134/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 134/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional, yang diwakili oleh: Nama : Baso Rukman Abdul Jihad Jabatan : Ketua Umum Alamat : Perum. Griya Bukit Jaya I Cluster Victory Blok A3 Nomor 21, RT.014/RW.025, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Nama : Lilis Mahmudah Jabatan : Sekretaris Umum Alamat : Mekar Sari II Blok F 07/07, RT.003/RW/006, Kelurahan Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Nama : Siti Istikharoh Jabatan : Bendahara Umum Alamat : Mekar Asri II Blok F 07/07, RT 003 RW 006, Kelurahan/Desa Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. sebagai ------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, yang diwakili oleh: 2 Nama : Dedi Sudrajat Jabatan : Ketua Umum Alamat : Green Savana Blok N11/12 RT.003/RW.005, Desa Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Nama : Moch. Edi Priyanto Jabatan : Sekretaris Umum Alamat : Perum Aster 3 Blok A.6/8 RT.008/RW.003, Desa Jatake, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Nama : Abdul Ghofur Jabatan : Bendahara Umum Alamat : Graha Pesona Blok W14/18 RT 001 RW 010, Kelurahan/Desa Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten sebagai ------------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, yang diwakili oleh: Nama : Moh. Jumhur Hidayat Jabatan : Ketua Umum Alamat : Jalan Saraswati Nomor 10, RT.002/RW.001, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Nama : Muhammad Asrul Ramadhan, S.H., M.M. Jabatan : Sekretaris Umum Alamat : Pura Bojonggede Blok L-09/04, RT 001, RW 019, Kelurahan/Desa Tajurhalang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor. Nama : Sri Ambar Wiyanti Jabatan : Bendahara Umum 3 Alamat : Jalan Portiara Nomor 36 Pekapuran, RT 001 RW 005, Kelurahan/Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat sebagai ------------------------------------------------------------------ Pemohon III; 4. Federasi Serikat Pekerja Pekerja Listrik Tanah Air (PELITA) Mandiri Kalimantan Barat, yang diwakili oleh: Nama : M. Bustanul Ulum Jabatan : Ketua Umum Alamat : Jalan 28 Oktober Komplek Tiara Pesona 3 Nomor F-2, RT 006, RW 026, Kelurahan/Desa Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Nama : Firlandie, A.Md. Jabatan : Sekretaris Jenderal Alamat : Jalan Tanjung Raya II gg. Mutara, RT 003, RW 004, Kelurahan/Desa Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Nama : Mariyah Jabatan : Bendahara Umum Alamat : Jalan Purnama Gang. Keluarga, RT 005 RW 011, Kelurahan/Desa Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. sebagai ----------------------------------------------------------------- Pemohon IV; 5. Federasi Serikat Pekerja Pertanian Dan Perkebunan, yang diwakili oleh: Nama : Achmad Mundji Jabatan : Ketua Umum Alamat : Jalan Srikaya Raya Nomor 01 Perumnas Winong, RT 007, RW 004, Kelurahan/Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. 4 Nama : Saadi Jabatan : Sekretaris Umum Alamat : Kel. Tengah No. 21, RT 005 RW 010, Kelurahan/Desa Tengah, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Nama : Estiningsih Jabatan : Bendahara Umum Alamat : Perumahan Bekasi Griya Asri I Blok B6 Nomor 14, RT 003 RW 031, Kelurahan/Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. sebagai ------------------------------------------------------------------ Pemohon V; 6. Gabungan Serikat Buruh Indonesia, yang diwakili oleh: Nama : Rudi Hartono B Daman Jabatan : Ketua Umum Alamat : Jalan Kayu Besar Nomor 35 RT.002/RW.006, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kali Deres, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Nama : Emelia Yanti Mala Dewi Siahaan Jabatan : Sekretaris Jenderal Alamat : Jalan H. Sairan Nomor 74, RT.005/RW.021, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. sebagai ----------------------------------------------------------------- Pemohon VI; 7. Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia, yang diwakili oleh: Nama : Wahidin Jabatan : Presiden Alamat : Permata Telukjambe MM/06, RT.003 RW.018, Kelurahan/Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Nama : Ajat Sudrajat 5 Jabatan : Sekretaris Jenderal Alamat : Kp. Cidadap, RT 002 RW 001, Desa Sindanggalih, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Nama : DK Arief Kusnadi Jabatan : Bendahara Umum Alamat : Griya Cibinong Indah Blok. G1 Nomor 08, RT 003, RW 012, Kelurahan/Desa Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. sebagai ----------------------------------------------------------------- Pemohon VII; 8. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, yang diwakili oleh: Nama : Moh. Jumhur Hidayat Jabatan : Ketua Umum Alamat : Jalan Saraswati Nomor 10, RT.002/RW.001, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Nama : Arif Minardi Jabatan : Sekretaris Jenderal Alamat : Puri Cipageran Indah I D-6, RT 001, RW 025, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Nama : H. Ahmad Yani Jabatan : Bendahara Umum Alamat : Jalan Karawitan Nomor 53, RT.001, RW.010, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. sebagai ---------------------------------------------------------------- Pemohon VIII; 9. Serikat Buruh Sejahtera Independen ’92, yang diwakili oleh: Nama : Sunarti Jabatan : Ketua 6 Alamat : Jalan Penggalang Raya, RT.001/RW 010, Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Nama : Asep Djamaludin Jabatan : Sekretaris Alamat : Jalan Pojok Utara Nomor 33-37, RT.002/RW \004, Kelurahan Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Nama : Hermawan Jabatan : Bendahara Umum Alamat : Perumahan Cijerah I Blok 3 Nomor 68 RT 003 RW 005, Kelurahan/Desa Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagai ----------------------------------------------------------------- Pemohon IX; 10. Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman, yang diwakili oleh: Nama : Sudarto AS Jabatan : Ketua Umum Alamat : Perumahan Puri Kencana Blok A No.4, RT.007/RW.001, Pondok Rajeg, Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Nama : Iyus Ruslan Jabatan : Sekretaris Umum Alamat : Jalan Pulo Jaya, RT.008/RW.012, Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Nama : Penny Rahayu Jabatan : Bendahara Umum Alamat : Jalan Ciatrum Nomor 30, RT 021 RW 007, Kelurahan/ Desa Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur. sebagai ------------------------------------------------------------------ Pemohon X; 7 11. Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, yang diwakili oleh: Nama : Muhamad Rusdi Jabatan : Presiden Alamat : Jalan Pangadegan Timur IV, RT 009/RW 001, Kelurahan Pangadegan, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Nama : Tri Asmoko Aripan Jabatan : Sekretaris Jenderal Alamat : Krapyak, RT 004/RW 004, Kelurahan Bulurejo, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Nama : Dedi Hartono Jabatan : Bendahara Umum Alamat : Jalan Kalibaru Timur III Nomor 21, RT 005/RW 003, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. sebagai ----------------------------------------------------------------- Pemohon XI; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang masing-masing bertanggal 25 Juni 2024, 26 Juni 2024, 29 Juni 2024, 30 Juni 2024, 4 Juli 2024, 5 Juli 2024, 19 Juli 2024, 12 September 2024, dan 29 April 2025, memberi kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M., Zamrony, S.H., M.Kn., CRA., CTL., Harimuddin, S.H., Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H., Muhtadin, S.H., Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H., Muhammad Rizki Ramadhan, S.H., Musthakim Alghosyaly, S.H., Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H., Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H., Anjas Rinaldi Siregar, S.H., Alif Fachrul Rachman, S.H., Sarah Aisha Rizal, S.H., M.H., Raihan Azzahra, S.H., MCL., Sutrisno, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum dan Advokat Magang, yang tergabung dalam Kantor Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm yang berkedudukan hukum di Citylofts Sudirman, Lantai 8, Suite 825, Jalan K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220, serta Martin Maurer, S.H., yang merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ANF & Partners, yang beralamat di Jalan Gili Gede Nomor 23, Kelurahan Kr. Baru. Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; 8 Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- Para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP-Tapera); Membaca dan mendengar keterangan ahli dan saksi para Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan ahli dan saksi Presiden; Membaca keterangan ahli Pihak Terkait BP-Tapera Memeriksa bukti-bukti para Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait BP- Tapera; Membaca kesimpulan Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait BP-Tapera. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 18 September 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 September 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 132/PUU/PAN.MK/ AP3/09/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 24 September 2024 dengan Nomor 134/PUU-XXII/2024, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 14 Oktober 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 [Bukti P-55] menyatakan: Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung atau badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji 9 undang-undang terhadap UUD NRI 1945 [vide Bukti P-55], yang selengkapnya berbunyi: Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum”. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 (judicial review), demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (UU MK), menegaskan hal yang sama, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “...menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945”. 4. Bahwa demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (UU PUU) yang menyatakan: Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Pasal 9 ayat (1) UU PUU ”Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. Ketentuan ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD NRI 1945. 10 5. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) menyatakan: Pasal 2 ayat (4) PMK 2/2021 ”Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945”. 6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian terhadap pasal dalam undang-undang sebagai berikut: Pasal 7 ayat (1) UU Tapera Setiap Pekerja dan Pekerja Mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta. Pasal 9 ayat (1) UU Tapera Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib didaftarkan oleh Pemberi Kerja. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) UU Tapera secara bersama-sama disebut sebagai Pasal-Pasal Yang Diujikan. Bertentangan dengan pasal dalam UUD NRI 1945 sebagai berikut: Pasal 23A UUD NRI 1945 Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 11 7. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo. A.1. Alasan Permohonan dan Materi Muatan UUD NRI 1945 yang Dijadikan Dasar Pengujian atau Alasan Permohonan yang Berbeda 8. Bahwa penting untuk Para Pemohon sampaikan, saat Permohonan ini diajukan, setidaknya telah ada 3 (tiga) permohonan judicial review terhadap UU Tapera ke Mahkamah Konstitusi yang masih berproses, yakni permohonan yang diajukan oleh pemohon atas nama Bansawan dengan nomor perkara 76/PUU-XXII/2024 yang telah diputus tidak dapat diterima karena kabur (obscuur), permohonan yang diajukan oleh pemohon atas nama Leonardo Olefins Hamonangan & Ricky Donny Lamhot Marpaung dengan nomor perkara 86/PUU-XXII/2024, dan Permohonan yang diajukan oleh Elly Rosita Silaban dan Dedi Hardianto dengan nomor Perkara 96/PUU-XXII/2024. Perkara 86/PUU-XXII/2024 dan 96/PUU-XXII/2024 masih dalam proses pemeriksaan persidangan. 9. Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, Mahkamah Konstitusi dapat kembali menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 yang sebelumnya telah diuji dengan perbedaan pada materi muatan, ayat, dan/atau bagian dalam Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 yang dijadikan dasar pengujian diatur dalam Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 PMK 2/2021 yang berbunyi: Pasal 60 UU MK (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar 12 pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 10. Bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut, Permohonan Para Pemohon dengan ke tiga permohonan judicial review tersebut di atas memiliki perbedaan yang cukup signifikan, lebih lengkap Para Pemohon jelaskan dalam tabel di bawah: Perkara Lain Perkara A Quo Letak Perbedaan 76/PUU-XXII/2024: Pasal Yang Diuji: Pasal 1 angka (3); Pasal 9 ayat (2) Batu Uji: Pasal 28D ayat (1); Pasal 28G ayat (1) 134/PUU-XXII/2024: Pasal Yang Diuji: Pasal 7 ayat (1) Pasal 9 ayat (1) Batu Uji: Pasal 23A Pasal 28D ayat (1) Pasal 28H ayat (1) Pasal 28I ayat (4) Perbedaan Perkara a quo dengan Perkara 76/PUU- XXII/2024 adalah pada Pasal yang diuji. Oleh karenanya, jelas tidak ne bis in idem. 86/PUU-XXII/2024 Pasal Yang Diuji: Pasal 7 ayat (1), ayat (2) frasa “atau” dan frasa “sudah kawin”, ayat (3), dan Pasal 72 ayat (1) huruf e dan f. Batu Uji: Pasal 27 ayat (2); Pasal 28D ayat (2) Pada perkara 86/PUU- XXII/2024, meskipun terdapat 1 pasal sama yang diuji yakni Pasal 7 ayat (1), namun batu uji yang digunakan berbeda seluruhnya. Oleh karenanya, jelas tidak ne bis in idem. 96/PUU-XXII/2024 Pasal Yang Diuji: Pasal 7 ayat (1); Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 16; Pasal 17 ayat (1); Pasal 54 ayat (1); Pasal 72 ayat (1) Batu Uji: Pasal 28D ayat (2); Pasal 28I ayat (2); Pasal 34 ayat (1) Pada perkara 96/PUU- XXII/2024, meskipun terdapat 2 pasal sama yang diuji yakni Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1), namun batu uji yang digunakan berbeda seluruhnya. Oleh karenanya, jelas tidak ne bis in idem. Tabel di atas menunjukkan terdapat perbedaan signifikan antara Permohonan a quo dengan 3 (tiga) permohonan lainnya. Di mana pada 1 permohonan, jelas- jelas Pasal yang diuji berbeda. Sementara dengan 2 (dua) permohonan lainnya, meskipun terdapat persamaan Pasal yang diuji, namun batu uji yang digunakan benar-benar berbeda. Oleh karenanya, jelas tidak ne bis in idem. 13 11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan di atas, telah jelas Permohonan a quo merupakan pengujian materiil UU Tapera dengan batu uji dan alasan-alasan permohonan yang berbeda dari ketiga permohonan sebelumnya, sehingga tidak ne bis in idem sebagaimana ketentuan Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 PMK 2/2021 terkait pengecualian pengujian kembali materi undang-undang yang telah diuji. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan a quo. B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon 1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 (UU MK) juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) menentukan pihak-pihak yang dapat menjadi pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Peraturan Perundang-Undangan Pengganti Undang-Undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 2. Bahwa selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK memberikan tafsir yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah “hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 3. Bahwa kemudian dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Nomor: 006/PUU-III/2005 juncto Putusan Nomor: 011/PUU-V/2007 memberikan batasan tentang kualifikasi pemohon dalam pengajuan permohonan judicial review, yakni: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 14 b. Hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. Kerugian konstitusional pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang- undang yang dimohonkan untuk diuji; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), Para Pemohon jelaskan sebagai berikut: a. Pemohon I merupakan perkumpulan berbadan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU- 0004134.AH.01.07.Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum tanggal 8 Maret 2017 [Bukti P-3] yang memiliki kepentingan secara langsung sebagai akibat diundangkannya UU Tapera sebagaimana visi dan misi Pemohon I yang tertuang di Pasal 9 dan Pasal 10 Anggaran Dasar yang berbunyi sebagai berikut: [vide Bukti P-1] Pasal 9 Visi Organisasi Menjadi Generasi Pembaharuan Gerakan Serikat Pekerja di Indonesia, yang Mandiri, Profesional dan Bermartabat untuk mewujudkan Perlindungan, Kesejahteraan Bersama Yang berlandaskan Keadilan tanpa membedakan ras, suku bangsa, agama dan keyakinan, jenis kelamin, umur, kondisi fisik dan status perkawinan. Pasal 10 Misi Organisasi 5) … 6) Menata pengelolaan Organisasi yang baik dan akuntabel, serta mengutamakan sistem pelayanan kepada Anggota FKSPN. 7) Memberikan perlindungan dalam hubungan industrial terhadap permasalahan yang terjadi pada anggota FKSPN, serta memperbaiki dan meningkatkan kondisi kerja, syarat-syarat kerja, keselamatan dan kesehatan kerja dan terjaminnya pekerjaan. 15 8) Memperjuangkan kesejahteraan anggota / pekerja dan keluarganya agar memperoleh kehidupan yang layak dan bermartabat. 9) Mengedepankan Sikap kritis terhadap regulasi dan aturan / aturan yang merugikan pekerja. 10) … Pemohon I memiliki legal standing badan hukum sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 2/2021. b. Pemohon II memiliki kepentingan secara langsung sebagai akibat diundangkannya UU Tapera sebagaimana tujuan dan fungsi Pemohon II yang tertuang di Pasal 9 dan Pasal 10 Anggaran Dasar yang berbunyi sebagai berikut: [vide Bukti P-7] Pasal 9 Tujuan Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia bertujuan: 1. … 2. Melindungi dan membela hak dan kepentingan pekerja 3. Meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. 4. … Pasal 10 Fungsi Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia berfungsi: 1. Sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja 2. … 3. Melindungi dan membela hak-hak dan kepentingan pekerja 4. … 5. Wahana peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. 6. … 7. … 8. Wakil untuk dan atas nama anggota baik di dalam maupun di luar pengadilan Pemohon II memiliki legal standing kelompok orang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021. c. Pemohon III memiliki kepentingan secara langsung sebagai akibat diundangkannya UU Tapera sebagaimana fungsi dan tujuan yang 16 tertuang dalam Pasal 7 dan Pasal 10 Anggaran Dasar Pemohon III yang berbunyi sebagai berikut [vide Bukti P-10]: PASAL 7 FUNGSI Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berfungsi : a … b Sebagai wadah perjuangna untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya lahir dan batin. c … PASAL 10 TUJUAN 1 … 2 … 3 Meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya serta memperjuangkan perbaikan nasib, syarat-syarat kerja dan kondisi kerja menuju tercapainya kehidupan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia pada umumnya. 4 ... Pemohon III memiliki legal standing kelompok orang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021. d. Pemohon IV memiliki kepentingan secara langsung sebagai akibat diundangkannya UU Tapera sebagaimana fungsi dan tujuan Pemohon IV yang tertuang di Pasal 8 dan pasal 9 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemohon IV yang berbunyi: Pasal 8 FUNGSI Federasi Pelita Mandiri (FPM) berfungsi: 1 … 2 Sebagai wadah perjuangan pekerja dan organisasi pekerja dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan 3 … 4 Sebagai wadah perjuangan kepentingan Serikat Pekerja dan pekerja dalam meningkatkan derajat, taraf hidup yang berkeadilan serta kesejahteraan sosial 5 ... 17 Pasal 9 Tujuan Federasi Pelita Mandiri (FPM) bertujuan: 1 Memperjuangkan Hak-Hak Pekerja Alih Daya dilingkungan PT. PLN (Persero) di Provinsi Kalimantan barat 2 Memberikan perlindungan dan pembelaan atas hak-hak kepentingan Serikat Pekerja dan pekerja, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan keluarganya 3 ... 4 Memperjuangkan dan mewujudkan keadilan serta kesejahteraan sosial ekonomi bagi pekerja dan keluarganya 5 ... Pemohon IV memiliki legal standing kelompok orang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021. e. Pemohon V merupakan entitas badan hukum perdata yang disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU- 0080709.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia tanggal 14 Desember 2016 [vide Bukti P-21] dan memiliki kepentingan secara langsung sesuai dengan fungsi dan tujuan organisasi sebagaimana tertuang di dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Anggaran Dasar yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 FUNGSI Organisasi ini berfungsi:  ....  Sebagai pendorong dan penggerak anggota dalam ikut serta mensukseskan Pembangunan Nasional, khususnya di sektor ekonomi dan sosial budaya.  Sebagai wadah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.  Sebagai pelindung dan pembela hak-hak dan kewajiban pekerja. Pasal 9 TUJUAN  ...  Terciptanya kehidupan dan penghidupan Pekerja Indonesia yang layak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab 18 dengan melindungi, membela, mempertahankan hak-hak dan kepentingan kaum Pekerja  Tercapai dan terjaminnya kesejahteraan Pekerja dan keluarganya serta memperjuangkan nasib, syarat-syarat kerja dan kondisi kerja.  ... Pemohon V memiliki legal standing badan hukum privat sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 2/2021. f. Pemohon VI memiliki tujuan dan fungsi yang berfokus kepada perjuangan kaum buruh untuk meningkatkan kesejahteraan, sehingga ketika terdapat kebijakan yang sekiranya merugikan atau bahkan berpotensi merugikan kaum buruh maka Pemohon berhak untuk maju dan memperjuangkan dalam melawan kerugian tersebut, hal demikian sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar sebagai berikut: [vide Bukti P-24] Pasal 6 TUJUAN GSBI dibentuk dan didirikan bertujuan: 1. ... 2. ... 3. Membela, melindungi, mempromosikan dan memperjuangkan hak dan kepentingan kaum buruh untuk mendapatkan pekerjaan dan kepastian kerja, upah yang layak, jaminan sosial, kondisi kerja dan syarat-syarat kerja yang manusiawi, hak untuk kebebasan serikat buruh, berunding secara kolektif, hak untuk mogok, untuk demokrasi sejati dan perdamaian 4. Memastikan dan mewujudkan partisipasi kaum buruh yang nyata dalam perjuangan demokratis nasional, pekerjaan, kehidupan berbangsa dan bernegara bersama-sama kelompok masyarakat lainnya sebagaimana cita-cita Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur 5. Mempersatukan perjuangan serikat buruh-serikat buruh, mengkonsolidasikan organisasi serikat-serikat buruh, memimpin langkah-langkah perjuangan yang rapat dan kompak bersatu, serta memelihara dan menumbuhkembangkan setia kawan dan solidaritas di antara sesama kaum buruh dan rakyat. Pasal 7 FUNGSI GSBI memiliki fungsi: 19 1. Sebagai alat perjuangan kaum buruh dalam meningkatkan kesejahteraan buruh dan keluarganya serta memberikan perlindungan hak serta kepentingan bagi kaum buruh dari kondisi kerja dan syarat kerja yang buruk, hantaman arus modal dalam negeri maupun modal asing. 2. ... 3. ... 4. Memperjuangkan terwujudnya syarat-syarat dan kondisi kerja yang manusiawi, termasuk melalui pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) mupun dengan mempengaruhi kebijakan pemerintah di bidang perubruhan dan rakyat untuk terwujudnya perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang berpihak pada kaum buruh dan rakyat. 5. ... 6. ... 7. Sebagai alat kontrol atas pelaksanaan berbagai kebijakan dan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah. 8. Sarana membangun kerja sama, menggalang solidaritas perjuangan internasional dengan serikat buruh, badan-badan sosial, organisasi rakyat dari berbagai sektor dan golongan baik di dalam maupun luar negeri seperti kaum tani, pemuda- mahasiswa, perempuan, kekuatan-kekuatan pro demokrasi dan hak azasi manusia untuk perdamaian dunia, menentang dominasi modal dalam negeri ataupun modal asing dan segala bentuk ketidakadilan serta untuk berpartisipasi dalam memperjuangkan mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih, berdaulat, adil dan makmur. Pemohon VI memiliki legal standing kelompok orang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021. g. Pemohon VII memiliki kepentingan atas pasal-pasal yang diujikan sesuai dengan tujuan dan fungsi Pemohon VII yang tertuang di dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Anggaran Dasar [vide Bukti P-29] yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 TUJUAN Organisasi bertujuan: 1. Mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur; 2. Menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi buruh dengan hak seperti berunding secara kolektif untuk menyatakan pendirian, hak menyampaikan pendapat, hak mengadakan perjanjian perburuhan, dan hak memperoleh perlindungan hukum; 20 3. ... Pasal 10 FUNGSI Untuk mencapai tujuannya, organisasi ini berfungsi untuk: 1. Menegakkan hukum, keadilan, demokrasi, dan HAM; 2. Memperjuangkan hak, membela, dan melindungi kepentingan serta aspirasi buruh 3. ... 4. Berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan politik dan sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, isu sosial, dan perekonomian; 5. ... Pemohon VII memiliki legal standing kelompok orang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021. h. Pemohon VIII berkepentingan atas pasal-pasal yang diujikan karena memiliki peran dan fungsi sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 7 serta memiliki tujuan sebagaimana dalam Pasal 9 Anggaran Dasar Pemohon VIII yang sejatinya selaras dengan pengujian Permohonan a quo salah satunya untuk melindungi pekerja Indonesia, sebagai berikut: [vide Bukti P-35] Pasal 7 Peran dan Fungsi 1. Melakukan Pembelaan dan Perlindungan hak – hak dan kepentingan Pekerja dan menyalurkan aspirasi Federasi Serikat Pekerja Anggota. 2. ... 3. ... 4. ... Pasal 9 Tujuan 1. ... 2. Pimpinan Serikat Pekerja Anggota Anggota (SPA-KSPSI) dan atau melalui perangkat organisasi KSPSI melakukan perlindungan kepada pekerja Indonesia yang belum menjadi anggota Serikat Pekerja Anggota KSPSI dan Pengurus KSPSI, SPA-KSPSI dan pengurus PUK SPAKSPSI. 3. Bersama-sama SPA-KSPSI disegala tingkatan berupaya meningkatkan kesejahteraan pekerja Indonesia dan keluarganya pada umumnya dan anggota SPA-KSPSI pada khususnya. 21 Pemohon VIII memiliki legal standing kelompok orang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021. i. Pemohon IX memiliki kepentingan atas pasal-pasal yang diujikan karena memiliki fokus dalam mensejahterakan buruh dalam bernegara dan menjunjung tinggi tegaknya nilai-nilai HAM serta keadilan sosial sebagaimana tertuang di dalam tujuan dan fungsi pada Pasal 8 dan Pasal 9 anggaran dasar organisasi sebagai berikut: [vide Bukti P-38] Pasal 8 TUJUAN Organisasi ini didirikan bertujuan mewujudkan masyarakat buruh yang sejahtera dalam bernegara yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, keadilan sosial dan demokratis. Pasal 9 FUNGSI Organisasi ini berfungsi: 1. Mewujudkan masyarakat buruh yang sejahtera, terdidik, terorganisir, memiliki solidaritas sesama buruh, serta menjunjung tinggi HAM dan Demokrasi. 2. Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, demokratis, produktif, dan berkadilan sosial; 3. Mewujudkan masyarakat buruh yang berperan aktif dalam menentukan kebijakan managemen perusahaan termasuk kepemilikan saham; 4. Ikut mewujudkan masyarakat adil dan makmur 5. Mendorong terciptanya pemerintah yang bersih, demokratis dan berwibawa. Pemohon IX memiliki legal standing kelompok orang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021. j. Pemohon X merupakan perkumpulan berbadan hukum yang perubahan kepengurusannya telah disetujui oleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU- 0000975.AH.01.08.TAHUN 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan FSP Rokok Tembakau Makanan Minuman SPSI tanggal 20 Mei 2022 [Bukti P-46] dan berkepentingan atas pasal-pasal yang diujikan karena memiliki fungsi, tujuan dan pokok yang pada intinya ikut aktif dalam kegiatan advokasi perlindungan hak-hak buruh yang tertuang dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Anggaran Dasar [vide Bukti P- 42] yang berbunyi sebagai berikut: 22 Pasal 13 FSP RTMM-SPSI berfungsi sebagai: a. … b. … c. sarana untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai dengan tingkatan masing- masing; d. … Pasal 14 FSP RTMM-SPSI bertujuan: a. … b. … c. Mengupayakan perbaikan regulasi di bidang ketenagakerjaan guna tercapainya jaminan kepastian kerja (job security), jaminan kepastian penghasilan (income security), dan jaminan kepastian perlindungan sosial (social security) bagi pekerja (anggota); d. … Pasal 15 Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tugas pokok organisasi adalah: a. Mendorong peningkatan partisipasi, prestasi, dan peranan kaum pekerja dalam pembangunan nasional untuk mencapai cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945; b. Mendorong para pihak agar selalu mengupayakan usaha- usaha untuk menjamin terciptanya syarat-syarat dan kondisi kerja yang layak dan mencerminkan keadilan maupun tanggungjawab sosial; c. Melakukan kajian dan penelitian terhadap regulasi di bidang ketenagakerjaan demi tercapainya jaminan kepastian kerja (job security), jaminan kepastian penghasilan (income security), dan jaminan kepastian perlindungan sosial (social security) bagi pekerja (anggota); d. … Pemohon X memiliki legal standing badan hukum privat sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 2/2021. k. Pemohon XI memiliki kepentingan atas pasal-pasal yang diujikan karena Pemohon XI memiliki fungsi dan tujuan yang pada intinya ikut aktif dalam kegiatan advokasi perlindungan hak-hak buruh sebagaimana tertuang di dalam Pasal 6 dan Pasal 9 Anggaran Dasar yang berbunyi sebagai berikut [vide Bukti P-50]: 23 Pasal 6 Fungsi 1. … 2. Sebagai salah satu wadah untuk meningkatkan pendidikan, hak pekerja, kesejahteraan dan kemitraan dan keterampilan pekerja; 3. Sebagai saluran aspirasi pekerja bagi terwujudnya hak-hak pekerja; 4. Sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan- kepentingan pekerja di dalam lembaga-lembaga dan proses- proses ketenagakerjaan; 5. … 6. … 7. … 8. Sebagai sarana kontrol sosial bagi Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan secara bersih, transparan dan profesional; 9. … Pasal 9 Tujuan Untuk mencapai tujuan tersebut diusahakanlah hal-hal sebagai berikut: 4. … 5. Berperan serta membangun sistem kenegaraan yang adil, demokratis yang mampu memberikan jaminan kehidupan sosial, ekonomi, budaya bagi seluruh warga negara Indonesia. Pemohon XI memiliki legal standing kelompok orang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021. 5. Bahwa ”potensial berdasarkan penalawaran yang wajar” bukan alasan yang dibuat-buat atau dikarang-karang oleh Para Pemohon. Pungutan Tapera ini sejatinya akan diterapkan di tahun 2024 ini. Setelah diprotes secara masif, barulah pungutan Tapera ditunda ke tahun 2027 [Vide Bukti P-69]. Artinya, memang benar-benar ada kerugian konstitusional yang akan diderita. 6. Bahwa Para Pemohon selaku serikat-serikat buruh yang menaungi jutaan buruh merasa kebijakan pemerintah terkait setiap pekerja yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi anggota Tapera telah bertentangan dengan konstitusi karena bersifat wajib atau memaksa seolah- olah seperti pajak, serta bukan juga termasuk dalam pungutan lain yang bersifat memaksa. Selain itu, Para Pemohon juga merasa hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum, hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan jaminan sosial inilah 24 yang dilanggar, atau setidak-tidaknya berpotensi dilanggar akibat ketentuan pasal-pasal a quo dalam UU Tapera. 7. Bahwa memang Tapera saat ini belum diberlakukan, namun oleh karena UU a quo telah berlaku positif sejak diundangkan yakni sejak tanggal 24 Maret 2016, maka dalam batas penalaran yang wajar, tentu suatu saat Tapera bisa saja dijalankan oleh Pemerintah karena telah eksisnya pengaturannya di dalam UU a quo, sehingga sekalipun memang belum diterapkan, Para Pemohon maupun Masyarakat lainnya tentu berpotensi akan dirugikan bilamana pasal-pasal a quo yang diajukan oleh Para Pemohon tetap diberlakukan. Lagi pula, potensi berlakunya Tapera sudah semakin terlihat, terbukti dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (PP 21/2024) tanggal 20 Mei 2024 yang di dalamnya memang benar-benar mewajibkan pekerja yang upahnya sebesar upah minimum untuk ikut sebagai peserta Tapera. 8. Bahwa seandainya pasal-pasal a quo tidak dibentuk oleh pembentuk Undang- Undang, tentu tidak akan ada ancaman pemaksaan untuk menabung perumahan bagi Masyarakat, sebaliknya dengan hadirnya pasal-pasal a quo menjadikan para buruh di bawah naungan Para Pemohon seolah dipaksa untuk menabung perumahan, dengan demikian semakin jelas bahwa sejatinya memang terdapat hubungan causalitas antara pasal-pasal a quo dengan potensi kerugian Para Pemohon, dan tentu jika Majelis Hakim Konstitusi membatalkan Pasal a quo maka tidak akan terdapat kerugian atau ancaman (potensi) kerugian bagi Pemohon maupun bagi para pekerja di Indonesia. 9. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, maka jelas Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo. C. Pokok Permohonan C.1. Tabungan Perumahan yang bersifat Wajib dan Mengikat Seluruh Pekerja Bertentangan dengan Prinsip Pungutan Paksa yang Diatur oleh Pasal 23A UUD NRI 1945 1. C.1. Bahwa Pasal 23A UUD NRI 1945 mengatur tentang pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara yang diatur dengan undang-undang. Kendati demikian, bukan berarti negara dapat bertindak 25 sewenang-wenang ketika memungut sebagian kekayaan masyarakat, sekalipun dipergunakan untuk kepentingan umum. 2. Bahwa hal tersebut juga dimaksudkan agar masyarakat tidak menganggap negara sebagai pencuri, atau perampok karena mengambil kekayaan masyarakat tanpa persetujuan pemiliknya. Dalam beberapa literatur terdapat prinsip “No Taxation without representation. Taxation without representation is robbery”. Dengan demikian, persetujuan masyarakat sebagai pemilik kekayaan tentu menjadi mutlak adanya. 3. Bahwa berbeda dengan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 23A UUD NRI 1945, yang dimaksud pungutan lain (resmi) di antaranya retribusi, cukai, dan bea masuk. a. Retribusi adalah iuran rakyat yang disetorkan melalui kas negara atas dasar pembangunan tertentu dari jasa atau barang milik negara yang digunakan oleh orang- orang tertentu. Dengan kata lain, dalam pemungutan retribusi tidak terdapat unsur paksaan, tidak ada ikatan pembayaran, dan tidak selalu menggunakan sarana undang-undang. Dengan demikian, retribusi pada umumnya berhubungan dengan imbalan jasa secara langsung. Contoh dari retribusi adalah pembayaran listrik, pembayaran abonemen air minum, dan sebagainya. b. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Lebih lanjut, barang kena cukai memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) Konsumsinya perlu dikendalikan; 2) Peredarannya perlu diawasi; 3) Pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif, baik bagi masyarakat atau lingkungan; 4) Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. c. Bea Masuk adalah punguntan negara yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. 4. Bahwa selain itu, terdapat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan 26 Negara Bukan Pajak (UU PNBP). Dalam Pasal 1 UU PNBP dijelaskan pengertiannya sebagai berikut: Pasal 1 angka 1 UU PNBP Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. 5. Bahwa jika merujuk pada definisi hukum tentang tabungan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU 10/1998) memberikan pengaturan sebagai berikut: Pasal 1 angka 5 dan 9 UU 10/1998: (5) Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; (9) Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu”. 6. Bahwa jika mendalami definisi tabungan tersebut di atas, khususnya frasa “berdasarkan perjanjian” dan “disepakati”, maka sejatinya tidak boleh ada unsur paksaan antara para pihak yang mengikatkan diri dalam sebuah perbuatan hukum yang dilakukan. “Disepakati” tersebut bermakna setuju akan suatu perbuatan hukum yang mana erat kaitannya dengan salah satu unsur perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang selengkapnya mengatur sebagai berikut: Pasal 1320 KUHPer Untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat: 1. sepakat mereka yang mengikatkan diri; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu hal tertentu; 4. suatu sebab yang halal. Dalam konteks ini, unsur paling penting adalah syarat pertama yaitu “sepakat mereka yang mengikatkan diri”, sehingga konsekuensi logis dari suatu perbuatan hukum yang tidak disertai dengan adanya “sepakat” adalah tidak adanya perbuatan yang sah. 27 7. Bahwa lebih lanjut, dalam Pasal 1321 KUHPer diatur mengenai kesepakatan yang diperoleh dari suatu sebab yang tidak sah, “tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”. Dengan demikian, maka maksud dari program tabungan perumahan yang diatur dalam UU Tapera tidak boleh sama sekali mengandung unsur paksaan atau mewajibkan menjadi anggota tanpa adanya persetujuan. 8. Bahwa merujuk pada dalil-dalil di atas, maka jelas tabungan bukan merupakan salah satu “pungutan lain yang bersifat memaksa”, sehingga harus dikecualikan, terlebih jika hal tersebut bersifat wajib. Sehingga “sifat memaksa” tidak dapat diterapkan dalam hal tabungan, in casu program Tapera sebagaimana diatur dalam objek permohonan. Dengan demikian, Pasal-Pasal Yang Diujikan dalam Permohonan bertentangan dengan ketentuan Pasal 23A UUD NRI 1945. C.2. Tabungan Perumahan yang bersifat Wajib dan Mengikat Seluruh Pekerja Menggeser Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah Menjadi Tanggung Jawab Rakyat Sehingga Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 1. Bahwa Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 mengatur perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Hal ini termasuk pula di dalamnya tanggung jawab dalam memenuhi hak atas perumahan. Ketentuan Pasal-Pasal yang Diujikan yang menjadikan Tabungan Perumahan bersifat wajib bagi pekerja, telah menggeser tanggung jawab negara/pemerintah, menjadi tanggung jawab rakyat. 2. Bahwa dalam Naskah Akademik UU Tapera, tidak ada sama sekali pertimbangan untuk menerapkan sifat “wajib” dalam UU Tapera bagi seluruh warga negara Indonesia, baik pekerja maupun pemberi kerja, untuk menjadi anggota tabungan perumahan rakyat. Adapun yang dibebankan kewajiban adalah pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin terlaksananya program tabungan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat, hal itu juga sebagaimana termaktub dalam halaman 58-62 Naskah Akademik UU Tapera. 3. Bahwa kewajiban negara/pemerintah (bukan kewajiban pekerja) juga terlihat dalam konsideran huruf b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 28 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukian (UU 1/2011), dinyatakan negara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat dan pemerintah perlu berperan aktif dalam melaksanakan hal tersebut, sebagaimana selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Konsideran huruf b UU 1/2011 bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia; Konsideran huruf c UU 1/2011 bahwa pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan Kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman yang berbasis Kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 4. Bahwa dengan diundangkannya UU 1/2011, setidaknya terdapat 3 (tiga) poin utama berkaitan dengan hak atas perumahan yang layak, di antaranya: a. secara eksplisit dinyatakan hak setiap warga negara akan perumahan, bahkan diatur kewajiban pemerintah provinsi mencadangkan dan menyediakan tanah bagi perumahan MBR, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf i, Pasal 19 dan Pasal 126 ayat (1) dan ayat (3) UU 1/2011 yang berbunyi: Pasal 17 huruf i UU 1/2011 Pemerintah provinsi dalam melaksanakan pembinaan mempunyai wewenang: mengoordinasikan pencadangan atau penyediaan tanah untuk Pembangunan perumahan dan permukiman bagi MBR pada tingkat provinsi; Pasal 19 UU 1/2011 (1) Penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. (2) Penyelenggaraan rumah dan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau setiap orang untuk menjamin hak 29 setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Pasal 126 UU 1/2011 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan untuk Pembangunan dan perolehan rumah umum dan rumah swadaya bagi MBR. (2) … (3) Kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. skema pembiayaan; b. penjaminan atau asuransi; dan/atau c. dana murah jangka panjang. b. pengakuan penyelenggaraan perumahan adalah tanggung jawab negara yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah; dan c. sistem pembiayaan akan menjadi bagian penting dari Pembangunan perumahan dan Kawasan permukiman. Prinsip dalam UU 1/2011 pun sama dengan Naskah Akademik RUU Tapera dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, menempatkan pemenuhan hak atas perumahan menjadi tanggung jawab negara/pemerintah, bukan rakyat. 5. Bahwa kalaupun merujuk kepada Memorie van Toelichting (MvT) pembentukan Pasal a quo, dalam rapat-rapat DPR baik dengan Pemerintah maupun pihak-pihak lainnya, sejatinya pembahasan mengenai kewajiban atau kata “wajib” bagi seluruh pekerja sangat minim dibahas. Misal saja merujuk kepada Laporan Singkat Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ri, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan Ham, masa persidangan III, rapat ke-1 pada tanggal 25- 27 Januari 2026, [Bukti P-71] membahas dan menyatakan bahwa pembahasan kata “wajib” dipending setelah dilakukan pembahasan mengenai sanksi, dengan catatan: bagi pekerja yang tidak tetap atau musiman maka bentuk “wajib” yang diterapkan adalah yang tidak memberatkan terutama terhadap sanksi yang akan diterapkan. Selengkapnya sebagai berikut: 30 Namun, pembahasan mengenai “kewajiban” atau kata “wajib” tersebut tidak ditemukan lagi lebih lanjut pada sidang-sidang setelahnya hingga terbentuknya Pasal a quo dengan ketentuan yang merugikan Para Pemohon sebagaimana yang tertera saat ini. Tidak terdapat sama sekali alasan atau urgensi sehingga Pemerintah harus membebankan Tapera ini kepada masyarakat. 6. Bahwa memang terdapat juga pembahasan mengenai Pasal 7 a quo yakni pada Risalah Rapat Panja RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Rabu, 10 Juni 2015, masa persidangan ke-IV [Bukti P-72], namun tidak membahas hal subtantif mengenai alasan kenapa mewajibkan, melainkan hanya sekadar pembahasan penempatan BAB, yang mana akhirnya Pasal 7 a quo diletakkan dalam Bab tentang Kepesertaan, yang disampaikan oleh Rifma Ghulam Djalzat selaku Tenaga Ahli BALEG: “Kemudian yang selanjutnya bapak ibu, adalah di Pasal 7, jadi yang kita perbaiki secara tekhnis substansi itu adalah pasal-pasal yang ada garis bawahnya. Kemudian Pasal 7 itu kita sinkronkan sebelumnya di pasal- pasal awal kita jadikan satu, karena ini berbicara tentang kepesertaan, maka kita kelompokkan di Bab tentang kepesertaan, jadi Pasal 7 itu, setiap Warga Negara yang bekerja dalam hubungan kerja atau bekerja mandiri wajib menjadi peserta Tapera. 31 Yang kedua, saran menjadi peserta Tapera itu adalah berpenghasilan diatas upah minimum dan telah berusia sekurang-kurangnya 18 tahun atau sudah kawin pada saat mendaftar.” Selain dan selebihnya mengenai pasal-pasal yang diajukan Para Pemohon pengujiannya tentang pembebanan kewajiban Tapera, tidak ditemukan lagi pembahannya di dalam Memorie van Toelichting (MvT) Pasal a quo. 7. Bahwa mengacu ke dalam Universal Declaration of Human Right dan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) yang juga dijadikan dasar dalam Naskah Akademik RUU Tapera, menegaskan bahwa perumahan merupakan hak bagi setiap orang. Dengan menjelaskan sedikit lebih detail, ICESCR mengatakan bahwa setiap negara wajib mengambil langkah yang patut untuk memenuhi hak ini. Menurut Para Pemohon, langkah tersebut adalah dengan melakukan pengadaan terhadap land bank untuk dibangun perumahan rakyat dengan harga murah, membuat kebijakan yang memudahkan pembiayaan pada Lembaga keuangan, melakukan pembangunan infrastruktur dan transportasi umum yang menghubungkan pusat kota dengan land bank, BUKAN DENGAN MEMOTONG PAKSA PENGHASILAN RAKYAT. Oleh karena itu, Tapera jelas merupakan pelanggaran terhadap Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945. C.3. Tabungan Perumahan yang bersifat Wajib dan Mengikat Seluruh Pekerja Hanya Menambah Beban Finansial Rakyat Sehingga Bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 1. Bahwa Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin serta bertempat tinggal. Namun, ketentuan Pasal-Pasal Yang Diujikan dengan membebankan kembali pemotongan demi pemotongan terhadap pendapatan para pekerja, alih-alih akan memenuhi hak bertempat tinggal, justru akan semakin menjauhkan anggota Para Pemohon dari “hidup sejahtera lahir dan batin”. 2. Bahwa mohon menjadi perhatian Yang Mulia, di tengah gaji yang rendah, anggota Para Pemohon juga telah sangat banyak dibebankan dengan potongan-potongan wajib seperti BPJS dan PPh, lebih lengkap sebagai berikut: a. BPJS Kesehatan (berdasarkan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan), Iuran sebesar 5% yang 32 terdiri dari 4% dibayarkan oleh pemberi kerja dan 1% dipotong dari penghasilan pekerja. b. BPJS Ketenagakerjaan 1) Jaminan Kecelakaan Kerja Iuran berdasarkan jenis kelompok (resiko sangat rendah hingga sangat tinggi) sebesar 0,24% sampai dengan 1,74% dari penghasilan per bulan pekerja yang ditanggung oleh pemberi kerja. Serta untuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebesar 0,14% diambil dari iuran Jaminan Kecelakaan Kerja. 2) Jaminan Kematian Iuran sebesar 0,30% dari penghasilan per bulan pekerja yang ditanggung oleh pemberi kerja. 3) Jaminan Hari Tua Iuran sebesar 5,7% yang terdiri dari 3,7% dibayarkan oleh pemberi kerja dan 2% dari pekerja. 4) Jaminan Penisun Iuran sebesar 3% dari jumlah gaji yang diterima setiap bulan, dibayarkan 2% oleh pemberi kerja dan 1% oleh pekerja. c. PPh 21 Persentase potongan tergantung pada jumlah penghasilan. Apabila penghasilan per bulan setelah dikurangi Rp54.000.000 (penghasilan tidak kena pajak) dan iuran jabatan serta menurut undang-undang, maka untuk pekerja dengan penghasilan di bawah Rp50.000.000 dikenakan PPh sebesar 5%. 3. Bahwa jika mendasarkan pada hal-hal tersebut di atas, maka perkiraan potongan pendapatan seorang pekerja setiap bulannya yang wajib membayar iurang BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan PPh21 berkisar pada angka 9% dari gaji per bulan yang didapatkan. 4. Bahwa persentase tersebut sejatinya sudah sangat besar bagi anggota Para Pemohon dan jika tanpa adanya potongan tersebut, para pekerja dapat memanfaatkan potongan gaji per bulan tersebut untuk kebutuhan penting lainnya. 5. Bahwa jika dengan status quo saja besaran potongan per bulan sudah memberatkan beban finansial para pekerja, khususnya MBR, maka 33 penambahan potongan wajib program Tapera sebesar 2,5%. Jika ditambahkan dengan beban potongan yang ada, maka jumlah keseluruhan potongan wajib pendapatan per bulan para pekerja, khususnya MBR, termasuk di dalamnya Para Pemohon, maka potongan wajib dari pendapatan per bulan sebesar 11,5%, tentu jumlah yang sangat tidak sedikit. 6. Bahwa dengan demikian, program Tapera jika diwajibkan bagi seluruh pekerja tanpa terkecuali, pada akhirnya hanya akan menjadi beban tambahan bagi para pekerja, khususnya MBR, oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. C.4. Tabungan Perumahan yang bersifat Wajib dan Mengikat Seluruh Pekerja Tidak Sesuai dengan Praktik Negara Lain yang Ditimbang dalam Naskah Akademik RUU Tapera Sehingga Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 1. Bahwa demi memberikan pengakuan, perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil, negara wajib membaut kajian akademis berdasarkan pemikiran filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam membentuk sebuah hukum, utamanya undang-undang. Hal inilah yang dikenal dengan Naskah Akademik dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. 2. Bahwa faktanya eksistensi Pasal-Pasal Yang Diuji yang menjadikan tabungan perumahan sebagai sebuah kewajiban dan mengikat bagi seluruh pekerja di Indonesia, sama sekali tidak selaras dengan maksud dan tujuan sebenarnya (original intent) yang terdapat dalam Naskah Akademik RUU TAPERA, khususnya dalam hal perbandingan dengan negara-negara lain yang dijadikan rujukan. 3. Bahwa dalam Naskah Akademik RUU TAPERA, pembuat undang-undang bermaksud untuk membuat konsep tabungan wajib dengan mengambil pelajaran dari praktik yang berlaku pada 5 (lima) negara lain yakni Perancis, Jerman, China, Singapura, dan Malaysia. Faktanya dari kelima negara tersebut, hanya China yang menggunakan konsep tabungan perumahan rakyat yang wajib dan mengikat. Itupun mengalami kegagalan. Negara seperti Perancis dan Jerman, menempatkan tabungan perumahan sebagai pilihan (non-mandatory). Sementara Singapura dan Malaysia tidak mengenal tabungan perumahan rakyat, melainkan menerapkan iuran wajib jaminan sosial yang bisa juga dimanfaatkan untuk kebutuhan perumahan. Lebih 34 lengkap, berikut praktik di 5 (lima) negara tersebut: [vide halaman 12 sd 30 Bukti P-73] a. Perancis menerapkan sistem Contractual Savings yang disebut Plan ‘Epargne Logement (PEL) sejak tahun 1970 yang merupakan pengembangan dari program Compte ‘Epargne Logement (CEL) yang diperkenalkan lebih awal pada tahun 1965. Baik PEL maupun CEL, keduanya masih ditawarkan kepada masyarakat oleh perbankan Perancis hingga saat ini. PEL dan CEL merupakan produk yang ditawarkan oleh perbankan komersial di Perancis. Dengan kata lain, PEL dapat dilihat sebagai suatu produk tabungan perumahan standar yang ditawarkan dan dikelola oleh bank-bank di Perancis. Kepesertaan PEL bersifat sukarela (tidak diwajibkan) dan pribadi, dalam artian tidak terdapat keterlibatan sama sekali dari pemberi kerja baik secara administratif maupun dalam bentuk kontribusi. Pemerintah Perancis membuat program PEL semenarik mungkin untuk meningkatkan minat masyarakat. Peserta PEL berhak mendapat dana pinjaman pada persentase bunga tertentu yang sudah pasti (fixed) ketika bergabung. Hal ini akan bermanfaat bagi peserta PEL ketika bunga pinjaman tinggi karena mereka akan mendapat bunga di bawah harga pasar. Pemerintah pun secara aktif memberikan subsidi dan bonus yang akan mempengaruhi nilai simpanan peserta PEL. Selain itu, ada skema perpajakan khusus bagi peserta PEL. Pemerintah hadir untuk menyediakan perumahan rakyat dengan program-program yang menarik. Tidak serta merta dipaksa untuk bergabung, di tengah ketidakpastian dan fakta kegagalan pengelolaan keuangan di Indonesia. b. Jerman secara konsep menerapkan pembiayaan perumahan dengan mekanisme tabungan kontraktual yang disebut Bauspar, yakni kombinasi antara etika sosial masyarakat dengan pembiayaan perumahan modern dan kepesertaan bersifat sukarela. Sebagai ilustrasi, bila ada 10 (sepuluh) orang yang ingin memiliki rumah dan masing-masing menabung 1/10 nilai rumahnya selama 10 (sepuluh) tahun, maka setiap orang baru memiliki rumah pada tahun ke-10 tersebut, sehingga tentunya rata-rata waktu pemilikan rumah setiap orang adalah 10 (sepuluh) tahun. 35 Akan tetapi bila dana tabungan ini dikumpulkan menjadi satu dan setiap tahunnya seorang peserta dapat meminjam dana yang terkumpul tersebut untuk membeli rumah, maka setidaknya 1 (satu) orang peserta mampu memiliki rumah setiap tahunnya. Dengan demikian, maka rata- rata waktu pemilikan rumah akan turun dari 10 (sepuluh) tahun menjadi 5,5 (lima tahun enam bulan) per orang. Secara keseluruhan, sistem Bauspar ini terdiri dari 4 (empat) fase, yakni: 1) Conclusion of Contract atau penetapan besaran kontrak tabungan dan pinjaman serta spesifikasi yang diperlukan; 2) Savings Period atau periode menabung tiap bulan untuk memenuhi persyaratan pinjaman minimum; 3) Allotment atau periode persyaratan minimum pinjaman terpenuhi dan bausparkasse memiliki dana cukup untuk memberi pinjaman; dan 4) Loan Period atau pembayaran cicilan pinjaman untuk pelunasan pinjaman Bauspar. c. China memulai sistem pembiayaan rumah pada tahun 1991 dengan menerapkan Housing Provident Fund (HPF). Secara ringkas mekanisme dari penerapan tabungan perumahan di China dimulai dari seorang pekerja peserta HPF yang akan membeli rumah kemudian berhubungan dengan lembaga pengelola HPF serta bank komersial yang akan membiayai pembelian rumah. HPF kemudian akan mengucurkan dana untuk pembayaran rumah kepada pengembang. Tabungan HPF di China bersifat wajib bagi seluruh pekerja sektor formal (pegawai negeri, pegawai Perusahaan milik negara, Perusahaan penanaman modal asing, dan Perusahaan swasta). Kontribusi pekerja dan pemberi kerja sama-sama memberikan kontribusi sebesar 5% (lima persen) dari gaji pekerja dan pendapatan. d. Singapura menerapkan sistem tabungan perumahan yang tergabung dalam satu sistem jaminan sosial bernama Central Provident Fund (CPF) yang dibentuk pada tahun 1955. Pada awalnya, CPF dibentuk untuk mempersiapkan dana pensiun bagi para pekerja yang pensiun atau yang sudah tidak mampu bekerja kembali. Kemudian, CPF dikembangkan menjadi sarana jaminan sosial yang komprehensif, yakni tidak hanya menyediakan dana pensiun melainkan pembiayaan 36 perumahan, fasilitas kesehatan, pendidikan anak-anak, bahkan asuransi bagi para pekerja dan sektor keuangan. e. Malaysia menerapkan sistem serupa Singapura yakni tabungan simpanan yang komprehensif yang diberi nama Employees Provident Fund (EPF) atau 36 ikena ljuga dengan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) yang dikelola oleh pemerintah. Tujuan EPF ini adalah untuk memberikan manfaat pensiun sesuai aturan dalam Employees Provident Fund Act 1991 (Act 452), yakni mengatur rencana tabungan wajib (compulsory savings) dan perencanaan pensiun (retirement planning) bagi para pekerja yang bekerja secara resmi di Malaysia. Keanggotaan EPF bersifat wajib untuk warga negara Malaysia yang bekerja, warga negara non-Malaysia yang merupakan penduduk tetap, dan warga negara non-Malaysia yang terpilih menjadi anggota EPF sebelum 1 Agustus 1998. Jika melihat beberapa contoh perbandingan tabungan perumahan di beberapa negara di atas, maka hal serupa yang ingin dilakukan pemerintah Indonesia adalah seperti tabungan perumahan di China. Hal tersebut dapat dilihat dari tabungan secara khusus yang mengatur pembiayaan perumahan dan penerapan prinsip wajib bagi setiap pekerja untuk menjadi anggotanya, serta pemberi kerja untuk memberikan kontribusi. Sedangkan di negara-negara lainnya, tabungan perumahan tidak bersifat wajib, pun jika wajib, hal tersebut merupakan satu bagian dari jaminan sosial lainnya, bukan tabungan perumahan yang terpisah. 4. Bahwa pertimbangan pembentuk undang-undang untuk mengikuti penerapan yang dilakukan negara China juga amat keliru, karena faktanya program tersebut gagal di China. Kegagalan tersebut terjadi karena muncul masalah- masalah baru yakni diantaranya berupa ketimpangan pemanfaatan program HPF antara masyarakat berpenghasilan rendah dengan berpenghasilan lebih tinggi; penyalahgunaan dana simpanan; serta uang hasil HPF yang tidak cukup dan harus dikombinasikan dengan pendanaan atau program lainnya [vide Bukti P-70 dan Bukti P-73]. Mohon menjadi perhatian Yang Mulia, besar sekali potensi terjadinya penyalahgunaan dana, apalagi kita pernah berkaca dari gagalnya pemerintah mengelola dana iuran wajib masyarakat seperti dalam kasus Taspen, Asabri, 37 dan Jiwasraya yang merugikan publik sebanyak puluhan triliyun rupiah, dan menyisakan rakyat hanya dipotong dananya, tanpa menikmati hasilnya. 5. Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas, jelas ketentuan Pasal- Pasal Yang Diujikan yang menjadikan tabungan perumahan bersifat wajib dan mengikat, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. D. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan kata ”wajib” dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ”dapat” yang bersifat pilihan; 3. Menyatakan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ”Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang secara sukarela memilih menjadi peserta, wajib didaftarkan oleh Pemberi Kerja”. 4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-73 sebagai berikut: 1. Bukti P- 1 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Tanggal 23 Juli 2022; 38 2. Bukti P- 2 : Fotokopi Keputusan Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) I Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Nomor: Kep- 011/MUNASLUB I/FKSPN/VII/2022 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pengurus Pusat Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (DPP FKSPN) Masa Bhakti Tahun 2022-2027 tanggal 23 Juli 2022; 3. Bukti P- 3 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU- 0004134.AH.01.07.Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum, tanggal 8 Maret 2017; 4. Bukti P- 4 : Fotokopi Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan nomor pencatatan 838/-1.838, tanggal 8 Maret 2016; 5. Bukti P- 5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Baso Rukman Abdul Jihad; 6. Bukti P- 6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lilis Mahmudah 7. Bukti P- 7 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSP.KEP.KSPSI dan berdasarkan Musyawarah Nasional Ke-II Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia tanggal 26 November 2020; 8. Bukti P- 8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dedi Sudarajat 9. Bukti P- 9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduudk atas nama Moch. Edi Priyanto; 10. Bukti P- 10 : Fotokopi Anggaran Dasar Federasi Serikat Pekerja Pariwisata & Ekonomi Kreatif Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 2022-2027 tanggal 21 Juni 2022 dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia; 11. Bukti P- 11 : Fotokopi Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan nomor pencatatan 2627/-1.834.3, tanggal 18 April; 12. Bukti P- 12 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh Jumhur Hidayat; 39 13. Bukti P- 13 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Asrul Ramadhan; 14. Bukti P- 14 : Fotokopi Tanda Bukti Pencatatan Nomor 567/42/DPMTKPTSP.4 tanggal 22 Januari 2022, berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Nomor 22 Tahun 2022; 15. Bukti P- 15 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan di Pontianak tanggal 1 Juni 2021; 16. Bukti P- 16 : Fotokopi Surat Keputusan Ketua Fedrasi Pelita Mandiri (FPM) Kalimantan Barat Nomor 001/FPM- KALBAR/A/VI/2022 tentang Susunan Pengurus Organisasi Federasi Pelita Mandiri (FPM) Kalimantan Barat tanggal 1 Juni 2022; 17. Bukti P- 17 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Bustanul Ulum; 18. Bukti P- 18 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Firlandie, A. Md.; 19. Bukti P- 19 : Fotokopi Keputusan Musyawarah Nasional VII Nomor 06/MUNAS/PP FSP.PP-SPSI/XII/2020 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Pertanian; 20. Bukti P- 20 : Fotokopi Keputusan Musyawarah Nasional VII Nomor KEP.XIII/MUNAS VI/F SPPP-SPSI/XII/2020 tentang Komposisi dan Personalia Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia; 21. Bukti P- 21 : Fotokopi Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor pengesahan AHU- 0080709.AH.01.07.TAHUN 2016, tanggal 14 Desember 2016; 22. Bukti P- 22 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Achmad Mundji; 23. Bukti P- 23 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saadi; 24. Bukti P- 24 : Fotokopi Akta Nomor 74 tanggal 29 September 2022 yang dibuat oleh Notaris Mundji Salim, SH. tentang Pernyataan 40 Keputusan Kongres Gabungan Serikat Buruh Indonesia Disingkat GSBI; 25. Bukti P- 25 : Fotokopi Keputusan Kongres Nasional ke 3 Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Nomor: KEP-00009.KN 4/GSBI/JKT/XII/2021 tentang Struktur dan Nama-Nama Pimpinan Harian (PH) Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Fotokopi Serikat Buruh Indonesia (DPP. GSBI) Periode Jabatan Tahun 2021 s.d. 2026 tanggal 19 Desember 2021; 26. Bukti P- 26 : Fotokopi Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Serikat Serikat Buruh Indonesia Nomor 0004- PO/DPP.GSBI/JKT/IV/2022 tentang Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Pimpinan Harian (PH) Dewan Pimpinan Pusat Serikat Buruh Indonesia (DPP.GSBI); 27. Bukti P- 27 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rudi Hartono B Daman; 28. Bukti P- 28 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Emelia Yanti Mala Dewi Siahaan; 29. Bukti P- 29 : Fotokopi Anggaran Dasar Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia tanggal 30 Mei 2022; 30. Bukti P- 30 : Fotokopi Anggaran Rumah Tangga Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia tanggal 20 Juli 2022; 31. Bukti P- 31 : Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Sidang Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia (KBMI) Periode 2022-2027 Nomor: 01/SK/KBMI/VII/2022 tentang Susunan Dewan Pengurus Pusat Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia Periode 2022-2027; 32. Bukti P- 32 : Fotokopi Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan nomor pencatatan 4902/-1.834.3, tanggal 1 Agustus 2022; 33. Bukti P- 33 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahidin; 34. Bukti P- 34 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ajat Sudrajat; 35. Bukti P- 35 : Fotokopi Keputusan Kongres Rekonsiliasi II Nomor 05/KONGRES/KSPSI/II/2022 tentang Anggaran 41 Dasar/Anggaran Rumah Tangga KSPSI, Program Umum, dan Rekomendasi tanggal 16 Februari 2022; 36. Bukti P- 36 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Nomor: 016/DPP KSPI/III/2022 tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Masa Bakti 2022-2027; 37. Bukti P- 37 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arif Minardi; 38. Bukti P- 38 : Fotokopi Akta Nomor 03 tanggal 10 Januari 2022 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD & ART) “Serikat Buruh Sejahtera Independen’92” yang dibuat oleh Notaris Yanti Yulianti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung; 39. Bukti P- 39 : Fotokopi Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur dengan nomor pencatatan 55/-1.835.3, tanggal 15 Januari 2021; 40. Bukti P- 40 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunarti; 41. Bukti P- 41 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asep Djamaludin; 42. Bukti P- 42 : Fotokopi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman, tanggal 15 Desember 2020; 43. Bukti P- 43 : Fotokopi Keputusan Musyawarah Nasional VI Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Nomor: KEP. 07/MUNAS VI/FSP RTMM–SPSI/XII/2020 tentang Penetapan Perubahan Dan/Atau Penyempurnaan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Serta Peraturan Organisasi SP RTMM - FSP RTMM-SPSI Periode 2020 – 2025, tanggal 15 Desember 2020; 44. Bukti P- 44 : Fotokopi Keputusan Musyawarah Nasional VI Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Nomor: KEP. 12/MUNAS VI/FSP RTMM–SPSI/XII/2020 tentang Pengesahan Hasil 42 Sidang Formatur MUNAS VI FSP RTMM-SPSI Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020; 45. Bukti P- 45 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional VI Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Nomor 05 tanggal 19 Mei 2022 yang dibuat oleh Ernie, SH, Notaris di Jakarta Timur; 46. Bukti P- 46 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000975.AH.01.08.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan FSP Rokok Tembakau Makanan Minuman SPSI, tanggal 20 Mei 2022; 47. Bukti P- 47 : Fotokopi Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan nomor pencatatan 109/V/N/VII/2011, tanggal 30 Juli 2001; 48. Bukti P- 48 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudarto A.S.; 49. Bukti P- 49 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Iyus Ruslan; 50. Bukti P- 50 : Fotokopi Ketetapan Kongres Nasional VIII Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Nomor 04/KONGRES VIII/ASPEK Indonesia/VII/2024 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) Periode 2024 – 2028; 51. Bukti P- 51 : Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Nomor 001.2/SK/DPP- ASPEK/VIII/2024 tentang Penetapan Personel dalam Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Periode 2024 – 2028; 52. Bukti P- 52 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Tanggal 23 Juli 2022; 53. Bukti P- 53 : Fotokopi Keputusan Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) I Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Nomor: Kep- 011/MUNASLUB I/FKSPN/VII/2022 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pengurus Pusat Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (DPP FKSPN) Masa Bhakti Tahun 2022-2027 tanggal 23 Juli 2022; 43 54. Bukti P- 54 : Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU- 0004134.AH.01.07.Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum, tanggal 8 Maret 2017; 55. Bukti P- 55 : Fotokopi Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan nomor pencatatan 838/-1.838, tanggal 8 Maret 2016; 56. Bukti P- 56 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Istikharoh, dengan NIK: 3603197011720002; 57. Bukti P- 57 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Ghofur, dengan NIK: 3671070505750002; 58. Bukti P- 58 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Ambar Wiyanti, dengan NIK: 3276025302790016; 59. Bukti P- 59 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mariyah, dengan NIK: 6171016404700008; 60. Bukti P- 60 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Estiningsih, dengan NIK: 3216064501660019; 61. Bukti P- 61 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DK Arief Kusnadi, dengan NIK: 3201012405780006. 62. Bukti P- 62 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Ahmad Yani, dengan NIK: 3273130703660002; 63. Bukti P- 63 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hermawan, dengan NIK: 3273030408730012; 64. Bukti P- 64 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penny Rahayu, S.T., M.MT, dengan NIK: 3577036903780007; 65. Bukti P- 65 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dedi Hartono, dengan NIK: 3172041311770007; 66. Bukti P- 66 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep. 239/M/BW/1998 tanggal 24 Agustus 1998 tentang Pendaftaran Gabungan Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Tingkat Nasional; 67. Bukti P- 67 : Fotokopi Surat dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan dengan nomor bukti pencatatan 498/V/P/V/2007 tanggal 9 Mei 2007 44 sebagaimana tertuang di dalam surat nomor 3779/-1.83 tanggal 8 September 2017; 68. Bukti P- 68 : Fotokopi Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan nomor 2025/-1.834.3 tanggal 21 April 2021; 69. Bukti P- 69 : Fotokopi Tangkapan layar (screenshot) pemberitaan di media nasional berjudul “Basuki bantah Tapera batal, Tetap Jalan terus di 2027,” tanggal 07 Juni 2024. (https://www.cnbcindonesia.com/news/20240607175020-4- 544849/basuki-bantah-tapera-batal-tetap-jalan-terus-di- 2027); 70. Bukti P- 70 : Fotokopi Artikel yang ditulis oleh Lan Deng, berjudul “Housing Policy and Finance in China: A Literature Review” yang dipublikasi oleh U.S. Department of Housing and Urban Development pada tahun 2009. (https://www.acash.org.pk/wp- content/uploads/2023/06/Housing-Policy-and-Finance-in- China-A-Literature-Review.pdf); 71. Bukti P- 71 : Fotokopi Laporan Singkat Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan HAM, masa persidangan III, rapat ke-1 pada tanggal 25- 27 Januari 2026. (https://kata-proxy.kata.ai/uu/detail/id/18 ); 72. Bukti P- 72 : Fotokopi Risalah Rapat Panja RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Rabu, 10 Juni 2015, masa persidangan ke-IV. (https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/RJ4- 20170518-021529-9524.pdf); 73. Bukti P- 73 : Fotokopi Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat. (https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/RJ1-20161118- 034932-7123.pdf). Selain itu, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang ahli bernama Drs. Anthony Budiawan, CMA, dan Dr. Surya Tjandra, S.H., LL.M, yang keterangan 45 tertulisnya masing-masing diterima Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 dan 19 Mei 2025, yang kemudian masing-masing didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024 dan 21 Mei 2025, serta keterangan 1 (satu) orang saksi bernama Rahmat Saputra, didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Mei 2025, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Ahli Drs. Anthony Budiawan, CMA. Setiap manusia mempunyai hak alamiah, natural rights, hak kodrati, hak yang diberikan Tuhan yang tidak dapat dicabut oleh siapapun. Hak kodrati yang melekat pada manusia menjadi dasar rujukan bagi perlindungan hak-hak asasi manusia di dunia. Frasa all men are created equal, free and independent, and had equal natural rights, itu bahkan masuk ke dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Peserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan pada Oktober 1945 setelah usai Perang Dunia II, secara eksplisit mengakui hak-hak asasi manusia dan menyerukan semua negara anggota PBB wajib menghargai dan memberi perlindungan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dituangkan di dalam Universal Declaration of Human Rights pada Desember 1948. Hanya 3 tahun berselang setelah pendiriannya, UDHR terdiri dari 30 pasal yang memuat hak-hak asasi manusia secara terinci. Hak kodrati manusia juga menjadi inspirasi dalam ilmu ekonomi dan ilmu ekonomi politik yang bertolak dari prinsip bahwa manusia adalah makhluk bebas yang melekat pada hak kodrati manusia. Dalam ilmu ekonomi politik, manusia digambarkan sebagai makhluk sosial yang bertindak rasional yang bebas menentukan pilihan dan dari berbagai pilihan alternatif untuk memaksimalkan kesejahteraannya. Pandangan tentang manusia ini sangat penting bagi penataan ekonomi dan politik dalam menciptakan kondisi ekonomi yang efisien dan optimal, serta meningkatkan kesejahteraan manusia. Faktanya, manusia harus mempunyai kebebasan penuh dalam menentukan pilihan, merupakan prasyarat utama dalam disiplin ilmu ekonomi untuk menciptakan ekonomi yang optimal. Kebebasan manusia menentukan pilihan itu juga menjadi shock absorber atau penyesuaian otomatis terhadap distorsi eksternal, sehingga ekonomi bisa mencapai kondisi optimal kembali melalui mekanisme pasar. Adam Smith menggambarkan penyesuaian otomatis tersebut sebagai invisible hands. Kebebasan manusia dalam menentukan pilihan sebagai prasyarat mutlak untuk menciptakan ekonomi yang lebih baik sudah terbukti secara empirik. 46 Paham komunisme yang menghilangkan kebebasan manusia dalam berinteraksi di dalam ekonomi untuk menentukan pilihan demi kepentingannya sendiri dengan menghilangkan mekanisme pasar, terbukti gagal dan hancur. Paham komunisme yang mengadopsi central planning atau ekonomi terencana dengan menghilangkan kebebasan manusia sebagai agen ekonomi, tidak bertahan satu abad. Paham komunisme yang mengadopsi central planning dan/atau ekonomi terencana dengan menghilangkan kebebasan manusia sebagai agen ekonomi, tidak bertahan satu abad. Rezim komunisme Rusia runtuh pada 1989. Sistem ekonomi komunisme di China bahkan runtuh lebih awal dengan melakukan reformasi ekonomi pada 1978 untuk mengadopsi ekonomi pasar yang pada dasarnya adalah mengembalikan kebebasan manusia dalam menentukan pilihan produksi, konsumsi, dan menabung. Berbagai pendalaman ilmu ekonomi tentang perilaku manusia dan sekaligus sebagai konsumen, membuktikan bahwa manusia mempunyai preferensi, baik preferensi likuiditas maupun preferensi waktu dalam menjalankan aktivitasnya sebagai agen ekonomi. Preferensi identik dengan hak bebas memilih, dan hak tersebut membuat manusia lebih bermartabat dan bahagia, dan ekonomi mencapai kondisi yang optimal. Teori preferensi likuiditas menjelaskan penentuan pilihan antara apakah kita mau menyimpan uang atau likuiditas, atau kita mau menabung dengan mempertimbangkan kebutuhannya. Teori preferensi waktu menjelaskan preferensi seseorang, apakah lebih memilih konsumsi hari ini atau kita memilih konsumsi di lain hari, di hari mendatang, atau menabung dengan mempertimbangkan kebutuhannya. Artinya, teori preferensi waktu mempelajari permasalahan pilihan antara konsumsi menabung, konsumsi hari ini, atau konsumsi di hari masa depan. Studi perilaku manusia dan hak asasi manusia mendapat perhatian dunia secara meluas dan diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam konteks hak asasi manusia, pemikiran Bangsa Indonesia termasuk maju dan sudah mengadopsi di dalam Undang-Undang Dasar yang disahkan 18 Agustus 1945. Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar, Indonesia mengutuk penjajahan yang telah menghilangkan banyak hak kodrati masyarakat terjajah karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Perikemanusiaan dan perikeadilan adalah wujud dari hak asasi manusia secara luas. Amandemen UUD 1945 pada periode 1999-2002 bahkan memberi tempat dan perlindungan yang lebih eksplisit terhadap hak asasi manusia seirama dengan 47 deklarasi PBB. Konstitusi Indonesia mengatur hak asasi manusia di dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri dari Pasal 28A sampai 28J UUD 1945. Perlu digaris bawahi, Pasal 28A sampai 28J UUD 1945 mengatur hak asasi manusia. Sekali lagi, hak, bukan kewajiban. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat mewajibkan masyarakat pekerja harus menabung untuk pembiayaan perumahan rakyat. Kewajiban menabung ini tertuang di dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 18 ayat (1) UU a quo, yaitu setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpanghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta. Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU a quo wajib didaftarkan oleh pemberi kerja. Pemberi kerja wajib membayar simpanan yang menjadi kewajibannya dan memungut simpanan yang menjadi kewajiban pekerjaannya yang menjadi peserta. Ketiga pasal tersebut, semua tentang kewajiban atau pemaksaan kepada pekerja untuk menabung, dengan alasan untuk pembiayaan perumahan rakyat. Ketiga pasal tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia, hak kebebasan manusia untuk memilih, apakah mau menabung untuk konsumsi nanti atau konsumsi sekarang. Ketiga pasal tersebut melanggar Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan. Untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan kebutuhan dasar keluarganya, seperti pendidikan, bisa saja kondisi keuangan pekerja tidak mampu untuk menabung. Oleh karena itu, pemaksaan menabung akan melanggar hak asasi pekerja dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, melanggar Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Pasal 28H ayat (1) UUd 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, berhak bertempat tinggal.” Dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa negara, dalam hal ini pemerintah wajib melindungi, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang adil dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Dan Pasal 28I UU 1945 berbunyi, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan atas hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” 48 Oleh karena itu, kewajiban menabung seperti diatur di Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 18 ayat (1) UU Tapera membuktikan bahwa pemerintah tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab konstitusinya, serta membebani masyarakat dengan pengadaan perumahan rakyat, sehingga melanggar Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Artinya, kegagalan pemerintah dalam memenuhi kewajiban konstitusinya untuk menyediakan dan membangun tempat tinggal kepada rakyat, tidak boleh dibebankan kepada pekerja dengan memaksa dan mewajibkan pekerja untuk menabung, yang mana melanggar hak asasi pekerja. Bukan saja Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 18 ayat (1) UU Tapera melanggar hak asasi manusia yang diatur di dalam UUD 1945, lebih jauh dari itu, UU Tapera secara keseluruhan mengandung cacat hukum dan melanggar konstitusi. Setiap Undang-Undang harus dibuat sesuai amanat Undang-Undang Dasar dengan merujuk dasar hukum pembuatan undang-undang tersebut, yang dijelaskan di dalam butir, menimbang dan mengingat pada bagian awal undang- undang atau peraturan. Di dalam butir mengingat angka 1 UU Tapera dijelaskan bahwa dasar hukum dibuatnya UU Tapera adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H, dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1948[sic!]. Makna dari butir mengingat angka 1 tersebut memberi impresi bahwa pembuatan Undang-Undang Tapera seolah-olah untuk dan sudah memenuhi perintah pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang disebut tersebut. Tetapi faktanya, tidak ada bunyi di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar tersebut yang memberi wewenang kepada pemerintah dan DPR untuk membuat Undang-Undang yang mewajibkan pekerja untuk menabung. Pasal 21 UUD 1945 hanya memberi wewenang konstitusi kepada DPR untuk membuat undang-undang, tetapi bukan memberi memenang konstitusi kepada DPR untuk membuat undang- undang mewajibkan pekerja untuk menabung. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak mengembangkan diri untuk memenuhi kebutuhan dasarnya mendapatkan pengadilan dan kesejahteraan. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 hanya mengatur hak manusia, khususnya terkait hak mengembangkan diri untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, dan seterusnya. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 bukan mengatur kewajiban manusia, apalagi kewajiban menabung bagi pekerja. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 49 menegaskan hak-hak yang diatur di dalam ayat tersebut sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak boleh diambil oleh siapa pun dalam kondisi apa pun. Pasal 28H UUD 1945 juga mengatur hak rakyat Indonesia untuk meningkatkan martabat dan kesejahteraannya, bukan mengatur kewajiban manusia atau kewajiban menabung para pekerja untuk pembiayaan perumahan. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan secara tegas bahwa masyarakat berhak mempunyai tempat tinggal. Pengertian “berhak bertempat tinggal” tidak boleh diartikan sebagai kewajiban seseorang, dalam hal ini pekerja untuk menabung, untuk memiliki tempat tinggal. Sedangkan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 mengatur tentang sistem jaminan sosial yang sudah melahirkan dua undang-undang tentang sistem jaminan sosial, yaitu Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, tentang Ketenagakerjaan, dan tentang Kesehatan. Perlu dipertegas bahwa Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 mengatur tentang pengembangan sistem jaminan sosial, bukan mengatur kewajiban menabung. Oleh karena itu, mewajibkan pekerja untuk menabung atas dasar hukum Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 secara nyata, tidak sah. Berdasarkan penjelasan di atas, maka tidak ada satu pasal pun di dalam Undang-Undang Dasar yang bisa dijadikan dasar hukum yang sah bagi pemerintah untuk memaksa dan mewajibkan pekerja untuk menabung. Sehingga Undang- Undang Tapera terbukti cacat hukum karena dibuat tanpa dasar hukum yang sah, bahkan menyimpang dari rujukan hukumnya. Undang-Undang Tapera juga bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi, dimana manusia sebagai agen ekonomi mempunyai kebebasan penuh dalam menentukan pilihannya, baik atas dasar rasional maupun irasional untuk memaksimalkan kepentingan dan kesejahteraannya. Sehingga pemaksaan menabung atau mewajibkan menabung kepada pekerja, pada prinsipnya membatasi dan melanggar kebebasan manusia dalam menentukan pilihannya. Pekerja tidak bisa lagi memilih antara konsumsi sekarang atau konsumsi nanti karena dipaksa untuk konsumsi nanti dengan mengorbankan kebutuhan konsumsi saat ini. Pemaksaan ini berpotensi akan menurunkan ekonomi. Sebagai konsekuensi kewajiban menabung dan membatasi kebebasan manusia dalam menentukan pilihan, bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi pekerja, sehingga mengurangi tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan para pekerja 50 bersangkutan. Undang-Undang Tapera, khususnya bertentangan dengan teori preferensi likuiditas maupun teori preferensi waktu dan melanggar hak asasi pekerja karena menghilangkan hak kebebasannya dalam menentukan pilihan. Kesimpulan. Ahli berpendapat bahwa Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 18 ayat (1) UU Tapera bertentangan dengan konstitusi, bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Lebih jauh dari itu, Undang-Undang Tapera secara keseluruhan mengandung cacat hukum karena dibuat tanpa dasar hukum yang sah. Selain keterangan tertulis, Ahli pun memberikan keterangan tambahan dalam persidangan pada tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: Bahwa Garis kemiskinan regional dan nasional, memiliki bervariasi ditiap daerah di Indonesia. Indonesia termasuk kedalam negara dengan pendapatan menengah atas yaitu US $6,85 per hari, per orang dengan kurs 2017 Purchasing Power Parity, atau sekitar Rp1,1 juta rupiah orang/bulan. Tidak hanya itu, data penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2022 adalah 168,8 juta dengan pendapatan Rp 1.100.000 orang/bulan yang merupakan pekerja dan pekerja mandiri. Sehingga kalau mereka ini dibebankan lagi dengan adanya Tapera, maka angka kemiskinan yang ada pasti akan meningkat. Bahwa benar, fakir miskin harus dipelihara oleh negara, oleh karena itu rakyat yang tidak mampu membayar BPJS kesehatan itu ditanggung oleh pemerintah. Tetapi dengan adanya UU Tapera yang mewajibkan sebagian besar masyarakat dalam kategori miskin juga berkontribusi untuk membayar premi dengan memaksa menambung maka hal ini akan menambah angka kemiskinan juga. Selain itu, hal tersebut akan menyebabkan konsumsi masyarakat di dalam negeri hanya sekitar 55% sehingga jika masyarakat yang berpendapatan rendah harus menyerahkan uangnya lagi kepada pemerintah, maka konsumsi masyarakat akan turun sekitar 3% dan memberikan dampak lebih lanjut kepada pertumbuhan ekonomi hanya sekitar paling sedikit 1,5%. Oleh karena itu, jika melihat berlakunya UU Tapera dinegara lain sesungguhnya Tapera ini tidak mungkin bisa membiayai perumahan kepada pekerja 100%. Tapera hanya dapat diberikan untuk membayar uang muka dari pembelian rumah saja dan fasilitas uang muka tersebut sesungguhnya juga diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dalam website-nya dapat diketahui bahwa 51 BPJS Kesehatan dapat digunakan untuk membayar uang muka bagi kepemilikan rumah kepada anggotanya. Jika demikian, hal ini tentu menjadi hal yang berlebihan bagi pekerja karena penghasilannya sudah dipotong untuk BPJS Ketenagakerjaan dan juga Tapera untuk keperluan yang sama dimana program tersebut dapat dikatakan merupakan duplikasi dari program BPJS Ketenagakerjaan. Bahwa terkait dengan adanya pernyataan menteri sebagaimana disampaikan, Ahli sepakat dengan pernyataan yang menyatakan tabungan itu harusnya adalah sukarela. Tapera merupakan program berbentuk tabungan yang berbeda dengan BPJS yang merupakan jaminan sosial dan keberadaannya adalah bentuk dari melaksanakan amanat Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945. Sementara terkait dengan tabungan perumahan, UUD 1945 tidak mengamanatkannya. Jika Tapera dipaksakan untuk diberlakukan maka dalam pelaksanaannya akan ada kemungkinan double charge kepada pekerja yang ingin memiliki rumah. Skema program perumahan dari Tapera memberikan konsekuensi bagi pekerja yang berkeingiinan memiliki rumah maka akan dikenai kewajiban membayar premi Tapera untuk mendapatkan pinjaman uang muka dan juga bunga serta cicilannya. Dan menurut keyakinan Ahli, konsep Tapera tersebut tidak mungkin berjalan. 2. Dr. Surya Tjandra, S.H., LL.M Tabungan perumahan rakyat pada awalnya diperuntukan bagi pegawai negeri dan dikelola oleh pemerintah (Bapetarum) yang menyediakan layanan bantuan tabungan perumahan bagi pegawai negeri sipil. Sesuai dengan Keppres Nomor 14 Tahun 1993 Bapertarum PNS mengemban tugas membantu membiayai usaha- usaha peningkatan kesejahteraan PNS dalam bidang perumahan, baik PNS pusat maupun daerah, dengan melakukan pemotongan dari gaji masing-masing PNS dan mengelola tabungan perumahan PNS tersebut. Kemudian, dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 juncto PP Nomor 25 Tahun 2020 juncto PP 21 Tahun 2024, maka seluruh pekerja dan masyarakat mandiri pun diikutsertakan di dalam penyediaan perumahan tersebut. Dan ketika mengikutsertakan pekerja swasta dan seluruh masyarakat ke dalam Undang-Undang Tapera ini, justru mendorong kontroversi dan perdebatan atau penolakan. Hal tersebut dikarenakan substasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 pada intinya adalah mengubah Taperum menjadi Tapera. Secara resmi, Undang-Undang mengatakan Taperum harus menjadi Tapera, karena perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan 52 dasar manusia yang dijamin dalam Pasal 28 huruf h Undang-Undang Dasar 1945 yang saat ini pemenuhannya masih jauh di bawah sektor pendidikan dan kesehatan yang telah mendapatkan anggaran masing-masing sebesar 20% dan 5%. Hal ini juga semakin diperberat dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif yang membutuhkan rumah sebagai dampak atas bonus demografi, sehingga menyebabkan peningkatan harga tanah serta rumah di Indonesia sedemikian tinggi. Peningkatan harga yang terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan peningkatan penghasilan masyarakat menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya daya beli masyarakat Indonesia terhadap rumah. Demikian kata Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2016. Sebagai investasi terbesar rumah tangga, perumahan memerlukan fasilitas pembiayaan, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR. Ini istilah yang cukup unik karena MBR punya persepsi dan aturan sendiri. Nah, BP Tapera ini dikatakan akan menjadi institusi pengelola program Tapera itu sendiri yang menurut undang-undang lagi, hadir untuk menjadi solusi terhadap penyediaan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan dalam rangka pembiayaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia khususnya yang berpenghasilan rendah. Setelah likuidasi pada tanggal 24 Maret 2018, Bapertarum PNS resmi dibubarkan, beralih menjadi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau (BP Tapera). Dikatakan lagi secara tegas di Undang-Undang, BP Tapera adalah sebagai regulator fungsinya, bukan melakukan pembangunan, diharapkan dapat menjadi faktor pendorong bergeliatnya pasar perumahan serta dapat melakukan upaya pengendalian harga rumah pada kelompok pasar masyarakat berpendapatan rendah. Dan ada pasal-pasal di dalam, khususnya bab 9, Pasal 73, juncto Pasal 77 ayat (1), hingga (4). Semua aset diserahkan dari Bapertarum ke BP Tapera dan dana PNS aktif, dana tabungannya hasil pembangunan akan dialihkan sebagai saldo awal, dana pensiun, dana tabungan dan hasil pembangunannya akan dikembalikan kepada PNS pensiun atau ahli waris PNS pensiun. Jika melihat undang-undang dan rumusan yang demikian, maka menurut ahli ada beberapa masalah yang dihadapi dari Undang-Undang a quo. Antara lain, iuran kepesertaan yang cukup tinggi karena dihitung sebagai persentase dari gaji atau upah. Bagi pekerja dengan pendapatan di atas upah minimum, gaji setiap akan dipotong 2,5%, mulai dari PNS hingga seluruh pekerja akan menjadi peserta pada 2027. Di tengah kondisi ekonomi yang lemah dan daya beli masyarakat yang 53 menurun, potongan ini dinilai sangat memberatkan. Backlog perumahan yang menjadi dasar pertimbangan UU Tapera juga tampaknya akan selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Perubahan gaya anak muda yang memilih tidak tinggal di hunian permanen, kenaikan karena harga hunian yang semakin tinggi jadi penyebabnya. Selain itu terdapat pula masalah trust atau kepercayaan masyarakat terhadap Tapera. Kalau beberapa tabungan seperti ASABRI dan Taspen menghadapi masalah korupsi, apa jaminan Tapera tidak akan mengalami masalah yang sama? Masalah yang juga amat penting adanya tumpang tindih dan duplikasi tapera dengan MLT atau (Manfaat Lainan Tambahan) BPJS Ketenagakerjaan sebagai fasilitas tambahan pekerja swasta, peserta JHT (Jaminan Hari Tua) yang pada akhirnya juga bisa memberatkan buruh maupun pemberi kerja. Terkait penjelasan Pemerintah, khususnya Kementerian PUPR, ada berita yang saya juga taruh link-nya di sana tentang Tapera tampaknya lebih banyak terkait kebutuhan pengumpulan dana masyarakat, bukan cara khusus pada pemenuhan kebutuhan perumahan layak bagi masyarakat, khususnya buruh. Ini tampak dari penjelasan Pemerintah terkait alasan perlunya Tapera dengan membandingkannya dengan program yang dianggap mirip di luar negeri, menyebutkan ada tiga program. Pertama, Central Provident Fund Board, itu dari Singapura. Kedua, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) dari Malaysia. Kemudian yang Ketiga, Housing Provident Fund di Tiongkok. Dari ketiga contoh ini hanya satu tampaknya agak mirip dengan janji pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat, meski cukup berbeda konteksnya, yaitu Housing Provident Fund di Tiongkok. Kemudian yang kedua, CPFB di Singapura maupun KWSP di Malaysia, semata adalah lembaga pengumpul dana publik, bukan secara khusus untuk penyediaan perumahan rakyat yang terjangkau. Kalau dilihat dari contoh tersebut maka kedua bentuk tersebut merupakan pengumpulan dana publik. Jika dibandingkan dengan HPF atau Housing Provident Fund di Tiongkok dengan Tapera, ada perbedaan dari skala dan pengalaman. HPF sudah ada sejak tahun 90-an, mencakup jutaan pekerja di kota besar. Sementara Tapera masih dalam tahap awal implementasinya. Manfaat tambahan dari HPF, pinjaman berbunga rendah. Sedangkan Tapera lebih fokus pada tabungan untuk pembiayaan rumah. Kontribusi pekerja HPF biasanya setara. Jadi, sama antara pekerja dengan pengusaha. Di Tapera pemberi kerja 0,5%, sisanya 2,5% dari pekerja. Di dalam usia yang cukup panjang, HPF sendiri bukan tanpa tantangan. 54 1. Terjadi rendahnya kepercayaan terhadap pasar properti. Meski suku bunganya sangat rendah, sentimen pembeli tetap rendah karena kelebihan pasokan dan banyak properti yang terhenti. 2. Kelemahan struktural dari sektor real estate sendiri, dimana pengembang mengalami kesulitan keuangan yang berdampak pada menyelesaikan proyek perumahan, meskipun ada dukungan dari HPF. 3. Fleksibilitas terbatas bagi pekerja. Dana seringkali hanya digunakan untuk tujuan tertentu, misalnya pembelian rumah, sehingga membatasi likuiditas bagi para kontributornya. Cakupan yang berfokus pada perkotaan, HPF berusaha menggantungkan pekerja formal di wilayah perkotaan, sementara pekerja di pedesaan dan sektor formal kurang terlayani. Sementara untuk Tapera yang belum benar-benar efektif, bahkan kita sudah bisa membayangkan tantangan yang akan muncul, seperti beban finansial bagi pekerja dan pemberi kerja, iuran wajib 3%, 2,5% dari pekerja, 0,5% dari pemberi kerja. Ini jelas memberatkan buat pekerja, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi dan juga memberatkan pengusaha sebetulnya, walaupun cuma 0,5%. Penolakan publik dan aksi protes, kita lihat teman-teman yang hadir di sini kebanyakan dari serikat pekerja dan anggota masyarakat dengan alasan kurangnya kejelasan dan rasa keadilan. Jika memang mau betul-betul menjawab apa yang dikatakan atau diidealkan oleh Undang-Undang Tapera, bukan seperti yang disebutkan oleh Pemerintah. Harusnya pemerintah bangun public housing, public housing itu ada di Singapura, namanya housing development board. Ini jadi penting karena memang program tersebut menjawab kebutuhan perumahan di Singapura. Singapura dulu seperti Jakarta, masih banyak pemukiman kumuh, tetapi dengan perkembangan program public housing yang progresif tadi, sekarang sudah zero kumuh atau city without slums. Kemudian dengan demikian, affordable housing bukan lagi jadi masalah bagi Singapura karena perumahan rakyat memainkan peran penting dalam mewujudkan masyarakat modern dan sejahtera. Public Housing di Singapura juga ternyata menjadi instrumen pembangun karakter kebangsaan. Program perumahan rakyat tersebut bukan hanya membangun fisik hunian, tapi juga membangun karakter sosial masyarakatnya. Jadi, bukan central provident fund yang dicontohkan, tetapi housing development board yang dibutuhkan untuk tujuan ini. 55 Ahli berharap hal ini dapat menjadi pertimbangan, masukan buat Majelis Hakim. Tapera, menurut Ahli, kelihatannya memang ingin mengumpulkan uang, bukan ingin membantu buruh, pekerja, masyarakat memiliki perumahan. Dan dengan sistem yang diwajibkan, Tapera juga bertentangan dengan sistem jaminan sosial nasional. Jika ingin diberlakukan secara wajib, maka dapat dilakukan jika Tapera non-profit. Barangkali BP Tapera non-profit, kenapa tidak masuk ke SJSN agar dapat berjalan selaras dengan BPJS dan sebagainya. 3. Saksi Rahmat Saputra - Saksi merupakan buruh perusahaan swasta yang bergerak di bidang industri kimia, yaitu PT. Inawan Chemtex Sukses Abadi yang terletak di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat; - Saksi bekerja pada perusahaan tersebut sejak tahun 2007 dengan syayus sebagai tenaga kontrak dan pada tahun 2012 menjadi pegawai tetap; - Saksi menyatakan bahwa upah minimu di Kabupaten Subang pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 3.508.626,00. Upah yang diterima oleh Saksi pada saat bekerja diperusahaan adalah sebesar Rp. 5.631.100,00 dengan skala masa kerja hamper 14 tahun; - Saksi sudah berkeluarga dan memiliki 2 orang anak, dimana anak pertama berusia 10 tahun dan bersekolah di kelas 3 sekolah dasar. Sedangkan anak kedua berusia 6 tahun dan bersekolah di taman kanak-kanak. Istri saksi merupakan ibu rumah tangga, sehingga seluruh kebutuhan hidup dibiayai oleh saksi. Selain itu, saksi juga membiayai kedua orang tuanya; - Saksi menyatakan bahwa potongan wajib terhadap upahnya berupa iuran BPJS Kesehatan sebesar 1% atau Rp 56.311, iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar 3% atau Rp. 168.933, PPh21 sebesar Rp.42.965, potongan koperasi karyawan berupa tabungan dan pinjaman sebesar Rp. 1.200.000. Dengan demikian jumlah potongan wajib pada penghasilan saksi adalah sebesar Rp. 1.468.209, sehingga Saksi hanya menerima penghasilan sebebsar Rp. 4.162.891. - Biaya pengeluaran saksi tiap bulannya selain biaya tak terduga adalah sebesar Rp. 5.355.225, dengan rincian sebagai berikut: 56 a. angsuran rumah yang masih harus dibayarkan selama 15 tahun sebesar Rp. 1.688.255; b. biaya listrik dengan daya 1.300 watt sebesar Rp. 400.000; c. iuran perumahan sebesar Rp. 150.000; d. biaya untuk makan, kebutuhan pokok, uang saku anak adalah minimal sebesar Rp. 1.500.000; e. biaya BPJS Kesehatan dan kebutuhan bulanan sebesar Rp. 950.000; f. biaya kuliah sebesar Rp. 667.000; Berdasarkan rincian tersebut, artinya Saksi masih harus menambal kekurangan dari penghasilannya sebesar Rp. 1.192.364. Usaha untuk menambah penghasilan yang dilakukan saksi adalah dengan berjualan pulsa bersama dengan istri. - Saksi menyatakan, bahwa potongan tapera sebesar 2,5% akan menambah beban baginya. Saksi pun menyatakan tidak membutuhkan Tapera karena saat ini saksi telah mengambil cicilan perumahan (KPR) selama 15 tahun; - Saksi menyatakan, dengan penghasilan saksi sebesar Rp. 5.631.100 tanpa potongan tapera saja masih tidak cukup untuk pengeluaran perbulan apalagi bagi buruh dengan penghasilan UMK Kabupaten Subang sebesar Rp. 3.500.000. Sebagai anggota dan pengurus serikat pekerja di perusahaannya, saksi menyatakan banyak dari anggotanya harus menambah penghasilannya dengan cara bekerja secara lembur atau menjadi ojek online. Sehingga, dengan adanya tapera tentu akan menambah beban bagi buruh/pekerja. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 6 November 2024 serta menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Desember 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut. I. KETERANGAN DPR RI A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Dalam Pengujian Materiil UU Tapera 57 Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian UU a quo secara materiil, DPR RI berpendapat Para Pemohon terlebih dahulu harus membuktikan kedudukan hukum Para Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi dengan memperhatikan 5 (lima) batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK No. 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: a) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 b) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang c) Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi d) Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi Terkait kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara a quo DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) parameter tersebut sebagai berikut: DALAM PERKARA 134: 1. Bahwa berkenaan dengan Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945, pada hakikatnya bukan merupakan pasal yang berkaitan dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional, sebab pasal tersebut merupakan pasal yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut terkait pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara ke dalam suatu undang-undang. Sehingga, tidak tepat apabila Para Pemohon menyatakan memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional berdasarkan Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945 tersebut. Selain itu, penting Para Pemohon pahami bahwa yang dimaksud 58 dengan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa sangat berbeda konteks dengan Tapera. Sebab, pajak merupakan kontribusi wajib dari pribadi atau badan kepada negara yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan, Tapera merupakan simpanan dana tertentu yang dilakukan oleh peserta yang digunakan untuk pembiayaan perumahan dari peserta itu sendiri. Dalam konteks yang demikian maka menjadi tidak relevan Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945 didalilkan sebagai hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon. 2. Bahwa berkenaan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 pada hakikatnya juga bukan merupakan pasal yang mengatur tentang hak dan/atau kewenangan konstitusional, melainkan pasal yang mengatur mengenai tanggung jawab negara terutama pemerintah untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Dalam konteks ini pula, negara terutama pemerintah telah hadir memenuhi hak asasi manusia salah satunya hak untuk bertempat tinggal melalui hadirnya UU Tapera sebagai suatu dasar hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Tapera. Sehingga, dalam konteks itu pula pada hakikatnya hadirnya UU Tapera juga sudah sejalan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan juga telah memberikan jaminan dan kepastian hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa berkenaan dengan kerugian konstitusional yang dirasakan oleh Para Pemohon, DPR RI berpandangan bahwa kerugian tersebut tidak bersifat spesifik dikarenakan dalil kerugian yang disampaikan Para Pemohon lebih pada persoalan keengganan Para Pemohon untuk mengikuti kebijakan program Tapera yang ditetapkan oleh Pemerintah. Padahal apabila Para Pemohon pahami bahwa dengan adanya penyimpanan dana pada program Tapera tersebut tentunya dapat membantu para buruh yang ada di bawah naungan Para Pemohon untuk pembiayaan perumahan. Selain itu, sifat “memaksa” karena adanya kewajiban untuk menjadi Peserta Tapera bagi Pekerja dan Pekerja Mandiri yang memperoleh besaran penghasilan paling sedikit sebesar upah minimun tersebut juga memang tidak dapat 59 dipersamakan dengan Pajak seperti yang didalilkan oleh Para Pemohon karena hal tersebut merupakan 2 (dua) konsep dan peruntukkan yang berbeda. Serta patut dipahami bahwa meskipun adanya kewajiban tersebut, kewajiban tersebut bukanlah merupakan suatu hal yang inkonstitusional karena sama sekali tidak mengurangi hak Para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum, sejahtera lahir dan batin, dan bertempat tinggal. 4. Bahwa dengan tidak adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada angka 1 dan angka 2 di atas dan tidak adanya kerugian konstitusional yang bersifat spesifik, maka DPR RI berpandangan bahwa tidak terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karenanya, dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan Para Pemohon tentu tidak akan berimplikasi apapun bagi Para Pemohon. Dengan demikian, Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Para Pemohon dalam pengujian materiil ini, DPR RI memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah: ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum“ (no action without legal connection). Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connnection), dalam konteks perkara pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi dapat dimaknai sebagai Permohonan, sehingga dapat dipersamakan 60 bahwa suatu Permohonan harus mengandung hubungan hukum dengan ketentuan pasal/ayat undang-undang yang dimohonkan pengujian. Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian materiil UU Tapera terhadap UUD NRI Tahun 1945. B. PANDANGAN UMUM DPR RI 1. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Guna memenuhi amanat konstitusi tersebut, negara menjamin pemenuhan kebutuhan warga negara atas tempat tinggal yang layak dan terjangkau dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif. Dalam konteks ini pula, negara harus melindungi dan menyediakan akses bagi seluruh penduduk terhadap sistem pembiayaan perumahan yang disertai dengan berbagai kemudahan untuk pembangunan dan perolehan rumah, yaitu dalam bentuk penyediaan lahan, prasarana, sarana, dan utilitas umum, keringanan biaya perizinan, bantuan stimulan dan insentif fiskal, serta kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang berupa skema pembiayaan, penjaminan, atau asuransi, dan/atau dana murah jangka panjang. 2. Bahwa Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir. Tapera dalam hal ini bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk 61 pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi Peserta. Oleh karena itu, guna menjamin terwujudnya tujuan tersebut maka harus dilakukan pengelolaan tapera yang meliputi 3 (tiga) tahapan yaitu pengerahan Dana Tapera, pemupukan Dana Tapera, dan pemanfaaan Dana Tapera. 3. Bahwa hadirnya UU Tapera dikarenakan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan sistem jaminan sosial belum mengatur secara komprehensif mengenai penyelenggaraan tabungan perumahan, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih lengkap, terperinci, dan menyeluruh. Oleh karena itu, adanya UU Tapera juga sekaligus guna memberikan kepastian hukum dalam hal pengaturan mekanisme penyelenggaraan tabungan perumahan melalui pengelolaan Tapera dalam satu sistem pembiayaan perumahan dalam rangka menyelesaikan permasalahan backlog perumahan. 4. Selain alasan yang tertera dalam undang-undang tersebut, terdapat alasan lain yang dituntut dari negara. Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem Eropa Kontinental mengikuti tradisi civil law yang mempunyai cara melaksanakan hukum salah satunya dengan cara mengikuti dinamika kehidupan dalam masyarakat, yaitu responsif terhadap perkembangan sosial yang ada. Perkembangan sosial masa kini terdapat fakta banyaknya orang yang tidak mempunyai rumah sehingga adanya UU Tapera ini menjadi salah satu solusi mengurangi jumlah tunawisma di Indonesia. 5. Upaya untuk pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal yang layak masih dihadapkan pada kondisi permasalahan keterjangkauan, aksesibilitas, serta ketersediaan dana dan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan, permukiman, serta lingkungan hunian perkotaan dan pedesaan. Dalam menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang untuk menunjang pembiayaan perumahan, negara bertanggung jawab menyelenggarakan tabungan perumahan yang merupakan bagian dari sistem pembiayaan perumahan. 6. Penyelenggaraan sistem pembiayaan membutuhkan dukungan dari berbagai pilar pembangunan perumahan lainnya. Berkaitan dengan hal ini, 62 Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib menjamin bahwa penyelenggaraan sistem pembiayaan harus berjalan secara terpadu dengan program perencanaan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, serta mendorong pemberdayaan lembaga keuangan bukan bank dalam pengerahan dan pemupukan dana tabungan perumahan dan dana lainnya khusus untuk perumahan. C. PANDANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN:  DALAM PERKARA 134 Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Tapera yang bersifat wajib tersebut telah bertentangan dengan prinsip pungutan paksa yang diatur dalam Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945; telah menggeser tanggung jawab negara dan pemerintah menjadi tanggung jawab rakyat; telah menambah beban finansial rakyat; dan tidak sesuai dengan praktik negara lain yang ada dalam Naskah Akademik RUU Tapera (vide perbaikan permohonan hlm. 24 s.d 33), DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan Tapera bertentangan dengan prinsip pungutan paksa (Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945), DPR RI berpandangan bahwa terdapat kekeliruan Para Pemohon dalam memaknai Pajak dan Tapera. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU 28/2007), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasakan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini, pemungutan pajak memang dipaksakan oleh negara kepada warga negaranya dan tidak mendapatkan imbalan langsung yang berarti manfaat pajak tidak dirasakan langung oleh warga negara yang membayar pajak. Sebab, penerimaan dari pemungutan pajak akan digunakan untuk pembangunan negara, misalnya di bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dll. Dengan adanya pemungutan pajak, pemerintah bisa mendapatkan sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan 63 dan pembangunan sebuah negara yang dilakukan untuk tujuan bersama yakni kesejahteraan masyarakat. Pemaknaan “pungutan paksa/wajib dalam pajak” tersebut berbeda halnya dengan pemaknaan “wajib terkait kepesertaan tapera” karena tapera merupakan tabungan penyimpanan dari Peserta yang peruntukannya adalah untuk Peserta itu sendiri dan dalam konteks spesifik yaitu “pembiayaan perumahan”. Hal itu berarti menunjukkan bahwa penghimpunan dana tabungan wajib bagi Peserta Tapera tersebut merupakan bentuk investasi dari Peserta yang peruntukkannya untuk individual (per Peserta Tapera), bukan untuk konteks yang luas seperti halnya Pajak yang peruntukannya untuk kesejahteraan negara dan masyarakat. Dengan demikian, dalil Para Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum. 2. Bahwa berkenaan dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan Tapera telah menggeser tanggung jawab negara (pemerintah) ke rakyat, DPR RI berpandangan bahwa pemahaman tersebut adalah pemahaman yang keliru sebab tidak ada tanggung jawab negara yang dilimpahkan ke rakyat. Adanya program tapera justru sebagai bentuk hadirnya negara untuk membentuk suatu penyelenggaraan sistem tabungan perumahan guna memenuhi amanat Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan sekaligus membantu dalam pemenuhan kebutuhan warga negara atas tempat tinggal yang layak dan terjangkau. Tentunya dalam menyelenggarakan sistem pembiayaan tersebut diperlukan dukungan dari berbagai pihak dan tidak hanya peran dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah saja, namun dibutuhkan kontribusi dari masyarakat itu sendiri untuk terdaftar sebagai Peserta agar dana masyarakat tersebut dapat dikelola secara bersama-sama dan saling menolong antar peserta dalam menyediakan dana murah jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan perumahan. 3. Bahwa berkenaan dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan adanya Tapera telah menimbulkan penambahan beban finansial, maka DPR RI tetap dengan pandangan yang sama sebagaimana telah diuraikan dalam Pandangan DPR terhadap Pokok Permohonan Perkara 86, dimana pada intinya permasalahan penambahan beban finansial tersebut menjadi tidak relevan dipersoalkan apabila Para Pemohon dapat mencermati manfaat baik yang diterima dari keikutsertaannya dalam program Tapera. 64 Sehingga, adanya anggapan berupa penambahan beban finansial tersebut hanya merupakan bentuk kekhawatiran Para Pemohon tanpa benar-benar memahami manfaat dari program Tapera. 4. Bahwa terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan Tapera tidak bersesuaian dengan praktik negara lain, maka DPR RI berpandangan bahwa hukum dan kebutuhan masyarakat pada hakikatnya merupakan dua hal yang saling berkaitan. Hal ini dikarenakan hukum hadir karena dibutuhkan untuk mengatur kehidupan masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks hukum dibutuhkan untuk mengatur kehidupan masyarakat, disini hukum berfungsi sebagai pengendalian sosial, penyelesaian sengketa, dan menjamin stabilitas, serta sekaligus memberikan sanksi bagi yang melanggarnya. Sedangkan, dalam konteks hukum memenuhi kebutuhan masyarakat maka dalam hal ini kebutuhan hukum muncul ketika aturan hukum yang ada tertinggal atau tidak mampu menjawab dan mengatasi permasalahan masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan hukum dalam suatu negara tentunya tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat dalam negara itu sendiri. Sehingga, sangat dimungkinkan apabila adanya perbedaan aturan hukum suatu negara dengan negara lainnya karena adanya perbedaan kebutuhan hukum bagi masyarakatnya. Dalam kaitannya dengan UU Tapera, UU tersebut hadir guna menjawab persoalan pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal yang layak selama ini yang dalam kondisi riil nya saat ini masih banyak dihadapkan permasalahan keterjangkauan aksesibilitas serta ketersediaan dana dan dana murah jangka panjang dan tentunya keterbatasan kemampuan negara (pemerintah) untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, adanya program Tapera tentunya telah disesuaikan dengan kondisi kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini. Dengan demikian, menjadi tidak relevan apabila Para Pemohon membandingkan persoalan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia saat ini dengan praktik dan persoalan kebutuhan hukum masyarakat di negara lain. 5. Selain itu, DPR RI juga menegaskan bahwa apabila Para Pemohon dalam petitumnya menginginkan adanya perubahan rumusan norma dalam Pasal 7 ayat (1), yaitu kata “wajib” menjadi kata “dapat” maka hal tersebut tidak 65 hanya menghilangkan makna kewajiban yang seharusnya dilakukan akan tetapi juga akan menimbulkan implikasi hukum ke norma-norma lainnya. Seperti misalnya, norma Pasal 72 UU Tapera terkait sanksi administratif yang tidak dapat dikenakan apabila tidak adanya kewajiban bagi Pekerja dan Pekerja Mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum untuk menjadi Peserta. Oleh karena itu, DPR RI menegaskan terhadap dalil-dalil Para Pemohon dalam permohonannya tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, merujuk pada seluruh argumentasi di atas DPR RI berkesimpulan bahwa dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon dalam permohonannya hanya bentuk ketidakpahamannya atas program dan manfaat yang dapat diperoleh dari keikutsertaannya pada program Tapera. Sehingga, uraian kerugian yang didalilkan pun juga merupakan bentuk kekhawatiran Para Pemohon. Untuk itu, DPR RI berpandangan bahwa tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma dari pasal-pasal a quo. Adapun apabila Para Pemohon merasa banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang program Tapera berikut dengan manfaatnya maka hal tersebut menjadi kewenangan Pemerintah untuk dapat lebih intensif melakukan sosialisasi terkait hal tersebut kepada masyarakat. II. PETITUM DPR RI Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya; 3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sepanjang frasa “atau sudah kawin”, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 66 Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita negara republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden menyampaikan keterangannya kepada Mahkamah pada tanggal 22 November 2024 dan didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 26 November 2024, serta tambahan keterangan tertulis yang diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 29 April 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Bahwa tabungan bukan merupakan salah satu “pungutan lain yang bersifat memaksa”, sehingga harus dikecualikan, terlebih jika hal tersebut bersifat wajib. Sifat memaksa tidak dapat diterapkan dalam hal tabungan, in casu program Tapera. Tabungan perumahan yang bersifat wajib dan mengikat seluruh pekerja menggeser tanggung jawab negara dan pemerintah menjadi tanggung jawab rakyat. Tabungan perumahan yang bersifat wajib juga hanya menambah beban finansial rakyat. Selain itu, tabungan perumahan yang bersifat wajib dan mengikat seluruh pekerja tidak sesuai dengan praktik negara lain dalam Naskah Akademik RUU Tapera. Dengan demikian, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) UU Tapera bertentangan dengan ketentuan Pasal 23A, Pasal 28I ayat (4), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Dalam perkara a quo ini, izinkanlah Pemerintah memberikan tanggapan terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon. Menurut Pemerintah, Para Pemohon tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak-tidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya (tidak memiliki kerugian konstitusional) akibat keberlakuan ketentuan a quo UU Tapera yang dimohonkan dengan alasan sebagai berikut: A. Ketentuan-ketentuan mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) 67 Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut UU MK jelas mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yang meliputi: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, sehubungan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, maka harus dibuktikan bahwa: a. Pemohon memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK; dan b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan akibat berlakunya undang-undang yang diuji. Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU- III/2005 dan Nomor: 010/PUU-III/2005 yang pada pokoknya menyatakan, dikutip: “Bahwa, kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang- undang menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 1. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; 2. Adanya hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; 3. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.” 68 B. Tanggapan Pemerintah atas Uraian Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Terhadap Para Pemohon Perkara register 134/PUU-XXII/2024, Pemerintah berpendapat Para Pemohon tidak memenuhi syarat memiliki kerugian konstitusional untuk mengajukan permohonan dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Bahwa Pasal 23A UUD NRI 1945 tidak mengatur hak asasi manusia, melainkan mengatur hak keuangan karena ketentuan Pasal 23A berada pada BAB VIII HAK Keuangan UUD NRI 1945. Menurut Pemerintah penggunaan ketentuan Pasal 23A UUD NRI 1945 untuk menyatakan adanya hak konstitusional Para Pemohon yang dilanggar sudah sepatutnya tidak dipertimbangkan oleh Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi; 2. Bahwa selain itu, penggunaan batu uji ketentuan Pasal 23A UUD NRI 1945 untuk dalil Para Pemohon yang menyatakan “tabungan bukan merupakan salah satu pungutan lain yang bersifat memaksa, sehingga harus dikecualikan” menimbulkan ketidakjelasan maksud Para Pemohon yang di satu sisi bermaksud menyatakan tabungan bukan merupakan salah satu pungutan lain yang bersifat memaksa, namun di sisi lain Para Pemohon justru menjadikan ketentuan Pasal 23A UUD NRI 1945 sebagai batu uji. Menurut Pemerintah, dalil Para Pemohon yang menggunakan ketentuan Pasal 23A UUD NRI 1945 sebagai batu uji merupakan dalil yang tidak jelas (obscuur liebel); 3. Hak konstitusional yang didalilkan oleh Para Pemohon telah terlanggar adalah hak konstitusional untuk mendapat perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab negara dalam ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945, hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, dan hak untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; 4. Menurut Pemerintah, ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) UU Tapera sama sekali tidak menimbulkan kerugian terhadap hak konstitusional Pemohon dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 karena ketentuan a quo UU Tapera hanya 69 mengatur materi muatan kepesertaan yang bersifat wajib dan mengatur siapa yang akan menyetorkan saja. Pemerintah akan jelaskan lebih lanjut dalam Keterangan Pemerintah Terkait dengan Pokok Permohonan Para Pemohon Perkara Register 134/PUU-XXII/2024 di bawah ini; dan 5. Menurut Pemerintah, antara dalil kerugian Para Pemohon dan ketentuan yang dijadikan batu uji tidak memiliki hubungan sama sekali sebagaimana telah Pemerintah jelaskan pada huruf b dan huruf c, sehingga kerugian konstitusional Para Pemohon yang didasarkan pada ketentuan Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 tidak mempunyai hubungan sebab akibat (causal verband) dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) UU Tapera. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007). Dengan demikian, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon Perkara 134/PUU-XXII/2024 tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Namun, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan- putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. III. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI A. Landasan Filosofis UU Tapera Perumahan dan lingkungan permukiman yang baik dan sehat merupakan kebutuhan dasar manusia yang memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri dan produktif. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 70 pada Pasal 28 ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat ini diperkuat oleh Pasal 40 Undang- Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Jelaslah, bahwa hak untuk bertempat tinggal atau hak akan perumahan yang layak merupakan Hak Asasi Manusia. Lebih dari itu, sebagai bagian dari masyarakat internasional yang turut menandatangani Deklarasi Rio de Janeiro, Indonesia selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diprakarsai oleh United Nations Centre for Human Settlements. Jiwa dan semangat yang tertuang dalam Agenda 21 dan Deklarasi Habitat II adalah bahwa rumah merupakan kebutuhan dasar manusia dan menjadi hak bagi semua orang untuk menempati hunian yang layak dan terjangkau (adequate and affordable shelter for all). Dalam Agenda 21 ditekankan pentingnya rumah sebagai hak asasi manusia. Pemenuhan kebutuhan akan rumah bagi masyarakat Indonesia tidak dapat terjadi dengan sendirinya. Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki pendapatan rendah dan menengah dan memiliki akses yang terbatas ke sistem pembiayaan perumahan, sehingga kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah. Adalah tanggungjawab negara untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas perumahan ini melalui penyelenggaraan sistem pembiayaan perumahan yang bertujuan untuk menyediakan dana jangka panjang dalam jumlah yang cukup dan terjangkau sehingga pada akhirnya seluruh masyarakat masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Tanggungjawab negara untuk mengatasi berbagai kendala keuangan masyarakat yang membutuhkan perumahan, dijabarkan ke dalam peran pemerintah dalam menyediakan serta memberikan kemudahan dan bantuan bagi skema pembiayaan perumahan, salah satunya adalah pengaturan tabungan perumahan. Besarnya peran pemerintah dinyatakan dalam UU No. 1/2011 Pasal 123 Ayat (3) sebagai berikut “Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong pemberdayaan lembaga keuangan bukan bank dalam pengerahan dan pemupukan dana tabungan perumahan dan 71 dana lainnya khusus untuk perumahan…”. Pemerintah harus menjamin bahwa penyelenggaraan tabungan perumahan yang berbasiskan falsafah kebersamaan antara pekerja, pemberi kerja dan pemerintah (pusat maupun daerah) merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud pengerahan dana masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Penyelenggaraan tabungan perumahan berskala nasional membutuhkan dukungan dari berbagai pilar pembangunan perumahan lainnya. Dalam kaitan ini, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib menjamin bahwa penyelenggaraan skema tabungan perumahan berjalan secara terpadu dengan program perencanaan pembangunan perumahan yang berkelanjutan. Kemudahan masyarakat untuk mendapat akses terhadap sistem pembiayaan perumahan perlu dilakukan. Bahwa dalam pembahasan RUU Tapera Pemerintah dapat sampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1. Bahwa Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Nasdem, dan Fraksi Partai Hanura dalam risalah rapat Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis, 25 Juni 2015 yang dipimpin oleh Ketua Rapat Dr. Ir. H. Taufik Kurniawan, M.M. (Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekku) menyatakan bahwa perwakilan dari masing-masing fraksi, juru bicara fraksi telah memberikan dokumen sikap fraksi terhadap rancangan usul inisiatif Anggota DPR RI Rancangan tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), seluruh fraksi menyetujui RUU ini menjadi usul DPR RI (vide Bukti PK-1). 2. Bahwa Pendapat Akhir Presiden Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 23 Februari 2016 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, Negara menjamin pemenuhan kebutuhan warga negara atas tempat tinggal yang layak 72 dan terjangkau dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif. Pembentukan UU Tapera merupakan hal yang tepat sebagai bentuk kehadiran Negara dalam rangka pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang layak dan terjangkau bagi masyarakat. Dengan telah diselesaikannya Pembahasan Tingkat I tersebut, maka penyelesaian RUU Tapera saat ini telah sampai pada tahap akhir pengambilan keputusan yang selanjutnya akan diundangkan oleh Pemerintah (vide Bukti PK-2). 3. Bahwa di dalam Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat (vide Bukti PK-3) BAB III Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait bagian 3.1. Ketentuan Dasar Tabungan Perumahan sebagai Perwujudan Tanggung Jawab Negara terhadap Hak Atas Rumah disampaikan bahwa: “Hak atas rumah diakui sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, khususnya Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Hak tersebut masuk ke dalam Konvensi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (EKOSOB), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Hak atas rumah sebagai sebuah hak asasi manusia yang diakui oleh seluruh bangsa-bangsa melalui Piagam Hak Asasi Manusia , Pasal 25 (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkannya kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya”. Dengan demikian, kaitan antara hak atas rumah dan tanggung jawab negara terhadap akses masyarakat atas hak tersebut menjadi sangat penting. Tabungan perumahan sebagai bentuk tanggung jawab negara mengenai penjaminan akses masyarakat terhadap salah satu hak asasi 73 manusia yaitu hak atas rumah. Secara filosofis dan yuridis, Hak atas Rumah diatur dalam Undang-Undang Dasar, UU tentang Hak Asasi Manusia, UU tentang Pengesahan Kovenan EKOSOB, dan UU tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 4. Di dalam Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat BAB III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait bagian 3.1.4. UU Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Ditegaskan kembali dalam Pasal 1 ayat (6), Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (20), Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali untuk kepentingan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman baik yang berasal dari dana masyarakat, tabungan perumahan, maupun sumber dana lainnya. Dan dalam pasal Pasal 43 ayat (1), Pembangunan untuk rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun, dapat dilakukan di atas tanah: (a) hak milik; (b) hak guna bangunan, baik di atas tanah negara maupun di atas hak pengelolaan; atau (c) hak pakai di atas tanah negara. Ayat (2) dinyatakan bahwa Pemilikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi dengan kredit atau pembiayaan pemilikan rumah. Ayat (3) menyatakan bahwa kredit atau pembiayaan pemilikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibebani hak tanggungan. Sehingga kemudian pada ayat (4) dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan rumah umum tidak harus dibebani hak tanggungan. 74 Menurut Pasal 118 ayat (1) dalam UU PKP bahwa pendanaan dan sistem pembiayaan dimaksudkan untuk memastikan ketersediaan dana dan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan, permukiman, serta lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan. Sehingga jelas terlihat dalam pasal tersebut bahwa dana murah dalam pembiayaan dan pendanaan dimaksudkan untuk mempermudah akses para penduduk dan warga negara yang berada dalam golongan masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah yang layak huni sehingga Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong pemberdayaan sistem pembiayaan perumahan. Pasal 121 ayat (2) UU PKP mengamanatkan bahwa sistem pembiayaan harus meliputi: (a) lembaga pembiayaan; (b) pengerahan dan pemupukan dana; (c) pemanfaatan sumber biaya; dan (d) kemudahan atau bantuan pembiayaan. Oleh sebab itu dalam pasal 122 dinyatakan bahwa Pemerintah atau pemerintah daerah dapat menugasi atau membentuk badan hukum pembiayaan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan badan tersebut bertugas menjamin ketersediaan dana murah jangka panjang untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Sehingga dalam melaksanakan tugasnya maka badan hukum pembiayaan tersebut wajib menjamin adanya: a) ketersediaan dana murah jangka panjang, b) kemudahan dalam mendapatkan akses kredit atau pembiayaan, dan c) keterjangkauan dalam membangun, memperbaiki, atau memiliki rumah. Dalam menjamin adanya ketersediaan sistem pembiayaan dan pendanaan yang dijelaskan dalam pasal 121 sampai dengan pasal 123 maka sebagai amanatnya UU PKP dalam Pasal 124 adanya ketentuan mengenai tabungan perumahan diatur tersendiri dengan undang- undang. Oleh sebab itu RUU tentang Tabungan Perumahan wajib diadakan untuk memenuhi amanat UU PKP yang secara khusus menyebutkan adanya ketentuan mengenai tabungan perumahan yang diatur secara tersendiri dalam sebuah undang-undang. Dalam rangka memenuhi amanat Pasal 121 sampai dengan Pasal 124 UU PKP 75 Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. 5. Di dalam Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat BAB VI Penutup bagian Kedua diterangkan bahwa penyelenggaraan skema Tapera adalah bagian dari langkah konstitusional untuk memberi kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, khususnya pemenuhan setiap hak warga negara atas perumahan yang layak. Undang-undang dasar telah memberi arahan mengenai tugas negara dalam penyediaan rumah khususnya bagi masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah; undang-undang perumahan dan kawasan permukiman telah mengangkat seluruh aspek penting bagi pembangunan perumahan nasional dan mengamanatkan pembentukan undang-undang untuk mengatur tabungan perumahan. Pembentukan undang-undang mengenai tabungan perumahan rakyat adalah langkah yuridis formal, sebagai rangkaian dari berbagai pembentukan aturan perundang-undangan. 6. Bahwa skema pengelolaan Dana Tapera adalah skema yang mengikuti model tabungan dengan sistem Housing Provident Fund (HPF). Di dalam Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS bagian 2.1.2. Housing Provident Fund (HPF) dijelaskan mengenai skema HPF. HPF merupakan institusi keuangan khusus yang mengumpulkan iuran wajib yang dikumpulkan dari pekerja sektor swasta maupun publik. Iuran yang dikumpulkan merupakan persentase tertentu dari gaji para pekerja, dan biasanya pemberi kerja turut memberikan kontribusi iuran yang besarnya proporsional dengan iuran pekerja. HPF kemudian mengelola iuran tersebut dan melakukan pemupukan dana melalui berbagai instrumen investasi. HPF biasanya terintegrasi dengan sistem jaminan hari tua, dimana peserta dapat menarik simpanan dan hasil pengembangannya setelah mereka pensiun. Namun HPF juga memberikan beberapa manfaat yang biasanya dapat dinikmati peserta sebelum masa pensiun, misalnya: 76 a. Menarik sebagian dana untuk membayar uang muka rumah (biasanya dibatasi hanya untuk rumah pertama) atau merenovasi rumah, atau b. Menerima pinjaman kepemilikan rumah jangka panjang dengan bunga rendah, baik dari lembaga pengelola HPF maupun dari lembaga peminjam lainnya. B. Asas dan Tujuan Asas-Asas UU Tapera berdasarkan Pasal 2 UU Tapera: 1. kegotongroyongan; Yang dimaksud dengan “kegotongroyongan" adalah bersama sama dan saling menolong antar peserta dalam menyediakan dana murah jangka panjang dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi peserta. 2. kemanfaatan; Yang dimaksud dengan ”kemanfaatan" adalah bahwa pengelolaan Tapera harus memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi Peserta untuk pembiayaan perumahan. 3. nirlaba; Yang dimaksud dengan “nirlaba” adalah bahwa pengelolaan Tapera tidak untuk mencari keuntungan, tetapi mengutamakan penggunaan hasil pengembangan Dana Tapera untuk memberikan manfaat yang sebesar- besarnya bagi peserta. 4. kehati-hatian; Yang dimaksud dengan "kehati-hatian" adalah bahwa pengelolaan Dana Tapera dilakukan secara cermat, teliti, aman, dan tertib. 5. keterjangkauan dan kemudahan; Yang dimaksud dengan "keterjangkauan dan kemudahan" adalah bahwa pengelolaan Tapera harus dapat dijangkau dan mudah diakses oleh Peserta. 6. kemandirian; Yang dimaksud dengan "kemandirian" adalah bahwa hasil pemanfaatan Tapera dapat membentuk masyarakat yang mandiri sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar akan rumah yang layak huni. 7. keadilan; 77 Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah bahwa hasil pengelolaan Tapera harus dapat dinikmati secara proporsional oleh Peserta. 8. keberlanjutan; Yang dimaksud dengan "keberlanjutan" adalah bahwa kegiatan Tapera berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan Tapera. 9. akuntabilitas; Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bahwa penyelenggaraan Tapera dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. 10. keterbukaan; Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa akses informasi penyelenggaraan Tapera diberikan secara lengkap, benar, dan jelas bagi Peserta. 11. portabilitas; dan Yang dimaksud dengan "portabilitas" adalah bahwa Tapera dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun Peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 12. dana amanat. Yang dimaksud dengan "dana amanat" adalah bahwa dana yang terkumpul dari Simpanan Peserta dan hasil pemupukannya merupakan dana titipan kepada BP Tapera untuk dikelola dengan sebaik-baiknya dalam rangka pembiayaan perumahan bagi Peserta. Pasal 3 UU Tapera mengamanatkan bahwa Tapera bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi Peserta. Indonesia, sebagai negara dengan populasi yang terus berkembang, menghadapi tantangan besar dalam penyediaan rumah yang layak untuk seluruh warganya. Salah satu masalah utama yang mendesak adalah backlog kebutuhan rumah, yang mengacu pada jumlah rumah yang belum tersedia untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Pada ekosistem perumahan yang ada di Indonesia dari sisi supply harga rumah terikat pada komponen pembentukannya, serta ketersediaan lahan semakin terbatas. Hal tersebut 78 membuat kenaikan harga rumah setiap tahun adalah hal yang tidak bisa dihindari. Sementara dari sisi demand, pertumbuhan rakyat Indonesia yang semakin meningkat membuat demand perumahan sangat tinggi. Disisi lain perbankan hanya fokus pada calon debitur yang Bankable dengan kata lain fokus pada masyarakat berpenghasilan menengah dan tinggi, bukan masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk itu peran Pemerintah dibutuhkan untuk dapat memberikan bantuan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk mengatasi tantangan ini secara efektif, BP Tapera dan skema Tapera memainkan peran yang sangat penting dan strategis. 1. Mengoptimalkan Sumber Daya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah BP Tapera, sebagai badan pengelola Skema Tapera, memiliki tugas utama untuk mengelola dana tabungan dari masyarakat berpenghasilan rendah, menengah dan tinggi. Dana yang terkumpul melalui skema ini digunakan untuk memberikan bantuan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan adanya sistem saling membantu, dana dari Peserta disalurkan untuk membangun dan menyediakan rumah bagi mereka yang tidak mampu, sehingga membantu mengurangi backlog kebutuhan rumah yang signifikan. 2. Memfasilitasi Keterjangkauan dan Ketersediaan Rumah Skema Tapera dirancang untuk memastikan bahwa pembangunan rumah tidak hanya tersedia, tetapi juga terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan memanfaatkan dana dari tabungan yang bersifat wajib, BP Tapera dapat mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk pembangunan rumah yang memenuhi standar kualitas dan harga yang dapat dijangkau oleh MBR. Ini membantu mengatasi salah satu kendala utama dalam pemenuhan rumah, yaitu keterjangkauan. 3. Mendorong Keterlibatan Semua Lapisan Masyarakat Keberadaan Skema Tapera memfasilitasi partisipasi semua lapisan masyarakat dalam upaya mengatasi masalah perumahan. Dengan mewajibkan kontribusi dari para Peserta, BP Tapera menciptakan mekanisme yang adil, di mana kontribusi dari mereka yang mampu berperan langsung dalam meningkatkan kesejahteraan mereka yang kurang mampu. Ini tidak hanya memperluas jangkauan program, tetapi juga menciptakan rasa kebersamaan dalam upaya menyelesaikan backlog perumahan. 79 4. Menjamin Keberlanjutan dan Efektivitas Program BP Tapera berkomitmen untuk mengelola Skema Tapera secara transparan dan berkelanjutan. Pengelolaan yang baik dan penggunaan dana yang efisien memastikan bahwa dana yang terkumpul tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada solusi jangka panjang untuk masalah perumahan. Dengan sistem yang terencana dan terkelola dengan baik, skema Tapera dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan dalam mengurangi backlog kebutuhan rumah. C. Arah Pengaturan 1. Pengaturan Umum Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 123 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut UU PKP dana tabungan perumahan adalah simpanan yang dilakukan secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang artinya dana tabungan perumahan berasal dari masyarakat yang menabung sebagai peserta dalam skema Tapera, bukan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Hal ini dituangkan dalam pengaturan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Tapera yang menyatakan pengerahan dana Tapera dilakukan untuk pengumpulan dana dari setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang telah membayar simpanan. Bahwa pengelolaan Tapera dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi Peserta sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) UU Tapera. 2. Terbentuknya Badan Pengelola Tapera (BP Tapera) Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU Tapera dibentuk BP Tapera. Kemudian BP Tapera juga memiliki fungsi, tugas, wewenang, serta hak dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 41 UU Tapera. 3. Pembinaan Pembinaan pengelolaan Tapera dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Komite Tapera yang bertanggungjawab pada Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 52 dan Pasal 53 UU Tapera. Kemudian dalam melaksanakan 80 pembinaan Komite Tapera menjalankan fungsi sebagai perumus dan penetap kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera. Komite Tapera juga memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 57 dan Pasal 58 UU Tapera. 4. Pengawasan dan Pemeriksaan Pengawasan terhadap BP Tapera dilaksanakan oleh Komite Tapera dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kemudian pengawasan terhadap Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Bank atau Perusahaan Pembiayaan dilakukan oleh BP Tapera dan OJK. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat melakukan pemeriksaan atas penyelenggaraan Tapera sesuai dengan kewenangannya. 5. Sanksi Administratif Sanksi Administratif dalam UU Tapera berupa: a. Peringatan tertulis; b. Denda Administatif; c. Memublikasikan ketidakpatuhan Pemberi Kerja; d. Pengenaan Bunga Simpanan akibat keterlambatan Pengembalian; e. Pembekuan izin usaha; dan/atau f. Pencabutan izin usaha. Jenis sanksi administratif tersebut dikenakan kepada Peserta, Pemberi Kerja, BP Tapera, Bank/Perusahaan Pembiayaan, Bank Kustodian, dan Manajer Investasi yang melanggar ketentuan dalam UU Tapera. 6. Skema Proses Bisnis Pengaturan skema proses bisnis utama dalam pengelolaan Tapera diamanatkan dalam Pasal 5 UU Tapera, yang mengatur bahwa pengelolaan Tapera meliputi pengerahan Dana Tapera, pemupukan Dana Tapera dan pemanfaatan Dana Tapera. Berikut penjabaran singkat pengaturan skema proses bisnis utama dalam pengelolaan Tapera: a. Pengerahan Dana Tapera Pasal 6 ayat (1) UU Tapera mengatur bahwa pengerahan Dana Tapera dilakukan untuk pengumpulan dana dari Peserta. Pasal 1 angka 3 UU Tapera mengatur bahwa Peserta adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang telah membayar 81 simpanan, untuk selanjutnya dana yang terkumpul dari pengerahan Dana Tapera kemudian disimpan oleh Bank Kustodian sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) UU Tapera. Dalam pengelolaan Dana Tapera, BP Tapera menandatangani Kontrak Pengelolaan Dana Tapera (KPDT) dengan Bank Kustodian. Peserta Tapera terdiri dari Pekerja yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 1 angka 4 UU Tapera dan Pekerja Mandiri yaitu setiap warga negara Indonesia yang bekerja dengan tidak bergantung pada Pemberi Kerja untuk mendapatkan penghasilan sesuai dengan Pasal 1 angka 6 UU Tapera. Substansi penting yang harus digarisbawahi adalah kepesertaan Tapera adalah tabungan dimana Peserta yang berakhir kepesertaannya berhak memperoleh pengembalian Simpanan dan hasil pemupukannya. Pasal 14 ayat (1) UU Tapera mengatur ketentuan bahwa kepesertaan Tapera berakhir bagi Peserta karena telah pensiun bagi Pekerja, telah mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pekerja Mandiri, Peserta meninggal dunia, atau Peserta tidak memenuhi lagi kriteria sebagai Peserta selama 5 (lima) tahun berturut-turut. Kemudian Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) UU Tapera mengatur bahwa hasil pemupukan diperoleh setelah dilakukan pembagian secara prorata serta Simpanan dan hasil pemupukan wajib diberikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah kepesertaannya dinyatakan berakhir. b. Pemupukan Dana Tapera Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU Tapera mengatur bahwa pemupukan Dana Tapera dilakukan untuk meningkatkan nilai Dana Tapera yang dilakukan dengan prinsip konvensional atau prinsip syariah. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) UU Tapera pemupukan Dana Tapera dengan prinsip konvesional dilakukan dengan produk keuangan berupa: 1) deposito perbankan; 2) surat utang pemerintah pusat; 3) surat utang pemerintah daerah; 82 4) surat berharga di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau 5) bentuk investasi lain yang aman dan menguntungkan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; serta pemupukan Dana Tapera dengan prinsip syariah dilakukan dengan produk keuangan berupa: 1) deposito perbankan syariah; 2) surat utang pemerintah pusat (sukuk); 3) surat utang pemerintah daerah (sukuk); 4) surat berharga syariah di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau 5) bentuk investasi lain yang aman dan menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 (PP Tapera) mengatur bahwa pemupukan Dana Tapera dilakukan oleh Manajer Investasi dalam bentuk KIK (Kontrak Investasi Kolektif) yang portofolio investasinya ditempatkan pada instrumen investasi dalam negeri. Pasal 28 PP Tapera mengatur ketentuan bahwa dalam rangka pemupukan Dana Tapera, Manajer Investasi dan Bank Kustodian melakukan KIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, kemudian pemupukan Dana Tapera diadministrasikan oleh Bank Kustodian badan usaha milik negara atau yang terafiliasi. Dalam pemupukan Dana Tapera Manajer Investasi dan Bank Kustodian ditunjuk dan terikat perjanjian kerja sama dengan BP Tapera. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dilarang memiliki hubungan afiliasi kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal negara. c. Pemanfaatan Dana Tapera Pasal 24 ayat (1) UU Tapera diamanatkan ketentuan bahwa pemanfaatan Dana Tapera dilakukan untuk pembiayaan perumahan bagi Peserta. Jenis pemanfaatan Dana Tapera terbagi menjadi 3 (tiga) jenis program pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UU Tapera: 1) pemilikan rumah (Kredit Pemilikan Rumah Tapera); 83 2) pembangunan rumah (Kredit Pembangunan Rumah Tapera); atau 3) perbaikan rumah (Kredit Perbaikan Rumah Tapera). Untuk mendapatkan pemanfaatan Dana Tapera Peserta harus memenuhi ketentuan dan persyaratan. Ketentuan untuk mendapatkan pemanfaatan Dana Tapera diatur dalam Pasal 25 ayat (2) UU Tapera yang mengamanatkan bahwa pembiayaan perumahan bagi Peserta Tapera mempunyai ketentuan: 1) merupakan rumah pertama; 2) hanya diberikan 1 (satu) kali; dan 3) mempunyai nilai besaran tertentu untuk tiap-tiap pembiayaan perumahan. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU Tapera ketentuan untuk mendapatkan pembiayaan perumahan, Peserta harus memenuhi persyaratan: 1) mempunyai masa kepesertaan paling singkat 12 (dua belas) bulan; 2) termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah; 3) belum memiliki rumah; dan/atau 4) menggunakannya untuk pembiayaan kepemilikan rumah, pembangunan rumah, atau perbaikan rumah pertama. Dari ketentuan pemanfaatan Dana Tapera di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak mendapatkan pembiayaan perumahan Tapera adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Pemanfaatan Dana Tapera diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan memperhatikan kebijakan alokasi Simpanan Peserta. Kebijakan alokasi Simpanan Peserta dilaksanakan selaras dengan asas kegotongroyongan yang menjadi asas utama dari pelaksanaan pengelolaan Dana Tapera dimana tidak semua Peserta Tapera yang telah menabung mendapatkan pembiayaan Tapera, namun Peserta yang bestatus Masyarakat Berpenghasilan Rendah akan ditopang pembiayaannya oleh Peserta lain yang lebih mampu. Melalui konsep ini, Peserta yang lebih mampu secara finansial memberikan dukungan kepada Peserta yang kurang mampu. Berikut lebih lanjut kami sampaikan latar belakang dari substansi dari pengerahan. Di dalam Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang 84 tentang Tabungan Perumahan Rakyat BAB V Arah dan Sasaran, Jangkauan Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang, 5.2.2. Jangkauan Pengaturan dan Ruang Lingkup menjelaskan secara lengkap terkait dengan substansi pengerahan Dana Tapera. Pengerahan dana merupakan proses awal untuk memobilisasi dana masyarakat. Pengerahan dana akan melibatkan pekerja, pemberi kerja dan lembaga pengelola tabungan. Prasyarat agar proses ini berjalan secara efektif (mampu menangani target jumlah peserta untuk menghasilkan dana yang memenuhi skala ekonomis) dan efisien (proses berbiaya rendah dan terjaga dari kebocoran), maka undang-undang tabungan perumahan rakyat harus sangat memperhatikan kepentingan para pihak yang terkait, terutama pekerja dan pemberi kerja. Pekerja harus mendapat jaminan bahwa dana yang disisihkan dari penghasilannya dapat meningkatkan kemampuannya untuk membeli rumah (atau memudahkan akses ke lembaga pembiayaan rumah) setelah jangka waktu tertentu. Kunci keberhasilan proses pengerahan dana adalah adanya pengaturan mengenai kepesertaan dari program tabungan perumahan. Disarankan kepesertaan dalam program tabungan perumahan meliputi pekerja berpenghasilan tetap yang terdiri dari PNS, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian RI, dan Pegawai Swasta, dengan tidak menutup kemungkinan diikutkannya wirausahawan atau pekerja mandiri yang memenuhi ketentuan. Untuk menjaga kelangsungan program Tapera ini, maka harus ada peserta yang membayar iuran sepanjang masa kerjanya. Jika seorang peserta pindah kerja ke pemberi kerja lain, maka ia tetap dapat meneruskan iurannya (saldo yang telah terkumpul tidak akan hilang). Dengan cara seperti ini maka lembaga pengelola Tapera akan lebih cepat memperoleh akumulasi dana dalam jumlah yang besar dan berkelanjutan. Sesuai dengan azas gotong royong (the law of large number), jumlah dana yang terkumpul akan sangat menentukan kemampuan lembaga pengelola untuk menjamin kualitas produk-produk yang ditawarkan. Jika dana yang terkumpul hanya berjumlah sedikit, maka pengelola menghadapi risiko likuiditas, jika terjadi klaim dari sebagian peserta. Jika dana berjumlah besar, risiko likuiditas dapat diperkecil. Bahkan, setelah dana digunakan untuk memenuhi hak para peserta, maka sebagian lain dapat dipupuk (investasi) ke 85 dalam instrumen-instrumen keuangan yang memiliki risiko kecil, yang keuntunganya akan dikembalikan kepada peserta dalam berbagai bentuk pemanfaatan, seperti pencairan dana simpanan beserta hasil pemupukannya, sedangkan yang mendapatkan bantuan pembiayaan perumahan bisa mendapatkan bantuan dalam pemilikan rumah, pembangunan rumah atau perbaikan rumah. Setelah pekerja, unsur pemberi kerja juga dilibatkan dalam tabungan perumahan sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk turut memberikan kontribusi/iuran untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Peraturan perundangan yang disusun harus memerhatikan pula kepentingan pemberi kerja, sehingga pemberi kerja tidak terbebani dengan tambahan kewajiban karena berkontribusi dalam urusan perumahan, di luar kewajiban mereka saat ini yang mencakup pemenuhan atas undang-undang BPJS Ketenagakerjaan (UU No. 24/2011, pemenuhan aturan ketenagakerjaan (UU No. 13/ 2003) dan lain sebagainya. Demikian halnya, pemerintah sebagai pihak yang mempekerjakan Pegawai Negeri Sipil perlu mencari strategi agar instansi pemerintah dapat mendukung program Tapera, tanpa membebani APBN atau APBD secara berlebihan. Selain sebagai kontributor, pemberi kerja berperan penting sebagai mitra kerja lembaga pengelola Tapera, dalam hal pemotongan iuran dari pekerja dan penyetoran iuran kepada lembaga pengelola Tapera. Pemberi kerja pun akan dilibatkan dalam administrasi pemanfaatan dana Tapera yang dimiliki pekerjanya. Pelibatan pemberi kerja dalam kontribusi iuran akan mempercepat pengerahan dana yang lebih besar ke lembaga pengelola tabungan, sehingga pada gilirannya manfaat yang diterima peserta menjadi lebih besar dan lebih dapat dirasakan dalam jangka waktu yang lebih singkat. “Pengerahan Dana” agar disusun, dan materi muatan yang perlu di atur dalam proses pengerahan dana, sekurangnya mencakup: 1. Maksud pengerahan dana 2. Kriteria kepesertaan 3. Hak peserta 4. Kewajiban pekerja dan pemberi kerja 5. Kewajiban lembaga pengelola Tabungan. 86 Pasal 3 UU Tapera mengatur tujuan Tapera yaitu untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi Peserta. Pengelolaan Tapera yang terdiri dari pengerahan dana tapera, pemupukan dana tapera dan pemanfaatan dana tapera dilakukan dengan memperhatikan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Tapera merupakan perangkat untuk mengelola dana masyarakat secara bersama-sama dan saling menolong antarpeserta dalam menyediakan dana murah jangka panjang dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi Peserta. Pembentukan UU Tapera ini merupakan pelaksanaan amanat pasal 124 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan Kawasan Permukiman. Berdasarkan Pasal 3 UU Tapera, tujuan Tapera adalah untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi Peserta. Untuk menjamin tujuan tersebut tercapai secara efektif dan efisien, pengelolaan Tapera yang meliputi pengerahan dana Tapera (pengumpulan dana dari Peserta), pemupukan dana Tapera (untuk meningkatkan nilai dana Tapera), dan pemanfaatan dana Tapera (untuk pembiayaan perumahan bagi Peserta) dilakukan dengan memperhatikan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. D. Keterangan Pemerintah Terkait dengan Pokok Permohonan Para Pemohon Perkara Register 134/PUU-XXII/2024 No Pasal yang Diuji Batu Uji Para Pemohon 1. Pasal 7 (1) Setiap Pekerja dan Pekerja Mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi Peserta. Pasal 23A UUD NRI 1945 Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 Pasal 9 ayat (1) (1) Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib didaftarkan oleh Pemberi Kerja. 87 No Pasal yang Diuji Batu Uji Para Pemohon (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Terhadap pokok permohonan Para Pemohon yang pada intinya mendalilkan tabungan bukan merupakan salah satu “pungutan lain yang bersifat memaksa”, sehingga harus dikecualikan, terlebih jika hal tersebut bersifat wajib. Sifat memaksa tidak dapat diterapkan dalam hal tabungan, in casu program Tapera. Tabungan perumahan yang bersifat wajib dan mengikat seluruh pekerja menggeser tanggung jawab negara dan pemerintah menjadi tanggung jawab rakyat. Tabungan perumahan yang bersifat wajib juga hanya menambah beban finansial rakyat. Selain itu, tabungan perumahan yang bersifat wajib dan mengikat seluruh pekerja tidak sesuai dengan praktik negara lain dalam Naskah Akademik RUU Tapera. Dengan demikian, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) UU Tapera bertentangan dengan ketentuan Pasal 23A, Pasal 28I ayat (4), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa sebelum Pemerintah memberikan tanggapan terhadap dalil Para Pemohon, Pemerintah perlu menjelaskan mengenai amanat pengaturan tabungan perumahan terlebih dahulu. Sebelum UU Tapera diundangkan, materi mengenai Tapera telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (selanjutnya disebut UU PKP), khususnya dalam BAB X Pendanaan dan Sistem Pembiayaan dengan penjelasan sebagai berikut: a. Ketentuan Pasal 121 UU PKP mengatur bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah harus melakukan upaya pengembangan sistem pembiayaan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Upaya pengembangan sistem pembiayaan tersebut 88 meliputi: lembaga pembiayaan, pengerahan dan pemupukan dana, pemanfaatan sumber biaya, dan kemudahan atau bantuan pembiayaan; b. Terkait dengan pengerahan dan pemupukan dana, berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) UU PKP diatur meliputi: dana masyarakat, dana tabungan perumahan termasuk hasil investasi atas kelebihan likuiditas; dan/atau dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 124 UU PKP diatur bahwa ketentuan mengenai tabungan perumahan diatur tersendiri dengan undang-undang, yang kemudian menjadi UU Tapera. Dengan demikian, perintah untuk mengatur Tapera sesungguhnya telah muncul sejak UU PKP diundangkan. d. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 123 ayat (1) huruf b UU PKP, yang menyatakan: Yang dimaksud dengan “dana tabungan perumahan” adalah simpanan yang dilakukan secara periodik dalam jangka waktu tertentu, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati sesuai dengan perjanjian, dan digunakan untuk mendapatkan akses kredit atau pembiayaan untuk pembangunan dan perbaikan rumah, serta pemilikan rumah dari lembaga keuangan. Apabila tabungan perumahan telah melembaga, dana APBN untuk pembiayaan murah jangka panjang dapat dihentikan. Yang dimaksud dengan “hasil investasi” adalah hasil investasi atas kelebihan likuiditas pada instrumen investasi yang aman, berupa deposito dan surat utang negara. dana tabungan perumahan adalah simpanan yang dilakukan secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang artinya dana tabungan perumahan berasal dari masyarakat yang menabung sebagai peserta dalam skema Tapera, bukan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Hal ini dituangkan dalam pengaturan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Tapera yang menyatakan pengerahan dana Tapera dilakukan untuk pengumpulan dana dari setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang telah membayar simpanan. 89 Kemudian, frasa “yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati sesuai dengan perjanjian, dan digunakan untuk mendapatkan akses kredit atau pembiayaan untuk pembangunan dan perbaikan rumah, serta pemilikan rumah dari lembaga keuangan” dalam Penjelasan Pasal 123 ayat (1) huruf b UU PKP menunjukkan bahwa tabungan perumahan digunakan untuk mendapatkan kredit atau pembiayaan pembangunan, perbaikan rumah, dan pemilikan rumah. Hal tersebut dituangkan dalam pengaturan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 UU Tapera yang mengatur bahwa pemanfaatan dana Tapera dilakukan untuk pembiayaan perumahan bagi peserta meliputi pemilikan rumah, pembangunan rumah, atau perbaikan rumah. Dengan demikian, skema tabungan perumahan yang kepesertaannya bersifat wajib dalam UU Tapera berbeda dengan tabungan berdasarkan perjanjian dalam UU Perbankan karena tabungan perumahan merupakan bagian dari sistem pembiayaan perumahan nasional yang berbasis falsafah kebersamaan antara pekerja, pemberi kerja, dan pemerintah dengan tujuan memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak untuk seluas-luasnya rakyat Indonesia. 2. Bahwa kata “wajib” dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Tapera sejalan dengan asas “gotong royong”, asas “keberlanjutan” dan asas “portabilitas” dalam ketentuan Pasal 2 huruf a, huruf h dan huruf k UU Tapera dengan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa hingga saat ini penyediaan perumahan bagi MBR dengan penghasilan di bawah upah minimum yang membutuhkan rumah dilakukan menggunakan APBN antara lain program penyediaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kemudian di sisi lain, APBN juga digunakan untuk pembiayaan perumahan melalui program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang diberikan bagi MBR. Dengan demikian, beban APBN dalam pembiayaan perumahan masih sangat tinggi. b. Tujuan besar dari UU Tapera ini adalah untuk menjamin ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, dan keberlanjutan atas perumahan bagi seluruh masyarakat Indonesia sesuai dengan kewajiban negara dalam memenuhi hak warga negaranya dalam bertempat tinggal yang diatur 90 oleh ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Tujuan tersebut dalam UU Tapera dilaksanakan berdasarkan asas-asas, antara lain: 1) asas gotong royong melalui upaya dari setiap warga negara untuk bersama-sama dan saling menolong antar peserta dalam menyediakan dana murah jangka panjang dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi peserta; 2) Asas keadilan melalui upaya agar hasil pengelolaan Tapera dapat dinikmati secara proporsional oleh seluruh peserta; 3) asas keberlanjutan melalui upaya agar program Tapera berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan; dan 4) asas portabilitas melalui upaya menjamin kepesertaan terus berlanjut meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; Gotong royong merupakan budaya yang sangat kental di Indonesia dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Asas kegotongroyongan menjadi asas utama dan bagian dari budaya asli Indonesia. Asas Gotong Royong dari pelaksanaan pengelolaan Dana Tapera dimana tidak semua Peserta Tapera yang telah menabung mendapatkan pembiayaan Tapera, namun Peserta yang berstatus MBR akan ditopang pembiayaannya oleh Peserta lain yang lebih mampu melalui pengelolaan tabungan kolektif berupa dana Tapera yang digunakan sebagai pembiayaan perumahan. Melalui konsep ini, Peserta yang lebih mampu secara finansial memberikan dukungan kepada Peserta yang kurang mampu, sehingga tercipta keadilan distributif dalam pembiayaan perumahan. Hal ini diwujudkan melalui kepesertaan tabungan yang bertujuan untuk menyediakan dana murah jangka panjang. Dana yang telah terkumpul kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi Peserta yang termasuk golongan MBR. Kegotongroyongan ini bukan sekadar konsep ekonomi, melainkan cerminan nilai luhur kebersamaan dalam masyarakat, yang mengutamakan kesejahteraan bersama dalam mencapai tujuan yang lebih besar. 91 c. Skema Tapera, yang merupakan bentuk Housing Provident Fund dengan sistem tabungan wajib, adalah solusi efektif dalam penyediaan perumahan yang juga diadopsi di berbagai negara lain. Dengan memanfaatkan sistem tabungan wajib, Skema Tapera mengumpulkan dana dari Peserta untuk memberikan pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi MBR. Model serupa telah diterapkan di banyak negara di seluruh dunia. Pendekatan ini memastikan pengumpulan dana yang konsisten, mengurangi ketergantungan kepada APBN yang mengalir melalui mekanisme FLPP, dan menyediakan bantuan gotong royong yang mendukung pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang layak dan terjangkau bagi MBR. Penerapan sistem tabungan wajib ini menunjukkan keberhasilan dalam menciptakan solusi perumahan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan mengikuti jejak negara-negara lain, Skema Tapera menyediakan model yang efektif untuk mengatasi tantangan perumahan global, menjadikan tabungan wajib sebagai strategi kunci dalam penyediaan rumah yang layak dan terjangkau. Di berbagai negara, pendekatan terhadap pengelolaan Housing Provident Fund (HPF) dapat bervariasi, terutama dalam hubungannya dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Beberapa negara memilih untuk mengintegrasikan HPF dengan SJSN, sementara yang lain memilih untuk memisahkannya. Berikut perbandingan program Tapera dengan negara- negara lain (vide Bukti PK-4): 1) Republik Rakyat China: a) Nama Program: Housing Provident Fund (HPF); b) Sifat Program: Provident Fund untuk pembiayaan perumahan, dari pembelian, pembayaran pinjaman, hingga pembangunan, dipisahkan dari Sistem Jaminan Sosial Nasional; c) Sifat Kepesertaan: Iuran wajib dengan dibebankan 5% pekerja - 12% pemberi kerja; d) Sifat Pemupukan Dana: Diinvestasikan ke pasar saham dan obligasi; e) Sifat Pemanfaatan: Pinjaman Perumahan Pribadi yaitu membeli, membangun, dan renovasi rumah; 92 f) Statistik Kepesertaan: Per 2022 total terdapat 169,8 juta peserta dengan dana peserta yang terkumpul 3,2 triliun Yuan (IDR 6.871 triliun); g) Statistik Pemanfaatan: per 2019 – 2022 disalurkan sebesar 2,48 juta unit rumah dengan pendanaan 4,6 ribu triliun Rupiah; dan h) Periode program: 1978 – sekarang. (sumber: HPF Annual Report, World Bank) 2) Filipina: a) Nama Program; Home Development Mutual Fund (HDMF atau Pag-IBIG Fund); b) Sifat Program: Provident Fund (dana murah) untuk pembiayaan perumahan, namun dapat digunakan untuk pendidikan, kesehatan, hingga dana darurat, dipisahkan dari Sistem Jaminan Sosial Nasional; c) Sifat Kepesertaan: Iuran wajib dengan 1% - 2% dibebankan pekerja dan 2% dibebankan pemberi kerja; d) Sifat Pemupukan: diinvestasikan ke pasar saham dan obligasi; e) Sifat Pemanfaatan: Pinjaman Perumahan, dan Pinjaman Jangka Pendek (Pinjaman Multiguna dan Pinjaman Bencana); f) Statistik Kepesertaan: per 2022 terdapat 15,1 juta peserta dengan dana peserta yang terkumpul 179,9 miliar peso (IDR 50,2 triliun); g) Statistik Pemanfaatan: per 2020 – 2022 disalurkan sebesar 105.000 unit rumah dengan pendanaan 32,9 triliun rupiah; h) Periode Program: 1968 - sekarang. (sumber: HDMF Annual Report, World Bank) Keberhasilan program tabungan perumahan di Republik Rakyat China, dan Filipina, dapat dilihat dari jumlah statistik kepesertaan dan pemanfaatan yang telah diuraikan di atas, hal ini menunjukkan bahwa skema ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengatasi masalah kebutuhan rumah di Indonesia. Dengan pelaksanaan kepesertaan yang bertahap dan penerbitan regulasi yang mendukung BP Tapera di Indonesia memiliki potensi besar untuk memainkan peran yang serupa, terutama dalam mengatasi backlog perumahan yang ada. Untuk itu, eksistensi BP Tapera harus dijaga dan didukung oleh pemerintah serta 93 masyarakat luas, sehingga program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. d. Bahwa sebagaimana telah Pemerintah uraikan sebelumnya, materi muatan tabungan perumahan merupakan pelaksanaan amanat dari Pasal 124 UU PKP dimana dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) huruf b UU PKP yang menyatakan: Yang dimaksud dengan “dana tabungan perumahan” adalah simpanan yang dilakukan secara periodik dalam jangka waktu tertentu, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati sesuai dengan perjanjian, dan digunakan untuk mendapatkan akses kredit atau pembiayaan untuk pembangunan dan perbaikan rumah, serta pemilikan rumah dari lembaga keuangan. Dengan tidak diaturnya kata “wajib” dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Tapera, maka simpanan Tapera sebagai tabungan kolektif yang akan digunakan untuk pembiayaan perumahan bagi peserta tidak akan dapat terakumulasi. e. Dengan terlaksananya program Tapera berdasarkan asas gotong royong, maka: 1) tujuan besar negara dalam menjamin pemenuhan hak bertempat tinggal bagi seluruh warga negaranya yang diatur oleh ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 lebih cepat tercapai; 2) tercipta keadilan distributif dalam pembiayaan perumahan; dan 3) penggunaan APBN dapat difokuskan kepada penyediaan perumahan dan permukiman bagi MBR dengan penghasilan di bawah upah minimum yang membutuhkan rumah namun tidak memiliki kemampuan mengakses pembiayaan perumahan. f. Dengan demikian, apabila kata “wajib” tidak diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Tapera dan diubah menjadi kata “dapat”, maka tidak akan terbentuk dana kolektif yang akan dimanfaatkan sebagai dana Tapera yang kemudian dikelola untuk pembiayaan perumahan. Pada akhirnya, tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 untuk menjamin pemenuhan hak bertempat tinggal bagi seluruh warga negaranya dan tujuan besar UU Tapera untuk menjamin ketersediaan, aksesibilitas, 94 keterjangkauan, dan keberlanjutan atas perumahan bagi seluruh masyarakat Indonesia akan sulit tercapai. 3. Bahwa terkait dalil Para Pemohon yang menyatakan “tabungan bukan merupakan salah satu pungutan lain yang bersifat memaksa, sehingga harus dikecualikan, terlebih jika hal tersebut bersifat wajib. Sifat memaksa tidak dapat diterapkan dalam hal tabungan, in casu program Tapera”, Pemerintah menyampaikan sebagai berikut: a. ketentuan Pasal 23A UUD NRI 1945 selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Pajak atau pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. b. Bahwa konteks pajak atau pungutan lain yang bersifat memaksa dalam ketentuan Pasal 23A UUD NRI 1945 dalam ruang lingkup sebagai berikut: 1) sumber pendapatan utama bagi negara yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan; 2) fungsi anggaran (budgeter) bagi pemerintah dalam menyusun anggaran belanja negara; 3) fungsi mengatur (regulerend) yang berfungsi sebagai instrumen pengaturan kebijakan sosial dan ekonomi 4) fungsi menjaga stabilitas ekonomi, termasuk mengendalikan inflasi dan mengatur peredaran uang di masyarakat. 5) fungsi redistribusi pendapatan untuk digunakan untuk mendanai program-program sosial yang mendukung masyarakat kurang mampu. c. Frasa “bersifat memaksa” dalam ketentuan Pasal 23A UUD NRI 1945 memperbolehkan diaturnya sanksi pidana bagi yang tidak taat, dengan tujuan: 1) Menjaga kepatuhan, dimana sanksi pidana berfungsi sebagai pencegah (deterrent) bagi individu/badan hukum yang mungkin mencoba menghindari kewajiban pajak. 95 2) Keadilan Sosial, dimana sanksi pidana membantu memastikan bahwa semua pihak berkontribusi secara adil, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan oleh ketidakpatuhan orang lain. 3) Legitimasi Hukum, dimana sanksi pidana memberikan legitimasi pada tindakan pemungutan tersebut. Tanpa adanya sanksi, sistem perpajakan akan lemah dan tidak efektif. 4) Pencegahan tindak pidana, dimana sanksi pidana juga berfungsi untuk mencegah tindak pidana di bidang perpajakan, seperti penggelapan pajak. 5) Pendidikan dan kesadaran, dimana sanksi pidana dapat mendidik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. d. Sedangkan program Tapera bukanlah pajak atau pungutan lain yang bersifat memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 23A UUD NRI 1945. Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) UU Tapera mewajibkan masyarakat yang telah memenuhi ketentuan untuk menjadi Peserta Tapera yang kemudian wajib menyetorkan simpanan yang akan dikelola sebagai dana Tapera untuk pembiayaan perumahan. Sifat “wajib” dalam ketentuan UU Tapera diiringi oleh sanksi administratif, bukan sanksi pidana. Kemudian terkait dana yang telah disetorkan, konteks Tapera mengembalikan seluruh dana yang telah disetorkan kepada Peserta Tapera bahkan ditambah dengan hasil pemupukannya pada akhir masa kepesertaannya. Selain memperoleh seluruh simpanan dan hasil pemupukannya, bagi Peserta Tapera yang memenuhi syarat untuk menikmati manfaat pembiayaan perumahan berupa KPR, KBR, dan KRR juga mendapatkan berbagai fasilitas seperti suku bunga lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan perumahan komersil, bebas PPN untuk KPR dengan luasan 21 m2 sampai dengan 36 m2, dan angsuran yang dibayarkan sudah termasuk premi asuransi jiwa dan kebakaran. Dengan demikian, kata “wajib” dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) UU Tapera berbeda dengan frasa “bersifat memaksa” dalam ketentuan Pasal 23A UUD NRI 1945, sehingga ketentuan a quo UU Tapera tidak dapat dipertentangkan dengan ketentuan Pasal 23A UUD NRI 1945. 96 4. Bahwa terkait dalil Para Pemohon yang menyatakan “Tabungan perumahan yang bersifat wajib dan mengikat seluruh pekerja menggeser tanggung jawab negara dan pemerintah menjadi tanggung jawab rakyat” menurut Pemerintah adalah dalil yang tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa program Tapera merupakan program pengelolaan simpanan yang berasal dari peserta untuk dapat dimanfaatkan kembali untuk peserta berdasarkan asas gotong royong dalam bentuk pemberian akses pembiayaan perumahan dengan konsep dana murah jangka panjang, yang kemudian pada akhir masa kepesertaannya seluruh peserta mendapatkan kembali seluruh simpanan ditambah dengan hasil pemupukannya. b. Bahwa ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Menurut Pemerintah, frasa “negara, terutama pemerintah” tidak dapat diartikan bahwa negara adalah Pemerintah saja, melainkan harus diartikan negara adalah suatu organisasi yang terdiri atas unsur antara lain: 1) Rakyat sebagai pemegang kedaulatan (vide Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945); 2) Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan (vide pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945) dengan dibantu menteri-menteri yang membidangi urusan tertentu (vide Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI 1945); 3) Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kekuasan membentuk Undang-Undang (vide Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945) dan pemegang fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan (vide Pasal 69 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU MD3); 4) Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman (vide Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945); dan 97 5) Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kewenangan menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (vide Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945). c. Frasa “terutama pemerintah” diartikan sebagai porsi tanggung jawab pemerintah dalam menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia lebih besar. Tanggung jawab Pemerintah dalam menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, terutama hak bertempat tinggal telah Pemerintah lakukan melalui beberapa program Pemerintah antara lain penyediaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa), rumah khusus, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dan pembiayaan perumahan melalui program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang seluruhnya diprioritaskan untuk MBR dan berasal dari APBN. Penggunaan APBN dalam memenuhi hak bertempat tinggal dalam UUD NRI 1945 tentu dapat dilakukan, namun tentunya juga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mewujudkannya mengingat peruntukan APBN tidak hanya untuk memenuhi hak bertempat tinggal saja. Oleh karena itu, melalui program Tapera yang berdasarkan asas gotong royong dan sifat kepesertaan wajib bagi seluruh warga negara yang memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum diharapkan dapat memberikan pilihan pembiayaan perumahan berkonsep dana murah jangka panjang bagi peserta, sehingga upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, terutama hak bertempat tinggal lebih cepat terwujud. Dalam penyelenggaraan program Tapera dapat Pemerintah jelaskan tanggung jawab Pemerintah antara lain sebagai berikut: 1) Sebagai regulator dengan membentuk beberapa peraturan perundang- undangan, yaitu UU Tapera, PP Tapera, dan Peraturan BP Tapera. Pemerintah dan DPR sebagai regulator telah menerapkan rambu- 98 rambu dalam pelaksanaan pengelolaan dana Tapera dengan uraian sebagai berikut: a) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU Tapera, dana yang dikumpulkan disimpan oleh Bank Kustodian, sehingga dana Tapera tidak disimpan oleh BP Tapera; b) Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 19 UU Tapera, Bank Kustodian wajib mencatat penerimaan Simpanan ke dalam rekening tiap-tiap Peserta, sehingga nominal yang diterima oleh Bank Kustodian dari simpanan yang disetorkan akan sama jumlahnya dengan yang tertera pada rekening masing-masing Peserta; c) Terkait dengan penyaluran pembiayaan perumahan, berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU Tapera, dana Tapera disalurkan oleh Bank Kustodian melalui Bank atau Perusahaan Pembiayaan yang khusus menangani pembiayaan perumahan dan yang ditunjuk oleh BP Tapera. Bank atau Perusahaan Pembiayaan yang mendapatkan dana dari Bank Kustodian tersebut menyerahkan aset berupa efek kepada Bank Kustodian dalam nilai yang sama. Mekanisme pembiayaan perumahan tersebut akan diatur oleh BP Tapera dengan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian, pengelolaan dana Tapera melibatkan banyak pihak dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diawasi dan dikoordinasikan dengan Otoritas Jasa Keuangan sebagai bentuk pelaksanaan asas kehati-hatian, asas akuntabilitas, dan asas keterbukaan; d) Terkait akses informasi, berdasarkan pengaturan dalam Pasal 65 huruf c sampai dengan huruf f UU Tapera mengatur bahwa Peserta Tapera memiliki hak antara lain “menerima pengembalian Simpanan beserta hasil pemupukannya pada akhir masa kepesertaan, mendapatkan informasi dari BP Tapera mengenai kondisi dan kinerja Dana Tapera, mendapatkan informasi atas penempatan Dana Tapera dari Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, dan mendapatkan informasi dari Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian mengenai posisi nilai kekayaan atas 99 Simpanan dan hasil pemupukannya”, akses atas informasi oleh Peserta dapat diakses melalui aplikasi resmi “Tapera Mobile” yang di dalamnya berisi informasi antara lain tentang saldo tabungan, status kepesertaan, prinsip pengelolaan dana, layanan dan produk berupa pengembalian tabungan, pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pembangunan Rumah (KBR) dan Kredit Perbaikan Rumah (KRR); dan e) Terkait dengan pelaporan, berdasarkan ketentuan Pasal 30 UU Tapera mengatur bahwa Bank atau Perusahaan Pembiayaan wajib melaporkan pelaksanaan penyaluran pembiayaan perumahan kepada BP Tapera dan Bank Kustodian, sehingga seluruh proses pengelolaan dana Tapera berlangsung dengan tetap mengutamakan asas kehati-hatian, asas akuntabilitas, dan asas keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, huruf i, dan huruf j UU Tapera. 2) Sebagai pengawas dengan melakukan pengawasan atas pengelolaan dana Tapera berdasarkan asas kehati-hatian, asas akuntabilitas, dan asas keterbukaan dengan penjelasan sebagai berikut: a) pengawasan terhadap BP Tapera dilaksanakan oleh Komite Tapera dan Otoritas Jasa Keuangan; b) Pengawasan terhadap Manajer investasi, bank Kustodian, dan Bank atau Perusahaan Pembiayaan dilaksanakan oleh BP Tapera dan Otoritas Jasa Keuangan; dan c) Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan atas penyelenggaraan Tapera. Dengan demikian, program Tapera yang mengelola simpanan yang berasal dari peserta dan dipergunakan untuk peserta dalam bentuk pembiayaan perumahan dengan konsep dana murah jangka panjang tidak menggeser tanggung jawab negara dan Pemerintah. Pemerintah tetap melaksanakan tanggung jawabnya dengan memastikan pengelolaan simpanan peserta dalam program Tapera dikelola dengan tetap berdasarkan asas kehati- hatian, asas akuntabilitas, dan asas keterbukaan, sesuai dengan tujuannya, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 100 undangan, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945. 5. Bahwa terkait dalil Para Pemohon yang pada intinya menyatakan “Tabungan perumahan yang bersifat wajib juga hanya menambah beban finansial rakyat” menurut Pemerintah adalah dalil yang tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut: a. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Tapera merupakan norma yang mewajibkan setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum untuk menjadi Peserta, sedangkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Tapera hanya mengatur mengenai kewajiban bagi pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerja. Berdasarkan hal tersebut, ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) UU Tapera hanya mengatur kewajiban menjadi peserta dan kewajiban mendaftarkan pekerja. Ketentuan a quo UU Tapera tidak mengatur materi muatan mengenai pembebanan finansial kepada peserta Tapera, sehingga tidak menimbulkan beban finansial kepada Para Pemohon; b. Bahwa program Tapera tidak dapat diartikan sebagai beban finansial, namun justru harus diartikan sebagai tabungan bagi peserta yang memberikan banyak manfaat pembiayaan perumahan antara lain sebagai berikut: 1) bunga pembiayaan perumahan lebih rendah dan bersifat tetap (fixed) dibandingkan dengan skema pembiayaan perumahan komersil dari jasa keuangan lainnya, serta jangka waktu pembiayaan yang panjang (vide Keputusan BP Tapera Nomor 2 Tahun 2023 tentang Suku Bunga, Margin, atau Ujrah, Jangka Waktu, Zona Wilayah, Limit Kredit/Pembiayaan Batasan, Luas Lantai dan Luas Tanah, Komponen dan Batasan Biaya Proses Pembiayaan Pembobotan, dan Skoring Urutan Prioritas, dan Batasan Tertinggi Biaya dalam Pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat); 2) untuk skema pembiayaan perumahan untuk pemilikan rumah (Kredit Pemilikan Rumah Tapera) bebas Pajak Pertambahan Nilai (vide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2023 tentang 101 Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai); 3) suku bunga, margin, atau ujrah sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan asuransi kredit/pembiayaan (vide Peraturan BP Tapera Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembiayaan Perumahan bagi Peserta Tabungan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan BP Tapera Nomor 2 Tahun 2023); 4) mendapatkan hasil pemupukan dari Simpanan (vide UU Tapera); dan 5) BP Tapera saat ini sedang mengembangkan potensi manfaat lain yang dapat diperoleh Peserta Tapera, sehingga manfaat yang akan diterima oleh Peserta Tapera ketika skema Tapera telah beroperasi penuh dapat lebih menarik dan lebih menguntungkan bagi Peserta. c. Selain memberikan manfaat yang telah diuraikan di atas, besaran pengerahan sebesar 3% (tiga persen) bagi peserta Pekerja dan Pekerja Mandiri juga ditentukan batas atas dan batas bawah dari gaji atau upah sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) PP Tapera Perubahan, sehingga manakala gaji atau upah peserta Pekerja atau Pekerja Mandiri di atas batas atas, maka perkalian 3% (tiga persen) besaran Tapera dilakukan terhadap batas atasnya, bukan terhadap total gaji atau upahnya. Dengan demikian, besaran pengerahan Tapera diperhitungkan secara proporsional dan adil, serta tidak menimbulkan beban finansial bagi rakyat Indonesia. Dengan demikian dengan adanya program Tapera, Para Pemohon justru mendapatkan banyak manfaat seperti pilihan akses pembiayaan perumahan (KPR, KBR, dan/atau KRR) dengan banyak keuntungan dibandingkan dengan pembiayaan perumahan komersial hingga manfaat yang pasti diperoleh Para Pemohon yaitu pengembalian seluruh simpanannya ditambah hasil pemupukannya, sehingga ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat 102 (1) UU Tapera tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. 6. Bahwa terkait dalil Para Pemohon yang pada intinya menyatakan “tabungan perumahan yang bersifat wajib dan mengikat seluruh pekerja tidak sesuai dengan praktik negara lain dalam Naskah Akademik RUU Tapera” Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa skema Housing Provident Fund (HPF) yang diterapkan di Indonesia dalam hal ini skema Tapera adalah skema yang dirancang tidak sepenuhnya sama dengan yang dicantumkan dalam skema HPF negara lain dalam Naskah Akademik. Skema Tapera dirancang dengan mengambil poin-poin keunggulan dari skema HPF dan contractual savings. Salah satu keunggulan yang dimiliki oleh BP Tapera adalah sumber dana Tapera tidak hanya bersumber dari tabungan Peserta seperti skema HPF, namun dapat bersumber dari dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti skema contractual savings; b. Dengan skema Tapera BP Tapera dapat mengelola dana investasi perumahan dengan lebih fleksibel dan terukur. Dalam skema Tapera, dana yang didapat dari pengerahan peserta dan sumber dana lainnya diarahkan pada pemupukan dan pembiayaan rumah secara langsung, sehingga mengurangi risiko ketidakcocokan antara waktu pencairan dana dan kebutuhan likuiditas dana; dan c. Dalam skema contractual savings, penabung diwajibkan untuk menabung dalam jangka waktu tertentu dan harus memenuhi batasan besaran angka tertentu. Ketika sudah mencapai jangka waktu tertentu dan memenuhi batasan besaran angka tertentu, entitas pengelola dana tabungan dimaksud akan memenuhi kekurangan dana tabungan dengan sumber dana lain agar pembiayaan perumahan dapat dipenuhi. Risiko utama dari skema contractual savings dimaksud adalah risiko likuiditas atau risiko bahwa entitas tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi permintaan pinjaman di masa depan ketika kontrak jatuh tempo, sehingga dapat disimpulkan skema Tapera yang mengkombinasikan skema HPF dan contractual savings memiliki risiko yang lebih rendah dalam hal pengelolaannya. 103 Berdasarkan uraian di atas, menurut Pemerintah, kata “wajib” dalam Pasal 7 ayat (1) UU Tapera tidak dapat dimaknai sebagai “dapat” sebagaimana petitum Para Pemohon karena justru akan menimbulkan tidak tercapainya tujuan negara untuk memenuhi hak warga negara dalam bertempat tinggal sesuai ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, tidak tercapainya keadilan distributif, dan pembiayaan perumahan akan kembali berfokus pada APBN melalui mekanisme FLPP saja. Selain itu, UU Tapera tidak menimbulkan beban finansial bagi Para Pemohon dan seharusnya dilihat sebagai tabungan yang mempunyai banyak manfaat. IV. DAMPAK APABILA PETITUM PARA PEMOHON DIKABULKAN Berdasarkan seluruh uraian Pemerintah di atas, Pemerintah perlu menyampaikan dampak apabila petitum Para Pemohon Register 134/PUU- XXII/2024 dikabulkan dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Tujuan Negara dalam Menjamin Ketersediaan, Aksesibilitas, Keterjangkauan, dan Keberlanjutan Atas Perumahan Bagi Seluruh Masyarakat Indonesia Menjadi Terhambat Bahwa warga negara berhak bertempat tinggal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Untuk menjamin terpenuhinya hak bertempat tinggal tersebut, Pemerintah wajib menjamin ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, dan keberlanjutan atas perumahan bagi seluruh masyarakat Indonesia dimana Pemerintah telah melakukan beberapa upaya melalui pembiayaan perumahan yang sebelum UU Tapera diundangkan masih berfokus pada penggunaan APBN. UU Tapera bertujuan menyediakan alternatif penyediaan dana murah jangka panjang untuk pembiayaan perumahan selain program pembiayaan perumahan Pemerintah yang menggunakan APBN. Dengan diaturnya kepesertaan yang bersifat wajib dan dengan dilaksanakan sesuai dengan asas gotong royong, maka penggunaan APBN dapat difokuskan kepada penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat golongan berpenghasilan rendah di bawah upah minimum yang membutuhkan rumah namun tidak memiliki kemampuan mengakses pembiayaan perumahan. Apabila kata “wajib” dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Tapera diubah menjadi kata “dapat”, maka pembiayaan perumahan bagi MBR akan tetap 104 berpusat pada penggunaan APBN karena dana Tapera yang akan dikelola sebagai pembiayaan perumahan bagi MBR tidak akan terkumpul (tidak terbentuk tabungan kolektif) dengan mekanisme kepesertaan bersifat opsional, yang pada akhirnya upaya negara dalam memenuhi hak seluruh warga negara untuk bertempat tinggal yang diatur dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menjadi terhambat. 2. Terjadi Kekosongan Hukum mengenai Substansi Tabungan Perumahan Bahwa sebagaimana telah Pemerintah sampaikan pada Keterangan Pemerintah di atas, UU Tapera merupakan undang-undang yang dibentuk untuk mengatur materi muatan tabungan perumahan sebagai amanat ketentuan Pasal 124 UU PKP yang menyatakan: Ketentuan mengenai tabungan perumahan diatur tersendiri dengan undang-undang. Dengan dikabulkannya petitum Pemohon Perkara Register 96/PUU- XXII/2024 yaitu menyatakan UU Tapera bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka tidak ada undang-undang yang dapat menindaklanjuti amanat dari ketentuan Pasal 124 UU PKP. 3. Bahwa perlu diketahui sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) huruf d UU Tapera, sumber Dana Tapera salah satunya adalah dari hasil pengalihan aset Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang dikelola oleh Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum- PNS). Hingga saat ini pelaksanaan pengembalian tabungan yang dilakukan oleh Bapertarum-PNS dijalankan oleh BP Tapera. Selain pengelolaan Dana Tapera, pada tahun anggaran 2022 BP Tapera juga diberi amanah untuk melaksanakan pengelolaan Dana FLPP. Dana FLPP dikelola oleh BP Tapera selaku Operator Investasi Pemerintah (OIP). Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. OIP adalah pelaksana fungsi operasional yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Karakteristik pengelolaan Dana FLPP oleh BP Tapera selaku OIP diatur di ketentuan peraturan perundang- undangan terkait investasi pemerintah. 105 Penghilangan BP Tapera dapat menimbulkan berbagai implikasi, terutama terhadap pengelolaan Dana Tapera yang bersumber dari pengalihan aset Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil dan Dana FLPP, yang saat ini berada di bawah kendali BP Tapera. Dengan dilikuidasinya Bapertarum PNS dan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP), pengelolaan Dana Tapera yang bersumber dari pengalihan aset Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil dan pengelolaan Dana FLPP telah dialihkan ke BP Tapera. Jika BP Tapera dihilangkan, maka Dana Tapera yang bersumber dari pengalihan aset Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil dan Dana FLPP akan kehilangan badan hukum yang menjadi pengelolanya. Hal ini menimbulkan beberapa potensi permasalahan: 1) Kehilangan Pengelola Dana: Dana Tapera yang bersumber dari pengalihan aset Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil dan Dana FLPP yang sebelumnya berada di bawah Bapertarum PNS dan BLU PPDPP saat ini dikelola oleh BP Tapera. Jika BP Tapera dihapuskan, Dana Tapera yang bersumber dari pengalihan aset Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil dan Dana FLPP akan kehilangan lembaga pengelolanya. Tanpa pengelola yang sah dan berwenang, distribusi dan pengelolaan dana tersebut dapat terhambat, yang berpotensi mempengaruhi kelancaran program pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini dapat menimbulkan persepsi buruk dari masyarakat apabila pelayanan Dana Tapera yang bersumber dari pengalihan aset Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil dan Dana FLPP berhenti. 2) Kekosongan Regulasi dan Tata Kelola: BP Tapera memiliki mandat hukum dan regulasi untuk mengelola Dana Tapera yang bersumber dari pengalihan aset Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil dan Dana FLPP, yang merupakan instrumen penting dalam kebijakan pembiayaan perumahan di Indonesia. Jika lembaga ini dihapus tanpa pengganti yang jelas, dapat terjadi kekosongan dalam tata kelola, sehingga perlu ada transisi yang terencana agar tidak terjadi kekacauan dalam pengelolaan dana dimaksud. 106 V. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Mahkamah agar dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon Perkara Register 134/PUU-XXII/2024 tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon Perkara Register 134/PUU- XXII/2024 untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon Perkara Register 134/PUU-XXII/2024 tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 4. Menyatakan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Keterangan Tambahan Presiden I. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. 1. Dalam Undang-Undang 1 itu tidak dikenal atau tidak mewajibkan pekerja untuk menjadi peserla bahwa Masyarakat itu diminta untuk melakukan yang namanya tabungan perumahan, ya, tapi saya tidak melihat ada ketentuan atau kewajiban yang mewajibkan, ya, bagi, peserla untuk menjadi peserla, ya, pekerja untuk menjadi peserla yang wajib, ya, tidak disebutkan wajib. Demikian juga untuk peserla untuk didaftarkan juga tidak wajib juga. Kemudian juga pemberi kerja juga tidak juga. Nah, tapi dalam Undang- Undang Nomor 4/ 2016 ini muncul kaidah norma wajib itu. Ya, inilah saya perlu mendapat mungkin penjelasan, apa dia punya logi,cal framework-nya gi,tu, ya, supaya kita bisapaham, oh, ya, di Undang-Undang Nomor 1/2011 tidak diwajibkan karena apa-apa kan pertimbangannya. Sementara sekarang ini sudah mungkin, ya, perkembangannya atau bagaimana, ini perlu kita dapatkan penjelasannya. Bahwa soal pemerintah punya tanggung jawab, ya, negara punya tanggung jawab untuk menyediakan perumahan, 107 ya, fine, enggak ada masalah soal itu. Bahkan melibatkan masyarakat pun juga, ya. Tapi ketika pemerintah undang-undang ini mewajibkan, nah, di sinilah letak persoalan yang dipersoalkan oleh ParaPemohon. Ya, baik Perkara 86, 68, 69 mau pun juga di Perkara 143, ya? 134, kebalik, 134 ya? Persoalannya di situ karena ini ada pergeseran itu. Nah, bagaimana ini menjelaskan bahwa penting itu pergeseran itu, ya?. 2. Nah, dan bagaimana apakah itu tidak sekadar menjawab bahwa itu penting, apakah itu tidak menggerus juga otonomi dari pekerja untuk menentukan sendiri apakah dia mau menjadi peserla atau tidak? Karena apa? Dalam ketentuan Undang-Undang 4/2014 itu, Pak ... ya, Pak Kepala Badan, itu disebutkan bahwa peserla itu otomatis menjadi pemilik unit investasi. Berarti untuk berinvestasi diwajibkan, kan gi,tu logi,kanya. Karena dia wajib menjadi peserla, maka kalau untuk berinvestasi yang notabene ini investasi ini adalah hubungan privat, kok menjadi ... karena dia pemilik unit investasi, menjadi wafib. Apalagi, di dalam Pasal 72 itu bagi, peke-rja, ya, bagi, pemberi ke,ja yang tidak melaksanakan kewafibannya itu diancam sanksi administrasi dan itu sanksinya bermacam-macam. Nah, di sinilah letak kegusaran ini, ya, dari Para Pemohon ini yang perlu dijelaskan oleh Pemerintah dalam Keterangannya, kenapa te-rjadi pergeseran itu? Nah, itu saya kira, ya, untuk Pemerintah Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi dimaksud, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Terhadap poin Nomor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Harnzah, S.H., M.H. yang pada intinya meminta penjelasan mengenai pergeseran norma kata "wajib" yang semula tidak diatur dalam pengaturan tabungan perumahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (selanjutnya disebut UU PKP) menjadi diatur dalam UU Tapera, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa sebagaimana telah Pemerintah uraikan dalam Keterangan Presiden dalam Perkara 86/PUU-XXII/2024, 96/PUU-XXII/2024, dan 134/PUU- XXII/2024 yang telah disampaikan pada persidangan-persidangan sebelumnya "tabungan perumahan" telah diamanatkan dalam Pasal 121, 108 Pasal 123 ayat (1) berikut Penjelasannya, dan Pasal 124 UU PKP dimana dalam Penjelasan Pasal 123 ayat (1) UU PKP menyatakan: Yang dimaksud dengan "dana tabungan perumahan" adalah simpanan yang dilakukan secara periodik dalam jangka waktu tertentu, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati sesuai dengan perjanjian, dan digunakan untuk mendapatkan akses kredit atau pembiayaan untuk pembangunan dan perbaikan rumah, serta pemilikan rumah dari lembaga keuangan. Apabila tabungan perumahan telah melembaga, dana APBN untuk pembiayaan murah jangka panjang dapat dihentikan. Dalam Penjelasan Pasal 123 ayat (1) UU PKP mengamanatkan terciptanya kondisi: 1) tersedianya dana murah jangka panjang untuk pembiayaan perumahan; dan 2) ketergantungan terhadap APBN dalam pembiayaan perumahan dapat dihentikan. b. Bahwa untuk menciptakan kondisi yang diamanatkan oleh UU PKP tersebut, pengaturan kepesertaan dalam skema Tapera harus dalam bentuk suatu kewajiban agar tersedia dana murah jangka panjang yang kemudian akan dikelola dalam bentuk pembiayaan perumahan dan pada akhirnya pembiayaan perumahan bagi MBR dapat tidak tergantung pada APBN. c. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b beserta konsekuensi hukum diatas diperkuat dengan telah terbentuknya lembaga sebagaimana tercantum dalam BAB IV, Pasal 32 ayat (1) UU Tapera: Pasal 32 (1) Berdasarkan Undang-Undang ini dibentuk BP Tapera. lebih lanjut, hal tersebut kembali dinyatakan dalam penjelasan umum UU Tapera yang menyatakan bahwa: Untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan Tapera diatur juga peralihan kelembagaan dan seluruh asetnya dari lembaga yang ada saat ini, yaitu Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil ke dalam BP Tapera menurut Undang-Undang ini. Sehingga lembaga tersebut, secara de jure telah memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan berdasarkan UU Tapera Pasal 36 dan 37 dengan tujuan akhir untuk menghentikan 109 ketergantungan terhadap penggunaan APBN dengan tersedianya dana murah untuk pembiayaan perumahan jangka panjang. d. Bahwa dapat Pemerintah sampaikan bahwa kata "wajib" dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Tapera juga telah mendapatkan perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut DPR RI) yang tertuang dalam Risalah Rapat Panja tanggal 25 Januari 2016 (vide Bukti PK- 5 Risalah Rapat Panja 25 Januari 2016) yang pada intinya consent Panja saat itu terkait kata "wajib" adalah wajib yang tidak memberatkan, sehingga persetujuan penggunaan konsep "wajib" menunggu pembahasan mengenai sanksi terlebih dahulu. e. Kemudian, dalam rapat Panja tanggal 26 Januari 2016 tersebut diputuskan kata "wajib" tetap digunakan atau sesuai dengan rumusan aslinya. Hal ini berarti dari DPR RI pun telah mempertimbangkan urgensi kata "wajib" dalam kepesertaan Tapera dan memutuskan bahwa kepesertaan Tapera bersifat wajib. f. Bahwa tanpa bermaksud mengurangi esensi dari pengujian UU Tapera ini, Pemerintah menyampaikan terkait sanksi yang menjadi konsen dalam rapat Panja tanggal 25 Januari 2016 dan 26 Januari 2016 dirumuskan dalam ketentuan Pasal 72 ayat (1) UU Tapera yang kemudian didelegasikan pengaturan lebih lanjutnya kepada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (selanjutnya disebut PP Tapera) oleh ketentuan Pasal 72 ayat (2) UU Tapera. g. Dalam PP Tapera diatur bahwa bagi Peserta (Pekerja dan Pekerja Mandiri) diatur kewajiban-kewajiban yang selaras dengan kewajiban dalam UU Tapera dengan pengaturan sebagai berikut: 1) bagi Peserta yang merupakan Pekerja tidak diatur pengenaan sanksi administratifnya; dan 2) bagi Peserta yang merupakan Pekerja Mandiri diatur pengenaan sanksi administratifnya berupa peringatan tertulis saja (vide Pasal 55 ayat (1) PP Tapera). Pengaturan pengenaan sanksi administratif demikian merupakan wujud Pemerintah menindaklanjuti perhatian rapat Panja tanggal 25 Januari 2016 dan 26 Januari 2016 yang menegaskan konsep wajib yang tidak memberatkan dalam skema Tapera. 110 Dengan demikian, Pemerintah dapat sampaikan bahwa mengenai kata "wajib" tidak terjadi pergeseran antara UU PKP dan UU Tapera karena sejak awal UU PKP memang mengamanatkan kondisi tersedianya dana murah jangka panjang untuk pembiayaan perumahan dan menghilangkan ketergantungan pada APBN dimana kondisi tersebut tidak akan tercapai apabila tidak menggunakan kata "wajib" dalam norma kepesertaan Tapera. Selain itu, DPR Rl juga sudah menyetujui penggunaan kata "wajib" dalam kepesertaan Tapera yang juga telah Pemerintah tindak lanjuti dengan perumusan norma sanksi administratif PP Tapera dengan konsen "wajib yang tidak memberatkan". 2. Terhadap poin Nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. yang pada intinya meminta penjelasan mengenai pergeseran norma kata "wajib" yang menyebabkan investasi yang seharusnya merupakan hubungan privat, namun karena sifat kepesertaan wajib maka berinvestasi menjadi diwajibkan dan diancam sanksi administratif, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. bahwa skema kepesertaan Tapera yang bersifat wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Tapera dilaksanakan untuk menjamin dana murah jangka panjang dan mengurangi ketergantungan pemenuhan rumah melalui APBN, dari perspektif yang berbeda pemupukan Dana Tapera atau investasi merupakan model pengelolaan dana yang mencontoh seperti Housing Provident Fund untuk meningkatkan nilai dari Tapera itu sendiri, maka harus dipisahkan sifat kepesertaan yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dengan model pemupukan Dana Tapera atau investasi; b. Bahwa kata "wajib" dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Tapera merupakan norma terkait kepesertaan yang tidak berhubungan langsung dengan investasi. Kata "wajib" dalam Pasal 7 ayat (1) UU Tapera merupakan norma yang diperlukan dalam menjamin tersedianya dana murah jangka panjang yang dapat dikelola menjadi pembiayaan perumahan bagi MBR dan hal ini merupakan ranah kegiatan pengerahan dana Tapera yang diatur dalam BAB III PENGELOLAAN TAPERA Bagian Kedua. c. Sedangkan investasi merupakan salah satu langkah yang ditempuh dalam pengelolaan dana Tapera oleh BP Tapera melalui Manajer Investasi yang 111 merupakan ranah kegiatan pemupukan dana Tapera yang diatur dalam BAB III PENGELOLAAN TAPERA Bagian Ketiga. d. Bahwa sebagaimana telah Pemerintah uraikan dalam penjelasan Pemerintah terhadap Pertanyan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. Nomor 1 di atas, kata "wajib" dalam kepesertaan Tapera merupakan norma yang diperlukan untuk menciptakan kondisi tersedianya dana murah jangka panjang untuk pembiayaan perumahan dan menghilangkan ketergantungan pada APBN dengan tetap dalam koridor konsep wajib yang tidak memberatkan sesuai perhatian DPR RI. II. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. 1. Kalau saya membaca Undang-Undang Nomor 4 Tamm 2016, maka yang namanya Tapera iru wajib tidak hanya untuk sektor swasta, tapi juga sektor publik pemerintahan. Karena pemberi ke-rja itu termasuk juga penyelenggara negara. Nah, mohon dilengkapi ini untuk Kuasa Presiden, ini yang sektor publik ini siapa saja? Apakah dari Presiden, Wakil Presiden, Hakim Mahkamah Konstitusi, para Menteri itu wajib apa enggak? Kewajibannya sampai mana? Yang disebut dengan penyelenggara negara yang mempeke-rjakan pegawai aparatur sipil negara, prajurit tentara nasional, dan anggota kepolisian. Saya mohon itu pertama dilengkapi. Karena memang di sini disebut pegawm aparatur sipil negara. Apakah hanya terbatas saja katakanlah sampai Eselon I, gitu ya, atau termasuk juga yang pejabat negaranya? Apalagi kalau pejabat negara itujuga aparatur sipil negarajuga itu tadinya, gitu, ya. Nah, itu mohon di ... apa ... disampaikan ... di ini juga. Sekaligus juga skema untuk yang sektor publik, Pak, seperti apa? Kalau sektor publik ini kan, enggak ada yang protes, takut gitu lho kalau protes. ASN, anggota TNI atau anggota Polrilah, begitu ya. Nah, itu apa yang saya mohon juga dilengkapi juga. 2. Nah, mendengarkan keterangan, baik tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Badan maupun Pak Komisioner BP Tapera, ini yang ditekankan adalah soal gotong-royong. Dan yang disuruh menggotong ... ini terutama adalah para pekerja sektor swasta yang barangkali upahnya saja ada di 112 sekitar upah minimum, kan gitu. Pertanyaan yang saya ini nanti untuk Bapak, apakah juga Pemerintah, karena ada kewajiban baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016, itu juga memperhitungkan kewajiban untuk 2,5% lho, ini, dari penghasilan, itu dalam penetapan upah minimum? Bapak mesti koordinasijuga ini sama Kementerian Ketenagakerjaan. Tapi kan kami melihat pemerintah ini satu, presiden, dihitung apa tidak? Gitu, lho. Karena barangkali kalau ini kemudian dihitung juga, barangkali ini ya, protes antara lain dalam bentuk permohonan ini, akan ... akan ... saya tidak mengatakan hilang, barangkali akan berkurang juga, begitu. Nah, itu ... apa ... kami mohon itu juga dijelaskan. 3. Ya, terima kasih. Ini juga kepada Pemerintah, ya. Kan undang-undang ini dibuat tahun 2016, ya. Nah, yang tadi yang dipersoalkan kan memang kata wajib itu tadi, ya, fardu bukan sunah, gitu kan. Nah, kalau kita lihat ya, ini makanya pemerintah perlunya berkoordinasi antar-kementerian dan lembaga. Kalau kita lihat kemudian, antara periode 2016 sampai sekarang ya, sebetulnya kita juga melihat adanya upaya pemerintah untuk mencari altematif pembiayaan, pembangunan rumah selain dari ... ya, apa yang ditetapkan dalam Undang-Undang Tapera itu. Kalau kita baca misalnya, coba nanti bisa dilihat lagi ya, di November 2020, ya, itu Kementerian BUMN dalam hal ini melalui Bank BTN itu, kemudian melakukan ke,ja sama dengan Japan Bank for International Cooperation atau JBIC untuk membangun perumahan. Nah, itu tujuannya sama sebetulnya dengan ketika UndangUndang Tapera dibuat, yakni untuk mengatasi backlog perumahan, yang di sini malah di akhir tahun 2020 itu disebutkan 11,4 juta unit. Nah, kerja sama itu kemudian sudah menelurkan kesepakatan pembiayaan oleh JBIC dengan bunga murah. Ya, hanya 1%, ya, itu $1 miliar. Nah, saya ingin juga mengetahui, kamilah ya, yang di Mahkamah ini ingin mengetahui, ini tindak lanjutnya seperti apa? Karena kalau itu direalisasikan, bisa jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Ara itu tadi, ya, itu akan lebih mudah kemudian untuk di ... apa ... wujudkan. Artinya, ya kemudian sifat wajib itu bisa kemudian digeser menjadi tidak waft.blah, sunnah atau mubah, boleh. 113 Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi dimaksud, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Terhadap poin Nomor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si.,. Pr.M. yang pada intinya meminta penjelasan mengenai cakupan sektor publik meliputi siapa saja, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. bahwa sesuai dengan Pasal 5 PP Tapera diatur ketentuan: Pasal 5 (1) Pengerahan Dana Tapera dilakukan untuk pengumpulan dana dari Peserta. (2) Peserta sebagaimana dimaksudpada ayat (1) terdiri atas: a. Pekerja; dan b. Pekerja Mandiri. (3) Setiap Pekerja dan Pekerja Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berpenghasilan paling sedikit sebesar Upah minimum waji,b menjadi Peserta. (4) Pekerja Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b yang berpenghasilan dibawah Upah minimum dapat menjadi Peserta. (5) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin pada saat mendaftar. kemudian Pasal 7 PP Tapera mengamanatkan: Pasal 7 Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi: a. calon Pegawai Negeri Sipil; b. pegawai Aparatur Sipil Negara; c. prajurit Tentara Nasional Indonesia; d. prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia; e. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; f. pejabat negara; g. Pekerja/ buruh badan usaha milik negara/daerah; h. Pekerja/ buruh badan usaha milik desa; i. Pekerja/ buruh badan usaha milik swasta; dan j. Pekerja yang tidak termasuk Pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i yang menerima Gaji atau Upah Pasal 58 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN) mengatur ketentuan sebagai berikut: Pasal 58 Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, yaitu: a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; e. Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc; 114 f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; i. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; j. menteri danjabatan setingkat menteri; k. kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh; l. gubemur dan wakil gubemur; m. bupati/ walikota dan wakil bupati/ wakil walikota; dan n. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa Presiden, Wakil Presiden, Hakim Mahkamah Konstitusi, Menteri yang merupakan pejabat negara sesuai Pasal 58 huruf a, huruf f dan huruf j UU ASN, serta pegawai Aparatur Sipil Negara, prajurit tentara nasional, dan anggota kepolisian sesuai dengan wajib menjadi Peserta Tapera selama berpenghasilan paling sedikit sebesar Upah minimum wajib menjadi Peserta sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 7 huruf a sampai dengan huruf f PP Tapera. 2. Terhadap poin Nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. yang pada intinya mempertanyakan mengenai kewajiban penyetoran 2,5% dari penghasilan apakah dalam penetapan upah minimum?, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Penetapan formula upah minimum sebagaimana diatur dalam UU 6/2023 memiliki tujuan utama untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap pekerja/buruh dan keberlanjutan dunia usaha. Di satu sisi, upah minimum dirancang untuk melindungi daya beli pekerja/buruh agar tetap mampu memenuhi kebutuhan hidup layak. Di sisi lain, ketentuan inijuga memberikan ruang bagi dunia usaha untuk tetap kompetitif dan berdaya saing di tengah dinamika ekonomi nasional maupun global. Kebijakan ini selaras dengan tujuan besar dari sistem pengupahan nasional, yaitu untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, serta pengendalian inflasi. b. Dalam penyusunannya, formula upah minimum tersebut tetap mempertimbangkan aspek kebutuhan hidup layak, yang telah lama menjadi dasar dalam penetapan upah minimum. Kebutuhan hidup layak tercermin dalam nilai upah minimum tahun berjalan yang kemudian dijadikan acuan 115 dalam perhitungan upah minimum tahun berikutnya. Mekanisme ini sejalan dengan ketentuan dalam UU 13/2003 yang juga menegaskan bahwa penetapan upah minimum harus memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi sebagai faktor penyeimbang untuk menjamin keberlanjutan dunia usaha. c. Lebih jauh, perlu dipahami bahwa pendapatan pekerja/buruh tidak hanya terdiri dari komponen upah semata. Dalam praktiknya, pekerja juga menerima berbagai bentuk pendapatan non-upah yang meliputi tunjangan hari raya keagamaan, insentif, bonus, uang pengganti fasilitas kerja, serta uang servis padajenis usaha tertentu. Pendapatan non-upah ini merupakan bentuk penghargaan dari pengusaha kepada pekerja yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keagamaan, memotivasi peningkatan produktivitas kerja, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya secara menyeluruh. d. Oleh karena itu, dalam perumusan upah minimum, diperlukan perhatian terhadap sejumlah variabel ekonomi yang berpengaruh secara langsung terhadap kesejahteraan pekerja. Variabel- variabel tersebut mencakup tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu. Indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota. e. Pemilihan variabel ini dimaksudkan agar nilai upah minimum yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi yang aktual dan mampu memenuhi standar hidup layak. Dengan pendekatan ini, formula upah minimum tidak secara spesifik mencantumkan komponen seperti iuran Tapera, melainkan fokus pada indikator makro ekonomi yang digunakan untuk menjamin kelayakan upah pekerja/buruh. 3. Terhadap poin Nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. yang pada intinya mempertanyakan perkembangan upaya penyediaan alternatif pembiayaan perumahan melalui kerja sama dengan JBIC, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: Kerja sama dengan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) yang rencananya akan dilakukan oleh fYf. Bank Tabungan Negara (BTN) dan diperuntukkan untuk mendukung pendanaan penyaluran kredit pembangunan kawasan hunian di sekitar Transit Oriented Development (pembangunan 116 apartemen millenials) belum dapat ditindaklanjuti karena belum adanya kesepakatan antara JBIC, BTN, dan beberapa BUMN Karya (SOE Developer} dengan pertimbangan bahwa penggunaan teknologi Jepang yang menjadi consent JBIC akan membuat biaya proyek semakin tinggi dan akan berpengaruh terhadap nilai jual unit. (vide Bukti PK-6 Surat Jawaban dari BTN terkait kerja sama dengan JBIC). III. Pertanyaan dari Yang Mu.lia Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. 1. Karena itu, kalau misalnya ... ini berandai-andai, ya, ini juga kepada Pemerintah dan juga nanti kepada DPR kalau ada keterangannya. Kalau kata dapat dengan pengecualian itu memungkinkan, tidak? Ini, ini berandai- andai, ya. Sebab tadi keterangan Pemerintah juga dari BP Tapera, ya, dengan berlandaskan pada tujuan negara juga hak untuk mendapatkan perumahan, Pasal 28H itu, ya. Sementara di sisi lain, ya, memang ada tadi berlandaskan pada sejumlah asas, ya, tapi yang diuraikan di sini asas kegotong-royongan, asas keadilan, dan keberlanjutan. Justru yang dipe,juangkan Para Pemohon ini, 134 misalnya, ini justru bicara aspek keadilan. Berapa banyak yang harus mereka bawa ke rumah, sementara di sisi yang lain terjadi pemotongan dari hak yang harus mereka dapat untuk dibawa ke rumah? Nah, ini berandai-andai, Pemerintah, kalau misalnya kata waji,b , tetapi dalam hal tertentu ada pembatasan, ya. Tapi kalau sudah waji,b kan enggak mungkin ada pembatasan. Tapi ini berandai-andai saja karena tadi apa yang ditanyakan oleh Yang Mulia Prof Guntur itu, undang- undang awalnya itu tidak mewajibkan. 2. Nah, yang terakhir untuk Pemerintah. Ini kan saat ini Pemerintah, ya, setidak-tidaknya Menteri Perumahan Rakyat berencana untuk membangun 3.000.000 rumah per tahun. Kalau saya berasumsi dalam 5 tahun, maka akan 15.000.000. Bagaimana bisa menyinergikan dengan Tapera ini? Apakah dari tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul itu adalah ini kan juga untuk tidak hanya peketja privat, tapi juga publik? Nah, apakah itu bisa disinergikan, misalnya? Karena sanksi administrasi ini saya lihat mungkin akan efektif pada perusahaan. Tapi pada peketja, saya kira kan tidak mudah itu, ya. Beda kecuali misalnya sanksi pidana dan seterusnya. Nah, apakah memungkinkan disinergikan rencana 117 Pembangunan 3.000.000 rumah itu oleh Menteri Perumahan Rakyat dengan Tapera ini? Supaya bisa ada unsur keadilannya. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi dimaksud, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Terhadap poin Nomor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. yang pada intinya menanyakan mengenai apabila kata "wajib" digantikan dengan kata "dapat" dengan pengecualian apakah dimungkinkan dalam penyelenggaraan Tapera?, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Pemerintah dapat sampaikan bahwa kata "wajib" dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Tapera tidak dapat digantikan dengan kata "dapat" meskipun dengan pengecualian. Kata "wajib" merupakan esensi dari tercapainya kondisi yang diamanatkan oleh UU PKP terkait Taperayaitu untuk tersedianya dana murahjangka panjang untuk pembiayaan perumahan dan menghentikan ketergantungan terhadap APBN. Penggunaan kata "wajib" terkait kepesertaan Tapera juga telah mendapatkan perhatian dan persetujuan dari DPR RI sebagaimana telah Pemerintah uraikan dalam Penjelasan Pemerintah terhadap Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. Nomor 1 di atas. b. Bahwa digantikannya kata "wajib" menjadi kata "dapat" sebagaimana Petitum Para Pemohon akan mengakibatkan kondisi yang diamanatkan tercipta dari pengaturan tabungan perumahan dalam Penjelasan Pasal 123 ayat (1) UU PKP tidal{ al{an tercapai karena dana yang al{an dikelola sebagai dana Tapera tidal{ al{an teral{umulasi, sehingga tidal{ al{an terwujud dana Tapera yang mandiri dari APBN sebagai salah satu program penyediaan perumahan selain program penyediaan perumahan yang dijalankan oleh Pemerintah berdasarkan pembiayaan dari APBN. 2. Terhadap poin Nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. yang pada intinya menanyal{an mengenai apal{ah memungkinkan disinergikan rencana pembangunan 3.000.000 rumah oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Tabungan Perumahan Rakyat?, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 118 a. Bahwa program 3.000.000 rumah merupal{an Program Prioritas Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (selanjutnya disebut Perpres RPJMN 2025-2029) dengan judul Program Prioritas: Percepatan Penyediaan Perumahan dan Permukiman dengan sasaran meningkatkan al{ses rumah tangga terhadap hunian yang layal{, terjangkau, dan berkelanjutan (vide Lampiran II Perpres RPJMN 2025- 2029). b. Bahwa 3.000.000 unit rumah yang ditargetkan al{an tercapai pada Tahun 2029 dalam Lampiran III Perpres RPJMN 2025-2029 dibagi menjadi sebagai berikut: 1) unit rumah baru yang terbangun; 2) unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya; 3) unit rumah yang dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas; 4) unit hunian vertikal yang terpadu (milik dan sewa); 5) unit rumah yang dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas hunian vertikal; dan 6) rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan. c. Bahwa dalam rangka memenuhi fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan dalam mewujudkan program 3.000.000 unit rumah yang salah satu penyelenggaraannya melalui program pembiayaan perumahan Tapera, selain itu hingga saat ini penyediaan perumahan bagi MBR dengan penghasilan di bawah upah minimum juga dilaksanakan melalui kolaborasi berbagai sumber pembiayaan, termasuk dukungan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan kerja sama dengan sektor swasta. Tapera berperan penting sebagai salah satu pendukung utama pembiayaan, karena Tabungan perumahan rakyat merupakan salah satu upaya inisiatif dan inovatif Pemerintah dalam mendukung percepatan pelaksanaan program tigajuta rumah terutama dalam menjangkau segmen Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang selama ini sulit mengakses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari sektor perbankan. 119 IV. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra S.H., M.P.A. 1. Perlama, di sidang sebelumnya, kami Mahkamah via Yang Mulia Prof Enny, kemarin itu minta penjelasan Pemerintah, yang tadi juga tidak mengesankan supaya memberikan stressing juga terkait dengan Putusan Nomor 168/ 2023. Yang salah satu isu di dalam permohonan itu, ada kaitannya dengan Tapera ini. Nah, itu belum dijelaskan oleh Pemerintah itu. Tolong ini dijelaskan. Karena apa? Itu utang kami untuk permohonan itu yang akan diselesaikan dalam permohonan ini. Kami tidak bisa memutus di sana karena pokok pangkalnya belum diselesaikan di sini. Nah, tolong itu direspons dan diberikan jawaban yang te,pisah. Itu yang pertama. 2. Yang kedua, di sidang sebelumnyajuga pernah dimintakan keterangan. Ini mungkin Pemerintah dan pihak Tapera bisa menjelaskan. Ketersambungan Taperum PNS itu dengan Tapera ini? Kita tahu dulu Taperum itu ditujukan untuk PNS dan sekarang direinkamasi menjadi ... apa ... Tapera dengan kepesertaan yang jauh lebih luas. Bagaimana kelanjutan Taperum itu? Tolong itu dijelaskan juga! Karena kan uangnya sudah dikumpulkan. Nanti karena entitasnya sudah berbeda, uang yang lama jangan-jangan enggak jelas lagi. Atau memang uangnya enggak ada lagi, begitu? Nah, tolong itu dijelaskan! Karena apa? Kalau ada proses peyakinan dari Tapera bahwa uang itu ada dan nanti kalau dikumpulkan dengan kepesertaan yang lebih luas, itu juga tidak akan ada masalah. ]tu harus diyakinkan. Karena ini kan peluh, keringat para pekerja ini sebetulnya yang mau dikumpulkan oleh negara. Tolong ini kami diberikan juga penjelasan, baik Pemerintah maupun oleh Pihak Tapera sendiri. 3. Yang terakhir ini. Soal berakhimya kepesertaan. Kan tadi kalau berhenti dan segala macam, itu bisa diambil setelah berhenti itu. Bagaimana kalau tidak berhenti? Karena di sini misalnya untuk pekerja mandiri itu kan usia 58 tahun. Bisa dibayangkan enggak, usia 58 tahun itu tingkat kebutuhan terhadap perumahan itu? Tidak sebesar usia ketika menjelang itu. Nah, jangan-jangan ini PHP saja ini, Pemberi Harapan Palsu, begitu. Nah, tolong ini juga dijelaskan agar kemudian dengan me-cover pengalaman di Taperum itu, seberapa banyak kemudian ... apa namanya ... yang dipotong pendapatannya itu menikmatiperumahan itu? Nah, kalau dikonversi dengan 120 rencana yang ada di Tapera ini. Jadi, kalau ada bukti yang positif yang itu menggambarkan bahwa kalau orang menyisihkan sekian persen dari apanya ... dari gafinya di sini 2,5% atau 3% itu, mereka merasa yakin bahwa proyek ini akan mereka nikmati. Nah, tolong ini, ini berkelindan dengan yang pertama tadi, kelanjutan Taperum dengan Tapera ini, karena kepesertaan yang lebih luas itu. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi dimaksud, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Terhadap poin Nomor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra S.H., M.P.A., Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa dalam UU 6/2023, tepatnya pada Pasal 81 angka 47 yang mengubah ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan, tidak lagi diatur mengenai uang penggantian hak pengobatan dan perumahan sebesar 15% dari uang pesangon dan/ atau uang penghargaan masa kerja. Penghapusan ketentuan ini bukan berarti menghilangkan perlindungan terhadap pekerja/buruh, melainkan karena pengaturan mengenai hak-hak tersebut telah dialihkan dan diatur secara lebih komprehensif dalam regulasi yang lebih spesifik, yakni melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. b. Bahwa melalui pengaturan tersebut, pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tetap memperoleh jaminan perlindungan kesehatan selama enam bulan sejak berakhirnya hubungan kerja. Di sisi lain, hak atas perumahan juga telah dijamin melalui mekanisme Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Tapera. Oleh karena itu, pendekatan baru ini tidak menghapus substansi perlindungan, melainkan mengalihkannya ke dalam sistem jaminan sosial nasional yang terintegrasi. c. Lebih lanjut, perlu ditegaskan bahwa penggantian sebesar 15% dari uang pesangon dan/ atau uang penghargaan masa kerja sebagaimana dahulu diatur dalam Pasal 156 ayat (4) Undang- Undang Ketenagakerjaan tidak berlaku bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri. Hal ini sejalan dengan ketentuan bahwa pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kehendaknya sendiri tidak berhak atas pesangon mau pun penghargaan masa kerja. 121 Dengan demikian, secara otomatis pekerja/buruh tersebut juga tidak berhak atas penggantian hak pengobatan dan perumahan yang dihitung berdasarkan komponen-komponen tersebut. d. Meskipun terjadi perubahan dalam mekanisme pengaturan, perlindungan terhadap pekerja/buruh justru mengalami peningkatan melalui sistem yang lebih jelas dan berkelanjutan. Hak atas pengobatan kini dilindungi secara pasti dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional, sementara hak atas perumahan diakomodasi melalui program Tapera. Kedua program ini memberikan manfaat tidak hanya setelah pekerja mengalami PHK, tetapi juga selama masa aktif bekerja. e. Dari sisi pemberi kerja, perubahan regulasi ini juga membawa kepastian terhadap kewajiban mereka. Dalam konteks pemutusan hubungan kerja karena pengunduran diri, pemberi kerja tidak lagi dibebani kewajiban membayarkan 15% dari pesangon dan/ atau penghargaan masa kerja yang memang tidak diberikan kepada pekerja/buruh yang mengundurkan diri. Na.mun demikian, kewajiban pemberi kerja tetap hadir dalam bentuk iuran jaminan sosial, yakni sebesar 4% untuk jaminan kesehatan dan 0,5% untuk program Tapera. Juran ini bersifat wajib dan berkelanjutan, memberikan perlindungan bagi pekerja sejak sebelum PHK hingga sesudahnya. f. Dengan demikian, meskipun terjadi perubahan bentuk pengaturan dalam perundang-undangan, prinsip dasar perlindungan terhadap pekerja/buruh tetap terjaga, bahkan diperkuat melalui sistem jaminan sosial nasional yang lebih terstruktur, terpadu, dan berkesinambungan. 2. Terhadap poin Nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra S.H., M.P.A. yang pada intinya meminta ketersambungan Taperum PNS dan Tapera, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: Bahwa penjelasan mengenai ketersambungan Taperum PNS dan Tapera telah Pemerintah sampaikan juga dalam Keterangan Tambahan Presiden atas Perkara Register 86/PUU-XXII/2024 dan 96/PUU-XXII/2024 yang telah diserahkan kepada Bagian Persuratan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 November 2024. 3. Terhadap poin Nomor 3 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra S.H., M.P.A. yang pada intinya meminta dilakukan simulasi penerimaan manfaat yang 122 didapat dari penyetoran simpanan Tapera, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. bahwa Pemerintah menjelaskan bahwa manfaat utama yang didapatkan oleh Peserta Tapera adalah pembiayaan rumah dengan pemanfaatan Dana Tapera. Pemanfaatan Dana Tapera berupa pembiayaan rumah hanya diberikan kepada Peserta dengan status MBR. Untuk mendapatkan pemanfaatan Dana Tapera Peserta harus memenuhi ketentuan dan persyaratan. Ketentuan untuk mendapatkan pemanfaatan Dana Tapera diatur dalam Pasal 25 ayat (2) UU Tapera yang mengamanatkan bahwa pembiayaan perumahan bagi Peserta Tapera mempunyai ketentuan: 1) merupakan rumah pertama; 2) hanya diberikan 1 (satu) kali; dan 3) mempunyai nilai besaran tertentu untuk tiap-tiap pembiayaan perumahan. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU Tapera ketentuan untuk mendapatkan pembiayaan perumahan, Peserta harus memenuhi persyaratan: 1) mempunyai masa kepesertaan paling singkat 12 (dua belas) bulan; 2) termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah; 3) belum memiliki rumah; dan/atau 4) menggunakannya untuk pembiayaan kepemilikan rumah, pembangunan rumah, atau perbaikan rumah pertama. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya dari ketentuan pemanfaatan Dana Tapera di atas dapat dilihat bahwa yang berhak mendapatkan pembiayaan perumahan Tapera adalah MBR. Disisi lain terdapat Peserta yang tidak mendapatkan Pembiayaan Tapera yang Pemerintah sebut sebagai Peserta Non Penerima Manfaat karena Peserta tersebut telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan UU Tapera, tetapi tidak dapat memanfaatkan dan/atau tidak memanfaatkan fasilitas pembiayaan perumahan yang ditetapkan oleh UU Tapera. Peserta Non Penerima Manfaat ini berperan dalam menopang pembiayaan perumahan untuk MBR dalam skema Tapera dengan penyaluran pemanfaatan berlandaskan dengan asas gotong royong. 123 Untuk dapat melihat peran Peserta Non Penerima Manfaat dan skema gotong royong dalam pengelolaan Tapera, berikut kami uraikan perhitungan simulasi konkret untuk mendapatkan pemanfaatan Dana Tapera yang diberikan kepada Peserta Tapera MBR (penerima manfaat) sebagai berikut: a) simulasi Pemerintah contohkan untuk memperoleh pemanfaatan melalui Kredit Pemilikan Rumah Tapera (KPR Tapera): b) dengan asumsi rata-rata penghasilan Peserta Tapera sebesar RpS.000.000,- (lima juta Rupiah) dan menabung sebesar 3% atau RplS0.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) per bulan, selama 1 (satu) tahun terkumpul dana sebesar Rpl.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah); c) dari dana yang terkumpul sebesar Rpl.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah), dialokasikan persentase sebesar 48,25% (empat puluh delapan koma dua puluh lima per seratus) atau Rp868.500,- (delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus Rupiah) untuk Dana Pemanfaatan, serta sisanya dialokasikan untuk Dana Pemupukan dan Dana Cadangan; d) plafon pembiayaan KPR Tapera mengikuti rata-rata harga Rumah Umum Tapak diasumsikan sebesar Rp173.700.000,- (seratus tujuh puluh tigajuta tujuh ratus ribu Rupiah); e) untuk memenuhi plafon pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka 4) porsi pendanaan diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau sebesar Rp130.275.000,- (seratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) Dana Tapera, dan 25% (dua puluh lima per seratus) sisanya berasal dari dana Bank Penyalur atau Perusahaan Pembiayaan Penyalur; dan f) maka disimpulkan untuk memperoleh dana sebesar Rp130.275.000,- (seratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) sebagaimana dimaksud pada angka 5), dengan dana pemanfaatan per peserta selama satu tahun sebesar Rp868.500,- sebagaimana dimaksud pada angka 3), dibutuhkan 150 (seratus lima puluh) Peserta Non Penerima Manfaat untuk membiayai 1 (satu) orang MBR. 124 Berikut flowchart untuk menggambarkan perhitungan di atas: Secara singkat proses untuk mendapatkan pembiayaan Tapera bagi Peserta kami jelaskan dalam gambar berikut ini: 1) Peserta wajib memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan internal BP Tapera; 2) Peserta mengakses dan melakukan pengkinian data pada Portal SITARA, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh BP Tapera untuk penghimpunan data sehingga didapatkan data Peserta yang memenuhi syarat dan sesuai ketentuan yang berlaku; 3) Peserta yang berhak dan memenuhi ketentuan dan persyaratan sesuai skema pembiayaan yaitu KPR, KBR atau KRR akan diinformasikan oleh BP Tapera kepada Peserta melalui Portal SITARA untuk dapat mengajukan pembiayaan Tapera dan mempersiapkan dokumen pengajuan pembiayaan Tapera; 125 4) Setelah seluruh syarat dan ketentuan dipenuhi Peserta datang ke Bank Penyalur yang telah berkerjasama dengan BP Tapera dengan membawa dokumen kelengkapan untuk mengajukan pembiayaan Tapera; 5) Bank Penyalur atau Perusahaan Pembiayaan Penyalur akan melakukan verifikasi dan penilaian kelayakan terhadap Peserta; 6) Setelah lolos verifikasi dan penilaian kelayakan serta seluruh persyaratan telah terpenuhi, Peserta kemudian menandatangani Perjanjian Kredit/ Akad Pembiayaan dengan Bank Penyalur atau Perusahaan Pembiayaan Penyalur; 7) Peserta kemudian melakukan pembayaran angsuran pengembalian pokok pembiayaan Tapera ditambah dengan suku bunga/marjin/ujrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku; 8) Bank Penyalur atau Perusahaan Pembiayaan Penyalur mengajukan pencairan besaran penyaluran pembiayaan Tapera melalui sistem yang telah dikembangkan oleh BP Tapera; 9) BP Tapera melakukan validasi atas pengajuan pencairan yang disampaikan oleh Bank Penyalur serta memberikan persetujuan kepada Bank Penyalur atau Perusahaan Pembiayaan Penyalur yaitu besaran penyaluran pembiayaan Tapera sesuai dengan porsi pendanaan yang telah disepakati antara BP Tapera dan Bank Penyalur atau Perusahaan Pembiayaan Penyalur; 10) Bank Penyalur atau Perusahaan Pembiayaan Penyalur mendaftarkan dan menebitkan efek sesuai dengan nominal besaran penyaluran pembiayaan Tapera yang telah disetujui oleh BP Tapera kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 11) Bank Kustodian melakukan penyaluran dana pembiayaan perumahan kepada Bank Penyalur atau Perusahaan Pembiayaan Penyalur berdasarkan instruksi dari BP Tapera, Bank Penyalur atau Perusahaan Pembiayaan Penyalur memperoleh dana dari Bank Kustodian; 126 12) Bank Penyalur atau Perusahaan Pembiayaan Penyalur menyerahkan efek sesuai dengan nominal besaran penyaluran pembiayaan Tapera yang telah disetujui oleh BP Tapera kepada Bank Kustodi setelah efek didistribusikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 13) Bank Penyalur atau Perusahaan Pembiayaan Penyalur melakukan pembayaran angsuran pengembalian pokok dan bunga efek dana Tapera sesuai jadwal amortisasi atau pengembalian efek. b. Bahwa sebagaimana telah diketahui, pengakhiran kepesertaan Tapera diatur dalam Pasal 14 UU Tapera yaitu: Pasal 14 (1) Kepesertaan Tapera berakhir karena: a. telah pensiun bagi, Pekerja; b. telah mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun bagi, Pekerja Mandiri; c. Peserla meninggal dunia; atau d. Peserta tidak memenuhi lagi kriteria sebagai Peserta selama 5 (lima) tahun berturut-turut. (2) Peserta yang berakhir kepesertaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pengembalian Simpanan dan hasil pemupukannya. (3) Hasil pemupukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh setelah dilakukan pembagian secara prorata. (4) Simpanan dan hnsil pemupukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah kepesertaannya dinyatakan berakhir. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 15 UU Tapera menyatakan: Pasal 15 Peserta yang berakhir kepesertaannya karena telah pensiun atau telah mencapai usia 58 (Zima puluh delapan) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat kembali menjadi Peserta. Apabila Pekerja berakhir kepesertaannya karena telah pensiun atau Pekerja Mandiri telah mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun, Pekerja dan Pekerja Mandiri dimaksud dapat tetap menjadi Peserta konsekuensi hukumnya adalah maka tabungan tetap berjalan dan perhitungan imbal hasil akan tetap berjalan dan lebih besar. 127 c. Bahwa batasan penghasilan MBR diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Berpenghasilan Penghasilan Rendah serta dan Kriteria Persyaratan Masyarakat Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (selanjutnya disebut PermenPKP 5/2025). Pasal 6 PermenPKP 5 / 2025 dimaksud mengamanatkan: Pasal 6 Ketentuan mengenai pembagian: a. zonasi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan b. besaran nilai penghasilan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Kemudian, untuk batasan penghasilan dan kriteria MBR dalam PermenPKP 5/2025 ditetapkan sebagai berikut: Wilayah Penghasilan Per Bulan Paling Banyak (Rp) Umum Satu Orang Untuk Peserta Tapera Tidak Kawin Kawin Zona 1 Jawa (kecuali Jakarta, Bogar, Depok, Tangerang, Bekasi), Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat 8.500.000 10.000.000 10.000.000 Zona 2 Kalimantan, Sulawesi, Kepulaian Bangka Belitung, Kepulaian Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali 9.000.000 11.000.000 11.000.000 128 Zona3 Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya 10.500.000 12.000.000 12.000.000 Zona4 Jakarta, Bogar, Depok, Tangerang, Bekasi 12.000.000 14.000.000 14.000.000 Berikut kami uraikan simulasi perhitungan dasar skema Tapera yang dilaksanakan oleh Peserta Pekerja Mandiri. Simulasi perhitungan dilakukan dengan melihat jumlah penghasilan yang diterima oleh Peserta Pekerja Mandiri dibawah batasan penghasilan MBR Peserta Tapera di Zona I sebesar Rp8.500.000,00 yaitu sebesar Rp5.000.000,00. Simulasi perhitungan yang diberikan sesuai tabel sebagai berikut: No Keterangan Nilai (1) (2) (3) Simulasi 1 Jumlah Penghasilan Rp5.000.000,00 2 Asumsi Pemupukan 4% 3 Jumlah Tahun 30 Tahun 4 Saldo Awal Rp0 5 Simpanan yang dibayar oleh Peserta Pekerja Mandiri 3% dari Upah Hasil Simulasi 1 Estimasi Jumlah Tabungan Rp 104.454.435,36 2 Total Simpanan Pokok (oleh Peserta Pekerja Mandiri sebesar 3%) Rp 54.000.000,00 3 Hasil Pengembangan Rp 50.454.435,36 Penjelasan: 129 1. Simpanan Peserta Pekerja Mandiri (3%): a. 3% x Rp 5.000.000 = Rp 150.000 per bulan. b. Dalam 30 tahun (360 bulan): Rp 150.000 x 360 = Rp 54.000.000. 2. Hasil Pengembangan: Dengan asumsi pemupukan 4% per tahun, hasil pemupukan selama 30 tahun adalah Rp 50.454.435,36. 3. Total Estimasi Tabungan: Rp54.000.000 (simpanan pokok) + Rp 50.454.435,36 (hasil pengembangan) = Rp 104.454.435,36. d. Kesimpulannya, dengan skema Simpanan sebesar 3% dari penghasilan yang sepenuhnya dibayarkan oleh Peserta Pekerja Mandiri, estimasi total tabungan tetap beserta hasil pemupukan mencapai Rp 104.454.435,36 dalamjangka waktu 30 tahun, yang akan diterima pada saat Pekerja Mandiri berhenti menjadi Peserta. Hasil ini terdiri dari simpanan pokok sebesar Rp 54.000.000 dan hasil pemupukan sebesar Rp 50.454.435,36 dengan asumsi pengembangan 4% per tahun. Total dana sebesar Rp 104.454.435,36 akan diterima oleh Peserta Pekerja Mandiri yang wajib diberikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah kepesertaannya dinyatakan berakhir, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 PP Tapera. Untuk manfaat pembiayaan perumahan baik berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pembangunan Rumah (KBR) dan Kredit Perbaikan Rumah (KRR) dapat diajukan oleh Peserta Pekerja Mandiri pada saat yang bersangkutan masih aktif menjadi Peserta. Baik untuk Pekerja Mandiri yang menerima pemanfaatan Tapera maupun Pekerja Mandiri Peserta Non Penerima Manfaat akan menerima perhitungan pengembalian Simpanan dan basil pemupukan yang sama sebagaimana uraian di atas. 130 V. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum. 1. Kepada Pemerintah saya kira, ya. Tadi sudah disampaikan juga, itu juga yang saya ingin sampaikan bahwa pemyataan dari menteri itu apakah resmi dari pemyataan kelembagaan atau pemyataan pribadi? Itu mohon ada keterangan yang tegas soal itu, ya. 2. Kemudian yang kedua, saya mohon nanti diberikan juga selain yang kemarin sudah kami minta, ya, untuk diberikan keterangan-keterangan tambahan yang sisa kemarin belum disampaikan juga. Kemudian ada lagi satu keterangan tambahan yang saya mohon nanti ditambahkan juga, yaitu bagaimana sesungguhnya skema pembiayaan terhadap tadi ada 3.000 ... 3.000 ya, Pak, ya? 3.000 rumah tadi, 3.000.000 rumah, itu skema pembiayaannya bagaimana? Apakah betul itu sebenarnya hanya untuk uang muka saja atau memang ses.uai dengan tujuan di Pasal 3 undang- undang itu? Sehingga memang dia untuk ketersediaan rumah itu sejauh mana model skema yang bisa disediakan dengan Tapera itu. Itu mohon nanti bisa disiapkan keterangan tambahnya. Terima kasih Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi dimaksud, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Bahwa pernyataan mengenai kata "Tapera itu harusnya sukarela" merupakan pernyataan pribadi dari Menteri Perumahan Dan Kawasan Permukiman, bukan pernyataan resmi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. 131 2. Menindaklanjuti permintaan keterangan tambahan mengenai skema pembiayaan program penyediaan 3 juta rumah, dengan ini kami terlebih dahulu sampaikan penjelasan sebagai berikut: a. Berdasarkan pada Pasal 3 UU Tapera, tujuan penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) adalah menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta. b. Skema pembiayaan yang disediakan melalui Tapera mencakup pembiayaan yang luas yaitu menjamin akses pembiayaan bagi peserta untuk memiliki, membangun, atau memperbaiki rumah, sebagaimana diatur pada Pasal 25 UU Tapera, bahwa pembiayaan perumahan bagi peserta meliputi:  Pembiayaan pemilikan rumah, yaitu pembiayaan untuk pembelian rumah oleh peserta dari orang perseorangan atau badan hukum;  Pembiayaan pembangunan rumah, yaitu pembiayaan pembangunan rumah di atas tanah milik peserta atau tanah bukan milik peserta yang layak dijaminkan berdasarkan perjanjian dengan pemilik tanah; dan  Pembiayaan perbaikan rumah, yaitu pembiayaan perbaikan rumah milik peserta sendiri di atas tanah milik peserta atau tanah bukan milik peserta yang layak dijaminkan berdasarkan perjanjian dengan pemilik tanah. Target pembangunan 3 juta rumah merupakan bagian dari agenda pembangunan nasional sektor perumahan yang akan dicapai bukan hanya melalui Tapera, tetapi kolaborasi berbagai sumber pembiayaan, termasuk dukungan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan kerja sarna dengan sektor swasta. Tapera berperan sebagai salah satu pendukung utarna pembiayaan, terutarna dalarn menjangkau segmen Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang selarna ini sulit mengakses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari sektor perbankan. Bahwa mengenai program tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah, pada saat ini pemerintah dalarn pelaksanaan program tigajuta rumah tersebut mempunyai peran dan fungsi yakni: 132 a. Operator yakni menyediakan Pembangunan dan/atau revitalisasi yang berkaitan dengan perumahan seperti melanjutkan Pembangunan rumah susun dan rumah khusus serta revitalisasi rumah susun. b. Regulator yakni menyusun regulasi dan/ atau memberikan kemudahan / percepatan perizinan yang berkaitan dengan perumahan seperti Pembebasan biaya BPHTB, Pembebasan Retribusi PBG, dan mempercepat proses izin PBG yntuk Pembangunan rumah bagi MBR paling lama 10 (sepuluh) hari sejak dokumen permohonan lengkap. c. Fasilitator yakni memberikan kemudahan yang berkaitan dengan perumahan seperti melakukan percepatan pemanfaatan rumah susun pasar rumput, penyaluran rumah KPR bersubsidi, dan peninjauan dan relokasi warga kolong jembatan. Terdapat Upaya inisiatif dan inovatif dalam mendukung percepatan pelaksanaan program tigajuta rumah yakni: a. Dukungan likuiditas Bank Indonesia dalarn hal ini bentuknya peningkatan target Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan 2 (dua) kali dan Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) sektor perumahan; b. Pemanfaatan Tanah Negara berupa Pemanfaatan Tanah Barang Milik Negara (BMN); c. Implementasi Hunian berimbang melalui Pembentukan Badan Percepatan Pembangunan Perumahan (BP3); d. Dukungan Para Stakeholder Penyelenggaraan Program berupa kolaborasi stakeholder perumahan; e. Program Strategis Nasional dalam hal ini Program Tiga juta rumah sudah dimasukan didalam Indikasi RPJMN 2025 - 2029; f. Investasi Luar Negeri dalam hal ini investasi pengembangan proyek hunian satu juta unit; g. Ketepatan Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bappenas yang dimaksudkan untuk memastikan ketepatan sasaran. Hal-hal ini lah yang mendukung program tiga juta rumah secara menyeluruh. Terkait dengan skema pembiayaan melalui tapera termasuk didalam dukungan para stakeholder berupa kolaborasi stakeholder 133 perumahan dimana BP.• Tapera selaku salah satu stakeholder yang bertugas mengelola dana tabungan perumahan rakyat. Bahwa terkait dengan pertanyaan apakah betul itu hanya untuk uang muka saja atau memang sesuai dengan tujuan di Pasal 3 Undang Undang Tapera, dapat kami sampaikan pengelolaan tapera dilakukan dengan berasaskan kegotongroyongan, kemanfaatan, nirlaba, kehati-hatian, keterjangkauan dan kemudahan, kemandirian, keadilan, keberlanjutan, akuntabilitas, keterbukaan, portabilitas dan dana amanat. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 3 UU Tapera yang dimaksud dengan "dana murah jangka panjang" adalah dana dengan suku bunga yang terjangkau yang sekaligus mampu menanggulangi ketidaksesuaian antara jangka waktu sumber biaya dan jangka waktu pengembalian atau tenor kredit pemilikan rumah. Dengan demikian sesuai dengan tujuan dari Pasal 3 UU Tapera yakni memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi Peserta Tapera, Program tigajuta rumah sudah sesuai dengan menggunakan skema pembiayaan kolaborasi stakeholder perumahan dimana dana tapera itu dikelola oleh BP Tapera yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta tapera secara efektif dan efisien. Program Tapera merupakan salah satu program yang dikembangkan Pemerintah untuk menghimpun dana murah jangka Panjang dan berkelanjutan sehingga tidak tergantung dari sumber dana APBN, yang kita ketahui semakin terbatas. Tapera dapat dimanfaatkan oleh peserta Tapera untuk KPR, KBR dan KRR. Alokasi pemanfaatan ini tidak diambil dari keseluruhan dana yang berhasil disimpan oleh peserta tiap bulan. Simpanan Peserta akan dialokasikan ke dalam tiga keperluan, yaitu alokasi Cadangan, alokasi pemupukan dan alokasi pemanfaatan. Untuk program 3 juta rumah, tentunya akan sangat membantu pencapaianya, jika simpanan sudah mulai dikutip dari peserta Tapera. Jika menggunakan pendanaan APBN tentu program 3 juta rumah akan sangat memberatkan, sehingga perlu dikolaborasikan dengan berbagai sumber dana, sumber 134 pembiayaan dan variasi skema Pembangunan. Tapera menjadi salah satu instrument yang dapat dimanfaatkan untuk mendampingi pendanaan APBN, tentunya akan diatur sedemikian rupa, agar tidak tumpang tindih dengan program lain. Berdasarkan Pasal 3 UU Tapera, Tapera bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) UU Tapera, pemanfaatan dana Tapera dilakukan untuk pembiayaan perumahan bagi peserta, pembiayaan dimaksud meliputi: 1. Pemilikan rumah (Kredit Pemilikan Rumah/KPR), yaitu pembelian rumah oleh peserta dari orang perseorangan atau badan hukum; 2. Pembangunan rumah (Kredit Bangun Rumah/KBR), yaitu pembangunan rumah di atas tanah milik peserta atau tanah bukan milik peserta yang layak dijaminkan berdasarkan perjanjian dengan pemilik tanah; 3. Perbaikan rumah (Kredit Renovasi Rumah/KRR), yaitu perbaikan rumah milik peserta sendiri di atas tanah milik peserta atau tanah bukan milik peserta yang layak dijaminkan berdasarkan perjanjian dengan pemilik tanah. Uang muka untuk KPR Tapera, saat ini adalah 0%. Selain menyalurkan pembiayaan perumahan (pembiayaan Tapera), berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1100/MK.05/2021 tanggal 6 Desember 2021, BP Tapera ditunjuk sebagai Operator Investasi Pemerintah untuk mengelola dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dalam penyaluran program KPR FLPP, Pemerintah memberikan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Perumahan yang diberikan kepada MBR dalam pemenuhan sebagian/ seluruh uang muka pemilikan rumah (dalam hal ini KPR FLPP). Berdasarkan hal-hal tersebut dapat kami sampaikan bahwa dalam penyaluran KPR Tapera Peserta tidak diwajibkan menyediakan uang muka. Sementara dalam program KPR 135 FLPP Peserta diwajibkan menyediakan uang muka sebesar 1% dibantu dengan dana SBUM dari Pemerintah. [2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Presiden telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-6, sebagai berikut: 1. Bukti PK-1 : Fotokopi Laporan Singkat Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Tentang Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan HAM, tanggal 25-27 Januari 2016, dalam acara Rapat Pembahasan DIM RUU tentang Tapera; 2. Bukti PK-2 : Fotokopi pendapat akhir Presiden tanggal 23 Februari 2016; 3. Bukti PK-3 : Fotokopi Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat; 4. Bukti PK-4 : Fotokopi perbandingan program Tapera dengan negara- negara lain; 5. Bukti PK-5 : Fotokopi Risalah Rapat Panja DPR RI tanggal 25 Januari 2016; 6. Bukti PK-6 : Fotokopi surat jawaban dari BTN terkait kerja sama dengan JBIC. Selain itu, untuk mendukung keterangannya, Presiden juga mengajukan 2 (dua) orang ahli atas nama Prof. Ir. Ruslan Prijadi, MBA., Ph.D. dan Dr. Oce Madril, S.H., M.A. serta 1 (satu) orang saksi atas nama Adang Sutara, S.E., M.Si. yang keterangannya diterima Mahkamah pada tanggal 3 Juni 2025 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2025, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut. 1. Ahli Prof. Ir. Ruslan Prijadi, M.B.A., Ph.D. Ahli ingin memulai dengan satu premis sederhana bahwa masalah utama dalam pemenuhan kebutuhan perumahan di Indonesia bukan semata pada ketersediaan rumah, melainkan kekurangan dana murah jangka panjang (Gambar 1). 136 Gambar 1: Permasalahan Utama dalam Urusan Perumahan Sebelum ada Tapera, sumber-sumber dana yang tersedia untuk membiayai perumahan kebanyakan berupa dana dengan tenor pendek (giro, tabungan, deposito) (Gambar 2). Ketika dana jangka pendek ini digunakan untuk membiayai perumahan dengan tenor jangka panjang, maka biaya KPR-nya akan menjadi lebih mahal. Tapera dirancang untuk mengatasi kesenjangan (maturity mismatch atau liquidity risk) seperti ini. Gambar 2: Jumlah Dana Pihak Ketiga dan Kredit yang Disalurkan oleh Perbankan (Rp. milyar) Di mana peran Tapera dalam pembangunan nasional? Secara fundamental, konstitusi kita melalui Pasal 28H ayat (1) menjamin hak setiap warga negara untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tapera adalah bentuk konkret dari pemenuhan amanat ini. Melalui penyediaan pembiayaan rumah pertama bagi MBR (Gambar 3), negara hadir untuk mengurangi kesenjangan akses perumahan secara struktural. 137 Gambar 3: Sasaran Program yang Dikelola BP Tapera (FLPP dan Dana Tapera) Dari praktik internasional pun, banyak negara menghadapi tantangan serupa, dan jawabannya hampir selalu serupa: bangun model pembiayaan yang inklusif, berbasis kontribusi, dan dikelola dengan prinsip-prinsip perlindungan sosial. Tapera mengadopsi model ini, dan dalam konteks Indonesia, Tapera merupakan perangkat negara menjalankan kewajiban konstitusional, bukan melanggarnya. Implementasi dari model ini memperhatikan kondisi masyarakat dan kemampuan masing-masing negara. Selanjutnya mengenai peran penting Tapera sebagai berikut: SEMANGAT GOTONG ROYONG Pertama, sering ada pertanyaan mengapa iuran Tapera bersifat wajib dan tidak sukarela. Ini bukan kebijakan yang lahir dari keinginan untuk membatasi kebebasan individu (HAM), tetapi justru untuk membentuk mekanisme pembiayaan kolektif yang berkelanjutan (intra- dan antar-generasi). Dalam dunia keuangan, kita tahu bahwa sistem seperti asuransi kesehatan seperti BPJS pun tidak akan berjalan bila hanya mengandalkan partisipasi sukarela. Dibutuhkan dasar populasi yang luas untuk membangun pool dana yang cukup besar dan stabil, agar dapat memfasilitasi pembiayaan rumah dengan bunga rendah dan tenor panjang (Gambar 4). Itu sebabnya, skema tabungan wajib digunakan: bukan sebagai beban, tetapi sebagai pintu masuk bagi akses pembiayaan yang sebelumnya sulit dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. 138 Gambar 4: Ilustrasi Perhitungan Skema Pembiayaan Perumahan Tapera Jika kita membandingkan seorang MBR yang menggunakan KPR Tapera dengan KPR Komersial (Perbankan), terlihat bahwa manfaat lebih Tapera sangat signifikan dan sangat menguntungkan bagi MBR (Gambar 5). Gambar 5: Simulasi KPR Tapera untuk Satuan Rumah Susun dan Rumah Tapak Mereka yang semula tidak berharap untuk mengambil KPR karena terkendala dengan biaya KPR yang tinggi, kemudian memperoleh kesempatan (affordability) untuk mendapatkan rumah dengan biaya yang lebih murah. Selanjutnya mereka dapat berhemat karena meminjam dengan tingkat bunga KPR yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat bunga KPR dari perbankan. Tidak hanya itu, ketika mereka telah selesai melunasi pinjaman (atau jika tidak dapat melanjutkan 139 kepesertaan di Tapera), mereka mendapatkan hasil pemupukan dari dana mereka (Gambar 6). Gambar 6: Dari Iuran 3% Menuju Rumah Pertama dan Keuntungan Investasi Dengan berbagai manfaat yang diperoleh, dapat dipahami bahwa tidak semua tabungan bersifat sukarela. Dalam praktiknya, memang terdapat jenis tabungan yang bersifat wajib atau dikenakan secara mandatori oleh regulasi atau sistem tertentu, tergantung pada konteks hukum dan kebijakan yang berlaku. Skema tabungan wajib semacam ini bukan sesuatu yang baru, melainkan telah diterapkan di berbagai negara sebagai bagian dari kebijakan jaminan sosial atau perumahan. BERKEADILAN DENGAN TATA KELOLA YANG BAIK Kedua, perlu ditegaskan bahwa dana yang disetorkan peserta Tapera tidak akan hilang. Tapera pada hakikatnya adalah sebuah skema tabungan, bukan subsidi, karena seluruh dana peserta akan tetap menjadi hak mereka dan akan dikembalikan. Tapera bukan iuran yang habis pakai, melainkan tabungan milik peserta yang dicatat secara individual, diinvestasikan secara hati-hati, dan dikembalikan lengkap dengan hasil pengembangan saat peserta pensiun atau ke luar dari sistem. Dengan tata kelola yang transparan, pengawasan yang ketat, dan 140 pemanfaatan teknologi digital sehingga setiap peserta Tapera dapat memonitor perkembangan asetnya secara real-time (Gambar 7), pengelola Tapera ingin memastikan risiko serendah-rendahnya bagi peserta Tapera. Gambar 7: Transparansi Dana Tapera di Aplikasi Tapera Mobile Bagi peserta dengan penghasilan menengah ke atas yang tidak berhak menerima manfaat pembiayaan rumah dari Tapera, mereka tetap mendapatkan manfaat finansial dalam bentuk tabungan produktif jangka panjang (Gambar 8). Bahkan, jika kita bandingkan, hasil pemupukan Tapera yang dikelola oleh manajer investasi berlisensi tidak akan lebih rendah dibandingkan suku bunga tabungan biasa, dan dengan risiko yang relatif rendah karena instrumen investasinya diseleksi secara ketat dan pengelolaanya diawasi oleh otoritas jasa keuangan. 141 Gambar 8: Grafik Perhitungan Manfaat Peserta Non Penerima Manfaat Pembiayaan Perumahan SKEMA YANG BERKELANJUTAN Ketiga, Tapera bukan merupakan skema subsidi silang yang merugikan peserta dengan penghasilan lebih tinggi demi membiayai peserta berpenghasilan lebih rendah. Istilah "subsidi" kerap diasosiasikan dengan pemberian dana secara langsung tanpa imbal balik, di mana dana tersebut hilang setelah diberikan. Tidak demikian. Semua dana Tapera dicatat sebagai dana amanat—tidak tercampur dengan APBN, dan tidak disalurkan untuk tujuan lain. Justru melalui pengumpulan dana kolektif inilah negara bisa hadir menyediakan pembiayaan rumah yang terjangkau tanpa terlalu mengandalkan subsidi fiskal, artinya skema Tapera dirancang untuk melengkapi program perumahan yang didanai APBN. Maka, dari perspektif kebijakan fiskal dan keuangan negara, Tapera adalah skema pembiayaan yang sehat dan strategis yang berperan penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dengan skema ini, pembiayaan perumahan disalurkan melalui bank dan perusahaan pembiayaan yang bekerja sama dengan BP Tapera, melalui skema pemanfaatan, bukan hibah. Artinya, dana terus berputar dan dari waktu ke waktu akan menjangkau lebih banyak orang (Gambar 9). Dari perspektif fiskal, ini adalah skema yang efisien dan berkelanjutan, dibanding skema bantuan langsung yang sifatnya satu kali dan tidak memutar kembali dana ke sistem. 142 Gambar 9: Pengelolaan Dana Tapera dari Pengerahan, Pemupukan dan Pemanfaatan Skema tabungan wajib juga diterapkan di berbagai negara seperti Filipina dengan The Home Development Mutual Fund (HDMF), Tiongkok dengan Housing Provident Fund (HPF), Singapura melalui Central Provident Fund (CPF), dan bahkan Malaysia dengan Employees Provident Fund (EPF) (Gambar 10). Dalam semua contoh itu, keadilan dibangun bukan dengan menghindari kontribusi, tetapi dengan memastikan bahwa setiap peserta menerima manfaat sesuai status dan kebutuhannya. Gambar 10: Perbandingan Tabungan Perumahan di Negara Lain 143 PENUTUP Dari berbagai uraian di depan, kita dapat menilai rasionalitas Tapera sebagai strategi untuk membangun pool dana jangka panjang pembiayaan perumahan yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat, khususnya MBR: ● Memberi akses (accessibility) dan keterjangkauan (affordability) bagi masyarakat, terutama MBR. ● Turut berkontribusi mengurangi backlog perumahan bersamaan dengan berbagai program perumahan lainnya. ● Memberi insentif bagi semua peserta/penabung, termasuk mereka yang tidak tergolong MBR. ● Merupakan praktek yang lazim dijalankan di berbagai negara. Memang masih ada keberatan dari sebagian pemberi kerja, terutama karena skema ini dirasa menambah komponen biaya tenaga kerja. Namun, perlu kita yakini bahwa bagi pemberi kerja Tapera justru merupakan bagian dari investasi sosial jangka panjang. Ketika pekerja menyadari bahwa memiliki rumah yang layak bukan lagi sekedar harapan kosong, mereka akan terdorong untuk bekerja secara lebih produktif dan loyal terhadap perusahaannya (pemberi kerja); yang lebih lanjut akan berdampak pada kelangsungan perusahaan yang berbarengan dengan stabilitas sosial, yang merupakan basis bagi terciptanya ketahanan ekonomi nasional. Akhir kata, Ahli ingin menutup paparan mengenai perlunya Tapera karena skema ini merupakan langkah nyata untuk menjawab tiga tantangan utama pembiayaan perumahan: keberlanjutan penyediaan dana yang terjangkau, membuka akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta pengelolaan yang transparan dan terpercaya. Dengan demikian, jelas bahwa Tapera bukanlah pelanggaran terhadap hak, tapi merupakan upaya sistematis yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan hak konstitusional akan perumahan secara konkrit dan rasional. Tapera merupakan instrumen kebijakan strategis yang menunjang program prioritas pemerintah, khususnya dalam pemerataan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan penguatan infrastruktur dasar dari bawah. Singkat kata, Tapera bukan hanya soal perumahan, tetapi tentang pembangunan inklusif dan keadilan sosial. 144 2. Ahli Dr. Oce Madril, S.H., M.A Berkaitan dengan pengujian ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (selanjutnya ditulis UU Tapera) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945), maka Ahli memberikan keterangan sebagai berikut: I. Konsep Welfare State dan Hak Atas Tempat Tinggal 1. Definisi umum mengenai Welfare State diartikan sebagai tanggung jawab negara untuk menjamin kesejahteraan mendasar rakyatnya (Gosta Esping-Andersen, The Three Worlds of Welfare Capitalism; 1990). Jorgen Goul Andersen (2012) mengungkapkan bahwa Welfare State merupakan institusi negara di mana kekuasaan yang dimilikinya (dalam hal kebijakan ekonomi dan politik) ditujukan untuk: Pertama, memastikan setiap warga negara beserta keluarganya memperoleh pendapatan minimum sesuai dengan standar kelayakan; Kedua, memberikan layanan sosial bagi setiap permasalahan yang dialami warga negara (baik dikarenakan sakit, tua, atau menganggur) serta kondisi lain semisal krisis ekonomi; Ketiga, memastikan setiap warga negara mendapatkan hak-haknya tanpa memandang perbedaan status, kelas ekonomi, dan perbedaan lain (Andersen, J.G. Welfare States and Welfare State Theory, Centre for Comparative Welfare Studies, Working Paper, 2012); 2. Richard Titmuss’s (1958) membagi 2 (dua) pendekatan konsep Welfare State. Pertama, institutional welfare state. Kedua, residual welfare state. Pada konsep yang pertama, negara melindungi semua warga negara, bersifat universal (berlaku bagi seluruh rakyat) dan mewujudkan komitmen yang dilembagakan bagi kesejahteraan rakyat. Kemudian konsep residual welfare state, menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab setelah mekanisme pasar dan lainnya mengalami kegagalan; 3. Esping-Andersen (1990), membagi rezim welfare state menjadi 3 (tiga), yaitu liberal welfare state, corporatist welfare state dan social democratic welfare state. Pada rezim liberal welfare state, kebijakan kesejahteraan sosial relatif rendah dan sederhana, manfaat diperuntukkan bagi mereka yang berpenghasilan rendah, biasanya kelas pekerja yang bergantung pada negara. Rezim ini didukung dengan gagasan dominasi pasar dan 145 keterlibatan swasta, sementara negara berperan sangat kecil. Kedua rezim corporatist. Pada model ini program kesejahteraan melekat pada status dan kelas. Pada rezim ini akan terasa adanya pembedaan-pembedaan berdasarkan status dan kelas sosial tersebut. Ketiga, rezim social democtratic, yang menggunakan prinsip universal. Pada model ini tidak ada dualisme antara negara dengan pasar, adanya kesetaraan sosial yang tinggi dan perlakuan yang adil dalam tatanan masyarakat sosial; 4. Gagasan “kesejahteraan” (welfare) menurut Paul Spicker, sebagaimana dikutip I D.G. Palguna (2019) merujuk pada “well-being” atau sesuatu yang dianggap “baik bagi rakyat”. Jika dipahami secara lebih sempit, istilah itu dapat diartikan merujuk kepada penyediaan layanan sosial –khususnya jaminan Kesehatan, perumahan, jaminan sosial, Pendidikan dan kerja sosial. Pendapat lain misalnya Assar Lindbeck, menurut I D.G. Palguna (2019), menyatakan bahwa negara kesejahteraan dalam definisinya yang sempit mencakup tipe pengaturan pengeluaran pemerintah, yaitu: (i) bantuan kontan sementara bagi rumah tangga yang membutuhkan (transfer, termasuk asuransi pendapatan wajib) dan (ii) subsidi-subsidi atau pemberian bantuan pemerintah langsung layanan kemanusiaan (seperti perawatan anak, prasekolah, Pendidikan, Kesehatan, usia lanjut). Sedangkan dalam definisi yang lebih luas, negara kesejahteraan dapat pula mencakup pengaturan harga (seperti pengawasan sewa dan dukungan harga hasil-hasil pertanian), kebijakan perumahan, pengaturan lingkungan kerja, dan sebagainya; 5. Konsep Negara welfare state atau Negara Kesejahteraan ini menurut Edi Suharto (2010) adalah sebuah negara yang dapat memenuhi kesejahteraan sosial (social welfare) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Mengutip Midgley, et al, Edi Suharto mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai “...a condition or state of human well-being.” Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi; serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya; 146 6. Bahwa hak atas tempat tinggal atau kebijakan perumahan merupakan salah satu bentuk kebijakan dalam konsep negara kesejahteraan yang ditujukan untuk perlindungan terhadap kelompok lemah sebagai bagian dari kebijakan kesejahteraan sosial bagi rakyat; 7. Pijakan dasar bahwa Indonesia menganut konsep Welfare State dapat ditemukan dalam konstitusi Indonesia dan berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi melalui undang-undang. Pada alinea ke-IV Pembukaan UUD NRI 1945 dinyatakan: "...Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,..." II. Hak Atas Tempat Tinggal merupakan Hak Asasi Manusia 8. Bahwa Hak atas tempat tinggal merupakan amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak atas tempat tinggal disebutkan dengan jelas sebagai Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga Negara harus melindungi dan menyediakan akses terhadap seluruh penduduk dan warga negara yang hidup dan bertempat tinggal di Indonesia. Sebagaimana ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan sebagai berikut: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” 9. Mandat tersebut menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat, tempat tinggal yang layak, dan lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak dasar bagi setiap manusia yang merupakan tujuan dari berdirinya Negara Indonesia. Hak atas tempat tinggal merupakan bagian dari pemenuhan kehidupan yang layak sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. 147 10. Penegasan bahwa hak atas tempat tinggal merupakan HAM dtegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dalam ketentuan Pasal 27 yang menyebutkan: “Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia”. Lebih lanjut dalam Pasal 40 UU HAM dinyatakan: “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak”; 11. Hak atas tempat tinggal (rumah) telah lama diakui dan ditegaskan sebagai HAM dalam berbagai dokumen HAM internasional, misalkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dalam Pasal 25 ayat (1) menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkannya kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya”; 12. Bahwa Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB) pada Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa “Negara- negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas kehidupan yang layak untuk dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk kelayakan pangan, sandang, dan papan, dan perbaikan kondisi hidup yang terus menerus…”; 13. Bahwa Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of all Forms of Discriminations against Women (CEDAW) pada Pasal 14 ayat 2 (h) mengakui hak perempuan di daerah pedesaan untuk menikmati kondisi kehidupan yang layak, khususnya yang berkaitan dengan tempat tinggal, sanitasi, listrik dan pasokan air, transportasi dan komunikasi; 148 14. Bahwa Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) mengakui hak setiap anak atas standar hidup yang memadai bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (Pasal 27 ayat 1). Masalah tempat tinggal disebutkan dalam Pasal 27 ayat (3) yang mewajibkan negara pihak untuk mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan kondisi nasional dan kemampuan negara dalam membantu orang tua dan negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan hak atas standar hidup yang layak; 15. Bahwa Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (International Convention on the Elimination of All forms of Racial Discrimination (ICERD) dalam Pasal 5 huruf (e) mengakui dan melindungi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, termasuk hak atas perumahan (e. iii), yang harus diterapkan secara setara untuk semua orang tanpa diskriminasi apa pun berdasarkan warna ras, atau kebangsaan atau asal etnis; 16. Bahwa Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of People with Disabilities (CRPD) dalam Pasal 28: “mengakui hak atas standar hidup yang layak bagi penyandang disabilitas dan keluarganya, termasuk hak atas tempat tinggal”. Kemudian dalam Pasal 19 huruf (c): “memastikan bahwa layanan dan fasilitas masyarakat yang setara bagi penyandang disabilitas adalah termasuk akses atas perumahan yang aman dan layak dan tanpa diskriminasi”. 17. Bahwa Konvensi Internasional tentang Perlindungan Seluruh Hak Buruh Migran dan Para Anggota Keluarga Mereka (International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICMW) dalam Pasal 43 paragraf 1 huruf (d): memastikan bahwa pekerja migran yang terdaftar dan pekerja migran dalam situasi reguler memiliki hak yang sama dengan warga negara dari negara tempat bekerja. Salah satu jaminan kesetaraan perlakuan adalah “akses ke tempat tinggal, termasuk skema perumahan sosial (public housing), dan perlindungan terhadap eksploitasi sehubungan dengan sewa”; 18. Bahwa Deklarasi HAM ASEAN dalam Prinsip Angka 28 menyebutkan: “Setiap orang berhak atas taraf hidup yang layak bagi dirinya dan keluarganya termasuk hak atas pangan yang layak dan terjangkau, bebas 149 dari kelaparan dan akses terhadap pangan yang aman dan bergizi, hak atas pakaian, hak atas perumahan yang layak dan terjangkau, hak atas perawatan medis dan pelayanan sosial yang diperlukan, hak atas air minum dan sanitasi yang aman, hak atas lingkungan yang aman, bersih dan berkelanjutan”; 19. Bahwa posisi Negara dalam hubungannya dengan kewajiban yang ditimbulkan oleh HAM, adalah bahwa Negara harus menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) HAM. Peran negara yang harus campur tangan untuk mengatur pelaksanaan sebuah HAM, misal hak atas tempat tinggal, merupakan dalam rangka menghormati, melindungi dan memenuhi HAM tersebut; 20. Bahwa perihal kewajiban Negara untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) hak atas tempat tinggal (perumahan) telah ditegaskan dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, diantaranya: (1) Putusan MK Nomor 14/PUU-X/2012 terkait Pengujian UU 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan (2) Putusan MK Nomor 96/PUU-XIV/2016 terkait Pengujian UU 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya; 21. Dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-X/2012 terkait Pengujian UU 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, MK mempertimbangkan: "[3.10.3] Bahwa hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi manusia dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia [vide Pasal 28H ayat (1) UUD 1945]. Salah satu tujuan dibentuknya negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia [vide alinea IV Pembukaan UUD 1945]. Terkait dengan hak warga negara dan berhubungan pula dengan salah satu tujuan dalam pembentukan negara dimaksud maka negara berkewajiban untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka mewujudkan terpenuhinya hak warga negara tersebut. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu aspek pembangunan nasional, pembangunan manusia seutuhnya, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan terpenuhinya hak konstitusional tersebut, yang juga merupakan pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang memiliki peran strategis dalam pembentukan watak dan kepribadian warga negara sebagai upaya pencapaian salah satu tujuan pembangunan bangsa Indonesia yang berjati diri, mandiri, dan produktif. Sebagai salah satu upaya pemenuhan hak konstitusional, penyelenggaraan perumahan dan 150 kawasan permukiman adalah wajar dan bahkan merupakan keharusan, manakala penyelenggaraan dimaksud harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain, syarat kesehatan dan kelayakan serta keterjangkauan oleh daya beli masyarakat, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah..” 22. Dalam Putusan MK Nomor 96/PUU-XIV/2016 terkait Pengujian UU 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya, MK Mempertimbangkan: "[3.9.5] Bahwa dalam hal warga negara yang ingin memiliki tempat tinggal yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dijamin oleh UUD 1945, menurut Mahkamah hal tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara untuk mengaturnya, karena kepemilikan tanah/tempat tinggal yang layak merupakan hak asasi manusia dan hak konstitusional, yang sekaligus merupakan kebutuhan dasar manusia yang mempunyai peranan penting dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa yang perlu dibina serta dikembangkan demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang perlu diatur sedemikian rupa demi kepastian hukum. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 11 Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman”. 23. Bahwa terlihat dalam 2 putusan di atas, bahwa menjadi tanggung jawab Negara untuk mengatur hak atas tempat tinggal, sebab tempat tinggal yang layak merupakan HAM dan hak konstitusional, yang sekaligus merupakan kebutuhan dasar manusia yang mempunyai peranan penting dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa yang perlu dibina serta dikembangkan demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan. Kemudian, sebagai salah satu upaya pemenuhan hak konstitusional -hak atas tempat tinggal- tersebut, maka pengaturan penyelenggaraan perumahan adalah sebuah keharusan, termasuk mengatur aspek keterjangkauan oleh daya beli masyarakat, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah. 24. Bahwa keterjangkauan (Affordability) atas biaya tempat tinggal merupakan salah satu poin utama dalam Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Tempat Tinggal yang Layak yang ditetapkan oleh Komnas HAM. Bahwa keterjangkauan (Affordability) atas biaya tempat tinggal berarti kemampuan sesorang untuk membayar kebutuhan yang terkait dengan tempat tinggal. Kemampuan membayar ini harus ada pada 151 level dimana pemenuhan kebutuhan lainnya, seperti makanan, kebutuhan sekolah, dan lain-lain, tidak kemudian terancam menjadi tidak terpenuhi. Secara umum, affordabilitas atas tempat tinggal jika dibandingkan dengan pendapatan keluarga adalah 30 persen, artinya pengeluaran untuk biaya tempat tinggal maksimal adalah 30 persen dari total pendapatan (Standar Norma dan Pengaturan Komnas HAM Nomor 11 tentang Hak Atas Tempat Tinggal Yang Layak). III. Urgensi Pengaturan Pembiayaan Perumahan dan Peran Negara 25. Bahwa penegakkan dan pelaksanaan hak atas tempat tinggal diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang. Sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, bahwa “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”; 26. Bahwa konstitusi (UUD 1945) tidak mengatur lebih lanjut perihal model kebijakan yang paling tepat untuk mewujudkan hak atas tempat tinggal. Oleh karena itu, kebijakan apa yang dipilih merupakan ranah pembentuk undang-undang (open legal policy). Dalam hal suatu norma UU masuk ke dalam kategori kebijakan hukum terbuka, maka menurut MK norma tersebut berada di wilayah yang bernilai konstitusional atau bersesuaian dengan UUD 1945, meskipun tunduk pada batasan-batasan tertentu; 27. Bahwa sebagai kebijakan hukum terbuka, pembentuk undang-undang telah membentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU PKP). UU ini mengatur perihal pemenuhan salah satu kebutuhan dasar manusia yaitu rumah bagi seluruh masyarakat Indonesia baik dalam bentuk rumah tunggal maupun rumah susun. Ketentuan Pasal 19 UU PKP menyatakan: "(1) Penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. (2) Penyelenggaraan rumah dan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara 152 untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur." 28. Dalam UU PKP, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu (Pasal 1 angka 6 UU PKP). Bahwa Hak atas tempat tinggal (rumah) diwujudkan dalam sebuah skema pendanaan dan pembiayaan untuk menjamin akses terhadap pemilikan rumah dan bertempat tinggal dalam lingkungan yang layak; 29. Bahwa pemenuhan kebutuhan akan rumah bagi masyarakat Indonesia tidak dapat terjadi dengan sendirinya. Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki pendapatan rendah dan menengah dan memiliki akses yang terbatas ke sistem pembiayaan perumahan. Adalah tanggungjawab negara untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas perumahan ini melalui penyelenggaraan sistem pembiayaan perumahan yang bertujuan untuk menyediakan dana jangka panjang dalam jumlah yang cukup dan terjangkau sehingga pada akhirnya seluruh masyarakat masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau; 30. Tanggungjawab negara dijabarkan ke dalam peran pemerintah dalam menyediakan serta memberikan kemudahan dan bantuan bagi skema pembiayaan perumahan, salah satunya adalah pengaturan tabungan perumahan. Pasal 118 UU PKP menyatakan: “(1) Pendanaan dan sistem pembiayaan dimaksudkan untuk memastikan ketersediaan dana dan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan, permukiman, serta lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong pemberdayaan sistem pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” 31. Selanjutnya peran pemerintah diwujudkan dengan mengembangkan sistem pembiayaan penyelenggaraan perumahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 121 UU PKP yang berbunyi: “(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah harus melakukan upaya pengembangan sistem pembiayaan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. 153 (2) Pengembangan sistem pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. lembaga pembiayaan; b. pengerahan dan pemupukan dana; c. pemanfaatan sumber biaya; dan d. kemudahan atau bantuan pembiayaan.” 32. Peran pemerintah tidak hanya mengembangkan sistem pembiayaan, namun juga membentuk lembaga (badan hukum) yang bertugas untuk mengelola jaminan ketersediaan dana murah jangka panjang untuk penyelenggaraan perumahan, kemudahan dalam mendapatkan akses kredit dan pembiayaan, dan keterjangkauan dalam membangun, memperbaiki dan memiliki rumah (Pasal 122 UU PKP); 33. Bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) merupakan bagian dari pelaksanaan hak atas tempat tinggal sebagaimana perintah Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan pelaksanaan UU PKP untuk menjamin ketersediaan dana murah jangka panjang dalam rangka penyelenggaraan perumahan. UU Tapera juga menjadi landasan hukum bagi pembentukan dan penyelenggaraan Badan Pengelola Tapera (BP Tapera), sebuah badan khusus yang dibentuk pemerintah sebagai implementing agency untuk mengelola Tabungan Perumahan; 34. Bahwa tujuan program Tapera adalah untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiyaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta. Yang dimaksud “dana murah jangka panjang” adalah dana dengan suku bunga yang terjangkau yang sekaligus mampu menanggulangi ketidaksesuaian antara jangka waktu sumber biaya dan jangka waktu pengembalian atau tenor kredit kepemilikan rumah (Pasal 3 dan penjelasannya UU Tapera); 35. Peserta Tapera adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang telah membayar simpanan (Pasal 1 angka 3 UU Tapera). Berdasarkan Pasal 7, setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum, wajib menjadi 154 peserta. Sementara bagi pekerja mandiri yang berpenghasilan di bawah upah minimum, dapat menjadi peserta; 36. Bahwa pelaksanaan program Tapera tidak menghilangkan peran negara. Justru sebaliknya, negara secara praktis terlibat langsung (intervensi negara) dalam penyediaan rumah bagi kalangan lemah, dengan membuat sejumlah regulasi dan membentuk lembaga khusus (BP Tapera); 37. Bahwa negara mengalokasikan APBN sejumlah 2,5 triliun rupiah (berdasarkan PP Nomor 57 Tahun 2018) bagi modal pembentukan BP Tapera yang digunakan untuk operasionalisasi BP Tapera. Kemudian menurut data BP Tapera, setiap tahun negara mengalokasikan APBN untuk subsidi perumahan (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan/FLPP) yang dikelola oleh BP Tapera. Misalkan tahun 2020, alokasi APBN untuk FLPP kurang lebih sebesar 11 triliun rupiah. Untuk tahun 2021, sebesar 19,5 triliun rupiah, untuk tahun 2022 sebesar 25 triliun rupiah, untuk tahun 2023 sebesar 26 triliun rupiah dan tahun 2024 sebesar 24,5 triliun rupiah. Hal ini menegaskan bahwa negara hadir dan berperan aktif dalam pembiayaan perumahan. IV. Perihal Kepesertaan Tapera yang Bersifat Wajib 38. Bahwa Tapera merupakan perangkat untuk mengelola dana masyarakat secara bersama-sama dan saling menolong antarpeserta dalam menyediakan dana murah jangka panjang dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau oleh peserta (penjelasan UU Tapera); 39. Bahwa Asas penting dalam pelaksanaan Tapera adalah “Kegotongroyongan”, bahwa bersama-sama dan saling menolong antarpeserta dalam menyediakan dana murah jangka panjang dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi peserta. Asas kegotongroyongan ini membutuhkan partisipasi banyak pihak secara bersama-sama dan jangka panjang. Dengan begitu, maka tujuan Tapera dapat dicapai, yaitu penyediaan dana murah jangka panjang untuk pembiayaan perumahan bagi peserta (asas keterjangkauan dan keberlanjutan); 40. Bahwa konsep kepesertaan yang bersifat wajib bukanlah hal baru. Konsep ini telah lama diterapkan pada asuransi sosial atau program jaminan sosial. 155 Dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), diatur bahwa “Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan pada prinsip: g. kepesertaan bersifat wajib” 41. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), juga dinyatakan soal prinsip “kepesertaan BPJS yang bersifat wajib” (Pasal 4 UU BPJS). Lebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal 4 huruf g UU BPJS disebutkan: Yang dimaksud dengan “prinsip kepesertaan bersifat wajib” adalah prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi Peserta Jaminan Sosial, yang dilaksanakan secara bertahap. 42. Dalam ketentuan Pasal 14 UU BPJS diatur bahwa “Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial.” Prinsip kepesertaan bersifat wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi (rakyat dan pemerintah) serta kelayakan penyelenggaraan program. Tahapan pertama dimulai dari pekerja di sektor formal, kemudian sektor informal dan pekerja mandiri; 43. Merujuk pada ketentuan di atas, konsep “kepesertaan bersifat wajib” sejatinya merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya dalam sistem Welfare State melalui pemenuhan standar kehidupan yang layak. Sifat wajib menjadi peserta Tapera bagi pekerja yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum, diperlukan untuk tercapainya tujuan Tapera, yakni agar tersedianya dana murah jangka panjang yang dapat dimanfaatkan oleh pekerja untuk pembiayaan perumahan. Apabila sifat wajib kepesertaan ini diubah menjadi “tidak wajib”, maka tujuan Tapera tidak akan tercapai; 44. Konsep kepesertaan bersifat wajib, telah beberapa kali diuji konstitusionalitasnya oleh MK. Mahkamah telah memberikan penegasan berkaitan dengan asas ”kepesertaan bersifat wajib” yang merupakan salah 156 satu jalan untuk mencapai tujuan Welfare State, diantaranya dalam Putusan berikut; 45. Dalam Putusan Nomor 50/PUU-VIII/2010, bertanggal 21 November 2011, halaman 91, MK Mempertimbangkan: ”[3.14.7] Bahwa dalam UU SJSN, kepesertaan asuransi diwajibkan untuk setiap orang yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam UU SJSN, sehingga menjadi peserta asuransi bersifat imperatif. Oleh karena itu Undang-Undang mewajibkan kepada mereka yang telah memenuhi syarat untuk menjadi peserta. Dengan demikian seseorang yang mendapatkan jaminan sosial harus menjadi peserta program jaminan sosial. Dengan kata lain perikatan antara tertangggung (peserta) dengan penanggung (BPJS) dalam jaminan sosial juga timbul karena Undang-Undang, yang kepesertaannya dimulai setelah yang bersangkutan membayar iuran dan/atau iurannya dibayar oleh pemberi kerja. Bagi mereka yang tergolong fakir miskin dan orang yang tidak mampu maka iurannya dibayar oleh Pemerintah [vide Pasal 17 ayat (4) UU SJSN];” “[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Mahkamah sistem jaminan sosial yang diatur dalam UU SJSN telah memenuhi maksud Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, UU SJSN dengan sendirinya juga merupakan penegasan kewajiban negara terhadap hak atas jaminan sosial sebagai bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (3) UUD 1945, yang mewajibkan negara untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan menjamin pemenuhannya (to fullfil)...” “…Mengenai iuran asuransi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU SJSN merupakan konsekuensi yang harus dibayar oleh semua peserta asuransi untuk membayar iuran atau premi yang besarnya telah ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku yang tidak semuanya dibebankan kepada negara. Dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 konsep Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah pemerintah membiayai yang tidak mampu membayar iuran, yang bersesuaian dengan Pasal 17 ayat (4) UU SJSN. Berdasarkan hal tersebut menurut Mahkamah UU SJSN telah menerapkan prinsip asuransi sosial dan kegotong-royongan yaitu dengan cara mewajibkan bagi yang mampu untuk membayar premi atau iuran asuransi yang selain untuk dirinya sendiri juga sekaligus untuk membantu warga yang tidak mampu” 46. Dalam Putusan Nomor 138/PUU-XII/2014, bertanggal 7 Desember 2015, halaman 204-205, MK Mempertimbangkan: ".....Lebih lanjut, apabila melihat ketentuan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak" maka tujuan dari asuransi sosial adalah untuk pemenuhan 157 kebutuhan dasar yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebutuhan dasar yang layak pada hakikatnya adalah mempertahankan hidup seseorang, sehingga orang tersebut mampu berproduksi atau berfungsi normal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Hal tersebut kemudian yang salah satunya mendasari adanya kewajiban untuk serta bagi seluruh rakyat Indonesia, karena apabila pemenuhan kebutuhan dasar tersebut diharapkan secara sukarela dengan membeli asuransi maka sebagian besar penduduk tidak mampu atau tidak disiplin untuk membeli asuransi..." 47. Dalam Putusan Nomor 101/PUU-XIV/2016, bertanggal 23 Mei 2017, MK Mempertimbangkan: ”[3.11.3] Bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum di atas, maka yang didalilkan oleh Pemohon yang pada pokoknya berkenaan dengan BPJS sebagai satu-satunya penyelenggara jaminan sosial secara nasional, kepesertaan wajib dan iuran wajib menjadi tidak beralasan menurut hukum, karena dalil-dalil Pemohon tersebut sudah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 138/PUU-XII/2014 bertanggal 7 Desember 2015. Adapun mengenai Pasal 14 UU 24/2011, secara implisit telah juga dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 138/PUU-XII/2014 bertanggal 7 Desember 2015, yang kemudian dikuatkan kembali dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XIII/2015, bertanggal 28 Juli 2016, yang pada intinya menyatakan bahwa kepesertaan wajib tidak bertentangan dengan UUD 1945” 48. Dalam Putusan MK No 72/PUU-XVII/2019, bertanggal 30 September 2021, halaman 255, halaman 263-264 MK Mempertimbangkan: ”[3.19] Menimbang bahwa berkenaan prinsip kegotongroyongan, menurut Mahkamah prinsip dimaksud merupakan nilai luhur bangsa Indonesia yang menjadi salah satu esensi jiwa Pancasila terutama sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam menjalankan prinsip kegotongroyongan setiap orang atau individu berpartisipasi aktif untuk terlibat dalam memberi nilai tambah kepada individu lain di lingkungannya. Apabila diletakkan dalam konteks jaminan sosial, UU 24/2011 mendefinisikan prinsip kegotongroyongan sebagai prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya [vide Penjelasan Pasal 4 huruf a UU 24/2011]. Sejauh yang bisa dipahami Mahkamah, prinsip kegotongroyongan inilah yang menjadi salah satu latar belakang pengalihan program jaminan hari tua dan program pensiun yang diselenggarakan oleh PT TASPEN (Persero) kepada BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang menghendaki jaminan sosial dapat dinikmati secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia, baik yang tidak mampu –yang menerima bantuan iuran- maupun yang mampu dengan iuran yang terjangkau, 158 sehingga semua pihak bergotongroyong dan berkontribusi dalam BPJS” V. Kesimpulan 49. Jaminan atas hak atas tempat tinggal merupakan perwujudan dari konsep negara kesejahteraan (welfare state) yang dianut oleh Indonesia. Kewajiban negara dalam menjamin pemenuhan kebutuhan warga negara atas tempat tinggal yang layak dan terjangkau melalui UU Tapera sejatinya telah memenuhi tujuan negara kesejahteraan yang dianut oleh konstitusi Indonesia, khususnya pemenuhan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945; 50. Keberadaan UU Tapera merupakan penegasan kewajiban negara terhadap hak atas tempat tinggal sebagai bagian dari hak asasi manusia yang mewajibkan negara untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan menjamin pemenuhannya (to fullfil); 51. Penyelenggaraan Tapera sebagaimana diatur dalam UU Tapera telah menerapkan prinsip "kegotongroyongan" yaitu bersama-sama dan saling menolong antarpeserta dalam menyediakan dana murah jangka panjang dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi peserta; 52. Gagasan “Kepesertaan Bersifat Wajib” dalam Tapera sejatinya merupakan salah satu dari upaya pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya (Welfare State) melalui pemenuhan standar tempat tinggal yang layak. Secara yuridis, asas kepesertaan bersifat wajib telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan telah dikuatkan dalam beberapa Putusan MK. 3. Saksi Adang Sutara, S.E., M.Si. Pengantar Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tanggal 12 Januari 2011, Saksi pada saat itu sebagai Kepala Bidang Sumber Pembiayaan Tabungan Perumahan, di bawah koordinasi Asisten Deputi Pendayagunaan Sumber Pembiayaan, Deputi Pembiayaan, Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), menerima mandat langsung dari pimpinan untuk melaksanakan analisa awal yang komprehensif terkait pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tugas ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam merumuskan kebijakan jangka panjang yang bertujuan untuk menjawab tantangan besar di sektor 159 perumahan nasional, khususnya dalam mengatasi persoalan kesenjangan (backlog) perumahan yang terus meningkat dari tahun ke tahun pada saat itu. Analisa ini juga menjadi langkah awal yang sangat penting dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), yang diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen utama dalam mendukung pembiayaan perumahan yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui analisa ini, kami melakukan analisis terhadap berbagai aspek, termasuk kondisi eksisting kebutuhan dan ketersediaan rumah, efektivitas program-program perumahan yang telah berjalan, serta potensi sumber pembiayaan utama yang dapat dimobilisasi untuk mendukung pembangunan perumahan bagi MBR. Hasil dari telaahan ini menjadi dasar argumentatif dan teknokratis dalam merancang kerangka kebijakan Tapera, yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Hasil Analisa Awal Kementerian Perumahan Rakyat Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan oleh unit kerja kami, ditemukan sejumlah fakta penting yang menggambarkan kondisi nyata sektor perumahan di Indonesia, khususnya terkait dengan backlog perumahan, yakni kesenjangan antara jumlah rumah yang tersedia dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Data yang dihimpun menunjukkan angka backlog yang cukup signifikan, yang mengarah pada satu kesimpulan bahwa kebutuhan akan hunian layak jauh melampaui kemampuan penyediaan yang ada. ata yang menjadi rujukan adalah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 - 2014. Dalam Peraturan Presiden dimaksud disampaikan bahwa penyediaan rumah masih terbatas. Jumlah kekurangan rumah (backlog) meningkat dari 5,8 juta unit pada tahun 2004 menjadi 7,4 juta unit pada tahun 2009 (Bagian Lampiran II.5-32). Akumulasi backlog diperkirakan akan terus terjadi akibat pertumbuhan 710.000 rumah tangga baru per tahun (Bagian Lampiran II.5-32). Angka tersebut menunjukkan bahwa permasalahan perumahan di Indonesia bukan hanya bersifat struktural, tetapi juga semakin mendesak untuk segera ditangani secara sistematis dan berkelanjutan. Ketimpangan tersebut menyebabkan backlog terus meningkat dari tahun ke tahun, dan jika tidak segera diintervensi dengan kebijakan yang tepat, maka krisis perumahan akan semakin sulit diatasi. 160 Pada saat itu telah dilaksanakan program pemerintah dibidang perumahan yaitu: A. Bapertarum-PNS (1993) Pemerintah membentuk Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS). Program ini memiliki keterbatasan karena hanya menyasar kalangan PNS dan tidak secara langsung mengurangi angka backlog nasional, terutama di kalangan masyarakat non-PNS yang jumlahnya jauh lebih besar. B. KPR Subsidi (2003–2010) Pemerintah memperkenalkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan skema Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM). Subsidi ini diberikan dalam bentuk angsuran tetap untuk jangka waktu tertentu. Namun, kebijakan ini hanya berlaku hingga 31 Desember 2010, dan belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan. C. KPR Sejahtera FLPP (2010–sekarang) Sebagai kelanjutan dari kebijakan sebelumnya, pada tahun 2010 pemerintah meluncurkan program KPR Sejahtera dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Program ini merupakan dana bergulir yang dikelola oleh Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP) dan ditujukan untuk pembiayaan KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Susun. Capaian awal program FLPP adalah sebagai berikut: 1) Tahun 2010: 7.959 unit rumah dengan alokasi anggaran sebesar Rp242 miliar. 2) Tahun 2011: 109.592 unit rumah dengan alokasi anggaran sebesar Rp3,68 triliun. 3) Tahun 2012: 64.785 unit rumah dengan alokasi anggaran sebesar Rp2,58 triliun. Meskipun program ini menunjukkan peningkatan dari sisi jumlah unit yang dibiayai, namun secara keseluruhan kontribusinya terhadap pengurangan backlog masih belum mencukupi, mengingat skala kebutuhan yang sangat besar. 161 Gagasan Tapera Muncul sebuah gagasan strategis mengenai pentingnya menghimpun dana murah dalam bentuk tabungan dari seluruh lapisan masyarakat. Gagasan ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak untuk mengatasi permasalahan backlog perumahan yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi ini ditambah dengan keterbatasan efektivitas program-program perumahan yang telah dijalankan pemerintah, yang hingga kini belum mampu memberikan solusi yang memadai. Pada saat itu, program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) diproyeksikan sebagai salah satu solusi pembiayaan perumahan yang dapat menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk mencapai tujuan program ini tanpa membebani APBN diperlukan pengakumulasian dana dari masyarakat sehingga terpenuhinya dana murah jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih sistematis dan inklusif agar partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan dan dana yang terkumpul dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan perumahan rakyat secara berkelanjutan. Penutup Indonesia tengah menghadapi permasalahan terkait backlog perumahan. Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh Kementerian Perumahan Rakyat pada saat itu, program-program yang telah berjalan dinilai belum memiliki kapasitas yang memadai untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Kondisi ini mendorong perlunya penerapan skema iuran perumahan yang bersifat masif dan terstruktur. Apabila iuran tersebut tidak bersifat wajib, maka dampaknya diperkirakan tidak akan cukup signifikan untuk mengatasi backlog yang ada. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan backlog perumahan secara efektif dan berkelanjutan, diperlukan komitmen bersama melalui penerapan skema iuran tabungan perumahan yang wajib, dan terstruktur demi menjamin ketersediaan hunian layak bagi seluruh masyarakat. Selain itu, saksi menambahkan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya:  Awalnya, fokus pemerintah adalah pada backlog kepemilikan rumah, tetapi terdapat juga backlog hunian. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah 162 mendorong pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang dibiayai APBN, termasuk perumnas. Namun, masalah utama rusunawa adalah biaya operasional karena harga sewanya murah sehingga sulit dikelola agar tetap layak;  Selain itu, ada program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) yang hingga kini terus berjalan dengan dana APBN. Program ini lebih menekankan pada peningkatan kelayakan hunian agar layak ditinggali. Dengan demikian, selain Tapera yang ditujukan untuk backlog kepemilikan, pemerintah juga menjalankan program rusunawa dan BSPS untuk menangani backlog hunian. [2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait BP Tapera memberikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal pada tanggal 22 November 2024 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 26 November 2024, serta keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. PENDAHULUAN 1. Bahwa sesuai dengan Pasal 41 ayat (2) jo. Pasal 41 ayat (4) huruf f Undang– Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2020 (UU 24/2003) diatur ketentuan bahwa untuk kepentingan Pemeriksaan Persidangan Hakim Konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan permohonan serta Pemeriksaan Persidangan meliputi salah satunya adalah mendengarkan keterangan Pihak Terkait. 2. Bahwa sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahakamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya secara langsung terpengaruh kepentingannya oleh pokok Permohonan. 3. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 12 UU Tapera, BP Tapera adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola Tapera. Lebih lanjut sesuai dengan Pasal 1 angka 17 UU Tapera, BP Tapera dipimpin oleh seorang Komisioner yang merupakan organ BP Tapera yang berwenang dan 163 bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan pengelolaan Tapera sesuai dengan maksud dan tujuan serta mewakili BP Tapera, baik di dalam maupun di luar pengadilan. 4. Bahwa pasal-pasal yang diuji adalah pasal-pasal operasional yang diatur di dalam UU Tapera yang merupakan fungsi, tugas, wewenang, serta hak, dan kewajiban BP Tapera sebagai badan hukum yang dipimpin oleh Pihak Terkait. 5. Berdasarkan uraian di atas, Pihak Terkait menyampaikan bahwa selaku pimpinan BP Tapera yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan pengelolaan Tapera sesuai dengan maksud dan tujuan serta mewakili BP Tapera, baik di dalam maupun di luar pengadilan, akan kami sampaikan keterangan dan uraian Pihak Terkait agar Majelis Hakim mengetahui secara pasti kelembagaan BP Tapera serta pengelolaan Dana Tapera secara menyeluruh. II. POKOK-POKOK KETERANGAN PIHAK TERKAIT YANG BERKEPENTINGAN LANGSUNG DALAM PERKARA A. Sejarah Tabungan Perumahan Rakyat dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Pihak Terkait menerangkan dan menjelaskan sejarah program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan pembentukan BP Tapera selaku badan hukum agar Majelis Hakim memiliki pandangan yang jelas terhadap skema program Tapera dan BP Tapera. Penjelasan yang kami berikan adalah sebagai berikut: 1. Bahwa amanah skema Tapera dan pembentukan BP Tapera adalah merupakan pelaksanaan ketentuan dari Pasal 121 sampai dengan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, selanjutnya disebut UU PKP. (Vide: Bukti PT-1). Pasal 121 ayat (1) UU PKP mengamanatkan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah harus melakukan upaya pengembangan sistem 164 pembiayaan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, lebih lanjut diatur dalam Pasal 121 ayat (2) UU PKP pengembangan sistem pembiayaan yang dimaksud meliputi: a. lembaga pembiayaan; b. pengerahan dan pemupukan dana; c. pemanfaatan sumber biaya; dan d. kemudahan atau bantuan pembiayaan. Pasal 121 ayat (3) UU PKP mengamanatkan bahwa sistem pembiayaan yang dimaksud di atas dilakukan berdasarkan prinsip konvensional atau prinsip syariah melalui: a. pembiayaan primer perumahan; dan/atau b. pembiayaan sekunder perumahan. Penjelasan Pasal 121 ayat (3) UU PKP mengamanatkan: “Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan “pembiayaan primer perumahan” adalah pembiayaan di sisi pasokan pada saat kredit atau pembiayaan pembangunan rumah, perumahan, permukiman dan lingkungan hunian diterbitkan; dan di sisi permintaan kredit atau pembiayaan perolehan rumah diterbitkan yang dilaksanakan oleh bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank. Huruf b Yang dimaksud dengan “pembiayaan sekunder perumahan” adalah penyelenggaraan kegiatan penyaluran dana jangka menengah dan/atau panjang kepada lembaga keuangan penerbit kredit dengan melakukan sekuritisasi. Sekuritisasi yaitu transformasi aset yang tidak likuid menjadi likuid dengan cara pembelian aset keuangan dari lembaga keuangan penerbit kredit dan penerbitan efek beragun aset.” Pasal 122 ayat (1) UU PKP mengamanatkan bahwa Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menugasi atau membentuk badan hukum pembiayaan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Pasal 122 ayat (2) UU PKP mengamanatkan bahwa badan hukum pembiayaan yang dimaksud bertugas menjamin ketersediaan dana murah jangka panjang untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Pasal 123 ayat (1) UU PKP mengamanatkan bahwa pengerahan dan pemupukan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) huruf b meliputi: a. dana masyarakat; b. dana tabungan perumahan termasuk hasil investasi atas kelebihan likuiditas; dan/atau c. dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 165 Lalu pada penjelasan Pasal 123 ayat (1) huruf b di atas diatur ketentuan bahwa: “Yang dimaksud dengan “dana tabungan perumahan” adalah simpanan yang dilakukan secara periodik dalam jangka waktu tertentu, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati sesuai dengan perjanjian, dan digunakan untuk mendapatkan akses kredit atau pembiayaan untuk pembangunan dan perbaikan rumah, serta pemilikan rumah dari lembaga keuangan. Apabila tabungan perumahan telah melembaga, dana APBN untuk pembiayaan murah jangka panjang dapat dihentikan. Yang dimaksud dengan “hasil investasi” adalah hasil investasi atas kelebihan likuiditas pada instrumen investasi yang aman, berupa deposito dan surat utang negara.” Pasal 123 ayat (2) dan ayat (3) UU PKP mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mendorong pemberdayaan bank dalam pengerahan dan pemupukan dana dimaksud bagi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman secara berkelanjutan, serta Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong pemberdayaan lembaga keuangan bukan bank dalam pengerahan dan pemupukan dana tabungan perumahan dan dana lainnya khusus untuk perumahan bagi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 123 ayat (4) UU PKP mengatur bahwa: “Yang dimaksud dengan “lembaga keuangan bukan bank” adalah lembaga keuangan yang mengelola tabungan perumahan seperti Bapertarum-PNS (Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan- PNS) dan tabungan perumahan untuk TNI/Polri.” Terakhir pada Pasal 124 UU PKP mengamanatkan ketentuan mengenai tabungan perumahan diatur tersendiri dengan undang-undang. Dari penjabaran ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa skema Tapera adalah bentuk upaya pengembangan sistem pembiayaan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang dibentuk oleh Pemerintah. Pengembangan sistem pembiayaan yang dimaksud meliputi pengerahan dan pemupukan dana sebagai sumber pemanfaatan untuk kemudahan atau bantuan pembiayaan. 166 Dalam UU PKP diatur bahwa pengerahan dan pemupukan dana yang dimaksud dalam UU PKP salah satunya meliputi “dana tabungan perumahan termasuk hasil investasi atas kelebihan likuiditas” dimana yang dimaksud dengan “dana tabungan perumahan” adalah simpanan yang dilakukan secara periodik dalam jangka waktu tertentu, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati sesuai dengan perjanjian, dan digunakan untuk mendapatkan akses kredit atau pembiayaan untuk pembangunan dan perbaikan rumah, serta pemilikan rumah dari lembaga keuangan. Lalu dana tersebut akan disalurkan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (selanjutnya disebut ”MBR”) dengan kategori pembiayaan primer perumahan. Esensi pengaturan inilah yang melahirkan skema Tapera. Tapera sebagai sebuah skema juga dirancang untuk mengurangi ketergantungan pemenuhan rumah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hal ini tersirat dari penjelasan Pasal 123 ayat (1) huruf b yang menjelaskan bahwa “Apabila tabungan perumahan telah melembaga, dana APBN untuk pembiayaan murah jangka panjang dapat dihentikan”. Pembentukan lembaga pembiayaan juga merupakan amanat penting dari UU PKP yang dilakukan oleh Pemerintah, di mana Pemerintah dapat menugasi atau membentuk badan hukum pembiayaan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Badan hukum pembiayaan tersebut nantinya bertugas menjamin ketersediaan dana murah jangka panjang untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Dalam memenuhi amanat ketentuan ini dibentuklah BP Tapera sebagai lembaga pembiayaan yang dimaksud. 2. Jaminan konstitusi skema Tapera serta pembentukan BP Tapera adalah implementasi dan pelaksanaan Pasal 28H UUD NRI 1945 yang mengamanatkan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. UU Tapera yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 24 Maret 2016 mengatur ketentuan-ketentuan pokok yaitu pembentukan BP Tapera 167 sebagai Badan Hukum, asas-asas yang digunakan dalam pengelolaan Tapera, proses bisnis pengerahan, pemupukan dan pemanfaatan Dana Tapera beserta jenis-jenis kemudahan atau bantuan pembiayaan yang menjadi tugas dan wewenang BP Tapera (Vide: Bukti PT-2). Pasal 1 angka 12 UU Tapera mengamanatkan bahwa Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut BP Tapera adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola Tapera, ketentuan ini merupakan dasar hukum utama BP Tapera sebagai sebuah badan hukum. Embrio BP Tapera adalah lembaga Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS) yang dilikuidasi lalu ditransformasikan melalui UU Tapera dengan fungsi, tugas, wewenang, serta hak, dan kewajiban yang lebih besar dan luas dari sebelumnya. Dengan begitu UU Tapera juga mengatur beberapa ketentuan terkait dengan likuidasi Bapertarum PNS yang diatur dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 80 yaitu: a. pengalihan aset dan hak Peserta Pegawai Negeri Sipil dalam rangka likuidasi Bapertarum PNS; b. penunjukan Kantor Akuntan Publik; c. pembentukan Komite Tapera; d. penunjukan Bank Kustodian, Manajer Investasi, dan Bank atau Perusahaan Pembiayaan; e. likuidasi aset untuk dan atas nama Bapertarum PNS; f. pengalihan karyawan Bapertarum PNS menjadi karyawan BP Tapera; g. Pengesahan Laporan Keuangan Penutup untuk Bapertarum PNS dan Pengesahan Laporan keuangan Pembuka Dana Tapera; dan h. Operasional BP Tapera. Meskipun amanat Pasal 80 UU Tapera mengamanatkan bahwa BP Tapera mulai beroperasi penuh paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak UU Tapera diundangkan namun dalam operasionalnya terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan BP Tapera belum terbentuk 2 (dua) tahun sejak UU Tapera diundangkan yaitu proses likuidasi Bapertarum PNS yang panjang, pembentukan regulasi mendukung yang memerlukan 168 waktu termasuk pembentukan organisasi BP Tapera beserta perangkatnya yang juga memerlukan waktu. Berikut lini masa pembentukan BP Tapera sebagai berikut: a. Pengesahan dan Pengundangan UU Tapera: UU Tapera disahkan dan diundangkan pada tanggal 24 Maret 2016. b. Pelantikan Komite Tapera (Pasal 75 UU Tapera): Pelantikan Komite Tapera ditetapkan pada tanggal 17 November 2016 melalui Keputusan Presiden Nomor 67/M Tahun 2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat dengan Susunan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Ketua merangkap anggota, Menteri Keuangan sebagai anggota, Menteri Ketenagakerjaan sebagai anggota, Muliaman D. Hadad, Ph.D., Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagai anggota dan Vincentius Sonny Loho, MPM., Komite dari unsur profesional sebagai anggota. c. Persiapan Bapertarum PNS menuju BP Tapera (Pasal 77 UU Tapera): Pada tahun 2017 dilaksanakan beberapa hal oleh Bapertarum PNS antara lain penyampaian Informasi perihal Rencana Likuidasi Bapertarum PNS menuju BP Tapera kepada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Pelaksanaan Rapat Anggota Bapertarum PNS secara berkala. Dilakukan pula Inventarisasi dan Pengumpulan Aset Bapertarum PNS terkait transformasi Penyempurnaan Database PNS, inventarisasi barang inventaris, penghapusan, pelelangan serta pengelolaan arsip dan dokumen di lingkungan Bapertarum PNS, penyelesaian hal-hal terkait pelayanan, dan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Kantor Akuntan Publik. Penilaian Aset Tetap Bapertarum PNS dilaksanakan dengan tahapan penunjukan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Amin, Nirwan, Alfiantori, dan Rekan mulai tanggal 24 November 2017. Pelaksanaan penilaian aset (inspeksi lapangan) oleh KJPP dilaksanakan pada tanggal 27–30 November 2017, dan laporan Penilaian Aset sudah diselesaikan oleh KJPP pada tanggal 19 Desember 2017. d. Likuidasi Bapertarum PNS (Pasal 80 UU Tapera): 169 Pada Tahun 2018 proses likuidiasi Bapertarum PNS masih berjalan dan berproses. Bapertarum PNS resmi dibubarkan pada tanggal 24 Maret 2018. Kantor Akuntan Publik audit penutup Bapertarum PNS yaitu Heliantoro dan Rekan ditunjuk Menteri PUPR pada tanggal 23 Maret 2018. Pada titik ini seharusnya BP Tapera mulai beroperasi penuh paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 24 Maret 2016, namun hingga tanggal 24 Maret 2018, BP Tapera belum beroperasi karena sedang dalam proses pemilihan Komisioner dan Deputi Komisioner. Berdasarkan Rapat Anggota Bapertarum PNS tanggal 21 Maret 2018, perlu dilakukan kegiatan penyelesaian aset dan hak Peserta PNS oleh eks Pelaksana Sekretariat Tetap Bapertarum PNS. Hasil likuidasi aset Bapertarum PNS yang dikembalikan kepada Pegawai Negeri Sipil aktif dan Pegawai Negeri Sipil yang sudah berhenti bekerja karena pensiun atau meninggal dunia belum selesai pada tahun 2018. e. Pembagian dan Pengembalian Aset Bapertarum PNS (Pasal 61, Pasal 77, dan Pasal 79 UU Tapera): Sepanjang tahun 2018 Bapertarum PNS masih berupaya untuk memenuhi kewajiban pelaksanaan kegiatan operasional, serta penyelesaian pengalihan aset dan hak peserta Pegawai Negeri Sipil. Pada tahun 2018 dibentuk tim Pelaksana Kegaiatan Operasional (PKO). Pada tahun 2019 kegiatan di atas diperpanjang dan dilanjutkan. Penyusunan laporan keuangan penutup Bapertarum PNS dilaksanakan dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk. Dasar hukum pembentukan dan pelaksanaan PKO diatur dalam: 1) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 386/KPTS/M/2018 tentang Pelaksanaan Kegiatan Operasional Penyelesaian Pengalihan Aset dan Hak Peserta PNS (Vide: Bukti PT-4); 2) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 487/KPTS/M/2018 tentang Pelaksanaan Kegiatan Operasional Penyelesaian Pengalihan Aset dan Hak Peserta PNS (Vide: Bukti PT-5); 170 3) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 748/KPTS/M/2018 tentang Pelaksanaan kegiatan Operasional Penyelesaian Pengalihan Aset dan Hak Peserta PNS (Vide: Bukti PT-6); 4) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 255/KPTS/M/2019 tentang Pelaksanaan Kegiatan Operasional Penyelesaian Pengalihakn Aset dan Hak Peserta PNS (Vide: Bukti PT-7) 5) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Selaku Ketua Komite Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 562/KPTS/M/2019 tentang Pengalihan Tugas Pelaksanaan Kegiatan Operasional Pengalihan Aset dan Hak Peserta Pegawai Negeri Sipil kepada BP Tapera (Vide: Bukti PT-8); dan 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.05/2018 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga (Vide: Bukti PT-9). f. Pemberian Modal Awal Kepada BP Tapera: Negara Republik Indonesia memberikan modal awal kepada BP Tapera. Nilai modal awal yang diberikan adalah sebesar Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri atas Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) sebagai dana kelolaan yang hasil pengelolaannya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan biaya operasional dan investasi BP Tapera secara berkelanjutan dan Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) digunakan untuk pemenuhan kebutuhan kegiatan investasi BP Tapera. Pemberian modal awal kepada BP Tapera ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2018 tentang Modal Awal BP Tapera yang ditetapkan pada 28 Desember 2018 serta mulai berlaku dan diundangkan pada 31 Desember 2018 (Vide: Bukti PT-10). g. Pelantikan Komisioner dan Deputi Komisioner: Melalui Keputusan Presiden Nomor 10/M Tahun 2019 tentang Pengangkatan Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera yang ditetapkan pada 13 Februari 2019 Pimpinan BP Tapera yaitu Komisioner dan Deputi Komisioner telah ditetapkan. Komisioner dan 171 Deputi Komisioner BP Tapera dilantik pada 23 Maret 2019 (Vide: Bukti PT-3). h. Pengalihan tugas PKO ke BP Tapera dan pengalihan seluruh karyawan Bapertarum PNS menjadi karyawan BP Tapera (Pasal 78 UU Tapera): Pada 21 Juni 2019 melalui Keputusan Menteri PUPR selaku Komite Tapera Nomor 562/KPTS/M/2019 tentang Pengalihan Tugas Pelaksanaan Kegiatan Operasional Pengalihan Aset dan Hak Peserta PNS kepada BP Tapera, tugas PKO dialihkan kepada BP Tapera. Setelah itu seluruh karyawan/pegawai eks Bapertarum PNS resmi menjadi pegawai BP Tapera. Sejak Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera dilantik pada 23 Maret 2019 dan penetapan karyawan/pegawai Bapertarum PNS menjadi karyawan/pegawai BP Tapera, BP Tapera mulai bergerak secara bertahap dalam menjalankan amanah UU Tapera. Pada tahap awal, fokus utama BP Tapera adalah membentuk struktur kelembagaan yang kokoh serta mengembangkan kebijakan operasional dan infrastruktur pendukung untuk mengelola Dana Tapera. Selain itu penerbitan regulasi-regulasi yang diamanatkan dalam UU Tapera juga menjadi fokus dari BP Tapera dalam periode awal BP Tapera. Selain itu, BP Tapera mulai menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan dan perbankan untuk memfasilitasi penyaluran pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau bagi masyarakat sebagai bentuk Pemanfaatan Dana Tapera, kepada MBR. 3. Pada tanggal 20 Mei 2020 ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (selanjutnya disebut “PP Tapera”) yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 16, Pasal 17 ayat (2), Pasal 2l ayat (5), Pasal 35 ayat (3), Pasal 62 ayat (31), dan Pasal 72 ayat (2) UU Tapera. Seiring berjalannya waktu PP Tapera dilakukan perubahan pada tanggal 20 Mei 2024 melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang 172 Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (selanjutnya disebut “PP Tapera Perubahan”). B. Ketentuan Wajib Menjadi Peserta dalam Skema Tabungan Perumahan Rakyat 1. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya jaminan konstitusi skema Tapera dan pembentukan BP Tapera adalah peran Pemerintah dalam mengimplementasikan dan memenuhi Pasal 28H UUD NRI 1945 yaitu setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 2. Selaras dengan hal itu berdasarkan Pasal 124 UU PKP yang mengamanatkan ketentuan mengenai tabungan perumahan diatur tersendiri dengan undang-undang, dibentuklah suatu badan hukum untuk memenuhi ketentuan dimaksud yaitu BP Tapera. 3. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU Tapera diatur ketentuan bahwa BP Tapera adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola Tapera. Ketentuan esensial dari UU Tapera tercantum dalam Pasal 3 UU Tapera yang mengamanatkan: “Tapera bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi Peserta”. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 4 UU Tapera bahwa pengelolaan Tapera dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan Tapera secara efektif dan efisien serta Pengelolaan Tapera dilakukan dengan memperhatikan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Pasal 5 UU Tapera kemudian mengatur proses bisnis utama dari BP Tapera yaitu pengelolaan Tapera yang meliputi pengerahan Dana Tapera, pemupukan Dana Tapera, dan pemanfaatan Dana Tapera. 4. Bahwa skema kepesertaan Tapera yang wajib diatur dalam UU Tapera dalam rangka memenuhi asas-asas pengelolaan Dana Tapera. Asas pengelolaan Dana Tapera diatur dalam Pasal 2 UU Tapera beserta penjelasannya yaitu: “Tapera dikelola dengan berdasarkan: a. Kegotongroyongan 173 Penjelasan: Yang dimaksud dengan "kegotongroyongan" adalah bersama-sama dan saling menolong antar peserta dalam menyediakan dana murah jangka panjang dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi Peserta. b. Kemanfaatan; Penjelasan: Yang dimaksud dengan "kemanfaatan" adalah bahwa pengelolaan Tapera harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Peserta untuk pembiayaan perumahan. c. Nirlaba; Penjelasan: Yang dimaksud dengan "nirlaba" adalah bahwa pengelolaan Tapera tidak untuk mencari keuntungan, tetapi mengutamakan penggunaan hasil pengembangan Dana Tapera untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Peserta. d. Kehati-hatian; Penjelasan: Yang dimaksud dengan "kehati-hatian" adalah bahwa pengelolaan Dana Tapera dilakukan secara cermat, teliti, aman, dan tertib. e. Keterjangkauan dan kemudahan; Penjelasan: Yang dimaksud dengan "keterjangkauan dan kemudahan" adalah bahwa pengelolaan Tapera harus dapat dijangkau dan mudah diakses oleh Peserta. f. Kemandirian; Penjelasan: Yang dimaksud dengan "kemandirian" adalah bahwa hasil pemanfaatan Tapera dapat membentuk masyarakat yang mandiri sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar akan rumah yang layak huni. g. Keadilan; Penjelasan: Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah bahwa hasil pengelolaan Tapera harus dapat dinikmati secara proporsional oleh Peserta. h. Keberlanjutan; Penjelasan: Yang dimaksud dengan "keberlanjutan" adalah bahwa kegiatan Tapera berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan Tapera. i. Akuntabilitas; Penjelasan: Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bahwa penyelenggaraan Tapera dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. j. Keterbukaan; 174 Penjelasan: Yang dimaksud dengan "keterbukaan" adalah bahwa akses informasi penyelenggaraan Tapera diberikan secara lengkap, benar, dan jelas bagi Peserta. k. Portabilitas; dan Penjelasan: Yang dimaksud dengan "portabilitas" adalah bahwa Tapera dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun Peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. l. Dana amanat. Penjelasan: Yang dimaksud dengan "dana amanat" adalah bahwa dana yang terkumpul dari Simpanan Peserta dan hasil pemupukannya merupakan dana titipan kepada BP Tapera untuk dikelola dengan sebaik-baiknya dalam rangka pembiayaan perumahan bagi Peserta. Asas yang paling penting untuk mendukung ketentuan wajib kepesertaan atau menabung bagi peserta Tapera di dalam skema Tapera adalah asas kegotongroyongan, keadilan, dan keberlanjutan. Ketiga asas yang paling penting di atas diimplementasikan dalam proses bisnis pengelolaan Dana Tapera yang akan kami uraikan sebagai berikut: a. Pengerahan Dana Tapera Pasal 6 ayat (1) UU Tapera mengatur bahwa pengerahan Dana Tapera dilakukan untuk pengumpulan dana dari Peserta. Pasal 1 angka 3 UU Tapera mengatur bahwa Peserta adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang telah membayar simpanan, untuk selanjutnya dana yang terkumpul dari pengerahan Dana Tapera kemudian disimpan oleh Bank Kustodian sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) UU Tapera. Dalam pengelolaan Dana Tapera, BP Tapera menandatangani Kontrak Pengelolaan Dana Tapera (KPDT) dengan Bank Kustodian, sebagai bank tempat dikumpulkannya pengerahan dana dari Peserta. Peserta Tapera terdiri dari Pekerja yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU Tapera, dan Pekerja Mandiri yaitu setiap warga negara Indonesia yang bekerja dengan tidak bergantung pada 175 Pemberi Kerja untuk mendapatkan penghasilan yang diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU Tapera. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (5) PP Tapera, Pekerja dan Pekerja Mandiri dapat memilih prinsip pengelolaan Tapera sesuai dengan prinsip konvensional atau prinsip syariah. Kemudian Pasal 7 UU Tapera mengatur ketentuan penting dari kepesertaan Tapera yaitu: “Pasal 7 (1) Setiap Pekerja dan Pekerja Mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi Peserta. (2) Pekerja Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berpenghasilan di bawah upah minimum dapat menjadi Peserta. (3) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin pada saat mendaftar.” Substansi Pasal 7 mengatur secara jelas kewajiban kepesertaan dalam program Tapera dari sisi batasan penghasilan serta batas usia mendaftar. Substansi penting lain yang harus digarisbawahi adalah kepesertaan Tapera adalah tabungan dimana Peserta yang berakhir kepesertaannya berhak memperoleh pengembalian Simpanan dan hasil pemupukannya sehingga uang yang ditabung tidak akan hilang dan justru bertambah, ketentuan ini diatur dalam Pasal 14 UU Tapera yang mengatur: “Pasal 14 (1) Kepesertaan Tapera berakhir karena: a. telah pensiun bagi Pekerja; b. telah mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pekerja Mandiri; c. Peserta meninggal dunia; atau d. Peserta tidak memenuhi lagi kriteria sebagai Peserta selama 5 (lima) tahun berturut-turut. (2) Peserta yang berakhir kepesertaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pengembalian Simpanan dan hasil pemupukannya. (3) Hasil pemupukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh setelah dilakukan pembagian secara prorata. (4) Simpanan dan hasil pemupukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah kepesertaannya dinyatakan berakhir.” 176 Pengerahan Dana Tapera dilaksanakan dengan besaran Simpanan tertentu bagi masing-masing Peserta. Sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) PP Tapera Perubahan diatur ketentuan: besaran Simpanan Peserta ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari Gaji atau Upah untuk Peserta Pekerja, dan sebesar 3% (tiga persen) dari penghasilan untuk Peserta Pekerja Mandiri. Pasal 15 ayat (2) PP Tapera Perubahan mengatur bahwa besaran Simpanan Peserta untuk Peserta Pekerja ditanggung bersama oleh Pemberi Kerja sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan Pekerja sebesar 2,5% (dua koma lima persen), sedangkan Pasal 15 ayat (3) PP Tapera Perubahan mengatur besaran Simpanan Peserta untuk Peserta Pekerja Mandiri ditanggung sendiri oleh Pekerja Mandiri. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 15 ayat (4) PP Tapera Perubahan dasar perhitungan untuk menentukan perkalian besaran Simpanan Peserta dilaksanakan dengan ketentuan: a. Pekerja yang menerima Gaji atau Upah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dengan berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara; b. Pekerja/buruh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, dan Badan Usaha Milik Swasta diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; c. Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j (pada huruf a dan huruf b di atas) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan d. Pekerja Mandiri diatur oleh BP Tapera. Pengerahan Dana Tapera belum dapat terlaksana karena peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk mengatur dasar perhitungan besaran simpanan peserta sesuai Pasal 15 ayat (4) PP Tapera Perubahan belum diterbitkan. Tanpa adanya peraturan dari 177 kementerian yang mengatur menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, kementerian yang mengatur menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, serta BP Tapera yang mengatur pekerja mandiri, maka penetapan batas atas dan batas bawah dari gaji atau upah yang akan dikalikan dengan besarnya potongan 3% (tiga persen) dalam Pasal 15 ayat (1) PP Tapera Perubahan tidak dapat dilakukan, sehingga pengumpulan dan pengelolaan dana Tapera belum dapat berjalan dan mengakibatkan belum dapat terlaksananya pengerahan dana untuk tujuan pembiayaan perumahan rakyat bagi MBR. Terkait dengan ketentuan dasar perhitungan untuk menentukan perkalian besaran Simpanan Peserta khusus untuk Pekerja Mandiri yang diatur oleh BP Tapera, masih dalam tahap penyusunan dan pembahasan oleh BP Tapera mengingat PP Tapera Perubahan baru ditetapkan dan diundangkan pada 20 Mei 2024. b. Pemupukan Dana Tapera Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU Tapera mengatur bahwa pemupukan Dana Tapera dilakukan untuk meningkatkan nilai Dana Tapera yang dilakukan dengan prinsip konvensional atau prinsip syariah. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) UU Tapera pemupukan Dana Tapera dengan prinsip konvensional dilakukan dengan produk keuangan berupa: 1) Deposito perbankan; 2) Surat utang pemerintah pusat; 3) Surat utang pemerintah daerah; 4) Surat berharga di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau 5) Bentuk investasi lain yang aman dan menguntungkan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemupukan Dana Tapera dengan prinsip syariah dilakukan dengan produk keuangan berupa: 1) Deposito perbankan syariah; 2) Surat utang pemerintah pusat (sukuk); 178 3) Surat utang pemerintah daerah (sukuk); 4) Surat berharga syariah di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau 5) Bentuk investasi lain yang aman dan menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 26 ayat (2) PP Tapera mengatur bahwa pemupukan Dana Tapera dilakukan oleh Manajer Investasi dalam bentuk KIK (Kontrak Investasi Kolektif) yang portofolio investasinya ditempatkan pada instrumen investasi dalam negeri. Pasal 28 PP Tapera mengatur ketentuan bahwa dalam rangka pemupukan Dana Tapera, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian melakukan KIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, kemudian pemupukan Dana Tapera diadministrasikan oleh Bank Kustodian yang termasuk Badan Usaha Milik Negara atau yang terafiliasi. Dalam pemupukan Dana Tapera Manajer Investasi dan Bank Kustodian ditunjuk oleh BP Tapera dan terikat perjanjian kerja sama dengan BP Tapera. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dilarang memiliki hubungan afiliasi kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal negara. c. Pemanfaatan Dana Tapera Pasal 24 ayat (1) UU Tapera diamanatkan ketentuan bahwa pemanfaatan Dana Tapera dilakukan untuk pembiayaan perumahan bagi Peserta. Penyaluran pemanfaatan pembiayaan Tapera dapat disalurkan melalui prinsip konvensional atau prinsip syariah. Jenis pemanfaatan Dana Tapera terbagi menjadi 3 (tiga) jenis program pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UU Tapera: 1) Kredit Pemilikan Rumah Tapera (KPR Tapera): KPR Tapera adalah kredit untuk Pemilikan Rumah dengan dukungan Pembiayaan Tapera. KPR Tapera adalah mekanisme kepemilikan rumah melalui kredit pembiayaan sebagaimana umumnya praktek di perbankan, namun dengan bantuan 179 pembiayaan Tapera, suku bunga/margin/ujrah menjadi lebih ringan yaitu 5% (lima persen). Jangka waktu tenor KPR Tapera diberikan untuk rumah umum tapak paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan untuk saturan rumah susun umum paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun. 2) Kredit Pembangunan Rumah Tapera (KBR Tapera): KBR Tapera adalah kredit untuk pembangunan rumah dengan dukungan Pembiayaan Tapera. KBR Tapera diperuntukkan bagi Peserta yang belum memiliki rumah dan akan melakukan pembangunan rumah di atas kaveling tanah matang. Dalam KBR Tapera Pembangunan Rumah harus memenuhi ketentuan: a) Memiliki alas hak atas tanah yang sah berupa sertifikat hak milik atau sertifikat hak guna bangunan yang masih berlaku; b) Tidak dalam keadaan sengketa; dan c) Tanah milik Peserta atau tanah bukan milik Peserta. 3) Kredit Perbaikan Rumah Tapera (KRR Tapera): KRR Tapera adalah kredit untuk Perbaikan Rumah dengan dukungan Pembiayaan Tapera. KRR Tapera diperuntukkan bagi Peserta yang akan melakukan Perbaikan Rumah pertama. Perbaikan Rumah yang dimaksud adalah meliputi: a) Perbaikan bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan; b) Pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta sarana mandi, cuci, dan kakus; dan/atau c) Penambahan luas ruang gerak minimum per orang untuk kenyamanan bangunan. Perbaikan Rumah dalam KRR Tapera harus memenuhi ketentuan: a) Memiliki alas hak atas tanah yang sah berupa sertifikat hak milik atau sertifikat hak guna bangunan yang masih berlaku; b) Tidak dalam keadaan sengketa; dan c) Tanah milik Peserta atau tanah bukan milik Peserta. Untuk tanah bukan milik Peserta harus layak dijaminkan berdasarkan perjanjian dengan pemilik tanah. 180 Berikut fitur dan keunggulan pembiayaan perumahan bagi Peserta: Untuk mendapatkan pemanfaatan Dana Tapera Peserta harus memenuhi ketentuan dan persyaratan. Ketentuan untuk mendapatkan pemanfaatan Dana Tapera diatur dalam Pasal 25 ayat (2) UU Tapera yang mengamanatkan bahwa pembiayaan perumahan bagi Peserta Tapera mempunyai ketentuan: 1) Merupakan rumah pertama; 2) Hanya diberikan 1 (satu) kali; dan 3) Mempunyai nilai besaran tertentu untuk tiap-tiap pembiayaan perumahan. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU Tapera ketentuan untuk mendapatkan pembiayaan perumahan, Peserta harus memenuhi persyaratan: 1) Mempunyai masa kepesertaan paling singkat 12 (dua belas) bulan; 2) Termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah; 3) Belum memiliki rumah; dan/atau 4) Menggunakannya untuk pembiayaan kepemilikan rumah, pembangunan rumah, atau perbaikan rumah pertama. Dari ketentuan pemanfaatan Dana Tapera di atas dapat dilihat bahwa yang berhak mendapatkan pembiayaan perumahan Tapera 181 adalah MBR. Pemanfaatan Dana Tapera diberikan kepada MBR dengan memperhatikan kebijakan alokasi Simpanan Peserta. Kebijakan alokasi Simpanan Peserta diatur sesuai dengan Pasal 12 Peraturan BP Tapera Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Tabungan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BP Tapera Nomor 1 Tahun 2023 (selanjutnya disebut PBP 5/2021) yang mengamanatkan bahwa Simpanan Peserta dalam KPDT dialokasikan menjadi: 1) Dana Cadangan yaitu alokasi Dana Tapera untuk pembayaran pengembalian Simpanan Peserta yang berakhir kepesertaannya berikut Hasil Pemupukan Simpanan Dana Tapera; 2) Dana Pemupukan adalah alokasi Dana Tapera yang ditempatkan pada KIK Pemupukan Dana Tapera untuk meningkatkan nilai Dana Tapera; dan 3) Dana Pemanfaatan adalah alokasi Dana Tapera untuk Pembiayaan Tapera. Alokasi di atas disusun berdasarkan kesesuaian profil jatuh tempo (maturity profile) Simpanan dengan pemenuhan kebutuhan likuiditas sebagai berikut: 1) Pengembalian Simpanan Peserta yang berakhir kepesertaannya berikut Hasil Pemupukan Simpanan; 2) Kebutuhan penyaluran Pembiayaan Tapera; 3) Proteksi likuiditas jangka panjang; dan 4) Peningkatan nilai Dana Tapera. Hasil penyusunan alokasi dicantumkan di dalam KPDT. Bank Kustodian menerapkan alokasi ke dalam sistem Kustodian atas rekening Dana Pemupukan, Dana Pemanfaatan, dan Dana Cadangan. Berdasarkan persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan perumahan Tapera yang dikhususkan kepada MBR serta adanya ketentuan perhitungan alokasi di atas terlihat jelas asas kegotongroyongan yang menjadi asas utama dari pelaksanaan pengelolaan Dana Tapera di mana tidak semua Peserta Tapera yang 182 telah menabung mendapatkan pembiayaan Tapera, namun Peserta yang bertatus MBR akan ditopang pembiayaannya oleh Peserta lain yang lebih mampu. Asas keadilan terlihat dimana proporsi alokasi dana yang diatur oleh BP Tapera dalam KPDT telah diperhitungkan secara proporsional oleh BP Tapera untuk disalurkan sesuai kebutuhan Peserta. Asas keberlanjutan dalam pengelolaan Dana Tapera tercermin melalui pengaturan yang disusun oleh BP Tapera, yang dirancang agar selalu ada aliran penabung yang konsisten hingga masa pensiun, dengan mekanisme ini, BP Tapera memastikan kesinambungan dana untuk jangka panjang, menjadikan Dana Tapera sebagai investasi berkelanjutan yang mendukung ketersediaan dana perumahan bagi generasi saat ini dan mendatang. Melalui konsep ini, Peserta yang lebih mampu secara finansial memberikan dukungan kepada Peserta yang kurang mampu. Hal ini diwujudkan melalui kepesertaan tabungan yang bertujuan untuk menyediakan dana murah jangka panjang. Dana yang telah terkumpul kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi Peserta yang termasuk golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Kegotongroyongan ini bukan sekedar konsep ekonomi, melainkan cerminan nilai luhur kebersamaan dalam masyarakat, yang mengutamakan kesejahteraan bersama dalam mencapai tujuan yang lebih besar. Berikut kami tampilkan gambar model bisnis Program Tapera: 183 Dari model bisnis di atas dapat dilihat bahwa pengelolaan Dana Tapera tidak hanya dilakukan oleh BP Tapera, melainkan melibatkan beberapa pihak sebagai berikut: 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU Tapera, dana yang dikumpulkan disimpan oleh Bank Kustodian, sehingga pengerahan Dana Tapera dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Bank Kustodian; 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UU Tapera BP Tapera melakukuan pemupukan Dana Tapera melalui Manajer Investasi dimana Manajer Investasi dan Bank Kustodian melakukan kontrak investasi kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kemudian Manajer Investasi yang ditunjuk oleh BP Tapera dimaksud melakukan investasi pada instrumen investasi yang aman dan menguntungkan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) Terkait dengan penyaluran pembiayaan perumahan, berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU Tapera disalurkan melalui Bank Pemnyalur atau Perusahaan Pembiayaan Penyalur yang khusus menangani pembiayaan perumahan dan yang ditunjuk oleh BP Tapera. Dalam penyaluran, Bank Penyalur atau Perusahaan Pembiayaan Penyalur memperoleh dana dari Bank Kustodian berdasarkan instruksi dari BP Tapera dan menyerahkan aset berupa efek kepada Bank Kustodian dalam nilai yang sama. Terkait dengan pengawasan dan pemeriksaan, berdasarkan ketentuan Pasal 69 sampai dengan Pasal 71 UU Tapera mengatur bahwa: a) Pengawasan terhadap BP Tapera dilaksanakan oleh Komite Tapera dan Otoritas Jasa Keuangan; b) Pengawasan terhadap Manajer investasi, Bank Kustodian, dan Bank atau Perusahaan Pembiayaan dilaksanakan oleh BP Tapera dan Otoritas Jasa Keuangan; dan 184 c) Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan atas penyelenggaraan Tapera. 5. Secara singkat proses untuk mendapatkan pembiayaan Tapera bagi Peserta kami jelaskan dalam gambar berikut ini: a. Peserta wajib memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan internal BP Tapera; b. Peserta mengakses dan melakukan pengkinian data pada Portal SITARA, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh BP Tapera untuk penghimpunan data sehingga didapatkan data Peserta yang memenuhi syarat dan sesuai ketentuan yang berlaku; c. Peserta yang berhak dan memenuhi ketentuan dan persyaratan sesuai skema pembiayaan yaitu KPR, KBR atau KRR akan diinformasikan oleh BP Tapera kepada Peserta melalui Portal SITARA untuk dapat mengajukan pembiayaan Tapera dan mempersiapkan dokumen pengajuan pembiayaan Tapera; d. Setelah seluruh syarat dan ketentuan dipenuhi Peserta datang ke Bank Penyalur yang telah berkerjasama dengan BP Tapera dengan membawa dokumen kelengkapan untuk mengajukan pembiayaan Tapera; e. Bank Penyalur atau Perusahaan Pembiayaan Penyalur akan melakukan verifikasi dan penilaian kelayakan terhadap Peserta; f. Setelah lolos verifikasi dan penilaian kelayakan serta seluruh persyaratan telah terpenuhi, Peserta kemudian menandatangani Perjanjian Kredit/Akad Pembiayaan dengan Bank Penyalur atau Perusahaan Pembiayaan Penyalur; 185 g. Peserta kemudian melakukan pembayaran angsuran pengembalian pokok pembiayaan Tapera ditambah dengan suku bunga/marjin/ujrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. Bank Penyalur atau Perusahaan Pembiayaan Penyalur mengajukan pencairan besaran penyaluran pembiayaan Tapera melalui sistem yang telah dikembangkan oleh BP Tapera; i. BP Tapera melakukan validasi atas pengajuan pencairan yang disampaikan oleh Bank Penyalur serta memberikan persetujuan kepada Bank Penyalur atau Perusahaan Pembiayaan Penyalur yaitu besaran penyaluran pembiayaan Tapera sesuai dengan porsi pendanaan yang telah disepakati antara BP Tapera dan Bank Penyalur atau Perusahaan Pembiayaan Penyalur; j. Bank Penyalur atau Perusahaan Pembiayaan Penyalur mendaftarkan dan menebitkan efek sesuai dengan nominal besaran penyaluran pembiayaan Tapera yang telah disetujui oleh BP Tapera kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; k. Bank Kustodian melakukan penyaluran dana pembiayaan perumahan kepada Bank Penyalur atau Perusahaan Pembiayaan Penyalur berdasarkan instruksi dari BP Tapera, Bank Penyalur atau Perusahaan Pembiayaan Penyalur memperoleh dana dari Bank Kustodian; l. Bank Penyalur atau Perusahaan Pembiayaan Penyalur menyerahkan efek sesuai dengan nominal besaran penyaluran pembiayaan Tapera yang telah disetujui oleh BP Tapera kepada Bank Kustodi setelah efek didistribusikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan m. Bank Penyalur atau Perusahaan Pembiayaan Penyalur melakukan pembayaran angsuran pengembalian pokok dan bunga efek dana Tapera sesuai jadwal amortisasi atau pengembalian efek. 6. Perlu kami sampaikan bahwa perhitungan konkret yang dapat kami uraikan secara singkat adalah: 186 a. Dalam proses bisnis pengelolaan Dana Tapera sebagaimana diuraikan di atas, terdapat Peserta yang tidak mendapatkan Pembiayaan Tapera dan terdapat Peserta yang tidak mempergunakan haknya untuk mendapatkan Pembiayaan Tapera. Peserta yang tidak mendapatkan Pembiayaan Tapera adalah Peserta tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan perumahan, sedangkan Peserta yang tidak mempergunakan haknya untuk mendapatkan Pembiayaan Tapera adalah Peserta MBR yang memang memilih untuk tidak mendapatkan Pembiayaan Tapera. Peserta-Peserta tersebut kami beri istilah “Penabung Mulia” untuk mempermudah penyebutannya. Namun istilah ini belum ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ataupun produk hukum internal BP Tapera; b. simulasi perhitungan pemanfaatan Dana Tapera yang diberikan kepada Peserta Tapera MBR kami uraikan sebagai berikut: 1) simulasi kami contohkan untuk memperoleh pemanfaatan melalui KPR Tapera; 2) dengan asumsi rata-rata penghasilan Peserta Tapera sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan menabung sebesar 3% atau Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) per bulan, selama 1 (satu) tahun terkumpul dana sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah); 3) dari dana yang terkumpul sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah), dialokasikan persentase sebesar 48,25% (empat puluh delapan koma dua puluh lima per seratus) atau Rp868.500,- (delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus Rupiah) untuk Dana Pemanfaatan, serta sisanya dialokasikan untuk Dana Pemupukan dan Dana Cadangan; 4) plafon pembiayaan KPR Tapera mengikuti rata-rata harga Rumah Umum Tapak diasumsikan sebesar Rp173.700.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah); 5) untuk memenuhi plafon pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka 4) porsi pendanaan diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau sebesar Rp130.275.000,- (seratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) Dana Tapera, dan 25% (dua 187 puluh lima per seratus) sisanya berasal dari dana Bank Penyalur atau Perusahaan Pembiayaan Penyalur; dan 6) maka disimpulkan untuk memperoleh dana sebesar Rp130.275.000,- (seratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) sebagaimana dimaksud pada angka 5), dengan dana pemanfaatan per peserta selama satu tahun sebesar Rp868.500,- sebagaimana dimaksud pada angka 3), dibutuhkan 150 Peserta untuk membiayai 1 orang MBR. c. Untuk menjaga kelangsungan program Tapera ini, maka harus ada peserta yang membayar iuran sepanjang masa kerjanya dengan kata lain diwajibkan membayar tabungan serta iuran tabungan tersebut dikelola oleh BP Tapera dengan asas kegotongroyongan yang menekankan saling membantu antar Peserta. Hal ini selaras dengan analisa yang diuraikan di dalam Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat BAB V Arah dan Sasaran, Jangkauan Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang, 5.2.2. Jangkauan Pengaturan dan Ruang Lingkup menjelaskan secara lengkap terkait dengan substansi pengerahan Dana Tapera yang menguraikan: “Pengerahan dana merupakan proses awal untuk memobilisasi dana masyarakat. Pengerahan dana akan melibatkan pekerja, pemberi kerja dan lembaga pengelola tabungan. Prasyarat agar proses ini berjalan secara efektif (mampu menangani target jumlah peserta untuk menghasilkan dana yang memenuhi skala ekonomis) dan efisien (proses berbiaya rendah dan terjaga dari kebocoran), maka undang-undang tabungan perumahan rakyat harus sangat memperhatikan kepentingan para pihak yang terkait, terutama pekerja dan pemberi kerja. Pekerja harus mendapat jaminan bahwa dana yang disisihkan dari penghasilannya dapat meningkatkan kemampuannya untuk membeli rumah (atau memudahkan akses ke lembaga pembiayaan rumah) setelah jangka waktu tertentu. Kunci keberhasilan proses pengerahan dana adalah adanya pengaturan mengenai kepesertaan dari program tabungan perumahan. Disarankan kepesertaan dalam program tabungan perumahan meliputi pekerja berpenghasilan tetap yang terdiri dari PNS, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian RI, dan Pegawai Swasta, dengan tidak menutup kemungkinan diikutkannya wirausahawan atau pekerja mandiri yang memenuhi ketentuan. 188 Untuk menjaga kelangsungan program Tapera ini, maka harus ada peserta yang membayar iuran sepanjang masa kerjanya. Jika seorang peserta pindah kerja ke pemberi kerja lain, maka ia tetap dapat meneruskan iurannya (saldo yang telah terkumpul tidak akan hilang). Dengan cara seperti ini maka lembaga pengelola Tapera akan lebih cepat memperoleh akumulasi dana dalam jumlah yang besar dan berkelanjutan. Sesuai dengan azas gotong royong (the law of large number), jumlah dana yang terkumpul akan sangat menentukan kemampuan lembaga pengelola untuk menjamin kualitas produk-produk yang ditawarkan. Jika dana yang terkumpul hanya berjumlah sedikit, maka pengelola menghadapi risiko likuiditas, jika terjadi klaim dari sebagian peserta. Jika dana berjumlah besar, risiko likuiditas dapat diperkecil. Bahkan, setelah dana digunakan untuk memenuhi hak para peserta, maka sebagian lain dapat dipupuk (investasi) ke dalam instrumen- instrumen keuangan yang memiliki risiko kecil, yang keuntunganya akan dikembalikan kepada peserta dalam berbagai bentuk pemanfaatan, seperti pencairan dana simpanan beserta hasil pemupukannya, sedangkan yang mendapatkan bantuan pembiayaan perumahan bisa mendapatkan bantuan dalam pemilikan rumah, pembangunan rumah atau perbaikan rumah.” 7. Skema Tapera, yang mengadopsi konsep Housing Provident Fund dengan sistem tabungan dan kepesertaan yang wajib, hadir sebagai solusi inovatif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan perumahan, terutama bagi MBR di Indonesia. Dengan mengumpulkan kontribusi wajib dari peserta, skema ini mampu menyediakan akses pembiayaan perumahan yang terjangkau, sekaligus mengurangi ketergantungan pada dana pemerintah yang berasal dari APBN. Sistem tabungan wajib ini juga menciptakan semangat gotong royong antar peserta, di mana dana yang terkumpul dapat dialokasikan untuk membantu pemenuhan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat yang membutuhkan. Model serupa telah terbukti berhasil di berbagai negara, menjadi strategi kunci dalam mengatasi krisis perumahan secara global. Sistem ini memungkinkan negara untuk mengumpulkan dana secara konsisten dan berkelanjutan, memastikan bahwa generasi saat ini dan yang akan datang memiliki akses terhadap rumah yang layak dan terjangkau. Dengan menerapkan pendekatan yang telah teruji ini, Skema Tapera menghadirkan langkah maju dalam penyediaan perumahan yang inklusif, mendukung pemenuhan hak setiap warga negara untuk tempat tinggal, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Keberhasilan penerapan 189 sistem tabungan wajib ini tidak hanya memperkuat ketahanan perumahan nasional, tetapi juga menjadi inspirasi bagi negara lain untuk mengadopsi solusi serupa dalam mengatasi tantangan perumahan. Untuk memberikan contoh kesuksesan program HPF di negara lain, berikut kami sampaikan program HPF di Negara Meksiko: a. Nama Program: National Housing Fund INFONAVIT; b. Program: Tabungan Pensiun untuk pekerja swasta, dipisahkan dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional; c. Kepesertaan: dibayarkan per bulan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan pekerja; d. Pemupukan: deposito dan surat utang; e. Pemanfaatan: pemberian kredit pemilikan rumah dan pemberian imbal hasil pemupukan; f. Statistik Kepesertaan: Pada Tahun 2021 terdapat total 22,6 juta peserta aktif dengan total tabungan 75,8 miliar USD atau setara 1.196 triliun Rupiah; g. Statistik Pemanfaatan: pada Tahun 2021 total terdapat 5,5 juta peserta yang menerima pemanfaatan dengan angka penyaluran 67,34 miliar USD atau setara 1.062 triliun Rupiah; h. Periode program: 1972–sekarang. sumber: Laporan National Housing Fund INFONAVIT Maret 2022 (Vide: Bukti PT-11). Keberhasilan program tabungan perumahan di Negara Meksiko terlihat dari statistik kepesertaan dan tingkat pemanfaatannya yang telah diuraikan di atas. Hal ini menunjukkan bahwa skema serupa dapat menjadi instrumen efektif dalam mengatasi kebutuhan perumahan di Indonesia. Dengan pelaksanaan kepesertaan secara bertahap dan penerbitan regulasi yang mendukung, BP Tapera di Indonesia memiliki potensi besar untuk memainkan peran yang sama, terutama dalam mengatasi backlog perumahan yang ada. Oleh karena itu, eksistensi BP Tapera harus dijaga dan didukung oleh Pemerintah serta masyarakat luas agar program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. 190 Menurut Pihak Terkait, sifat kepesertaan Tapera yang wajib tidak dapat dimaknai sebagai “sukarela” karena justru akan menimbulkan tidak tercapainya tujuan negara untuk memenuhi hak warga negara dalam bertempat tinggal sesuai ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, tidak tercapainya keadilan distributif, dan pembiayaan perumahan akan kembali berfokus dan bergantung pada subsidi perumahan yang sebagian besar bersumber dari APBN. C. Program Skema Tapera Bukan Merupakan Beban Finansial Bagi Masyarakat Indonesia 1. Pihak Terkait beranggapan bahwa program skema Tapera tidak dapat dianggap sebagai beban finansial bagi masyarakat Indonesia dikarenakan: a. Skema Tapera adalah skema tabungan dimana dana yang ditabung tidak akan hilang dan berkurang serta dikembalikan pada akhir masa kepesertaan beserta hasil pemupukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UU Tapera; dan b. Pengerahan Dana Tapera akan dilakukan dengan batasan tertentu sesuai dengan dasar perhitungan untuk menentukan perkalian besaran Simpanan Peserta sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) PP Tapera Perubahan, sehingga besaran pengerahannya diperhitungkan secara proporsional dan adil serta tidak menimbulkan beban finansial bagi masyarakat Indonesia. 2. Bahwa program Tapera juga harus diartikan sebagai tabungan bagi peserta yang memberikan banyak manfaat antara lain sebagai berikut: a. Bunga pembiayaan perumahan lebih rendah dan bersifat tetap (fixed) dibandingkan dengan skema pembiayaan perumahan komersil dari jasa keuangan lainnya, serta jangka waktu pembiayaan yang panjang (Keputusan BP Tapera Nomor 2 Tahun 2023 tentang Suku Bunga, Margin, atau Ujrah, Jangka Waktu, Zona Wilayah, Limit Kredit/Pembiayaan Batasan, Luas Lantai dan Luas Tanah, Komponen dan Batasan Biaya Proses Pembiayaan Pembobotan, dan Skoring Urutan Prioritas, dan Batasan Tertinggi Biaya dalam Pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat); 191 b. Terdapat pilihan bantuan kepemilikan rumah yang beragam yaitu KPR, KBR, dan KRR sesuai dengan kebutuhan (Vide: Peraturan BP Tapera Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembiayaan Perumahan bagi Peserta Tabungan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan BP Tapera Nomor 2 Tahun 2023); c. Untuk skema pembiayaan perumahan untuk pemilikan rumah (Kredit Pemilikan Rumah Tapera) bebas Pajak Pertambahan Nilai (Vide: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2023 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai); d. Suku bunga, margin, atau ujrah sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan asuransi kredit/pembiayaan (Peraturan BP Tapera Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembiayaan Perumahan bagi Peserta Tabungan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan BP Tapera Nomor 2 Tahun 2023); e. Mendapatkan hasil pemupukan dari Simpanan paling sedikit sebesar rata-rata tingkat suku bunga deposito standar yang berlaku pada Bank Pemerintah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun bagi seluruh Peserta (PP Tapera); dan f. BP Tapera saat ini sedang mengembangkan potensi manfaat lain yang dapat diperoleh Peserta Tapera, sehingga manfaat yang akan diterima oleh Peserta Tapera ketika skema Tapera telah beroperasi penuh dapat lebih menarik dan lebih menguntungkan bagi Peserta. D. Penyelesaian Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Bahwa dalam permohonan yang disampaikan Para Pemohon I terdapat dalil yang menyebutkan kekhawatiran terhadap penyalahgunaan Dana Tapera, hal ini dikaitkan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana tertuang dalam dokumen berjudul Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Biaya Operasional Tahun 2020 dan 2021 pada BP Tapera dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Lampung, jawa tengan, D.I. 192 Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Para Pemohon I menyampaikan di dalam Laporan Pemeriksaan dengan Tujuan tertentu (DTT) ini Badan Pemeriksa Keuangan menuliskan bahwa terdapat 124.960 peserta Tapera belum menerima pengembalian dana dengan total sebesar Rp567.457.735.810,- (lima ratus enam puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sepuluh Rupiah). Terhadap dalil Para Pemohon I di atas dapat kami sampaikan keterangan sebagai berikut: a. Saat masa-masa peralihan dari tim likuidasi ke BP Tapera (periode 2018- 2020) tidak ada aktivitas pengembalian tabungan; b. Pada saat pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dimaksud yaitu pada tahun 2021, Badan Pemeriksa Keuangan menggunakan data pemeriksaan yaitu data Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Negara dan PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) yang sudah pensiun, kemudian data dimaksud dipadankan ke data Tapera, sehingga ditemukan angka tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; c. Pengembalian tabungan secara masif (atas peserta pensiun dimasa pengalihan) sebagian besar dilakukan pada tahun 2021, namun baru dapat diselesaikan dengan tuntas di tahun 2022; d. Atas temuan tersebut Badan Pemeriksa Keuangan telah mengeluarkan Surat BPK Nomor 89/S/V/02/2024 tanggal 27 Februari 2024 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesain Ganti Kerugian Negara sampai dengan Semester II Tahun 2023 pada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat yang ditujukan kepada Pihak Terkait beserta lampirannya (vide: Bukti PT-12); dan e. Berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada huruf d antara lain dinyatakan: 1) Berdasarkan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara di lingkungan BP Tapera sampai dengan Semester II Tahun 2023, diketahui bahwa tidak terdapat kerugian negara yang harus ditindaklanjuti; dan 2) Atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan berupa terdapat 124.960 peserta Tapera belum menerima pengembalian dana dengan total 193 sebesar Rp567.457.735.810,- (lima ratus enam puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sepuluh Rupiah) BP Tapera telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan dimaksud dan Badan Pemeriksa Keuangan telah menyimpulkan bahwa tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi. E. Penyusunan Rancangan Skema Tabungan Perumahan Rakyat Dalam praktik internasional, skema tabungan perumahan umumnya terbagi menjadi dua jenis utama: 1. Housing Provident Fund (HPF) Skema ini merupakan tabungan dengan sifat kepesertaan wajib yang melibatkan kontribusi bulanan baik dari pekerja maupun pemberi kerja. Contoh implementasi HPF meliputi: a. Housing Provident Fund di Tiongkok; b. Home Development Fund (Pag-Ibig) di Filipina; dan c. Infonavit di Meksiko. 2. Contractual Saving (CS) Skema ini bersifat sukarela, di mana individu menyepakati untuk menabung sejumlah dana selama periode tertentu. Contoh implementasi CS meliputi: a. Bausparkassen di Jerman; dan b. Plan D’epargne Logement di Perancis. Skema Contractual Saving biasanya mencakup tiga fase utama yaitu: a. Periode Menabung yaitu fase dimana Peserta menyepakati untuk menabung sejumlah dana dalam periode waktu minimum tertentu dan/atau hingga mencapai jumlah tertentu. b. Periode Menunggu atau Alokasi yaitu fase yang melibatkan waktu tunggu sebelum peserta dapat memanfaatkan dana yang telah dikumpulkan. Durasi periode ini bergantung pada ketersediaan dana dalam kolektif tabungan atau sumber pendanaan lain yang dimiliki oleh kolektif tersebut. 194 c. Periode Pinjaman yaitu fase dimana Peserta dapat mengakses dana sebagai bentuk pinjaman setelah memenuhi persyaratan tertentu pada fase sebelumnya. Salah satu risiko utama dari skema Contractual Saving adalah risiko likuiditas, yaitu risiko dimana entitas tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi permintaan pinjaman ketika kontrak jatuh tempo. Risiko ini dapat menjadi tantangan signifikan jika kolektif tabungan tidak memiliki sumber pendanaan yang memadai. Program Tapera di Indonesia dirancang untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan ini, Program Tapera mengadopsi keunggulan dari kedua skema internasional tersebut, yaitu Dana Tapera dapat bersumber dari dana yang berbasis kepesertaan seperti dalam skema Housing Provident Fund untuk memastikan keberlanjutan kontribusi dan kesinambungan pendanaan serta Dana Tapera dapat bersumber juga dari sumber dana lainnya seperti dalam skema Contractual Saving, untuk memperkuat ketersediaan likuiditas dan mengurangi risiko pendanaan. Dengan perpaduan tersebut, Program Tapera bertujuan memberikan solusi perumahan yang terjangkau, berkelanjutan, dan inklusif bagi masyarakat Indonesia. Skema ini tidak hanya menjamin ketersediaan dana tetapi juga memastikan pengelolaan dana yang efektif demi mendukung pembangunan sektor perumahan di Indonesia. F. Perkembangan Pelaksanaan Program Pembiayaan Perumahan yang Dilaksanakan oleh BP Tapera 1. Sebagai tambahan keterangan perlu kami sampaikan bahwa secara kelembagaan karakteristik dari BP Tapera adalah Lembaga sui generis. Lembaga sui generis adalah lembaga diluar Pemerintah yang dibentuk melalui Undang-undang. Lembaga-lembaga ini melaksanakan sebagian kewenangan yang sebelumnya merupakan kewenangan Pemerintahan namun bersifat otonom dari kepentingan Pemerintah. Beberapa contoh lembaga sui generis saat ini adalah Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan. 195 Keunggulan BP Tapera sebagai lembaga sui generis menjadi alasan utama mengapa keberadaannya sangat penting untuk dipertahankan dalam mendukung ekosistem perumahan di Indonesia. Sebagai lembaga yang memiliki mandat khusus, BP Tapera berfokus secara eksklusif pada pengelolaan Tapera. Hal ini memungkinkan BP Tapera menjalankan tugasnya tanpa distraksi dari fungsi lain, sehingga dapat menciptakan kebijakan dan program yang efektif serta sesuai dengan kebutuhan MBR. Selain itu, BP Tapera juga memiliki otonomi yang kuat dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Otonomi ini memberikan kebebasan untuk mengelola dana secara independen, sehingga alokasinya dapat difokuskan sepenuhnya pada pengembangan sektor perumahan tanpa terpengaruh oleh kepentingan lain. Dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel, BP Tapera mampu membangun kepercayaan masyarakat sebagai pengelola dana mereka. Walaupun BP Tapera berfokus secara eksklusif pada pengelolaan Tapera, lebih dari itu lembaga sui generis diberikan sistem operasional yang lebih fleksibel. Fleksibilitas operasional yang dimiliki BP Tapera memungkinkan lembaga ini untuk merespon dinamika pasar dan kebutuhan sektor perumahan dengan cepat. Kemampuan untuk menyesuaikan kebijakan dan program sesuai dengan perkembangan membuat BP Tapera dapat terus relevan dalam mendukung pertumbuhan ekosistem perumahan. Dasar hukum yang kuat juga menjadi keunggulan BP Tapera sebagai lembaga sui generis. Didirikan berdasarkan Undang-Undang, BP Tapera memiliki legitimasi yang tinggi untuk melaksanakan mandatnya. Dengan landasan hukum yang kokoh, BP Tapera tidak hanya diakui secara formal tetapi juga memiliki kewenangan yang jelas untuk berperan dalam pembangunan sektor perumahan. Dengan berbagai keunggulan ini, BP Tapera memainkan peran sentral dalam mendukung ekosistem perumahan di Indonesia. Keberadaannya bukan hanya menjawab kebutuhan akan lembaga yang fokus pada pengelolaan tabungan perumahan, tetapi juga memberikan kepastian 196 bahwa sektor perumahan memiliki dukungan institusi yang kuat, terarah, dan terpercaya untuk masa depan. 2. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya tugas dan fungsi utama BP Tapera adalah mengelola Dana Tapera. Pengelolaan Dana Tapera terdiri dari Pengerahan Dana Tapera, Pemupukan Dana Tapera dan Pemanfaatan Dana Tapera. Dana Tapera adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan simpanan beserta hasil pemupukannya, namun BP Tapera diberikan potensi untuk mendapatkan Dana Tapera yang bersumber dari dana lainnya. Secara menyeluruh sesuai dengan Pasal 61 UU Tapera, Dana Tapera bersumber dari: a. Hasil penghimpunan Simpanan Peserta; b. Hasil pemupukan Simpanan Peserta; c. Hasil pengembalian kredit/pembiayaan dari Peserta; d. Hasil pengalihan aset Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang dikelola oleh Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil; e. Dana wakaf; dan f. Dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) huruf d UU Tapera, salah satu sumber Dana Tapera berasal dari hasil pengalihan aset Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sebelumnya dikelola oleh Bapertarum-PNS. Saat ini Dana Tapera yang bersumber dari pengalihan aset tersebut menjadi satu-satunya Dana Tapera yang dikelola oleh BP Tapera. Hingga saat ini, pelaksanaan pengembalian tabungan bagi peserta Bapertarum-PNS yang dilakukan oleh Bapertarum-PNS telah beralih dan sepenuhnya dijalankan oleh BP Tapera sebagai bagian dari tugas dan fungsinya dalam mengelola Dana Tapera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun kedepan BP Tapera berupaya mendapatkan Dana Tapera yang bersumber dari dana wakaf dan dana lainnya dalam rangka untuk menyediakan likuiditas dana bagi pembiayaan rumah dengan Dana Tapera. 197 Berikut adalah gambar yang dapat menjelaskan program yang dikelola oleh BP Tapera saat ini: 3. Selain pengelolaan Dana Tapera, pada tahun anggaran 2022 BP Tapera juga diberi amanah untuk melaksanakan pengelolaan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (Dana FLPP) yang dialihkan pengelolaannya dari Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan. Dana FLPP dikelola oleh BP Tapera selaku Operator Investasi Pemerintah (OIP). Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. OIP adalah pelaksana fungsi operasional yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Menteri. Dalam melaksanakan penyaluran Dana FLPP, BP Tapera sebagai OIP bertanggungjawab kepada Kementerian Keuangan yaitu Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku “Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Bagian Anggaran 999.03 Pengelola Investasi Dana FLPP sebagai Investasi Pemerintah (KPA IP FLPP)” melalui Perjanjian Investasi. Karekteristik pengelolaan Dana FLPP oleh BP Tapera selaku OIP diatur diketentuan peraturan perundang-undangan terkait investasi pemerintah. Hingga saat ini pengelolaan Dana FLPP telah mencapai hasil yang memuaskan. Sejak dikelola oleh BP Tapera pada tahun 2022 hingga tanggal 31 Oktober 2024 BP Tapera telah menyalurkan Dana FLPP 198 melalui skema KPR Sejahtera sebanyak 634.917 unit rumah. Secara jelas capaian penyaluran Dana FLPP dapat dilihat pada gambar dibawah ini: BP Tapera juga terus berupaya melakukan inovasi dalam pengelolaan Dana FLPP kedepan agar pengelolaan Dana FLPP dapat berjalan lebih optimal dan dapat menjangkau lebih banyak MBR dalam penyalurannya. Keterangan Tambahan I. PENDAHULUAN Dalam Sidang Pleno Perkara Nomor 86/PUU-XXII/2024 (Surat MK Nomor 594.86/PUU/PAN.MK/PS/11/2024 tanggal 20 November 2024), Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024 (Surat MK Nomor 595.96/PUU/PAN.MK/ PS/11/2024 tanggal 20 November 2024) dan Perkara 134/PUU-XII/2024 (Surat MK Nomor 596.134/PUU/PAN.MK/PS/11/2024 Tanggal 20 November 2024) dengan agenda Mendengar Keterangan Presiden untuk Perkara 134/PUU-XXII/2024 dan Pihak Terkait BP Tapera (VI), Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan tanggapan kepada Pemerintah dan Pihak Terkait sebagai berikut: a. Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H 1) Bahwa Hakim Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H meminta kepada Pihak Terkait untuk menjelaskan pergeseran kaidah norma dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (selanjutnya disebut UU PKP) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 199 Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (UU PKP Perubahan) ke UU Tapera yaitu kaidah norma yang mewajibkan pekerja untuk menjadi peserta tabungan perumahan karena secara logika peserta itu adalah pemilik unit investasi. Berarti untuk berinvestasi diwajibkan negara (publik) karena terdapat sanksi administratif, padahal investasi adalah hubungan privat. 2) Bahwa Hakim Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H meminta Pihak Terkait menjelaskan pandangan Pihak Terkait terkait perubahan kaidah norma tersebut dengan melihat kepentingan peserta terkait kepastian dana tabungannya. b. Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. 1) Bahwa Hakim Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. meminta kepada Pihak Terkait untuk menjelaskan dalam rencana kerja dan skema atas Peserta Tapera yang tidak memanfaatkan haknya atau disebut sebagai “Penabung Mulia”. Adapun Hakim Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. menanyakan perihal mekanisme Penabung Mulia yang tidak mengambil hak KPR-nya dan selanjutnya Hakim Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. turut menanyakan apakah tabungan Tapera mendapatkan jaminan seperti tabungan di bank yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut LPS) yang mana hal tersebut menjadi penting dikarenakan terdapat kasus terdahulu di mana dana pekerja tidak dikembalikan tepat waktu dan terakhir Hakim Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. turut meminta untuk dijelaskan informasi mengenai rencana kerja atau skema terkait potensi Return On Investment atau ROI yang didapat oleh pekerja yang mengikut program tabungan perumahan tersebut dan apakah hal tersebut akan dijelaskan kepada peserta. 2) Bahwa Hakim Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. turut meminta kepada Pihak Terkait untuk dapat menjelaskan kepastian hukum terkait pengelolaan Dana Tapera dikarenakan terdapat pengalaman buruk atas BP Tapera terdahulu dan atas dana-dana pensiun lainnya. 200 c. Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. Bahwa Hakim Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H meminta kepada Pihak Terkait untuk dapat menjelaskan nomenklatur “Penabung Mulia” dikarenakan terdapat potongan-potongan bagi Pekerja yang di mana potongan tersebut akan menjadi beban kepada pekerja terutama pekerja yang memiliki penghasilan terbatas walaupun Tabungan Perumahan sifatnya adalah tabungan yang terdapat fasilitas di dalamnya (keringanan pajak dsb). d. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. 1) Bahwa Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. meminta kepada Pihak Terkait untuk menjelaskan bagaimana keberlanjutan dana Taperum yang sebelumnya dikumpulkan untuk Pegawai Negeri Sipil, terutama setelah entitasnya berubah menjadi Tapera dengan cakupan kepesertaan yang lebih luas yang di mana kekhawatiran muncul bahwa dana yang sudah dikumpulkan sebelumnya mungkin tidak jelas pengelolaannya atau penggunaannya. Pihak Terkait diminta untuk memastikan bahwa dana tersebut tetap aman dan dapat dipertanggungjawabkan. 2) Bahwa Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. meminta kepada Pihak Terkait untuk menjelaskan terkait berakhirnya kepesertaan yang di mana Pertanyaan diajukan tentang proses bisnis atau mekanisme tabungan bagi peserta yang tidak berhenti bekerja hingga usia pensiun, terutama pekerja mandiri dengan usia pensiun 58 tahun karena pada usia tersebut, kebutuhan perumahan biasanya tidak sebesar saat usia produktif. Kekhawatiran muncul bahwa Tapera hanya menjadi "Pemberi Harapan Palsu" jika manfaatnya tidak nyata dirasakan peserta. e. Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. meminta kepada Pihak Terkait untuk melampirkan hasil pemeriksaan BPK pada keterangan tambahan secara tertulis termasuk penjelasan terkait rekomendasi yang sudah dipenuhi dan ditindaklanjuti. Apabila diperlukan maka pihak Mahkamah Konstitusi dapat memanggil BPK untuk menjadi saksi dalam perkara a quo. 201 II. POKOK-POKOK KETERANGAN TAMBAHAN PIHAK TERKAIT YANG BERKEPENTINGAN LANGSUNG DALAM PERKARA A. Pengaturan Norma Wajib dalam UU PKP dan UU Tapera Untuk menjawab tanggapan dari Hakim Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H Pihak Terkait memberikan penjelasan sebagai berikut: Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam Keterangan Pihak Terkait sebelumnya, skema Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan pembentukan BP Tapera merupakan pelaksanaan ketentuan dari Pasal 121 sampai dengan Pasal 124 UU PKP. Pasal 121 ayat (1) UU PKP mengamanatkan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah harus melakukan upaya pengembangan sistem pembiayaan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, lebih lanjut diatur dalam Pasal 121 ayat (2) UU PKP pengembangan sistem pembiayaan yang dimaksud meliputi: a. lembaga pembiayaan; b. pengerahan dan pemupukan dana; c. pemanfaatan sumber biaya; dan d. kemudahan atau bantuan pembiayaan. Pasal 121 ayat (3) UU PKP mengamanatkan bahwa sistem pembiayaan yang dimaksud di atas dilakukan berdasarkan prinsip konvensional atau prinsip syariah melalui: a. pembiayaan primer perumahan; dan/atau b. pembiayaan sekunder perumahan. Penjelasan Pasal 121 ayat (3) UU PKP mengamanatkan: “Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan “pembiayaan primer perumahan” adalah pembiayaan di sisi pasokan pada saat kredit atau pembiayaan pembangunan rumah, perumahan, permukiman dan lingkungan hunian diterbitkan; dan di sisi permintaan kredit atau pembiayaan perolehan rumah diterbitkan yang dilaksanakan oleh bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank. Huruf b Yang dimaksud dengan “pembiayaan sekunder perumahan” adalah penyelenggaraan kegiatan penyaluran dana jangka menengah dan/atau panjang kepada lembaga keuangan penerbit kredit dengan melakukan sekuritisasi. Sekuritisasi yaitu transformasi aset yang tidak likuid menjadi likuid dengan cara pembelian aset keuangan dari lembaga keuangan penerbit kredit dan penerbitan efek beragun aset.” 202 Skema Tapera dalam ekosistem perumahan di Indonesia berperan memberikan dukungan kemudahan dan bantuan kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR) melalui sistem bantuan pembiayaan perumahan sebagai upaya pengembangan sistem pembiayaan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dari sisi pembiayaan primer perumahan sebagaimana dimaksud Pasal 121 ayat (3) huruf a UU PKP. Pasal 122 ayat (1) UU PKP mengamanatkan bahwa Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menugasi atau membentuk badan hukum pembiayaan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Pasal 122 ayat (2) UU PKP mengamanatkan bahwa badan hukum pembiayaan yang dimaksud bertugas menjamin ketersediaan dana murah jangka panjang untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Pasal 122 ayat (3) UU PKP kemudian mengamanatkan dalam hal pembangunan dan pemilikan rumah umum dan swadaya, badan hukum pembiayaan wajib menjamin: a. ketersediaan dana murah jangka panjang; b. kemudahan dalam mendapatkan akses kredit atau pembiayaan; dan c. keterjangkauan dalam membangun, memperbaiki, atau memiliki rumah. Dari Pasal 122 ayat (3) huruf a UU PKP dapat dilihat bahwa BP Tapera yang telah dibentuk wajib menjamin ketersedian dana murah jangka panjang, yang diwujudkan dari ketentuan kepesertaan Tapera yang bersifat wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Tapera. Kemudian sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) UU PKP diamanatkan bahwa pengerahan dan pemupukan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) huruf b meliputi: a. dana masyarakat; b. dana tabungan perumahan termasuk hasil investasi atas kelebihan likuiditas; dan/atau c. dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu pada penjelasan Pasal 123 ayat (1) huruf b di atas diatur ketentuan bahwa: “Yang dimaksud dengan “dana tabungan perumahan” adalah simpanan yang dilakukan secara periodik dalam jangka waktu tertentu, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati sesuai dengan perjanjian, dan digunakan untuk mendapatkan akses kredit atau pembiayaan untuk 203 pembangunan dan perbaikan rumah, serta pemilikan rumah dari lembaga keuangan. Apabila tabungan perumahan telah melembaga, dana APBN untuk pembiayaan murah jangka panjang dapat dihentikan. Yang dimaksud dengan “hasil investasi” adalah hasil investasi atas kelebihan likuiditas pada instrumen investasi yang aman, berupa deposito dan surat utang negara.” Tapera sebagai sebuah skema juga dirancang untuk mengurangi ketergantungan pemenuhan rumah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hal ini tersirat dari penjelasan Pasal 123 ayat (1) huruf b yang menjelaskan bahwa “Apabila tabungan perumahan telah melembaga, dana APBN untuk pembiayaan murah jangka panjang dapat dihentikan”. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam rangka menjamin ketersedian dana murah jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3) huruf a UU PKP dan mengurangi ketergantungan APBN dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan murah jangka panjang dalam penjelasan Pasal 123 ayat (1) huruf b sehingga perlu diatur skema kepesertaan Tapera yang bersifat wajib. Ketentuan kepesertaan wajib ini menjadi pondasi utama dalam pembentukan UU Tapera yang pengaturannya menekankan bahwa Peserta yang lebih mampu secara finansial memberikan dukungan kepada Peserta yang kurang mampu. Hal ini selaras dengan analisa yang diuraikan di dalam Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat BAB V Arah dan Sasaran, Jangkauan Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang, 5.2.2. Jangkauan Pengaturan dan Ruang Lingkup menjelaskan secara lengkap terkait dengan substansi pengerahan Dana Tapera yang menguraikan: “Pengerahan dana merupakan proses awal untuk memobilisasi dana masyarakat. Pengerahan dana akan melibatkan pekerja, pemberi kerja dan lembaga pengelola tabungan. Prasyarat agar proses ini berjalan secara efektif (mampu menangani target jumlah peserta untuk menghasilkan dana yang memenuhi skala ekonomis) dan efisien (proses berbiaya rendah dan terjaga dari kebocoran), maka undang-undang tabungan perumahan rakyat harus sangat memperhatikan kepentingan para pihak yang 204 terkait, terutama pekerja dan pemberi kerja. Pekerja harus mendapat jaminan bahwa dana yang disisihkan dari penghasilannya dapat meningkatkan kemampuannya untuk membeli rumah (atau memudahkan akses ke lembaga pembiayaan rumah) setelah jangka waktu tertentu. Kunci keberhasilan proses pengerahan dana adalah adanya pengaturan mengenai kepesertaan dari program tabungan perumahan. Disarankan kepesertaan dalam program tabungan perumahan meliputi pekerja berpenghasilan tetap yang terdiri dari PNS, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian RI, dan Pegawai Swasta, dengan tidak menutup kemungkinan diikutkannya wirausahawan atau pekerja mandiri yang memenuhi ketentuan. Untuk menjaga kelangsungan program Tapera ini, maka harus ada peserta yang membayar iuran sepanjang masa kerjanya. Jika seorang peserta pindah kerja ke pemberi kerja lain, maka ia tetap dapat meneruskan iurannya (saldo yang telah terkumpul tidak akan hilang). Dengan cara seperti ini maka lembaga pengelola Tapera akan lebih cepat memperoleh akumulasi dana dalam jumlah yang besar dan berkelanjutan. Sesuai dengan azas gotong royong (the law of large number), jumlah dana yang terkumpul akan sangat menentukan kemampuan lembaga pengelola untuk menjamin kualitas produk-produk yang ditawarkan. Jika dana yang terkumpul hanya berjumlah sedikit, maka pengelola menghadapi risiko likuiditas, jika terjadi klaim dari sebagian peserta. Jika dana berjumlah besar, risiko likuiditas dapat diperkecil. Bahkan, setelah dana digunakan untuk memenuhi hak para peserta, maka sebagian lain dapat dipupuk (investasi) ke dalam instrumen-instrumen keuangan yang memiliki risiko kecil, yang keuntunganya akan dikembalikan kepada peserta dalam berbagai bentuk pemanfaatan, seperti pencairan dana simpanan beserta hasil pemupukannya, sedangkan yang mendapatkan bantuan pembiayaan perumahan bisa mendapatkan bantuan dalam pemilikan rumah, pembangunan rumah atau perbaikan rumah.” Untuk menjaga kelangsungan program Tapera ini, maka harus ada peserta yang membayar iuran sepanjang masa kerjanya dengan kata lain diwajibkan membayar tabungan, serta iuran tabungan tersebut dikelola oleh BP Tapera dengan asas kegotongroyongan yang menekankan saling membantu antar Peserta. B. Penjelasan Pengelolaan Dana Tapera Untuk menjawab tanggapan dari Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M Pihak Terkait memberikan penjelasan: 205 Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (selanjutnya disebut UU LPS) diatur ketentuan: Pasal 1 Simpanan adalah simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang- undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah. Kemudian dalam Pasal 4 UU LPS diatur ketentuan: Pasal 4 Lembaga Penjamin Simpanan berfungsi: a. menjamin Simpanan Nasabah Penyimpan; b. menjamin polis asuransi; c. turut aktif dalam memelihara Stabilitas Sistem Keuangan sesuai dengan kewenangannya; d. melakukan resolusi Bank; dan e. melakukan penyelesaian permasalahan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan. Lebih lanjut diatur sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU LPS diatur ketentuan bahwa: Pasal 8 (1) Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan. (2) Kewajiban bank menjadi peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Badan Kredit Desa. Berdasarkan ketentuan di atas LPS berfungsi salah satunya untuk menjamin Simpanan Nasabah Penyimpan. Simpanan yang dimaksud dalam UU LPS adalah simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah, serta yang diwajibkan untuk menjadi peserta penjaminan di LPS adalah setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Karena BP Tapera adalah adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola Tapera dan bukan merupakan bank sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang- 206 undang mengenai perbankan syariah, maka BP Tapera tidak menjadi peserta penjaminan di LPS, sehingga Simpanan Tapera masing- masing Peserta tidak dijamin oleh LPS. Selain itu Tapera tidak dijaminkan di Lembaga Penjaminan Simpanan karena Tapera masing-masing Peserta bukan termasuk dalam produk perbankan seperti tabungan, giro, dan deposito, namun menjadi unit investasi. Hal ini diatur dalam Pasal 8 UU Tapera yang mengatur bahwa Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi pemilik unit investasi. Lebih lanjut diatur bahwa Simpanan Tapera akan dikonversi menjadi Unit Penyertaan Dana Tapera (UPDT) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Peraturan BP Tapera Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Tabungan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BP Tapera Nomor 1 Tahun 2023 (selanjutnya disebut PBP Pemupukan) yang mengamanatkan: Pasal 2 (1) Dalam mengelola Simpanan Peserta, BP Tapera menunjuk Bank Kustodian dan membentuk KPDT. (2) Simpanan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonversi menjadi UPDT sesuai mekanisme Pengelolaan Dana Tapera. (3) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pemilik UPDT. Kemudian Dana Tapera masing-masing Peserta dilakukan pemupukan untuk meningkatkan nilai Dana Tapera. Untuk menjamin kelangsungan proses bisnis pengelolaan Dana Tapera yang aman, dilakukan pengawasan dan pemeriksaan berdasarkan ketentuan Pasal 69 sampai dengan Pasal 71 UU Tapera yang mengatur ketentuan: a. pengawasan terhadap BP Tapera dilaksanakan oleh Komite Tapera dan Otoritas Jasa Keuangan; b. Pengawasan terhadap Manajer investasi, bank Kustodian, dan Bank atau Perusahaan Pembiayaan dilaksanakan oleh BP Tapera dan Otoritas Jasa Keuangan; dan 207 c. Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan atas penyelenggaraan Tapera. Kemudian dalam rangka meminimalisir pelanggaran dalam pengelolaan Dana Tapera, BP Tapera dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (selanjutnya disebut PP Tapera) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 (selanjutnya disebut PP Tapera Perubahan) dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) jo Pasal 58 PP Tapera yang mengatur: Pasal 24 (2) Simpanan dan hasil pemupukannya wajib diberikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah kepesertaannya dinyatakan berakhir. Pasal 58 (1) Dalam hal BP Tapera melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), BP Tapera dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; dan/atau b. pengenaan bunga Simpanan akibat keterlambatan pengembalian. (2) Besaran pengenaan bunga Simpanan akibat keterlambatan pengembalian dihitung berdasarkan tingkat suku bunga Simpanan yang dijamin oleh lembaga penjaminan simpanan. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut: a. dalam hal BP Tapera melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), BP Tapera dikenai peringatan tertulis pertama untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja; b. apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, BP Tapera tidak melaksanakan kewajibannya, Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi peringatan tertulis kedua untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja; c. apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b, BP Tapera yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai 208 sanksi pengenaan bunga Simpanan akibat keterlambatan pengembalian; dan d. pengenaan bunga Simpanan akibat keterlambatan pengembalian sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan kepada Peserta yang pengembalian Simpanannya terlambat beserta pokok Simpanan dan hasil pemupukan. Perlu kami sampaikan bahwa besaran pengenaan bunga Simpanan kepada Pihak Terkait akibat keterlambatan pengembalian Simpanan dan hasil pemupukannya dihitung mengacu dengan tingkat suku bunga Simpanan yang dijamin oleh lembaga penjaminan simpanan. Tingkat suku bunga yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan dapat dilihat secara langsung dalam website resmi LPS yaitu https://apps.lps.go.id/lpsrate/periode (diakses pada 8 Desember 2024 pukul 21:33 WIB) yang kami contohkan pada gambar sebagai berikut: Dari gambar di atas dapat kami berikan penjelasan: 1. Periode Waktu: Setiap baris menunjukkan tanggal mulai dan berakhirnya periode penerapan Tingkat Bunga Penjaminan. Contoh: 1 November 2024 - 31 Januari 2025. 2. Tingkat Bunga Penjaminan (TBP): a. Untuk Bank Umum: 4,25% (IDR) dan 2,25% (Valas). b. Untuk BPR: 6,75%. Besaran suku bunga penjaminan inilah yang akan menjadi dasar untuk menghitung sanksi administratif berupa bunga simpanan yang dikenakan kepada BP Tapera apabila terjadi keterlambatan 209 pengembalian simpanan Peserta. Jika terjadi keterlambatan pengembalian dana simpanan Peserta, bunga yang harus dibayar dihitung dengan mengacu pada TBP yang berlaku pada periode keterlambatan tersebut. Misalnya, jika keterlambatan terjadi pada periode 1 November 2024 - 31 Januari 2025, maka bunga keterlambatan yang dikenakan untuk simpanan dalam rupiah adalah 4,25% per tahun (untuk bank umum) atau 0,011% per hari, sehingga besaran bunga simpanan yang harus dikompensasi BP Tapera sebesar bunga harian dikali 92 hari (1 November 2024 - 31 Januari 2025) yakni 0,011% dikali 92 = 1,07%. Dengan mengacu pada tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan oleh LPS, penghitungan sanksi keterlambatan menjadi objektif, transparan, dan konsisten. Hal ini juga memberikan perlindungan kepada Peserta untuk memastikan mereka menerima kompensasi yang sesuai atas keterlambatan tersebut. Kemudian perlu kami jelaskan untuk bahwa pengelolaan dana Tapera tidak hanya dilakukan oleh BP Tapera, melainkan melibatkan beberapa instansi sebagai berikut: a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU Tapera, dana yang dikumpulkan disimpan oleh Bank Kustodian, sehingga dana Tapera tidak disimpan oleh BP Tapera; b. Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 19 UU Tapera, Bank Kustodian wajib mencatat penerimaan Simpanan ke dalam rekening tiap-tiap Peserta, sehingga nominal yang diterima oleh Bank Kustodian dari simpanan yang disetorkan akan sama jumlahnya dengan yang tertera pada rekening masing-masing Peserta; c. Terkait dengan pemupukan dana, berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 UU Tapera, Peserta Tapera dapat memilih prinsip pemupukan dananya menggunakan prinsip konvensional sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) UU Tapera atau prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) UU Tapera; 210 d. Terkait dengan penyaluran pembiayaan perumahan, berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU Tapera, dana Tapera disalurkan oleh Bank Kustodian melalui Bank atau Perusahaan Pembiayaan yang khusus menangani pembiayaan perumahan dan yang ditunjuk oleh BP Tapera. Bank atau Perusahaan Pembiayaan yang mendapatkan dana dari Bank Kustodian tersebut menyerahkan aset berupa efek kepada Bank Kustodian dalam nilai yang sama. Mekanisme pembiayaan perumahan tersebut akan diatur oleh BP Tapera dengan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian, pengelolaan dana Tapera melibatkan banyak pihak dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diawasi dan dikoordinasikan dengan Otoritas Jasa Keuangan sebagai bentuk pelaksanaan asas kehati-hatian, asas akuntabilitas, dan asas keterbukaan; e. Terkait akses informasi, berdasarkan pengaturan dalam Pasal 65 huruf c sampai dengan huruf f UU Tapera mengatur bahwa Peserta Tapera memiliki hak antara lain “menerima pengembalian Simpanan beserta hasil pemupukannya pada akhir masa kepesertaan, mendapatkan informasi dari BP Tapera mengenai kondisi dan kinerja Dana Tapera, mendapatkan informasi atas penempatan Dana Tapera dari Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, dan mendapatkan informasi dari Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian mengenai posisi nilai kekayaan atas Simpanan dan hasil pemupukannya”, akses atas informasi oleh Peserta dapat diakses melalui aplikasi resmi “Tapera Mobile” yang di dalamnya berisi informasi antara lain tentang saldo tabungan, status kepesertaan, prinsip pengelolaan dana, layanan dan produk berupa pengembalian tabungan, pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pembangunan Rumah (KBR) dan Kredit Perbaikan Rumah (KRR); f. Terkait dengan pelaporan, berdasarkan ketentuan Pasal 30 UU Tapera mengatur bahwa Bank atau Perusahaan Pembiayaan wajib melaporkan pelaksanaan penyaluran pembiayaan 211 perumahan kepada BP Tapera dan Bank Kustodian, sehingga seluruh proses pengelolaan dana Tapera berlangsung dengan tetap mengutamakan asas kehati-hatian, asas akuntabilitas, dan asas keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, huruf i, dan huruf j UU Tapera; Terkait dengan potensi Return of Investment atau ROI (hasil pemupukan) yang diterima oleh Peserta Tapera, perlu kami jelaskan hal dimaksud diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) PP Tapera yang mengatur: Pasal 35 (1) BP Tapera melakukan evaluasi tingkat hasil pemupukan Dana Tapera yang dilakukan oleh Manajer Investasi. (2) Tingkat hasil pemupukan Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar rata-rata tingkat suku bunga deposito standar yang berlaku pada Bank Pemerintah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dapat dilihat dari ketentuan diatas dapat dilihat bahwa batas bawah pemupukan Dana Tapera paling sedikit sebesar rata-rata tingkat suku bunga deposito standar yang berlaku pada Bank pemerintah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Untuk saat ini Dana Tapera yang telah dikelola oleh Pihak Terkait per tanggal 29 November 2024 telah menghasilkan imbal hasil melebihi dari batas bawah sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) PP Tapera yang dapat kami uraikan dalam grafik sebagai berikut: Dari gambar di atas dapat kami jelaskan beberapa hal sebagai berikut: 1. Sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) PP Tapera, batas bawah imbal hasil atau ROI pemupukan Dana Tapera yang harus dicapai 212 adalah paling sedikit sebesar rata-rata tingkat suku bunga deposito standar yang berlaku pada Bank Pemerintah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dimana berdasarkan data historis di grafik, imbal hasil deposito Bank Pemerintah rata-rata sebesar 2,68% nett per tahun; 2. Adapun berdasarkan grafik tersebut, pencapaian Imbal Hasil Pemupukan Dana Tapera (Imbal Hasil PMP) rata-rata sebesar 4,31% nett per tahun; dan 3. Dengan demikian imbal hasil pemupukan Dana Tapera yang saat ini belum beroperasi penuh (belum mengerahkan dana dari Peserta) sudah melebihi dari batas bawah yang sesuai ketentuan. C. Penabung Mulia dalam Perspektif Pengelolaan Dana Tapera Untuk menjawab tanggapan dari Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. dan Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H., Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut: Untuk mendapatkan pemanfaatan Dana Tapera Peserta harus memenuhi ketentuan dan persyaratan. Ketentuan untuk mendapatkan pemanfaatan Dana Tapera diatur dalam Pasal 25 ayat (2) UU Tapera yang mengamanatkan bahwa pembiayaan perumahan bagi Peserta Tapera mempunyai ketentuan: 1) Merupakan rumah pertama; 2) Hanya diberikan 1 (satu) kali; dan 3) Mempunyai nilai besaran tertentu untuk tiap-tiap pembiayaan perumahan. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU Tapera ketentuan untuk mendapatkan pembiayaan perumahan, Peserta harus memenuhi persyaratan: 1) Mempunyai masa kepesertaan paling singkat 12 (dua belas) bulan; 2) Termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah; 3) Belum memiliki rumah; dan/atau 213 4) Menggunakannya untuk pembiayaan kepemilikan rumah, pembangunan rumah, atau perbaikan rumah pertama. Dari ketentuan pemanfaatan Dana Tapera di atas dapat dilihat bahwa yang berhak mendapatkan pembiayaan perumahan Tapera adalah MBR. Disisi lain terdapat Peserta yang tidak mendapatkan Pembiayaan Tapera. Peserta tersebut kami beri istilah “Penabung Mulia” untuk mempermudah Pihak Terkait dalam memberikan penjelasan bagi Peserta Non Penerima Manfaat yang telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan UU Tapera, tetapi tidak dapat memanfaatkan dan/atau tidak memanfaatkan fasilitas pembiayaan perumahan yang ditetapkan oleh UU Tapera, namun istilah ini belum ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ataupun produk hukum internal BP Tapera. Peserta Non Penerima Manfaat berperan dalam menopang pembiayaan perumahan untuk MBR dalam skema Tapera dengan penyaluran pemanfaatan berlandaskan dengan asas gotong royong. Untuk dapat melihat peran Peserta Non Penerima Manfaat dan skema gotong royong dalam pengelolaan Tapera, akan kami uraikan perhitungan simulasi konkret untuk mendapatkan pemanfaatan Dana Tapera yang diberikan kepada Peserta Tapera MBR sebagai berikut: 1) simulasi kami contohkan untuk memperoleh pemanfaatan melalui Kredit Pemilikan Rumah Tapera (KPR Tapera): 2) dengan asumsi rata-rata penghasilan Peserta Tapera sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan menabung sebesar 3% atau Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) per bulan, selama 1 (satu) tahun terkumpul dana sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah); 3) dari dana yang terkumpul sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah), dialokasikan persentase sebesar 48,25% (empat puluh delapan koma dua puluh lima per seratus) atau Rp868.500,- (delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus Rupiah) untuk Dana Pemanfaatan, serta sisanya dialokasikan untuk Dana Pemupukan dan Dana Cadangan; 214 4) plafon pembiayaan KPR Tapera mengikuti rata-rata harga Rumah Umum Tapak diasumsikan sebesar Rp173.700.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah); 5) untuk memenuhi plafon pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka 4) porsi pendanaan diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau sebesar Rp130.275.000,- (seratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) Dana Tapera, dan 25% (dua puluh lima per seratus) sisanya berasal dari dana Bank Penyalur atau Perusahaan Pembiayaan Penyalur; dan 6) maka disimpulkan untuk memperoleh dana sebesar Rp130.275.000,- (seratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) sebagaimana dimaksud pada angka 5), dengan dana pemanfaatan per peserta selama satu tahun sebesar Rp868.500,- sebagaimana dimaksud pada angka 3), dibutuhkan 150 Peserta Non Penerima Manfaat untuk membiayai 1 orang MBR. Selaku Peserta Non Penerima Manfaat mereka tidak berhak mendapatkan pemanfaatan Dana Tapera berupa Kredit Pemilikan Rumah Tapera (KPR Tapera), Kredit Pembangunan Rumah Tapera (KBR Tapera), dan Kredit Perbaikan Rumah Tapera (KRR Tapera), namun Peserta Non Penerima Manfaat tetap berhak mendapatkan pengembalian Simpanan pada akhir kepesertaan beserta hasil pemupukannya. Hingga saat ini Pihak Terkait tetap berupaya memberikan dan mengembangkan manfaat tambahan yang dapat diterima oleh Peserta Peserta Non Penerima Manfaat antara lain: a. finalisasi skema pembiayaan perumahan bagi peserta non-MBR bekerjasama dengan PT.Sarana Multigriya Finansial (Persero); b. bekerjasama dengan Bank BTN terkait pemberian manfaat tambahan bagi penabung mulia; c. penyusunan skema diferensiasi imbal hasil bagi penerima manfaat dan non-penerima Manfaat; 215 d. penyusunan skema Kontrak Investasi Kolektif (KIK) alternatif dalam rangka mendukung skema pembiayaan perumahan bagi peserta non-MBR; dan e. peningkatan layanan prima BP Tapera melalui penambahan kanal Pelayanan Contact Center melalui Play Store; Appstore; Youtube; Tiktok; google review. Rencana kerja pengembangan manfaat tambahan yang dapat diterima oleh Peserta Peserta Non Penerima Manfaat dicantumkan dalam Surat Komisioner BP Tapera Nomor PS.01.04_29/UND/BP- TPR/I/10/2024 tanggal 4 Oktober 2024 perihal Laporan Capaian Pelaksanaan atas Arahan Komite sampai dengan Bulan September Tahun 2024 yang ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Ketua Komite Tapera, Menteri Keuangan selaku Anggota Komite Tapera, Menteri Ketenagakerjaan selaku Anggota Komite Tapera dan Ibu Friderica Widyasari Dewi, Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan selaku Anggota Komite Tapera (vide: Bukti Tambahan PT-1) D. Pengelolaan Dana Tapera yang bersumber dari Hasil Pengalihan Aset Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang dikelola oleh Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil Untuk menjawab tanggapan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Pihak Terkait menyampaikan keterangan sebagai berikut: Bahwa Pasal 61 ayat (1) UU Tapera mengamanatkan ketentuan: Pasal 61 (1) Dana Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a bersumber dari: a. hasil penghimpunan Simpanan Peserta; b. hasil pemupukan Simpanan Peserta; c. hasil pengembalian kredit/pembiayaan dari Peserta; d. hasil pengalihan aset Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang dikelola oleh Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil; e. dana wakaf; dan f. dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 216 Dari ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf d UU Tapera dapat dilihat bahwa salah satu sumber Dana Tapera adalah hasil pengalihan aset Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang dikelola oleh Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil PNS (selanjutnya disebut Bapertarum PNS). Kemudian dalam Pasal 77 UU Tapera diatur ketentuan: Pasal 77 (1) Semua aset untuk dan atas nama Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil dilikuidasi. (2) Hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pegawai negeri sipil aktif dan pegawai negeri sipil yang sudah berhenti bekerja karena pensiun atau meninggal dunia. (3) Pokok Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil milik pegawai negeri sipil aktif beserta hasil pemupukannya dialihkan kepada pegawai negeri sipil aktif peserta Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil sebagai saldo awal Peserta pegawai negeri sipil. (4) Hasil pemupukan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil milik pegawai negeri sipil yang telah berhenti bekerja karena pensiun atau meninggal dunia dikembalikan kepada pegawai negeri sipil peserta Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang telah berhenti bekerja karena pensiun atau ahli warisnya. Atas Dana Tapera yang bersumber dari hasil pengalihan aset Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil dapat dilihat sesuai dengan Pasal 77 UU Tapera di atas bahwa hasil likuidasi aset dimaksud wajib dikembalikan kepada pihak-pihak yang berhak, yaitu PNS aktif dan PNS yang telah berhenti bekerja karena pensiun atau meninggal dunia serta menetapkan bahwa pokok tabungan beserta hasil pemupukannya milik PNS aktif akan dialihkan sebagai saldo awal Peserta Tapera bagi PNS yang tetap aktif, menegaskan kesinambungan manfaat bagi para pegawai aktif di bawah skema baru. Pengalihan Dana Tapera yang bersumber dari hasil pengalihan aset Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang dikelola oleh Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil kepada BP Tapera diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 122/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalihan dan Pengembalian Dana Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PMK Pengalihan). Di dalam PMK Pengalihan (vide: Bukti Tambahan PT-2) diatur beberapa ketentuan penting terkait pengalihan Dana Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut Dana Taperum PNS) ke Dana Tapera yaitu: Pasal 2 (1) Dana Taperum PNS dalam Peraturan Menteri ini merupakan dana yang: a. terhimpun sejak Bapertarum PNS dibubarkan; dan b. berbentuk deposito dan/ atau jenis investasi lain beserta hasil pemupukannya. (2) Dana Taperum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk: a. giro; b. piutang; dan/atau c. aset lainnya. Pasal 13 (1) Berdasarkan pengalihan piutang kepada BP Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan pencairan serta pemindahbukuan Dana Taperum PNS ke rekening giro BP Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1), BP Tapera melaksanakan pengembalian Dana Taperum PNS kepada: a. Pegawai Negeri Sipil aktif sebagai saldo awal Peserta; dan b. Pegawai Negeri Sipil yang sudah berhenti bekerja karena pensiun atau kepada ahli warisnya jika Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia. (2) (2) BP Tapera bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengembalian Dana Taperum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam rangka pelaksanaan pengembalian Dana Taperum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BP Tapera dapat berkoordinasi dengan: a. Badan Kepegawaian Negara (BKN), untuk memvalidasi data pengembalian Dana Taperum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan b. PT Taspen (Persero), untuk memvalidasi data pengembalian Dana Taperum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. 218 Hingga saat ini BP Tapera masih melaksanakan pengembalian Dana Tapera yang bersumber dari hasil pengalihan aset Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil kepada Pegawai Negeri Sipil yang sudah berhenti bekerja karena pensiun atau kepada ahli warisnya jika Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia, proses bisnis ini adalah yang dilaksanakan oleh Bapertarum PNS sebelum dilikuidasi. Lebih lanjut kami jelaskan bahwa Dana Tapera yang bersumber dari hasil pengalihan aset Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil adalah satu-satunya sumber Dana Tapera yang dikelola karena pengerahan dana dari Peserta belum dilaksanakan. Pengesahan Laporan Keuangan Penutup Bapertarum-PNS ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1126/KPTS/M/2019 tentang Pengesahan Laporan Keuangan Penutup Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawa Negeri Sipil (vide: Bukti Tambahan PT-3). Melalui Keputusan Menteri ini dapat dilihat jumlah aset dan liabilitas Bapertarum PNS yang dialihkan pengelolaannya kepada BP Tapera. Berikut Pihak Terkait jelaskan data pengelolaan Dana Tapera per 29 November 2024 dalam gambar berikut ini: Berdasarkan data di atas, dapat kami jelaskan bahwa Dana Tapera yang bersumber dari hasil pengalihan aset Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil dapat dilihat dari baris dana kelolaan. Kontrak Pengelolaan Dana Tapera Konvensional, yang diluncurkan pada 14 Juni 2021, telah berjalan selama 3 tahun 5 bulan dengan 219 jumlah peserta mencapai 2,95 juta orang dan total dana kelolaan sebesar Rp6,91 triliun. Sementara itu, Kontrak Pengelolaan Dana Tapera Syariah yang diluncurkan setelahnya, pada 14 Februari 2022, telah dikelola selama 2 tahun 9 bulan dengan jumlah peserta sebanyak 255,2 ribu orang dan dana kelolaan sebesar Rp503,5 miliar. Dalam kolom Dana Tapera, yang merupakan gabungan dari kedua jenis pengelolaan tersebut, memiliki rentang waktu pengelolaan 3 tahun 5 bulan sejak diluncurkan pada 14 Juni 2021. Jumlah peserta Dana Tapera mencapai 3,21 juta orang dengan total dana kelolaan sebesar Rp7,42 triliun. E. Peserta Tapera Setelah Melewati Masa Pensiun Untuk menjawab tanggapan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Pihak Terkait menyampaikan keterangan sebagai berikut: Sebagaimana telah diketahui bahwa pengakhiran kepesertaan Tapera diatur dalam Pasal 14 UU Tapera yaitu: “Pasal 14 (1) Kepesertaan Tapera berakhir karena: a. telah pensiun bagi Pekerja; b. telah mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pekerja Mandiri; c. Peserta meninggal dunia; atau d. Peserta tidak memenuhi lagi kriteria sebagai Peserta selama 5 (lima) tahun berturut-turut. (2) Peserta yang berakhir kepesertaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pengembalian Simpanan dan hasil pemupukannya. (3) Hasil pemupukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh setelah dilakukan pembagian secara prorata. (4) Simpanan dan hasil pemupukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah kepesertaannya dinyatakan berakhir.” Lebih lanjut diatur dalam Pasal 15 UU Tapera: “Pasal 15 Peserta yang berakhir kepesertaannya karena telah pensiun atau telah mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun sebagaimana dimaksud 220 dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat kembali menjadi Peserta.” Apabila Pekerja berakhir kepesertaannya karena telah pensiun atau Pekerja Mandiri telah mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun, Pekerja dan Pekerja Mandiri dimaksud dapat tetap menjadi Peserta konsekuensi hukumnya adalah maka tabungan tetap berjalan dan perhitungan imbal hasil akan tetap berjalan dan lebih besar. Sebagaimana diketahui bahwa batasan penghasilan MBR diatur dalam Diktum Kesatu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/KPTS/M/2023 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya (vide: Bukti Tambahan PT-4) yang mengatur ketentuan sebagai berikut: Wilayah Penghasilan Per Bulan Paling Banyak (Rp) Umum Satu Orang Untuk Peserta Tapera Tidak Kawin Kawin Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 7,000,000 8,000,000 8,000,000 Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papuan Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya 7,500,000 10,000,000 10,000,000 Berikut kami uraikan simulasi perhitungan dasar skema Tapera yang dilaksanakan oleh Peserta Pekerja Mandiri. Simulasi perhitungan dilakukan dengan melihat jumlah penghasilan yang diterima oleh Peserta Pekerja Mandiri dibawah batasan penghasilan MBR Peserta Tapera sebesar Rp8.000.000,00 yaitu sebesar Rp5.000.000,00. Simulasi perhitungan yang diberikan sesuai tabel sebagai berikut: 221 No Keterangan Nilai (1) (2) (3) Simulasi 1 Jumlah Penghasilan Rp5.000.000,00 2 Asumsi Pemupukan 4% 3 Jumlah Tahun 30 Tahun 4 Saldo Awal Rp0 5 Simpanan yang dibayar oleh Peserta Pekerja Mandiri 3% dari Upah Hasil Simulasi 1 Estimasi Jumlah Tabungan Rp 104.454.435,36 2 Total Simpanan Pokok (oleh Peserta Pekerja Mandiri sebesar 3%) Rp 54.000.000,00 3 Hasil Pengembangan Rp 50.454.435,36 Penjelasan: 1. Simpanan Peserta Pekerja Mandiri (3%): a. 3% × Rp 5.000.000 = Rp 150.000 per bulan. b. Dalam 30 tahun (360 bulan): Rp 150.000 × 360 = Rp 54.000.000. 2. Hasil Pengembangan: Dengan asumsi pemupukan 4% per tahun, hasil pemupukan selama 30 tahun adalah Rp 50.454.435,36. 3. Total Estimasi Tabungan: Rp54.000.000 (simpanan pokok) + Rp 50.454.435,36 (hasil pengembangan) = Rp 104.454.435,36. Kesimpulannya, dengan skema Simpanan sebesar 3% dari penghasilan yang sepenuhnya dibayarkan oleh Peserta Pekerja Mandiri, estimasi total tabungan tetap beserta hasil pemupukan mencapai Rp 104.454.435,36 dalam jangka waktu 30 tahun, yang akan diterima pada saat Pekerja Mandiri berhenti menjadi Peserta. Hasil ini terdiri dari simpanan pokok sebesar Rp 54.000.000 dan hasil pemupukan sebesar Rp 50.454.435,36 dengan asumsi pengembangan 4% per tahun. Total dana sebesar Rp 104.454.435,36 akan diterima oleh Peserta Pekerja Mandiri yang wajib diberikan paling lama 3 (tiga) bulan 222 setelah kepesertaannya dinyatakan berakhir, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 PP Tapera. Untuk manfaat pembiayaan perumahan baik berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pembangunan Rumah (KBR) dan Kredit Perbaikan Rumah (KRR) dapat diajukan oleh Peserta Pekerja Mandiri pada saat yang bersangkutan masih aktif menjadi Peserta. Baik untuk Pekerja Mandiri yang menerima pemanfaatan Tapera maupun Pekerja Mandiri Peserta Non Penerima Manfaat akan menerima perhitungan pengembalian Simpanan dan hasil pemupukan yang sama sebagaimana uraian di atas. Untuk Peserta Pekerja MBR dan Pekerja Mandiri MBR yang menerima pemanfaatan Dana Tapera, perhitungan simulasi konkret untuk mendapatkan pemanfaatan Dana Tapera yang diberikan kepada Peserta Tapera MBR telah kami uraikan dalam Keterangan Tambahan Pihak Terkait ini bagian C. Penabung Mulia dalam Perspektif Pengelolaan Dana Tapera. F. Penyelesaian Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Untuk menjawab tanggapan dari Hakim Ketua: Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. Pihak Terkait menyampaikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan permintaan Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi yang meminta kepada Pihak Terkait untuk melampirkan hasil pemeriksaan BPK pada Keterangan Tambahan Pihak Terkait dalam rangka untuk melakukan verifikasi terhadap pernyataan Pihak Terkait, perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa Surat BPK Nomor 89/S/V/02/2024 tanggal 27 Februari 2024 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Ganti Kerugian Negara sampai dengan Semester II Tahun 2023 pada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat berserta Lampirannya telah kami sampaikan sebagai bukti dukung dalam pernyataan kami dengan kode Bukti PT-12 pada Keterangan Pihak Terkait Nomor 337/BPT.04/DMP.K/XI/2024. Untuk menindaklajuti permintaan di atas berikut kami sampaikan kembali Surat BPK Nomor 89/S/V/02/2024 tanggal 27 Februari 2024 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesain 223 Ganti Kerugian Negara sampai dengan Semester II Tahun 2023 pada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat berserta Lampirannya (vide: Bukti Tambahan PT-5). [2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait BP- Tapera telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-12, sebagai berikut: 1. Bukti PT- 1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Bukti PT- 2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat; 3. Bukti PT- 3 : Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 10/M Tahun 2019 tentang Pengangkatan Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera yang ditetapkan pada 13 Februari 2019; 4. Bukti PT- 4 : Fotokopi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 386/KPTS/M/2018 tentang Pelaksanaan Kegiatan Operasional Penyelesaian Pengalihan Aset dan Hak Peserta PNS; 5. Bukti PT- 5 : Fotokopi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 487/KPTS/M/2018 tentang Pelaksanaan Kegiatan Operasional Penyelesaian Pengalihan Aset dan Hak Peserta PNS; 6. Bukti PT- 6 : Fotokopi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 748/KPTS/M/2018 tentang Pelaksanaan kegiatan Operasional Penyelesaian Pengalihan Aset dan Hak Peserta PNS; 7. Bukti PT- 7 : Fotokopi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 255/KPTS/M/2019 tentang Pelaksanaan Kegiatan Operasional Penyelesaian Pengalihan Aset dan Hak Peserta PNS; 224 8. Bukti PT- 8 : Fotokopi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Selaku Ketua Komite Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 562/KPTS/M/2019 tentang Pengalihan Tugas Pelaksanaan Kegiatan Operasional Pengalihan Aset dan Hak Peserta Pegawai Negeri Sipil kepada BP Tapera; 9. Bukti PT- 9 : Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.05/2018 tentang Dana Perhitungan Pihak Ketiga; 10. Bukti PT- 10 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2018 tentang Modal Awal BP Tapera yang ditetapkan pada 28 Desember 2018; 11. Bukti PT- 11 : Fotokopi Laporan National Housing Fund INFONAVIT Maret 2022; 12. Bukti PT- 12 : Fotokopi Surat Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 89/S/V/02/2024 tanggal 27 Februari 2024 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Ganti Kerugian Negara sampai dengan Semester II Tahun 2023 pada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat yang ditujukan kepada Pihak Terkait. Selain itu, Pihak Terkait BP TAPERA telah menyerahkan keterangan tertulis 1 (satu) orang ahli bernama Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Juni 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: Sehubungan dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), perkenankan Ahli menyampaikan keterangan tertulis atas perkara ini. Bahwa dalam perkara in casu, yang disoal adalah tentang upaya pemerintah untuk melakukan pemenuhan hak atas tempat tinggal melalui UU Tapera. Bahwa ahli pada kesempatan ini memberikan keterangan perihal sifat wajib kepesertaan UU Tapera. Bahwa keterangan ini dibagi dalam 6 (enam) bagian yaitu: 1. Hak atas tempat tinggal yang layak adalah bagian dari hukum Hak Asasi 225 Manusia (HAM) internasional dan nasional (diatur dalam konstitusi); 2. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM yaitu hak atas tempat tinggal yang layak menjadi tanggung jawab pemerintah dengan mengaturnya dalam UU sebagai penjabaran lebih lanjut pengaturan dalam konstitusi yang sekaligus merupakan realisasi kovenan Ekosob; 3. Substansi UU Tapera merupakan open legal policy yang memiliki dasar rasionalitas; 4. Praktik mandatory gotong royong di Indonesia; 5. Perbedaan masalah norma dan masalah implementasi; dan 6. Praktik dunia internasional; Selanjutnya dalam keterangan ini: UUD 1945 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU Tapera : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. UU SJSN : Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang UU BPJS : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang UU PPP : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 UU 39/1999 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. UU 1/2011: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman UDHR : Universal Declaration of Human Rights ICESCR : International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights Bahwa berikut adalah uraian sebagaimana dimaksudkan. I. Hak atas tempat tinggal yang layak adalah bagian dari hukum HAM 226 internasional dan nasional (diatur dalam Konstitusi) 1. Bahwa tempat tinggal yang layak adalah bagian dari rumpun HAM sebagaimana tertuang dalam instrumen hukum internasional maupun hukum nasional. Hak atas timpat tinggal yang layak memiliki hubungan yang erat dengan jenis hak-hak yang lain, persis karena tempat tinggal adalah ruang bagi manusia, keluarga, dan lingkungannya untuk tumbuh dan berkembang secara bermartabat. Hal demikian telah menjadi semangat universal bangsa-bangsa beradab, sebagaimana tercermin dalam Art. 25 para 1 UDHR (cetak tebal dari penulis): Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control. 2. Bahwa semangat tersebut kemudian juga tercermin dalam semangat konstitusi sebagaimana terdapat dalam paragraf keempat pembukaan UUD 1945 pada frasa “[…] memajukan kesejahteraan umum […]”. Kemudian dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan (cetak tebal dari penulis): Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Bahwa komitmen Indonesia tentang hak atas tempat tinggal kembali dituangkan dalam Pasal 40 UU 39/1999 yang menyatakan: Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. 3. Bahwa lebih lanjut lagi, komitmen tersebut semakin dikuatkan melalui ketentuan dalam Art. 11 para 1 ICESCR yang kemudian telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU 11/2005. Yaitu (cetak tebal dari penulis): The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions. The States Parties will take appropriate steps to ensure the realization of this right, recognizing to this effect the essential importance of international co-operation based on free consent. Bahwa lebih lanjut lagi, komitmen tersebut semakin dikuatkan lagi melalui keterlibatan Indonesia sebagai state party yang menandatangani Deklarasi Rio de Janeiro. Khususnya, dalam Agenda 21 dan Deklarasi Habitat II yang pokoknya menegaskan tentang tempat tinggal sebagai hak asasi yang mesti diwujudkan. 227 4. Bahwa segenap pengaturan tersebut di atas mengukuhkan spirit politik hukum Indonesia baik itu ke dalam melalui hukum nasional, maupun ke luar yang ditunjukkan melalui keterlibatan dalam berbagai instrumen hukum HAM internasional. Dengan sikap yang demikian, maka komitmen tersebut menimbulkan tanggungjawab negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 7 ayat (2) serta Pasal 8 UU 39/1999 yang pokoknya menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab Pemerintah. 5. Bahwa selain daripada itu, International Labour Organization dalam paragraf 2 Workers’ Housing Recommendation, 1961 (No. 115) juga telah menegaskan hak atas tempat tinggal sebagai suatu kebijakan yang diambil oleh kebijakan nasional, dengan memberikan prioritas pada kelompok yang membutuhkan, yaitu sebagai berikut: It should be an objective of national policy to promote, within the framework of general housing policy, the construction of housing and related community facilities with a view to ensuring that adequate and decent housing accommodation and a suitable living environment are made available to all workers and their families. A degree of priority should be accorded to those whose needs are most urgent. 6. Bahwa intent yang demikian juga telah tercermin pada saat proses pembentukan UU Tapera melalui travaux preparatoirs dalam naskah akademik RUU Tapera (https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/RJ1-20161118-034932-7123.pdf). Naskah akademik UU Tapera menunjukkan niatan atas ikhtiar dalam pemenuhan kewajiban yang muncul dari perintah Konstitusi, melainkan juga dari ketentuan hukum internasional. Diantaranya, paragraf 2 bab 3.1. Naskah Akademik UU Tapera menyatakan: “[…] Dengan demikian, kaitan antara hak atas rumah dan tanggung jawab negara terhadap akses masyarakat atas hak tersebut menjadi sangat penting”. 7. Bahwa dengan demikian pada saat yang bersamaan telah timbul tanggung jawab negara (state responsibility) yang muncul dari konstitusi maupun hukum internasional untuk menjadikan hak tersebut menjadi kenyataan. Sebaliknya, dapat pula dikatakan bahwa justru apabila pemerintah tidak melakukan inisiasi kebijakan pewujudan hak atas tempat tinggal, maka Pemerintah telah melakukan pelanggaran Konstitusi dan hukum internasional yang telah diterima. II. UU Tapera sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan perintah Konstitusi dan ICESCR. 228 8. Bahwa dalam ilmu perundang-undangan, terdapat klasifikasi antara UUD 1945 dengan pembentukan undang-undang (UU). Kepada UU yang substansinya merupakan penjabaran langsung dari delegasi pengaturan yang disebut secara eksplisit dalam UUD 1945, disebut sebagai UU organik. Sebaliknya, bahwa terhadap UU yang memuat hal-hal yang sepatutnya dimuat dalam UU maupun yang merupakan pelaksanaan delegasi UU yang lain, disebut sebagai UU non- organik. 9. Bahwa sebagaimana telah disebutkan, hak atas tempat tinggal telah tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Selanjutnya, patut diperhatikan pula ketentuan dalam Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa: (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. 10. Bahwa ketentuan Art. 2 para 1 ICESCR menyatakan pada pokoknya negara berkewajiban untuk mengambil langkah yang diperlukan guna mewujudkan hak- hak ekosob “[…] to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights in the present Covenant by all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures”. Hal demikian kemudian dipertegas dalam General Comment No. 3: The Nature of States parties’ obligations (Document E/1991/23). Selain daripada itu, ditegaskan pula dalam Maastricht Guidelines on Violation of Economic, Social and Cultural Rights dan The Limburg Principles on The Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Document E/CN.4/1987/17). Kaidah dalam dokumen-dokumen tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa pemenuhan ICESCR -termasuk di dalamnya hak atas tempat tinggal yang layak- adalah kewajiban negara dengan mempertimbangkan kemampuannya, untuk direalisasikan secara progresif. 11. Bahwa selain daripada hak tempat tinggal dan perihal jaminan sosial yang diatur dalam UUD 1945, terdapat ketentuan Pasal 124 UU 1/2011 menyatakan bahwa 229 “Ketentuan mengenai tabungan perumahan diaturan tersendiri dengan undang- undang”. 12. Bahwa selanjutnya, terbit UU Tapera. Angka 1 bagian mengingat UU Tapera merujuk pada, diantaranya, Pasal 28H, Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Dan pada angka 2 bagian mengingat UU Tapera merujuk pada UU 1/2011. Bahwa dengan demikian, pembentukannya tersebut adalah untuk pemenuhan hak tempat tinggal dalam Pasal 28H dan bagian dari jaminan sosial dalam Pasal 34 UUD 1945, dan UU 1/2011. 13. Bahwa selain daripada itu, karena hak atas tempat tinggal juga termasuk dalam ICESCR yang telah diterima oleh Indonesia, maka UU Tapera juga merupakan pewujudan dari komitmen Indonesia selaku state party ICESCR. Komitmen tersebut juga telah dituangkan dalam Naskah Akademik RUU Tapera yang pada hlm. 31 menyatakan: Tabungan perumahan sebagai bentuk tanggung jawab negara mengenai penjaminan akses masyarakat terhadap salah satu hak azasi manusia yaitu hak atas rumah. Secara filosofis dan yuridis, Hak atas Rumah diatur dalam Undang-Undang Dasar, UU tentang Hak Azasi Manusia, UU tentang Pengesahan Kovenan EKOSOB, dan UU tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 14. Bahwa Indonesia selaku state party dari ICESCR telah menunjukkan komitmen progressive realization. Dijelaskan sebagai berikut: a. Bahwa Pasal 1 angka 1 UU SJSN menyatakan pada pokoknya jaminan sosial adalah untuk “[…] menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak”. Selanjutnya, Pasal 18 UU SJSN menyatakan jaminan sosial meliputi jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian. Bahwa belum ada UU pada bidang perumahan dan UU pada bidang jaminan sosial yang mengatur secara komprehensif tabungan perumahan untuk menunjang pembiayaan perumahan rakyat. Bahwa pada sisi yang lain, tempat tinggal sesungguhnya telah menjadi kebutuhan dasar hidup yang layak sebagaimana ungkapan “sandang, pangan, papan” yang tanpa perlu dijelaskan lagi telah dipergunakan sejak lama oleh masyarakat Indonesia. Hal demikian juga disebutkan dalam bagian menimbang huruf d UU Tapera. Bahwa dengan demikian, UU Tapera adalah bentuk penerapan dari progressive realization atas pemenuhan ICESCR, yaitu dengan menempatkan ketentuan hak atas tempat tinggal sebagai 230 bagian dari kebutuhan dasar hidup layak yang tadinya belum diatur secara komprehensif. b. Bahwa sebelumnya, ketentuan tentang bantuan pembiayaan tempat tinggal adalah bersifat terbatas kepada entitas PNS sebagaimana terdapat dalam kebijakan Bapertarum-PNS. Selanjutnya, ketentuan tersebut mengalami perluasan kepesertaan dalam UU Tapera menjadi mencakup pekerja dan pekerja mandiri, dan untuk mendapatkan pembiayaan pemilikan, pembangunan, atau perbaikan rumah pertama. Bahwa perluasan entitas pemanfaat kebijakan tempat tinggal tersebut adalah sesuai dengan progressive realization dalam ICESCR. III. Substansi UU Tapera merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang memiliki dasar rasionalitas. 15. Bahwa Paragraph 12 General Comment No. 4 (E/1992/23) menyatakan bahwa pemenuhan hak atas tempat tinggal adalah bervariasi dari satu negara ke negara lain. Dikutipkan sebagai berikut: “While the most appropriate means of achieving the full realization of the right to adequate housing will inevitably vary significantly from one State party to another, the Covenant clearly requires that each State party take whatever steps are necessary for that purpose. […]” 16. Bahwa ketentuan dalam UUD 1945 serta UU 39/1999, dan ICESCR (UU 11/2005) telah memuat perintah tentang kewajiban negara untuk melakukan realisasi hak atas tempat tinggal. Pun demikian, UUD 1945 tidak mengatur secara spesifik tentang bagaimana kebijakan yang harus ditempuh sehingga menjadi ruang bagi legislatif untuk menafsir dan menuangkan dalam suatu UU tertentu. Sehingga dengan demikian kebijakan UU Tapera merupakan open legal policy. 17. Bahwa hal demikian bersesuaian dengan preseden dalam pertimbangan [3.14.1] Putusan Mahkamah Konstitusi No. 84/PUU-XIII/2015 hlm. 17 yang menyatakan: […] Ketika UUD 1945 tidak mengatur secara spesifik atau tidak memuat parameter khusus mengenai suatu ketentuan yang pengaturannya lebih lanjut didelegasikan kepada pembentuk Undang-Undang, maka hal demikian menjadi wilayah kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang membebaskan pembentuk Undang-Undang untuk menafsir dan menuangkan dalam suatu Undang-Undang tertentu, selama tidak 231 mencederai atau bertentangan dengan norma-norma yang menjadi prinsip utama UUD 1945. […] 18. Bahwa dari kaidah tersebut di atas dapat dikatakan sementara realisasi hak atas tempat tinggal menjadi tanggung jawab/kewajiban negara sesuai perintah UUD 1945 dan ICESCR, namun langkah dan kebijakan apa yang ditempuh bersifat open legal policy tergantung dari kemampuan dan kebutuhan. 19. Bahwa hal yang sama juga diutarakan oleh Eberhard Eichenhofer dalam “Social security as a human right: A European perspective” (dalam Research Handbook on European Security Law Series, 2015) yang menjelaskan tentang hubungan antara hak-hak sosial dengan kondisi organisasional suatu negara dan bagaimana ia dilembagakan hukum, serta didasarkan pada semangat solidaritas. Pada hlm. 18 dinyatakan (cetak tebal dari penulis): Additionally, social rights depend on a plethora of social and institutional conditions, also to be established by law. […] The same is true for the rights to decent housing or health care. All these human rights are to be built on the organisational capacity of the state, to regulate the labour market, housing and health care. The implicit condition, on which the right to social security is built, is organisations establishing a relationship between a huge number of individuals confronted with the same social risk and the protection is based on solidarity. ‘Solidarity is the child of interdependence, although not interdependence alone.’ 20. Bahwa terhadap kapasitas negara dalam mewujudkan hak menjadi kenyataan juga telah dianut dalam pendirian Mahkamah Konstitusi sebagai rasionalisasi atas kebijakan yang ditentukan. Diantaranya, bagian [3.24.2] Putusan No. 3/PUU- XXII/2024 hlm. 272 menyatakan sebagai berikut (cetak tebal dari penulis): Terhadap sekolah/madrasah swasta demikian, menurut Mahkamah, menjadi tidak tepat dan tidak rasional jika dipaksakan tidak boleh lagi mengenakan atau memungut biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan mereka dari peserta didik sama sekali, sementara di sisi lain kemampuan fiskal (anggaran) pemerintah untuk memberikan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dasar bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat (sekolah/madrasah swasta) yang berasal dari APBN dan APBD diakui juga masih terbatas sampai saat ini. […] Bahwa bagian [3.11] Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XVI/2018 hlm. 38 menyatakan sebagai berikut (cetak tebal dari penulis): Berkenaan dengan sifat pemenuhan hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak Ekosob pada prinsipnya berbeda dengan sifat pemenuhan hak sipil dan politik (Sipol) yang bersifat segera (promptly) dengan mengurangi sedemikian rupa campur tangan negara dalam pelaksanaan hak tersebut. 232 Sementara itu, terkait dengan sifat pemenuhan hak Ekosob dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi kemampuan negara karena pemenuhan hak Ekosob senantiasa berkaitan dengan ketersediaan sarana, prasarana, sumber daya, dan anggaran. Dengan demikian, diperlukan campur tangan aktif dari negara. Oleh karenanya, tidak mungkin negara, in casu pemerintah, melepaskan tanggung jawabnya sebagaimana didalilkan para Pemohon. Terlebih lagi, Pasal 28I UUD 1945 telah menegaskan ihwal pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara. 21. Bahwa secara lebih khusus tentang kondisi hak atas tempat tinggal, Mahkamah Konstitusi juga telah menyatakan pendiriannya bahwa hal tersebut merupakan hak asasi yang bersifat interdipenden dengan hak asasi yang lain, dan bahwa hak atas tempat tinggal erat kaitannya dengan kemampuan daya beli maupun kemampuan negara dalam penyelenggaraannya, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Bagian [3.10.3] Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-X/2012 hlm. 156-7 menyatakan (cetak tebal dari penulis): Bahwa hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi manusia dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia [vide Pasal 28H ayat (1) UUD 1945]. Salah satu tujuan dibentuknya negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia [vide alinea IV Pembukaan UUD 1945]. Terkait dengan hak warga negara dan berhubungan pula dengan salah satu tujuan dalam pembentukan negara dimaksud maka negara berkewajiban untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka mewujudkan terpenuhinya hak warga negara tersebut. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu aspek pembangunan nasional, pembangunan manusia seutuhnya, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan terpenuhinya hak konstitusional tersebut, yang juga merupakan pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang memiliki peran strategis dalam pembentukan watak dan kepribadian warga negara sebagai upaya pencapaian salah satu tujuan pembangunan bangsa Indonesia yang berjati diri, mandiri, dan produktif. Sebagai salah satu upaya pemenuhan hak konstitusional, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah wajar dan bahkan merupakan keharusan, manakala penyelenggaraan dimaksud harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain, syarat kesehatan dan kelayakan serta keterjangkauan oleh daya beli masyarakat, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah [vide konsiderans (Menimbang) huruf a sampai dengan huruf d serta Penjelasan Umum UU 1/2011]. Terkait dengan syarat keterjangkauan oleh daya beli masyarakat, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah, menurut Mahkamah, Pasal 22 ayat (3) UU 1/2011, yang mengandung norma pembatasan luas lantai rumah tunggal dan rumah deret berukuran paling sedikit 36 (tiga puluh enam) meter persegi, merupakan pengaturan yang tidak sesuai dengan pertimbangan keterjangkauan oleh daya beli sebagian masyarakat, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah. Implikasi hukum dari ketentuan tersebut berarti melarang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman membangun rumah tunggal atau 233 rumah deret yang ukuran lantainya kurang dari ukuran 36 (tiga puluh enam) meter persegi. Hal tersebut berarti pula telah menutup peluang bagi masyarakat yang daya belinya kurang atau tidak mampu untuk membeli rumah sesuai dengan ukuran minimal tersebut. Lagipula, daya beli masyarakat yang berpenghasilan rendah, antara satu daerah dengan daerah yang lain, adalah tidak sama. Demikian pula harga tanah dan biaya pembangunan rumah di suatu daerah dengan daerah yang lain berbeda. Oleh karena itu, menyeragamkan luas ukuran lantai secara nasional tidaklah tepat. Selain itu, hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana dipertimbangkan di atas adalah salah satu hak asasi manusia yang pemenuhannya tidak semata-mata ditentukan oleh luas ukuran lantai rumah atau tempat tinggal, akan tetapi ditentukan pula oleh banyak faktor, terutama faktor kesyukuran atas karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. 22. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui bagian menimbang [3.14] Putusan No. 81/PUU-XXI/2023, hlm. 31-2 telah menerapkan batasan kebijakan yang bersifat open legal policy, yaitu: - Tidak bertentangan dengan UUD 1945 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU- XIII/2015); - Tidak mengandung ketidakadilan yang intolerable (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008); - Tidak bertentangan dengan hak politik (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009 mengenai Pengujian UU 10/2008); - Tidak dilakukan secara sewenang-wenang (willekeur) (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-VII/2009, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUUVII/2009); - Tidak melampaui dan/atau menyalahgunakan kewenangan (detournement de pouvoir) (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUUVII/2009, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU- VII/2009); - Tidak melanggar moralitas (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51- 52- 59/PUU-VI/2008); - Tidak melanggar rasionalitas (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51- 52-59/PUU-VI/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU- 234 VII/2009); - Tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-VII/2009). 23. Bahwa open legal policy tersebut kemudian diwujudkan dengan menyasar kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk pemilikan, pembangunan, perbaikan rumah pertama, dengan tetap mewajibkan pekerja lain tidak berpenghasilan rendah untuk menjadi peserta. Hal tersebut ditujukan untuk mengakselerasi pemenuhan kebutuhan perumahan untuk zero backlog kepenghunian dan rumah tidak layak huni melalui pengerahan, pemupukan dan pemanfaatan Dana Tapera yang diperoleh melalui kegotongroyongan peserta. 24. Bahwa apabila pekerja yang tidak berpenghasilan rendah tidak diwajibkan dalam kepesertaan Tapera, maka akan terjadi pelambatan realisasi pemenuhan hak atas tempat tinggal karena dalam penalaran yang wajar akan mempengaruhi pada pengerahan dan pemupukan dana Tapera. Dengan demikian akan memunculkan ketidakadilan baru yang dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah (yang menjadi sasaran program) untuk mendapatkan realisasi dari pemenuhan hak atas tempat tinggal. 25. Bahwa dengan demikian maka substansi Kebijakan Hukum Terbuka dalam UU Tapera: - Tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena merupakan realisasi diantaranya dari Pasal 28H, dan Pasal 34 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Terlebih, Indonesia sebagai negara pihak/state party dari ICESCR melalui UU 11/2005 yang di dalamnya memuat ketentuan perihak hak atas tempat tinggal sebagai tanggungjawab negara. - Tidak mengandung ketidakadilan yang intolerable, karena perbedaan penikmatan Tapera memang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Perihal penikmatan tersebut telah sesuai dengan ICESCR yang pokoknya mengarahkan kepada pihak yang kurang beruntung, dalam hal ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Keterlibatan pekerja yang tidak berpenghasilan rendah dan pemberi kerja adalah untuk memastikan dan mengakselerasi realisasi hak atas tempat tinggal. Dengan demikian tidak terdapat pelanggaran hak asasi, diskriminasi, maupun ketidakadilan. - Tidak sewenang-wenang, dan tidak melampaui 235 kewenangan/penyalahgunaan kewenangan, serta tidak melanggar moralitas karena ditempuh bersesuaian dengan Pasal 28H, Pasal 34 ayat (2) dan (3) UUD 1945, serta ketentuan ICESCR. - Tidak melanggar rasionalitas dan tidak melanggar kedaulatan rakyat, karena kebijakan ditempuh dengan justifikasi sesuai dengan kebutuhan dan konteks dengan sasaran yang telah ditentukan, dan merupakan bentuk pewujudan maslahat kedaulatan rakyat. IV. Praktik mandatory gotong royong bukan hal baru di Indonesia dan tidak bercorak diskriminatif. 26. Bahwa General Comment No. 4: The Right to Adequate Housing (Document E/1992/23) yang menyatakan, pada pokoknya perihal peran negara untuk merealisasi hak atas tempat tinggal. Paragraf 7 GC a quo menyatakan “[…] most importantly that the right to housing should be ensured to all persons irrespective of income or access to economic resources […]”. Berikutnya paragraf 11 GC a quo juga menyatakan agar kebijakan tersebut mestilah memberikan manfaat terutama pada pihak yang kurang beruntung, yaitu: “States parties must give due priority to those social groups living in unfavourable conditions by giving them particular consideration […]”. 27. Bahwa hal yang sama juga tertuang dalam Paragraf 14 Limburg Principles yang menyatakan: Given the significance for development of the progressive realization of the rights set forth in the Covenant, particular attention should be given to measures to improve the standard of living of the poor and other disadvantaged groups, taking into account that special measures may be required to protect cultural rights of indigenous peoples and minorities. 28. Bahwa Sejak masa reformasi perihal sifat wajib kepesertaan dan kewajiban pembayaran simpanan sebagaimana tercantum dalam UU Tapera bukanlah hal baru. Hal demikian sebetulnya telah diterapkan dalam kebijakan yang bercorak jaminan sosial. Ketentuan Pasal 4 huruf g UU SJSN dan Pasal 4 huruf g, Pasal 14 UU BPJS menyatakan kewajiban kepesertaan dalam program jaminan sosial. Berikutnya, ketentuan dalam Pasal 4 huruf a UU SJSN dan Pasal 4 huruf a UU BPJS juga menyebutkan perihal prinsip kegotongroyongan. 29. Bahwa pasal 7 UU Tapera mengatur kewajiban kepesertaan yaitu yang telah memenuhi penghasilan minimum dan berusia setidaknya 20 tahun atau sudah kawin saat mendaftar. Demikian pula dengan semangat kegotongroyongan yang 236 tertuang dalam Pasal 2 huruf a UU Tapera. Adapun perbedaan dengan UU SJSN dan UU BPJS adalah bahwa UU Tapera tidak merujuk pada Pasal 34 ayat (1) UUD 1945. Bagian mengingat UU Tapera mengacu pada ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian UU Tapera sedari awal adalah ditujukan untuk memberikan bantuan kemudahan atau perluasan akses pembiayaan pada masyarakat berpenghasilan rendah untuk pemilikan, pembangunan, atau perbaikan rumah pertama. 30. Bahwa Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 memuat perintah yang mewajibkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial. Pasal a quo adalah kriteria konstitusional sekaligus tujuan sistem jaminan sosial yang ditujukan kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Bahwa dengan demikian kemunculan UU Tapera dengan sasaran mewujudkan perluasan akses kepada masyarakat berpenghasilan rendah perihal skema pembiayaan rumah pertama adalah bagian daripada semangat pembentuk UU untuk melaksanakan perintah Konstitusi dalam mengembangkan sistem jaminan sosial yang diatur terpisah dari UU SJSN dan UU BPJS (karena belum mengatur tentang hak atas tempat tinggal) yang bermartabat dengan mempertimbangkan kapasitas/kemampuan negara. 31. Bahwa hal demikian juga telah menjadi pendirian Mahkamah dalam Putusan 007/PUU-III/2005 hlm. 260-1 yang menyatakan sebagai berikut (cetak tebal dari penulis): bahwa kendatipun UUD 1945 telah secara tegas mewajibkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial tetapi UUD 1945 tidak mewajibkan kepada negara untuk menganut atau memilih sistem tertentu dalam pengembangan sistem jaminan sosial dimaksud. UUD 1945, dalam hal ini Pasal 34 ayat (2), hanya menentukan kriteria konstitusional – yang sekaligus merupakan tujuan – dari sistem jaminan sosial yang harus dikembangkan oleh negara, yaitu bahwa sistem dimaksud harus mencakup seluruh rakyat dengan maksud untuk memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dengan demikian, sistem apa pun yang dipilih dalam pengembangan jaminan sosial tersebut harus dianggap konstitusional, dalam arti sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, sepanjang sistem tersebut mencakup seluruh rakyat dan dimaksudkan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. 32. Bahwa perbandingan perihal kesamaan dan perbedaan tersebut dapat diuraikan 237 melalui tabel perbandingan UU Tapera dengan UU SJSN, UU BPJS, dan UU 1/2011: UU SJSN UU BPJS UU Tapera Bagian mengingat tentang HAM di UUD Ps. 28H (1), (2), & (3) Ps. 28H (1), (2), & (3) Ps. 28C (1) Ps. 28H tentang kesejahteraan sosial di UUD Ps. 34 (1) & (2) Ps. 34 (1) & (2) Ps. 34 (2) & (3) pada UU lain - UU SJSN UU 1/2011 Kepesertaan Sifat wajib wajib wajib peserta Setiap orang termasuk orang asing yang bekerja setidaknya 6 bulan Setiap orang termasuk orang asing yang bekerja setidaknya 6 bulan Setiap orang termasuk orang asing yang bekerja setidaknya 6 bulan Penikmat manfaat Setiap orang Setiap orang Yang berpenghasilan rendah untuk rumah pertama (Ps. 25 & Ps. 27) 33. Bahwa ketentuan dalam Art. 2 ICESCR menyatakan: The States Parties to the present Covenant undertake to guarantee that the rights enunciated in the present Covenant will be exercised without discrimination of any kind as to race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. 34. Bahwa ketentuan terkait penikmatan manfaat dalam UU Tapera bukanlah merupakan bentuk diskriminasi sebagaimana disebutkan dalam Art. 2 ICESCR di atas. Alih-alih, perbedaan penikmatan tersebut untuk mengakselerasi realisasi sekaligus bentuk kegotongroyongan pewujudan hak atas tempat tinggal, yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dan lagipula kewajiban membayar peserta adalah berbentuk simpanan/tabungan, yang dikelola oleh BP Tapera dan akan dikembalikan ketika kepesertaan berakhir. Semangat gotong royong tersebut juga ditunjukkan melalui pelibatan pemberi kerja dalam memberikan presentase tertentu pembayaran kepesertaan. Maka, negara selaku pemberi kerja ASN juga terlibat dalam pembayaran simpanan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan 18 UU Tapera. 35. Bahwa konsepsi keadilan tersebut adalah cerminan dari semangat kegotongroyongan (vide Pasal 2 huruf a UU Tapera), dan lazim diterapkan 238 dalam kebijakan jaminan sosial (vide Pasal 4 huruf a UU SJSN). Sebagai permisalan, warga negara yang lebih muda yang umumnya lebih sehat, mensubsidi warga negara yang lebih tua yang umumnya kurang sehat, melalui program jaminan kesehatan. Pihak dengan penghasilan tinggi yang menggunakan asuransi swasta/biaya mandiri bisa jadi tidak memerlukan BPJS untuk dirinya, namun tetap diikat sebagai suatu kewajiban. Dalam perkara in casu: mereka berpenghasilan menengah dan tinggi tetap mengikuti kepesertaan untuk membantu ikhwal rumah pertama masyarakat berpenghasilan rendah. 36. Bahwa selain daripada itu, sifat wajib dalam UU yang bercorak jaminan sosial juga telah terdapat preseden dalam Putusan-Putusan Mahkamah. Bagian pertimbangan [3.14.7] Putusan No. 50/PUU-VIII/2010 hlm. 91 menyatakan (cetak tebal dari penulis): Bahwa dalam UU SJSN kepesertaan asuransi diwajibkan untuk setiap orang yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam UU SJSN, sehingga menjadi peserta asuransi bersifat imperatif. Oleh karena itu Undang-Undang mewajibkan kepada mereka yang telah memenuhi syarat untuk menjadi peserta. Dengan demikian seseorang yang mendapatkan jaminan sosial harus menjadi peserta program jaminan sosial. Dengan kata lain perikatan antara tertangggung (peserta) dengan penanggung (BPJS) dalam jaminan sosial juga timbul karena UndangUndang, yang kepesertaannya dimulai setelah yang bersangkutan membayar iuran dan/atau iurannya dibayar oleh pemberi kerja. Bagi mereka yang tergolong fakir miskin dan orang yang tidak mampu maka iurannya dibayar oleh Pemerintah [vide Pasal 17 ayat (4) UU SJSN]. Bahwa logika yang sama kembali dianut oleh Mahkamah dalam Putusan No. 138/PUU-XII/2014 yang pokoknya menyatakan perihal bahwa sifat gotong royong bersolidaritas untuk membangun pembiayaan kolektif. Bagian pertimbangan [3.11] Putusan No. 138/PUU-XII/2014 hlm. 210 menyatakan (cetak tebal dari penulis): […] Jika tidak diwajibkan maka yang sakit-sakitan akan membeli asuransi, sementara yang sehat dan masih muda tidak adakan membeli asuransi karena tidak merasa memerlukannya, sehingga tidak mungkin tercapai kegotong- royongan antara kelompok kaya-miskin, muda-tua, dan sehat-sakit. Dengan demikian, mewajibkan pendudukan untuk ikut serta dalam asuransi sosial adalah dalam rangka untuk memenuhi hak asasi manusia melalui pembiayaan secara kolektif dan sesuai dengan fitrah manusia madani (civil society) yang selalu mengutamakan kepentingan bersama. Begitu pula dalam hal kewajiban membayar iuran yang bersifat proposional dari upah akan menciptakan subsidi silang, di mana yang memiliki upah lebih kecil akan membayar secara nominal lebih kecil, tetapi 239 ketika sakit dan mendapatkan pelayanan kesehatan maka jaminan layanan medis tidak dibedakan dengan yang memiliki upah lebih tinggi. Bahwa pendirian yang sama kembali ditegaskan dalam Putusan No 119/PUU- XIII/2015, Putusan No. 101/PUU-XIV/2016 dan Putusan No. 72/PUU-XVII/2019 yang pada pokoknya kembali menegaskan tentang semangat kegotongroyongan melalui kepesertaan yang bersifat wajib demi terciptanya suatu sistem dimana semua pihak berkontribusi untuk mewujudkan keadilan sosial. 37. Bahwa selain daripada itu, semangat gotongroyong juga ditujukan bukan pada intragenerasi semata, melainkan juga intergenerasi. Keadilan inter-generasi adalah keadilan bahwa kebijakan yang diambil oleh generasi hari ini akan berpengaruh pada generasi mendatang (Dieter Birnbacher, “Responsibility for future generations – scope and limits” dalam Edward Elgar (ed), Handbook of Intergenerational Justice, 2006). Tapera telah menunjukkan arah yang demikian, yaitu melalui Naskah Akademik RUU Tapera dimana dalam bagian Identifikasi Masalah dinyatakan: “[…] Tidak kalah pentingnya, tabungan perumahan merupakan perangkat untuk mengalirkan dana masyarakat dari satu kelompok ke kelompok lainnya, bahkan dari satu generasi ke generasi lainnya; artinya, merupakan suatu proses ekonomi yang berkeadilan sosial”. 38. Bahwa secara lebih teoritik, hal tersebut juga dapat dimengerti salah satunya dalam kelambu ketidaktahuan (veil of ignorance) dan posisi asali (original position) sebagaimana diterangkan oleh John Rawls dalam A Theory of Justice (1999). Konsepsi keadilan meminta kita untuk tidak hanya membayangkan berada dalam posisi asali yang netral, namun juga dengan mensimulasikan bilamana berada dalam kelompok yang rentan. Artinya, terdapat upaya untuk membuat kelompok yang belum setara untuk menjadi semakin setara. 39. Bahwa apabila logika gotong-royong dalam UU Tapera ini hendak dihapuskan, maka sama saja akan menghapuskan seluruh ketentuan gotong-royong jaminan sosial yang lain dalam UU SJSN dan UU BPJS. Dengan kata lain, membubarkan seluruh upaya pemenuhan hak layak. Hal tersebut bersesuaian dengan bagian [3.17] Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XVIII/2020 hlm. 62 yang menyatakan: “[…] esensi keadilan adalah memperlakukan sama terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan sama dan memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan 240 berbeda”. 40. Bahwa pemanfaatan Tapera yang kini dinikmati berupa skema pembiayaan rumah pertama untuk kelompok berpenghasilan tertentu bukanlah merupakan bentuk diskriminasi maupun ketidakadilan. Alih-alih, ICESCR justru memberikan kaidah yaitu tentang kebijakan yang ditujukan kepada pihak yang dalam keadaan “unfavourable conditions” yaitu perihal rumah pertama masyarakat berpenghasilan rendah. V. Perbedaan masalah norma dan masalah implementasi 41. Bahwa terhadap pengujian norma di Mahkamah Konstitusi, terdapat preseden yang pokoknya membedakan antara ikhwal yang bersifat masalah norma dengan yang merupakan masalah implementasi. 42. Bahwa Bagian [3.16.7] Putusan No. 56/PUU-XV/2017 hlm. 549 menyatakan (cetak tebal dari penulis): […] Bahwa benar dalam beberapa putusan, Mahkamah menyatakan suatu norma undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Namun hal itu tidak dapat diterapkan dalam permohonan a quo karena penafsiran terhadap norma pasal yang dimohonkan pengujian itu sendiri ternyata tidak bertentangan dengan UUD 1945 melainkan lebih pada persoalan implementasi norma” Bagian [3.22] Putusan No. 41/PUU-XVIII/2020 hlm. 193 menyatakan (cetak tebal dari penulis): Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka terhadap persoalan yang dialami Pemohon yang sesungguhnya, yaitu adanya keberatan atas tagihan pajak badan (perseroan) yang sudah dinyatakan pailit namun penagihannya ditujukan kepada Pemohon sebagai perorangan (mantan pengurus perusahaan sebelum pailit), menurut Mahkamah hal tersebut merupakan permasalahan implementasi dan bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma UU, sehingga bukan menjadi wewenang Mahkamah untuk menilainya. Bagian [3.12.2] Putusan No. 13/PUU-XXI/2023 hlm. 32 menyatakan (cetak tebal dari penulis): Tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon dan menilai legalitas Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan- DP/VII/2017, menurut Mahkamah hal tersebut merupakan persoalan implementasi norma bukan persoalan konstitusionalitas norma sehingga Mahkamah tidak berwenang menilainya. 43. Bahwa mengacu pada preseden sebagaimana disebut di atas, sepatutnya apabila terdapat permasalahan yang berhubungan pada perihal implementasi 241 norma dalam UU Tapera bukanlah merupakan ranah pengujian norma di Mahkamah Konstitusi. VI. Praktik dunia negara-negara lain 44. Bahwa di Perancis, terdapat kebijakan Plan D’epargne Logement dan Compte D’epargne Logement sebagai produk dari perbankan komersial, kepesertaannya bersifat sukarela, dan tidak terdapat keterlibatan/kontribusi dari pihak pemberi kerja. Dana yang dikumpulkan lantas dikelola dan diakumulasi untuk sumber dana pinjaman bagi peserta. Pemanfaatannya dilakukan untuk pembelian, pembangunan, perbaikan, rumah pertama dan modernisasi rumah. 45. Bahwa di Jerman terdapat sistem contractual saving “Bauspar” yang lebih bersifat kolektif. Modelnya seperti arisan dengan secara kolektif untuk mempersingkat waktu pemilikan rumah apabila dibandingkan dengan sistem menabung secara personal. Kepesertaannya bersifat sukarela, dan dana yang dikumpulkan digunakan untuk pembelian dan perbaikan rumah, yaitu dengan membantu meringankan beban bunga. 46. Bahwa di Tiongkok, terdapat Housing Provident Fund yang bersifat mandatory bagi seluruh pekerja sektor formal. Dana yang dikumpulkan lantas dilakukan pemupukan, dan peserta dapat memanfaatkan dana untuk pembelian, perbaikan, dan renovasi rumah dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan kredit komersial. 47. Bahwa di Singapura, terdapat Central Provident Fund yang bersifat wajib bagi setiap warga negara Singapura. Pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah. Pada awalnya kebijakan ini ditujukan untuk persiapan dana pensiun yang kemudian berkembang menjadi fasilitas kesehatan, pendidikan anak, dan pembiayaan perumahan. Pekerja dan pemberi kerja diwajibkan untuk mengikuti iuran dengan presentase yang telah ditentukan. Hasil pengerahan dana kemudian dilakukan pemupukan, yang kemudian pemanfaataannya ditujukan untuk kesehatan, pengembangan aset, sosial, perlindungan keluarga, maupun pemilikan rumah. 48. Bahwa di Malaysia, terdapat Employees Provident Fund, yang merupakan perencanaan tabungan wajib dan perencanaan pensiun bagi pekerja di Malaysia, dan kepesertaannya bersifat wajib. Pemanfaatannya dapat ditujukan untuk pembelian atau pembangunan rumah tinggal maupun toko, atau untuk mengurangi hipotek pembelian rumah. 242 49. Bahwa dari perbandingan dengan negara lain dengan demikian menunjukkan ragam praktik yang berbeda satu sama lain: a. Dari sisi kelembagaan: terdapat ragam apakah suatu negara menganut sistem jaminan sosial yang terintegrasi dalam satu lembaga atau terpisah. b. Dari segi kepesertaan: terdapat ragam apakah suatu negara menerapkan kepesertaan apakah bersifat wajib atau sukarela. c. Dari segi pemanfaatan: terdapat ragam apakah suatu penyelenggara jaminan sosial memberikan layanan hak atas tempat tinggal bersamaan dengan hak pensiun, hak kesehatan, dll, atua diselenggarakan secara terpisah. 50. Bahwa kebijakan pemenuhan hak atas tempat tinggal telah ditempuh oleh berbagai negara dengan ragam kebijakan yang berbeda-beda baik kepesertaan hingga pemanfaatan. Dengan demikian kebijakan pemenuhan hak atas tempat tinggal adalah bergantung disesuaikan dengan kemampuan dari setiap negara tertentu yang berbeda dari negara yang lain. Dan praktik demikian juga dibenarkan dalam ICESCR yang juga menyatakan pada pokoknya bahwa sementara negara memiliki tanggungjawab pemenuhan, namun bagaimana bentuk kebijakannya adalah bergantung pada konteks masing-masing. Penutup Bahwa dari uraian yang telah disampaikan, ditarik kesimpulan pada tiap pokok permasalahan dalam poin sebagai berikut: Pertama, Bahwa tempat tinggal adalah merupakan hak asasi manusia sebagaimana telah diatur dalam Konstitusi. Selain itu, hak atas tempat tinggal juga telah menjadi bagian dari hak yang bersifat universal dalam UDHR, serta ditegaskan dalam ICESCR dimana Indonesia telah menjadi negara pihak melalui UU 11/2005. Kedua, Bahwa UU Tapera adalah dalam rangka melaksanakan delegasi pembentukan UU oleh UUD 1945 yang pembentukannya didasarkan pada Pasal 28H, dan Pasal 34 ayat (2) dan (3) UUD 1945. UU Tapera telah menjadi komitmen bagi Indonesia untuk merealisasikan hak atas tempat tinggal yang merupakan hak dasar untuk mencapai hidup yang layak sebagaimana diatur dalam UU 39/1999, dan ICESCR (UU 243 11/2005), sekaligus penjabaran lebih lanjut atas ketentuan dalam UU 1/2011. Ketiga, Bahwa Tapera merupakan open legal policy. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 28H UUD 1945 sebagai hak, serta dalam Pasal 34 ayat (2) dan (3) sebagai upaya untuk pemenuhan kesejahteraan umum. Dari sisi hukum internasional, kaidah ICESCR (UU 11/2005) menyatakan sementara realisasi hak atas tempat tinggal merupakan tanggungjawab/kewajiban negara, namun bagaimana bentuk kebijakannya adalah berbeda- beda/diskresional sesuai dengan kemampuan dari negara yang bersangkutan. Bahwa kontur open legal policy UU Tapera telah dilakukan secara Tidak bertentangan dengan UUD 1945, Tidak mengandung keadilan yang intolerable, Tidak bertentangan dengan hak politik, tidak sewenang- wenang, tidak menimbulkan masalah dari konteks kelembagaannya, tidak melampaui kewenangan, tidak melanggar moralitas, tidak melanggar rasionalitas, dan tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat. Keempat, Bahwa kebijakan Tapera untuk memberikan akses pada masyarakat berpenghasilan untuk rumah pertama dengan batasan pembiayaan, justru merupakan bentuk semangat gotong royong yang juga menjadi spirit yang diusung oleh sistem jaminan sosial. Adapun kewajiban bagi pekerja yang tidak berpenghasilan rendah untuk menjadi pesera adalah bagian dari pewujudan semangat gotong royong, termasuk perihal pelibatan kontribusi pemberi kerja. Asas goyong royong tersebut juga merupakan justifikasi moril atas kebijakan Tapera. Justru penikmatan akses perihal rumah pertama kepada masyarakat berpenghasilan rendah adalah cerminan dari sasaran program, dan bersesuaian dengan kaidah yang terdapat dalam ICESCR (UU 11/2005) dan bukan merupakan ketidakadilan/diskriminasi. Kelima, Bahwa hak atas tempat tinggal adalah tanggungjawab negara, namun belum terdapat pengaturan pada tingkat UU, hingga kemudian diatur dalam UU Tapera. Apabila terdapat permasalahan yang berhubungan 244 pada perihal implementasi norma dalam UU Tapera bukanlah merupakan ranah pengujian norma di Mahkamah Konstitusi. Keenam, Bahwa dalam praktik di negara-negara lain, terdapat berbagai ragam corak kebijakan baik itu soal kepesertaan apakah bersifat wajib atau sukarela, apakah program tersebut menjadi satu dengan jaminan sosial lain (kesehatan, pensiun) ataukah spesifik tentang tempat tinggal, sampai dari segi pemanfaatan/peruntukan. Perbedaan ini menegaskan dan sekaligus sejalan dengan ICESCR yang menyatakan bahwa meskipun pemenuhan hak atas tempat tinggal merupakan tanggungjawab negara, namun bagaimana ia direalisasikan adalah bergantung dari kemampuan atau konteksnya. Justru UU Tapera seharusnya dipandang sebagai progressive realization dari kebijakan sebelumnya. [2.8] Menimbang bahwa para Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait BP- Tapera telah menyerahkan kesimpulan yang masing-masing diterima Mahkamah pada tanggal 17 Juni 2025, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: Kesimpulan Para Pemohon: A. DALAM EKSEPSI A.1. MAHKAMAH KONSTITUSI BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERKARA A QUO 1. Bahwa UUD 1945 memberikan sejumlah kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi, salah satunya adalah kewenangan untuk menguji Undang-Undang (UU) terhadap UUD 1945, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1), yang berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum. 2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji UU terhadap UUD 1945 ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang 245 selanjutnya disebut “UU MK” juncto Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945” 3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, dilakukan dalam hal suatu UU diduga bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 yang selanjutnya disebut “UU PPP,” selengkapnya berbunyi: Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 4. Bahwa di dalam Pasal 2 ayat (1) dan (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang selanjutnya disebut “PMK PUU” mengatur bahwa yang menjadi objek permohonan pengujian undnag-undang adalah undang-undang dan perppu yang meliputi materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang- undang atau perppu yag dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Adapun Pasal 2 ayat (1) dan (4) PMK PUU berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 PMK PUU (1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. (2) … (3) … (4) Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. 5. Bahwa objectum litis permohonan Para Pemohon dalam hal ini adalah ayat-ayat (yakni Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1)) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (“UU Tapera”) adalah terhadap UUD 1945. Sehingga ketentuan yang diujikan oleh Para Pemohon termasuk ke 246 dalam kriteria yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi. 6. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan a quo. A.2. PERMOHONAN A QUO MERUPAKAN PENGUJIAN MATERIIL UU TAPERA DENGAN BATU UJI DAN ALASAN-ALASAN PERMOHONAN YANG BERBEDA DARI KE-3 (TIGA) PERMOHONAN SEBELUMNYA, KARENANYA TIDAK NE BIS IN IDEM 7. Bahwa menurut UU MK dan PMK PUU, Mahkamah Konstitusi tidak dapat menguji materi muatan ayat, pasal, dan/atau pasal dalam suatu undang-undang yang telah diujikan terhadap UUD 1945. Namun, larangan pengujian kembali tersebut dikecualikan jika terdapat materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Hal tersebut diatur dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 60 UU MK (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materimuatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda Pasal 78 PMK PUU (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 8. Bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut, setidaknya terdapat 3 (tiga) permohonan pengujian undang-undang yang sama yang diajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi, yakni permohonan yang diajukan oleh (i) Bansawan, terdaftar dalam perkara nomor 76/PUU-XXII/2024 yang telah diputus tidak dapat diterima karena kabur (obscuur), (ii) permohonan yang diajukan oleh pemohon atas nama Leonardo Olefins Hamonangan & Ricky Donny Lamhot Marpaung, 247 terdaftar dalam perkara nomor 86/PUU-XXII/2024, dan (iii) Permohonan yang diajukan oleh Elly Rosita Silaban dan Dedi Hardianto, terdaftar dalam Perkara nomor 96/PUU-XXII/2024. Adapun Perkara nomor 86/PUU-XXII/2024 dan nomor 96/PUU-XXII/2024 diperiksa secara bersamaan dengan permohonan Para Pemohon a-quo. Permohonan a quo memiliki perbedaan yang signifikan dengan 3 permohonan sebelumnya yang dapat dijelaskan dalam tabel berikut: Perkara Lain Perkara a quo Letak Perbedaan 76/PUU-XXII/2024 Pasal Yang Diuji: Pasal 1 angka (3); Pasal 9 ayat (2) Batu Uji: Pasal 28D ayat (1); Pasal 28G ayat (1) 134/PUU-XXII/2024 Pasal yang diuji: Pasal 7 ayat (1) Pasal 9 ayat (1) Batu Uji: Pasal 23A Pasal 28D ayat (1) Pasal 28H ayat (1) Pasal 28I ayat (4) Perbedaan Perkara a quo dengan Perkara 76/PUU- XXII/2024 adalah pada Pasal yang diuji. Oleh karenanya, jelas tidak ne bis in idem. 86/PUU-XXII/2024 Pasal Yang Diuji: Pasal 7 ayat (1), ayat (2) frasa “atau” dan frasa “sudah kawin”, ayat (3), dan Pasal 72 ayat (1) huruf e dan f. Batu Uji: Pasal 27 ayat (2); Pasal 28D ayat (2) Pada perkara 86/PUU- XXII/2024, meskipun terdapat 1 pasal sama yang diuji yakni Pasal 7 ayat (1), namun batu uji yang digunakan berbeda seluruhnya. Oleh karenanya, jelas tidak ne bis in idem. 96/PUU-XXII/2024 Pasal yang Diuji: Pasal 7 ayat (1); Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 16; Pasal 17 ayat (1); Pasal 54 ayat (1); Pasal 72 ayat (1) Batu Uji: Pasal 28D ayat (2); Pasal 28I ayat (2); Pasal 34 ayat (1) Pada perkara 96/PUU- XXII/2024, meskipun terdapat 2 pasal sama yang diuji yakni Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1), namun batu uji yang digunakan berbeda seluruhnya. Oleh karenanya, jelas tidak ne bis idem. 9. Bahwa tabel sebagaimana disampaikan di atas jelas menggambarkan perbedaan permohonan a quo dengan 3 permohonan lainnya, bukan perbedaan yang dibuat-buat atau dipaksakan. 248 10. Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terbukti Permohonan a quo memiliki perbedaan dengan 3 perkara lainnya karena pasal dan/atau batu uji yang berbeda, sehingga Permohonan a quo tidak lah ne bis in idem. A.3. PARA PEMOHON TERBUKTI DAN TIDAK TERBANTAHKAN, MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM (LEGAL STANDING) 11. Bahwa Pasal 51 UU MK juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK 2/2021”) memberikan penjelasan bahwa terdapat 2 (dua) kriteria yang harus dipenuhi agar Para Pemohon dinyatakan memiliki kedudukan hukum (legal standing), yakni kualifikasi pemohon serta hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan. 12. Bahwa menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, pihak-pihak yang dapat menjadi Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang atau Peraturan Perundang-undangan Pengganti Undang-Undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 13. Bahwa Pemohon I, Pemohon V, dan Pemohon X merupakan badan hukum privat yang memiliki kewajiban untuk berperan serta mengadakan kontrol sosial terhadap pengundangan dan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak berpihak kepada rasa keadilan, tidak membawa manfaat, dan membebankan masyarakat luas dan khususnya kaum buruh sebagaimana tertuang di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing masing pemohon. Pemohon I, Pemohon V, dan Pemohon X memenuhi ketentuan legal standing sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK PUU. 249 14. Bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, dan Pemohon XI merupakan serikat pekerja yang terdaftar di dinas ketenagakerjaan setempat atau nama lain. Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, dan Pemohon XI memiliki kewajiban untuk berperan serta mengadakan kontrol sosial terhadap pengundangan dan pelaksanaan Peraturan Perundang- undangan yang tidak berpihak kepada rasa keadilan, tidak membawa manfaat, dan membebankan masyarakat luas dan khususnya kaum buruh sebagaimana tertuang di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing masing pemohon. Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, dan Pemohon XI memenuhi ketentuan legal standing sebagaiaman diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021. 15. Bahwa Pemohon I s.d. Pemohon XI diwakili oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (atau dengan nama jabatan lain). Hal ini menunjukkan bahwa Para Pemohon yang direpresentasikan oleh seluruh pimpinan pengurus telah sah dan meyakinkan untuk bertindak mengajukan Permohonan a quo. 16. Bahwa penjelasan lebih detail dan komprehensif mengenai identitas dan/atau kualifikasi dari Para Pemohon, telah Para Pemohon uraikan dalam Perbaikan Permohonan sebagaimana tertulis pada subbab “Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon,” halaman 14 s.d. 24. Oleh karenanya, untuk menghindari duplikasi, maka Para Pemohon tidak akan menjelaskan secara detail kembali mengenai kualifikasi Para Pemohon. 17. Bahwa sejatinya, tanpa perlu dibuktikan kembali, kepentingan hukum Para Pemohon telah nampak dan terbukti dari tidak diberhentikannya perkara ini ditengah jalan atau diprosesnya perkara ini sampai kepada tahap kesimpulan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 41 PMK 2/2021, selengkapnya sebagai berikut: Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, Mahkamah memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang melipuli: a. identitas Pemohon; b. kewenangan Mahkamah; c. kedudukan hukum Pemohon; d. alasan permohonan (posila); dan e. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). 250 Pasal 47 PMK 2/2021: Setelah Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan, Panel Hakim yang memeriksa perkara tersebut melaporkan hasilnya dalam RPH untuk memutuskan tindak lanjut perkara. 18. Bahwa Permohonan a quo tidak akan diproses lebih lanjut, jika yang mengajukannya tidak mempunyai kepentingan hukum (legal standing). Sementara, perkara a quo, sudah sampai pada tahap kesimpulan. Ini artinya, sejak awal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi sudah menilai bahwa terhadap perkara a quo, Para Pemohon memiliki kepentingan hukum (legal standing). KEPENTINGAN PARA PEMOHON DALAM PENGUJIAN MATERIIL 19. Bahwa selain diperlukan kejelasan mengenai kualifikasi Para Pemohon dalam rangka memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), khususnya dalam pengujian formil UU terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi juga menetapkan syarat legal standing berupa adanya kepentingan Para Pemohon yang dilihat dari hubungan pertautan Para Pemohon dengan UU yang dimohonkan pengujian. Hal demikian sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010, halaman 68, selengkapnya sebagai berikut: “bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masayarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kumungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkret yang diajukan oleh Para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara Para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.” 20. Bahwa sebagaimana diketahui, dan juga terungkap dalam persidangan, Para Pemohon merupakan organisasi serikat pekerja (badan hukum privat). Pengundangan Objek Pengujian berupa pembebanan iuran wajib Tapera jelas berdampak ke seluruh anggota Para Pemohon yang notabenenya merupakan 251 buruh atau pekerja. Objek Pengujian jelas dan tidak terbantahkan lagi memiliki keterkaitan langsung dengan Para Pemohon dan para anggotanya. 21. Bahwa berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa Para Pemohon memiliki kepentingan atas Objek Perkara dan pengujian materiil sebagaimana tertuang di dalam Permohonan a quo. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 22. Bahwa selain diperlukan kejelasan mengenai kualifikasi dan kepentingan Para Pemohon dalam pengujian materiil, pemenuhan syarat kedudukan hukum (legal standing) bagi Pemohon oleh Mahkamah Konstitusi juga mengharuskan adanya uraian hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Para Pemohon yang dianggap dirugikan akibat berlakunya UU yang dimohonkan pengujian. 23. Bahwa pengertian hak konstitusional diterangkan dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang berbunyi: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945” 24. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 juncto Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021, harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang- undang yang dimohonkan untuk diuji; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 25. Bahwa Para Pemohon memiliki kerugian konstitusional secara faktual atau setidak-tidaknya potensial dalam penalaran yang wajar dapat terjadi akibat diterbitkan dan diundangkannya UU Tapera, khususnya pada Objek Perkara. 252 26. Bahwa Para Pemohon merupakan organisasi yang senantiasa memperjuangkan dan mengadvokasi hak-hak buruh untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih layak. Objek Perkara jelas menciptakan pungutan baru bagi anggota Para Pemohon yang menambah beban ekonomi bagi para buruh atau pekerja. 27. Bahwa UU Tapera telah berlaku positif sejak diundangkan sejak tanggal 24 Maret 2016. Dalam batas penalaran yang wajar, tentu saja keberlakuan pungutan wajib tinggal menunggu kemauan Pemerintah mengeluarkan peraturan yang lebih teknis. Dengan kata lain, kerugian konstitusional Para Pemohon juga hanya tinggal menunggu waktu semata. Berdasarkan keterangan ahli Dr. Surya Tjandra, S.H., LL.M., dengan mengutip ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 ("PP Tapera"), diketahui bahwa pungutan Tapera akan diberlakukan secara wajib selambat-lambatnya pada tahun 2027. Sehingga, berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 23A UUD NRI 1945 Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 253 (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 28. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, maka jelas Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo. B. DALAM POKOK PERKARA B.1. PEMBERLAKUAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT YANG BERSIFAT WAJIB DAN MENGIKAT TERBUKTI BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP PUNGUTAN PAKSA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 23A UUD NRI 1945 1. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, bahwa perlu disampaikan, mengenai pemberlakuan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang bersifat wajib dan mengikat terhadap Para Pemohon, jelas bertentangan dengan prinsip pungutan paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 23A UUD NRI 1945. 2. Bahwa Pasal 23A UUD NRI 1945 menyebutkan, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang undang.” Pertanyaan sederhana ialah, apakah Tapera masuk dalam kategori “pungutan lain yang bersifat memaksa?” Tapera yang esensi sejatinya merupakan “TABUNGAN” jelas tidak masuk dalam kategori pungutan lain yang bersifat memaksa. Sebab, sifat utama dari suatu tabungan ialah “SUKARELA,” bukan paksaan. 3. Bahwa lebih lanjut, frasa "pungutan lain yang bersifat memaksa" mengacu pada jenis-jenis iuran atau kontribusi keuangan yang dikenakan oleh negara kepada warga negara atau badan hukum, selain pajak, yang pemungutannya bersifat wajib. 4. Bahwa berbeda dengan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 23A UUD NRI 1945, yang dimaksud dalam jenis pungutan lain (resmi) yang bersifat memaksa, di antaranya adalah: retribusi, cukai, dan bea masuk. a. Retribusi adalah iuran rakyat yang disetorkan melalui kas negara atas dasar pembangunan tertentu dari jasa atau barang milik negara yang digunakan oleh orang- orang tertentu. Dengan kata lain, dalam pemungutan retribusi sejatinya tidak terdapat unsur paksaan, namun dikarenakan terdapat biaya penggunaan yang mau tidak mau harus 254 dibayarkan, maka retribusi menjadi seolah-olah adalah keharusan iuran yang harus dibayarkan. Karenanya, dalam retribusi ini tidak ada ikatan pembayaran, dan tidak selalu menggunakan sarana undang-undang. Dengan demikian, retribusi pada umumnya berhubungan dengan imbalan jasa secara langsung. Contoh dari retribusi adalah pembayaran listrik, pembayaran abonemen air minum, dan sebagainya. b. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Lebih lanjut, barang kena cukai memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) Konsumsinya perlu dikendalikan; 2) Peredarannya perlu diawasi; 3) Pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif, baik bagi masyarakat atau lingkungan; 4) Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. c. Bea Masuk adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. 5. Bahwa selain retribusi, cukai, dan bea masuk, yang juga masuk dalam kategori pungutan lain yang bersifat memaksa ialah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP). Dalam Pasal 1 UU PNBP dijelaskan pengertiannya sebagai berikut: Pasal 1 angka 1 UU PNBP Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. 6. Bahwa berbeda dengan hal di atas, untuk Tabungan secara hukum memiliki definisinya tersendiri, dan tidak masuk dalam klasifikasi “pungutan lain yang bersifat memaksa.” Adapun yang dimaksud dengan tabungan merujuk pada 255 definisi hukum tentang tabungan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU 10/1998) memberikan pengaturan sebagai berikut: Pasal 1 angka 5 dan 9 UU 10/1998: (5) Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; (9) Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu”. 7. Bahwa jika mendalami definisi tabungan tersebut di atas, khususnya frasa “berdasarkan perjanjian” dan “disepakati”, maka sejatinya dalam konsep “tabungan” tidak boleh ada unsur paksaan antara para pihak yang mengikatkan diri dalam sebuah perbuatan hukum yang dilakukan. Dengan demikian, maka jelas konsep Tapera yang di dalamnya terdapat unsur paksaan dan sifatnya adalah wajib terhadap Para Pemohon, merupakan kesalahan dan kekeliruan mendasar yang termuat dalam Pasal 7 ayat (1) juncto Pasal 9 yata (1) UU Tapera. 8. Bahwa dalam keterangan yang disampaikan oleh DPR dan Presiden, keduanya sama sekali tidak menjelaskan dan membantah terkait dengan pertentangannya antara konsep Tapera dengan prinsip pungutan paksa. 9. Bahwa dalam keterangan Presiden, tepatnya pada angka 2, halaman 31, Presiden menyampaikan bahwa Tapera yang dipaksakan dan/atau diwajibkan kepada Para Pemohon, merupakan cerminan dari asas gotong royong, asas keberlanjutan, dan asas portabilitas. Namun nampaknya, Presiden luput, Tapera yang sifat dasarnya adala “Tabungan”, tidak boleh mengandung unsur paksaan. Apalagi, dalam fakta persidangan terungkap, Presiden gagap dan tidak mampu menjawab tatkala mendapatkan pertanyaan: “Bagaimana Tapera akan mengatasi potensi ketidakadilan bagi pekerja yang sudah memiliki rumah, atau yang tidak berniat membeli rumah melalui skema Tapera? Bagaimana dana mereka akan dikelola dan dikembalikan?” 10. Bahwa dengan ketidakmampuan Presiden dalam menjawab hal di atas, maka semestinya hal ini dapat menjadi perhatian penuh Majelis Hakim karena Presiden maupun DPR, sama sekali tidak siap dengan kebijakan Tapera. Keduanya masih setengah hati dalam menjalankan program ini. 256 11. Bahwa selain Presiden, DPR dalam keterangannya pada halaman 16 sama sekali tidak membantah mengenai skema Tapera yang bertentangan dengan prinsip pungutan paksa itu. Pihak DPR hanya menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa sangat berbeda dengan skema Tapera. Lalu DPR menyimpulkan bahwa dalil Para Pemohon tidak relevan jika dipertentangkan dengan ketentuan Pasal 23A UUD NRI 1945. 12. Bahwa jawaban dan/atau keterangan yang disampaikan itu, menunjukkan bahwa DPR tidak memahami kebijakannya sendiri yang mewajibkan Tapera kepada Para Pemohon. Perlu Para Pemohon sampaikan. Skema Tapera memang sangat berbeda dan tidak dapat diklasifikasikan sebagai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa. Sebab, sifat utama dari Tapera adalah “Tabungan”. Sementara dalam tabungan, sebagaimana yang definisinya telah diuraikan di atas, adalah skema yang tidak boleh memuat unsur paksaan. 13. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan tabungan perumahan rakyat (Tapera) yang bersifat wajib dan mengikat terbukti bertentangan dengan prinsip pungutan paksa sebagaimana diatur dalam pasal 23A UUD NRI 1945. Untuk itu, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar mengabulkan dan merima permohonan untuk seluruhnya. B.2. IURAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT YANG DIWAJIBKAN KEPADA PARA PEMOHON TERBUKTI MENGABAIKAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN KARENANYA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28I AYAT (4) UUD NRI 1945 14. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, iuran Tapera yang diwajibkan kepada Para Pemohon adalah kebijakan yang secara fundamental mengabaikan tanggung jawab konstitusional negara, utamanya pemerintah dalam memenuhi hak atas perumahan yang layak bagi rakyatnya. Kebijakan ini, alih- alih menjadi solusi, justru membebankan kewajiban yang seharusnya diemban oleh pemerintah kepada pundak Para Pemohon, sehingga secara nyata bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). 15. Bahwa perlu Para Pemohon sampaikan kembali, ketentuan konstitusional terkait hak atas perumahan bagi masyarakat termasuk Para Pemohon, mutlak 257 menjadi tanggung jawab negara, utamanya pemerintah. Hal demikian dapat dilihat dalam ketentuan Pasal berikut: Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945: "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah." Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan" Dari ketentuan tersebut, jelas bahwa hak atas tempat tinggal adalah hak asasi yang wajib dipenuhi oleh negara, utamanya pemerintah, bukan dibebankan kepada individu Para Pemohon, apalagi melalui pemotongan penghasilan. 16. Bahwa untuk memperkuat argumentasi di atas, izinkan Para Pemohon menyampaikan hal-hal yang terungkap selama berjalannya proses persidangan, yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut: Pertama, esensi Pasal 28I Ayat (4) UUD NRI 1945 menegaskan tanggung jawab negara. Pasal tersebut secara eksplisit menyatakan, "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah." Hak atas perumahan yang layak telah diakui sebagai salah satu hak asasi manusia. Dengan demikian, pemerintah memiliki kewajiban aktif dan utama untuk menyediakan akses perumahan yang terjangkau dan layak bagi seluruh warga negara, bukan malah mengalihkan kewajiban pembiayaannya kepada pekerja melalui mekanisme iuran wajib, in casu Para Pemohon. 17. Bahwa kedua, Tapera memindahkan beban pembiayaan dari negara ke individu. Skema Tapera membebankan potongan gaji wajib kepada Para Pemohon, seolah-olah masalah perumahan adalah tanggung jawab finansial semata-mata individu. Padahal, konstitusi mengamanatkan negara dalam hal ini pemerintah untuk memastikan ketersediaan perumahan sebagai bagian dari hak asasi. Kewajiban iuran ini, pada hakikatnya, adalah bentuk pengabaian tanggung jawab pemerintah untuk mengalokasikan anggaran dan menciptakan kebijakan yang mendukung terwujudnya hak tersebut secara langsung. Pemerintah seharusnya menjadi pihak yang berinvestasi secara 258 signifikan dalam pembangunan perumahan rakyat, bukan mengumpulkan dana dari masyarakat untuk tujuan yang seharusnya menjadi kewajibannya sendiri. 18. Bahwa ketiga, kebijakan Tapera berpotensi memiskinkan Para Pemohon dan memperlebar kesenjangan. Beban iuran wajib ini, terutama bagi Para Pemohon yang berpenghasilan rendah dan menengah, akan semakin menggerus daya beli kami. Di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil dan inflasi yang terus membayangi, potongan gaji untuk Tapera justru akan memperberat beban hidup dan mengurangi kemampuan Para Pemohon untuk memenuhi kebutuhan pokok lainnya. Hal ini secara paradoks justru dapat menjauhkan Para Pemohon dari kemampuan untuk memiliki rumah, alih-alih mendekatkannya. Kebijakan ini seolah-olah menciptakan solusi, namun pada kenyataannya justru memperparah kondisi ekonomi Para Pemohon. 19. Bahwa keempat, program Tapera tidak akuntabel dan transparan dalam menjamin pemenuhan hak perumahan. Mekanisme dan jaminan keberhasilan program ini dalam mewujudkan hak perumahan bagi seluruh peserta masih menjadi pertanyaan besar. Ketersediaan unit rumah yang sesuai, mekanisme penyaluran yang adil, serta pengembalian dana yang transparan, masih belum sepenuhnya meyakinkan. Jika program ini gagal memenuhi harapan, maka dana yang terkumpul dari Para Pemohon akan menjadi beban tanpa jaminan pemenuhan hak. Ini menunjukkan bahwa negara, utamanya pemerintah, melalui kebijakan ini justru melepaskan diri dari tanggung jawab utamanya dan membebankan risiko kepada Para Pemohon. 20. Bahwa melalui skema Tapera, Para Pemohon dipaksa menabung sebesar 3% dari gaji (dengan skema 2,5% oleh Para Pemohon dan 0,5% oleh pemberi kerja), yang selanjutnya dipungut oleh pemerintah. Hal ini pada hakikatnya mengalihbebankan tanggung jawab pemerintah kepada individu, tanpa ada jaminan kepastian waktu, ketersediaan, atau akses terhadap rumah yang layak. Ini merupakan bentuk dekonstruksi tanggung jawab pemerintah terhadap hak dasar rakyat, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip welfare state sebagaimana dianut dalam UUD 1945. 21. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, kebijakan iuran Tapera yang diwajibkan kepada Para Pemohon secara jelas mengabaikan tanggung jawab fundamental negara, utamanya pemerintah dalam memenuhi hak atas 259 perumahan yang layak bagi warganya. Kebijakan ini adalah bentuk pengalihan beban yang secara eksplisit bertentangan dengan amanat Pasal 28I Ayat (4) UUD NRI 1945. Sebab, jika tujuan utamanya adalah mengatasi backlog perumahan, mengapa tidak lebih fokus pada insentif fiskal bagi pengembang, subsidi bunga KPR yang lebih besar, atau penyediaan lahan murah oleh pemerintah, daripada membebankan iuran wajib kepada Para Pemohon? 22. Bahwa Pemerintah seharusnya mengambil peran aktif dan proaktif dalam menyediakan perumahan yang layak melalui alokasi anggaran yang memadai, insentif, regulasi yang berpihak pada rakyat, serta pembangunan infrastruktur perumahan yang komprehensif, bukan dengan membebankan iuran wajib kepada pekerja yang sudah berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebijakan Tapera perlu ditinjau ulang secara serius agar selaras dengan konstitusi dan benar-benar mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 23. Oleh karena itu, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menerima dan mengabulkan Permohonan a quo untuk seluruhnya. B.3. POTONGAN WAJIB UNTUK TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT YANG DIPAKSAKAN KEPADA PARA PEMOHON TERBUKTI HANYA MENJADI BEBAN TAMBAHAN DAN KERUGIAN FINANSIAL, KARENANYA SECARA NYATA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28H AYAT (1) UUD NRI 1945 24. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, pemberlakuan iuran wajib Tapera yang dipaksakan kepada Para Pemohon, terbukti hanya menjadi beban tambahan dan kerugian finansial, sehingga secara nyata bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terhadap argumentasi ini, izinkan Para Pemohon untuk menerangkannya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. 25. Bahwa Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 dengan tegas menyatakan: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Ketentuan konstitusional ini merupakan landasan filosofis dan yuridis bagi negara untuk menjamin hak-hak dasar warga negara, termasuk hak untuk bertempat tinggal yang layak. Namun, upaya negara dalam 260 memenuhi hak tersebut tidak boleh sampai menimbulkan beban atau kerugian yang merampas hak-hak dasar lainnya, apalagi merampas kesejahteraan finansial yang telah susah payah diupayakan oleh Para Pemohon. 26. Bahwa pemberlakuan iuran wajib Tapera, yang memotong sebagian pendapatan Para Pemohon, menimbulkan beberapa masalah fundamental, yakni: peningkatan beban ekonomi di tengah keterbatasan pendapatan. Mayoritas pekerja di Indonesia, terutama yang berpenghasilan menengah ke bawah, telah menghadapi tekanan ekonomi yang signifikan. Kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, dan transportasi telah mengikis daya beli. Pemotongan gaji untuk Tapera, sekecil apa pun, akan semakin memperparah kondisi ini, mengurangi pendapatan siap pakai (disposable income) yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini secara langsung mengancam hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin. 27. Bahwa selain itu, iuran wajib Tapera juga secara langsung menghilangkan otonomi finansial Para Pemohon. Para Pemohon memiliki hak untuk mengelola dan mengalokasikan pendapatannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan mendesak. Pemaksaan iuran Tapera menghilangkan otonomi ini, mengarahkan dana yang seharusnya bisa digunakan untuk investasi pribadi yang lebih produktif, dana darurat, atau pemenuhan kebutuhan primer lainnya. Dalam banyak kasus, pekerja mungkin memiliki prioritas perumahan yang berbeda atau sudah memiliki rencana finansial untuk kepemilikan rumah yang tidak melibatkan Tapera. 28. Bahwa ketidakpastian manfaat dan jangka waktu pengembalian, juga menjadi masalah serius yang dialami oleh Para Pemohon dalam kebijakan Tapera. Mekanisme pengembalian iuran Tapera yang tidak jelas, dengan jangka waktu yang panjang dan persyaratan yang mungkin memberatkan, menciptakan ketidakpastian finansial. Para Pemohon merasa uangnya "ditahan" tanpa jaminan manfaat yang pasti atau pengembalian yang cepat ketika dibutuhkan. Berbeda dengan program jaminan sosial lainnya yang memberikan manfaat langsung atau pensiun di usia tertentu, manfaat Tapera untuk kepemilikan rumah seringkali sulit diakses dan tidak realistis. 29. Bahwa dalam jangka panjang, nilai riil dari dana yang disimpan di Tapera berpotensi tergerus inflasi. Jika tingkat pengembalian atau keuntungan investasi dari Tapera tidak melampaui inflasi, maka dana yang terkumpul justru 261 akan mengalami devaluasi, menyebabkan kerugian finansial bagi Para Pemohon di masa depan. Ini adalah kerugian finansial nyata yang merugikan upaya Para Pemohon untuk mencapai kesejahteraan. 30. Melalui pengalaman dan pengetahuan Saksi Para Pemohon serta hal-hal yang terungkap dalam proses persidangan, ditemukan fakta bahwa tidak sedikit dari Para Pemohon yang harus mencari upah tambahan dari gaji yang ada saat ini demi menutupi kekurangannya. Adanya gaji saat ini (yang belum dipotong dengan skema Tapera) belum secara optimal dan maksimal dapat memenuhi kebutuhan pokok Para Pemohon, apalagi jika dipotong dengan iuran wajib Tapera, justru hal tersebut semakin memberatkan Para Pemohon. Berikut adalah pernyataan Saksi yang disampaikan dalam ruang sidang peradilan pada Rabu, 30 April 2025. “Untuk menutupi kekurangan gaji, Saya harus mencari uang dari usaha lain seperti berdagang pulsa, token listrik dan barang lainnya. Saya masih harus mencari pekerjaan tambahan di luar pekerjaan utama sebagai buruh. Perlu menjadi perhatian bagi majelis hakim, anak-anak saya masih SD dan TK. Biaya kebutuhan hidup akan masih terus bertambah seiring pertambahan usia anak anak saya dan kenaikan jenjang Pendidikan selanjutnya.” “Dari keseluruhan fakta yang saya alami, majelis hakim bisa memperkirakan dan membayangkan bahwa Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat yang mewajibkan iuran kepada seluruh pekerja untuk didaftarkan sebagai peserta Tabungan Perumahan Rakyat tentunya akan menambah beban dan sangat membebankan. Artinya akan ada tambahan potongan terhadap gaji yang masih minus untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap bulan. Saya harus membayar sesuatu yang tidak saya perlukan. Untuk perumahan, saat ini saya pun sedang berjuang untuk melunasi biaya KPR selama 15 tahun. Saya tidak butuh tambahan rumah, saya tidak mau beban keuangan saya ditambah.” 31. Bahwa iuran wajib Tapera, dengan segala implikasinya, tidak sejalan dengan semangat konstitusi yang menjamin hak asasi manusia untuk hidup sejahtera dan bertempat tinggal. Kebijakan ini, yang dimaksudkan untuk kebaikan, pada kenyataannya justru menjadi beban dan potensi kerugian finansial yang signifikan bagi Para Pemohon. 32. Bahwa oleh karena itu, demi menjamin kepatuhan terhadap amanat konstitusi dan melindungi hak-hak dasar Para Pemohon, maka: i) pemerintah harus mengevaluasi ulang dan membatalkan sifat wajib dari iuran Tapera. Partisipasi dalam program perumahan seharusnya bersifat sukarela, memberikan pilihan kepada Para Pemohon untuk mengalokasikan dana 262 sesuai dengan kondisi dan prioritas finansial masing-masing; dan ii) pemerintah harus mencari solusi alternatif yang tidak membebani Para Pemohon, seperti pengalokasian anggaran negara yang lebih besar, insentif pajak bagi pengembang, atau skema perumahan bersubsidi yang lebih efektif dan tidak merugikan hak-hak finansial Para Pemohon. 33. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa iuran wajib Tapera bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 karena: a. Merampas Hak untuk Hidup Sejahtera: Tapera secara langsung menghalangi hak Para Pemohon untuk hidup sejahtera lahir dan batin. Beban tambahan ini membuat Para Pemohon semakin sulit memenuhi kebutuhan dasar dan mencapai tingkat kesejahteraan yang layak. b. Gagal Menjamin Hak Bertempat Tinggal secara Adil: Alih-alih memfasilitasi hak bertempat tinggal, mekanisme iuran wajib Tapera justru menimbulkan beban yang tidak proporsional. Hak bertempat tinggal seharusnya dipenuhi melalui kebijakan negara yang komprehensif, inklusif, dan tidak memberatkan rakyatnya, bukan dengan membebankan pungutan yang merugikan. B.4. SELAMA PROSES PERSIDANGAN DITEMUKAN FAKTA BAHWA DPR DAN PRESIDEN TIDAK MAMPU MEMBANTAH ADANYA POTENSI KETIDAKADILAN BAGI PARA PEMOHON YANG SUDAH MEMILIKI RUMAH, ATAU YANG TIDAK BERNIAT MEMBELI RUMAH MELALUI SKEMA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT, TERMASUK MEMPERTIMBANGKAN DAMPAK INFLASI YANG AKAN TERJADI 34. Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan. Dalam proses persidangan yang telah dilalui bersama, terungkap secara terang-benderang fakta krusial bahwa baik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Presiden, sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan, tidak mampu membantah adanya potensi ketidakadilan substantif bagi Para Pemohon yang sudah memiliki rumah, atau yang tidak berniat membeli rumah melalui skema Tapera. Lebih lanjut, dampak inflasi yang inheren dalam kebijakan ini juga tidak dapat dikesampingkan, menimbulkan pertanyaan serius mengenai konstitusionalitas dan keadilan kebijakan Tapera secara keseluruhan. 263 35. Bahwa dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan Ahli dan Saksi dari pihak Presiden, yang dilaksanakan pada Kamis, 05 Juni 2025, Hakim Konstitusi atas nama YM Saldi Isra mempertanyakan kepada Ahli pihak Presiden, perihal potensi ketidakadilan bagi Para Pemohon yang sudah memiliki rumah, atau yang tidak berniat memiliki rumah melalui skema Tapera. Selengkapnya pertanyaan Saldi Isra sebagai berikut: “Pak Ruslan Priyadi. Apa namanya … bisa enggak, kita diberikan juga dasar pemikiran, ini kalau orang diwajibkan bagi pekerja sektor yang diceritakan tadi, lalu dalam jangka waktu sekian akan ada rumah, tempat tinggal, kalau orangnya sudah punya rumah diwajibkan lagi, itu melanggar konstitusi atau tidak? Menurut Bapak, itu bisa dibenarkan enggak? Kan seolah-olah semua yang sekarang ikut itu karena wajib pada masanya nanti akan memiliki rumah. Nah, bagaimana kalau sekarang orang yang diwajibkan itu sudah memiliki rumah?” Berdasarkan pertanyaan di atas, Ahli pihak Presiden atas nama Ruslan Priyadi menjawabnya dengan setengah hati dan tidak masuk logika. Bagaimana jawaban beliau, simak selengkapnya: “Kemudian Prof. Saldi Isra, ya, apakah setelah dia punya rumah diberi hak lagi? Memang ini hanya untuk pembelian rumah pertama, Prof, jadi yang sudah punya rumah sebenarnya tidak ... tidak ada hak lagi untuk itu tadi. Tapi demi dia membangun kolektivitas tadi, katakanlah dia sudah punya rumah, berarti income-nya enggak jelek jelek amat. Anda mau enggak, yuk, bantu teman-teman Anda yang MBR? Dengan setor tadi, masyarakat dananya lebih banyak tadi, maka pembiayaan jangka panjang insya Allah akan bisa diwujudkan. Begitu, Yang Mulia.” Jawaban yang disampaikan oleh Ahli pihak Presiden atas nama Ruslan Priyadi di atas, sangat tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Satu sisi Ahli mengatakan bahwa kebijakan Tapera ini memang dimaksudkan untuk pembelian rumah pertama bagi Para Pemohon, namun di sisi lain Ahli juga mengatakan bagi yang sudah mempunyai rumah diminta untuk membantu rekan-rekan lain yang berpenghasilan rendah. Dari penjelasan ini, sejatinya terkuak bahwa Tapera hanya menjadi tempat pengumpulan dana rakyat yang dilakukan secara paksa, dengan tujuan dan hasil yang masih dipertanyakan. Mohon hal ini kiranya dapat menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. 36. Bahwa kebijakan Tapera, “mungkin” dibuat untuk tujuan yang mulia, yakni untuk mengatasi defisit perumahan, namun secara praktis justru menciptakan beban diskriminatif dan tidak proporsional bagi setidaknya 2 (dua) kategori Para Pemohon, yaitu: 264 a. Para Pemohon yang Sudah Memiliki Rumah: Bagi Para Pemohon yang telah bekerja keras dan berhasil memenuhi kebutuhan dasar perumahan mereka secara mandiri, maka iuran Tapera yang bersifat wajib hanya merupakan (kebijakan) pungutan paksa tanpa imbalan yang jelas dan adil. Para Pemohon dipaksa untuk menyisihkan sebagian pendapatannya demi sebuah tujuan yang sudah tidak relevan bagi kondisi Para Pemohon. Dana yang terkumpul dari Para Pemohon ini pada dasarnya akan digunakan untuk mensubsidi kelompok lain, sebuah tindakan yang berpotensi melanggar prinsip keadilan komutatif dan distributif dalam hukum publik. Konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk memiliki dan menikmati harta kekayaannya, dan pemaksaan iuran tanpa manfaat langsung dan proporsional bagi Para Pemohon yang sudah memiliki rumah dapat dianggap sebagai pengambilan paksa (expropriation) atas sebagian pendapatan tanpa kompensasi yang layak, atau setidaknya, pembatasan hak milik yang tidak beralasan dan tidak proporsional. b. Para Pemohon yang Tidak Berniat Membeli Rumah melalui Skema Tapera: Terdapat pula kelompok pekerja yang karena berbagai alasan pribadi, finansial, atau demografis, tidak memiliki niat untuk membeli rumah melalui skema Tapera. Ini bisa termasuk pekerja muda yang prioritas keuangannya berbeda, pekerja yang memilih untuk menyewa sepanjang hidupnya, atau pekerja yang telah merencanakan kepemilikan properti melalui jalur lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Memaksa mereka untuk berkontribusi pada Tapera berarti mengabaikan otonomi finansial dan hak untuk menentukan alokasi sumber daya pribadi. Ini adalah bentuk paternalisme negara yang berlebihan, membatasi kebebasan individu dalam mengelola keuangannya tanpa dasar yang kuat dan mendesak. DPR dan Presiden, selama persidangan, tidak dapat menunjukkan urgensi konstitusional yang membenarkan intervensi sedalam ini terhadap kebebasan ekonomi individu yang tidak memiliki kebutuhan perumahan melalui skema Tapera. 37. Bahwa selain isu ketidakadilan mikro, terungkap pula ketidakmampuan pemerintah untuk secara meyakinkan menangkis kekhawatiran akan dampak inflasi yang signifikan dari kebijakan Tapera. Iuran Tapera merupakan 265 tambahan beban biaya tenaga kerja bagi pengusaha. Dalam banyak kasus, beban ini akan dilewatkan kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga barang dan jasa, yang memicu tekanan inflasi. 38. Bahwa dengan adanya potongan wajib, pendapatan riil Para Pemohon semakin berkurang, yang pada gilirannya akan menurunkan daya beli secara signifikan. Jika ini terjadi bersamaan dengan kenaikan harga akibat inflasi, maka dampaknya akan menjadi ganda dan merugikan kesejahteraan Para Pemohon, terutama kelompok berpenghasilan rendah. 39. Bahwa dalam persidangan, tidak ada justifikasi ekonomi yang kuat dan komprehensif yang disajikan oleh DPR dan Presiden untuk mengatasi kekhawatiran inflasi ini. Ketiadaan mitigasi yang jelas dan argumen yang meyakinkan mengenai stabilitas harga pasca implementasi Tapera menunjukkan adanya cacat fundamental dalam analisis dampak kebijakan (regulatory impact assessment) yang dilakukan oleh pembuat kebijakan. 40. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, nyata bahwa kebijakan Tapera mengandung potensi ketidakadilan yang merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon yang telah memiliki rumah atau tidak berniat membeli rumah melalui skema Tapera ini. Lebih jauh, dampak inflasi yang serius dan belum dipertimbangkan secara memadai oleh pembuat kebijakan menambah daftar panjang kekhawatiran terhadap Tapera. Oleh karena itu, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dengan saksama seluruh argumentasi yang disajikan dalam kesimpulan ini. Demi tegaknya keadilan dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, Para Pemohon berharap Majelis dapat memberikan putusan yang mencerminkan pemahaman mendalam atas implikasi yang merugikan dari kebijakan Tapera ini. B.5. KEWAJIBAN MENABUNG PERUMAHAN BAGI PARA PEMOHON TIDAK SESUAI DENGAN YANG TERTUANG DI NASKAH AKADEMIK DAN PRAKTIK DI NEGARA LAIN YANG IDEAL. OLEH KARENA ITU, IURAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT YANG BERSIFAT WAJIB TERBUKTI MELANGGAR PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI 1945 41. Bahwa di dalam Perbaikan Permohonan, Para Pemohon mendalilkan bahwa kewajiban tabungan perumahan (Tapera) yang mengikat seluruh pekerja tidak sesuai dengan praktik negara lain yang yang menjadi pertimbangan dalam 266 Naskah Akademik Rancangan UU Tapera, sehingga, Objek Permohonan bertentangan dengan Batu Uji. 42. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Indonesia mencontoh Tiongkok dengan program Housing Provident Fund (HPF) dengan beberapa perbedaan minor. Kemiripan ini terlihat dari kesamaan housing policy berupa kewajiban kepemilikan rumah dalam housing policy. Hal ini dikemukakan oleh keterangan ahli Dr. Surya Tjandra, S.H., LL.M. dalam persidangan tanggal 21 Mei 2025. 43. Bahwa selain keterangan ahli Para Pemohon yang disampaikan pada tanggal 21 Mei 2025, Naskah Akademik Rancangan UU Tapera (vide Bukti P-73) membuktikan bahwa Tiongkok, negara yang dijadikan contoh oleh Indonesia, mengalami banyak kegagalan dalam pelaksanaan housing policy-nya. Naskah Akademik Rancangan UU Tapera (vide Bukti P-73) menyadari kekurangan Tiongkok dalam menerapkan housing policy, yakni: 1) Harga rumah yang tinggi ketika peserta menggunakan fasilitas HPF; 2) Peserta harus berhubungan dengan bank komersial untuk menambah pembiayaan rumah yang akan dibeli; 3) Penyalahgunaan dana pada awal pendirian HPF; Dengan kata lain, pilihan yang diambil justru tidak sesuai dengan naskah akademik sebagai landasan ilmiah lahirnya UU Tapera. 44. Bahwa Tapera sebagai housing policy yang diambil dengan meniru Tiongkok telah diprediksi akan melahirkan masalah. Menurut keterangan ahli Dr. Surya Tjandra, S.H., LL.M., sudah bisa diprediksi bayangan tantangan yang akan muncul akibat lahirnya Tapera, yakni: 1) Beban Finansial bagi Pekerja dan Pemberi kerja Iuran wajib sebesar 3% yang terdiri dari i) 2,5% dari pekerja, dan 2) 0,5% dari pemberi kerja. Iuran tersebut dinilai memberatkan. 2) Penolakan Publik dan Aksi Protes Penolakan dari serikat pekerja dan asosiasi pengusaha. 3) Kurangnya Kesadaran dan Transparansi Kurangnya kesadaran manfaat Tapera oleh Masyarakat dan khawatir pengelolaan dan aserta hasil investasinya. 4) Hasil Perumahan yang Tidak Pasti 267 Tabungan yang terkumpul mungkin tidak cukup untuk menjamin kepemilikan rumah, terutama di wilayah perkotaan dengan biaya tinggi. 45. Bahwa apabila ingin mencontoh negara lain, menurut keterangan ahli Dr. Surya Tjandra, S.H., LL.M., seharusnya Indonesia mencontoh Singapura dengan program Housing Development Board (“HDB”) yang bertujuan menyediakan perumahan publik yang layak dan terjangkau bagi seluruh warga negara. Hal ini berbeda dengan Tapera yang membantu pekerja menabung untuk membeli rumah melalui iuran wajib. Orientasi Tapera pada “Tabungan”, bukan penyediaan perumahan publik. 46. Bahwa di dalam sesi tanya jawab, keterangan ahli Dr. Surya Tjandra, S.H., LL.M. tanggal 21 Mei 2025, diketahui pula di Belanda, tepatnya di Kota Leiden, masyarakat tidak perlu memiliki rumah untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Apabila jangka waktu pemanfaatan rumah telah habis, maka pemegang manfaat baru dapat menggunakan rumah yang ditinggalkan oleh pemegang manfaat lama. Dengan kata lain, housing policy bukanlah tentang kepemilikan rumah, tetapi tentang bagaimana akses perumahan yang layak bagi masyarakat. 47. Bahwa terhadap hal ini, Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., ahli yang dihadirkan oleh Pemerintah pada tanggal 5 Juni 2025 pun menyinggung secara singkat kebijakan housing policy di negara Perancis, Jerman, Tiongkok, Singapura, dan Malaysia. Namun tidak cukup memberikan jawaban model negara mana yang cocok untuk diterapkan berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, ahli Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. yang merupakan ahli perundang-undangan juga tidak menyinggung bagaimana implikasinya jika pilihan hukum yang diambil oleh pembentuk undang-undang adalah contoh yang buruk berdasarkan kajian naskah akademik. Keterangan ahli Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. mengenai perbandingan kebijakan housing policy hanya ditutup sebagai open legal policy. Jika hanya itu, maka studi perbandingan hukum menjadi tidak ada artinya. Oleh karenanya, pandangan ahli Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. sulit untuk dipertimbangkan. 268 48. Bahwa terhadap keterangan Dr. Oce Madril, S.H., M.A., Para Pemohon tidak menemukan contoh best practices di luar negeri. Namun ahli Dr. Oce Madril, S.H., M.A. menyinggung konsep keterjangkauan (affordability) atas biaya tempat tinggal. Padahal, affordability merupakan hal yang tidak ditemukan dalam pengalaman HPF di Tiongkok sebagaimana tertuang di naskah akademik dan menjadi kekhawatiran pemberlakuan kebijakan Tapera. Dengan kata lain, keterangan Dr. Oce Madril, S.H., M.A. justru menguatkan posisi untuk membatalkan Objek Pengujian. 49. Bahwa pilihan hukum atas kewajiban iuran Tapera dengan mengambil contoh negara lain yang gagal dalam housing policy dinilai tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi Para Pemohon. Jika penelitian akademik rancangan UU Tapera justru menunjukkan HPF dari Tiongkok adalah gagal, maka pungutan wajib Tapera tentu bukanlah solusi atas backlog perumahan. Padahal, ada contoh negara lain yang lebih tepat bagi penyelesaian backlog perumahan di Indonesia. Oleh karenanya, Objek Permohonan dapat disimpulkan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. C. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian di atas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan Amar sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan kata “wajib” dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dapat” yang bersifat pilihan; 3. Menyatakan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: 269 Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang secara sukarela memilih menjadi peserta, wajib didaftarkan oleh Pemberi Kerja. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono) Kesimpulan Presiden: I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Bahwa Pemerintah tetap pada pendiriannya menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Para Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional akibat keberlakuan norma-norma a quo yang dimohonkan dimaksud, dengan penjelasan yang pada intinya sebagai berikut: Terhadap Para Pemohon Perkara 134/PUU-XXII/2024: a. Bahwa penggunaan batu uji ketentuan Pasal 23A UUD NRI 1945 untuk dalil Para Pemohon yang menyatakan “tabungan bukan merupakan salah satu pungutan lain yang bersifat memaksa, sehingga harus dikecualikan” menimbulkan ketidakjelasan maksud Para Pemohon yang di satu sisi bermaksud menyatakan tabungan bukan merupakan salah satu pungutan lain yang bersifat memaksa, namun di sisi lain Para Pemohon justru menjadikan ketentuan Pasal 23A UUD NRI 1945 sebagai batu uji. Menurut Pemerintah, dalil Para Pemohon yang menggunakan ketentuan Pasal 23A UUD NRI 1945 sebagai batu uji merupakan dalil yang tidak jelas (obscuur libel). b. Menurut Pemerintah, ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) UU Tapera sama sekali tidak menimbulkan kerugian terhadap hak konstitusional Pemohon dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 karena ketentuan a quo UU Tapera hanya mengatur materi muatan kepesertaan yang bersifat wajib dan mengatur siapa yang akan menyetorkan saja. c. Menurut Pemerintah, antara dalil kerugian Para Pemohon dan ketentuan yang dijadikan batu uji tidak memiliki hubungan sama sekali sebagaimana telah Pemerintah jelaskan pada huruf b dan huruf c, sehingga kerugian konstitusional Para Pemohon yang didasarkan pada ketentuan Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 270 28I ayat (4) UUD NRI 1945 tidak mempunyai hubungan sebab akibat (causal verband) dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) UU Tapera. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007). Oleh karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). II. KETERANGAN PEMERINTAH Bahwa seluruh permohonan dari Para Pemohon telah Pemerintah tanggapi melalui: 1. Keterangan Presiden atas Permohonan Register 86/PUU-XXII/2024 dan Keterangan Presiden atas Permohonan Register 96/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada tanggal 6 November 2024; dan 2. Keterangan Presiden atas Permohonan Register 134/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada tanggal 26 November 2024. Bahwa pada intinya Pemerintah menyampaikan sebagai berikut: 1. UU Tapera merupakan Undang-Undang yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sebelum UU Tapera diundangkan, materi mengenai Tapera telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (selanjutnya disebut UU PKP), khususnya dalam BAB X Pendanaan dan Sistem Pembiayaan dengan penjelasan sebagai berikut: a. Ketentuan Pasal 121 UU PKP mengatur bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah harus melakukan upaya pengembangan sistem pembiayaan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Upaya pengembangan sistem pembiayaan tersebut 271 meliputi: lembaga pembiayaan, pengerahan dan pemupukan dana, pemanfaatan sumber biaya, dan kemudahan atau bantuan pembiayaan; b. Terkait dengan pengerahan dan pemupukan dana, berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) UU PKP diatur meliputi: dana masyarakat, dana tabungan perumahan termasuk hasil investasi atas kelebihan likuiditas; dan/atau dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 124 UU PKP diatur bahwa ketentuan mengenai tabungan perumahan diatur tersendiri dengan undang-undang, yang kemudian menjadi UU Tapera. Dengan demikian, perintah untuk mengatur Tapera sesungguhnya telah muncul sejak UU PKP diundangkan. d. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 123 ayat (1) huruf b UU PKP, yang menyatakan: Yang dimaksud dengan “dana tabungan perumahan” adalah simpanan yang dilakukan secara periodik dalam jangka waktu tertentu, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati sesuai dengan perjanjian, dan digunakan untuk mendapatkan akses kredit atau pembiayaan untuk pembangunan dan perbaikan rumah, serta pemilikan rumah dari lembaga keuangan. Apabila tabungan perumahan telah melembaga, dana APBN untuk pembiayaan murah jangka panjang dapat dihentikan. dana tabungan perumahan adalah simpanan yang dilakukan secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang artinya dana tabungan perumahan berasal dari masyarakat yang menabung sebagai peserta dalam skema Tapera, bukan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). e. Berdasarkan Penjelasan Pasal 123 ayat (1) huruf b UU PKP tersebut juga dapat disimpulkan bahwa salah satu tujuan adanya Tapera adalah untuk menghilangkan ketergantungan pada APBN dalam pembiayaan perumahan murah jangka panjang. 2. Sifat kepesertaan “wajib” diperlukan dalam pencapaian tujuan memenuhi hak warga negara dalam bertempat tinggal yang diamanatkan Pasal 28H UUD NRI 1945. a. Bahwa hingga saat ini penyediaan perumahan bagi MBR dengan penghasilan di bawah upah minimum yang membutuhkan rumah 272 dilakukan menggunakan APBN antara lain program penyediaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kemudian di sisi lain, APBN juga digunakan untuk pembiayaan perumahan melalui program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang diberikan bagi MBR. Dengan demikian, beban APBN dalam pembiayaan perumahan masih sangat tinggi. b. Tujuan besar dari UU Tapera ini adalah untuk menjamin ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, dan keberlanjutan atas perumahan bagi seluruh masyarakat Indonesia sesuai dengan kewajiban negara dalam memenuhi hak warga negaranya dalam bertempat tinggal yang diatur oleh ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. c. Melalui konsep ini, Peserta yang lebih mampu secara finansial memberikan dukungan kepada Peserta yang kurang mampu, sehingga tercipta keadilan distributif dalam pembiayaan perumahan. Hal ini diwujudkan melalui kepesertaan tabungan yang bertujuan untuk menyediakan dana murah jangka panjang. Dana yang telah terkumpul kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi Peserta yang termasuk golongan MBR. Kegotongroyongan ini bukan sekadar konsep ekonomi, melainkan cerminan nilai luhur kebersamaan dalam masyarakat, yang mengutamakan kesejahteraan bersama dalam mencapai tujuan yang lebih besar. d. Skema Tapera yang merupakan bentuk Housing Provident Fund dengan sistem tabungan wajib, adalah solusi efektif dalam penyediaan perumahan yang juga diadopsi di berbagai negara antara lain: Republik Rakyat China dan Filipina. e. Dengan memanfaatkan sistem tabungan wajib, Skema Tapera mengumpulkan dana dari Peserta untuk memberikan pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi MBR. Pendekatan ini memastikan pengumpulan dana yang konsisten, mengurangi ketergantungan kepada APBN yang mengalir melalui mekanisme FLPP, dan menyediakan bantuan gotong royong yang mendukung pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang layak dan terjangkau bagi MBR. Penerapan sistem tabungan 273 wajib ini menunjukkan keberhasilan dalam menciptakan solusi perumahan yang berkelanjutan dan inklusif. f. Dengan mengikuti jejak negara-negara lain seperti China dan Filipina, Skema Tapera menyediakan model yang efektif untuk mengatasi tantangan perumahan global, menjadikan tabungan wajib sebagai strategi kunci dalam penyediaan rumah yang layak dan terjangkau. g. Bahwa dapat Pemerintah sampaikan bahwa kata “wajib” dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Tapera juga telah mendapatkan perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut DPR RI) yang tertuang dalam Risalah Rapat Panja tanggal 25 Januari 2016 yang pada intinya consent Panja saat itu terkait kata “wajib” adalah wajib yang tidak memberatkan, sehingga persetujuan penggunaan konsep “wajib” menunggu pembahasan mengenai sanksi terlebih dahulu. h. Kemudian, dalam rapat Panja tanggal 26 Januari 2016 tersebut diputuskan kata “wajib” tetap digunakan atau sesuai dengan rumusan aslinya. Hal ini berarti dari DPR RI pun telah mempertimbangkan urgensi kata “wajib” dalam kepesertaan Tapera dan memutuskan bahwa kepesertaan Tapera bersifat wajib. i. Dengan demikian, apabila kata “wajib” tidak diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Tapera dan diubah menjadi kata “dapat”, maka tidak akan terbentuk dana kolektif yang akan dimanfaatkan sebagai dana Tapera yang kemudian dikelola untuk pembiayaan perumahan. Pada akhirnya, tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 untuk menjamin pemenuhan hak bertempat tinggal bagi seluruh warga negaranya dan tujuan besar UU Tapera untuk menjamin ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, dan keberlanjutan atas perumahan bagi seluruh masyarakat Indonesia akan sulit tercapai. 3. Program Tapera adalah skema yang mengombinasikan skema Housing Provident Fund (HPF) dan Contractual Savings. a. Bahwa skema Housing Provident Fund (HPF) yang diterapkan di Indonesia dalam hal ini skema Tapera adalah skema yang dirancang tidak sepenuhnya sama dengan yang dicantumkan dalam skema HPF negara lain dalam Naskah Akademik. Skema Tapera dirancang dengan 274 mengambil poin-poin keunggulan dari skema HPF dan contractual savings. Salah satu keunggulan yang dimiliki oleh BP Tapera adalah sumber dana Tapera tidak hanya bersumber dari tabungan Peserta seperti skema HPF, namun dapat bersumber dari dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti skema contractual savings; b. Dengan skema Tapera BP Tapera dapat mengelola dana investasi perumahan dengan lebih fleksibel dan terukur. Dalam skema Tapera, dana yang didapat dari pengerahan peserta dan sumber dana lainnya diarahkan pada pemupukan dan pembiayaan rumah secara langsung, sehingga mengurangi risiko ketidakcocokan antara waktu pencairan dana dan kebutuhan likuiditas dana; dan c. Dalam skema contractual savings, penabung diwajibkan untuk menabung dalam jangka waktu tertentu dan harus memenuhi batasan besaran angka tertentu. Ketika sudah mencapai jangka waktu tertentu dan memenuhi batasan besaran angka tertentu, entitas pengelola dana tabungan dimaksud akan memenuhi kekurangan dana tabungan dengan sumber dana lain agar pembiayaan perumahan dapat dipenuhi. Risiko utama dari skema contractual savings dimaksud adalah risiko likuiditas atau risiko bahwa entitas tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi permintaan pinjaman di masa depan ketika kontrak jatuh tempo, sehingga dapat disimpulkan skema Tapera yang mengkombinasikan skema HPF dan contractual savings memiliki risiko yang lebih rendah dalam hal pengelolaannya. 4. Tabungan Perumahan Rakyat memberikan banyak manfaat kepada Pesertanya Bahwa program Tapera tidak dapat diartikan sebagai beban finansial, namun justru harus diartikan sebagai tabungan bagi peserta yang memberikan banyak manfaat antara lain sebagai berikut: a. bunga pembiayaan perumahan lebih rendah dan bersifat tetap (fixed) dibandingkan dengan skema pembiayaan perumahan komersil dari jasa keuangan lainnya, serta jangka waktu pembiayaan yang panjang (vide Keputusan BP Tapera Nomor 2 Tahun 2023 tentang Suku Bunga, Margin, atau Ujrah, Jangka Waktu, Zona Wilayah, Limit 275 Kredit/Pembiayaan Batasan, Luas Lantai dan Luas Tanah, Komponen dan Batasan Biaya Proses Pembiayaan Pembobotan, dan Skoring Urutan Prioritas, dan Batasan Tertinggi Biaya dalam Pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat); b. untuk skema pembiayaan perumahan untuk pemilikan rumah (Kredit Pemilikan Rumah Tapera) bebas Pajak Pertambahan Nilai (vide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2023 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai); c. suku bunga, margin, atau ujrah sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan asuransi kredit/pembiayaan (vide Peraturan BP Tapera Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembiayaan Perumahan bagi Peserta Tabungan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan BP Tapera Nomor 2 Tahun 2023); dan d. mendapatkan hasil pemupukan dari Simpanan (vide UU Tapera). e. BP Tapera saat ini sedang mengembangkan potensi manfaat lain yang dapat diperoleh Peserta Tapera, sehingga manfaat yang akan diterima oleh Peserta Tapera ketika skema Tapera telah beroperasi penuh dapat lebih menarik dan lebih menguntungkan bagi Peserta. Dengan demikian dengan adanya program Tapera, Para Pemohon justru mendapatkan banyak manfaat seperti pilihan akses pembiayaan perumahan (KPR, KBR, dan/atau KRR) dengan banyak keuntungan dibandingkan dengan pembiayaan perumahan komersial hingga manfaat yang pasti diperoleh Para Pemohon yaitu pengembalian seluruh simpanannya ditambah hasil pemupukannya, sehingga ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) UU Tapera tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. 5. Pengelolaan Dana Tapera dilakukan secara aman dan hati-hati dengan menerapkan asas kehati-hatian, asas akuntabilitas, asas keterbukaan, dan asas dana amanat. a. Bahwa pengelolaan dana Tapera tidak hanya dilakukan oleh BP Tapera, melainkan melibatkan beberapa instansi sebagai berikut: 276 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU Tapera, dana yang dikumpulkan disimpan oleh Bank Kustodian, sehingga dana Tapera tidak disimpan oleh BP Tapera; 2) Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 19 UU Tapera, Bank Kustodian wajib mencatat penerimaan Simpanan ke dalam rekening tiap-tiap Peserta, sehingga nominal yang diterima oleh Bank Kustodian dari simpanan yang disetorkan akan sama jumlahnya dengan yang tertera pada rekening masing-masing Peserta; 3) Terkait dengan pemupukan dana, berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 UU Tapera, Peserta Tapera dapat memilih prinsip pemupukan dananya menggunakan prinsip konvensional sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) UU Tapera atau prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) UU Tapera; 4) Terkait dengan penyaluran pembiayaan perumahan, berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU Tapera, dana Tapera disalurkan oleh Bank Kustodian melalui Bank atau Perusahaan Pembiayaan yang khusus menangani pembiayaan perumahan dan yang ditunjuk oleh BP Tapera. Bank atau Perusahaan Pembiayaan yang mendapatkan dana dari Bank Kustodian tersebut menyerahkan aset berupa efek kepada Bank Kustodian dalam nilai yang sama. Mekanisme pembiayaan perumahan tersebut akan diatur oleh BP Tapera dengan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian, pengelolaan dana Tapera melibatkan banyak pihak dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diawasi dan dikoordinasikan dengan Otoritas Jasa Keuangan sebagai bentuk pelaksanaan asas kehati- hatian, asas akuntabilitas, dan asas keterbukaan; 5) Terkait akses informasi, berdasarkan pengaturan dalam Pasal 65 huruf c sampai dengan huruf f UU Tapera mengatur bahwa Peserta Tapera memiliki hak antara lain “menerima pengembalian Simpanan beserta hasil pemupukannya pada akhir masa kepesertaan, mendapatkan informasi dari BP Tapera mengenai kondisi dan kinerja Dana Tapera, mendapatkan informasi atas penempatan Dana Tapera dari Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, dan mendapatkan informasi dari Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian mengenai 277 posisi nilai kekayaan atas Simpanan dan hasil pemupukannya”, akses atas informasi oleh Peserta dapat diakses melalui aplikasi resmi “Tapera Mobile” yang di dalamnya berisi informasi antara lain tentang saldo tabungan, status kepesertaan, prinsip pengelolaan dana, layanan dan produk berupa pengembalian tabungan, pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pembangunan Rumah (KBR) dan Kredit Perbaikan Rumah (KRR); 6) Terkait dengan pelaporan, berdasarkan ketentuan Pasal 30 UU Tapera mengatur bahwa Bank atau Perusahaan Pembiayaan wajib melaporkan pelaksanaan penyaluran pembiayaan perumahan kepada BP Tapera dan Bank Kustodian, sehingga seluruh proses pengelolaan dana Tapera berlangsung dengan tetap mengutamakan asas kehati-hatian, asas akuntabilitas, dan asas keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, huruf i, dan huruf j UU Tapera; 7) Terkait dengan pengawasan dan pemeriksaan, berdasarkan ketentuan Pasal 69 sampai dengan Pasal 71 UU Tapera mengatur bahwa: a) pengawasan terhadap BP Tapera dilaksanakan oleh Komite Tapera dan Otoritas Jasa Keuangan; b) Pengawasan terhadap Manajer investasi, bank Kustodian, dan Bank atau Perusahaan Pembiayaan dilaksanakan oleh BP Tapera dan Otoritas Jasa Keuangan; dan c) Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan atas penyelenggaraan Tapera. b. Dengan demikian, pengelolaan dana Tapera telah diatur agar dilaksanakan berdasarkan asas-asas dalam UU Tapera, dilakukan pencatatan dan pelaporan secara berkala, melibatkan berbagai instansi, menggunakan mekanisme yang dikoordinasikan dengan Otoritas Jasa Keuangan, dan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. 6. Tabungan Perumahan Rakyat berbeda dengan pungutan yang bersifat memaksa dalam Pasal 23A UUD NRI 1945. a. Bahwa konteks pajak atau pungutan lain yang bersifat memaksa dalam ketentuan Pasal 23A UUD NRI 1945 dalam ruang lingkup sebagai 278 berikut: 1) sumber pendapatan utama bagi negara yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan; 2) fungsi anggaran (budgeter) bagi pemerintah dalam menyusun anggaran belanja negara; 3) fungsi mengatur (regulerend) yang berfungsi sebagai instrumen pengaturan kebijakan sosial dan ekonomi 4) fungsi menjaga stabilitas ekonomi, termasuk mengendalikan inflasi dan mengatur peredaran uang di masyarakat. 5) fungsi redistribusi pendapatan untuk digunakan untuk mendanai program-program sosial yang mendukung masyarakat kurang mampu. b. Frasa “bersifat memaksa” dalam ketentuan Pasal 23A UUD NRI 1945 memperbolehkan diaturnya sanksi pidana bagi yang tidak taat, dengan tujuan: 1) Menjaga kepatuhan, dimana sanksi pidana berfungsi sebagai pencegah (deterrent) bagi individu/badan hukum yang mungkin mencoba menghindari kewajiban pajak. 2) Keadilan Sosial, dimana sanksi pidana membantu memastikan bahwa semua pihak berkontribusi secara adil, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan oleh ketidakpatuhan orang lain. 3) Legitimasi Hukum, dimana sanksi pidana memberikan legitimasi pada tindakan pemungutan tersebut. Tanpa adanya sanksi, sistem perpajakan akan lemah dan tidak efektif. 4) Pencegahan tindak pidana, dimana sanksi pidana juga berfungsi untuk mencegah tindak pidana di bidang perpajakan, seperti penggelapan pajak. 5) Pendidikan dan kesadaran, dimana sanksi pidana dapat mendidik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. c. Sedangkan program Tapera bukanlah pajak atau pungutan lain yang bersifat memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 23A UUD NRI 1945. Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) UU Tapera 279 mewajibkan masyarakat yang telah memenuhi ketentuan untuk menjadi Peserta Tapera yang kemudian wajib menyetorkan simpanan yang akan dikelola sebagai dana Tapera untuk pembiayaan perumahan. Sifat “wajib” dalam ketentuan UU Tapera diiringi oleh sanksi administratif, bukan sanksi pidana. Kemudian terkait dana yang telah disetorkan, konteks Tapera mengembalikan seluruh dana yang telah disetorkan kepada Peserta Tapera bahkan ditambah dengan hasil pemupukannya pada akhir masa kepesertaannya. Selain memperoleh seluruh simpanan dan hasil pemupukannya, bagi Peserta Tapera yang memenuhi syarat untuk menikmati manfaat pembiayaan perumahan berupa KPR, KBR, dan KRR juga mendapatkan berbagai fasilitas seperti suku bunga lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan perumahan komersil, bebas PPN untuk KPR dengan luasan 21 m2 sampai dengan 36 m2, dan angsuran yang dibayarkan sudah termasuk premi asuransi jiwa dan kebakaran. Dengan demikian, kata “wajib” dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) UU Tapera berbeda dengan frasa “bersifat memaksa” dalam ketentuan Pasal 23A UUD NRI 1945, sehingga ketentuan a quo UU Tapera tidak dapat dipertentangkan dengan ketentuan Pasal 23A UUD NRI 1945. 7. Program Tapera berbeda dengan program BPJS Ketenagakerjaan. a. Manfaat yang diberikan melalui program BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan Pasal 83 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Sedangkan manfaat yang diberikan melalui Tapera berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 UU Tapera berupa pembiayaan perumahan meliputi pembiayaan pemilikan rumah, Pembangunan rumah, dan perbaikan rumah. b. Program pembiayaan perumahan yang dijalankan BPJS Ketenagakerjaan merupakan manfaat layanan tambahan (MLT) dari 280 program jaminan hari tua. Sedangkan pembiayaan perumahan yang dijalankan BP Tapera merupakan manfaat utamanya. c. Terkait kepesertaan, MLT jaminan hari tua berupa program pembiayaan perumahan yang dijalankan BPJS Ketenagakerjaan dapat diajukan oleh peserta yang membayar iuran jaminan hari tua dan kepesertaan jaminan hari tua bersifat tidak wajib. Sedangkan program pembiayaan perumahan yang dijalankan BP Tapera dapat diajukan oleh peserta yang membayar simpanan dan kepesertaan Tapera bersifat wajib. d. Terkait dengan suku bunga pembiayaan perumahan, pembiayaan perumahan melalui Tapera sebesar 5% (lima persen) dan bersifat tetap (fixed). Sedangkan untuk program pembiayaan perumahan melalui MLT jaminan hari tua terdiri atas 2 (dua) komponen yaitu: 1) Bank Indonesia Repo Rate (BI Repo Rate) yang bersifat tidak tetap (flexible): dan 2) maksimal bunga 5% (lima persen), sehingga suku bunga program pembiayaan perumahan melalui MLT jaminan hari tua dapat melebihi 5% (lima persen). Dengan demikian, suku bunga dari program pembiayaan perumahan melalui tabungan perumahan lebih rendah. 8. Pemerintah tetap melaksanakan peran dan tanggung jawab dalam penyediaan tempat tinggal bagi warga negara. a. Bahwa program Tapera merupakan program pengelolaan simpanan yang berasal dari peserta untuk dapat dimanfaatkan kembali untuk peserta berdasarkan asas gotong royong dalam bentuk pemberian akses pembiayaan perumahan dengan konsep dana murah jangka panjang, yang kemudian pada akhir masa kepesertaannya seluruh peserta mendapatkan kembali seluruh simpanan ditambah dengan hasil pemupukannya. b. Bahwa ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. 281 c. Frasa “terutama pemerintah” diartikan sebagai porsi tanggung jawab pemerintah dalam menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia lebih besar. Tanggung jawab Pemerintah dalam menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, terutama hak bertempat tinggal telah Pemerintah lakukan melalui beberapa program Pemerintah antara lain penyediaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa), rumah khusus, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dan pembiayaan perumahan melalui program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang seluruhnya diprioritaskan untuk MBR dan berasal dari APBN. Penggunaan APBN dalam memenuhi hak bertempat tinggal dalam UUD NRI 1945 tentu dapat dilakukan, namun tentunya juga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mewujudkannya mengingat peruntukan APBN tidak hanya untuk memenuhi hak bertempat tinggal saja. Oleh karena itu, melalui program Tapera yang berdasarkan asas gotong royong dan sifat kepesertaan wajib bagi seluruh warga negara yang memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum diharapkan dapat memberikan pilihan pembiayaan perumahan berkonsep dana murah jangka panjang bagi peserta, sehingga upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, terutama hak bertempat tinggal lebih cepat terwujud. d. Dalam penyelenggaraan program Tapera dapat Pemerintah jelaskan tanggung jawab Pemerintah antara lain sebagai berikut: 1) Sebagai regulator dengan membentuk beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu UU Tapera, PP Tapera, dan Peraturan BP Tapera. Pemerintah dan DPR sebagai regulator telah menerapkan rambu-rambu dalam pelaksanaan pengelolaan dana Tapera; dan 2) Sebagai pengawas dengan melakukan pengawasan atas pengelolaan dana Tapera berdasarkan asas kehati-hatian, asas akuntabilitas, dan asas keterbukaan. Dengan demikian, program Tapera yang mengelola simpanan yang berasal dari peserta dan dipergunakan untuk peserta dalam bentuk pembiayaan perumahan dengan konsep dana murah jangka panjang tidak menggeser 282 tanggung jawab negara dan Pemerintah. Pemerintah tetap melaksanakan tanggung jawabnya dengan memastikan pengelolaan simpanan peserta dalam program Tapera dikelola dengan tetap berdasarkan asas kehati-hatian, asas akuntabilitas, dan asas keterbukaan, sesuai dengan tujuannya, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945. III. TANGGAPAN PEMERINTAH ATAS KETERANGAN AHLI DAN SAKSI PARA PEMOHON Bahwa dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 Desember 2024 dan tanggal 21 Mei 2025, dengan agenda mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Para Pemohon pada intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Drs. Anthony Budiawan: a. Kewajiban menabung dalam UU Tapera membuktikan bahwa pemerintah tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab konstitusinya, serta membebani masyarakat dengan pengadaan perumahan rakyat. b. tidak ada pasal dalam UUD NRI 1945 yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk memaksa dan mewajibkan pekerja menabung. c. Penduduk miskin di Indonesia yang mempunyai pendapatan di bawah 1,1 juta rupiah per bulan, kalau mereka dibebankan lagi dengan Tapera, maka angka kemiskinan pasti akan meningkat. d. UU Tapera tidak mungkin bisa membiayai perumahan 100% kepada pekerja. Yang didapat oleh pekerja mungkin hanya uang mukanya saja dan uang muka kepemilikan rumah sudah ada di BPJS Ketenagakerjaan, sehingga menimbulkan duplikasi. Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: a. Bahwa terhadap keterangan Ahli Para Pemohon yang pada intinya menyatakan “Kewajiban menabung dalam UU Tapera membuktikan bahwa pemerintah tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab konstitusinya, serta membebani masyarakat dengan pengadaan perumahan rakyat”, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: 283 Menurut Pemerintah, keterangan Ahli Para Pemohon ini hanya mengulang dalil dalam permohonan Para Pemohon Perkara 134/PUU- XXII/2024. Oleh karena itu, tanggapan Pemerintah atas keterangan Ahli Para Pemohon ini tetap sama dengan Keterangan Presiden atas Perkara Register 134/PUU-XXII/2024 sebagai berikut: 1) Bahwa program Tapera merupakan program pengelolaan simpanan yang berasal dari peserta untuk dapat dimanfaatkan kembali untuk peserta berdasarkan asas gotong royong dalam bentuk pemberian akses pembiayaan perumahan dengan konsep dana murah jangka panjang, yang kemudian pada akhir masa kepesertaannya seluruh peserta mendapatkan kembali seluruh simpanan ditambah dengan hasil pemupukannya. 2) Bahwa ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. 3) Frasa “terutama pemerintah” diartikan sebagai porsi tanggung jawab pemerintah dalam menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia lebih besar. 4) Tanggung jawab Pemerintah dalam menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, terutama hak bertempat tinggal telah Pemerintah lakukan melalui beberapa program Pemerintah antara lain penyediaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa), rumah khusus, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dan pembiayaan perumahan melalui program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang seluruhnya diprioritaskan untuk MBR dan berasal dari APBN. 5) Penggunaan APBN dalam memenuhi hak bertempat tinggal dalam UUD NRI 1945 tentu dapat dilakukan, namun tentunya juga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mewujudkannya mengingat peruntukan APBN tidak hanya untuk memenuhi hak bertempat tinggal saja. Oleh karena itu, melalui program Tapera yang berdasarkan asas gotong royong dan sifat kepesertaan wajib bagi seluruh warga negara yang memiliki penghasilan paling sedikit 284 sebesar upah minimum diharapkan dapat memberikan pilihan pembiayaan perumahan berkonsep dana murah jangka panjang bagi peserta, sehingga upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, terutama hak bertempat tinggal lebih cepat terwujud. 6) Dalam penyelenggaraan program Tapera dapat Pemerintah jelaskan tanggung jawab Pemerintah antara lain sebagai berikut: a) Sebagai regulator dengan membentuk beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu UU Tapera, PP Tapera, dan Peraturan BP Tapera. Pemerintah dan DPR sebagai regulator telah menerapkan rambu-rambu dalam pelaksanaan pengelolaan dana Tapera; dan b) Sebagai pengawas dengan melakukan pengawasan atas pengelolaan dana Tapera berdasarkan asas kehati-hatian, asas akuntabilitas, dan asas keterbukaan. Dengan demikian, program Tapera yang mengelola simpanan yang berasal dari peserta dan dipergunakan untuk peserta dalam bentuk pembiayaan perumahan dengan konsep dana murah jangka panjang tidak menggeser tanggung jawab negara dan Pemerintah. Pemerintah tetap melaksanakan tanggung jawabnya dengan memastikan pengelolaan simpanan peserta dalam program Tapera dikelola dengan tetap berdasarkan asas kehati-hatian, asas akuntabilitas, dan asas keterbukaan, sesuai dengan tujuannya, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945. b. Bahwa terhadap keterangan Ahli Para Pemohon yang pada intinya menyatakan “tidak ada pasal dalam UUD NRI 1945 yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk memaksa dan mewajibkan pekerja menabung”, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: Bahwa terhadap keterangan Ahli Para Pemohon tersebut, Ahli Pemerintah Dr. Oce Madril, S.H., M.A. dalam keterangan tertulisnya menyatakan: Bahwa UUD NRI 1945 tidak mengatur lebih lanjut perihal model kebijakan yang paling tepat untuk mewujudkan hak atas tempat tinggal. Oleh karena itu, kebijakan apa yang dipilih merupakan ranah 285 pembentuk undang-undang (open legal policy). Dalam hal suatu norma UU masuk ke dalam kategori kebijakan hukum terbuka, maka menurut MK norma tersebut berada di wilayah yang bernilai konstitusional atau bersesuaian dengan UUD 1945, meskipun tunduk pada batasan-batasan tertentu. Bahwa sebagai kebijakan hukum terbuka, pembentuk undang- undang telah membentuk UU PKP. UU ini mengatur perihal pemenuhan salah satu kebutuhan dasar manusia yaitu rumah bagi seluruh masyarakat Indonesia baik dalam bentuk rumah tunggal maupun rumah susun. Ketentuan Pasal 19 UU PKP menyatakan: (1) Penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. (2) Penyelenggaraan rumah dan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur." Dalam UU PKP, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu (vide Pasal 1 angka 6 UU PKP). Bahwa Hak atas tempat tinggal (rumah) diwujudkan dalam sebuah skema pendanaan dan pembiayaan untuk menjamin akses terhadap pemilikan rumah dan bertempat tinggal dalam lingkungan yang layak; Bahwa pemenuhan kebutuhan akan rumah bagi masyarakat Indonesia tidak dapat terjadi dengan sendirinya. Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki pendapatan rendah dan menengah dan memiliki akses yang terbatas ke sistem pembiayaan perumahan. Adalah tanggung jawab negara untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas perumahan ini melalui penyelenggaraan sistem pembiayaan perumahan yang bertujuan untuk menyediakan dana jangka panjang dalam jumlah yang cukup dan terjangkau sehingga pada akhirnya seluruh masyarakat masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau. c. Bahwa terhadap keterangan Ahli Para Pemohon yang pada intinya menyatakan “Penduduk miskin di Indonesia yang mempunyai pendapatan di bawah 1,1 juta rupiah per bulan, kalau mereka 286 dibebankan lagi dengan Tapera, maka angka kemiskinan pasti akan meningkat”, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Tapera menyatakan “Pekerja Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berpenghasilan di bawah upah minimum dapat menjadi Peserta”. 2) Artinya, bagi warga negara yang berpenghasilan di bawah 1,1 juta Rupiah per bulan (di bawah upah minimum) tidak diwajibkan menjadi Peserta Tapera. 3) Dengan demikian, pemahaman Ahli Para Pemohon mengenai ketentuan kepesertaan Tapera sepatutnya perlu dipertanyakan apakah didasarkan hanya pada asusmsi semata. d. Bahwa terhadap keterangan Ahli Para Pemohon yang pada intinya menyatakan “UU Tapera tidak mungkin bisa membiayai perumahan 100% kepada pekerja. Yang didapat oleh pekerja mungkin hanya uang mukanya saja dan uang muka kepemilikan rumah sudah ada di BPJS Ketenagakerjaan, sehingga menimbulkan duplikasi”, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: 1) Pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat khususnya MBR, sudah diupayakan sejak lama oleh Pemerintah, khususnya melalui alokasi APBN. Dapat dipahami bahwa APBN dan kebutuhan pendanaan untuk semua sektor pasti tidak akan pernah bisa membiayai 100% dari kebutuhannya. Untuk itu, Pemerintah merasa penting untuk menambah alat untuk menangani sektor perumahan. 2) Skema Tapera merupakan perangkat untuk mengelola dana masyarakat secara bersama-sama dan saling menolong antarpeserta dalam menyediakan dana murah jangka panjang dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi Peserta. Program seperti Tapera juga sudah banyak dilaksanakan di berbagai negara, seperti Singapura, Malaysia, China, India, dan Korea Selatan. Penyelenggaraan Program Tapera diperuntukkan bagi seluruh segmen Pekerja. 3) Skema Tapera bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan 287 perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi Peserta. Produk pembiayaan perumahan dengan pemanfaatan dana Tapera berupa pemilikan rumah, pembangunan rumah dan perbaikan rumah. 4) Bahwa pembiayaan perumahan dengan pemanfaatan dana Tapera diberikan dengan skema gotong royong antar Peserta, tidak seperti yang disampaikan oleh Ahli Pemohon. Penjelasan mengenai skema untuk mendapatkan Pemanfaatan Dana Tapera tidak dapat dilepaskan dari melihat peran Peserta Non Penerima Manfaat Pembiayaan Perumahan dan skema gotong royong dalam pengelolaan Tapera. 5) Berikut Pemerintah uraikan perhitungan simulasi konkret untuk mendapatkan pembiayaan perumahan Tapera yang diberikan kepada Peserta Tapera MBR sebagai berikut: a) dengan asumsi rata-rata penghasilan Peserta Tapera sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan menabung sebesar 3% atau Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) per bulan, selama 1 (satu) tahun terkumpul dana sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah); b) dari dana yang terkumpul sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah), dialokasikan persentase sebesar 48,25% (empat puluh delapan koma dua puluh lima per seratus) atau Rp 868.500,- (delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus Rupiah) untuk Dana Pemanfaatan, serta sisanya dialokasikan untuk Dana Pemupukan dan Dana Cadangan; c) plafon pembiayaan KPR Tapera mengikuti rata-rata harga Rumah Umum Tapak diasumsikan sebesar Rp 173.700.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah); d) untuk memenuhi plafon pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf c) porsi pendanaan diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau sebesar Rp130.275.000,- (seratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) Dana Tapera, dan 25% (dua puluh lima per seratus) sisanya berasal 288 dari dana Bank Penyalur atau Perusahaan Pembiayaan Penyalur; dan e) maka disimpulkan untuk memperoleh dana sebesar Rp 130.275.000,- (seratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) sebagaimana dimaksud pada huruf d), dengan dana pemanfaatan per peserta selama satu tahun sebesar Rp 868.500,- sebagaimana dimaksud pada huruf b), dibutuhkan 150 (seratus lima puluh) Peserta Non Penerima Manfaat Pembiayaan Perumahan untuk membiayai 1 (satu) orang MBR. Selaku Peserta Non Penerima Manfaat Pembiayaan Perumahan memang tidak berhak mendapatkan pemanfaatan Dana Tapera berupa Kredit Pemilikan Rumah Tapera (KPR Tapera), Kredit Pembangunan Rumah Tapera (KBR Tapera), dan Kredit Perbaikan Rumah Tapera (KRR Tapera), namun Peserta Non Penerima Manfaat Pembiayaan Perumahan berhak mendapatkan pengembalian Simpanan pada akhir kepesertaan beserta hasil pemupukannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan skema Tapera, Peserta yang merupakan MBR justru dapat memiliki rumah, tidak hanya mendapatkan uang mukanya saja. 2. Dr. Surya Tjandra, S.H., L.L.M: a. Program yang mirip Tapera di negara lain contohnya: Central Provident Fund (CPF) Singapura, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Malaysia, dan Housing Provident Fund (HPF) Tiongkok. Dari 3 (tiga) contoh tersebut yang paling mendekati Indonesia adalah HPF Tiongkok. b. Apabila ingin mencapai yang ideal menurut UU Tapera, seharusnya dibangun public housing yang dibangun housing development board di Singapura. Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: a. Bahwa contoh negara-negara lain yang disampaikan oleh Ahli Para Pemohon seluruhnya menggunakan sifat kepesertaan wajib dalam pembiayaan perumahan, seperti halnya Tapera. b. Menurut Pemerintah, penggunaan contoh negara lain dengan sifat kepesertaan wajib dalam pembiayaan perumahan justru menunjukkan 289 bahwa Ahli Para Pemohon tidak keberatan dengan sifat kepesertaan wajib yang diusung oleh program Tapera. c. Kemudian terkait Housing Development Board di Singapura yang menurut Ahli Para Pemohon perlu diterapkan di Indonesia, Pemerintah dapat sampaikan bahwa: 1) Perlu dibedakan antara konteks pembiayaan (Central Provident Fund/CPF) dengan konteks pembangunan (Housing Development Board) di Singapura; 2) Housing Development Board di Singapura baru terbentuk 30 (tiga puluh) tahun kemudian (pada tahun 1980) setelah penerapan kewajiban iuran Central Provident Fund/CPF diterapkan (pada tahun 1951); dan 3) Artinya, untuk sampai pada tahap pembangunan rumah di Sigapura pun tetap memerlukan dana yang dikumpulkan dalam waktu yang lama melalui sifat kepesertaan wajib. d. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ahli Pemerintah Prof. Ir. Ruslan Prijadi, M.B.A., Ph.D. yang menyatakan: Pertama tentang praktik pembiayaan perumahan di negara-negara lain, sekaligus mungkin untuk menjawab dari Yang Mulia Dr. Arsul tadi, ya, dengan laporan ADB. Memang betul di negara-negara lain juga diterapkan seperti di Tiongkok, di Malaysia, di Meksiko, dan sebagainya. Khusus mengenai di Singapura, tadi betul ada pemisahan antara pembiayaan dengan pembangunan perumahannya, Dr … Yang Mulia Dr. Arsul. Tapi kalau kita lihat ke belakang, memang kita ini agak telat menurut saya, Yang Mulia Dr. Arsul, ya. Pada awal-awalnya pembangunan CPF di Singapura, itu yang sangat mendorong-dorong justru adalah kaum-kaum pekerjanya. Mereka bilang, “Ini perlu buat kami, karena kami butuh masa depan”. Jadi, memang pada saat itu mereka pun melihat ke depan, bukan melihat setahun, dua tahun, tiga tahun. Para pekerjanya, termasuk di parlemennya yang sangat mendorong diterapkannya iuran ini. Mereka bilang, “Kita sanggup bayar kok, asalkan betul,” Yang Mulia Dr. Arsul, “Pemerintahnya bagaimana menjaminnya ini?” Jadi, betul. Tapi pembuktiannya memang tidak serta-merta juga. Housing di Singapura itu baru diterapkan setelah hampir 30 tahun. Gonjang-ganjing sistem pembiayaan di Singapura untuk pensiun. Baru akhirnya mereka berhasil tahun 1980-an. Padahal mereka sudah memulai dari 1951 tentang kewajiban untuk iuran tadi. Jadi, memang perjuangan yang luar biasa panjang. Dan kalau boleh pendapat pribadi, ini Yang Mulia Pak Ketua, ya, kita rada terlambat. Tapi itu yang harus dilalui menurut 290 saya. Tidak bisa juga, kita ingin potong copas untuk loncat ke … langsung ke berhasilan. 3. Rahmat Saputra: Saksi merinci pengeluaran rutinnya dan menyampaikan bahwa Tapera menambah beban keuangannya. Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: Bahwa sebagaimana telah Pemerintah sampaikan di atas, program Tapera tidak dapat diartikan sebagai beban finansial, namun justru harus diartikan sebagai tabungan bagi peserta yang memberikan banyak manfaat antara lain sebagai berikut: a. bunga pembiayaan perumahan lebih rendah dan bersifat tetap (fixed) dibandingkan dengan skema pembiayaan perumahan komersil dari jasa keuangan lainnya, serta jangka waktu pembiayaan yang panjang (vide Keputusan BP Tapera Nomor 2 Tahun 2023 tentang Suku Bunga, Margin, atau Ujrah, Jangka Waktu, Zona Wilayah, Limit Kredit/Pembiayaan Batasan, Luas Lantai dan Luas Tanah, Komponen dan Batasan Biaya Proses Pembiayaan Pembobotan, dan Skoring Urutan Prioritas, dan Batasan Tertinggi Biaya dalam Pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat); b. untuk skema pembiayaan perumahan untuk pemilikan rumah (Kredit Pemilikan Rumah Tapera) bebas Pajak Pertambahan Nilai (vide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2023 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai); c. suku bunga, margin, atau ujrah sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan asuransi kredit/pembiayaan (vide Peraturan BP Tapera Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembiayaan Perumahan bagi Peserta Tabungan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan BP Tapera Nomor 2 Tahun 2023); dan d. mendapatkan hasil pemupukan dari Simpanan (vide UU Tapera). e. BP Tapera saat ini sedang mengembangkan potensi manfaat lain yang dapat diperoleh Peserta Tapera, sehingga manfaat yang akan diterima 291 oleh Peserta Tapera ketika skema Tapera telah beroperasi penuh dapat lebih menarik dan lebih menguntungkan bagi Peserta. Dengan demikian dengan adanya program Tapera, Peserta justru mendapatkan banyak manfaat seperti pilihan akses pembiayaan perumahan (KPR, KBR, dan/atau KRR) dengan banyak keuntungan dibandingkan dengan pembiayaan perumahan komersial (KPR komersial perbankan), hingga manfaat yang pasti diperoleh Peserta yaitu pengembalian seluruh simpanannya ditambah hasil pemupukannya. KESIMPULAN Berdasarkan keseluruhan materi dan fakta yang terungkap di persidangan yang Pemerintah telah uraikan di atas, Pemerintah menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Dalil kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon hanya didasarkan pada asumsi yang tidak berdasar. Kerugian Para Pemohon hanya didasarkan pada kondisi yang belum terjadi karena pengerahan dana Tapera dari masyarakat belum dilakukan. 2. Upaya pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal yang layak masih dihadapkan pada kondisi permasalahan keterjangkauan, aksesibilitas, serta ketersediaan dana dan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan. Untuk itu, skema Tapera hadir untuk menjawab kondisi tersebut, tanpa mendiskriminasi kelompok manapun, skema ini dibutuhkan untuk membantu Peserta Tapera menghuni rumah yang layak, baik membeli, membangun dan merenovasi rumah sendiri. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana Tapera, negara ikut hadir dan bertanggung jawab mengawasi penyelenggaraaan tabungan perumahan dan memastikan Tapera sebagai satu kesatuan yang utuh dari sistem pembiayaan perumahan di Indonesia. 3. Sifat kepesertaan “wajib” Tapera telah terbukti berhasil diterapkan di beberapa negara, antara lain Singapura melalui skema Central Provident Fund (CPF) yang dicontohkan oleh Ahli Para Pemohon sendiri dan dikuatkan oleh Ahli Pemerintah. 4. Seluruh simpanan Peserta akan kembali kepada Peserta pada akhir masa kepesertaannya, bahkan dengan nominal yang lebih besar karena ditambah dengan hasil pemupukannya. 292 Dengan demikian, beralasan hukum bagi Pemerintah pada penutup keterangan dalam pokok perkara dengan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus permohonan dengan amar menolak permohonan Para Pemohon seluruhnya. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitutional review) ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2. Menolak permohonan pengujian untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Presiden, Keterangan Tambahan Presiden, dan Kesimpulan Presiden secara keseluruhan; 4. Menyatakan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Kesimpulan Pihak Terkait BP-TAPERA: I. POKOK-POKOK KETERANGAN PIHAK TERKAIT Bahwa Keterangan Pihak Terkait BP Tapera untuk Perkara 86/PUU-XXII/2024, 96/PUU-XXII/2024, dan 134/PUU-XXII/2024 telah disampaikan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 November 2024 dibuktikan dengan Tanda Terima Nomor 75-12/PUU/PAN.MK/AP3 dan telah dibacakan dalam Sidang dengan Agenda Mendengar Keterangan Presiden dan Pihak Terkait BP Tapera (VI) tanggal 26 November 2024. Pada intinya Pihak Terkait menyampaikan Keterangan sebagai berikut: 293 1. Bahwa Pihak Terkait telah menerangkan dan menjelaskan mengenai sejarah program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan pembentukan BP Tapera selaku badan hukum yang merupakan pelaksanaan ketentuan dari Pasal 121 sampai dengan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, selanjutnya disebut UU PKP. Bahwa skema Tapera adalah bentuk upaya pengembangan sistem pembiayaan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang dibentuk oleh Pemerintah untuk kemudahan atau bantuan pembiayaan perumahan. Selain itu Tapera sebagai sebuah skema yang dirancang untuk mengurangi ketergantungan pemenuhan rumah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). BP Tapera adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola Tapera, ketentuan ini merupakan dasar hukum utama BP Tapera sebagai sebuah badan hukum. Embrio BP Tapera adalah lembaga Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS) yang dilikuidasi lalu ditransformasikan melalui UU Tapera dengan fungsi, tugas, wewenang, serta hak, dan kewajiban yang lebih besar dan luas dari sebelumnya. Disampaikan kembali lini masa pembentukan BP Tapera: a. Pengesahan dan pengundangan UU Tapera di tanggal 24 Maret 2016; b. Pelantikan Komite Tapera (Pasal 75 UU Tapera) yang ditetapkan pada tanggal 17 November 2016 melalui Keputusan Presiden Nomor 67/M Tahun 2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat, dengan Susunan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Ketua merangkap anggota, Menteri Keuangan sebagai anggota, Menteri Ketenagakerjaan sebagai anggota, Muliaman D. Hadad, Ph.D., 294 Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagai anggota dan Vincentius Sonny Loho, MPM., Komite dari unsur profesional sebagai anggota; c. Persiapan Bapertarum-PNS menuju BP Tapera (Pasal 77 UU Tapera) yang dilaksanakan pada tahun 2017 yaitu Inventarisasi dan Pengumpulan Aset Bapertarum PNS terkait transformasi Penyempurnaan Database PNS, inventarisasi barang inventaris, penghapusan, pelelangan serta pengelolaan arsip dan dokumen di lingkungan Bapertarum PNS, penyelesaian hal-hal terkait pelayanan, dan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Kantor Akuntan Publik. Penilaian Aset Tetap Bapertarum PNS dilaksanakan dengan tahapan penunjukan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Amin, Nirwan, Alfiantori, dan Rekan mulai tanggal 24 November 2017. Pelaksanaan penilaian aset (inspeksi lapangan) oleh KJPP dilaksanakan pada tanggal 27– 30 November 2017, dan laporan Penilaian Aset sudah diselesaikan oleh KJPP pada tanggal 19 Desember 2017; d. Likuidasi Bapertarum PNS (Pasal 80 UU Tapera) resmi dibubarkan pada tanggal 24 Maret 2018, Kantor Akuntan Publik audit penutup Bapertarum PNS yaitu Heliantoro dan Rekan ditunjuk Menteri PUPR pada tanggal 23 Maret 2018. Pada titik ini seharusnya BP Tapera mulai beroperasi penuh paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 24 Maret 2016, namun hingga tanggal 24 Maret 2018, BP Tapera belum beroperasi karena sedang dalam proses pemilihan Komisioner dan Deputi Komisioner; e. Pembagian dan Pengembalian Aset Bapertarum PNS (Pasal 61, Pasal 77, dan Pasal 79 UU Tapera) dengan dibentuknya Tim Pelaksana Kegiatan Operasional (PKO) pada tahun 2018. Penyelesaian pengalihan aset dan hak peserta Pegawai Negeri Sipil hingga tahun 2019 diperpanjang dan dilanjutkan; f. Pemberian Modal Awal dari Negara Republik Indonesia kepada BP Tapera. Nilai modal awal yang diberikan adalah sebesar Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri atas Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) sebagai dana 295 kelolaan yang hasil pengelolaannya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan biaya operasional dan investasi BP Tapera secara berkelanjutan dan Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) digunakan untuk pemenuhan kebutuhan kegiatan investasi BP Tapera. Pemberian modal awal kepada BP Tapera ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2018 tentang Modal Awal BP Tapera yang ditetapkan pada 28 Desember 2018 serta mulai berlaku dan diundangkan pada 31 Desember 2018; g. Pelantikan Komisioner dan Deputi Komisioner, melalui Keputusan Presiden Nomor 10/M Tahun 2019 tentang Pengangkatan Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera yang ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2019, Pimpinan BP Tapera yaitu Komisioner dan Deputi Komisioner telah ditetapkan. Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera dilantik pada 23 Maret 2019; h. Pengalihan tugas PKO ke BP Tapera dan pengalihan seluruh karyawan Bapertarum PNS menjadi karyawan BP Tapera (Pasal 78 UU Tapera), melalui Keputusan Menteri PUPR selaku Komite Tapera Nomor 562/KPTS/M/2019 Tanggal 21 Juni 2019 tentang Pengalihan Tugas Pelaksanaan Kegiatan Operasional Pengalihan Aset dan Hak Peserta PNS kepada BP Tapera, tugas PKO dialihkan kepada BP Tapera. Setelah itu seluruh karyawan/pegawai eks Bapertarum PNS resmi menjadi pegawai BP Tapera; i. Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera dilantik pada 23 Maret 2019 dan karyawan/pegawai Bapertarum PNS telah ditetapkan menjadi karyawan/pegawai BP Tapera. Pada tahap awal, fokus utama BP Tapera adalah membentuk struktur kelembagaan yang kokoh serta mengembangkan kebijakan operasional dan infrastruktur pendukung untuk mengelola Dana Tapera. Selain itu penerbitan regulasi-regulasi yang diamanatkan dalam UU Tapera juga menjadi fokus dari BP Tapera dalam periode awal BP Tapera; dan j. Pada tanggal 20 Mei 2020 ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (selanjutnya disebut “PP Tapera”) yang merupakan 296 pelaksanaan ketentuan Pasal 16, Pasal 17 ayat (2), Pasal 2l ayat (5), Pasal 35 ayat (3), Pasal 62 ayat (31), dan Pasal 72 ayat (2) UU Tapera. Seiring berjalannya waktu PP Tapera dilakukan perubahan pada tanggal 20 Mei 2024 melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (selanjutnya disebut “PP Tapera Perubahan”. 2. Ketentuan Wajib menjadi Peserta dalam Skema Tabungan Perumahan Rakyat Bahwa skema kepesertaan Tapera wajib diatur dalam Pasal 2 UU Tapera yang menjelaskan mengenai Asas Pengelolaan Dana Tapera. Asas yang paling penting untuk mendukung ketentuan wajib kepesertaan atau menabung bagi peserta Tapera di dalam skema Tapera adalah asas kegotongroyongan, keadilan, dan keberlanjutan. Ketiga asas yang paling penting di atas diimplementasikan dalam proses bisnis pengelolaan Dana Tapera. Peserta Tapera terdiri dari Pekerja yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU Tapera, dan Pekerja Mandiri yaitu setiap warga negara Indonesia yang bekerja dengan tidak bergantung pada Pemberi Kerja untuk mendapatkan penghasilan yang diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU Tapera. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (5) PP Tapera, Pekerja dan Pekerja Mandiri dapat memilih prinsip pengelolaan Tapera sesuai dengan prinsip konvensional atau prinsip syariah. Selain itu kepesertaan Tapera diatur dalam Pasal 7 UU Tapera yang mengatur secara jelas kewajiban kepesertaan dalam program Tapera dari sisi batasan penghasilan serta batas usia mendaftar. Terkait Batasan penghasilan MBR diatur dalam Diktum Kesatu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/KPTS/M/2023 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya. 297 Substansi penting lain yang harus digarisbawahi adalah kepesertaan Tapera adalah “Tabungan” dimana Peserta yang berakhir kepesertaannya berhak memperoleh pengembalian Simpanan dan hasil pemupukannya sehingga uang yang ditabung tidak akan hilang dan justru bertambah. Menurut Pihak Terkait, sifat kepesertaan Tapera yang wajib tidak dapat dimaknai sebagai “sukarela” karena justru akan menimbulkan tidak tercapainya tujuan negara untuk memenuhi hak warga negara dalam bertempat tinggal sesuai ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, tidak tercapainya keadilan distributif, dan pembiayaan perumahan akan kembali berfokus dan bergantung pada subsidi perumahan yang sebagian besar bersumber dari APBN. Program Tapera di Indonesia dirancang untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuannya, Program Tapera mengadopsi keunggulan dari kedua skema internasional, yaitu Dana Tapera dapat bersumber dari dana yang berbasis kepesertaan seperti dalam skema Housing Provident Fund untuk memastikan keberlanjutan kontribusi dan kesinambungan pendanaan serta Dana Tapera dapat bersumber juga dari sumber dana lainnya seperti dalam skema Contractual Saving, untuk memperkuat ketersediaan likuiditas dan mengurangi risiko pendanaan. Skema Tapera mengadopsi konsep Housing Provident Fund (HPF) dengan sistem tabungan dan kepesertaan yang wajib, hadir sebagai solusi inovatif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan perumahan, terutama bagi MBR di Indonesia. Dengan mengumpulkan kontribusi wajib dari Peserta, skema ini mampu menyediakan akses pembiayaan perumahan yang terjangkau, sekaligus mengurangi ketergantungan pada dana pemerintah yang berasal dari APBN. Sistem tabungan wajib ini juga menciptakan semangat gotong royong antar Peserta, di mana dana yang terkumpul dapat dialokasikan untuk membantu pemenuhan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat yang membutuhkan. Model serupa telah terbukti berhasil di berbagai negara, menjadi strategi kunci dalam mengatasi krisis perumahan secara global. Sistem ini memungkinkan negara untuk mengumpulkan dana secara konsisten dan 298 berkelanjutan, memastikan bahwa generasi saat ini dan yang akan datang memiliki akses terhadap rumah yang layak dan terjangkau. Dengan menerapkan pendekatan yang telah teruji ini, Skema Tapera menghadirkan langkah maju dalam penyediaan perumahan yang inklusif, mendukung pemenuhan hak setiap warga negara untuk tempat tinggal, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Keberhasilan penerapan sistem tabungan wajib ini tidak hanya memperkuat ketahanan perumahan nasional, tetapi juga menjadi inspirasi bagi negara lain untuk mengadopsi solusi serupa dalam mengatasi tantangan perumahan. Dengan perpaduan tersebut, Program Tapera bertujuan memberikan solusi perumahan yang terjangkau, berkelanjutan, dan inklusif bagi masyarakat Indonesia. Skema ini tidak hanya menjamin ketersediaan dana tetapi juga memastikan pengelolaan dana yang efektif demi mendukung pembangunan sektor perumahan di Indonesia. Dengan pelaksanaan kepesertaan secara bertahap dan penerbitan regulasi yang mendukung, BP Tapera di Indonesia memiliki potensi besar untuk memainkan peran yang sama, terutama dalam mengatasi backlog perumahan yang ada. Oleh karena itu, eksistensi BP Tapera harus dijaga dan didukung oleh Pemerintah serta masyarakat luas agar program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. 3. Pengelolaan Dana Tapera dibagi menjadi: a. Pengerahan Dana Tapera Pengerahan Dana Tapera belum dapat terlaksana hingga sampai saat ini karena peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk mengatur dasar perhitungan besaran simpanan peserta sesuai Pasal 15 ayat (4) PP Tapera Perubahan belum diterbitkan. Tanpa adanya peraturan dari kementerian yang mengatur menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, kementerian yang mengatur menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, serta BP Tapera yang mengatur pekerja mandiri, maka penetapan batas atas dan batas bawah dari gaji atau upah yang akan dikalikan dengan besarnya potongan 3% (tiga persen) dalam Pasal 15 ayat (1) PP Tapera Perubahan tidak dapat dilakukan, sehingga pengumpulan dan 299 pengelolaan dana Tapera belum dapat berjalan dan mengakibatkan belum dapat terlaksananya pengerahan dana untuk tujuan pembiayaan perumahan rakyat bagi MBR. Terkait dengan ketentuan dasar perhitungan untuk menentukan perkalian besaran Simpanan Peserta khusus untuk Pekerja Mandiri yang diatur oleh BP Tapera, telah ditetapkan dalam Peraturan BP Tapera Nomor 1 Tahun 2025 tentang Dasar Perhitungan untuk Menentukan Perkalian Besaran Simpanan Peserta Pekerja Mandiri pada tanggal 20 Januari 2025 dan telah diundangkan tanggal 24 Januari 2025. b. Pemupukan Dana Tapera Pemupukan Dana Tapera dilakukan untuk meningkatkan nilai Dana Tapera yang dilakukan dengan prinsip konvensional atau prinsip syariah sebagaimana tercantum Pasal 21 UU Tapera. Pasal 26 ayat (2) PP Tapera mengatur bahwa pemupukan Dana Tapera dilakukan oleh Manajer Investasi dalam bentuk KIK (Kontrak Investasi Kolektif) yang portofolio investasinya ditempatkan pada instrumen investasi dalam negeri, kemudian pemupukan Dana Tapera diadministrasikan oleh Bank Kustodian yang termasuk Badan Usaha Milik Negara atau yang terafiliasi. Dalam pemupukan Dana Tapera Manajer Investasi dan Bank Kustodian ditunjuk oleh BP Tapera dan terikat perjanjian kerja sama dengan BP Tapera. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dilarang memiliki hubungan afiliasi kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal negara. c. Pemanfaatan Dana Tapera Pasal 24 ayat (1) UU Tapera diamanatkan ketentuan bahwa pemanfaatan Dana Tapera dilakukan untuk pembiayaan perumahan bagi Peserta. Penyaluran pemanfaatan pembiayaan Tapera dapat disalurkan melalui prinsip konvensional atau prinsip syariah. Jenis pemanfaatan Dana Tapera terbagi menjadi 3 (tiga) jenis program pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UU Tapera: 300 1) Kredit Pemilikan Rumah Tapera (KPR Tapera); 2) Kredit Pembangunan Rumah Tapera (KBR Tapera): dan 3) Kredit Perbaikan Rumah Tapera (KRR Tapera). Berikut fitur dan keunggulan pembiayaan perumahan bagi Peserta Tapera: Untuk mendapatkan pemanfaatan Dana Tapera Peserta harus memenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 25 ayat (2) UU Tapera dengan mengamanatkan bahwa pembiayaan perumahan bagi Peserta Tapera mempunyai ketentuan: 1) Merupakan rumah pertama; 2) Hanya diberikan 1 (satu) kali; dan 3) Mempunyai nilai besaran tertentu untuk tiap-tiap pembiayaan perumahan. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU Tapera ketentuan untuk mendapatkan pembiayaan perumahan, Peserta harus memenuhi persyaratan: 1) Mempunyai masa kepesertaan paling singkat 12 (dua belas) bulan; 2) Termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); 3) Belum memiliki rumah; dan/atau 4) Menggunakannya untuk pembiayaan kepemilikan rumah, pembangunan rumah, atau perbaikan rumah pertama. 301 Dari ketentuan pemanfaatan Dana Tapera di atas dapat dilihat bahwa yang berhak mendapatkan pembiayaan perumahan Tapera adalah MBR. Pemanfaatan Dana Tapera diberikan kepada MBR dengan memperhatikan kebijakan alokasi Simpanan Peserta. Kebijakan alokasi Simpanan Peserta diatur sesuai dengan Pasal 12 Peraturan BP Tapera Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Tabungan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BP Tapera Nomor 1 Tahun 2023 (selanjutnya disebut PBP 5/2021) yang mengamanatkan bahwa Simpanan Peserta dalam KPDT dialokasikan menjadi: 1) Dana Cadangan yaitu alokasi Dana Tapera untuk pembayaran pengembalian Simpanan Peserta yang berakhir kepesertaannya berikut Hasil Pemupukan Simpanan Dana Tapera; 2) Dana Pemupukan adalah alokasi Dana Tapera yang ditempatkan pada KIK Pemupukan Dana Tapera untuk meningkatkan nilai Dana Tapera; dan 3) Dana Pemanfaatan adalah alokasi Dana Tapera untuk Pembiayaan Tapera. Alokasi di atas disusun berdasarkan kesesuaian profil jatuh tempo (maturity profile) Simpanan dengan pemenuhan kebutuhan likuiditas sebagai berikut: 1) Pengembalian Simpanan Peserta yang berakhir kepesertaannya berikut Hasil Pemupukan Simpanan; 2) Kebutuhan penyaluran Pembiayaan Tapera; 3) Proteksi likuiditas jangka panjang; dan 4) Peningkatan nilai Dana Tapera. Hasil penyusunan alokasi dicantumkan di dalam KPDT dan Bank Kustodian menerapkan alokasi ke dalam sistem Kustodian atas rekening Dana Pemupukan, Dana Pemanfaatan, dan Dana Cadangan. Berdasarkan persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan perumahan Tapera yang dikhususkan kepada MBR serta adanya ketentuan perhitungan alokasi di atas terlihat jelas asas 302 kegotongroyongan yang menjadi asas utama dari pelaksanaan pengelolaan Dana Tapera di mana tidak semua Peserta Tapera yang telah menabung mendapatkan pembiayaan Tapera, namun Peserta yang berstatus MBR akan ditopang pembiayaannya oleh Peserta lain yang lebih mampu. Asas keadilan terlihat dimana proporsi alokasi dana yang diatur oleh BP Tapera dalam KPDT telah diperhitungkan secara proporsional oleh BP Tapera untuk disalurkan sesuai kebutuhan Peserta. Asas keberlanjutan dalam pengelolaan Dana Tapera tercermin melalui pengaturan yang disusun oleh BP Tapera, yang dirancang agar selalu ada aliran penabung yang konsisten hingga masa pensiun, dengan mekanisme ini, BP Tapera memastikan kesinambungan dana untuk jangka panjang, menjadikan Dana Tapera sebagai investasi berkelanjutan yang mendukung ketersediaan dana perumahan bagi generasi saat ini dan mendatang. Melalui konsep ini, Peserta yang lebih mampu secara finansial memberikan dukungan kepada Peserta yang kurang mampu. Hal ini diwujudkan melalui kepesertaan tabungan yang bertujuan untuk menyediakan dana murah jangka panjang. Dana yang telah terkumpul kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi Peserta yang termasuk golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Kegotongroyongan ini bukan sekedar konsep ekonomi, melainkan cerminan nilai luhur kebersamaan dalam masyarakat, yang mengutamakan kesejahteraan bersama dalam mencapai tujuan yang lebih besar. 4. Bahwa terdapat Pengawasan dan Pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 69 sampai dengan Pasal 71 UU Tapera mengatur bahwa: a. Pengawasan terhadap BP Tapera dilaksanakan oleh Komite Tapera dan Otoritas Jasa Keuangan; b. Pengawasan terhadap Manajer investasi, Bank Kustodian, dan Bank atau Perusahaan Pembiayaan dilaksanakan oleh BP Tapera dan Otoritas Jasa Keuangan; dan 303 c. Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan atas penyelenggaraan Tapera. 5. Program Skema Tapera tidak dapat dianggap sebagai Beban Finansial bagi Masyarakat Indonesia dikarenakan Skema Tapera adalah skema tabungan dimana dana yang ditabung tidak akan hilang dan berkurang serta dikembalikan pada akhir masa kepesertaan beserta hasil pemupukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UU Tapera dan Pengerahan Dana Tapera akan dilakukan dengan batasan tertentu sesuai dengan dasar perhitungan untuk menentukan perkalian besaran Simpanan Peserta sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) PP Tapera Perubahan, sehingga besaran pengerahannya diperhitungkan secara proporsional dan adil serta tidak menimbulkan beban finansial bagi masyarakat Indonesia. 6. Program Tapera diartikan sebagai tabungan yang memberikan banyak manfaat bagi Peserta, antara lain: a. Bunga pembiayaan perumahan lebih rendah dan bersifat tetap (fixed) dibandingkan dengan skema pembiayaan perumahan komersil dari jasa keuangan lainnya, serta jangka waktu pembiayaan yang panjang (Keputusan BP Tapera Nomor 2 Tahun 2023 tentang Suku Bunga, Margin, atau Ujrah, Jangka Waktu, Zona Wilayah, Limit Kredit/Pembiayaan Batasan, Luas Lantai dan Luas Tanah, Komponen dan Batasan Biaya Proses Pembiayaan Pembobotan, dan Skoring Urutan Prioritas, dan Batasan Tertinggi Biaya dalam Pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat); b. Jenis bantuan kepemilikan rumah yang beragam yaitu KPR, KBR, dan KRR sesuai kebutuhan Peserta (Peraturan BP Tapera Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembiayaan Perumahan bagi Peserta Tabungan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan BP Tapera Nomor 2 Tahun 2023); c. Skema Pembiayaan Perumahan untuk Pemilikan Rumah (Kredit Pemilikan Rumah Tapera) bebas Pajak Pertambahan Nilai (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2023 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan 304 Pelajar, serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai); d. Suku bunga, margin, atau ujrah sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan asuransi kredit/pembiayaan(Peraturan BP Tapera Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembiayaan Perumahan bagi Peserta Tabungan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan BP Tapera Nomor 2 Tahun 2023); e. Mendapatkan hasil pemupukan dari Simpanan paling sedikit sebesar rata-rata tingkat suku bunga deposito standar yang berlaku pada Bank Pemerintah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun bagi seluruh Peserta (PP Tapera); dan f. BP Tapera saat ini sedang mengembangkan potensi manfaat lain yang dapat diperoleh Peserta Tapera, sehingga manfaat yang akan diterima oleh Peserta Tapera ketika skema Tapera telah beroperasi penuh dapat lebih menarik dan lebih menguntungkan bagi Peserta. 7. Penyelesaian Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Bahwa atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan dari masa-masa peralihan tim likuidasi ke BP Tapera (periode 2018-2020) dikarenakan tidak ada aktivitas pengembalian tabungan, sehingga Pengembalian Tabungan (atas peserta pensiun dimasa pengalihan) sebagian besar secara masif dilakukan pada tahun 2021, namun baru dapat diselesaikan dengan tuntas di tahun 2022. BP Tapera telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan telah menyimpulkan bahwa tidak terdapat kerugian negara yang harus ditindaklanjuti dan BP Tapera telah menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi, yang dibuktikan Surat BPK Nomor 89/S/V/02/2024 tanggal 27 Februari 2024 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesain Ganti Kerugian Negara sampai dengan Semester II Tahun 2023 pada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat beserta Lampirannya. II. POKOK-POKOK KETERANGAN TAMBAHAN PIHAK TERKAIT 1. Pengaturan Norma Wajib dalam UU PKP dan UU Tapera 305 Untuk menjawab tanggapan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., Pihak Terkait memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Tapera sebagai sebuah skema juga dirancang untuk mengurangi ketergantungan pemenuhan rumah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hal ini tersirat dari penjelasan Pasal 123 ayat (1) huruf b UU PKP yang menjelaskan bahwa “Apabila tabungan perumahan telah melembaga, dana APBN untuk pembiayaan murah jangka panjang dapat dihentikan”. Dalam rangka menjamin ketersedian dana murah jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3) huruf a UU PKP dan mengurangi ketergantungan APBN dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan murah jangka panjang dalam penjelasan Pasal 123 ayat (1) huruf b sehingga perlu diatur skema kepesertaan Tapera yang bersifat wajib. Ketentuan kepesertaan wajib ini menjadi pondasi utama dalam pembentukan UU Tapera yang pengaturannya menekankan bahwa Peserta yang lebih mampu secara finansial memberikan dukungan kepada Peserta yang kurang mampu. b. Hal ini selaras dengan analisa yang diuraikan di dalam Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat BAB V Arah dan Sasaran, Jangkauan Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang, 5.2.2. Jangkauan Pengaturan dan Ruang Lingkup menjelaskan secara lengkap terkait dengan substansi pengerahan Dana Tapera, yang menguraikan: “Untuk menjaga kelangsungan program Tapera ini, maka harus ada peserta yang membayar iuran sepanjang masa kerjanya. Jika seorang peserta pindah kerja ke pemberi kerja lain, maka ia tetap dapat meneruskan iurannya (saldo yang telah terkumpul tidak akan hilang). Dengan cara seperti ini maka lembaga pengelola Tapera akan lebih cepat memperoleh akumulasi dana dalam jumlah yang besar dan berkelanjutan. Sesuai dengan azas gotong royong (the law of large number), jumlah dana yang terkumpul akan sangat menentukan kemampuan lembaga pengelola untuk menjamin kualitas produk-produk yang ditawarkan. Jika dana yang terkumpul hanya berjumlah sedikit, maka pengelola menghadapi risiko likuiditas, jika terjadi klaim dari sebagian peserta. Jika dana 306 berjumlah besar, risiko likuiditas dapat diperkecil. Bahkan, setelah dana digunakan untuk memenuhi hak para peserta, maka sebagian lain dapat dipupuk (investasi) ke dalam instrumen-instrumen keuangan yang memiliki risiko kecil, yang keuntunganya akan dikembalikan kepada peserta dalam berbagai bentuk pemanfaatan, seperti pencairan dana simpanan beserta hasil pemupukannya, sedangkan yang mendapatkan bantuan pembiayaan perumahan bisa mendapatkan bantuan dalam pemilikan rumah, pembangunan rumah atau perbaikan rumah.” c. Untuk menjaga kelangsungan program Tapera ini, maka harus ada peserta yang membayar iuran sepanjang masa kerjanya dengan kata lain diwajibkan membayar tabungan, yang dikelola oleh BP Tapera dengan asas kegotongroyongan yang menekankan saling membantu antar Peserta. 2. Pengelolaan Dana Tapera Untuk menjawab tanggapan dari Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M Pihak Terkait memberikan penjelasan: a. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berfungsi salah satunya untuk menjamin Simpanan Nasabah Penyimpan. Simpanan yang dimaksud dalam UU LPS adalah simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah, serta yang diwajibkan untuk menjadi peserta penjaminan di LPS adalah setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. b. BP Tapera adalah adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola Tapera dan bukan merupakan bank sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang- undang mengenai perbankan syariah, maka BP Tapera tidak menjadi peserta penjaminan di LPS, sehingga Simpanan Tapera masing-masing Peserta tidak dijamin oleh LPS. c. Selain itu Tapera tidak dijaminkan di LPS karena tabungan dari masing-masing Peserta bukan termasuk dalam produk perbankan seperti tabungan, giro, dan deposito, namun menjadi unit investasi. Hal ini diatur dalam Pasal 8 UU Tapera yang mengatur bahwa Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi pemilik unit investasi. Lebih lanjut diatur bahwa Simpanan Tapera akan 307 dikonversi menjadi Unit Penyertaan Dana Tapera (UPDT) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Peraturan BP Tapera Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Tabungan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BP Tapera Nomor 1 Tahun 2023 (selanjutnya disebut PBP Pemupukan). d. Untuk menjamin kelangsungan proses bisnis pengelolaan Dana Tapera yang aman, dilakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap BP Tapera berdasarkan ketentuan Pasal 69 sampai dengan Pasal 71 UU Tapera. e. Dalam rangka meminimalisir pelanggaran dalam pengelolaan Dana Tapera, BP Tapera dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (selanjutnya disebut PP Tapera) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 (selanjutnya disebut PP Tapera Perubahan) dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) jo Pasal 58 PP Tapera. Bahwa besaran pengenaan bunga Simpanan kepada Pihak Terkait akibat keterlambatan pengembalian Simpanan dan hasil pemupukannya dihitung mengacu dengan tingkat suku bunga Simpanan yang dijamin oleh LPS. Tingkat suku bunga yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan dapat dilihat secara langsung dalam website resmi LPS yaitu https://apps.lps.go.id/lpsrate/periode (diakses pada 8 Desember 2024 pukul 21:33 WIB). Dengan mengacu pada tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan oleh LPS, penghitungan sanksi keterlambatan menjadi objektif, transparan, dan konsisten. Hal ini juga memberikan perlindungan kepada Peserta untuk memastikan mereka menerima kompensasi yang sesuai atas keterlambatan tersebut. f. Terkait dengan potensi Return of Investment atau ROI (hasil pemupukan) yang diterima oleh Peserta Tapera, perlu kami jelaskan hal dimaksud diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) PP Tapera, bahwa batas bawah pemupukan Dana Tapera paling sedikit 308 sebesar rata-rata tingkat suku bunga deposito standar yang berlaku pada Bank pemerintah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Untuk saat ini Dana Tapera yang telah dikelola oleh Pihak Terkait per tanggal 29 November 2024 telah menghasilkan imbal hasil melebihi dari batas bawah sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) PP Tapera. 3. Penabung Mulia/Peserta Non Penerima Manfaat dalam Perspektif Pengelolaan Dana Tapera Untuk menjawab tanggapan dari Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. dan Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H., Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut: a. bahwa yang berhak mendapatkan pembiayaan perumahan Tapera adalah MBR. Disisi lain terdapat Peserta yang tidak mendapatkan Pembiayaan Tapera. Peserta tersebut kami beri istilah “Penabung Mulia” untuk mempermudah Pihak Terkait dalam memberikan penjelasan bagi Peserta yang telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan UU Tapera, tetapi tidak dapat memanfaatkan dan/atau tidak memanfaatkan fasilitas pembiayaan perumahan yang ditetapkan oleh UU Tapera. Istilah ini belum ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ataupun produk hukum internal BP Tapera. Peserta Non Penerima Manfaat berperan dalam menopang pembiayaan perumahan untuk MBR dalam skema Tapera dengan penyaluran pemanfaatan berlandaskan dengan asas gotong royong. b. Selaku Peserta Non Penerima Manfaat mereka tidak berhak mendapatkan pemanfaatan Dana Tapera berupa Kredit Pemilikan Rumah Tapera (KPR Tapera), Kredit Pembangunan Rumah Tapera (KBR Tapera), dan Kredit Perbaikan Rumah Tapera (KRR Tapera), namun Peserta Non Penerima Manfaat tetap berhak mendapatkan pengembalian Simpanan pada akhir kepesertaan beserta hasil pemupukannya. c. Hingga saat ini Pihak Terkait tetap berupaya memberikan dan mengembangkan manfaat tambahan yang dapat diterima oleh Peserta Peserta Non Penerima Manfaat. 309 4. Pengelolaan Dana Tapera yang bersumber dari Hasil Pengalihan Aset Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang dikelola oleh Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum PNS) Untuk menjawab tanggapan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Pihak Terkait menyampaikan keterangan sebagai berikut: a. bahwa salah satu sumber Dana Tapera adalah hasil pengalihan aset Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang dikelola oleh Bapertarum PNS. b. Dana Tapera yang bersumber dari hasil pengalihan aset Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil dapat dilihat sesuai dengan Pasal 77 UU Tapera, bahwa hasil likuidasi aset dimaksud wajib dikembalikan kepada pihak-pihak yang berhak, yaitu PNS aktif dan PNS yang telah berhenti bekerja karena pensiun atau meninggal dunia serta menetapkan bahwa pokok tabungan beserta hasil pemupukannya milik PNS aktif akan dialihkan sebagai saldo awal Peserta Tapera bagi PNS yang tetap aktif, menegaskan kesinambungan manfaat bagi para pegawai aktif di bawah skema baru. c. Pengalihan Dana Tapera yang bersumber dari hasil pengalihan aset Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang dikelola oleh Bapertarum PNS kepada BP Tapera diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalihan dan Pengembalian Dana Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PMK Pengalihan). d. Hingga saat ini BP Tapera masih melaksanakan pengembalian Dana Tapera yang bersumber dari hasil pengalihan aset Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil kepada Pegawai Negeri Sipil yang sudah berhenti bekerja karena pensiun atau kepada ahli warisnya jika Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia, proses bisnis ini adalah yang dilaksanakan oleh Bapertarum PNS sebelum dilikuidasi. Lebih lanjut kami jelaskan bahwa Dana Tapera yang bersumber dari hasil pengalihan aset Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil adalah 310 satu-satunya sumber Dana Tapera yang dikelola karena pengerahan dana dari Peserta belum dilaksanakan. e. Pengesahan Laporan Keuangan Penutup Bapertarum-PNS ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1126/KPTS/M/2019 tentang Pengesahan Laporan Keuangan Penutup Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawa Negeri Sipil. Melalui Keputusan Menteri ini dapat dilihat jumlah aset dan liabilitas Bapertarum PNS yang dialihkan pengelolaannya kepada BP Tapera. 5. Peserta Tapera Setelah Melewati Masa Pensiun Untuk menjawab tanggapan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Pihak Terkait menyampaikan keterangan sebagai berikut: Apabila Pekerja berakhir kepesertaannya karena telah pensiun atau Pekerja Mandiri telah mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun, Pekerja dan Pekerja Mandiri dimaksud dapat tetap menjadi Peserta, maka konsekuensi hukumnya adalah iuran tabungan tetap berjalan dan perhitungan imbal hasil akan tetap berjalan dan lebih besar. 6. Penyelesaian Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Untuk menjawab tanggapan dari Hakim Ketua: Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. Pihak Terkait menyampaikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan permintaan Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi yang meminta kepada Pihak Terkait untuk melampirkan hasil pemeriksaan BPK pada Keterangan Tambahan Pihak Terkait dalam rangka untuk melakukan verifikasi terhadap pernyataan Pihak Terkait, perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa Surat BPK Nomor 89/S/V/02/2024 tanggal 27 Februari 2024 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Ganti Kerugian Negara sampai dengan Semester II Tahun 2023 pada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat berserta Lampirannya telah kami sampaikan sebagai bukti dukung dalam pernyataan kami dengan kode Bukti PT-12 pada Keterangan Pihak Terkait Nomor 337/BPT.04/DMP.K/XI/2024. Untuk menindaklajuti permintaan di atas, telah kami sampaikan kembali Surat BPK Nomor 89/S/V/02/2024 tanggal 27 Februari 2024 perihal 311 Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesain Ganti Kerugian Negara sampai dengan Semester II Tahun 2023 pada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat berserta Lampirannya dalam Keterangan Tambahan Pihak Terkait. III. TANGGAPAN PIHAK TERKAIT ATAS KETERANGAN AHLI DAN SAKSI PARA PEMOHON 1. Sesuai dengan keterangan Ahli Pihak Terkait Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. Guru Besar Ilmu Perundang-Undangan pada Fakultas Hukum Universitas Jember yang disampaikan secara tertulis bahwa substansi UU Tapera merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang memiliki dasar rasionalitas. Penjelasan dari substansi UU Tapera merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang memiliki dasar rasionalitas adalah sebagai berikut: a. Bahwa Paragraph 12 General Comment No. 4 (E/1992/23) menyatakan bahwa pemenuhan hak atas tempat tinggal adalah bervariasi dari satu negara ke negara lain. Dikutipkan sebagai berikut: “While the most appropriate means of achieving the full realization of the right to adequate housing will inevitably vary significantly from one State party to another, the Covenant clearly requires that each State party take whatever steps are necessary for that purpose. […]”. b. Bahwa ketentuan dalam UUD 1945 serta UU 39/1999, dan ICESCR (UU 11/2005) telah memuat perintah tentang kewajiban negara untuk melakukan realisasi hak atas tempat tinggal. Pun demikian, UUD 1945 tidak mengatur secara spesifik tentang bagaimana kebijakan yang harus ditempuh sehingga menjadi ruang bagi legislatif untuk menafsir dan menuangkan dalam suatu UU tertentu. Sehingga dengan demikian kebijakan UU Tapera merupakan open legal policy. c. Bahwa hal demikian bersesuaian dengan preseden dalam pertimbangan [3.14.1] Putusan Mahkamah Konstitusi No. 84/PUU- XIII/2015 hlm. 17 yang menyatakan: 312 […] Ketika UUD 1945 tidak mengatur secara spesifik atau tidak memuat parameter khusus mengenai suatu ketentuan yang pengaturannya lebih lanjut didelegasikan kepada pembentuk Undang-Undang, maka hal demikian menjadi wilayah kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang membebaskan pembentuk Undang-Undang untuk menafsir dan menuangkan dalam suatu Undang-Undang tertentu, selama tidak mencederai atau bertentangan dengan norma-norma yang menjadi prinsip utama UUD 1945. […] d. Bahwa dari kaidah tersebut di atas dapat dikatakan sementara realisasi hak atas tempat tinggal menjadi tanggung jawab/kewajiban negara sesuai perintah UUD 1945 dan ICESCR, namun langkah dan kebijakan apa yang ditempuh bersifat open legal policy tergantung dari kemampuan dan kebutuhan. e. Bahwa hal yang sama juga diutarakan oleh Eberhard Eichenhofer dalam “Social security as a human right: A European perspective” (dalam Research Handbook on European Security Law Series, 2015) yang menjelaskan tentang hubungan antara hak-hak sosial dengan kondisi organisasional suatu negara dan bagaimana ia dilembagakan hukum, serta didasarkan pada semangat solidaritas. Pada hlm. 18 dinyatakan (cetak tebal dari penulis): Additionally, social rights depend on a plethora of social and institutional conditions, also to be established by law. […] The same is true for the rights to decent housing or health care. All these human rights are to be built on the organisational capacity of the state, to regulate the labour market, housing and health care. The implicit condition, on which the right to social security is built, is organisations establishing a relationship between a huge number of individuals confronted with the same social risk and the protection is based on solidarity. ‘Solidarity is the child of interdependence, although not interdependence alone.’ f. Bahwa terhadap kapasitas negara dalam mewujudkan hak menjadi kenyataan juga telah dianut dalam pendirian Mahkamah Konstitusi sebagai rasionalisasi atas kebijakan yang ditentukan. Diantaranya, bagian [3.24.2] Putusan No. 3/PUU-XXII/2024 hlm. 272 menyatakan sebagai berikut (cetak tebal dari penulis): 313 Terhadap sekolah/madrasah swasta demikian, menurut Mahkamah, menjadi tidak tepat dan tidak rasional jika dipaksakan tidak boleh lagi mengenakan atau memungut biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan mereka dari peserta didik sama sekali, sementara di sisi lain kemampuan fiskal (anggaran) pemerintah untuk memberikan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dasar bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat (sekolah/madrasah swasta) yang berasal dari APBN dan APBD diakui juga masih terbatas sampai saat ini. […] g. Bahwa bagian [3.11] Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU- XVI/2018 hlm. 38 menyatakan sebagai berikut (cetak tebal dari penulis): Berkenaan dengan sifat pemenuhan hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak Ekosob pada prinsipnya berbeda dengan sifat pemenuhan hak sipil dan politik (Sipol) yang bersifat segera (promptly) dengan mengurangi sedemikian rupa campur tangan negara dalam pelaksanaan hak tersebut. Sementara itu, terkait dengan sifat pemenuhan hak Ekosob dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi kemampuan negara karena pemenuhan hak Ekosob senantiasa berkaitan dengan ketersediaan sarana, prasarana, sumber daya, dan anggaran. Dengan demikian, diperlukan campur tangan aktif dari negara. Oleh karenanya, tidak mungkin negara, in case pemerintah, melepaskan tanggung jawabnya sebagaimana didalilkan para Pemohon. Terlebih lagi, Pasal 28I UUD 1945 telah menegaskan ihwal pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara. h. Bahwa secara lebih khusus tentang kondisi hak atas tempat tinggal, Mahkamah Konstitusi juga telah menyatakan pendiriannya bahwa hal tersebut merupakan hak asasi yang bersifat interdipenden dengan hak asasi yang lain, dan bahwa hak atas tempat tinggal erat kaitannya dengan kemampuan daya beli maupun kemampuan negara dalam penyelenggaraannya, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Bagian [3.10.3] Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-X/2012 hlm. 156-7 menyatakan (cetak tebal dari penulis): Bahwa hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi manusia dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia [vide Pasal 28H ayat (1) UUD 1945]. Salah satu tujuan dibentuknya negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia [vide alinea IV Pembukaan UUD 1945]. Terkait dengan hak warga negara dan berhubungan pula dengan salah satu tujuan dalam pembentukan negara dimaksud maka negara berkewajiban 314 untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka mewujudkan terpenuhinya hak warga negara tersebut. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu aspek pembangunan nasional, pembangunan manusia seutuhnya, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan terpenuhinya hak konstitusional tersebut, yang juga merupakan pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang memiliki peran strategis dalam pembentukan watak dan kepribadian warga negara sebagai upaya pencapaian salah satu tujuan pembangunan bangsa Indonesia yang berjati diri, mandiri, dan produktif. Sebagai salah satu upaya pemenuhan hak konstitusional, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah wajar dan bahkan merupakan keharusan, manakala penyelenggaraan dimaksud harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain, syarat kesehatan dan kelayakan serta keterjangkauan oleh daya beli masyarakat, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah [vide konsiderans (Menimbang) huruf a sampai dengan huruf d serta Penjelasan Umum UU 1/2011]. Terkait dengan syarat keterjangkauan oleh daya beli masyarakat, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah, menurut Mahkamah, Pasal 22 ayat (3) UU 1/2011, yang mengandung norma pembatasan luas lantai rumah tunggal dan rumah deret berukuran paling sedikit 36 (tiga puluh enam) meter persegi, merupakan pengaturan yang tidak sesuai dengan pertimbangan keterjangkauan oleh daya beli sebagian masyarakat, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah. Implikasi hukum dari ketentuan tersebut berarti melarang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman membangun rumah tunggal atau rumah deret yang ukuran lantainya kurang dari ukuran 36 (tiga puluh enam) meter persegi. Hal tersebut berarti pula telah menutup peluang bagi masyarakat yang daya belinya kurang atau tidak mampu untuk membeli rumah sesuai dengan ukuran minimal tersebut. Lagipula, daya beli masyarakat yang berpenghasilan rendah, antara satu daerah dengan daerah yang lain, adalah tidak sama. Demikian pula harga tanah dan biaya pembangunan rumah di suatu daerah dengan daerah yang lain berbeda. Oleh karena itu, menyeragamkan luas ukuran lantai secara nasional tidaklah tepat. Selain itu, hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana dipertimbangkan di atas adalah salah satu hak asasi manusia yang pemenuhannya tidak semata-mata ditentukan oleh luas ukuran lantai rumah atau tempat tinggal, akan tetapi ditentukan pula oleh banyak faktor, terutama faktor kesyukuran atas karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. i. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui bagian menimbang [3.14] Putusan No. 81/PUU-XXI/2023, hlm. 31-2 telah menerapkan batasan kebijakan yang bersifat open legal policy, yaitu: 315  Tidak bertentangan dengan UUD 1945 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XIII/2015);  Tidak mengandung ketidakadilan yang intolerable (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU- VI/2008);  Tidak bertentangan dengan hak politik (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009 mengenai Pengujian UU 10/2008);  Tidak dilakukan secara sewenang-wenang (willekeur) (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-VII/2009, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUUVII/2009);  Tidak melampaui dan/atau menyalahgunakan kewenangan (detournement de pouvoir) (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUUVII/2009, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-VII/2009);  Tidak melanggar moralitas (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008);  Tidak melanggar rasionalitas (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009);  Tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-VII/2009). j. Bahwa open legal policy tersebut kemudian diwujudkan dengan menyasar kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk pemilikan, pembangunan, perbaikan rumah pertama, dengan tetap mewajibkan pekerja lain tidak berpenghasilan rendah untuk menjadi peserta. Hal tersebut ditujukan untuk mengakselerasi pemenuhan kebutuhan perumahan untuk zero backlog kepenghunian dan 316 rumah tidak layak huni melalui pengerahan, pemupukan dan pemanfaatan Dana Tapera yang diperoleh melalui kegotongroyongan peserta. k. Bahwa apabila pekerja yang tidak berpenghasilan rendah tidak diwajibkan dalam kepesertaan Tapera, maka akan terjadi pelambatan realisasi pemenuhan hak atas tempat tinggal karena dalam penalaran yang wajar akan mempengaruhi pada pengerahan dan pemupukan dana Tapera. Dengan demikian akan memunculkan ketidakadilan baru yang dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah (yang menjadi sasaran program) untuk mendapatkan realisasi dari pemenuhan hak atas tempat tinggal. l. Bahwa dengan demikian maka substansi Kebijakan Hukum Terbuka dalam UU Tapera: - Tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena merupakan realisasi diantaranya dari Pasal 28H, dan Pasal 34 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Terlebih, Indonesia sebagai negara pihak/state party dari ICESCR melalui UU 11/2005 yang di dalamnya memuat ketentuan perihak hak atas tempat tinggal sebagai tanggungjawab negara. - Tidak mengandung ketidakadilan yang intolerable, karena perbedaan penikmatan Tapera memang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Perihal penikmatan tersebut telah sesuai dengan ICESCR yang pokoknya mengarahkan kepada pihak yang kurang beruntung, dalam hal ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Keterlibatan pekerja yang tidak berpenghasilan rendah dan pemberi kerja adalah untuk memastikan dan mengakselerasi realisasi hak atas tempat tinggal. Dengan demikian tidak terdapat pelanggaran hak asasi, diskriminasi, maupun ketidakadilan. - Tidak sewenang-wenang, dan tidak melampaui kewenangan/penyalahgunaan kewenangan, serta tidak melanggar moralitas karena ditempuh bersesuaian dengan Pasal 28H, Pasal 34 ayat (2) dan (3) UUD 1945, serta ketentuan ICESCR. 317 - Tidak melanggar rasionalitas dan tidak melanggar kedaulatan rakyat, karena kebijakan ditempuh dengan justifikasi sesuai dengan kebutuhan dan konteks dengan sasaran yang telah ditentukan, dan merupakan bentuk pewujudan maslahat kedaulatan rakyat. 2. Sesuai dengan keterangan Ahli Pihak Terkait Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. Guru Besar Ilmu Perundang-Undangan pada Fakultas Hukum Universitas Jember yang disampaikan secara tertulis bahwa UU Tapera adalah bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan perintah konstitusi dan ICESCR. Penjelasan dari dimaksud memiliki penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa dalam ilmu perundang-undangan, terdapat klasifikasi antara UUD 1945 dengan pembentukan undang-undang (UU). Kepada UU yang substansinya merupakan penjabaran langsung dari delegasi pengaturan yang disebut secara eksplisit dalam UUD 1945, disebut sebagai UU organik. Sebaliknya, bahwa terhadap UU yang memuat hal-hal yang sepatutnya dimuat dalam UU maupun yang merupakan pelaksanaan delegasi UU yang lain, disebut sebagai UU non- organik. b. Bahwa sebagaimana telah disebutkan, hak atas tempat tinggal telah tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Selanjutnya, patut diperhatikan pula ketentuan dalam Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa: (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. 318 c. Bahwa ketentuan Art. 2 para 1 ICESCR menyatakan pada pokoknya negara berkewajiban untuk mengambil langkah yang diperlukan guna mewujudkan hak-hak ekosob “[…] to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights in the present Covenant by all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures”. Hal demikian kemudian dipertegas dalam General Comment No. 3: The Nature of States parties’ obligations (Document E/1991/23). Selain daripada itu, ditegaskan pula dalam Maastricht Guidelines on Violation of Economic, Social and Cultural Rights dan The Limburg Principles on The Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Document E/CN.4/1987/17). Kaidah dalam dokumen-dokumen tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa pemenuhan ICESCR -termasuk di dalamnya hak atas tempat tinggal yang layak- adalah kewajiban negara dengan mempertimbangkan kemampuannya, untuk direalisasikan secara progresif. d. Bahwa selain daripada hak tempat tinggal dan perihal jaminan sosial yang diatur dalam UUD 1945, terdapat ketentuan Pasal 124 UU 1/2011 menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai tabungan perumahan diaturan tersendiri dengan undang-undang”. e. Bahwa selanjutnya, terbit UU Tapera. Angka 1 bagian mengingat UU Tapera merujuk pada, diantaranya, Pasal 28H, Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Dan pada angka 2 bagian mengingat UU Tapera merujuk pada UU 1/2011. Bahwa dengan demikian, pembentukannya tersebut adalah untuk pemenuhan hak tempat tinggal dalam Pasal 28H dan bagian dari jaminan sosial dalam Pasal 34 UUD 1945, dan UU 1/2011. f. Bahwa selain daripada itu, karena hak atas tempat tinggal juga termasuk dalam ICESCR yang telah diterima oleh Indonesia, maka UU Tapera juga merupakan pewujudan dari komitmen Indonesia selaku state party ICESCR. Komitmen tersebut juga telah dituangkan dalam Naskah Akademik RUU Tapera yang pada hlm. 31 menyatakan: 319 Tabungan perumahan sebagai bentuk tanggung jawab negara mengenai penjaminan akses masyarakat terhadap salah satu hak azasi manusia yaitu hak atas rumah. Secara filosofis dan yuridis, Hak atas Rumah diatur dalam Undang-Undang Dasar, UU tentang Hak Azasi Manusia, UU tentang Pengesahan Kovenan EKOSOB, dan UU tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. g. Bahwa Indonesia selaku state party dari ICESCR telah menunjukkan komitmen progressive realization. Dijelaskan sebagai berikut: 1) Bahwa Pasal 1 angka 1 UU SJSN menyatakan pada pokoknya jaminan sosial adalah untuk “[…] menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak”. Selanjutnya, Pasal 18 UU SJSN menyatakan jaminan sosial meliputi jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian. Bahwa belum ada UU pada bidang perumahan dan UU pada bidang jaminan sosial yang mengatur secara komprehensif tabungan perumahan untuk menunjang pembiayaan perumahan rakyat. Bahwa pada sisi yang lain, tempat tinggal sesungguhnya telah menjadi kebutuhan dasar hidup yang layak sebagaimana ungkapan “sandang, pangan, papan” yang tanpa perlu dijelaskan lagi telah dipergunakan sejak lama oleh masyarakat Indonesia. Hal demikian juga disebutkan dalam bagian menimbang huruf d UU Tapera. Bahwa dengan demikian, UU Tapera adalah bentuk penerapan dari progressive realization atas pemenuhan ICESCR, yaitu dengan menempatkan ketentuan hak atas tempat tinggal sebagai bagian dari kebutuhan dasar hidup layak yang tadinya belum diatur secara komprehensif. 2) Bahwa sebelumnya, ketentuan tentang bantuan pembiayaan tempat tinggal adalah bersifat terbatas kepada entitas PNS sebagaimana terdapat dalam kebijakan Bapertarum-PNS. Selanjutnya, ketentuan tersebut mengalami perluasan kepesertaan dalam UU Tapera menjadi mencakup pekerja dan pekerja mandiri, dan untuk mendapatkan pembiayaan 320 pemilikan, pembangunan, atau perbaikan rumah pertama. Bahwa perluasan entitas pemanfaat kebijakan tempat tinggal tersebut adalah sesuai dengan progressive realization dalam ICESCR. 3. Bahwa sesuai dengan Keterangan Ahli Pemerintah oleh: Dr. Oce Madril, S.H., M.A Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) dinyatakan bahwa pemenuhan rumah di Indonesia oleh negara nenganut konsep Welfare State yang diartikan sebagai tanggung jawab negara untuk menjamin kesejahteraan mendasar rakyatnya. Penjelasan mengenai konsep Welfare State dan hak atas tempal tinggal adalah sebagai berikut: a. Definisi umum mengenai Welfare State diartikan sebagai tanggung jawab negara untuk menjamin kesejahteraan mendasar rakyatnya (Gosta Esping-Andersen, The Three Worlds of Welfare Capitalism; 1990). Jorgen Goul Andersen (2012) mengungkapkan bahwa Welfare State merupakan institusi negara di mana kekuasaan yang dimilikinya (dalam hal kebijakan ekonomi dan politik) ditujukan untuk: Pertama, memastikan setiap warga negara beserta keluarganya memperoleh pendapatan minimum sesuai dengan standar kelayakan; Kedua, memberikan layanan sosial bagi setiap permasalahan yang dialami warga negara (baik dikarenakan sakit, tua, atau menganggur) serta kondisi lain semisal krisis ekonomi; Ketiga, memastikan setiap warga negara mendapatkan hak-haknya tanpa memandang perbedaan status, kelas ekonomi, dan perbedaan lain (Andersen, J.G. Welfare States and Welfare State Theory, Centre for Comparative Welfare Studies, Working Paper, 2012). b. Richard Titmuss’s (1958) membagi 2 (dua) pendekatan konsep Welfare State. Pertama, institutional welfare state. Kedua, residual welfare state. Pada konsep yang pertama, negara melindungi semua warga negara, bersifat universal (berlaku bagi seluruh rakyat) dan mewujudkan komitmen yang dilembagakan bagi kesejahteraan rakyat. Kemudian konsep residual welfare state, menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab setelah mekanisme pasar dan lainnya mengalami kegagalan. 321 c. Esping-Andersen (1990), membagi rezim welfare state menjadi 3 (tiga), yaitu liberal welfare state, corporatist welfare state dan social democratic welfare state. Pada rezim liberal welfare state, kebijakan kesejahteraan sosial relatif rendah dan sederhana, manfaat diperuntukkan bagi mereka yang berpenghasilan rendah, biasanya kelas pekerja yang bergantung pada negara. Rezim ini didukung dengan gagasan dominasi pasar dan keterlibatan swasta, sementara negara berperan sangat kecil. Kedua rezim corporatist. Pada model ini program kesejahteraan melekat pada status dan kelas. Pada rezim ini akan terasa adanya pembedaan-pembedaan berdasarkan status dan kelas sosial tersebut. Ketiga, rezim social democtratic, yang menggunakan prinsip universal. Pada model ini tidak ada dualisme antara negara dengan pasar, adanya kesetaraan sosial yang tinggi dan perlakuan yang adil dalam tatanan masyarakat sosial. d. Gagasan “kesejahteraan” (welfare) menurut Paul Spicker, sebagaimana dikutip I D.G. Palguna (2019) merujuk pada “well-being” atau sesuatu yang dianggap “baik bagi rakyat”. Jika dipahami secara lebih sempit, istilah itu dapat diartikan merujuk kepada penyediaan layanan sosial –khususnya jaminan Kesehatan, perumahan, jaminan sosial, Pendidikan dan kerja sosial. Pendapat lain misalnya Assar Lindbeck, menurut I D.G. Palguna (2019), menyatakan bahwa negara kesejahteraan dalam definisinya yang sempit mencakup tipe pengaturan pengeluaran pemerintah, yaitu: (i) bantuan kontan sementara bagi rumah tangga yang membutuhkan (transfer, termasuk asuransi pendapatan wajib) dan (ii) subsidi-subsidi atau pemberian bantuan pemerintah langsung layanan kemanusiaan (seperti perawatan anak, prasekolah, Pendidikan, Kesehatan, usia lanjut). Sedangkan dalam definisi yang lebih luas, negara kesejahteraan dapat pula mencakup pengaturan harga (seperti pengawasan sewa dan dukungan harga hasil-hasil pertanian), kebijakan perumahan, pengaturan lingkungan kerja, dan sebagainya. e. Konsep Negara Welfare State atau Negara Kesejahteraan ini menurut Edi Suharto (2010) adalah sebuah negara yang dapat memenuhi kesejahteraan sosial (social welfare) sebagai kondisi terpenuhinya 322 kebutuhan material dan non-material. Mengutip Midgley, et al, Edi Suharto mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai “...a condition or state of human well-being.” Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi; serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya; f. Bahwa hak atas tempat tinggal atau kebijakan perumahan merupakan salah satu bentuk kebijakan dalam konsep negara kesejahteraan yang ditujukan untuk perlindungan terhadap kelompok lemah sebagai bagian dari kebijakan kesejahteraan sosial bagi rakyat; g. Pijakan dasar bahwa Indonesia menganut konsep Welfare State dapat ditemukan dalam konstitusi Indonesia dan berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi melalui undang-undang. Pada alinea ke-IV Pembukaan UUD NRI 1945 dinyatakan: "...Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,..." 4. Bahwa sesuai dengan Keterangan Ahli Pemerintah oleh: Dr. Oce Madril, S.H., M.A Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) dinyatakan bahwa terdapat urgensi pengaturan pembiayaan perumahan dan peran negara dalam pemenuhan kebutuhan rumah. Penjelasan mengenai hal dimaksud adalah sebagai berikut: a. Bahwa penegakkan dan pelaksanaan hak atas tempat tinggal diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang. Sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, bahwa “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”. 323 b. Bahwa konstitusi (UUD 1945) tidak mengatur lebih lanjut perihal model kebijakan yang paling tepat untuk mewujudkan hak atas tempat tinggal. Oleh karena itu, kebijakan apa yang dipilih merupakan ranah pembentuk undang-undang (open legal policy). Dalam hal suatu norma UU masuk ke dalam kategori kebijakan hukum terbuka, maka menurut MK norma tersebut berada di wilayah yang bernilai konstitusional atau bersesuaian dengan UUD 1945, meskipun tunduk pada batasan-batasan tertentu. c. Bahwa sebagai kebijakan hukum terbuka, pembentuk undang- undang telah membentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU PKP). UU ini mengatur perihal pemenuhan salah satu kebutuhan dasar manusia yaitu rumah bagi seluruh masyarakat Indonesia baik dalam bentuk rumah tunggal maupun rumah susun. Ketentuan Pasal 19 UU PKP menyatakan: "(1) Penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. (2) Penyelenggaraan rumah dan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur." d. Dalam UU PKP, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu (Pasal 1 angka 6 UU PKP). Bahwa Hak atas tempat tinggal (rumah) diwujudkan dalam sebuah skema pendanaan dan pembiayaan untuk menjamin akses terhadap pemilikan rumah dan bertempat tinggal dalam lingkungan yang layak. e. Bahwa pemenuhan kebutuhan akan rumah bagi masyarakat Indonesia tidak dapat terjadi dengan sendirinya. Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki pendapatan rendah dan menengah 324 dan memiliki akses yang terbatas ke sistem pembiayaan perumahan. Adalah tanggungjawab negara untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas perumahan ini melalui penyelenggaraan sistem pembiayaan perumahan yang bertujuan untuk menyediakan dana jangka panjang dalam jumlah yang cukup dan terjangkau sehingga pada akhirnya seluruh masyarakat masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau; f. Tanggungjawab negara dijabarkan ke dalam peran pemerintah dalam menyediakan serta memberikan kemudahan dan bantuan bagi skema pembiayaan perumahan, salah satunya adalah pengaturan tabungan perumahan. Pasal 118 UU PKP menyatakan: “(1) Pendanaan dan sistem pembiayaan dimaksudkan untuk memastikan ketersediaan dana dan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan, permukiman, serta lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong pemberdayaan sistem pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” g. Selanjutnya peran pemerintah diwujudkan dengan mengembangkan sistem pembiayaan penyelenggaraan perumahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 121 UU PKP yang berbunyi: “(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah harus melakukan upaya pengembangan sistem pembiayaan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. (2) Pengembangan sistem pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. lembaga pembiayaan; b. pengerahan dan pemupukan dana; c. pemanfaatan sumber biaya; dan d. kemudahan atau bantuan pembiayaan.” h. Peran pemerintah tidak hanya mengembangkan sistem pembiayaan, namun juga membentuk lembaga (badan hukum) yang bertugas untuk mengelola jaminan ketersediaan dana murah jangka panjang untuk penyelenggaraan perumahan, kemudahan dalam mendapatkan akses kredit dan pembiayaan, dan 325 keterjangkauan dalam membangun, memperbaiki dan memiliki rumah (Pasal 122 UU PKP). i. Bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) merupakan bagian dari pelaksanaan hak atas tempat tinggal sebagaimana perintah Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan pelaksanaan UU PKP untuk menjamin ketersediaan dana murah jangka panjang dalam rangka penyelenggaraan perumahan. UU Tapera juga menjadi landasan hukum bagi pembentukan dan penyelenggaraan Badan Pengelola Tapera (BP Tapera), sebuah badan khusus yang dibentuk pemerintah sebagai implementing agency untuk mengelola Tabungan Perumahan. j. Bahwa tujuan program Tapera adalah untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiyaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta. Yang dimaksud “dana murah jangka panjang” adalah dana dengan suku bunga yang terjangkau yang sekaligus mampu menanggulangi ketidaksesuaian antara jangka waktu sumber biaya dan jangka waktu pengembalian atau tenor kredit kepemilikan rumah (Pasal 3 dan penjelasannya UU Tapera); k. Peserta Tapera adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang telah membayar simpanan (Pasal 1 angka 3 UU Tapera). Berdasarkan Pasal 7, setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum, wajib menjadi peserta. Sementara bagi pekerja mandiri yang berpenghasilan di bawah upah minimum, dapat menjadi peserta; l. Bahwa pelaksanaan program Tapera tidak menghilangkan peran negara. Justru sebaliknya, negara secara praktis terlibat langsung (intervensi negara) dalam penyediaan rumah bagi kalangan lemah, 326 dengan membuat sejumlah regulasi dan membentuk lembaga khusus (BP Tapera); m. Bahwa negara mengalokasikan APBN sejumlah 2,5 triliun rupiah (berdasarkan PP Nomor 57 Tahun 2018) bagi modal pembentukan BP Tapera yang digunakan untuk operasionalisasi BP Tapera. Kemudian menurut data BP Tapera, setiap tahun negara mengalokasikan APBN untuk subsidi perumahan (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan/FLPP) yang dikelola oleh BP Tapera. Misalkan tahun 2020, alokasi APBN untuk FLPP kurang lebih sebesar 11 triliun rupiah. Untuk tahun 2021, sebesar 19,5 triliun rupiah, untuk tahun 2022 sebesar 25 triliun rupiah, untuk tahun 2023 sebesar 26 triliun rupiah dan tahun 2024 sebesar 24,5 triliun rupiah. Hal ini menegaskan bahwa negara hadir dan berperan aktif dalam pembiayaan perumahan. 5. Bahwa sesuai dengan Keterangan Ahli Pemerintah oleh: Dr. Oce Madril, S.H., M.A Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) dinyatakan bahwa kepesertaan tapera yang bersifat wajib merupakan perangkat untuk mengelola dana masyarakat secara bersama-sama dan saling menolong antarpeserta dalam menyediakan dana murah jangka panjang. Penjelasan mengenai hal dimaksud adalah sebagai berikut: a. Bahwa Tapera merupakan perangkat untuk mengelola dana masyarakat secara bersama-sama dan saling menolong antarpeserta dalam menyediakan dana murah jangka panjang dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau oleh peserta (penjelasan UU Tapera). b. Bahwa Asas penting dalam pelaksanaan Tapera adalah “Kegotongroyongan”, bahwa bersama-sama dan saling menolong antarpeserta dalam menyediakan dana murah jangka panjang dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi peserta. Asas kegotongroyongan ini membutuhkan partisipasi banyak pihak secara bersama-sama dan jangka panjang. Dengan begitu, maka tujuan Tapera dapat dicapai, yaitu penyediaan 327 dana murah jangka panjang untuk pembiayaan perumahan bagi peserta (asas keterjangkauan dan keberlanjutan). c. Bahwa konsep kepesertaan yang bersifat wajib bukanlah hal baru. Konsep ini telah lama diterapkan pada asuransi sosial atau program jaminan sosial. Dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), diatur bahwa: “Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan pada prinsip: g. kepesertaan bersifat wajib”. d. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), juga dinyatakan soal prinsip “kepesertaan BPJS yang bersifat wajib” (Pasal 4 UU BPJS). Lebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal 4 huruf g UU BPJS disebutkan: Yang dimaksud dengan “prinsip kepesertaan bersifat wajib” adalah prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi Peserta Jaminan Sosial, yang dilaksanakan secara bertahap. e. Dalam ketentuan Pasal 14 UU BPJS diatur bahwa “Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial.” Prinsip kepesertaan bersifat wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi (rakyat dan pemerintah) serta kelayakan penyelenggaraan program. Tahapan pertama dimulai dari pekerja di sektor formal, kemudian sektor informal dan pekerja mandiri. f. Merujuk pada ketentuan di atas, konsep “kepesertaan bersifat wajib” sejatinya merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya dalam sistem Welfare State melalui pemenuhan standar kehidupan yang layak. Sifat wajib menjadi peserta Tapera bagi pekerja yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum, diperlukan untuk tercapainya tujuan Tapera, yakni agar tersedianya dana 328 murah jangka panjang yang dapat dimanfaatkan oleh pekerja untuk pembiayaan perumahan. Apabila sifat wajib kepesertaan ini diubah menjadi “tidak wajib”, maka tujuan Tapera tidak akan tercapai. g. Konsep kepesertaan bersifat wajib, telah beberapa kali diuji konstitusionalitasnya oleh MK. Mahkamah telah memberikan penegasan berkaitan dengan asas ”kepesertaan bersifat wajib” yang merupakan salah satu jalan untuk mencapai tujuan Welfare State, diantaranya dalam Putusan berikut. h. Dalam Putusan Nomor 50/PUU-VIII/2010, bertanggal 21 November 2011, halaman 91, MK Mempertimbangkan: ”[3.14.7] Bahwa dalam UU SJSN, kepesertaan asuransi diwajibkan untuk setiap orang yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam UU SJSN, sehingga menjadi peserta asuransi bersifat imperatif. Oleh karena itu Undang-Undang mewajibkan kepada mereka yang telah memenuhi syarat untuk menjadi peserta. Dengan demikian seseorang yang mendapatkan jaminan sosial harus menjadi peserta program jaminan sosial. Dengan kata lain perikatan antara tertangggung (peserta) dengan penanggung (BPJS) dalam jaminan sosial juga timbul karena Undang-Undang, yang kepesertaannya dimulai setelah yang bersangkutan membayar iuran dan/atau iurannya dibayar oleh pemberi kerja. Bagi mereka yang tergolong fakir miskin dan orang yang tidak mampu maka iurannya dibayar oleh Pemerintah [vide Pasal 17 ayat (4) UU SJSN];”. “[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Mahkamah sistem jaminan sosial yang diatur dalam UU SJSN telah memenuhi maksud Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, UU SJSN dengan sendirinya juga merupakan penegasan kewajiban negara terhadap hak atas jaminan sosial sebagai bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (3) UUD 1945, yang mewajibkan negara untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan menjamin pemenuhannya (to fullfil)...” “…Mengenai iuran asuransi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU SJSN merupakan konsekuensi yang harus dibayar oleh semua peserta asuransi untuk membayar iuran atau premi yang besarnya telah ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku yang tidak semuanya dibebankan kepada negara. Dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 konsep Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah pemerintah membiayai yang tidak mampu membayar iuran, yang bersesuaian dengan Pasal 17 ayat (4) UU SJSN. Berdasarkan hal tersebut menurut Mahkamah UU SJSN telah menerapkan prinsip asuransi sosial dan kegotong-royongan yaitu dengan cara mewajibkan 329 bagi yang mampu untuk membayar premi atau iuran asuransi yang selain untuk dirinya sendiri juga sekaligus untuk membantu warga yang tidak mampu” i. Dalam Putusan Nomor 138/PUU-XII/2014, bertanggal 7 Desember 2015, halaman 204-205, MK Mempertimbangkan: ".....Lebih lanjut, apabila melihat ketentuan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak" maka tujuan dari asuransi sosial adalah untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebutuhan dasar yang layak pada hakikatnya adalah mempertahankan hidup seseorang, sehingga orang tersebut mampu berproduksi atau berfungsi normal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Hal tersebut kemudian yang salah satunya mendasari adanya kewajiban untuk serta bagi seluruh rakyat Indonesia, karena apabila pemenuhan kebutuhan dasar tersebut diharapkan secara sukarela dengan membeli asuransi maka sebagian besar penduduk tidak mampu atau tidak disiplin untuk membeli asuransi..." j. Dalam Putusan Nomor 101/PUU-XIV/2016, bertanggal 23 Mei 2017, MK Mempertimbangkan: ”[3.11.3] Bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum di atas, maka yang didalilkan oleh Pemohon yang pada pokoknya berkenaan dengan BPJS sebagai satu-satunya penyelenggara jaminan sosial secara nasional, kepesertaan wajib dan iuran wajib menjadi tidak beralasan menurut hukum, karena dalil-dalil Pemohon tersebut sudah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 138/PUU-XII/2014 bertanggal 7 Desember 2015. Adapun mengenai Pasal 14 UU 24/2011, secara implisit telah juga dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 138/PUU-XII/2014 bertanggal 7 Desember 2015, yang kemudian dikuatkan kembali dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XIII/2015, bertanggal 28 Juli 2016, yang pada intinya menyatakan bahwa kepesertaan wajib tidak bertentangan dengan UUD 1945” k. Dalam Putusan MK No 72/PUU-XVII/2019, bertanggal 30 September 2021, halaman 255, halaman 263-264 MK Mempertimbangkan: ”[3.19] Menimbang bahwa berkenaan prinsip kegotongroyongan, menurut Mahkamah prinsip dimaksud merupakan nilai luhur bangsa Indonesia yang menjadi salah satu esensi jiwa Pancasila terutama sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam menjalankan prinsip kegotongroyongan setiap orang atau 330 individu berpartisipasi aktif untuk terlibat dalam memberi nilai tambah kepada individu lain di lingkungannya. Apabila diletakkan dalam konteks jaminan sosial, UU 24/2011 mendefinisikan prinsip kegotongroyongan sebagai prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya [vide Penjelasan Pasal 4 huruf a UU 24/2011]. Sejauh yang bisa dipahami Mahkamah, prinsip kegotongroyongan inilah yang menjadi salah satu latar belakang pengalihan program jaminan hari tua dan program pensiun yang diselenggarakan oleh PT TASPEN (Persero) kepada BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang menghendaki jaminan sosial dapat dinikmati secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia, baik yang tidak mampu –yang menerima bantuan iuran- maupun yang mampu dengan iuran yang terjangkau, sehingga semua pihak bergotongroyong dan berkontribusi dalam BPJS”. 6. Bahwa Pihak Terkait mendukung substansi analisa ini sebagaimana disampaikan oleh Ahli Pemerintah Prof. Ir. Ruslan Prijadi, M.B.A., Ph.D. pada sidang tanggal 5 Juni 2025 yang menyatakan: Pertama tentang praktik pembiayaan perumahan di negara-negara lain, sekaligus mungkin untuk menjawab dari Yang Mulia Dr. Arsul tadi, ya, dengan laporan ADB. Memang betul di negara-negara lain juga diterapkan seperti di Tiongkok, di Malaysia, di Meksiko, dan sebagainya. Khusus mengenai di Singapura, tadi betul ada pemisahan antara pembiayaan dengan pembangunan perumahannya, Dr … Yang Mulia Dr. Arsul. Tapi kalau kita lihat ke belakang, memang kita ini agak telat menurut saya, Yang Mulia Dr. Arsul, ya. Pada awal-awalnya pembangunan CPF di Singapura, itu yang sangat mendorong-dorong justru adalah kaum-kaum pekerjanya. Mereka bilang, “Ini perlu buat kami, karena kami butuh masa depan”. Jadi, memang pada saat itu mereka pun melihat ke depan, bukan melihat setahun, dua tahun, tiga tahun. Para pekerjanya, termasuk di parlemennya yang sangat mendorong diterapkannya iuran ini. Mereka bilang, “Kita sanggup bayar kok, asalkan betul,” Yang Mulia Dr. Arsul, “Pemerintahnya bagaimana menjaminnya ini?” Jadi, betul. Tapi pembuktiannya memang tidak serta-merta juga. Housing di Singapura itu baru diterapkan setelah hampir 30 tahun. Gonjang-ganjing sistem pembiayaan di Singapura untuk pensiun. Baru akhirnya mereka berhasil tahun 1980-an. Padahal mereka sudah memulai dari 1951 tentang kewajiban untuk iuran tadi. Jadi, memang perjuangan yang luar biasa panjang. Dan kalau boleh pendapat pribadi, ini Yang Mulia Pak Ketua, ya, kita rada terlambat. Tapi itu yang harus dilalui menurut saya. Tidak bisa juga, kita ingin potong copas untuk loncat ke … langsung ke berhasilan. 7. Bahwa proses bisnis BP Tapera dengan Bapertarum PNS adalah berbeda. Skema Bapertarum PNS belum mengenal skema pemupukan 331 yaitu skema yaitu skema untuk meningkatkan nilai Dana Tapera yang dilakukan dengan prinsip konvensional atau prinsip syariah sebagaimana tercantum Pasal 21 UU Tapera. UU Tapera memberikan manfaat berupa akses pembiayaan perumahan bagi Peserta MBR serta hasil pemupukan simpanan bagi seluruh peserta saat kepesertaan berakhir. Selain itu program Tapera bukanlah beban finansial, melainkan tabungan bermanfaat yang memberikan akses pembiayaan perumahan dengan bunga yang bersifat tetap, bebas PPN termasuk asuransi, serta hasil pemupukan simpanan. Peserta juga berpotensi memperoleh manfaat tambahan seiring optimalisasi skema Tapera secara penuh. IV. KESIMPULAN Berdasarkan keseluruhan pokok-pokok yang telah diuraikan di atas, Pihak Terkait menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut: 1. Pembentukan UU Tapera merupakan amanat dari Pasal 121 sampai dengan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU PKP) adalah bentuk upaya pengembangan sistem pembiayaan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang dibentuk oleh Pemerintah dan dirancang untuk mengurangi ketergantungan pemenuhan rumah melalui APBN dalam pembiayaan perumahan murah jangka panjang. 2. Ketentuan Wajib menjadi Peserta dalam Skema Tabungan Perumahan Rakyat selaras dengan asas kegotongroyongan, keadilan, dan keberlanjutan yang menekankan bahwa Peserta yang lebih mampu secara finansial memberikan dukungan kepada Peserta yang kurang mampu melalui kepesertaan tabungan untuk menyediakan dana murah jangka panjang. Kepesertaan Tapera adalah “tabungan” dimana pada akhir masa kepesertaannya berhak memperoleh Pengembalian Simpanan dan hasil pemupukannya. Sifat kepesertaan Tapera tidak dapat dimaknai sebagai “sukarela” karena akan menimbulkan tidak tercapainya tujuan negara 332 untuk memenuhi hak warga negara dalam bertempat tinggal sesuai ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, tidak tercapainya keadilan distributif, dan pembiayaan perumahan akan kembali berfokus dan bergantung pada subsidi perumahan yang sebagian besar bersumber dari APBN. 3. Skema Tapera mengadopsi keunggulan dari 2 (dua) skema internasional yaitu Dana Tapera dapat bersumber dari dana yang berbasis kepesertaan seperti dalam skema Housing Provident Fund (HPF) untuk memastikan keberlanjutan kontribusi dan kesinambungan pendanaan serta Dana Tapera dapat bersumber juga dari sumber dana lainnya seperti dalam skema Contractual Saving, untuk memperkuat ketersediaan likuiditas dan mengurangi risiko pendanaan. 4. Program Tapera tidak dapat diartikan sebagai beban finansial, dikarenakan Skema Tapera merupakan “tabungan” yang tidak akan hilang dan berkurang serta akan dikembalikan pada akhir masa kepesertaannya beserta hasil pemupukannya. Program Tapera justru memberikan banyak manfaat bagi Pesertanya seperti Pembiayaan Perumahan (KPR, KBR, dan/atau KRR) dengan banyak keuntungan dibandingkan dengan pembiayaan komersial lainnya. 5. Untuk menjamin kelangsungan proses bisnis Pengelolaan Dana Tapera yang aman dilakukan Pengawasan dan Pemeriksaan sesuai ketentuan Pasal 69 sampai dengan Pasal 71 UU Tapera, dengan melibatkan berbagai instansi termasuk Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan. Selain itu BP Tapera dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) jo Pasal 58 PP Tapera. 6. Bahwa Tapera merupakan open legal policy. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 28H UUD 1945 sebagai hak, serta dalam Pasal 34 ayat (2) dan (3) sebagai upaya untuk pemenuhan kesejahteraan umum. Dari sisi hukum internasional, kaidah ICESCR (UU 11/2005) menyatakan sementara realisasi hak atas tempat tinggal merupakan tanggungjawab/kewajiban negara, namun bagaimana bentuk kebijakannya adalah berbeda-beda/diskresional sesuai dengan kemampuan dari negara yang bersangkutan. 333 7. Bahwa UU Tapera adalah dalam rangka melaksanakan delegasi pembentukan UU oleh UUD 1945 yang pembentukannya didasarkan pada Pasal 28H, dan Pasal 34 ayat (2) dan (3) UUD 1945. UU Tapera telah menjadi komitmen bagi Indonesia untuk merealisasikan hak atas tempat tinggal yang merupakan hak dasar untuk mencapai hidup yang layak sebagaimana diatur dalam UU 39/1999, dan ICESCR (UU 11/2005), sekaligus penjabaran lebih lanjut atas ketentuan dalam UU 1/2011. 8. Jaminan atas hak atas tempat tinggal merupakan perwujudan dari konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State) yang dianut oleh Indonesia. Kewajiban negara dalam menjamin pemenuhan kebutuhan warga negara atas tempat tinggal yang layak dan terjangkau melalui UU Tapera sejatinya telah memenuhi tujuan negara kesejahteraan yang dianut oleh konstitusi Indonesia, khususnya pemenuhan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. 9. Penyelenggaraan Tapera sebagaimana diatur dalam UU Tapera telah menerapkan prinsip "kegotongroyongan" yaitu bersama-sama dan saling menolong antarpeserta dalam menyediakan dana murah jangka panjang dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi peserta. 10. Gagasan “Kepesertaan Bersifat Wajib” dalam Tapera sejatinya merupakan salah satu dari upaya pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya (Welfare State) melalui pemenuhan standar tempat tinggal yang layak. Secara yuridis, asas kepesertaan bersifat wajib telah diatur dalam beberapa peraturan perundang- undangan dan telah dikuatkan dalam beberapa Putusan MK. 11. Pihak Terkait mendukung pandangan Ahli Pemerintah bahwa pembiayaan perumahan melalui skema iuran seperti Tapera juga diterapkan di berbagai negara, termasuk Singapura, yang sukses setelah melalui proses panjang selama puluhan tahun. Ahli Pemerintah menekankan bahwa keberhasilan sistem seperti CPF di Singapura justru berasal dari dorongan para pekerja sendiri yang memikirkan masa depan, bukan hasil dari kebijakan instan. Oleh karena itu, meskipun Indonesia 334 memulai agak terlambat, perjuangan membangun sistem pembiayaan jangka panjang ini tetap penting dan tidak bisa dilompati begitu saja. 12. Skema Tapera memiliki proses bisnis yang berbeda dengan Bapertarum PNS karena telah mengadopsi mekanisme pemupukan dana sesuai prinsip konvensional atau syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Tapera. Dengan berbagai manfaat seperti akses pembiayaan perumahan berbunga tetap, bebas PPN, termasuk asuransi, serta hasil pemupukan simpanan, Tapera merupakan tabungan jangka panjang yang menguntungkan dan berpotensi memberikan manfaat tambahan di masa depan. [2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; 335 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863, selanjutnya disebut UU 4/2016) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 336 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon dalam permohonan a quo adalah Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) UU 4/2016 yang selengkapnya menyatakan: Pasal 7 ayat (1) UU 4/2016 Setiap Pekerja dan Pekerja Mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta. Pasal 9 ayat (1) UU 4/2016 Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib didaftarkan oleh Pemberi Kerja. 2. Bahwa menurut para Pemohon, norma a quo merugikan hak konstitusional para Pemohon karena kewajiban seluruh pekerja menjadi anggota Tapera beserta konsekuensi membayar iurannya yang bersifat memaksa menghalangi para Pemohon untuk mendapatkan hak konstitusional berupa pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum, hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 337 tinggal, dan jaminan sosial yang dijamin dalam Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945; 3. Bahwa Pemohon I, Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN), mendalilkan dirinya sebagai badan hukum privat yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0004134.AH.01.07.Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian BAdan Hukum tanggal 8 Maret 2017 [vide Bukti P-3], yang dalam hal ini diwakili oleh Baso Rukman Abdul Jihad selaku Ketua Umum, Lilis Mahmudah selaku Sekretaris Umum serta Siti Iskharoh selaku Bendahara Umum yang kesemuanya merupakan Dewan Pengurus Pusat KSPN dan menurut Pasal 15 AD/ART memiliki kewenangan dan kewajiban untuk mewakili perkumpulan terkait dengan kebijakan pemerintah yang ada hubungannya dengan ketenagakerjaan [vide Bukti P-1]. Selanjutnya, dalam Pasal 10 AD/ART Pemohon I disebutkan salah satu misi perkumpulan adalah memperjuangkan kesejahteraan anggota/pekerja dan keluarganya agar memperoleh kehidupan yang layak dan bermartabat [vide Bukti P-1]. Dengan demikian, setelah memeriksa AD/ART Pemohon I, khususnya yang berkait dengan misi Perkumpulan serta pihak yang berhak mewakili Pemohon I dalam konteks permohonan a quo, Mahkamah berpendapat Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo karena pengajuan permohonan relevan dengan misi perkumpulan serta diwakili oleh pihak yang memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan (Pemohon I); 4. Bahwa Pemohon II, Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Dedi Sudrajat selaku Ketua Umum, Moch. Edi Priyanto selaku Sekretaris Umum serta Abdul Ghofur selaku Bendahara Umum, di mana berdasarkan Pasal 37 angka (8) AD/ART menyatakan pengurus berhak mewakili organisasi untuk menghadap dalam sidang di Pengadilan Hubungan Industrial dan sidang-sidang lainnya [vide Bukti P-7]. Namun, tidak terdapat penjelasan mengenai organisasi dimaksud telah berbadan hukum atau tidak, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK maka Mahkamah akan memperlakukannya sebagai sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. 338 Berdasarkan Pasal 9 angka 2 dan angka 3 AD/ART Pemohon II disebutkan tujuan dan fungsi organisasi adalah untuk melindungi dan membela hak dan kepentingan pekerja, serta meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, berdasarkan Pasal 11 angka 2 AD/ART dinyatakan menjalankan usaha (aktifitas) untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan sesuai tuntutan jaman. Dengan uraian demikian, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama AD/ART Pemohon II, khususnya yang berkait dengan tujuan didirikannya organisasi dan aktivitas organisasi serta pihak yang berhak mewakili Pemohon II dalam konteks permohonan a quo, Mahkamah berpendapat Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo karena pengajuan Permohonan a quo relevan dengan tujuan dan aktivitas Perkumpulan dan diwakili oleh pihak yang berhak bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan (Pemohon II); 5. Bahwa Pemohon III, Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia merupakan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang dicatat pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dicatatkan pada tanggal 18 April 2022 dengan Nomor 45/FSP/JS/IV/2022 [vide Bukti P-11]. Dalam hal ini diwakili oleh Moh. Jumhur Hidayat selaku Ketua Umum, Muhammad Asrul Ramadhan, S.H., M.M. selaku Sekretaris Umum serta Sri ambar Wiyanti selaku Bendahara Umum. Pemohon III mendalilkan sebagai serikat buruh dan berdasarkan Pasal 10 angka (3) AD/ART Pemohon III memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya serta memperjuangkan perbaikan nasib, syarat-syarat kerja dan kondisi kerja menuju tercapainya kehidupan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia pada umumnya [vide Bukti P-10]. Berdasarkan uraian di atas, oleh karena tidak ditemukannya penjelasan yang menyatakan Pemohon III merupakan badan hukum atau bukan badan hukum, sehingga dengan mengacu pada Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, Mahkamah mengkualifikasikannya sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama. Dalam konteks itu, dengan merujuk pada Anggaran Dasar Pemohon III, pengajuan permohonan a quo relevan dengan tujuan didirikannya organisasi (Pemohon III). Namun, setelah Mahkamah memeriksa dengan 339 saksama AD/ART Pemohon III, Mahkamah tidak menemukan ketentuan yang mengatur mengenai siapa yang berhak mewakili untuk dan atas nama Pemohon III. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memperoleh keyakinan apakah Moh. Jumhur Hidayat selaku Ketua Umum, Muhammad Asrul Ramadhan, S.H., M.M. selaku Sekretaris Umum dan Sri ambar Wiyanti selaku Bendahara Umum, berhak bertindak untuk dan atas nama Pemohon III dalam kaitan dengan pengajuan permohonan a quo. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo. 6. Bahwa Pemohon IV, Federasi Pelita Mandiri Kalimantan Barat (FPM Kalbar) mendalilkan sebagai serikat buruh yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor 22 bertanggal 8 Agustus 2022 Notaris Budi Perasetiyono, S.H., yang dalam hal ini diwakili oleh M. Busnatul Ulum selaku Ketua Umum, Firlandie selaku Sekretaris Jenderal dan Mariyah selaku Bendahara Umum. Berdasarkan Pasal 21 Angka 5 AD Pemohon IV menyatakan bahwa pengurus berhak mewakili perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan, selain itu Surat Keputusan Nomor 001/FPM- KALBAR/A/VI/2022 tentang Susunan Pengurus Organisasi FPM Kalimantan Barat menyatakan M. Busnatul Ulum sebagai Ketua Umum FPM Kalbar, Firlandie sebagai Sekretaris Jenderal dan Mariyah sebagai Bendahara Umum [vide Bukti P-14 dan Bukti P-16]. Dengan demikian ketiganya berhak bertindak untuk dan atas nama Pemohon IV dalam permohonan a quo. Selanjutnya, setelah Mahkamah memeriksa AD/ART FPM Kalbar (Pemohon IV) memiliki tujuan memberikan perlindungan dan pembelaan atas hak-hak kepentingan serikat pekerja dan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan keluarganya dengan salah satu bentuk usaha (aktifitas) berupa pengembangan dan peningkatan kemampuan sosial ekonomi pekerja sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 dan Pasal 10 AD/ART [vide Bukti P-15]. Berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berpendapat bahwa pengajuan permohonan a quo relevan dengan tujuan didirikannya FPM Kalbar (Pemohon IV) dan Pemohon IV diwakili oleh pihak yang berdasarkan AD/ART Pemohon IV berhak bertindak untuk dan atas nama Pemohon IV sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon IV memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam Permohonan a quo; 340 7. Bahwa Pemohon V, Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (SPPP) mendalilkan sebagai badan hukum privat yang disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0080709.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia tanggal 14 Desember 2016 [vide Bukti P-21]. Pemohon V dalam hal ini diwakili oleh Pengurus Pusat SPPP, yaitu Achmad Mundji selaku Ketua Umum, Saadi selaku Sekretaris Umum dan Estiningsih selaku Bendahara Umum. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 AD/ART menyatakan salah satu fungsi dan tujuannya adalah sebagai wadah demi tercapainya kesejahteraan pekerja dan keluarganya [vide Bukti P-19]. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan merujuk pada AD/ART Pemohon V, pengajuan permohonan a quo relevan dengan tujuan didirikannya organisasi (Pemohon V). Namun, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama AD/ART Pemohon V, Mahkamah tidak menemukan ketentuan yang mengatur mengenai siapa yang berhak mewakili untuk dan atas nama Pemohon V. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memperoleh keyakinan apakah Pengurus Pusat SPPP, yaitu Achmad Mundji selaku Ketua Umum, Saadi selaku Sekretaris Umum dan Estiningsih selaku Bendahara Umum, berhak bertindak untuk dan atas nama Pemohon V dalam kaitan dengan pengajuan permohonan a quo. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat Pemohon V tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo; 8. Bahwa Pemohon VI, Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 74 bertanggal 29 September 2022 Notaris Mundji Salim, S.H., dalam hal ini diwakili oleh Rudi Hartono B Daman selaku Ketua Umum dan Emelia Yanti Mala Dewi Siahaan selaku Sekretaris Jenderal yang Pimpinan Harian Dewan Pimpinan Pusat GSBI (Pemohon VI) [vide Bukti P-24 dan Bukti P-25]. Berdasarkan Peraturan Organisasi DPP GSBI Nomor 004- PO/DPP.GSBI/JKT/IV/2022, Pimpinan Harian yaitu Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dapat bertindak untuk dan atas nama organisasi di luar maupun di dalam pengadilan [vide Bukti P-26]. Selanjutnya, setelah Mahkamah mencermati AD/ART Pemohon VI, diketahui bahwa Pemohon VI memiliki tujuan dan fungsi yang berfokus kepada perjuangan kaum buruh untuk meningkatkan kesejahteraan [vide Pasal 6 dan Pasal 7 AD/ART GSBI, Bukti P-24]. 341 Berdasarkan uraian di atas, oleh karena tidak ditemukannya penjelasan yang menyatakan Pemohon VI merupakan badan hukum atau bukan badan hukum, sehingga dengan mengacu pada Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, Mahkamah mengkualifikasikannya sebagai kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama. Dengan merujuk pada AD/ART Pemohon VI, pengajuan permohonan a quo relevan dengan tujuan didirikannya organisasi (Pemohon VI). Selain itu, Pemohon VI diwakili oleh pihak yang berhak bertindak untuk dan atas nama Pemohon VI, sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon VI memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam Permohonan a quo; 9. Bahwa Pemohon VII, Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia (KBMI) mendalilkan dirinya sebagai serikat buruh dan telah dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta [vide Bukti P-32]. Pemohon VII dalam hal ini diwakili oleh Wahidin selaku Presiden, Ajat Sudrajat selaku Sekretaris Jenderal dan DK Arief Kusnadi selaku Bendahara Umum yang berdasarkan Surat Keputusan Nomor 01/SK/KBMI/VII/2022 merupakan Dewan Pengurus Pusat KBMI Periode 2022-2027 [vide Bukti P-31]. Berdasarkan AD/ART, Dewan Pengurus Pusat berwenang untuk bertindak atas nama organisasi baik ke dalam maupun ke luar organisasi dan pengadilan [vide Pasal 22 AD/ART, Bukti P-29]. Selain itu, setelah Mahkamah mencermati AD/ART Pemohon VII, diketahui bahwa Pemohon a quo memiliki tujuan memperjuangkan aspirasi kaum buruh dan mencapai kesejahteraan kaum buruh serta keluarganya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Pemohon VI melakukan upaya berupa mengupayakan pembuatan kebijakan yang berdampak terhadap ketenagakerjaan [vide Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 AD/ART]. Berdasarkan uraian di atas, oleh karena tidak ditemukannya penjelasan yang menyatakan Pemohon VII merupakan badan hukum atau bukan badan hukum, sehingga dengan mengacu pada Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, Mahkamah mengkualifikasikannya sebagai kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama. Dalam konteks permohonan, dengan merujuk pada AD/ART Pemohon VII, pengajuan permohonan a quo relevan dengan tujuan serta upaya yang dilakukan organisasi (Pemohon VII). Selain itu, Pemohon VII diwakili oleh pihak yang berhak bertindak untuk dan atas nama Pemohon VII, 342 sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon VII memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam Permohonan a quo; 10. Bahwa Pemohon VIII, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mendalilkan dirinya sebagai serikat pekerja yang dalam hal ini diwakili oleh Moh. Jumhur Hidayat selaku Ketua Umum, Arif Minardi selaku Sekretaris Jenderal, dan H. Ahmad Yani selaku Bendahara Umum. Berdasarkan AD/ART Pemohon VIII diketahui bahwa salah satu fungsi dan tujuannya adalah memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja serta keluarganya [vide Pasal 7 dan Pasal 9 AD/ART, Bukti P-26]. Berdasarkan uraian di atas, oleh karena tidak ditemukannya penjelasan yang menyatakan Pemohon VIII merupakan badan hukum atau bukan badan hukum, sehingga dengan mengacu pada Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, Mahkamah mengkualifikasikannya sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama. Berkaitan dengan permohonan, dengan merujuk pada AD/ART Pemohon VIII, pengajuan permohonan a quo relevan dengan tujuan didirikannya organisasi (Pemohon VIII). Namun, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama AD/ART Pemohon VIII, Mahkamah tidak menemukan ketentuan yang mengatur mengenai siapa yang berhak mewakili untuk dan atas nama Pemohon VIII. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memperoleh keyakinan apakah Moh. Jumhur Hidayat selaku Ketua Umum, Arif Minardi selaku Sekretaris Jenderal, dan H. Ahmad Yani selaku Bendahara Umum, berhak bertindak untuk dan atas nama Pemohon VIII dalam kaitan dengan pengajuan permohonan a quo. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat Pemohon VIII tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo; 11. Bahwa Pemohon IX, Serikat Buruh Sejahtera Independen ’92 (SBSI 92) mendalilkan dirinya sebagai serikat buruh dan didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 03 bertanggal 10 Januari 2022 Notaris Yanti Yulianti, S.H., M.Kn., yang dalam hal ini diwakili oleh Sunarti selaku Ketua, Asep Djamaludin selaku Sekretaris, dan Hermawan selaku Bendahara Umum. Berdasarkan AD/ART Pemohon IX memiliki tujuan mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja [vide Pasal 8 AD/ART, Bukti P-38]. Berdasarkan uraian di atas, oleh karena tidak ditemukannya penjelasan yang menyatakan Pemohon IX merupakan badan hukum atau bukan badan hukum, 343 Pemohon a quo hanya menguraikan sebagai serikat buruh yang didirikan berdasarkan akta notaris, sehingga dengan mengacu pada Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, Mahkamah mengkualifikasikannya sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama. Dengan merujuk pada AD/ART Pemohon IX, pengajuan permohonan a quo relevan dengan tujuan didirikannya organisasi (Pemohon IX). Namun, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama AD/ART Pemohon IX, Mahkamah tidak menemukan ketentuan yang mengatur mengenai siapa yang berhak mewakili untuk dan atas nama Pemohon IX. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memperoleh keyakinan apakah Sunarti selaku Ketua, Asep Djamaludin selaku Sekretaris, dan Hermawan selaku Bendahara Umum, berhak bertindak untuk dan atas nama Pemohon IX dalam kaitan dengan pengajuan permohonan a quo. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat Pemohon IX tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo. 12. Bahwa Pemohon X, Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) mendalilkan sebagai perkumpulan berbadan hukum dengan perubahan kepengurusan yang telah disetujui berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000975.AH.01.08.TAHUN 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan FSP Rokok Tembakau Makanan Minuman SPSI bertanggal 20 Mei 2022 [vide Bukti P-46]. Dalam hal ini, Pemohon X diwakili oleh Sudarto selaku Ketua Umum, Iyus Ruslan selaku Sekretaris Umum, dan Penny Rahayu selaku Bendahara Umum, kesemuanya merupakan perwakilan dari Pimpinan Pusat yang berwenang bertindak untuk dan atas nama organisasi baik di dalam maupun di luar pengadilan [vide Pasal 24 AD/ART, Bukti P-42]. Berdasarkan AD/ART Pemohon X memiliki tujuan yang pada intinya ikut aktif dalam kegiatan advokasi perlindungan hak-hak buruh [vide Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15, Bukti P-42]. Berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berpendapat bahwa pengajuan permohonan a quo relevan dengan tujuan didirikannya FSP RTMM-SPSI (Pemohon X) dan Pemohon a quo diwakili oleh pihak yang berdasarkan AD/ART berhak bertindak untuk dan atas nama Pemohon X sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon X memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam Permohonan a quo; 344 13. Bahwa Pemohon XI, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK INDONESIA) mendalilkan dirinya sebagai serikat pekerja yang dalam hal ini diwakili oleh Muhamad Rusdi selaku Presiden, Tri Asmoko Aripan selaku Sekretaris Jenderal serta Dedi Hartono selaku Bendahara Umum yang berdasarkan Surat Keputusan Pimpunan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Nomor 001.2/SK/DPP-ASPEK/VIII/2024 dalam Pasal 13 menyatakan Pimpinan DPP berwenang dalam mewakili organisasi baik di dalam maupun di luar pengadilan [vide Bukti P-51]. Selain itu, Pemohon XI memiliki tujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja serta memperjuangkan kesejahteraan pekerja sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 dan Pasal 9 AD/ART [vide Bukti P-50]. Berdasarkan uraian di atas, oleh karena tidak ditemukannya penjelasan yang menyatakan Pemohon XI merupakan badan hukum atau bukan badan hukum, sehingga dengan mengacu pada Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, Mahkamah mengkualifikasikannya sebagai kelompok orang yang memiliki kepentingan sama. Dengan merujuk pada AD/ART Pemohon XI, pengajuan permohonan a quo relevan dengan tujuan serta upaya yang dilakukan organisasi (Pemohon XI). Selain itu, Pemohon XI diwakili oleh pihak yang berhak bertindak untuk dan atas nama Pemohon XI, sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon XI memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam Permohonan a quo; Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, Pemohon III, Pemohon V, Pemohon VIII, dan Pemohon IX tidak dapat membuktikan kualifikasinya sebagai badan hukum dalam mengajukan permohonan a quo sehingga tidak memiliki kedudukan hukum. Sedangkan, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon X dan Pemohon XI (selanjutnya disebut para Pemohon) dalam kualifikasinya sebagai badan hukum privat, menurut Mahkamah telah dapat menjelaskan adanya hak konstitusional yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) UU 4/2016 yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dimaksud bersifat spesifik dan potensial serta memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya ketentuan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian karena norma a quo berpotensi 345 menghalangi para Pemohon untuk mendapatkan hak konstitusional berupa pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum, hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan jaminan sosial. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan para Pemohon tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) UU 4/2016 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara), yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) UU 4/2016 bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 karena Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebagaimana diatur dalam norma a quo mewajibkan seluruh pekerja untuk menjadi peserta sementara iuran Tapera yang merupakan tabungan bukanlah merupakan pajak atau pungutan paksa; 2. Bahwa menurut para Pemohon, kewajiban kepesertaan Tapera sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) UU 4/2016 justru mengalihkan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan hak atas tersedianya perumahan yang layak tersebut kepada masyarakat yang kemudian menimbulkan konsekuensi berupa berkurangnya penghasilan pekerja karena bertambahnya unsur potongan penghasilan sehingga hal tersebut menambah beban, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 346 Bahwa berdasarkan uraian dalil permohonan tersebut di atas, para Pemohon dalam petitum permohonannya pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan: 1. Kata ”wajib” dalam Pasal 7 ayat (1) UU 4/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ”dapat” yang bersifat pilihan; 2. Pasal 9 ayat (1) UU 4/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ”Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang secara sukarela memilih menjadi peserta, wajib didaftarkan oleh Pemberi Kerja”. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-73. Selain itu, para Pemohon juga mengajukan 2 (satu) orang ahli bernama Drs. Anthony Budiawan, CMA, dan Dr. Surya Tjandra, S.H., LL.M, dan 1 (satu) orang saksi bernama Rahmat Saputra, yang didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah tanggal 11 Desember 2024 dan 21 Mei 2025. Para Pemohon juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Juni 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 6 November 2024 serta keterangan tertulis bertanggal 6 November 2024 yang diserahkan kepada kepada Mahkamah dan diterima pada tanggal 19 Desember 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan kepada Mahkamah pada tanggal 22 November 2024 dan dibacakan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 26 November 2024, serta tambahan keterangan tertulis bertanggal 28 April 2025 yang diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 29 April 2025. Selain itu, Presiden juga menyerahkan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan PK-7. Kemudian juga mengajukan 2 (dua) orang Ahli bernama Prof. Ir. Ruslan Prijadi, M.B.A., Ph.D dan Dr. Oce Madril, S.H., M.A., serta 1 (satu) orang saksi bernama Adang Sutara, S.E., M.Si. yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 5 347 Juni 2025. Presiden juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Juni 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait telah menyerahkan keterangan tertulisnya yang dibacakan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 22 November 2024. Selain itu, Pihak Terkait juga menyerahkan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-12 dan keterangan tertulis 1 (satu) orang ahli bernama Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Juni 2025. Pihak Terkait juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Juni 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.12] Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama dalil permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.7] di atas, persoalan konstitusionalitas yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah sebagai berikut. (1) Apakah benar Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) UU 4/2016 bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 karena Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebagaimana diatur dalam norma a quo mewajibkan seluruh pekerja untuk menjadi peserta sementara iuran Tapera merupakan tabungan bukan pajak atau pungutan paksa. (2) Apakah benar norma Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) UU 4/2016 yang mewajibkan seluruh pekerja menjadi peserta Tapera telah mengalihkan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan hak atas tersedianya perumahan yang layak kepada masyarakat sehingga menambah beban masyarakat yang berpenghasilan rendah. Hal demikian bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. [3.13] Menimbang bahwa sebelum menjawab persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan para Pemohon tersebut di atas, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mengemukakan terkait dengan pengujian konstitusionalitas norma dalam UU Tapera, Mahkamah telah menguraikan pandangannya berkenaan 348 dengan prinsip-prinsip umum jaminan perlindungan hak atas rumah yang layak dalam konstitusi sebagaimana termaktub pada Paragraf [3.14] dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 yang telah diucapkan sebelumnya. Oleh karena pandangan dan prinsip umum tersebut berkaitan dengan persoalan yang dimohonkan pengujiannya, sehingga berlaku pula terhadap permohonan a quo. [3.14] Menimbang bahwa berkaitan dengan persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan para Pemohon sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.12], Mahkamah telah memberikan pertimbangannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 yang amarnya menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, yang diucapkan sebelumnya. Dengan demikian, oleh karena UU 4/2016 telah dinyatakan inkonstitusional secara keseluruhan, termasuk norma Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) UU 4/2016 maka dengan sendirinya pengujian norma yang dimohonkan para Pemohon dimaksud harus dinyatakan kehilangan objek. [3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; [4.2] Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon X dan Pemohon XI memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pemohon III, Pemohon V, Pemohon VIII, dan Pemohon IX tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.4] Pokok permohonan para Pemohon adalah kehilangan objek. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 349 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal delapan belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh sembilan, bulan September, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 14.59 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Ridwan Mansyur masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah, Rahadian Prima Nugraha dan Aqmarina Rasika sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Pihak Terkait BP Tapera dan/atau kuasanya. KETUA, ttd. Suhartoyo 350 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Dian Chusnul Chatimah ttd. Rahadian Prima Nugraha ttd. Aqmarina Rasika