133/PUU-XIII/2015

PUTUSAN Nomor 133/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh: Nama : Ir. Nizarman Aminuddin Pekerjaan : Pengusaha/Likuidator PT Textra Amspin Alamat : Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 95, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Oktober 2015 memberi kuasa kepada Habiburokhman, S.H., M.H., M.Said Bakhrie, S.Sos.,S.H., M.H, dan Munathsir Mustaman, S.H., Advokat dari Kantor Advokat Habib & Co yang berkedudukan di Gedung Arva Cikini Blok 60 M, Jalan Cikini Raya Nomor 60 Jakarta Pusat yang bertindak baik sendiri maupun bersama-sama atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; SALINAN Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 Mendengar keterangan Pihak Terkait; Mendengar dan membaca keterangan Ahli Presiden; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; Membaca kesimpulan Pemohon dan Presiden. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 19 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Oktober 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 283/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 30 Oktober 2015 dengan Nomor 133/PUU-XIII/2015, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 23 November 2015 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 November 2015, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. PENDAHULUAN PRINSIP NEGARA HUKUM DAN HAK UNTUK MENCARI KEADILAN Aristoteles, merumuskan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga Negara dan sebagai daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Peraturan yang sebenarnya menurut Aristoteles ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya.maka menurutnya yang memerintah negara bukanlah manusia melainkan “pikiran yang adil”. Penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan saja. Negara Hukum Indonesia diilhami oleh ide dasar rechtsstaat dan rule of law. Langkah ini dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa negara hukum Republik Indonesia pada dasarnya adalah negara hukum, artinya bahwa dalam konsep Negara Hukum Pancasila pada hakikatnya juga memiliki elemen yang terkandung dalam konsep rechtsstaat maupun dalam konsep rule of law. Yamin menjelaskan pengertian negara hukum dalam Penjelasan UUD 1945, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 yaitu dalam negara dan masyarakat Indonesia, yang berkuasa bukannya manusia lagi seperti berlaku dalam negara-negara Indonesia lama atau dalam negara asing yang menjalankan kekuasaan penjajahan sebelum hari proklamasi, melainkan warga Indonesia dalam suasana kemerdekaan yang dikuasai semata-mata oleh peraturan negara berupa peraturan perundang- undangan yang dibuatnya sendiri. Indonesia berdasarkan UUD 1945 berikut perubahan-perubahannya adalah Negara hukum artinya negara yang berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Negara hukum didirikan berdasarkan ide kedaulatan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Implementasi paling riil dari prinsip negara hukum adalah terbukanya akses (hak) untuk mencari keadilan bagi setiap warganegara yang merasa mendapatkan ketidak-adilan. Harus ada jalan atau prosedur yang disediakan oleh Negara dengan berbagai caranya bagi warga negara yang ingin mencari keadilan. Karenanya hak mencari keadilan adalah bagian penting dari prinsip negara hukum, pembatasan terhadap hak mencari keadilan sekaligus merupakan pelanggaran terhadap prinsip negara hukum. Beberapa hal telah dilakukan baik oleh negara maupun oleh pihak-pihak lain seperti lembaga swadaya masyarakat agar seluruh warga negara bisa menggunakan haknya mencari keadilan. Diantaranya adalah pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Menjadi ironis ketika negara semaksimal mungkin memperluas akses mencari keadilan bagi sebanyak mungkin warga negara, beberapa peraturan perundang-undangan justru menutup akses atau hak warga negara untuk mencari keadilan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang justru menutup akses atau hak warga negara untuk mencari keadilan. Adalah keempat Undang Undang yang diajukan uji-materiil oleh Pemohon ini. Dengan keempat Undang Undang tersebut, hak Pemohon selaku warga negara untuk mencari keadilan terhambat baik karena alas an belum membayar 50% kewajiban pajak, belum melaksanakan terlebih dahulu kewajiban pembayaran pajak atau sudah pernah mengajukan Peninjauan Kembali sebelumnya. II. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pengujian Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 diatur dalam: 1. Pasal 24C UUD 1945 berbunyi, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar,memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu” 2. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” 3. Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” 4. Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi: “Dalam hal suatu Undang- Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi“. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa permohonan uji materiil ini. III. PERMOHONAN UJI MATERIIL TIDAK NEBIS IN IDEM 1. Bahwa secara umum Permohonan Uji Materiil ini adalah soal : - Ketentuan kewajiban membayar 50% pajak terhutang bagi wajib pajak yang mengajukan banding yang diatur Pasal 36 ayat (4) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. - Ketentuan Pengajuan Permohonan Banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan yang berlaku bagi Pemohon karena diatur Pasal II angka 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. - Ketentuan pajak dan batasan pengajuan Peninjauan Kembali hanya satu kali yang diatur Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 2. Bahwa menurut penelusuran Pemohon, pernah ada satu permohonan uji materiil di Mahkamah Konstitusi yang mirip dengan pengajuan uji materiil terhadap Ketentuan kewajiban membayar 50% pajak terhutang bagi wajib pajak yang mengajukan banding yang diatur Pasal 36 ayat (4) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. 3. Bahwa perkara yang Pemohon maksud adalah Permohonan Uji Materill Pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengatur sanksi administratif sebesar 50% dari pajak terhutang yang dikenakan kepada wajib pajak yang keberatan dan atau bandingnya ditolak atau hanya dikabulkan sebagian yang diajukan oleh PT Hutahaean sebagai Pemohon dan diperiksa serta diputus Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 30/PUU-X/2012. 4. Bahwa berikut perbedaan antara perkara ini dengan Perkara Nomor 30/PUU-X/2012 kami sajikan dalam bentuk tabel. TABEL Perbedaan Perkara Ini Dengan Perkara Nomor 30/PUU-X/2012 No Perkara ini Perkara Nomor 30/PUU-X/2012 1 Pasal Yang Diuji Pasal 36 ayat (4) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) UU Nomor 28 Tahun 2007 2 Hal yang dipersoalkan Ketentuan kewajiban membayar 50% pajak terhutang bagi wajib pajak yang mengajukan banding Ketentuan yang mengatur sanksi administratif sebesar 50% dari pajak terhutang yang dikenakan kepada wajib pajak yang keberatan dan atau Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 bandingnya ditolak atau hanya dikabulkan sebagian 3 Batu Uji Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 5. Bahwa menurut hasil penelurusan kami hingga saat ini belum pernah ada permohonan uji materiil terhadap ketentuan Pengajuan permohonan Banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan yang berlaku bagi Pemohon karena diatur Pasal II angka 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 6. Bahwa menurut hasil penelusuran kami pernah ada permohonan uji materiil soal ketentuan pembatasan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) hanya boleh satu kali yaitu dalam perkara yaitu Permohonan Uji Materiil dalam Perkara Nomor 45/PUU-XIII/2015 yang diajukan oleh Muhammad Zainal Arifin S.H. 7. Bahwa berikut perbedaan antara perkara ini dengan Perkara Nomor 45/PUU-XIII/2015 kami sajikan dalam bentuk tabel. Tabel Perbedaan Perkara Ini dengan Perkara Nomor 45/PUU-XIII/2015 No Perkara ini Perkara Nomor 45/PUU-XIII/2015 1 Pasal Yang Diuji Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 2 Batu Uji Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28H ayat (2) Pasal 1 ayat (3) Pasal 24 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 UUD 1945. 3 Alasan Konstitusi Sebagai Wajib Pajak yang menderita kerugian langsung karena tidak bisa mengajukan PK kedua kali jika memiliki novum baru dalam perkara pajak Sebagai Advokat merasa dirugikan akibat adanya ketidakseragaman hukum setelah MK mengabulkan uji materiil pembatasan PK dalam KUHAP. 8. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa pengajuan permohonan Uji Materiil ini tidak nebis ini idem. IV. TENTANG KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING). 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menentukan bahwa “Pemohon adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang”, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”; 2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah Konstitusi bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki legal standing dalam perkara Pengujian Undang-Undang. Syarat pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua adalah hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang; 4. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, kedudukan hukum Pemohon dalam perkara a quo, dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1a) UU MK. Oleh karena itu, Pemohon mempunyai kualifikasi sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang. 5. Bahwa Pemohon adalah sebagai Likuidator PT. Textra Amspin "Dalam Likuidasi" berdasarkan Akta Nomor 13, tanggal 22 Desember 2006 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. Textra Amspin yang dibuat oleh Notaris Soenarto, SH., berkedudukan di Jakarta Pusat, untuk membereskan harta kekayaan perusahaan dalam likuidasi. 6. Bahwa dalam Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku pada saat perusahaan dibubarkan dan Pemohon ditunjuk sebagai likuidator, menyebutkan: “Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi ; a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan perseroan; b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan; c. Pembayaran kepada kriditur; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 d. Pembayaran sisa hasil kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan”. 7. Bahwa sebagai warga negara Indonesia yang baik Pemohon sadar bahwa membayar pajak adalah kewajiban yang harus senantiasa dilaksanakan secara benar, proporsional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Bahwa selama ini Pemohon telah melaksanakan kewajibannya membayar pajak dengan baik . 9. Bahwa Pemohon dalam menjalankan statusnya sebagai likuidator PT. Textra Amspin "Dalam Likuidasi", saat ini sedang menyelesaikan permasalahan dengan Direktorat Jenderal Pajak, dimana PT. Textra Amspin "Dalam Likuidasi" dibebankan pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Nomor 11111/222/3/4444/08 tanggal 31 Desember 2008 Tahun Pajak 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta, sebesar Rp. 52.486.068.380,- (lima puluh dua milyar empat ratus delapan puluh enam juta enam puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan perhitungan yang diambil berdasarkan NJOP tanah yang dinyatakan oleh Kantor Pajak sebagai asset/milik perusahaan PT. Textra Amspin "Dalam Likuidasi". 10. Bahwa kemudian Pemohon sebagai likuidator yang mewakili Wajib Pajak (PT. Textra Amspin "Dalam Likuidasi") mengajukan Keberatan ke Direktorat Jenderal Pajak dan atas Keberatan tersebut Direktorat Jenderal Pajak memberikan putusan menolak Keberatan dan mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Nomor 11111/222/3/4444/08 dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-00/PJ/2010 tentang Keberatan atas SKPKB PPH Badan Direktur Jenderal Pajak, tanggal 23 Februari 2010. Seluruh Ketetapan yang dikeluarkan tersebut, tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon untuk menguatkan bahwa tanah yang dikenakan pajak bukan milik PT. Textra Amspin "Dalam Likuidasi" melainkan milik pribadi Almarhum Ir. Husein Aminuddin. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 11. Dengan adanya Keputusan Dirjen Pajak tersebut dalam poin 9 di atas, kemudian Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo, Jakarta Timur, telah melakukan penagihan pajak dengan cara mengajukan permohonan pemblokiran harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan di Bank PT. Bank Central Asia Tbk. atas nama Pemohon dengan surat Nomor S-00/WPJ.00/KP.0000/2010 tanggal 24 Maret 2010 dan ditindaklanjuti oleh Bank PT. Bank Central Asia Tbk sebagaimana tertuang dalam surat Nomor 000/BCA/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 yang ditujukan kepada Pemohon. 12. Bahwa Pemblokiran yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta tersebut adalah terhadap rekening milik pribadi Pemohon di Bank PT. Bank Central Asia Tbk., yang tidak ada sangkut pautnya dengan harta kekayaan PT. Textra Amspin "Dalam Likuidasi". Pemohon secara pribadi bukan Penanggung Pajak, yang menjadi Penanggung Pajak adalah PT. Textra Amspin "Dalam Likuidasi" selaku Wajib Pajak, tetapi Pemohon dalam perkara ini terkena efek dari tugasnya sebagai likuidator PT. Textra Amspin "Dalam Likuidasi". Dan oleh karenanya Pemohon secara pribadi harus ikut memperjuangkan haknya untuk memperoleh keadilan. 13. Bahwa untuk menghadapi adanya putusan Direktur Jenderal Pajak yang menolak Keberatan PT. Textra Amspin "Dalam Likuidasi" yang telah merugikan PT. Textra Amspin "Dalam Likuidasi" (Wajib Pajak) dan pribadi Pemohon (karena terjadi pemblokiran atas rekening pribadinya) sebagaimana tersebut dalam poin 7 di atas, Pemohon sebagai likuidator PT. Textra Amspin "Dalam Likuidasi" telah berupaya menggunakan hak konstitusionalnya mencari keadilan dengan melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Pajak untuk kepentingan PT. Textra Amspin "Dalam Likuidasi" maupun untuk kepentingan pribadi dalam menyelamatkan harta kekayaannya. 14. Bahwa berdasarkan Putusan Banding di Pengadilan Pajak atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 1234/222/3333 tanggal 23 Februari 2010 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 000/0000/000 tanggal 31 Desember 2008, atas nama: PT. Textra Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 Amspin, NPWP 00.11.22.333.444-555.0 alamat: Jalan Bambu, Jakarta, tidak dapat diterima, dengan pertimbangan hukum: - Bahwa Pemohon pada saat mengajukan Banding tidak menyampaikan bukti pembayaran 50% Pajak terutang yang merupakan persyaratan Banding ke Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak . - Terhadap Pemohon tetap diberlakukan ketentuan pengajuan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (5) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menjelaskan: “Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan.” 15. Bahwa tetap diberlakukannya ketentuan Pasal 27 ayat (5) UU Nomor 6 Tahun 1983 tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal II angka 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 yang berbunyi, “Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000”. 16. Bahwa meskipun permasalahan pajak Pemohon untuk tahun 2007, namun perhitungannya baru diketahui Pemohon pada tanggal 31 Desember 2008 setelah dikeluarkan hasil pemeriksaan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta, dimana UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP sudah diberlakukan. 17. Bahwa Pasal II angka 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 yang bersifat peralihan semestinya memuat aturan yang memudahkan dan bukannya merugikan warga negara . 18. Bahwa jika tidak ada Pasal II angka 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 tersebut maka kewajiban membayar pajak Pemohon tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding pajak, hal mana diatur Pasal 27 ayat (5a), ayat (5b), ayat (5c) UU Nmor 28 Tahun 2007 tentang KUP menjelaskan: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 a. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (3a), atau Pasal 25 ayat (7), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. b. Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a). c. Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan. 19. Bahwa kemudian atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, Pemohon kembali berupaya menggunakan hak konstitusionalnya mencari keadilan dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung yang dalam putusannya ternyata memperkuat Putusan Pengadilan Pajak mengenai adanya persyaratan formal dimaksud, sehingga permohonan PK Pemohon tidak dapat diterima. 20. Bahwa apabila dikemudian hari Pemohon menemukan bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda maka Pemohon akan kembali melaksanakan hak konstitusionalnya mencari keadilan dengan mengajukan Peninjauan Kembali untuk kedua kalinya. 21. Bahwa akan tetapi keinginan Pemohon untuk kembali melaksanakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan dengan mengajukan Peninjauan Kembali untuk kedua kalinya terhalang oleh: - Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Tentang Mahkamah Agung yang berbunyi, “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.” - Ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.” Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 - Ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang berbunyi, “Permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak”. 22. Bahwa jika tidak ada ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tersebut dapat dipastikan Pemohon tidak terhalangi hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan karena tidak dikenakan kewajiban membayar 50 % pajak terhutang sebagai syarat pengajuan permohonan banding ke Pengadilan Pajak. 23. Bahwa jika tidak ada ketentuan Pasal II angka 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 dapat dipastikan Pemohon tidak terhalangi hak konstitusionalnhya karena Terhadap Pemohon tidak dikenakan ketentuan pengajuan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan melaksanakan penagihan. 24. Bahwa jika tidak ada ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985, Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Ketentuan Pasal II angka 1 dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dapat dipastikan Pemohon tidak terhalangi hak- hak konstitusionalnya karena Pemohon bisa mengajukan Peninjauan Kembali lebih dari satu kali. 25. Bahwa berdasarkan uraian di atas menunjukan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang ini. V. POKOK PERMOHONAN UJI MATERIIL A. Pasal 36 Ayat (4) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Bertentangan Dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 1. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD1945: - Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi: “Indonesia adalah Negara hukum” Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 - Bahwa Pasal 36 ayat (4) UU Nomor 14 Tahun 2002 telah membatasi wajib pajak yang belum membayar 50% pajak terhutang untuk mengajukan banding. - Bahwa jika tidak ada ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tersebut dapat dipastikan Pemohon tidak terhalangi hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan karena tidak dikenakan kewajiban membayar 50 % pajak terhutang sebagai syarat pengajuan permohonan banding ke Pengadilan Pajak. - Implementasi paling riil dari prinsip Negara hukum adalah terbukanya akses (hak) untuk mencari keadilan bagi setiap warganegara yang merasa mendapatkan ketidak-adilan. - Bahwa harus ada jalan atau prosedur yang disediakan oleh Negara dengan berbagai caranya bagi warganegara yang ingin mencari keadilan. Karenanya hak mencari keadilan adalah bagian penting dari prinsip negara hukum, pembatasan terhadap hak mencari keadilan sekaligus merupakan pelanggaran terhadap prinsip negara hukum. 2. Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 - Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. - Bahwa Pasal 36 ayat (4) UU Nomor 14 Tahun 2002 kedudukan hukum yang tidak sama antara orang yang tidak mampu membayar 50% pajak terhutang sebelum mengajukan banding dengan warga negara yang mampu membayar 50% pajak terhutang sebelum mengajukan banding. - Bahwa jika tidak ada ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tersebut dapat dipastikan Pemohon tidak terhalangi hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan karena tidak dikenakan kewajiban membayar 50 % pajak terhutang sebagai syarat pengajuan permohonan banding ke Pengadilan Pajak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 3. Bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945 - Bahwa Pasal 28A UUD 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. - Bahwa Pasal 36 ayat (4) UU Nomor 14 Tahun 2002 telah menghalangi warga negara yang tidak mampu membayar 50% pajak terhutang sebelum mengajukan banding terganggu haknya untuk mempertahankan kehidupannya. - Bahwa jika tidak ada ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tersebut dapat dipastikan Pemohon tidak terhalangi hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan karena tidak dikenakan kewajiban membayar 50 % pajak terhutang sebagai syarat pengajuan permohonan banding ke Pengadilan Pajak - Bahwa mencari keadilan merupakan salah satu cara bagi warga negara untuk mempertahankan kehidupannya, yakni mempertahankan diri dari kerugian finansial akibat penghitungan pajak tertanggung yang salah dengan mencari keadilan. Tanpa ada akses mencari keadilan maka kehidupan warga negara pasti akan hancur karena ketika mendapat kerugian finansial akibat pemberlakuan pajak tanggungan yang tidak adil. 4. Bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 - Bahwa Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. “ - Bahwa Pasal 36 ayat (4) UU Nomor 14 Tahun 2002 telah menghalangi warga negara yang tidak mampu membayar 50% pajak terhutang sebelum mengajukan banding untuk hidup sejahtera. - Bahwa karena tidak mampu membayar 50% pajak terhutang, warga negara yang merasa dirugikan oleh penghitungan pajak yang tidak hadir harus rela membayar pajak hasil penghitungan yang tidakadil tersebut dan hukuman tersebut tentu saja sangat merugikan secara finansial. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 - Bahwa kerugian finansial yang timbul akibat ketidakadilan penghitungan pajak yang tidak bisa diajukan banding tersebut tentu saja akan membuat warga negara tidak bisa hidup sejahtera lahir dan batin. 5. Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 - Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. - Bahwa menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) arti diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warganegara. - Bahwa Pasal 36 ayat (4) UU Nomor 14 Tahun 2002 telah mendiskriminasi warga negara yang tidak mampu membayar 50% pajak terhutang sebelum mengajukan banding dengan warga negara yang mampu membayar 50% pajak terhutang sebelum mengajukan banding. - Bahwa jika tidak ada ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tersebut dapat dipastikan Pemohon tidak terhalangi hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan karena tidak dikenakan kewajiban membayar 50 % pajak terhutang sebagai syarat pengajuan permohonan banding ke Pengadilan Pajak B. Pasal II angka 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Bertentangan Dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. 1. Bahwa perubahan penting dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 adalah soal penangguhan jangka waktu pelunasan pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan Banding bagi warga negara yang mengajukan Banding Pajak sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (5a), ayat (5b) dan ayat (5c) UU tersebut yang berbunyi: “Dalam hal wajib pajak mengajukan Banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 (3a), atau Pasal 25 ayat (7), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan Banding.Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a). Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan Banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan putusan Banding diterbitkan”. 2. Bahwa Pasal II angka 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 berbunyi, “Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan tahun pajak 2001 sampai dengan tahun pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000”. 3. Bahwa karena Pasal II angka 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 telah mengakibatkan berlakunya kembali ketentuan tidak tertundanya kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan tagihan bagi warga negara yang mengajukan banding pajak sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (5) UU Nomor 6 Tahun 1983 yang berbunyi, Pengajuan permohonan Banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan. 4. Bahwa keharusan membayar dahulu pajak yang telah ditetapkan sebelum mengajukan banding jelas bertentangan dengan pasal-pasal dalam UUD 1945 yaitu: 4.1. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. - Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi, Indonesia adalah negara hukum. - Implementasi paling riil dari prinsip negara hukum adalah terbukanya akses (hak) untuk mencari keadilan bagi setiap warganegara yang merasa mendapatkan ketidak-adilan. - Bahwa keharusan terlebih dahulu membayar pajak terhutang bagi warganegara yang melakukan Banding Pajak yang timbul karena pengaturan Pasal II angka 1 UU Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 Nomor 28 Tahun 2007 telah menutup akses dan menghalangi hak warga tersebut untuk mencari keadilan. - Bahwa jika tidak ada ketentuan Pasal II angka 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 dapat dipastikan Pemohon tidak terhalangi hak konstitusionalnhya karena terhadap Pemohon tidak dikenakan ketentuan pengajuan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan melaksanakan penagihan. - Bahwa harus ada jalan atau prosedur yang disediakan oleh negara dengan berbagai caranya bagi warganegara yang ingin mencari keadilan. Karenanya hak mencari keadilan adalah bagian penting dari prinsip negara hukum, pembatasan terhadap hak mencari keadilan sekaligus merupakan pelanggaran terhadap prinsip negara hukum. 4.2. Bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945 - Bahwa Pasal 28A UUD 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. - Bahwa keharusan terlebih dahulu membayar pajak terhutang bagi warga negara yang melakukan Banding Pajak yang timbul karena pengaturan Pasal II angka 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 telah menghalangi hak warga negara yang mencari keadilan dengan mengajukan banding pajak untuk mempertahankan kehidupannya. - Bahwa jika tidak ada ketentuan Pasal II angka 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 dapat dipastikan Pemohon tidak terhalangi hak konstitusionalnhya karena terhadap Pemohon tidak dikenakan ketentuan pengajuan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan melaksanakan penagihan. - Bahwa mencari keadilan merupakan salah satu cara bagi warga negara untuk mempertahankan kehidupannya, yakni mempertahankan diri dari kerugian finansial akibat penghitungan pajak tertanggung yang salah dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 mencari keadilan. Tanpa ada akses mencari keadilan maka kehidupan warga negara pasti akan hancur karena ketika mendapat kerugian finansial akibat pemberlakuan pajak tanggungan yang tidak adil. 4.3. Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 - Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. - Bahwa keharusan terlebih dahulu membayar pajak terhutang bagi warga negara yang melakukan Banding Pajak yang timbul karena pengaturan Pasal II angka 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 telah menghalangi hak warga negara yang mencari keadilan dengan mengajukan banding pajak untuk mempertahankan kehidupannya. - Bahwa jika tidak ada ketentuan Pasal II angka 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 dapat dipastikan Pemohon tidak terhalangi hak konstitusionalnya karena terhadap Pemohon tidak dikenakan ketentuan pengajuan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan melaksanakan penagihan. - Bahwa tidak adanya hak untuk mencari keadilan tentu mengakibatkan ketidak-pastian hukum dan ketidak-adilan bagi warga negara yang mengalami kerugian akibat penetapan pajak yang tidak adil. 4.4. Bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 - Bahwa Pasal 28H UUD 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. - Bahwa keharusan terlebih dahulu membayar pajak terhutang bagi warga negara yang melakukan Banding Pajak yang timbul karena pengaturan Pasal II angka 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 telah menghalangi hak warga Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 negara yang mencari keadilan dengan mengajukan banding pajak untuk mempertahankan kehidupannya. - Bahwa jika tidak ada ketentuan Pasal II angka 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 dapat dipastikan Pemohon tidak terhalangi hak konstitusionalnya karena terhadap Pemohon tidak dikenakan ketentuan pengajuan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan melaksanakan penagihan. - Bahwa tidak adanya hak untuk mencari keadilan tentu mengakibatkan terhalanginya hak warga negara yang menderita kerugian akibat penetapan pajak untuk mencapai persamaan dan keadilan. C. Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. 1. Bahwa pelaksanaan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menjadi terhalangi dengan keberadaan Pasal 89 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang membatasi pengajuan Peninjauan Kembali hanya satu kali. 2. Bahwa secara logika, Pengajuan Peninjauan Kembali sangatlah mungkin diajukan lebih dari sekali mengingat sangatlah mungkin pihak yang dirugikan oleh Keputusan Pengadilan Pajak kembali menemukan bukti baru setelah beberapa lama, padahal ia telah pernah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali sebelumnya. 3. Bahwa jika kemudian ada seseorang yang dirugikan oleh keputusan Pengadilan Pajak dan ia sudah mengajukan Peninjauan Kembali, dan tetap dirugikan, lalu di kemuadian hari ia menemukan bukti baru maka hak konstitusional orang tersebut untuk melakukan upaya hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 (1), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menjadi terhalangi. 4. Bahwa jika tidak ada ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985, Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dapat dipastikan Pemohon tidak terhalangi hak-hak konstitusionalnya karena Pemohon bisa mengajukan Peninjauan Kembali lebih dari satu kali. 5. Bahwa soal Peninjauan Kembali yang bisa diajukan lebih dari sekali sebenarnya sudah pernah diputus dan dikabulkann oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara dengan registrasi Nomor 34/PUU-XI/2013 Uji Materiil Pasal 268 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur bahwa Peninjauan Kembali hanya boleh diajukan satu kali. 6. Bahwa Sekretaris KHN, Mardjono Reksodiputro menyatakan mendukung putusan MK yang mengabulkan Uji Materi Pasal 268 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang mengatur permintaan Peninjauan Kembali (PK). “Alasan upaya hukum luar biasa atau PK adalah untuk menciptakan keadilan, PK dibutuhkan untuk mencegah kesesatan dalam peradilan (miscarriage of justice).,” terangnya. 7. Bahwa secara prinsip Peninjauan Kembali dalam KUHAP adalah sama dengan Peninjauan Kembali dalam UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yaitu memasukkan ketentuan adanya bukti baru (novum) sebagai salah satu alasan pengajuan Peninjauan Kembali. 8. Bahwa menurut Imam Nasima, sekadar membantu ingatan kita, berikut ini pertimbangan (utama) MK dalam putusan yang menghapuskan pembatasan PK tersebut: “Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus, ada keadaan baru (novum) yang substansial baru ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan”. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 Jika masalah novum terkait PK pidana merupakan hal yang dinilai substansial, penulis pikir begitu juga halnya masalah novum terkait PK perdata atau TUN, “karena mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus, ada keadaan baru (novum) yang substansial baru ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan”. Sebagaimana perkara pidana, alat bukti (keadaan) dalam perkara perdata sebenarnya tidak kalah substansial. 9. Bahwa seara prinsip posisi terpidana dalam hukum pidana yang hukumannya telah berkekuatan hukum tetap dan telah pula mengajukan PK sekali, sama dengan wajib pajak yang dirugikan oleh putusan Pengadilan Pajak yang berkekuatan hukum tetap dan telah pula mengajukan PK sekali, yakni sama-sama merasa menderita ketidak-adilan. 10. Bahwa ketidak-adilan dalam hukum pidana, maupun dalam hukum pajak adalah sama-sama ketidak-adilan yang akibatnya sama-sama bisa sangat menyengsarakan orang yang mendapatkannya. 11. Bahwa sejatinya sebelum Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan dalam Perkara Nomor 34/PUU-XI/2013 yang membatalkan ketentuan pengajuan PK hanya sekali, Mahkamah Agung juga telah pernah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 yang mengatur PK Pidana dan atau Perdata boleh diajukan lebih dari sekali meski hanya dalam kondisi tertentu. 12. Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tersebut terdapat pada pasal 2 yang berbunyi: “ Apabila suatu obyek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih Putusan Peninjauan Kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana dan diantaranya ada yang diajukan permohonan Peninjauan Kembali agar permohonan Peninjauan Kembali tersebut diterima dan berkas perkaranya tetap dikirimkan ke Mahkamah Agung.” 13. Bahwa meski hanya dalam kondisi tertentu, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tersebut secara nyata telah mengabaikan pembatasan PK hanya sekali yang ada dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 14. Bahwa pengabaian ketentuan pembatasan PK hanya boleh sekali yang ada dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung tersebut sesungguhnya merupakan bukti nyata jika ketentuan pembatasan PK hanya boleh sekali yang ada dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung memang bermasalah dan sudah seharusnya dihapuskan. 15. Bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan dan amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 34/PUU-XI/2013 dapatlah juga dipergunakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memutus dan mengabulkan permohonan Pemohon dalam perkara ini. VI. PETITUM Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pasal II angka 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD 1945; 3. Menyatakan Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pasal II angka 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; [2.3] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat bertanggal 21 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 April 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut: A. KETENTUAN UU KUP PERUBAHAN KETIGA, UU PENGADILAN PAJAK, UU MAHKAMAH AGUNG, UU KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945. 1. Ketentuan UU Pengadilan Pajak Yang Dimohonkan Pengujian Terhadap UUD 1945. a) Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak yang berbunyi, “Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)”. b) Pasal 89 ayat (1) UU Pengadilan Pajak yang berketentuan, “Permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak”. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 2. Ketentuan UU KUP Perubahan Ketiga Yang Dimohonkan Pengujian Terhadap UUD 1945. Pemohon dalam permohonan mengajukan pengujian atas Pasal II angka 1 UU KUP Perubahan Ketiga yang berbunyi, “Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai dengan tahun 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000”. 3. Ketentuan UU Mahkamah Agung Yang Dimohonkan Pengujian Terhadap UUD 1945. Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung yang berbunyi, “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”. 4. Ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman yang Dimohonkan Pengujian Terhadap UUD 1945: Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali”. B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UU KUP PERUBAHAN KETIGA, UU PENGADILAN PAJAK, UU MAHKAMAH AGUNG, DAN UU KEKUASAAN KEHAKIMAN Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan pasal-pasal Undang-Undang a quo sebagaimana dikemukakan dalam permohonannya yang pada intinya sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon beranggapan Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak telah menghalangi warga negara yang tidak mampu membayar 50% pajak terhutang sebelum mengajukan banding terganggu haknya untuk mempertahankan kehidupannya, untuk hidup sejahtera, dan telah mendiskriminasi dengan warga negara yang mampu membayar 50% pajak terhutang sebelum mengajukan banding. (vide permhonan halaman 10). Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 2. Bahwa menurut Pemohon, keharusan terlebih dahulu membayar pajak terhutang bagi warga negara yang melakukan banding pajak yang timbul karena pengaturan Pasal II angka 1 UU KUP Perubahan Ketiga telah menghalangi hak warga negara yang mencari keadilan dengan mengajukan banding pajak untuk mempertahankan kehidupannya. (vide permohonan halaman 12) 3. Bahwa Pemohon beranggapan Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 89 ayat (1) UU Pengadilan Pajak telah menghalangi hak konstitusional untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali lebih dari 1 kali apabila terdapat putusan peninjauan kembali yang dikemudian hari menemukan bukti baru untuk mengajukan peninjauan kembali terhalangi hak konstitusionalnya. (vide permohonan halaman 13 angka 3) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa Undang- Undang a quo bertentangan dengan UUD 1945 sebagai berikut: 1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: “Indonesia adalah Negara hukum”. 2. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. 3. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. 4. Pasal 28A UUD 1945; “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya” 5. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 6. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945: “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” 7. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945: “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memeproleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 8. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945: “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Bahwa Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pasal II angka 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD 1945; 3. Menyatakan Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pasal II angka 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; C. KETERANGAN DPR RI. Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon. Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU tentang Mahkamah Konstitusi),yang menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas penjelasannya bahwa “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945”. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan bahwa hak-hak yang secara eksplisit diatur di dalam UUD 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”. Oleh karena itu menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang. Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut Pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik/khusus dan aktual atau setidak-tidaknya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional. 2. Pengujian Materiil UU tentang Pengadilan Pajak, UU KUP Perubahan Ketiga, UU Mahkamah Agung, UU Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945. Terhadap permohonan pengujian Pasal 36 ayat (4), Pasal 89 ayat (1) UU tentang Pengadilan Pajak, Pasal II angka 1 UU KUP Perubahan Ketiga, Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung, dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945, DPR RI menyampaikan keterangan sebagai berikut: A. Pengujian Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak 1. Bahwa Pasal 23A UUD 1945 mengamanatkan, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang”. Berdasarkan Pasal 23A UUD 1945 tersebut dibentuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Bahwa atas dasar UU KUP maka negara berwenang memungut pajak yang bertsifat memaksa dan warga negara berkewajiban Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 untuk menunaikan kewajiban membayar pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 2. Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Oleh karenanya pajak memiliki keterkaitan erat dengan rencana pembangunan baik yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah maupun Rencana Pembangunan Jangka Pendek. Pajak sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan memiliki kedudukan penting dalam sistem keuangan yang secara terstruktur dan tersistematis dipergunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan. Pembayaran pajak secara tertib, tepat waktu dan teratur merupakan wujud tanggung jawab setiap warga negara dalam proses pembangunan. 3. Bahwa kewajiban membayar 50% pajak terhutang sebagai syarat formal permohonan banding ke Pengadilan Pajak adalah untuk ketaatan dan kepatuhan setiap wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Hal ini adalah tindakan preventif Negara untuk melindungi hak dan kepentingan negara. Ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak ialah norma yang berlaku umum kepada setiap wajib pajak baik badan maupun perorangan untuk melakukan kewajiban membayar 50% pajak terhutang tanpa membedakan kedudukan/status/kelas sosial/kondisi perekonomian setiap wajib pajak. 4. Bahwa pajak merupakan sumber pembangunan bangsa secara berkelanjutan. Ketaatan akan pembayaran pajak merupakan tanggung jawab setiap wajib pajak tanpa terkecuali. Penundaan terhadap kewajiban pembayaran pajak terhutang atau peniadaan ambang batas dapat berakibat pada terganggunya tata cara perpajakan dan pembangunan yang telah berlaku. Penarikan dan pemungutan pajak merupakan suatu fungsi yang harus dilaksanakan negara. Termasuk di negara-negara maju sekalipun, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 bahwa pajak merupakan suatu syarat mutlak (conditio sine qua non) bagi pendanaan pembangunan. 5. Bahwa terkait dengan kewajiban membayar 50% yang diatur dalam Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak dapat ditemukan dalam keterangan Pemerintah yang disampaikan oleh Menkeu Boediono, dan Dirjen Pajak H.Poernomo dalam Rapat Panja 12 Februari 2002, dan diputuskan Rapat Pansus 13 Maret 2002 dengan pimpinan H.Abdullah Zein SH. Yang pada intinya beberapa pertiimbangan sebagai berikut: a) agar penerimaan negara dari pajak dapat segera direalisir meskipun hanya sebesar 50% (lima puluh persen); b) bahwa terhadap fiskus atau wajib pajak yang permohonan bandingnya diterima oleh Pengadilan Pajak akan menerima kompensasi berupa pembayaran bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan; c) pembayaran pajak terhutang sebesar 50% (lima puluh persen) apabila hendak mengajukan banding juga dalam rangka membantu cash flow dari APBN, oleh karena 85% (delapan puluh lima persen) porsi pemasukan untuk APBN berasal dari sektor perpajakan sehingga pembayaran 50% (lima puluh persen) pajak terhutang oleh fiskus atau wajib pajak untuk mengajukan banding atas perhitungan pajak tidak lain bertujuan untuk menghindari kemacetan pada kas negara. 6. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai kerugian akbiat pemblokiran harta kekayaan Pemohon sebagai liquidator PT.Textra Amespin “dalam likuidasi”, yang semestinya pemblokiran tersebut ditujukan kepada PT. Textra Amespin selaku wajib pajak badan, maka kerugian yang dialami Pemohon tersebut seharusnya dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Umum, bukan diajukan ke Pengadilan Pajak, oleh karenanya hal ini bukanlah permasalahan konsitusionalitas norma. B. Pengujian Pasal II angka 1 UU KUP Perubahan Ketiga. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 1. Bahwa ketentuan Pasal II angka 1 UU KUP Perubahan Ketiga lahir dan bersumber hukum dari Pasal 23A UUD 1945 yang mengamanatkan :”Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal II angka 1 UU KUP Perubahan Ketiga, maka ketentuan ketentuan yang mensyaratkan tidak tertundanya kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan tagihan bagi warga negara yang mengajukan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diberlakukan kembali. 2. Bahwa UU KUP Perubahan Ketiga berlaku untuk semua warga negara sebagai wajib pajak untuk mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perpajakan. 3. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan jika tidak ada Pasal II angka 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 tersebut, maka kewajiban membayar pajak Pemohon tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding pajak, hal mana diatur Pasal 27 ayat (5a),ayat (5b), ayat (5c) UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP menjelaskan: a. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (3a), atau Pasal 25 ayat (7), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. b. Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a). c. Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan. (vide permohonan hal 7-8 poin 18); Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 Terhadap dalil Pemohon tersebut tersebut, DPR RI berpandangan bahwa pasal a quo merupakan ketentuan peralihan yang dibentuk dalam rangka menjalankan amanat sebagaimana tertuang dalam Pasal 23A UUD 1945 yang menyatakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Bahwa pembentukan ketentuan peralihan tersebut telah sesuai dengan Bab I lampiran II angka 127 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk: 1) menghindari kekosongan hukum; 2) menjamin kepastian hukum; 3) memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan; 4) mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. 4. Bahwa dengan demikian Pasal II angka 1 UU KUP Perubahan Ketiga merupakan Ketentuan Peralihan dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum terhadap setiap wajib pajak, termasuk badan atau perorangan sesuai dengan Pasal 23A UUD Tahun 1945. C. Pengujian Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 89 ayat (1) UU Pengadilan Pajak. 1. Bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah, Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 89 ayat (1) UU Pengadilan Pajak sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang berarti penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus berdasarkan pada peraturan perundang- undangan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 2. Bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung, Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 89 ayat (1) UU Pengadilan Pajak dalam menegakkan hukum dan keadilan adalah untuk mewujudkan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara yang memiliki kedudukan hukum yang sama dihadapan hukum sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi sebagaimana diamanatkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. 3. Bahwa DPR RI berpandangan upaya hukum peninjauan kembali yang dibatasi hanya sekali sesuai dengan amanat Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 adalah bentuk kepastian hukum dalam ruang lingkup hukum acara untuk memberikan jaminan kepastian hukum guna mewujudkan keadilan berdasarkan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi [2.4] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar opening statement dari Presiden pada persidangan tanggal 15 Maret 2016 dan telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 April 2016, serta tambahan keterangan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah yang pada pokoknya sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON 1. Bahwa Pemohon adalah Likuidator PT. Textra Amspin "Dalam Likuidasi" yang merasa dirugikan dengan ketentuan pasal a quo UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU tentang Pengadilan Pajak, UU Mahkamah Agung, dan UU Kekuasaan Kehakiman. Pemohon dalam menjalankan statusnya sebagai likuidator PT. Textra Amspin, perusahaan tersebut dibebani pembayaran pajak kurang bayar badan. Namun Pemohon keberatan atas pengenaan pajak tersebut, dan telah mengajukan keberatan ke Direktorat Jenderal Pajak karena tanah yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 dinyatakan sebagai asset PT. Textra Amspin adalah merupakan milik pribadi bukan asset PT. Textra Amspin. Keberatan Pemohon yang lainnya bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo telah melakukan penagihan pajak dengan cara mengajukan pemblokiran atas rekening pribadi Pemohon, yang tidak ada sangkut pautnya dengan kekayaan PT. Textra Amspin. 2. Terhadap keberatan Pemohon, Direktorat Jenderal Pajak menolak keberatan tersebut, Pemohon kemudian melakukan upaya hukum terhadap surat ketetapan tersebut yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak hingga tingkat banding. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Pajak diatas Pemohon melakukan upaya hukum lain yaitu mengajukan peninjauan kembali (PK), namun permohonan pemohon dijatuhi putusan tidak dapat diterima. 3. Pemohon merasa dirugikan dengan adanya ketentuan pasal a quo UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan karena dalam ketentuan ini disebutkan bahwa pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. 4. Bahwa jika Pemohon dikemudian hari menemukan bukti baru untuk permasalahannya, Pemohon bermaksud untuk mengajukan PK yang kedua kalinya namun permohonan Pemohon ini terganjal oleh pasal a quo UU 14/2002, UU 14/1985, dan UU 48/2009 yang pada intinya menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali hal ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 5. Pemohon menyatakan bahwa menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 telah membatalkan ketentuan pengajuan PK satu kali, begitu juga dengan ketentuan Pasal 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa "apabila suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih Putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain dalam perkara perdata maupun perkara pidana dan diantaranya ada yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 36 diajukan permohonan peninjauan kembali agar permohonan peninjauan kembali tersebut diterima dan berkas perkaranya tetap dikirimkan ke Mahkamah Agung", sehingga pembatasan pengajuan peninjauan kembali dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung seharusnya telah dihapuskan juga. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Terhadap kedudukan hukum (legal standing) dari Pemohon, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut 1. Menurut Pemerintah, kerugian yang dialami oleh Pemohon tidak terdapat hubungan sebab akibat antara keberlakuan ketentuan a quo dengan kerugian yang dialami Pemohon, karena ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak hanya berlaku bagi Wajib Pajak yang mengajukan banding ke Pengadilan Pajak, dengan objek berupa Keputusan Keberatan Direktur Jenderal Pajak atas: a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; c. Surat Ketetapan Pajak Nihil; d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2. Surat Pemblokiran oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo Jakarta Timur tidak termasuk Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak yang dapat diajukan banding ke Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, apabila Pemohon keberatan atas Surat Pemblokiran tersebut, maka tidak dipersyaratkan adanya jaminan sebesar 50% dari pajak terutang Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana dtmaksudkan oleh ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu. Oleh karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 37 bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). III. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI Sehubungan dengan dalil dan anggapan Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan Pemohon terganggu hak konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 89 ayat (1) UU Pengadilan Pajak, Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung, Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal ll angka 1 UU KUP Tahun 2007, Pemerintah tidak sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut dengan alasan sebagai berikut: 1. Terkait dengan berlakunya ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak. a. Bahwa pasal a quo mengatur salah satu syarat banding ke Pengadilan Pajak yakni kewajiban untuk membayar pajak terutang yang disengketakan sebesar 50%. b. Kapan saat timbulnya kewajiban/jatuh tempo bagi Wajib Pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya, hal itu telah diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU KUP Tahun 2007 yakni jumlah pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang menyebabkan jumlah pajak yang hams dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Dengan demikian, pada saat Wajib Pajak mengajukan keberatan (banding) ke Pengadilan Pajak, maka pada saat itu utang pajaknya telah jatuh tempo, sehingga wajar apabila kemudian dipersyaratkan untuk membayar pajak terutangnya sebesar 50%. c. Oleh karena itu menurut Pemerintah, adanya persyaratan jaminan sebesar 50% dari pajak terutang bukan merupakan persoalan konstitusionalitas, melainkan merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dari pembentuk Undang-Undang. Dengan demikian, tidak ada hak konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 38 2. Terkait dengan berlakunya ketentuan dan terhalangnya keinginan Pemohon karena keberlakuan Pasal 89 ayat (1) UU Pengadilan Pajak, Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa pengaturan Peninjauan Kembali yang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam UU Pengadilan Pajak tidak terlepas dari landasan filosofis dibentuknya Pengadilan Pajak yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa pajak secara adil, yang prosedur dan prosesnya dilakukan secara cepat dan sederhana dengan biaya murah. b. Menurut Pemerintah, apabila dibuka peluang pengajuan Peninjauan Kembali untuk sengketa pajak dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali baik bagi Wajib Pajak maupun bagi Direktorat Jenderal Pajak, maka menjadi tidak sejalan dengan filosofi penyelesaian sengketa pajak yang cepat dan sederhana. Sebagai gambaran, dalam sengketa pajak tidak dikenal adanya berbagai eksepsi seperti halnya dalam sengketa di lembaga peradilan lain. c. Pengaturan Peninjauan Kembali yang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali tersebut tidak terlepas dari asas kepastian hukum dimana kepastian merupakan tujuan utama dari sengketa pajak. d. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 34/PUU- XI/2013 yang mengabulkan permohonan uji materi atas Pasal 268 ayat (3) KUHAP adalah putusan yang mengatur mengenai Peninjauan Kembali atas perkara pidana. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Pemerintah tidak ada hak konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Pengadilan Pajak. 3. Terkait dengan berlakunya Pasal II angka 1 UU KUP Tahun 2007. a. Bahwa Pasal II angka 1 UU KUP Tahun 2007 tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 39 1) Bahwa pasal a quo merupakan ketentuan peralihan yang dibentuk dalam rangka menjalankan amanat sebagaimana tertuang dalam Pasal 23A UUD 1945 yang menyatakan, "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang" Pemerintah berpendapat bahwa pembentukan ketentuan peralihan tersebut telah sesuai dengan Bab I Lampiran II angka 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yakni memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk: a. menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. menjamin kepastian hukum; c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang- undangan; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. 2) Bahwa pengaturan tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dari pembentuk Undang-Undang. 3) Dalam sistem hukum dan penyusunan peraturan perundang- undangan di Indonesia adalah hal yang lazim jika suatu peraturan peralihan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang lama pada hubungan-hubungan hukum yang mulai terjadi atau yang belum seiesai terjadi pada masa-masa (waktu) transisi. 4) Bahwa Bab I Lampiran 11 angka 129 dan angka 135 UU Nomor 12 Tahun 2011 memperbolehkan substansi peraturan peralihan memuat ketentuan mengenai penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu, yang dalam perkara a quo, penyimpangan tersebut diberlakukan atas semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 40 5) UUD 1945 pun memiliki ketentuan peralihan yang pada intinya adalah suatu kebijakan pengaturan hukum (open legal policy) guna menghindari kekosongan hukum dan menjamin kepastian hukum. 6) Bahwa jiwa atas peraturan perpajakan yang termuat dalam UU KUP Nomor 16 Tahun 2000 adalah mengutamakan pemenuhan atas hak mendahulu negara. Dalam hal terjadinya pengajuan keberatan dan/atau banding oleh Wajib Pajak, hak mendahulu negara atas pemenuhan kewajiban perpajakan tetap diutamakan, sehingga dalam hal ini tidak mengakibatkan tertundanya kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. 7) Bahwa ketentuan tidak tertundanya kewajiban pembayaran pajak dan pelaksanaan penagihan pajak bertujuan agar penerimaan kas negara tidak terhambat/tertunda apabila terdapat pengajuan keberatan dan/atau banding oleh Wajib Pajak. 8) Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial yang digunakan untuk meningkatkan sektor pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat luas. Oleh karena itu, untuk menjamin rasa keadilan seluruh masyarakat dan melindungi kesejahteraan umum, hak mendahulu negara atas pelaksanaan pembayaran pajak wajib dijunjung tinggi termasuk dalam hal terjadinya permohonan keberatan dan/atau banding. b. Bahwa Pasal II angka 1 UU KUP Tahun 2007 tidak bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945. Pemohon menganggap bahwa ketentuan a quo bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945 dan mendalilkan dengan berlakunya ketentuan Pasal II angka 1 UU KUP Tahun 2007 mengakibatkan Pemohon masih dikenakan aturan banding dan dengan adanya ketentuan yang menyatakan permohonan banding tidak menunda pembayaran merugikan Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: 1) Pemerintah tidak sependapat dengan dalil Pemohon karena dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui besaran/nominal utang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 41 pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak, maka dalam rangka memberikan akses untuk mencari keadilan, UU KUP Tahun 2007 telah mengatur secara jelas dan tegas (expresiss verbis) terkait upaya hukum yang dapat diajukan oleh Wajib Pajak yaitu berupa keberatan dan banding; 2) Dalam UU KUP Nomor 16 Tahun 2000 dinyatakan bahwa permohonan banding tidak menunda pelaksanaan pembayaran dan penagihan pajak, sehingga walaupun terdapat pengajuan banding, kewajiban pembayaran pajak tetap berjalan. Apabila Wajib Pajak tidak melakukan pelunasan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, mengakibatkan timbulnya sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pajak yang kurang dibayar. Dalam hal putusan banding menyebabkan kelebihan bayar pada Wajib Pajak, maka pemerintah wajib mengembalikan kelebihan pembayaran pajak ditambah dengan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan. Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2000 tidak memberikan sanksi administrasi kepada Wajib Pajak dalam hal permohonan banding tersebut ditolak atau dikabulkan sebagaian. Hal tersebut berbeda dengan pengaturan pengajuan banding sebagaimana terdapat dalam UU KUP Tahun 2007 yang memberikan konsekuensi hukum dalam bentuk pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dalam hal permohonan banding tersebut ditolak atau dikabulkan sebagian. 3) Sehingga dapat dilihat bahwa besaran sanksi administrasi yang dikenakan terhadap Wajib Pajak sebagaimana diatur pada ketentuan banding dalam UU KUP Tahun 2007 pada dasarnya telah sebanding dengan penerapan sanksi administrasi dalam Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2000. 4) Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peraturan terkait banding sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2000 telah melindungi hak konstitusional pemohon dan memberikan keadilan, baik bagi Wajib Pajak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 42 maupun pemerintah, sehingga keberadaan Pasal II angka 1 UU KUP Tahun 2007 tidak bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945. c. Bahwa Pasal II angka 1 UU KUP Tahun 2007 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 1) Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa dengan adanya ketentuan Pasal II angka 1 UU KUP Tahun 2007, mengakibatkan masih diberlakukannya ketentuan terkait pelaksanaan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2000, Pemerintah berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pasal II angka 1 UU KUP Tahun 2007 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan karena ketentuan tersebut tidak membeda-bedakan Wajib Pajak dan berlaku bagi seluruh Wajib Pajak yang masih memiliki hak dan kewajiban perpajakan untuk Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 baik Wajib Pajak orang pribadi maupun badan, Wajib Pajak dalam negeri maupun Wajib Pajak luar negeri (equality before the law). Oleh kerena itu, ketentuan tersebut tidak mengandung ketentuan diskriminatif yang menyebabkan ketidakadilan; 2) mengingat perpajakan merupakan suatu rangkaian proses yang sangat panjang (pembayaran, pelaporan, pemeriksaan, keberatan, banding, peninjauan kembali, gugatan, dan rangkaian proses penagihan pajak) dan sebagian besar penyelesaiannya membutuhkan jangka waktu cukup lama, dan mengingat bahwa proses perpajakan untuk Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 belum tuntas diselesaikan pada saat UU KUP Tahun 2007 ditetapkan, maka pemberlakuan ketentuan Pasal II angka 1 UU KUP Tahun 2007 ditujukan untuk menghindari kekosongan hukum bagi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang belum terselesaikan. Sehingga pasal a quo UU KUP Tahun 2007 telah memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan untuk Tahun Pajak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 43 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007, baik bagi Wajib Pajak maupun Pemerintah dalam kedudukannya sebagai fiskus. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dengan diberlakukannya Pasal II angka 1 UU KUP Tahun 2007 mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi warga negara adalah tidak beralasan dan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. d. Bahwa Pasal II angka 1 UU KUP Tahun 2007 tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Terhadap anggapan Pemohon yang menyatakan Pasal II angka 1 UU KUP Tahun 2007 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, Pemerintah berpendapat bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, Pasal II angka 1 UU KUP Tahun 2007 berlaku untuk seluruh Wajib Pajak, baik Wajib Pajak orang pribadi maupun badan, Wajib Pajak dalam negeri maupun Wajib Pajak luar negeri, yang masih memiliki hak dan kewajiban perpajakan untuk Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 dengan tanpa membeda- bedakannya (equality before he law). Dengan demikian ketentuan tersebut tidak mengandung aspek diskriminatif yang dapat menimbulkan ketidakadilan. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian (constitutional review) ketentuan a quo UU Pengadilan Pajak, UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Mahkamah Agung, dan UU Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2. Menolak permohonan pengujian Pemohon (void) seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 44 3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan. 4. Menyatakan Penjelasan Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pasal II angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 24 ayat (2) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tambahan Keterangan Presiden: A. PERMOHONAN PEMOHON NEBIS IN IDEM Sesuai dengan website Mahkamah Konstitusi, ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak pernah dimohonkan pengujiannya sebanyak 2 (dua) kali dan keduanya telah diputus oleh Mahkamah, dengan Putusan Nomor 004/PUU-II/2004 bertanggal 13 Desember 2004 yang amarnya “Menyatakan permohonan Pemohon ditolak”, dan Putusan Nomor 011/PUU-IV/2006 bertanggal 4 Oktober 2006 yang amarnya “Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)”. Dalam permohonan a quo, alasan dan dasar permohonan tersebut adalah sama dengan permohonan uji materi yang telah mendapat putusan dari Mahkamah dalam kedua perkara tersebut di atas, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujiannya kembali. B. PENGADILAN PAJAK MERUPAKAN BAGIAN DARI SISTEM PERADILAN DI INDONESIA, YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK KHUSUS Sesuai dengan ketentuan BAB IX Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 45 lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Pengadilan dapat dibentuk sepanjang dalam salah satu ruang lingkup peradilan di atas dengan berpuncak pada Mahkamah Agung. Ketentuan Pasal 24 dan Pasal 24A UUD 1945 tersebut kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”). Beberapa asas penyelenggaraan kekuasaan peradilan yang diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman tersebut adalah: 1. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan [vide Pasal 2 ayat (4)]. 2. Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain [vide Pasal 13 ayat (1)]. 3. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 25). 4. Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung [vide Pasal 27 ayat (1)]. 5. Susunan, kekuasaan, dan hukum acara Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya diatur dalam undang-undang (vide Pasal 28). Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka pembentukan pengadilan khusus dimungkinkan sepanjang dibentuk dengan Undang-Undang. Pengadilan Pajak merupakan evolusi dari lembaga penyelesaian sengketa pajak yang telah ada sebelumnya yakni Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) dan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP), yang dianggap belum mencerminkan sistem kekuasaan kehakiman karena tidak berpuncak ke Mahkamah Agung, sehingga dibentuklah Pengadilan Pajak yang merupakan pengadilan khusus di bawah lingkup Peradilan Tata Usaha Negara dan tetap berpuncak ke Mahkamah Agung. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 46 Sebagai pengadilan yang bersifat khusus, maka Pengadilan Pajak memiliki karakteristik yang berbeda jika dibanding pengadilan lainnya, antara lain: 1. Mekanisme Persidangan. Sidang Pengadilan Pajak dilaksanakan secara terbuka, namun pada agenda yang terkait dengan data Wajib Pajak, sidangnya dilaksanakan secara tertutup. Hal ini didasarkan pada ketentuan rahasia jabatan pada undang-undang perpajakan yang sangat ketat. Latar belakang diadakannya ketentuan rahasia jabatan yang ketat ini ialah untuk mencegah disalahgunakannya bahan-bahan keterangan dari wajib pajak yang bersangkutan dalam usaha persaingan dagang atau mengungkapkan keadaan asal usul kekayaan atau penghasilan yang diperoleh, yang pada hakikatnya merupakan rahasia pribadi, sesuai dengan asas hukum pajak. 2. Tenaga-tenaga hakim yang khusus. Sengketa perpajakan pada dasarnya mempunyai 2 (dua) aspek yakni aspek hukum dan aspek ekonomi. Oleh karena itu, sangatlah wajar bahwa untuk menangani sengketa perpajakan secara profesional, diperlukan tenaga-tenaga hakim yang khusus mendalami Undang- Undang perpajakan serta juga yang mendalami liku-liku dunia usaha, agar mampu menghitung kembali dan memutuskan berapa semestinya pajak yang terutang oleh wajib pajak/pemohon banding. 3. Subjek pajak lebih luas dari subjek hukum tata usaha negara. Subjek pajak sebagai pihak yang bersengketa mempunyai cakupan yang lebih luas daripada subjek hukum yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, yakni selain subjek pajak orang pribadi dan subjek pajak badan hukum perdata, juga terdapat subjek pajak yang bukan orang pribadi, bukan pula badan hukum perdata, melainkan suatu “kesatuan ekonomis” (economic entity) yang mempunyai kewajiban pajak tersendiri seperti firma, CV, Persekutuan, Kongsi, Joint Operation, dan sebagainya. 4. Kepastian hukum yang cepat. Apabila UU Kekuasaan Kehakiman memberi amanat agar terciptanya proses peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka sidang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 47 sengketa perpajakan karena alasan tersebut di atas, perlu diciptakan lebih sederhana, lebih cepat, dan dengan biaya ringan. Berdasarkan pertimbangan itu, maka Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dalam Pasal 27 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 dalam Pasal 76 telah memberi penegasan bahwa putusan Badan Peradilan Pajak merupakan putusan akhir dan bersifat tetap. Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 77 ayat (1) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Sengaja diatur demikian, agar putusannya dapat memberikan kepastian hukum secepatnya kepada wajib pajak, sekaligus untuk melindungi wajib pajak (yang dinyatakan benar) dari tindakan penyitaan dan pelelangan yang dilakukan oleh pihak fiskus sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Di sisi lain hal itu juga penting demi untuk pengamanan keuangan negara dari sumber perpajakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Kecepatan perlunya kepastian hukum bagi Wajib Pajak tersebut karena pemeriksaan sengketa pajak sebelum dilakukan oleh lembaga peradilan (Pengadilan Pajak) juga telah dilakukan di internal Direktorat Jenderal Pajak yang dalam hukum administrasi negara dikenal dengan istilah banding administratif (administratief beroep). Dalam hal Wajib Pajak tidak sependapat dengan ketetapan pajak yang telah diterbitkan, Wajib Pajak dapat mengajukan beberapa upaya untuk memperoleh keadilan, yaitu: a. Pembetulan atas ketetapan pajak kepada Direktur Jenderal Pajak. Dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik, apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi dalam keputusan atau ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak maka kesalahan atau kekeliruan tersebut perlu dibetulkan sebagaimana mestinya. Sifat kesalahan atau kekeliruan yang dibetulkan tersebut tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang- Undang KUP dan penjelasannya. b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak kepada Direktur Jenderal Pajak. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 48 Direktur Jenderal Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dilaksanakan dalam hal sanksi administrasi tersebut dikenakan karena adanya kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP atau karena adanya pertimbangan tertentu dari Direktur Jenderal Pajak. Direktur Jenderal Pajak berdasarkan ketentuan tersebut mempunyai wewenang untuk memberikan pengurangan sanksi administrasi hingga menghapuskan keseluruhan sanksi administrasi. c. Pengurangan atau pembatalan atas ketetapan pajak kepada Direktur Jenderal Pajak. Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP. Pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar tersebut dilakukan misalnya terhadap surat ketetapan pajak yang telah diajukan keberatan oleh Wajib Pajak namun ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya). d. Keberatan atas ketetapan pajak kepada Direktur Jenderal Pajak. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak atau pemotongan pemungutan kepada Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang KUP. Materi keberatan yang dapat diajukan oleh Wajib Pajak meliputi jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau jumlah besarnya pajak Dalam proses banding administratif tersebut, semua keberatan diperiksa secara komprehensif yang hasilnya dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan atas keberatan yang berisi: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 49 a. Mengabulkan keberatan Wajib Pajak secara keseluruhan atau sebagian; atau b. Menolak keberatan Wajib Pajak. Banding administratif dimaksud dapat dikatakan quasi peradilan karena di dalamnya memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengajukan bukti yang seluas-luasnya. Dengan demikian, Pengadilan Pajak hakikatnya merupakan Pengadilan Banding/ Pengadilan Tingkat Kedua yang tugasnya memeriksa dan mengadili keberatan atas Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan/ diputuskan oleh internal Direktorat Jenderal Pajak sebagai administratief beroep. Apabila sengketa pajak penyelesaiannya harus juga dilalui dengan pemeriksaan di Pengadilan Tinggi dan kasasi di Mahkamah Agung, maka prosedur seperti itu akan memakan waktu yang cukup lama sehingga tidak menciptakan kepastian bagi Wajib Pajak dan tidak sejalan dengan semangat asas peradilan di Indonesia yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Asas kecepatan dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Pajak juga diperlukan oleh Wajib Pajak agar segera terdapat kepastian hukum sehingga tidak membebani wajib pajak, karena menunda pembayaran pajak dapat menyebabkan akumulasi pembayaran pajak yang akhirnya membebani wajib pajak. Sebagai contoh, bagi perusahaan yang ingin bertransaksi dengan pihak lain, mitra bisnisnya dapat menunda transaksinya bila Wajib Pajak yang bersangkutan masih belum jelas kewajiban perpajakannya. Dari aspek keuangan negara pembayaran pajak yang langsung dan cepat akan meningkatkan aliran dana keuangan negara, sehingga negara dapat dengan cepat pula mempunyai sumber dana guna membiayai kewajiban-kewajiban negara. Dengan demikian dapat disimpulkan, asas kecepatan dalam beracara di Pengadilan Pajak akan mengakibatkan kecepatan pembayaran pajak (prompt), sehingga mencerminkan asas keseimbangan agar menjamin ketersediaan dana bagi negara guna melaksanakan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 50 amanat konstitusi yakni memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ditinjau dari segi hak asasi manusia, kecepatan dalam pembayaran pajak juga merupakan bagian dari hak asasi manusia secara menyeluruh, karena tertundanya pembayaran pajak dapat berpotensi terhambatnya tugas negara dalam memenuhi hajat hidup masyarakat dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain yang mereka semua harus juga dilindungi hak asasi manusianya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, sistem beracara di Pengadilan Pajak telah mengakomodir hak-hak Wajib Pajak untuk memperoleh keadilan seluas-luasnya karena sebelum beracara di Pengadilan Pajak, keberatan Wajib Pajak tersebut telah dilakukan pemeriksaan melalui lembaga banding administratif di internal Direktorat Jenderal Pajak.. Hal ini merupakan perwujudan dari asas-asas atau prinsip- prinsip hukum yang bersifat universal, yaitu point d’interet point d’action (semua pihak yang merasa kepentingannya terlanggar dapat melakukan upaya hukum). 5. Putusan badan peradilan pajak memuat penetapan besarnya pajak terutang. Putusan Pengadilan Pajak mempunyai ciri khusus yakni memuat penetapan besarnya pajak terutang dari Wajib Pajak/Pemohon Banding. Oleh karenanya, di dalam konsideran dari putusan tersebut termuat hitungan-hitungan secara teknis perpajakan. Dengan bentuk putusan Peradilan Pajak seperti itu, maka fiskus tidak perlu mengeluarkan keputusan baru berkenaan dengan putusan Peradilan Pajak tersebut. Wajib Pajak langsung memperoleh kepastian hukum tentang besarnya pajak terutang baginya. 6. Hukum acara tersendiri. Demi mewujudkan proses peradilan yang profesional di bidang perpajakan, maka untuk proses peradilan perpajakan diperlukan hukum acara tersendiri. Hukum acara pada Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memungkinkan hakim menghitung dan menetapkan kembali pajak terutang dari Wajib Pajak/Pemohon Banding. Selain itu, putusan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 51 pengadilan Tata Usaha Negara hanyalah bersifat condemnatoir (memerintahkan Tergugat untuk melakukan sesuatu) yang akan sulit dalam pelaksanaannya karena ada kemungkinan Tergugat tidak mampu menerbitkan perintah hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. Di lain pihak, putusan Pengadilan Pajak adalah berisi langsung membatalkan atau meninjau kembali keputusan pihak instansi perpajakan, serta menghitung dan menetapkan kembali besarnya pajak terutang dari Wajib Pajak/Pemohon Banding. Pihak fiskus tinggal melaksanakan putusan yang telah diambil oleh Pengadilan Pajak dan tidak boleh menyimpang dari apa yang diputuskan oleh Pengadilan Pajak, karena putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan bersifat tetap dengan upaya hukum terakhir, Pemohon dapat mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Oleh karena itu, sangatlah kuat alasan untuk menyatakan bahwa Peradilan Khusus Pajak memerlukan hukum acara tersendiri yang berbeda dari hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara. C. PENGADILAN PAJAK CERMINAN ASAS KESEIMBANGAN Meskipun hukum acara peradilan pajak tidak mengenal pemeriksaan di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung tingkat kasasi, namun hukum acara di Pengadilan Pajak telah menerapkan asas keseimbangan, yakni: 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP Tahun 2007), kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak dianggap telah timbul dan dianggap telah dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan, sehingga pada saat Wajib Pajak mengajukan keberatan (banding) ke Pengadilan Pajak, maka pada saat itu utang pajaknya telah timbul. Meskipun asasnya demikian, namun oleh karena dalam bersengketa, tidak dapat dipastikan sejak awal siapa yang benar dan siapa yang salah, Negara belum tentu benar, demikian pula Wajib Pajak juga belum tentu benar, maka dalam rangka menerapkan asas keseimbangan, Negara tidak memaksakan Wajib Pajak untuk membayar seluruh pajak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 52 terutangnya, namun cukup membayar 50% dari pajak terutang (sebagai jaminan). Syarat membayar 50% tersebut tidak terlepas dari kebutuhan Negara akan pembangunan yang bersumber utama dari penerimaan pajak. Bisa dibayangkan apabila seluruh Wajib Pajak keberatan atas keputusan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan hukum acara di Pengadilan Pajak tidak mensyaratkan adanya kewajiban membayar sebesar 50% pajak terutang sebagai jaminan, maka dapat dipastikan Negara akan mengalami defisit sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, yang akibatnya negara tidak dapat menciptakan cita-cita nasional yakni mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Aspek konstitusionalitas tidak hanya dapat ditinjau dari segi kepentingan Wajib Pajak saja tapi juga ditinjau dari masyarakat luas, sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi yang lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan individu. 2. Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir yang dapat dieksekusi, yang apabila banding yang diajukan oleh Wajib Pajak dikabulkan, maka kepadanya akan dikembalikan kelebihan pembayaran pajaknya (termasuk deposit/jaminan sebesar 50%) ditambah imbalan bunga 2% per bulan maksimal 24 bulan yang terhitung dari tanggal pembayaran yang mengakibatkan kelebihan. D. KEKHUSUSAN DARI LEMBAGA PERADILAN PAJAK JUGA DIKENAL DI BEBERAPA NEGARA LAIN 1. Kanada Atas suatu sengketa pajak yang telah diputus di tingkat Otoritas Pajak, Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak (Tax Court). Tax Court di Kanada merupakan lembaga peradilan yang independen dan terpisah dari Kanada Custom dan Revenue Agency dan departemen lainnya yang terdapat pada pemerintahan Kanada. Pengadilan Pajak di Kanada memiliki 2 (dua) prosedur pengajuan banding yakni prosedur umum dan prosedur informal. Pada prosedur umum apabila Wajib Pajak tidak puas dengan putusan Tax Court dapat mengajukan banding ke Federal Court of Appeal, sedangkan pada Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 53 prosedur informal, Wajib Pajak tidak dapat mengajukan banding ke Federal Court of Appeal. 2. Belanda Atas suatu sengketa pajak yang telah diputus di tingkat Otoritas Pajak, Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada salah satu dari 5 (lima) Pengadilan Pajak (Tax Court) yang ada di Belanda. Pada dasarnya secara teknis, Tax Court ini merupakan cabang dari 5 (lima) regional Court of Appeal yang menyidangkan sengketa banding yang berasal dari 19 (sembilan belas) District Court. Terhadap putusan Tax Court dapat diajukan banding kepada Supreme Court (dua dari empat divisi Supreme Court yang menangani kasus sengketa perpajakan). Dalam kasus penting, Official Advisers dari Supreme Court akan memberikan opini sebelum dijatuhkan putusan. Di Belanda, apabila Mahkamah Agung Belanda memenangkan Wajib Pajak dan ketika Otoritas Pajak Belanda tidak setuju dengan putusan Mahkamah Agung, maka akan mengajukan kasus yang sama kepada Mahkamah Agung. Akan tetapi, apabila Mahkamah Agung tetap memenangkan Wajib Pajak, maka Otoritas Pajak Belanda akan mengubah ketentuan perpajakannya. 3. Amerika Serikat Seluruh proses upaya hukum atas sengketa perpajakan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat lembaga eksekutif, dapat diajukan kepada Court of Original Jurisdiction atau dikenal dengan nama Trial Courts. Trial Court merupakan lembaga yudikatif tingkat pertama yang mengadili sengketa antara Wajib Pajak dan Otoritas Pajak. Trial Courts terdiri dari 3 (tiga) pengadilan, yakni: a. US Tax Court; b. US District Court; c. US Court of Federal Claims. Wajib Pajak dapat memilih salah satu (hanya satu) dari tiga pengadilan tersebut untuk menyidangkan kasus perpajakan yang disengketakan. Apabila atas putusan dari pengadilan tersebut, Wajib Pajak atau Otoritas Pajak tidak puas, maka sengketa tersebut dapat diteruskan kepada Court of Appeals atau US Court of Appeals for The Federal Circuit. Jika hasil Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 54 putusannya kembali tidak memuaskan, maka Wajib Pajak atau Otoritas Pajak dapat meneruskannya ke Mahkamah Agung (Supreme Court). E. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian (constitutional review) ketentuan a quo UU Pengadilan Pajak, UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,UU Mahkamah Agung, dan UU Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagaimana dalam Keterangan Presiden yang telah dibacakan pada tanggal 15 Maret 2016. Selain itu Mahkamah juga telah mendengar keterangan ahli dari Presiden yakni Abdullah Anshari Ritonga yang menyampaikan keterangannya di dalam persidangan tanggal 18 April 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut: • Permasalahan pokok adalah Pasal 2 ayat (1) aturan peralihan. Yang bunyinya adalah ada masa transisi yaitu, “Apabila ada penyelesaian atau proses perpajakan yang dilaksanakan sebelum berlaku undang-undang baru, maka diselesaikan dengan undang-undang yang lama.” Itu inti permasalahan transisinya. Baru dalam pelaksanaan lebih lanjut, timbul permasalahan interpretasi, menurut pendapat kami. Karena kasus ini adalah bermula wajib pajak yang dilikuidasi. SPT tahun tahun 2007. SPT 2007 tidak dimasukkan dan memohon menghapuskan nomor pokok karena dalam keadaan likuidasi. Sesuai ketentuan undang-undang, maka perusahaan harus diperiksa. • Pada saat pemeriksaan ini karena dimulai tanggal 20 Oktober tahun 2007, maka sesuai ketentuan aturan peralihan, harus mengacu kepada undang- undang yang berlaku pada tahun 2007, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Inilah aturan peralihannya. Permasalahan yang ada, ada perbedaan interpretasi. Bahwa perbedaan antara yang baru dengan yang lama, yang terkait dengan yang diajukan uji materiil adalah berkaitan dengan Pasal 25 ayat (7) dan Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang berubah menjadi Pasal 25 ayat (3a), dan Pasal 25 ayat (7), serta Pasal 27 ayat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 55 (5a), yang intinya, sebelum diadakan perubahan atau berdasarkan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2000, Pasal 25 ayat (7) menyatakan, “Apabila wajib pajak mengajukan keberatan, tidak tertunda penagihan paksa dan pembayaran pajak.” Demikian juga Pasal 27 ayat (5), “Apabila wajib pajak mengajukan banding, maka tidak tertunda pelaksana penagihan paksa dan pambayaran pajak.” Inilah permasalahan. Karena dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dinyatakan karena ada perubahan dalam prosedur pemeriksaan, bunyi Pasal 25 ayat (3) menyatakan, “Pada saat pemeriksaan, pemeriksa dan melaksanakan pembahasan akhir atau namanya closing conference, wajib pajak wajib.” Kalau dia tidak setuju terhadap hasil pemeriksaan, wajib menentukan berapa pajak terutang menurut dia. Dan apabila itu dipenuhi, maka pelaksanaan Pasal 25 ayat (3a) menjadi yang dibayar pada saat dia mengajukan keberatan hanyalah sebesar yang disetujui pada saat pemeriksaan. Sehingga, Pasal 25 ayat (7), maka pajak dalam SKP akan tertangguh pembayarannya. Masalah yang ada adalah SPT tidak masuk pada tahun 2007. Seharusnya, kalau SPT tidak masuk menurut ketentuan undang-undang, harus dikenakan ketetapan secara jabatan dalam sistem self assessment. Kalau dalam ketetapan secara jabatan, apabila wajib pajak tidak setuju, wajib pajak yang harus membuktikan apa yang tidak benar menurut pemeriksaan, kalau SPT tidak masuk. • Yang kedua. Pada saat dikeluarkan ketetapan pajak, wajib pajak tidak setuju karena tidak setuju mengajukan keberatan, maka Pemohon mengacu kepada Pasal 25 ayat (7) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28, tidak membayar. Padahal, tidak terpenuhi Pasal 25 ayat (3). Kalau Pasal 25 ayat (3) tidak terpenuhi, yaitu tidak ada angka yang dikatakan pada saat closing berapa dia setuju membayar pajak, maka yang berlaku adalah Pasal 9 ayat (3). Pasal 9 ayat (3) bunyinya, “Setelah keluar ketetapan pajak dalam tempo satu bulan, harus dilunasi.” Inilah timbul permasalahan. Sehingga akhirnya wajib pajak mengajukan keberatan, keberatannya ditolak, mengajukan lagi banding, banding juga tidak dapat diterima, sudah jelaskan oleh Pemohon banding tadi, akhirnya mengajukan upaya luar biasa PK ke Mahkamah Agung. PK Mahkamah Agung membenarkan putusan pengadilan pajak karena permohonannya ditolak. Oleh karena itu, dipermasalahkanlah Pasal 89 yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 56 mengatakan, “Kok PK-nya hanya boleh satu kali?” Inilah kira-kira yang coba kami berikan penjelasannya. • Oleh karena itu, menyangkut kepada perubahan aturan transisi Pasal II angka 1, ahli memberikan telaah-telaahan dalam rangka perubahan undang-undang dari Undang-Undang Nomor 16 ke Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. • Pertama, dari segi aspek filosofisnya. Dari aspek filosofinya, kita mengerti sesudah orde reformasi, tiga reformasi hukum, reformasi yang diminta, penegakan hukum, demokrasi, dan birokrasi. Penegakan hukum, ini yang kita lihat berubahnya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sampai empat kali, mulai 1999, 2000, 2001, dan 2002. Dan dua pasal yang saya kutip, yang berubah, yang menyangkut Pasal 1 ayat (3), yaitu negara adalah negara hukum. • Yang kedua, Undang-Undang Pajak yang tadinya diatur dengan Pasal 23 ayat (2) bunyinya, “Pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.” Menjadi berubah, menjadi Pasal 23A menjadi, “Pajak kewajiban yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Jadi ada tambahan kata bersifat memaksa. • Kalau kita masuk pada Pasal 1 ayat (3) sebagai negara hukum dan Pasal 23A menyatakan, “Pajak untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Maka menurut teori hukum dari pada Hans Kelsen baik berdasarkan bukunya General Theory of Law And State dan juga Pure Theory of Law menyatakan bahwa hukum adalah undang-undang positif yang berlaku. Keadilan adalah legalitas, yaitu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam melanjutkan apa yang diatur dengan Pasal 27 dan 28 yang diuji dengan undang-undang ini adalah harus dilaksanakan sesuai melaksanakan undang-undang, sesuai ketentuan yang berlaku. • Selanjutnya, dari segi aspek materi. pajak adalah untuk keperluan negara. Bahwa dari penerimaan pajak lebih 80% dari pemungut pajak termasuk PPB dan lainnya adalah untuk membiayai pemerintahan umum dan pembangunan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyejahterakan rakyat. Maka pembayaran pajak adalah mutlak harus tepat waktu dan sesuai ketentuan. Apabila tidak bisa dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, maka ini akan tentu tidak sesuai dengan tujuan untuk bernegara. Karena pajak sebagai kewajiban kenegaraan adalah dalam rangka kegotongroyongan nasional. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 57 • Dari segi aspek sosiologisnya. Pajak adalah kewajiban kenegaraan. Oleh karena itu, diberikan, dipakai sistem self assessment diberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menentukan. Ya, apa dan berapa objek pajaknya, menghitung, dan memperhitungkan pajaknya, membayar sendiri pajaknya tanpa ketetapan pajak, dan melaporkan pembayar pajaknya sesuai dengan SKP SPT. Apabila ini tidak dilaksanakan, maka ini akan membuat ketidakadilan bagi orang yang patuh. Ketidakadilan bagi orang yang patuh. Karena yang patuh, dia tidak dilaksanakan, kita paksa dan sebagainya, kok ini tidak dilaksanakan. Maka adanya penagihan dengan paksa mulai dari pertama dibuat sita, tidak mau bayar, akhirnya barangnya dijual melalui lelang, atau apabila ternyata ada yang tidak membayar, maka rekening atau dipositonya diblokir atau dilakukan pencegahan bahkan dilakukan gijzeling. Walaupun tahu kita berdasarkan surat dari Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 mengatakan itu melanggar HAM, diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 4 surat edaran dari Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1975 juga dikatakan itu adalah melanggar, tapi dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2000 menyatakan walaupun ada pelanggaran tapi jauh lebih besar HAM yang dilanggarnya apabila tidak membayar pajak dengan sebagaimana mestinya. • Dari aspek historis. Pajak yang ada sekarang berdasarkan sistem self assessment karena dalam rangka kegotongroyongan nasional diberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk membayar sendiri pajaknya. Maka dalam pelaksanaannya hak-hak wajib pajak, hak perdatanya tetap hidup. Maka dalam hukum pajak berlaku hukum perdata, di samping hukum tata usaha negara. Yaitu ada yang dikatakan boleh penundaan karena belum sempat melaksanakan, boleh mengadukan pengangsuran, boleh melangsungkan pencicilan, boleh melaksanakan pengurangan, atau penghapusan. Itu adalah dalam rangka hak untuk merupakan upaya perdata. Dengan sanksi perdata tentu diberikan. Kalau penundaan dikenakan bunga 2%. Juga kalau yang mengajukan keberatan diberikan sanksinya. Karena ada kecenderungan di antara masyarakat wajib pajak kita, pajak bukan dianggap semata-mata kewajiban kenegaraan, tapi condong kepada beban semata. Maka wajib pajak menganggap pajak sebagai beban semata adalah wajar, apabila wajib pajak menempuh segala cara untuk menekankan beban pajaknya. Mulai dari pada mulai tax saving, atau mungkin tax avoid mencari kelemahan undang-undang, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 58 atau melalui tax planning melalui skema produksi dan sebagainya, bahkan melalui tax evasion mencari pelanggaran-pelanggaran yang ada. • Maka untuk menghindari jangan sampai wajib pajak menggunakan haknya ini untuk menunda pembayaran pajak itulah maka diberlakukan Pasal 25 ayat (7) dan Pasal 27 ayat (5). Silakan tempuh hak kewenangannya, tapi tetap bayar dulu pajaknya. Apabila ternyata nanti misalnya, mengajukan keberatan tetapi dipaksakan harus bayar, keberatannya disetujui, nanti uangnya akan dikembalikan dan diberikan tambahan bunga 2%. • Dari aspek historisnya. Dari segi historis ini adalah mulai dari perubahan undang-undang dari official assessment kepada self assessment. Pada official assessment adalah pemerintah menentukan pajak sesuai kebutuhannya. Tapi sesudah perubahannya baru self assessment, maka kepada wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menentukan berapa pajak yang harus dibayarnya tanpa SKP. Adapun timbulnya SKP adalah karena dalam rangka pengawasan yang diberikan kepercayaan kepada wajib pajak, yaitu ternyata apa yang dilaporkannya dijumpai ada yang tidak benar. Inilah akan timbul ketetapan pajak. • Mulai aspek materi dengan sosiologis, itu harus dibayar. Sebab kalau tidak dibayar, di samping tidak membuat ketidakpastian hukum, juga dalam membuat ketidakadilan bagi wajib pajak yang patuh. Sekarang, ada perubahan pada Pasal 25 ayat (7) menjadi Pasal 25 ayat (7) ditambah dengan 3A adalah memang untuk memberikan kepada masyarakat untuk ketentuan waktu itu supaya janganlah dibebankan kalau dia mengajukan keberatan dan juga banding. Dibuat syarat, tapi pakai syarat, yaitu masukkan SPT dengan benar, pada saat pemeriksaan nanti jelaskan kalau anda tidak setuju. Berapa pajak menurut anda? Kalau itu dilaksanakan, maka yang berlaku Pasal 25 ayat (3a), maka cukup dibayar apa yang disetujui, sehingga Pasal 26 ayat (7) nya tertunda. Tapi ini tidak terpenuhi. Karena apa? SPT-nya tidak masuk. Dan pada saat pembahasan, semua tidak setuju. Seharusnya kalau tidak setuju akan kembali kepada SPT. SPT-nya tidak ada. Karena tidak ada, maka masuk kepada Pasal 9 ayat (3). Dalam satu bulan, pajak SPT harus dibayar. • Yang kedua, terkait dengan Pasal 36 ayat (4) yang di Undang-Undang Pengadilan Pajak. Ini flashback, dulu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 pengesahan sengketa pajak dulu diselesaikan dengan Badan Penyelesaian Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 59 Sengketa Pajak. Di situ diwajibkan Pasal 34 harus bayar 100% penuh. Tetapi dengan diubahnya Undang-Undang 14 Tahun 2002 dan pertimbangkan untuk memudahkan kepada wajib pajak meminta keadilan melalui penyelesaian sengketa pajak dibuatlah 50%. Sebenarnya, membayar 50% menurut Undang- Undang Pengadilan Pajak sudah merupakan insentif kepada wajib pajak yang memohon. Karena menurut Undang-Undang Pajak yang seharusnya masih harus bayar 100% dan ini berlaku umum, bukan hanya kepada wajib pajak yang bersangkutan. • Ketiga, pada saat Undang-Undang BPSP, itu final ada pada BPSP. Tidak ada upaya ke Mahkamah Agung. Maka untuk memberikan keadilan dibuatlah bermuara ke Mahkamah Agung, maka ditambahlah Pasal 77 ayat (3) dan Pasal 89, yaitu, “Apabila terhadap keputusan pajak pengendalian pajak tidak disetujui, dapat menempuh upaya luar biasa PK ke Mahkamah Agung.” Inilah perubahan yang ada. • Bahwa sekali lagi, interprestasi juridisnya. Mengomentari interprestasi juridis ini mengacu kepada Pasal 23A yang tadinya adalah pajak berdasarkan undang-undang baik … pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang- undang menjadi pajak, kewajiban yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara. Ada penambahan bersifat memaksa tentu ada tujuannya. Karena saya tidak terlibat dalam membuat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan saya belum mendalami waktu membuat dulu kajian akademisnya, saya tidak jelas penambahan bersifat memaksa-nya untuk maksudnya. Tetapi setidaknya yang tertuang dalam Undang-Undang Pajak Nomor 28 Tahun 2007 memang ada hukum yang berlaku umum tapi tidak berlaku pada hukum pajak, sehingga pelaksanaannya bersifat memaksa. Contohnya, Pasal 25 ayat (7) tadi dan Pasal 27 ayat (5), “Apabila mengajukan keberatan belum diputuskan keberatannya tetap penagihan dengan paksa dan pembayaran harus dibayar.” Berarti asas praduga tak bersalah presumption of innocence tidak berlaku. Demikian juga apabila dimajukan banding, belum diputus putusan bandingnya, tetap penagihan paksa dan pastinya harus dibayar. • Oleh karena itu, yang berlaku bukan presumption of innocence tapi adalah presumption justae causa, yaitu apa yang sudah diputuskan pemerintah itu mempunyai kekuatan hukum, sepanjang belum ada yang membatalkan atau yang menggantinya. Ini yang berlaku. Oleh karena itu, pembayaran harus Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 60 bayar 50% itu bukanlah merupakan kerugian kepada pribadi yang bersangkutan. Itu adalah yang berlaku umum. • Sebenarnya hanya meresume dari pada tanggapan tadi. Terhadap Pasal 2 ayat (1) tadi bahwa wajib pajak mau mencoba menerapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tanpa mempertimbangkan kondisi-kondisi yang mengatur. Kondisi mengatur ini ada dua, pertama apabila ini sudah diproses, sudah dimulai sebelum undang-undang berlaku, maka tetap diberlakukan undang-undang yang berlaku pada waktu itu atau Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Wajib pajak mau menerapkan langsungnya sepenuhnya Undang- Undang Nomor 28. • Yang kedua, kondisi Pasal 25 ayat (3) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tidak terpenuhi karena wajib pajak tidak memasukan SPT. Wajib pajak tidak memasukan SPT tidak ada pernyataan di situ, apa pun pajak atau pun apa sama sekali. Dia mengajukan penghapusan NPWP karena dalam likuidasi. Syaratnya walaupun likuidasi tetap walaupun 3 bulan SPT harus masuk. Oleh karena itu, pada saat closing atau pembahasan akhir dia hanya menyatakan tidak setuju tapi tidak jelas berapa pajak yang dapat disetujuinya, maka kalau tidak ada yang berlaku adalah Pasal 9 ayat (3) yaitu, “Setiap ketetapan pajak dalam satu bulan harus dilunasi.” • Oleh karena itu karena ini tidak terpenuhi pada saat wajib pajak mengajukan keberatan, maka Pasal 25 ayat (3a) tidak terpenuhi maka Pasal 29 ayat (7) juga tidak berlaku artinya tidak tertangguh pembayaran. Karena tidak dibayar maka keberatannya dengan beberapa pertimbangan lain, ditolak. Karena ditolak wajib pajak mengajukan banding. Karena dia keberatan tidak tertangguh Pasal 27 maka juga Pasal 27 ayat (5) dibanding tidak tertunda penangguhan, sehingga yang berlaku adalah Pasal 36 ayat (4) sebagaimana dikemukakan tadi yaitu harus bayar 50%. Karena tidak dibayar maka putusan dari pengadilan pajak menjadi tidak dapat diterima. Karena tidak diterima mengajukan PK ke Mahkamah Agung dan PK Mahkamah Agung menyetujui keputusan pengadilan pajak karena PK nya ditolak. • Kesimpulan. Bahwa ketentuan aturan peralihan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang KUP Pasal (suara tidak terdengar jelas) dan ayat 4 serta Pasal 89 Undang-Undang Pengadilan Pajak adalah ketentuan yang berlaku umum atau open legal policy, diharapkan, diterapkan sama kepada ke setiap wajib pajak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 61 dengan kondisi yang sama dan sesuai Pasal 1 ayat (3) sebagai negara hukum dan Pasal 23A pajak berdasarkan undang-undang maka untuk memenuhi Pasal 27 dan 28 yang diuji harus melaksanakan undang-undang sesuai dengan ketentuan yang ada. • Yang kedua terkait pemblokiran rekening sebagai tindaklanjutan penagihan dengan paksa ini adalah sesuai ketentuan karena memang wajib pajak tidak memenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, tidak ada kerugian pribadi dalam arti yang hanya berlaku pada yang bersangkutan setiap orang apabila tidak melaksanaan akan diberlakukan sama. • Dengan prinsip keadilan adalah legalitas yaitu harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, maka pelaksanaan kewajiban berdasarkan peraturan ayat (3) dan akan terpengaruh ayat (1) dan ayat (3) akan terpenuhi dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D, 28I, dan 28H yang diajukan uji coba karena upaya untuk mendapatkan keadilan dengan tidak mendasarkan ketentuan yang berlaku adalah bertentangan dengan undang-undang. • Oleh karena itu, yang berlaku adalah harus berdasarkan ius constitutum bukan undang-undang atau ketentuan yang sebaiknya berlaku atau ius constituendum. Apabila yang diterapkan adalah ius constituendum apabila tidak sama dengan ius constitutum berarti menegakkan hukum dengan mengesampingkan hukum. [2.5] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan dari Pihak Terkait dari Pengadilan Pajak yang disampaikan oleh Tri Hidayat Wahyudi dan menyampaikan keterangannya pada persidangan tanggal 18 April 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut: • Bahwa sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, putusan pengadilan pajak itu bersifat final dan mengikat, yang kemudian juncto Pasal 89 Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak dalam hal para pihak bermaksud untuk mengajukan upaya hukum, upaya hukum yang dapat ditempuh adalah upaya hukum luar biasa yang disebut sebagai peninjauan kembali. • Terkait dengan hal itu sepengetahuan saya selaku pelaksana Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 62 dan terkait dengan keterangan yang mungkin diperlukan dalam sidang di Mahkamah ini adalah bahwa sengketa yang diajukan kepada pengadilan pajak adalah sengketa pajak yang menurut kami adalah sengketa khusus dalam peradilan tata usaha negara, dimana negara membutuhkan uang pajak. Di dalam mukadimah Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak dinyatakan di sana bahwa peradilan pajak diselenggarakan dengan cara yang cepat, murah, dan sederhana. • Terkait dengan sengketa yang diajukan, kami mempunyai pandangan bahwa kami sebagai pelaksana undang-undang, urusan mengenai peninjauan kembali, kami berpendapat bahwa itu mungkin ada deal level Mahkamah Agung. Tetapi kaitan dengan sengketa pajak yang kami adili di pengadilan pajak, Yang Mulia, bahwa para pihak, baik itu negara maupun para wajib pajak, memerlukan suatu kepastian hukum yang cepat yang dalam hal ini dalam hal ada peninjauan kembali yang berulang-ulang mungkin, hal itu akan mengurangi pencapaian inkrahnya suatu putusan yang diterbitkan oleh pengadilan pajak. • Sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak bahwa putusan pengadilan pajak bersifat final dan telah berkekuatan hukum tetap. Untuk yang terkait dengan PK. • Terkait dengan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, Dikaitkan dengan Pasal II Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, saya dapat menyampaikan keterangan bahwa pada intinya dalam hal keberatan diajukan dan kemudian dalam closing conference, istilah dalam pemeriksaan pajak dalam pembahasan akhir. Kemudian Pemohon dalam hal ini wajib pajak menyatakan tidak setuju, sesuai dengan Pasal 25 ayat (3a) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan, jumlah inilah yang harus dibayar. • Dalam hal wajib pajak menyatakan ketidaksetujuannya dalam SKP yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka sesuai dengan Pasal 25 ayat (3a) itu tidak perlu dibayar, kaitannya dengan nanti Pasal 27 ayat (5a, b, c, e). Artinya, pada saat itu hutang pajak masih belum menjadi hutang pajak dan jika dikaitkan dengan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, yang harus dibayar adalah sebesar 50% dari hutang pajak. Dengan demikian bahwa terkait dengan closing conference yang dilakukan oleh DJP pemeriksa Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 63 pada saat pemeriksaannya, maka dalam hal pemohon banding menyatakan ketidaksetujuannya atas keseluruhan SKP yang akan diterbitkan, maka pengadilan pajak akan melihat bahwa Pasal 36 ayat (4) yang harus dipenuhi oleh pemohon banding adalah 50%xRp0,00. Sehingga dalam hal ini sebetulnya ketentuan KUP dikaitkan dengan Pasal 36 ayat (4) itu sudah friendly sekali buat wajib pajak dalam hal wajib pajak mengajukan banding di pengadilan pajak. [2.6] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan yang disampaikan oleh Pemohon dan Presiden masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 April 2016, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya; [2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 64 [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 36 ayat (4) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189, selanjutnya disebut UU 14/2002), Pasal II angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740, selanjutnya disebut UU 28/2007), Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958, selanjutnya disebut UU 3/2009) serta Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, terhadap hal tersebut, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 65 Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa Pemohon adalah sebagai perseorangan warga negara Indonesia juga sebagai Likuidator PT. Textra Amspin "Dalam Likuidasi" berdasarkan Akta Nomor 13, tanggal 22 Desember 2006 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. Textra Amspin yang dibuat oleh Notaris Soenarto, SH. Pemohon memiliki kepentingan konstitusional agar norma-norma a quo yang diuji memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil kepada setiap warga negara; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 66 [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon dikaitkan dengan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, karena Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa Pemohon adalah sebagai perseorangan warga negara Indonesia sebagai Likuidator PT. Textra Amspin "dalam likuidasi" berdasarkan Akta Nomor 13, tanggal 22 Desember 2006 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. Textra Amspin yang dibuat oleh Notaris Soenarto, SH., merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal 36 ayat (4) UU 14/2002, Pasal II angka 1 UU 28/2007, Pasal 66 ayat (1) UU 3/2009, dan Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009, yang menyatakan, - Pasal 36 ayat (4) UU 14/2002 berbunyi, “Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)” dan - Pasal 89 ayat (1) berbunyi, “Permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak”. - Pasal II angka 1 UU 28/2007 berbunyi, “Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000”. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 67 - Pasal 66 ayat (1) UU 3/2009 berbunyi “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”. - Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 berbunyi “Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali”. Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU 14/2002 telah membatasi dan mendiskriminasi warga negara yang tidak mampu membayar 50% pajak terhutang sebelum mengajukan banding dengan warga negara yang mampu membayar 50% pajak terhutang sebelum mengajukan banding; 2. Bahwa jika tidak ada ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU 14/2002 dapat dipastikan Pemohon tidak terhalangi hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan karena tidak dikenakan kewajiban membayar 50 % pajak terhutang sebagai syarat pengajuan permohonan banding ke Pengadilan Pajak. 3. Bahwa Pasal II angka 1 UU 28/2007 yang bersifat peralihan semestinya memuat aturan yang memudahkan dan bukannya merugikan warga negara. Bahwa jika tidak ada Pasal II angka 1 UU 28/2007 tersebut maka kewajiban membayar pajak Pemohon tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding pajak, hal mana diatur Pasal 27 ayat (5a), ayat (5b), dan ayat (5c) Undang-Undang a quo; karena pasal a quo telah mengakibatkan berlakunya kembali ketentuan tidak tertundanya kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan tagihan bagi warga negara yang mengajukan banding pajak sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (5) UU Nomor 6 Tahun 1983 yang menyatakan, “Pengajuan permohonan Banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan”. 4. Bahwa jika tidak ada ketentuan Pasal II angka 1 UU 28/2007 dapat dipastikan Pemohon tidak terhalangi hak konstitusionalnya karena terhadap Pemohon tidak dikenakan ketentuan pengajuan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan melaksanakan penagihan; 5. Bahwa jika tidak ada ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985, Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009, Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 89 ayat (1) UU 14/2002 dan Ketentuan Pasal II angka 1 dalam UU 28/2007 dapat dipastikan Pemohon Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 68 tidak terhalangi hak-hak konstitusionalnya karena Pemohon dapat mengajukan Peninjauan Kembali lebih dari satu kali. 6. Bahwa soal Peninjauan Kembali yang bisa diajukan lebih dari sekali sebenarnya sudah pernah diputus dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara dengan registrasi Nomor 34/PUU-XI/2013 Uji Materiil Pasal 268 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur bahwa Peninjauan Kembali hanya boleh diajukan satu kali Pasal-pasal tersebut, menurut Pemohon, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 [3.9] Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, keterangan Pemerintah, membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, serta keterangan Pihak Terkait, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.9.1] Bahwa terkait permohonan Pemohon, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Nomor 30/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013, pada paragraf [3.10.2] Menimbang bahwa pembayaran pajak adalah kewajiban semua warga negara maupun orang asing penduduk Indonesia. Negara mempunyai kewenangan untuk memaksakan pembayaran pajak terutang yang timbul sejak peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang ditentukan oleh hukum pajak terjadi, yang jumlah pajak terutangnya sesuai dengan ketentuan hukum pajak yang berlaku. Timbulnya utang pajak bukan sebagai denda dan bukan hukuman terhadap wajib pajak serta bukan karena adanya hubungan perdata antara wajib pajak dengan negara, tetapi semata-mata karena kewajiban pembayar pajak yang merupakan kewajiban dalam bidang hukum publik. Asas keadilan dalam pemungutan pajak yang diimplementasikan ke dalam sistem pemungutan pajak, yaitu wajib pajak menghitung sendiri pajak yang harus dibayar (self assessment system) mengandung makna bahwa negara memberikan kebebasan dan keadilan kepada wajib pajak untuk menghitung pajaknya sendiri; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 69 [3.9.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU 14/2002 telah membatasi dan mendiskriminasi warga negara yang tidak mampu membayar 50% pajak terhutang sebelum mengajukan banding dengan warga negara yang mampu membayar 50% pajak terhutang sebelum mengajukan banding, menurut Mahkamah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU 28/ 2007, kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak dianggap telah timbul dan dianggap telah dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan, sehingga pada saat Wajib Pajak mengajukan keberatan (banding) ke Pengadilan Pajak, maka pada saat itu utang pajaknya telah timbul. Meskipun asasnya demikian, namun oleh karena dalam bersengketa, belum dapat dipastikan sejak awal pihak yang benar dan yang salah, negara belum tentu benar, demikian pula Wajib Pajak juga belum tentu benar, maka dalam rangka menerapkan asas keseimbangan, negara tidak memaksakan Wajib Pajak untuk membayar seluruh pajak terutangnya, namun cukup membayar 50% dari pajak terutang (sebagai jaminan). Syarat membayar 50% tersebut tidak terlepas dari kebutuhan Negara akan pembangunan yang bersumber utama dari penerimaan pajak. Bisa dibayangkan apabila seluruh Wajib Pajak keberatan atas keputusan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan hukum acara di Pengadilan Pajak tidak mensyaratkan adanya kewajiban membayar sebesar 50% pajak terutang sebagai jaminan, maka dapat dipastikan Negara akan mengalami defisit sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, yang akibatnya Negara tidak dapat mewujudkan cita-cita nasional yakni mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Menimbang bahwa untuk kesinambungan proses pembangunan dan terwujudnya cita-cita negara tersebut maka persyaratan membayar sebesar 50% pajak terutang sebagai jaminan untuk dapat mengajukan keberatan/banding oleh Mahkamah dipandang tidak menghalangi Pemohon/wajib pajak di dalam mendapatkan proses keadilan. Hal tersebut dapat menjadi jalan tengah, di satu sisi negara membutuhkan dana dari sektor pajak dan. di sisi lain wajib pajak akan mendapatkan kompensasi bunga apabila keberatan/bandingnya dikabulkan. Bahkan Pemohon/wajib pajak akan mendapatkan keuntungan dengan hanya membayar jaminan sebesar 50% dari pajak terutang. Sehingga menurut Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 70 Mahkamah tidak ada hak konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon bahwa Pasal 36 ayat (4) UU 14/2002 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tidak beralasan menurut hukum; [3.9.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon bahwa Pasal II angka 1 UU 28/2007 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 karena mengakibatkan berlakunya kembali ketentuan tidak tertundanya kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan tagihan bagi warga negara yang mengajukan banding pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (5) UU Nomor 6 Tahun 1983 yang menyatakan, “Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan”. Mahkamah bependapat bahwa pasal a quo merupakan ketentuan peralihan yang dibentuk dalam rangka menjalankan amanat sebagaimana tertuang dalam Pasal 23A UUD 1945 yang menyatakan "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang." Bahwa pembentukan ketentuan peralihan tersebut telah sesuai dengan Bab I Lampiran II angka 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang- undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru yang bertujuan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. Pengaturan tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dari pembentuk Undang-Undang. Dalam sistem hukum dan penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah hal yang lazim jika suatu peraturan peralihan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang lama pada hubungan-hubungan hukum yang mulai terjadi atau yang belum selesai terjadi pada masa-masa (waktu) transisi. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 71 Sehingga dengan demikian, dalil Pemohon bahwa Pasal II angka 1 UU 28/2007 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 tidak beralasan menurut hukum; [3.9.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon bahwa Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985, Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 karena menghalangi hak-hak konstitusional sehingga Pemohon tidak dapat mengajukan Peninjauan Kembali lebih dari satu kali, menurut Mahkamah, pengaturan Peninjauan Kembali yang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam UU Pengadilan Pajak tidak terlepas dari landasan filosofis dibentuknya Pengadilan Pajak yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa pajak secara adil, yang prosedur dan prosesnya dilakukan secara cepat (speedy trial) dan sederhana dengan biaya murah. Putusan Pengadilan Pajak adalah berisi langsung membatalkan atau meninjau kembali keputusan pihak instansi perpajakan, serta menghitung dan menetapkan kembali besarnya pajak terutang dari Wajib Pajak/ Pemohon Banding. Pihak fiskus tinggal melaksanakan putusan yang telah diambil oleh Pengadilan Pajak dan tidak boleh menyimpang dari apa yang diputuskan oleh Pengadilan Pajak, karena putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan bersifat tetap dengan upaya hukum terakhir, Pemohon dapat mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Oleh karena itu, sangatlah kuat alasan untuk menyatakan bahwa Peradilan Khusus Pajak memerlukan hukum acara tersendiri yang berbeda dari hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga dengan demikian, dalil Pemohon bahwa Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985, Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 tidak beralasan menurut hukum; [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon bahwa Pasal 36 ayat (4) UU 14/2002, Pasal II angka 1 UU 28/2007, Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985, dan Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tidak beralasan menurut hukum; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 72 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing- masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal enam belas, bulan November, tahun dua ribu enam belas, dan hari Senin, tanggal sembilan, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal sebelas, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 14.20 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 73 Aswanto, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pihak Terkait. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Suhartoyo ttd. Maria Farida Indrati ttd. Wahiduddin Adams ttd. Aswanto ttd. Patrialis Akbar ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Manahan M.P Sitompul PANITERA PENGGANTI, ttd. Fadzlun Budi S.N. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id