133/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 133/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Leon Maulana Mirza Pasha, S.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Bangka II-F Nomor 1, RT/RW. 005/0123, Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta Sebagai ------------------------------------------------------------------ Pemohon I; 2. Nama : Zidane Azharian Kemal Pasha Jabatan : Mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta Alamat : Perum Tiara Mantang, Blok J Nomor 17, RT/RW. 002/005, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Batam, Kepulauan Riau Sebagai ----------------------------------------------------------------- Pemohon II; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Juli 2025 dan 20 Agustus 2025, memberi kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, Halim Rahmansah, Kaila Juliana Rifalda, Putu Surya Permana Putra, Priskila Octaviani, dan Marcellioneil Fibril Fasha Alfa’iruz, kesemuanya adalah Tim pada Kantor Hukum Leo & Partners, beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S. Parman, Keveling 22-24, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai -------------- para Pemohon; 2 [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 1 Agustus 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Juli 2025, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 139/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 5 Agustus 2025 dengan Nomor 133/PUU-XXIII/2025, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 26 Agustus 2025, yang diterima Mahkamah pada tanggal 26 Agustus 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 3 4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”; 5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan: “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”; Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara a quo karena para Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang yaitu: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa objek permohonan a quo memenuhi syarat sebagai objek permohonan pengujian materiil undang-undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945 dalam perkara a quo yang diajukan oleh para Pemohon. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 4 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara”. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terlebih dahulu para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing), sebagai berikut Pemohon I merupakan perseorangan warga negara Indonesia (Bukti P-3) yang berprofesi sebagai advokat (Bukti P-4). Pemohon II merupakan perseorangan warga negara Indonesia (Bukti P-5) yang saat ini menjadi seorang mahasiswa di Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta (Bukti P-6); 3. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam poin 2) menegaskan para Pemohon memenuhi dan memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai perseorangan warga negara Indonesia sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945. Selanjutnya, para Pemohon akan menguraikan kerugian konstitusional yang dialami sehubungan dengan berlakunya UU yang diujikan konstitusionalitasnya dalam perkara a quo; 4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. 5 5. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon dijamin oleh UUD 1945 yang telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yaitu: a) Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”; b) Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945, menyatakan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. 6. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945 tersebut telah dirugikan dengan pasal sebagai berikut: Pasal 21 ayat (1) huruf d UU Kepolisian yang menyatakan: “Untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seorang calon harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut: a… b… c… d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat; ….” 7. Bahwa dengan berlakunya pasal sebagaimana tersebut dalam poin 6), para Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional, baik yang bersifat spesifik (aktual) maupun potensial yang akan dijelaskan sebagai berikut: a) Bahwa Pemohon I adalah seorang advokat yang telah menjalankan profesinya secara aktif dan bertanggung jawab dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat, khususnya dalam proses pelaporan dugaan tindak pidana ke Kepolisian Negara Republik Indonesia; b) Bahwa sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, Pemohon I berhak untuk memperoleh pelayanan profesional dan perlakuan yang layak dari aparat kepolisian. Namun demikian, dalam praktiknya, Pemohon I acap kali menghadapi hambatan yang bersumber dari rendahnya pemahaman hukum di kalangan aparatur kepolisian yang menerima atau menindaklanjuti laporan. Ketidaktahuan terhadap norma-norma hukum acara pidana, ketidaktepatan dalam menilai unsur-unsur tindak pidana, hingga kekeliruan prosedural yang berulang, sering kali 6 menyebabkan laporan yang sah secara hukum menjadi terhambat atau tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya; c) Bahwa dapat dipahami bahwa ketidaktahuan dan lemahnya pemahaman hukum di kalangan aparatur kepolisian, khususnya pada level awal, merupakan konsekuensi dari latar belakang pendidikan. Dalam praktiknya, banyak penyidik pembantu yang memegang peran sentral dalam proses penegakan hukum merupakan anggota kepolisian berpangkat Bintara yang direkrut dari lulusan pendidikan menengah atas (SMA/sederajat). Lulusan SMA tersebut berasal dari pendidikan umum seperti IPA, IPS, atau kejuruan, yang tidak membekali mereka dengan kerangka berpikir yuridis maupun pemahaman sistematis terhadap hukum. Hal ini mengakibatkan kesenjangan kemampuan teknis dan konseptual dalam menafsirkan serta menerapkan hukum, terutama dalam proses-proses krusial seperti pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), analisis unsur delik, serta interpretasi terhadap hak-hak tersangka dan korban; d) Bahkan dalam praktik konkret, Pemohon I beberapa kali harus menjelaskan ulang kepada aparat kepolisian mengenai konsep-konsep hukum yang sederhana namun sangat fundamental tersebut (perbedaan antara wanprestasi dan penipuan yang semestinya sudah menjadi pengetahuan mendasar bagi mahasiswa hukum pada tingkat awal), yang justru menunjukkan ketidaksiapan institusional dalam menempatkan aparat pada posisi strategis penegakan hukum tanpa bekal akademik yang memadai; e) Bahwa kondisi ini tidak hanya menghambat pelaksanaan tugas profesional Pemohon I sebagai advokat, tetapi juga berpotensi menyesatkan pencari keadilan, merugikan korban tindak pidana, dan mencederai prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Aparatur penegak hukum yang tidak memiliki pemahaman hukum yang memadai pada dasarnya menjadi ancaman serius terhadap tegaknya hukum yang adil dan akuntabel, serta menciptakan ketidakpastian dalam sistem peradilan pidana. Pertanyaannya kemudian adalah: Bagaimana mungkin hukum yang adil dapat ditegakkan, jika aparat penegak hukum 7 itu sendiri tidak memahami hukum secara memadai? Suatu sistem hukum tidak dapat menghasilkan keadilan apabila dijalankan oleh individu yang tidak dibekali kompetensi akademik atau profesional yang setara dengan tanggung jawabnya sebagai pelaksana hukum; f) Bahwa lebih luas, persoalan yang diangkat oleh Pemohon I bukan semata-mata berkaitan dengan pemahaman dasar aparat kepolisian terhadap hukum, tetapi juga menyangkut kualitas dan kesesuaian kemampuan profesional para aparat kepolisian dengan tugas dan bidang penugasannya masing-masing. Sebagai contoh yang sangat nyata, aparat kepolisian yang bertugas di Direktorat Reserse Kriminal (Reskrim) sejatinya diharapkan memiliki latar belakang pendidikan di bidang hukum, karena bidang tersebut menuntut pemahaman menyeluruh mengenai hukum pidana materiil dan formil, asas-asas peradilan pidana, serta prosedur penyelidikan dan penyidikan yang sesuai dengan KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Demikian pula, personel yang ditugaskan di bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian (Dokpol), idealnya memiliki latar belakang pendidikan kedokteran, Dittipidsiber hendaknya berasal dari mahasiswa hukum dan teknologi serta begitu pula seterusnya; g) Bahwa sebagai akibat langsung dari berlakunya ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menetapkan bahwa calon anggota Polri dapat direkrut dari lulusan sekolah menengah atas atau sederajat, Pemohon I mengalami kerugian konstitusional yang nyata dan bersifat aktual. Secara faktual di lapangan, Pemohon I, selaku advokat yang aktif memberikan pendampingan hukum, seringkali di hadapkan pada situasi di mana ia harus menjelaskan secara rinci dan mendetail kepada penyidik mengenai permasalahan hukum yang dilaporkan. Hal ini disebabkan karena kemampuan penyidik bintara, yang mayoritas berasal dari lulusan sekolah menengah atas atau sederajat, belum memadai dalam memahami konsep hukum dasar dan prosedur peradilan pidana. Ketidakmampuan ini menjadi hambatan serius bagi penyidik dalam melakukan pengkajian, penilaian, dan analisis perkara yang dilaporkan secara profesional. Kondisi ini 8 mengakibatkan laporan yang sah secara hukum sering tidak ditindaklanjuti secara tepat, menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon I, serta merugikan pihak-pihak yang menjadi korban tindak pidana. Dengan demikian, ketentuan tersebut secara langsung membatasi efektivitas dan profesionalisme Pemohon I dalam menjalankan tugasnya sebagai advokat; h) Sebagai contoh konkret, dalam praktiknya, tidak jarang penyidik bintara yang notabene lulusan sekolah menengah atas atau sederajat tidak dapat membedakan akibat hukum antara sebuah surat pernyataan dan surat perjanjian. Pemohon I harus menjelaskan bahwa surat pernyataan bersifat satu arah, di mana tanggung jawab hanya berada pada pihak yang membuat pernyataan tersebut, sehingga pelanggaran oleh pihak yang membuat pernyataan bukanlah wanprestasi atau cidera janji. Sebaliknya, surat perjanjian bersifat dua arah karena melibatkan lebih dari satu pihak, sehingga apabila salah satu pihak melanggar isi perjanjian, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau cidera janji. Ketidaktahuan penyidik terhadap perbedaan mendasar ini menunjukkan rendahnya kesiapan akademik dan profesional aparat kepolisian dalam menafsirkan norma hukum. Hal ini menghambat tugas Pemohon I dalam memberikan pendampingan hukum yang efektif, berpotensi menyesatkan pencari keadilan, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan mencederai prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, Pemohon I mengalami kerugian konstitusional yang nyata, aktual, dan berkelanjutan akibat ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf d UU Polri; i) Bahwa kemampuan penyidik yang minim dalam memahami konsep hukum serta melakukan analisis atau pengkajian terhadap permasalahan hukum yang dilaporkan telah menimbulkan hambatan serius dalam penegakan hukum. Dalam praktiknya, minimnya pemahaman ini membuat penyidik tidak dapat menyimpulkan ada atau tidaknya tindak pidana secara mandiri, sehingga kerap kali harus mengandalkan keterangan ahli untuk menetapkan unsur tindak pidana. Padahal, keterangan ahli hanya dapat dimintakan pada tahap penyidikan (pro justitia), sehingga penggunaan ahli tidak 9 memungkinkan pada tahap awal penyelidikan (lidik) yang menjadi kewenangan penyidik untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana. Kondisi ini mengakibatkan ketidakoptimalan fungsi penyidik dalam menegakkan hukum dan menimbulkan risiko kelalaian terhadap hak-hak korban dan pelapor; j) Bahwa secara konseptual, penyelidikan (lidik) dimaknai sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, fungsi penyelidikan terletak pada tahap awal untuk memastikan ada atau tidaknya peristiwa pidana. Adapun penyidikan (sidik) merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Perbedaan mendasar ini menegaskan bahwa keberhasilan proses lidik sangat ditentukan oleh kemampuan analisis hukum penyidik itu sendiri, tanpa bergantung pada mekanisme pembuktian yang baru dapat digunakan pada tahap sidik; k) Bahwa dalam kenyataannya, keterbatasan latar belakang pendidikan penyidik yang sebagian besar direkrut dari lulusan sekolah menengah atas menyebabkan fungsi lidik tersebut tidak dapat dijalankan secara optimal. Penyidik kerap kali gagal menilai ada atau tidaknya peristiwa pidana secara tepat, sehingga perkara yang sebenarnya sudah jelas justru berlarut-larut, atau sebaliknya, laporan yang tidak memenuhi unsur pidana tetap diproses tanpa dasar yang kuat. Kondisi ini menimbulkan hambatan struktural dalam penegakan hukum dan berimplikasi langsung terhadap kepastian hukum masyarakat, termasuk bagi Pemohon I selaku advokat yang berkepentingan menjalankan profesinya secara efektif dalam kerangka sistem peradilan pidana; l) Bahwa akibat langsung dari kondisi tersebut, Pemohon I dirugikan secara konstitusional karena harus menghadapi penyidik yang tidak mampu melakukan analisis hukum secara mandiri dalam menentukan ada atau tidaknya peristiwa pidana. Akibatnya, proses pendampingan hukum yang dijalankan Pemohon I menjadi tidak efektif, memakan 10 waktu yang lebih panjang, serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kliennya. Situasi ini bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sekaligus melemahkan prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, norma a quo nyata-nyata merugikan Pemohon I baik secara aktual maupun potensial dalam menjalankan profesinya sebagai advokat; m) Bahwa Pemohon II adalah warga negara Indonesia yang pada saat ini berstatus sebagai mahasiswa hukum program sarjana (S-1) dan sedang menjalani proses pendidikan. Sebagai warga negara yang secara aktif mempelajari sistem hukum di Indonesia, termasuk tugas dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemohon II memiliki kepentingan langsung untuk memastikan bahwa institusi kepolisian diisi oleh sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, serta memiliki kecakapan hukum yang memadai; n) Bahwa dengan ditetapkannya ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang hanya mensyaratkan pendidikan minimal Sekolah Menengah Umum atau sederajat bagi calon anggota Polri, telah menimbulkan potensi kerugian konstitusional bagi Pemohon II. Sebagai warga negara yang telah menempuh pendidikan tinggi di. bidang bukum, Pemohon II merasa hak konstitusionalnya berkurang dan tercederai karena regulasi yang berlaku tidak memberikan jaminan adanya peningkatan kualitas standar pendidikan bagi calon anggota Polri, padahal kualitas pendidikan sangat berpengaruh terhadap profesionalisme dan akuntabilitas penegakan hukum; o) Bahwa kerugian konstitusional tersebut nyata adanya karena Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin hak setiap warga negara atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Standar pendidikan yang terlalu rendah bagi calon anggota Polri justru berpotensi merugikan Pemohon II sebagai warga negara yang berhak atas pelayanan hukum yang profesional dan proporsional dari aparat 11 kepolisian. Lebih lanjut, Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Untuk menjalankan fungsi tersebut, syarat pendidikan yang lebih tinggi merupakan kebutuhan mendesak guna memastikan terpenuhinya hak- hak konstitusional masyarakat, termasuk Pemohon II, untuk memperoleh perlindungan hukum yang berkualitas; p) Bahwa Pemohon II sebagai seorang mahasiswa hukum program sarjana (S-1) yang sedang menjalani proses pendidikan dan secara aktif mempelajari sistem hukum di Indonesia, termasuk tugas dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selama menjalani pendidikan di perguruan tinggi, Pemohon II memperoleh pemahaman mengenai hukum pidana, hukum acara pidana, serta pentingnya peran kepolisian sebagai pihak pertama yang menangani suatu perkara pidana. Berdasarkan pemahaman tersebut, Pemohon II memandang bahwa tugas kepolisian memiliki posisi yang sangat penting dan menuntut kemampuan serta pengetahuan hukum yang memadai. Oleh karena itu, Pemohon II merasa berkepentingan untuk mendorong adanya peningkatan persyaratan pendidikan bagi calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, agar selaras dengan tanggung jawab dan peran strategis kepolisian sebagai aparat penegak hukum; q) Bahwa Pemohon II memandang bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional. Ketentuan tersebut, yang menetapkan pendidikan minimal Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat, dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan akan calon anggota kepolisian yang memiliki kecakapan akademik dan pemahaman hukum yang sesuai dengan kompleksitas tugas penegakan hukum masa kini. Tanpa mengurangi penghormatan terhadap lulusan pendidikan menengah, Pemohon II berpandangan bahwa peningkatan persyaratan pendidikan bagi calon anggota Polri merupakan langkah penting untuk menjamin kualitas, profesionalisme, dan akuntabilitas institusi kepolisian dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum. Oleh karena itu, Pemohon II merasa 12 berkepentingan untuk mendorong perubahan norma tersebut demi mendukung pembentukan sumber daya manusia kepolisian yang lebih siap dan berintegritas dalam menjalankan tanggung jawabnya di tengah masyarakat; r) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang memberikan jaminan atas perlindungan hukum yang adil, maka sudah sepatutnya setiap warga negara, termasuk Pemohon II, memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum dari institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia secara profesional dan proporsional. Kualitas pelayanan hukum yang adil dan setara tersebut sangat bergantung pada kemampuan dan pemahaman hukum dari anggota kepolisian sebagai pelaksana tugas di lapangan. Oleh karena itu, standar pendidikan calon anggota Polri menjadi faktor penting dalam menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Selanjutnya, Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum." Untuk dapat menjalankan tugas-tugas sebagaimana tersebut secara optimal dan bertanggung jawab, diperlukan anggota kepolisian yang memiliki kapasitas akademik dan integritas tinggi. Oleh karena itu, peningkatan syarat pendidikan bagi calon anggota Polri seharusnya dipandang sebagai langkah yang sejalan dengan upaya penguatan kelembagaan dan pemenuhan hak- hak konstitusional masyarakat, termasuk hak Pemohon II; s) Bahwa pasal a quo yang memberikan pendidikan minimal SMA atau sederajat untuk masuk keanggotaan polisi patut dipertimbangkan kembali karena tanggung jawab anggota kepolisian tidak hanya terbatas pada tugas-tugas administratif, melainkan mencakup fungsi penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang sangat kompleks. Dalam menjalankan tugasnya, aparat kepolisian memiliki kewenangan untuk membatasi hak konstitusional warga negara, seperti melalui tindakan penyidikan, penangkapan, dan penahanan. Oleh karena itu, diperlukan standar kompetensi akademik yang memadai agar 13 pelaksanaan kewenangan tersebut tetap berada dalam koridor hukum dan menjamin perlindungan hak warga negara; t) Bahwa ketentuan pasal a quo juga menunjukkan adanya ketidakseimbangan apabila dibandingkan dengan pengaturan mengenai profesi lain yang turut diatur oleh peraturan perundang- undangan. Terdapat perbandingan yang relevan untuk menunjukkan perlunya penyesuaian makna terhadap pasal a quo. Salah satunya adalah profesi guru Sekolah Dasar. Meskipun tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum terhadap warga negara, profesi tersebut diwajibkan memiliki kualifikasi akademik melalui pendidikan tinggi. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyatakan: “Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.” Apabila profesi guru yang berperan penting dalam membentuk karakter dan kecerdasan generasi muda dipersyaratkan memiliki pendidikan minimal sarjana, maka patut kiranya profesi anggota Kepolisian yang memiliki peran langsung dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia juga memiliki standar akademik yang setara. Hal ini bukan dimaksudkan untuk merendahkan lulusan pendidikan menengah, tetapi lebih kepada penyesuaian antara kompleksitas tugas dan tingkat kualifikasi pendidikan yang diperlukan, demi mendorong peningkatan kualitas pelayanan Kepolisian serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi tersebut; u) Bahwa melalui permohonan ini para Pemohon pada pokoknya menginginkan peningkatan kredibilitas aparat kepolisian dengan meningkatkan syarat untuk menjadi anggota kepolisian dari yang sebelumnya berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat menjadi minimal Sarjana 1. 8. Bahwa untuk memperjelas kerugian konstitusional para Pemohon dan kaitannya dengan objek pengujian dan hak yang dijamin dalam UUD NRI 1945, maka para Pemohon akan menguraikannya dalam tabel berikut: KERUGIAN KONSTITUTISIONAL PARA PEMOHON 14 Objek Pengujian Hak Konstitusional Yang dilanggar Alasan (Aktual/Potensial) Pasal 21 ayat (1) huruf d Pasal 28D ayat (1) Pemohon I memiliki hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil. Namun bagaimana itu bisa terjamin apabila pasal a quo yang dijadikan objek pengujian memberikan celah bagi aparat kepolisian berpendidikan minimal SMA atau sederajat. Pasal ini berdampak pada kurangnya pemahaman aparat kepolisian dengan hukum, dan tidak hanya masalah hukum. Kerugian Pemohon I bersifat aktual karena Pemohon I mengalami sendiri ketika harus mengajari ulang ke aparat kepolisian soal hukum dasar seperti wanprestasi dan penipuan. Ini tentu akan merugikan profesi Pemohon I yang merupakan seorang advokat karena ketidakpahaman aparat kepolisian akibat standar pendidikan aparat yang sebatas SMA menyebabkan kurangnya pemahaman dan berakibat pada kesalahan penanganan perkara. Sehingga jelas terjadi kerugian aktual dan hubungan kausalitas antara kerugian konstitusional dengan keberadaan norma a quo. Bahwa Pemohon II adalah warga negara Indonesia yang hak konstitusionalnya tidak terjamin secara optimal akibat keberlakuan norma a quo. Ketentuan yang hanya mensyaratkan pendidikan minimal Sekolah Menengah Umum atau sederajat bagi calon anggota Polri membuka ruang seleksi yang sangat longgar secara akademik, tanpa mempertimbangkan kebutuhan aktual institusi kepolisian terhadap sumber daya manusia yang memiliki kecakapan dan pemahaman hukum yang memadai. Hal ini tidak hanya menurunkan standar rekrutmen, tetapi juga berdampak pada kualitas layanan hukum yang diberikan oleh kepolisian kepada masyarakat, termasuk kepada Pemohon II sendiri sebagai warga negara yang berhak atas perlindungan 15 hukum yang profesional dan proporsional. Pemohon II memiliki hak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Norma a quo memungkinkan seseorang dengan latar belakang pendidikan yang minim masuk ke dalam institusi kepolisian, yang kemudian menjalankan fungsi penegakan hukum terhadap masyarakat luas. Ketika aparat penegak hukum tidak memiliki bekal akademik dan kapasitas profesional yang memadai, maka akan muncul ketimpangan dalam perlakuan hukum, termasuk risiko kesewenang- wenangan, malpraktik prosedural, atau ketidakakuratan dalam proses penegakan hukum. Dalam posisi tersebut, Pemohon II secara langsung maupun tidak langsung berpotensi dirugikan oleh tidak optimalnya perlindungan hukum dari lembaga kepolisian, akibat dari ketentuan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan prinsip kualitas dan keadilan hukum. Oleh karena itu, keberlakuan norma a quo telah nyata- nyata bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon II. Pasal 28I ayat (4) Bahwa berdasarkan uraian kerugian konstitusional baik yang dituangkan dalam tabel maupun uraian sebelumnya, maka secara mutatis mutandis akan melanggar hak konstitusional para Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 yang menegaskan peran negara dalam perlindungan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang termuat pula menjadi hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 9. Bahwa apabila norma Pasal 21 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi menjadi berpendidikan paling rendah lulusan sarjana 16 strata satu (S-1) atau yang sederajat maka tentu kerugian konstitusional sebagaimana yang didalilkan para Pemohon tidak akan terjadi lagi; 10. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami para Pemohon, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007. III. ALASAN PERMOHONAN A. Norma Pasal 21 ayat (1) huruf d menyebabkan pelemahan terhadap kredibilitas Kepolisian sehingga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 1. Bahwa tugas kepolisian cukup berat jika dilihat UU Kepolisian pada bagian menimbang huruf b yang menjelaskan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; 2. Bahwa fungsi tersebut menjadikan institusi kepolisian sebagai instrumen negara yang paling intens berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam berbagai lapisan dan kondisi. Kepolisian bukan semata aparat penegak hukum, tetapi juga merupakan wajah paling nyata dari negara yang hadir dalam kehidupan sehari-hari rakyat. Dalam menjalankan tugas tersebut, aparat kepolisian diharuskan tidak hanya memiliki integritas moral, tetapi juga kemampuan intelektual, pengetahuan, dan sensitivitas sosial yang tinggi, mengingat setiap tindakan mereka berpotensi berdampak langsung terhadap hak-hak warga negara, termasuk hak atas keadilan, perlindungan hukum, serta rasa aman dan tenteram; 3. Bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf d yang menetapkan bahwa pendidikan minimal bagi calon anggota kepolisian adalah Sekolah 17 Menengah Umum atau sederajat, sesungguhnya mengabaikan korelasi esensial antara latar belakang pendidikan dengan kompetensi substantif yang diperlukan dalam menjalankan fungsi kepolisian secara profesional dan bertanggung jawab. Fungsi-fungsi kepolisian tidak lagi hanya bersifat fisik dan administratif, tetapi juga menuntut penguasaan keilmuan yang bersifat khusus (specialized knowledge) seperti ilmu hukum, kriminologi, psikologi, sosiologi, teknologi informasi, hingga komunikasi publik sebagaimana yang ditemukan dalam Pendidikan Sarjana Strata 1 (S1); 4. Bahwa secara domino, keberadaan norma yang terlalu longgar dalam menetapkan syarat pendidikan ini akan menurunkan standar kualitas rekrutmen, memperluas celah inkompetensi struktural, dan menormalisasi praktik-praktik pelayanan yang tidak profesional. Tamatan SMA, yang umumnya belum memiliki kematangan intelektual, pemahaman sistemik, maupun ketajaman dalam berpikir kritis, cenderung belum siap untuk menghadapi tantangan-tantangan lapangan yang kompleks, apalagi ketika di hadapkan pada situasi yang memerlukan pertimbangan hukum, etika, dan sosial secara simultan; 5. Bahwa kondisi ini juga menyebabkan ketidaksiapan dan kurangnya kematangan intelektual yang berdampak pada ketidaktepatan, kelambatan, atau kekeliruan dalam penerapan hukum, seperti yang dialami oleh Pemohon I. Sehingga norma pasal a quo secara langsung telah menghambat negara, khususnya pemerintah, dalam memenuhi kewajiban konstitusional untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia melalui lembaga kepolisian. Sehingga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945; B. Aparat Kepolisian adalah penegak hukum sehingga memerlukan standar akademik yang memadai seperti catur wangsa penegak hukum lainnya, jika Pasal a quo tetap dipertahankan maka akan bertentangan dengan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 1. Bahwa Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 telah mengamanatkan peran Kepolisian sebagai berikut “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban 18 masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”; 2. Bahwa berkenaan dengan tugas kepolisian di bidang penegakan hukum tersebut, polisi termasuk ke dalam “catur wangsa” dalam penegakan hukum pidana. Namun, meskipun polisi termasuk ke dalam “catur wangsa”, akan tetapi terdapat perbedaan secara fundamental dibandingkan ketiga penegak hukum lainnya, yakni perbedaan syarat pendidikan. Perbedaan tersebut diuraikan dalam tabel di bawah ini: No. Profesi Syarat Pendidikan Dasar Hukum 1. Hakim Sarjana Hukum Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum 2. Jaksa berijazah paling rendah sarjana hukum pada saat masuk Kejaksaan Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 3. Advokat berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum Pasal 3 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 4. Polisi berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat Pasal 21 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 3. Bahwa adanya perbedaan latar belakang pendidikan tersebut, di mana syarat menjadi polisi, yakni lulusan SMU atau sederajat ternyata menimbulkan permasalahan. Hal ini tidak terlepas dari kurangnya pemahaman hukum yang dimiliki oleh anggota kepolisian yang merupakan aparat penegak hukum itu sendiri; 4. Bahwa dalil tersebut dibuktikan dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Erwin Amran, Muliaty Pawennei, & Zainuddin dengan judul “Efektivitas Penyidikan Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak”. Berdasarkan penelitian tersebut, salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas penyidikan korban tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kota Makassar ialah aparat penegak 19 hukum (struktur hukum) yang disebabkan oleh latarbelakang pendidikan formal Unit PPA Polrestabes Makassar. Tingkat pendidikan formal tersebut diuraikan dalam tabel di bawah ini: No. Pendidikan Frekuensi Persentase 1. SMA 7 58,33 2. S1 5 41,66 3. S2 - - Jumlah 12 100,00 Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2017 5. Bahwa berdasarkan penelitian Ahmad Suryono & Muhammad Imron yang berjudul “Urgensi Pendidikan Tinggi untuk Polisi” mengungkapkan jika dalam praktik sistem peradilan pidana berdasarkan KUHAP, salah satu titik lemah yang menimbulkan persoalan serius adalah bolak-balik berkas perkara antara penyidik dan jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 138 KUHAP. Dalam praktiknya, situasi ini sering melahirkan ketegangan antara penyidik dan penuntut umum akibat perbedaan pandangan mengenai kecukupan alat bukti dan substansi pembuktian. Penyidik kerap merasa tugasnya telah selesai, sedangkan jaksa menganggap masih ada kekurangan yang harus dilengkapi; 6. Bahwa problem tersebut berakar pada ketimpangan pemahaman hukum acara pidana di antara aparat penegak hukum, khususnya penyidik. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan kompetensi keilmuan, yang dalam jangka panjang dapat berakibat fatal terhadap perlindungan hak-hak tersangka dan/atau terdakwa; 7. Bahwa dalam sistem peradilan pidana, pemahaman menyeluruh terhadap hukum acara pidana tidak hanya menjadi domain jaksa dan hakim, tetapi juga tanggung jawab penyidik yang mempunyai peran krusial sebagai “pintu masuk” dalam sebuah perkara pidana. Untuk itu, diperlukan fondasi akademik yang kuat sejak dini, utamanya di bidang hukum, agar penyidik tidak hanya mengandalkan pelatihan teknis singkat yang bersifat praktikal semata; 8. Bahwa dalam pendidikan pengembangan perwira pertama bidang Propam, mata pelajaran KUHP dan KUHAP hanya diberikan selama 8 jam pelajaran, yang jelas tidak sebanding dengan satu semester perkuliahan hukum acara pidana (4 SKS) di fakultas hukum. Bahkan di 20 berbagai perguruan tinggi, pembelajaran hukum acara pidana dilengkapi dengan simulasi peradilan semu, untuk memastikan pemahaman teori dan praktik berjalan seimbang; 9. Bahwa meskipun dalam KUHAP membuka ruang untuk menghadirkan ahli dalam tahap penyidikan, akan tetapi dikhawatirkan ahli yang ditunjuk penyidik dapat bertindak subyektif sesuai dengan sudut pandang keilmuannya. Berbeda halnya ketika penyidik sudah mempunyai sudut pandang teoretik keilmuan, maka kehadiran ahli bukan dilandasi karena ketidakpahaman penyidik, namun untuk memperkuat argumentasi dari aspek teoretik dan filosofis; 10. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, maka syarat pendidikan minimal bagi calon anggota Kepolisian yang hanya setara SMA sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d UU No. 2 Tahun 2002 jelas tidak memadai untuk memenuhi tuntutan profesionalisme, khususnya dalam pelaksanaan tugas penyidikan yang memerlukan pengetahuan hukum acara pidana. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang mengamanatkan peran kepolisian salah satunya ialah dalam penegakan hukum. C. Kuatnya basis akademik seorang aparatur Kepolisian dapat meningkatkan kinerja dan kredibilitas kepolisian secara sistemik sebagai penegak hukum 1. Bahwa Kepolisian merupakan instrumen negara yang begitu krusial karena senantiasa berada di garis terdepan dalam berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari menjaga ketertiban, menangani konflik, hingga merespons gesekan sosial yang tak jarang berujung pada persoalan hukum. Kehadirannya tak pernah absen dalam denyut kehidupan publik, menjadikannya salah satu pilar utama dalam menjamin stabilitas, keadilan, dan keamanan dalam negara hukum. Ungkapan ini juga serupa dengan yang disampaikan Travis (1996): “Of all governmental operations, the police function is the most intimate – the daily, varied encounters between police officers and individuals, ranging from routine to traumatic, represent the most visible and powerful interaction between the government and the public. If the police perform their role effectively, society benefits immeasurably; if the police perform their job poorly, the damage to 21 police confidence and democratic principles can be irreparable” (Travis, J. (1996), What Indicators Measure Police Performance? Research in Action, National Institute of Justice, US Department of Justice, Office of Justice Programs, Washington, DC); 2. Bahwa berdasarkan penelitian dan riset dari Suman Kakar tentang “Self- evaluations of police performance: An analysis of the relationship between police officers’ education level and job performance” dari 110 petugas kepolisian yang berasal dari campuran tingkat pendidikan (SMA, pendidikan tinggi tanpa gelar, dan pendidikan tinggi dengan gelar) menunjukan bahwa aparat kepolisian dengan gelar sarjana memberikan kinerja yang lebih baik dibandingkan yang tidak sarjana. Ia menjelaskan: “Even when years of experience with the law enforcement department are controlled for, officers with higher education reported performing significantly better than their counterparts with lower education.” 3. Bahwa tamatan SMA tidak buruk tapi masih belum matang untuk mengemban tugas berat, karena pendidikan saat SMA hanya berfokus pada kewarganegaraan, lembaga negara, budi pekerti dan belum mempelajari lebih dalam soal perbandingan hukum, hak konstitusional, analisis delik pidana dan sebagainya. Artinya persyaratan pendidikan minimal SMA, sulit untuk memastikan kompetensi yang diperlukan dalam menjalankan tugas kepolisian yang begitu kompleks seperti yang diungkapkan Goldstein “Policing is no longer a ‘relatively’ simple task” (Goldstein, 1977). Senada juga disampaikan oleh Carter dan Sapp Rather police officers’ roles in today’s democratic society are extremely significant and complex (Carter and Sapp, 1990) ditambahkan juga oleh Suman Kakar “They are called on to enforce laws, observe constitutional restraint on the exercise of governmental power, answer individual calls for help and respond to community demands for safety” (Suman Kakar, 1998); 4. Bahwa berdasarkan penelitian dari Ahmad Suryono dan Muhammad Imron tentang “Urgensi Pendidikan Tinggi untuk Polisi” disampaikan merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Permendikbudristek 53) 22 khususnya Pasal 9 menyebutkan tentang perbedaan prinsip antara kualifikasi sarjana terapan dan sarjana. Program sarjana terapan (yang digunakan sebagai kurikulum Akademi Kepolisian) berbeda konsep dengan program sarjana sebagai dasar akademik Sarjana Hukum. Permendikbudristek 53 menyatakan bahwa sarjana terapan memiliki kualifikasi mampu menerapkan konsep teoretis ilmu pengetahuan, sedangkan kualifikasi program sarjana adalah mampu menguasai konsep teoretis ilmu pengetahuan. Keduanya terpaut kata “menerapkan” dan “menguasai”, di mana jika dihadapkan pada kejadian faktual, besar kemungkinan akan terjadi perbedaan cara pandang terhadap pemahaman praktikal mengenai konsepsi suatu pasal dan/atau ayat tindak pidana; 5. Bahwa materi yang didapatkan dalam akademi kepolisian tidak hanya singkat namun juga cenderung pengulangan yang sifatnya konstan. Selaras dengan pandangan tersebut seperti yang disampaikan Reitz sebagaimana dikutip oleh Jaschke dan Neidhart, apa yang dipelajari oleh polisi di sekolah atau akademi mereka tidak lebih sekedar pengulangan dari apa yang dipelajari para senior mereka terdahulu (at police schools, policemen learn from policemen what policemen have learned from policemen) (Jaschke & Neidhardt, 2007); 6. Bahwa berdasarkan hasil studi berjudul “The Effect of Higher Education on Police Behavior” karya Jason Rydberg dan William Terrill (2010) yang menguji seberapa besar pengaruh pendidikan perguruan tinggi terhadap perilaku petugas polisi, khususnya dalam tiga keputusan penting meliputi penangkapan (arrest), penggeledahan (search), dan penggunaan kekerasan (use of force) ditemukan fakta bahwa pendidikan perguruan tinggi pada polisi secara signifikan menurunkan kemungkinan penggunaan kekerasan dalam bertugas; 7. Bahwa berdasarkan studi yang berjudul “The Politics of Higher Police Education: An International Comparative Perspective” (Terpstra & Schaap, 2021) ditemukan fakta bahwa kebijakan syarat pendidikan tinggi bagi polisi di Norwegia, Finlandia, dan Jerman berhasil meningkatkan profesionalitas polisi yang dibutuhkan dalam masyarakat yang semakin kompleks, dan selaras dengan meningkatnya tingkat 23 pendidikan kelompok profesional lainnya dan masyarakat umumnya, serta meningkatkan citra petugas kepolisian; 8. Bahwa karena tugas aparat kepolisian yang begitu kompleks seperti yang disampaikan sebelumnya, maka aparat kepolisian tidak hanya sebatas investigator dan penegak hukum saja, melainkan juga menjadi katalisator dalam proses swadaya masyarakat (Orborne & Gaebler, 1993). Perubahan tanggungjawab ini harus disertai dengan peningkatan intelektualitas dari kepolisian seperti yang disampaikan oleh Bittner: “Some people feel such changes in the police officers responsibilities warrant that police agencies have personnel with intellectual curiosity, analytical ability, articulateness and a capacity to relate the events of the day to the social, political and historical context in which they occur. These characteristics are found to be associated with higher education. The function of college education is, …to liberate the mind, to incline persons toward the habitual reliance on reason and to provide people with those basic aptitudes … for adequate functioning in a world in which knowledge and intelligence became more important (Bittner, 1990).” 9. Bahwa rendahnya pengetahuan aparat soal pengetahuan akademik khususnya dalam hukum berdampak pada ketidaktahuan aparat dalam melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya tepat berdasarkan hukum dan kaidah yang berlaku (Bukti P-7). Selain itu, argumentasi tersebut juga dibuktikan dengan adanya beberapa kasus akibat ketidaktahuan aparat kepolisian untuk memahami prinsip-prinsip dasar hukum, asas-asas due process of law, serta norma-norma perundang- undangan yang berlaku: - Polisi menolak menindaklanjuti laporan Bawaslu (2009). “Ini memperlihatkan polisi tidak paham hukum pidana pemilu seperti apa” ujar Direktur Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampown (detikNews, “Laporan Bawaslu Ditolak: Polisi Dinilai Tak Paham Hukum Pidana Pemilu” URL: https://news.detik.com/pemilu/d- 1117370/polisi-dinilai-tak-paham-hukum-pidana-pemilu); - Polisi salah prosedur dalam penetapan tersangka Hasya (2023). Alasan yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya ketika mencabut status tersangka Hasya, yakni karena adanya kesalahan prosedur dalam proses penyidikan kasus tersebut yang merujuk pada ketentuan Perkap 1/2019 tentang Sistem, Manajemen, dan Standar 24 Keberhasilan Operasional Polri dan Perkap 6/2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Polisi Akui Salah Prosedur Penetapan Tersangka Hasya, ICJR: Bukti Segudang Masalah dalam Proses Penyidikan mulai dari Kompetensi Penyidik Hingga Urgensi Memperkuat Pengawasan dari Jaksa Dan Pengadilan); - Pelanggaran Aparat Penegak Hukum Karena Tidak Paham Pelaksanaan Diversi (2018). “Masih banyak anggota kepolisian yang masih belum memahami diversi sebagaimana dimaksud dalam UU SPPA, inilah yang menjadi faktor banyaknya pelanggaran terhadap hak-hal anak,” kata AKBP Rumi Untari selaku Kanit PPA Mabes Polri (Anggota Kepolisian Tidak Paham UU SPPA Salah Satu Faktor Banyaknya Hak Anak Terlanggar). 10. Bahwa sekalipun tugas polisi bukan hanya berkaitan pada bidang penegakan hukum, melainkan juga sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, namun tetap saja diperlukan syarat lulusan minimal sarjana agar meningkatkan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan profesionalitas kepolisian; 11. Bahwa uraian argumentasi di atas, relevan dengan pendapat pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar yang menegaskan bahwa fungsi kepolisian terutama berkaitan dengan penegakan hukum dan pelayanan masyarakat membutuhkan kemampuan berpikir logis dan penalaran yang kuat, sehingga syarat pendidikan sarjana menjadi penting dan tidak bisa ditawar. Ia pun juga menjelaskan bahwa peningkatan syarat pendidikan akan secara otomatis meningkatkan kualitas polisi karena tingkat pendidikan seseorang sangat berpengaruh terhadap cara berpikir, kemampuan mengambil keputusan, serta kedewasaan dalam menyelesaikan sosial yang dihadapi masyarakat (https://www.kompas.com/tren/read/2025/08/20/063000765/pentingnya -pendidikan-sarjana-sebagai-syarat-minimal-jadi-polisi); 12. Bahwa terdapat sejumlah contoh kasus, polisi yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat justru melakukan 25 tindakan represif dan melakukan pelanggaran hukum, di antaranya sebagai berikut: a. Tindakan represif yang dilakukan oleh petugas kepolisian yang mengamankan aksi demonstrasi pada hari buruh di depan gedung DPR RI tanggal 1 Mei 2025 yang lalu. Pada saat itu, aparat kepolisian melakukan penggeledahan barang milik pribadi para demonstran bahkan hingga melakukan penganiayaan kepada massa aksi, termasuk tim medis (https://bantuanhukum.or.id/aparat-kepolisian-kembali- melakukan-tindakan-represif-brutal-sewenang-wenang-dan- melawan-hukum-pada-massa-aksi/); b. Aksi demonstrasi penolakan revisi UU TNI yang mendapatkan tindakan represif berupa penangkapan dan juga kekerasan terhadap demonstran oleh aparat kepolisian di sejumlah kota seperti Semarang, Surabaya, Malang, dan Jakarta (https://www.tempo.co/politik/sederet-tindakan-represif-polisi-saat- aksi-demo-tolak-uu-tni-1224867); Bahkan lebih parahnya, sekelompok polisi yang mengamankan aksi demo di sekitar Gedung DPR/MPR, Jakarta menuduh seorang pengemudi ojek online sebagai demonstran dan melakukan tendangan, pukulan, dan pentungan yang mengakibatkan luka parah di area kepala (https://youtu.be/7UWAvEf4yFc?si=1FsLOOPEgQt0eph-); c. Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang akibat polisi yang bertugas menjaga keamanan menembakkan gas air mata sebanyak 11 kali ke lapangan dan juga tribun penonton. Hal tersebut menyebabkan para penonton yang panik berdesak- desakan keluar dari stadion, serta banyak suporter yang sesak nafas akibat kondisi tersebut. Sehingga pada akhirnya menyebabkan 135 korban meninggal dunia (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221028154345-20- 866651/sebulan-tragedi-kanjuruhan-gas-air-mata-aparat- tewaskan-135-orang) 26 13. Bahwa, selain itu polisi yang bertugas melayani masyarakat justru tidak mampu menjalankan perannya secara optimal, seperti dalam beberapa laporan data berikut ini: a. Laporan Komnas HAM mencatat bahwa sepanjang awal tahun 2023, aduan terkait pelayanan buruk aparat kepolisian menempati posisi terbanyak dibandingkan dengan institusi negara lainnya. Hal ini menunjukkan masih lemahnya fungsi pelayanan kepolisian dalam memenuhi hak-hak masyarakat yang berhadapan dengan hukum maupun dalam memberikan rasa aman (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230911100507-12- 997356/komnas-ham-aduan-pelayanan-buruk-polisi-terbanyak- sepanjang-awal-2023); b. Hasil survei juga mengungkapkan mayoritas masyarakat di Indonesia mengaku memiliki pengalaman buruk dengan aparat kepolisian. Bentuk pengalaman tersebut antara lain sikap arogan, diskriminatif, hingga lambannya pelayanan dalam proses administrasi kepolisian. Kondisi ini menambah catatan hitam terhadap citra polisi yang seharusnya hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat (https://rri.co.id/lain-lain/1236842/mayoritas-masyarakat- mengaku-punya-pengalaman-buruk-dengan-polisi); c. Ombudsman RI juga menerima sebanyak 7.844 laporan masyarakat yang berkaitan dengan kinerja kepolisian. Laporan tersebut mencakup dugaan maladministrasi, pelayanan yang tidak profesional, hingga dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam menjalankan tugas. Angka tersebut menegaskan bahwa praktik pelayanan publik di lingkungan kepolisian masih jauh dari prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme (https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-terima-7844- laporan-masyarakat-terkait-kepolisian). 14. Bahwa melihat kasus-kasus tersebut maka penelitian yang dilakukan baik oleh Suman Kakar tentang “Self-evaluations of police performance: An analysis of the relationship between police officers’ education level and job performance” dan Ahmad Suryono dan Muhammad Imron tentang “Urgensi Pendidikan Tinggi untuk Polisi” menjadi masuk akal 27 karena pendidikan dari aparatur tersebut ternyata berpengaruh terhadap kredibilitas kepolisian secara sistemik. Untuk meningkatkan kredibilitas tersebut beberapa negara telah menerapkan standar pendidikan tinggi bagi seseorang yang ingin bergabung dalam aparat kepolisian sebagai berikut: Negara Syarat Menjadi Anggota Kepolisian Korea Selatan Polisi umumnya harus merupakan lulusan Universitas (gelar sarjana/S1) atau setingkat pendidikan tinggi lainnya. Mahasiswa polisi mengikuti program 4 tahun (setara S1) dengan kombinasi teori dan praktik lapangan. Lulusan langsung diangkat menjadi perwira polisi seperti tingkat lieutenant/inspektor (Korean National Police University - Wikipedia ); Swedia Polisi diwajibkan minimal tamatan pendidikan tinggi atau setara universitas. Bahkan untuk menjadi kepala polisi seseorang harus memiliki gelar sarjana yang relevan dengan jabatan tersebut atau lulusan akademi kepolisian atau keduanya (Swedish National Police Board - Wikipedia); Qatar Polisi diwajibkan mengikuti akademi Kepolisian selama 4 (empat) tahun atau dapat berasal dari Sarjana Strata 1 dengan mengikuti pelatihan kepolisian selama 3 bulan (D. Das & M. Palmietto, World police encyclopedia, p. 681, URL:Law enforcement in Qatar - Wikipedia?). 15. Bahwa pentingnya aparat kepolisian minimal berpendidikan Sarjana Strata 1 (S1) juga disampaikan dalam beberapa pandangan sebagai berikut: - Usulan Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung “Saya bilang, ya perlu dipikirkan. Supaya menjadi polisi itu, jangan hanya tamat SMA. Tapi, sekurang-kurangnya S1 atau tamat pesantren yang lebih 28 banyak”. Menurutnya masih banyak keraguan soal intelektualitas dan akhlak seorang polisi sehingga perlu melakukan reformasi kepolisian dengan meningkatkan batas minimal pendidikan (lihat: Wakil Ketua DPD Usulkan Polisi Minimal Berpendidikan S1); - Usulan Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo “Saya kira orang yang ditugaskan sebagai penyelidik dan penyidik di satuan reserse ya minimal pernah ada gelar sarjana hukum. Pernah mengenyam pendidikan hukum. Itu menjadi kriteria sehingga ke depan kepolisian pun harus memikirkan itu”. Ia mengamati bahwa karena Catur Wangsa berlatar sarjana hukum maka idealnya Polisi juga bergelar sarjana hukum (lihat: Usul Anggota Dewan: Penyidik- Penyelidik Reserse Polisi Minimal Sarjana Hukum); 16. Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang telah disampaikan, jelas bahwa ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d Undang-Undang Kepolisian yang memperbolehkan tamatan SMA atau sederajat menjadi aparat kepolisian tidak lagi sejalan dengan kompleksitas tantangan tugas-tugas kepolisian masa kini. Fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, menuntut aparat yang memiliki kemampuan akademik dan kognitif yang memadai. Oleh karena itu, sudah saatnya dilakukan reformasi struktural dalam tubuh kepolisian melalui penyesuaian norma pengangkatan, dengan menetapkan bahwa pendidikan minimal bagi calon anggota kepolisian adalah Sarjana (S1) atau sederajat, tanpa membatasi jurusannya. Penempatan mereka kemudian dapat disesuaikan dengan keahlian masing-masing secara proporsional. Dengan langkah ini, diharapkan institusi kepolisian menjadi lebih kredibel, akuntabel, profesional, dan mampu menjalankan mandat konstitusionalnya secara optimal dalam sistem negara hukum yang demokratis. IV. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim 29 Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 21 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia sepanjang tidak dimaknai “berpendidikan paling rendah lulusan sarjana strata satu (S-1) atau yang sederajat”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Leon Maulana Mirza Pasha; 4. Bukti P-4 : Fotokopi KTA, atas nama Leon Maulana Mirza Pasha, S.H.; 5. Bukti P-5 : Fotokopi KTA, atas nama Zidane Azharian Kemalpasha; 6. Bukti P-6 : Fotokopi KTM, atas nama Zidane Azharian Kemalpasha; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Flasdisk berisi video kompilsi tindikan polisi yang tidak paham hukum. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 30 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 21 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168, selanjutnya disebut UU 2/2002) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 31 perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional 32 sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 21 ayat (1) huruf d UU 2/2002, yang berbunyi sebagai berikut: (1) “Untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seorang calon harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut: a. …; b. …; c. …; d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat; 2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan memiliki hak-hak konstitusional antara lain sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerangkan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-3 dan Bukti P-5]. Dalam hal ini, Pemohon I berprofesi sebagai Advokat [vide Bukti P-4], sedangkan Pemohon II merupakan Mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta [vide Bukti P-6]; 4. Bahwa Pemohon I telah menjalankan profesinya secara aktif dan bertanggung jawab dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat, khususnya dalam proses pelaporan dugaan tindak pidana ke Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun demikian, dalam praktiknya, Pemohon I acap kali menghadapi hambatan yang bersumber dari rendahnya pemahaman hukum sebagai konsekuensi dari latar belakang pendidikan di kalangan aparatur kepolisian yang menerima atau menindaklanjuti laporan. 5. Bahwa menurut Pemohon I, hal demikian disebabkan berlakunya ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf d UU 2/2002 yang menetapkan calon anggota Polri dapat direkrut dari lulusan sekolah menengah atas atau sederajat. Akibatnya, proses pendampingan hukum yang dijalankan Pemohon I menjadi tidak efektif, memakan waktu yang lebih panjang, serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kliennya, sehingga bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang 33 adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sekaligus melemahkan prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, norma a quo nyata- nyata merugikan Pemohon I baik secara aktual maupun potensial dalam menjalankan profesinya sebagai advokat; 6. Bahwa Pemohon II adalah warga negara Indonesia yang pada saat ini berstatus sebagai mahasiswa hukum program sarjana (S-1) dan sedang menjalani proses pendidikan. Sebagai warga negara yang secara aktif mempelajari sistem hukum di Indonesia, termasuk tugas dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemohon II memiliki kepentingan langsung untuk memastikan bahwa institusi kepolisian diisi oleh sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, serta memiliki kecakapan hukum yang memadai; 7. Bahwa menurut Pemohon II, dengan ditetapkannya ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf d UU 2/2002 yang hanya mensyaratkan pendidikan minimal Sekolah Menengah Umum atau sederajat bagi calon anggota Polri, telah menimbulkan potensi kerugian konstitusional bagi Pemohon II. Sebagai warga negara yang telah menempuh pendidikan tinggi di. bidang bukum, Pemohon II merasa hak konstitusionalnya berkurang dan tercederai karena regulasi yang berlaku tidak memberikan jaminan adanya peningkatan kualitas standar pendidikan bagi calon anggota Polri, padahal kualitas pendidikan sangat berpengaruh terhadap profesionalisme dan akuntabilitas penegakan hukum; 8. Bahwa menurut Pemohon I dan Pemohon II jika permohonan dengan menyatakan syarat dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d 2/2002 dimaknai oleh Mahkamah menjadi berpendidikan paling rendah lulusan sarjana strata satu (S-1) atau yang sederajat maka kerugian hak konstitusional sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak akan terjadi lagi. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.6.1] Bahwa dalam pengujian undang-undang di Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil terkait dengan kedudukan hukum sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf 34 [3.4] di atas. Oleh karena itu, Mahkamah akan menilai keterpenuhan syarat formil dan materiil tersebut untuk menentukan apakah Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [3.6.2] Bahwa terkait dengan syarat formil mengenai kualifikasi Pemohon dalam pengujian undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya telah mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat (Pemohon I) dan mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta (Pemohon II). Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil terkait dengan kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia; [3.6.3] Bahwa selanjutnya terkait dengan syarat materiil yang berkenaan dengan ada atau tidaknya hak konstitusional Pemohon yang dirugikan atau potensial dirugikan maka Pemohon harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana disebutkan dalam Paragraf [3.4] di atas secara kumulatif. Oleh karenanya, Pemohon dalam pengujian undang-undang memiliki kewajiban untuk menjelaskan persyaratan yang telah ditentukan tersebut, yang secara umum dibagi menjadi 2 (dua) unsur, yaitu uraian mengenai adanya (i) hak dan/atau kewenangan konstitusional serta (ii) anggapan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional yang diderita/dialami atau yang akan dialami oleh Pemohon dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, in casu norma Pasal 21 ayat (1) huruf d UU 2/2002. Berkenaan dengan unsur pertama, Pemohon I dan Pemohon II telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut Pemohon I dan Pemohon II dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon I dan Pemohon II, menurut Mahkamah, alas hak konstitusional tersebut sejalan dengan keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menjadikan institusi kepolisian diisi oleh sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, serta memiliki kecakapan hukum yang memadai yang dikaitkan dengan hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum serta perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Dengan demikian, menurut Mahkamah, unsur pertama dari salah satu syarat materiil mengenai kedudukan hukum Pemohon telah terpenuhi; 35 [3.6.4] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan unsur adanya anggapan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum serta perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Uraian anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I lebih banyak mengenai praktik pendampingan hukum yang dilakukan dalam proses pelaporan dugaan tindak pidana ke kepolisian, sedangkan Pemohon II lebih banyak menerangkan harapan kepada institusi kepolisian diisi oleh sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, serta memiliki kecakapan hukum yang memadai. Terhadap uraian kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II demikian, menurut Mahkamah, uraian berkenaan dengan anggapan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan berlakunya norma Pasal 21 ayat (1) huruf d UU 2/2002 karena Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat menunjukkan anggapan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional dimaksud memang benar-benar dapat ditelusuri (traceable) atau setidak-tidaknya dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan memiliki hubungan sebab akibat dengan pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Dalam konteks ini, kerugian yang diuraikan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak meyakinkan Mahkamah sebagai kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sehingga tidak terdapat hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Terlebih, dengan persyaratan seperti yang dimaktubkan dalam norma Pasal 21 ayat (1) huruf d UU 2/2002 sama sekali tidak menghalangi hak konstitusional Pemohon I dalam menjalankan profesi sebagai advokat dan hak konstitusional Pemohon II sebagai mahasiswa. Dalam hal ini, berkenaan dengan anggapan Pemohon I dan Pemohon II perihal keterbatasan pengetahuan hukum anggota polri dalam penegakan hukum, hal demikian dapat diatasi, salah satunya dengan cara memberikan pengetahuan hukum, pendidikan, dan pelatihan bagi anggota Polri yang memenuhi syarat secara berjenjang dan berkelanjutan. 36 [3.6.5] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menguraikan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara yang berprofesi advokat dan mahasiswa serta telah menjelaskan adanya hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945, akan tetapi menurut Mahkamah Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki anggapan kerugian hak konstitusional yang diakibatkan oleh berlakunya ketentuan undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya karena tidak memenuhi syarat-syarat kerugian konstitusional antara lain sebagaimana yang dikehendaki dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan. [3.8] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 37 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tiga, bulan September, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 13.55 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo 38 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Wilma Silalahi