133/PUU-XII/2014

PUTUSAN Nomor 133/PUU-XII/2014 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: [1.2] 1. Nama : H. Moch. Supriyadi, S.H. Pekerjaan : Kepala Desa Alamat : Desa Trosobo RT. 01 RW. 04 Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo 2. Nama : Khoirun Nasirin Pekerjaan : Kepala Desa Alamat : Desa Kepuh Kiriman RT. 01/RW.10, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Dalam hal ini bertindak atas nama Paguyuban Kepala Desa se-Kabupaten Sidoarjo; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; [1.3] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 10 November 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 11 November 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id Permohonan Nomor 305/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 20 November 2014 dengan Nomor 133/PUU- XII/2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: Bahwa Pemohon sangat peduli akan proses legislative review terhadap Undang- Undang tentang Desa, agar bentuk solusi nampak jelas, maka Pemohon berpendapat legislative review yang terbaik terhadap ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap UUD 1945. Review terhadap Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Adapun Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) mengatur: (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Bahwa seandainya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menyatakan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU Desa bertolak belakang dengan UUD 1945, maka Pemohon berpendapat agar nantinya ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dikembalikan menjadi: (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) maka berlaku pula Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di mana sesuai dengan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai berikut: (bukti PP-4) (1) Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id (2) Pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, bupati/walikota menunjuk penjabat kepala desa. (4) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dengan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh Kabupaten/Kota akan terjadi kekosongan jabatan kepala desa di mana Bupati/Walikota akan menunjuk pejabat kepala desa yang berasal dari pegawai negeri sipil, hal tersebut jelas akan berdampak terhadap: 1. Kepastian Hukum disebabkan proses pengangkatan pejabat kepala desa dari pegawai negeri sipil. 2. Pelanggaran Hak Asasi terhadap berkurangnya pelayanan masyarakat desa, mengingat kepala desa selama ini bekerja dan mengabdi kepada masyarakatnya selama 1 x 24 jam dan 7 hari dalam seminggu. Beda sekali dengan pegawai negeri sipil yang bekerja sesuai dengan jam kerja pada umumnya. 3. Pejabat Kepala Desa yang diangkat dari pegawai negeri sipil belum tentu mengenal adat istiadat dan budaya yang berkembang di desa tersebut. Dengan demikian, menurut Pemohon masa jabatan 6 tahun dan dapat dipilih untuk tiga periode masa jabatan kurang tepat, karena masa jabatan enam tahun sebenarnya belum cukup bagi kepala desa untuk memaksimalkan program kerja dan visi misnya. Apalagi dengan diperbolehkan menjabat selama tiga periode, akan dapat menghambat kaderisasi kepemimipinan di tingkat desa. Di samping itu, masa jabatan yang enam tahun akan mendorong stabilitas politik desa “terguncang” kembali setiap enam tahun. Pengalaman menunjukkan bahwa pemilihan kepala desa sering menorehkan luka, dendam berkepanjangan dan menimbulkan konflik horizontal/vertikal bagi para pihak terkait yang sulit dihilangkan dalam beberapa tahun. Acapkali pihak-pihak yang kalah/dirugikan “menjegal” program-program kepala desa terpilih, sehingga menghambat kelancaran peyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Apalagi sesuai dengan UU Desa yang baru, biaya pemilihan kepala desa menjadi Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id beban APBD kabupaten/kota, sehingga dengan periode jabatan yang singkat, biaya pemilihan kepala desa akan membebani APBD. Menurut Pemohon masa jabatan yang ideal untuk kepala desa adalah delapan tahun dan cukup menjabat dua periode saja untuk mendorong kaderisasi kepemimpinan di tingkat desa. Dasar dan pertimbangan pengajuan permohonan, sebagai berikut. I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan uji materiil ini kepada Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU Mahkamah Konstitusi”); (bukti PP-5) 2. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945. Hal ini diatur berdasarkan dalam ketentuan pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”) dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, yang masing-masing mengatur sebagai berikut: Pasal 24C ayat (1) UUD 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan trakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum.” Pasal 29 ayat (1) hruf a UU Kekuasaan Kehakiman: “Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. ...” Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. ...” Berdasarkan kewenangan-kewenangan yang diberikan kepda Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi menjaga agar Undang-Undang yang berada di bawah hierarki UUD 1945 tidak bertolak belakang dengan UUD 1945; 3. Selain itu, mengingat konstitusi adalah hukum tertinggi yang mengatur penyelenggaraan negara berdasar prinsip demokrasi dan salah satu fungsinya adalah melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional warga negara, maka Mahkamah Konstitusi juga memiliki fungsi sebagai pengawal demokrasi (the guardian of democracy), pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of citizen’s constitusional rights), serta pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights). Diharapkan putusan atas permohonan uji materiil ini dapat menghentikan kerugian hak konstitusional Pemohon dan juga kepala desa yang lainnya, serta tentunya kerugian para pencari keadilan. II. PASAL DALAM UU DESA YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI 1. Bahwa permohonan uji materiil ini dimaksudkan agar muatan ayat, pasal, dan/atau bagian UU Desa diuji dengan UUD 1945 karena telah melanggar konstitusi yaitu pengakuan atas kemajemukan (pluralisme) sebagaimana terlihat dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan oleh karena itu merugikan hak konstitusional Pemohon. Adapun hak-hak konstitusional Pemohon yang terlanggar adalah hak kebhinnekaan (pluralitas), hak Oleh karena itu, permohonan uji materil Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) ini telah Pemohon ajukan kepada lembaga yang berwenang (Mahkamah Konstitusi). Sehingga sudah selayaknya jika permohonan uji materiil ini diterima untuk diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id memegang teguh adat istiadat, dah hak perlakuan yang sama di hadapan hukum. Seluruhnya secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang pada intinya negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang dan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang, yang masing-masing mengatur sebagai berikut: Pasal 18B UUD 1945 1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. 2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka jelas yang akan menjadi batu uji terhadap ketentuan pasal dalam UU Desa adalah ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 yang menjamin dan memberikan perlindungan hak konstitusional bagi setiap warga negara sebagaimana tersebut di atas. Dengan demikian, jelas permohonan uji materiil ini mempunyai batu uji, sehingga telah memenuhi syarat formil untuk diajukannya suatu permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang, sehingga sudah selayaknya jika permohonan uji materiil ini diterima untuk diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi; 2. Walaupun Negara telah memberikan jaminan-jaminan dan perlindungan hukum, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan-ketentuan Pasal 18B (1) dan ayat (2), namun ternyata masih ada ketentuan-ketentuan pasal dalam Undang-Undang yang bertolak belakang dengan UUD 1945. Adapun muatan ayat, pasal, dan/atau bagian UU Desa yang bertolak belakang dengan UUD 1945, diatur dalam berbagai ketentuan UU Desa, sebagai berikut: Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU Desa: (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. 3. Bahwa hanya Undang-Undang yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945 sajalah yang dapat diujimaterikan. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 UU Mahkamah Konstitusi dan Penjelasannya, sebagai berikut: Pasal 50 UU Mahkamah Konstitusi: “undang-Undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah Undang- Undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945” Penjelasan Pasal 50 UU Mahkamah Konstitusi: “yang dimaksud dengan “setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” adalah perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999.” Bahwa UU Desa diundangkan tanggal 15 Januari 2014, dengan kata lain UU Desa merupakan Undang-Undang yang diundangkan setelah UUD 1945. Sehingga UU Desa merupakan salah satu Undang-Undang yang muatannya dapat diujimaterikan ke Mahkamah Konstitusi; III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa tiap warga negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan, mempunyai hak untuk mengajukan permohonan uji materiil terhadap suatu muatan maupun ketentuan Undang-Undang. Di sini Pemohon adalah warga negara Oleh karena itu, permohonan uji materil Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) ini telah Pemohon ajukan kepada lembaga yang berwenang (Mahkamah Konstitusi). Sehingga sudah selayaknya jika permohonan uji materiil ini diterima untuk diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id Indonesia. (bukti PP-6) Hal ini sebagaimana yang diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara” 2. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a dan huurf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah perorangan menjabat kepala desa yang tergabung dalam Paguyuban Kepala Desa Se-Kabupaten Sidoarjo sesuai akte pendirian yang dikeluarkan notaris Triwinarno,SH. MKn dengan Nomor Notaris: S. K. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM Nomor C-148 HT. 03.01- 2002 tanggal 28 Oktober 2002. Sedangkan untuk Akta Pendirian Paguyuban Kepala Desa Se-Kabupaten Sidoarjo dengan Nomor 200 tanggal 31 Oktober 2014 (vide bukti PP-1) merupakan kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. 3. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/4/404.1.3.2/ 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Dsesa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo tentang Pengesahan Pengangkatan Moch Supriyadi,SH sebagai Kepala Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo (bukti PP-7) dan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/745/404.1.3.2/2011 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Khoirun Nasirin sebagai Kepala Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. (bukti PP-8) Selanjutnya kami sebagai Pemohon atas nama Paguyuban Kepala Desa se-Kabupaten Sidoarjo. Pemohon adalah kepala Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id desa yang dilantik berdasarkan hasil pemilihan kepala desa di desa masing- masing. 4. Bahwa Akta Pemohon Nomor 200 tanggal 31 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Triwinarno, Sarjana Hukum MKn, Notaris di Sidoarjo telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo di bawah register Nomor 1430/ll/XI/2014 pada hari Jumat tanggal 7 November 2014 (vide bukti P-1). 5. Bahwa berdasarkan uraian pada butir 3 dan butir 4 di atas, maka Pemohon adalah Paguyuban Kepala Desa Se-Kabupaten Sidoarjo berbentuk Organisasi Kemasyarakatan berstatus badan hukum. IV. POKOK PERMOHONAN Bahwa permohonan uji materiil ini diajukan atas pemberlakuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) yang bertolak belakang dengan UUD 1945. Padahal, UUD 1945 merupakan konstitusi Indonesia. Di mana seharusnya setiap ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah harus dibuat bersesuaian dan tidak boleh bertolak belakang dengan UUD 1945. Hal ini secara jelas diatur dalam Huruf a Pertimbangan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003, sebagai berikut: “bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Konstitusi merupakan hukum dasar yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan suatu negara. Terkait dengan hal ini, patut disimak definisi dari konstitusi menurut Eric Barendt dalam bukunya yang berjudul An Introduction To Constitutional Law, Oxford University Press, 1998, halaman I, yang memiliki 2 (dua) pengertian, yang terjemahannya sebagai berikut: - “Pertama-tama, Undang-Undang Dasar suatu negara adalah dokumen tertulis atau teks yang menggariskan kekuasaan parlemen, pemerintah, pengadilan, dan lembaga nasional lainnya. Hampir semua negara di dunia mempunyai dokumen Undang-Undang Dasar seperti itu. Beberapa dari mereka juga menetapkan hak fundamental, seperti hak atas kebebasan berbicara dan hak atas proses pengadilan yang adil. Sifat dari dokumen Undang-Undang Dasar, terutama yang menjamin hak fundamental, adalah menetapkan pembatasan kekuasaan legislatif dan pemerintah.” Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id - Kedua, Undang-undang Dasar dibuat untuk menetapkan prinsip fundamental mengenal sistem pemerintahan baru setelah suatu revolusi. Ini yang terjadi pada Undang-Undang Dasar Perancis pertama tahun 1791.” Adanya pengawasan dan pembatasan kekuasaan ini untuk mencegah negara menjadi begitu berkuasa terhadap rakyatnya serta untuk menjamin terpenuhinya perlindungan atas hak asasi manusia sekaligus hak konstitusional yang dijamin dalam konstitusi Indonesia (UUD 1945), karena pada prinsipnya terdapat 2 (dua) isi penting yang diatur dalam konstitusi yaitu pembatasan kekuasaan negara dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan legitimasi atau landasan bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal. Maka peraturan-peraturan yang tingkatnya berada di bawah Undang-undang Dasar dapat berlaku dan diberlakukan, sepanjang tidak bertolak belakang dengan hukum yang lebih tinggi. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (5) dan Penjelasan Pasal 7 ayat (5) UU 10/2004, sebagai berikut: Pasal 7 ayat (1) UU 10/2004: “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; c. Peraturan Pemerintah; d. Peraturan Presiden; e. Peraturan Daerah.” Pasal 7 ayat (5) UU 10/2004: “Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangna adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” Penjelasan Pasal 7 ayat (5) UU 10/2004: “dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjejangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertolak belakang dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.” Berdasarkan seluruh uraian mengenai konstitusi di atas, maka jelas bahwa konstitusi negara sebagai hukum paling tinggi adalah pedoman bagi setiap produk Undang-Undang yang lebih rendah. Tidak diperkenankan adanya pertentangan atas suatu Undang-Undang terhadap konstitusi. Begitu pula halnya dengan UUD 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Di mana hal tersebut berarti bahwa UUD 1945 merupakan pedoman bagi setiap Undang-Undang yang hendak diberlakukan di Indonesia dan tidak diperkenankan adanya Undang-Undang yang bertolak belakang dengan UUD 1945. Ketika pertentangan tersebut terjadi, maka Mahkamah Konstitusi demi kepastian dan perlindungan terhadap hak konstitusi dan hak asasi manusia, harus menyatakan tidak mengikatnya suatu ketentuan dalam Undang-Undang dimaksud. Pemohon dalam permohonan ini telah mengajukan uji materiil ini terhadap beberapa ketentuan dalam UU Desa yang dirasakan telah melanggar hak konstitusional dan hak asasi manusia Pemohon. Adapun ketentuan UU Desa dimaksud adalah ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2), yang bunyinya sebagai berikut: Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU Desa: (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Di mana keseluruhan ketentuan pasal-pasal dalam UU Desa tersebut secara nyata telah bertolak belakang dengan pengakuan atas adat di setiap daerah sebagaimana diakui dalam Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) Perberlakuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) telah bertolak belakang dengan Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2): 1. Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU Desa yang pada intinya mengatur masa jabatan kepala desa, secara nyata telah menunjukkan pertentangannya dengan hak istimewa yang dimiliki tiap daerah untuk Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id menjunjung adat setempat. Untuk lebih jelasnya, berikut kami kutipkan kedua ketentuan agar terlihat dengan jelas pertentangan yang terjadi: Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU Desa: (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Sedangkan Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), yang merupakan landasan hukum utama (konstitusi) terhadap pengakuan otonomi daerah untuk menjunjung adat setiap daerah, sebagai berikut: Pasal 18B UUD 1945 1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. 2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. 2. Bahwa masa jabatan 6 tahun dan dapat dipilih untuk tiga periode masa jabatan kurang tepat, karena masa jabatan enam tahun sebenarnya belum cukup bagi kepala desa untuk memaksimalkan program kerja dan visi misnya. Apalagi dengan diperbolehkan menjabat selama tiga periode, akan dapat menghambat kaderisasi kepemimipinan di tingkat desa. 3. Di samping itu, masa jabatan yang enam tahun akan mendorong stabilitas politik Desa “terguncang” kembali setiap enam tahun. Pengalaman menunjukkan bahwa pemilihan kepala desa sering menorehkan luka, dendam berkepanjangan dan menimbulkan konflik horizontal/vertikal bagi para pihak terkait yang sulit dihilangkan dalam beberapa tahun. Acapkali pihak-pihak yang kalah/dirugikan “menjegal” program-program Kepala Desa terpilih, sehingga menghambat kelancaran peyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Apalagi sesuai UU Desa yang baru, biaya pemilihan kepala desa menjadi beban APBD kabupaten/ kota, sehingga dengan periode jabatan yang singkat, biaya Pilkades akan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id membebani APBD. Menurut Pemohon masa jabatan yang ideal untuk kepala desa adalah delapan tahun dan cukup menjabat dua periode saja untuk mendorong kaderisasi kepemimpinan di tingkat desa. 4. Pemilihan kepala desa yang dilakukan serentak dan ditunjuknya pejabat kepala desa dari pegawai negeri sipil berakibat terhadap hilangnya kepastian hukum sehingga akan berdampak pada hak asasi masyarakat ialah pelayanan yang sama dimata hukum sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang V. PETITUM Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. - Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; - Menyatakan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) tentang Desa bertolak belakang dengan hak konstitusi Pemohon atas Program Desa yang tidak bisa terrelisasi secara penuh; - Menyatakan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; - Menyatakan perlu dilakukan Legislative Review oleh Pemerintah dan DPR terhadap UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) tentang Desa Atau - Menyatakan perlu pembentukan Dewan Nasional untuk melakukan pengawasan dan penegakan terhadap pemberlakuan adat dan menjunjung otonomi Desa. - Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia Sebagaimana mestinya. Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan delapan alat bukti namun tidak disahkan dalam persidangan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.1.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945; [3.1.2] Menimbang bahwa permohonan a quo adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Undang-Undang in casu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [3.1.3] Bahwa Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) menyatakan, “(1) Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari”; [3.1.4] Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 41 UU MK, Mahkamah telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 15 Desember 2014 dan tanggal 7 Januari 2015. Namun demikian dalam persidangan tanggal 7 Januari 2015 dengan agenda pemeriksaan perbaikan permohonan tidak dihadiri oleh para Pemohon meskipun para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Mahkamah dengan surat panggilan Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 1219/PAN.MK/12/2014, tanggal 24 Desember 2014; [3.2] Menimbang bahwa sehubungan dengan persidangan pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal 7 Januari 2015 yang tidak dihadiri oleh para Pemohon, Mahkamah tidak menerima pemberitahuan perihal alasan ketidakhadiran para Pemohon. Oleh karena itu Mahkamah menilai bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam rangka memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta untuk menjaga wibawa peradilan, Mahkamah harus menyatakan permohonan para Pemohon gugur; 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut; [4.3] Para Pemohon tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan permohonan para Pemohon gugur Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal sembilan belas bulan Januari tahun dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 15.47 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh para Pemohon. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Patrialis Akbar Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id ttd. Muhammad Alim ttd. Wahiduddin Adams ttd. Maria Farida Indrati ttd. Suhartoyo ttd. I Dewa Gede Palguna PANITERA PENGGANTI, ttd. Hani Adhani Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id