134/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 134/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Josua A.F. Silaen Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Melanthon Siregar GG Barito Nomor 02, RT 00, RW 00, Kelurahan/Desa Marihat Jaya, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematang siantar, Provinsi Sumatera Utara. sebagai ----------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Rolis Barson Sembiring Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Perwira Komp Gundaling Indah No, RT. 00, RW. 00, Kelurahan/Desa Gundaling I, Kecamatan Beras Tagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. sebagai ---------------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Sheehan Ghazwa Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Terapi I C Blok BU Nomor 18, RT. 01, RW. 16, Kelurahan/Desa Menteng, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor. 2 sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Bima Saputra Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Cakalang Permai Nomor 6, RT. 04, RW. 06, Kelurahan/Desa Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon IV; 5. Nama : Michael Purnomo Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Flamboyan Raya Nomor 30 LK-XII, Kelurahan/Desa Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon V; 6. Nama : Marvelaa Nursyah Putri Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Tembaga Nomor 102, RT. 12, RT. N03, Kelurahan/Desa Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon VI; 7. Nama : Ahmad Ghiffari Rizqul Haqq Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Raya Ringinrejo, RT. 02, RW. 01, Kelurahan/Desa Ringinrejo, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. sebagai -------------------------------------------------------------------- Pemohon VII; 8. Nama : Muhammad Nugroho Suryo Utomo Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Mahasiswa 3 Alamat : KI Tahuru, RT. 04, RW. 02, Kelurahan/Desa Kedung Turi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. sebagai ------------------------------------------------------------------- Pemohon VIII; 9. Nama : Fathor Rahman Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : KP. Jatian, RT. 03, RW. 04, Kelurahan/Desa Selobanteng, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon IX; 10. Nama : Agusta Richo Figarsyah Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : KP. Jatian, RT. 01, RW. 04, Kelurahan/Desa Selobanteng, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon X; 11. Nama : Bagus Septyan Fajar Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : KP. Krajan, RT. 02, RW. 01, Kelurahan/Desa Selobanteng, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon XI; 12. Nama : Noval Fahrizal Gunawan Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Gondangdia Baru Nomor 59, RT. 03, RW. 09, Kelurahan/Desa Jaticempaka, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. sebagai -------------------------------------------------------------------- Pemohon XII; 4 Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SK-AP/IX/2023 bertanggal 15 September 2023 memberi kuasa kepada Halim Jeverson Rambe, S.H., Tandry Laksana Darisman, S.H., Edesman Andreti Siregar, S.H., Rio Saputro, S.H., Charles Paizer, S.H., Wiwit Ariyanto, S.H., Rahayu Fatika Sari, S.H., Sunandiantoro, S.H.,M.H., Purnomo, S.H., Dara Qudni, S.H., Oki Mandala Saputra, S.H., Sri Nuryati, S.H., Anang Suindro, S.H., M.H., Nauli Jhansen Rambe, S.H., Fhaishal, S.H., Geo Gowino Pasa, S.H.,M.Kn., dan Ika Ratna Dwi Januarti, S.H., Para Advokat dan Para Pengabdi Bantuan Hukum, yang seluruhnya tergabung dalam “TIM ADVOKASI UNTUK PROKLAMASI” beralamat di Banjar Nusasari, RT. 00, RW. 00, Kelurahan/Desa Nusasari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 21 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 September 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 128/PUU/PAN.MK/AP3/09/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 3 Oktober 2023 dengan Nomor 134/PUU-XXI/2023, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 25 Oktober 2023 dan diterima Mahkamah pada tanggal 27 Oktober 2023, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA I.1. Pemeriksaan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) sebagaimana diatur dalam: 5 a. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia telah menciptakan lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, hal tersebut tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. (selanjutnya dapat disebut sebagai Undang- Undang Mahkamah Konstitusi) (Bukti P-15). b. Bahwa salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, hal tersebut diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang pada pokoknya berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang- undang Dasar, dst…” c. Bahwa selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dst …..” d. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negaran Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076) selanjutnya dapat disebut dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Bukti P-16) menjelaskan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” e. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 6 Perundang-Undangan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut sebagai “Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”) (Bukti P-17) yang berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” I.2 Berdasarkan uraian tersebut di atas oleh karena permohonan a quo adalah pengujian materil terhadap frasa dan kata pada Pasal 12 huruf (l) dan Pasal 93 huruf (m), Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) terhadap Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. maka Mahkamah Konstitusi berwenang menerima, memeriksa, dan menjatuhkan putusan dalam permohonan a quo; II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON II.1 Kedudukan Hukum Para Pemohon 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Konstitusi mensyaratkan 5 (lima) hal, yaitu: 7 a) Adanya hak dan/ atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945; b) Bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c) Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapt dipastikan akan terjadi; d) Adanya hubungan sebab akibat (casual verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/ atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 2. Bahwa dimilikinya kedudukan hukum (legal standing) merupakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada Mahkamah Konstitusi, hal tersebut diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK Nomor 2 Tahun 2021) (Bukti P-18). 3. Bahwa di dalam Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menjelaskan sebagai berikut: “Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang- undang, yaitu: (a) Perorangan warga negara Indonesia; (b) Kesatuan Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarkat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang; (c) Badan Hukum Publik atau Privat; atau (d) Lembaga Negara” Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa: 8 “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hal-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Huruf a “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”. 4. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2021 menjelaskan: “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu : (a) Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; (b) Kesatuan Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarkat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang- undang; (c) Badan Hukum Publik atau badan Hukum Privat; atau (d) Lembaga Negara” 5. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 menyatakan: “Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.” 6. Bahwa kedudukan hukum Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang mengatasnamakan diri sebagai Kelompok Pro Kader Lintas Mahasiswa Indonesia (PROKLAMASI) yang memiliki hak konstitusional untuk memberikan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 34 9 Undang-Undang Pemilihan Umum yang berbunyi, “Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) Tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin”. 7. Bahwa Para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk memperoleh informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia dalam hal Rekam jejak Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang meliputi: Rekam jejak Medis (Kesehatan Fisik, Mental dan Psikologis), Rekam jejak tindak pidana korupsi, rekam jejak tindak pidana pencucian uang, rekam jejak pelanggaran Hak Asasi Manusia, Rekam jejak Penculikan Aktivis, Rekam jejak Penghilangan Orang Secara Paksa, dan Rekam jejak Tindak Pidana Berat Lainnya serta Rekam jejak karir, pekerjaan dan prestasi yang dimiliki; 8. Bahwa berdasarkan asas keterbukaan informasi publik yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik maka Para Pemohon sebagai pemilih dalam menentukan Presiden dan Wakil Presiden haruslah diberikan informasi secara umum, terbuka dan jujur berkaitan dengan Rekam jejak Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang meliputi: Rekam jejak Medis (Kesehatan Fisik, Mental dan Psikologis), Rekam jejak tindak pidana korupsi, rekam jejak tindak pidana pencucian uang, rekam jejak pelanggaran Hak Asasi Manusia, Rekam jejak Penculikan Aktivis, Rekam jejak Penghilangan Orang Secara Paksa, dan Rekam jejak Tindak Pidana Berat Lainnya serta Rekam jejak karir, pekerjaan dan prestasi yang dimiliki; 9. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berhak memperoleh informasi di negara yang menganut sistem demokrasi dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat sebagaimana diatur pada huruf (b) dalam pertimbangan pembentukan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Bukti P- 19), yang berbunyi: Huruf (b): “bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri 10 penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik” 10. Bahwa para Pemohon memiliki hak dan legal standing untuk mengajukan Permohonan a quo, hal tersebut didasarkan atas: 1. Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. 2. Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. 11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan untuk menjaga hak konstitusional para Pemohon, maka sudah sepatutnya Yang Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak dan kewenangan konstitusional (legal standing) untuk dapat mengajukan permohonan a quo; II.2. Kerugian Konstitusional para Pemohon akibat Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m Undang-Undang Pemilihan Umum 1. Bahwa Pasal 12 huruf l Undang-Undang Pemilihan Umum terkait tugas KPU yang berbunyi: “melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 2. Bahwa Pasal 93 huruf m Undang-Undang Pemilihan Umum terkait tugas Bawaslu yang berbunyi: “melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 3. Bahwa di dalam norma yang terkandung pada Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m Undang-Undang Pemilihan Umum tersebut di atas mengenai tugas dari KPU dan Bawaslu tidak memberikan kepastian hukum terhadap para Pemohon dikarenakan di dalam Undang-Undang tersebut tidak mengatur secara jelas mengenai tugas KPU dan Bawaslu untuk dapat melakukan Penelitian tentang Rekam Jejak Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden peserta pemilihan umum dan kemudian 11 menyampaikan hasil Penelitian tentang Rekam Jejak tersebut kepada Para Pemohon selaku pemilih dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga hal tersebut bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan menimbulkan kerugian konstitusional para Pemohon sebagai pemilih dikarenakan tidak dapat mengetahui Rekam Jejak Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang sedang mengikuti kontestasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 4. Bahwa sejak berlakunya ketentuan tersebut di atas, para Pemohon mengalami kerugian konstitusional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yakni Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28F, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut: a) Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. b) Pasal 28F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. 5. Bahwa dalam hal Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, berdasarkan Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Dengan demikian Para Pemohon yang merupakan perorangan warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih juga memiliki hak untuk memperoleh informasi secara umum, terbuka dan jujur dari KPU dan Bawaslu mengenai rekam jejak Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang meliputi: Rekam jejak Medis (Kesehatan Fisik, Mental dan Psikologis), Rekam jejak tindak pidana korupsi, rekam jejak tindak pidana pencucian uang, rekam jejak pelanggaran Hak Asasi Manusia, Rekam jejak Penculikan Aktivis, 12 Rekam jejak Penghilangan Orang Secara Paksa, dan Rekam jejak Tindak Pidana Berat Lainnya serta Rekam jejak karir, pekerjaan dan prestasi yang dimiliki; 6. Bahwa tidak diaturnya Tugas KPU dan Bawaslu untuk melakukan penelitian tentang rekam jejak Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden untuk selanjutnya diumumkan dan/atau diinformasikan kepada warga negara Indonesia paling lambat pada hari terakhir masa kampanye pasangan calon di dalam Pasal 12 huruf (l) dan Pasal 93 huruf (m) Undang-Undang Pemilihan Umum, mengakibatkan para Pemohon mengalami kerugian konstitusional atau setidaknya bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 7. Bahwa potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan menimbulkan kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud diatas antara lain: a) Potensial akan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki Kesehatan fisik, mental, dan psikologis yang buruk, kasar, tempramen, arogan, bertangan besi, dan bertindak sewenang- wenang, serta suka melakukan kekerasan kepada warga negara Indonesia; b) Potensial akan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden yang terlibat tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. c) Potensial akan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden yang terlibat dalam tindak pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Penculikan Aktivis, dan Penghilangan Orang Secara Paksa. d) Potensial dapat terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden yang tidak memiliki kemampuan mengelola permasalahan Bangsa dan Negara Indonesia dikarenakan memiliki rekam jejak diberhentikan dari pekerjaan dan tidak memiliki pengalaman serta tidak memiliki prsestasi yang dapat dibanggakan; Bahwa dalam hal Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden haruslah dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi sehingga Para Pemohon memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai rekam 13 jejak Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang meliputi: Rekam jejak Medis (Kesehatan Fisik, Mental dan Psikologis), Rekam jejak tindak pidana korupsi, rekam jejak tindak pidana pencucian uang, rekam jejak pelanggaran Hak Asasi Manusia, Rekam jejak Penculikan Aktivis, Rekam jejak Penghilangan Orang Secara Paksa, dan Rekam jejak Tindak Pidana Berat Lainnya serta Rekam jejak karir, pekerjaan dan prestasi yang dimiliki; 8. Dengan demikian jelaslah bahwa akibat berlakunya Pasal 12 huruf (l) dan Pasal 93 huruf (m), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) mengakibatkan para Pemohon mengalami kerugian konstitusional atau setidaknya bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi sehingga terbukti bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945; Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah membuktikan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan dalam hal permohonan Para Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, maka kerugian konstitusional atau setidaknya bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi tersebut dapat dihindari dan tidak terjadi. III. OBJEK PERMOHONAN Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap norma dan frasa pada Pasal 12 huruf (l) dan Pasal 93 huruf (m), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 14 Indonesia Nomor 6109) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang- undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) yang selengkapnya berbunyi: Pasal 12 KPU bertugas: Huruf (l) : melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 93 BAWASLU bertugas: Huruf (m): melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Terhadap: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E Ayat 1 Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pasal 28F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. IV. ALASAN PERMOHONAN PEMOHON Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon, mohon Kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menganggap terbaca ulang dan menjadi 15 satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam dalil alasan permohonan yang akan para Pemohon uraikan berikut ini: 1. Bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Konstitusi yang menjadi landasan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karena itu Undang-Undang Dasar 1945 haruslah dipahami secara komprehensif, tidak hanya dari sisi formil semata. Indonesia sebagai negara hukum haruslah dapat menjunjung tinggi hukum agar dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. sehingga hukum harus dipandang dan ditempatkan sebagai sarana untuk menjamin perlindungan terhadap hal-hak tiap warga negaranya; 2. Bahwa dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas menegaskan Negara Indonesia adalah Negara Hukum, oleh karena itu Perlindungan Hukum merupakan syarat mutlak dalam mencapai tegaknya negara hukum yang dijamin oleh Konstitusi. Salah satu prinsip negara hukum yang dijamin oleh Konstitusi adalah mengenai norma hukum itu sendiri yang menjamin dan melindungi setiap warga negara Indonesia. dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; 3. Bahwa dalam menerjemahkan norma yang terkandung dalam Konstitusi ke dalam undang-undang haruslah dapat mengakomodir seluruh hak, kewajiban serta kepentingan setiap warga negara Indonesia, termasuk hak warga negara Indonesia untuk memperoleh informasi dalam mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk memperoleh informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945; 4. Bahwa di Indonesia menganut sistem demokrasi yang telah memberikan ruang kepada seluruh rakyat Indonesia untuk berperan secara aktif dalam setiap penyelenggaraan negara terutama pesta demokrasi yang kita kenal dengan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; 5. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 yang pada pokoknya berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. 16 Artinya yang menentukan terpilihnya Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden menjadi Presiden dan Wakil Presiden adalah rakyat, yaitu warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 34 Undang-undang Pemilihan Umum yang berbunyi, “Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) Tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin”. 6. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mengatasnamakan diri sebagai kelompok “Pro Kader Lintas Mahasiswa Indonesia” (PROKLAMASI), usng usianya sudah genap 17 tahun sehingga Para Pemohon memiliki hak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum; 7. Bahwa dalam hal Pemilihan Umum telah diatur pada Pasal 22E Undang- Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”; 8. Bahwa setiap pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang kemudian kita kenal dengan Komisi Pemilihan Umum dan di awasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Pemilihan Umum; 9. Bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum dengan mekanisme menerima Pendaftaran Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, melakukan verifikasi secara administratif dan kemudian menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden untuk dapat berkontestasi dalam Pemilihan Umum, sehingga peran Komisi Pemilihan Umum sangat menentukan arah masa depan bangsa dan negara Indonesia; 10. Bahwa Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu mempunyai tugas untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Dasar 1945 dan Undang Undang Pemilihan Umum. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Pemilihan Umum yaitu “Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu 17 yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih ….Presiden dan Wakil Presiden…dst”. 11. Bahwa dalam Pasal 12 huruf (l) Undang-Undang Pemilihan Umum mengatur tentang tugas KPU yaitu: “melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 12. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 93 huruf (m) Undang-Undang Pemilihan Umum mengatur tentang tugas Bawaslu yaitu: “melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 14. Bahwa sejak berlakunya ketentuan tersebut di atas, para Pemohon mengalami kerugian konstitusional sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Dasar 1945 yakni Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28F, yang masing- masing menyatakan sebagai berikut: a) Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. b) Pasal 28F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. 15. Bahwa dalam hal Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, berdasarkan Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Dengan demikian para Pemohon yang merupakan perorangan warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih juga memiliki hak untuk memperoleh informasi secara umum, terbuka dan jujur dari KPU dan Bawaslu mengenai rekam jejak Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang meliputi: Rekam jejak Medis (Kesehatan Fisik, Mental dan Psikologis), Rekam jejak tindak pidana korupsi, rekam jejak tindak pidana pencucian uang, rekam jejak pelanggaran Hak Asasi Manusia, Rekam jejak Penculikan 18 Aktivis, Rekam jejak Penghilangan Orang Secara Paksa, dan Rekam jejak Tindak Pidana Berat Lainnya serta Rekam jejak karir, pekerjaan dan prestasi yang dimiliki; 16. Bahwa pentingnya informasi mengenai rekam jejak Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sebagaimana dimaksud diatas akan kami uraikan sebagai berikut: a. Dalam hal rekam jejak kesehatan fisik Presiden dan Wakil Presiden adalah merupakan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan yang memiliki tugas dan tangungjawab untuk mengelola dan memajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki luasan wilayah 7,81 juta km² dengan jumlah penduduk sebesar 273,8 juta orang, sehingga untuk dapat mengoptimalkan kemajuan untuk mencapai Indonesia Emas Tahun 2045 haruslah dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki fisik sehat, energik, dan tidak memiliki riwayat penyakit yang nantinya mengganggu pekerjaannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden. b. Dalam hal rekam jejak kesehatan mental dan psikologis Rekam Jejak kesehatan mental dan psikologis juga perlu di informasikan kepada para Pemohon dan seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih agar tidak terpilih pasangan calon yang memiliki jenis penyakit mental dan psikologis sebagai berikut: 1. Anxiety Disorder Di mana seseorang mengalami gangguan kecemasan saat merespon suatu objek atau situasi. Contohnya kecemasan di tempat umum atau keramaian, kepanikan dan fobia terhadap sesuatu, termasuk dalam Anxiety Disorders ini. 2. Mood Disorder Mood Disorder disebut juga gangguang afektif atau gangguan kejiwaan yang mempengaruhi perasaan seseorang. Pengertian mental disini, berupa perpindahan emosional yang ekstrem dari semula Bahagia berubah mendadak menjadi sedih juga termasuk dalam gangguan ini, atau yang lebih kita kenal dengan Bipolar Disorders. 19 3. Eating Disorders Eating Disorders atau gangguan makan ini melibatkan emosi, sikap, dan perilaku ekstrem yang mempengaruhi berat badan dan makanan penderitanya. Merasa selalu kelaparan dimanapun dan kapanpun atau tidak memiliki selera makan sama sekali adalah gejala yang umum diperhatikan. Anoreksia Nervosa dan Bullmia Nervosa termasuk dalam gangguan mental ini. 4. Personality Disorders Cara berfikir si penderita cenderung berbeda dengan Masyarakat pada umumnya, terkesan kaku, sehingga mengganggu fungsi normal penderita terhadap sekitar. Contohnya adalah perilaku antisosial dan sifat paranoid terhadap lingkungannya. 5. Obsessive-Compulsive Disorders (OCD) Contoh kasus seseorang dengan OCD adalah ada seseorang merasa ketakutan berlebih terhadap kuman, sehingga dia akan terus menerus mencuci tangan dan anggota tubuhnya agar terhindar dari kuman. 6. Post-Traumatic Stress Disorders (PTSD) Penderita PTSD memiliki pikiran dan kenangan yang abadi dan menakutkan dari pengalamannya di masa lalu, penderita gangguan ini cenderung mati rasa secara emosional. 7. Impulse Control anda Addition Disorders (ICAD) ICAD merupakan istilah bagi orang yang mengalami penyakit mental berupa kecanduan terhadap sesuatu. Penderita gangguan ini tidak dapat menahan dorongan untuk melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain. c. Dalam hal rekam jejak tindak pidana korupsi dan pencucian uang Harus kita pahami bersama bahwa ada hak hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat yang direnggut, sehingga tindak pidana korupsi digolongkaan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes) yang dalam upaya pemberantasannya juga harus menggunakan cara-cara yang luar biasa. Bahwa dampak dari tindak pidana korupsi terutama dalam sektor ekonomi yaitu lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, perununan 20 produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa publik, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak dan meningkatnya hutang pemerintah. Sedangkan dampak social dari tindak pidana korupsi menyebabkan kemiskinan, tercermin dari mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan semakin lambat, terbatasnya akses masyarakat miskin, meningkatnya angka kriminalitas, dan yang terakhir yaitu terlihat dari solidaritas social yang semakin langka. Sulitnya melacak hasil tindak pidana korupsi karena seringkali dilakukan pencucian uang oleh para koruptor dengan cara memasukkan hasil kejahatannya tersebut kedalam system keuangan. Sedangkan tindak pidana pencucian uang termasuk bentuk tindak pidana khusus yang memiliki hubungan dengan berbagai macam kejahatan. Tindak pidana pencucian uang dianggap sebagai kejahatan lanjutan, yaitu sebagai upaya pelaku untuk menyamarkan hasil dari suatu kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya agar dapat menikmati hasil kejahatan tersebut tanpa terlacak, termasuk salah satunya yaitu dari hasil kejahatan tindak pidanaa korupsi. Sehingga untuk menghindari terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki rekam jejak tindak pidana korupsi dan pencucian uang, maka penting kiranya para Pemohon sebagai pemilih memperoleh informasi tersebut dari KPU bersama Bawaslu sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum. d. Dalam hal rekam jejak pelanggaran Hak Asasi Manusia, Penculikan Aktivis, dan penghilangan orang secara paksa Bahwa Negara melalui pemerintah telah mendapatkan rekomendasi dari Tim Non-Yudisial Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat dan Presiden Joko Widodo telah mengakui Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang pernah terjadi di Indonesia. Berikut 12 (dua belas) kasus pelanggaran HAM yang diakui oleh Presiden Joko Widodo: 1) Peristiwa Tahun 1965 sampai Tahun 1966. Sejumlah besar orang yang dituduh komunis mengalami penangkapan, penahanan tanpa proses hukum, penyiksaan, perkosaan, kekerasan seksual, kerja paksa, pembunuhan hingga 21 penghilangan paksa. Dari hasil penyelidikan KOMNASHAM sekitar 32.774 orang diketahui telah hilangdan beberapa tempat diketahui sebagai lokasi pembantaian para korban. Sementara itu, beberapa riset menyatakan bahwa korban lebih dari 1,5 juta orang; 2) Peristiwa Penembakan Misterius Tahun 1982 sampai Tahun 1985 Penembakan Misterius atau Petrus yang terjadi sepanjang Tahun 1982 sampai dengan Tahun 1985 mengakibatkan sejumlah besar orang yang dianggap preman ditembak secara misterius hingga meninggal dunia. Operasi ini dilakukan Pemerintah Orde Baru untuk menertibkan mereka yang dianggap liar. Namun, sering kali penentuan sasaran itu dilakukan dengan hanya melihat penampilan luar sang target; 3) Peristiwa Talangsari, Lampung 1989 Menyebabkan 130 orang meninggal dan mengakibatkan terbakarnya 109 rumah hingga berbagai bentuk kekerasan lainnya dari aparat terhadap warga; 4) Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis, Aceh 1989 Merupakan peristiwa penyiksaan aparat ABRI terhadap warga aceh selama masa konflik pada Tahun 1989 sampai 1998. Peristiwa tersebut terjadi di masa Aceh dalam status Daerah Operasi Militer; 5) Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa Tahun 1997-1998 KOMNASHAM mencatat 14 orang yang telah menjadi korban penghilangan orang secara paksa yang sampai dengan sekarang belum dapat diketahui nasibnya. Mereka adalah Yuni Afrie, Sony, Herman Hendrawan, Dedi Hamdun, Nofal Alkatiri, Ismail, Suyat, Petrus Bima Anugrah, Wiji Thukul, Ucom Munandar Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin, dan Abdun Naser; 6) Peristiwa kerusuhan mei 1998 Kejadian ini menelan korban 1.190 jiwa sepanjang 13 sampai 15 mei 1998. Korban-korban tersebut termasuk 85 perempuan-khususnya etnis Tionghoa menjadi korban perkosaan secara berkelompok, dan ratusan gedung-gedung dirusak dan dibakar. Kasus ini terjadi di 88 lokasi di Jakarta, Bekasi, Tangerang, serta beberapa tempat di 22 Bandung, Solo, Klaten, Boyolali, Surabaya, Medan, Deli, Simalungun, Palembang, Padang. 7) Peristiwa Trisakti dan Semanggi I-II 1998-1999 Pada 12 Mei 1998, aparat melakukan penembakan terhadap empat orang mahasiswa Universitas Trisakti, yaitu Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Hendriawan Sie. Sementara itu, korban luka mencapai 681 orang dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Selanjutnya, sepanjang 8-14 November 1998, aparat kembali melakukan kekerasan kepada mahasiswa. Saat itu, para mahasiswa menolak Sidang Istimewa MPR karena dinilai inkonstitusional. Aparat lewat penembakan dengan peluru tajam yang mengakibatkan 18 orang mahasiswa meninggal. 8) Peristiwa pembunuhan dukun santet 1998-1999 Peristiwa ini merupakan pembunuhan terhadap ratusan orang yang dianggap berprofesi menjadi dukun santet di Banyuwangi. Peristiwa ini berlangsung pada Februari-September 1998. 9) Peristiwa Simpang KKA, Aceh 1999 Pada 3 Mei 1999, terjadi sebuah konflik di Aceh yang disebut nama Tragedi Simpang KKA (Simpang Kraft) atau yang juga dikenal dengan nama Insiden Dewantara atau Tragedi Krueng Geukueh. Tragedi Simpang KKA yang terjadi di Kecamatan Dewantara, Aceh, tersebut bermula dari kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI. 10) Peristiwa Wasior, Papua 2001-2002 Pada 13 Juni 2001, terduga aparat Korps Brigade Mobil melakukan penyerbuan kepada warga sipil di Desa Wondiboi, Wasior, Manokwari, Papua. Penyerbuan ini dipicu dari terbunuhnya lima anggota Brimob dan satu warga sipil di markas perusahaan PT Vatika Papuana Perkasa oleh terduga Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat- Organisasi Papua Merdeka. 11) Peristiwa Wamena, Papua 2003 Tragedi ini telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa sebanyak 33 orang, korban luka 53 orang, bangunan milik masyarakat yang rusak 23 dan terbakarnya sebanyak 530 unit, rusaknya 238 unit kendaraan dan 17 unit gedung milik pemerintah. 12) Peristiwa Jambo Keupok, Aceh 2003 Peristiwa ini berawal saat Desa Jambo Keupok yang diduga menjadi basis Gerakan Aceh Merdeka. Dalam operasinya, anggota TNI Para Komando bersama dengan Satuan Gabungan Intelijen melakukan tindak kekerasan terhadap penduduk sipil seperti penangkapan, penghilangan orang secara paksa, penyiksaan, dan perampasan harta benda. Puncaknya, ratusan pasukan militer membawa senjata laras panjang dan beberapa pucuk senapan mesin mendatangi Desa Jambo Keupok pada 17 Mei 2003. Tak kurang dari 16 orang penduduk sipil meninggal setelah disiksa, ditembak, bahkan dibakar hidup-hidup, serta lima orang lainnya turut mengalami kekerasan oleh aparat. Sumber: https://www.hukumonline.com/berita/a/daftar-12-peristiwa- pelanggaran-ham-berat-di-indonesia-lt63bf8f6412ecd/ (Bukti P-20) Bahwa untuk menindaklanjuti penyelesaian Non-Yudisial 12 (dua belas) kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia, Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisian Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat (Bukti P-21). Dan sekaligus mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat (Bukti P-22). Hal tersebut merupakan bukti bahwa saat ini Negara melalui Pemerintah sedang konsisten dalam menyelesaiakan kasus Pelanggaran HAM, Penculikan Aktivis, dan Penghilangan Orang Secara Paksa. Bahwa demi terwujudnya penyelesaian 12 (dua belas) kasus pelanggaran HAM, Penculikan Aktivis, dan Penghilangan Orang Secara Paksa tersebut diatas, dibutuhkan Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki Rekam Jejak yang bersih dan bukan merupakaan bagian dari pelaku dan/atau terlibat dalam kasus Pelanggaran HAM, Penculikan Aktivis, dan Penghilangan Orang Secara Paksa. 24 Sehingga untuk menghindari terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki rekam jejak Pelanggaran HAM, Penculikan Aktivis dan Penghilangan Orang Secara Paksa, maka penting kiranya Para Pemohon sebagai pemilih memperoleh informasi rekam jejak tersebut dari KPU bersama BAWASLU sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum. e. Dalam Rekam Jejak Karir dan Prestasi Bahwa untuk menjamin Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki kualitas, integritas, profesionalitas, serta bertanggungjawab dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, maka para Pemohon dan Warga Negara Indonesia perlu memperoleh informasi apakah Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pernah diberhentikan dari karir pekerjaannya baik di pemerintahan maupun non pemerintahan serta apa saja prestasi yang pernah dicapai dalam mengemban tugas dan tanggungjawab di dalam pekerjaannya baik di pemerintahan maupun non pemerintahan. Sehingga untuk menghindari terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki rekam jejak Karir dan Prestasi yang buruk, maka penting kiranya Para Pemohon sebagai pemilih memperoleh informasi rekam jejak tersebut dari KPU bersama Bawaslu sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum. 17. Bahwa rekam jejak tindak pidana Korupsi, Pencucian uang, Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa, dan tindak pidana berat lainnya. Adalah bertujuan agar para Pemohon dan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dapat mengetahui Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang pernah atau diduga menjadi bagian dari pelaku tindak pidana tersebut, sehingga para Pemohon dan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dapat menentukan secara objektif dan sadar dalam memilih Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang diharapkan dapat bertanggungjawab dan amanah mengemban tugas mulia yang diberikan oleh rakyat Indonesia. Adapun data atau informasi berkaitan dengan rekam jejak tersebut dapat diperoleh dari: a. Berkaitan dengan tindak pidana Korupsi dan/atau dugaan Tindak Pidana Korupsi dapat bersumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 25 Kepolisian, dan Kejaksaan, serta Pengadilan dalam kurun waktu 10 Tahun terakhir. b. Berkaitan dengan tindak pidana Pencucian Uang atau dugaan tindak pidana pencucian uang dapat bersumber dari transaksi keuangan yang dilakukan dalam kurun waktu 10 Tahun terakhir yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan/atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). c. Berkaitan dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa dapat bersumber dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM). 18. Bahwa informasi rekam jejak karir pekerjaan dan prestasi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden adalah bertujuan agar para Pemohon dan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dapat mengetahui apakah Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pernah diberhentikan dari tempatnya bekerja dan prestasi apa yang sudah pernah dicapainya. Berkaitan dengan informasi rekam jejak karir pekerjaan dan prestasi tersebut dapat bersumber dari Instansi Pemerintah, TNI, Polri, dan/atau dapat bersumber dari instansi non pemerintahan tempatnya bekerja. 19. Bahwa Undang-Undang Pemilu Pasal 12 Huruf (l) yang berbunyi, “melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dan Pasal 93 Huruf (m) yang berbunyi, “melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” tidak memberikan kepastian hukum tentang hak konstitusional para Pemohon dalam memperolah informasi sebagaimana Hak Konstitusional para Pemohon telah dijamin pada Pasal 28F Undang- Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Hal tersebut sejalan dengan asas Pemilihan Umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang 26 berbunyi: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. 20. Bahwa dalam hal para Pemohon dan seluruh warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih ingin memperoleh informasi sebagaimana dimaksud di atas maka KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden haruslah diberikan tugas untuk melakukan penelitian mengenai rekam jejak Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang meliputi: Rekam jejak Medis (Kesehatan Fisik, Mental dan Psikologis), Rekam jejak tindak pidana korupsi, rekam jejak tindak pidana pencucian uang, rekam jejak pelanggaran Hak Asasi Manusia, Rekam jejak Penculikan Aktivis, Rekam jejak Penghilangan Orang Secara Paksa, dan Rekam jejak Tindak Pidana Berat Lainnya serta Rekam jejak karir, pekerjaan dan prestasi yang dimiliki dan kemudian diinformasikan kepada seluruh rakyat Indonesia paling lambat pada masa akhir kampanye pasangan calon; 21. Bahwa para Pemohon menilai norma dan frasa yang terkandung dalam Pasal 12 huruf (l) dan Pasal 93 huruf (m) Undang-Undang Pemilihan Umum berkaitan dengan tugas KPU dan Bawaslu tidaklah secara spesifik memberikan tugas kepada KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden untuk dapat melakukan Penelitian dan memberikan informasi mengenai rekam jejak Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang meliputi: Rekam jejak Medis (Kesehatan Fisik, Mental dan Psikologis), Rekam jejak tindak pidana korupsi, rekam jejak tindak pidana pencucian uang, rekam jejak pelanggaran Hak Asasi Manusia, Rekam jejak Penculikan Aktivis, Rekam jejak Penghilangan Orang Secara Paksa, dan Rekam jejak Tindak Pidana Berat Lainnya serta Rekam jejak karir, pekerjaan dan prestasi yang dimiliki dan kemudian di informasikan kepada seluruh rakyat Indonesia paling lambat pada masa akhir kampanye pasangan calon. Sehingga hal tersebut bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon; 22. Bahwa untuk menjaga agar potensial kerugian konstitusional para Pemohon tidak terjadi, maka para Pemohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 12 huruf (l) Undang-Undang 27 Pemilihan Umum yang semula berbunyi, “melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “bersama Bawaslu melaksanakan penelitian mengenai rekam jejak pasangan calon yang telah terdaftar dan terverifikasi di KPU meliputi rekam jejak Medis (Kesehatan Fisik, Mental dan Psikologis), rekam jejak tindak pidana korupsi, rekam jejak tindak pidana pencucian uang, rekam jejak pelanggaran Hak Asasi Manusia, Rekam jejak Penculikan Aktivis, Rekam jejak Penghilangan Orang Secara Paksa, dan Rekam jejak Tindak Pidana Berat Lainnya serta Rekam jejak karir, pekerjaan dan prestasi yang dimiliki serta mengumumkan hasil penelitian tersebut kepada pemilih paling lambat pada hari terakhir masa kampanye pasangan calon, dan melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan”; 23. Bahwa untuk menjaga agar potensial kerugian konstitusional Para Pemohon tidak terjadi, maka para Pemohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 93 huruf (m) Undang-Undang Pemilihan Umum yang semula berbunyi, “melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “bersama KPU melaksanakan penelitian mengenai rekam jejak pasangan calon yang telah terdaftar dan terverifikasi di KPU meliputi rekam jejak Medis (Kesehatan Fisik, Mental dan Psikologis), rekam jejak tindak pidana korupsi, rekam jejak tindak pidana pencucian uang, rekam jejak pelanggaran Hak Asasi Manusia, Rekam jejak Penculikan Aktivis, Rekam jejak Penghilangan Orang Secara Paksa, dan Rekam jejak Tindak Pidana Berat Lainnya serta Rekam jejak karir, pekerjaan dan prestasi yang dimiliki serta mengumumkan hasil penelitian tersebut kepada pemilih paling lambat pada hari terakhir masa kampanye pasangan calon, dan melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”; 28 PETITUM Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian, para Pemohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon; 2. Menyatakan Pasal 12 huruf (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) yang semula berbunyi, “melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “bersama Bawaslu melaksanakan penelitian mengenai rekam jejak pasangan calon yang telah terdaftar dan terverifikasi di KPU meliputi rekam jejak Medis (Kesehatan Fisik, Mental dan Psikologis), rekam jejak tindak pidana korupsi, rekam jejak tindak pidana pencucian uang, rekam jejak pelanggaran Hak Asasi Manusia, Rekam jejak Penculikan Aktivis, Rekam jejak Penghilangan Orang Secara Paksa, dan Rekam jejak Tindak Pidana Berat Lainnya serta Rekam jejak karir, pekerjaan dan prestasi yang dimiliki serta mengumumkan hasil penelitian tersebut kepada pemilih paling lambat pada hari terakhir masa kampanye pasangan calon, dan melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan”; 3. Menyatakan Pasal 93 huruf (m) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 29 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) yang semula berbunyi, “melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “bersama KPU melaksanakan penelitian mengenai rekam jejak pasangan calon yang telah terdaftar dan terverifikasi di KPU meliputi rekam jejak Medis (Kesehatan Fisik, Mental dan Psikologis), rekam jejak tindak pidana korupsi, rekam jejak tindak pidana pencucian uang, rekam jejak pelanggaran Hak Asasi Manusia, Rekam jejak Penculikan Aktivis, Rekam jejak Penghilangan Orang Secara Paksa, dan Rekam jejak Tindak Pidana Berat Lainnya serta Rekam jejak karir, pekerjaan dan prestasi yang dimiliki serta mengumumkan hasil penelitian tersebut kepada pemilih paling lambat pada hari terakhir masa kampanye pasangan calon, dan melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.” 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, Atau Dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-22 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, 2. Bukti P-2 : Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, 3. Bukti P-3 : Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, 4. Bukti P-4 : Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, 5. Bukti P-5 : Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V, 6. Bukti P-6 : Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VI, 7. Bukti P-7 : Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VII, 8. Bukti P-8 : Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VIII, 9. Bukti P-9 : Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IX, 30 10. Bukti P-10 : Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon X, 11. Bukti P-11 : Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon XI, 12. Bukti P-12 : Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon XII, 13. Bukti P-13 : Fotokopi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 14. Bukti P-13A : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang; 15. Bukti P-14 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 16. Bukti P-15 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 17. Bukti P-16 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 18. Bukti P-17 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 19. Bukti P-18 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang; 20. Bukti P-19 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 21. Bukti P-20 : Print out laman situs https://www.hukumonline.com/ berita/a/daftar-12-peristiwa-pelanggaran-ham-berat-di- indonesia-lt63bf8f6412ecd/ 22. Bukti P-21 : Fotokopi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat; 23. Bukti P-22 : Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 31 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), selanjutnya disebut UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: 32 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 33 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m UU 7/2017, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut: Pasal 12 huruf l “KPU bertugas: a. … l. melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pasal 93 huruf m “Bawaslu bertugas: a. … m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.” 2. Bahwa para Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945; 3. Bahwa para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang mengatasnamakan diri sebagai Kelompok Pro Kader Lintas Mahasiswa Indonesia (PROKLAMASI) yang memiliki hak konstitusional untuk memberikan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 4. Bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk memperoleh informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia dalam hal rekam jejak calon presiden dan calon wakil presiden yang meliputi: rekam jejak medis (kesehatan fisik, mental dan psikologis), rekam jejak tindak pidana korupsi, rekam jejak tindak pidana pencucian uang, rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia, rekam jejak penculikan aktivis, rekam jejak penghilangan orang secara paksa, dan rekam jejak tindak pidana berat lainnya serta rekam jejak karir, pekerjaan dan prestasi yang dimiliki; 5. Bahwa para Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh norma yang terkandung pada Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m UU 7/2017 di atas mengenai tugas dari KPU dan Bawaslu. Norma tersebut menurut para Pemohon 34 tidak memberikan kepastian hukum terhadap para Pemohon dikarenakan di dalam undang-undang tersebut tidak mengatur secara jelas mengenai tugas KPU dan Bawaslu untuk dapat melakukan penelitian tentang rekam jejak calon presiden dan calon wakil presiden peserta pemilihan umum dan kemudian menyampaikan hasil penelitian tentang rekam jejak tersebut kepada para Pemohon selaku pemilih dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga hal tersebut bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan menimbulkan kerugian konstitusional para Pemohon sebagai pemilih dikarenakan tidak dapat mengetahui rekam jejak calon presiden dan calon wakil presiden yang sedang mengikuti kontestasi pemilihan umum presiden dan wakil presiden. 6. Bahwa menurut para Pemohon tidak diaturnya tugas KPU dan Bawaslu untuk melakukan penelitian tentang rekam jejak calon presiden dan calon wakil presiden untuk selanjutnya diumumkan dan/atau diinformasikan kepada warga negara Indonesia paling lambat pada hari terakhir masa kampanye pasangan calon di dalam Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m UU 7/2017, mengakibatkan para Pemohon mengalami kerugian konstitusional atau setidaknya bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 7. Bahwa menurut para Pemohon, pemilihan umum presiden dan wakil presiden haruslah dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi sehingga para Pemohon memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai rekam jejak calon presiden dan calon wakil presiden yang meliputi: rekam jejak medis (kesehatan fisik, mental dan psikologis), rekam jejak tindak pidana korupsi, rekam jejak tindak pidana pencucian uang, rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia, rekam jejak penculikan aktivis, rekam jejak penghilangan orang secara paksa, dan rekam jejak tindak pidana berat lainnya serta rekam jejak karir, pekerjaan dan prestasi yang dimiliki; Bahwa berdasarkan uraian mengenai kedudukan hukum para Pemohon di atas, Mahkamah menilai para Pemohon dapat membuktikan dirinya sebagai warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan umum (sebagai pemilih). Dalam mengikuti pemilihan umum, para Pemohon memiliki 35 potensi untuk memilih secara langsung Presiden dan Wakil Presiden sehingga para Pemohon merasa memiliki hak atas informasi mengenai calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilihan umum. Jikalau dikaitkan dengan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945, para Pemohon potensial mengalami kerugian hak konstitusional atas hak untuk memperoleh informasi, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dalam hal ini, norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon mengenai adanya kewajiban bagi penyelenggara Pemilu untuk meneliti dan mengumumkan mengenai syarat calon Presiden dan calon wakil Presiden menunjukkan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan potensi kerugian konstitusionalitas dengan ketentuan yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya perihal inkonstitusionalitas bersyarat norma Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m UU 7/2017 yang dimohonkan pengujiannya, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas bersyarat norma Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m UU 7/2017, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden, berdasarkan Pasal 6A UUD 1945 menyatakan “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Dengan 36 demikian para Pemohon yang merupakan perorangan warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih juga memiliki hak untuk memperoleh informasi secara umum, terbuka dan jujur dari KPU dan Bawaslu mengenai rekam jejak calon presiden dan calon wakil presiden yang meliputi: rekam jejak medis (kesehatan fisik, mental dan psikologis), rekam jejak tindak pidana korupsi, rekam jejak tindak pidana pencucian uang, rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia (HAM), rekam jejak penculikan aktivis, rekam jejak penghilangan orang secara paksa, dan rekam jejak tindak pidana berat lainnya serta rekam jejak karir, pekerjaan dan prestasi yang dimiliki; 2. Bahwa menurut para Pemohon, dalam pemilihan umum sangat penting adanya informasi mengenai rekam jejak calon presiden dan calon wakil presiden, agar tidak terjadi potensi terpilihnya presiden dan wakil presiden yang memiliki riwayat penyakit yang nantinya mengganggu pekerjaannya sebagai presiden dan wakil presiden, presiden dan wakil presiden yang memiliki jenis penyakit mental dan psikologis, presiden dan wakil presiden yang memiliki rekam jejak tindak pidana korupsi dan pencucian uang, presiden dan wakil presiden yang terlibat dalam pelanggaran HAM, penculikan aktivis, dan penghilangan orang secara paksa. Pemohon berpandangan bahwa hal ini penting agar para Pemohon dan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dapat menentukan secara objektif dan sadar dalam memilih calon presiden dan calon wakil presiden yang diharapkan dapat bertanggungjawab dan amanah mengemban tugas mulia yang diberikan oleh rakyat Indonesia. 3. Bahwa menurut para Pemohon, norma dan frasa yang terkandung dalam Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m UU 7/2017 berkaitan dengan tugas KPU dan Bawaslu tidaklah secara spesifik memberikan tugas kepada KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden untuk dapat melakukan penelitian dan memberikan informasi mengenai rekam jejak calon presiden dan calon wakil presiden dan kemudian diinformasikan kepada seluruh rakyat Indonesia paling lambat pada masa akhir kampanye pasangan calon. Sehingga hal tersebut bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan menimbulkan kerugian konstitusional bagi 37 para Pemohon dan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945; Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, para Pemohon pada pokoknya memohon agar Mahkamah menyatakan: 1. Pasal 12 huruf l UU 7/2017 yang semula berbunyi, “melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “bersama Bawaslu melaksanakan penelitian mengenai rekam jejak pasangan calon yang telah terdaftar dan terverifikasi di KPU meliputi rekam jejak medis (kesehatan fisik, mental dan psikologis), rekam jejak tindak pidana korupsi, rekam jejak tindak pidana pencucian uang, rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia, rekam jejak penculikan aktivis, rekam jejak penghilangan orang secara paksa, dan rekam jejak tindak pidana berat lainnya serta rekam jejak karir, pekerjaan dan prestasi yang dimiliki serta mengumumkan hasil penelitian tersebut kepada pemilih paling lambat pada hari terakhir masa kampanye pasangan calon, dan melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. 2. Pasal 93 huruf m UU 7/2017 yang semula berbunyi, “melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “bersama KPU melaksanakan penelitian mengenai rekam jejak pasangan calon yang telah terdaftar dan terverifikasi di KPU meliputi rekam jejak medis (kesehatan fisik, mental dan psikologis), rekam jejak tindak pidana korupsi, rekam jejak tindak pidana pencucian uang, rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia, rekam jejak penculikan aktivis, rekam jejak penghilangan orang secara paksa, dan rekam jejak tindak pidana berat lainnya serta rekam jejak karir, pekerjaan dan prestasi yang dimiliki serta mengumumkan hasil penelitian tersebut kepada pemilih paling lambat pada hari terakhir masa kampanye pasangan calon, dan melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan”. 38 [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil yang pada intinya telah diuraikan dalam Paragraf [3.7] di atas, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22 (sebagaimana dimuat dalam duduk perkara). [3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK; [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil-dalil para Pemohon dan bukti-bukti para Pemohon yang diajukan, maka pada pokoknya isu utama yang didalilkan para Pemohon adalah mengenai anggapan inkonstitusionalitas bersyarat Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m UU 7/2017 karena tidak secara khusus mengatur mengenai tugas KPU dan Bawaslu dalam melaksanakan penelitian mengenai rekam jejak pasangan calon yang telah terdaftar dan terverifikasi di KPU yang meliputi rekam jejak medis (kesehatan fisik, mental dan psikologis), rekam jejak tindak pidana korupsi, rekam jejak tindak pidana pencucian uang, rekam jejak pelanggaran HAM, rekam jejak penculikan aktivis, rekam jejak penghilangan orang secara paksa, dan rekam jejak tindak pidana berat lainnya serta rekam jejak karir, pekerjaan dan prestasi yang dimiliki serta mengumumkan hasil penelitian tersebut kepada pemilih paling lambat pada hari terakhir masa kampanye pasangan calon. Setidak-tidaknya, para Pemohon berharap Mahkamah dapat memberikan pemaknaan baru terhadap norma Pasal a quo sebagaimana yang dikehendaki dan dimaksud oleh para Pemohon di atas. Oleh karena semua dalil para Pemohon didasarkan pada argumentasi adanya hak para Pemohon berkenaan hak informasi, pentingnya rekam jejak, dan sebagai bahan bagi pemilih untuk menentukan pilihannya, maka Mahkamah akan mempertimbangkan dalil tersebut secara bersama-sama sebagai berikut: [3.10.1] Bahwa norma yang diajukan pengujiannya oleh para Pemohon yaitu norma Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m UU 7/2017 merupakan norma yang terkandung dalam pengaturan mengenai tugas KPU dan tugas Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Tugas KPU diatur dalam Pasal 12 yang 39 dijabarkan dalam huruf a sampai dengan huruf l. Sedangkan tugas Bawaslu diatur dalam Pasal 93 yang dijabarkan dari huruf a sampai dengan huruf m. Selain tugas penyelenggara Pemilu, UU 7/2017 juga mengatur mengenai kewenangan KPU (Pasal 13), kewajiban KPU (Pasal 14), kewenangan Bawaslu (Pasal 93) dan kewajiban Bawaslu (Pasal 94). Tugas, kewajiban serta kewenangan KPU dan Bawaslu yang diuraikan dalam pasal-pasal tersebut harus dilaksanakan dalam setiap tingkatan pemilihan umum yang diatur oleh UU 7/2017. Dalam hal ini termasuk pemilihan umum anggota legislatif serta pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden. Apabila fakta hukum tersebut dikaitkan dengan dalil Pemohon, ternyata Pemohon hanyalah mendasarkan alasan permohonannya berkenaan dengan syarat calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden, namun demikian alasan tersebut ternyata tidak berkesesuaian dengan rumusan yang dimintakan para Pemohon dalam petitumnya yang tidak secara spesifik diberlakukan hanya terhadap calon presiden dan calon wakil presiden. Oleh karena itu, apabila permohohan para Pemohon sebagaimana dirumuskan dalam petitum tersebut dikabulkan, maka tampak norma a quo tidak sejalan dengan ruang lingkup tugas KPU dalam penyelenggaraan pemilu baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden yang menjadi addresat norma a quo. Sehingga, menurut Mahkamah, keberadaan norma yang dikehendaki dalam permohonan para Pemohon justru menimbulkan ketidaksinkronan antara ruang lingkup norma tugas KPU dengan urusan penelitian rekam jejak pasangan calon presiden dan wakil presiden. Terlebih, hal ini juga menimbulkan kesulitan pelaksanaan tugas KPU dalam penyelenggaraan pemilu karena tugas tersebut harus dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu untuk setiap tingkatan pemilihan umum yaitu termasuk terhadap calon anggota legislatif, yang terdiri atas calon anggota DPR, dan calon anggota DPD untuk seluruh daerah pemilihan umum sehingga norma tersebut menjadi sulit untuk diterapkan atau tidak dapat dilaksanakan (unviable). Selain itu, secara struktur, norma Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m UU 7/2017 dirumuskan sebagai ketentuan yang bertujuan membuka kemungkinan adanya penambahan tugas yang dapat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan perkataan lain, Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m UU 7/2017 secara sengaja (intentionally) dirumuskan secara terbuka, agar tugas 40 KPU dan Bawaslu tetap dinamis sehingga dapat mengikuti kebutuhan serta perkembangan yang terjadi. Hal ini juga konsisten dengan ketentuan yang mengatur kewenangan dan kewajiban KPU (vide Pasal 13 huruf l dan Pasal 14 huruf n UU 7/2017) serta kewenangan dan kewajiban Bawaslu (vide Pasal 95 huruf k, dan Pasal 96 huruf e UU 7/2017). Namun demikian, penambahan tugas KPU dan Bawaslu tersebut, tidak semestinya dilakukan dengan mengubah atau menambahkan norma pada Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m UU 7/2017 sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon, karena hal tersebut selain berpotensi menimbulkan ketidakjelasan norma, juga berpotensi hilangnya pijakan hukum untuk tugas-tugas lainnya dari KPU maupun Bawaslu yang bersifat dinamis dimaksud. Selain itu, mengubah rumusan Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m UU 7/2017 sebagaimana dimohonkan pengujian oleh para Pemohon justru akan mempersempit makna dari norma Pasal a quo, dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Terlebih lagi, pemaknaan yang dimintakan oleh para Pemohon juga menimbulkan tumpang tindih tugas antara KPU dan Bawaslu, karena para Pemohon mengharapkan KPU dan Bawaslu melaksanakan tugas yang sama dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Pemaknaan ini justru menimbulkan pertentangan norma di dalam undang-undang, karena KPU dan Bawaslu meskipun sama-sama sebagai lembaga penyelenggara Pemilu (Pasal 1 angka 7 UU 7/2017), namun memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. KPU sebagai penyelenggara pemilu bertugas untuk melaksanakan pemilu, sedangkan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu (vide Pasal 1 angka 8 dan Pasal 1 angka 17 UU 7/2017). Dengan memperhatikan ruang lingkup, tujuan dan struktur norma dalam Pasal a quo yang dimintakan pengujian oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, tidak terdapat alasan konstitusional yang dapat menjadi alasan untuk mengubah atau memberikan makna baru selain sebagaimana rumusan norma Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m UU 7/2017 yaitu “melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Andaipun guna memberikan bahan pertimbangan kepada pemilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berupa data/informasi yang sahih dan resmi agar pemilih lebih paham dalam menggunakan hak pilihnya, juga tidak tepat karena persoalan sesungguhnya bukan terletak pada persoalan norma a quo, melainkan lebih pada aspek pelaksanaan atau implementasi terhadap ketentuan syarat yang harus dipenuhi oleh 41 seorang calon presiden atau wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 UU 7/2017, bukan pengaturan yang terkait dengan tugas KPU dan/atau Bawaslu sebagaimana norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon. Sehingga, berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah tidak relevan untuk menyatakan bahwa rumusan Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m UU 7/2017 telah melanggar asas pemilihan umum, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Artinya, norma a quo tidak bertentangan dengan asas-asas pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. [3.10.2] Bahwa secara substantif, persoalan yang didalilkan oleh para Pemohon adalah berkaitan dengan rekam jejak pasangan calon yang telah terdaftar dan terverifikasi di KPU yaitu rekam jejak medis (kesehatan fisik, mental dan psikologis), rekam jejak tindak pidana korupsi, rekam jejak tindak pidana pencucian uang, rekam jejak pelanggaran HAM, rekam jejak penculikan aktivis, rekam jejak penghilangan orang secara paksa, dan rekam jejak tindak pidana berat lainnya serta rekam jejak karir, pekerjaan dan prestasi yang dimiliki. Meskipun rumusan dalam petitum permohonan, tidak jelas “pasangan calon” apakah yang dimaksud oleh para Pemohon, namun berdasarkan uraian dalam alasan permohonan, Mahkamah dapat memahami bahwa yang dimaksud oleh para Pemohon adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jikalau hal tersebut benar adanya, maka dalam hal ini Mahkamah tidak menafikan pentingnya calon presiden dan calon wakil presiden yang akan berkontestasi dalam pemiihan umum selain telah memenuhi semua persyaratan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang- undangan, juga bukan merupakan calon presiden dan calon wakil presiden yang memiliki rekam jejak yang buruk atau mengkhawatirkan berkenaan dengan kesehatan fisik, mental, psikologi, tindak pidana, pelanggaran HAM, serta rekam jejak karir, namun demikian bukan berarti tugas penelitian dan pengumuman rekam jejak tersebut dapat dirumuskan sebagai tugas KPU dan Bawaslu dalam norma Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m UU 7/2017 sebagaimana dimohonkan pengujian oleh para Pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut, jika para Pemohon mempersoalkan adanya potensi terpilihnya presiden dan wakil presiden yang memiliki rekam jejak yang buruk, maka hal tersebut merupakan persoalan yang berkaitan dengan norma 42 pasal yang mengatur mengenai persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden, yang dinyatakan dalam Pasal 6 UUD 1945 serta pasal-pasal dalam undang-undang yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Apabila dicermati, persyaratan yang dikaitkan para Pemohon dengan rekam jejak sebagaimana didalilkan di dalam permohonan pada pokoknya telah tercakup di dalam pengaturan syarat-syarat tersebut. Berkenaan dengan beberapa hal yang terkait dengan penambahan syarat calon presiden dan calon wakil presiden, Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XXI/2023, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 23 Oktober 2023, antara lain menyatakan sebagai berikut: …Meskipun dalam petitum para Pemohon menghendaki adanya perluasan makna ketentuan norma Pasal 169 huruf d UU 7/2017 dengan menambahkan frasa “tidak memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu, bukan orang yang terlibat dan/atau menjadi bagian peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1998, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku penghilangan orang secara paksa, tidak pernah melakukan tindak pidana genosida, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang anti demokrasi”, maka hal ini di samping menjadikan pemaknaan norma Pasal 169 huruf d UU 7/2017 menjadi redundant yang berdampak pada adanya pengulangan makna yang memiliki kecenderungan adanya keragu-raguan, dan juga justru dapat mempersempit cakupan norma dasar yang secara natural terdapat dalam Pasal 169 huruf d UU 7/2017 dimaksud. Sebab, dalam frasa “tindak pidana berat lainnya” dalam norma Pasal 169 huruf d UU 7/2017 sesungguhnya telah mencakup makna yang sangat luas, yaitu semua jenis tindak pidana berat, termasuk tindak pidana yang dimaksudkan oleh para Pemohon agar dimasukkan dalam perluasan pemaknaan norma Pasal 169 huruf d UU 7/2017, sebagaimana petitum permohonan para Pemohon. Dengan demikian, mengakomodir apa yang menjadi keinginan para Pemohon dengan cara memperluas pemaknaan norma Pasal 169 huruf d UU 7/2017 menurut Mahkamah justru dapat melemahkan kepastian hukum yang sudah ada dan melekat pada norma yang bersangkutan. Terlebih, apabila dicermati lebih jauh dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya berkenaan dengan keinginan untuk memasukkan atau menambahkan jenis tindak pidana berat sebagaimana dalam petitum permohonannya, tanpa memberikan penegasan apakah jenis tindak pidana berat yang dimaksudkan cukup dengan adanya anggapan, asumsi, dugaan, telah ada penyelidikan, penyidikan atau bahkan telah ada putusan pengadilan yang telah berkuatan tetap, hal ini berakibat akan menambah kerumitan tersendiri pada waktu akan menerapkan norma hukum yang bersangkutan. Terhadap hal tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa seandainyapun yang diinginkan para Pemohon jenis tindak 43 pidana berat yang dimaksudkan untuk dimasukkan dalam norma Pasal 169 huruf d UU 7/2017 seyogianya hal tersebut harus telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini penting karena apabila keinginan para Pemohon dikabulkan maka justru akan berpotensi terjadinya pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence). Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 169 UU 7/2017 tersebut telah dapat memberikan gambaran secara umum mengenai bagaimana calon presiden dan calon wakil presiden yang diharapkan terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, dan sebaliknya calon presiden dan calon wakil presiden yang seperti apa yang dihindari atau tidak diperkenankan untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, apabila rumusan dalam petitum permohonan para Pemohon diterapkan atau dirumuskan secara eksplisit, quod non, maka hal tersebut telah terangkum dalam Pasal 169 UU 7/2017. Oleh karena itu, tidak diaturnya mengenai tugas KPU dan Bawaslu dalam meneliti dan mengumunkan rekam jejak pasangan calon Presiden dan wakil Presiden pada norma Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m UU 7/2017 secara eksplisit tidak dapat dikatakan telah melanggar hak konstitusional warga negara untuk memperoleh informasi dalam mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta hak untuk memperoleh informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945. Dengan demikian dalil para Pemohon bahwa norma Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m UU 7/2017 bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 28F UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, meskipun tidak ada persoalan konstitusionalitas terhadap norma Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m UU 7/2017, namun Mahkamah memahami makna pentingnya pemilihan umum diikuti oleh calon Presiden dan calon wakil Presiden yang memiliki rekam jejak yang baik. Persoalan yang dikemukakan oleh Pemohon berkenaan dengan rekam jejak calon Presiden dan calon wakil Presiden, baik mengenai kondisi fisik dan psikologis, isu pelanggaran HAM berat, korupsi dan isu pelanggaran pidana berat lainnya bukanlah ihwal atau persoalan yang tidak penting. Jabatan Presiden 44 dan wakil Presiden merupakan jabatan strategis yang akan memimpin dalam mengarahkan bangsa dan negara untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, penting bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk diketahui rekam jejaknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf d, e, j, dan p UU 7/2017 sepanjang bukan merupakan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m UU 7/2017 tidak bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945 sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- 45 Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal enam, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh tiga yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh satu, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 16.01 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, dan Ridwan Mansyur masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. M. Guntur Hamzah 46 ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arief Hidayat ttd. Wahiduddin Adams ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Ery Satria Pamungkas