134/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 134/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Dr. Bonatua Silalahi, S.Si., M.E., Pekerjaan : Peneliti (Scopus ID: 58787855000)/Penulis Buku Alamat : Signature Park Grande Apartment, Jalan M.T Haryono Kav. 20, RT/RW 04/01, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------------- Pemohon [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 1 Agustus 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 29 Juli 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 136/PUU/ PAN.MK/AP3/07/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 5 Agustus 2025 dengan Nomor 134/PUU- XXIII/2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 25 Agustus 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan: 2 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.” 3. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (selanjutnya disebut UU PPP) menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 4. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan Warga Negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara”. 2. Bahwa Pasal 51 ayat (2) UU MK menyatakan: 3 “Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjelaskan dengan jelas dalam permohonannya hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang.” 3. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan 3175082005770019 dan alamat di Signature Park Grande Apartment, Jakarta Timur, sehingga memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon sesuai Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK. 4. Bahwa hak konstitusional Pemohon dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” 5. Bahwa hak konstitusional Pemohon juga dijamin oleh Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. 6. Bahwa Pemohon adalah memiliki minat khusus terhadap Sejarah Bangsa dan Budaya serta peneliti kebijakan publik yang menelaah kebijakan masa lalu dan masa kini serta penulis buku, yang telah mempublikasikan karya ilmiah terkait Sejarah Geopolitik (Bukti P-3). Artikel jurnal Penelitiannya banyak didistribusikan di Jurnal bereputasi Nasional, Internasional termasuk terindeks Scopus dengan Scopus ID: 58787855000 (Bukti P-10). Pemohon juga merupakan alumni Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa (Bukti P-8). 7. Bahwa Pemohon menilai Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam waktu yang singkat belum sempat menggali nilai historis kawasan Sumatera Bagian Utara, sehingga aspek sejarah dan identitas masyarakat Batak tidak tertampung dalam penataan wilayah yang kemudian diwariskan hingga terbentuknya Provinsi Sumatera Utara. 8. Bahwa oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengujian formil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (selanjutnya disebut UU Pemprovsu) 4 terhadap UUD NRI 1945, karena hak konstitusional Pemohon berpotensi dirugikan dengan berlakunya UU a quo. DUDUK PERKARA 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian formil terhadap UU Pemprovsu karena proses pembentukannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 dan UU PPP. 2. Bahwa secara historis, sebelum masuknya kolonial Belanda, di kawasan Sumatera bagian utara telah berdiri entitas politik yang berdaulat, antara lain Kerajaan Batak, Kerajaan Aceh, dan Kerajaan Siak (Bukti P-1, P-2). 3. Bahwa berdasarkan Laporan resmi Tome Pires yang mensurvey Pulau Sumatra tahun 1512 menemukan Kerajaan Aceh pada awal abad ke-16 masih merupakan kerajaan kecil. 4. Bahwa berdasarkan catatan perjalanan Mendes Pinto yang berkunjung ke Tanah Batak tahun 1539, Kerajaan Aceh telah melakukan pendudukan paksa terhadap kerajaan para tetangganya termasuk Kerajaan Batak dengan cara ekspansi militer (perang) dengan dibantu Angkatan Laut Kesultanan Utsmani atau Turki saat ini (Bukti P-1). 5. Bahwa pada saat William Marsden berkunjung ke Negara Batak tahun 1772, seluruh wilayah Batak telah Merdeka namun Dia menyebut bahwa di Kerajaan Aceh terdapat suku Karo yang tata kramanya seperti Batak. 6. Bahwa di tahun 1823 pada saat John Anderson mengunjungi Pantai Timur Sumatera, dia menyebutkan pengaruh Kerajaan Aceh sudah sangat lemah, disaat itu Batak Karau-Karau, Deli, dan Batu Bara sudah Merdeka sepenuhnya dari kekuasaan Aceh (Bukti P-1). 7. Bahwa selanjutnya, melalui Traktat London 1824, Inggris menyerahkan Sumatera kepada Belanda, yang kemudian menata ulang wilayah kekuasaannya di Sumatera dengan membentuk Keresidenan Aceh dan Daerah Taklukannya (Atjeh en Onderhoorigheden) serta Keresidenan Sumatera Timur (Bukti P-2, P-6). 8. Bahwa penataan wilayah tersebut dituangkan dalam peta kolonial tahun 1873 yang menunjukkan batas-batas Kerajaan Aceh di Pulau Sumatera (Bukti P- 6). 5 9. Bahwa Belanda memasukkan sejumlah wilayah Batak ke dalam Keresidenan Aceh dan Daerah Taklukannya, sehingga wilayah Batak tersebut yang sebelumnya sudah Merdeka kembali dianggap sebagai daerah taklukan Aceh (Bukti P-5). 10. Bahwa setelah Proklamasi Kemerdekaan 1945, pemerintah Indonesia membentuk Provinsi Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 tentang Pembagian Sumatra dalam Tiga Provinsi, dengan mengacu pada batas-batas kolonial Belanda, tanpa mempertimbangkan eksistensi entitas politik Batak (Bukti P-1, P-2) sebagaimana disebut pada Pasal 2 berbunyi: “Propinsi Sumatra Utara, yang meliputi Karesidenan-kare-sidenan Aceh, Sumatra Timur dan Tapanuli” 11. Bahwa tanggal 7 Desember 1956, dibentuk daerah otonom Propinsi Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Propinsi Aceh dan perubahan peraturan pembentukan Propinsi Sumatera Utara. Dimana pada angka 6, Romawi I. Umum disebutkan: “Propinsi Aceh yang dibentuk dengan Undang-undang ini meliputi Keresidenan Aceh dimaksud dalam Staatsblad 1934 No. 539 yang dalam kenyataannya dewasa ini telah terbagi-bagi dalam Kabupaten-kabupaten otonom, yaitu: 1) Kabupaten Aceh Besar, 2) Kabupaten Pidie, 3) Kabupaten Aceh Utara, 4) Kabupaten Aceh Timur, 5) Kabupaten Aceh Tengah, 6) Kabupaten Aceh Barat dan 7) Kabupaten Aceh Selatan. 12. Bahwa dengan pembentukan Daerah Otonom Aceh tersebut maka pembentukan Provinsi Sumatera Utara secara langsung juga dilakukan dengan mengikuti warisan batas kolonial, sebagaimana diatur kemudian dalam UU Pemprovsu, yang secara substansial masih mengabaikan aspek historis masyarakat Batak. 6 13. Bahwa sebagai alumni Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa (SPPB) Megawati Institute (Bukti P-8), mempelajari Nilai-Nilai Pendirian Bangsa yang digali dari Sejarah dan Budaya bangsa yang sudah ada sebelum Merdeka termasuk masa sebelum Kolonial. 14. Bahwa Pemohon menilai BPUPKI dan PPKI dalam masa kerjanya yang singkat belum sempat menggali nilai historis kawasan Sumatera Bagian Utara secara mendalam. Akibatnya, aspek sejarah dan identitas masyarakat Batak yang telah eksis jauh sebelum kolonial Belanda tidak memperoleh ruang dalam perumusan dasar negara maupun pembagian wilayah awal Indonesia. 15. Bahwa pengalaman Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) pada masa lalu membuktikan bahwa pengabaian aspek sejarah dan identitas budaya dapat melahirkan trauma, teror, dan potensi konflik berkepanjangan, namun Hal serupa berpotensi juga terjadi di sisi lain yang berseberangan dengan klaim Aceh terhadap daerah taklukannya. 16. Bahwa hal ini diperkuat oleh fakta konflik sosial mengenai perebutan wilayah, termasuk klaim sepihak terhadap pulau-pulau tertentu yang menimbulkan gesekan antar masyarakat (Bukti P-7). 17. Bahwa UU Pemprovsu dibentuk tanpa keterbukaan publik yang memadai, tidak melibatkan Peneliti Indenden dari masyarakat Batak yang paling berkepentingan atas sejarah dan identitasnya, serta tanpa partisipasi yang bermakna (meaningful participation). 18. Bahwa Pemohon mengetahui keberadaan UU Pemprovsu setelah melihat tayangan di website JDIH Setneg (https://jdih.setneg.go.id/) (Bukti P-9) sekitar tanggal 11 Desember 2023. 19. Bahwa setelah Pemohon mengunduh naskah UU a quo, ternyata telah disahkan dan diundangkan sejak tanggal 4 Mei 2023. Fakta ini menunjukkan adanya keterlambatan informasi publik, karena UU tersebut baru diketahui Pemohon lebih dari enam bulan setelah pengundangan. 20. Bahwa keanehan lainnya, dalam naskah UU Pemprovsu tidak ditemukan penyebutan Suku Batak sebagaimana dipahami secara luas terdiri dari enam sub-suku (suak), itupun hanya satu nama yang mengandung kata “Batak” yaitu Batak Toba dan diposisikan sebagai etnis semata, bukan entitas 7 historis maupun kultural. Hal ini menimbulkan pengaburan identitas masyarakat Batak yang sesungguhnya. 21. Bahwa sejak saat itu Pemohon melakukan banyak penelitian kebijakan terkait isi UU Pemprovsu, yang kemudian menghantarkan Pemohon pada penelusuran penyebutan kata “Batak” pertama kali dalam dokumen kuno, termasuk naskah Portugis, Inggris, Belanda, maupun manuskrip Batak (laklak), sebagai bagian dari upaya akademik untuk memahami akar persoalan historis yang diabaikan dalam UU a quo. 22. Bahwa UU PPP secara tegas mewajibkan setiap Rancangan Undang- Undang dilengkapi dengan Naskah Akademik (NA). Namun, dalam pembentukan UU Pemprovsu, Pemohon tidak menemukan adanya NA yang disusun secara memadai dan dipublikasikan kepada publik. Bahkan, NA yang ada (Bukti P-4) pada bagian Daftar Pustaka tidak mencantumkan sumber- sumber primer yang justru sangat penting dalam menjelaskan sejarah dan geopolitik Sumatera bagian utara, seperti Laporan Tome Pires: Suma Oriental, catatan perjalanan Mendes Pinto: Peregrinacam, Laporan penelitian William Marsden: The History of Sumatra, dan John Anderson: Mission to the East Coast of Sumatra, sebagaimana telah ditunjukkan dalam bukti P-1, P-2, dan P-3. NA tersebut paling jauh hanya merujuk kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956. 23. Bahwa Ketiadaan referensi primer dan keterbatasan rujukan hanya pada produk hukum setelah kemerdekaan memperkuat dugaan proses penyusunan UU Pemprovsu tidak memenuhi asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 96 UU PPP. 24. Bahwa pada awalnya Pemohon bermaksud mengajukan uji materiil terhadap UU Pemprovsu. Namun, pada saat bersamaan muncul sengketa mengenai empat pulau pada tanggal 25 April 2025 yang berakibat pada gesekan sosial. Persoalan ini bahkan menimbulkan pemberitaan mengenai penghinaan terhadap Gubernur Sumatera Utara beserta keluarganya, yang kemudian melebar membawa nama Presiden Republik Indonesia ke-7 serta memunculkan narasi bangkitnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM). 8 25. Bahwa situasi sosial-politik yang sensitif tersebut menjadi pertimbangan penting bagi Pemohon untuk sedapat mungkin menghindari pengajuan uji materiil. 26. Bahwa Uji Materiil dalam pembuktiannya berpotensi mengungkap kembali Sejarah kawasan, fakta-fakta masa lalu yang bisa memicu ketegangan baru di masyarakat. 27. Bahwa fakta-fakta masa lalu yang dimaksud mencakup antara lain pemaksaan agama, invasi militer, genosida, isolasi politik, hingga pembunuhan karakter, yang apabila diungkap melalui uji materiil berpotensi menimbulkan luka sosial dan politik yang berkepanjangan. 28. Bahwa akibatnya, UU Pemprovsu menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon dan masyarakat Batak karena identitas budaya, sejarah, dan hak konstitusionalnya diabaikan. ALASAN PERMOHONAN A. Alasan Permohonan Pokok 1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Prinsip negara hukum menghendaki setiap pembentukan undang-undang dilakukan dengan cara yang sah, terbuka, dan partisipatif. Fakta pembentukan UU Pemprovsu yang tidak memenuhi asas keterbukaan dan partisipasi bermakna (meaningful participation) merupakan pelanggaran terhadap prinsip negara hukum. 2. Bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” Dengan tidak melibatkan masyarakat Batak sebagai pemilik sejarah dan identitas yang paling berkepentingan, hak konstitusional Pemohon dan masyarakat Batak telah terlanggar. 3. Bahwa Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” 9 Namun UU Pemprovsu mengabaikan identitas budaya Batak, bahkan tidak menempatkannya sebagai entitas historis yang utuh, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon. 4. Bahwa Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Fakta bahwa UU Pemprovsu tidak mempertimbangkan eksistensi masyarakat Batak sebagai kesatuan historis dan budaya, menunjukkan adanya pengabaian terhadap ketentuan konstitusi ini. 5. Bahwa Pasal 1 angka 11 UU PPP menyatakan: “NA adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.” Namun, NA UU Pemprovsu (Bukti P-4) hanya merujuk pada UU Nomor 10 Tahun 1948 dan UU Nomor 24 Tahun 1956, tanpa mencantumkan sumber- sumber primer sejarah seperti Pires, Pinto, Marsden, dan Anderson (Bukti P-1 s.d. P-3) sebagai bukti telah dilakukan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah . Dengan demikian, pembentukan UU Pemprovsu tidak memenuhi standar penyusunan NA sebagaimana diperintahkan UU PPP. 6. Bahwa Pasal 96 ayat (4) UU PPP menyatakan: “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.” Namun, masyarakat Batak tidak pernah dilibatkan secara bermakna dalam penyusunan UU Pemprovsu, padahal mereka adalah pihak yang paling berkepentingan. 7. Bahwa pengabaian fakta-fakta sejarah seperti penataan kolonial melalui Keresidenan Aceh dan Daerah Taklukannya menunjukkan bahwa UU Pemprovsu telah lahir tanpa memperhatikan aspek sosial, budaya, dan 10 historis. Hal ini berpotensi melahirkan ketidakstabilan yang bertentangan dengan cita hukum dan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945. 8. Bahwa keputusan politik hukum dalam UU Pemprovsu yang lebih menekankan pada sejarah kolonial Aceh, termasuk warisan batas wilayah Keresidenan Aceh dan Daerah Taklukannya, pada akhirnya menyenangkan sebagian masyarakat Aceh tetapi justru melukai perasaan dan identitas historis masyarakat Batak. UU a quo hanya mengafirmasi satu sisi sejarah dan mengabaikan bukti-bukti historis tentang eksistensi Kerajaan Batak dan kesatuan masyarakat Batak sejak abad ke-16 sebagaimana tercatat dalam sumber-sumber primer (Pires, Pinto, Marsden, dan Anderson). Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan substantif yang dijunjung tinggi oleh Mahkamah Konstitusi dalam menjaga harmoni antar-suku dan antar-entitas budaya di Indonesia. B. Alasan Permohonan Terkait Batas Waktu 45 Hari 9. Bahwa keterlambatan Pemohon dalam mengajukan uji formil bukan karena kelalaian, melainkan karena keterlambatan akses informasi. Fakta menunjukkan bahwa UU Pemprovsu baru diketahui Pemohon setelah melihat penayangan di website JDIH Setneg pada tanggal 11 Desember 2023 (Bukti P-9) karena pemohon secara rutin membuka website ini terkait pekerjaannya sebagai peneliti kebijakan. Padahal, UU a quo telah diundangkan sejak tanggal 4 Mei 2023. Dengan demikian, ketika Pemohon memperoleh akses informasi tersebut, jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 sudah terlampaui. Oleh karenanya, keterlambatan ini tidak boleh dijadikan alasan untuk menolak permohonan, sebab telah terjadi pelanggaran asas keterbukaan dan hak konstitusional Pemohon untuk mengetahui dan berpartisipasi. 10. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (hlm. 223) terkait uji formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah memberikan kelonggaran dalam menafsirkan batas waktu 45 hari. Mahkamah menyatakan: “...ketentuan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang tidak dapat diberlakukan secara kaku, sebab prinsip keadilan substantif dan perlindungan hak konstitusional warga negara harus 11 ditempatkan di atas kepastian prosedural, terutama bila terdapat keadaan khusus seperti tertutupnya akses informasi dalam proses pembentukan undang-undang...”. Dengan demikian, permohonan a quo selayaknya diterima dan diperiksa meskipun melewati tenggat waktu, karena alasan keterlambatan bersumber pada pelanggaran asas keterbukaan oleh pembentuk undang-undang. 11. Bahwa Pemohon secara sadar dan terukur memilih untuk tidak langsung mengajukan uji materiil terhadap UU Pemprovsu, melainkan menempuh uji formil diawal. Hal ini didasarkan pada pertimbangan untuk menghindari pengungkapan peristiwa-peristiwa traumatis dalam sejarah, seperti invasi dan penjajahan Aceh atas Tanah Batak, pemaksaan agama, genosida, isolasi politik, hingga peristiwa DOM di Aceh. Apabila Mahkamah dipaksa membuka kembali luka sejarah tersebut dalam forum uji materiil, hal itu berpotensi menimbulkan gejolak sosial dan konflik horizontal. Oleh karena itu, uji formil dipandang sebagai langkah yang proporsional, berkeadilan substantif, serta sejalan dengan asas kemanfaatan dan ketertiban umum dalam menjaga harmoni antar-entitas budaya. PETITUM 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa pembentukan UU Pemprovsu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Menyatakan bahwa pembentukan UU Pemprovsu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden untuk memperbaiki pembentukan UU Pemprovsu dengan tetap memperhatikan asas keterbukaan, partisipasi masyarakat, serta sumber- sumber sejarah primer sebagaimana dimaksud dalam permohonan a quo; 5. Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10, sebagai berikut. 12 1. Bukti P-1 : Buku Kerajaan Batak sejak 1511: Geopolitik dan Perubahannya; 2. Bukti P-2 : Buku John Anderson 1823: Misi ke Pantai Timur Sumatera; 3. Bukti P-3 : Print out Artikel Ilmiah Batak Kingdom Since 1511: Geopolitics and its Changes; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Salinan Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara; 5. Bukti P-5 : Print out Erond L.Damanik (2018), Politik Lokal: Dinamika Etnisitas pada Era Desentralisasi di Sumatera Utara, Simetris Institute, Medan; 6. Bukti P-6 : Print out Peta Sketsa Kerajaan Aceh dan wilayah sekitarnya di Sumatera; 7. Bukti P-7 : Print out Data konflik sosial 4 pulau dan pemberitaan media; 8. Bukti P.I-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Bonatua Silalahi; 9. Buikti P-8 : Print out Sertifikat Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa, Megawati Institute; 10. Bukti P-9 : Print out Penayangan UU Pemprovsu di JDIH Setneg; 11. Bukti P-10 : Print out Pencarian Nama Peneliti di Aplikasi Publish or Perish (PoP) dan Scopus. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 13 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Pasal tersebut tidak menjelaskan apakah kewenangan Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 tersebut hanya pada salah satu jenis pengujian saja yaitu pengujian materiil atau formil ataukah kedua jenis pengujian baik pengujian formil maupun materiil. Ihwal ini, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Lebih lanjut, Pasal 51 ayat (3) huruf a UU MK menyatakan, “Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Secara eksplisit, istilah pengujian formil dan pengujian materiil disebut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Juni 2010. Terakhir, istilah pengujian formil dan pengujian materiil dimuat secara eksplisit dalam Pasal 51A ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor Tahun 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian formil undang-undang, in casu pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864, selanjutnya disebut UU 8/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah 14 berwenang mengadili permohonan a quo dan selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan tenggang waktu pengujian formil. Tenggang Waktu Pengajuan Pengujian Formil [3.3] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, Paragraf [3.34] telah menyatakan bahwa: [3.34] Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan undang-undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang. [3.3.2] Bahwa selanjutnya Mahkamah melalui beberapa putusannya telah menyatakan pendirian berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang sebagaimana dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2022, pada Sub-paragraf [3.3.5] telah menegaskan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah diajukan dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari dihitung sejak diundangkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; [3.3.3] Bahwa Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan, “Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak 15 undang-undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”. [3.3.4] Bahwa oleh karena UU 8/2023 diundangkan pada tanggal 4 Mei 2023 sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6864, sehingga batas waktu paling lama pengajuan permohonan pengujian formil yaitu tanggal 17 Juni 2023. Adapun berkenaan dengan permohonan Pemohon a quo diterima Mahkamah pada tanggal 29 Juli 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 136/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025, yang kemudian diperbaiki oleh Pemohon dengan perbaikan permohonan bertanggal 25 Agustus 2025 dan diterima Mahkamah pada tanggal 25 Agustus 2025. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang- undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.4] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun permohonan diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan formil, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil; [4.3] Kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 16 Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tiga, bulan September, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 13.55 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur 17 ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Ida Ria Tambunan