133/PUU-XXII/2024

1 PUTUSAN Nomor 133/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Justino Halomoan Sinaga Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 115, RT. 01/RW. 05, KP. Bulak Utara, Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan, Depok Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 13 September 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 13 September 2024, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 130/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 24 September 2024 dengan Nomor 133/PUU-XXII/2024, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan 2 bertanggal 14 Oktober 2024, yang diterima Mahkamah pada tanggal 14 Oktober 2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa pengujian materiil Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait subjek hukumnya adalah “Hakim Konstitusi”, maka Mahkamah Konsitusi harus melakukan tatanan hukum, etika hukum, dan sistem demokrasi hukum di Indonesia supaya Mahkamah Konstitusi tidak melanggar hukum dan harus melakukan sesuai ketentuan dan peraturan hukum formil dalam pasal a quo untuk objektifitas putusannya nanti. Berikut alasan-alasannya di bawah ini: a. Independensi dan Objektifitas dari Hakim Konstitusi Bahwa Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan kembali persidangan ini karena laporan pemohon pelanggaran kode etik Pemohon belum ada persidangan dan keputusannya karena berkaitan dengan Hakim Panel Konstitusi yang dilaporkan, sehingga status hakim adalah status quo, Karena Hakim Konsititusi menjadi enam orang, karena belum dapat mengadakan RPH Mahkamah Konsitusi untuk mengambil keputusan. Jadi Hakim Panel Konstitusi berkoordinasi dengan kepaniteraan. Bahwa Pemohon sudah melaporkan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi dalam Perkara Nomor 98/PUU-XXII/2024 ke Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKMK) terhadap Hakim Panel Konstitusi sehingga tidak dapat mengikuti dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) terhadap pengujian materiil pasal a quo sehingga Hakim Konstitusi menjadi enam orang dan tidak memenuhi quorum. Yang menjadi dasar alasannya berdasarkan bukti pendapat dan pernyataan Hakim Panel Kontitusi dalam yang subjektif menyatakan “Bukan Wewenang MK” dalam Risalah Sidang Perkara Nomor 98/PUU-XXII/2024. karena pasal a quo menyatakan wajib yang berarti “Harus”. Bahwa pendapat dan pernyataan “Bukan Wewenang MK” pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, oleh Hakim Panel Konstitusi dalam Sidang Nomor 98/PUU-XXII/2024, Prof Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H. dan Dr. H. Suhartoyo, S.H., M.H., yang dibuktikan dalam risalah sidang Nomor 98/PUU-XXII/2024 dalam acara 3 pemeriksaan pendahuluan, pada tanggal 7 Agustus 2024 (Bukti P-1) mengatakan norma dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, adalah bukan wewenang Mahkamah Konstitusi. Berikut pernyataan dan pendapat para Hakim Panel Konstitusi adalah: a. Risalah pada angka 52, Menit 27.52, Prof Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H., mengatakan: “Pasal 5 ini adalah supaya hakim dan hakim konstitusi menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum dan keadilan yang tumbuh di masyarakat. Jadi, bukan implementasinya ya. Nah, kalau itu yang dimaksud oleh Pemohon ya, tentu jalurnya bukan di MK kalau untuk memohon, ya.” b. Risalah pada angka 85, Menit 45.56, Dr. H. Suhartoyo, S.H., M.H. “Kemudian frasa wajib menggali, mengikuti dan seterusnya, juga Bapak nyatakan ditafsirkan dan dimaksudkan hakim konstitusi wajib ikut dan mengawasi, yang tadi sudah dijelaskan para Yang Mulia, yang ini bukan menjadi kewenangan hakim MK.” Risalah pada angka 87, Menit 51.47, “Maksudnya, kan hakim itu tidak hanya textbook, tidak hanya membaca pasal-pasal, tapi juga nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pesannya undang-undang itu kan seperti ini, Bapak. Kalau itu Bapak minta supaya itu dimaknai “Hakim MK ikut mengawasi” kan bergeser jadinya. Lho ini apakah perlu pengawasan? Di samping memang ini bukan kewenangan MK.” b. Asas Nemo Judex in Causa Sua Berdasarkan kutipan dari Antranews.com, tanggal 29 Maret 2023 (Bukti P-3), yaitu Pernyataan Hakim Panel Konsitusi oleh Dr. Asrul Sani, S.H., M.H., ketika sebagai anggota komisi III DPR, yang pernyataannya adalah: “Bahwa Hakim itu tidak boleh mengadili perkaranya sendiri, sehingga kalau ada uji materi terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, tidak sepatutnya hakim MK yang permanen itu yang kemudian memeriksa dan mengadili”. c. Hakim Ad hoc Mahkamah Konstitusi sebaiknya membentuk Hakim Ad hoc untuk Pengadilan Khusus atas pasal a quo, sesuai dalam Pasal 1 angka 9 4 Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009 tentang “Ketentuan Umum” agar Keputusan Mahkamah Konsitusi menjadi objektif dan tidak subjektif dalam pengujian materiil pasal a quo. 2. Pasal 29 ayat (1) huruf e dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Republik Tahun 1945; b. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Memutuskan pembubaran partai politik; d. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. “Kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang”. Kewenangan lainnya itu adalah Pasal 5 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Jadi pasal a quo bukanlah termasuk kewenangan dalam pengujian undang- undang (PUU) melainkan pasal a quo adalah kewenangan lain yang berdiri sendiri yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan harus dilaksanakan. Karena kewenangan dalam huruf e ini belum dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi sampai hari ini sejak dari tahun 2009 dibuat. Kewenangan ini tersebut harus melakukan sidang pengadilan sesuai ketentuan di bawah ini: a. Pasal 29 ayat (1) dalam frasa “Mengadili”; b. Pasal 5 ayat (1) dalam frasa “Nilai-nilai” dimaksud cara menilai lewat pengadilan; c. Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009, dalam frasa “Hukum” tafsir perbuatan/praktek formil; d. Pasal 5 ayat (1) dalam frasa “Yang Hidup”; e. Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009, dalam frasa “Masyarakat”. 5 3. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"; Persidangan pengujian formil hukum dengana beberapa kategori: 1. Pengujian formil hukum secara pembuatan Undang-Undang. 2. Pengujian formil hukum secara praktek hukum/perbuatan hukum. (contoh: pengujian PHPU, pengujian praktek hukum dalam perkara masyarakat). 4. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (a) menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"; 6. Bahwa merujuk pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir, yaitu Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan; “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 6 II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) 1. Bahwa dalam pasal a quo dalam frasa “Hukum”, frasa “Rasa Keadilan”, dan frasa “Masyarakat”. Yaitu Pemohon merasa sangat tidak adil dan sangat dirugikan karena Pemohon sebagai pelapor dan korban sudah melakukan prosedur hukum formil yang ada dalam setiap hukum atau Undang-Undang dalam Kepolisian, Kejaksaan, Instansi Pemerintah, dan lembaga atas perkara mafia cukong tanah menyebabkan penyadapan WhatsApp, pelanggaran HAM, makelar kasus, dan malpraktek Ombudsman, dimana Pemohon mempunyai surat kuasa dari pemilik tanah Sriani Sinaga dan Mindari Sinaga untuk mengurus, melakukan segala sesuatu dalam bentuk upaya hukum dalam peradilan dan pengadilan baik secara perdata dan pidana terhadap permasalahan sengketa tanah di Tenayan, Riau dan/atau membuat perjanjian-perjanjian terhadap kuasa hukum (Bukti P4). 2. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang memiliki KTP dengan NIK: 3276030710740007 dan sebagai pemilih dalam pemilu tahun 2024 (Bukti P-7) telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum formil (legal standing) sebagai pemilih atas ketidakadilan lembaga KPU tidak menjalankan sesuai ketentuan hukum formil atas Putusan MK No. 90/PUUxxxxx dan juga memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materiil (judicial review) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan hal ini bersesuaian pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor ll/PUU-V/2007 yang telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. Hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 7 d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal-verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara.” 4. Bahwa pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan batu uji dan merupakan hak konstitusional Pemohon yakni: Pasal 28D ayat (1) menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". III. POKOK-POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa Pemohon melihat ada potensi kerusakan terhadap negara Indonesia, apabila pasal a quo tidak dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi yang menyebabkan keadilan tidak hidup menjadi mati. Kerusakan negara dari luar negeri dan kerusakan negara dari dalam negeri yang menyebabkan terganggunya ketahanan negara yang akan mengakibatkan negara tidak bisa menjadi negara maju. Karena syarat negara maju, hukum dan keadilan itu hidup. Akibat keadilan hukum formil tidak jalankan maka keadilan atas perkara tidak tercapai, tidak terwujud atau tidak hidup. 2. Kerusakan negara dari luar negeri – penyadapan WhatsApp & pelanggaran HAM. Bahwa Pemohon sebagai korban dari kejahatan penyadapan WhatsApp, pelanggaran HAM, makelar kasus dan malpraktek telah menggunakan prosedur hukum formil (dalam konstitusi di Indonesia) terkait frasa “Hukum” 8 dalam pasal a quo kepada Mahkamah Konsitusi wajib memberikan nilai-nilai hukum (perbuatan hukum) melalui penilaian hukum itu dengan cara melakukan sidang pengadilan atas hukum-hukum formil di lembaga dan instansi pemerintah atas laporan perkara mafia cukong tanah kepada Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian ATR BPN/Satgas Mafia Tanah, Komnas HAM, Ombudsman, dan lembaga tinggi DPR akibat perbuatan kejahatan sindikat mafia cukong tanah. 3. Bahwa akibat pasal a quo tidak dijalankan maka Pemohon mencari keadilan dan melaporkan penyadapan WhatsApp dan pelanggaran HAM kepada pihak-pihak lain (Bukti P-5) di bawah ini sehingga akan menjadi isu pengadilan international HAM dan hukum, yaitu: 1. Ms. Gita Sabharwal, Koordinator United Nations (PBB); 2. Mr. Sung Y Kim, Ambassador of United States of America; 3. Bp. Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia; 4. Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri; 5. Mr. Will Stanchart, Head of WhatsApp, Inc (META). Karena Pemohon sudah melakukan itikad baik untuk mengklarifikasi atas laporan penyadapan WhatsApp melalui korespondensi lewat email (tapi disadap juga) – (Bukti P-6), dan atas penyadapan email terhadap Pemohon, maka Pemohon mendatangi kantor perwakilan di bawah ini: a. Kantor perwakilan WhatsApp, Inc (META) di Gedung Capital Place Pemohon tidak diijinkan oleh petugas Capital Place untuk bertemu pihak WhatsApp untuk menyerahkan laporannya dan bahkan Pemohon ingin menitipkan laporannya kepada petugas untuk dihantarkan ke pihak WhatsApp, namun ditolak juga. b. Kantor Duta Besar Amerika Serikat (US Embassy) Pemohon juga mendatangi kantor Kedutaan Amerika Serikat pada tanggal 10 Oktober 2024, namun petugas tidak mengijinkan Pemohon bertemu dengan pihak konselor untuk perihal laporannya kepada Duta Besar Amerika Serikat. Terjadi perdebatan Pemohon dengan petugas security karena pihak konselor atau officer tidak bisa ditemui oleh 9 Pemohon dan kemudian video Pemohon dihapus oleh petugas security. c. Kantor Perwakilan Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nations) Pemohon juga melanjutkan laporannya ke kantor perwakilan PBB, pada tanggal 10 Oktober 2024, terjadi perdebatan antara petugas United Nations dan Pemohon, karena kedatangan Pemohon cuma mendaftarkan laporannya di kantor tersebut. Awalnya ditolak, karena perdebatan dan penjelasan dari Pemohon bahwa penolakan itu akan menjadi pelanggaran HAM baru, akhirnya laporan Pemohon diterima dan didaftarkan. Jadi Pemohon menduga CyberCrime dari sindikat jaringan mafia cukong tanah berusaha menghalangi-halangi klarifikasi antara Pemohon dengan perusahaan Amerika Serikat, WhatsApp Inc, Kedutaan Amerika Serikat, dan PBB atas penyadapan WhatsApp. Sehingga, Pemohon akan berencana melanjutkan laporannya dengan somasi kepada perusahaan Amerika Serikat, WhatsApp Inc, dan melanjutkan gugatan Cybercrimes ke hukum international atas pelanggaran HAM berat. Dimana akibat kejahatan sindikat mafia cukong tanah telah menginjak-injak hukum dan mempertaruhkan negara, DPR, Presiden Republik Indonesia, kementerian, kepolisian dan kejaksaan, atas kejahatan-kejahatan dalam hukum. Dimana Pemohon merasa negara tidak hadir bagi Pemohon untuk keadilan hukum. 4. Kerusakan dari Dalam negeri – pembiaran masyarakat menghakimi hukum Bahwa Pemohon sebagai pemilih dalam pilpres tahun 2024 dan masyarakat Indonesia kecewa dimana pada prakteknya penyelenggara penerapan hukum formil berbeda atau tidak sama oleh kedua ketua lembaga KPU atas Putusan MK No. 90/PUU-XXII/2024 oleh Bpk. Hasyim Asy’ari atas nama lembaga KPU dengan Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 oleh Bpk. Mochammad Afifuddin atas nama ketua lembaga KPU, dimana masyarakat dipertontonkan pembelajaran penerapan hukum yang berbeda, sehingga masyarakat menghakimi hukum formil secara nalar akal sehat atas kedua putusan MK itu yang berbeda. Maka hak untuk menghakimi hukum itu adalah Mahkamah Konstitusi. Akibat pembiaran ini terjadinya demo besar- besaran di seluruh Indonesia dan dapat menimbulkan kerusakan, gesekan, 10 dan benturan sesama anak bangsa. Bahkan yang ikut demo itu juga berasal anak SMK. Mereka menghakimi karena dipertontonkan penerapan hukum secara formil yang berbeda diperlihatkan oleh kedua ketua KPU (bukan hukum materi). Padahal menurut sistem demokrasi hukum bahwa DPR adalah sebagai legislatif yang membentuk dan mensahkannya menjadi Undang-Undang. Jadi hukum formil yang benar adalah penerapan Putusan MK No. 60/PUU- XXII/2024 oleh Bpk. Mochammad Afifuddin, Ketua KPU sesuai norma hukum dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tapi dimata masyarakat hal tersebut menduga adanya upaya untuk membatalkan dan menghalangi Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024, maka rasa keadilan dalam masyarakat adalah tidak adil. Sehingga keputusan KPU Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih adalah tidak sah dan melanggar konstitusi hukum formil. Dimana dalam proses penerapan hukum formil itu telah melanggar hukum itu sendiri. Mahkamah Konstitusi seharusnya melakukan tindakan cepat dalam kewenangannya diatur pada pasal a quo dan juga bertanggungjawab untuk memberi kepastian hukum formil mana yang benar atas salah satu perbedaan kedua penerapan Putusan MK oleh KPU untuk keadilan hukum formil dan pembelajaran kepada masyarakat. Apabila tidak, maka berpotensi terjadi demo-demo atas tuntutan hukum formil kepada pemerintah selanjutnya. TRIAS POLITICA HUKUM 5. Pasal a quo perwujudan dari sistem demokrasi hukum yang modern, yaitu trias politica hukum untuk mencapai kehidupan hukum (The Spirit of Laws) Indonesia menjadi negara maju modern dan guna menjaga ketahanan dan keutuhan negara Indonsia. Dimana untuk memisahkan tiga kekuasaan hukum dan saling mengawasi dan mengimbangi dan menjamin hak-hak terhadap sihir kekuasaan hukum/otoriter hukum/feodal hukum/kekuasaan hukum tidak absolute/tirani hukum yang otoritarian, maka bangunan sistem demokrasi hukum sesuai trias politica hukum (guna check-balances 11 hukum). Jadi fungsi hukum telah menyeleweng menjadi alat politik bukan keadilan lagi. TRIAS POLITICA HUKUM Trias politica hukum bertujuan untuk menghindari: 1. Otoriter Hukum 2. Feodal Hukum 3. Tirani Hukum Mahkamah Konstitusi menjalankan trias polica hukum untuk melakukan sistem demokrasi hukum dalam mencapai keadilan yang hidup, dimana semua hukum di bawah naungan dan tanggungjawab Mahkamah Konstitusi: 1. Produk Hukum (Undang-Undang) 2. Implementasi Hukum 3. Oknum Hukum Di dalam produk hukum, eksekutif hukum, hakim hukum, bahwa semuanya di bawah kekuasaan kehakiman. Yaitu, merupakan pertanggungjawaban Mahkamah Konsitusi dari negara kepada warga negara, atau pasal a quo adalah antara hakim konstitusi dan masyarakat. Pertanggungjawaban seluruh hukum dan semuanya di bawah Mahkamah Konstitusi kepada masyarakat, yaitu eksekutif, implementasi, oknum. Oligarki hukum/diktator hukum/monopoli hukum. Sistem demokrasi hukum tidak jalan maka hukum tidak hidup, keadilan tidak hidup dan merusak negara. 12 6. Bahwa alasan Pemohon, pasal a quo sudah jelas dan tegas dan terang benderang dalam setiap frasa kata-kata dalam pasal a quo yang Pemohon ingin membedah kalimatnya adalah sebagai berikut: a. Frasa “Hakim Konstitusi” adalah subjek atau pelakunya; b. Frasa “Wajib“ adalah harus; c. Frasa “Menggali, Mengikuti, Memahami”, artinya kata kerja aktif; d. Frasa “Nilai-nilai“ Artinya: cara menilainya (proses hukum) lewat mengadakan sidang pengadilan (dasar hukumnya Pasal 29 dan Penjelasan); e. Frasa “Hukum”, artinya: perbuatan hukum formil, sistem prosedur, hukum acara; Frasa Perbuatan – Eksekutif Hukum terhadap Aturan Hukum atau Hukum Acara di setiap Instansi dan Kementrian); f. Frasa “Rasa” Artinya: pendapat dari pihak korban/pelapor; g. Frasa “Keadilan” Artinya: “Keadilan Hukum Formil”; h. Frasa “Yang Hidup”, Artinya: tujuan hukum untuk keadilan i. Frasa “Dalam Masyarakat” Apabila keadilan mati berarti tanggungjawab hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai sumpahnya dan dalam pasal. 7. Bahwa atas terjadinya pelanggaran perkara hukum (perbuatan hukum formil) oleh negara dan pemerintahan kepada warganya, sehingga Mahkamah Konstitusi diberikan wewenang untuk menegakkan keadilan hukum sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal a quo. Maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan perintah dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: 13 “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Adapun dasar hukum sidang pengadilan bersih ini adalah tegas dinyatakan sebagai berikut: 1. Pasal 29 ayat (1) huruf e dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: Huruf e “Kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang”. 2. Bahwa dalam Konsideran pada Menimbang huruf b, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan: “bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu”. 3. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman untuk menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum “Peradilan yang bersih“. 4. Dalam “Penjelasan” Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009, menyatakan: “Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai hukum dan rasa keadilan masyarakat”. Frasa “Putusan” sesuai hukum dan rasa keadilan masyarakat” berarti hakim konstitusi mengadakan sidang pengadilan konstitusi bagi masyarakat untuk keadilan hukum acara. Tambahan penjelasan menurut Pemohon, bahwa Pasal 5 ayat (1) dalam Undang-Undang 48 Tahun 2009, seperti pada gambar di bawah ini: Menurut KBBI, Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan (undang-undang dasar dan sebagainya). 14 Sidang Pengadilan Bersih Perkara Konstitusi (Hukum Formil Bukan Materiil) Antara Masyarakat dan Pemerintah Secara eksplisit ada dua objek bagi hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti, dan memahami, yaitu hukum dan hak korban. Kewajiban hakim konstitusi untuk konstitusi:  Wajib menggali nilai-nilai hukum;  Wajib mengikuti nilai-nilai hukum (berjalan di belakang);  Wajib memahami nilai-nilai hukum. Kewajiban hakim konstitusi untuk masyarakat (hak-hak korban dalam Undang- Undang):  Wajib menggali rasa keadilan (korban);  Wajib mengikuti rasa keadilan (korban);  Wajib memahami rasa keadilan (korban). 8. Bahwa perkembangan kejahatan-kejahatan dewasa ini bukan kejahatan tradisional melainkan profesional. Dimana pihak luar (mafia) dan sindikat mafia hukum sudah masuk dan melibatkan pejabat negara. Maka hakim konstitusi wajib mengikuti perkembangan jenis kejahatan-kejahatan hukum atau mafia hukum. Apabila dilakukan pasal a quo akan memberikan dampak besar bagi rakyat Indonesia dan negara hukum Indonesia. Akibat kejahatan PERADILAN KONSTITUSI WASIT HAKIM KONSTITUSI PEJABAT (TUGAS &FUNGSI) WARGA NEGARA (HAK DALAM HUKUM) Hukum Acara KUHAP Saksi / Korban Prosedur Hukum Hukum Acara 15 mafia ini menyebabkan terikut sertanya pejabat-pejabat negara lain yang terimbas untuk terlibat. Sehingga hal ini dapat ditangkal dini kejahatan- kejahatan tersebut dan tidak berimbas kepada yang lainnya, bila pasal a quo dijalankan. 9. Bahwa Mahkamah Konsitusi kiranya memberikan warisan legacy dan terobosan hukum untuk membantu, menolong rakyat Indonesia apabila perkembangan kejahatan-kejahatan terjadi pada rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan yang akan menikmati generasi-generasi yang akan datang. Karena sebagian rakyat Indonesia di desa tidak mengerti akan hukum karena atas otoriter hukum dan feodal hukum baik oknum pejabat dan pengacara sehingga menyelengsarakan korban untuk mendapatkan keadilan. Seperti kasus pembunuhan Vina, kasus Sambo, dan kasus-kasus lainnya. IV. PETITUM Berdasarkan hal-hal yang telah uraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Keputusan KPU Nomor 504 Tahun 2024, telah melanggar Konstitusi dan hukum formil dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 3. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, perwujudan tujuan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang wajib dilakukan oleh Hakim Konsitusi untuk mengadili semua perkara hukum formil antara warga negara dengan negara untuk mewujudkan keadilan yang hidup bagi rakyat Indonesia; 4. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Mahkamah Konstitusi wajib membuat sidang pengadilan hukum formil yang bersih dengan sistem peradilan yang terpadu dalam nanguan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam rangka menilai perkara hukum formil untuk mewujudkan keadilan yang hidup bagi rakyat Indonesia. 16 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita dari Antara News dengan judul “Kuasa hukum PDIP yakin PTUN berwenang adili gugatan terhadap KPU”; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Risalah Perkara Nomor 98/PUU-XXII/2024; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita dari Antara News dengan judul “Anggota DPR sebut MK tak sepatutnya mengadili UU MK”; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Kuasa dari Mindaria Sinaga dan Sriani Sinaga; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat kepada United Nations, US Embassy, Presiden RI, Menteri Luar Negeri, WhatsApp Inc; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Tangkapan Layar Korespodensi Gmail Pemohon; 7. Bukti P-7 : Fotokopi DPT atas nama Pemohon. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 17 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 7 Agustus 2024. Dalam persidangan tersebut, Mahkamah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan permohonan (posita), dan hal yang dimohonkan (petitum) sehingga sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 2/2021; 2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2024, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda perbaikan 18 permohonan pada tanggal 14 Oktober 2024. Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, khususnya berkenaan dengan sistematika permohonan, ternyata format permohonan Pemohon telah memenuhi sistematika permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK. Namun demikian, jika dicermati lebih lanjut substansi uraian alasan permohonan (posita) yang dikemukakan oleh Pemohon telah ternyata tidak menguraikan secara jelas argumentasi hukum mengenai pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat memahami permasalahan konstitusionalitas norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, karena Pemohon lebih banyak menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan kasus konkret yang dialaminya serta kekecewaan Pemohon yang sesungguhnya berkaitan dengan implementasi atas berlakunya norma-norma yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dimaksud, Mahkamah sulit menilai adanya pertautan inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Sebab, syarat utama agar suatu pasal dan/atau ayat undang-undang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah pasal dan/atau ayat tersebut harus terbukti dan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pertentangan tersebut sama sekali tidak diuraikan dalam alasan-alasan permohonan; 3. Bahwa selain fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, jika dicermati lebih lanjut rumusan petitum Pemohon, menurut Mahkamah juga merupakan rumusan petitum yang tidak lazim. Ketidaklaziman tersebut dimulai pada petitum angka 2 sampai dengan angka 4. Pada petitum angka 2 pada pokoknya Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk, “menyatakan Keputusan KPU Nomor 504 Tahun 2024 telah melanggar konstitusi dan hukum formil dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011”. Berkenaan dengan petitum Pemohon angka 3, yang memohon kepada Mahkamah untuk, “menyatakan Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009 merupakan perwujudan tujuan dari Pasal 2 ayat (1) UU 48/2009 yang wajib dilakukan oleh Hakim Konstitusi untuk mengadili semua perkara hukum formil antara warga 19 negara dengan negara untuk mewujudkan keadilan yang hidup bagi rakyat Indonesia”. Selanjutnya, berkenaan dengan petitum angka 4, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk, “menyatakan Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009, Mahkamah wajib membuat sidang pengadilan hukum formil yang bersih dengan sistem peradilan yang terpadu dalam naungan Hakim Konstitusi dalam rangka menilai perkara hukum formil untuk mewujudkan keadilan yang hidup bagi rakyat Indonesia”. Menurut Mahkamah, seluruh rumusan petitum tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021. Dalam hal ini, salah satu syarat untuk menyatakan petitum permohonan sesuai dengan ketentuan dimaksud adalah norma yang dimohonkan pengujian harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal tersebut sama sekali tidak dicantumkan dalam petitum permohonan a quo. Dengan demikian, di samping uraian alasan permohonan (posita) tidak jelas sebagaimana dipertimbangkan di atas dan dengan adanya petitum Pemohon yang tidak lazim karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021 maka tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon kabur, terhadap kedudukan hukum, pokok permohonan, dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 20 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Ridwan Mansyur, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tujuh, bulan November, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 16.58 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo 21 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arsul Sani ttd. Ridwan Mansyur ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Wilma Silalahi