan kemampuan sumber daya keuangan yang rendah; 17. Bahwa artinya dengan tidak dimaknainya Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012 sebagai berikut: Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan gaji pokok serta tunjangan kepada Dosen dan tenaga kependidikan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”. Maka ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012 telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) sebagaimana jaminan dalam suatu negara hukum sebagaimaan dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 karena tidak memberikan jaminan dan kepastian hukum yang adil atas terpenuhinya sumber daya pendidikan yang optimal dan berkualitas. Sebab, ketentuan a quo tidak dapat menjamin bahwa pemberian gaji pokok serta tunjangan oleh badan penyelenggara kepada Dosen dan tenaga kependidikan dapat dipenuhi secara layak dan optimal; 18. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Perguruan Tinggi Swasta yang melaksanakan fungsi dan Peran Pendidikan Tinggi melalui kegiatan Tridharma, Berhak untuk dipenuhi kebutuhannya melalui Subsidi Dana Pendidikan Tinggi Yang Bersumber dari APBN/APBD terutama unutk peningkatan gaji pokok Doses pada PTS tersebut. C. Dosen merupakan Pilar pelaksanaan penyelenggaraan PTS. Namun Kesejahteraan Dosen menjadi terabaikan dengan berlakunya Ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012 1. Bahwa lahirnya UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (selanjutnya disebut UU 14/2005), yang mengatur secara khusus 24 pengakuan sebagai tenaga profesional tentu telah membawa angin segar bagi tenaga pendidik sebagai profesi yang bermartabat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 2. Bahwa sebagai profesi yang bermartabat tenaga pendidik mempunyai status yang jelas sebagai pendidik profesional yang sudah barang tentu berbeda dengan tenaga kerja pada umumnya, sehingga sudah selayaknya mendapat perlakuan dan perlindungan yang proporsional sesuai standar profesional dosen dan tentu tidak membedakan antara dosen yang diangkat oleh pemerintah dengan dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (dosen swasta), sekalipun tata cara pengangkatan dan penempatannya berbeda. 3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 63 pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 14/2005 ditegaskan bahwa: (2) pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah di atur oleh Peraturan Pemerintah, (3) pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. (4) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. 4. Bahwa pengaturan terhadap dosen sebagai tenaga profesional dalam UU No. 14 Tahun 2005, bukan hanya dalam hal pengangkatan dan penempatan tetapi juga dalam hal pemberian gaji, menurut Pasal 53 ayat (2) dan (3) telah mengaturnya, dimana untuk gaji dosen yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan untuk dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan 25 masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Hal tersebut menunjukan bahwa hubungan kerja antara dosen dengan badan penyelenggara atau satuan pendidikan adalah hubungan kerja biasa tanpa keistimewaan sebagaimana hubungan kerja dalam Pasal 1 angka 15 UU 13/2003, yakni hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. 5. Bahwa apabila konstruksi norma dalam UU 12/2012 dicermati mulai dari aspek asas, fungsi, dan tujuan Pendidikan Tinggi (Bab I); pengaturan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Bab II); serta pengaturan penjaminan mutu (Bab III); fungsi dan peran Perguruan Tinggi, bentuk Perguruan Tinggi, organisasi penyelenggara Perguruan Tinggi, pengelolaan Perguruan Tinggi, jenjang jabatan akademik Dosen, pemenuhan hak mahasiswa, organisasi kemahasiswaan, akuntabilitas Perguruan Tinggi, pengembangan dan pola pengembangan Perguruan Tinggi (Bab IV) jelas pengaturannya tidak membedakan antara PTN dan PTS; 6. Bahwa di samping itu baik PTN maupun PTS wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam UU 12/2012 yang menyangkut dengan asas, fungsi, dan tujuan Pendidikan Tinggi (Bab I); pengaturan penyelenggaraan pendidikan tinggi (Bab II); pengaturan penjaminan mutu (Bab III), serta ketentuan mengenai fungsi dan peran Perguruan Tinggi, bentuk Perguruan Tinggi, organisasi penyelenggara Perguruan Tinggi, pengelolaan Perguruan Tinggi, jenjang jabatan akademik Dosen, pemenuhan hak mahasiswa, organisasi kemahasiswaan, akuntabilitas Perguruan Tinggi, pengembangan dan pola pengembangan Perguruan Tinggi (Bab IV); 7. Bahwa kendati demikian, persamaan dan kesetaraan perlakuan antara PTN dan PTS tersebut justru menjadi bias ketika UU 12/2012 mengatur aspek sumber daya manusia yaitu ketenagaan (Vide Pasal 69 sampai dengan Pasal 71 UU 12/2012); serta mengatur aspek sumber daya anggaran yaitu pendanaan dan pembiayaan (Vide Pasal 83 sampai dengan Pasal 89 UU 12/2012. Padahal ketenagaan maupun pendanaan dan pembiayaan merupakan aspek yang 26 mestinya wajib dipenuhi secara setara oleh negara sebagaimana amanat konstitusi UUD 1945; 8. Bahwa adanya perlakuan yang tidak sama/setara terhadap profesi Dosen dalam menjalankan fungsi perguruan tinggi antara Dosen swasta pada PTS dengan Dosen ASN pada Perguruan Tinggi Negeri menjadi semakin krusial ketika hak PTS untuk dipenuhi kebutuhannya oleh negara dalam menyelenggarakan Pendidikan Tinggi (khususnya sepanjang kewajiban PTS untuk memberikan gaji pokok serta tunjangan kepada Dosen), menjadi tertutup dengan diberlakukannya ketentuan Pasal Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012 yang berbunyi: Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan gaji pokok serta tunjangan kepada Dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 9. Bahwa hal tersebut menjadi berbeda tentunya saat ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012 diberikan pemaknaan: Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan gaji pokok serta tunjangan kepada Dosen dan tenaga kependidikan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”. 10. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012 nyata-nyata telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) juncto Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, karena tidak memberikan pengakuan, jaminan, pelindungan dan kepastian hukum yang adil atas terpenuhinya kesetaraan hak PTS untuk dipenuhi kebutuhannya oleh negara dalam menyelenggarakan Pendidikan Tinggi (khususnya sepanjang kewajiban PTS untuk memberikan gaji pokok serta tunjangan kepada Dosen). D. Satuan Pendidikan Yang Didirikan Dan/Atau Diselenggarakan Oleh Masyarakat Untuk Bertindak Dipersonifikasikan oleh Dosen Sebagai Pendidik/Tenaga Profesional Pendidikan, Namun Gaji Pokok Serta Tunjangan Kepada Dosen PTS Tidak Mencerminkan Amanat Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI 1945 27 1. Bahwa telah jelas disebutkan dalam Pasal 1 angka 14 UU 12/2012 Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Jo. Pasal 1 angka 2 UU 14/2005 bahwa Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; 2. Bahwa UU 14/2005 dan UU 12/2012 tidak membedakan definisi antara dosen pada PTN dengan dosen pada PTS. Dosen di manapun ia bernaung tetap merupakan seorang pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan seni melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; 3. Bahwa dari segi jenjang akademik antara dosen PTN dengan dosen PTS pun di dalam UU 12/2012 tidak diatur berbeda. Yakni untuk Jenjang jabatan akademik Dosen tetap terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor. Sedangkan untuk Jenjang jabatan akademik Dosen tidak tetap diatur dan ditetapkan oleh penyelenggara Perguruan Tinggi. (Vide Pasal 72 UU 12/2012); 4. Bahwa di samping itu, “tenaga kependidikan” juga tegas disebutkan dalam penjelasan Pasal 69 ayat (1) huruf b UU 12/2012, Yang dimaksud dengan “tenaga kependidikan” adalah anggota Masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi. Tidak ada pula perbedaan definisi antara tenaga kependidikan pada PTN dengan tenaga kependidikan pada PTS; 5. Bahwa perbedaan pada konteks pendirian dan/atau penyelenggara, antara PTN dan PTS seharusnya tidak mengeliminasi kewajiban negara (pemerintah) sebagai pemangku kewajiban dalam 28 penyelenggaraan pendidikan yang diamanatkan oleh Konstitusi (Vide Pasal 31 UUD 1945); 6. Bahwa apalagi Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 mengamanatkan Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Artinya, Konstitusi turut menentukan politik anggaran negara, dengan secara tegas menentukan prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya (paling sedikit) 20% (dua puluh persen) dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; 7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 012/PUU-III/2005 tanggal 19 Oktober 2005, menyatakan arti dan makna penting dari ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 tidak sekadar mendudukkan negara sebagai obligation to result, akan tetapi lebih dari itu pemenuhan hak warga negara atas pendidikan telah menjadi lebih kuat yaitu menjadi “obligation to conduct”. Lebih lengkapnya sebagai berikut: Menimbang bahwa dalam hubungannya dengan hak warga negara atas pendidikan sebagaimana telah diuraikan di atas, kewajiban negara adalah sebagai “obligation to result” dan dengan memanfaatkan sumber daya semaksimal mungkin, dengan beritikad baik, yang realisasinya secara progresif. Namun dengan adanya Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang menentukan untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN, maka sifat “obligation to result” dalam memenuhi hak warga negara atas pendidikan telah menjadi lebih kuat yaitu menjadi “obligation to conduct”. Dengan demikian, apabila ternyata dalam sebuah UU APBN alokasi minimal 20 persen untuk penyelenggaraan pendidikan tidak dipenuhi, maka UU APBN tersebut bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. [Vide Pertimbangan Hukum hlm. 59-60]. 8. Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 justru direduksi oleh ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012, karena alokasi anggaran pendidikan dari negara yang paling sedikit sebesar 20% dari APBN 29 dan APBD tersebut justru tidak dapat terealisasi secara seimbang antara yang dialokasikan kepada PTN dengan yang dialokasikan kepada PTS; 9. Bahwa PTS tentunya memikul tugas, fungsi, tanggung jawab bahkan kewajiban yang sama dengan tugas, fungsi, tanggung jawab dan kewajiban yang dipikul oleh PTN selaku satuan pendidikan yang sama- sama menyelenggarakan Pendidikan Tinggi; 10. Bahwa kewajiban yang paling nampak antara PTS dan PTN ialah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu kewajiban untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 11. Bahwa begitupun kewajiban dosen sebagaimana dalam UU 14/2005, yang tidak ditentukan berbeda antara kewajiban dosen pada PTN dengan dosen pada PTS (Vide Pasal 60 UU 14/2005); 12. Bahwa oleh karena adanya pembebanan kewajiban yang sama dan setara, maka dalam konteks ini negara (pemerintah) seharusnya memenuhi hak bagi dosen maupun tenaga kependidikan pada PTN maupun PTS secara sama atau setidak-tidaknya memenuhinya secara setara/seimbang sehingga dalam praktiknya tidak akan terjadi ketimpangan yang terlampau jauh; 13. Bahwa apabila negara (pemerintah) tidak mengambil peran aktif untuk menyetarakan pemenuhan hak berupa gaji pokok maupun tunjangan bagi dosen dan tenaga kependidikan pada PTN dan PTS, maka secara bersamaan juga akan mereduksi ketentuan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menjamin bahwa Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; 14. Bahwa apabila pemberian gaji pokok serta tunjangan kepada Dosen dan tenaga kependidikan pada PTS diliberalisasikan dan mutlak hanya menjadi otoritas Badan penyelenggara tanpa diatur oleh negara melalui intervensi berupa pengalokasian dana Pendidikan Tinggi untuk gaji pokok dosen pada PTS, maka dalam praktik pemenuhannya berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan dengan gaji pokok yang 30 diterima oleh Dosen dan tenaga kependidikan pada PTS satu dengan PTS yang lain, bahkan antara PTS dengan PTN; 15. Bahwa selain dari pada itu, apabila undang-undang tidak menentukan bahwa alokasi dana pendidikan tinggi yang bersumber dari APBN dan/atau APBD yang dialokasikan untuk PTS juga ditentukan sebagai biaya Dosen dan tenaga kependidikan (sebagaimana hal ini ditentukan alokasinya untuk PTN), maka mereduksi kewajiban negara (pemerintah) dalam mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang setara dan berkeadilan sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (3) UUD 1945; 16. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 026/PUU-III/2005 tanggal 22 Maret 2006 berpendapat bahwa ketentuan undang-undang untuk disebut “bertentangan dengan UUD 1945”, tidak selalu harus dilihat bertentangan atau conflict dalam posisi diametral dengan undang-undang dasar, melainkan dapat juga terjadi karena ketentuan tersebut tidak konsisten (inconsistent) atau tidak sesuai (non- conforming, unvereinbar) dengan undang-undang dasar sebagai hukum tertinggi, in casu dalam perkara a quo (Vide Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 026/PUU-III/2005 halaman 82); 17. Bahwa ketentuan Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 89 ayat (1) huruf b UU 12/2012 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UUD 1945, setidak-tidaknya disebabkan karena ketentuan a quo tidak konsisten (inconsistent) atau tidak sesuai (non- conforming, unvereinbar) dengan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi yang telah menentukan kewajiban negara dalam bidang pendidikan melalui pengusahaan dan penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional. E. Ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012, Menimbulkan Ketidakpastian Hukum Karena Tidak Menyebutkan Jenis Peraturan Perundang- undangan Apa Yang Menerima Delegasi Sehingga Tidak Sesuai (Non- Conforming, Unvereinbar). 31 1. Bahwa frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan” dalam Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012 merupakan bentuk dari delegasi kewenangan yang dibentuk dari Undang-Undang kepada peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, sebuah bentuk delegasi harus memenuhi syarat-syarat kejelasan kewenangan apa saja yang didelegasikan dan kepada apa atau siapa delegasi kewenangan tersebut diberikan; 2. Bahwa meskipun secara normatif Dosen dan tenaga kependidikan pada Perguruan Tinggi Swasta dalam melaksanakan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Vide Pasal 1 angka 14 UU 12/2012), telah diatur dalam perjanjian kerja atau kesepakatan kerja, namun secara empiris hal tersebut belumlah dilaksanakan, seperti yang diamanatkan dalam Penjelasan Pasal 70 ayat (2) UU 12/2012 yang menjelaskan bahwa Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja memuat tentang gaji pokok, penghasilan yang melekat pada gaji, penghasilan lain dan jaminan kesejahteraan sosial serta maslahat tambahan sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai guru dan dosen. 3. Bahwa adanya frasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012 a quo, merupakan norma hukum yang tidak jelas, bias dan menimbulkan multi penafsiran, karena apa yang dimaksud dengan peraturan perundang- undangan menurut Pasal 1 Angka 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU 13/2022) adalah “peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 4. Bahwa berdasarkan definisi peraturan perundang-undangan menurut Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 di atas, maka frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” 32 tersebut tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yaitu asas kejelasan rumusan, sehingga dalam pelaksanaannya telah menimbulkan berbagai interpretasi, yang dalam kaitan ini adalah (1) organ atau lembaga manakah yang berwenang untuk mengeluarkan peraturan perundang- undangan dimaksud, (2) jenis perundang-undangan apakah yang akan dibentuk untuk mengatur gaji pokok, penghasilan yang melekat pada gaji, penghasilan lain dan jaminan kesejahteraan sosial serta maslahat tambahan bagi dosen Perguruan Tinggi Swasta. 5. Bahwa oleh karena dalam Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari APBN dan/atau APBD tidak dialokasikan untuk gaji pokok dosen sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b UU 12/2012, maka kewajiban pemberian gaji dosen sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012 ditetapkan berdasarkan kemampuan tiap-tiap PTS, sehingga untuk mengukur kemampuan PTS tersebut menggunakan standart Upah Minimum in casu UMK. Mengingat Pasal 70 ayat (2) UU 12/2012 terhadap pengangkatan dan penempatan dosen dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja yang mengacu pada UU 13/2003. 6. Bahwa dengan perumusan pasal yang demikian, maka frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012 a quo dengan sendirinya melanggar prinsip kepastian hukum yang adil yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutus: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 33 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: “Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan gaji pokok serta tunjangan kepada Dosen dan tenaga kependidikan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, sebagai berikut: 1. Bukti P-1: Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Bukti P-2: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I; 4. Bukti P-4: Fotokopi Keputusan Rektor Universitas Krisnadwipayana Nomor: 117/SK/REK/UK/Pers/D/XXI/2022 tentang Pengangkatan Sdr. Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H. Sebagai Dosen dengan Perjanjian Kerja Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana; 5. Bukti P-5: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II; 6. Bukti P-6: Fotokopi Keputusan Rektor Universitas Muslim Indonesia Nomor 0330/H.25/UMI/II/2021; 34 7. Bukti P-7: Fotokopi Keputusan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia, Kepala Lembaga Layanan Penddikan Tinggi Wilayah IX No. 5851/LL9/KP.06.00/2021; 8. Bukti P-8: Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara; 9. Bukti P-9: Fotokopi Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1032/SEK/SK.KP6.2/IX/2023 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil; 10. Bukti P-10: Fotokopi Bukti Transfer Gaji Pokok Pemohon II – Tahun 2023. Selain mengajukan bukti tertulis, para Pemohon mengajukan satu orang ahli bernama Andi Muhammad Asrun dan satu orang saksi bernama Moh. Saleh, yang keterangannya didengar dalam persidangan Mahkamah masing-masing pada tanggal 7 Maret 2024 dan 13 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut: Ahli Para Pemohon Andi Muhammad Asrun I. Pemikiran Umum Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat menegaskan bahwa tujuan Pemerintah Negara Indonesia salah satunya adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”, yang merupakan tujuan pendidikan nasional, menggambarkan cita-cita mulia seluruh bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikan di seluruh penjuru Indonesia demi tercapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang cerdas. Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan adalah untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan melalui pengembangan kemampuan fisik, sosial, intelektual, dan emosional. Dosen memiliki peran penting untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, sudah seharusnya perhatian khusus diberikan untuk kalangan dosen. Tujuan pemberian perhatian khusus tentu saja tidak dapat dilepaskan dari peran sentral dosen dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan tinggi itu sendiri. 35 Harapan pada hasil keluaran pendidikan berkualitas hanya akan dapat dicapai jika didukung dengan dosen bertingkat kompetensi tinggi dan prasarana pendidikan yang baik. Dosen berkompetensi tinggi dapat dicapai hanya jika diimbangi oleh tingkat kesejahteraan dosen yang cukup dan memadai secara finansial. Belum lagi jika mau dibicarakan jaminan layanan kesehatan bagi dosen, yang standar “Puskesmas” atau “layanan klas 3 Rumah Sakit, dengan waktu tunggu lama untuk sebuah tindakan medis seperti operasi jantung, yang sangat tergantung pada ketersedian kamar rawat inap”. Tunjangan finansial bagi dosen tidak sekedar untuk kepentingan bertahan hidup, seperti gaji untuk pemenuhan hidup rumah tangga dan tunjangan transport ke kampus. Namun, juga masih kewajiban bagi dosen untuk melakukan riset dan pada akhirnya menerbitkan makalah di jurnal-jurnal nasional dan menerbitkan buku- buku hasil riset tersebut. Penerbitan karya ilmiah hasil riset tersebut merupakan “Beban Kerja Dosen”. Segenap kegiatan wajib tersebut memerlukan dana besar di satu sisi, tetapi di sisi lain tingkat kesejahteraannya masih minim. Jika dosen menerima dana penelitian, laporan pertanggung jawabannya dirasa begitu detail dan rumit, sehingga menjadi kendala tersendiri bagi profesi dosen. Padahal tidak semua pengeluaran riset itu dapat dibuktikan dengan bukti pengeluaran tertulis, seperti “ngopi-ngopi di warung tegal”. Sebenarnya pendapatan penyelenggara Pendidikan di bawah “Yayasan” adalah relatif baik. Hal itu bisa dilihat dari kegiatan pembangunan fisik prasana perkuliahan. Namun tidak untuk peningkatan gaji dan insentif dosen yang seharusnya dilakukan secara berkala sejalan dengan Pembangunan fisik. Gaji dosen PTS seharusnya tidak saja berstandar “UMR” di provinsi, tetapi hidup “layak untuk pribadi dan fasilitas kegiatan ilmiah”. Tuntutan kebutuhan semacam ini menuntut bahwa semestinya negara hadir dengan menetapkan gaji dosen minimum yang harusnya di atas UMR, mengingat untuk menjadi dosen syaratnya adalah minimum berpendidikan S2 dan wajib melanjutkan S3 dengan biaya yang tidak murah. Paradigma baru yang mengkedepankan kepentingan kesejahteraan dosen dalam tata kelola operasional pendidikan tinggi inilah, yang diharapkan nantinya membentuk wajah baru penyelenggaraan sistem operasional pendidikan tinggi yang lebih profesional, tertata dengan lebih baik, lebih berkualitas dan lebih menjamin 36 keberlanjutan terselenggaranya sistem pendidikan tinggi yang kompetitif dan lebih mampu menjawab kebutuhan tantangan persaingan global. Saya mendukung Permohonan a quo supaya terjadinya perlakuan yang adil terhadap gaji dosen di lingkungan “PTS”, disandarkan pada pengaturan upah mengikuti besaran UMK dan UU Ketenagakerjaan, yang seharusnya diterapkan ukuran secara nasional. II. Solusi Sebagai langkah konkrit, beberapa kebijakan bisa segera direalisasikan dan diimplementasikan oleh pemerintah atas nama negara dalam mengintervensi situasi yang tidak menguntungkan dan tidak kondusif bagi perkembangan dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, di antaranya: 1) Pemerintah harus segera menetapkan aturan batas terbawah gaji untuk dosen dengan kualifikasi terendah harus di atas UMR sekian persen, sebagai pijakan untuk menentukan berbagai jenjang gaji dengan kualifikasi dosen yang berbeda. 2) Melakukan audit tata kelola dan keuangan untuk memastikan kemampuan yayasan penyelenggara pendidikan dalam memenuhi standar gaji dosen sebagaimana yang ditentukan dalam aturan, termasuk dari berbagai praktik menyimpang terkait hubungan pelaku profesi dengan penyedia kerja profesi. 3) Pemerintah harus menyertakan daya paksa dalam ketentuan aturan tersebut dengan berbagai alternatif konsekuensi sanksi, mulai dari memberikan tenggang waktu terbatas untuk penyesuaian cash flow untuk pemenuhan standar gaji, merger ataupun konsolidasi dengan yayasan dengan profil serupa tetapi ketika digabung mampu memenuhi ketentuan pemenuhan standar gaji atau diakuisisi oleh yayasan lain yang telah memenuhi standar gaji, perintah likuidasi atau pencabutan izin operasional pendidikan. 4) Tidak menunda pembayaran insentif “Sertifikasi Dosen”, “tunjangan penelitian”, “tunjangan kehormatan guru besar”, serta “investasi dan pengembangan.” Saksi Para Pemohon Moh. Saleh • Saksi mengajar di perguruan tinggi di bawah yayasan pesantren, namanya Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuanyar, berada di Kabupaten Pemekasan, Provinsi Jawa Timur, di Pulau Madura. 37 • Saksi menerima gaji tetap sebagai dosen sebesar Rp 300.000. • Saksi mengajar per tatap muka memperoleh honor sebesar Rp 50.000 dengan uang transpor sebesar Rp 15.000. • Gaji di perguruan tinggi yang berada di Kabupaten Pemekasan di bawah UMK. • Ada salah satu kampus di bawah Kemendikbud mendapatkan gaji sebesar Rp 1.000.000,00 sesuai dengan kepangkatan. • Besaran UMK untuk tahun 2024 sekitar Rp 2.200.000. • Saksi sebagai dosen di PTS bawah Kemenag. • Ada lima prodi di tempat Saksi mengajar. Prodi pada Pendidikan Sastra Arab, SPP-nya hanya Rp 300.000,00 per semester. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, DPR menyampaikan keterangan secara tertulis bertanggal 28 Februari 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Agustus 2024. [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Presiden telah menyampaikan keterangan tertulisnya yang diterima Mahkamah pada tanggal 26 Februari 2024 dan didengarkan keterangannya dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 28 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk menguji ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU DIKTI yang menyatakan: Pasal 70 (3) Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan gaji pokok serta tunjangan kepada Dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Sepanjang tidak dimaknai: Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan gaji pokok serta tunjangan kepada Dosen dan tenaga kependidikan Yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945, yaitu: 1. Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan "Negara Indonesia adalah negara hukum.” 38 2. Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengajuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta yang sama dihadapan hukum." 3. Pasal 27 ayat (2), yang menyatakan: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” 4. Pasal 31 ayat (4), yang menyatakan “Negara memprioritaskan anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggara pendidikan nasional.” dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1. UU 12/2012 telah memberikan wewenang (delegatie) kepada Masyarakat untuk melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. 2. Badan Penyelenggara Pendididikan Tinggi Swasta, Berhak Mendapatkan Dana yang Bersumber dari APBN atau APBD Untuk Memberikan Gaji Pokok Serta Tunjangan Kepada Dosen. 3. Dosen merupakan Pilar pelaksanaan penyelenggaraan PTS. Namun Kesejahteraan Dosen menjadi terabaikan dengan berlakunya Ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012. 4. Satuan Pendidikan Yang Didirikan Dan/Atau Diselenggarakan Oleh Masyarakat Untuk Bertindak Dipersonifikasikan oleh Dosen Sebagai Pendidik/Tenaga Profesional Pendidikan, Namun Gaji Pokok Serta Tunjangan Kepada Dosen PTS Tidak Mencerminkan Amanat Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI 1945. 5. Ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012, Menimbulkan Ketidakpastian Hukum Karena Tidak Menyebutkan Jenis Peraturan Perundang-undangan Apa Yang Menerima Delegasi Sehingga Tidak Sesuai (Non-Conformin, Unvereinbar). 39 II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Sehubungan dengan kedudukan hukum Para Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut: 1. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang yang diuji; 40 c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. 2. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan- putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian kerugian hak ditentukan dengan lima syarat yaitu: a. Adanya hak dan atau kewenangan Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan atau kewenangan tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan Para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang dimohonkan diuji, juga apakah terdapat kerugian konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. 4. Bahwa menurut Pemerintah tidak terdapat kerugian yang diderita oleh Para Pemohon, yang didasarkan: 41 a. Bahwa perjanjian atau kesepakatan kerja menimbulkan hubungan hukum antara Para Pemohon dan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi. Hubungan hukum ini membawa konsekuensi hak dan kewajiban antara badan penyelenggara dengan Para Pemohon sebagai Dosen, termasuk di dalamnya kewajiban pembayaran gaji dengan besaran yang seharusnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa dan karenanya pendidik (Dosen) merupakan “bagian integral dari sistem pendidikan yang dengan demikian juga merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan amanat “mencerdaskan kehidupan bangsa” (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XIII/2015). Oleh karena penyelenggaraan pendidikan merupakan tangggung jawab bersama, maka penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat, termasuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS) bukan merupakan pemberian wewenang (delegatie) dari Pemerintah kepada Dosen sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon. Penyelenggaraan Pendidikan oleh masyarakat adalah hak peran serta, bukan perintah atau pemberian wewenang kepada Masyarakat. Oleh karena itu, pada PTS lahir hubungan hukum yang nyata antara Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi dan Dosen, bukan dengan Pemerintah. Dengan konstruksi demikian, ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU Dikti mengenai kewajiban “memberikan gaji pokok serta tunjangan kepada Dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan” adalah ketentuan yang telah sesuai dengan konsep yuridis mengenai hubungan hukum PTS dan Dosen. c. Bahwa ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU Dikti justru memberikan penguatan secara hukum mengenai kewajiban badan penyelenggara kepada Dosen dan tenaga kependidikan yang harus dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Permohonan dalam perkara ini sesungguhnya merupakan masalah implementasi dari kewajiban pengupahan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. 42 d. Bahwa karena hal ini merupakan masalah implementasi kewajiban pengupahan yang lahir dari hubungan ‘perjanjian atau kesepakatan kerja’, maka hal ini tidak berkaitan dan tidak terdapat kausalitas antara anggapan kerugian konstitusional yang diderita oleh Para Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU Dikti. Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena tidak terdapat kerugian konstitusional yang diderita oleh Para Pemohon akibat berlakunya ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU Dikti, maka menurut Pemerintah Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), sehingga sudah sepatutnya tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). III. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI Bahwa sebelum Pemerintah memberikan keterangan terhadap pokok- pokok alasan Para Pemohon, Pemerintah terlebih dahulu akan menyampaikan penjelasan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, khususnya berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Bahwa mengenai satu sistem pendidikan nasional ini pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk pengaturan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan. Sistem pendidikan nasional saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut dengan UU Sisdiknas). Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU 43 Sisdiknas, “Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.” Salah satu aspek dalam sistem pendidikan nasional adalah pendidikan tinggi sebagai salah satu jenis pendidikan formal. Selain diatur dalam UU Sisdiknas, pendidikan tinggi juga diatur secara khusus dalam UU Dikti. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan oleh perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta. Perguruan Tinggi Negeri (PTN) adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah, sedangkan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat dalam konteks pendidikan secara luas merupakan suatu fakta yang hadir jauh sebelum Republik Indonesia berdiri, yang bentuknya beraneka macam, yang dikenal sebagai pendidikan berbasis masyarakat, termasuk dalam jenis pendidikan formal. Dengan demikian penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat telah berjalan seiring dan bersama dengan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah secara langsung. Bahwa oleh karena mengingat amanat ketentuan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945, maka penyelenggaraan pendidikan, baik yang diselenggarakan Pemerintah maupun masyarakat diatur dalam suatu sistem pendidikan nasional, termasuk didalamnya terdapat komponen pendidik (termasuk Dosen). Kewajiban negara terhadap warga negara dalam bidang pendidikan mempunyai dasar yang lebih fundamental, sebab salah satu tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia (het doel van de staat) adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dalam alinea keempat yang berbunyi, ’Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 44 dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa…’. Dengan demikian salah satu kewajiban tersebut melekat pada eksistensi Negara dalam arti bahwa justru untuk mencerdaskan kehidupan bangsalah maka Negara Indonesia dibentuk (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-III/2005). Hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan tidak hanya sebatas kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi tetapi menjadi kewajiban negara untuk memenuhi hak warga negara tersebut. Karena demikian pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia, menyebabkan pendidikan tidak hanya semata-mata ditetapkan sebagai hak warga negara saja, bahkan UUD 1945 memandang perlu untuk menjadikan pendidikan dasar sebagai kewajiban warga negara (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-III/2005). Agar kewajiban warga negara atas pendidikan dasar dapat dipenuhi dengan baik, maka ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 mewajibkan kepada Pemerintah untuk membiayainya. Maka telah jelas bahwa yang tegas diatur dalam UUD 1945 adalah kewajiban pembiayaan untuk pendidikan dasar. Dengan pengaturan demikian, maka secara a contrario kewajiban pembiayaan pendidikan menurut UUD 1945 tidak termasuk terhadap pendidikan tinggi. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti Pemerintah mengabaikan, membiarkan atau lepas tangan terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk dalam hal pembiayaan baik terhadap pendidikan tinggi yang diselenggarakan Pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang dikenal sebagai PTS. Pembiayaan pendidikan tinggi oleh Pemerintah kepada PTS, meskipun secara konstitusional bukan merupakan kewajiban Negara (karena bukan pendidikan dasar) telah tegas diatur dalam ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Dikti dan sebelumnya juga diatur dalam ketentuan Pasal 55 UU Sisdiknas. Implementasi dari ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Dikti dan Pasal 55 UU Sisdiknas tersebut telah dilaksanakan dan bahkan melebihi apa yang diatur dalam kedua UU a quo. Berikut merupakan bentuk-bentuk pendanaan pendidikan tinggi yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk PTS: a. Pembayaran Tunjangan Sertifikasi Dosen, Tunjangan Kehormatan Profesor; b. Bantuan Pendanaan Penelitian; 45 c. Bantuan Pendanaan Pengabdian Masyarakat; d. Pendanaan Pengembangan Kapasitas Dosen dan Tenaga Kependidikan melalui berbagai skema seperti beasiswa studi lanjut, pelatihan, kepesertaan pertemuan ilmiah (seminar, conference dan sebagainya); dan e. Berbagai skema pendanaan bagi PTS, seperti hibah institusi perguruan tinggi, hibah program studi, pendanaan pengembangan jurnal ilmiah dan sebagainya. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka telah jelas hal ini merupakan bentuk nyata dari tanggung jawab negara dalam pendidikan, termasuk pendidikan tinggi. Terhadap perguruan tinggi yang diselenggarakan masyarakat atau disebut PTS, tanggung jawab Negara/Pemerintah dilakukan berdasarkan prinsip negara hukum, yakni sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa dalam Permohonan a quo, Para Pemohon meminta ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU Dikti dimaknai sesuai kehendak Para Pemohon, yakni “Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan gaji pokok serta tunjangan kepada Dosen dan tenaga kependidikan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”, merupakan hal yang tidak berdasar UUD 1945. Tidak berdasarnya dalil Para Pemohon yang demikian adalah karena pendidikan tinggi bukan merupakan kewajiban konstitusional dalam hal pembiayaan. Selain itu pula, tidak berdasarnya dalil Pemohonan karena implementasi ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, yakni “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangkurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelengaraan pendidikan", telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 026/PUU-III/2005, Nomor 026/PUU-IV/2006, Nomor 24/PUU-V/2007, dan Nomor 13/PUU-VI/2008. Kesesuaian pelaksanaan ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 termasuk dalam hal komponen anggaran pendidikan dan cara penghitungan anggaran pendidikan. Bahwa Permohonan Para Pemohon yang pada intinya menghendaki gaji pokok dosen PTS dibayar oleh negara/pemerintah, dengan dalil bahwa UU Dikti telah memberikan wewenang (delegatie) kepada masyarakat untuk 46 melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan (Permohonan Angka 6 hal. 14), merupakan dalil yang tidak berdasar karena penyelenggaraan pendidikan telah tegas dinyatakan merupakan keberdayaan bersama semua komponen masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (6) UU Sisdiknas. Dengan konsepsi demikian maka pendidikan bukan semata-mata tanggung jawab Pemerintah namun juga tanggung jawab bersama segenap komponen bangsa, termasuk dalam hal pendanaan pendidikan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas. Bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil Para Pemohon, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: A. Bahwa menurut Para Pemohon UU 12/2012 telah memberikan wewenang (delegatie) kepada Masyarakat untuk melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Terhadap dalil tersebut Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: 1. Bahwa kewajiban Negara terhadap warga negara dalam bidang pendidikan merupakan hal yang fundamental, sebab salah satu tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dalam alinea keempat yang berbunyi, ‘…mencerdaskan kehidupan bangsa…’. Dengan demikian salah satu kewajiban tersebut melekat pada eksistensi Negara dalam arti bahwa justru untuk mencerdaskan kehidupan bangsalah maka Negara Indonesia dibentuk. 2. Bahwa sebelum Negara Republik Indonesia terbentuk, penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat merupakan fakta yang tidak terbantahkan dan hal ini merupakan wujud peran serta masyarakat yang tidak dapat dinegasikan. Negara melalui institusi pembentuk peraturan perundang-undangan, mengakui keberadaan 47 dan peran serta masyarakat ini dalam sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam UU Sisdiknas. Prinsip sistem pendidikan nasional diwujudkan antara lain menurut ketentuan Pasal 4 ayat (6) UU Sisdiknas yang berbunyi: Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. 3. Bahwa dengan konsepsi memberdayakan semua komponen masyarakat, maka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai tanggung jawab negara tidak berarti bahwa hal ini dilakukan oleh Negara sendiri dengan seluruh sumber daya yang dimiliki Negara/Pemerintah atau dengan kata lain dibebankan seluruhnya kepada Negara. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tanggung jawab bersama, sebagaimana hal ini telah dinyatakan dalam Penjelasan Umum UU Sisdiknas, yang berbunyi “… bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang- undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. “ Bahwa secara historis dan faktual, masyarakat telah menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat, baik formal dan nonformal, merupakan bentuk pluralisme dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, sehingga bukan merupakan dualisme yang saling menegasikan. Oleh karena itu tidak tepat meletakkan tugas mencerdaskan kehidupan bangsa melalui urusan penyelenggaraan pendidikan, termasuk pendidikan tinggi yang berbasis/dilakukan oleh masyarakat diposisikan sebagai pemberian wewenang atau pendelegasian dari Negara/Pemerintah kepada masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat mempunyai posisi “bersama” sebagai bagian dari komponen bangsa, dengan fungsi atau wewenang tertentu yang dimiliki oleh Pemerintah sesuai dengan sistem pendidikan nasional. Meletakkan penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat dalam berbagai bentuk satuan pendidikan dan 48 berbagai jenjang sebagai pemberian wewenang/pendelegasian dari Pemerintah, justru merendahkan posisi dari peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. 4. Bahwa oleh karena penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat, baik formal maupun non formal, yang dikenal dengan satuan pendidikan swasta atau PTS merupakan bentuk nyata hak peran serta yang diletakkan dalam kerangka ‘tanggung jawab bersama’, sehingga bersifat sejajar, maka kedudukan dosen pada PTS bukan bentuk “pemerintah memberikan wewenang/mendelegasikan kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa kepada dosen.” 5. Bahwa konsep tanggung jawab bersama sebagaimana dianut dalam Penjelasan Umum UU Sisdiknas, telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 10/PUU-XIII/2015, yang dikutip sebagai berikut. [3.9] … Bahwa guru adalah bagian integral dari sistem pendidikan yang dengan demikian juga merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan amanat “mencerdaskan kehidupan bangsa” yang merupakan salah satu gagasan besar yang hendak diwujudnyatakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Guna mencapai tujuan dimaksud, Konstitusi kemudian mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia yang diatur dengan Undang-Undang [Pasal 31 ayat (3) UUD 1945]. Amanat Konstitusi ini kemudian diwujudkan dengan pengundangan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU Sisdiknas); Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) a quo adalah mengenai guru yang merupakan pendidik, yang mana definisi yuridis pendidik adalah termasuk Dosen (vide ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Sisdiknas). Maka putusan a quo dapat digunakan dalam perkara ini, yaitu “dosen sebagai bagian integral dari sistem pendidikan”. Pertimbangan Hukum Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan a quo tidak pernah merumuskan konstruksi hubungan pendidik sebagai hubungan yang lahir karena pemberian wewenang/pendelegasian urusan penyelenggaraan pendidikan kepada pendidik (Dosen). 49 6. Bahwa penegasan mengenai tanggung jawab bersama sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum UU Sisdiknas, kemudian dipertegas pula dalam hal pendanaannya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 46 UU Sisdiknas, yang berbunyi: (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7. Lebih lanjut, prinsip tanggung jawab bersama dalam hal pendanaan, UU Sisdiknas tidak membiarkan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk mengusahakan pendanaan sendiri. Dalam hal ini ketentuan Pasal 55 UU Sisdiknas mengatur kerangka dasar penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat sebagai hak, namun dalam aspek pendanaan sumbernya tidak hanya dari masyarakat sendiri, tetapi dapat berasal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Ketentuan Pasal 55 UU Sisdiknas berbunyi: Pasal 55 (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. (2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. (5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 8. Bahwa berdasarkan ketentuan mengenai tanggung jawab bersama dalam hal pendanaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 46 UU Sisdiknas dan prinsip penyelenggaraan pendidikan merupakan 50 tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat, maka jelas kedudukan pendidik, termasuk Dosen pada perguruan tinggi yang diselenggarakan masyarakat/PTS bukan menerima pelimpahan wewenang dari Negara/Pemerintah. 9. Bahwa oleh karena tidak tepat meletakkan konsepsi Dosen PTS melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, maka ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU Dikti yang dimohonkan pengujian, tidak dapat dibaca terpisah dengan ketentuan Pasal 70 ayat (2) yang berbunyi: “Pengangkatan dan penempatan Dosen dan tenaga kependidikan oleh badan penyelenggara dilakukan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Berdasarkan ketentuan ini, maka hubungan hukum antara Dosen dan Badan Penyelenggara adalah hubungan kerja yang akan melahirkan kewajiban tertentu seperti pemberian gaji atau pengupahan. Dalam hal ini perjanjian atau kesepakatan kerja yang lahir antara Badan Penyelenggara dan Dosen menimbulkan kewajiban pemberian gaji oleh badan penyelenggara, bukan oleh Pemerintah. 10. Bahwa mengenai hubungan hukum antara badan penyelenggara perguruan tinggi dan Dosen ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen (selanjutnya disebut UU Guru dan Dosen) yang berbunyi: “Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.” Dengan konsepsi ini maka tidak ada campur tangan Pemerintah terhadap pengangkatan, penempatan bahkan pemberhentian Dosen pada PTS. Oleh karena itu tidak terdapat ‘hubungan kedinasan’ antara Dosen PTS dengan Pemerintah, sehingga tanggung jawab dalam pemberian gaji pokok dan tunjangan tidak dapat dialihkan kepada Pemerintah. 11. Bahwa ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU Dikti, justru memberikan penguatan agar dilaksanakan dan ditaati kewajiban bagi badan 51 penyelenggara kepada Dosen dan tenaga Kependidikan. Penguatan ini dilakukan terhadap pemenuhan hak dalam hubungan kerja melalui perjanjian kerja yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang ketenagakerjaan dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 12. Bahwa oleh karena penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama dan penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat adalah hak peran serta, maka penyelenggaraan pendidikan oleh PTS termasuk didalamnya terdapat komponen Dosen, bukan merupakan pelimpahan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. B. Bahwa menurut Para Pemohon Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Swasta, Berhak Mendapatkan Dana yang Bersumber dari APBN atau APBD Untuk Memberikan Gaji Pokok Serta Tunjangan Kepada Dosen Terhadap dalil tersebut Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: 1. Bahwa Para Pemohon telah keliru dalam memaknai pengalokasian dana Badan Penyelenggaraan PTS yang bersumber dari APBN atau APBD untuk digunakan untuk memberikan gaji pokok serta tunjangan kepada dosen. Selain keliru memaknainya, Para Pemohon yang meminta alokasi anggaran dari APBN atau APBD sebagai hal yang tidak berdasar. 2. Bahwa ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Dikti telah menegaskan dana pendidikan tinggi yang bersumber dari APBN dan/atau APBD dialokasikan untuk: a. PTN, sebagai biaya operasional, Dosen dan tenaga kependidikan, serta investasi dan pengembangan; b. PTS, sebagai bantuan tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, serta investasi dan pengembangan; dan c. Mahasiswa, sebagai dukungan biaya untuk mengikuti Pendidikan Tinggi. 52 3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 026/PUU-III/2005, Nomor 026/PUU-IV/2006, Nomor 24/PUU-V/2007, dan Nomor 13/PUU-VI/2008 yang secara keseluruhan merupakan putusan mengenai anggaran pendidikan, telah menjadi acuan dalam alokasi anggaran pendidikan. Setelah putusan-putusan MK a quo Pemerintah dan DPR telah secara konsisten mempedomani putusan MK dimaksud dalam hal alokasi anggaran pendidikan, cara penghitungan dan komponen dari anggaran pendidikan. Artinya, tidak ada alokasi anggaran untuk gaji pokok serta tunjangan kepada Dosen PTS sebagaimana hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Dikti. 4. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (1) huruf b UU Dikti, pemerintah telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran bersumber dari APBN, dalam jenis sebagai berikut: a. Pemberian tunjangan profesi kepada Dosen dan Guru Besar, baik Dosen PTN maupun Dosen PTS dapat digambarkan dari data perbandingan Dosen PTN dan PTS, yang mana dari data tersebut dapat diketahui bahwa tunjangan profesi dosen diberikan kepada dosen tetap PTS yang telah memiliki status tersertifikasi dosen (serdos). 53 Data 1: Data Jumlah Dosen Tetap PTN dan PTS Data dibawah ini menunjukkan jumlah Dosen PTS yang berhak menerima tunjangan profesi yang bersumber dari APBN justru lebih banyak daripada jumlah dosen PTN. Data 2: Data Jumlah Dosen PTS dan PTN Tersertifikasi 54 b. Bahwa berdasarkan Data 1 dan 2 tersebut, APBN yang digunakan untuk tunjangan profesi dosen (TPD) dan tunjangan kehormatan guru besar (TKGB) pada PTS disalurkan melalui masing-masing Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut LLDikti). Adapun, realisasi anggaran yang disalurkan melalui LLDikti masing-masing wilayah PTS pada 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagaimana data berikut: NO LLDIKTI 2021 2022 2023 TPD- TKGB NON PNS (0rang) Realisai Anggaran TPD- TKGB NON PNS (orang) Realisasi Anggaran TPD- TKGB NON PNS (orang) Realisasi Anggaran 1 LLDikti I Medan 3.181 111.147.520.000 3.656 127.870.390.000 3.843 148.957.746.800 2 LLDikti II Palembang 2.349 80.833.864.200 2.176 91.503.200.905 2.505 97.455.997.600 3 LLDikti III DKI Jakarta 7.322 314.849.621.500 8.145 297.989.024.200 8.651 369.132.053.649 4 LLDikti IV Bandung 7.043 225.706.740.900 7.515 294.384.339.790 9.116 320.760.592.000 5 LLDikti V Yogyakarta 3.333 139.137.404.620 3.658 145.964.106.100 3.972 140.281.171.800 6 LLDikti VI Semarang 3.828 170.013.434.100 4.735 196.668.984.900 4.891 143.512.824.600 7 LLDikti VII Surabaya 5.920 213.696.888.700 6.228 231.973.596.000 6.335 208.422.171.300 8 LLDikti VIII Denpasar 2.341 83.869.642.000 2.845 89.900.076.600 2.798 252.624.831.300 9 LLDikti IX Makassar 2.872 111.783.410.700 4.000 160.117.393.300 3.400 100.707.615.500 10 LLDikti X Padang 4.105 138.448.704.800 3.841 150.732.242.200 4.517 162.210.485.167 11 LLDikti XI Banjarmasin 1.337 46.936.610.300 1.481 51.094.489.700 1.624 54.724.011.100 12 LLDikti XII Ambon 496 16.575.632.300 625 17.869.480.600 491 19.459.612.950 13 LLDikti XIII Banda Aceh 495 16.645.265.400 554 18.438.788.200 6.660 21.001.887.200 14 LLDikti XIV Biak 365 12.621.268.300 354 14.883.746.700 417 17.089.804.500 15 LLDikti XV Kupang 670 22.521.720.246 670 25.187.470.400 670 26.614.184.600 16 LLDikti XVI Gorontalo 756 19.642.761.575 760 30.340.825.940 1.005 36.839.053.500 TOTAL 46.413 1.724.430.489.641 51.243 1.944.918.155.535 60.895 2.119.794.043.566 VOLUME Orang Rupiah Orang Rupiah Orang Rupiah 55 Data 3: Data Jumlah Anggaran LL Dikti terkait Tunjangan Profesi Dosen dan Guru Besar PTS 5. Bahwa penyediaan sumber daya manusia, khususnya Dosen di PTS juga dilakukan oleh Pemerintah melalui skema Dosen PNS yang diperbantukan/ditempatkan di PTS. Hal ini tentu mengurangi beban pembiayaan bagi PTS untuk pembayaran pegawai/Dosen, karena gaji dan tunjangan Dosen PNS pada PTS bersumber dari APBN. Berikut merupakan data jumlah Dosen PNS yang ditempatkan di PTS menurut wilayah LLDikti. NO. PEMBINA STATUS PEGAW AI PERGURUAN TINGGI JUMLAH DOSEN 1. LLDikti I Medan PNS PTS 585 2. LLDikti II Palembang PNS PTS 497 3. LLDikti III DKI Jakarta PNS PTS 455 4. LLDikti IV Bandung PNS PTS 841 5. LLDikti V Yogyakarta PNS PTS 850 6. LLDikti VI Semarang PNS PTS 368 7. LLDikti VII Surabaya PNS PTS 398 8. LLDikti VIII Denpasar PNS PTS 920 9. LLDikti IX Makassar PNS PTS 522 10. LLDikti X Padang PNS PTS 457 11. LLDikti XI Banjarmasin PNS PTS 345 12. LLDikti XII Ambon PNS PTS 165 13. LLDikti XIII Banda Aceh PNS PTS 153 14. LLDikti XIV Biak PNS PTS 155 15. LLDikti XV Kupang PNS PTS 32 16 LLDikti XVI Gorontalo PNS PTS 112 TOTAL 6.855 6. Bahwa selain memberikan Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Guru Besar pada PTS, Pemerintah juga memberikan berbagai pendanaan APBN untuk PTS. Berikut merupakan skema pendanaan APBN untuk PTS, termasuk untuk Dosen PTS. a. Pendanaan Penelitian Untuk PTS Pendanaan penelitian terbagi dalam 3 kategori, yaitu riset dasar, riset terapan, dan riset pengembangan yang diberikan kepada PTN 56 dan PTS, termasuk kepada Dosennya. Berikut ini adalah rincian dalam 2 tahun terakhir. 1) Jumlah Perguruan Tinggi Yang Berpartisipasi Dalam Penelitian No. KATEGORI RISET 2022 2023 GRAND TOTAL PTN PTS TOTAL PTN PTS TOTAl 1. Riset Dasar 72 857 929 75 824 899 1828 2. Riset Terapan 64 157 221 51 126 187 408 3. Riset Pengembangan 9 6 15 0 0 0 15 GRAND TOTAL 145 1020 1165 136 950 1086 2251 2) Jumlah Dosen Yang Berpatisipasi Dalam Penelitian No. KATEGORI RISET 2022 2023 GRAND TOTAL PTN PTS TOTAL PTN PTS TOTAl 1. Riset Dasar 2870 3559 6429 2961 3484 6445 12874 2. Riset Terapan 746 546 1292 431 291 722 2014 3. Riset Pengembangan 13 6 19 0 0 0 19 GRAND TOTAL 3629 4111 7440 3392 3775 7167 14907 3) Jumlah Judul Penelitian No. KATEGORI RISET 2022 2023 GRAND TOTAL PTN PTS TOTAL PTN PTS TOTAl 1. Riset Dasar 3891 3734 7625 3798 3680 7478 15103 2. Riset Terapan 765 550 1315 434 292 726 2041 3. Riset Pengembangan 13 6 19 0 0 0 19 GRAND TOTAL 4669 4290 8959 4232 3972 8204 17163 4) Jumlah Dana Penelitian a) Tahun 2022 No KATEGORI RISET PTN PTS TOTAL 1. Riset Dasar Rp331.638.680.000 Rp163.652.841.000 Rp495.291.521.000 2. Riset Terapan Rp133.164.729.000 Rp 88.944.822.000 Rp222.109.551.000 3. Riset Pengembangan Rp 4.926.717.000 Rp 1.758.922.000 Rp 6.685.639.000 GRAND TOTAL Rp469.730.126.000 Rp254.356.585.000 Rp724.086.711.000 b) Tahun 2023 No KATEGORI RISET PTN PTS TOTAL 1. Riset Dasar Rp350.639.494.000 Rp201.053.087.000 Rp551.692.581.000 2. Riset Terapan Rp 87.315.486.000 Rp 58.225.261.000 Rp145.540.747.000 3. Riset Pengembangan Rp - Rp - Rp. - GRAND TOTAL Rp437.954.980.000 Rp259.278.348.000 Rp697.233.328.000 b. Pendanaan Pengabdian Masyarakat Untuk PTS Dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi berupa pengabdian masyarakat, Pemerintah telah melakukan pendanaan yang bersumber dari APBN sebagaimana data dibawah ini. 57 1) Jumlah Perguruan Tinggi Yang Berpartisipasi Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat No. KATEGORI PENGABDIAN 2022 2023 GRAND TOTAL PTN PTS TOTAL PTN PTS TOTAl 1. Pemberdayaan Berbasis Masyarakat 74 397 471 73 618 691 1162 2. Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan 14 19 33 6 20 26 59 3. Pemberdayaan Berbasis Wilayah 7 16 23 13 20 33 56 GRAND TOTAL 95 432 527 92 658 750 1277 2) Jumlah Dosen Yang Berpatisipasi Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat No. KATEGORI PENGABDIAN 2022 2023 GRAND TOTAL PTN PTS TOTAL PTN PTS TOTAl 1. Pemberdayaan Berbasis Masyarakat 304 713 1017 364 1463 1827 2844 2. Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan 17 22 39 7 24 31 70 3. Pemberdayaan Berbasis Wilayah 10 20 30 14 31 45 75 GRAND TOTAL 331 755 1086 385 1518 1903 2989 3) Jumlah Judul Pengabdian Kepada Masyarakat No. KATEGORI PENGABDIAN 2022 2023 GRAND TOTAL PTN PTS TOTAL PTN PTS TOTAl 1. Pemberdayaan Berbasis Masyarakat 304 713 1017 364 1463 1827 2844 2. Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan 17 22 39 7 24 31 70 3. Pemberdayaan Berbasis Wilayah 10 20 30 14 31 45 75 GRAND TOTAL 331 755 1086 385 1518 1903 2989 4) Jumlah Dana Pengabdian Kepada Masyarakat a) Tahun 2022 No. KATEGORI PENGABDIAN PTN PTS TOTAL 1. Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Rp26.738.830.000 Rp13.226.876.000 Rp39.965.706.000 2. Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan Rp 3.488.810.000 Rp2.380.570.000 Rp5.869.380.000 3. Pemberdayaan Berbasis Wilayah Rp 2.897.530.000 Rp.1.445.620.000 Rp 4.343.150.000 GRAND TOTAL Rp33.125.170.000 Rp17.053.066.000 Rp50.178.236.000 58 b) Tahun 2023 No. KATEGORI PENGABDIAN PTN PTS TOTAL 1. Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Rp15.003.401.000 Rp48.303.323.000 Rp63.306.724.000 2. Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan Rp 1.041.721.000 Rp 3.482.509.000 Rp 4.524.230.000 3. Pemberdayaan Berbasis Wilayah Rp 2.241.617.000 Rp 4.409.880.000 Rp 6.651.497.000 GRAND TOTAL Rp18.286.739.000 Rp56.195.712.000 Rp74.482.451.000 c. Bantuan Biaya Akreditasi Program Studi Bahwa untuk melaksanakan kewajiban akreditasi program studi di Perguruan Tinggi, Pemerintah melalui APBN Tahun 2023 telah memberikan bantuan biaya akreditasi Program Studi dengan jumlah total Rp. 12.720.000.000 kepada 175 PTS (vide Bukti. PK-1). d. Bantuan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Bagi Dosen 1) Pendaftaran Permohonan Paten dan Pemeriksaan Substantif Paten Hasil Pelatihan Penulisan Deskripsi Permohonan Paten (PDPP) Tahun 2022 Perguruan Tinggi Jumlah Judul/ Proposal/Dosen Jumlah Perguruan Tinggi Jumlah Dana PTN 129 27 Rp153.900.000 PTS 375 169 Rp397.650.000 JUMLAH 504 196 Rp551.550.000 Tahun 2023 Perguruan Tinggi Jumlah Judul/ Proposal/Dosen Jumlah Perguruan Tinggi Jumlah Dana PTN 111 48 Rp130.700.000 PTS 357 149 Rp353.250.000 JUMLAH 468 197 Rp483.950.000 2) Bantuan Pendaftaran Permohonan Paten dan Pemeriksaan Substantif Paten Hasil Program Unggulan Berpotensi Kekayaan Intelektuan (UBER KI) 59 Tahun 2022 Perguruan Tinggi Jumlah Judul/ Proposal/Dosen Jumlah Perguruan Tinggi Jumlah Dana PTN 43 17 Rp32.750.000 PTS 69 39 Rp50.950.000 JUMLAH 112 56 Rp83.700.000 Tahun 2023 Perguruan Tinggi Jumlah Judul/ Proposal/Dosen Jumlah Perguruan Tinggi Jumlah Dana PTN 43 17 Rp33.550.000 PTS 69 39 Rp60.550.000 JUMLAH 112 56 Rp94.100.000 e. Bantuan Pendanaan Akselerasi Penggabungan dan Penyatuan PTS Sebagai upaya untuk membangun PTS yang kuat, Pemerintah mendorong dan menfasilitasi pendanaan bersumber dari APBN untuk program akselerasi penggabungan dan penyatuan PTS. Melalui pendanaan ini Badan Penyelenggara PTS, dibantu dalam upaya penggabungan ataupun penyatuan beberapa PTS dalam bentuk lama (Sekolah Tinggi, Akademi, Politeknik, maupun Universitas atau Institut) menjadi PTS baru (berbentuk Universitas atau Institut). Pemerintah menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2023, Pemerintah telah memberikan anggaran senilai Rp.4.648.725.000 pada gelombang I dan Rp.3.297.764.000 pada gelombang II yang diberikan melalui 48 Badan Penyelenggara PTS (Bukti.PK-2). f. Bantuan Program Kompetisi Kampus Merdeka Bantuan Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) bertujuan untuk mendukung kebijakan kampus Merdeka, yang dimaksudkan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi, menguatkan mutu dosen dan tenaga kependidikan, serta menguatkan sistem tata kelola. 60 Bantuan PKKM juga diberikan kepada PTS yang penyalurannya dilakukan melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) di masing-masing wilayah PTS. Melalui 16 LLDikti di seluruh Indonesia, pada tahun 2022 pemerintah telah menyalurkan Bantuan PKKM sejumlah Rp.219.469.090.550 kepada 147 PTS, dan sejumlah Rp.221.886.073.221 kepada 410 PTS (vide Bukti.PK-3). 7. Bahwa Pemerintah juga memberikan bantuan pengembangan kapasitas Dosen PTN maupun PTS dalam rangka meningkatkan penelitian ilmiah dan publikasi/diseminasi hasil-hasil penelitian melalui skema sebagai berikut. a. Bantuan Konferensi Ilmiah Internasional 1) Tahun 2022 Perguruan Tinggi Jumlah Judul/ Proposal/Dosen Jumlah Perguruan Tinggi Jumlah Dana PTN 20 18 Rp 760.000.000 PTS 22 22 Rp 890.000.000 JUMLAH 42 04 Rp1.650.000.000 2) Tahun 2023 Perguruan Tinggi Jumlah Judul/ Proposal/Dosen Jumlah Perguruan Tinggi Jumlah Dana PTN 14 13 Rp 550.000.000 PTS 13 12 Rp 530.000.000 JUMLAH 27 25 Rp1.080.000.000 b. Bantuan Pengelolaan Jurnal Ilmiah Tahun 2022 Perguruan Tinggi Jumlah Judul/ Proposal/Dosen Jumlah Perguruan Tinggi Jumlah Dana PTN 21 18 Rp 895.000.000 PTS 29 27 Rp 1.230.000.000 JUMLAH 50 45 Rp2.125 .000.000 c. Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah Nasional 1) Tahun 2022 Perguruan Tinggi Jumlah Judul/ Proposal/Dosen Jumlah Perguruan Tinggi Jumlah Dana 61 PTN 35 17 Rp1.577.701.000 PTS 239 101 JUMLAH 274 118 2) Tahun 2023 Perguruan Tinggi Jumlah Judul/ Proposal/Dosen Jumlah Perguruan Tinggi Jumlah Dana* PTN 150 24 Rp1.508.808.097 PTS 250 97 JUMLAH 400 121 d. Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah Internasional 1) Tahun 2022 Perguruan Tinggi Jumlah Judul/ Proposal/Dosen Jumlah Perguruan Tinggi Jumlah Dana* PTN 190 27 Rp2.941.816.000 PTS 601 270 JUMLAH 791 297 2) Tahun 2023 Perguruan Tinggi Jumlah Judul/ Proposal/Dosen Jumlah Perguruan Tinggi Jumlah Dana* PTN 98 35 Rp2.041.531.144 PTS 491 245 JUMLAH 400 280 e. Workshop Peningkatan Jurnal Peringkat Terakreditasi 1) Tahun 2022 Perguruan Tinggi Jumlah Judul/ Proposal/Dosen Jumlah Perguruan Tinggi Jumlah Dana PTN 99 46 Rp895.485.428 PTS 329 224 JUMLAH 428 270 2) Tahun 2023 Perguruan Tinggi Jumlah Judul/ Proposal/Dosen Jumlah Perguruan Tinggi Jumlah Dana PTN 127 59 62 PTS 175 124 Rp1.828.564.584 JUMLAH 302 183 f. Workshop Jurnal Menuju Terindeks Internasional Bereputasi 1) Tahun 2022 Perguruan Tinggi Jumlah Judul/ Proposal/Dosen Jumlah Perguruan Tinggi Jumlah Dana PTN 200 103 Rp951.186.386 PTS 216 141 JUMLAH 416 244 2) Tahun 2023 Perguruan Tinggi Jumlah Judul/ Proposal/Dosen Jumlah Perguruan Tinggi Jumlah Dana PTN 59 33 Rp701.866.472 PTS 61 46 JUMLAH 120 79 8. Pada pendidikan tinggi bidang vokasi, Pemerintah juga memberikan pendanaan APBN kepada PTS bidang vokasi. Jenis-jenis pendanaan yang diberikan dan dapat diakses oleh PTS yang melaksanakan pendidikan bidang vokasi meliputi: a. Program Penguatan Pendidikan Tinggi Vokasi - Perguruan Tinggi Swasta (PPPTV-PTS) Tahun 2022 diterima oleh 54 PTS dengan nilai anggaran sejumlah Rp13.313.142.000, sedangkan pada tahun 2023 diterima oleh 52 PTS dengan nilai anggaran sejumlah Rp12.953.387.750. b. Program Competitive Fund Vokasi Tahun 2022 Tahun 2022, diterima oleh 23 PTS dengan nilai anggaran sejumlah Rp5.655.911.789. Tahun 2023, diterima oleh 20 PTS dengan nilai anggaran sejumlah Rp9.058.841.000. 9. Pemerintah juga memberikan akses yang sama kepada Dosen PTN maupun PTS bidang vokasi. Berikut adalah jenis-jenis pendanaan 63 yang diberikan dan dapat diakses juga oleh Dosen PTS yang melaksanakan pendidikan bidang vokasi, melalui skema pendanaan program: a. Pengabdian Masyarakat Dosen Vokasi Tahun 2022, diberikan untuk membantu 466 judul penelitian pada 245 PTS dengan dengan nilai anggaran sejumlah Rp10.423.113.000. Tahun 2023, diberikan untuk membantu 311 judul penelitian kepada 180 PTS dengan nilai anggaran sejumlah Rp7.813.487.000. b. Matching fund Dosen Vokasi Tahun 2022, diberikan kepada 30 dosen PTS dengan nilai anggaran sejumlah Rp8.450.324.000. Tahun 2023, diberikan kepada 60 dosen PTS dengan nilai anggaran sejumlah Rp15.846.676.000. c. Insentif Paten Terdaftar Tahun 2022, diberikan kepada 6 hasil penelitian pada 6 PTS dengan nilai anggaran sejumlah Rp8.450.000. Tahun 2023, diberikan kepada 16 hasil penelitian pada 13 PTS dengan nilai anggaran sejumlah Rp48.000.000. d. Insentif Artikel Internasional Bereputasi Tahun 2022, diberikan kepada 36 judul penelitian pada 28 PTS dengan nilai anggaran sejumlah Rp540.000.000.000. Tahun 2023, diberikan kepada 24 judul penelitian pada 19 PTS dengan nilai anggaran sejumlah Rp360.000.000.000. e. Insentif Paten/Paten Sederhana Granted Tahun 2022, diberikan kepada 12 judul penelitian pada 8 PTS dengan nilai anggaran sejumlah Rp145.000.000. Tahun 2023, diberikan kepada 2 judul penelitian pada 2 PTS dengan nilai anggaran sejumlah Rp25.000.000. f. Insentif Paten Industri/Masyarakat 64 Tahun 2022, diberikan kepada 1 judul penelitian pada 1 PTS dengan nilai anggaran sejumlah Rp30.000.000. Tahun 2023, diberikan kepada 3 judul penelitian pada 3 PTS dengan nilai anggaran sejumlah Rp90.000.000. g. Sertifikasi Kompetensi Dalam Negeri Tahun 2022, diberikan kepada 18 dosen PTS pada 9 PTS dengan nilai anggaran sejumlah Rp293.178.938. 10. Selain melalui APBN, pemerintah juga memberikan pendanaan melalui Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) yang diberikan kepada Dosen PTS bidang vokasi. Berikut merupakan skema pendanaan yang dapat diakses oleh Dosen PTS bidang vokasi: a. Sertifikasi Kompetensi Dalam Negeri Tahun 2022, diberikan kepada 77 dosen PTS pada 26 PTS dengan nilai anggaran sejumlah Rp1.191.778.812. b. Sertifikasi Kompetensi Luar Negeri Tahun 2022, diberikan kepada 13 dosen PTS pada 9 PTS dengan nilai anggaran sejumlah Rp1.743.704.703. c. Sertifikasi Profesi Dalam Negeri Tahun 2022, diberikan kepada 8 dosen PTS pada 3 PTS dengan nilai anggaran sejumlah Rp82.162.669. d. Sertifikasi Profesi Luar Negeri Tahun 2022, diberikan kepada 11 dosen PTS pada 8 PTS dengan nilai anggaran sejumlah Rp1.464.095.430. e. Magang Industri Bersertifikat Tahun 2022, diberikan kepada 13 dosen PTS pada 6 PTS dengan nilai anggaran sejumlah Rp274.947.444. f. Magang Dosen (Dalam dan Luar Negeri) Tahun 2023, diberikan kepada 9 dosen PTS pada 6 PTS dengan nilai anggaran sejumlah Rp115.685.851. g. Sertifikasi Profesi (Dalam dan Luar Negeri) Tahun 2023, diberikan kepada 23 dosen PTS pada 13 PTS dengan nilai anggaran sejumlah Rp157.292.341. h. Sertifikasi Kompetensi (Dalam dan Luar Negeri) 65 Tahun 2023, diberikan kepada 70 dosen PTS pada 31 PTS dengan nilai anggaran sejumlah Rp507.515.607. i. Penguatan Tata Kelola Perguruan Tinggi Vokasi Unggul Bereputasi Global Tahun 2022, diberikan kepada 5 dosen PTS pada 6 PTS dengan nilai anggaran sejumlah Rp638.854.492. 11. Bahwa sejak tahun 2021 Pemerintah juga menyalurkan Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang selanjutnya disebut BPI Kemendikbudristek. BPI Kemendikbudristek adalah program beasiswa Pemerintah Indonesia yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui pendanaan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). BPI Kemendikbudristek terdiri dari program beasiswa bergelar (degree) dan non-gelar (non-degree). Semua jenis program beasiswa bergelar jenjang D4/S1, S2, dan S3 juga diperuntukkan bagi Dosen PTS yang ingin melanjutkan pendidikan pada berbagai jenjang di dalam maupun luar negeri. Bahwa sejak diluncurkannya BPI Kemendikbudristek pemerintah telah membantu meluluskan 3.129 Dosen PTS dengan total anggaran sejak tahun 2021 hingga 2023 sejumlah total Rp456.491.331.276,-. Bahwa PTS juga menerima manfaat dari BPI Kemendikbudristek melalui mahasiswa penerima BPI Kemendikbudristek. Berdasarkan data Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbudristek, sejak tahun 2021 hingga tahun 2023 terdapat 369 PTS yang menerima mahasiswa BPI Kemendikbudristek dengan jumlah total Rp34.749.905.397. (vide Bukti. PK-4). 12. Bahwa berdasarkan data dan uraian mengenai skema pendanaan dari APBN, Pemerintah telah memenuhi ketentuan UU Dikti dan UU Sisdiknas, dalam hal pendanaan PTS sebagai bentuk nyata dari tanggung jawab bersama. Meskipun secara konstitusional pembiayaan pendidikan yang menjadi kewajiban menurut UUD 1945 adalah pendidikan dasar. 13. Bahwa UU Sisdiknas dan UU Dikti telah memberikan jaminan hak kepada badan penyelenggara pendidikan swasta dalam hal anggaran 66 yang bersumber dari APBN dan/atau APBD. Namun demikian, terdapat pembatasan, yakni UU Sisdiknas dan UU Dikti tidak mengatur alokasi anggaran untuk gaji pokok serta tunjangan kepada dosen sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, karena hal ini telah sesuai dengan UUD 1945 dan telah sesuai dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi mengenai anggaran Pendidikan. 14. Bahwa kewajiban negara dalam hal anggaran pendidikan, secara expressis verbis adalah untuk membiayai pendidikan dasar, sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Hal ini juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 026/PUU-III/2005, halaman 84. “Karena demikian pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia, menyebabkan pendidikan tidak hanya semata-mata ditetapkan sebagai hak warga negara saja, bahkan UUD 1945 memandang perlu untuk menjadikan pendidikan dasar sebagai kewajiban warga negara. Agar kewajiban warga negara dapat dipenuhi dengan baik maka UUD 1945, Pasal 31 ayat (2) mewajibkan kepada Pemerintah untuk membiayainya.” 15. Bahwa selain alasan konstitusional bahwa kewajiban untuk membiayai pendidikan adalah untuk pendidikan dasar, sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, tidak adanya alokasi anggaran untuk gaji pokok serta tunjangan kepada dosen PTS dalam APBN atau APBD, adalah karena tidak adanya hubungan hukum yakni tidak adanya ‘hubungan kedinasan’ antara Pemerintah dan Dosen PTS. Hubungan hukum Badan Penyelenggara dengan Dosen PTS adalah berdasarkan ‘perjanjian kerja atau kesepakatan kerja’, yang tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Hubungan hukum yang demikian merupakan hubungan hukum keperdataan antara para pihak. 16. Bahwa meskipun menurut UUD 1945, pendidikan tinggi bukan merupakan kewajiban negara dalam hal pembiayaan, namun Negara tetap melaksanakan wewenang dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai sistem pendidikan nasional, termasuk mengalokasikan pendanaan pendidikan tinggi, tidak hanya untuk PTN tetapi juga untuk PTS. Ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Dikti mengatur: 67 Pasal 89 (1) Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dialokasikan untuk: a. PTN, sebagai biaya operasional, Dosen dan tenaga kependidikan, serta investasi dan pengembangan; b. PTS, sebagai bantuan tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, serta investasi dan pengembangan; dan c. Mahasiswa, sebagai dukungan biaya untuk mengikuti Pendidikan Tinggi. 17. Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan “Bahwa sekalipun PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi kewajiban Pemerintah untuk turut serta memenuhi sumber daya Pendidikan bagi PTS bukan berarti tidak ada“ merupakan dalil yang tidak berdasar karena menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Dikti telah jelas bahwa APBN dan/APBD juga digunakan untuk turut memenuhi sumber daya pendidikan bagi PTS. 18. Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan “Bahwa dengan tidak mendapatkannya sumber dana dari APBN dan APBD menyebabkan PTS menjadi tidak dapat memberikan gaji pokok serta tunjangan kepada Dosen dan tenaga kependidikan secara sama dan merata.”, merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta. Bahwa selain yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 89 ayat (1) huruf b dan c UU Dikti, pendanaan terhadap PTS telah dilakukan dengan berbagai skema yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. 19. Bahwa berdasarkan data dan uraian tersebut di atas, berbagai bentuk pendanaan terhadap PTS merupakan pelaksanaan nyata dari ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU Sisdiknas yang menyatakan: Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian hal ini merupakan upaya memenuhi sumber daya pendidikan yang berdampak membantu PTS melakukan pemenuhan 68 hal-hal yang menjadi kewajiban PTS termasuk kewajiban memberikan gaji pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 20. Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan “Bahwa pada dasarnya kewajiban Negara (Pemerintah) terhadap PTS dan PTN seharusnya dipenuhi dan/atau diperlakukan secara sama dan setara.”, merupakan dalil yang tidak berdasar. Selain karena alasan bahwa penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat/PTS bukan merupakan pemberian wewenang pelaksanaan urusan pemerintahan, tetapi merupakan hak peran serta, menyamaratakan yang demikian adalah tidak sesuai dengan prinsip pendanaan pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU Sisdiknas: “Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.” Bahwa berdasarkan uraian tersebut, pemerintah telah mengalokasikan berbagai dana bagi PTN maupun PTS. Salah satunya yang merupakan pelaksanaan UU Dikti berupa tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan professor (vide Pasal 89 UU Dikti). Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang berhak untuk menerima gaji dan tunjangan yang bersumber dari APBN hanya untuk dosen yang berstatus sebagai ASN. Adapun bagi dosen PTS gaji dan tunjangan ditentukan berdasarkan perjanjian kerja yang dilakukan oleh Dosen yang bersangkutan dengan badan penyelenggara PTS yang tunduk berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Bahwa berdasarkan uraian tersebut tidak terdapat persoalan konstitusional sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon. C. Bahwa menurut Para Pemohon Dosen merupakan Pilar pelaksanaan penyelenggaraan PTS. Namun Kesejahteraan Dosen menjadi terabaikan dengan berlakunya Ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012 Terhadap dalil tersebut Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: 69 1. Bahwa Para Pemohon menyatakan UU Guru dan Dosen menjadi dasar pengakuan sebagai tenaga profesional sehingga sudah selayaknya mendapat perlakuan dan perlindungan yang proporsional. Sebagai tenaga profesional, Dosen harus mempunyai Sertifikat Profesi Dosen. Maka terhadap profesi Dosen ini, telah diperlakukan proporsional, yakni Dosen yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi, memperoleh tunjangan sertifikasi. Hal ini telah disampaikan pemerintah pada bagian sebelumnya. 2. Bahwa Dosen merupakan pilar pelaksanaan penyelenggaraan PTS adalah benar, namun apabila hal ini dikaitkan dengan keharusan Dosen PTS diberikan gaji pokok dan tunjangan melalui APBN dan/atau APBD adalah hal yang keliru dan tidak sesuai dengan UUD 1945, sebagaimana telah Pemerintah jelaskan pada bagian pertama dan kedua (Keterangan A dan B). 3. Bahwa oleh karena hubungan hukum antara Dosen dan badan penyelenggara adalah hubungan kerja melalui perjanjian atau kesepakatan, maka melahirkan kewajiban tertentu seperti pemberian gaji. Dengan hubungan hukum yang demikian, maka badan penyelenggara berhak membuat kebijakan atau melakukan tindakan terhadap dosennya (seperti pengangkatan, skorsing, penugasan dan pemberhentian) sehingga bukan merupakan wewenang Pemerintah untuk mengaturnya. Dengan kata lain hubungan kedinasan tidak terjadi antara Dosen PTS dan Pemerintah (vide Pasal 63 ayat (3) UU Guru dan Dosen). 4. Bahwa kewajiban pengupahan yang lahir dari perjanjian atau kesepakatan kerja pada dasarnya bukan merupakan pengaturan pada bidang penyelenggaraan pendidikan, tetapi dalam bidang ketenagakerjaan. Hal ini sejalan dengan konsep pengupahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah a quo menyebutkan “Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai 70 imbalan dari Pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”. 5. Bahwa meskipun hal demikian merupakan pengaturan dalam bidang ketenagakerjaan, dengan mengingat bahwa pendidik adalah bagian integral dari sistem pendidikan yang dengan demikian juga merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan amanat “mencerdaskan kehidupan bangsa, maka Pasal 70 ayat (3) UU Dikti memberikan penguatan dengan merumuskan norma kewajiban (obligatoir) bagi badan penyelenggara kepada Dosen dan tenaga kependidikan. Penguatan ini dilakukan terhadap pemenuhan hak dalam hubungan perjanjian kerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. 6. Bahwa mengenai tidak dapat diwujudkannya kesejahteraan Dosen PTS, hal ini bukan merupakan sebab konstitusional atau sebab dari pengaturan Pasal 70 ayat (3) UU Dikti, melainkan masalah implementasi yang mana tanggung jawab PTS dan Badan Penyelenggara seharusnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan. 7. Bahwa upaya Pemerintah dalam memastikan kewajiban untuk kesejahteraan kepada Dosen dan tenaga kependidikan, telah diatur dalam ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU Dikti dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, yakni dengan adanya Sanksi Administratif terhadap pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) huruf o: “ Badan Penyelenggara tidak memberikan gaji pokok serta tunjangan kepada Dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 71 D. Bahwa Menurut Para Pemohon Satuan Pendidikan Yang Didirikan Dan/atau Diselenggarakan Oleh Masyarakat Untuk Bertindak Dipersonifikasikan oleh Dosen Sebagai Pendidik/Tenaga Profesional Pendidikan, Namun Gaji Pokok Serta Tunjangan Kepada Dosen PTS Tidak Mencerminkan Amanat Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 Terhadap dalil tersebut Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: 1. Bahwa Para Pemohon mendalilkan definisi Dosen dalam UU Guru dan Dosen adalah sama, sehingga hal ini seharusnya tidak mengeliminasi kewajiban Negara (Pemerintah) sebagai pemangku kewajiban dalam penyelenggaraan pendidikan. 2. Bahwa lebih lanjut Para Pemohon menyatakan alokasi anggaran Pendidikan dari negara yang paling sedikit sebesar 20% dari APBN dan APBD tersebut justru tidak dapat terealisasi secara seimbang antara yang dialokasikan kepada PTN dengan yang dialokasikan kepada PTS. 3. Bahwa dalil Pemohon yang demikian merupakan dalil yang tidak berdasar. Pemerintah kembali mengulang keterangan sebelumnya bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama sebagaimana tegas dinyatakan dalam Penjelasan Umum UU Sisdiknas, yang kemudian oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 10/PUU- XIII/2015, telah merumuskan konsep “Bahwa guru (baca: ‘dosen’) adalah bagian integral dari sistem pendidikan yang dengan demikian juga merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan amanat “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan penyelenggaraan pendidikan adalah tanggung jawab bersama. 4. Bahwa pelaksanaan ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, yakni “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangkurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelengaraan pendidikan", telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 026/PUU-III/2005, Nomor 026/PUU- 72 IV/2006, Nomor 24/PUU-V/2007, dan Nomor 13/PUU-VI/2008, sehingga ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU Dikti tidak mereduksi ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Secara khusus, perintah konstitusional kewajiban untuk membiayai pendidikan adalah pendidikan dasar, sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945. Bahwa meskipun menurut UUD 1945, pendidikan tinggi bukan merupakan kewajiban negara dalam hal pembiayaan, namun negara tetap melaksanakan wewenang dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk mengalokasikan pembiayaan pendidikan tinggi, tidak hanya untuk PTN tetapi juga untuk PTS, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Dikti. E. Bahwa menurut Para Pemohon Ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012, Menimbulkan Ketidakpastian Hukum Karena Tidak Menyebutkan Jenis Peraturan Perundang-undangan Apa Yang Menerima Delegasi Sehingga Tidak Sesuai (Non-Conforming, Unvereinbar) Terhadap dalil tersebut Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: 1. Dalam peraturan perundang-undangan, sangat lazim dan mudah ditemukan frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” atau “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Termasuk dalam hal ini ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU Dikti. 2. Dalam perancangan peraturan perundang-undangan, penggunaan frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan”, menurut Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada angka 281, merupakan pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan peraturan perundang–undangan yang tidak disebutkan secara rinci. 3. Bahwa kewajiban pengupahan yang lahir dari perjanjian atau kesepakatan kerja pada dasarnya bukan merupakan pengaturan pada bidang penyelenggaraan pendidikan, tetapi dalam bidang ketenagakerjaan. Oleh karena itu pengacuan pada peraturan 73 perundang-undangan lain adalah hal yang memang harus dilakukan karena materi muatan yang tepat adalah pada peraturan perundang- undangan di bidangnya, in casu bidang ketenagakerjaan. Dalam konteks pengupahan maka ketentuan yang saat ini berlaku adalah ketentuan Pasal 81 angka 28 Pasal 88C dan Pasal 88D Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. 4. Bahwa frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”, justru menunjukkan/menciptakan kepastian hukum karena dapat ditunjuk/diacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tertentu, in casu mengenai pengupahan atau kewajiban dalam hubungan kerja. Dengan demikian, telah jelas bahwa kewajiban mengenai pengupahan oleh badan penyelenggara perguruan tinggi harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 5. Bahwa tidak dipenuhinya kewajiban sesuai dengan peraturan Perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan merupakan masalah implementasi yang seharusnya ditegakkan melalui penegakan hukum, bukan dengan mengalihkan tanggung jawab kepada Pemerintah. Dengan demikian adanya ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU Dikti justru memperkuat upaya pemenuhan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1) Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 2) Menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 74 3) Menolak permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 4) Menyatakan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Presiden mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti PK-01 sampai dengan Bukti PK-04 , sebagai berikut: 1. Bukti PK-01: Fotokopi Daftar PTS Penerima Bantuan Biaya Akreditasi Prodi Tahun 2023; 2. Bukti PK-02: Fotokopi Daftar Penerima Pendanaan Akselerasi Penggabungan dan Penyatuan PTS 2023 Gelombang I dan Penerima Pendanaan Akselerasi Penggabungan dan Penyatuan PTS 2023 Gelombang II; 3. Bukti PK-03: Fotokopi Rekapitulasi Bantuan Program Kompetisi Kampus Merdeka; 4. Bukti PK-04: Fotokopi Rincian Pembiayaan Penerima BPI Kemendikbudristek Asal dan Tujuan PTS Tahun 2021 sampai dengan 2023. Selain itu, Presiden juga menyerahkan keterangan Ahli dan Saksi secara tertulis yang keterangannya diterima oleh Mahkamah pada 21 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut: Ahli Presiden Amich Alhumami DESKRIPSI PORSI ANGGARAN 20% UNTUK PENDIDIKAN • Proporsi 20% APBN untuk pendidikan sudah diatur dalam UUD 1945 Amandemen IV Pasal 31 Ayat (4): Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal ini kemudian diatur melalui UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 75 Pasal 49 ayat (1) yang berbunyi "Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)."; • Pasal tersebut sebelumnya pernah mengalami uji materi di Mahkamah Konstitusi. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir adalah No. 024/PUU-V/2007 dan No. 013/PUUVI/2008, yang menyatakan bahwa frasa "gaji pendidik dan" dalam Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga anggaran pendidikan selanjutnya dapat didefinisikan sebagai "Seluruh biaya pendidikan baik di Pusat maupun di daerah selain biaya pendidikan kedinasan"; • Amanat tersebut kemudian diperkuat dalam UU APBN setiap tahunnya, terakhir melalui UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 (selanjutnya disebut UU APBN 2024). Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pendidikan melalui kementerian/lembaga dan nonkementerian/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan. Sedangkan Persentase Anggaran Pendidikan adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja negara pada saat Undang-Undang mengenai APBN ditetapkan; • Pemenuhan 20% APBN untuk bidang pendidikan telah dipenuhi sejak tahun 2009 hingga saat ini. Anggaran pendidikan juga cenderung meningkat setiap tahunnya seiring peningkatan belanja negara. 76 Gambar 1. Anggaran Pendidikan Tahun 2005-2024 • Highlight 5 tahun terakhir: alokasi anggaran pendidikan dalam periode 2020- 2024 secara berturut-turut adalah: Rp508,08 Triliun; Rp548,65 Triliun; Rp542,43 Triliun; Rp612,23 Triliun; dan Rp665,02 Triliun; • Adapun penggunaannya dikelompokkan menjadi (a) anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat, (b) anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan (c) anggaran pendidikan melalui pembiayaan. Anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah mendapat porsi terbesar dalam anggaran pendidikan. 13. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 77 • Anggaran pendidikan dalam belanja pemerintah pusat dialokasikan kepada Kemendikbudristek, Kemenag, dan Kementerian/Lembaga Iainnya (22 K/L pada tahun 2024), serta menjadi cadangan anggaran pendidikan yang dialokasikan melalui belanja non K/L (BA BUN). Secara rinci anggaran sebagaimana tersaji pada Lampiran I. • Anggaran pendidikan dalam transfer ke daerah meliputi alokasi pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non Fisik (bantuan operasional satuan pendidikan, aneka tunjangan guru ASN daerah, bantuan operasional museum dan taman budaya), DAU dan DBH yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan, dan dana otsus yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan. Secara rinci anggaran sebagaimana tersaji pada Lampiran 1. • Anggaran pendidikan melalui pembiayaan merupakan alokasi untuk penambahan pokok dana abadi pendidikan (termasuk dana abadi pesantren), dana abadi penelitian, dana abadi kebudayaan, dana abadi perguruan tinggi, dan pembiayaan pendidikan. Secara rinci anggaran sebagaimana tersaji pada Lampiran 1. TINJAUAN TERHADAP PORSI ANGGARAN 20% YANG DIALOKASIKAN KE MASING-MASING KEMENTERIAN/LEMBAGA • Anggaran pendidikan yang dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat berturut-turut sejak tahun 2020-2024 adalah: Rp172,22 Triliun; Rp184,53 Triliun; Rp182,81 Triliun; Rp237,14 Triliun; dan Rp241,46 Triliun; • Anggaran pendidikan tersebut juga sudah memperhitungkan besaran alokasi pada cadangan anggaran anggaran pendidikan (BA BUN) yang berturut-turut sejak tahun 2020-2024 adalah: Rp16,53 Triliun; Rp24,05 Triliun; Rp30,03 Triliun; Rp75,57 Triliun; dan Rp47,31 Triliun; • Adapun rincian peruntukkan anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat pada masing-masing Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut: 78 No. Kementerian/Lembaga Peruntukan Anggaran Pendidikan, dalam penyelenggaraan: 1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pendidikan Anak Usia Dini; Pendidikan Dasar; Pendidikan Menengah; Pendidikan Tinggi Pendidikan Khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus; Pendidikan masyarakat/Pendidikan nonformal; Pengelolaan pendidik/Guru/Dosen dan tenaga kependidikan lainnya 2. Kementerian Agama 1. Pendidikan Anak Usia Dini; 2. Pendidikan Dasar; 3. Pendidikan Menengah; 4. Pendidikan Tinggi; 5. Pengelolaan pendidik/Guru/Dosen dan tenaga kependidikan lainnya 6. Pendidikan agama; 7. Pendidikan keagamaan. Kementerian Agama tidak mengelola anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah. Seluruh anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan di bawah Kementerian Agama dialokasikan melalui DIPA Kementerian Agama, termasuk Bantuan Operasional Sekolah, aneka tunjangan guru/dosen, Program Indonesia Pintar, Bidik Misi/KlP Kuliah, serta penyediaan sarana prasarana pendidikan. 3. Kementerian Keuangan Penyaluran bantuan beasiswa melalui LPDP 4. Kementerian Pertanian 1. Pendidikan vokasi pertanian; 79 5. Kementerian Perindustrian 1. Pendidikan Tinggi Vokasi Industri; 2. Pendidikan Menengah Kejuruan Vokasi 6. Kementerian ESDM 1. Pendidikan Vokasi Bidang Industri PEM Akamigas; 2. Pendidikan Vokasi Bidang Industri PEP Bandung 7. Kementerian Perhubungan Pendidikan Vokasi Bidang Perhubungan Darat, Laut, dan Udara (termasuk penelitian dosen, diklat pekerti, peningkatan tenaga pendidik dan kependidikan) 8. Kementerian Kesehatan 1. Pengelolaan perguruan tinggi di Politeknik Kesehatan (Pembelajaran, penelitian, serta penguatan sarana dan prasarana); 2. Internship tenaga kesehatan untuk dokter umum dan dokter gigi; 9. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Penyelenggaraan pendidikan di SMK Kehutanan (pembelajaran, penyediaan sarana prasarana, peningkatan kompetensi guru); 10. Kementerian Kelautan dan Perikanan Penyelenggaraan pendidikan vokasi bidang Kelautan dan Perikanan, diutamakan bagi anak pelaku utama usaha di bidang perikanan dan kelautan 11. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pendidikan Tinggi (Vokasi) Bidang Pariwisata, termasuk untuk pembangunan sarana dan prasarana, sertifikasi, dan pengabdian masyarakat 12. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BRIN) Pendidikan Tinggi Vokasi di Bidang Teknologi Nuklir; 13. Kementerian Pemuda dan Olahraga Kegiatan olahraga pendidikan, pelatihan kepemimpinan dan kepemudaan untuk anak usia sekolah dan/atau mahasiswa. 80 14. Kementerian Pertahanan Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan 15. Kementerian Tenaga Kerja Pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) dan Balai Latihan Kerja (BLK) 16. Perpustakaan Nasional Pengembangan perpustakaan (pusat, daerah, dan komunitas) 17. Kementerian Koperasi dan UKM 1. Pemasyarakatan kewirausahaan; 2. Pengembangan ekosistem bisnis (dunia pendidikan di bidang kewirausahaan); 3. Peningkatan kompetensi SDM UKM; 4. Pendampingan dan Peningkatan Kualitas SDM Usaha Mikro. 18. Kementerian Komunikasi dan Informatika Pendidikan Tinggi bidang Kominfo, termasuk Pelatihan SKKNI bidang Komunikasi dan Informatika yang tersertifikasi di Sekolah Tinggi Multimedia (STMM). 19. Kementerian PU dan Perumahan Rakyat 1. Revitalisasi Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah (sekolah dan madrasah); 2. pelatihan/sertifikasi dengan sasaran Poltek dan SMK; Akreditasi dan sertifikasi kompetensi bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan 20. Kementerian Perdagangan Tridharma Perguruan Tinggi, pengabdian masyarakat, penelitian di bidang kemetrologian, instrumentasi dan perdagangan 21. Kepolisian RI Sarana dan prasarana pendidikan 81 22. Kementerian Sosial Program Keluarga Harapan (pendidikan murid sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas) 23. Badan Intelijen Negara Sarana dan prasarana pendidikan 24. Kejaksaan Republik Indonesia Sarana dan prasarana pendidikan • Kementerian PPN/Bappenas, bersama Kementerian Keuangan, dan Kemendikbudristek, terus berupaya meningkatkan kualitas perencanaan dan pengalokasian anggaran pendidikan. Pasal 80 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan menjelaskan bahwa Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional secara bersama-sama menyetujui pengalokasian anggaran pendidikan sesuai dengan kewenangannya untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. • Penataan Perguruan Tinggi juga dilakukan oleh Kemendikbudristek, terutama untuk menata perguruan tinggi yang dikelola oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah NonKementerian (PTKL). Merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, khususnya Pasal 23 yang menjelaskan Evaluasi terhadap penyelenggaraan PTKL Non Kedinasan dilakukan oleh Menteri (Mendikbudristek) berkoordinasi dengan Menteri Lain atau Pemimpin LPNK. Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu penyelenggaraan PTKL sebagai bentuk akuntabilitas. Evaluasi paling sedikit dilakukan terhadap: a. mahasiswa; b. program studi; dan c. satuan 82 pendidikan. Lebih lanjut, evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun. Dalam hal hasil evaluasi belum sesuai, Mendikbudristek berkoordinasi dengan Menteri Lain atau Pemimpin LPNK untuk menetapkan peta jalan penyesuaian PTKL. Peta jalan penyesuaian PTKL dapat meliputi: (1) PTKL menyelesaikan pembelajaran dalam program studi tertentu sampai semua mahasiswa Iulus dan tidak melakukan penerimaan mahasiswa baru pada program studi tersebut; (2) PT KL membuka program studi baru sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini; dan/atau (3) Menteri Lain atau Pemimpin LPNK menyerahkan penyelenggaraan PTKL kepada Mendikbudristek dan dapat terlibat dalam pembinaan PTKL yang diserahkan. DESKRIPSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDIDIKAN Dl KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI • Anggaran pendidikan yang dialokasikan melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berturut-turut sejak tahun 2020-2024 adalah: Rp77,75 Triliun; Rp83,01 Triliun; Rp72,99 Triliun; Rp80,22 Triliun; dan Rp98,98 Triliun; Program Pagu Kemendikbudristek Menurut Surat Bersama Pagu Anggaran 2021-2024 (Dalam Miliar Rupiah) 2021 2022 2023 2024 Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun 11.668,2 11.642,2 8.624,0 13.989,7 Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan 802,2 1.222,0 1.257,8 2.974,4 83 Kebudayaan Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 16.092,8 12.255,4 14.821,0 16.364,9 Program Pendidikan Tinggi 30.479,0 33.604,3 33.444,8 38.784,8 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 4.455,4 4.312,9 6.014,1 Program Dukungan Manajemen 21.207,3 18.306,1 19.745,1 20.859,2 Catatan: Komposisi Pagu pada tahun 2020 (sebelum penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran) adalah sebagai berikut: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebesar Rp30.894,2 Miliar; Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebesar Rp169,6 Miliar; Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebesar Rp536,2 Miliar; Program Pendidikan Dasar dan Menengah, sebesar Rp4.677,2 Miliar; Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, sebesar RP 140,7 Miliar; Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra, sebesar Rp352,9 Miliar; Program Pelestarian Budaya, sebesar Rp1.239,6 Miliar; Program Guru dan Tenaga Kependidikan, sebesar Rp2.131,7 Miliar; Program Pendidikan Tinggi, sebesar Rp32.883,9 Miliar; Program Pendidikan Vokasi, sebesar Rp6.035,6 Miliar. 84 • Rincian peruntukkan anggaran pendidikan tiap tahunnya di Kemendikbudristek adalah untuk memenuhi kebutuhan rutin dan/atau prioritas seperti: 1) Penyediaan Data dan Statistik serta Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informasi untuk Pendidikan dan Kebudayaan; 2) Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun, antara lain: Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP yang mendapat pembinaan afirmasi), Pembinaan Sekolah Dasar (SD yang mendapat pembinaan Program Afirmasi), Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (Satuan Pendidikan Yang Mendapat Pembinaan Pendidikan Kesetaraan, Sekolah Yang Menyelenggarakan Program Pendidikan Inklusif, dan Lembaga Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus yang Mendapatkan Pembinaan Program Afirmasi), Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (Orang Dewasa Yang Mendapat Layanan Pendidikan Keaksaraan), Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA yang Mendapatkan Pembinaan Afirmasi), Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (Satuan PAUD Mendapatkan pembinaan Afirmasi), Layanan Pembiayaan Pendidikan Dasar Menengah (Siswa SD/Paket A Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar, Siswa SMP/Paket B Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar, Siswa SMA/Paket C Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar, Siswa SMK Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar, Siswa Penerima Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)); 3) Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan, antara lain: Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra (Produk Kodifikasi Bahasa, Partisipan pelindungan bahasa dan sastra), Pembinaan Bahasa dan Sastra (Penutur bahasa terbina, Penutur bahasa teruji, Generasi muda terbina program literasi), Pengelolaan Permuseuman (Museum Nasional Yang Dibangun dan Ditata), Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala (Cagar Budaya Yang Dilestarikan), Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat (Sertifikasi dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kebudayaan Bidang Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat, Advokasi Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat, Materi Pembelajaran Budaya 85 dan Penguatan Karakter dalam Bidang Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat yang Tersusun, Penguatan Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat, Wilayah Adat yang Dikembangkan Menjadi Ruang Interaksi Pemajuan Kebudayaan), Pengembangan Film, Musik dan Media (Even Film dan Musik yang dikembangkan dan dimanfaatkan, Karya Perfilman dan Musik Indonesia, Platform Produksi dan Distibusi Perfilman dan Musik Indonesia), Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan (Warisan Budaya yang Dilindungi, Museum yang Dibangun, Warisan Budaya yang Ditetapkan), Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan (Event Diplomasi Cagar Budaya Dan Objek Pemajuan Kebudayaan, Even Prioritas Bidang Kebudayaan, Desa Pemajuan Kebudayaan, Fasilitasi Bidang Kebudayaan, Satuan Pendidikan Yang Menyelenggarakan Pembelajaran Nilai Budaya Dan Objek Pemajuan Kebudayaan), Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan (Tenaga Bidang Kebudayaan Yang Ditingkatkan Kompetensinya, Tenaga Bidang Kebudayaan Yang Disertifikasi, Manajemen Talenta Nasional Bidang Seni Budaya Yang Dikembangkan, Lembaga Kebudayaan yang Dibina), Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film (Film dan Iklan Film yang Disensor, Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri), Penguatan Diplomasi Kebahasaan (Lembaga Terfasilitasi Program BIPA), Pengelolaan Museum, Galeri, dan Cagar Budaya (Masyarakat yang Mengapresiasi Museum, Galeri dan Cagar Budaya, Museum Nasional Yang Dibangun dan Ditata, Koleksi, Cagar Budaya Nasional, dan Benda Budaya Yang Dikelola), Pengelolaan dan Pelestarian Warisan Budaya (Data dan Informasi Warisan Budaya, Fasilitasi dan Kemitraan Warisan Budaya, Giat Warisan Budaya, Cagar Budaya, ODCB dan OPK Yang Dilestarikan), Pengembangan dan Distribusi Konten Kebudayaan (Konten Media Kebudayaan yang Diproduksi); 4) Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran, antara Iain: Penyediaan Informasi Asesmen Pendidikan (Satuan Pendidikan Yang Melaksanakan Asesmen, Bahan Kebijakan Hasil Asesmen Pendidikan, Soal yang dikembangkan, Model Asesmen Pendidikan, Pengembang Penilaian Pendidikan yang berkompeten, Peserta Pengujian Pendidikan yang Terlayani), Fasilitasi Pelaksanaan Akreditasi (Satuan Pendidikan Formal 86 Diakreditasi, Program/Satuan PAUD dan PNF Diakreditasi), Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Guru yang mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah Model Baru, Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Inovasi Pembelajaran dalam peningkatan kompetensi, Guru dan tenaga kependidikan yang mendapat pendampingan pembelajaran), Pembinaan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Penataan Guru PAUD dan Dikmas, Guru PAUD dan Dikmas yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir, Guru PAUD dan Dikmas yang Memperoleh Penghargaan, Instruktur Guru PAUD dan Dikmas yang mendapat pendampingan pembelajaran), Pembinaan Guru Pendidikan Dasar (Penataan Guru Dikdas, Guru Dikdas yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir, Guru Dikdas yang Memperoleh Penghargaan, Instruktur Guru Dikdas yang mendapat pendampingan pembelajaran), Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Guru Dikmen dan Diksus yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir, Guru Dikmen dan Diksus yang Memperoleh Penghargaan, Instruktur Guru Dikmen dan Diksus yang mendapat pendampingan pembelajaran, Penataan Guru Dikmen dan Diksus), Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (Satuan PAUD Menyelenggarakan Pendekatan Holistik Integratif, Satuan PAUD Penggerak yang Mendapatkan Pendampingan, Satuan PAUD yang menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran yang berlaku, Satuan PAUD yang melaksanakan program UKS, Satuan PAUD yang Mendapatkan Pendampingan Peningkatan Mutu, Satuan PAUD Yang Menerapkan Model Pembelajaran Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Parenting), Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Dasar (SD Penggerak yang mendapatkan pendampingan, SD Yang Menerapkan Kurikulum Yang Berlaku, SD yang Melaksanakan Program UKS, SD yang mendapatkan pendampingan peningkatan mutu), Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP Yang Menerapkan Kurikulum yang berlaku, SMP Penggerak yang mendapatkan pendampingan, SMP yang Melaksanakan Program UKS, SMP yang mendapatkan pendampingan peningkatan mutu), Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Atas (SMA yang Menerapkan Kurikulum yang Berlaku, SMA Penggerak yang Mendapatkan 87 Pendampingan, SMA yang melaksanakan program UKS, SMA yang Mendapatkan Pendampingan Peningkatan Mutu), Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (Lembaga Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Penggerak yang mendapatkan pendampingan, Lembaga Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku, Lembaga Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus yang Melaksanakan Program UKS, Lembaga Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus yang mendapatkan pendampingan peningkatan mutu), Layanan Pembiayaan Pendidikan Kesejahteraan Guru Non PNS (Guru TK/TKLB Non-PNS yang Menerima Tunjangan Profesi, Guru Dikdas Non- PNS yang Menerima Tunjangan Profesi, Guru Dikmen Non-PNS yang Menerima Tunjangan Profesi, Kepala Sekolah Non-PNS yang Menerima Tunjangan Profesi, Guru TK/TKLB yang Menerima Tunjangan Khusus, Guru Dikdas yang Menerima Tunjangan Khusus, Guru Dikmen yang Menerima Tunjangan Khusus, Kepala Sekolah yang menerima Tunjangan Khusus, Guru TK/TKLB/Dikmas Non-PNS yang Menerima tnsentif, Guru Dikdas Non-PNS Yang Menerima Insentif, Guru Dikmen Non-PNS yang Menerima Insentif), Kebijakan Penguatan Karakter (Layanan Penguatan Karakter Terkait Profil Pelajar Pancasila, Layanan Penguatan Karakter Terkait iklim keamanan satuan pendidikan, Layanan Penguatan Karakter Terkait inklusivitas dan kebinekaan satuan pendidikan), Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pembelajaran (Platform Digital Pendidikan Merdeka Belajar), Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik (Peserta didik yang difasilitasi karir belajar untuk pengembangan prestasi, Manajemen Talenta yang dikembangkan untuk Menjaring Minat, Bakat dan Prestasi, Peserta Didik yang dikembangkan prestasinya di bidang Sains, Riset, Teknologi, dan Inovasi, Peserta Didik yang dikembangkan prestasinya di bidang Seni, Budaya, dan Literasi, Peserta Didik yang dikembangkan prestasinya di bidang Olahraga, Peserta Didik yang dikembangkan prestasinya di bidang Vokasi dan Kewirausahaan, Peserta Didik yang dikembangkan Prestasinya Tahap Lanjut, Peserta Didik yang mengikuti Pelatihan Ketalentaan, Pemandu Talenta yang ditingkatkan Kapasitasnya), Layanan Penjaminan Mutu 88 Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas (Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya, Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya, Kajian dan Pengembangan Model Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Parenting di Kawasan Asia Tenggara), Pendidikan Profesi Guru (Guru yang mengikuti Sertifikasi Guru), Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran (Pengembang kurikulum yang berkompeten, Sistem Informasi Kurikulum, Kurikulum yang dikembangkan, Perangkat Pembelajaran Yang Dikembangkan), Pengembangan Perbukuan (SDM Perbukuan yang Tersertifikasi, Sistem Informasi perbukuan, Buku Pendidikan yang dikembangkan, dinilai dan diawasi, Buku Umum yang dikembangkan, dinilai dan diawasi), Penyusunan Standar dan Kebijakan Pendidikan (Bahan Kebijakan Isu Strategis Pendidikan, Rapor Pendidikan yang dikembangkan, Standar Nasional Pendidikan yang Dikembangkan), Pembinaan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan (Penataan kepala sekolah, pengawas sekolah dan tenaga kependidikan, Calon Kepala Sekolah Penggerak yang mendapat pendampingan pembetajaran, Kepala Sekolah yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir, Pengawas Sekolah yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir, Kepala sekolah, Pengawas sekolah, dan Tenaga Kependidikan yang Memperoleh Penghargaan, Fasilitator dan Pendamping PGP yang mendapatkan peningkatan kompetensi); 5) Program Pendidikan Tinggi, antara Iain: Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Program Studi dengan Inovasi Pembelajaran Digital dan Berkualitas, Mahasiswa Mengembangkan Inovasi Wirausaha, Mahasiswa Mengikuti Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat), Pengembangan Kelembagaan (Perguruan Tinggi/Prodi yang Diakreditasi (BAN-PT), Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB)), Peningkatan Kualitas Sumber Daya (SDM Dikti yang Mengikuti Pendidikan Gelar), Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi (Mahasiswa Yang mendapatkan KIP Kuliah, Mahasiswa Yang mendapatkan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)), Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (Peningkatan Kualitas Perguruan Tinggi untuk Menyelenggarakan PPG (Revitalisasi LPTK)), Peningkatan 89 Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi (Sarana Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi (SBSN), Sarana Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi (PHLN), Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (SBSN), Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (PHLN), SDM Dikti yang ditingkatkan kualifikasi dan kompetensinya (PHLN), Kemitraan Bidang Gizi dan Pangan SEAMEO RECFON, Pelatihan Calon Pelatih Pemanfaatan Model Bidang Gizi dan Pangan SEAMEO RECFON, Kajian dan Pengembangan Model Bidang Gizi dan Pangan SEAMEO RECFON), Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi (Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi); 6) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, antara Iain: Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (Siswa SMK yang Tersertifikasi Terhadap Kompetensi yang Relevan dengan Kebutuhan Dunia Kerja, SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan, SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0, SMK yang Mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan, SMK yang Melaksanakan Program UKS), Pembinaan Kursus dan Pelatihan (Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja, Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Wirausaha, Lembaga Kursus dan Pelatihan Berstandar Industri), Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (Dunia Usaha/Dunia Industri yang menerapkan kerjasama dengan Satuan Pendidikan Vokasi), Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi (Sarana Perguruan Tinggi Vokasi yang Direvitalisasi (SBSN), Gedung Perguruan Tinggi Vokasi yang Direvitalisasi (SBSN)), Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi (Guru kejuruan yang mendapatkan pelatihan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja, Guru Kejuruan dan Kepala Sekolah yang mengikuti Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri, Instruktur kursus yang mendapatkan pelatihan kompetensi industri bidang keahlian teknologi terapan, Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Vokasi, Inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja, Satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan Dunia kerja), Pembinaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Pendidikan Tinggi Vokasi (Mahasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi Yang Mengikuti Uji Kompetensi Profesi, Program Studi Vokasi yang Menerapkan Kurikulum 90 Link and Match dengan Dunia Kerja), Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi (Pendidikan Tinggi Vokasi yang menerapkan Penguatan Mutu Berstandar Industri, SDM Pendidikan Tinggi Vokasi yang mengikuti Peningkatan Kompetensi). DESKRIPSI ALOKASI (APBN) YANG DIPERUNTUKKAN BAGI PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN PERGURUAN TINGGI SWASTA (PTS), TERMASUK ALOKASINYA KEPADA DOSEN Dl PTS • Pada tahun 2024, dialokasikan anggaran APBN untuk kegiatan-kegiatan yang dapat diakses Oleh Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta, sebagai berikut: 5000 Mahasiswa yang dapat Mengembangkan Inovasi Wirausaha, dengan alokasi sebesar Rp.40 Milyar; 6500 Mahasiswa yang dapat Mengikuti Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan alokasi sebesar Rp.33 Milyar; 905 Mutu Kelembagaan Perguruan Tinggi yang dikembangkan dan ditingkatkan, dengan alokasi sebesar Rp.34,6 Milyar; 1.076 Perguruan Tinggi/Prodi Yang Diakreditasi (BAN-PT), dengan alokasi sebesar Rp.30 Milyar; 600 Perguruan Tinggi yang mendapatkan Bantuan Kelembagaan, dengan alokasi sebesar Rp.60 Milyar; 14.500 SDM Dikti Yang Mengikuti Peningkatan Mutu dan Kompetensi (Non Gelar); 450 Penerima Bantuan Pendanaan Matching Fund (BOPTN Penelitian), dengan alokasi sebesar Rp.881,7 Milyar; 1.000 Perguruan Tinggi Penerima Bantuan Pendanaan Competitive Fund (BOPTN Penelitian), dengan alokasi sebesar Rp.1,17 Triliun; 450 Perguruan Tinggi Penerima Bantuan Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM), dengan alokasi sebesar Rp.500 Milyar; Peningkatan Kualitas 50 Perguruan Tinggi untuk Menyelenggarakan PPG (Revitalisasi LPTK), dengan alokasi sebesar Rp.40 Milyar. 91 • Adapun rincian peruntukkan anggaran pendidikan (APBN) tiap tahunnya untuk mendukung pembayaran tunjangan profesi dosen Non PNS (sumber: RKA-KL 2023-2024). Pada tahun 2023: pembayaran tunjangan profesi dialokasikan untuk 79.373 Dosen Non PNS dengan biaya mencapai Rp1,73 Triliun (realisasi). Pada tahun 2024: pembayaran tunjangan profesi dialokasikan untuk 83.019 Dosen Non PNS dengan biaya mencapai Rp2,45 Triliun. TINJAUAN OPSI PENGGUNAAN APBN UNTUK MENDUKUNG PEMBAYARAN GAJI DOSEN PTS • Merujuk pada ketentuan yang diatur melalui berbagai regulasi di bawah ini, terdapat penjelasan sebagai berikut: No. Regulasi Penjelasan 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 40 poin a. Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Pasal 49 Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 92 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 7 Ayat 1 poin f Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja Pasal 51 Ayat 1 Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak peroleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial Pasal 52 Ayat 1: Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan Yang melekat pada gaji, serta penghasilan Iain Yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Ayat 2: Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 3: Dosen Yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Pasal 53 Ayat 1: Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang telah memiliki sertifikat 93 pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat. Ayat 2: Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. Ayat 3: Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Pasal 54 Ayat 1: Pemerintah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang diangkat Oleh Pemerintah. Ayat 2: Pemerintah memberikan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Ayat 3: Tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Pasal 58 Dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi Yang diselenggarakan oleh masyarakat berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 94 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 60 Ayat 1: PTN didirikan oleh Pemerintah. Ayat 2: PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri. Ayat 3: Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk Iain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 70 Ayat 1: Pengangkatan dan penempatan Dosen dan tenaga kependidikan oleh Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Ayat 2: Pengangkatan dan penempatan Dosen dan tenaga kependidikan oleh badan penyelenggara dilakukan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Ayat 3: Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan gaji pokok serta tunjangan kepada Dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Merujuk pada PDDikti, jumlah Dosen tahun 2020 secara keseluruhan mencapai 314.889 Dosen, dengan rincian: Dosen PNS sebanyak 98.046 orang (31,14%), sementara Dosen Non PNS (termasuk dari TNl/Polri) sebanyak 216.843 Orang (68,86%); • Melalui anggaran pendidikan dalam APBN, telah dialokasikan anggaran wajib untuk pembayaran tunjangan profesi dosen non PNS setiap tahunnya, yaitu 95 Rp1,73 Triliun untuk 79.373 orang di 2023 (realisasi) dan Rp2,45 Triliun untuk 83.019 orang di 2024 (sumber: RKA-KL 2023 dan 2024). • Intervensi APBN untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi, khususnya untuk peningkatan kualifikasi dosen di PTS juga dilakukan melalui skema pemberian beasiswa, baik di dalam maupun luar negeri. Pada tahun 2023 telah disalurkan Rp153,44 Miliar untuk 1.694 orang yang menempuh pendidikan di dalam negeri dan Rp79,03 Miliar untuk 146 orang Yang menempuh pendidikan di luar negeri. Sementara pada tahun 2024 telah dialokasikan Rp137,87 Miliar untuk 701 orang yang menempuh pendidikan di dalam negeri dan 70,3 Miliar untuk 75 orang yang menempuh pendidikan di luar negeri. • Kesimpulan: Dengan mempertimbangkan beban anggaran saat ini, serta prioritas dan sasaran pembangunan bidang pendidikan yang perlu dipenuhi, opsi pembayaran gaji dosen PTS melalui APBN belum dimungkinkan. Namun demikian, Pemerintah telah berupaya mendukung peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme dosen melalui beberapa intervensi, seperti pemberian tunjangan profesi bagi dosen PNS dan non-PNS. • Selain itu, membuka opsi pembayaran gaji dosen PTS melalui APBN mempunyai implikasi untuk memenuhi tuntutan pembayaran gaji tenaga pendidik non ASN di jenjang Iainnya, seperti guru non ASN pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Saksi Presiden Paristiyanti Nurwardani Pertama-tama Saksi sebagai seorang Rektor pada salah satu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yakni Universitas Bhakti Asih Tangerang, yang berlokasi di Provinsi Banten, maka Saksi melakukan berbagai macam kebijakan dan berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada mahasiswa dan kepada dosen di Universitas Bhakti Asih Tangerang. Sebagai seorang Rektor Saksi melakukan penelaahan terhadap regulasi tentang pendidikan tinggi dan berbagai kebijakan yang ada di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Salah satu regulasi yang menjadi pegangan Universitas Bhakti Asih Tangerang adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Berdasarkan undang-undang tersebut, dosen harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yakni; i) Pendidikan; ii) 96 Penelitian dan iii) Pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka saya komitmen kepada seluruh dosen, untuk memfasilitasi tridharma perguruan tinggi melalui SPK (Surat Perjanjian Kinerja) dan KK (Kontrak Kinerja). Agar dosen- dosen di Universitas Bhakti Asih Tangerang dapat menjadi dosen professional (khususnya dosen baru) dalam jangka waktu 2-4 tahun, maka saya memastikan para dosen mempunyai perencanaan tridharma sesuai syarat-syarat menjadi Serdos (sertifikasi dosen). Oleh sebab itu dosen-dosen diwajibkan mengajar minimal 12 (dua belas) sks, melakukan penelitian minimal dengan bukti 1 (satu) jumal dan 1 (satu) artikel pengabdian kepada masyarakat. Agar tridharma berlangsung dengan berkualitas, maka sebagai Rektor Universitas Bhakti Asih Tangerang menyiapkan 2 dokumen perjanjian dengan para dosen. Adapun perjanjian tersebut adalah: i) SPK (Surat Perjanjian Kerja), ii) KK (Kontrak Kinerja). Dalam SPK dan KK berisi pasal tentang kewajiban dosen dan kompensasinya. Sebagai Rektor Universitas Bhakti Asih Tangeranng, saya pastikan besaran gaji dan tunjangan lainnya melampaui UMR yakni Rp 4.760.289 (empat juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah). Dosen baru melaksanakan pembelajaran 12 (dua belas) sks, 1 (satu) penelitian dan 1 (satu) pengambian kepada masyarakat dengan kompensasi berupa: i) gaji pokok untuk dosen sebesar Rp 2.500.000 (duajuta lima ratus ribu rupiah), ii) tunjangan transport Rp 2.000.000,- (duajuta rupiah) untuk 5 hari kerja/ minggu (37.5jam bekerja/minggu); iii) Honor mengajar sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/sks, sehingga setiap dosen dapat honor mengajar sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah)/minggu atau sebesar Rp 2.400.00,- (duajuta empat ratus ribu)/bulan. Untuk kegitan penelitian, para dosen yang dapat membuktikan 1 (satu) jumal ilmiah diberikan kompensasi Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per semester dan untuk pengabdian kepada masyarakat (Abdimas) sebesar Rp ,500.000 (lima ratus ribu rupiah) jika dosen dapat memberikan bukti 1 (satu) artikel Abdimas. Dengan demikian pendapatan minimal dosen baru di Universitas Bhakti Asih Tangerang minimal Rp 6.900.000. Universitas Bakti Asih Tangerang juga memberikan jaminan untuk BPJS Rp 42.000/dosen dan BPJS Ketenagakerjaan Rp 16.800/dosen yang dibayar oleh Rektorat setelah dosen berkerja minimak selama 6 (enam) bulan. Selanjutnya mohon izin untuk menginforrnasikan gaji dan tunjangan Dosen lama sebagai apresiasi terhadap pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, yakni pembelajaran 12 (dua belas) sks, 1 (satu) penelitian dan 1 (satu) pengambian 97 kepada masyarakat dengan kompensasi berupa: i) gaji pokok untuk dosen sebesar Rp 4.100.000 (empatjuta seratus ribu rupiah), ii) tunjangan transport Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 5 hari kerja/minggu (37.5 jam bekerja/minggu); ii) Honor mengajar sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/sks, atau setara dengan RP. 2.400.000 (dua ju ta empat ratus ribu rupiah)/bulan, iv) tunjangan jabatan wakil dekan Rp 2.500.000 (duajuta lima ratus ribu rupiah), v) tunjangan fungsional (bagi dosen lama yang belum Serdos) sebasar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah). Sehingga total pendapatan minimal Rp 11.800.000 (sebesas juta delapan ratus ribu rupiah). Untuk kegitan penelitian, para dosen yang dapat membuktikan 1 (satu) jurnal ilmiah bereputasi diberikan kompensasi Rp 2 .000.000 (dua juta rupiah) per semester dan untuk pengabdian kepada masyarakat (Abdimas) sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) jika dosen dapat memberikan bukti 1 (satu) artikel Abdimas. Selanjutnya mohon izin menyampaikan beberapa informasi dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi kami banyak difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, diantaranya fasilitasi kemudahan akses hibah dari Direktirat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek melalui hibah dalam dharrna ke satu yakni MKBM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka). Kedua yaitu hibah penelitian. Ketiga hibah pengabdian kepada masyarakat. Untuk fasilitas Serdos, kami diberi akses melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, Sekretariat Jenderal Kemendikbusristek. Tunjangan dosen tersebut berkisar antara Rp 2.688.500 (dua juta enam ratus ribu delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)/dosen/sampai dengan guru besar minimal Rp 11.900.000 (sebelas juta sembulan ratus ribu rupiah)/dosen/bulan. Dalam 4 (empat) tahun belakangan ini, terdapat kemudahan akses untuk meningkatkan kualitas pendidikan timggi melalui kebijakan merdeka belajar- kampus merdeka (MBKM). Universitas Bhakti Asih Tangerang dapat melakukan pengiriman mahasiswa ke PTN ataupun PTN untuk belajar satu semester dengan biaya kuliah, transport ke lokasi mitra dan uang bulan mahasiswa ditanggung Kemendikbudristek. juga sama halnya dengan kegiatan kampus mengajar. mahasiswa mengajar di SD dan SMP dalam rangka membantu sekolah agar lebih bermutu dengan biaya dari Ditjendiktiristek, Kemendikbudristek. Dalam rangka mendukung Hilirisasi hasil penelitian dosen, pemerintah menyiapkan dana padanan 98 hilirisasi/kerjasama dengan pemerintah daerah/ kegiatan kemitraan dengan industri melalui kegiatan KEDAIREKA. Saksi merasa bahwa dalam melaksanakan kegiatan Manajemen Universitas Bhakti Asih Tangerang dan sebagai seorang Rektor diberi fasilitas dengan sangat baik oleh pemerintah melalui; i) sertifikasi dosen, ii) hibah penelitian, iii) hibah pengabdian masyarakat, iv) hibah MBKM dan v) hibah Dana Padanan kedaireka. Oleh sebab itu kami menghaturkan terima kasih yang sebesarnya kepada LL Dikti- Setjen Kemendikbudristek, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset Dan Teknologi, Kementerian Kebudayaan Riset Dan Teknologi. Fasilitas berbagai hibat tersebut Saksi rasa berkecukupan, berkeadilan dan berkelanjutan untuk melaksanakan Amanah UU 12/12 diantaranya melaksanakan tridharma yang bermutu dan berkelanjutan. Berkecukupan karena tridharma diberi fasilitas oleh Pemerintah, berkeadilan karena Serdos dan hibah penelitian, hibah pengabdian masyarakat dan hibah kedaireka hanya diberikan kepada dosen yang profesional dan PTS yang sesuai standar Kemendikbudristek. Berkelanjutan karena Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi memberikan fasilitas tridharma sejak keluarnya UU 12/ tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi dan terus meningkat dari tahun ke tahun, khususnya meningkat sangat signifikan setelah ada kebijakan MBKM, Dana Padanan-Kedaireka. Demikian data dan informasi yang saya sampaikan sebagai Saksi. [2.6] Menimbang bahwa Pemohon dan Presiden telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima oleh Mahkamah pada tanggal 20 Maret 2024 dan 21 Maret 2024 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, sebagai berikut: Kesimpulan tertulis Pemohon: A. KESIMPULAN Berdasarkan proses persidangan yang telah berlangsung, dan setelah mendengarkan keterangan Pemerintah, Keterangan Saksi dan Ahli yang dihadirkan oleh Para Pemohon, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, PARA PEMOHON memberikan kesimpulan sebagai berikut: 1. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa sepanjang pemeriksaan perkara dalam persidangan ini, dapat dibuktikan bahwa permohonan PARA PEMOHON adalah berkenaan 99 dengan pengujian Materiil Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012 terhadap UUD 1945. Artinya objek pengujian yang dimohonkan oleh PARA PEMOHON masih dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi; 2. Bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 sebagaiman telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo. 2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) Bahwa sepanjang proses persidangan, PARA PEMOHON dapat membuktikan memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012 terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa PARA PEMOHON telah terbukti memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan a quo. Selanjutnya, PARA PEMOHON menyerahkan sepenuhnya mengenai kedudukan hukum (legal standing) PARA PEMOHON kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 3. POKOK KESIMPULAN Setelah menjalani proses persidangan yang cukup panjang dan melalui berbagai dinamika persidangan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, PARA PEMOHON memberikan kesimpulan yang pada prinsipnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan permohonan PARA PEMOHON, sebagai berikut: 1. Bahwa dalam permohonan PARA PEMOHON yang pada pokoknya menghendaki agar gaji Pokok serta tunjangan dari dosen swasta pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Masyarakat bisa mendapatkan alokasi anggaran dari APBN dan/atau APBD sebagaimana alokasi gaji pokok serta tunjangan dari Dosen PNS. 100 2. Bahwa apa yang diminta oleh PARA PEMOHON adalah hak dasar yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 dimana setiap orang berhak untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 3. Bahwa selain itu adanya jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil juga menjadi suatu prinsip yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 4. Bahwa terhadap anggaran Pendidikan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara memprioritaskan anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. 5. Bahwa Gaji Pokok serta Tunjangan Dosen Swasta seharusnya dimaknai masuk dalam kebutuhan penyelenggaran Pendidikan nasional. Sehingga terhadap kebutuhan dasar in casu gaji pokok serta tunjangan kepada dosen sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012 seharusnya bersumber dari anggaran Pendidikan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 6. Bahwa yang menjadi pertanyaannya kemudian apakah dapat mencukupi apabila gaji Pokok serta tunjangan kepada dosen diambil dari anggaran Pendidikan 20% yang bersumber dari APBN dan APBD? 7. Bahwa terhadap hal tersebut sebenarnya PARA PEMOHON pun sependapat dengan argumentasi yang disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia Dr. Suhartoyo, Dimana anggaran Pendidikan dari 20% APBN serta APBD sifatnya fleksibel karena dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 terdapat frasa “Sekurang- kurangnya dua puluh persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan nasional”. Artinya angka 20% itu bukanlah batas atas namun batas bawah yang tentunya masih dapat dialokasikan lebih dari 20% untuk memenuhi kebutuhan 101 penyelenggara Pendidikan nasional in casu Gaji Pokok serta Tunjangan Dosen. 8. Bahwa perlu dipahami secara pengaturan beban tugas, kewajiban, tanggung jawab dan kedudukan antara Dosen PNS dan Dosen Swasta adalah sama. Bahkan Ketika Dosen swasta mendapatkan NIDN, maka Dosen tersebut memiliki hak yang sama untuk menduduki Jabatan Struktural pada Perguruan Tinggi Swasta. Maka sudah seharusnya gaji pokok serta tunjangan Dosen Swasta bersumber dari APBN dan/atau APBD. 9. Bahwa PEMOHON berkeyakinan anggaran Pendidikan Tinggi yang berasal dari Anggaran Pendidikan in casu 20% dari APBN masih relevan dan sangat memungkinkan untuk dialokasikan juga untuk Gaji Pokok dan Tunjangan Dosen Swasta demi menjamin kesejahteraan Dosen Swasta yang mengajar di Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Masyarakat. 10. Bahwa persoalannya saat ini, anggaran Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dari 20% APBN, belum dikelola secara benar, termasuk terungkapnya fakta yang disampaikan oleh Pemerintah in casu Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D. selaku Dirjen Pendidikan Tinggi, pada sidang ke-4 (keempat) yang digelar pada hari Rabu, 28 Februari 2024, dengan Agenda Mendengarkan keterangan DPR dan Presiden Pemerintah: Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D, selaku Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi [01:10:12] Terima kasih, Yang Mulia. Menarik sekali tadi masukan-masukan dan pertanyaan dari Yang Mulia sekalian. Saya mulai dari Prof. Guntur. Pertama, saat ini kan sedang ramai tagar #janganjadidosen yang memasalahkan bagaimana dosen-dosen kita di PTN itu masih penghasilannya sangat kecil, sehingga harus proyek kiri-kanan untuk bisa menutupi kebutuhan dapur. Jadi, memang anggaran pendidikan kita, meskipun 20% APBN itu untuk pendidikan, tapi 2/3 itu dialokasikan ke daerah, yang tinggal di pusat itu kira-kira 1/3-nya, dan 1/3 itu 102 tersebar di 27 kementerian dan lembaga pemerintah non- kementerian. Yang dikelola oleh Kemendikbudristek hanya 2,7% kira-kira dari APBN kita setiap tahunnya. Dari 2,7% itu kira-kira 1/3 untuk bantuan sosial, yaitu Program Indonesia Pintar, beasiswa anak-anak kita dari SD sampai perguruan tinggi. Dan 1/3 lainnya kira-kira untuk biaya-biaya kepegawaian, mulai dari tunjangan sertifikasi dosen yang diberikan untuk dosen PTS dan PTN, tidak hanya PTN, tunjangan kehormatan guru besar, dan semua kebutuhan pegawai, yang jumlahnya ratusan ribu. Jadi, anggaran yang dikelola untuk pengembangan pendidikan tinggi itu kurang dari 1% APBN, kira-kira 0,9% APBN, itu pun kira-kira 25%-nya itu adalah dana masyarakat yang berupa PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Pemerintah : Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D, selaku Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi [01:19:01] Terima kasih, Prof. Enny. Ini suatu hal yang juga terus kami perjuangkan, ya. Karena saat ini kementerian-kementerian itu cenderung punya perguruan tinggi sendiri dan unit cost-nya per mahasiswanya, subsidi pemerintah per mahasiswa itu 13 kali lipat dibandingkan dengan yang di anaknya sendiri. Jadi, banyak anggaran yang besar-besar masuk ke perguruan tinggi di kementerian lain ini, yang kalau dihitung unit cost-nya karena mahasiswa kita di perguruan tinggi kementerian lain itu kira-kira totalnya ada 176.000, 1/20-nya dari yang ada di Kemendikbudristek untuk PTN. Tapi anggaran yang masuk ke PTKL itu kira-kira 70% dari yang diberikan pada perguruan tinggi kita. Jadi, ini nanti kami berikan datanya secara lengkap Pemerintah : Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D, selaku Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi [01:19:52] Mohon izin, Yang Mulia. Jadi, betul ini juga nama kedinasan itu juga ada yang memang betul-betul kedinasan, yang kedinasan itu memang seharusnya di luar APBN untuk fungsi pendidikan. 103 Beberapa sudah sesuai dengan itu, tapi beberapa juga tidak mengakuinya kedinasan, tapi menerimanya publik dan kemudian anggarannya menggunakan anggaran fungsi pendidikan. Jadi, ini memang masih lumayan rumit. Kami coba ajukan peraturan pemerintah untuk menata PT kementerian lain ini agar semuanya bisa masuk saja ke Kemdikbudristek, sehingga bisa lebih berkeadilan dan lebih terkonsolidasi, tapi sulit sekali untuk kita wujudkan. Jadi, mungkin nanti kalau dari Mahkamah Konstitusi bisa mendorong ini, tentu kami sangat senang. Itu tentang PT KL. Nanti kami bisa lengkapi sebagai data pelengkap 11. Bahwa beberapa fakta yang diungkapkan oleh Pemerintah atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim Konstitusi telah membuka tabir dugaan penyimpangan alokasi anggaran pendidikan 20% dari APBN, dimana ternyata masih ada sekolah kedinasan yang mengambil anggaran dari 20% anggaran pendidikan yang berasal dari APBN padahal hal tersebut secara normatif dalam Pasal 89 ayat (1) UU 12/2012 secara tegas mengatur Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari APBN dan/atau APBD dialokasikan untuk PTN, PTS dan Mahasiswa sebagai dukungan biaya untuk mengikuti Pendidikan Tinggi. 12. Bahwa dalam UU 12/2012 tidak mengatur alokasi anggaran pedndidikan yang bersumber dari APBN dan.atau APBD untuk Sekolah Kedinasan. 13. Bahwa kemudian pada tahun 2022 semakin ditegaskan dalam PP No. 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Selanjutnya disebut PP 18/2022), terutama dalam pelaksanaan Pasal 80 ayat (2) PP 18/2022, yang menyatakan: “Anggaran Pendidikan sebagaimaan dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk biaya pendidikan kedinasan. 14. Bahwa selain adanya dugaan penyimpangan alokasi anggaran pendidikan juga terdapat dugaan penyimpangan pembagian anggaran pendidikan yang terungkap sebagai fakta persidangan, yakni pembagian anggaran pendidikan 20% yang bersumber dari APBN dari Kementerian Keuangan, sebagai berikut: 104 ▪ 20% Anggaran Pendidikan dari APBN dibagi ke: 2/3 diberikan kepada Daerah, 1/3 berada di Pusat (kemenkeu). ▪ 1/3 dari 20% Anggaran tersebut oleh Kemenkeu dialokasikan kepada 27 Kementerian, dan Kemendikbudristek hanya mendapatkan pembagian Anggaran Pendidikan sebesar 2,7% 15. Bahwa terhadap pembagian sebagaimana dijelaskan oleh Pemerintah dalam persidangan sebagai fakta persidangan, telah pula mengungkap adanya kesalahan pengelolaan Anggaran pendidikan dimana seharusnya yang melaksanakan penyelenggaraan pendidikan termasuk pengelolaan anggaran pendidikan. Namun faktanya Kemendikbudristek hanya mendapatkan Anggaran Pendidikan sebesar 2,7% dari 1/3 anggaran yang dialokasikan dari 20% Anggaran pendidikan yang bersumber dari APBN. 16. Bahwa terlebih lagi menjadi Fakta Persidangan Dimana Pemerintah tidak bisa menjelaskan banyaknya pertanyaan yang diberikan oleh Para Majelis Hakim Konstitusi dalam sidang ke-4 (empat) bahkan hingga agenda pemeriksaan pokok perkara terakhir, Pemerintah juga tidak bisa menjelaskannya. Terutama terkait Desain Anggaran hingga penjelasan tentang alokasi-alokasi yang yang dibuat oleh Pemerintah. Tidak hanya Pemerintah, DPR Pun dari awal persidangan hingga akhir tidak memberikan keterangan dan tidak hadir dalam persidangan. 17. Bahwa hal ini tentunya semakin membuktikan bahwa ada persoalan konstitusional dalam ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012 karena seharusnya kemampuan anggaran Pendidikan yang bersumber dari sekurang-kurangnya 20% APBN serta APBD sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan Gaji Pokok dan Tunjangan Dosen Swasta yang mengajar di Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Masyarkaat yang sudah mendapatkan izin dari Pemerintah untuk menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. 18. Bahwa artinya pemerintah telah memiliki data jumlah dosen swasta yang mengajar di perguruan tinggi swasta, sehingga dapat dilakukan lakukan penghitungan kebutuhan untuk dianggarkan gaji pokok serta tunjangan dari anggaran Pendidikan yang bersumber dari 20% APBN 105 serta APBD. Bahkan apabila angka 20% tersebut masih kurang, maka dapat saja kemudian ajukan penambahan anggaran Pendidikan di atas 20% mengingat amanat konstitusi telah mengegaskan dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 terdapat frasa “Sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan nasional”. 19. Bahwa permintaan penambahan anggaran Pendidikan dari APBN untuk melewati angka 20% adalah menjadi sangat wajar bahkan suatu kewajiban / keharusan yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR mengingat Amanat Pembukaan UUD 1945 mengatakan: Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawatan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 20. Bahwa tidak mungkin negara dapat memajukan kesejahteraan umum bahkan ikut melaksanakan ketertiban dunia, kalau negara masih gagal dalam melaksanakan proses untuk mencerdaskan kehidupan bangsa salah satunya dengan menjamin kesejahteraan Dosen swasta yang tersebar di setiap daerah di Indonesia. Sehingga tidak akan ada lagi dosen-dosen swasta yang harus menerima gaji dengan besarakn Rp.300.000,- dalam satu bulannya, sehingga membuat dosen-dosen tersebut mencari sampingan dan tidak fokus untuk mengembangkan dirinya apalagi mengembangkan kualitas mahasiswa-mahasiswanya. 106 21. Bahwa Upaya pengujian perkara a quo ini menjadi moment perubahan dalam dunia Pendidikan tinggi untuk dapat maju selangkah demi mencapai amanat UUD 1945 yakni mencerdaskan kehidupan Bangsa. Oleh karenanya PARA PEMOHON berharap kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk mengabulkan permohonan ini. 4. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo untuk berkenan memutuskan: 1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan gaji pokok serta tunjangan kepada Dosen dan tenaga kependidikan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). B. PENUTUP Demikian, kesimpulan ini kami sampaikan semoga dapat lebih memberikan keyakinan kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara a quo, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. “Equum Et Bonum Est Lex Legum” yang artinya “Apa yang baik dan adil adalah hukumnya hukum”. Kesimpulan tertulis Presiden: 107 PARA PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) Sehubungan dengan kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara Nomor 135/PUU-XXl/2023, Pemerintah tetap pada pendirian sebagaimana dalam Keterangan Presiden bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) dalam pengujian perkara a quo karena tidak terdapat kerugian konstitusional yang diderita oleh Para Pemohon yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial, maupun kerugian oleh karena tidak ada hubungan sebab-akibat (causal verband) berlakunya ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU Dikti yang diuji. Sehingga tidak memenuhi syarat dan kerugian konstitusional sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Berdasarkan uraian tersebut, menurut Pemerintah adalah tepat dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Terkait dengan tanggapan pemerintah terhadap pokok permohonan para pemohon, pemerintah telah memberikan tanggapan dalam Keterangan Presiden yang telah pemerintah sampaikan pada tanggal 26 Februari 2024 dan telah dibacakan didepan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Februari 2024. A. UU Dikti telah memberikan wewenang (delegatje) kepada Masyarakat untuk melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Para Pemohon, dalam permohonan a quo kurang memahami konstruksi hukum ketentuan Pasal 70 ayat (3) Ul-J Dikti. Pemerintah berpendapat bahwa secara historis 108 dan faktual, masyarakat telah menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat, baik formal dan nonformal, yang merupakan bentuk pluralisme dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, sehingga bukan merupakan dualisme yang saling menegasikan. Oleh karena itu tidak tepat meletakkan tugas mencerdaskan kehidupan bangsa melalui urusan penyelenggaraan pendidikan, termasuk pendidikan tinggi yang berbasis/ dilakukan oleh masyarakat diposisikan sebagai pemberian wewenang atau pendelegasian dari Negara/Pemerintah kepada masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat mempunyai posisi "bersama" sebagai bagian dari komponen bangsa, dengan fungsi atau wewenang tertentu yang dimiliki Oleh Pemerintah sesuai dengan sistem pendidikan nasional. Penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat, baik formal maupun non formal, yang dikenal dengan satuan pendidikan swasta atau PTS merupakan bentuk nyata hak peran serta yang diletakkan dalam kerangka 'tanggung jawab bersama', sehingga bersifat sejajar, maka kedudukan dosen pada PTS bukan bentuk "pemerintah memberikan wewenang/mendelegasikan kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa kepada dosen." Prinsip penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat maka jelas kedudukan pendidik, termasuk Dosen pada perguruan tinggi yang diselenggarakan masyarakat/PTS bukan menerima pelimpahan wewenang dari Negara/Pemerintah. Oleh karena tidak tepat meletakkan konsepsi Dosen PTS melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, maka ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU Dikti yang dimohonkan pengujian, tidak dapat dibaca terpisah dengan ketentuan Pasal 70 ayat (2) yang berbunyi: "Pengangkatan dan penempatan Dosen dan tenaga kependidikan oleh badan penyelenggara dilakukan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan keäa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. " Berdasarkan ketentuan ini, maka hubungan hukum antara Dosen dan Badan Penyelenggara adalah hubungan kerja yang akan melahirkan kewajiban tertentu seperti pemberian gaji atau pengupahan. Dalam hal ini perjanjian atau kesepakatan kerja yang lahir antara Badan Penyelenggara dan Dosen menimbulkan kewajiban pemberian gaji oleh badan penyelenggara, bukan oleh Pemerintah. Ketentuan Pasal 70 ayat (3) UUU 109 Dikti, justru memberikan penguatan agar dilaksanakan dan ditaati kewajiban bagi badan penyelenggara kepada Dosen dan tenaga Kependidikan. Penguatan ini dilakukan terhadap pemenuhan hak dalam hubungan kerja melalui perjanjian kerja yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang ketenagakerjaan dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. B. Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Swasta, Berhak Mendapatkan Dana yang Bersumber dari APBN atau APBD Untuk Memberikan Gaji Pokok Serta Tunjangan Kepada Dosen Para Pemohon telah keliru dalam memaknai pengalokasian dana Badan Penyelenggaraan PTS yang bersumber dari APBN atau APBD untuk digunakan untuk memberikan gaji pokok serta tunjangan kepada dosen. Selain keliru memaknainya, Para Pemohon yang meminta alokasi anggaran dari APBN atau APBD sebagai hal yang tidak berdasar. Ketentuan Pasal 89 ayat (1 ) UU Dikti telah menegaskan dana pendidikan tinggi yang bersumber dari APBN dan/atau APBD dialokasikan untuk: a. PTN, sebagai biaya operasional, Dosen dan tenaga kependidikan, serta investasi dan pengembangan; b. PTS, sebagai bantuan tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, serta investasi dan pengembangan; dan c. Mahasiswa, sebagai dukungan biaya untuk mengikuti Pendidikan Tinggi. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 026/PUU-lll/2005, Nomor 026/PUU-lV/2006, Nomor 24/PUU-V/2007, dan Nomor 13/PUU-Vl/2008 yang secara keseluruhan merupakan putusan mengenai anggaran pendidikan, telah menjadi acuan dalam alokasi anggaran pendidikan. Pemerintah dan DPR telah secara konsisten mempedomani putusan MK dimaksud dalam hal alokasi anggaran pendidikan, cara penghitungan dan komponen dari anggaran pendidikan. Berdasarkan data dan uraian mengenai skema pendanaan dari APBN yang telah kami sampaikan dalam Keterangan Presiden, Pemerintah telah memenuhi ketentuan UU Dikti dan UU Sisdiknas, dalam hal pendanaan PTS 110 sebagai bentuk nyata dari tanggung jawab bersama. Meskipun secara konstitusional pembiayaan pendidikan yang menjadi kewajiban menurut UUD 1945 adaiah pendidikan dasar. UU Sisdiknas dan UU Dikti telah memberikan jaminan hak kepada badan penyelenggara pendidikan swasta dalam hal anggaran yang bersumber dari APBN dan/atau APBD. Namun demikian, terdapat pembatasan, yakni UU Sisdiknas dan UU Dikti tidak mengatur alokasi anggaran untuk gaji pokok serta tunjangan kepada dosen sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, karena hal ini telah sesuai dengan UUD 1945 dan telah sesuai dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi mengenai anggaran Pendidikan. C. Dosen merupakan Pilar pelaksanaan penyelenggaraan PTS. Namun Kesejahteraan Dosen menjadi terabaikan dengan berlakunya Ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012 Dosen merupakan Pilar pelaksanaan penyelenggaraan PTS adalah benar, namun apabila hal ini dikaitkan dengan keharusan Dosen PTS diberikan gaji pokok dan tunjangan melalui APBN dan/atau APBD adalah hal yang keliru dan tidak sesuai dengan UUD 1945, karena hubungan hukum antara Dosen dan badan penyelenggara adalah hubungan kerja melalui perjanjian atau kesepakatan, maka melahirkan kewajiban tertentu seperti pemberian gaji. Dengan hubungan hukum yang demikian, maka badan penyelenggara berhak membuat kebijakan atau melakukan tindakan terhadap dosennya (seperti pengangkatan, skorsing, penugasan dan pemberhentian) sehingga bukan merupakan wewenang Pemerintah untuk mengaturnya. Dengan kata Iain hubungan kedinasan tidak terjadi antara Dosen PTS dan Pemerintah. Kewajiban pengupahan yang lahir dari perjanjian atau kesepakatan kerja pada dasarnya bukan merupakan pengaturan pada bidang penyelenggaraan pendidikan, tetapi dalam bidang ketenagakerjaan. Hal ini sejalan dengan konsep pengupahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Meskipun hal demikian merupakan pengaturan dalam bidang ketenagakerjaan, dengan mengingat bahwa pendidik adalah bagian integral 111 dari sistem pendidikan yang dengan demikian juga merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan amanat "mencerdaskan kehidupan bangsa, maka Pasal 70 ayat (3) UU Dikti memberikan penguatan dengan merumuskan norma kewajiban (obligatoir) bagi badan penyelenggara kepada Dosen dan tenaga kependidikan. Penguatan ini dilakukan terhadap pemenuhan hak dalam hubungan perjanjian kerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. D. Satuan Pendidikan Yang Didirikan dan/atau Diselenggarakan Oleh Masyarakat Untuk Bertindak Dipersonifikasikan oleh Dosen Sebagai Pendidik/Tenaga Profesional Pendidikan, Namun Gaji Pokok Serta Tunjangan Kepada Dosen PTS Tidak Mencerminkan Amanat Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 Pemerintah kembali menegaskan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum UU Sisdiknas, yang kemudian oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 10/PUU- XIII/2015, telah merumuskan konsep “Bahwa guru (baca: ‘dosen’)adalah bagian integral dari sistem pendidikan yang dengan demikian juga merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan amanat "mencerdaskan kehidupan bangsa". Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan penyelenggaraan pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Pelaksanaan ketentuan Pasat 31 ayat (4) UUD 1945, yakni "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelengaraan pendidikan", telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 026/PUU-lll/2005, Nomor 026/PUU-lV/2006, Nornor 24/PUU-V/2007, dan Nomor 13/PUU-Vl/2008, sehingga ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU Dikti tidak mereduksi ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Secara khusus, perintah konstitusional kewajiban untuk membiayai pendidikan adalah pendidikan dasar, sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945. Bahwa meskipun menurut UUD 1945, pendidikan tinggi bukan merupakan kewajiban negara dalam hal pembiayaan, namun negara tetap melaksanakan 112 wewenang dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk mengalokasikan pembiayaan pendidikan tinggi, tidak hanya untuk PTN tetapi juga untuk PTS, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Dikti. E. Ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012, Menimbulkan Ketidakpastian Hukum Karena Tidak Menyebutkan Jenis Peraturan Perundang-undangan Apa Yang Menerima Delegasi Sehingga Tidak Sesuai (Non-Conforming, Unvereinbar) Dalam peraturan perundang-undangan, sangat lazim dan mudah ditemukan frasa "sesuai dengan peraturan perundang-undangan" atau "sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Termasuk dalam hal ini ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU Dikti. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, penggunaan frasa "sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", menurut Lampiran Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada angka 281, merupakan pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak disebutkan secara rinci. Frasa "sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", justru menunjukkan/menciptakan kepastian hukum karena dapat ditunjuk/diacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tertentu, in casu mengenai pengupahan atau kewajiban dalam hubungan kerja. Dengan demikian, telah jelas bahwa kewajiban mengenai pengupahan oleh badan penyelenggara perguruan tinggi harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PROSES PERSIDANGAN Dl MAHKAMAH KONSTITUSI Bahwa pada masa persidangan atas permohonan pengujian materiil UU Dikti, terdapat pertanyaan Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Konstitusi, keterangan Saksi dan keterangan Ahli Pemohon, serta keterangan Ahli Pemerintah dan keterangan Saksi Pemerintah yang disampaikan secara tertulis. Terhadap hal-hal tersebut, Pemerintah pada intinya memberikan tanggapan sebagai berikut: 113 1. Tanggapan Pemerintah terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. pada pokoknya menanyakan: a, Apakah ada diskursus di Kemendikbudristek terkait Gaji Pokok Dosen PTN dan PTS dibebankan kepada APBN tanpa mendowngrade Penghasilan dosen PTS yang lebih tinggi dari pada penghasilan Dosen PTN? b. Apakah ada PTS di Luar Negeri yang Gaji pokok dan tunjangannya di bebankan kepada Negara? Bahwa terhadap pertanyaan Yang Mulia tersebut, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: a. Sebagaimana disampaikan oleh Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek dalam Sidang Pleno pada tanggal 28 Februari 2024 bahwa saat ini sedang ramai tagar #janganjadidosen yang mempermasalahkan penghasilan dosen yang masih sangat kecil, sehingga harus memenuhi dengan proyek kiri-kanan untuk bisa menutupi kebutuhan dapur. Jadi, meskipun 20% APBN itu untuk pendidikan, tetapi 2/3 (dua pertiga) anggaran itu dialokasikan ke daerah, yang tersisa di pusat kira-kira 1/3 (satu pertiga nya), dan 1/3 itu tersebar di 27 kementerian dan lembaga pemerintah non- kementerian. Kemendikbudristek hanya mengelola sekitar 2,7% dari APBN setiap tahunnya. Dari 2,7% itu sekitar 1/3 (satu pertiga) untuk bantuan sosial, yaitu Program Indonesia Pintar, beasiswa anak-anak kita dari SD sampai perguruan tinggi. Dan sekitar 1/3 (satu pertiga) Iainnya untuk biaya-biaya kepegawaian, mulai dari tunjangan sertifikasi dosen yang diberikan untuk dosen PTS dan PTN, tunjangan kehormatan guru besar, dan semua kebutuhan pegawai yang jumlahnya ratusan ribu. Jadi, anggaran yang dikelola untuk pengembangan pendidikan tinggi itu kurang dari 1% APBN, hanya sekitar 0,9% dari APBN. Itu pun sekitar 25%-nya adalah dana masyarakat yang berupa PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Sehingga saat ini, kemampuan negara hanya untuk membiayai PTN saja, belum dapat memenuhi 114 kebutuhan anggaran untuk PTS. Bahkan pada saat ini Kemendikbudristek baru bisa membiayai 28% dari kebutuhan standar minimum di PTN untuk 3,5 juta mahasiswa. Hal ini dikarenakan masih banyak sekali anggaran yang justru masuk ke kementerian Iain, tepatnya terdapat 27 kementerian Iain (22 K/L pada 2024) dengan berbagai macam perguruan tinggi yang ada di bawah kementerian Iain tersebut. Kebutuhan Kementerian Iain tersebut menyerap anggaran yang sangat besar, bahkan hampir sama dengan anggaran untuk 3,5 juta mahasiswa di PTN yang dibina oleh Kemendikbudristek. Saat ini terdapat hampir 10.000.000 mahasiswa, baik di PTN maupun PTS di Indonesia, jadi kalau APBN itu digunakan untuk membiayai semuanya, maka sangat jauh dari kecukupan. Dalam upaya mewujudkan standar minimum, Pemerintah baru bisa mendanai 28% dari biaya operasional PTN, itu masih 1/5-nya dibanding dengan Malaysia. Jadi, kalau perguruan tinggi kita mampu bersaing masuk 300 besar dunia itu sudah kerja keras luar biasa, yang artinya dosen juga mensubsidi mahasiswa, bisa dikatakan seperti itu pada kenyataannya yang menyebabkan Pemerintah (dalam hal ini Kemendikbudristek) belum bisa membiayai PTS. b. Hingga saat ini Pemerintah belum dapat menemukan PTS di Luar Negeri yang Gaji pokok dan tunjangannya di bebankan kepada Negara. Justru yang terjadi adalah ketika suatu negara mempunyai kemampuan maka di negara tersebut tidak diperbolehkan adanya Badan Penyelenggara Pendidikan oleh Masyarakat (swasta). Sebagaimana di negara Finlandia tidak diperbolehkan adanya sekolah swasta maupun PTS sehingga masyarakat tidak mempunyai hak dan tidak boleh untuk mendirikan PTS. Sedangkan berdasarkan Manual Of Regulations For Private Higher Education yang diterbitkan oleh Komisi Pendidikan Tinggi Kantor Kepresidenan Republik Filipina pada tahun 2008: yang terjadi di negara Filipina adalah Pemerintah sama sekali tidak turut serta dalam penganggaran PTS, baik gaji pokok maupun tunjangan dosen PTS melalui APBN. PTS harus mampu untuk menanggung sendiri 115 semua gaji dan wajib memberikan subsidi studi lanjut dosennya. Bahkan Pemerintah Filipina tidak menugaskan dosen PNS di PTS sebagaimana yang biasa dilakukan Pemerintah Indonesia untuk membantu PTS melalui penempatan Dosen PNS berkode DPK (dipekerjakan). Negara Filipina mewajibkan PTS untuk sepenuhnya mandiri (autonomous) dalam hal penganggaran. Namun pemerintah Filipina tetap melindungi dan menjamin gaji ataupun penghasilan Dosen PTS melalui regulasi Workers' Statutory Monetary Benefits yang diterbitkan oleh Department of Labor and Employment yang mengatur penghasilan minimum tidak hanya berdasarkan wilayah namun juga diantaranya berdasarkan bidang pekerjaan dan maksimal waktu untuk kemudian seorang pekerja termasuk Dosen PTS wajib ditetapkan sebagai pekerja/dosen tetap. Sehingga di Negara Filipina terhadap Dosen PTS berlaku hubungan mengikat antara Dosen PTS dengan Badan Penyelenggara PTS dengan berdasarkan pada Perjanjian Kerja. 2. Terhadap Pertanyaan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, SH. M. Hum. pada pokoknya menanyakan: a. Bagaimana kebijakan Pemerintah untuk mendorong peningkatan penghasilan dosen PTS secara komprehensif sehingga tidak ada perbedaan Penghasilan Dosen PTS dan PTN? b. Apakah ada gambaran yang bisa memberikan komparasi negara Iain dalam menyelenggarakan fungsi pendidikannya harus disubsidi dari Anggaran Negara? c. Tipe yang ideal penyelenggaraan Pendidikan? Bahwa terhadap pertanyaan Yang Mulia tersebut, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: a. Sesuai dengan Keterangan Presiden yang telah dibacakan pada Sidang Pleno tanggal 28 Februari 2024, dalam rangka mendorong peningkatan penghasilan dosen PTS secara komprehensif maka sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang 116 Guru dan Dosen, Pemerintah secara komprehensif terus mendorong kesejahteraan guru dan dosen. Pemerintah berupaya turut mendukung peran Dosen PTN maupun PTS tidak hanya dalam upaya melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi tetapi juga dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya dengan memberikan tunjangan sertifikasi dosen dan juga tunjangan guru besar. b. Tanggapan Pemerintah sama sebagaimana tanggapan huruf b terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. c. Sebagaimana dalam halaman 5 Keterangan Presiden yang telah kami sampaikan bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa dan karenanya pendidik (Dosen) merupakan "bagian integral dari sistem pendidikan yang dengan demikian juga merupakan bagian integral dañ upaya mewujudkan amanat "mencerdaskan kehidupan bangsa" (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-Xlll/2015). Oleh karena penyelenggaraan pendidikan merupakan tangggung jawab bersama, maka penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat, termasuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS) bukan merupakan pemberian wewenang (delegatie) dari Pemerintah kepada Dosen sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon. Penyelenggaraan Pendidikan oleh masyarakat adalah hak peran serta, bukan perintah atau pemberian wewenang kepada Masyarakat. Oleh karena itu, pada PTS lahir hubungan hukum yang nyata antara Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi dan Dosen, bukan dengan Pemerintah. Dengan konstruksi demikian, ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU Dikti mengenai kewajiban "memberikan gaji pokok serta tunjangan kepada Dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah ketentuan yang telah sesuai dengan konsep yuridis mengenai hubungan hukum PTS dan Dosen. 117 Bahwa ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU Dikti justru memberikan penguatan secara hukum mengenai kewajiban badan penyelenggara kepada Dosen dan tenaga kependidikan yang harus dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Permohonan dalam perkara ini sesungguhnya merupakan masalah implementasi dari kewajiban pengupahan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. 3. Terhadap Pertanyaan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Dr. Suhartoyo S.H., M.H. pada pokoknya menanyakan a. Kira-kira dari 20% anggaran pendidikan yang diperintahkan konstitusi itu sebenarnya apakah implementasinya itu murni 20% atau lebih? b. Apakah ada bagian-bagian Iain yang sifatnya sekunder, yang anggarannya 20% APBN, sehingga agak menyimpang dari tujuan utamanya? c. Proyeksi kebutuhan anggaran Pendidikan 20% APBN tahun 2024? d. Pemerintah bisa tidak, memberikan skema persoalan mendasar dosen khususnya mengenai gaji dan tunjangan itu kemudian diakomodir melalui kelebihan yang 20%? Bahwa terhadap pertanyaan Yang Mulia tersebut, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: a. Proporsi 20% APBN untuk pendidikan sudah diatur dalam UUD 1945 Amandemen IV Pasal 31 Ayat (4): Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal ini kemudian diatur melalui UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 49 ayat (1) yang berbunyi "Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 118 pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)". Pasal tersebut sebelumnya pernah mengalami uji materi di Mahkamah Konstitusi. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir adalah No. 024/PUU-V/2007 dan No. 013/PUU-Vl/2008, Yang menyatakan bahwa frasa "gaji pendidik dan" dalam Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga anggaran pendidikan selanjutnya dapat didefinisikan sebagai "Seluruh biaya pendidikan baik di Pusat maupun di daerah selain biaya pendidikan kedinasan". Amanat tersebut kemudian diperkuat dalam UU APBN setiap tahunnya, terakhir melalui UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 (selanjutnya disebut UU APBN 2024). Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pendidikan melalui kementerian/lembaga dan nonkementerian/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan. Sedangkan Persentase Anggaran Pendidikan adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja negara pada saat Undang-Undang mengenai APBN ditetapkan. Pemenuhan 20% APBN untuk bidang pendidikan telah dipenuhi sejak tahun 2009 hingga saat ini. Anggaran pendidikan juga cenderung meningkat setiap tahunnya seiring peningkatan belanja negara. 119 Gambar 1. Anggaran Pendidikan Tahun 2005-2024 Alokasi anggaran pendidikan dalam periode 2020-2024 secara berturut-turut adalah: Rp508,08 Triliun; Rp548,65 Triliun; Rp542,43 Triliun; Rp612,23 Triliun; dan Rp665,02 Triliun; Adapun penggunaannya dikelompokkan menjadi (a) anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat, (b) anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan (c) anggaran pendidikan melalui pembiayaan. Anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah mendapat porsi terbesar dalam anggaran pendidikan. Gambar 2. Besaran Prosentase Setiap Klaster (Anggaran Pendidikan Melalui Belanja Pemerintah Pusat, Anggaran Pendidikan Melalui Transfer Ke Daerah, dan Anggaran Pendidikan Melalui Pembiayaan) Tahun 2020-2024. b. Anggaran pendidikan dalam belanja pemerintah pusat dialokasikan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian/Lembaga lainnya (22 K/L pada tahun 2024), serta menjadi cadangan anggaran pendidikan yang dialokasikan melalui belanja non KL (BA BUN). 120 Anggaran pendidikan dalam transfer ke daerah meliputi alokasi pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non Fisik (bantuan operasional satuan pendidikan, aneka tunjangan guru ASN daerah, bantuan operasional museum dan taman budaya), DAU dan DBH yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan, dan dana otsus yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan melalui pembiayaan merupakan alokasi untuk penambahan pokok dana abadi pendidikan (termasuk dana abadi pesantren), dana abadi penelitian, dana abadi kebudayaan, dana abadi perguruan tinggi, dan pembiayaan pendidikan. Secara rinci anggaran sebagaimana tersaji pada tabel Postur Anggaran Pendidikan dalam APBN 2020-2024 berikut. 121 122 c. Proyeksi kebutuhan anggaran Pendidikan 20% APBN tahun 2024 telah ditentukan dalam Lampiran VI Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 sebagaimana berikut. RINCIAN ANGGARAN PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2024 (dalam ribuan rupiah) 123 d. Persoalan dalam mengupayakan gaji dan tunjangan Dosen PTS untuk diakomodir melalui kelebihan 20% anggaran pendidikan adalah sebagaimana juga telah diuraikan oleh Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dalam upaya menjawab pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. dan tergambar juga pada tabel Postur Anggaran Pendidikan dalam APBN 2020-2024 maupun Lampiran VI Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Bahwa meskipun 20% APBN itu untuk pendidikan, tetapi 2/3 (dua pertiga) anggaran itu dialokasikan ke daerah, yang tersisa di pusat kirakira 1/3 (satu pertiga), dan 1/3 itu tersebar di 27 kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian. Kemendikbudristek hanya mengelola sekitar 2,7% dari APBN setiap tahunnya. Dari 2,7% itu sekitar 1/3 (satu pertiga) untuk bantuan sosial, dan sekitar 1/3 (satu pertiga) Iainnya untuk biaya-biaya kepegawaian. Jadi, anggaran yang dikelola untuk pengembangan pendidikan tinggi itu kurang dari 1% APBN, hanya sekitar 0,9% dari APBN. Itu pun sekitar 25% dari adalah dana masyarakat yang berupa PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Postur anggaran tetap tidak memungkinkan untuk membiayai kebutuhan keseluruhan kegiatan pendidikan. Bahkan hingga saat ini sekolah negeri masih dibiayai hanya sebatas biaya operasional, dan untuk sekolah swasta hanya terbatas melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pembiayaan pendidikan masih mengutamakan kebijakan publik yang cakupannya lebih luas, dimana pendidikan tidak hanya semata-mata ditetapkan sebagai hak warga negara saja, tetapi UUD 1945 memandang perlu untuk menjadikan pendidikan dasar sebagai kewajiban warga negara. Oeh karena itu agar kewajiban warga negara atas pendidikan dasar dapat dipenuhi dengan baik, maka ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 mewajibkan kepada Pemerintah untuk membiayainya. Maka 124 telah jelas bahwa yang tegas diatur dalam UUD 1945 adalah kewajiban pembiayaan untuk pendidikan dasar. Dengan pengaturan demikian, maka secara a contrario kewajiban pembiayaan pendidikan menurut UUD 1945 tidak termasuk terhadap pendidikan tinggi. Namun meskipun pembiayaan pendidikan tinggi manfaatnya lebih banyak pada sektor privat, dimana hasil dari menempuh pendidikan tinggi lebih banyak dirasakan bermanfaatnya bagi individu/pribadi. hal ini tidak berarti Pemerintah mengabaikan, membiarkan atau lepas tangan terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk dalam hal pembiayaan baik terhadap pendidikan tinggi yang diselenggarakan Pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang dikenal sebagai PTS. Namun hingga saat ini, kemampuan negara hanya untuk membiayai PTN saja, belum dapat memenuhi kebutuhan anggaran untuk PTS. Anggaran untuk pembiayaan gaji dosen swasta tidak memungkinkan. Kalaupun harus membiayai pendidikan sektor privat, maka pembiayaan pendidikan dasar masih menjadi pilihan yang lebih prioritas. 4. Terhadap Pertanyaan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. pada pokoknya menanyakan: a. Aspek-aspek kualitatif terkait Kebijakan Pemerintah untuk menunjukkan good faith dalam memperhatikan pendidikan sektor swasta dari waktu ke waktu? b. Bagaiamana upaya Kementerian dalam hal regulasi untuk menyelesaikan persoalan ini? Bahwa terhadap pertanyaan Yang Mulia tersebut, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: a. Sebagaimana kami tuangkan dalam Keterangan Presiden bahwa dalam upaya meningkatkan aspek-aspek kualitatif dan menunjukkan good faith dalam memperhatikan pendidikan 125 sektor swasta, Pemerintah selain memberikan tunjangan sertifikasi dosen dan guru besar kepada Dosen PTS juga memberikan bantuan-bantuan lainnya kepada PTS. Bantuan tersebut diantaranya adalah melalui Pendanaan Penelitian, Pendanaan Pengabdian Masyarakat, Bantuan Biaya Akreditasi Program Studi pada PTS, Bantuan Pendanaan Akselerasi Penggabungan dan Penyatuan PTS, Bantuan Program Kompetisi Kampus Merdeka, Bantuan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual, Bantuan Konferensi Ilmiah Internasional, Bantuan Pengelolaan Jurnal Ilmiah, Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah Nasional dan Internasional, Workshop Peningkatan Jurnal Peringkat Terakreditasi, Workshop Jurnal Menuju Terindeks Internasional Bereputasi, dan lain-lainnya yang jumlahnya terus ditingkatkan dari tahun ke tahun demi menjamin kualitas PTS. b. Upaya good faith Pemerintah dalam menunjang aspek-aspek kualitatif tersebut dapat dilindungi melalui regulasi yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek, diantaranya adalah melalui regulasi; 1) yang memberikan jaminan kesetaraan melalui tunjangan sertifikasi dosen dan guru besar yang diberikan juga kepada Dosen PTS sejak tahun 2007 dan terakhir diatur melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertiflkasi Pendidik Untuk Dosen. 2) yang memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada PTN maupun PTS untuk menjadi penyelenggara sebagaimana diatur terakhir melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 138/P/2014 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen. 5. Terhadap Pertanyaan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. pada pokoknya menanyakan: 126 a. Pak Dirjen, itu alokasi 20% itu semua untuk Menristek Dikti atau tersebar kepada seluruh kementerian? Ini nanti tolong bisa diberikan data. b. Apakah mungkin atau ada perencanaan terkait dengan pengalokasian anggaran kepada perguruan tinggi swasta? Ini kalau bicara pendidikan sebenarnya kan tidak hanya tinggi ya, tetapi apakah mungkin ada kebijakan, quote unquote, kehadiran negara dalam kaitan dengan semangat yang diajukan Pemohon ini? Atau kalau misalnya semangat itu kira-kira realisasinya kapan, Pak Dirjen? Ini berandai-andai saja, Pak Dirjen. Bahwa terhadap pertanyaan Yang Mulia tersebut, Pemerintah telah memberikan tanggapan sebagaimana dalam menjawab pertanyaan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Dr. Suhartoyo S.H., M.H. 6. Terhadap Pertanyaan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. pada pokoknya menanyakan: a. Bagaimanakah status PTN dan anggarannya saat ini mengingat biaya penerimaan mahasiswa PTN yang cukup tinggi? Apakah ada kalkulasi jumlah dana masyarakat yang terhimpun melalui 3 kelompok status PTN? Bagaimana komparasi sumbangan masyarakat pada 3 kelompok status PTN tersebut terhadap anggaran pendidikan? b. Jelaskan mengenai sumbangan yang diberikan kepada PTS, bagaimana pengelolaan sumbangan yang langsung diterima oleh pemilik Yayasan? c. Bagaimana potret yang lebih riil soal dana masyarakat yang masuk ke perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, karena kalau swasta ada dana publik yang masuk tetapi itu bukan bagian dari uang yang harus disetorkan ke negara. Bahwa terhadap pertanyaan Yang Mulia tersebut, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: 127 a. Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia memiliki tiga status. Status-status tersebut adalah: 1) PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum) Otonomi Penuh: PTN-BH merupakan tingkatan tertinggi dalam hal otonomi. Mereka memiliki otonomi penuh dalam mengelola keuangan dan sumber daya, termasuk dosen dan tenaga kependidikan (tendik). PTN-BH beroperasi dengan cara yang mirip dengan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PTN-BH memiliki kontrol penuh atas aset dan keuangan mereka sendiri. Penetapan status PTN-BH dilakukan dengan peraturan pemerintah. 2) PTN-BLU (Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum) Otonomi Level Kedua: PTN-BLU memiliki tingkat otonomi yang lebih rendah daripada PTN-BH. Pengelolaan institusi ini mirip dengan rumah sakit milik negara. PTN-BLU memiliki otonomi dalam mengelola pendapatan non-pajak mereka. Penetapan status PTN-BLU dilakukan dengan Keputusan Menteri Keuangan atas usul Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek). Dasar Hukum PTN-BLU merujuk pada UndangUndang Perguruan Tinggi, Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012, dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005. 3) PTN-Satker (Perguruan Tinggi Negeri sebagai Satuan Kerja Kementerian) PTN-Satker adalah PTN yang beroperasi sebagai satuan kerja di bawah naungan Kementerian. Seluruh pendapatan, termasuk Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dari mahasiswa, harus masuk ke rekening negara (Kementerian Keuangan) sebelum digunakan. Penetapan Status PTN-Satker adalah hasil dari kebijakan Kementerian dan ditetapkan melalui mekanisme internal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikudristek). Perbedaan Utama antara PTN-BH dan PTN-BLU yang juga mempengaruhi cara menghimpun dana dan pengelolaannya: 128 1) Penetapan Status: PTN-BH ditetapkan melalui peraturan pemerintah, sedangkan PTN-BLU ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan atas usul Mendikbudristek. 2) Dasar Hukum: PTN-BH merujuk pada Undang-Undang Perguruan Tinggi dan peraturan pelaksanaannya, sementara PTN-BLU merujuk pada Undang-Undang Perguruan Tinggi dan peraturan Kementerian Keuangan terkait dengan status BLU. 3) Tarif Layanan: Tarif biaya dan layanan PTN-BH ditetapkan oleh PTN Badan Hukum dengan berkonsultasi dengan Menteri, sedangkan PTN-BLU menetapkan tarif layanan berdasarkan kebijakan Menteri Keuangan dengan memberi ruang pada usulan pimpinan BLU. 4) Pola Pelaporan Keuangan: Pendapatan PTN-BLU dilaporkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sedangkan pendapatan PTN-BH bukan merupakan PNBP. 5) Penyelenggaraan Program Studi: PTN-BH dapat mandiri dalam membuka dan menutup program studi, sedangkan PTN-BLU tidak memiliki otonomi ini. 6) Pengelolaan SDM: PTN-BH berwenang menetapkan, mengangkat, membina, dan memberhentikan tenaga tetap non PNS, sementara PTN-BLU memiliki kewenangan yang serupa sesuai dengan peraturan yang berlaku. b. Sumbangan yang diberikan pemerintah (dalam hal ini Kemendikbudristek) kepada PTS tentu saja harus mengikuti prosedur dan sesuai dengan regulasi keuangan terkait. Pemberian bantuan Pemerintah sudah ditetapkan tujuan dari program bantuan tersebut, oleh karena itu PTS harus mampu mengelola dan bertanggung jawab dalam penggunaan maupun penyalurannya sehingga anggaran tersebut tepat guna. Pemerintah tidak memberikan bantuan kepada pemilik Yayasan langsung, namun bantuan semata-mata diberikan dengan tujuan untuk pengembangan maupun pemanfaatan PTS. 129 c. Pada PTS, dana masyarakat yang masuk ke PTS seharusnya sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan dan pengeloiaan PTS dengan tujuan untuk pengembangan kualitas perguruan tinggi dan melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan tetap menjunjung kesejahteraan pendidik (Dosen) maupun tenaga kependidikannya. 7. Tanggapan Pemerintah Atas Keterangan Saksi Para Pemohon Mohammad Saleh. (dalam sidang tanggal 7 Maret 2024). Setelah memperhatikan secara cermat keterangan Saksi Para Pemohon Mohammad Saleh yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Mohammad Saleh sebagai Saksi mengajar di perguruan tinggi di bawah yayasan pesantren dengan nama Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuanyar yang terletak di Pulau Madura tepatnya pada Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur. Sebagai Dosen di perguruan tinggi tersebut ia menerima gaji sebesar Rp300.000 per bulan, dan diberikan jadwal mengajar 1 kali dalam seminggu dengan diberikan uang tatap muka sebesar Rp50.000 dan transpor RP15.000 per tatap muka. Perguruan Tinggi tempat Saksi mengajar adalah perguruan tinggi yang baru berdiri selama 9 tahun dengan program studi tempat Saksi mengajar baru berumur 2 tahun. Saksi bersaksi bahwa hampir semua Dosen perguruan tinggi yang ada di kabupaten Pamekasan mendapatkan gaji dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pamekasan, yaitu di bawah Rp2.200.000. Pemerintah perlu memberikan tanggapan sebagai berikut: a. Melalui tanya jawab dalam sidang pleno juga diketahui bahwa hubungan Saksi dengan PTS adalah suatu hubungan yang masih berdasarkan pada Perjanjian Kerja antara Saksi dengan Yayasan, dimana Saksi sejak awal telah mengetahui hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja termasuk adalah besaran nilai penghasilan yang akan diterima oleh Saksi. Saksi juga menyampaikan bahwa 130 "memang dari kontraknya itu Yayasan itu seterusnya akan memenuhi bagaimana mengikuti UMK". Selain itu diketahui bahwa Saksi tidak diberikan jam ajar minimal yang sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga menyulitkan Saksi sebagai Dosen untuk melaksanakan tugas tridharma pendidikan dan juga mengumpulkan angka kredit sebagai Dosen. b. Maka semakin jelas bahwa permohonan dalam perkara ini sesungguhnya merupakan masalah implementasi dari kewajiban pengupahan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. c. Bahwa karena hal ini merupakan masalah implementasi kewajiban pengupahan yang lahir dari hubungan 'perjanjian atau kesepakatan kerja', maka hal ini tidak berkaitan dan tidak terdapat kausalitas antara anggapan kerugian konstitusional yang diderita oleh Para Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU Dikti. 8. Tanggapan Pemerintah Atas Keterangan Ahli Para Pemohon Andi Muhammad Asrun. (dalam sidang tanggal 13 Maret 2024). Setelah memperhatikan secara cermat keterangan Ahli Para Pemohon Andi Muhammad Asrun yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut: - Sudah seharusnya perhatian khusus diberikan untuk kalangan dosen - Tunjangan finansial bagi dosen tidak sekadar untu kepentingan bertahan hidup seperti gaji untuk kebutuhan hidup rumah tangga dan tunjangan transport ke kampus, namun juga masih ada kewajiban bagi dosen untuk melakukan riset dan pada akhirnya menerbitkan makalah di jurnal-jurnal nasional dan internasional serta menerbitkan buku- buku hasil riset tersebut dimana penerbitan karya ilmiah hasil riset tersebut merupakan beban kerja dosen dan memerlukan dana besar. - Sebenamya pendapatan penyelenggaraan pendidikan di bawah yayasan adalah relatif baik. Hal ini bisa dilihat dari kegiatan pembangunan fisik prasarana perkuliahan. Namun, tidak untuk peningkatan gaji dan intensif dosen yang seharusnya dilakukan secara berkala sejalan dengan pendidikan fisik. Gaji dosen PTS seharusnya 131 tidak saja berstandar UMR di provinsi, tapi juga hidup layak untuk pribadi dan fasilitas kegiatan ilmiah. Tuntutan kebutuhan semacam ini menuntut bahwa semestinya negara hadir dengan menetapkan gaji dosen minimum yang seharusnya di atas UMR mengingat untuk menjadi dosen syaratnya adalah minimum pendidikan S2 dan wajib melanjutkan pendidikan S3 dengan biaya yang tidak murah. Pemerintah perlu memberikan tanggapan sebagai berikut: Bahwa sebagaimana dalam Sidang Pleno, ternyata diakui sendiri oleh Ahli Para Pemohon bahwa Ahli belum memahami alokasi anggaran 20% APBN untuk pendidikan. Pada akhirya Ahli Para Pemohon dapat menyetujui dan menyepakati pihak Pemerintah yang dikarenakan keadaan dan fakta-fakta terkait anggaran belum mampu untuk mengabulkan permohonan Para pemohon. 9. Keterangan Ahli Pemerintah Drs. Amich Alhumami, MA, M.Ed, Ph.D yang pada pokoknya menyatakan: a. Dengan mempertimbangkan beban anggaran saat ini, serta prioritas dan sasaran pembangunan bidang pendidikan yang perlu dipenuhi, opsi pembayaran gaji dosen PTS melalui APBN belum dimungkinkan. Namun demikian, Pemerintah telah berupaya mendukung peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme dosen melalui beberapa intervensi, seperti pemberian tunjangan profesi bagi dosen PNS dan non-PNS. b. Selain itu, membuka opsi pembayaran gaji dosen PTS melalui APBN mempunyai implikasi untuk memenuhi tuntutan pembayaran gaji tenaga pendidik non ASN di jenjang Iainnya, seperti guru non ASN pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. 10. Keterangan Saksi Pemerintah Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani, M.P., seorang Rektor pada salah satu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yakni Universitas Bhakti Asih Tangerang, yang berlokasi di Provinsi Banten, yang pada pokoknya menyatakan: 132 Berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Tinggi, dosen harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yakni; i) Pendidikan; ii) Penelitian dan iii) Pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka Saksi berkomitmen kepada seluruh dosen, untuk memfasilitasi tridharma perguruan tinggi melalui SPK (Surat Perjanjian Kinerja) dan KK (Kontrak Kinerja). Agar dosen-dosen di Universitas Bhakti Asih Tangerang dapat menjadi dosen professional (khususnya dosen baru) dalam jangka waktu 24 tahun, maka Saksi memastikan para dosen mempunyai perencanaan tridharma sesuai syarat-syarat menjadi Serdos (sertifikasi dosen). Oleh sebab itu dosen dosen diwajibkan mengajar minimal 12 (dua belas) SKS, melakukan penelitian minimal dengan bukti 1 (satu) jurnal dan 1 (satu) artikel pengabdian kepada masyarakat. Agar tridharma berlangsung dengan berkualitas, maka sebagai Rektor Universitas Bhakti Asih Tangerang Saksi menyiapkan 2 dokumen perjanjian dengan para dosen. Adapun perjanjian tersebut adalah: i) SPK (Surat Perjanjian Kerja), ii) KK (Kontrak Kinerja). Dalam SPK dan KK berisi pasal tentang kewajiban dosen dan kompensasinya. Sebagai Rektor Universitas Bhakti Asih Tangerang, Saksi memastikan besaran gaji dan tunjangan lainnya melampaui UMR yakni Rp.4.760.289 (empat juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah). Dosen baru melaksanakan pembelajaran 12 (dua belas) SKS, 1 (satu) penelitian dan 1 (satu) pengabdian kepada masyarakat dengan kompensasi berupa: i) gaji pokok untuk dosen sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), ii) tunjangan transport Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 5 hari kerja/ minggu (37.5 jam bekerja/minggu); iii) Honor mengajar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/SKS, sehingga setiap dosen dapat honor mengajar sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)/ minggu atau sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu)/ bulan. Untuk kegiatan penelitian, para dosen yang dapat membuktikan 1 (satu) jurnal ilmiah diberikan kompensasi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per semester dan untuk pengabdian kepada masyarakat (Abdimas) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) jika dosen dapat memberikan bukti 1 (satu) artikel Abdimas. Dengan 133 demikian pendapatan minimal dosen baru di Universitas Bhakti Asih Tangerang minimal Rp. 6.900.000. Universitas Bakti Asih Tangerang juga memberikan jaminan untuk BPJS Rp. 42.000/ dosen dan BPJS Ketenagakerjaan Rp. 16.800 / dosen yang dibayar oleh Rektorat setelah dosen berkerja minimal selama 6 (enam) bulan. Untuk gaji dan tunjangan Dosen lama sebagai apresiasi terhadap pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, yakni pembelajaran 12 (dua belas) SKS, 1 (satu) penelitian dan 1 (satu) pengambian kepada masyarakat dengan kompensasi berupa: i) gaji pokok untuk dosen sebesar Rp 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah), ii) tunjangan transport Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 5 hari kerja/ minggu (37.5 jam bekerja/minggu); iii) Honor mengajar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / sks, atau setara dengan RP. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) / bulan, iv) tunjangan jabatan wakil dekan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), v) tunjangan fungsional (bagi dosen lama yang belum Serdos) sebasar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah). Sehingga total pendapatan minimal Rp. 11.800.000 (sebesas juta delapan ratus ribu rupiah). Untuk kegitan penelitian, para dosen yang dapat membuktikan 1 (satu) jurnal ilmiah bereputasi diberikan kompensasi RP. 2.000.000 (dua juta rupiah) per semester dan untuk pengabdian kepada masyarakat (Abdimas) sebesar Rp,500.000 (lima ratus ribu rupiah) jika dosen dapat memberikan bukti 1 (satu) artikel Abdimas. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan Tridharma perguruan tinggi kami banyak difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, diantaranya fasilitasi kemudahan akses hibah dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek melalui hibah dalam dharma ke satu yakni MKBM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka). Kedua yaitu hibah penelitian. Ketiga hibah pengabdian kepada masyarakat. 134 Untuk fasilitas Serdos, diberi akses melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, Sekretariat Jenderal Kemendikbusristek. Tunjangan dosen tersebut berkisar antara RP. 2.688.500 (dua juta enam ratus ribu delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)/ dosen / sampai dengan guru besar minimal RP. 1 1.900.000 (sebelas juta sembulan ratus ribu rupiah)/dosen/ bulan. Dalam 4 (empat) tahun belakangan ini, terdapat kemudahan akses untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi melalui kebijakan merdeka belajarkampus merdeka (MBKM). Universitas Bhakti Asih Tangerang dapat melakukan pengiriman mahasiswa ke PTN ataupun PTS untuk belajar satu semester dengan biaya kuliah, transport ke lokasi mitra dan uang bulan mahasiswa ditanggung Kemendikbudristek. Juga, sama halnya dengan kegiatan kampus mengajar, mahasiswa mengajar di SD dan SMP dalam rangka membantu sekolah agar lebih bermutu dengan biaya dari Ditjendiktiristek, Kemendikbudristek. Dalam rangka mendukung Hilirisasi hasil penelitian dosen, pemerintah menyiapkan dana padanan hilirisasi/ kerja sama dengan pemerintah daerah/ kegiatan kemitraan dengan industri melalui kegiatan KEDAIREKA. Saksi merasa bahwa dalam melaksanakan kegiatan Manajemen Universitas Bhakti Asih Tangerang dan sebagai seorang Rektor diberi fasilitas dengan sangat baik oleh pemerintah melalui; i) sertifikasi dosen, ii) hibah penelitian, iii) hibah pengabdian masyarakat, iv) hibah MBKM dan v) hibah Dana Padanan kedaireka. Fasilitas berbagai hibah tersebut berkecukupan, berkeadilan dan berkelanjutan untuk melaksanakan Amanah UU 12/12 diantaranya melaksanakan Tridharma yang bermutu dan berkelanjutan. Berkecukupan karena tridharma diberi fasilitas oleh Pemerintah, berkeadilan karena Serdos dan hibah penelitian, hibah pengabdian masyarakat dan hibah kedaireka hanya diberikan kepada dosen yang profesional dan PTS yang sesuai standar Kemendikbudristek. Berkelanjutan karena Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan 135 Teknologi memberikan fasilitas tridharma sejak keluarnya UU 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Demikian tanggapan dalam Kesimpulan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Kesimpulan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 4. Menyatakan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Risalah Sidang dan Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 136 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Pasal 70 ayat (3) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonnesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336, selanjutnya disebut UU 12/2012) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. 137 Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat- syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa pokok permohonan yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012, yang menyatakan: Pasal 70 ayat (3) 138 “Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan gaji pokok serta tunjangan kepada Dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia yang pernah menjabat sebagai hakim pada Pengadilan Tata usaha Negara Jakarta, namun telah mengundurkan diri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, tanggal 18 Agustus 2023 [vide Bukti P.8] dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1032/SEK/SK/KP6.2/IX/2023 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 18 September 2023 [vide Bukti P.9]. Saat ini, Pemohon I berprofesi sebagai dosen pada Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana [vide Bukti P.4]. 4. Bahwa Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia [vide Bukti P.6 dan Bukti P.7]; 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan adanya ketidakpastian hukum dan perlakuan yang berbeda dalam hal gaji pokok dosen pada lingkup Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dibandingkan dengan gaji pokok dosen yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN); 6. Bahwa sebagai dosen pada PTS, pengaturan gaji atau upah Pemohon I dan Pemohon II mengikuti besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU 6/2023), serta kemampuan penyelenggara pendidikan; 7. Bahwa honor dosen pada PTN, in casu dosen dengan status PNS/Aparatur Sipil Negara (ASN), memiliki pengaturan terhadap besaran upah yang sama di setiap daerah, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019. Artinya, ada perlakuan yang tidak sama terhadap profesi dosen yang dialami oleh Pemohon I dan Pemohon II, serta tidak ada jaminan terhadap besaran gaji atau 139 upah yang sama di setiap daerah karena terhadap dosen swasta tidak memiliki aturan yang seragam; 8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengalami kerugian hak konstitusional sehingga tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat menjelaskan adanya hak konstitusional yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012 yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud bersifat spesifik dan aktual serta memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya ketentuan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian karena adanya perlakuan berbeda berkenaan dengan gaji atau upah yang diberikan oleh negara terhadap dosen PTN dengan dosen PTS. Oleh karena itu, jika permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka kerugian yang bersifat aktual yang mereka alami tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dengan mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut para Pemohon, UU 12/2012 telah memberikan wewenang (delegatie) kepada masyarakat untuk melaksanakan urusan pemerintahan 140 dalam bidang pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi, sehingga berhak atas anggaran pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD); 2. Bahwa menurut para Pemohon, dana pendidikan tinggi yang bersumber dari APBN dan/atau APBD tidak dialokasikan untuk gaji pokok dosen sehingga kewajiban atas gaji dosen, in casu dosen PTS sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012 ditetapkan berdasarkan kemampuan tiap-tiap PTS dengan menggunakan standar UMK. Selain itu, pembebanan kewajiban pemberian gaji pokok dosen PTS hanya kepada badan penyelenggara jelas berdampak pada timbulnya ketidaksetaraan/kesenjangan/ketimpangan gaji pokok dosen PTS. Ketidaksetaraan/kesenjangan/ketimpangan tidak hanya terjadi antara gaji pokok dosen PTS dengan dosen PTN, akan tetapi juga terjadi antara sesama dosen PTS; 3. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012 nyata- nyata bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) juncto Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 karena tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil atas terpenuhinya kesetaraan hak PTS untuk dipenuhi kebutuhannya oleh negara dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi, khususnya sepanjang kewajiban PTS untuk memberikan gaji pokok serta tunjangan kepada dosen; 4. Bahwa menurut para Pemohon, satuan pendidikan yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat untuk bertindak dipersonifikasikan oleh dosen sebagai pendidik/tenaga profesional pendidikan, namun gaji pokok serta tunjangan kepada dosen PTS tidak mencerminkan amanat Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; 5. Bahwa menurut para Pemohon, frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012 tidak memiliki kejelasan sehingga harus dimaknai menjadi “Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan gaji pokok serta tunjangan kepada Dosen dan tenaga kependidikan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”, agar ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012 tidak 141 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Jika tidak dimaknai demikian, norma Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012 tidak memberikan jaminan dan kepastian hukum yang adil atas terpenuhinya sumber daya pendidikan yang optimal dan berkualitas. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan gaji pokok serta tunjangan kepada Dosen dan tenaga kependidikan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 yang telah disahkan dalam persidangan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) serta satu orang saksi bernama Moh. Saleh dan satu orang ahli bernama Andi Muhammad Asrun yang didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 7 Maret 2024 dan 13 Maret 2024. Selain itu, para Pemohon juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Maret 2024. [3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat bertanggal 28 Februari 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Agustus 2024. Terhadap keterangan tertulis a quo tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah, karena telah melewati seluruh proses pemeriksaan persidangan dan penyerahan kesimpulan tertulis. [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan lisan di depan persidangan dan juga menyerahkan keterangan tertulis pada tanggal 26 Februari 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). Selain itu, Presiden juga mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK-01 sampai dengan bukti PK-04 serta menyampaikan keterangan ahli bernama Amich Alhumami dan keterangan saksi bernama Paristiyanti Nurwardani secara tertulis, serta menyerahkan Kesimpulan pada tanggal 21 Maret 2024. 142 [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Presiden, bukti-bukti surat/tulisan serta saksi dan ahli yang diajukan oleh para Pemohon dan Presiden, Kesimpulan Tertulis para Pemohon dan Kesimpulan Presiden (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara), Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, masalah konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah, apakah norma Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012 yang tidak memberikan jaminan dan kepastian hukum yang adil atas terpenuhinya sumber daya pendidikan yang optimal dan berkualitas, sehingga menurut para Pemohon norma a quo bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 apabila gaji pokok serta tunjangan dosen dan tenaga kependidikan pada PTS tidak didanai yang bersumber dari APBN dan/atau APBD, sebagaimana termaktub dalam Petitum permohonan a quo. [3.13] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah menjawab masalah konstitusionalitas norma Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012 yang didalilkan para Pemohon di atas, penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan terlebih dahulu hal- hal sebagai berikut. [3.13.1] Bahwa pembangunan pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental dalam upaya mewujudkan tujuan negara sebagaimana amanat Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai upaya holistik untuk mengembangkan potensi manusia, membentuk karakter, dan menciptakan peradaban bangsa yang unggul dan bermartabat. Dalam konteks ini, pembangunan pendidikan harus dilaksanakan searah dan sebangun dengan tujuan sistem pendidikan nasional, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, pembangunan pendidikan diarahkan untuk mengembangkan kemampuan individu secara maksimal, baik dalam aspek intelektual, emosional, maupun spiritual, sehingga diharapkan setiap warga negara dapat berkontribusi 143 dalam pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana ditegaskan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu “untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Berkenaan dengan hal ini, negara telah memberikan kerangka yang jelas kepada Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Meskipun demikian, dalam penyelenggaraan pendidikan nasional tersebut masih memerlukan pengaturan lebih lanjut agar pendidikan tinggi dapat lebih berfungsi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora untuk pemberdayaan dan pembudayaan bangsa. Penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam kaitan tersebut, keberadaan dosen, baik di PTN maupun PTS, memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam menjamin kualitas dan akuntabilitas pendidikan pada perguruan tinggi. Dosen tidak hanya bertanggung jawab menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi aktor kunci dalam membentuk lulusan yang mampu menghadapi tantangan perubahan di tingkat lokal, nasional, dan global. Peran strategis ini membutuhkan dukungan yang berkesinambungan dalam bentuk pemberdayaan peran serta peningkatan mutu dosen secara terencana dan terarah. Melalui kebijakan yang tepat, dosen dapat terus berkembang menjadi pendidik yang profesional sehingga senantiasa relevan dengan kebutuhan zaman dan berkontribusi optimal dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, terdapat kewajiban konstitusional pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari APBN dan APBD. Kebijakan ini merupakan salah satu wujud komitmen negara dalam memenuhi amanat konstitusi yang menegaskan pendidikan sebagai hak dasar setiap warga negara. Namun, kompleksitas kebutuhan anggaran pendidikan di Indonesia, mulai dari infrastruktur pendidikan hingga pengembangan sumber daya manusia, memerlukan perencanaan dan pengalokasian anggaran yang jauh lebih kompleks dan terperinci. Anggaran pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) ini juga mencakup berbagai komponen, termasuk gaji dan tunjangan tenaga pendidik, pengadaan sarana 144 pembelajaran, hingga subsidi biaya operasional pendidikan. Dalam praktiknya, komponen untuk gaji dan tunjangan seringkali menyerap porsi terbesar dari anggaran, sehingga menyisakan ruang yang sangat terbatas untuk kebutuhan lainnya, seperti pengembangan kurikulum atau perbaikan fasilitas pendidikan. Terlebih, disparitas kebutuhan antara satuan pendidikan di perkotaan dan daerah semakin memperumit tantangan dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Satuan pendidikan di daerah terpencil seringkali menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar, seperti akses listrik dan internet, yang tidak sepenuhnya dapat diatasi melalui alokasi anggaran pendidikan yang bersifat umum. Hal ini menuntut perhatian khusus agar anggaran dapat menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Selanjutnya, dalam memenuhi amanat konstitusi, negara juga perlu mempertimbangkan kualitas belanja pendidikan. Anggaran yang besar tanpa efisiensi dan tata kelola yang tepat tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap penggunaan anggaran perlu dilakukan secara berkala dan komprehensif, baik di tingkat pusat maupun daerah. [3.13.2] Bahwa permasalahan pendidikan tinggi tidak dapat dipisahkan dengan permasalahan anggaran pendidikan yang diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah melalui beberapa putusan telah mempertimbangkan mengenai pentingnya keterpenuhan anggaran pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari APBN dan APBD, antara lain dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 026/PUU-IV/2006 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 1 Mei 2007, yang kemudian diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Februari 2008, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI/2008 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 Agustus 2008, di mana dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain: “Menimbang bahwa sudah merupakan suatu fakta yang tak terbantahkan, besarnya anggaran pendidikan yang tercantum dalam APBN dari tahun ke 145 tahun sejak APBN TA 2004 hingga APBN TA 2007 belum pernah mencapai angka persentase minimal 20% sebagaimana dimaksud Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945. Hal itu karena, menurut Mahkamah, Pemerintah dan DPR belum melakukan upaya yang optimal untuk meningkatkan anggaran pendidikan agar amanat konstitusi dapat terpenuhi. Oleh karena itu, mengingat sifat imperatif Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945, Mahkamah sebagai pengawal konstitusi perlu mengingatkan agar anggaran pendidikan minimal 20% dalam APBN harus diprioritaskan dan diwujudkan dengan sungguh-sungguh, agar jangan sampai Mahkamah harus menyatakan keseluruhan APBN yang tercantum dalam UU APBN tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang disebabkan oleh adanya bagian dari UU APBN, yaitu mengenai anggaran pendidikan, yang bertentangan dengan UUD 1945”; “…Bahwa dengan dimasukkannya komponen gaji pendidik dalam perhitungan anggaran pendidikan, menjadi lebih mudah bagi Pemerintah bersama DPR untuk melaksanakan kewajiban memenuhi anggaran pendidikan sekurang- kurangnya 20% (dua puluh persen) dalam APBN... Oleh karena itu, dengan adanya Putusan Mahkamah ini, tidak boleh lagi ada alasan untuk menghindar atau menunda-nunda pemenuhan /ketentuan anggaran sekurang-kurangnya 20% untuk pendidikan, baik dalam APBN maupun APBD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945...”. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah mendorong agar pemerintah dan daerah (provinsi, kabupaten/kota) memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen), baik dalam APBN maupun dalam APBD. Oleh karena itu, dengan memperhatikan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah tersebut di atas, sejauh mana realisasi alokasi anggaran 20% (dua puluh persen) dimaksud dapat dipenuhi untuk bidang pendidikan yang bersifat pokok ataukah bidang pendidikan lainnya, serta seberapa besar kebutuhan anggaran pendidikan yang secara realistis diperlukan, hal demikian tidak dapat dipisahkan dari substansi permohonan para Pemohon dalam perkara a quo terutama terkait dengan amanah Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa negara mewajibkan bagi setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya dengan patokan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan, sekalipun anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) sebagaimana termaktub dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 seharusnya diprioritaskan kepada pendidikan dasar, namun dalam praktik pemerintah juga mengalokasikan untuk pendidikan tinggi, termasuk pendidikan kedinasan yang diselenggarakan pada kementerian/lembaga. Dalam hal ini, bagi 146 PTN, alokasi anggaran untuk pendidikan tinggi digunakan untuk biaya operasional, dosen dan tenaga kependidikan, serta investasi dan pengembangan. Sementara itu, bagi PTS alokasi anggaran digunakan sebagai bantuan tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, serta investasi dan pengembangan. Selain itu, bagi mahasiswa dialokasikan sebagai dukungan biaya untuk mengikuti pendidikan tinggi [vide Pasal 89 UU 12/2012]. Berdasarkan hal tersebut di atas, telah tampak dengan jelas bahwa alokasi anggaran untuk PTS juga digunakan untuk tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor. Bahkan, pemerintah juga menempatkan dosen yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di sejumlah PTS tertentu. Dalam hal ini, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang berhak untuk menerima gaji dan tunjangan yang bersumber dari APBN hanya untuk dosen yang berstatus sebagai ASN. Ihwal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) yang pada intinya menyatakan gaji dosen yang diangkat oleh pemerintah dialokasikan dalam APBN. Adapun bagi dosen PTS yang diangkat oleh badan penyelenggara PTS yang bersangkutan maka gaji dan tunjangan ditentukan berdasarkan perjanjian kerja yang dilakukan oleh Dosen yang bersangkutan dengan badan penyelenggara PTS yang tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan [vide Pasal 70 ayat (2) UU 12/2012]. [3.15] Menimbang bahwa terkait dengan dalil para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan” dalam Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012 tidak memiliki kejelasan. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama norma Pasal 70 UU 12/2012, telah ternyata frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang– undangan” dimaksud digunakan tidak hanya untuk norma Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012 tetapi juga untuk norma Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/2012. Artinya, penggunaan frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan” dimaksud harus disesuaikan dengan rujukan dari masing-masing norma tersebut. Dalam hal ini, frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan” dalam norma Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012 adalah dimaksudkan untuk merujuk norma dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dipertimbangkan 147 dalam Paragraf [3.14] di atas termasuk dalam hal ini undang-undang di bidang ketenagakerjaan. Sehingga, gaji pokok dan tunjangan yang dibayarkan kepada dosen oleh satuan badan penyelenggara pendidikan PTS sudah termasuk makna yang dimaksudkan dalam frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang– undangan” sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, penggunaan frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan” dalam Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012 telah tepat dan sesuai dengan rumusan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata norma Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012 tidak menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dalam permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- 148 Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Arief Hidayat, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua, bulan September, dan pada hari Selasa, tanggal sembilan belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh sembilan, bulan November, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 11.28 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Arief Hidayat, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani,masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. M. Guntur Hamzah 149 ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA KONSTITUSI, ttd. Achmad Edi Subiyanto