132/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 132/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan Akhir dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dalam hal ini diwakili oleh Nama : Rukka Sombolinggi; Jabatan : Sekretaris Jenderal; Alamat : Dulang, RT. 001/RW. 000, Desa Madandan, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan; Sebagai -------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dalam hal ini diwakili oleh Nama : Zenzi Suhadi; Jabatan : Ketua; Alamat : Jalan Pusdiklat Depnaker Gg. H. Lihan Marzuki Nomor 2 RT.009/RW.005 Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, DKI Jakarta; Nama : Muhammad Ishlah; Jabatan : Sekretaris; Alamat : Jalan Cipinang Pulo Maja Nomor 5, RT.003/RW.010, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur; 2 Sebagai ------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), dalam hal ini diwakili oleh Nama : Susan Herawati Romica; Jabatan : Sekretaris Jenderal; Alamat Jalan Saleh Abud Nomor 19, RT.013/RW.008, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta; Sebagai ------------------------------------------------------------ Pemohon III; 4. Nama : Mikael Ane; Pekerjaan : Petani; Alamat : Ngkiong, RT 001/RW 001, Desa Ngkiong Dora, Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur; Sebagai ------------------------------------------------------------ Pemohon IV; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 12 September 2024 memberi kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Syamsul Alam Agus, S.H., Ermelina Singereta, S.H., M.H., Surti Handayani, S.H., Muhamad Arman, S.H., M.H., Tigor Gempita Hutapea, S.H., Muhammad Ihsan Maulana, S.H., Teo Reffelsen, S.H., N.W Satrio Kusuma Manggala, S.H., Gregorius Bruno Djako, S.H., Judianto Simanjuntak, S.H., Sinung Karto, S.H., Fahrizal Dirhan, S.H., Gita Dwilaksmi Ramadhani, S.H., dan Fikerman Loderico Saragih., Advokat Publik dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam TIM ADVOKASI UNTUK KONSERVASI BERKEADILAN, yang beralamat di Jalan Parakan Salak Nomor 1, Desa Kemang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16310, baik secara sendiri- sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; 3 Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan saksi para Pemohon dan saksi Presiden; Membaca keterangan Ahli para Pemohon dan Presiden; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon dan Presiden; Membaca kesimpulan para Pemohon, Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 19 September 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 September 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 133/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 24 September 2024 dengan Nomor 132/PUU-XXII/2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 21 September 2024 dan diterima Mahkamah pada tanggal 21 Oktober 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Kemudian oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 4 Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), pada Pasal 10 ayat (1) huruf a yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”; 4. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Selanjutnya disebut UU Kekuasan Kehakiman) yang mengatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian formil dan materiil. Terhadap Kewenangan Mahkamah melakukan Pengujian Formil Undang- undang diatur dalam Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: “dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan”. 6. Bahwa terhadap tolok ukur atau batu uji, Mahkamah untuk menilai pengujian formil sebuah undang-undang, telah dinyatakan dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, Paragraf [3.19], halaman 82-83, yang menyatakan: “[3.19] Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945; Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat 5 dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil;” 7. Bahwa berdasarkan perluasan batu uji terhadap obyek Pengujian Formil yang dimohonkan oleh PARA PEMOHON yaitu Pembentukan UU 32/2024, tidak sesuai dengan pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang 8. Bahwa artinya obyek pengujian formil yang dimohonkan oleh PARA PEMOHON masih masuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. 9. Bahwa selanjutnya terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian formil, Pasal 51A ayat (3) dan ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 7/2020), serta diatur juga pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) PMK 2/2021. 10. Bahwa artinya Pengujian Formil UU 32/2024 yang dimohonkan oleh PARA PEMOHON merupakan lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2), 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 51A ayat (3) dan ayat (4) UU Mahkamah Konstitusi, Pasal 1 angka 3, Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (2) PMK 2/2021, dan masih memenuhi tenggat waktu 45 hari berdasarkan Putusan MK 27/PUU-VII/2009. 11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusionalitas Pembentukan UU 32/2024 terhadap UUD 1945. 6 II. JANGKA WAKTU MENGAJUKAN PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG 1. Bahwa dalam hal pengujian Formil, Mahkamah memberikan pembatasan waktu dalam pengajuan pengujian formil Undang-Undang, yaitu paling lama 45 (empat puluh lima) hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara. (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- VII/2009, Paragraf [3.34]). Dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (disebut dengan PMK 2/2021) menyatakan: “Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”. 2. Bahwa UU 32/2024 ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 7 Agustus 2024, apabila dihitung 45 hari sejak Undang-Undang a quo diundangkan adalah tanggal 20 September. Sementara Permohonan ini didaftarkan pada Tanggal 18 September 2024, artinya perkara a quo masih dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak Undang-Undang a quo diundangkan in casu dimuat dalam Lembaran Negara, sebagaimana syarat yang ditentukan dalam Paragraf [3.34] Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 dan Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2021. III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020, mengatur: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara. 2. Bahwa terhadap syarat kedudukan Pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, yang menyatakan: Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; 7 b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum PARA PEMOHON yang menganggap hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 apabila: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 4. Bahwa perihal pengujian formil undang-undang, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010 pada halaman 68, berkaitan dengan kedudukan hukum, Mahkamah mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut: “bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.” 5. Bahwa Pertama, untuk mengukur apakah PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 7/2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021, 8 yakni Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: 5.1. PEMOHON I adalah Badan Hukum bernama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang disingkat AMAN, yang didirikan berdasarkan akta pendirian Nomor 03 tertanggal 23 November 2015 (Bukti P.5) dan Akta Perubahan Nomor 02 tertanggal 01 Agustus Tahun 2023 (Bukti P.6) dan disahkan berdasarkan keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia AHU-0001076.AH.01.08.Tahun 2023 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara tertanggal 11 Agustus 2023 (Bukti P.7). Dalam hal ini diwakili oleh Rukka Sombolinggi (Bukti P.8) selaku Sekretaris Jenderal AMAN, di mana berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf g Akta tentang Perubahan Anggaran Dasar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Nomor 02 tertanggal 01 Agustus 2023 menyatakan bahwa: “Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, yang disingkat Sekjen AMAN, bertugas dan bertanggung-jawab untuk: g. Mewakili Organisasi di hadapan hukum termasuk peradilan.” (Vide Bukti P.6). Oleh karenanya PEMOHON I secara sah sebagai Badan Hukum memiliki kedudukan hukum menjadi Pemohon dalam Perkara a quo; 5.2. PEMOHON II adalah Badan Hukum Yayasan yang bernama Wahana Lingkungan Hidup yang disingkat WALHI yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian tertanggal 10 Maret 1983 Nomor 11, yang dibuat di hadapan Dr. H. Erwal Gewang, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan terdaftar pada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 19 September 1983 Nomor 438/83 (Bukti P.9), dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Akta Pendirian diubah berdasarkan Akta Notaris Arman Lany, S.H. Tentang Akta Pendirian Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor 05 Tanggal 24 Mei 2007 (Bukti P.10) dan diperbaiki melalui Akta Notaris Arman Lany, S.H. Tentang Akta Perbaikan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup No. 04 Tanggal 27 Agustus 2007 (Bukti P.11), Terakhir kali diubah berdasarkan Akta Notaris (Perubahan) Arman Lany SH., Nomor 04 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Bukti P.12) dan telah mendapatkan 9 pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-0029241, perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tanggal 27 Oktober 2021 (Bukti P.13). Sebagaimana Persetujuan dan Pengangkatan Pengurus Yayasan (vide Bukti P.12 Hlm. 7-8) dalam hal ini diwakili oleh Zenzi Suhadi (Bukti P.14) Selaku Ketua Pengurus Yayasan WALHI dan Muhammad Ishlah (Bukti P.15) selaku Sekretaris Pengurus Yayasan WALHI, di mana berdasarkan Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 ayat (5) jo. Pasal 18 ayat (1) dan (7) AD/ART sebagaimana termuat dalam Akta Notaris Nomor 04 tanggal 26 Oktober 2021 (Vide Bukti P.11) menyatakan bahwa: Pasal 13 ayat (1): (1) Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari: a. seorang ketua b. seorang sekretaris; dan c. seorang bendahara. Pasal 16 ayat (5): Pengurus berhak mewakili yayasan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian... Pasal 18 ayat (1) dan ayat (7): (1) Ketua umum bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan; (7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa; Oleh karenanya PEMOHON II secara sah sebagai Badan Hukum Yayasan memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam Perkara a quo; 5.3. PEMOHON III adalah Badan Hukum yang bernama Perkumpulan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan yang disingkat KIARA, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 29 tertanggal 13 Maret 2009, yang dibuat di hadapan H. Dana Sasmita, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti P.16), selanjutnya berdasarkan ketentuan undang- undang dilakukan penyesuaian dengan Akta Pendirian Nomor 1682 tertanggal 06 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Notaris Hesti Sulistiati Bimasto, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti P.17), dan telah mendapatkan Pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 10 0012694.AH.01.07.Tahun 2022, tertanggal 21 Desember 2022 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Bukti P.18). Dalam hal ini diwakili oleh Susan Herawati Romica (Bukti P.19) selaku Sekretaris Jenderal KIARA, di mana berdasarkan Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) huruf f dan Pasal 24 ayat (2) huruf f Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam Akta Notaris Nomor 1682 tanggal 06 Desember 2022 (Bukti P.17), menyatakan bahwa: Pasal 22 ayat (2): “Sekretaris Jenderal adalah Pelaksana Organisasi KIARA.” Pasal 24 ayat (1) huruf f, yang menyatakan: “Tugas Sekretaris Jenderal adalah: f. Menjalankan fungsi dan peran Sekretariat.” Pasal 24 ayat (2) huruf f, yang menyatakan: “Mengambil keputusan strategis organisasi setelah berkonsultasi dengan Dewan Presidium” Oleh karenanya PEMOHON III secara sah sebagai Badan Hukum memiliki kedudukan hukum menjadi Pemohon dalam Perkara a quo. 5.4. PEMOHON IV adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P.20). Oleh karenanya secara sah sebagai Pemohon dalam Perkara a quo. 5.5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Maka PARA PEMOHON masuk pada bagian persyaratan sebagai Badan Hukum dan Perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 51 ayat (1) huruf a dan huruf c UU 7/2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2021 6. Bahwa Kedua, untuk mengukur apakah PARA PEMOHON memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, yakni adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: Hak Konstitusional dalam pengujian Formil dijamin dalam UUD 1945 antara lain: 11 Pasal 18B ayat (2), yang menyatakan: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang Pasal 28I ayat (3), yang menyatakan: Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pasal 27 ayat (1), yang menyatakan: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, paragraf [3.17.8], yang mengatakan: “partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara.” Oleh karenanya PARA PEMOHON telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, karena memiliki hak Konstitusional untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, selain itu juga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 7. Bahwa Ketiga, untuk mengukur apakah PARA PEMOHON memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, yakni adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan actual, ATAU SETIDAK-TIDAKNYA menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: 12 7.1. Bahwa PEMOHON I merupakan badan hukum yang memiliki kepentingan hukum yang memiliki visi dan misi, tujuan dan prinsip sesuai dengan Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 Akta tentang Perubahan Anggaran Dasar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Nomor 02 tertanggal 01 Agustus 2023 sebagai berikut: - ASAS: AMAN berasaskan sistem adat yang beragam dan Pancasila - VISI: Terwujudnya kehidupan Masyarakat Adat yang adil dan sejahtera - MISI: (1) Mengembalikan kepercayaan diri, harkat dan martabat Masyarakat Adat Nusantara, baik laki-laki maupun perempuan sehingga mampu menikmati hak-haknya; (2) Mengembalikan kedaulatan Masyarakat Adat Nusantara untuk mempertahankan hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan politik; (3) Mencerdaskan dan meningkatkan kemampuan Masyarakat Adat mempertahankan dan mengembangkan kearifan adat untuk melindungi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya; (4) Mengembangkan proses pengambilan keputusan yang demokratis berdasarkan kearifan Masyarakat Adat; (5) Membela dan memperjuangkan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat. - TUJUAN Terwujudnya kehidupan Masyarakat Adat yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya. - PRINSIP Keberagaman, kebersamaan, keadilan, demokrasi, keseimbangan, kesetaraan gender, hak asasi manusia dan keberlanjutan. 7.2. Bahwa PEMOHON I merupakan satu-satunya organisasi yang dibentuk oleh Komunitas Masyarakat Adat Nusantara dan secara khusus berfokus pada advokasi pengakuan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan hak-hak Masyarakat Adat di Indonesia dan saat ini memiliki anggota sebanyak 2.586 (dua ribu lima ratus delapan puluh enam) 13 komunitas Masyarakat Adat yang tersebar di seluruh nusantara termasuk di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 7.3. Bahwa untuk mewujudkan visi misi dan tujuan organisasi, PEMOHON I secara terus menerus dan konsisten melakukan berbagai macam kegiatan yang telah menjadi pengetahuan umum baik di tingkat nasional maupun internasional. Adapun aktivitas PEMOHON I dalam lingkup nasional dilakukan dalam bentuk advokasi kebijakan dan pembaruan hukum, advokasi kasus pembelaan hak-hak Masyarakat Adat dan kampanye pada berbagai tingkatan. Sedangkan salah satu bentuk aktivitas di tingkat Internasional adalah dengan menyampaikan laporan ke Komisi CERD Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait dengan Program Pemerintah untuk melakukan pembukaan kawasan hutan seluas 1,8 juta Ha untuk dijadikan perkebunan Kelapa Sawit di sepanjang perbatasan antara Pulau Kalimantan dengan negara Malaysia. Laporan ini disampaikan sebab apabila program pemerintah ini terwujud, maka akan berdampak besar dan buruk bagi Masyarakat Adat yang ada dan hidup di wilayah terdampak. Dampak laporan ini akhirnya pemerintah membatalkan program tersebut, setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Komisi CERD PBB. 7.4. Bahwa PEMOHON I dalam melakukan berbagai macam kegiatan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia telah secara terus menerus mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk memperjuangkan Hak Asasi Manusia khususnya bagi kesatuan Masyarakat Hukum Adat, mendayagunakan lembaga PEMOHON I sebagai sarana mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam memperjuangkan penghargaan dan penghormatan nilai-nilai Hak Asasi Manusia terhadap siapapun juga tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, ras, agama dan lain sebagainya. 7.5. Bahwa kedudukan hukum (legal standing) PEMOHON I sebagai pemohon pengujian Undang-Undang a quo karena dengan berlakunya undang-undang tersebut maka Visi, Misi dan Tujuan PEMOHON I tidak tercapai yaitu dalam rangka pengambilan keputusan yang demokratis berdasarkan kearifan Masyarakat Adat, membela dan 14 memperjuangkan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat. 7.6. Bahwa selanjutnya, legal standing PEMOHON I pernah diuji dan diterima pengadilan termasuk Mahkamah Konstitusi di antaranya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, tanggal 16 Mei 2013 tentang Pengujian UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014, tanggal 10 Desember 2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 61/P/HUM/2022 tentang Pengujian Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional; 7.7. Bahwa berdasarkan pernyataan Direktur Jenderal International Union for Conservation of Nature (IUCN) pada hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia tahun 2019 bahwa secara global 80% keanekaragaman hayati tinggi berada di dalam kawasan yang dikuasai oleh Masyarakat Adat. 7.8. Bahwa berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2019, disebutkan bahwa 120,49 juta hektar atau 62,97% dari luas daratan Indonesia merupakan kawasan hutan dengan berbagai fungsi yang dikuasai oleh negara. Dari jumlah luasan tersebut terdapat 5,32 juta hektar berada pada kawasan konservasi perairan. Sehingga total luasan kawasan hutan negara saat ini berjumlah seluas 125,82 juta hektar. 7.9. Bahwa berdasarkan data PEMOHON I tahun 2017 dari jumlah luasan kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh KLHK terdapat 1,6 juta hektar yang tumpang tindih dengan wilayah adat. 7.10. Bahwa masalah penetapan kawasan hutan di Indonesia termasuk kawasan konservasi sudah sejak lama telah menjadi momok yang menakutkan bagi Masyarakat Adat. Klaim sepihak dari negara yang menetapkan wilayah adat sebagai kawasan konservasi tanpa persetujuan Masyarakat Adat sebagai pemilik hak terdahulu telah 15 menimbulkan konflik yang berakibat terekslusinya Masyarakat Adat dari ruang hidup dan penghidupannya. 7.11. Bahwa berdasarkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Masyarakat Adat dengan kawasan konservasi, PEMOHON I aktif melakukan advokasi revisi UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya yang inklusif terhadap hak-hak Masyarakat Adat. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan PEMOHON I dalam menyusun Daftar Inventarisasi Masalah dan telah diserahkan kepada Panja RUU KSDAHE, namun hingga ditetapkannya Undang-Undang a quo masukan-masukan PEMOHON I sama sekali tidak mendapat tanggapan, alih-alih diakomodasi. 7.12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas PEMOHON I memiliki kedudukan hukum dan kepentingan secara langsung sebagai akibat dari diundangkannya objek perkara a quo yang dapat menghambat kegiatan dalam mencapai maksud dan tujuan pendirian PEMOHON I. 7.13. Bahwa PEMOHON II merupakan organisasi lingkungan hidup yang didirikan dengan MAKSUD DAN TUJUAN dibidang KEMANUSIAAN sebagaimana Pasal 2 Anggaran Dasar Walhi 7.14. Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut PEMOHON II sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 (vide Bukti P.9) menjalankan KEGIATAN sebagai berikut: 1. Memberikan pelayanan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat yang mencakup 3 (tiga) bidang pokok kegiatan; a. Komunikasi dan informasi timbal balik antara Lembaga Swadaya Masyarakat, di antara Lembaga Swadaya Masyarakat dan khalayak ramai dan di antara Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pemerintah; b. Pendidikan dan latihan untuk memperluas wawasan, membina keterampilan dan sikap Lembaga Swadaya Masyarakat dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil gunanya di bidang pengembangan lingkungan hidup; c. Pengembangan program Lembaga Swadaya Masyarakat, di dalam; 16 i. Menghimpun permasalahan lingkungan hidup dan sumber daya yang ada serta menemukan berbagai alternatif pemecahannya; ii. Mendorong terciptanya kesadaran diri terhadap lingkungan menjadi kegiatan nyata yang dapat mendatangkan manfaat bagi keselarasan antara manusia dan alam lingkungannya; iii. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dengan sebanyak mungkin, mengikutsertakan anggota masyarakat secara luas; 2. Menerbitkan buku petunjuk praktis dan majalah-majalah di bidang lingkungan hidup; 3. Memproduksi alat-alat peraga penunjang kegiatan pendidikan dan latihan serta bahan sarana pemasyarakatan kesadaran lingkungan 7.15. Bahwa dalam Pasal 3 Anggaran Dasar PEMOHON II di atas, pada pokoknya menguraikan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuannya, PEMOHON II melaksanakan advokasi lingkungan hidup dan hak asasi manusia yang kegiatannya meliputi: 1). Penyelamatan lingkungan hidup, 2). Pengorganisasian rakyat, 3). Pendidikan kritis, 4). Kampanye dan riset, 5). Litigasi, 6). Menggalang aliansi kekuatan masyarakat sipil, dan 7). Menggalang dukungan publik; 7.16. Bahwa dalam menjalankan Kegiatan Litigasi dalam mencapai tujuan pendirian PEMOHON II telah banyak mengajukan gugatan dan/atau permohonan dan pendampingan hukum baik di Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi; 7.17. Bahwa hak gugat organisasi lingkungan hidup di Indonesia pertama kali diakui dalam perkara perdata perbuatan melawan hukum pemerintah melalui Putusan Nomor 820/PDT.G/1988 PN. Jkt Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara PEMOHON II melawan Badan Koordinasi Penanaman Modal, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera 17 Menteri Perindustrian, Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan dan PT. Inti Indorayon Utama. 7.18. Bahwa selanjutnya dalam perkembangannya PEMOHON II juga telah melakukan permohonan pengujian formil dan/atau materil Undang- Undang terhadap UUD 1945 di MK, di mana kedudukan hukum PEMOHON II diterima dan/atau diakui dan/atau memiliki kedudukan hukum untuk bertindak dalam pengujian UU, adalah sebagai berikut: a. Putusan MK Nomor 060/PUU-II/2005 terkait permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945; b. Putusan MK Nomor 003/PUU-III/2005 terkait permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945; c. Putusan MK Nomor 003/PUU-III/2005 terkait permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945; d. Putusan MK Nomor 21-22/PUU-V/2007 terkait permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terhadap UUD 1945; e. Putusan MK Nomor 37/PUU-XIX/2021 terkait permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana sebagian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945; 7.19. Bahwa selanjutnya, Kepentingan Hukum PEMOHON II karena adanya hubungan sebab akibat (causaal verband) berlakunya objek perkara a quo dapat membahayakan kondisi lingkungan hidup dalam kaitannya kerusakan keanekaragaman hayati sudah sangat memprihatinkan dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat 7.20. Bahwa The Living Planet Report 2022 melacak populasi mamalia, burung, ikan, dan reptil mengalami penurunan jumlah populasi yang 18 signifikan sebesar 69% dalam kurun waktu 50 tahun. Kerusakan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain alih fungsi lahan dan air tanpa mempertimbangkan skema keberlanjutan, eksploitasi berlebihan pada spesies melalui perdagangan ilegal hingga pembunuhan satwa tertentu, dan perubahan iklim; 7.21. Bahwa Persoalan lain pengelolaan sumber daya alam (SDA) kita muncul dari adanya konflik pengelola dan penguasaan wilayah konservasi dengan masyarakat yang telah mendiami wilayah hutan tersebut secara turun temurun. Konflik ini dapat terjadi akibat perbedaan sudut pandang dalam mengelola areal konservasi seperti konflik antara masyarakat Kasepuhan Cipta Rasa di Kabupaten Sukabumi dengan Pengelola Taman Nasional Halimun Salak yang menjadi bukti kerentanan konflik kebijakan pengelolaan SDA di Indonesia dan perlindungan wilayah kelola masyarakat. 7.22. Bahwa pemerintah telah menetapkan 27,4 juta hektar lahan sebagai area konservasi di Indonesia, namun tidak semua wilayah tersebut adalah area yang tidak berpenghuni akan tetapi area tersebut juga digunakan oleh Masyarakat Adat dan penduduk setempat secara turun temurun. 7.23. Bahwa saat ini, sekitar 16,3 juta orang tinggal di sekitar 6.747 desa yang berlokasi di wilayah konservasi tersebut, akibatnya terjadi konflik antara masyarakat dan dengan pengelola kawasan konservasi, konflik tersebut dapat berujung pada penggusuran paksa (forced eviction) dan hilangnya akses masyarakat terhadap hutan di mana mereka telah bermukim dan mengelolanya secara berkelanjutan, oleh karenanya kegiatan PEMOHON II untuk mengusahakan dan memastikan pengelolaan lingkungan hidup berbasis dan mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaannya menjadi terhambat; 7.24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas PEMOHON II memiliki kedudukan hukum dan kepentingan secasi manusia, khususnya Hak Konstitusional masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil serta perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana tertulis dalam Tujuan di Pasal 7 Anggaran Dasar yang menyebutkan “untuk memperkuat kelompok masyarakat pesisir 19 (nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam dan pelestari ekosistem pesisir) yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan dari pemerintah”. 7.25. Bahwa PEMOHON III merupakan organisasi lingkungan hidup dengan badan hukum yang sejak didirikan telah melakukan upaya-upaya dalam memperjuangkan hak asasi manusia, khususnya hak konstitusional masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil serta perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana tertulis dalam tujuan di Pasal 7 Anggaran Dasar yang menyebutkan “untuk memperkuat kelompok masyarakat pesisir (nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam dan pelestari ekosistem pesisir) yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan dari pemerintah” 7.26. Bahwa dalam Pasal 6 Anggaran Dasar, PEMOHON III menguraikan misi dalam aktivitas advokasinya yang meliputi: 1) Memperjuangkan keadilan dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut; 2) Memperjuangkan pembaharuan kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang berkeadilan; 3) Melakukan penguatan kapasitas masyarakat pesisir; 4) Mendorong dan memperkuat praktik-praktik pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang berbasis rakyat; 5) Mendorong dan memperkuat terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat pesisir; 6) Memperkuat terwujudnya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir. 7.27. Bahwa dalam Pasal 8 Anggaran Dasar PEMOHON III menyebutkan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, organisasi ini berusaha memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mencakup pokok kegiatan, yaitu: 1) Diseminasi Informasi; 2) Kampanye Isu-Isu; 3) Pendidikan dan Pelatihan; 20 4) Advokasi Kebijakan; 5) Melakukan Kajian dan Penelitian; 6) Mengembangkan model-model pengelolaan berbasis komunitas. 7.28. Bahwa PEMOHON III organisasi lingkungan hidup dengan badan hukum yang berperan dalam memperjuangkan hak asasi manusia, khususnya Hak Konstitusional masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil serta perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil sebagaimana yang tercermin dalam berbagai kegiatan dalam bentuk diskusi, laporan hasil penelitian dan penerbitan buku sehingga PEMOHON III telah dapat dikatakan melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan Anggaran Dasar yang dapat dibuktikan berdasarkan: a. Catatan Akhir Tahun 2018; b. Catatan Akhir Tahun 2019; dan c. Catatan Akhir Tahun 2020. 7.29. Bahwa selanjutnya, kedudukan hukum (legal standing) PEMOHON III pernah diuji dan diterima pengadilan termasuk Mahkamah Konstitusi di antaranya sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010, tanggal 16 Juni 2011 tentang permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan sebagai pihak terkait sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU- XXI/2023, tanggal 21 Maret 2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian PEMOHON III memiliki legal standing dalam perkara a quo; 7.30. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kedudukan hukum (legal standing) PEMOHON III sebagai pemohon pengujian Undang-Undang a quo, karena dengan berlakunya undang-undang tersebut maka Visi, 21 Misi dan Tujuan PEMOHON III tidak tercapai yaitu memperjuangkan keadilan dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, memperjuangkan pembaharuan kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang berkeadilan, mendorong dan memperkuat praktik- praktik pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang berbasis rakyat serta memperkuat terwujudnya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir; 7.31. Bahwa PEMOHON IV adalah orang perseorangan 7.32. Bahwa keberadaan Masyarakat Adat Ngkiong telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2018 Kabupaten Manggarai Timur tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Manggarai Timur. Perda ini secara tegas memerintahkan Bupati untuk membentuk Panitia Masyarakat Adat yang tugasnya melakukan Identifikasi, Verifikasi dan Validasi Masyarakat Hukum Adat. 7.33. Bahwa pada tahun 2019, Bupati Manggarai Timur mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 119 Tahun 2019 untuk membentuk Panitia dan terbentuklah Panitia Masyarakat Adat. Namun karena ada pergantian Bupati maka SK ini dirubah dan lahirlah SK yang baru, yaitu SK Bupati Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat di Kecamatan Lamba Leda Timur, yang dalam SK tersebut telah mengakomodir pihak KSDA Wilayah II Ruteng sebagai salah satu unsur keanggotaan panitia Masyarakat Adat tersebut. 7.34. Bahwa sejak terbentuknya Panitia Masyarakat Adat tersebut, Masyarakat Adat (Gendang/Beo) merupakan salah satu Masyarakat Adat (Gendang/Beo) yang telah diidentifikasi oleh panitia sebagai salah satu komunitas Masyarakat Adat, sementara PEMOHON IV sebagai anggota Komunitas Masyarakat Adat Ngkiong, belum diidentifikasi sebagai Masyarakat Adat, yang secara administrasi Pemerintahan Gendang Ngkiong masuk dalam Administrasi Desa Ngkiong Dora, Kecamatan Lamba Leda Timur Kabupaten Manggarai Timur, NTT dengan luas wilayah adat yaitu : 892,23 ha dari total 24 Lingko (Wilayah Adat). Akibatnya: 22 ● PEMOHON IV pada tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di Desa Ngkiong Dora, Kecamatan Lamba Leda Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), ditangkap oleh tim Gabungan BKSDA Wilayah II Ruteng, TNI dan POLRI dan ditahan di Kepolisian Resort Borong. ● Pada tanggal 17 April 2023, Penyidik Gakkum KLHK menyita tiga (3) unit bangunan Rumah milik Penggugat II yang berlokasi Lok Pahar Desa Ngkiong Dora. ● PEMOHON IV didakwa dengan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi undang-undang, dan Dakwaan Kedua Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, di Pengadilan Negeri Ruteng, Perkara Pidana Nomor 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg atas nama Terdakwa Mikael Ane (PEMOHON IV), dan divonis pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. ● Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ruteng, PEMOHON IV menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Akta Banding No. 34/AktaPid.B/LH/2023/PN Rtg tertanggal 11 September 2023. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang diputuskan pada tanggal 22 November 2023 dengan Nomor 139/Pid/2023/PT KPG yang pada pokoknya Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng No. 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg tanggal 5 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut. 7.35. Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 139/Pid/2023/PT KPG, PEMOHON IV kemudian menyatakan KASASI berdasarkan Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Akta Pid.B/LH2023, tertanggal 1 Desember 2023. Permohonan Kasasi yang diajukan oleh PEMOHON IV dikabulkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 2639 K/Pid.Sus/2024, Tanggal 06 Mei 2024, 23 yang amar putusannya menyatakan: Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 139/PID/2023/PT KPG tanggal 22 November 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng No.34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg tanggal 5 September 2023, Menyatakan Terdakwa Mikael Ane Alias Mikael alias Ane terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana dan melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging). 7.36. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas PEMOHON IV memiliki kedudukan hukum dan kepentingan atas diundangkannya objek perkara a quo yang dapat merugikan PEMOHON IV yaitu: 1. PEMOHON IV merupakan korban kriminalisasi dan mendapatkan hukuman pidana penjara pada pengadilan tingkat pertama dan banding. Pada putusan kasasi, PEMOHON IV dilepaskan sebagaimana Putusan perkara Nomor 2639-K/Pid.sus/2024, tertanggal 06 Mei 2024. 2. PEMOHON IV merupakan korban kriminalisasi karena dampak dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, maka seharusnya PEMOHON IV ikut terlibat dalam pembentukan Undang-Undang a quo, agar PEMOHON IV tidak kembali mengalami kriminalisasi. 3. Bahwa Undang-Undang a quo berpotensi menggusur PEMOHON IV dari wilayah adatnya, bahkan PEMOHON IV sebagai Masyarakat Adat Ngkiong sebagai kelompok rentan dihadapkan dengan tindakan kekerasan dan kriminalisasi atas nama konservasi. Hal ini adalah karena dalam Undang-Undang a quo diatur perluasan Areal Preservasi yaitu areal di luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKPWP2K) untuk mendukung fungsi penyangga kehidupan maupun kelangsungan hidup sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 4. Bahwa dengan tidak terlibatnya PEMOHON IV dalam pembentukan Undang-Undang a quo berpotensi merampas tempat tinggal dan 24 wilayah adat PEMOHON IV yang berada di dalam kawasan konservasi. Berdasarkan seluruh uraian pada angka 7.1 sampai dengan 7.36 maka telah nyata terdapat adanya kerugian konstitusional yang bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Oleh karenanya PARA PEMOHON telah memenuhi syarat kedudukan hukum untuk menguji Formil UU 32/2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021. 8. Bahwa Keempat, untuk mengukur apakah PARA PEMOHON memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, yakni adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: Ditetapkan dan diundangkannya UU 32/2024 secara nyata dan dalam penalaran yang wajar telah memiliki hubungan sebab-akibat dengan kerugian konstitusional yang dimohonkan pengujiannya, karena PARA PEMOHON adalah Pihak yang terdampak dan Pihak yang concern dalam urusan yang diatur dalam UU 32/2024. Artinya PARA PEMOHON adalah Pihak yang dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan mengalami kerugian apabila UU 32/2024 tersebut dilaksanakan termasuk pada aturan-aturan turunannya. Oleh Karenanya PARA PEMOHON telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2021 9. Bahwa Kelima, untuk mengukur apakah PARA PEMOHON memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK 2/2021, yakni adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini maka dapat dipastikan kerugian yang telah dialami dan yang akan dialami oleh PARA PEMOHON tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari. 25 10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Pengujian Formil UU 32/2024 dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021. III. ALASAN PERMOHONAN Alasan Permohonan Provisi Bahwa sebelum masuk kepada bagian Alasan Pokok Permohonan, perkenankanlah kami meminta putusan Provisi dengan alasan sebagai berikut: 1. Bahwa Pasal 69 PMK 2/2021 menyatakan: “Putusan Mahkamah Konstitusi dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan.” Artinya Mahkamah Konstitusi sudah memandang bahwa pemberian Putusan Sela adalah merupakan suatu kebutuhan yang wajar (tidak luar biasa). 2. Bahwa dalam Praktek Mahkamah telah memberikan Putusan Sela dalam beberapa putusan, antara lain: 2.1. Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009 yang diucapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2009, dengan Pertimbangan Hukum pada Paragraf [3.14], dengan Pertimbangan: “Menimbang bahwa relevansi dan signifikansi diterbitkannya putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia apabila suatu norma hukum diterapkan sementara pemeriksaan atas pokok permohonan masih berjalan padahal hak- hak konstitusional Pemohon yang dirugikan tidak dapat dipulihkan dalam putusan akhir. Dalam perkara a quo putusan sela diperlukan untuk mencegah kemungkinan kerugian konstitusional para Pemohon apabila menjadi terdakwa karena diberhentikan (tetap) oleh Presiden padahal dasar hukum atau pasal undang-undang tentang itu sedang diperiksa dalam pengujian terhadap UUD 1945 di Mahkamah.” Atas dasar Pertimbangan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi memberikan Amar Putusan: 1. Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon untuk sebagian; 2. Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 32 ayat (1) huruf c dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni pemberhentian 26 Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan, sampai ada putusan akhir Mahkamah terhadap pokok perkara a quo; 3. Menolak permohonan provisi untuk selain dan selebihnya 2.2. Putusan Sela Nomor 70-PS/PUU-XX/2022 yang yang diucapkan pada hari selasa, 11 Oktober 2022 dengan pertimbangan hukum pada paragraf [3.7.2] dengan pertimbangan: Bahwa fakta hukum demikian menurut Mahkamah potensial akan menimbulkan pelanggaran atas jaminan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, hak konstitusional para Pemohon tersebut terancam tidak dapat dipulihkan kembali. Pemberhentian dengan hormat akan memiliki banyak konsekuensi bagi seorang pegawai negeri sipil, yang mana konsekuensi tersebut secara logis akan menimbulkan kerugian pada yang bersangkutan. Seandainya permohonan para Pemohon dikabulkan dan norma a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 maka akan sulit memulihkan hak para Pemohon yang telah hilang. Untuk itu, menurut Mahkamah Putusan Sela diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum pada para Pemohon serta mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia saat suatu norma hukum diterapkan sementara pemeriksaan atas pokok permohonan masih berjalan padahal hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan akan sulit dipulihkan dalam putusan akhir. Dalam perkara a quo putusan sela diperlukan untuk mencegah kemungkinan kerugian konstitusional para Pemohon apabila diberhentikan dengan hormat saat berusia 60 tahun dengan mendasarkan Pasal 40A UU 11/2021, padahal norma yang menjadi dasar pemberhentian dimaksud sedang dalam proses pemeriksaan dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah. Atas dasar Pertimbangan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi memberikan Amar Putusan: Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir: 1. Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon; 27 2. Menyatakan menunda berlakunya Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) berlaku sejak putusan ini diucapkan. 2.3. Putusan Sela Nomor 71-PS/PUU-XXI/2023, yang diucapkan pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, dengan pertimbangan hukum pada Paragraf [3.6.3] dengan pertimbangan: Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah, demi memperoleh penyelesaian yang tepat dan efektif serta berkeadilan, upaya penyelesaian sengketa wilayah yang telah dilakukan Gubernur Provinsi Bengkulu di atas perlu dilakukan kembali dengan menghadirkan semua pihak, in casu Pemerintah Kabupaten Lebong dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tanpa terkecuali, dengan supervisi Kementerian Dalam Negeri sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam menetapkan batas wilayah sekaligus institusi yang bertanggungjawab dalam melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa terkait batas daerah. Selanjutnya, demi memberikan kepastian hukum terkait dengan upaya penyelesaian melalui mediasi dimaksud, Mahkamah perlu menetapkan jangka waktu penyelesaian upaya mediasi tersebut, yakni selama paling lama 3 (tiga) bulan sejak Putusan Sela a quo diucapkan. Jangka waktu demikian dinilai cukup memberikan kesempatan kepada para pihak yang “bersengketa” untuk mencari jalan keluar terbaik terkait dengan persoalan batas wilayah dimaksud. Apalagi, sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, para pihak yang “bersengketa” dan juga Gubernur Provinsi Bengkulu pada dasarnya sama-sama memiliki itikad baik untuk mengupayakan penyelesaian sengketa batas wilayah tersebut Atas dasar Pertimbangan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi memberikan Amar Putusan: Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir: 1. Memerintahkan kepada Gubernur Provinsi Bengkulu untuk memfasilitasi penyelesaian mediasi antara Pemerintah Kabupaten 28 Lebong dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dalam upaya penyelesaian sengketa batas wilayah dan cakupan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara di bawah 257 supervisi Kementerian Dalam Negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak putusan ini diucapkan; 2. Memerintahkan kepada Gubernur Provinsi Bengkulu untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil mediasi antara Pemerintah Kabupaten Lebong dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak mediasi selesai dilakukan. 3. Memerintahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan supervisi dalam pelaksanaan mediasi dan melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisi yang dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak mediasi selesai dilakukan. 2.4. Putusan Sela Nomor 106-PS/PUU-XXI/2023 yang diucapkan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, dengan Pertimbangan Hukum pada Paragraf [3.6.3], dengan Pertimbangan: Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah, demi memperoleh penyelesaian yang tepat dan efektif serta berkeadilan, maka perlu dilakukan kembali upaya-upaya lain dengan menghadirkan semua pihak, in casu, Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan tanpa terkecuali, dengan supervisi Kementerian Dalam Negeri sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam menetapkan batas wilayah sekaligus institusi yang bertanggung jawab dalam melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa terkait batas wilayah. Selanjutnya, demi memberikan kepastian hukum terkait dengan upaya penyelesaian melalui mediasi dimaksud, Mahkamah perlu menetapkan jangka waktu penyelesaian upaya mediasi tersebut, yakni selama paling lama 4 (empat) bulan sejak Putusan Sela a quo diucapkan. Jangka waktu demikian dinilai cukup memberikan kesempatan kepada para pihak yang “bersengketa” untuk mencari jalan keluar terbaik terkait dengan persoalan batas wilayah dimaksud. Apalagi, sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, para pihak yang “bersengketa” dan juga Gubernur Provinsi Papua Barat Daya 29 pada dasarnya sama sama memiliki itikad baik untuk mengupayakan penyelesaian sengketa batas wilayah tersebut [vide: risalah persidangan Perkara Nomor 106/PUU-XXI/2023, bertanggal 5 Maret 2024, halaman 18]. Atas dasar Pertimbangan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi memberikan Amar Putusan: Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir: 1. Memerintahkan kepada Gubernur Papua Barat Daya untuk memfasilitasi penyelesaian dengan cara mediasi antara Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dalam upaya penyelesaian sengketa batas wilayah Kampung Botain di bawah supervisi Kementerian Dalam Negeri dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan sejak putusan ini diucapkan; 2. Memerintahkan kepada Gubernur Provinsi Papua Barat Daya untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil mediasi antara Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak mediasi selesai dilakukan; 3. Memerintahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan supervisi dalam pelaksanaan mediasi dan melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisi yang dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak mediasi selesai dilakukan. 3. Bahwa Pengujian Undang-Undang secara formil saat ini telah memiliki batas waktu untuk menyelesaikan pengujian secara formil yaitu 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) sebagaimana termuat dalam Pertimbangan Hukum pada Paragraf [3.16] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2009. 4. Bahwa berdasarkan beberapa praktik dalam putusan-putusan pada angka 2 tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan sela dan dalam Putusan Sela tersebut Mahkamah Konstitusi tidak hanya menyatakan menunda sementara pemberlakuan suatu ketentuan norma dalam Undang- Undang yang sedang diuji, namun juga Mahkamah telah berani memberikan perintah kepada Pemerintah Daerah sebagai Pejabat Eksekutif untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan. 30 5. Bahwa dalam perkara a quo, PARA PEMOHON meminta agar Mahkamah memerintahkan kepada Presiden untuk tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden sampai Mahkamah Konstitusi memutus perkara a quo. Hal ini dikarenakan, hasil penelusuran dari PARA PEMOHON, setidaknya terdapat 10 (sepuluh) ketentuan norma yang mendelegasikan pengaturan di dalam Undang-Undang a quo untuk diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah ditambah Pasal 43B UU 32/2024 menyebutkan bahwa Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Sehingga untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada PARA PEMOHON sebagai pencari keadilan, serta tidak ada kerugian negara dalam aspek penyusunan Peraturan Pemerintah sedangkan aturan di tingkat Undang- Undang masih diuji konstitusionalitas pembentukannya. Mahkamah harus memerintahkan kepada Presiden untuk tidak menerbitkan PP/Perpres sampai Mahkamah Konstitusi memutuskan. 6. Bahwa dalam praktek pengujian formil, sebagai contoh dalam pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan Nomor Perkara 91/PUU-XVIII/2020, di mana saat proses pengujian formil di Mahkamah Konstitusi baru berjalan, Pemerintah semakin mempercepat pembentukan Peraturan Pemerintahnya (https://www.ekon.go.id/info- sektoral/15/222/berita-pemerintah-kebut-penyelesaian-aturan-turunan-uu- cipta-kerja-siapkan-sosialisasi-dan-konsultasi-publik). Dampak dari diterbitkannya Peraturan Pemerintah, tentunya akan mempersulit Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Undang-Undang yang telah memiliki banyak peraturan turunan baik Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Presiden, karena akan memiliki dampak yang lebih besar baik terhadap tujuan pembentukannya maupun kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat anggaran yang sudah dikeluarkan dalam penyusunan peraturan turunan tersebut. Artinya ke depan, pola ini akan menjadi strategi yang akan selalu dilakukan oleh Pemerintah untuk menggagalkan upaya pengujian formil di Mahkamah Konstitusi. Hal ini akan menjadi sangat berbahaya karena ke depan Pembentuk Undang-Undang akan semakin mengabaikan tertib prosedur dalam pembentukan undang-undang. inilah alasan di mana seharusnya Mahkamah Konstitusi memberikan punishment kepada 31 Pembentuk undang-undang yang secara sewenang-wenang dalam membentuk Undang-Undang yang mengabaikan keterlibatan Pihak-Pihak yang dirugikan secara langsung. 7. Bahwa perlu dipahami bahwa Putusan Sela dalam pengujian Materiil sangat berbeda dengan Putusan Sela dalam Pengujian Formil Undang-Undang, karena Ketika suatu undang-undang diundangkan, terdapat masa tunggu konstitusionalitas undang-undang tersebut yakni melalui mekanisme pengujian formil dengan tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak Undang-Undang tersebut diundangkan. Apabila dalam masa tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari tidak ada yang melakukan pengujian formil, maka undang-undang tersebut telah konstitusional prosedur pembentukannya. Namun apabila dalam 45 (empat puluh lima) hari terdapat warga negara/badan/Lembaga yang mengajukan permohonan pengujian formil, maka masa tunggu konstitusionalitas undang-undang tersebut menjadi diperpanjang selama 60 (enam puluh) hari yakni masa pemeriksaan hingga putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 8. Bahwa oleh karenanya, penerapan putusan sela dalam pengujian formil undang-undang menjadi sangat penting dalam setiap pengujian untuk menghindari munculnya dampak antara lain: - sudah dibentuknya peraturan pelaksana selama proses pengujian formil berlangsung, - sudah dilaksanakannya undang-undang selama proses pengujian formil berlangsung. - sudah mengakibatkan dampak-dampak yang dapat merugikan warga negara terutama kepada PARA PEMOHON yang dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan tidak dapat dipulihkan/dikembalikan lagi. Sehingga, apabila dalam pengujian formil suatu undang-undang, Mahkamah Konstitusi memutus bahwa Prosedur Pembentukan undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 (yang memakan waktu 45 + 60 hari), maka tidak ada dampak apapun yang muncul atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menjadi solusi, bukan malah menimbulkan masalah baru. 9. Bahwa demi terwujudnya kepastian hukum yang adil serta perlindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara bagi PARA PEMOHON 32 maka kiranya Mahkamah Konstitusi dapat memaksimalkan perannya sebagai The Guardian of Constitution, The Protector of Citizen’s Constitutional Rights dan The Protector of Human Rights dalam mempertegas dan memberikan rasa keadilan dalam perkara a quo. Maka PARA PEMOHON mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sela dengan menyatakan menunda pemberlakuan UU 32/2024 dan memerintahkan kepada Presiden untuk tidak menerbitkan Peraturan Pelaksana in casu Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden sampai adanya putusan akhir. 10. Bahwa namun untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum selama putusan sela diucapkan hingga Mahkamah memberikan Putusan Akhir, maka dengan ditundanya keberlakuan UU 32/2024, maka secara otomatis Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Pasal 33 dan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, tetap berlaku sampai Mahkamah Memberikan Putusan Akhir. Alasan Pokok Permohonan Penetapan dan pengundangan UU 32/2024 secara konstitusional diukur dengan menggunakan beberapa tolok ukur/batu uji, sebagai berikut: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2), yang menyatakan: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar. Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan: Negara Indonesia adalah Negara Hukum Pasal 22A, menyatakan: Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan Undang-Undang. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Selanjutnya disebut UU 13/2022). Pasal 5 huruf a, huruf e dan huruf g, yang menyatakan: Dalam Membentuk Peraturan Perundang-undangan haru dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. Kejelasan Tujuan 33 b. … c. … d. … e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. … g. Keterbukaan Pasal 96 Ayat (7), yang menyatakan: Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan Ayat (8), yang menyatakan: Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Putusan 91/PUU-XVIII/2020 Paragraf [3.17.8], yang mengatakan: “Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Adapun terhadap Pembentukan UU 32/2024 yang tidak memenuhi ketentuan UUD 1945, UU 13/2022 dan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1. Bahwa sebelum menjelaskan secara komprehensif alasan pokok perkara, penting untuk dijelaskan kembali bahwa ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan secara konstitusional, tidak diatur secara lebih terperinci dalam UUD 1945. Oleh karenanya Pasal 22A UUD 1945 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang yakni UU 13/2022. Artinya UUD 1945 telah mendelegasikan kewenangan konstitusional pembentukan peraturan perundang-undangan kepada UU 13/2022. Sehingga pembentuk undang-undang dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus tunduk pada UU 13/2022. 34 2. Oleh karenanya sepanjang Undang-Undang, dan peraturan di bawah undang-undang yang mengatur mekanisme formil-prosedur/teknis pembentukan peraturan perundang-undangan yang didasari dari delegasi kewenangan menurut UUD 1945, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil di Mahkamah Konstitusi. karena apabila tolok ukur pengujian formil hanya mendasarkan pada pasal-pasal dalam UUD 1945 saja, maka hampir dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil- proseduralnya. (videPutusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, Paragraf [3.19]. halaman 82-83). 3. Bahwa dalam sejarah Mahkamah Konstitusi sejak berdiri hingga saat ini, Mahkamah Konstitusi baru satu kali mengabulkan perkara pengujian formil yakni Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 4. Bahwa dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi telah menguraikan secara lengkap pembentukan undang-undang (lawmaking process) mulai dari Paragraf [3.17.2] sampai dengan Paragraf [3.17.8] yang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan yang terdiri dari 5 (lima) tahapan, yaitu (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD 1945; (iii) persetujuan antara DPR dan Presiden; (iv) pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang; dan (v) pengundangan. 5. Bahwa dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, paragraf [3.17.9], Mahkamah Konstitusi juga telah menetapkan standar penilaian pengujian formil untuk memperkuat syarat penilaian pengujian formil yang mengutip Putusan No. 79/PUU-XVII/2019, yaitu: - Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, bak dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang- undang 35 - pengujian atas bentuk (format) atau sistematika undang-undang - pengujian berkenaan dengan wewenang lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang, dan - pengujian atas hal-hal yang tidak termasuk dalam pengujian materiil. 6. Bahwa menurut mahkamah semua tahapan dan standar sebagaimana diuraikan di atas, akan digunakan untuk menilai keabsahan formalitas pembentukan undang-undang yang dilekatkan atau dikaitkan dengan asas- asas pembentukan peraturan perundang-undangan. 7. Bahwa Mahkamah juga menegaskan, penilaian terhadap tahapan dan standar dimaksud dilakukan secara AKUMULATIF. Dalam hal ini menurut Mahkamah Konstitusi, jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil undang-undang sudah cukup dibuktikan apabila terjadi kecacatan dari semua atau beberapa tahapan atau standar dari semua tahapan atau standar sepanjang kecacatan tersebut dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan untuk menilai dan menyatakan adanya cacat formil pembentukan undang-undang (vide. Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, paragraf [3.17.9], halaman 393-394). 8. Bahwa lebih lanjut menurut Mahkamah Konstitusi, dalam menilai keabsahan formalitas pembentukan undang-undang harus dilekatkan atau dikaitkan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor. 91/PUU- XVIII/2020, Paragraf [3.18.4], halaman 412, yang pada pokoknya mengatakan UU 13/2022 mengharuskan terpenuhinya seluruh asas secara kumulatif, sehingga dengan tidak terpenuhinya 1 (Satu) asas saja, maka ketentuan Pasal 5 UU 13/2022 menjadi terabaikan oleh proses pembentukan UU. 9. Bahwa sebelum menjelaskan terhadap alasan-alasan permohonan dalam perkara a quo, perlu kami jelaskan bahwa untuk membuktikan bahwa pembentukan Undang-Undang a quo cacat prosedur. Terdapat 2 cara, yakni: 1). Cacat secara prosedur pembentukan; 2) cacat secara asas 36 pembentukannya (bertentangan dengan asas pembentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU 12/2011). 10. Bahwa terhadap pembuktian cacat secara prosedur pembentukan, tentunya menjadi sangat sulit untuk mendapatkan dukungan dokumen yang dapat membuktikan adanya tahapan-tahapan yang tidak dilaksanakan oleh Pembentuk undang-undang, karena dokumen-dokumen tersebut hanya dipegang oleh pembentuk undang-undang. Hal itu juga telah PARA PEMOHON buktikan di mana kami telah bersurat ke DPR untuk dokumen- dokumen pada setiap tahapan, namun hingga perbaikan permohonan ini kami daftarkan, dokumen tersebut belum diberikan kepada PARA PEMOHON. Hal ini tentunya bukan hanya baru pertama kali terjadi, namun terhadap setiap pengujian formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi, hal ini akan terus terjadi. Oleh karenanya Hakim Konstitusi lah yang harus aktif dalam memeriksa perkara pengujian formil dengan meminta dokumen- dokumen dalam setiap tahapan kepada pembentuk undang-undang. 11. Bahwa oleh karenanya hanya terhadap cacat asas pembentukan undang- undang yang dapat kami kuatkan dan buktikan, termasuk dengan memberikan beberapa gambaran ketentuan norma pasal-pasal yang masuk dalam UU 32/2024 yang dibentuk dengan melanggar asas pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU 12/2011. 12. Bahwa dalam konteks penyusunan undang-undang sesuai dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Proses Pembentukan Undang- Undang terbagi dalam 5 (lima) tahapan yakni: (a) Perencanaan (b) Penyusunan (c) Pembahasan (d) Pengesahan dan (e) Pengundangan. 13. Bahwa pada tahapan Perencanaan Pembentukan Undang-Undang, dilakukan melalui Badan legislatif menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di lingkungan DPR. Pada tahap ini, badan legislatif dapat mengundang pimpinan fraksi, pimpinan komisi, dan/atau masyarakat untuk kemudian Badan legislatif berkoordinasi dengan DPD dan Menteri Hukum dan HAM untuk menyusun dan menetapkan Prolegnas untuk jangka menengah dan Prolegnas tahunan ditetapkan dengan keputusan DPR. 37 Dalam konteks perencanaan, UU 32/2024 ditetapkan masuk dalam prolegnas tahun 2020-2024. 14. Bahwa pada tahapan Penyusunan dilakukan dengan beberapa tahapan seperti Penyusunan naskah akademik oleh anggota/komisi/gabungan komisi; Penyusunan draft awal RUU oleh anggota/komisi/gabungan komisi; Pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan, konsepsi RUU yang paling lama 20 hari masa sidang, sejak RUU diterima badan legislatif. Kemudian tahap ini dikoordinasi kembali oleh badan legislatif; RUU hasil harmonisasi badan legislatif diajukan pengusul ke pimpinan DPR; Rapat paripurna untuk memutuskan RUU usul inisiatif DPR dan diakhiri dengan Presiden menunjuk Menteri untuk membahas RUU bersama DPR, yang paling lama 60 hari sejak surat pimpinan DPR diterima Presiden. Namun pada faktanya, pada tahapan Penyusunan ini, Pembentuk UU tidak membuka data sama sekali. Menurut data yang dihimpun dari https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/402, yakni pada agenda : (1) Harmonisasi Rapat dengan Pengusul (Komisi IV) dalam rangka Harmonisasi RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) yang diselenggarakan pada 20 Januari 2022; (2) Harmonisasi - Harmonisasi RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) yang diselenggarakan pada 30 Maret 2022; dan (3) Harmonisasi (Rapat Panja) Harmonisasi RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) yang diselenggarakan pada 22 Mei 2022. 15. Bahwa pada tahapan Pembahasan dilakukan dengan tahapan Pembicaraan tingkat 1 oleh DPR dan Menteri yang ditunjuk Presiden, yang dilakukan dalam rapat komisi/gabungan komisi/badan legislatif/badan anggaran/pansus dan Pembicaraan tingkat 2, yakni pengambilan keputusan dalam rapat paripurna. Namun para pembentuk Undang-Undang, dalam proses tahapan pembahasan tidak dilakukan secara terbuka dengan banyaknya tahapan yang tidak dapat diketahui oleh publik. Bahkan di dalam website DPR https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/402, ditemukan tahapan yang tidak sama sekali laporan singkat dari pembahasan tidak dapat diakses. Bahkan publik tidak dapat melihat bagaimana perkembangan dari Daftar Inventarisasi Masalah yang dibahas selama tahapan Pembahasan. 38 16. Bahwa sejumlah masyarakat sipil pernah memberikan catatan terhadap Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Draft RUU kepada DPR dalam Rapat Dengar Pendapat Umum. Misalnya saja, UU 32/2024 tidak memasukan Masyarakat Adat sebagai subjek yang melakukan konservasi. Padahal masukan terhadap DIM sudah mengingatkan untuk mengakui Masyarakat Adat sebagai subjek atau pelaku konservasi. Masyarakat Adat tetap harus diatur dalam UU KSDAHE sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) serta Putusan MK 35/2012 yang menyatakan bahwa hutan adat bukanlah hutan negara, dan keberadaan masyarakat hukum adat tidaklah dapat diatur berdasarkan status kawasan hutan, sehingga sebagian masyarakat adat yang wilayahnya ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi juga memiliki hak asal usul dan perlu diakui dan dilindungi keberadaannya. Hingga UU 32/2024 diundangkan, catatan Masyarakat Sipil tidak ditindaklanjuti serta tanpa ada alasan/penjelasan mengapa usulan tersebut tidak diakomodir. 17. Bahwa selain itu, masukan juga diberikan terhadap ketentuan yang mengatur Hutan Adat di dalam Pasal 8 ayat (2) UU 32/2024 yakni “Wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta Areal Preservasi, termasuk di dalamnya kawasan hutan adat”. Masyarakat Sipil pernah menyampaikan bahwa ketentuan ini tidak sesuai dengan Putusan MK 35/PUU-X/2012, Tanggal 16 Mei 2013 Jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. hutan adat merupakan domain hutan hak sehingga tidak dapat masuk ke dalam rezim hutan negara (KSA/KPA)/ ekosistem penting di luar kawasan konservasi. Hingga UU 32/2024 diundangkan, catatan Masyarakat Sipil tidak ditindaklanjuti serta tanpa ada alasan/penjelasan mengapa usulan tersebut tidak diakomodir. 18. Bahwa kedua contoh masukan dari Masyarakat terhadap DIM yang tidak ditindaklanjuti serta tanpa ada alasan/penjelasan mengapa usulan tersebut tidak diakomodir dari Pembentuk UU menunjukan bahwa partisipasi masyarakat dalam UU KSDAHE diabaikan. Sehingga hal ini berdampak terhadap pengabaian terhadap partisipasi publik juga berlanjut hingga ketahapan pengesahan dan pengundangan UU 32/2024. 39 19. Bahwa dengan demikian dalam proses Pembentukan UU 32/2024 telah terjadi kecacatan formil dari beberapa tahapan atau standar dari semua tahapan atau standar sebagai berikut: PEMBENTUKAN UU 32/2024 TIDAK MEMENUHI ASAS KEJELASAN TUJUAN 1) Yang dimaksud dengan “asas Kejelasan Tujuan” dalam Penjelasan Pasal 5 Huruf a UU 13/2022 adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. 2) Dalam konsideran Menimbang huruf a, menimbang bahwa Sumber daya alam hayati indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan karunia Tuhan yang Maha Esa sehingga perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik pada masa kini maupun masa depan. 3) Konsideran tersebut tidak mempertimbangkan subjek hukum in casu masyarakat adat yang ada dan hidup di wilayah konservasi jauh sebelum Undang-Undang a quo ada, bahkan jauh sebelum negara NKRI terbentuk. Di mana apabila dilihat cara dan pola hidup masyarakat adat yang hidup di wilayah tersebut, masyarakat adat tersebut mengelola dan memanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang, bahkan tidak hanya mengelola dan memanfaatkan namun juga menjaga kelestariannya. 4) Tidak melibatkan Pihak yang terdampak, serta Pihak yang Concern terhadap urusan Sumber Daya Alam Hayati Indonesia dan ekosistemnya, menyebabkan Undang-Undang a quo menjadi tidak mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai, seperti pemahaman ekosistem yang tidak menyentuh pada tingkat subjek hukum yang berkaitan erat dengan ekosistem Sumber Daya Alam Hayati Indonesia in casu Masyarakat Adat dan komunitas lokal yang hidup di dalam dan sekitar kawasan konservasi yang ditetapkan oleh Negara. 5) Bahkan karena tidak melibatkan pihak yang terdampak dan pihak yang concern dalam UU 32/2024, justru membuka lebih banyak celah 40 terjadinya potensi kriminalisasi, perampasan hak, diskriminasi dan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal yang hidup di dalam dan sekitar kawasan konservasi. 6) Oleh karenanya menjadi terang benderang dan cukup dibuktikan telah terjadi kecacatan terhadap pembentukan UU 32/2024 terhadap asas kejelasan tujuan PEMBENTUKAN UU 32/2024 TIDAK MEMENUHI ASAS KEDAYAGUNAAN DAN KEHASILGUNAAN. 1) Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” dalam Penjelasan Pasal 5 Huruf e UU 13/2022 adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 2) Pembentukan UU 32/2024 tidaklah bermanfaat, tidak berdaya guna dan tidak memiliki kehasilgunaan terutama bagi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal sebagai Subjek Hukum dalam Pemberlakuan Undang- Undang a quo. Hal tersebut ditandai dengan beberapa permasalahan substantif yang dapat dipastikan akan muncul dan dialami masyarakat adat atau komunitas lokal yang hidup di dalam dan di sekitar kawasan konservasi, sebagai berikut: 1. Tidak adanya pasal yang mengakui masyarakat adat sebagai subjek hukum/pelaku konservasi. Faktanya terdapat ada 1,6 juta hektar wilayah adat yang tumpang tindih dengan kawasan konservasi dengan jumlah populasi mencapai 2,9 juta jiwa. Masyarakat adat sudah memiliki praktik konservasi berdasarkan kearifan lokalnya masing- masing seperti praktik tana ulen, leuweung titipan, sasi, awig-awig, panglima laot, dsb, praktik-praktik ini tidak diperhitungkan kontribusinya terhadap konservasi keanekaragaman hayati. Pengakuan dan perlindungan pada praktik konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan kehati oleh masyarakat adat padahal dapat berkontribusi pada capaian komitmen pemerintah dalam Kunming Montreal Global Biodiversity Framework. 2. Adanya ketentuan mengenai Areal Preservasi yang tidak jelas dan tidak menjawab tuntutan untuk mengakui aktor konservasi lain di luar 41 negara, kendati telah menyebutkan Areal Konservasi Kelola Masyarakat atau disingkat AKKM dan Daerah Perlindungan kearifan lokal. Namun, penetapan areal konservasi terkesan hanya berorientasi pada penambahan kawasan konservasi saja tanpa memperhatikan aspek hak, dan distribusi manfaat. Hal ini dibuktikan dengan adanya Pasal 9 ayat (1) UU 32/2024 yang mempersempit ruang lingkup Areal Preservasi yang sebatas mempertahankan fungsi perlindungan wilayah dengan melakukan tindakan konservasi. 3. Tidak adanya Pasal yang mengatur mengenai Padiatapa (Persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan) atau yang dikenal dengan FPIC (Free, Prior, Informed Consent) dalam Penetapan KSA, KPA, Areal Preservasi dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Laut. Padahal Hak atas FPIC (Free, Prior, Informed, Consent FPIC) adalah hak masyarakat adat untuk mengambil keputusan yang tepat mengenai hal-hal yang mempengaruhi masyarakat, tradisi, dan cara hidupnya. Selain itu FPIC juga diartikan untuk memberi atau tidak memberi persetujuan tanpa paksaan atas dasar informasi awal atas segala tindakan yang mempengaruhi tanah, wilayah serta sumber daya alam mereka (dikenal sebagai ‘hak atas FPIC’). FPIC ini merupakan hak Masyarakat adat untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap segala sesuatu yang menyangkut wilayah adatnya tanpa paksaan. Akibat dari hal ini adalah berpotensi memperluas perampasan tanah dan re-settlement masyarakat adat dari wilayah kelola/adat yang ditetapkan. 4. Adanya hutan adat menjadi bagian dari Wilayah tertentu sebagai Wilayah Sistem Penyangga Kehidupan dalam Pasal 8 ayat (2) UU 32/2024, ketentuan ini menjadikan posisi hutan adat menjadi sumir. Hutan adat merupakan hutan hak yang telah diatur oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35/PUU-X/2012, Tanggal 16 Mei 2023 yang tidak hanya memiliki fungsi konservasi sehingga tidak perlu diatur dalam UU 32/2024. Ketentuan ini juga akan menghambat proses percepatan wilayah adat dalam hutan adat yang saat ini sedang dan terus diperjuangkan. Padahal Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 mengakui keberadaan “hutan adat yang berada dalam wilayah 42 masyarakat hukum adat, bukan hutan negara”. Bahkan, Mahkamah Konstitusi menegaskan dalam putusannya tersebut, bahwa “penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat. 5. UU 32/2024 masih menggunakan pendekatan sentralistis, dan conservationist-developmentalist, sehingga hanya berorientasi pada penguatan aspek pengawetan keanekaragaman hayati, tanpa melihat variabel-variabel lain yang dapat memperbaiki tata kelola kawasan konservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati seperti partisipasi masyarakat dan pengetahuan tradisional. UU 32/2024 menggunakan pendekatan represif untuk memastikan supaya kegiatan konservasi berjalan dan belum secara cermat merumuskan pengaturan ini sehingga mengaburkan antara subjek, objek, tindakan hukum dan sanksi administratif maupun sanksi pidana. Hal ini terlihat dari bentuk-bentuk sanksi dan pemidanaan yang diatur dan justru berpotensi meningkatkan angka kriminalisasi bagi masyarakat yang hidup di dalam sekitar kawasan adat diantaranya: - Adanya pasal yang mengatur pelepasan hak atas tanah dalam hal perseorangan tidak melakukan tindakan konservasi di areal peservasi [Pasal 9 ayat (3) UU 32/2024]. - Adanya Pasal yang mengatur pidana bagi pengurangan dan penurunan fungsi Kawasan Pelestarian Alam dalam bentuk pemukiman, perladangan dan perkebunan tanpa mengatur pre- kondisi seperti praktik oleh masyarakat/penggunaan jenis kehati tertentu untuk kebutuhan ritual/upacara adat [Pasal 40 ayat (1) UU 32/2024]. - Tidak adanya mekanisme resolusi konflik dalam penetapan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan kawasan konservasi. - Dihapusnya ketentuan mengenai partisipasi masyarakat dengan penggantian peran serta masyarakat tanpa pengaturan mengenai pemberdayaan. - Tindak pidana yang diatur lebih condong pada penjatuhan pidana penjara. Padahal seharusnya UU 32/2024 merupakan tindak pidana dengan motif ekonomi, maka penjatuhan sanksi berupa 43 denda harusnya menjadi pilihan utama, termasuk melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan baik yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tindak pidana. Tindakan- tindakan penyitaan harusnya mengikuti Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, yaitu minimal 2 (dua) alat bukti. Nora bukti permulaan yang cukup dapat memberi ruang untuk proses kriminalisasi. - Tidak diakomodasinya hak gugat (citizen lawsuit)/gugatan perwakilan (gugatan kelompok) dalam UU 322024, padahal hal ini menjadi penting dalam perlindungan Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistem. 6. Dapat disimpulkan UU 32/2024 tidak mewujudkan transformasi kebijakan konservasi yang adil, inklusif, berbudaya dan berciri-khas nusantara. UU 32/2024 semakin menegaskan sentralisasi kewenangan penyelenggara sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang diubah oleh Undang-Undang a quo, dan abai terhadap pemenuhan hak asasi manusia terutama Masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai penerima dampak terbanyak dari implementasi kebijakan konservasi dan berpotensi menimbulkan lebih banyak ruang konflik antara masyarakat dengan Pemerintah. 3) Artinya menjadi terang benderang dan nyata serta cukup membuktikan bahwa Pembentukan UU 32/2024 bertentangan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. PEMBENTUKAN UU 32/2024 TIDAK MEMENUHI ASAS KETERBUKAAN. 1) Bahwa yang dimaksud atas keterbukaan dalam bagian Penjelasan Pasal 5 huruf g UU 13/2022, yang menyatakan: Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang 44 dilakukan secara lisan dan/ atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan). 2) Bahwa asas keterbukaan, Mahkamah Konstitusi telah menjelaskan dalam Putusan Nomor 25/PUU-XX/2022, Paragraf [3.26], halaman 342, mengatakan: Terhadap dalil para Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan terlebih dahulu maksud "asas keterbukaan" yang semula dijelaskan dalam Pasal 5 huruf g UU 12/2011 adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang- undangan. Terkait hal tersebut, tanpa Mahkamah bermaksud menilai substansinya, dengan telah diberlakukannya UU 13/2022 terdapat perubahan maksud asas keterbukaan tersebut menjadi adalah bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk pemantauan dan peninjauan, memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam pembentukan peraturan perundang- undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan) [vide Penjelasan Pasal 5 huruf g UU 13/2022]. [3.26.1] Bahwa ketentuan Pasal 5 huruf g UU 12/2011 sebagaimana telah diubah dengan UU 13/2022 tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 96 UU 12/2011 yang semula mengatur mengenai partisipasi publik sebagai berikut: (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; 45 b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Sementara itu, sekali lagi, tanpa Mahkamah bermaksud menilai substansinya, dengan berlakunya UU 13/2022 ketentuan Pasal 96 UU 12/2011 telah diubah seluruhnya sehingga menjadi sebagai berikut: (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; 46 b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya. (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) Diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden. 4) Bahwa terhadap pengakomodiran Putusan 91/PUU-XVIII/2020 yang memberikan Judicial Order terhadap evaluasi dan acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang kemudian diakomodir dalam UU 13/2022, terutama terhadap pemaknaan tentang asas keterbukaan dan partisipasi yang bermakna sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g dan Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 tentunya tetap harus mengacu pada Putusan 91/PUU-XVIII/2020. 5) Bahwa terhadap alasan Pembentukan UU 32/2024 yang bertentangan dengan Pasal 5 huruf g (asas keterbukaan) dan Pasal 98 ayat (8) (Meaningful Participation), adalah sebagai berikut: 5.1. DPR RI mengusulkan Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Selanjutnya disebut RUU KSDAHE) untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dengan judul yang sama dan juga mencabut Pasal 33 dan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. 5.2. Menurut DPR RUU KSDAHE ini sangat diperlukan untuk melakukan berbagai penyesuaian setelah pemberlakuan 32 tahun undang- undang konservasi sejak tahun 1990. 5.3. Penyiapan RUU KSDAHE ini sudah dimulai oleh DPR sejak tahun 2016 dengan nama RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem (KKHE), namun RUU ini belum berhasil dibahas secara 47 intensif dan disetujui bersama oleh DPR dan Pemerintah. Proses legislasi Undang-Undang a-quo dimulai sejak 06 April 2021 dengan menetapkan RUU KSDAHE melalui Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Selanjutnya disebut KLHK), Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Selanjutnya disebut KKP), Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Selanjutnya disebut Kementan) dengan agenda rapat RUU Usulan Komisi. Kemudian pada 07 Juli 2022 sebagai Penetapan usul DPR terkait dengan RUU KSDAHE di dalam Rapat Paripurna pengambilan keputusan mengenai RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI dilakukan secara tertutup. 5.4. Selama proses penyusunan UU 32/2024, Para Pemohon dan publik pada umumnya tidak dapat mengakses dokumen-dokumen hasil rapat yang dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang yang seharusnya bersifat terbuka. Bahkan sebagai pihak yang concern mengawal Proses Pembentukan UU 32/2024, tidak dapat mengakses sebanyak 20 (dua puluh) dokumen hasil rapat atau atau proses pembahasan Undang-Undang a quo, dokumen yang tidak ditemukan melalui website DPR, adalah sebagai berikut: WAKTU PEMBAHASAN 22 Mei 2023 Pembicaraan Tingkat I Rapat Intern Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 15 Juni 2023 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI 26 Juni 2023 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI 48 27 Juni 2023 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI 10 Juli 2023 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI 11 Juli 2023 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI 19 September 2023 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI 20 September 2023 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI 25 September 2023 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI 2 Oktober 2023 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI (dilanjutkan dengan Pembentukan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi) 15 November 2023 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Tim Pemerintah dan Komite II DPD RI 22 Nopember 2023 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber 49 Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Tim Pemerintah dan Komite II DPD RI 27 Nopember 2023 Pembicaraan Tingkat I Rapat Tim Perumus Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI 19 Maret 2024 Pembicaraan Tingkat I Rapat Tim Perumus/Tim Sinkronisasi Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE), Menyempurnakan dan menyelaraskan rumusan materi RUU tentang KSDAHE sesuai keputusan Raker dan Rapat Panja 29 Mei 2024 Pembicaraan Tingkat I Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU tentang KSDAHE dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI. Agenda: Menyusun Laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi kepada Panitia Kerja RUU tentang KSDAHE. 30 Mei 2024 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI Agenda: Mendengarkan Laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi 30 Mei 2024 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang KSDAHE dengan Pemerintah dan DPD RI Agenda: Membahas Laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi terkait Ketentuan Pidana 13 Juni 2024 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan DPD RI 13 Juni 2024 Pembicaraan Tingkat I Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Pemerintah dan DPD RI 09 Juli 2024 Pembicaraan Tingkat II Rapat Paripurna DPR RI 50 (Sumber : https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/402) 5.5. Informasi dan dokumen yang tertutup serta tidak dapat diakses oleh publik menunjukan bagaimana pembentuk undang-undang tidak melakukan proses penyusunan Undang-Undang a quo tidak sesuai dengan asas penyusunan peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan secara terbuka sesuai dengan Pasal 5 huruf g UU 13/2022. 5.6. Seharusnya proses pembentukan UU 32/2024 perlu lebih mengakomodasi masukan dari masyarakat adat dan lokal yang akan terkena dampak langsung dari pembentukan undang-undang ini, juga tidak mengabaikan masukan dari pihak yang concern dan terdampak. Dengan kata lain, proses pembentukan undang-undang harus didasarkan pada praktik dan pengalaman empiris yang dihadapi oleh masyarakat adat dan lokal, baik bagi mereka yang tereksklusi karena keberadaan kawasan konservasi yang ditetapkan oleh pemerintah, maupun bagi mereka yang selama ini telah aktif melakukan kegiatan konservasi di luar wilayah konservasi yang ditetapkan oleh pemerintah. 5.7. Masukan dari organisasi non-pemerintah yang selama ini bekerja untuk memperluas kegiatan konservasi yang dilakukan oleh masyarakat, pemberdayaan masyarakat adat dan lokal juga menjadi elemen yang sangat penting untuk dilibatkan di dalam proses pembentukan UU 32/2024. Bahwa masyarakat, terutama yang akan terkena dampak langsung dari keberlakuan suatu undang-undang, haruslah didengarkan aspirasinya, dipertimbangkan dengan sebaik- baiknya oleh pembentuk undang-undang, dan mereka berhak untuk mendapatkan jawaban dari pemerintah terhadap aspirasi yang mereka sampaikan. 5.8. Sesuai dengan meaningful participation di dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, DPR dan Pemerintah seharusnya melibatkan masyarakat adat dan lokal, serta organisasi masyarakat sipil untuk duduk bersama melakukan musyawarah untuk merumuskan ketentuan-ketentuan di dalam UU 32/2024 yang tidak mendiskriminasi Masyarakat Adat agar benar-benar undang-undang 51 ini kelak dapat berguna untuk meningkatkan efektivitas kegiatan konservasi sekaligus dapat menggapai keadilan sosial dan ekologis yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan hidup. 5.9. Perlu Mahkamah Konstitusi telah membuat Amanat pembentukan undang-undang yang konstitusional. amanat tersebut termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, salah satunya terkait Partisipasi yang bermakna (Meaningful Participation), sebagaimana termuat dalam Paragraf. [3.17.8], mengatakan: Secara doktriner, partisipasi masyarakat dalam suatu pembentukan undang-undang bertujuan, antara lain, untuk (i) menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (strong collective intelligence) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan, (ii) membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif (inclusive and representative) dalam pengambilan keputusan; (iii) meningkatnya kepercayaan dan keyakinan (trust and confidence) warga negara terhadap lembaga legislatif; (iv) memperkuat legitimasi dan tanggung jawab (legitimacy and responsibility) bersama untuk setiap keputusan dan tindakan; (v) meningkatkan pemahaman (improved understanding) tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara; (vi) memberikan kesempatan bagi warga negara (opportunities for citizens) untuk mengkomunikasikan kepentingan- kepentingan mereka; dan (vii) menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (accountable and transparent). Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh- sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat 52 yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang- undang yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden 5.10. Untuk memperjelas berbagai derajat partisipasi masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana diuraikan di atas, secara teoritik perlu rasanya memaparkan pandangan Sherry R. Arnstein (1969) yang memaparkan teori delapan tingkatan partisipasi masyarakat (Ladder of Citizen Participation) Menurut Arnstein (1969) keterlibatan masyarakat dalam proses partisipasi dapat dijelaskan melalui perbedaan tingkatan dalam pendistribusian kekuasaan (power) antara masyarakat atau komunitas dengan badan pemerintah atau agency. Selanjutnya Arnstein mengemukakan strategi partisipasi “ladder of citizen participation” yaitu delapan (8) anak tangga yang masing-masing mewakili tingkatan partisipasi berdasarkan distribusi kekuasaan (Gambar) Levels of Participation 1. Citizen Control Degree of Citizen Power 2. Delegated Power 3. Partnership 4. Placation Degree of Tokenism 5. Consultation 6. Informing 7. Therapy Non-participation 53 8. Manipulation Dimulai dari tangga pertama dan kedua yang dikategorikan derajat tanpa partisipasi. Manipulasi adalah situasi di mana masyarakat ditempatkan dalam suatu forum/komite oleh pemerintah dengan tujuan bukan untuk dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program tapi untuk mendidik atau merekayasa dukungan mereka. Kondisi ini tidak memungkinkan terjadinya komunikasi atau dialog antara masyarakat dengan pemerintah. Terapi adalah keadaan di mana ketidakberdayaan masyarakat identik dengan penyakit mental sehingga peran masyarakat bukan menjadi fokus utama, tetapi tujuannya untuk menyembuhkan mereka. Pada level ini telah ada komunikasi namun bersifat terbatas, di mana inisiatif datang dari pemerintah dan hanya satu arah. Dilanjutkan dengan tangga ketiga, keempat dan kelima yang dikategorikan sebagai derajat tokenisme di mana masyarakat diberi kesempatan untuk berpendapat dan didengar pendapatnya, tapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan. Peran serta pada jenjang ini memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat. Dimulai dari jenjang Informasi yaitu keadaan di mana komunikasi sudah mulai banyak terjadi tapi masih bersifat satu arah dan tidak ada sarana timbal balik. Masyarakat mendapatkan informasi tetapi tidak diberikan kesempatan untuk melakukan tanggapan balik (feed back) sehingga keputusan akhir yang diambil masyarakat tidak mempunyai kekuatan untuk mengubahnya. Selanjutnya jenjang Konsultasi memungkinkan adanya komunikasi yang bersifat dua arah, tapi masih bersifat partisipasi yang ritual. Masyarakat diundang untuk mendengar pendapatnya dan telah ada aturan pengajuan usulan, tapi belum ada jaminan apakah aspirasi tersebut akan dilaksanakan ataupun perubahan akan terjadi. Metode yang sering digunakan seorang konsultan adalah sikap survey, pertemuan lokal dan dengar pendapat masyarakat. Jenjang 54 Penentraman atau placation adalah kondisi di mana komunikasi telah berjalan baik dan sudah ada negosiasi antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat dipersilahkan untuk memberikan saran atau merencanakan usulan kegiatan. Namun pemerintah tetap menahan kewenangan untuk menilai kelayakan dan keberadaan usulan tersebut. Strategi ini menempatkan “kaki tangan” pada suatu struktur masyarakat sehingga yang miskin selalu kalah suara dan nantinya akan “ditenangkan” oleh pemegang kekuasaan. Tokenisme merupakan kondisi di mana kebijakan dibuat sebagai upaya superfisial (dangkal, pada permukaan) atau tindakan simbolis dalam pencapaian suatu tujuan. Tiga tangga teratas dikategorikan sebagai bentuk yang sesungguhnya dari partisipasi di mana masyarakat memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Tangga Kemitraan merupakan kondisi di mana pemerintah dan masyarakat menjadi mitra sejajar. Kekuasaan telah diberikan, ada negosiasi antara masyarakat dan pemegang kekuasaan, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi. Kepada masyarakat yang selama ini tidak memiliki akses untuk proses pengambilan keputusan diberikan kesempatan untuk bernegosiasi dan melakukan kesepakatan. Pada tingkatan ini kekuasaan didistribusikan melalui negosiasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan dan keputusan diambil berdasarkan kebijakan bersama. Selanjutnya level Pendelegasian, di mana kekuasaan pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengurus sendiri beberapa kepentingannya, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sehingga masyarakat memiliki kekuasaan yang jelas dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keberhasilan program. Dalam tingkatan ini masyarakat tetap memiliki posisi yang kuat dan kekuatan masyarakat didelegasikan ke suatu badan yang representatif untuk menyampaikan keinginan-keinginan masyarakat. Tingkatan teratas adalah Pengendalian Warga, suatu kondisi di mana masyarakat sepenuhnya mengelola berbagai kegiatan untuk 55 kepentingan mereka, yang disepakati bersama, dan tanpa campur tangan pemerintah. Pada tingkatan ini, masyarakat telah sampai pada tahap pengawasan dan mampu memberikan teguran-teguran secara langsung bila terjadi pelanggaran ataupun kegiatan berlangsung tidak sesuai dengan perencanaan (Johanes. D. Lahunduitang, Fela Warouw. “Analytical Scale Of Participation” Terhadap Peran Serta Masyarakat Dalam Kebijakan Penataan Ruang Di Indonesia”. Jurnal Media Matrasain Vol 10 No. 2 Agustus 2013, dengan Tautan: https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jmm/article/view/4107/3, halaman 2-4). (Bukti P-22) 5.11. Jika teori level partisipasi tersebut dikaitkan dengan konteks objek perkara a quo, maka dapat terlihat bahwa pola interaksi antara Para Pemohon dan Publik pada umumnya dengan Pembentuk Undang- Undang masih bersifat “Manipulation” yang masuk dalam cluster Non-Participation (Non Partisipasi). 5.12. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, diubah dengan maksud untuk menyesuaikan proses pembentukan undang- undang dengan amanat Mahkamah Konstitusi yang termuat dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. 5.13. terhadap fakta-fakta yang terjadi dalam proses pembentukan UU 32/2024, tanpa sama sekali bermaksud membawa Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap materi muatan dalam UU 32/2024, namun untuk membuktikan adanya pengabaian atas masukan Pihak yang terdampak dan dan pihak yang concern terhadap persoalan yang diatur dalam UU 32/2024. Maka perlu dijelaskan di mana pada faktanya, proses pembentukan Objek Permohonan a quo tidak dilandasi asas keterbukaan dan tidak menerapkan partisipasi dalam arti sesungguhnya (meaningful participation) sebagaimana pula dimaksud pada Putusan MK Nomor 91/PUU/XVIII/2020, tertanggal 25 November 2021, karena tidak melibatkan Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN), Wahana 56 Lingkungan Hidup (WALHI) dan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) sebagai Pihak yang concern dan pihak terdampak serta seorang Warga masyarakat yang merupakan anggota komunitas-komunitas Masyarakat Adat yang hidup secara turun temurun di wilayah adat baik disekitar hutan maupun di pesisir dan pulau-pulau kecil di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Sementara, selain sebagai pihak yang concern dalam persoalan yang diatur dalam UU 32/2024 Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) dan Maikel Ane yang merupakan PARA PEMOHON dalam Perkara a quo adalah subjek yang terdampak oleh adanya UU 32/2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem, di mana PARA PEMOHON adalah para pemerhati lingkungan dan Masyarakat Adat yang selama ini telah melakukan aktivitas konservasi berdasarkan pada pengetahuan tradisional serta kearifan lokal di wilayahnya masing- masing. Adapun upaya-upaya dalam melakukan Mitigasi Perubahan Iklim yang dilakukan oleh PARA PEMOHON adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim serta upaya untuk keberlanjutan hidup yang akan diwariskan kepada generasi muda di wilayah hidup mereka. Artinya, PARA PEMOHON adalah pihak yang mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Objek Permohonan a quo yang diabaikan oleh Pembentuk Undang-Undang dalam setiap tahapan dalam Pembentukan UU 32/2024. Bahkan Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) telah menyerahkan Daftar Inventarisir Masalah secara resmi kepada DPR namun tidak mendapatkan Penjelasan atas penolakan sebagaimana telah diamanatkan dalam Putusan 91/PUU-XVIII/2020 dan Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022. 5.14. UU a quo mengatur ketentuan pasal yang diskriminatif dan berpotensi menghilangkan Hak Masyarakat Adat terhadap Hutan Adat yang dijamin oleh Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 dan 57 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, Tanggal 16 Mei 2023. Padahal beberapa masyarakat sipil dalam kertas kebijakannya sudah mendorong untuk menghapuskan ketentuan Hutan Adat di dalam Undang-Undang a quo. 5.15. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang a quo memasukan Hutan Adat menjadi bagian dari areal preservasi. yakni Wilayah tertentu meliputi Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta Areal Preservasi, termasuk di dalamnya kawasan hutan adat. Padahal publik telah memberikan masukan untuk tidak memasukan Hutan Adat sebagai bagian dari areal preservasi karena telah bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. 5.16. sikap pembentuk undang-undang dengan tetap memasukan hutan adat sebagai bagian dari areal preservasi, padahal diketahui publik telah menolak dan tanpa ada penjelasan kepada publik, semakin menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang dalam proses penyusunannya pembentuk Peraturan Perundang-undangan tidak dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana hak masyarakat yang dijamin oleh Konstitusi. Hal ini menunjukan pembentuk UU dalam melakukan penyusunan proses Undang-Undang a quo tidak sesuai dengan Putusan 91/PUU-XVIII/2020 dan Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022. 5.17. Hal ini menunjukan dan memperjelas bagaimana pembentuk UU menempatkan masyarakat adat dan lokal sebagai sebuah ancaman konservasi. Pembentuk undang-undang seharusnya tidak memandang masyarakat adat dan lokal sebagai ancaman dalam penyelenggaraan konservasi, melainkan sebagai aktor utama dan sejajar yang dapat bekerja sama dengan pemerintah. 5.18. Pasal terkait yang juga tidak mempertimbangkan usulan publik yakni pasal terkait peran serta masyarakat di dalam Undang-Undang Nomor a quo. Pasal terkait peran serta masyarakat di dalam Bab IX tentang Peran Serta Masyarakat juga tidak sesuai dengan prinsip PADIATAPA (Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa 58 Paksaan) yang merupakan penerjemahan dari prinsip FPIC (Free, Prior and Informed Consent). PADIATAPA didasarkan pada pengakuan hak yang melekat pada masyarakat adat untuk menentukan nasib sendiri dan kebutuhan untuk menghormati martabat, pengetahuan, dan cara hidup tradisional mereka. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa masyarakat adat mendapat informasi lengkap tentang sifat dan dampak potensial dari proyek atau kegiatan yang diusulkan, dan bahwa mereka memiliki kesempatan untuk mengungkapkan pandangan dan keprihatinan mereka dengan cara yang berarti. 5.19. Pembentuk Undang-Undang seharusnya menjamin dan memberikan perlindungan kepada Masyarakat Adat di wilayah konservasi melalui pendekatan berbasis HAM dalam konservasi ini seharusnya dapat memastikan pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal yang dijamin oleh Pasal 18B ayat (2) dan jaminan hak atas hidup Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang menjamin setiap orang termasuk Masyarakat Adat berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. 5.20. Bahwa sebelum masuk dalam bagian petitum, kami perlu mengingatkan kembali kepada Mahkamah Konstitusi bahwa semangat dari Putusan 91/PUU-XVIII/2020 adalah memberikan perlindungan serta jaminan kepastian hukum yang adil kepada PARA PEMOHON terhadap hak-haknya yang dijamin dalam UUD 1945. selain itu semangat Mahkamah Mengabulkan secara bersyarat dalam pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU 11/2020), adalah memberikan punishment politik kepada Pembentuk undang-undang agar tidak memanipulasi partisipasi publik, serta tidak lagi melakukan kesewenang-wenangan dalam menyusun/membentuk undang- undang. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat komposisi para pemohon dalam Putusan 91/PUU-XVIII/2020 yang jika diukur dalam konteks kepentingan dan kedudukan hukum in casu komposisi para 59 pemohon perorangan (Buruh, Mahasiswa dan Dosen), serta para pemohon badan hukum (organisasi perkumpulan adat, organisasi buruh migran) lalu dibandingkan dengan 11 cluster yang diatur dalam UU 11/2020 tidaklah dapat dikatakan merepresentasikan kepentingan seluruh pihak yang tersangkut dalam 11 cluster tersebut. Namun Faktanya Mahkamah lebih mengukur dari kualitas makna partisipasi yang bermakna, tidak melihat dari kuantitas, sehingga Mahkamah Konstitusi kemudian mengabulkan Permohonan Uji Materi tersebut. 5.21. Bahwa perlu kami jelaskan bahwa pemaknaan Meaningful Participation yang ditegaskan dalam Putusan Nomor 91/PUU- XVIII/2020, pada Paragraf [3.17.8], yang mengatakan: “Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang- undang yang sedang dibahas. Dalam menerapkannya meaningful participation dalam setiap pembentukan undang-undang oleh Pembentuk undang-undang haruslah diukur tidak hanya berdasarkan kuantitas/jumlah pihak yang diundang, tetapi yang paling utama mengukur penerapan meaningful participation adalah berdasarkan kualitas dari penerapannya. Artinya penegasan partisipasi masyarakat terbuka dalam setiap tahap penyusunan menunjukkan pengakuan terhadap eksistensi meaningful participation. Untuk mengukurnya maka perlu dilihat setidak-tidaknya, sebagai berikut: 1. Apakah pihak yang diundang adalah benar-benar pihak yang concern dan dibuktikan dari aktivitas, komitmen dan konsistensi 60 pihak tersebut terhadap kepentingan yang diatur dalam Undang- Undang yang dibentuk. 2. Apakah pembentuk undang-undang dalam mengundang atau menerima pihak-pihak yang mempunyai kepentingan langsung/terdampak langsung terhadap undang-undang yang sedang dibentuk benar-benar mendengarkan pendapatnya sebagaimana prinsip right to be heard, kemudian setelah didengar, apakah pembentuk undang-undang mempertimbangkan pendapatnya pihak-pihak tersebut sebagaimana prinsip right to be considered, dan apakah setelah mendengar dan mempertimbangkan, apakah pembentuk undang-undang memberikan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan apabila pendapat tersebut ditolak atau tidak dimasukan menjadi norma dalam undang-undang tersebut sebagaimana prinsip right to be explained. 3. Apakah pembentuk undang-undang dalam mengundang pihak- pihak yang concern dalam undang-undang yang sedang dalam proses pembentukan seperti pengamat, pakar, juga diterapkan prinsip right to be heard, right to be considered, dan right to be explained. 5.22. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi tidak menggunakan ukuran kualitas tersebut, sama saja mahkamah konstitusi membiarkan terjadinya manipulasi terhadap penerapan Meaningful participation dalam pembentukan setiap undang-undang, sebab hal itu termasuk cluster NonParticipation (Non-Partisipasi). Artinya hal ini adalah bentuk pembangkangan terhadap konstitusi dan kedaulatan rakyat, serta bentuk penghianatan terhadap daulat rakyat yang dimanipulasi atas dasar keterwakilan rakyat di DPR sebagai perwakilannya yang kerap tidak mementingkan dan/atau tidak mendengar serta tidak mengakomodir kepentingan rakyat dalam membentuk Undang- Undang. 5.23. Bahwa hal inilah yang dialami oleh PARA PEMOHON yang sudah menjadi pengetahuan publik bahwa Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) selaku Pemohon I adalah pihak yang memiliki 61 anggota masyarakat adat paling banyak dari organisasi-organisasi lainnya yang concern dalam isu perlindungan serta pengembangan kehidupan masyarakat adat dan komunitas lokal. Demikian juga Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) selaku Pemohon II, serta Perkumpulan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) selaku Pemohon III, dan Pemohon IV yang adalah perseorangan yang benar-benar telah terdampak akibat pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang memiliki harapan besar dalam UU 32/2024, namun ternyata pihak-pihak tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan apalagi tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapat penjelasan dari pembentuk undang-undang terhadap semua inventarisir masalah yang diserahkan kepada pembentuk Undang-Undang tidak ada satupun yang diakomodir. 5.24. Bahwa akan menjadi bentuk manipulasi yang nyata ketika pembentuk undang-undang mengatakan telah melibatkan para pihak yang tidak memiliki concern, tidak memiliki konsistensi serta tidak memiliki kepentingan seperti PARA PEMOHON lalu kemudian atas dasar keterlibatan pihak-pihak tersebut, menjadi legitimasi bahwa Pembentuk Undang-Undang telah melibatkan publik secara maksimal. Pertanyaannya Publik yang mana yang dilibatkan? publik yang memiliki kepentingan langsung atau publik yang dikondisikan untuk memuluskan proses pembentukan undang-undang in casu UU 32/2024 yang sarat dengan kepentingan yang secara nyata dan terang benderang merugikan rakyat, di mana salah satu contohnya di mana secara nyata dan terang benderang hutan adat yang sudah dijamin dalam beberapa Putusan MK, dengan mudahnya dapat dikonversi menjadi hutan negara melalui UU 32/2024. 5.25. Bahwa hal inilah yang mendorong kami mengusulkan perlunya pemeriksaan setempat dalam proses pengujian formil untuk benar- benar mengetahui dan menyakinkan bahwa ada banyak lokasi-lokasi yang menjadi tempat berdiamnya kelompok/komunitas adat dan masyarakat adat yang terancam oleh UU 32/2024 akibat tidak melibatkan para pihak yang memiliki kepentingan langsung dan 62 mengetahui langsung serta memiliki inventaris data terkait keberadaan kelompok masyarakat adat dan komunitas lokal yang terancam keberadaannya. 5.26. Bahwa terhadap persoalan ini menjadi sangat penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan perlindungan yang secara jelas dan nyata terancam dengan pemberlakuan UU 32/2024. Terlebih lagi apabila kita mendasarkan pada peran Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of The Constitution, The Protector of Citizens Constitutional Rights, The Protecor of Human Rights, maka Mahkamah Konstitusi tentunya harus memberikan perlindungan kepada PARA PEMOHON dan seluruh Masyarakat Adat yang ada di Indonesia terlebih lagi dengan belum disahkannya Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka terhadap Pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A berdasarkan UUD 1945, Pasal 5 huruf a, huruf e dan huruf g serta Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang- Undang Nomor. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Oleh karenanya beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruhnya Permohonan PARA PEMOHON. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka PARA PEMOHON memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Uji Formil sebagai berikut: Dalam Provisi 1. Menyatakan Mengabulkan Permohonan Provisi PARA PEMOHON 2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber 63 Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953) ditunda pemberlakuannya sampai dengan adanya putusan Akhir 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Pasal 33 dan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) tetap berlaku sampai Mahkamah Konstitusi Memberikan Putusan Akhir. Dalam Pokok perkara 1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953) tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang- undang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Pasal 33 dan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) berlaku Kembali; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, 1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk Seluruhnya; 2. Menyatakan Pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 64 Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”; 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini; 4. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dengan mengakomodir usulan PARA PEMOHON dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan dengan mengakomodir usulan PARA PEMOHON maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953) menjadi inkonstitusional secara permanen; 5. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953); 6. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan 65 peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953); 7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-29, yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 21 Oktober 2024 dan tanggal 6 Mei 2025, serta Bukti P-30 sampai dengan Bukti P-32, yang tidak disahkan dalam persidangan, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Akta Pendirian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Persekutuan AMAN) Nomor 03 tertanggal 23 November 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Ellyza, S.H., M.Kn; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Akta Tentang Perubahan Anggaran Dasar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Nomor 02 tertanggal 01 Agustus Tahun 2023, yang dibuat di hadapan Notaris Ade Yasmin Syamsuddin, S.H., M.Kn; 66 7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia AHU-0001076.AH.01.08.Tahun 2023 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara tertanggal 11 Agustus 2023; 8. Bukti P-8 : Fotokopi KTP Sekretaris Jendral AMAN (Rukka Sombolinggi); 9. Bukti P-9 : Fotokopi Akta Pendirian tertanggal 10 Maret 1983 Nomor 11, yang dibuat di hadapan Dr. H. Erwal Gewang, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan terdaftar pada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 19 September 1983 Nomor 438/83; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Akta Pendirian diubah berdasarkan Akta Notaris Arman Lany, S.H. Tentang Akta Pendirian Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor. 05 Tanggal 24 Mei 2007; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Akta Notaris Arman Lany, S.H. Tentang Akta Perbaikan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Nomor 04 Tanggal 27 Agustus 2007; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Akta Notaris (Perubahan) Arman Lany SH., Nomor 04 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0029241, perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tanggal 27 Oktober 2021; 14. Bukti P-14 : Fotokopi KTP Ketua Pengurus Yayasan WALHI (Zenzi Zuhadi); 15. Bukti P-15 : Fotokopi KTP Sekretaris Pengurus Yayasan WALHI (Muhammad Ishlah); 16. Bukti P-16 : Fotokopi Akta Pendirian tertanggal 13 Maret 2009, Nomor 29, yang dibuat di hadapan H. Dana Sasmita, S.H., Notaris di Jakarta; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Akta Pendirian Nomor 1682, Tanggal 06 Desember 2022, di hadapan Notaris Hesti Sulistiati Bimasto, S.H., Notaris di Jakarta; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0012694.AH.01.07, 67 Tertanggal 21 Desember 2022 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan; 19. Bukti P-19 : Fotokopi KTP Sekretaris Jenderal KIARA (Susan Herawati Romica); 20. Bukti P-20 : Fotokopi KTP Mikael Ane sebagai Masyarakat Adat daerah Kabupaten Manggarai Timur; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Dokumen tidak terbuka terkiat Tahapan Penyusunan, Pembasahan dan Pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 aTahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Tulisan dengan judul Tinjauan “Analytical Scale of Participation” terhadap Peran Serta Masyarakat Dalam Kebijakan Penataan Ruang Di Indonesia, penulis: Johanes D. Lahunduitang, Fela Warouw, diterbitkan oleh Jurnal Media Matrasain Vol. 10 No. 2 Agustus 2013, dengan tautan https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jmm/article/view/4107/36 25. 23. Bukti P-23 : Fotokopi Permohonan Audiensi Nomor 05/BRWA-WGII/II/203, tertanggal 08 Maret 2023 dari Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam kelompok kerja Working Grup ICCAs Indonesian (WGII) yang terdiri dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Badan Registrasi Wilayah Adat, Perkumpulan HuMa, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif, WWF Indonesia, Yayasan Pusaka, Sawit Watch, Kiara, Yayasan Pengembangan Sumber Daya Hutan Indonesia; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Undangan dari Dewan Perwakilan Rakuat Indonesia (DPR RI) Nomor B/4688/LG 02/4/2024, tertanggal 06 April 2023 kepada Koalisi Masyarakat Sipil; 25. Bukti P-25 : Fotokopi surat penyampaian usulan masyarakat sipil atas Daftar Inventarisasi Masalah versi Pemerintah dan Draft Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya 68 Alam Hayati dan Ekosistemnya inisiasi Dewan Perwakilan Rakyat RI; 26. Bukti P-26 : Fotokopi usulan Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam sekelompok kerja Workong Group ICCAs Indonesian (WGII) yang terdiri dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Badan Registrasi Wilayah Adat, Perkumpulan HuMa, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif, WWF Indonesia, Yayasan Pusaka, Sawit Watch, Kiara, Yayasan Pengembangan Sumber Daya Hutan Indonesia, terhadap Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) usulan; 27. Bukti P-27 : Fotokopi surat dari Working Group ICCAs Indonesian (WGII) Nomor 004/BRWA-WGII/X/2024 kepada Sekretaris Jenderal DPR RI dan PPID DPR RI atas setiap proses penyusunan, pembahasan dan pengesahan UU Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 28. Bukti P-28 : Fotokopi Tracking permohonan dari Indonesia Parliamentary Center dan balasan dari Humas Setjen DPR RI melalui ppid..dpr.go.id terkait dengan adanya permohonan dari Indonesia Parliamentary Center kepada Pusat PElayanan Dokumen dan Informiasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai pembahasan RUU KSDAHE 29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat yang diterbitkan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Nomor B/9396/HM.04/8/2024, hal Jawaban Atas Keberatan, tertanggal 14 Agustus 2024. Ditujukan kepada Arif Adisaputro. 30. Bukti P-30 : Fotokopi masukan pembasahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya (KSDAE) yang disampaikan Putu Ardana Masyarakat Adat Dalem Tamblingan (MADT) Bali dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dilaksanakan Komisi IV DPR RI pada tanggal 10 April 2025 di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK.IV), Gedung Nusantara, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta; 69 31. Bukti P-31 : Fotokopi ringkasan eksekutif policy RUU KSDAHE yang diterbitkan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) serial Policy Brief Vol 2; 32. Bukti P-32 : Fotokopi deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Masyarakat Adat atau United Nations Declaration On The Rights of Indigenous Pepoles (UNDRIP). Selain itu, para Pemohon dalam persidangan tanggal 2 Mei 2025 mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Putu Ardana dan Arif Adiputro yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 2 Mei 2025 serta seorang saksi bernama Kasmita Widodo yang menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 Mei 2025 dan seorang Ahli bernama Bivitri Susanti, S.H., LL.M. yang menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Mei 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: SAKSI PARA PEMOHON 1. Putu Ardana  Saksi adalah Ketua Tim Sembilan Masyarakat Adat Dalem Tamblingan di Bali;  Bahwa pada tanggal 10 April 2023 saksi mendapat undangan RDP dari Komisi IV DPR untuk membahas RUU KSDAHE;  Bahwa Saksi dalam RDP tersebut menyampaikan mengenai penafikan faktor kultur dalam praktik konservasi serta perbedaan dalam praktik konservasi sesuai dengan bentang alam;  Bahwa pada saat RDP, anggota Komisi IV DPR hanya berjumlah 4 orang;  Bahwa Saksi hanya diberikan waktu 10 menit untuk paparan namun tidak ada tanggapan sama sekali;  Bahwa pemaparan Saksi ketika RDP tidak ada yang diakomodir;  Bahwa Saksi diundang DPR untuk hadir dalam RDPU bersama 5 pemerhati konservasi lainnya. Kelima undangan lain juga memaparkan pandangannya namun hanya direspon oleh 2 anggota Komisi DPR; 2. Arif Adiputro  Saksi berasal dari Indonesia Parlimantary Center (IPC), NGO yang berkerja memantau kinerja DPR; 70  Bahwa dasar hukum yang digunakan untuk memantau adalah UU MD3, UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU Keterbukaan Publik, Peraturan DPR tentang Tata Tertib, Peraturan DPR tentang Pembentukan Undang-Undang, Peraturan DPR tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan InformasiPublik, dan Persetjen DPR tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Legislasi;  Bahwa pada saat Tahap Penyusunan:  Terkait dengan transparansi pernyusunan Naskah Akademik (NA), tidak ditemukan NA pada website maupun kanal resmi DPR;  Terkait dengan transparansi pernyusunan RUU, deskripsi konsepnya tidak diumumkan;  Terkait dengan masukan publik atas konsep RUU dari 60 stakeholder keseluruhan diumumkan dan terdapat pandangan fraksi. Namun setelah tahap pembahasan tidak ditemukan pandangan fraksi;  Terdapat dengan 18 kali rapat namun hanya terdapat 1 laporan singkat yang diupload di kanal resmi DPR, 8 penayangan video rapat yang ditampikan di Parlemen TV;  Bahwa pada saat Tahap Pembahasan:  Terkait dengan transparansi penyampaian pengantar musyawarah, penjelasan atas RUU serta Pandangan Presiden dan DPR tidak diumumkan;  Terkait dengan transparansi pembahasan DIM, baik DIM dari Presiden maupun DIM dari DPD tidak ditemukan;  Terkait dengan transparansi penyampaian pendapat mini fraksi, Pandangan Presiden dan DPR tidak diumumkan;  Terkait dengan transparansi hasil rapat pembahasan, dari 30 rapat hanya 3 laporan singkat yang dipublikasikan, catatan rapat tidak ada dipublikasikan, risalah rapat maupun penayangan video tidak lengkap, hanya 5 video;  Bahwa Saksi pernah meminta informasi mengenai dokumen laporan singkat, catatan rapat, dan risalah rapat. Terhadap permintaan tersebut, tanggapan DPR pada 11 Juli 2024 adalah tidak berada dalam penguasaan PPID Setjen DPR RI serta link yang diberikan tidak dapat diunduh oleh Saksi. Sementara untuk permintaan DIM, Tim Panja menolak memberikan informasi; 71  Bahwa terkait dengan partisipasi publik, Saksi mencatat terdapat 16 akademisi, 8 organisasi masyarakat sipil, 7 orang pengusaha, dan 19 lembaga pemerintah;  Bahwa terdapat 49 rapat di mana 1 rapat adalah rapat paripurna.Adapun dari 48 rapat hanya 4 rapat yang dipublikasikan, 13 video yang dipublikasikan, sementara catatan dan risalah rapat tidak dipublikasikan;  Bahwa terkait dengan rapat pembahasan RUU terdapat 2 kali rapat konsinyering yang dilakukan di luar gedung DPR namun saksi tidak tahu di mana. Hal tersebut berdasarkan info yang saksi dapat setelah tidak adanya tampilan di Parlemen TV dan ruang rapat yang tertutup;  Bahwa IPC hadir langsung sebanyak 10 kali dalam rapat penyusunan dan pembahasan yang diselenggarakan DPR;  Bahwa IPC mengundang 4 orang anggota DPR untuk kegiatan diskusi publik tetapi hanya dihadiri oleh Bapak Khalid dari Fraksi Gerindra;  Bahwa IPC bersama masyarakat sipil seperti Forest Watch Indonesia, Garda Animalia, dan Sawit Watch mengadakan pertemuan melalui zoom virtual;  Bahwa akademisi yang hadir dalam tahap penyusunan dan tahap pembahasan berbeda-beda tetapi berdasarkan data, Prof. Jatna Supriyatna hadir pada kedua tahap tersebut. 3. Kasmita Widodo (Keterangan Tertulis) Saksi selaku Koordinator Working Group ICCA Indonesia (WGII) atau Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) menyampaikan keterangan Saksi dalam perkara pengujian formil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Nomor Perkara 132/PUU- XXII/2024 dengan argumentasi sebagai berikut: WGII dan Advokasi Human Right Based Approach Dalam Pengelolaan Konservasi Working Group ICCAs Indonesia atau WGII merupakan kelompok kerja yang terbentuk pasca terselenggaranya Simposium ICCAs di Bogor pada tanggal 13- 14 Oktober 2011. ICCAs Indonesia beranggotakan 9 NGO Nasional di Indonesia diantaranya adalah JKPP, KIARA, NTFP- EP Indonesia, WALHI, AMAN, Sawit Watch, Pusaka, Huma dan BRWA. 72 Kelompok kerja WGII bertujuan untuk mempromosikan dan meningkatkan pemahaman daripada praktik pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan oleh masyarakat adat dan komunitas lokal (ICCAs - Indigenous and Community Conserved Areas) yang berbasis pada kearifan lokal atau kebiasaan lokal yang dilakukan oleh mereka. WGII tergabung menjadi anggota ICCA Consortium sejak tahun 2015, dan sampai saat ini aktif dalam memperkuat gerakan ICCA baik level global dan nasional dalam rangka pengakuan hak-hak masyarakat adat dan komunitas atas wilayah, tanah dan ICCAs mereka. WGII di koordinir oleh seorang Host/Koordinator, dan pekerjaan manajerial kelompok kerja diorganisir oleh sebuah sekretariat dan Hostnya berada di Badan Registrasi Wilayah Adat dengan Koordinatornya ialah Saksi sendiri Kasmita Widodo. Working Group ICCA Indonesia Bersurat Kepada Komisi IV DPR RI Terkait Penyampaian Policy Brief Bahwa pada 8 Februari 2023, WGII membuat surat dengan nomor 05/BRWA- WGII/II/2023 perihal permohonan audiensi kepada Komisi IV DPR RI untuk membahas lebih lanjut poin-poin dalam kertas analisis kebijakan yang dibuat oleh WGII dan Koalisi Masyarakat Sipil. Bahwa WGII baru menerima respon dari surat yang ditujukan kepada Komisi IV DPR RI pada 6 April 2023 dengan Undangan dikirimkan melalui pesan WhatsApp kepada Narahubung WGII. WGII menerima Undangan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dilaksanakan pada 06 April 2023 dengan Undangan dari DPR bernomor B/4688/LG.02/4.2023. Bahwa RDPU tersebut dilaksanakan pada Senin, 10 April 2023 Pukul 14.00 WIB di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK. IV) dengan Agenda Acara Masukan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR RI/Korinbang dan ditandatangani oleh Rachmat Gobel. Bahwa Saksi menghadiri kegiatan RDPU dimaksud dalam kapasitas Saksi sebagai Kepala BRWA sekaligus Koordinator WGII. BRWA merupakan Pengampu atau Host dari Koalisi yang tergabung di dalam WGII. UU KSDAHE Tidak Memberikan Pengakuan dan Pelindungan Terhadap Masyarakat Adat Sesuai Dengan DIM Usulan Masyarakat Sipil 73 Bahwa, WGII telah menyampaikan di dalam RDPU Komisi IV DPR RI, baik melalui persentasi maupun DIM Usulan Masyarakat Sipil tentang pentingnya Pengakuan dan Pelindungan Masyarakat Adat. Bahwa masukan yang diberikan dalam DIM Usulan Masyarakat Sipil pertama untuk pengakuan dan pelindungan Masyarakat Adat dimulai dari konsideran Menimbang Draft RUU KSDAHE. Bahwa kami menyampaikan perlunya memasukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/ 2010 bertanggal 16 Juni 2011. vide [3.15.4] menyebutkan bahwa adanya anak kalimat “dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka sebesar-besar kemakmuran rakyat-lah yang menjadi ukuran utama bagi negara dalam menentukan pengurusan, pengaturan atau pengelolaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Di samping itu, penguasaan oleh negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus juga memperhatikan hak-hak yang telah ada, baik hak individu maupun hak kolektif yang dimiliki masyarakat hukum adat (hak ulayat). Bahwa kami juga memberikan masukan terhadap Pasal 1 angka 2 Draft RUU KSDAHE terkait Penambahan unsur keadilan, inklusifitas dan keberlanjutan adalah didasarkan Bagian Menimbang (Section C Point 1) dari Kesepakatan CBD COP-15 (Kunming Montreal Global Biodiversity Framework), pada perkembangannya konservasi tidak hanya bermakna pada konservasi sumberdaya genetik namun perlu mengakui peran dan kontribusi penting masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai penjaga keanekaragaman hayati dan sebagai mitra dalam konservasi, restorasi, dan pemanfaatan berkelanjutan. Bahwa pentingnya penyelarasan draft RUU KSDAHE dengan Kesepakatan CBD COP-15 (Kunming Montreal Global Biodiversity Framework) yang disampaikan oleh Masyarakat Sipil juga disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR RI yakni Budisatrio Djiwandono yang menyampaikan perlunya menyelaraskan substansi UU 5/90 dengan target-target KM-GBF.[ Pada menit 01.57.35 – 01.59.32 RDPU yang disiarkan secara terbuka melalui https://youtube.com/live/lKhGwbHNlw8?feature=share. Anggota Komisi IV DPR RI itu menyampaikan “Saksi juga berterima kasih sudah diingatkan berkali-kali oleh WGII dan Pokja Konservasi mengenai pengelolaan secara kolaboratif tetapi juga aspek-aspek dari COP 15 Convention on Biological Diversity itu menarik 74 beberapa hal untuk kami adopsi menjadi butir-butir pemikiran dalam penyempurnaan undang-undang ini] Bahwa kami juga mencoba memberikan penguatan terhadap keberadaan masyarakat adat dalam Draft RUU KSDAHE yang coba dihapuskan oleh Pemerintah di dalam Pasal 1 angka 24 Draft RUU KSDAHE. Kami menyampaikan bahwa Masyarakat Adat tetap harus diatur dalam RUU KSDAHE sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) serta Putusan MK 35/2012 yang menyatakan bahwa hutan adat bukanlah hutan negara, dan keberadaan masyarakat hukum adat tidaklah dapat diatur berdasarkan status kawasan hutan, sehingga sebagian masyarakat adat yang wilayahnya ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi juga memiliki hak asal usul dan perlu diakui dan dilindungi keberadaannya. Bahwa kami juga melibatkan seorang Pakar dalam DIM Usulan Masyarakat Sipil untuk memperkuat pengakuan dan pelindungan Masyarakat Adat. Menurut Yance Arizona, PhD hal ini juga sejalan dengan tafsir Pasal 28i ayat (3) Sebagaimana belum disahkannya RUU Masyarakat hukum adat maka terjadi kekosongan hukum dalam menyelesaikan isu masyarakat hukum adat/wilayah adat dalam kawasan konservasi, dan demikian berdasarkan pasal ini pengaturan pengakuan masyarakat adat dapat diatur dalam kebijakan yang bersifat sektoral yang akan berdampak pada kehidupan masyarakat hukum adat. Faktanya ada lebih dari 3 juta wilayah adat yang berada di kawasan konservasi (AMAN,2022) yang seringkali menimbulkan konflik antara masyarakat adat dan kawasan konservasi. Bahwa, Pengaturan masyarakat adat dalam RUU Konservasi dapat menjadi resolusi konflik dan menunjukan perubahan pendekatan konservasi berbasis hak yang diatur dalam keputusan Kunming Montreal Global Biodiversity Framework sebagai kesepakatan dari pertemuan Conference of the Parties dari Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention of Biological Diversity) ke-15 yang memuat 7 target baru mengenai perlindungan, pengakuan dan penghormatan hak-hak masyarakat adat (termasuk perempuan dan generasi muda) termasuk pengetahuan tradisional mereka dalam penyelenggaraan konservasi secara global. Sehingga Indonesia sebagai 1 dari 196 negara anggota CBD dapat menunjukan komitmennya dengan cara mengadopsi target konservasi dalam 75 Kunming Montreal Global Biodiversity Framework ke dalam instrumen hukum nasional salah satunya adalah RUU KSDAHE. Bahwa, dengan banyaknya masukan terkait pengakuan dan pelindungan Masyarakat Adat di dalam DIM Usulan Masyarakat Sipil membuat kami semangat untuk memastikan RUU KSDAHE yang disusun dapat mengakomodasinya. Saksi perlu sampaikan, informasi terkait apakah keputusan Kunming Montreal Global Biodiversity Framework sebagai kesepakatan dari pertemuan Conference of the Parties dari Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention of Biological Diversity) ke-15 yang memuat 7 target baru mengenai perlindungan, pengakuan dan penghormatan hak-hak masyarakat adat dimasukan dan menjadi rujukan dalam RUU KSDAHE tidak dapat dikawal. Hal ini disebabkan dokumen yang seharusnya terbuka dan dapat diakses oleh publik, menjadi tertutup dan tidak dapat ditemukan di dalam website DPR. Bahwa ini membuat saksi bertanya-tanya, bagaimana mungkin pembahasan draft RUU KSDAHE yang hendak memasukan substansi mengenai perlindungan, pengakuan dan penghormatan hak-hak masyarakat adat justru dilakukan secara tertutup dan tidak inklusif dengan tidak terbukanya dokumen pembahasan dan rapat-rapat yang dilakukan. Keterangan DPR Tidak Akui Daftar Inventarisasi Masalah Usulan Masyarakat Sipil Keliru Dan Tidak Sesuai Dengan Statemen Anggota Komisi IV DPR RI. Bahwa usulan-usulan kami di dalam DIM Usulan Masyarakat Sipil terkait dengan pengakuan dan pelindungan Masyarakat Adat direspon dalam RDPU. Bahwa, salah satu Anggota Komisi IV DPR RI yang hadir dalam RDPU menyampaikan yakni Bapak Darori Wonodipuro setuju akan peran penting masyarakat adat dan perlunya pengakuan untuk mereka. Ia juga mengajak memikirkan terobosan apa yang memungkinkan untuk mengakui keberadaan masyarakat adat melalui UU KSDAHE namun bukan dengan Perda. [Pada menit 01.34.20 RDPU yang disiarkan secara terbuka melalui https://youtube.com/live/lKhGwbHNlw8?feature=share. Anggota Komisi IV DPR RI itu menyampaikan bahwa “Saksi sangat setuju memang masyarakat adat dilibatkan, diakui keberadaannya, dan ini di UU 41 Kehutanan sudah ada. Cuma memang agak aneh, kalau masyarakat adat di Kawasan konservasi, beda dengan di hutan lindung dan hutan produksi, disana sudah diatur keberadaan 76 masyarakat adat itu berdasarkan peraturan daerah tetapi kenapa pemerintah daerah kurang menarik buat Perda. Apa kira-kira payung di konservasi, (jika) tidak perlu Perda, maka apa? Apa kira-kira yang pas, diakui negara tapi bukan Perda”] Bahwa, respon yang diberikan ternyata tidak dapat dikawal oleh Masyarakat Sipil pasca RDPU hingga RUU disahkan akibat informasi yang tidak dibuka kepada publik. Hal ini ditunjukan dari hilangnya berbagai ketentuan terkait pengakuan dan pelindungan Masyarakat Adat di dalam UU KSDAHE. Bahwa selama proses RDPU tersebut, kami juga menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah Tanggapan Masyarakat Sipil Terhadap DIM Pemerintah Dan Rancangan Undang-Undang Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Inisiasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Namun apabila merujuk pada persidangan di Mahkamah Konstitusi pada Senin, 28 April 2025 dinyatakan DIM Tanggapan Masyarakat Sipil tidak dipertimbangkan oleh Pembentuk Undang-Undang dengan menyebutkan bahwa Perwakilan DPR yakni Rudianto Lallo menyampaikan “masukan-masukan yang telah disampaikan diberikan oleh Para Pemohon selama masa pembentukan undang-undang a quo dalam bentuk apa pun tidak dapat disebut sebagai DIM. Yang dimaksud dengan DIM adalah Daftar Inventaris Masalah yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, bukan yang dibuat oleh masyarakat”. Bahwa Pasal 8 ayat (2) Draft RUU KSDAHE tersebut berbunyi “Wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Kawasan Konservasi dan Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi serta termasuk di dalamnya kawasan hutan adat”. Bahwa pada DIM Usulan Masyarakat Sipil, kami memberikan catatan dan masukan kepada Pembentuk Undang-Undang bahwa penghapusan “serta termasuk di dalamnya kawasan hutan adat” menghindari konflik norma mengenai status hutan adat, berdasarkan Putusan MK 35/PUU-X/2012 Jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hutan adat merupakan domain hutan hak sehingga tidak dapat masuk ke dalam rezim hutan negara (KSA/KPA)/ ekosistem penting di luar kawasan konservasi. Bahwa masukan dan usulan perbaikan di dalam Draft RUU KSDAHE yang diberikan catatan oleh Kami melalui DIM Usulan Masyarakat Sipil tidak mendapatkan kejelasan informasi dan jawaban ataupun informasi terkait 77 perkembangan dari DIM tersebut. Ditambah, keterbatasan akses informasi yang diterima oleh kami dikarenakan website DPR RI tidak sama sekali membuka dokumen-dokumen rapat pembahasan RUU KSDAHE. Bahwa, dalam RDPU juga disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR RI yakni Darori Wonodipuro bahkan mempersilahkan masyarakat sipil dan masyarakat adat untuk memberikan rekomendasi pasal per pasal [ Pada menit 01.38.36 RDPU yang disiarkan secara terbuka melalui https://youtube.com/live/lKhGwbHNlw8?feature=share. Anggota Komisi IV DPR RI itu menyampaikan “Silahkan draft yang sudah ada, rekomendasinya pasal apa]. Bahkan DIM Usulan Masyarakat Sipil membuat tertarik Anggota Komisi IV DPR RI saat itu yakni Budisatrio Djiwandono yang merespon pemaparan dari WGII dan meminta DIM masyarakat sipil untuk menjadi pertimbangan [Pada menit 01.03.31 RDPU yang disiarkan secara terbuka melalui https://youtube.com/live/lKhGwbHNlw8?feature=share. Anggota Komisi IV DPR RI itu menyampaikan “Saksi juga sangat tertarik untuk mendapatkan DIM-nya masyarakat sipil, ini akan menjadi hal yang menarik”] Selain itu, Budisatrio Djiwandono juga meminta masukkan dari masyarakat sipil pasal per pasal [Pada menit 02.04.24 RDPU yang disiarkan secara terbuka melalui https://youtube.com/live/lKhGwbHNlw8?feature=share. Anggota Komisi IV DPR RI itu menyampaikan “kami tunggu apabila memang sudah ada usulan-usulan, pasal per pasal, Saksi tadi lihat dari pokja konservasi sudah ada, tapi dari Mba Cindy dan tim kalau memang sudah ada silahkan. Itu akan menjadi bahan untuk kami, nanti setelah hari raya idul fitri kita Kembali ke masa sidang kita kawal bersama”] Bahwa, jika pembentuk undang-undang hanya meminta DIM Usulan Masyarakat Sipil namun tidak ada keberlanjutan terkait apakah DIM Usulan Masyarakat Sipil akan ditindaklanjuti atau didiskusikan lebih lanjut, praktik ini menempatkan kami hanya sebagai tokenistik partisipasi dalam pembentukan undang-undang. Bahwa, saksi juga terkejut saat mendengarkan keterangan DPR bahwa masukan-masukan yang telah disampaikan diberikan oleh Para Pemohon selama masa pembentukan undang-undang a quo dalam bentuk apa pun tidak dapat disebut sebagai DIM. Yang dimaksud dengan DIM adalah Daftar Inventaris Masalah yang dibuat oleh pembentuk undang undang, bukan yang dibuat oleh masyarakat. 78 Bahwa tentu saja hal ini membuat saksi terkejut dan bingung dengan keterangan DPR yang disampaikan di hadapan Majelis Sidang Mahkamah Konstitusi Yang Mulia tersebut bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR RI saat RDPU. Pembentuk Undang-Undang Tidak Lagi Melibatkan Koalisi Masyarakat Sipil Dalam Pembahasan RUU KSDAHE Pasca RDPU. Bahwa kami perlu menyampaikan kepada para Hakim Yang Mulia, bahwa kami Working Group ICCA Indonesia atau WGII serta anggota Koalisi Masyarakat Sipil tidak lagi dilibatkan dalam pembahasan draft RUU KSDAHE pasca RDPU yang diselenggarakan pada 10 April 2023. Bahwa kami terus memantau perkembangan dari rapat ke rapat, namun hasil pembahasannya tidak dapat diakses melalui website DPR. Website DPR bahkan tidak membuka informasi terkait dengan Laporan Singkat, Informasi Perkembangan hingga Informasi lain terkait dengan pembahasan RUU KSDAHE termasuk DIM Usulan Masyarakat Sipil yang disampaikan atau diserahkan kepada DPR. Bahkan, kami telah melakukan upaya permohonan informasi kepada Pusat Pelayanan Dokumen dan informasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Surat Nomor 004/BRWA-WGII/X/2024 pada 14 Oktober 2024. Pada surat tersebut kami telah menjelaskan bahwa dalam upaya mengetahui lebih jauh proses dan perjalanan pembentukan UU No 32/2024 mulai dari tahapan penyusunan, pembahasan hingga pengesahan maka kami telah coba mengakses informasi terkait UU No 32/2024 melalui situs dpr.go.id. Namun, dari hasil penelusuran sumber resmi tersebut, kami masih belum menemukan informasi lengkap terkait dengan proses dan tahapan penyusunan, pembahasan hingga pengesahan UU No 32/2024 atau seluruh Dokumen Pembahasan UU No 32/2024. Berkaitan dengan hal tersebut, sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi, kami hendak meminta kepada Sekretaris Jenderal DPR RI untuk membuka, memberikan dan mengirimkan salinan informasi proses penyusunan, pembahasan dan pengesahan UU No 32/2024. Data-data yang dimintakan terlampir dalam surat ini. Permohonan data-data yang dimintakan merupakan data-data yang bersifat terbuka, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 79 Bahwa kami baru menerima jawaban dari Pihak PPID DPR RI melalui pesan whatsapp pada 11 November. Isi surat jawaban dari PPID DPR RI yakni “informasi lain yang dimohonkan sebagaimana tertera pada surat Permohonan Informasi, tidak dapat diberikan karena tidak dalam penguasaaan PPID Sekretariat Jenderal DPR RI”. Bahwa pada lampiran surat tersebut, secara rinci kami memintakan 29 Dokumen yang tidak dibuka oleh Pembentuk Undang-Undang selama proses pembahasan Revisi UU KSDAHE, detailnya sebagai berikut: Kebutuhan Data dari Permohonan Informasi Working Group ICCAs Indonesia No Agenda Pembahasan Revisi UU KSDAHE berdasarkan Website DPR RI Kebutuhan Informasi Dimintakan Jawaban PPID DPR RI 1 Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Menteri Kelautan dan Perikanan Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Pimpinan Komite II Dewan Perwakilan Daerah RI (Pembahasan DIM RUU) yang diselenggarakan pada 5 Desember 2022 ● Daftar hadir ● Dokumen perbaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) atas Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, selambat- lambatnya minggu kedua Januari Tahun 2023 dari Komisi IV DPR RI kepada Pemerintah ● Hanya ada laporan singkat dengan substansi dituliskan Rapat Tertutup ● Dokumen selebihnya tidak diberikan atau tidak dapat diberikan karena tidak dalam penguasaan PPID Sekretariat Jenderal DPR RI 2 Pembicaraan Tingkat I Rapat Intern Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang diselenggarakan pada 1 Februari 2023 ● Daftar hadir ● Laporan singkat ● Hanya ada laporan singkat dengan substansi dituliskan Rapat Tertutup ● Dokumen selebihnya tidak diberikan atau tidak dapat diberikan karena tidak dalam penguasaan PPID Sekretariat Jenderal DPR RI 80 3 Pembicaraan Tingkat I Rapat Intern Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang diselenggarakan pada 7 Februari 2023 ● Daftar hadir ● Laporan singkat ● Hanya ada laporan singkat dengan substansi dituliskan Rapat Tertutup ● Dokumen selebihnya tidak diberikan atau tidak dapat diberikan karena tidak dalam penguasaan PPID Sekretariat Jenderal DPR RI 4 Pembicaraan Tingkat I Rapat Intern Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang diselenggarakan pada 8 Februari 2023 ● Daftar hadir ● Laporan singkat ● Hanya ada laporan singkat dengan substansi dituliskan Rapat Tertutup ● Dokumen selebihnya tidak diberikan atau tidak dapat diberikan karena tidak dalam penguasaan PPID Sekretariat Jenderal DPR RI 5 Pembicaraan Tingkat I Rapat Intern Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang diselenggarakan pada 13 Februari 2023 ● Daftar hadir ● Laporan singkat ● Hanya ada laporan singkat dengan substansi dituliskan Rapat Tertutup ● Dokumen selebihnya tidak diberikan atau tidak dapat diberikan karena tidak dalam penguasaan PPID Sekretariat Jenderal DPR RI 6 Pembicaraan Tingkat I Rapat Intern Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang diselenggarakan pada 14 Februari 2023 ● Daftar hadir ● Laporan singkat ● Hanya ada laporan singkat dengan substansi dituliskan Rapat Tertutup ● Dokumen selebihnya tidak diberikan atau tidak dapat diberikan karena tidak dalam penguasaan PPID Sekretariat Jenderal DPR RI 7 Pembicaraan Tingkat I Rapat Intern Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang diselenggarakan pada 15 Maret 2023 ● Daftar hadir ● Laporan singkat ● Hanya ada laporan singkat dengan substansi dituliskan Rapat Tertutup ● Dokumen selebihnya tidak diberikan atau tidak dapat diberikan karena tidak dalam penguasaan PPID Sekretariat Jenderal DPR RI 81 8 Pembicaraan Tingkat I Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerhati Konservasi yang diselenggarakan pada 10 April 2023 ● Daftar hadir ● Laporan singkat ● Dokumen notulensi rapat ● Hanya ada laporan singkat dengan substansi dituliskan Rapat Tertutup ● Dokumen selebihnya tidak diberikan atau tidak dapat diberikan karena tidak dalam penguasaan PPID Sekretariat Jenderal DPR RI 9 Pembicaraan Tingkat I Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pakar/Akademisi yang diselenggarakan pada 11 April 2023 ● Daftar hadir ● Laporan singkat ● Dokumen notulensi rapat ● Hanya ada laporan singkat dengan substansi dituliskan Rapat Tertutup ● Dokumen selebihnya tidak diberikan atau tidak dapat diberikan karena tidak dalam penguasaan PPID Sekretariat Jenderal DPR RI 10 Pembahasan Pembicaraan Tingkat I Rapat Intern Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang diselenggarakan pada 22 Mei 2023 ● Daftar hadir ● Laporan singkat ● Hanya ada laporan singkat dengan substansi dituliskan Rapat Tertutup ● Dokumen selebihnya tidak diberikan atau tidak dapat diberikan karena tidak dalam penguasaan PPID Sekretariat Jenderal DPR RI 11 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI diselenggarakan pada 15 Juni 2023 ● Daftar hadir ● Laporan singkat ● Bahan dari DPR, Pemerintah dan Komite II DPD RI dalam rapat pembahasan ● Hanya ada laporan singkat dengan substansi dituliskan Rapat Tertutup ● Dokumen selebihnya tidak diberikan atau tidak dapat diberikan karena tidak dalam penguasaan PPID Sekretariat Jenderal DPR RI 12 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI diselenggarakan pada 26 Juni 2023 ● Daftar hadir ● Laporan singkat ● Bahan dari DPR, Pemerintah dan Komite II DPD RI dalam rapat pembahasan ● Hanya ada laporan singkat dengan substansi dituliskan Rapat Tertutup ● Dokumen selebihnya tidak diberikan atau tidak dapat diberikan karena tidak dalam penguasaan PPID Sekretariat Jenderal DPR RI 82 13 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI diselenggarakan pada 27 Juni 2023 ● Daftar hadir ● Laporan singkat ● Bahan dari DPR, Pemerintah dan Komite II DPD RI dalam rapat pembahasan ● Hanya ada laporan singkat dengan substansi dituliskan Rapat Tertutup ● Dokumen selebihnya tidak diberikan atau tidak dapat diberikan karena tidak dalam penguasaan PPID Sekretariat Jenderal DPR RI 14 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI yang diselenggarakan pada 10 Juli 2023 ● Daftar hadir ● Laporan singkat ● Bahan dari DPR, Pemerintah dan Komite II DPD RI dalam rapat pembahasan ● Hanya ada laporan singkat dengan substansi dituliskan Rapat Tertutup ● Dokumen selebihnya tidak diberikan atau tidak dapat diberikan karena tidak dalam penguasaan PPID Sekretariat Jenderal DPR RI 15 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI yang diselenggarakan pada 11 Juli 2023 ● Daftar hadir ● Laporan singkat ● Bahan dari DPR, Pemerintah dan Komite II DPD RI dalam rapat pembahasan ● Hanya ada laporan singkat dengan substansi dituliskan Rapat Tertutup ● Dokumen selebihnya tidak diberikan atau tidak dapat diberikan karena tidak dalam penguasaan PPID Sekretariat Jenderal DPR RI 16 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI yang diselenggarakan pada 19 September 2023 ● Daftar hadir ● Laporan singkat ● Bahan dari DPR, Pemerintah dan Komite II DPD RI dalam rapat pembahasan ● Hanya ada laporan singkat dengan substansi dituliskan Rapat Tertutup ● Dokumen selebihnya tidak diberikan atau tidak dapat diberikan karena tidak dalam penguasaan PPID Sekretariat Jenderal DPR RI 17 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI yang ● Daftar hadir ● Laporan singkat ● Bahan dari DPR, Pemerintah dan Komite II DPD RI dalam rapat pembahasan ● Hanya ada laporan singkat dengan substansi dituliskan Rapat Tertutup ● Dokumen selebihnya tidak diberikan atau tidak dapat diberikan karena tidak dalam penguasaan PPID Sekretariat Jenderal DPR RI 83 diselenggarakan pada 20 September 2023 18 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI yang diselenggarakan pada 25 September 2023 ● Daftar hadir ● Laporan singkat ● Bahan dari DPR, Pemerintah dan Komite II DPD RI dalam rapat pembahasan ● Hanya ada laporan singkat dengan substansi dituliskan Rapat Tertutup ● Dokumen selebihnya tidak diberikan atau tidak dapat diberikan karena tidak dalam penguasaan PPID Sekretariat Jenderal DPR RI 19 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI (dilanjutkan dengan Pembentukan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi) yang diselenggarakan pada 02 Oktober 2023 ● Daftar hadir ● Laporan singkat ● Bahan dari DPR, Pemerintah dan Komite II DPD RI dalam rapat pembahasan ● Hasil Pembentukan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi) ● Hanya ada laporan singkat dengan substansi dituliskan Rapat Tertutup ● Dokumen selebihnya tidak diberikan atau tidak dapat diberikan karena tidak dalam penguasaan PPID Sekretariat Jenderal DPR RI 20 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Tim Pemerintah dan Komite II DPD RI yang diselenggarakan pada 15 November 2023 ● Daftar hadir ● Laporan singkat ● Bahan dari DPR, Pemerintah dan Komite II DPD RI dalam rapat pembahasan ● Hanya ada laporan singkat dengan substansi dituliskan Rapat Tertutup ● Dokumen selebihnya tidak diberikan atau tidak dapat diberikan karena tidak dalam penguasaan PPID Sekretariat Jenderal DPR RI 21 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Tim Pemerintah dan Komite II DPD RI yang diselenggarakan pada 22 November 2023 ● Daftar hadir ● Laporan singkat ● Bahan dari DPR, Pemerintah dan Komite II DPD RI dalam rapat pembahasan ● Hanya ada laporan singkat dengan substansi dituliskan Rapat Tertutup ● Dokumen selebihnya tidak diberikan atau tidak dapat diberikan karena tidak dalam penguasaan PPID Sekretariat Jenderal DPR RI 84 22 Pembicaraan Tingkat I Rapat Tim Perumus Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI yang diselenggarakan pada 27 November 2023 ● Daftar hadir ● Laporan singkat ● Bahan dari DPR, Pemerintah dan Komite II DPD RI dalam rapat pembahasan ● Hanya ada laporan singkat dengan substansi dituliskan Rapat Tertutup ● Dokumen selebihnya tidak diberikan atau tidak dapat diberikan karena tidak dalam penguasaan PPID Sekretariat Jenderal DPR RI 23 Pembicaraan Tingkat I Rapat Tim Perumus/Tim Sinkronisasi Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE), Menyempurnakan dan menyelaraskan rumusan materi RUU tentang KSDAHE sesuai keputusan Raker dan Rapat Panja yang diselenggarakan pada 19 Maret 2024 ● Daftar hadir ● Laporan singkat ● Hasil penyempurnaan dan penyelarasan rumusan materi RUU tentang KSDAHE ● Hanya ada laporan singkat dengan substansi dituliskan Rapat Tertutup ● Dokumen selebihnya tidak diberikan atau tidak dapat diberikan karena tidak dalam penguasaan PPID Sekretariat Jenderal DPR RI 24 Pembicaraan Tingkat I Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU tentang KSDHAE dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI. Agenda: Menyusun Laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi kepada Panitia Kerja RUU tentang KSDAHE yang diselenggarakan pada 29 Mei 2024 ● Daftar hadir ● Laporan singkat ● Hasil penyusunan laporan tim perumus dan tim sinkronisasi ● Surat hasil laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi kepada Panitia Kerja RUU tentang KSDAHE ● Hanya ada laporan singkat dengan substansi dituliskan Rapat Tertutup ● Dokumen selebihnya tidak diberikan atau tidak dapat diberikan karena tidak dalam penguasaan PPID Sekretariat Jenderal DPR RI 25 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI Agenda: Mendengarkan Laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi yang ● Daftar hadir ● Laporan singkat ● Hasil penyusunan laporan tim perumus dan tim sinkronisasi ● Pendapat DPR, Pemerintah dan Komite II DPD RI terkait Laporan Tim Perumus ● Hanya ada laporan singkat dengan substansi dituliskan Rapat Tertutup ● Dokumen selebihnya tidak diberikan atau tidak dapat diberikan karena tidak dalam penguasaan PPID Sekretariat Jenderal DPR RI 85 diselenggarakan pada 30 Mei 2024 dan Tim Sinkronisasi yang diselenggarakan pada 30 Mei 2024 26 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang KSDAHE dengan Pemerintah dan DPD RI Agenda: Membahas Laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi terkait Ketentuan Pidana ● Daftar hadir ● Laporan singkat ● Hasil penyusunan laporan tim perumus dan tim sinkronisasi terkait Ketentuan Pidana ● Pendapat DPR, Pemerintah dan Komite II DPD RI terkait Laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi yang diselenggarakan pada 30 Mei 2024 terkait Ketentuan Pidana ● Hanya ada laporan singkat dengan substansi dituliskan Rapat Tertutup ● Dokumen selebihnya tidak diberikan atau tidak dapat diberikan karena tidak dalam penguasaan PPID Sekretariat Jenderal DPR RI 27 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan DPD RI yang diselenggarakan pada 13 Juni 2024 ● Daftar hadir ● Laporan singkat ● Catatan hasil pandangan dan pendapat DPR, Pemerintah dan Komite II DPD RI ● Hanya ada laporan singkat dengan substansi dituliskan Rapat Tertutup ● Dokumen selebihnya tidak diberikan atau tidak dapat diberikan karena tidak dalam penguasaan PPID Sekretariat Jenderal DPR RI 28 Pembicaraan Tingkat I Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Pemerintah dan DPD RI yang diselenggarakan pada 13 Juni 2024 ● Daftar hadir ● Laporan singkat ● Catatan hasil rapat dan pendapat DPR, Pemerintah dan Komite II DPD RI ● Hanya ada laporan singkat dengan substansi dituliskan Rapat Tertutup ● Dokumen selebihnya tidak diberikan atau tidak dapat diberikan karena tidak dalam penguasaan PPID Sekretariat Jenderal DPR RI 29 Pembicaraan Tingkat II Rapat Paripurna DPR RI yang diselenggarakan pada 09 Juli 2024 ● Daftar hadir ● Laporan singkat ● Pandangan Fraksi ● Hanya ada laporan singkat dengan substansi dituliskan Rapat Tertutup ● Dokumen selebihnya tidak diberikan atau tidak 86 ● Persetujuan atas RUU dapat diberikan karena tidak dalam penguasaan PPID Sekretariat Jenderal DPR RI AHLI PARA PEMOHON Bivitri Susanti, S.H., LL.M. (Keterangan Tertulis) "I participate, you participate, he participates, we participate, you participate ...they profit." Gambar di atas Ahli ambil dari artikel Sherry R. Arnstein yang diterbitkan pada 1969: “A Ladder of Citizen Participation.” [Sherry R. Arnstein, "A Ladder of Citizen Participation," JAIP, Vol. 35, No. 4, July 1969, pp. 216-224.]. Ia mengambilnya dari poster pada sebuah demonstrasi mahasiswa di Prancis pada musim semi 1968. Tulisan Arnstein sudah berumur 58 tahun saat ini, namun masalahnya masih sama: partisipasi-pura-pura atau berpura-pura partisipasi agar hasilnya tak diuji formil ke Mahkamah Konstitusi. Artikel Arnstein ini dikenal luas karena kerap dikutip karena menawarkan gambaran yang mudah dikenal. Ia mengilustrasikan tingkatan partisipasi mulai dari situasi yang sebenarnya tidak partisipatif, bahkan manipulatif, sampai pada situasi di mana warga memiliki kontrol dalam membuat kebijakan. Gambar: Tangga Partisipasi Arnstein. Sumber: Arnstein, 1969. Meski tak lazim, Ahli menggunakan gambar poster itu di awal Keterangan Ahli ini karena bermakna mendalam. Arnstein mengatakan: “The poster highlights the fundamental point that participation without redistribution of power is an empty and frustrating process for the powerless. 87 It allows the powerholders to claim that all sides were considered, but makes it possible for only some of those sides to benefit. It maintains the status quo.” [Id., hlm. 216] Belakangan ini di Indonesia, situasi inilah yang tengah terjadi, dengan adanya banyak pembahasan rancangan undang-undang (RUU) yang dilakukan secara ‘ugal-ugalan,’ dengan mengesampingkan partisipasi bermakna, meskipun Mahkamah sudah memberikan koridor yang jelas dalam Putusan No. 91/PUU- XVIII/2020. Setelah dibacakannya putusan tersebut pada November 2021, tak banyak perbaikan yang terjadi. Bahkan, ironisnya, Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang dibatalkan oleh Putusan No. 91/PUU- XVIII/2020 tersebut justru dibuat dengan proses yang tidak memperhatikan partisipasi sama sekali, karena pemerintah justru mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pada 30 Desember 2022. DPR RI kemudian segera mengesahkan Perppu tersebut. Situasi ini sebenarnya sudah serupa pembangkangan terhadap konstitusi, seperti dinyatakan dalam Putusan 98/PUU-XVI/2018: “[D]alam hal suatu lembaga atau masyarakat tidak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi, hal demikian merupakan bentuk nyata dari pembangkangan terhadap konstitusi.” [Putusan 98/PUU-XVI/2018, hlm. 26.] Terlepas dari perkara No. 91/PUU-XVIII/2020 itu sendiri, fenomena membangkang ini terus menerus dilakukan oleh pembentuk undang-undang, salah satunya dalam perkara a quo. Karena itu, izinkan Ahli kembali banyak mengutip dan menguatkan catatan Mahkamah dalam Putusan No. 91/PUU- XVIII/2020 tersebut, selain memberikan Keterangan mengenai menguatnya fenomena proses legislasi ugal- ugalan ini dalam konteks melemahnya demokrasi. Power dan Warburton menyebutnya sebagai “regresi demokrasi.” 4 Dalam konteks hukum, pandangan Javier Corrales5 dan Kim Lane Scheppele6 mengenai “autocratic legalism,” juga kerap dikutip dalam sidang-sidang Mahkamah. Bahkan dalam beberapa analisis pendek yang belum sempat Ahli tuangkan menjadi artikel jurnal yang lebih serius, pandangan Levitsky dan Way7 mengenai “Competitive Authoritarism” juga sudah sering Ahli diskusikan, melihat situasi belakangan ini. Semua pandangan yang Ahli kutip di atas menganalisis situasi yang serupa, yaitu sebuah gejala otoritarianisme yang semakin menguat, sementara beberapa elemen demokrasi, terutama lembaga- lembaga negara dan prosedur demokrasi tetap dipertahankan hanya sebagai tameng untuk mengatakan bahwa negara ini belum 88 menjadi otoriter. Padahal demokrasi sudah serupa cangkang kosong, yang isinya nyaris tidak ada. Saat ini barangkali prosedur formal yang masih tersedia dan terus menerus dipertahankan oleh kelompok-kelompok pro-demokrasi dan pro-negara- hukum hanya pengadilan, terutama Mahkamah. ISU Ada tiga isu yang akan Ahli elaborasi berdasarkan catatan di atas dan perkembangan dalam persidangan perkara a quo. 1. Apa urgensi keterlibatan dan partisipasi masyarakat secara bermakna dalam memberikan masukan terkait proses pembentukan Undang-Undang? 2. Bagaimana peran partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Undang- Undang? 3. Bagaimana “penerjemahan” Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 oleh pembentuk undang- undang? RUJUKAN DASAR HUKUM Selain UUD 1945 dan Undang-Undang a quo, beberapa rujuan dasar hukum yang digunakan dalam mengelaborasi isu-isu di atas adalah sebagai berikut. 1. Putusan MKRI Nomor 91/PUU-XVIII/2020. 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perundang- Undangan. ANALISIS 1. Apa urgensi keterlibatan dan partisipasi masyarakat secara bermakna dalam memberikan masukan terkait proses pembentukan Undang- Undang? Mahkamah Konstitusi telah memberikan pandangannya dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020: “Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak- hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila pembentukan undang-undang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat 89 dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (people sovereignty).” [Putusan MKRI No. 91/PUU- XVIII/2020, hlm. 393] Namun pandangan ini seringkali dianggap remeh oleh para pembuat undang- undang karena mereka lebih mengedepankan konsep demokrasi perwakilan secara keliru. Partisipasi politik dianggap sudah cukup dilakukan dalam pemilihan umum (pemilu). Partisipasi langsung dianggap tak perlu karena ada asumsi, suara warga sudah diberikan kepada wakil rakyat melalui pemilu. Cara berpikir ini mengandung tiga masalah [Bagian ini diambil dari: Bivitri Susanti, “Wakil Rakyat atau Wakil Siapa,” Analisis Politik Harian Kompas, 16 April 2025, <https://www.kompas.id/artikel/wakil-rakyat-atau-wakil-siapa>]. Pertama, kita tak bisa melandaskan argumen perwakilan sempurna pada pemilu yang penuh dengan ketidakadilan dan dugaan kecurangan. Pemilu 2024 dapat disebut sebagai pemilu yang paling brutal, yang dipenuhi setidaknya oleh menggilanya politik uang, kampanye yang mengandalkan gimik, dan banyaknya kasus kecurangan. Kedua, asumsi tentang demokrasi perwakilan juga harus ditopang oleh partai- partai politik yang menjalankan perannya sebagai penyalur formal aspirasi politik alih-alih hanya ingin mendulang suara untuk kekuasaan. Misalnya dengan menyaring dan mengawasi kerja wakil rakyat dari partainya dan memfasilitasi komunikasi forum pada daerah-daerah pemilihan, Ketiga, model perwakilan mengandaikan otonomi dari setiap wakil rakyat. Padahal Indonesia mempraktikkan sebuah anomali dalam demokrasi, dengan menumpukan pengambilan keputusan sepenuhnya pada fraksi. Akibatnya, dengan besarnya koalisi pemerintahan, bisa diduga, semua keinginan pemerintah bisa dengan mudah diiyakan oleh DPR. Cara pandang yang selama ini ada adalah soal kebijakan yang merupakan “pemberian” negara. Warga cenderung dijauhkan dari politik, kecuali untuk mencoblos lima tahun sekali. Di antara dua pemilu, warga dianggap menyerahkan seluruh keputusan politik pada para wakilnya. Bukankah itu makna demokrasi perwakilan? Jawabnya: bukan! Bahkan dalam konsep pemberian kuasa dalam hubungan hukum-pun, penerima kuasa (misalnya advokat) akan selalu bertanya terlebih dulu pada pemberi kuasa (klien) sebelum mengambil tindakan hukum. Mengapa relasi seperti ini tak diterapkan dalam relasi perwakilan dalam demokrasi? 90 Seakan-akan tidak ada sambungan antara wakil rakyat dengan orang-orang yang diwakilinya. Padahal, kekuasaan DPR bukanlah kekuasaan karena keturunan seperti priyayi pada masa lalu [Bagian ini sampai dua paragraf berikutnya diambil dari: Bivitri Susanti, “Legislasi untuk Siapa?” Analisis Politik harian Kompas, 06 Januari 2022, <https://www.kompas.id/baca/opini/ 2022/01/06/legislasi-untuk-siapa>] .Kekuasaan DPR didapat dari pemilihan, yang menghasilkan “kuasa wicara,” [Daniel Dhakidae (2000), “Dewan Perwakilan Rakyat dan Kemampuan Mengolah Kuasa Wicara,” dalam F. Harianto Santoro (ed.), Wajah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum 1999, (Jakarta: Kompas), hlm. xxv.] yaitu kekuasaan untuk membuat keputusan untuk kepentingan warga, karena mereka dipilih oleh warga. Namun yang terjadi, warga ditinggalkan begitu kursi kuasa wicara sudah didapatkan. Namun juga tidak adil untuk sepenuhnya menyalahkan DPR. UUD 1945 mengatakan, setiap undang- undang membutuhkan persetujuan DPR dan presiden. Presiden punya andil separoh dalam setiap undang-undang yang dihasilkan. Lebih jauh, sistem presidensialisme Indonesia dengan banyak partai politik bisa memunculkan presiden yang terlalu kuat dan legislatif yang lemah. Banyaknya partai politik, dikombinasikan adanya ambang batas pencalonan presiden, membuat partai pengusung presiden berupaya untuk berkoalisi. Tanpa koalisi, eksekutif tidak akan bisa menelurkan kebijakan yang diinginkannya karena bila sendirian, dalam sistem multipartai, partai pengusungnya pasti minoritas di DPR. Ini adalah salah satu dari yang dikatakan sebagai bahayanya sistem presidensialisme atau “the perils of presidentialism” oleh Juan Linz [Linz, J. J. (1990). The Perils of Presidentialism. Journal of Democracy, 1, 51-69.]. Disebut berbahaya karena ada kecenderungan kekuasaan mayoritas yang sangat kuat, saat presiden berhasil membentuk koalisi yang besar. Akibatnya, kekuatan penyeimbang nyaris tak ada karena kebanyakan partai sudah direkrut sebagai anggota koalisi. Eksekutif jadi bisa memuluskan semua rencananya, nyaris tanpa kontrol yang berarti. Karena itu, para filsuf seperti Juergen Habermas (dan juga banyak yang lainnya) sudah mengkritik model demokrasi yang seakan “beli putus” seperti itu dan menggantikannya dengan deliberative democracy. Deliberation adalah proses 91 pengambilan keputusan yang dilakukan dengan diskusi yang mendalam dan setara, untuk mempertimbangkan berbagai pilihan terlebih dulu beserta dampak- dampaknya [Rawls, J. (1971). A theory of justice. Belknap Press/Harvard University Press; Habermas, J. (1981). Theory of communicative action (original: Theorie des kommunikativen Handelns). Frankfurt a.M.] Kata yang agak mirip maknanya barangkali musyawarah, namun kata musyawarah sudah mendapat pemaknaan baru yang mengutamakan mufakat tanpa memperhatikan perbedaan pendapat, terutama dari orang-orang yang tidak punya kekuasaan, dan ketimpangan relasi kuasa dengan elite yang memimpin dan ‘mengarahkan’ musyawarah. Deliberasi berbeda dengan musyawarah yang kita kenal sekarang, karena mengedepankan kesetaraan dalam berpendapat, argumen rasional, dan keterbukaan informasi. Tiga hal ini belum ada dalam praktik demokrasi kita. Dikatakan: “Deliberation between free and equal persons must involve 'no force except that of the better argument'” [Habermas, J. (1976). Legitimation Crisis. London: Heinemann, hlm. 108.] Prasyarat demokrasi deliberatif: 1. Pengaruh Dalam konteks demokrasi deliberatif pengaruh merupakan prasyarat penting. Pengaruh yang dimaksud adalah kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan dan pembuatan keputusan; 2. Inklusi Dalam demokrasi deliberatif keterbukaan yang diperlukan meliputi adanya perwakilan warga, keterbukaan pandangan dan nilai-nilai yang beragam, serta kesempatan yang sama untuk berpartipasi; 3. Deliberasi Deliberasi merupakan suatu komunikasi terbuka, akses informasi, ruang untuk memahami dan membingkai ulang berbagai isu, saling menghormati, dan gerakan menuju konsensus. 2. Bagaimana peran partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Undang-Undang? Mengapa harus partisipasi? Seharusnya, bukan karena ‘takut’ uji formil. Bukan pula karena takut pada demonstrasi besar, seperti demonstrasi #peringatandarurat yang membela Putusan MK. Tetapi karena ia memang 92 bagian penting dari demokrasi, seperti yang diterangkan dalam konsep demokrasi deliberasi itu. Alasan kedua, karena akan membuat kebijakan lebih kuat dalam hal legitimasi politik dan juga dalam hal kedalaman substansi. Sebab sesungguhnya dengan partisipasi, pembentuk kebijakan akan mendapatkan masukan yang cukup, terutama dari pihak-pihak yang akan terkena dampak. Kecuali apabila memang tidak ada intensi dari pembuat kebijakan untuk peduli pada dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari kebijakan. Namun dalam kenyataannya, partisipasi seringkali hanya menjadi daftar periksa atau checklist yang harus diisi. Ahli menyebutnya: partisipasi yang diteknokratiskan. Karenanya, ia tidak bermakna, seperti yang diidealkan oleh Mahkamah. Karena diteknokratiskan, hal-hal di bawah ini sering terlupakan dalam partisipasi, padahal tanpa hal- hal ini, partisipasi sama sekali tidak bermakna. a. Partisipasi Bukan hanya oleh Akademisi Kata ‘publik’ dalam ‘partisipasi publik’ kerap dikerdilkan dengan ‘akademisi,’ padahal Mahkamah sudah menegaskan dalam Putusan 91/PUU- XVIII/2020: “Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas.” [Putusan 91/PUU-XVIII/2020, hlm. 393.] Undang-undang seringkali dianggap hanya sebagai hasil karya akademik (seperti juga tecermin dalam istilah “Naskah Akademik”), sehingga mengundang banyak ahli dengan gelar berderet dianggap sebagai keberhasilan partisipasi. Belakangan ini, yang kerap terjadi, checklist partisipasi dicontreng ketika sudah mengadakan “sosialisasi” atau “konsultasi publik” di kampus- kampus. Padahal, sebagai ilustrasi, seorang ahli yang sejak lahir sudah ada di kota besar seperti Jakarta, bisa membuat makalah yang sangat baik tentang masyarakat adat, tetapi tetap saja, ia tidak mempunya pengalaman sebagai masyarakat adat. Seringkali, pengalaman tak bisa digantikan dengan pengetahuan. Apalagi bila pengetahuan diwakili oleh simbolisasi gelar, yang saat ini tak sulit untuk ‘dibeli’ atau setidaknya diraih dengan cara yang tidak etis. 93 b. Keterbukaan Masalah keterbukaan proses dan dokumen juga kerap menjadi masalah karena partisipasi seperti ‘ditempelkan’ belaka dalam proses legislasi. Keterbukaan proses kadang dilakukan setelah ada unjuk rasa, seperti pada pembahasan RUU TNI beberapa minggu lalu. Bahkan diungkapkan dalam sidang perkara a quo pada 6 Mei 2025, dari 20 pertemuan pembahasan undang-undang a quo, 18 dilakukan secara tertutup. Padahal, keterbukaan tak hanya ada sebagai asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang diatur dalam UU 12/2011, [Mengenai hal ini, Mahkamah juga memberikan pandangannya dalam Putusan MKRI No. 91/PUU-XVIII/2020, hlm. 412.] tetapi juga prasyarat penting dalam partisipasi. Siapapun yang ingin berpartisipasi pasti membutuhkan naskah RUU dan Naskah Akademik, agar dapat memberi masukan dan kritik dengan baik. Belakangan ini juga ada fenomena ketidaktersediaan dokumen. Pemerintah tidak mau membuka dokumen terakhir. Khawatir salah paham atau menimbulkan kegaduhan. Contoh terkini adalah pembahasan RUU TNI, yang bahkan publik tidak tahu bahwa RUU tersebut sudah diundangkan kurang dari seminggu setelah disetujui. Undang-Undang a quo juga mengalami hal serupa, seperti telah disampaikan dalam sidang-sidang pembuktian dalam perkara a quo, yang dilakukan sebelum Keterangan Ahli ini dibuat. Padahal ini bisa diantisipasi dari aspek teknis dan dengan menggunakan teknologi yang semakin canggih. c. Inklusi Inklusi atau inclusion adalah mengikutsertakan semua pihak secara setara. Tidak hanya ahli, tetapi juga masyarakat terdampak dan kelompok rentan. Sebab dampak suatu norma bisa berbeda pada kelompok yang berbeda. Karena anggapan bahwa akademisi mewakili pikiran warga dalam partisipasi, seringkali proses dan ketersediaan dokumen juga tak memperhatikan perbedaan akses, yang berkaitan dengan difabilitas, lokasi, dan lain sebagainya. d. Waktu yang wajar Dengan penjelasan yang nyaris tak ada, berbagai undang-undang dibuat dengan terburu- buru, sementara itu, karena partisipasi tetap harus ‘diada- 94 adakan,’ waktu pengundangan dan pembahasan juga kerap dilakukan dengan tidak wajar. Misalnya pengundangan sehari sebelum rapat. Untuk bisa bermakna, seharusnya partisipasi dilakukan dalam waktu yang cukup, agar ketiga hak yang dijabarkan oleh Mahkamah dalam Putusan 91/PUU-XVIII/2020 benar-benar dapat dipenuhi. 3. Bagaimana “penerjemahan” Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020oleh pembentuk undang-undang? Pembentuk undang-undang menindaklanjuti Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 dengan melakukan perubahan kedua UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu UU 13/2022. Pasal 96 UU tersebut kini berbunyi: (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundangundangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan. (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundangundangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a.rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya. (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden. Pasal 96 (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang- undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. 95 Tantangan terbesar dari partisipasi adalah “menteknokratiskan” alias menjadikan partisipasi formalitas belaka. Misalnya, yang kerap terjadi di Indonesia, partisipasi seringkali dikaburkan dengan ‘sosialisasi.’ Terminologi lainnya yang sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan pemerintah dan lembaga legislatif adalah “konsultasi publik.” Kata “konsultasi” bisa menimbulkan sedikit harapan. Tapi jangan terkecoh oleh judul. Yang harus diperhatikan adalah bagaimana kegiatan itu dilakukan dan siapa yang dikonsultasikan. Selama puluhan tahun, dua judul kegiatan itu cenderung dilakukan dengan pendekatan yang sama: menjelaskan isi suatu peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dengan cara ceramah satu arah dari narasumber pejabat atau tokoh terkenal. Kalaupun ada sesi tanya jawab, seperti pada seminar akademik atau kelas, dibuka satu atau dua kesempatan saja. Itupun kalau masih ada waktu karena ceramah biasanya agak panjang. Pada umumnya, bahan tidak dibagikan sebelumnya agar bisa dibaca terlebih dulu. Dan sosialisasi ataupun konsultasi publik juga umumnya diadakan di kampus atau organisasi yang terafiliasi dengan politik dan pemerintahan. Jarang terdengar ada konsultasi yang dilakukan dengan warga yang akan terkena dampak peraturan. Dua tahun lalu, Ahli bergabung dalam Tim Percepatan Reformasi Hukum Kementerian Koordinator Politik, HAM, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), yang menyelesaikan kerjanya pada September 2023. Ahli ditugaskan dalam Kelompok Kerja (Pokja) 4, yang mengkaji proses legislasi. Dalam tim tersebut, kami melakukan banyak sekali wawancara, diskusi, dan análisis dokumen, dengan misi utama, membuat proses legislasi partisipatif secara bermakna, untuk mengembalikan kedaulatan rakyat. Meski hasilnya substantif (bahkan disertai dengan peta jalan untuk percepatan reformasi hukum) dan dihasilkan oleh tim resmi pemerintah, karena berbagai alasan politik, hasil kajian itu diabaikan begitu saja oleh Presiden Joko Widodo, juga oleh Presiden Prabowo sampai saat ini. Dalam kesempatan yang baik ini, Ahli ingin memberikan dua catatan yang Ahli ringkas dari kajian tebal yang dihasilkan oleh Tim tersebut. Pertama, persoalan- persoalan Fundamental Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2022. Dan kedua, Masalah dalam Peraturan Pelaksana Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2022 96 3.1. Persoalan-persoalan Fundamental Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2022 Hasil kajian Tim Percepatan Reformasi Hukum Kemenkopolhukam. a. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang belum sepenuhnya berdasar pada prinsip demokrasi dan HAM Pasal 96 ayat (6) UU No. 13 Tahun 2022 mengatur ‘…pembentuk peraturan perundang- undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau kegiatan konsultasi publik lainnya’. Sejalan dengan perkembangan bentuk-bentuk partisipasi sebagai perwujudan hak atas berekspresi dan ikut serta dalam pemerintahan, petisi sebagai salah bentuk partisipasi menjadi penting diatur. Bentuk ini telah banyak diadopsi oleh berbagai negara dalam rangka penguatan partisipasi guna mewujudkan peraturan perundang- undangan yang berkualitas dan dibutuhkan oleh rakyat. b. Penggunaan kata ‘dapat’ yang berpotensi meniadakan partisipasi yang bermakna Penggunaan kata ‘dapat’ menimbulkan persoalan yang serius, yakni tidak terlaksanakannya partisipasi yang bermakna. Penggunaan kata ‘dapat’ dalam Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2022 dijumpai dalam beberapa ayat, yaitu ayat (6), dan ayat (8). Ayat (6) menyatakan ‘…pembentuk… dapat melakukan kegiatan konsultasi publik…’. Jika ‘dapat’ diartikan sebagai sebuah pilihan, maka pembentuk peraturan perundang-undangan tidak wajib melakukan konsultasi publik. Akibatnya, partisipasi yang bermakna menjadi tidak wajib dilaksanakan. Penormaan ini menjadikan ayat (1) yang menegaskan memberikan masukan adalah sebuah hak menjadi tidak terlaksana. Dengan demikian ayat (6) ini dapat dikualifikasi sebagai ‘jantungnya’ Pasal 96. Penggunaan kata ‘dapat’ dalam Pasal 96 ayat (8) mengurangi makna partisipasi yang bermakna karena pembentuk UU dapat memilih untuk memberikan penjelasan atau tidak memberikan penjelasan. Dari perspektif HAM, penggunaan kata ‘dapat’ tidak mencerminkan prinsip 97 dasar HAM yakni saling terkait (interrelated), saling tergantung (interdependent), tidak terbagi (indivisible) yang berakibat tidak terpenuhinya hak-hak prosedural dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. c. Parameter pihak yang dilibatkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip dampak materi muatan Pasal 96 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2022 menyatakan masyarakat merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan. Dalam Penjelasan yang dimaksud dengan "kelompok orang" adalah kelompok/organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar di kementerian yang berwenang, masyarakat hukum adat, dan penyandang disabilitas. Persoalannya, apakah pihak yang dilibatkan hanya terbatas pada yang terdapat dalam Penjelasan? Jika ‘ya’ berarti Penjelasan mempersempit makna perseorangan atau kelompok orang. Dalam ayat (3) jelas dinyatakan bahwa perseorangan atau kelompok orang adalah mereka yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan. Pertanyaan mengenai parameter atau jenis pihak yang dilibatkan menjadi making penting terutama berkenaan dengan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan mengingat pentingnya lingkungan bagi kehidupan ke depan. Jika membaca Pasal 96 ayat (3) makna ‘terdampak langsung’ dan ‘mempunyai kepentingan’ belum dielaborasi. Pertanyaannya, apakah kelompok generasi muda wajib dimasukkan sebagai perseorangan atau kelompok orang untuk peraturan di bidang lingkungan? d. Parameter partisipasi bermakna yang masih minim Tiga jenis parameter yang digunakan adalah hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapatkan penjelasan. Keseluruhan hak tersebut menurut Pasal 96 ayat (6) dibungkus sebagai ‘konsultasi publik’. Menurut Arnstein, konsultasi publik masih 98 termasuk kategori tokenism. Dalam praktik internasional, range partisipasi mulai tingkat inform, consult, involve, collaborate, dan empower. Berdasarkan teori dan praktik tersebut di atas, penggunaan ‘konsultasi publik’ sebagai bentuk dan mekanisme partisipasi menjadikan pembentukan peraturan perundang- undangan tidak mencerminkan aspek demokrasi dan HAM. 3.2. Masalah dalam Peraturan Pelaksana Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2022 Hasil kajian Tim Percepatan Reformasi Hukum Kemenkopolhukam (Sep 2023) a. Dasar hukum yang tidak sinkron • Terdapat dasar hukum peraturan pelaksanaan partisipasi masyarakat yang berbeda-beda. UU No. 13 Tahun 2023 mendelegasikan pada Perpres, sedangkan Perpres No. 87 Tahun 2014 mendelegasikan pada Peraturan Menteri. • Perbedaan ini selain menimbulkan ketidakpastian, juga persoalan kesesuaian antara bentuk dan materi muatan peraturan perundang-undangan. b. Perbedaan tahapan pelaksanaan partisipasi • Tahap pelaksanaan partisipasi masyarakat yang diatur oleh Permenkumham No. 11 Tahun 2021 kurang sejalan dengan pengaturan partisipasi masyarakat menurut UU No. 13 Tahun 2022. • Menurut Permenkumham, partisipasi hanya di tahap perencanaan, penyusunan, dan pembahasan, sedangkan menurut UU No. 13 Tahun 2022, partisipasi di tiap tahap. c. Potensi pengurangan partisipasi masyarakat melalui Pasal 66 Perpres No. 87 Tahun 2014 • Pasal 66 ayat (1) mengatur penyusunan Rancangan Peraturan Presiden bersifat mendesak. Pertanyaan: sampai sejauh mana partisipasi terpenuhi dalam penyusunan Rancangan Perpres yang bersifat mendesak? Mengingat hal-hal tersebut, maka Pasal 66 ayat (1) ini disarankan dinaikkan menjadi materi muatan UU. 99 d. Perluasan parameter pihak yang dilibatkan dalam Permenkumham No. 11 Tahun 2021 yang berpotensi menimbulkan masalah • Permenkumham No. 11 Tahun 2021 menambahkan ‘pemangku utama’ sebagai pihak yang dilibatkan, yang menimbulkan persoalan, yakni: jika terdapat pemangku utama, apakah berarti terdapat pemangku yang tidak utama; serta siapa yang diartikan sebagai pemangku utama. Melihat persoalan-persoalan di atas, maka tepat sekali bila Mahkamah berupaya meluruskan kesalahan partisipasi bermakna tersebut dalam praktik. Di titik ini, Ahli belum bisa memberikan statistik atau data kuantitatif mengenai kekacauan proses legislasi sejak dibacakannya Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 sampai dengan hari ini. Namun kecenderungan ini sudah bisa dibaca secara anekdotal atau diterangkan secara kualitatif, salah satunya dengan banyaknya uji formil yang sudah dimohonkan kepada Mahkamah. Begitu pula, dari berbagai pemberitaan dan tulisan yang sifatnya kasuistis dan hasil kajian Tim Percepatan Reformasi Hukum yang Ahli ungkapkan di atas, banyaknya persoalan partisipasi tak bermakna sudah sangat layak menjadi landasan bagi Mahkamah untuk mengeluarkan pandangan dalam putusan dalam perkara a quo. KESIMPULAN Analisis di atas menerangkan tiga hal. Pertama, meski Mahkamah sudah memberikan pandangannya dengan terang mengenai urgensi keterlibatan dan partisipasi masyarakat secara bermakna dalam memberikan masukan terkait proses pembentukan undang-undang, pembentuk undang-undang masih mengabaikannya, seperti bisa dilihat selama proses persidangan perkara a quo. Ada pandangan sempit tentang demokrasi, seakan- akan ‘wakil rakyat’ yang duduk di DPR dan pemerintah sudah diberi kekuasaan penuh untuk melakukan apapun yang mereka inginkan tanpa pertanggungjawaban kepada warga. Padahal demokrasi sudah jauh berkembang dari konsepsi awalnya. Kita tak lagi bisa bertumpu pada jargon “demokrasi perwakilan” karena “mewakili” harus bermakna substantif, salah satunya dengan mekanisme yang partisipatif dan terbuka. Kedua, partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Undang-Undang seringkali sebenarnya hanya diperlakukan sebagai bagian dari checklist atau daftar periksa saja. Partisipasi hanya “ditempelkan,” sehingga tak bermakna 100 seperti yang diidealkan oleh Mahkamah. Pembahasan pun kerap dilakukan dengan tertutup. Kata ‘publik’ kerap dikerdilkan dengan ‘akademisi.’ Ketiga, seperti judul film “Lost in Translation” (2003), Putusan MK No. 91/PUU- XVIII/2020 diterjemahkan secara gegabah oleh pembentuk undang-undang dalam perubahan undang-undang tentang pembentukan undang-undang. Namun lebih dari itu, dalam praktik, undang-undang tentang pembentukan undang-undang juga malah disimpangi sendiri oleh pembentuk undang-undang sendiri. “[T]he new autocrats come to power not with bullets but with laws…” Demikian cuplikan dari Kim Scheppele [Scheppele, supra note 6], yang terasa begitu menohok semua yuris di negara ini. Ahli juga menggunakan kutipan ini dalam salah satu kolom Ahli di Majalah Tempo yang berjudul “Penguasa Bertameng Hukum,” yang pada mengulas fenomena autocratic legalism, yaitu di(salah)gunakannya hukum untuk menghancurkan demokrasi [Bivitri Susanti, “Penguasa Bertameng Hukum,” Majalah Tempo edisi khusus 10 tahun Jokowi, 28 Juli 2024 https://majalah.tempo.co/read/laporan-khusus/171975/legalisme- otokratik- jokowi?n_token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ0b2tlbiI6IjE1Y2Q0 ODdmZjE0NzIyN2M0NjQyMjg1ZTgwNDk3 NGRhIn0.CTNG1hRlaQia_P- zXSwd7AeZOlGImUdeKVANy0QV4Z0] Memang, salah satu cara memanipulasi hukum ini adalah dengan merekayasa proses pembentukan hukum. Barangkali ini cara termudah karena hukum yang dibuat oleh pengadilan yang masih memiliki perisai konstitusional dan universal mengenai independensi kekuasaan kehakiman. Meski tak mustahil, pengadilan relatif lebih sulit dijangkau oleh politkus. Manipulasi proses legislasi ini salah satunya dilakukan dengan pembahasan undang-undang yang dilakukan secara tertutup dan tidak partisipatif. Karena itulah, proses uji formil di Mahkamah menjadi sangat penting saat ini. Dan Mahkamah telah memberikan pandangannya dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang partisipasi bermakna untuk memberikan panduan bagi pembentuk undang-undang dan juga semua warga. Ahlingnya, seperti diuraikan di atas, proses legislasi yang ugal-ugalan masih saja terjadi, termasuk pada perkara a quo. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 28 101 April 2025 yang diterima di Mahkamah pada tanggal 2 Mei 2025 dan telah didengar dalam persidangan pada tanggal 28 April 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. I. PENGUJIAN FORMIL YANG DIMOHONKAN TERHADAP UU 32/2024 Dalam permohonan a quo, Para Pemohon mengajukan pengujian formil terhadap UU 32/2024 dengan dalil yang pada intinya sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon I menyatakan terlibat dalam penyusunan DIM dan telah diserahkan kepada Panja RUU KSDHE namun hingga ditetapkannya UU a quo, masukan-masukan Pemohon I sama sekali tidak mendapat tanggapan, alih-alih diakomodasi (vide perbaikan permohonan hlm 20 poin 7.11). 2. Bahwa UU a quo cacat secara prosedur pembentukan karena Para Pemohon kesulitan untuk mendapatkan dukungan dokumen yang dapat membuktikan adanya tahapan-tahapan yang tidak dilaksanakan oleh pembentuk undang- undang (vide perbaikan permohonan hlm 43-44 dan hlm 45 poin 10 dan poin 15). 3. Bahwa pembentukan UU 32/2024 tidak memenuhi asas kejelasan tujuan sebagaimana diatur Pasal 5 huruf a UU Pembentukan PUU karena konsideran huruf a dalam UU a quo tidak mempertimbangkan masyarakat adat yang ada dan hidup di wilayah konservasi jauh sebelum UU a quo ada dan tidak melibatkan pihak yang terdampak serta pihak yang konsern terhadap urusan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Indonesia (vide perbaikan permohonan hlm 47-48). 4. Bahwa pembentukan UU a quo tidak memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana diatur Pasal 5 huruf e UU Pembentukan PUU khususnya bagi masyarakat adat dan komunitas lokal dan tidak mewujudkan transformasi kebijakan konservasi yang adil, inklusif, berbudaya, dan berciri khas nusantara karena: a. tidak ada pasal yang mengakui masyarakat adat sebagai subyek hukum/pelaku konservasi, b. Ketentuan areal preservasi tidak jelas dan tidak menjawab tuntutan untuk mengakui aktor konservasi lain di luar negara sehingga ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU 32/2024 telah mempersempit ruang lingkup areal preservasi yang sebatas mempertahankan fungsi perlindungan wilayah dengan melakukan tindakan konservasi, 102 c. Tidak adanya pasal yang mengatur mengenai Padiatapa (Persetujuan Atas Dasar Informasi di awal tanpa paksaan) atau FPIC (Free, Prior, Informed, and Consent) yang merupakan hak masyarakat adat untuk mengambil keputusan yang tepat mengenai hal-hal yang mempengaruhi masyarakat, tradisi, dan cara hidupnya, d. Adanya hutan adat menjadi bagian dari wilayah tertentu sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan dalam Pasal 8 ayat (2) UU 32/2024 menjadikan posisi hutan adat menjadi sumir dan menghambat proses percepatan wilayah adat dalam hutan adat yang saat ini sedang dan terus diperjuangkan berdasarkan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, e. UU 32/2024 masih menggunakan pendekatan sentralistis dan conservationist-developmentalist sehingga hanya berorientasi pada penguatan aspek pengawetan keanekaragaman hayati tanpa melihat variabel-variabel lainnya. UU 32/2024 juga menggunakan pendekatan represif untuk memastikan supaya kegiatan konservasi berjalan namun rumusannya belum secara cermat sehingga mengaburkan antara subyek, obyek, tindakan hukum dan sanksi administratif maupun sanksi pidana yang berpotensi meningkatkan angka kriminalisasi masyarakat yang hidup di sekitar kawasan adat. (vide perbaikan permohonan hlm 48-51) 5. Bahwa pembentukan UU 32/2024 tidak memenuhi asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g UU Pembentukan PUU yang telah dijelaskan dalam Putusan MK Nomor 25/PUU-XX/2022 dan Pasal 98 ayat (8) UU Pembentukan PUU karena penyiapan RUU 32/2024 ini telah dilakukan sejak tahun 2016 dan ditetapkan sebagai inisiatif DPR pada 2022 dimana Para Pemohon tidak dapat mengakses dokumen hasil rapat yang seharusnya bersifat terbuka. Terkait dengan prinsip meaningfull participation, proses pembentukan UU 32/2024 seharusnya mengakomodasi masukan dari masyarakat adat dan lokal yang akan terkena dampak langsung dalam setiap tahapan proses pembentukan undang-undang sebagaimana pertimbangan hukum MK dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (vide perbaikan permohonan hlm 54-73). Para Pemohon mendalilkan dalam pengujian undang-undang a quo, Para Pemohon memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 103 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 (vide perbaikan permohonan hlm 15-16) yang selengkapnya berketentuan sebagai berikut: Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Para Pemohon juga menyatakan bahwa penetapan dan pengundangan UU a quo secara konstitusional diukur dengan menggunakan beberapa tolok ukur/batu uji berupa Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945, Pasal 5 huruf a, huruf e, dan huruf g serta Pasal 96 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (UU Pembentukan PUU), dan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU- XVIII/2020 (vide perbaikan permohonan hlm 39-41), yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945: Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945: 104 Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan Undang-Undang. Pasal 5 huruf a, huruf e, dan huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. Kejelasan tujuan b. … c. … d. … e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. … g. Keterbukaan Pasal 96 ayat (7) UU 13/2022: Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan. Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022: Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Paragraf [3.17.8] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020: Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bahwa Para Pemohon dalam petitumnya memohon sebagai berikut: Dalam Provisi 1. Menyatakan Mengabulkan Permohonan Provisi PARA PEMOHON 2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953) ditunda pemberlakuannya sampai dengan adanya putusan Akhir 105 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Pasal 33 dan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) tetap berlaku sampai Mahkamah Konstitusi Memberikan Putusan Akhir Dalam Pokok perkara 1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953) tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Pasal 33 dan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) berlaku kembali; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, 1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk Seluruhnya; 2. Menyatakan Pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”; 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia 106 Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini; 4. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dengan mengakomodir usulan para Pemohon dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan dengan mengakomodir usulan para Pemohon maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953) menjadi inkonstitusional secara permanen; 5. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953); 6. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953); 7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 107 Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). II. KETERANGAN DPR RI RI A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON DALAM PENGUJIAN FORMIL Bahwa terhadap kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara a quo, DPR RI berpandangan sebagai berikut: 1. Bahwa dalil Pemohon yang menggunakan dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sebagai batu uji pengujian undang-undang pengujian formil adalah dalil yang kurang tepat, khususnya terkait dengan partisipasi bermakna atau meaningful participation, karena dasar hukum mengenai meaningful participation tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagamana diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (UU Pembentukan PUU), 2. Bahwa dalam perbaikan permohonannya, Para Pemohon menggunakan Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 (vide perbaikan permohonan hlm 15-16) sebagai batu uji, namun dalam perbaikan permohonannya Para Pemohon juga menyatakan bahwa penetapan dan pengundangan UU a quo secara konstitusional diukur dengan menggunakan beberapa tolok ukur/batu uji yaitu Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945, Pasal 5 huruf a, huruf e, dan huruf g serta Pasal 96 ayat (7) dan ayat (8) UU Pembentukan PUU dan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (vide perbaikan permohonan hlm 39-41). Terhadap hal ini, DPR RI berpendapat bahwa Para Pemohon tidak konsisten dalam mengajukan peraturan perundang- undangan yang dijadikan batu uji dalam pengujian a quo. Selain itu, Para Pemohon hanya menyampaikan tambahan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan batu uji tetapi tidak menguraikan alasan pertentangan pasal-pasal a quo dengan proses pembentukan undang-undang di dalam posita permohonannya. 108 3. Bahwa Pemohon I mendalilkan dengan berlakunya UU a quo maka visi, misi, dan tujuan Pemohon I tidak tercapai, yaitu dalam rangka pengambilan keputusan yang demokratis berdasarkan kearifan Masyarakat Adat, membela dan memperjuangkan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat (vide perbaikan permohonan hlm 18). Terhadap dalil Pemohon I tersebut, DPR RI berpandangan bahwa meskipun dalam UU a quo terdapat pengaturan mengenai masyarakat hukum adat khususnya di Kawasan konservasi, tetapi UU a quo bukanlah undang-undang yang mengatur khusus mengenai masyarakat hukum adat. Pengaturan mengenai masyarakat hukum adat secara khusus telah diakomodir oleh pembentuk undang-undang dan telah masuk dalam daftar prolegnas tahun 2020-2024 pada urutan 168 dan juga masuk kembali di dalam Prolegnas 2025-2029, pada urutan 31 dengan judul RUU Masyarakat Hukum Adat sebagai RUU inisiatif DPR (Anggota)/DPD. Di samping itu, suatu kebijakan nasional yang dituangkan dalam bentuk undang-undang tentunya telah disusun sedemikian rupa dengan memperhatikan banyak aspek dan kepentingan secara umum. Apabila Pemohon I merasa adanya undang-undang berdampak terhadap visi, misi, dan tujuan organisasi Pemohon I, hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan undang-undang ini tidak memenuhi aspek formil dalam proses pembentukannya. Adanya UU a quo sama sekali tidak menghambat pelaksanaan visi, misi, dan tujuan organisasi Pemohon I karena Pemohon I tetap dapat melakukan kegiatannya dalam mengupayakan perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat adat. 4. Bahwa Pemohon II mendalilkan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) karena berlakunya obyek perkara a quo dapat membahayakan kondisi lingkungan hidup dalam kaitannya dengan kerusakan keanekaragaman hayati sudah sangat memprihatinkan dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (vide perbaikan permohonan hlm 23 poin 7.19). Terhadap dalil Pemohon II tersebut, DPR RI berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon II merupakan asumsi dan bentuk kekhawatiran Pemohon II yang tidak memiliki 109 pertautan dengan proses pembentukan UU a quo. DPR RI mengapresiasi perhatian Pemohon II terhadap kondisi keanekaragaman hayati Indonesia yang mengalami penurunan kuantitas dan kualitas yang signifikan. Perhatian dan kekhawatiran tersebut juga menjadi dasar bagi pembentuk undang-undang untuk menyegerakan pembentukan undang-undang ini yang kiranya dapat menjadi langkah awal dalam rangka perbaikan regulasi yang ada dalam menyikapi kondisi alam Indonesia yang mengalami penurunan kualitas dan kuantitas ekosistem, dan tentunya akan berdampak pada kehidupan masyarakat. Hal ini pun telah dituangkan dalam konsideran menimbang UU a quo. Dengan demikian, asumsi dan kekhawatiran Pemohon II selain tidak memiliki pertautan dengan proses pembentukan undang-undang juga tidak beralasan. 5. Bahwa terhadap dalil Pemohon III yang menyatakan kegiatan Pemohon III untuk mengusahakan dan memastikan pengelolaan lingkungan hidup berbasis dan mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaannya menjadi terhambat (vide Perbaikan Permohonan hlm 23-24 poin 7.23), DPR RI berpandangan bahwa dalil tersebut tidak tepat dan tidak beralasan karena hal yang menjadi perhatian dan keinginan Pemohon III tersebut telah diakomodasi dalam pengaturan UU a quo dimana masyarakat dilibatkan dalam kegiatan konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya, tepatnya dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 37 UU 32/2024. Selain itu, hambatan Pemohon III dalam mengusahakan dan memastikan pengelolaan lingkungan hidup berbasis masyarakat tidak memiliki pertautan dengan proses pembentukan UU a quo. 6. Bahwa Pemohon III juga mendalilkan memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian UU a quo karena Pemohon III pernah mengajukan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi melalui Perkara Nomor 3/PUU-VIII/2010 dan nomor 35/PUU-XXI/2023 (vide perbaikan permohonan hlm 25-26 poin 7.29). Terhadap dalil tersebut, DPR RI berpandangan bahwa tidak setiap permohonan pengujian undang-undang memiliki materi muatan maupun pertautan yang sama dengan yang diajukan pemohon sebelumnya. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi perlu menilai kembali kedudukan hukum 110 Pemohon dalam setiap perkara, sehingga apabila Pemohon III dinyatakan memiliki kedudukan hukum dalam pengujian undang- undang pada perkara-perkara terdahulu, hal ini tidak serta merta menjadikan Pemohon III secara otomatis memiliki kedudukan hukum dalam perkara a quo. 7. Bahwa Pemohon III mendalilkan dengan berlakunya UU a quo maka visi, misi, dan tujuan Pemohon III tidak tercapai (vide perbaikan permohonan hlm 26 poin 7.30). Terhadap dalil Pemohon III tersebut, DPR RI berpandangan serupa dengan apa yang telah disampaikan terhadap dalil Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya, yakni Pemohon III tentunya masih dapat melaksanakan visi, misi, dan tujuan organisasinya dan tidak terhambat dengan berlakunya UU a quo. Apabila Pemohon III merasa adanya undang-undang berdampak terhadap visi, misi, dan tujuan organisasi Pemohon III, hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan undang-undang ini tidak memenuhi aspek formil dalam proses pembentukannya. Adanya UU a quo sama sekali tidak menghambat pelaksanaan visi, misi, dan tujuan organisasi Pemohon III karena Pemohon III tetap dapat melakukan kegiatannya dalam mengupayakan ketercapaian visi, misi, dan tujuannya. 8. Bahwa Pemohon IV mendalilkan UU a quo berpotensi menggusur Pemohon IV dari wilayah adatnya dan rentan dihadapkan dengan tindakan kekerasan dan kriminalisasi atas nama konservasi (vide perbaikan permohonan hlm 27-30 poin 7.34-7.36). Terhadap dalil tersebut, DPR RI berpandangan bahwa permasalahan yang dialami oleh Pemohon IV merupakan permasalahan konkrit yang merupakan kewenangan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan proses hukumnya telah selesai dengan adanya putusan Mahkamah Agung. Bahwa permasalahan Pemohon IV yang belum teridentifikasi sebagai anggota masyarakat adat Ngkiong bukan permasalahan mengenai proses pembentukan UU a quo melainkan permasalahan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya dan peraturan turunannya yang mengatur mengenai pengakuan 111 masyarakat adat dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Banyaknya permasalahan dalam pelaksanaan konservasi baik di kawasan hutan maupun di daerah pesisir yang telah diterima DPR RI khususnya oleh Komisi IV menjadi pertimbangan bahwa pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang tentunya melibatkan masyarakat harus diperbaiki dan ditata kembali. Hal ini yang menjadi alasan pembentukan Pasal 37 UU 32/2024 a quo. 9. Bahwa terkait dengan adanya masukan dari Pemohon I yang tidak diakomodir oleh pembentuk undang-undang dalam proses pembentukan UU 32/2024, DPR RI menyampaikan berdasarkan catatan Komisi IV, tidak ditemukan adanya surat maupun dokumen yang dimaksud oleh Pemohon I. Berdasarkan data Komisi IV terdapat surat pengantar masukan tertanggal 10 April 2023 dari Koalisi Kelompok Kerja ICCAs Indonesia perihal penyampaian usulan masyarakat sipil atas Daftar Inventaris Masalah versi pemerintah dan draft Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya inisiasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Selain itu, terdapat surat dari WALHI yang disampaikan pada tanggal 26 Juni 2024 dan 2 Juli 2024 perihal permohonan penarikan Rancangan Undang-Undang yang pada intinya menyampaikan pandangan WALHI perihal rencana pengesahan RUU KSDAHE tentang perubahan/revisi UU No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE. Bahwa berdasarkan uraian di atas, tidak terdapat masukan yang dimaksud oleh Pemohon I, sehingga dalil Pemohon I dapat dianggap tidak berdasar. Berdasarkan uraian tersebut, maka DPR RI RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian formil UU 32/2024 terhadap UUD NRI Tahun 1945. Meskipun demikian, terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian UU 32/2024 secara formil dalam Perkara a quo, DPR RI RI menyerahkan pada kebijaksanaan Majelis Hakim Kontitusi untuk menilai apakah Para Pemohon memiliki pertautan langsung terhadap undang- undang yang dimohonkan pengujian secara formil dan apakah Para 112 Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan a quo. B. PANDANGAN UMUM DPR RI RI 1. Bahwa sumber daya alam merupakan hal yang penting bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Sumber daya alam digunakan dan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia untuk menunjang segala aspek kehidupan, baik dalam urusan bernegara sampai dengan urusan pribadi setiap rakyat Indonesia. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat tersebut termasuk salah satu dari 3 (tiga) ayat dari Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang tidak diubah dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945 pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Hal ini merupakan bentuk konstitusionalitas dianutnya demokrasi ekonomi, selain demokrasi politik, yang terkait dengan penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud sila keempat dan sila kelima Pancasila. Terkait dengan sila kelima dasar negara, implementasinya ke dalam ketentuan konstitusi yang termuat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tidak saja menunjuk sebagai dasar negara, melainkan juga sebagai tujuan negara. Dengan perkataan lain, sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sebagai dasar negara diimplementasikan dalam UUD NRI Tahun 1945 mengenai penyelenggaraan negara di bidang ekonomi adalah dalam bentuk demokrasi ekonomi dengan tujuan mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itulah sesungguhnya makna inti keadilan sosial, yang juga diartikan sebagai masyarakat yang adil dan makmur. 3. Terkait dengan hak menguasai oleh negara, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 menyatakan: [3.27] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang memandang keberadaan air dari dua aspek sebagaimana disebutkan dalam paragraf [3.25] dan [3.26] di atas itulah Mahkamah dalam Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005 tersebut kemudian menentukan persyaratan konstitusionalitas UU SDA. Jika diringkaskan, 113 pendapat Mahkamah tentang persyaratan konstitusionalitas UU SDA tersebut adalah bahwa UU SDA dalam pelaksanaannya harus menjamin terwujudnya amanat konstitusi tentang hak penguasaan negara atas air. Hak penguasaan negara atas air itu dapat dikatakan ada bilamana negara, yang oleh UUD 1945 diberi mandat untuk membuat kebijakan (beleid), masih memegang kendali dalam melaksanakan tindakan pengurusan (bestuursdaad), tindakan pengaturan (regelendaad), tindakan pengelolaan (beheersdaad), dan tindakan pengawasan (toezichthoudensdaad). Dalam Putusan Mahkamah Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, bertanggal 15 Desember 2004, Mahkamah lebih lanjut menjelaskan perihal bagaimana fungsi pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) itu dilaksanakan. Mahkamah, antara lain menyatakan: Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie). Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh negara c.q. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar besarnya kemakmuran seluruh rakyat; [vide hal. 334]. Dengan demikian, berdasarkan penafsiran atas hak penguasaan oleh negara, pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam pelaksanaannya harus menjamin terwujudnya amanat konstitusi kepada negara untuk melaksanakan mandat untuk membuat kebijakan (beleid), masih memegang kendali dalam melaksanakan tindakan pengurusan (bestuursdaad), tindakan pengaturan (regelendaad), tindakan pengelolaan (beheersdaad), dan tindakan pengawasan (toezichthoudensdaad). 114 4. Bahwa Indonesia mempunyai keanekaragaman ekosistem yang terdiri dari ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa ada campur tangan manusia. Sementara ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat/diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya, seperti waduk, perkebunan, hutan tanaman, agroekosistem. Keanekaragaman ekosistem alami di Indonesia dibagi menjadi 19 tipe ekosistem alami yang tersebar di berbagai wilayah mulai dari Sumatera sampai ke Papua. Pada ke 19 tipe ekosistem ini terbagi menjadi 74 tipe vegetasi yang tersebar hampir pada seluruh Bioregion yang ada di Indonesia. Variasi tersebut menunjukkan bahwa setiap ekosistem kaya akan kekayaan jumlah jenis flora dan fauna. Meskipun sampai saat ini, seluruh informasi vegetasi di wilayah Indonesia belum sepenuhnya teridentifikasi (vide naskah akademik RUU KSDHE hlm 20-21). 5. Bahwa pembentukan UU 32/2024 merupakan perubahan dari undang- undang yang telah ada mengatur tentang konservasi sumber daya alam hayati, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDHE), yang pada dekade sembilan puluhan dirasakan masih cukup efektif untuk melindungi ekosistem dan spesies Indonesia. UU KSDHE tersebut menggantikan beberapa produk peraturan kolonial pra-kemerdekaan yang telah berumur lebih dari 30-an tahun. Dalam implementasinya, dirasakan banyak permasalahan, perkembangan aturan nasional maupun internasional, dan kebutuhan hukum di masyarakat dalam penyelenggaraan KSDHE yang telah berubah. Semua permasalahan, perkembangan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan KSDHE yang ada harus segera direspons dan diakomodir dalam bentuk pengaturan di bidang konservasi yang lebih komprehensif dan mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan konservasi. Untuk merespons perkembangan, kebutuhan, dan permasalahan hukum terkait keberlakukan UU KSDHE, DPR bersama-sama dengan Pemerintah telah menyepakati bahwa UU KSDHE masuk dalam agenda Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024, dan menjadi prioritas Program Legislasi 115 Nasional tahun 2022 untuk segera dilakukan perubahan (vide naskah akademik RUU KSDHE hlm 3-7). 6. Bahwa pembentukan UU 32/2024 didasarkan pada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai berikut: Landasan filosofis … sebagai suatu Negara yang berdaulat dan mempunyai SDA yang begitu luas dan beraneka ragam tentunya sudah memiliki konsep tata kelola SDA yang tidak telepas dari ideologi penguasaan SDA yang tertuang dalam pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. … Secara filosofis sumber daya alam hayati dan ekosistem wajib dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pemanfaatan tersebut harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan tetap memperhatikan azas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem sehingga setiap sumber daya alam hayati dapat dipertahankan dan dimanfaatkan secara berkesinambungan. (vide naskah akademik RUU KSDHE hlm. 203). Landasan sosiologis … Dalam implementasi UU 5/1990, kebijakan dan aktivitas pengelolaan konservasi lebih banyak menitikberatkan pada aspek perlindungan kawasan konservasi yang bersifat dari atas ke bawah (top down), belum memberikan kesempatan yang maksimal kepada masyarakat sekitar daerah konservasi untuk berpartisipasi. Hal ini seringkali mengakibatkan timbulnya konflik dengan masyarakat di dalam maupun di sekitar kawasan konservasi terlebih dengan kehadiran masyarakat hukum adat. Dengan adanya perkembangan tata pemerintahan yaitu adanya otonomi daerah, melahirkan beberapa undang-undang yang mengharuskan dibentuknya otonomi daerah secara fundamental yang menyusun ulang bentuk hubungan antara pemerintah pusat dan otoritas lokal dalam semua sektor. Paradigma konservasi yang masih menekankan kepada aspek perlindungan, belum menonjolkan aspek pemanfaatan secara lestari dan berkesinambungan. Selain itu, lingkup konservasi yang terdiri dari darat, perairan dan udara, akan tetapi pengaturannya dirasa belum komprehensif, terlebih dengan penyelenggaraan konservasi di perairan, dimana materinya masih tersebar di beberapa UU … sehingga menimbulkan multitafsir dan tumpang tindih kewenangan dalam peyelenggaraan konservasi. (vide naskah akademik RUU KSDHE hlm. 204). Landasan yuridis Penyelenggaraan KSDAHE yang selama ini dilaksanakan berdasarkan UU 5/1990 telah berlangsung lebih dari dua dekade dan dalam kurun waktu dua puluh lima tahun tersebut terdapat berbagai permasalahan hukum mengingat adanya perkembangan dan dinamika penyelenggaraan KSDAHE yang terjadi. … Seiring dengan strategi konservasi nasional, Indonesia telah mengundangkan berbagai ketentuan terkait konservasi sumber 116 daya alam hayati dan meratifikasi berbagai ketentuan internasional. (vide naskah akademik RUU KSDHE hlm. 206). C. KETERANGAN DPR RI RI TERHADAP PENGUJIAN FORMIL UU 32/2024 1. Bahwa terkait dengan permohonan provisi Para Pemohon, Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan sebagian permohonan provisi Para Pemohon melalui Putusan Nomor 132-PS/PUU-XXII/2024 dengan amar putusan sela sebagai berikut: 1. Menyatakan menunda pemeriksaan persidangan permohonan pengujian formil Perkara Nomor 132/PUU-XXII/2024 sampai dengan selesainya persidangan penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024; 2. Memerintahkan pemerintah atau pihak lain untuk tidak menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953) sampai dengan adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi; 3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penundaan pemeriksaan pengujian formil Perkara Nomor 132/PUU- XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e- BRPK). 2. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan, Pemohon I terlibat dalam penyusunan DIM dan telah diserahkan kepada Panja RUU KSDHE namun hingga ditetapkannya UU a quo, masukan-masukan Pemohon I sama sekali tidak mendapat tanggapan, alih-alih diakomodasi (vide perbaikan permohonan hlm 20 poin 7.11). Selain itu, Para Pemohon juga mendalilkan sejumlah masyarakat sipil pernah memberikan catatan terhadap DIM draf RUU kepada DPR dalam RDPU, tetapi hingga undang-undang tersebut diundangkan catatan masyarakat sipil tersebut tidak ditindaklanjuti serta tanpa adanya alasan-penjelasan mengapa usulan tersebut tidak diakomodir (vide perbaikan permohonan hlm 45-46 poin 16-18). Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI menerangkan sebagai berikut: a Bahwa di dalam Pasal 96 UU Pembentukan PUU, aspirasi masyarakat atau partisipasi masyarakat yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundangan-undangan diwujudkan dengan cara memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap 117 tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Aspirasi atau partisipasi masyarakat tersebut dapat dilaksanakan melalui kegiatan yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang, seperti rapat dengan pendapat umum, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, diskusi, dan atau kegiatan konsultasi publik lainnya. b Dalam Pasal 173 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 (UU 17/2014) diatur bahwa masyarakat dapat memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis kepada DPR melalui pimpinan DPR RI dan/atau alat kelengkapan DPR RI lainnya dalam proses penyiapan dan pembahasan rancangan undang- undang, termasuk pembahasan rancangan undang-undang tentang APBN. Pengaturan serupa juga terdapat dalam Pasal 128 dan Pasal 156 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib DPR). c Bahwa lebih lanjut, Pasal 243 Tatib DPR menguraikan secara lengkap bentuk partisipasi masyarakat untuk dapat memberikan masukan kepada DPR. Partisipasi masyarakat tersebut dalam tahapan penyusunan dan penetapan Prolegnas, penyiapan dan pembahasan RUU, pembahasan RUU mengenai APBN, pengawasan pelaksanaan UU, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan Pemerintah. d Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, masukan terhadap RUU disampaikan oleh masyarakat melalui kegiatan yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang, seperti rapat dengan pendapat umum, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, diskusi, dan atau kegiatan konsultasi publik lainnya dalam tahapan penyiapan dan pembahasan RUU. Penetapan alat kelengkapan DPR yang ditugaskan untuk membahas RUU tersebut ditetapkan secara terbuka dalam sidang paripurna sehingga informasinya dapat diakses oleh masyarakat secara luas sehingga masyarakat tidak salah dalam 118 menyampaikan aspirasinya atas substansi RUU yang sedang dibahas. e Bahwa DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) berdasarkan UU Pembentukan PUU merupakan daftar yang berisi berbagai permasalahan yang dihadapi, serta solusi untuk mengatasi masalah tersebut. DIM ini disusun ketika suatu RUU telah ditetapkan untuk dilakukan pembahasan. f Bahwa Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM merupakan dokumen yang dibahas dalam pembicaraan tingkat I (vide Pasal 170 ayat (1) UU 17/2014 jo. Pasal 68 ayat (1) UU Pembentukan PUU jo Pasal 149 ayat (1) Tatib DPR). Penyusunan DIM tersebut dilakukan oleh: a) Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPR; b) DPR jika rancangan undang-undang berasal dari Presiden; c) DPR dan DPD jika rancangan undang-undang berasal dari Presiden sepanjang berkaitan dengan kewenangan DPD; d) DPR dan Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD; e) DPD dan Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPR sepanjang terkait dengan kewenangan DPD (vide Pasal 170 ayat (3) UU 17/2014 jo. Pasal 68 ayat (3) UU Pembentukan PUU jo. Pasal 149 ayat (3) Tatib DPR). Terkait dengan penyampaian DIM dari DPD diatur lebih lanjut dalam Pasal 278 UU 17/2014 sedangkan penyusunan dan pembahasan DIM dalam rapat pembahasan RUU diatur lebih lanjut dalam Tatib DPR. g Bahwa berdasarkan uraian dari dasar hukum tersebut di atas, masukan-masukan yang telah diberikan oleh Para Pemohon selama masa pembentukan UU a quo dalam bentuk apapun tidak dapat disebut sebagai DIM. Yang dimaksud dengan DIM adalah daftar inventarisasi masalah yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, bukan yang dibuat oleh masyarakat. Masukan-masukan yang telah disampaikan oleh masyarakat merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. Dalam melakukan pembahasan suatu undang-undang, tentunya pembentuk 119 undang-undang mempertimbangkan segala aspek yang terkait dengan materi muatan undang-undang tersebut. In casu yang berhak dan berwenang untuk menentukan materi muatan yang akan dimasukkan ke dalam undang-undang adalah pembentuk undang- undang sendiri. Tidak diakomodasinya materi muatan yang disampaikan oleh Para Pemohon tersebut tentu telah melewati mekanisme pembahasan oleh pembentuk undang-undang. Berdasarkan Pasal 96 ayat (8) UU Pembentukan PUU menyebutkan bahwa pembentuk peraturan perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Di dalam Penjelasan Pasal 96 ayat (8) UU Pembentukan PUU disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “hasil pembahasan” antara lain laporan rapat. Dengan demikian penjelasan pembentuk undang-undang kepada masyarakat yang menyampaikan masukan tidak harus dilakukan dengan menjelaskan kepada setiap pemberi masukan satu persatu, melainkan dapat dilihat dari hasil pembahasan melalui laporan rapat. h Bahwa dalam proses pembahasan RUU KSDAHE ini, partisipasi masyarakat yang diterima oleh Komisi IV, adalah sebagai berikut: No. Tanggal Narasumber 1. 10 April 2023 Pakar/Akademisi (6 orang Pakar dan Akademisi), yakni: 1. Prof. Dr. Ir. Hadi Sukadi Alikodra, M.S. (pakar konservasi alam dan pengelolaan margasatwa), 2. Prof. Rinekso Sukmadi, M.Sc. F. Trop. (pakar konservasi dan manajemen kawasan dari Institut Pertanian Bogor), 3. Prof. Dr. Satyawan Pudiatmoko, Ms.G. I.P.U., (pakar pengelolaan satwa liar dari Universitas Gadjah Mada), 4. Prof. Yatna Supriatna, Ph.D. (akademisi dari Universitas Indonesia), 5. Prof. Dr. Ir. Ferdinand Yulianda, M.Sc., (pakar ilmu manajemen, sumber daya perairan dari Institut Pertanian Bogor), dan 6. Prof. Dr. Charly Dani Haitubun, S.Hut., M.Si (pakar konservasi kehutanan dan lingkungan hidup dari Universitas Papua) 120 No. Tanggal Narasumber 2. 10 April 2023 Perwakilan Kelompok Masyarakat (6 Perwakilan Kelompok Masyarakat), yakni: 1. Anjelita Malik (Yayasan Konservasi Alam Nusantara), 2. Adrianus Eryan (Pokja Konservasi), 3. Kasmita Widodo (Working Group ICCAs Indonesia/WGII), 4. Cindy Julianty (Working Group ICCA Indonesia/WGII), 5. M. Riza Damanik, Ph.D. (Ketua Umum Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia/ISKINDO), dan 6. Putu Ardana (Perwakilan Masyarakat Adat Bali) 3. 11 April 2023 Pelaku Kegiatan Konservasi (4 Pelaku Kegiatan Konservasi), yakni: 1. Drs. Jansen Manansang, M.Sc. (Ketua Yayasan Badak Indonesia (YABI)), 2. Dr. drh. Muhammad Agil, M.Sc., Agr. (Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB University) 3. Budiono (Ketua Yayasan Konservasi RASI (Rare Aquatic Species Indonesia)), dan 4. Nirwan Dessibali (Direktur Yayasan Konservasi Laut Indonesia). 3. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan UU a quo cacat secara prosedur pembentukan karena Para Pemohon kesulitan untuk mendapatkan dukungan dokumen yang dapat membuktikan adanya tahapan-tahapan yang tidak dilaksanakan oleh pembentuk undang- undang (vide perbaikan permohonan hlm 43-44 dan hlm 45 poin 10 dan poin 15). DPR RI menerangkan sebagai berikut: a. Bahwa dalam proses pembentukannya, UU a quo telah melalui tahapan-tahapan dalam pembentukan undang-undang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Pembentukan PUU bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, harmonisasi, penetapan usul, pembahasan, pengesahan, sampai dengan pengundangan. 1) Tahapan perencanaan ditandai dengan masuknya RUU Perubahan UU UU 5/1990 dalam:  Prolegnas tahun 2020-2024 pada urutan ke-165 berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional 121 Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 (Lampiran I);  Prolegnas prioritas tahun 2022 urutan ke-4 berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 (Lampiran II);  Prolegnas prioritas 2023 urutan ke-4 dalam Keputusan DPR RI Nomor 11/DPR RI/II/2022-2023 (Lampiran III), dan  Prolegnas prioritas tahun 2024 urutan ke-5 berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 15/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas Tahun 2024 (Lampiran IV). 2) Tahapan Penyusunan telah dilaksanakan pembentuk undang- undang sejak 06 April 2021 hingga 22 November 2021 (Lampiran V dan Lampiran VI) 3) Tahapan Harmonisasi telah dilaksanakan pembentuk undang- undang dengan adanya penyampaian hasil harmonisasi RUU Perubahan UU 5/1990 melalui surat Nomor B/427/LG.01.01/6/2022 tertanggal 30 Juni 2022 dari Badan Legislasi DPR RI kepada Pimpinan Komisi IV yang pada 7 Juli 2022, RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ditetapkan sebagai RUU usulan DPR RI dalam rapat paripurna (Lampiran VII). 4) Tahapan Pembahasan atau Pembicaraan Tingkat I telah dilaksanakan pembentuk undang-undang sejak 22 November 2022 hingga 13 Juni 2024 dan diakhiri dengan penyampaian pendapat mini dan pengambilan keputusan untuk diambil keputusan dalam Pembicaraan Tingkat II (Lampiran VIII dan Lampiran IX). 5) Tahapan Pembicaraan Tingkat II dilakukan dalam Rapat Paripurna yang dilaksanakan pada 9 Juli 2024 dengan hasil 122 persetujuan RUU Perubahan atas UU 5/1990 untuk ditetapkan menjadi undang-undang yang dialakukan secara terbuka dan disiarkan secara langsung melalui kanal youtube resmi DPR RI yang dapat diakses melalui tautan berikut: https://www.youtube.com/watch?v=EG3hkoQN_ss&list=PL0xc4 657cib5VYgMuXztW-S7yis48qeA6&index=28 . 6) Tahapan pengundangan telah dilaksanakan dengan pengundangan undang-undang a quo pada 7 Agustus 2024 dengan diberikan nomor 32 sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. b. Bahwa dokumen-dokumen proses pembentukan undang-undang pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat diakses masyarakat dalam website DPR RI melalui tautan berikut: https://dpr.go.id/kegiatan- dpr/fungsi-dpr/fungsi-legislasi/prolegnas-periodik/detail/402. Selain itu, rapat-rapat yang dilakukan di DPR RI juga dapat diikuti melalui youtube DPR RI maupun media informasi DPR RI lainnya. Bahwa dalam hal sifat rapat, berdasarkan Pasal 276-Pasal 278 Tatib DPR, setiap rapat DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup. Bahwa sifat dari rapat pembahasan tersebut bersifat terbuka atau tertutup merupakan kesepakatan bersama dari pihak DPR dan Pemerintah selaku pembentuk undang-undang. Sebagian atau seluruh rapat tertutup dapat disampaikan kepada masyarakat dengan adanya persetujuan dari pimpinan rapat, ketika rapat berlangsung. c. Bahwa berdasarkan Pasal 302 ayat (3) dan ayat (5) Tatib DPR: “(3) Risalah rapat yang bersifat terbuka dipublikasikan melalui media elektronik dan dapat diakses oleh masyarakat (4)… (5) Risalah rapat yang bersifat tertutup dan tidak menyatakan sifat rahasia dapat diberikan kepada pemohon informasi dengan mengajukan permintaan secara tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Oleh karenanya, dalam hal Para Pemohon mendalilkan tidak dapat mengakses informasi pada setiap tahapan pembahasan, terlebih dahulu Para Pemohon perlu mengetahui sifat rapat dari informasi yang 123 ingin diketahui oleh Para Pemohon tersebut dan hal ini dapat diperoleh informasi di website DPR. Sehingga dalil Para Pemohon terkait dengan tidak dapatnya memperoleh data dan informasi terkait tahapan-tahapan yang dilaksanakan di DPR RI tidak menjadikan UU a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menjadikan UU 32/2024 cacat secara formil. 4. Bahwa Para Pemohon mendalilkan pembentukan UU 32/2024 tidak memenuhi asas kejelasan tujuan sebagaimana diatur Pasal 5 huruf a UU Pembentukan PUU karena konsideran huruf a dalam UU a quo tidak mempertimbangkan masyarakat adat dan tidak melibatkan pihak yang terdampak serta pihak yang konsern terhadap urusan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Indonesia (vide perbaikan permohonan hlm 47-48). Terhadap dalil tersebut DPR RI menerangkan sebagai berikut: a Bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran II angka 18 dan 19 UU Pembentukan PUU, konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pokok pikiran pada konsiderans undang-undang, Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. b Bahwa unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. 124 c Penyusunan RUU perubahan UU KSDHE ini didasarkan pada keprihatinan DPR RI khususnya Komisi IV DPR RI atas kondisi keanekaragaman hayati di Indonesia baik akibat perilaku manusia, pencemaran lingkungan, dan kondisi iklim global. Apabila dibiarkan, maka kerusakan yang ada akan semakin masif dan berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Pengaturan yang ada dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak lagi sesuai dengan kondisi yang berkembang dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan. d Bahwa selain hal tersebut, penyusunan UU a quo dilatarbelakangi oleh perlunya penguatan dan peningkatan pengelolaan konservasi, kejelasan peran dan kewenangan Pemerintah, peran serta masyarakat termasuk masyarakat hukum adat, serta pendanaan dalam penyelenggaraan konservasi. Oleh karena itu, perubahan UU a quo harus dapat mengakomodir pengaturan di bidang konservasi yang lebih komprehensif sehingga dapat menjawab kebutuhan dalam penyelenggaraan konservasi. e Di dalam konsideran menimbang huruf a UU a quo dinyatakan: “bahwa sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa sehingga perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi, dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan;”. Frasa “masyarakat Indonesia” di dalam konsideran menimbang tersebut sudah mencerminkan peran dari seluruh masyarakat Indonesia yang penting dalam pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tanpa mengabaikan adanya masyarakat adat. Oleh karenanya, tentunya subjek hukum in casu masyarakat adat yang ada dan hidup di wilayah konservasi telah disebutkan secara implisit dalam frasa “masyarakat Indonesia” tersebut. f Bahwa UU a quo mempertimbangkan masyarakat hukum adat dengan mengakui dan melibatkan masyarakat adat dalam pelaksanaan UU a quo berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU 32/2024 125 yang mengatur bahwa kawasan hutan adat termasuk ke dalam wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan, serta berdasarkan Pasal 37 UU 32/2024 yang mengatur mengenai peran serta masyarakat adat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain itu, dalam Penjelasan Umum UU a quo dijelaskan bahwa penguatan dalam perubahan UU 32/2024 huruf d dan e menyebutkan: “d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, termasuk peran serta masyarakat hukum adat.” “e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk bagi masyarakat hukum adat di sekitar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta Areal Preservasi.” Dengan demikian, hal ini telah menunjukkan dengan jelas bahwa UU a quo telah mempertimbangkan keterlibatan masyarakat adat dalam pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. g Bahwa pengaturan terkait masyarakat adat tidak dapat diatur secara rinci dalam undang-undang a quo karena telah terdapat RUU Masyarakat Hukum adat yang akan mengatur secara rinci mengenai masyarakat hukum adat. Perencanaan mengenai pembentukan RUU masyarakat hukum adat ini tertuang dalam prolegnas rancangan undang-undang, yakni dalam Prolegnas tahun 2020-2024 urutan ke- 160 berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 yang merupakan inisiatif DPR/DPD, dalam Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029, RUU Masyarakat Hukum Adat tercantum pada urutan Nomor 31 dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025 dan Nomor 134 dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2025-2029. h Bahwa terkait dengan keterlibatan pihak yang concern terhadap konservasi sumber daya alam hayati, pembentuk undang-undang 126 tentunya tidak dapat mengundang semua lembaga masyarakat maupun perorangan yang memiliki perhatian terhadap konservasi namun tidak berarti pembentuk undang-undang tidak melibatkan masyarakat. Berdasarkan penjelasan Pasal 69 ayat (2) UU MD3, Pasal 37 UU Pembentukan PUU, Pasal 243-Pasal 246 Tatib DPR, dan Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang, ruang partisipasi masyarakat itu terbuka secara luas, tanpa harus ada undangan untuk hadir dalam rapat-rapat di DPR. i Bahwa di dalam Penjelasan Umum UU a quo sudah dijelaskan mengenai latar belakang, maksud, dan tujuan penyusunan UU a quo adalah untuk melaksanakan usaha konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sekaligus memberikan hak kepada masyarakat hukum adat untuk ikut serta dalam usaha konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang sebelumnya belum diatur di dalam UU 5/1990. Hal ini tekah menunjukkan adanya kejelasan tujuan pengaturan dalam UU 32/2024. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang menyatakan: [3.15.4] … “…dengan demikian sesungguhnya dengan telah dicantumkannya maksud dan tujuan penyusunan undang- undang di Penjelasan Umum maka telah memenuhi asas kejelasan tujuan, terlepas bahwa norma undang-undang tersebut apakah menyimpangi tujuan penyusunan undang- undang dan dikhawatirkan akan merugikan hak konstitusional warga negara tersebut terhadap hal demikian haruslah dipertimbangkan oleh Mahkamah melalui pengujian materiil suatu undang-undang di Mahkamah Konstitusi bukan melalui pengujian formil;” Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan UU 32/2024 tidak memenuhi asas kejelasan tujuan, adalah tidak berdasar. 5. Bahwa Para Pemohon mendalilkan, pembentukan UU a quo tidak memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana diatur Pasal 5 huruf e UU Pembentukan PUU khususnya bagi masyarakat adat dan komunitas lokal dan tidak mewujudkan transformasi kebijakan 127 konservasi yang adil, inklusif, berbudaya, dan berciri khas nusantara karena: a. tidak ada pasal yang mengakui masyarakat adat sebagai subyek hukum/pelaku konservasi, b. ketentuan areal preservasi tidak jelas dan tidak menjawab tuntutan untuk mengakui aktor konservasi lain di luar negara karena Pasal 9 ayat (1) UU 32/2024 mempersempit ruang lingkup areal preservasi yang sebatas mempertahankan fungsi perlindungan wilayah dengan melakukan tindakan konservasi. c. tidak adanya pasal yang mengatur mengenai Padiatapa (Persetujuan Atas Dasar Informasi di awal tanpa paksaan) atau FPIC (Free, Prior, Informed, and Consent) yang merupakan hak masyarakat adat untuk mengambil keputusan yang tepat mengenai hal-hal yang mempengaruhi masyarakat, tradisi, dan cara hidupnya. d. adanya hutan adat menjadi bagian dari wilayah tertentu sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan dalam Pasal 8 ayat (2) UU 32/2024 menjadikan posisi hutan adat menjadi sumir dan menghambat proses percepatan wilayah adat dalam hutan adat yang saat ini sedang dan terus diperjuangkan berdasarkan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012. e. UU 32/2024 masih menggunakan pendekatan sentralistis dan consevationist-developmentalist sehingga hanya berorientasi pada penguatan aspek pengawetan keanekaragaman hayati tanpa melihat variabel-variabel lainnya. UU 32/2024 juga menggunakan pendekatan represif untuk memastikan supaya kegiatan konservasi berjalan namun rumusannya belum secara cermat sehingga mengaburkan antara subyek, obyek, tindakan hukum dan sanksi administratif maupun sanksi pidana yang berpotensi meningkatkan angka kriminalisasi masyarakat yang hidup di sekitar kawasan adat, (vide perbaikan permohonan hlm 48-51). Terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon, DPR RI menerangkan sebagai berikut: a. Bahwa terkait dengan pandangan DPR RI terhadap dalil Para Pemohon pada huruf a, dengan merujuk pada keterangan yang disampaikan oleh DPR RI terkait dengan asas kejelasan tujuan, telah 128 jelas bahwa UU a quo telah mengakomodasi keberadaan dan peran masyarakat adat dalam pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagaimana DPR RI telah uraikan dalam beberapa poin di atas. b. Bahwa dalam Pasal 37 ayat (3) UU a quo diatur bahwa masyarakat hukum adat dilibatkan di dalam peran serta masyarakat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dalam Penjelasan Umum pada bagian penguatan dalam perubahan UU KSDAHE juga disebutkan bahwa penyusunan UU a quo ini bertujuan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya termasuk peningkatan peran serta masyarakat hukum adat. Selain itu, penyusunan UU a quo juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat di sekitar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta Areal Preservasi. c. Bahwa terkait dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, perlu dipahani terlebih dahulu apa maksud dari asas tersebut. Penjelasan Pasal 5 huruf e UU Pembentukan PUU menyatakan: “Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Selain itu, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Nomor 97/PUU-XVII/2019 menyatakan: [3.15.4] … “…Berdasarkan Penjelasan Pasal 5 huruf e UU P3, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seirama dengan Penjelasan Pasal 5 huruf e UU P3 bagian konsiderans dan Penjelasan Umum UU 19/2019 juga telah mengakomodir asas kedayagunaan dan kehasilgunaan tersebut, sangatlah mustahil konsiderans bagian menimbang sebagai dasar filosofis dan sosiologis serta bagian Penjelasan Umum sebagai latar belakang pembentukan mengabaikan asas ini, terlebih lagi lahirnya undang- undang sebagai produk hukum yang ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi seluruh rakyat; 129 Berdasarkan Putusan tersebut, jika Para Pemohon mendalilkan bahwa pembentukan UU a quo bertentangan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, maka seharusnya Para Pemohon memberikan argumentasi dengan berdasarkan apa yang ada di dalam konsiderans Menimbang serta dalam Penjelasan Umum. Oleh karena itu dalil Para Pemohon tersebut tidak berdasar. Hal ini sesuai dengan Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 25/PUU-XX/2022 menyatakan: [3.25] … “Terhadap dalil para Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah menjelaskan terlebih dahulu maksud "asas kedayagunaan dan kehasilgunaan" bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara [vide Penjelasan Pasal 5 huruf e UU 12/2011]. Menurut Mahkamah, untuk melihat secara saksama tentang sejauhmana IKN dibutuhkan dan juga bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan membaca secara komprehensif seluruh dokumen yang terkait dengan pembentukan UU 3/2022, serta keseluruhan bagian dari UU a quo mulai dari bagian konsiderans menimbang sebagai dasar filosofis dan sosiologis serta bagian penjelasan umum yang mendeskripsikan latar belakang pembentukan suatu UU, apakah benar memang mengabaikan asas tersebut…” d. Terkait dengan dalil Para Pemohon pada huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e terkait ketidakjelasan pengaturan areal preservasi, padiatapa, ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) UU 32/2024, dan penggunaan pendekatan sentralistis dan conservationist- developmentalism dalam UU 32/2024, DPR RI menerangkan bahwa permasalahan yang disampaikan oleh Para Pemohon bukanlah masalahan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan melainkan asas kejelasan rumusan karena dalil Para Pemohon lebih mengedepankan pada pemenuhan persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. e. Bahwa pengujian asas kejelasan rumusan dalam suatu undang- undang bukanlah bagian dari pengujian formil melainkan pengujian 130 materil sehingga tidak seharusnya berada dalam pemeriksaan uji formil UU 32/2024 ini. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan: …Di samping itu, terhadap dalil para Pemohon mengenai pelanggaran asas-asas pembentukan peraturan perundang- undangan dalam penyusunan UU Cipta Kerja, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Berkenaan dengan asas kejelasan tujuan, maka hal tersebut terlihat dari Penjelasan Umum yang menguraikan latar belakang, maksud, dan tujuan penyusunan undang-undang. Adapun dibentuknya UU Cipta Kerja pada pokoknya bertujuan untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja secara merata, meningkatkan investasi dan kemudahan dalam berusaha, serta mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Untuk mendukung pelaksanaan tujuan tersebut, diperlukan perubahan dan penyempurnaan berbagai Undang-Undang terkait secara komprehensif, efektif, dan efisien yang tidak dapat dilakukan jika melalui cara konvensional dengan cara mengubah satu persatu Undang-Undang seperti yang selama ini dilakukan. 2. Berkenaan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, maka sulit menyangkal bahwa UU Cipta Kerja mengabaikan hal ini karena bagian konsideran yang memuat dasar filosofis dan sosiologis serta bagian Penjelasan Umum UU Cipta Kerja telah mempertimbangkan kebutuhan dan manfaat kehadiran Undang-Undang a quo. Kehadiran UU Cipta Kerja benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi saat ini. 3. Berkenaan dengan asas kejelasan rumusan, hal tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki penafsiran yang berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya, maka sebaiknya dilakukan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi. Artinya, penerapan asas kejelasan rumusan menyangkut keseluruhan norma undang-undang yang apabila dianggap merugikan hak konstitusional para Pemohon karena adanya konflik norma, bersifat multitafsir, atau tidak operasional, maka dapat dilakukan pengujian secara materiil, bukan melalui pengujian formil. 4. …. (vide Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 hlm 439-440) f. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Pemohon mengenai materi muatan yang terkait dengan areal preservasi, padiatapa, pendekatan sentralistis dan conservationist-developmentalism dalam UU 131 32/2024, DPR RI berpandangan bahwa dalil-dalil tersebut merupakan dalil mengenai pengujian undang-undang secara materiil karena terkait dengan materi muatan yang diatur di dalam UU a quo, hal tersebut sama sekali tidak terkait dengan proses pembentukan undang-undang yang menjadi fokus dari pengujian undang-undang secara formil. Oleh karena itu, sudah selayaknya Mahkamah Konstitusi tidak perlu mempertimbangkan dalil-dalil Para Pemohon tersebut. 6. Bahwa Para Pemohon mendalilkan pembentukan UU 32/2024 tidak memenuhi asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g UU Pembentukan PUU yang telah dijelaskan dalam Putusan MK Nomor 25/PUU-XX/2022 dan Pasal 98 ayat (8) UU Pembentukan PUU karena Para Pemohon tidak dapat mengakses dokumen hasil rapat yang seharusnya bersifat terbuka (vide perbaikan permohonan hlm 54-73). Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI menerangkan sebagai berikut: a Bahwa dalam membentuk suatu undang-undang, DPR RI RI selaku pembentuk undang-undang selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada. Sesuai dengan UU Pembentukan PUU, tahapan Pembahasan sebuah RUU oleh DPR RI dilakukan berdasarkan 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II. Pembicaraan Tingkat I dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus bersama dengan menteri yang mewakili Presiden. Pembicaraan Tingkat II dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI. Bahwa secara umum, semua rapat di DPR RI bersifat terbuka, kecuali rapat tersebut dinyatakan tertutup. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 (UU 17/2014) jo. Pasal 276 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. 132 b Bahwa dalam setiap rapat yang dilakukan tersebut, pembicaraan atau pembahasan di dalam rapat akan dimuat di dalam risalah atau catatan rapat. Risalah rapat dapat dipublikasikan atau tidak tergantung pada sifat rapat yang dilakukan. Pasal 302 ayat (3) dan ayat (5) Tatib DPR RI RI menjelaskan bahwa: “(3) Risalah rapat yang bersifat terbuka dipublikasikan melalui media elektronik dan dapat diakses oleh masyarakat.” “(5) Risalah rapat yang bersifat tertutup dan tidak menyatakan sifat rahasia dapat diberikan kepada pemohon informasi dengan mengajukan permintaan secara tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Berdasarkan ketentuan di atas, risalah rapat yang bersifat terbuka akan dipublikasikan melalui media elektronik, media elektronik yang dimaksud adalah melalui website atau laman dari DPR RI sesuai dengan jenis rapat dan tahapan pembahasan RUU. Kemudian terhadap risalah rapat yang besifat tertutup tidak dipublikasikan melalui media elektronik seperti pada risalah rapat yang bersifat terbuka dan dapat diakses secara bebas oleh masyarakat. Selain itu, dalam Pasal 305 Tatib DPR RI RI, dijelaskan pula bahwa rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, catatan rapat, dan/atau laporan singkat. c Dengan demikian jika Para Pemohon ingin mengetahui atau mengakses perkembangan dari suatu proses pembentukan undang- undang, DPR RI telah menyediakan berbagai kanal, baik melalui media cetak maupun melalui berbagai media elektronik yang telah disediakan, seperti melalui website ataupun di dalam kanal youtube dan platform media sosial resmi DPR RI. oleh karena itu, dalil Para Pemohon yang mempertautkan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan permasalahan akses Para Pemohon terhadap dokumen hasil rapat pembentukan RUU 32/2024 di DPR RI adalah dalil yang tidak beralasan. 7. Bahwa Para Pemohon mendalilkan proses pembentukan UU 32/2024 seharusnya mengakomodasi masukan dari masyarakat adat dan lokal 133 yang akan terkena dampak langsung dalam setiap tahapan proses pembentukan undang-undang sebagaimana pertimbangan hukum MK dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (vide perbaikan permohonan hlm 54-73). Terhadap dalil tersebut DPR RI menerangkan sebagai berikut: a Bahwa Para Pemohon telah keliru dalam memaknai pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi terkait meaningful participation. Terkait partisipasi masyarakat, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dikutip sebagai berikut: Secara doktriner, partisipasi masyarakat dalam suatu pembentukan undangundang bertujuan, antara lain, untuk (i) menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (strong collective intelligence) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan, (ii) membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif (inclusive and representative) dalam pengambilan keputusan; (iii) meningkatnya kepercayaan dan keyakinan (trust and confidence) warga negara terhadap lembaga legislatif; (iv) memperkuat legitimasi dan tanggung jawab (legitimacy and responsibility) bersama untuk setiap keputusan dan tindakan; (v) meningkatan pemahaman (improved understanding) tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara; (vi) memberikan kesempatan bagi warga negara (opportunities for citizens) untuk mengomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka; dan (vii) menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (accountable and transparent). Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang undang yang sedang dibahas. Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna 134 (meaningful participation) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden. (vide hlm 392-393) Bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum Putusan MK tersebut, syarat agar terpenuhinya meaningful public participation dalam proses pembentukan undang-undang, setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Seluruh persyaratan tersebut telah dialaksanakan oleh DPR RI sebagaimana telah dijelaskan di dalam beberapa poin sebelumnya. Namun demikian dalam melakukan pembahasan suatu undang- undang, tentunya pembentuk undang-undang mempertimbangkan segala aspek yang terkait dengan materi muatan undang-undang tersebut. In casu yang berhak dan berwenang untuk menentukan materi muatan yang akan dimasukkan ke dalam undang-undang adalah pembentuk undang-undang sendiri. Tidak mungkin seluruh masukan dari berbagai lapisan masyarakat yang berbeda-beda dapat diakomodir secara keseluruhan dalam materi muatan suatu undang- undang. Diakomodir atau tidaknya materi muatan yang disampaikan oleh masyarakat yang merasa terdampak atau berkepentingan oleh undang-undang tersebut (khususnya dalam hal ini Para Pemohon) tentu telah melewati mekanisme pembahasan dan pertimbangan yang matang dari pembentuk undang-undang dan merupakan open legal policy. Kepentingan yang diutamakan adalah seluruh lapisan masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan demikian, DPR telah melaksanakan seluruh persyaratan mengenai meaningful public participation (right to be heard, right to be considered, dan right to be explained) sebagaimana yang telah dijelaskan. b Bahwa DPR RI telah melakukan beberapa kegiatan guna menjaring masukan dari masyarakat baik secara lisan dan/atau tertulis yaitu 135 kegiatan RDPU pembahasan RUU UU a quo, termasuk Working Group ICCAs Indonesia/WGII yang keanggotaannya meliputi Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III pada tanggal 10 April 2023 sebagaimana telah ditayangkan melalui kanal youtube resmi DPR RI dan dapat diakses melalui tautan berikut: https://www.youtube.com/watch?v=FhrcgzFb6Y8. Selain itu, kegiatan penyerapan aspirasi melalui RDPU yang dilakukan pada tanggal 10 April 2023 dan 11 April 2023 ditujukan untuk mendapatkan masukan, pandangan, kritik, dan saran terhadap RUU a quo sebagai bahan pertimbangan bagi Komisi IV DPR RI RI dalam pembahasan RUU a quo. Proses Pembahasan RUU a quo, secara lengkap dapat diakses melalui website DPR melalui tautan berikut: https://dpr.go.id/kegiatan-dpr/fungsi-dpr/fungsi-legislasi/prolegnas- periodik/detail/402 . 8. Bahwa terhadap petitum Para Pemohon pada angka 4 yang menyatakan “Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dengan mengakomodir usulan PARA PEMOHON dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan dengan mengakomodir usulan PARA PEMOHON maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953) menjadi inkonstitusional secara permanen;” DPR RI berpandangan bahwa petitum ini tidak lazim dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain, bahkan dapat dimaknai sebagai pemaksaan kehendak. Apabila Para Pemohon meminta agar UU a quo dinyatakan inkonstitusional karena tidak mengakomodasi masukan dari Para Pemohon tentunya akan menimbulkan ketidakadilan bagi anggota masyarakat lainnya yang juga telah memberikan masukan terhadap penyusunan UU a quo dan concern terhadap kondisi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Indonesia. Dengan demikian, petitum ini sudah semestinya tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim Konstitusi. 136 9. Bahwa petitum ke-lima Para Pemohon yang meminta kepada Mahkamah: Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953) maka undang-undang atau pasal- pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);” Terhadap petitum Para Pemohon tersebut, DPR RI berpendapat bahwa petitum tersebut tidak lengkap dan kabur sehingga menimbulkan ketidakjelasan atas apa yang diminta Para Pemohon melalui petitum tersebut. Selain itu, terhadap petitum lainnya yang diminta oleh Para Pemohon dengan menggunakan berbagai alternatif menunjukkan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kepastian. Selain itu, adanya berbagai alternatif petitum yang diminta oleh Para Pemohon, menunjukkan bahwa yang dipermasalahkan dalam permohonan ini terkait dengan materi muatan undang-undang, bukan terkait dengan proses pembentukan undang-undang. III. KETERANGAN TAMBAHAN DPR RI Bahwa berdasarkan persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 April 2025, DPR RI memberikan keterangan atas pertanyaan dan permintaan Majelis Hakim Konstitusi sebagai berikut: 1. Partisipasi publik dalam tahap penyusunan naskah akademik dan draf RUU KSDHE. Bahwa sebagaimana telah disampaikan DPR RI, penyampaian aspirasi masyarakat dalam penyusunan Naskah Akademik dan RUU Perubahan UU 5/1990 dapat dilakukan melalui RDPU dan melalui mekanisme-mekanisme lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya, dalam proses penyusunan Naskah akademik dan RUU Perubahan UU 5/1990, DPR RI telah berupaya menjaring aspirasi masyarakat seluas- 137 luasnya. Adapun RDPU yang telah dilaksanakan oleh DPR RI dan partisipan yang dihadirkan terdata sebagai berikut: No. Tanggal Peserta RDPU 1 30 Juni 2021 1. Akademisi Universitas Indonesia (Dr. Drs. Budi Riyanto, S.H., M.Si.) – (Lampiran X) 2. Akademisi Universitas Gadjah Mada (Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, S.Hut., M. Agr.) – (Lampiran XI) 3. Akademisi Institut Pertanan Bogor (Prof. Dr. Rinekso Soekmadi, M.Sc., F.Trop.) – (Lampiran XII) 4. Akademisi Universitas Sumatera Utara (Ir. Siti Latifah, S. Hut., M.Si., Ph.D. IPU) – (Lampiran XIII) 5. Akademisi Universitas Indonesia (Prof. Drs. Jatna Supriatna, Ph.D.) – (Lampiran XIV) 6. Praktisi Konservasi (Ir. Wahjudi Wardojo, M. Sc.) – (Lampiran XV) 2 1 Juli 2021 1. Coral Triangle Center – (Lampiran XVI) 2. Wildlife Conservation Society – (Lampiran XVII) 3. World Wifde Fund for Nature Indonesia – (Lampiran XVIII) 4. Conservation International – (Lampiran XIX) 5. Yayasan Keanekaragaman Hayati – (Lampiran XX) 3 13 September 2021 1. Persatuan Kebun Binatang Seluruh Indonesia – (Lampiran XXI) 2. Pengusaha Penangkaran Buaya Indonesia – (Lampiran XXII) 3. Asosiasi Kerang, Koral, dan Ikan Hias Indonesia – (Lampiran XXIII) 4. Asosiasi Gaharu Indonesia – (Lampiran XXIV) 5. Borneo Orangutan Survival Foundation – (Lampiran XXV) 6. Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera Dharmasraya – (Lampiran XXVI) 4 15 September 2021 1. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) – (Lampiran XXVII) 2. Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI). – (Lampiran XXVIII) 3. Indonesian Petroleum Association (IPA). – (Lampiran XXIX) 4. PT. Adhiniaga Kreasinusa. –(Lampiran XXX) 138 5. Indonesian Mining Association – (Lampiran XXXI) 6. Tambling Wildlife Nature Conservation – (Lampiran XXXII) 5 16 September 2021 Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya/Taman Nasional 6 10 April 2023 (Pukul 10.30-selesai) 1 Akademisi UGM Hadir: Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, M.Sc., IPU – (Lampiran L) 2 Akademisi UI Hadir: Prof. Drs. Jatna Supriatna, Ph.D. – (Lampiran LI) 3 Akademisi IPB Hadir: Prof. Dr. Ir. Ferdinan Yulianda, M.Sc. – (Lampiran LII) Prof. Rinekso Sukamdani, M.Sc.F.Trop – (Lampiran LIII) Prof. Dr. Ir. Hadi Sukadi Alikodra, M.S. – (Lampiran LIV) 4 Akademisi Universitas Papua Hadir: Prof. Dr. Charlie Danny Heatubun, S.Hut., M.Si, FLS – (Lampiran LV) 7 10 April 2023 (pukul 14.00-selesai) 1 Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) Hadir: Anjelita Malik dan tim 2 Pokja Konservasi Hadir: Adrianus Eryan dan tim (Lampiran LVIII) 3 WGII Hadir: Kasmita Widodo (Koordinator WGII/Kepala BRWA) dan Cindy Jualianty (Program Manager WGII) (Lampiran LIX) 4 Penulis Buku Menuju Konservasi Laut yang Pro Lingkungan dan Pro Rakyat Hadir: M. Riza Damanik, Ph.D. (Lampiran LX) 5 Perwakilan Masyarakat Adat Bali Hadir: Putu Wardana 8 11 April 2023 1 Perhimpunan Primata Indonesia Hadir: - 2 Masyarakat Adat Jambi Hadir: - 3 Yayasan Konservasi laut Indonesia Hadir: Nirwan Dessibali dan tim 4 Yayasan Konservasi RASI (Rare Aquatic Species Indonesia) Hadir: Budiono dan tim 5 Yayasan Kalawait Indonesia Hadir: - 139 6 Yayasan Badak Indonesia (YABI) Hadir: Drs. Jansen Manansang, M.Sc. dan tim (Lampiran LXVII) 7 Akademisi IPB Hadir: Dr. drh. Muhammad Agil, M.Sc., Agr. (Lampiran LXVIII) Penginformasian kegiatan penyusunan RUU Perubahan UU 5/1990 dan kegiatan pembahasannya diinformasikan secara luas kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari link video berikut: Daftar link vidio Youtube selama pembentukan UU 32/2024 No Tanggal Link Youtube Judul vidio Jumlah view Per 29 April 2025) Informasi 1. 2 Mei 2016 https://www.youtu be.com/watch?v= jk6aJpgOIfY DPR RI - KOMISI IV PENYEMPURNAAN RUU KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 188 Apa yang berhasil dilakukan di bali dapat dilakukan juga di daerah lain (Dalam Kunker Komisi IV ke Bali barat) 2. 6 Juni 2016 https://www.youtu be.com/watch?v= d1DL1sQ6h7I DPR RI - KOMISI IV DUKUNG KONSERVASI ALAM BERBASIS KEARIFAN LOKAL 63 Guna menjaga kelestarian sumber daya hayati di Indonesia Pemerintah perlu melakukan Sinergi dengan pihak lain misalnya masyarakat adat ataupun masyarakat setempat yang bermukim di sekitar wilayah Taman Nasional ataupun hutan lindung 3. 6 September 2016 https://www.youtu be.com/watch?v= tmDiLouasGA DPR RI - KOMISI IV DESAK PEMERINTAH LINDUNGI KAWASAN KONSERVASI DAN SATWA LANGKA 35 komisi 4 DPR RI menilai ada beberapa hal dalam undang-undang sistem konservasi sumber daya alam dan ekosistem yang perlu disempurnakan diantaranya terkait penetapan wilayah konservasi dan masalah perlindungan satwa langka 4. 14 Desember 2016 https://www.youtu be.com/watch?v= C6mGXX8dQPA DPR RI - KOMISI IV SEGERA REVISI UU KONSERVASI SDA HAYATI DAN EKOSISTEM 65 FGD Komisi IV di Universitas Samratulangi, Manado 5. 24 Maret 2017 https://www.youtu be.com/watch?v= p7CvFBNfCro DPR RI - BALEG SEGERAH SAHKAN UU KONSERVASI SDA HAYATI 28 Regulasi diperlukan untuk perlindungan hutan dan kawasan konservasi dari kepentingan asing dalam globalisasi ekonomi. 6. 6 Juli 2017 https://www.youtu be.com/watch?v= WCyFYV1753k DPR RI - BALEG JAMIN PELESTARIAN SDA HAYATI DENGAN REVISI UU KONSERVASI SDA HAYATI 48 RUU KSDAHE nantinya akan membatasi investor asing dalam melakukan eksploitasi sumber daya alam hayati. 7. 5 April 2018 https://www.youtu be.com/watch?v= kCSXgW167UM Akun Setkab Presiden Jokowi: RUU Konservasi Sumber Daya Hayati Tidak Boleh Bertentangan Dengan UUD 1945 158 Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar dalam Rapat Terbatas (Ratas) tentang Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/4) siang. 8. 23 April 2018 https://www.youtu be.com/watch?v= hepTYMekq5E DPR RI - RUU KONSERVASI TERUS DILANJUTKAN 108 UU perubahan UU KSDAHE nantinya diharapkan mampu konvergen dan mampu mensinergikan seluruh kepentingan masyarakat 9. 12 Desember 2018 https://www.youtu be.com/watch?v= -b64leHFbxI DPR RI - KOMISI IV DPR RI DORONG RUU KSDAE ADIL DALAM PENEGAKAN HUKUM 82 RUU KSDAHE didorong tidak hanya untuk kepentingan lingkungan hayati saja tetapi juga memberikan dampak pada kualitas hidup masyarakat. 140 No Tanggal Link Youtube Judul vidio Jumlah view Per 29 April 2025) Informasi 10. 13 Desember 2018 https://www.youtu be.com/watch?v= HaIlZVFwxFU DPR RI - DPR RI NILAI PERLINDUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN SATWA MASIH LEMAH 49 Komisi 4 DPR RI mendorong rancangan undang- undang ksdae dapat melindungi kawasan konservasi dan kelestarian sumber daya alam hayati. 11. 18 Desember 2018 https://www.youtu be.com/watch?v= mtQWoK0rXOE DPR RI - TIM PANJA RUU KSDA KOMISI IV DPR RI SERAP MASUKAN DARI PAKAR 113 Penyusunan ruu ksdae perlu dikaji secara komprehensif mengingat banyak bidang terkait di dalamnya termasuk undang-undang yang telah ada sebelumnya sehingga diperlukan harmonisasi masukkan yang diperoleh dari pakar hukum lingkungan hidup tata ruang dan sosiologi serta akademisi dari Universitas Syiah Kuala Aceh dapat menjadi acuan dalam pembahasan selanjutnya 12. 2 Januari 2019 https://www.youtu be.com/watch?v= DJBYlI79XBs DPR RI - DPR GODOK REVISI UU KSDAE 486 Masukan akademisi akan menjadi pertimbangan dalam revisi UU KSDAHE 13. 2 Januari 2019 https://www.youtu be.com/watch?v= AHyyrre7Tvs DPR RI - RUU KSDA UNTUK INTEGRASI EKOSISTEM 97 FGD dengan UGM. DPR RI berharap revisi undang-undang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya atau ksda mampu mengintegrasi sistem Perlindungan ekosistem alam baik kelautan perikanan hutan air dan masyarakat. 14. 17 Januari 2019 https://www.youtu be.com/watch?v= vdmvz9dKRPY DPR RI - PERLU ADA SANKSI TEGAS DALAM REVISI UU KSDA 70 UU KSDAHE yang ada belum mengatur sanksi tegas terhadap pelanggar ketentuan konservasi 15. 8 Februari 2019 https://www.youtu be.com/watch?v= 4S4dQXMBe9U DPR RI - KOMISI IV DPR RI SERAP MASUKAN REVISI UU NO. 5/1990 TENTANG KSDAHE 63 Komisi IV melakukan kunjungan ke Provinsi Sumatera Selatan 16. 13 Februari 2019 https://www.youtu be.com/watch?v= za9DvMWVxKI DPR RI - RUU KONSERVASI SDA HAYATI DAN EKOSISTEM PERLU DIKAWAL 54 revisi undang-undang konservasi sda hayati dan ekosistemnya harus memberikan porsi yang tepat sesuai sektoral masing-masing 17. 8 April 2021 https://www.youtu be.com/watch?v= 33a4flAe_iE Akun personal anggota DPR Revisi UU No 5 Tahun 1990 Libatkan Masyarakat Adat (Yessy Melania Komisi IV DPR RI) 272 Potongan RDP Komisi IV dengan Sekjen KLHK,Sekjen KKP dan Sekjen Kementan 18. 28 April 2021 https://www.youtu be.com/watch?v= eNgvYY8hirk WARTA PARLEMEN - UU KSDA HAYATI DAN EKOSISTEMNYA PERLU DISEMPURNAKAN 155 Penyempurnaan Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem Perlu Dilakukan seiring Dengan Situasi Dan Kondisi Perkembangan Zaman 19. 7 Mei 2021 https://www.youtu be.com/watch?v= AJ0kbBb_QVE WARTA PARLEMEN - UU NO 5 TAHUN 1990 TENTANG KSDAE SUDAH TIDAK RELEVAN 646 UU No 5 Tahun 1990 Tentang KSDAE sudah tidak relevan karena sudah banyak regulasi internasional yang berubah dan perlunya penguatan sanksi pelaku pelanggaran ketentuan konservasi sehingga akan diputuskan mengganti atau mengubah UU KSDAE yang sudah ada 20. 30 Juni 2021 https://www.youtu be.com/watch?v= GdAeTk76PQM Akun komisi IV LIVE STREAMING - KOMISI IV DPR RI RDPU PANJA RUU TENTANG KONSERVASI SDA HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 3491 Komisi IV DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan Prof. Dr. Ir. Rinekso Soekmadi, M.Sc.F.Trop. (IPB); Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, S.Hut., M.Agr. (UGM); 141 No Tanggal Link Youtube Judul vidio Jumlah view Per 29 April 2025) Informasi Prof. Drs. Jatna Supriatna, Ph.D. (UI); Ir. Wahjudi Wardojo, M.Sc. (Praktisi Konservasi Senior);Dr. Drs. Budi Riyanto, S.H, M. Si. (UI),; Siti Latifah, S.Hut.,M.Si.,Ph.D (Fahutan USU), Rabu, 30 Juni 2021 21. 1 Juli 2021 https://www.youtu be.com/watch?v= 7oD7-2WO91c Akun Komisi IV LIVE STREAMING - RDPU PANJA KOMISI IV DPR RI 119 3 Komisi IV DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Penyusunan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Dr. Iman Santoso - Conservation International; Dr. Noviar Indayani - Wildlife Conservation Society (WCS); Sdr. Samedi, Ph.D. - Yayasan KEHATI; Sdr. Adityo Bayunanda - WWF Indonesia; Sdr. Purwanto - Coral Triangle Centre (CTC), terkait Masukan bagi Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Kamis, 1 Juli 2021 22. 27 Juli 2021 https://www.youtu be.com/watch?v= 4AxWM1WF-WY WARTA PARLEMEN - KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI HARUS DITINGKATKAN 320 Melalui Revisi UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Anggota Komisi Empat DPR RI Mendorong Penyelenggaraan Konservasi Keanekaragaman Hayati Secara Lestari, Seimbang, Dan Berkelanjutan Bagi Kesejahteraan Masyarakat 23. 13 September 2021 https://www.youtu be.com/watch?v= E-NqkqGMmkw Akun komisi IV LIVE STREAMING - KOMISI IV DPR RI RDPU DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN KEGIATAN KONSERVASI 583 Komisi IV DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pemangku Kepentingan Kegiatan Konservasi, terkait Masukan bagi Panja mengenai Penyusunan RUU tentang perubahan atas UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. 24. 13 September 2021 https://www.youtu be.com/watch?v= m8qVEqMEUA8 Akun Komisi IV LIVE STREAMING - KOMISI IV DPR RI RDPU DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN KEGIATAN KONSERVASI 3107 Komisi IV DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pemangku Kepentingan Kegiatan Konservasi, terkait Masukan bagi Panja mengenai Penyusunan RUU tentang perubahan atas UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Hadir: Persatuan Kebun Binatang Seluruh Indonesia Asosiasi Kerang, Koral, dan Ikan Hias Indonesia Asosiasi gaharu Indonesia Borneo orangutan survival foundation HSD ARSARI Rehabilitasi Harimau Dharmasraya 25. 13 September 2021 https://www.youtu be.com/watch?v= m8qVEqMEUA8& t=9677s Akun Komisi IV LIVE STREAMING - KOMISI IV DPR RI RDPU DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN KEGIATAN KONSERVASI 3107 Komisi IV DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pemangku Kepentingan Kegiatan Konservasi, terkait Masukan bagi Panja mengenai Penyusunan RUU tentang perubahan atas UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Hadir: Persatuan Kebun Binatang Seluruh Indonesia Asosiasi Kerang, Koral, dan Ikan Hias Indonesia 142 No Tanggal Link Youtube Judul vidio Jumlah view Per 29 April 2025) Informasi Asosiasi gaharu Indonesia Borneo orangutan survival foundation HSD ARSARI Rehabilitasi Harimau Dharmasraya 26. 15 September 2021 https://www.youtu be.com/watch?v= DYuMKjIscb4 Akun komisi IV LIVE STREAMING - KOMISI IV DPR RI RDPU DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN KEGIATAN KONSERVASI 4109 Komisi IV DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pemangku Kepentingan Kegiatan Konservasi, terkait Masukan bagi Panja mengenai Penyusunan RUU tentang perubahan atas UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Hadir : Asosiasi Direktur PENGUSAHA Hutan Indonesia Gabungan Pengusaha Indonesia Indonesia Petrolium Assosiation 27. 16 September 2021 https://www.youtu be.com/watch?v= 7H1CQvNvcoM&t =60s Akun komisi IV LIVE STREAMING - KOMISI IV DPR RI RDPU PANJA KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM (KSDAE) 4575 Komisi IV DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dengan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem/Taman Nasional, terkait Masukan bagi Panja mengenai Penyusunan RUU tentang perubahan atas UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya 28. 18 Oktober 2021 https://www.youtu be.com/watch?v= LFs4mwr2cP0 WARTA PARLEMEN - REVISI UU KONSERVASI SDA HAYATI LIBATKAN MASYARAKAT ADAT 53 Komisi IV DPR RI Menekankan, Revisi Undang- Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Menjadi Satu Hal Yang Harus Diperhatikan, Dalam Rangka Menjaga Kelestarian Hutan Oleh Masyarakat Hukum Adat. 29. 20 Januari 2022 https://www.youtu be.com/watch?v= AAMQVSVOsXM Akun Baleg LIVE STREAMING - BALEG DPR RI RAPAT PLENO RUU KSDAHE 384 Badan Legislasi DPR RI Rapat Pleno dengan Pengusul (Komisi IV) dalam rangka Harmonisasi RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) 30. 30 Maret 2022 https://www.youtu be.com/watch?v= kwxi-BlAETY Akun Baleg LIVE STREAMING - BALEG DPR RI RAPAT HARMONISASI RUU TENTANG KSDAHE 189 Badan Legislasi DPR RI Rapat Harmonisasi RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) 31. 4 April 2022 https://www.youtu be.com/watch?v= v7D9SylEYi0 Revisi UU KSDAHE Disetujui 68 Badan Legislasi DPR RI telah melakukan harmonisasi terhadap kajian RUU konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya atau KSDAHE, yang dinilai sudah perlu diperbarui secara substansi dan yuridis. Bersama tim pengusul dari komisi empat DPRR RI, Baleg menyetujui RUU ini segera dibahas, agar konservasi sumber daya alam indonesia lebih terjaga. 32. 6 Juni 2022 https://www.youtu be.com/watch?v= PNnK3dCjdj4 RUU KSDAHE untuk Jaga Kelestarian Hutan 40 Badan Legislasi DPR RI bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengadakan Focus Grup Discussion untuk memperkaya masukan terkait revisi RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem (KSDAHE). Salah satu poin prioritas adalah Penegakan Hukum bagi pelaku perusakan lingkungan hutan. 143 No Tanggal Link Youtube Judul vidio Jumlah view Per 29 April 2025) Informasi 33. 8 Juni 2022 https://www.youtu be.com/watch?v= 9RKakV59bSg Akun Anggota DPR TA.Khalid: Perkuat RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) 72 34. 14 Juli 2022 https://www.youtu be.com/watch?v= XM_ak6_hNWA KEDAULATAN PANGAN DAN RUU KONSERVASI SUMBER DAYA HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 631 Membahas ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya alam hayati di Indonesia 35. 2 November 2022 https://www.youtu be.com/watch?v= gFPvCUgMwBM KOMISI IV DPR RI RDPU DENGAN PAKAR/PEMERHATI LINGKUNGAN - RABU, 02 NOVEMBER 2022 49 Membahas mengenai Konservasi Berbasis Nilai untuk Pertumbuhan Sosial-Ekonomi melalui Kawasan Konservasi 36. 2 November 2022 https://www.youtu be.com/watch?v= 6jf0Ge_Ucjs Akun Komisi IV LIVE STREAMING - KOMISI IV DPR RI RDPU DENGAN PAKAR LINGKUNGAN 972 Komisi IV DPR RI RDPU dengan Para Pakar/Pemerhati Lingkungan, membahas Konservasi Berbasis Nilai untuk Pertumbuhan Sosial-Ekonomi melalui Kawasan Konservasi, Rabu, 2 November 2022. Hadir diantaranya Ditjen Pengelolaan Ruang Laut 37. 24 November 2022 https://www.youtu be.com/watch?v= DD7b6iuXEIc RUU KSDAHE WADAHI KETERLIBATAN MASYARAKAT ADAT DAN SWASTA DALAM KONSERVASI ALAM 1395 Komisi IV DPR RI baru saja menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (KSDAHE). Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, G. Budi Satrio Djiwandono menyampaikan bahwa RUU ini akan mewadahi partisipasi masyarakat adat hingga swasta dalam konservasi lingkungan. Budi juga mengatakan, RUU ini adalah bentuk komitmen Indonesia dalam memerangi perubahan iklim dunia. 38. 5 Desember 2022 https://www.youtu be.com/watch?v= KcykADCucRc Akun Komisi IV LIVE STREAMING - KOMISI IV DPR RI RAPAT KERJA PEMBAHASAN RUU (KSDAHE) 1834 Komisi IV DPR RI Rapat Kerja, terkait pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) dengan:  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  Menteri Kelautan dan Perikanan;  Menteri Pertanian;  Mendagri;  Menkumham; dan  Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI). Pembahasan: 1. Pembahasan DIM RUU tentang KSDAHE; 2. Pembentukan Panitia Kerja RUU tentang KSDAHE. 39. 5 Desember 2022 https://www.youtu be.com/watch?v= KcykADCucRc&t =3935s Akun Komisi IV LIVE STREAMING - KOMISI IV DPR RI RAPAT KERJA PEMBAHASAN RUU (KSDAHE) 1835 Komisi IV DPR RI Rapat Kerja, terkait pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) dengan:  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  Menteri Kelautan dan Perikanan;  Menteri Pertanian;  Mendagri;  Menkumham; dan 144 No Tanggal Link Youtube Judul vidio Jumlah view Per 29 April 2025) Informasi  Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI). Pembahasan: 1. Pembahasan DIM RUU tentang KSDAHE; 2. Pembentukan Panitia Kerja RUU tentang KSDAHE. 40. 13 Desember 2022 https://www.youtu be.com/watch?v= S6goANEk83U TVR 120 - Komisi IV DPR RI: RUU KSDAHE Harus Berikan Efek Jera 24 Focus Group Discussion (FGD) dan jaring pendapat ke Universitas Negeri Lampung (UNILA), Komisi IV DPR RI menilai, revisi Undang Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (KSDHAE), harus berikan efek jera bagi para pelanggar. 41. 14 Desember 2022 https://www.youtu be.com/watch?v= JFFsiSMETQM TVR 120 - Komisi IV DPR RI: Revisi RUU Ksdahe Tekankan Sanksi Kriminal Lingkungan 39 Dalam rangka jaring pendapat pembahasan RUU Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, untuk mendapatkan masukan atas revisi UU nomor 5 tahun 1990, yang perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi terkini. Komisi IV DPR RI berdiskusi dengan para akademisi dari Universitas Brawijaya, yang menekankan perlu adanya desentralisasi daerah dan tipe hukuman bagi pelaku kriminal lingkungan. 42. 14 Desember 2022 https://www.youtu be.com/watch?v= VH-cksnGvxE TVR 120 - Komisi IV DPR RI: RUU Ksdahe Hendaknya Perluas Pelibatan Masyarakat 211 Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah turut melibatkan Masyarakat, dalam menjaga kelestarian Kawasan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 43. 14 Desember 2022 https://www.youtu be.com/watch?v= JFFsiSMETQM TVR 120 - Komisi IV DPR RI: Revisi RUU Ksdahe Tekankan Sanksi Kriminal Lingkungan 39 Dalam rangka jaring pendapat pembahasan RUU Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, untuk mendapatkan masukan atas revisi UU nomor 5 tahun 1990, yang perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi terkini. Komisi IV DPR RI berdiskusi dengan para akademisi dari Universitas Brawijaya, yang menekankan perlu adanya desentralisasi daerah dan tipe hukuman bagi pelaku kriminal lingkungan. 44. 14 Desember 2022 https://www.youtu be.com/watch?v= S8B__PfeZVE Editorial Parlemen - Urgensi Revisi UU Ksdahe Untuk Kelestarian Alam 409 UU No. 5 tahun 1990 belum efektif memberikan efek jera kepada pelanggar untuk itu Komisi IV berinisiatif melakukan perubahan undang- undang tersebut. 45. 15 Desember 2022 https://www.youtu be.com/watch?v= Sxtrqq0P1Rs Editorial Parlemen - Urgensi Revisi UU Ksdahe Untuk Kelestarian Alam 50 Komisi 4 DPR RI berpendapat undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sudah tidak mampu menjawab perkembangan zaman baik skala lokal maupun Global untuk itu Komisi 4 Sedang membahas revisi undang-undang ksda untuk tetap menjaga kelestarian alam Indonesia 46. 20 Januari 2023 https://www.youtu be.com/watch?v= UmYOiKQXhaw TVR 120 - Komisi IV DPR RI: Perlu Penguatan Prinsip Konservasi Pada RUU KSDAHE 57 Komisi IV DPR RI, membahas daftar inventarisasi masalah, serta pembentukan panitia kerja rancangan undang-undang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. 47. 10 April 2023 https://www.youtu be.com/watch?v= AQ4IK48lR_g KOMISI IV DPR RI RDPU DENGAN PAKAR/AKADEMISI - SENIN, 10 APRIL 2023 224 RDPU Panja RUU KSDAHE dengan Pakar/akademisi IPB dan Universitas Papua 145 No Tanggal Link Youtube Judul vidio Jumlah view Per 29 April 2025) Informasi 48. 10 April 2023 https://www.youtu be.com/watch?v= lKhGwbHNlw8 Akun Komisi IV LIVE STREAMING - KOMISI IV DPR RI RDPU DENGAN PEMERHATI KONSERVASI TERKAIT RUU KSDAHE 1209 Komisi IV DPR RI RDPU dengan Pemerhati Konservasi, dengan masukan pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE), Senin, 10 April 2023. Yayasan Konservasi Nusantara Pokja Konservasi Perwakilan Masyarakat Adat bali 49. 10 April 2023 https://www.youtu be.com/watch?v= FhrcgzFb6Y8 KOMISI IV DPR RI RDPU DENGAN PEMERHATI KONSERVASI - SENIN, 10 APRIL 2023 154 RDPU panja RUU KSDAHE dengan pemerhati konservasi 50. 10 April 2023 https://www.youtu be.com/watch?v= Oqg3QQlS40U Akun Komisi IV LIVE STREAMING - KOMISI IV DPR RI RDPU DENGAN PAKAR/AKADEMISI TERKAIT RUU KSDAHE 1573 Komisi IV DPR RI RDPU dengan Pakar/Akademisi, dengan agenda Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE), Senin, 10 April 2023 Hadir: Akademisi IPB dan Universitas Papua 51. 11 April 2023 https://www.youtu be.com/watch?v= OJH-lY4p-TU Akun Komisi IV LIVE STREAMING - KOMISI IV DPR RI RDPU DENGAN PELAKU KEGIATAN KONSERVASI/LEMBAGA KONSERVASI 1667 Komisi IV DPR RI RDPU dengan pelaku Kegiatan Konservasi/Lembaga Konservasi, terkait Masukan Pembahasan Rancangan Undang- undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE), Selasa, 11 April 2023. Rapat dengan:  Yayasan badat Indonesia  Yayasan konservasi aquatics Indonesia kasih yang terhormat Yayasan konservasi laut Indonesia  Perhimpunan ahli dan pemerhati primata Indonesia 52. 4 Agustus 2023 https://www.youtu be.com/watch?v= ABkIpgoUhl4 TVR 120 - Komisi IV DPR RI : RUU KSDAHE Masih Perlu Disinkronisasi 86 Dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang V Tahun Sidang 2022,2023, Disepakati Perpanjangan Waktu Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Atau K-S- D-A-H-E. Anggota Komisi IV DPR RI Memastikan, Perpanjangan Tersebut Bukan Karena Substansi RUU KSDAHE Bermasalah 53. 20 November 2023 https://www.youtu be.com/watch?v= kRe0jnnDA2k TVR 120 - Komisi IV DPR RI : Substansi RUU KSDAHE Masih Terus Disempurnakan 132 Salah satu poin yang disempurnakan yakni partisipasi masyarakat adat yang seringkki tidak diikut sertakan 54. 29 Mei 2024 https://www.youtu be.com/watch?v= gU_71eg2wUA TVR 120 - Komisi IV DPR RI : RUU KSDAHE Wujud Dukungan Pelestarian Alam 114 Dalam RUU ksdahe sudah ada uraian kewenangan yang jelas antara Ranah klhk dan KKP sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan 55. 13 Juni 2024 https://www.youtu be.com/watch?v= 05F85vVLPVk Fraksi Partai Gerindra Menyetujui RUU Perubahan UU No.5 Thn 1990 Tentang KSDAHE 156 Raker Komisi IV dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI 56. 14 Juni 2024 https://www.youtu be.com/watch?v= T1kLOq9Skmk&li st=PL0xc4657cib 5tok1Z- TVR 120 - Komisi IV DPR RI : Setujui RUU KSDAHE Dibawa Ke Paripurna 47 Komisi IV DPR RI, komite II DPD RI serta pemerintah menyepakati, naskah RUU konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem atau ksdahe, dibawa ke pembahasan di tingkat ii, dalam rapat parnipurna DPR RI. 146 No Tanggal Link Youtube Judul vidio Jumlah view Per 29 April 2025) Informasi gYMvYnoCS8p2 wsD&index=90 57. 14 Juni 2024 https://www.youtu be.com/watch?v= T1kLOq9Skmk TVR 120 - Komisi IV DPR RI : Setujui RUU KSDAHE Dibawa Ke Paripurna 47 Komisi IV DPR RI, komite II DPD RI serta pemerintah menyepakati, naskah RUU konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem atau ksdahe, dibawa ke pembahasan di tingkat ii, dalam rapat parnipurna DPR RI. 58. 21 Juni 2024 https://www.youtu be.com/watch?v= m2JphQGSHCE Lensa Parlemen - RUU KSDAHE : Komitmen Jaga Kelestarian Alam Dan Lingkungan 41 Komisi IV DPR RI , Komite II DPD RI , serta Pemerintah menyepakati naskah RUU konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem atau KSDAHE, untuk dilakukan pembahasan di Tingkat II , dalam Rapat Parnipurna DPR RI. 59. 9 Juli 2024 https://www.youtu be.com/watch?v= yB03d2WI9Oo TVR 120 - Komisi IV DPR RI : RUU KSDAHE Sah Jadi Undang-Undang 32 DPR RI telah mengesahkan Perubahan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, atau K-S-D-A-H-E, pada Rapat Paripurna DPR, Selasa pagi 60. 12 Juli 2024 https://www.youtu be.com/watch?v= ssCjKtDHOJw TVR 17 - DPR RI Sahkan Revisi UU No 5 Tahun 1990 Tentang KSDAHE 58 DPR RI Sahkan Revisi UU No 5 Tahun 1990 Tentang KSDAHE Bahwa berdasarkan data diatas informasi pembentukan UU KSDHE yang disebarluaskan melalui vidio youtube tidak hanya oleh Komisi IV tetapi juga oleh Badan Legislasi dan anggota DPR RI. Apabila ditelusuri lebih luas, informasi serupa juga disebarluaskan oleh DPD RI, Pemerintah, dan masyarakat, baik LSM maupun stasiun TV dan surat kabar nasional. Tidak hanya melalui vidio youtube, DPR RI juga menyiarkan informasi pembentukan UU KSDHE melalui TV Parlemen, yang merupakan unit produksi televisi dan radio siaran terbatas di bawah Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI 2. Terkait rapat pembahasan secara tertutup Sebagaimana telah disampaikan DPR RI, rapat di DPR dinyatakan tertutup apabila disepakati oleh peserta rapat. Hal ini tentunya telah berkesesuaian dengan peraturan yang ada. Sebagai contoh, DPR RI menyampaikan salah satu risalah rapat pembahasan RUU Perubahan UU 5/1990 untuk kiranya dapat menjadi informasi dan bahan pertimbangan Mahkamah terhadap penentuan sifat rapat terbuka atau tertutup di DPR RI (Lampiran LXX). Terkait rapat pembahasan RUU Perubahan UU 5/1990, DPR RI menyampaikan data sebagai berikut: 147 RAPAT PEMBENTUKAN UU 32/2024 No. Tanggal Agenda Rapat Inti Pembahasan PENYUSUNAN 1. 6 April 2021 Rapat Dengar Pendapat dengan Sekjen KLHK, Sekjen KKP, Sekjen Kementan Komisi IV DPR RI dan Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pertanian bersepakat untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 2. 7 April 2021 Rapat Koordinasi dengan Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI Kepala Badan Keahlian menyampaikan urgensi dan pokok-pokok pikiran perubahan atas UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 3. 15 Juni 2021 Rapat Intern Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya - 4. 15 Juni 2021 Rapat Koordinasi dengan Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI Komisi IV DPR RI menerima Konsep Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dari Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI 5. 30 Juni 2021 Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penyusunan RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pakar, Akademisi dan Praktisi Konservasi (Dengan Dr. Drs. Budi Riyanto, S.H., M.Si., Satyawan Pudyatmoko (Fakultas Kehutanan Ugm), Ir. Siti Latifah, S.Hut,MSi, PhD. IPU (Universitas Sumatera Penjelasan mengenai permasalahan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan masukan terhadap perubahan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 148 Utara), Prof. Jatna Supriatna, Ph.D. (Advisor KOBI dan Dosen Biologi FMIPA UI), Rinekso Soekmadi (DKSHE – Fakultas Kehutanan & Lingkungan IPB), Wahjudi Wardojo (Penasihat Senior YKAN) 6. 1 Juli 2021 Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penyusunan RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Lembaga Swadaya Masyarakat di bidang konservasi (Yayasan Keanekaragaman Hayati, Coral Triangle Center, Conservation International, Wildlife Conservation Society, World Wide Fund for Nature Indonesia. Masukan atas materi muatan dalam perubahan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengenai penambahan butir menimbang bahwa keanekaragaman hayati merupakan simbol kedaulatan bangsa dan negara Indonesia, penyusunan zonasi dan pelibatan para pemangku kepentingan, pelibatan masyarakat dan Masyarakat Hukum Adat, pengaturan Sumber Daya Genetik (SDG) dijadikan satu RUU, konservasi memberikan kompensasi kepada daerah yangmemiliki kawasan konservasi, pelibatan sektor swasta, memberikan kewenangan kepada LIPI dan lembaga peneliti lainnya, RUU mengacu pada Convention on Biological Diversity (CBD), Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), pengaturan mengenai ketersediaan dan keterbukaan data, dan pembaharuan data, dalam konsep RUU terlalu banyak mengatur mengenai pembagian kewenangan. 7. 13 September 2021 Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penyusunan RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan pelaku kegiatan konservasi (Persatuan Kebun Binatang Seluruh Indonesia, Pengusaha Penangkaran Buaya Indonesia, Ketua Umum Asosiasi Kerang, Koral, dan Ikan Masukan mengenai Penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengenai pengaturan luasan kawasan konservasi disesuaikan dengan kondisi landscape dan ekosistemnya, pengaturan tentang ikan pada bagian ketentuan umum, pengaturan kewenangan penyelenggara konsevasi keanekaragaman hayati dan pelindungan hewan dan tumbuhan, pelibatan lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan konservasi dalam penetuan Areal Bernilai Konservasi Tinggi di luar kawasan konservasi, pengaturan mengenai kewajiban Pemerintah dalam penyediaan kawasan konservasi dan/atau areal Bernilai Konservasi Tinggi dengan daya dukung lingkugan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, pengaturan mengenai penetuan Areal Bernilai 149 Hias Indonesia, Asosiasi Gaharu Indonesia, Borneo Orangutan Survival Foundation, Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera Dharmasraya) Konservasi Tinggi di luar kawasan konservasi oleh Pemda dan jaminan tidak dilakukan perubahan fungsi areal tersebut, Pengaturan mengenai Lembaga Konservasi, termasuk hak dan kewajibannya, yang merupakan pihak yang melaksaanakan kegiatan konservasi secara ex situ, Perizinan pengelolaan kawasan konservasi diberikan kepada badan usaha milik swasta, pendanaan konservasi, pengenaan sanksi pidana dan perdata, pengaturan atas tumbuhan dan satwa tidak dilindungi namun dilindungi di negara asalnya. 8. 15 September 2021 Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penyusunan RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan para Pelaku Usaha/Sektor Swasta di bidang kehutanan, perkebunan dan pertambangan. (Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI), Indonesian Petroleum Association (IPA), PT Adhiniaga Kreasinusa) Masukan mengenai Penyusunan RUU tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengenai pelibatan lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan konservasi dalam penetuan Areal Bernilai Konservasi Tinggi di luar kawasan konservasi, pengaturan mengenai kawasan penyangga kawasan konservasi, pelibatan seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan konservasi, perizinan pengelolaan kawasan konservasi diberikan kepada badan usaha milik swasta, pendanaan konservasi, sanksi pidana dan perdata. 9. 16 September 2021 Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penyusunan RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Masukan mengenai Penyusunan RUU tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengenai penyelenggaraan konservasi, pengaturan luasan kawasan konservasi, pengaturan kewenangan atas penyelenggaraan konservasi keanekaragaman hayati, pelibatan lembaga yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan konservasi, pengaturan mengeai kewajiban Pemerintah dalam penyediaan kawasan konservasi dan/atau areal Bernilai Konservasi Tinggi, pengaturan mengenai penetuan Areal Bernilai Konservasi Tinggi di luar kawasan konservasi oleh Pemda serta jaminan tidak ada 150 Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kepala Balai Besar dan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) serta Taman Nasional (TN)) perubahan fungsi areal tersebut, pengaturan mengenai kawasan penyangga kawasan konservasi, pelibatan seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan konservasi, pemberian akses kepada Masyarakat Hukum Adat serta masyarakat di sekitar kawasan konservasi, pendanaan konservasi, pengenaan sanksi pidana dan perdata, pengaturan atas tumbuhan dan satwa tidak dilindungi namun dilindungi di negara asalnya, kategorisasi tumbuhan dan satwa berdasarkan IUCN, peningkatan kewenangan Polisi Hutan. 10. 29 September 2021 Rapat Intern Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penyusunan RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya - 11. 4 November 2021 Rapat Intern Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penyusunan RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya - 12. 16 November 2021 Konsinyering Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penyusunan RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya - 13. 22 November 2021 Rapat Intern Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penyusunan RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam - 151 Hayati dan Ekosistemnya HARMONISASI 1. 20 Januari 2022 Rapat dengan Pengusul (Komisi IV) dalam rangka Harmonisasi RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - 2. 30 Maret 2022 Harmonisasi RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - 3. 25 Mei 2022 (Rapat Panja) Harmonisasi RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - 4. 29 Juni 2022 Pengambilan keputusan atas hasil harmonisasi RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) Penetapan Draft RUU tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya PENETAPAN USUL 1. 7 Juli 2022 Rapat Paripurna pengambilan keputusan mengenai RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) ditetapkan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI PEMBICARAAN TINGKAT I 1. 22 November 2022 Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Komisi IV DPR RI menerima Pandangan Pemerintah dan Pandangan DPD RI atas Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 152 Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah RI. 2. 5 Desember 2022 Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Menteri Kelautan dan Perikanan Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Pimpinan Komite II Dewan Perwakilan Daerah RI (Pembahasan DIM RUU) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk memperbaiki Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) atas Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 3. 19 Januari 2023 Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, serta Komite II DPD RI (Pembahasan DIM RUU dan Penetapan Panja RUU) Komisi IV DPR RI bersama Pemerintah dan Komite II DPD RI sepakat bahwa jumlah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah sebanyak 718 DIM, yang terdiri dari 77 (tujuh puluh tujuh) DIM tetap, dan DIM-DIM lainnya yang merupakan usulan perubahan dari Pemerintah berupa perubahan substansi, penambahan usulan baru dan penghapusan serta perubahan redaksional. Komisi IV DPR RI bersama Pemerintah dan Komite II DPD RI sepakat menyetujui nama-nama Anggota Panitia Kerja (Panja). 4. 1 Februari 2023 Rapat Intern Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya - 5. 7 Februari 2023 Rapat Intern Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya - 6. 8 Februari 2023 Rapat Intern Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya - 7. 13 Februari 2023 Rapat Intern Panja Komisi IV DPR RI - 153 mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 8. 14 Februari 2023 Rapat Intern Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya - 9. 15 Maret 2023 Rapat Intern Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya - 10. 10 April 2023 Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerhati Konservasi (Anjelita Malik (Yayasan Konservasi Alam Nasional (YAKN)), Kasmita Widodo (Koordinator WGII/Kepala BRWA), Cindy Julianty (Program Manager WGII), Adrianus Eryan (Pokja Konservasi), M. Riza Damanik, Ph.D (Penulis Buku Menuju Konservasi Laut yang Pro Lingkungan dan Pro Rakyat), Putu Ardana (Perwakilan Masyarakat Adat Bali) Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mendengarkan masukan para Pemerhati Konservasi dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE). 11. 10 April 2023 Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mendengarkan masukan para Pakar/Akademisi dalam rangka pembahasan Rancangan UndangUndang tentang 154 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pakar/Akademisi (Prof. Dr. Ir. Hadi Sukadi Alikodra, M.S. (Pakar Konservasi Alam dan Pengelolaan Margasatwa (IPB)), Prof. Rinekso Sukamdani, M.Sc.F.Trop (Pakar Konservasi dan Manajemen Kawasan (IPB)), Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, M.Sc., IPU (Pakar Pengelolaan Satwa Liar (UGM)), 4. Prof. Drs. Jatna Supriatna, Ph.D. (Pakar Zoologi dan Biologi Konservasi (UI)), Prof. Dr. Ir. Ferdinan Yulianda, M.Sc. (Pakar Ilmu Manajemen Sumberdaya Perairan (IPB)), Prof. Dr. Charlie Danny Heatubun, S.Hut., M.Si, FLS (Pakar Konservasi, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup (Universitas Papua))) Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE). 12. 11 April 2023 Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pelaku Kegiatan Konservasi/Lembaga Konservasi (Drs. Jansen Manansang, M.Sc., (Yayasan Badak Indonesia), Dr. drh. Muhammad Agil, M.Sc., Agr. (Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB), Budiono, Yayasan Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mendengarkan masukan para Pelaku Kegiatan Konservasi/Lembaga Konservasi dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE). 155 Konservasi RASI (Rare Aquatic Species Indonesia), Nirwan Dessibali (Director Yayasan Konservasi Laut Indonesia)) 13. 22 Mei 2023 Rapat Intern Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya - 14. 15 Juni 2023 Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI - 15. 26 Juni 2023 Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI - 16. 27 Juni 2023 Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI - 17. 10 Juli 2023 Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI - 18. 11 Juli 2023 Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI - 156 mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI 19. 19 September 2023 Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI - 20. 20 September 2023 Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI - 21. 25 September 2023 Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI - 22. 02 Oktober 2023 Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI (dilanjutkan dengan Pembentukan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi) - 23. 15 November 2023 Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi - 157 Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Tim Pemerintah dan Komite II DPD RI 24. 22 November 2023 Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Tim Pemerintah dan Komite II DPD RI - 25. 27 November 2023 Rapat Tim Perumus Komisi IV DPR RI RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI - 26. 19 Maret 2024 Rapat Tim Perumus/Tim Sinkronisasi Komisi IV DPR RI RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE), Menyempurnakan dan menyelaraskan rumusan materi RUU tentang KSDAHE sesuai keputusan Raker dan Rapat Panja - 27. 29 Mei 2024 Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU tentang KSDHAE dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI. Agenda: Menyusun Laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi kepada Panitia Kerja RUU tentang KSDAHE. - 28. 30 Mei 2024 Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi - 158 Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI Agenda: Mendengarkan Laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi 29. 30 Mei 2024 Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI RI mengenai Pembahasan RUU tentang KSDAHE dengan Pemerintah dan DPD RI Agenda: Membahas Laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi terkait Ketentuan Pidana - 30. 13 Juni 2024 Rapat Panja Komisi IV DPR RI RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan DPD RI - 31. 13 Juni 2024 Rapat Kerja Komisi IV DPR RI RI dengan Pemerintah dan DPD RI Komisi IV DPR RI bersama Pemerintah dan Komite II DPD RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekositemnya untuk dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI. PEMBICARAAN TINGKAT II 1. 9 Juli 2024 Rapat Paripurna DPR RI RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disahkan menjadi undang-undang. Rapat-rapat tertutup selama pembahasan RUU Perubahan UU 5/1990 tentunya tidak dapat dianggap sebagai bentuk ketidakterbukaan pembentuk undang-undang dalam melakukan kegiatan. Informasi terkait adanya rapat tersebut dapat diketahui oleh masyarakat melalui tautan https://dpr.go.id/kegiatan-dpr/fungsi-dpr/fungsi-legislasi/prolegnas- periodik/detail/402. Hasil suatu rapat pembahasan tersebut sering kali belum menemukan kesepakatan akhir dari pembentuk undang-undang sehingga masih berpotensi mengalami perubahan dalam rapat-rapat berikutnya. 159 Apabila rapat yang demikian bersifat terbuka, potensi adanya potongan- potongan informasi yang belum utuh tersebut yang tersebar dalam masyarakat dan menimbulkan keresahan masyarakat juga perlu menjadi perhatian dan pertimbangan pembentuk undang-undang. Meski demikian, penentuan sifat rapat pembahasan dalam proses pembentukan undang- undang diputuskan berdasarkan kesepakatan bersama pembentuk undang- undang, dalam hal ini DPR dan Pemerintah. Bahwa dalam hal sifat rapat, berdasarkan Pasal 276 - Pasal 278 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, setiap rapat DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup. Rapat tertutup dapat dinyatakan bersifat rahasia sehingga dilarang diumumkan atau disampaikan kepada pihak lain atau publik. Sebagian atau seluruh rapat tertutup dapat disampaikan kepada masyarakat dengan adanya persetujuan dari pimpinan rapat, ketika rapat berlangsung. Dalam hal ini, informasi dalam rapat pembahasan RUU Perubahan UU 5/1990 yang dinyatakan tertutup, informasi terkait isi rapat tidak dinyatakan rahasia sehingga informasi terkait pembahasan yang telah dilakukan dalam rapat tersebut sering kali disampaikan secara garis besarnya kepada masyarakat melalui awak media dalam wewancara yang dilakukan setelah rapat pembahasan maupun dalam acara wewancara terkait perkembangan pembentukan RUU Perubahan UU 5/1990 yang dilakukan kepada anggota Panja. Bahwa Pasal 278 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 menyatakan: (4) Dalam hal tertentu, ketua rapat, Anggota, salah satu Fraksi, dan/atau Pemerintah yang menghadiri rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengusulkan untuk mengumumkan seluruh atau sebagian pembicaraan dalam rapat tertutup. (5) Rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memutuskan menyetujui atau menolak usul. (6) Jika rapat menyetujui usul sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pimpinan rapat menyatakan untuk mengumumkan seluruh atau sebagian pembicaraan dalam rapat tertutup. Hal ini menunjukkan bahwa mekipun rapat dinyatakan tertutup namun terkait dengan pembicaraan dalam rapat tersebut dimungkinkan untuk disampaikan kepada masyarakat melalui catatan rapat terkait seluruh maupun sebagian isi pembahasan dalam rapat tertutup tersebut. 160 3. Terkait keterlibatan DPD dalam pembentukan UU 32/2024 Bahwa berdasarkan data rapat-rapat yang telah disampaikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa DPD RI terlibat selama kegiatan pembicaraan tingkat I. Dengan demikian tentunya cukup banyak masukan yang disampaikan oleh DPD dalam pembahasan RUU Perubahan UU 5/1990. Bahwa berdasarkan DIM yang disampaikan oleh DPD kepada DPR terkait RUU Perubahan UU 5/1990, masukan dari DPD di antaranya sebagai berikut: a. Masukan terhadap konsideran menimbang huruf a dalam RUU Perubahan UU 5/1990: Ketika “sistem penyangga kehidupan” sudah masuk pada konsideran, seolah ada redundansi maupun ambigu pemaknaan dari fungsi utama SDAHE dengan salah satu komponen dalam penyelenggaraan KSDAHE yaitu “perlindungan sistem penyangga kehidupan” b. Masukan terhadap ketentuan dalam Pasal 1 dalam RUU Perubahan UU 5/1990 diantaranya terhadap definisi “Pelindungan Sistem Penyangga Kehidupan” dan definisi “Sumber Daya Genetik”: Pelindungan Sistem Penyangga Kehidupan adalah upaya menjaga dan melestarikan proses ekologis esensial dan sistem yang menyangga kehidupan manusia pada aspek kesehatan dan pangan. Masukan terkait definisi Sumber Daya Genetik yang sebelumnya tidak terdapat dalam RUU Perubahan UU 5/1990 diakomodasi dengan kesepakatan bersama didefiniskan sebagai berikut: Sumber Daya Genetik adalah materi genetik, data dan informasi genetik, serta pengetahuan tradisional yang berkaitan dengannya, termasuk derivatifnya, baik mengandung maupun tidak mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat, yang mempunyai nilai nyata atau potensial dari Tumbuhan, Satwa, jasad renik, atau asal lain. 161 Pada bagian ini, DPD juga memberikan masukan agar pengaturan terkait taman buru baik dalam definisi maupun pengaturan lainnya dihapuskan dengan alasan: Taman buru bukan kategorisasi Kawasan konservasi (IUCN pun tidak mengenal konsep tersebut), karena pada dasarnya aktivitas perburuan bisa dilakukan di mana saja. Semestinya tidak perlu ada taman buru, bahwa kegiatan perburuan dapat dilakukan pada KPA dan SM. Bahwa berdasarkan risalah Rapat Panitia Kerja DPR RI dengan Pemerintah dan Panja Komite II DPD Ri pada 15 Juni 2023, DPD menyampaikan sebagai berikut: Komite II DPD RI menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada DPR RI dalam hal ini Komisi IV yang menyelenggarakan kembali Rapat Panja pada hari ini dengan mengundang DPD RI dan pemerintah untuk melanjutkan pembahasan terhadap RUU tentang KSDAHE. Sebelum masuk ke dalam substansi pembahasan DIM yang sudah kita sepakati tadi, DPD RI ingin menyampaikan pentingnya pengaturan tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati sebagai bentuk tanggung jawab bersama kita atas kelestarian alam Indonesia baik itu generasi saat ini maupun generasi yang akan datang. Oleh karena itu, dalam Rapat Panja ini kami akan menyampaikan hal pokok dari pandangan dan pendapat DPD RI. Pertama, nanti akan masuk kepada: 1. Pada Bab 1 tentang ketentuan umum. Pasal 1 angka 2, DPD RI berpendapat bahwa pengertian Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. 2. DPD RI berpandangan bahwa pengertian Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dalam Bab 1 ketentuan Pasal 1 angka 2 seharusnya tetap diakomodir di dalam batang tubuh. Oleh karenanya, DPD RI mengusulkan penambahan Pasal 5a yang berbunyi, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dilakukan melalui: 1) melalui kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan; 2) pengawetan sumber daya alam hayati; dan 3) pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati. 3. Pengertian mengenai sistem penyangga kehidupan sangat fundamental, sistem penyangga kehidupan harus mencakup seluruh elemen terutama manusia sehingga tidak hanya pada kawasan konservasi saja, dalam strategi konservasi dunia, sistem penyangga kehidupan dimaknai dengan pangan dan kesehatan. Selama ini konservasi jauh dari pembangunan dan seolah-olah 162 hanya fokus pada spesies yang dilindungi, padahal orientasi konservasi adalah mendukung pembangunan seperti kesehatan dan pangan. Oleh karena itu, DPD RI berpendapat perlu menambahkan Pasal 7a yang terdiri dari 2 ayat, yaitu: (1) Sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi: a. Daerah aliran sungai; b. Sistem hutan; c. Sistem pertanian; d. Sistem pesisir dan pulau-pulau kecil; e. Sistem laut; f. Sistem penyangga lainnya yang mendukung produksi pangan dan kesehatan. (2) Perlindungan sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi segala upaya untuk memastikan bahwa sistem penyangga kehidupan tetap dapat berfungsi sesuai dengan peruntukkannya dalam mendukung kesehatan dan penyediaan pangan. 4. Terhadap judul, RUU DPD RI berpendapat bahwa frasa ekosistem seyogyanya menurut kita sekali lagi dihapus sehingga judul RUU selengkapnya berbunyi “Konservasi Sumber Daya Alam Hayati” kecuali sudah memang kita putuskan. Hal ini dikarenakan jika berbicara mengenai konservasi sumber daya alam hayati maka sudah mencakup tiga aspek, yaitu genetik, spesies, dan ekosistem, yang mana ketiga aspek ini merupakan satu kesatuan dalam lingkup konservasi sumber daya alam hayati. Oleh karena itu, judul diadaptasi tanpa menggunakan frasa ekosistem, karena ketika disebut dengan menggunakan frasa ekosistem seolah-olah tidak merekognisi aspek genetik dan spesies. Sekali lagi, kecuali ini sudah disepakati. IV. PETITUM DPR RI RI Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI RI memohon agar kiranya, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima; 3. Menerima keterangan DPR RI RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953) telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang- undangan sebagaimana yang diatur dalam: a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); b. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Negara No. 667 Tahun 2020); dan c. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (Berita Negara No. 668 Tahun 2020); 5. Menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953) tetap memiliki kekuatan hukum mengikat; 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 24 April 2025 yang diterima di Mahkamah pada tanggal 24 April 2025 dan telah didengar dalam persidangan pada tanggal 28 April 2025, serta keterangan tertulis tambahan bertanggal 6 Mei 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2025, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. 164 I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Bahwa pembentukan UU 32/2024 tidak memenuhi ketentuan UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 13/2022), dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (selanjutnya disebut Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020) dengan alasan sebagai berikut: 1. Pada tahap penyusunan, pembentuk Undang-Undang tidak membuka data sama sekali. Kemudian, pada tahap pembahasan tidak dilakukan secara terbuka sehingga tidak dapat melihat perkembangan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait Masyarakat Adat sebagai subjek yang melakukan konservasi; 2. Pembentukan UU 32/2024 tidak memenuhi asas kejelasan tujuan dalam UU 13/2022 karena dalam konsideran Menimbang huruf a tidak mempertimbangkan subjek hukum masyarakat hukum adat yang ada dan hidup di wilayah konservasi dan tidak melibatkan pihak yang terdampak serta pihak yang peduli terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; 3. Pembentukan UU 32/2024 tidak memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam UU 13/2022 karena tidak bermanfaat, tidak berdaya guna, dan tidak memiliki kehasilgunaan terutama bagi masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai subjek hukum dalam pemberlakuan UU 32/2024 yang ditandai dengan beberapa permasalahan yang dapat dipastikan akan muncul sebagai berikut: a. Tidak adanya pasal yang mengakui masyarakat adat sebagai subjek hukum/pelaku konservasi; b. Adanya ketentuan mengenai areal preservasi yang tidak jelas dan tidak menjawab tuntutan untuk mengakui aktor konservasi lain di luar negara; c. Tidak adanya pasal yang mengatur mengenai persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (Padiatapa) atau FPIC (Free, Prior, Informed Consent) dalam penetapan kawasan suaka alam (KSA), kawasan pelestarian alam (KPA), Areal Preservasi dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Laut; 165 d. Adanya hutan adat menjadi bagian dari wilayah tertentu sebagai Wilayah Sistem Penyangga Kehidupan yang menjadikan posisi hutan adat menjadi sumir; e. UU 32/2024 masih menggunakan pendekatan sentralistis dan conservationist-developmentalist, sehingga hanya berorientasi pada penguatan aspek pengawetan keanekaragaman hayati tanpa melihat variabel-variabel lain yang dapat memperbaiki tata kelola kawasan konservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati seperti partisipasi masyarakat dan pengetahuan tradisional; dan f. UU 32/2024 semakin menegaskan sentralisasi kewenangan penyelenggara dan abai terhadap pemenuhan hak asasi manusia terutama masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai penerima dampak terbanyak dari implementasi kebijakan konservasi dan berpotensi menimbukan lebih banyak ruang konflik antara masyarakat dengan Pemerintah. 4. Pembentukan UU 32/2024 tidak memenuhi asas keterbukaan dalam UU 13/2022 karena selama proses penyusunan UU 32/2024 Para Pemohon tidak dapat mengakses 20 (dua puluh) dokumen hasil rapat yang dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Dalam perkara a quo ini, izinkanlah Pemerintah memberikan tanggapan terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon. Menurut Pemerintah, Para Pemohon tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak-tidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya (tidak memiliki kerugian konstitusional) akibat keberlakuan ketentuan a quo UU 32/2024 yang dimohonkan dengan alasan sebagai berikut: A. Ketentuan-ketentuan mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut UU MK jelas mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan 166 konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yang meliputi: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, sehubungan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, maka harus dibuktikan bahwa: a. Pemohon memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK; dan b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan akibat berlakunya undang-undang yang diuji. Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU- III/2005 dan Nomor: 010/PUU-III/2005 yang pada pokoknya menyatakan, dikutip: “Bahwa, kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 1. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; 2. Adanya hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; 3. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.” B. Tanggapan Pemerintah atas Uraian Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Terhadap Para Pemohon Perkara register 132/PUU-XXII/2024, Pemerintah berpendapat Para Pemohon tidak memenuhi syarat memiliki kerugian konstitusional untuk mengajukan permohonan dengan penjelasan sebagai berikut: 167 1. Bahwa setelah Termohon cermati profile dari Pemohon I dan Pemohon II ternyata Pemohon I dan Pemohon II merupakan kelompok kerja yang dibentuk setelah Simposium ICCAs di Bogor pada tanggal 13-14 Oktober 2011. Working Group ICCAs Indonesia (WGII) terdiri dari sekitar 10 LSM nasional di Indonesia termasuk JKPP, WWF Indonesia, KIARA, NTFP- EP Indonesia, WALHI, AMAN, Sawit Watch, Pusaka, Huma, dan BRWA. Bahwa berdasarkan penelusuran kami dalam website https://iccas.or.id/profiles diperoleh informasi Pemohon I sampai dengan Pemohon III merupakan bagian dari 10 (sepuluh) LSM yang tergabung dalam Working Group ICCAs Indonesia (WGII) sebagaimana hasil tangkapan layar berikut: Bahwa dalam proses pembahasan RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, WGII telah hadir dan memberikan masukan pada hari Senin tanggal 10 April 2023 (vide Bukti PK-14) video youtube RDPU). Dengan demikian, Pemohon I s/d Pemohon III telah terwakili oleh WGII dalam pembahasan RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. 2. Dalam posita permohonan Pemohon III disampaikan bahwa Pemohon III merupakan Badan Hukum yang bernama Perkumpulan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), namun setelah Termohon cermati dalam Anggaran Dasar yang diuraikan dalam permohonannya ternyata tidak ada satupun Pasal yang disampaikan oleh Pemohon III yang isinya mengatur bahwa Sekretariat Jenderal berhak dan berwenang mewakili 168 KIARA di dalam pengadilan. Termohon berkeberatan terhadap kedudukan hukum dari Pemohon III untuk mengajukan permohonan a quo karena tidak ada Pasal dalam AD/ART KIARA yang disampaikan oleh Pemohon III yang isinya mengatur bahwa Sekretariat Jenderal berhak dan berwenang mewakili KIARA di dalam pengadilan. 3. Selanjutnya Pemohon IV merasa memiliki kepentingan karena merupakan korban kriminalisasi dampak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dan mendapatkan hukuman pidana penjara pada pengadilan tingkat pertama dan banding yang kemudian berdasarkan Putusan Kasasi, Pemohon IV dilepaskan. Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2639 K/Pid.Sus/2024 tanggal 6 Mei 2024 meskipun Pemohon IV dibebaskan, namun Mikael Ane (Pemohon IV) tetap terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Lagi pula apabila dilihat dari peristiwa tindakan pidana yang dilakukan oleh Pemohon IV dan berdasarkan Putusan Pidana Tingkat Pertama dan Banding ternyata ketentuan pidana yang disangkakan kepada Pemohon IV adalah ketentuan yang berasal dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bukan berasal dari Undang-Undang 5 Tahun 1990 maupun UU a quo. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Dengan demikian, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan pengujian formil Para Pemohon Perkara 132/PUU-XXII/2024 tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Namun, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK. 169 III. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI A. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis UU 32/2024 1. Landasan Filosofis Negara Indonesia, yang diselenggarakan oleh pemerintahannya, berkewajiban “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Pernyataan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakan kaedah konstitusional dari kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap sumber-sumber insani dalam lingkungan hidup Indonesia, guna kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia, termasuk melindungi sumber daya alam. UUD NRI 1945 mewajibkan mengelola sumberdaya alam (SDA) untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, yang harus dinikmati generasi masa kini dan masa depan secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. Sebagai suatu Negara yang berdaulat dan mempunyai SDA yang begitu luas dan beraneka ragam tentunya sudah memiliki konsep tata kelola SDA yang tidak terlepas dari ideologi penguasaan SDA yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa Negara menguasai kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, namun penguasaan ini terbatas, yaitu harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara filosofis sumber daya alam hayati dan ekosistemnya wajib dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pemanfaatan tersebut harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan tetap memperhatikan asas konservasi sumber daya 170 alam hayati dan ekosistemnya sehingga setiap sumber daya alam hayati dapat dipertahankan dan dimanfaatkan secara berkesinambungan. 2. Landasan Sosiologis Jumlah penduduk Indonesia yang semakin meningkat membawa pengaruh pada beberapa aspek, yaitu peningkatan kebutuhan pangan, sandang, papan, kualitas hidup serta pembangunan di bidang lain. Eksploitasi hutan secara besar-besaran sejak tahun 1970, perladangan berpindah, dan konversi hutan untuk kepentingan lain yang melebihi batas akan berdampak negatif bagi pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Di samping itu, terjadinya pencemaran karena urbanisasi, industrialisasi, penggunaan pupuk buatan, dan pestisida secara berlebihan mengganggu keseimbangan ekosistem tanah, air, dan udara sehingga menimbulkan gangguan terhadap flora dan fauna. UU 5/1990 yang pada dekade sembilan puluhan dirasakan masih cukup efektif untuk melindungi ekosistem dan spesies Indonesia, akan tetapi setelah 30 tahun keberlakuannya telah terjadi banyak sekali perubahan lingkungan strategis nasional seperti berubahnya sistem politik dan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi dan demokratisasi, perubahan pada tataran global berupa bergesernya beberapa kebijakan internasional dalam kegiatan konservasi sebagaimana tertuang dalam hasil-hasil konvensi yang terkait dengan keanekaragaman hayati, atau hasil-hasil kesepakatan baik bilateral, regional maupun multilateral. Dalam implementasi UU 5/1990, kebijakan dan aktivitas pengelolaan konservasi lebih banyak menitikberatkan pada aspek perlindungan kawasan konservasi yang bersifat dari atas ke bawah (top down), belum memberikan kesempatan yang maksimal kepada masyarakat sekitar daerah konservasi untuk berpartisipasi. Hal ini seringkali mengakibatkan timbulnya konflik dengan masyarakat di dalam maupun di sekitar kawasan konservasi terlebih dengan kehadiran masyarakat hukum adat. Dengan adanya perkembangan tata pemerintahan yaitu adanya otonomi daerah, melahirkan beberapa undang-undang yang mengharuskan dibentuknya otonomi daerah secara fundamental yang menyusun ulang bentuk hubungan antara pemerintah pusat dan otoritas lokal dalam semua sektor. Selain itu, lingkup konservasi yang terdiri dari 171 darat, perairan dan udara, akan tetapi pengaturannya dirasa belum komprehensif, terlebih dengan penyelenggaraan konservasi di perairan, dimana materinya masih tersebar di beberapa UU, yaitu UU No. 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang mengatur konservasi di bidang perairan, sehingga menimbulkan multitafsir dan tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraan konservasi. Masalah konflik antara satwa dan penduduk juga cukup mendapat perhatian, sebagai imbas rusaknya ekosistem asli dari beberapa satwa, membuat mereka terpaksa harus keluar dari home range nya untuk mencari makanan. Tidak jarang satwa tersebut mencari makan di wilayah perkebunan atau pertanian penduduk, bahkan masuk kedalam perkampungan penduduk sehingga berpotensi menimbulkan konflik antara penduduk dengan satwa. Keberadaan masyarakat hukum adat serta masyarakat sekitarnya juga cukup berpengaruh dalam penyelenggaraan konservasi. Karena tidak bisa dipungkiri sebagian masyarakat hukum adat atau masyarakat di sekitar wilayah konservasi menggantungkan kehidupannya dari hasil-hasil yang ada di wilayah konservasi, di sisi lain pemanfaatan tersebut tidak jarang bertentangan dengan prinsip konservasi itu sendiri, sehingga di lapangan banyak menimbulkan konflik. 3. Landasan Yuridis Penyelenggaraan KSDAHE yang selama ini dilaksanakan berdasarkan UU 5/1990 telah berlangsung lebih dari tiga dekade dan dalam kurun waktu tersebut terdapat berbagai permasalahan hukum mengingat adanya perkembangan dan dinamika penyelenggaraan KSDAHE yang terjadi. Seiring dengan strategi konservasi nasional, Indonesia telah mengundangkan berbagai ketentuan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan meratifikasi berbagai ketentuan internasional di antaranya UU Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 172 Mengenai Keanekaragaman Hayati), UU Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati), UU Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol On Access To Genetic Resources And The Fair And Equitable Sharing Of Benefits Arising From Their Utilization To The Convention On Biological Diversity (Protokol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Dan Pembagian Keuntungan Yang Adil Dan Seimbang Yang Timbul Dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati). Dari beberapa ketentuan tersebut, dijadikan acuan dalam membangun paradigma baru terhadap penyelenggaraan KSDAHE dengan mengutamakan peran serta seluruh pemangku kepentingan, pelibatan masyarakat, penguatan sistem data dan informasi, integrasi antara konservasi in-situ dan ex-situ, perlindungan sumber daya genetik dan plasma nutfah. Selanjutnya, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah dilakukan sinkronisasi terhadap pembagian kewenangan antara Pemerintah pusat dan daerah terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. B. Asas dan Tujuan 1. Asas Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dalam ekosistemnya secara serasi dan seimbang. Asas tersebut telah sesuai dan mencerminkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan berupa keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, kemanfaatan yang berkelanjutan, keterpaduan, transparansi dan akuntabilitas, kehati-hatian, keadilan, kearifan lokal, kolaboratif, kemitraan, dan partisipatif, dan efisiensi. Dalam dalil gugatan yang disampaikan oleh Pemohon, pembentukan UU 32/2024 bertentangan dengan asas: “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak 173 dicapai. 2. Tujuan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bertujuan untuk: a. memelihara proses ekologis dan penyangga sistem kehidupan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mutu kehidupan manusia, dan melindungi dari bencana alam; b. mencegah kerusakan, kelangkaan, dan/atau kepunahan serta menjamin kelestarian fungsi dan manfaat serta keseimbangan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; c. menjamin keberadaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dapat dipertahankan bagi generasi saat ini maupun generasi yang akan datang; d. menjamin kemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dapat dilakukan secara lestari dan berkelanjutan; e. menjamin pemulihan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang mengalami degradasi dan kerusakan; f. meningkatkan dan menjamin peran serta masyarakat, khususnya Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat sekitar Kawasan Konservasi dalam penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; dan g. menunjang upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. C. Jangkauan dan Arah Pengaturan Pengaturan mengenai KSDAHE merupakan salah satu perwujudan dari pemenuhan kewajiban negara untuk melindungi kekayaan keanekaragaman sumber daya alam hayati yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, melalui penyelenggaraan KSDAHE dengan mengelola dan memanfaatkannya secara lestari, selaras, serasi, seimbang, dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan KSDAHE diharapkan mampu menampung dan mengatur secara menyeluruh mengenai penyelenggaraan konservasi sumberdaya alam hayati, mengingat substansi KSDAHE yang tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan; aturan yang ada belum mengakomodasi 174 beberapa substansi terkait ratifikasi internasional di bidang konservasi, perkembangan permasalahan hukum, kebutuhan hukum, dan penegakan hukum yang belum mampu dijawab oleh UU 5/1990. Penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya harus dilaksanakan dengan berdasarkan asas kelestarian; keselarasan, keserasian, dan keseimbangan; kemanfaatan yang berkelanjutan; keterpaduan; transparansi dan akuntabilitas; kehati-hatian; keadilan; kearifan lokal; kolaboratif, kemitraan, dan partisipatif; dan efisiensi. Perubahan dalam undang-undang ini dilakukan baik dari sisi teknis pembentukan peraturan perundang-undangan maupun substansi atau materi muatan. Perubahan meliputi penambahan materi muatan baru dan penyempurnaan baik dengan melakukan rekonstruksi norma atau materi muatan yang ada maupun dengan melakukan restrukturisasi susunan pasal dan bab. Perubahan diarahkan guna mendukung penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya agar dapat mencapai tujuan pembangunan nasional sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara garis besar pengaturan substansi dalam UU 32/2024 meliputi penambahan ruang lingkup wilayah konservasi, penyelenggaraan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan dan pemanfaatan keanekaragaman ekosistem, pengawetan dan pemanfaatan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, pengawetan dan pemanfaatan keanekaragaman genetik tumbuhan dan satwa, pengaturan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, peran serta masyarakat termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat di sekitar kawasan konservasi, pendanaan konservasi, larangan, penyidikan, ketentuan pidana, dan ketentuan peralihan. D. Keterangan Pemerintah Terkait dengan Pokok Permohonan Para Pemohon Perkara Register 132/PUU-XXII/2024 1. Terhadap pokok permohonan Para Pemohon yang pada intinya mendalilkan bahwa ”UU 32/2024 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945”, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: 175 a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi ”Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. b. Bahwa dalam proses pembentukan UU 32/2024 telah dilaksanakan menurut UUD NRI 1945 khususnya Pasal 1 ayat (2) yaitu diinisiasi oleh DPR RI. c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, DPD diatur: Ayat (1): DPR mempunyai fungsi: a. Legislasi; b. Anggaran; dan c. Pengawasan. Ayat (2): Ketiga fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 69 ayat (2) disebutkan: Pelaksanaan fungsi DPR terhadap kerangka representasi rakyat dilakukan antara lain melalui pembukaan ruang partisipasi publik, transparansi pelaksanaan fungsi, dan pertanggungjawaban kerja DPR kepada rakyat. d. Bahwa pembentukan UU 32/2024 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 karena sudah melibatkan masyarakat yang telah direpresentasikan oleh DPR RI, dan juga telah membuka ruang partisipasi publik dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat. 2. Terhadap pokok permohonan Para Pemohon yang pada intinya mendalilkan bahwa ”UU 32/2024 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 22A UUD NRI 1945”, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: 176 a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi ”Negara Indonesia adalah negara hukum”. b. Bahwa berdasarkan Pasal 22A UUD NRI 1945 yang berbunyi ”Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang- undang diatur dengan undang-undang”. c. Bahwa dalam proses pembentukan UU 32/2024 telah dilaksanakan menurut UUD NRI 1945 khususnya Pasal 1 ayat (3) yaitu kepastian hukum, karena dalam pembentukan UU 32/2024 telah mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang- undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan. d. Bahwa berdasarkan Pasal 22A UUD NRI 1945 telah ditindaklanjuti dengan terbitnya UU 12/2011 jo UU 15/2019 jo UU 13/2022 yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. Tahapan pembentukan UU 32/2024 telah mengacu pada tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 jo UU 15/2019 jo UU 13/2022 yang meliputi tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pembentukan UU 32/2024 telah sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 22A UUD NRI 1945. 3. Terhadap pokok permohonan Para Pemohon yang pada intinya mendalilkan bahwa ”pada tahap penyusunan, pembentuk Undang- Undang tidak membuka data sama sekali. Kemudian, pada tahap pembahasan tidak dilakukan secara terbuka sehingga tidak dapat melihat perkembangan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait Masyarakat Adat sebagai subjek yang melakukan konservasi”, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa tahap perencanaan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 177 (selanjutnya disebut RUU KSDAE) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 sampai dengan Pasal 23 UU 12/2011 jo. ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut Perpres 87/2014). RUU KSDAE diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang kemudian dituangkan dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 (selanjutnya disebut Prolegnas 2020-2024) (vide Bukti PK-1 Prolegnas 2020-2024); b. Bahwa karena RUU KSDAHE perubahan merupakan inisiatif DPR dan DPD, proses pembentukan UU 32/2024 dikoordinasikan oleh DPR dan dokumentasinya disimpan oleh DPR. Pemerintah menyampaikan bahwa dalam setiap rapat yang dikoordinasikan oleh DPR tersebut Pemerintah selalu menghadirinya. c. Kemudian terkait naskah akademik RUU KSDAHE juga telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 44 UU 12/2011 jo. Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Perpres 87/2014 melalui beberapa rapat, Dokumentasi Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik) sebagai berikut: 1) Serial Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) atau Konsultasi Publik: a) Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Komisi IV DPR RI dengan Pakar, Akademisi, dan Praktisi Konservasi tanggal 30 Juni 2021, dengan dokumentasi berupa notulensi, (vide Bukti PK-2) b) Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Komisi IV DPR RI dengan Lembaga Swadaya Masyarakat di bidang konservasi tanggal 01 Juli 2021, dengan dokumentasi berupa notulensi, (vide Bukti PK-3) c) Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Komisi IV DPR RI dengan pelaku kegiatan konservasi tanggal 13 September 2021, dengan dokumentasi berupa notulensi, (vide Bukti PK- 4) 178 d) Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Komisi IV DPR RI dengan Pelaku Usaha/Sektor Swasta di bidang kehutanan, perkebunan, dan pertambangan tanggal 15 September 2021, dengan dokumentasi berupa notulensi, (vide Bukti PK-5) e) Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Komisi IV DPR RI dengan para Kepala UPT Lingkup Ditjen KSDAE Kementerian LHK, dengan dokumentasi berupa notulensi, (vide Bukti PK- 6) 2) Serial Rapat Internal dan Harmonisasi Panja Komisi IV DPR RI pada tanggal 29 September 2021, 4 November 2021, 16 November 2021, 22 November 2021, 20 Januari 2022, 30 Maret 2022, 25 May 2022, dan 29 Juni 2022 (rapat tertutup). 3) Rapat Paripurna pengambilan keputusan mengenai RUU KSDAHE sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI pada tanggal 7 Juli 2022 (rapat tertutup). d. Pada tahap penyusunan RUU KSDAHE telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 UU 12/2011 jo. Pasal I angka 5 UU 13/2022 yang mengubah ketentuan Pasal 49 UU 12/2011 secara terbuka dengan membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang salah satunya terkait dengan masyarakat hukum adat. Dalam penyusunan RUU KSDAHE, Pemerintah dan DPR (selanjutnya disebut Pembentuk UU) telah melakukan penjaringan masukan melalui beberapa Focus Group Discussion (FGD) dan konsultasi publik (Dokumentasi Kegiatan Tahap Penyusunan) sebagai berikut: 1) Surat Dewan Perwakilan Rakyat Nomor B/12825/LG.01.01/7/2022 tanggal 22 Juli 2022 (vide Bukti PK-7) perihal Penyampaian Rancangan Undang-undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Surat Pengajuan RUU KSDAE dari Pimpinan DPR ke Presiden Pasal 49 ayat (1) UU 12/2011); 2) Pelaksanaan FGD Jaring Pendapat Komisi IV DPR RI atas RUU tentang KSDAHE tanggal 8-10 Desember 2022 (vide Bukti PK- 179 8) di Universitas Lampung dengan dokumentasi berupa laporan, notulen, dan foto; 3) Pelaksanaan FGD Jaring Pendapat Komisi IV DPR RI atas RUU tentang KSDAHE tanggal 8-10 Desember 2022 (vide Bukti PK- 9) di Universitas Brawijaya dengan dokumentasi berupa laporan, notulen, dan foto; 4) Pelaksanaan FGD Jaring Pendapat Komisi IV DPR RI atas RUU tentang KSDAHE tanggal 8-10 Desember 2022 (vide Bukti PK- 10) di Universitas Gajah Mada dengan dokumentasi berupa laporan, notulen, dan foto. e. Pada tahap pembahasan RUU KSDAE dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 sampai dengan Pasal 71 UU 12/2011 dalam beberapa rapat pembahasan (Dokumentasi Kegiatan Tahap Pembahasan) sebagai berikut: 1) Pembicaraan Tingkat I Pembahasan Tingkat I (vide Bukti PK-11) dilakukan paling sedikit sebanyak 21 kali dengan uraian risalah pembahasan sebagai berikut. No. Tanggal Tahapan Judul Rapat Sifat Peserta 1. 10-Apr-23 Pembicaraan Tingkat I Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja Komisi IV DPR RI dengan Pemerhati Konservasi Undangan Wakil Ketua DPR RI Nomor B/4688/LG.02/4/2023 tanggal 6 April 2023 Terbuka Komisi IV DPR RI, Yayasan Konservasi Alam Nusantara, POKJA Konservasi, WGII, ISKINDO, Perwakilan MHA Bali (Masyarakat Adat Dalam Tambling Bali) 2. 10-Apr-23 Pembicaraan Tingkat I Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja Komisi IV DPR RI dengan Pakar/Akademisi Undangan Wakil Ketua DPR RI Nomor Terbuka Komisi IV DPR RI, Alikodra, Rinekso, Satyawan P., Jatna S., Ferdinan Y., Charlie D. 180 No. Tanggal Tahapan Judul Rapat Sifat Peserta B/4688/LG.02/4/2023 tanggal 6 April 2023 3. 11-Apr-23 Pembicaraan Tingkat I Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja Komisi IV DPR RI dengan Pelaku Kegiatan Konservasi/Lembaga Konservasi Undangan Wakil Ketua DPR RI Nomor B/4688/LG.02/4/2023 tanggal 6 April 2023 Terbuka Yayasan Badak Indonesia, Yayasan Konservasi RASI, Yayasan Konservasi Laut, Indonesia 4. 15-Jun-23 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang KSDAHE dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI Tertutup Komisi IV DPR RI, Komite II DPR RI, Pemerintah 5. 26-Jun-23 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang KSDAHE dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI Tertutup Komisi IV DPR RI, Komite II DPR RI, Pemerintah 6. 27-Jun-23 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang KSDAHE dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI Tertutup Komisi IV DPR RI, Komite II DPR RI, Pemerintah 7. 10-Jul-23 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang KSDAHE dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI Tertutup Komisi IV DPR RI, Komite II DPR RI, Pemerintah 8. 11-Jul-23 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang KSDAHE dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI Tertutup Komisi IV DPR RI, Komite II DPR RI, Pemerintah 9. 19-Sep- 23 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang KSDAHE dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI Tertutup Komisi IV DPR RI, Komite II DPR RI, Pemerintah 10. 20-Sep- 23 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang KSDAHE dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI Tertutup Komisi IV DPR RI, Komite II DPR RI, Pemerintah 11. 25-Sep- 23 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang KSDAHE dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI Tertutup Komisi IV DPR RI, Komite II DPR RI, Pemerintah 181 No. Tanggal Tahapan Judul Rapat Sifat Peserta Undangan Wakil Ketua DPR RI Nomor B/11729/ LG.01.02/09/2023 tanggal 22 September 2023 12. 02-Okt- 2023 Dilanjutkan dengan Pembentukan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang KSDAHE dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI Undangan Wakil Ketua DPR RI Nomor B/11496/ LG.01.02/09/2023 tanggal 29 September 2023 Tertutup Komisi IV DPR RI, Komite II DPR RI, Pemerintah 13. 15-Nov- 23 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang KSDAHE dengan Tim Pemerintah dan Komite II DPD RI Undangan Wakil Ketua DPR RI Nomor B/13576/ LG.01.02/11/2023 tanggal 9 November 2023 Tertutup Komisi IV DPR RI, Komite II DPR RI, Pemerintah 14. 22-Nov- 23 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang KSDAHE dengan Tim Pemerintah dan Komite II DPD RI Undangan Wakil Ketua DPR RI Nomor B/14055/ LG.01.02/11/2023 tanggal 21 November 2023 Tertutup Komisi IV DPR RI, Komite II DPR RI, Pemerintah 15. 27-Nov- 23 Pembicaraan Tingkat I Rapat Tim Perumus Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang KSDAHE dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI Undangan Wakil Ketua DPR RI Nomor B/14281/ LG.01.02/11/2023 tanggal 27 November 2023 Tertutup Komisi IV DPR RI, Komite II DPR RI, Pemerintah, Ahli Bahasa 16. 19-Mar- 24 Menyempurnakan dan menyelaraskan rumusan materi RUU tentang KSDAHE sesuai keputusan Raker dan Rapat Panja Rapat Tim Perumus/Tim Sinkronisasi Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang KSDAHE Undangan Wakil Ketua DPR RI Nomor B/2917/ Tertutup Komisi IV DPR RI, Komite II DPR RI, Pemerintah, 182 No. Tanggal Tahapan Judul Rapat Sifat Peserta LG.01.02/03/2024 tanggal 15 Maret 2024 17. 29-Mei- 2024 Menyusun Laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi kepada Panitia Kerja RUU tentang KSDAHE Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU tentang KSDAHE dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI Undangan Wakil Ketua DPR RI Nomor B/5641/ LG.01.02/05/2024 tanggal 27 Mei 2024 Tertutup Komisi IV DPR RI, Komite II DPR RI, Pemerintah 18. 30-Mei- 2024 Mendengarkan Laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang KSDAHE dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI Tertutup Komisi IV DPR RI, Komite II DPR RI, Pemerintah 19. 30-Mei- 2024 Membahas Laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi terkait Ketentuan Pidana Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang KSDAHE dengan Pemerintah dan DPD RI Undangan Wakil Ketua DPR RI Nomor B/5642/ LG.01.02/05/2024 tanggal 27 Mei 2024 Tertutup Komisi IV DPR RI, Komite II DPR RI, Pemerintah, Ahli Hukum Pidana 20. 13-Jun-24 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan DPD RI Berita Faksimile Nomor 157/Kom.IV/DPR.RI/06/2024 tanggal 11 Juni 2024 Tertutup Komisi IV DPR RI, Komite II DPR RI, Pemerintah 21. 13-Jun-24 Pembicaraan Tingkat I Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Pemerintah dan DPD RI Undangan Wakil Ketua DPR RI Nomor B/6016/ PW.01/06/2024 tanggal 3 Juni 2024 DRAFT RUU FINAL DIPUBLISH Terbuka Komisi IV DPR RI, Komite II DPR RI, Pemerintah 2) Pembicaraan Tingkat II Pembicaraan Tingkat II Rapat Paripurna DPR RI dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2024 berdasarkan Undangan DPR RI Nomor B/7699/LG.01.03/7/2024 tanggal 8 Juli 2024 (vide Bukti PK-12), 183 yang dihadiri Pimpinan DPR RI, Anggota DPR RI, serta unsur Pemerintah; f. Pada tahap pengesahan RUU KSDAE sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal I angka 8 UU 13/2022 yang mengubah ketentuan Pasal 72 ayat (1) UU 12/2011 jo. ketentuan Pasal 110 Perpres 87/2014 melalui pengajuan surat permohonan pengesahan kepada Presiden melalui Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor: B/7723/LG.01.03/7/2024 tanggal 9 Juli 2024 (vide Bukti PK- 13) perihal Persetujuan DPR RI terhadap Rancangan Undang- Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. g. Setelah diajukan permohonan pengesahan sebagaimana huruf f tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 85 UU 13/2022, maka selanjutnya Menteri Sekretaris Negara melaporkan sekaligus memohon kepada Presiden untuk penandatanganan oleh Presiden. Setelah Presiden menandatangani RUU tersebut, selanjutnya Menteri Sekretaris Negara melakukan pengundangan undang- undang (memberikan nomor undang-undang dan tambahan lembaran negara). 4. Terhadap pokok permohonan Para Pemohon yang pada intinya mendalilkan bahwa ”pembentukan UU 32/2024 tidak memenuhi asas kejelasan tujuan dalam UU 13/2022 karena dalam konsideran Menimbang huruf a tidak mempertimbangkan subjek hukum masyarakat hukum adat yang ada dan hidup di wilayah konservasi dan tidak melibatkan pihak yang terdampak serta pihak yang peduli terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistemnya”, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa terkait asas kejelasan tujuan, selain tercermin dari konsiderans menimbang undang-undang, juga tercermin di dalam penjelasan umum undang-undang tersebut. Dalam UU 32/2024, frasa-frasa dalam penjelasan umum yang mencerminkan kejelasan tujuan dari pembentukan UU 32/2024 antara lain sebagai berikut: 184 1) Keberhasilan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berkaitan erat dengan tercapainya 3 (tiga) sasaran konservasi, yaitu: a) menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan); b) menjamin terpeliharanya keanekaragaman genetik, jenis, dan Ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan (Pengawetan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya); dan c) menjamin pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan mengendalikan cara-cara pemanfaatannya sehingga tidak mengakibatkan penurunan Keanekaragaman Genetik (genetic erosion) dan potensi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, baik di darat maupun di perairan (pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya). 2) Peningkatan peran serta masyarakat dalam Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, termasuk peran serta masyarakat hukum adat. 3) Peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk bagi masyarakat hukum adat di sekitar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta Areal Preservasi. b. Bahwa terkait dalil Para Pemohon yang menyatakan “pembentukan UU 32/2024 tidak mempertimbangkan subjek hukum masyarakat hukum adat yang ada dan hidup di wilayah konservasi dan tidak melibatkan pihak yang terdampak serta pihak yang peduli terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistemnya” Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 185 1) masyarakat hukum adat sudah tercakup dalam kata “masyarakat” sebagaimana diatur ketentuan Pasal 4 UU 32/2024 Perubahan yang menyatakan: Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta masyarakat. 2) Bahwa sebagai masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan hutan dan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pengaturan mengenai masyarakat hukum adat merujuk pada peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan peraturan perundang-undangan di bidang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil antara lain sebagai berikut: a) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU 41/1999) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU CK); b) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya disebut UU 27/2007) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan ketentuan Pasal 18 UU CK; c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (selanjutnya disebut UU 18/2013) sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Pasal 37 UU CK; d) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Pasal 17 ayat (1); e) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (selanjutnya disebut PP 23/2021); f) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang 186 Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Pasal 1 angka 4); dan g) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Pasal 62 sampai dengan Pasal 75). 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 angka 1 UU CK yang mengubah ketentuan Pasal 1 angka 32 UU 27/2007, Penjelasan ketentuan Pasal 37 angka 2 UU CK yang mengubah ketentuan Pasal 7 UU 18/2013, dan ketentuan Pasal 36 UU CK yang mengubah ketentuan UU 41/1999 jo. Pasal 1 angka 69 dan angka 77 PP 23/2021 seluruhnya mengatur dan mendefinisikan kata ”masyarakat” juga mencakup masyarakat hukum adat. Dengan demikian, pengaturan kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam UU 32/2024 selain menjadi tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah, juga menjadi tanggung jawab dan kewajiban masyarakat d.h.i masyarakat hukum adat. c. Bahwa dasar Menimbang Huruf a UU 32/2024 selengkapnya menyatakan: bahwa sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta Peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa sehingga perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi, dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan; Berdasarkan uraian pada huruf a di atas, masyarakat hukum adat telah tercakup dalam kata “masyarakat” dalam beberapa peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan peraturan perundang-undangan di bidang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga masyarakat hukum adat sudah tercakup dalam dasar Menimbang Huruf a UU 32/2024. d. Selanjutnya pengaturan keberadaan masyarakat hukum adat dalam UU 32/2024 tercantum dalam Pasal 37 yang secara tegas telah menyebutkan bahwa peran serta masyarakat dalam KSDAHE d.h.i. termasuk juga oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA) ditingkatkan 187 dengan kegiatan-kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna. Kegiatan-kegiatan tersebut oleh pemerintah diwujudkan melalui kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan SDA secara lestari dan memberikan dampak dalam peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat khususnya masyarakat hukum adat seperti melalui pemanfaatan jasa lingkungan dan pemberian akses kelola pada lokasi-lokasi yang dikelola dan diperuntukkan secara tradisional. Hal ini telah sejalan dengan tujuan KSDAHE sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU 5/1990 yang secara prinsip tetap dipertahankan dalam UU 32/2024. 5. Terhadap pokok permohonan Para Pemohon yang pada intinya mendalilkan bahwa ”pembentukan UU 32/2024 tidak memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam UU 13/2022 karena tidak bermanfaat, tidak berdaya guna, dan tidak memiliki kehasilgunaan terutama bagi masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai subjek hukum dalam pemberlakuan UU 32/2024”, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa tidak benar tidak ada Pasal yang mengakui masyarakat adat, karena berdasarkan Pasal 37 UU 32/2024, diatur: (1) Peran serta masyarakat dalam Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna. (2) Dalam mengembangkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan dan meningkatkan sadar Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di kalangan masyarakat melalui pendidikan dan penyuluhan. (3) Peran serta masyarakat dalam Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk pelibatan masyarakat hukum adat. (4) Pelibatan masyarakat hukum adat dalam Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dimaksud 188 pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. b. Bahwa penguatan dalam perubahan UU 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilakukan pada beberapa hal, antara lain sebagai berikut: 1) Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilakukan tidak hanya di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, tetapi juga dilakukan di Areal Preservasi guna terjaminnya kelestarian manfaat Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan, serta adanya kejelasan kewenangan dalam penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, baik antar kementerian/lembaga maupun antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui pembagian peran lintas sektor dan lintas pemerintahan dalam konservasi, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih kewenangan dan konservasi menjadi tanggung jawab bersama. 2) Pemanfaatan potensi sumber dana yang ada sangat dimungkinkan untuk mendukung pendanaan konservasi berkelanjutan dan terjamin. 3) Pencegahan kerusakan atau kepunahan serta terjaminnya kelestarian fungsi dan manfaat Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bagi keberlangsungan sistem penyangga kehidupan dengan mempertegas larangan serta menerapkan insentif dan disinsentif dalam penyelenggaraan konservasi. 4) Peningkatan peran serta masyarakat dalam Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, termasuk peran serta masyarakat hukum adat. 189 5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk bagi masyarakat hukum adat di sekitar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta Areal Preservasi. 6) Tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengancam keberlanjutan ekosistem dan dapat menurunkan kualitas hidup manusia, sehingga penguatan kewenangan PPNS dalam melakukan penegakan hukum dan pemberatan serta kekhususan sanksi pidana diperlukan untuk menjamin kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat. c. Bahwa UU 32/2024 telah mengakui/mengakomodir keberadaan masyarakat adat sebagai subjek hukum/pelaku konservasi sebagaimana ketentuan Pasal 37 UU 32/2024. d. Bahwa UU 32/2024 dalam pengaturan normanya telah memuat pengaturan mengenai pelibatan masyarat termasuk masyarakat hukum adat, hal tersebut dibuktikan dengan: 1) Pasal 4 Dengan dirumuskannya kembali Pasal 4 dalam UU 32/2024 telah memberikan perluasan atas penanggung jawab dan pemangku kewajiban dari pelaksanaan KSDAHE, dengan turut melibatkan pemerintah daerah. Pelibatan ini dimaksudkan untuk memperluas rentang kendali dan mendesentralisasi pengelolaan KSDAHE agar lebih memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas. 2) Pasal 36A ayat (1) Dalam UU 32/2024 ditambahkan satu bab dan satu pasal baru terkait dengan pendanaan yang memadai dan berkelanjutan untuk kegiatan KSDAHE. Ditegaskan bahwa penyediaan pendanaan tersebut merupakan tanggung jawab dari pemerintah dan pemerintah daerah, dengan konsep ini maka masyarakat memperoleh manfaat langsung dari sumber-sumber pendanaan yang lebih luas, yaitu dari APBN, APBD, dan sumber lain yang 190 sah. Dana yang dihimpun ditujukan untuk membiayai kegiatan KSDAHE yang ditujukan pada pelestarian SDAHE dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu pemerintah juga memberikan pembagian hasil yang berkeadilan atas pemanfaatan secara lestari SDAHE dan memberikan insentif untuk pelaksanaan KSDAHE. 3) Pasal 37 Dalam Pasal 37 UU 32/2024 terdapat beberapa perbaikan substansi terkait peran serta masyarakat. Selain oleh pemerintah, pemerintah daerah juga berperan dalam mengarahkan dan menggerakkan peran serta masyarakat melalui kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna. Guna memastikan bahwa seluruh elemen masyarakat ikut serta dalam KSDAHE, pemerintah dan pemerintah daerah melakukan prakondisi berupa peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan penyuluhan KSDAHE. Selanjutnya dalam Bab peran serta masyarakat dalam UU 32/2024 pemerintah menegaskan posisi dan eksistensi dari masyarakat hukum adat yang juga turut serta dalam kontribusi terhadap upaya KSDAHE. 4) Pasal 39, Pasal 39A, Pasal 40, Pasal 40A, Pasal 40B, Pasal 40C Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan landasan hukum yang krusial dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek penting, mulai dari perlindungan spesies, pengelolaan kawasan konservasi, hingga penegakan hukum. Salah satu aspek penting dalam undang-undang ini adalah penegakan hukum. Penyidikan yang efektif terhadap tindak pidana bidang KSDAHE menjadi kunci dalam memberantas praktik-praktik ilegal yang merusak alam dan merugikan masyarakat. Untuk memberikan efek jera, undang-undang ini juga mengatur pemberatan sanksi pidana dan denda bagi para pelaku kejahatan. Semua upaya dalam penegakan hukum tersebut dimaksudkan agar KSDAHE dapat memberikan 191 kemanfaatan bagi masyarakat, baik yang dirasakan sekarang maupun bagi generasi selanjutnya. e. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti UU a quo telah memuat norma yang mengakomodir masyarakat hukum adat, khususnya masyarakat yang berada di sekitar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. 6. Terhadap pokok permohonan Para Pemohon yang pada intinya mendalilkan bahwa ”pembentukan UU 32/2024 tidak memenuhi asas keterbukaan dalam UU 13/2022 karena selama proses penyusunan UU 32/2024 Para Pemohon tidak dapat mengakses 20 (dua puluh) dokumen hasil rapat yang dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang”, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa terkait asas keterbukaan telah diatur dalam Pasal 5 huruf g UU 12/2011 berikut Penjelasannya, yang selengkapnya menyatakan: Penjelasan Pasal 5 huruf g UU 13/2022 Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan). b. Bahwa terkait dalil Para Pemohon yang tidak dapat mengakses 20 (dua puluh) dokumen hasil rapat dikaitkan dengan hak untuk mendapatkan informasi dalam asas keterbukaan, Pemerintah dapat jelaskan sebagai berikut: 1) Bahwa 20 (dua puluh) dokumen yang tidak dapat diakses oleh Para Pemohon merupakan dokumen risalah rapat panitia kerja (Panja) yang berdasarkan ketentuan Pasal 282 dan Pasal 302 ayat (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (selanjutnya disebut PerDPR 1/2020) dinyatakan oleh ketua rapat bersifat tertutup, sehingga apabila 192 Para Pemohon ingin mendapatkan akses terhadap 20 (dua puluh) dokumen tersebut, maka Para Pemohon harus mengajukan permintaan secara tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Bahwa sebagai bukti dalam pemeriksaan pengujian formil UU 32/2024 ini, Termohon menyampaikan 20 (dua puluh) dokumen tersebut yang bersumber dari DPR (vide Bukti PK-14) berupa rekaman dan naskah pidato. No. Tanggal Tahapan Judul Rapat Sifat 1. 22-Mei-2023 Pembicaraan Tingkat I Rapat Intern Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang KSDAHE Tertutup 2. 15-Jun-23 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang KSDAHE dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI Tertutup 3. 26-Jun-23 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang KSDAHE dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI Tertutup 4. 27-Jun-23 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang KSDAHE dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI Tertutup 5. 10-Jul-23 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang KSDAHE dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI Tertutup 6. 11-Jul-23 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang KSDAHE dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI Tertutup 7. 19-Sep-23 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang KSDAHE dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI Tertutup 193 8. 20-Sep-23 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang KSDAHE dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI Tertutup 9. 25-Sep-23 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang KSDAHE dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI Tertutup 10. 02-Okt-2023 Dilanjutkan dengan Pembentukan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang KSDAHE dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI Tertutup 11. 15-Nov-23 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang KSDAHE dengan Tim Pemerintah dan Komite II DPD RI Tertutup 12. 22-Nov-23 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang KSDAHE dengan Tim Pemerintah dan Komite II DPD RI Tertutup 13. 27-Nov-23 Pembicaraan Tingkat I Rapat Tim Perumus Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang KSDAHE dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI Tertutup 14. 19-Mar-24 Menyempurnakan dan menyelaraskan rumusan materi RUU tentang KSDAHE sesuai keputusan Raker dan Rapat Panja Rapat Tim Perumus/Tim Sinkronisasi Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang KSDAHE Tertutup 15. 29-Mei-2024 Menyusun Laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi kepada Panitia Kerja RUU tentang KSDAHE Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU tentang KSDAHE dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI Tertutup 16. 30-Mei-2024 Mendengarkan Laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang KSDAHE dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI Tertutup 17. 30-Mei-2024 Membahas Laporan Tim Perumus dan Tim Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Tertutup 194 Sinkronisasi terkait Ketentuan Pidana Pembahasan RUU tentang KSDAHE dengan Pemerintah dan DPD RI 18. 13-Jun-24 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan DPD RI Tertutup 19. 13-Jun-24 Pembicaraan Tingkat I Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Pemerintah dan DPD RI Terbuka 20. 9-Jul-24 Pembicaraan Tingkat II Rapat Paripurna DPR RI Terbuka c. Kemudian terkait dengan hak memberikan masukan dalam asas keterbukaan, Pemerintah menyampaikan bahwa proses pembentukan UU 32/2024 telah dilakukan secara terbuka yang dibuktikan dengan dibukanya akses oleh Pemerintah kepada masyarakat untuk memberikan masukan secara langsung melalui daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan), yaitu: 1) Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah diberikan hak untuk memberikan masukan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum tanggal 10 April 2023 (vide Bukti PK-14) video youtube RDPU), yang pada intinya menyatakan beberapa hal sebagai berikut: a. RUU KSDAHE harus mencerminkan prinsip inklusifitas, keterbukaan, partisipasi, kolaborasi dan afirmasi dalam penyelenggaraan konservasi. b. RUU KSDAHE harus berasaskan nilai-nilai kearifan lokal dan mengadopsi pengetahuan tradisional tentang konservasi masyarakat. c. RUU KSDAHE perlu menjamin PADIATAPA dan Partisipas Masyarakat dalam penetapan kawasan dan pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan konservasi. d. RUU KSDAHE perlu memastikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat dan lokal, pembagian masyarakat yang adil, dan pencegahan biopiracy. 195 e. RUU KSDAHE perlu mendistribusikan pembagian kewenangan konservasi agar semua pihak dapat bertanggung jawab dan berkontribusi. f. RUU KSDAHE dapat menjadi payung hukum untuk melindungi ekosistem penting di luar kawasan konservasi (OECMS) sekaligus mengakui keberagaman aktornya. g. RUU KSDAHE harus mengadopsi hasil kesepakatan Kunming-montreal biodiversity framework, untuk menunjukkan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mencapai target konservasi dan pembangunan berkelanjutan. h. RUU KSDAHE perlu menyelamatkan dan menjami pengakuan dan perlindungan terhadap praktik konservasi berbasis masyarakat. Bahwa 3 Pemohon yaitu KIARA, WALHI, dan AMAN, seluruhnya masuk dalam WGII yang hadir memberikan masukan pada hari Senin tanggal 10 April 2023 (paparan terlampir). 2) Terhadap masukan tersebut, telah mendapatkan tanggapan dari Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana tercantum dalam risalah rapat. 3) Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mendengarkan masukan para Pakar, Akademisi, Pemerhati, dan Pelaku Konservasi dalam rangka pembahasan Rancangan 196 Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE). d. Kemudian, terkait terpenuhinya partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) berdasarkan pertimbangan [3.17.8] Alinea Ketiga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dijabarkan dalam 3 (tiga) prasyarat yang harus dipenuhi pada tahapan pembentukan peraturan perundang- undangan, yaitu: 1) hak untuk didengar pendapatnya (right to be heard), yang kemudian diatur dalam Pasal 96 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU 13/2022; 2) hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered), yang kemudian diatur dalam Pasal 96 ayat (7) UU 13/2022; dan 3) hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained), yang kemudian diatur dalam Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022. Pertimbangan [3.17.8] Alinea Ketiga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 selengkapnya menyatakan: Ketentuan Pasal 96 UU 13/2022 selengkapnya menyatakan: Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh- sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, Pasal 96 (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang- undangan. 197 hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang- undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang- undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya. (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang- undangan. (8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 198 e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) UU 12/2011, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) merupakan hak dari masyarakat untuk menyampaikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Artinya adalah ketika masyarakat tidak memberikan masukan saat proses pembentukan peraturan perundang-undangan (meskipun telah dibuka aksesnya oleh pembentuk peraturan perundang-undangan), maka masyarakat dimaksud dianggap tidak menggunakan haknya. f. Selanjutnya, berdasarkan pertimbangan [3.26.3] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XX/2022 Pengujian Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, menyatakan: Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti Pemerintah dan DPR telah melakukan berbagai kegiatan untuk menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat, baik dari tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, pakar hukum tata negara, dan kelompok masyarakat adat. Terkait dengan adanya berbagai kegiatan tersebut, Mahkamah tidak menemukan fakta hukum bahwa para Pemohon berupaya untuk melibatkan diri dan/atau terlibat secara pro-aktif dan responsif dalam memberikan masukan terhadap proses pembentukan UU 3/2022, yang sebenarnya hal demikian tanpa diminta atau diundang pun para stakeholders tetap dapat bertindak dan bersikap pro-aktif untuk berperan serta sebagai bagian dari upaya mewujudkan partisipasi masyarakat. Menurut Mahkamah, keterlibatan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembentukan undang-undang merupakan suatu keniscayaan dalam upaya mengawal agar undang-undang yang akan dibentuk benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU- XX/2022 a quo, menurut Mahkamah Konstitusi partisipasi masyarakat dilakukan dalam wujud pemberian masukan secara proaktif (tanpa perlu menunggu diminta atau diundang) dan menjadi tanggung jawab masyarakat itu sendiri. g. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf g UU 12/2011 berikut Penjelasannya, Pemerintah telah membuka akses kepada 199 masyarakat untuk memberikan masukan secara langsung sebagaimana telah diuraikan pada huruf b. Kemudian setelah Pemerintah memberikan akses terhadap proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, maka terkait partisipasi masyarakat menjadi tanggung jawab dari masyarakat itu sendiri untuk menggunakan haknya atau tidak dalam menyampaikan masukan berdasarkan ketentuan Pasal 96 UU 12/2011 karena terpenuhinya atau tidaknya partisipasi masyarakat tergantung dari apakah masyarakat tersebut ingin memberikan masukan atau tidak. h. Berdasarkan hal tersebut, digunakan atau tidaknya hak memberikan masukan (hak untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan) oleh masyarakat, kendali sesungguhnya berada pada masyarakat itu sendiri. Namun demikian, Pemerintah tetap berupaya menjaring masukan sebanyak-banyaknya dengan membuka akses seluas-luasnya sebagaimana telah diuraikan oleh Pemerintah pada huruf b di atas. i. Dengan demikian, terkait asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) dalam proses pembentukan UU 32/2024 ini merupakan sinergi antara: 1) pembentuk Undang-Undang dalam menyediakan akses bagi masyarakat (vide Pasal 5 huruf g UU 12/2011 berikut Penjelasannya); dan 2) masyarakat dalam memberikan masukan secara proaktif (vide Pasal 96 UU 12/2011). IV. DAMPAK APABILA PETITUM PARA PEMOHON DIKABULKAN Berdasarkan seluruh uraian Pemerintah di atas, Pemerintah perlu menyampaikan dampak apabila petitum Para Pemohon Register 132/PUU- XXII/2024 dikabulkan dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Bahwa sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya menjadi tidak dapat dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi, dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya pada masyarakat hukum adat baik masa kini maupun masa depan. 2. Penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menjadi lemah, karena kurangnya aspek perlindungan, pengawetan, dan 200 pemanfaatan secara lestari, dukungan pendanaan di bidang konservasi, penegakan hukum, serta partisipasi masyarakat. 3. Perambahan kawasan hutan khususnya di kawasan hutan konservasi dapat semakin marak. 4. Sumber Daya Alam Hayati Indonesia yang berlimpah tidak dapat kembali seperti asalnya (irreversible). V. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitutional review) ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon Perkara Register 132/PUU-XXII/2024 tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2. Menolak permohonan pengujian formil Para Pemohon Perkara Register 132/PUU-XXII/2024 untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon Perkara Register 132/PUU-XXII/2024 tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). KETERANGAN TAMBAHAN PRESIDEN (BERTANGGAL 6 MEI 2025) Pemerintah menyampaikan Keterangan Tambahan Presiden tertulis yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keterangan Presiden yang telah disampaikan terdahulu, sebagai berikut: 201 I. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M 1. Nah, sebaliknya dari Pemerintah karena Pemerintah ini yang menyusun DIM, maka mohon juga Pak Dirjen dan Bapak/Ibu sekalian yang mewakili Presiden, itu apakah dalam penyusunan DIM itu juga ada atau dibuka ruang partisipasi publik? Tadi memang sekilas dijelaskan oleh Pak Dirjen, ada juga pelibatan akademisi ahli dan lain sebagainya dan tentu pertanyaannya juga apakah juga dari berbagai kelompok masyarakat sipil? Itu yang pertama. 2. Nah, yang berikutnya lagi barangkali ini kalau ada dilampirkan, tadi juga disinggung, dan juga saya membaca di naskah lengkap bahwa sebagian Pemohon, Pemohon I, II, III itu juga sudah menyampaikan partisipasi publiknya, ya, yang itu dalam bentuk RDPU. Nah, ini mohon dielaborasi lebih lanjut mungkin di DPR atau mungkin di Pemerintah terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pemohon, Para Pemohon. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Terhadap poin Nomor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. yang pada intinya mempertanyakan dibuka atau tidaknya ruang partisipasi publik dalam penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (selanjutnya disebut DIM) oleh Pemerintah, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Pemerintah telah membuka ruang partisipasi publik dalam penyusunan bahan DIM. b. Bahwa RUU Perubahan UU 5/1990 telah ditetapkan dalam keputusan Ketua DPR RI No.46/DPRRI/I/2019-2020 tentang Prolegnas RUU 2020- 2024. Dalam rangka persiapan penyusunan DIM RUU dimaksud,Pemerintah telah melaksanakan beberapa kali penjaringan partisipasi publik baik melalui diskusi terpumpun (Focus Group Discussion) (yang selanjutnya disebut FGD) atau menjaring saran masukan dari praktisi, akademisi, dan masyarakat, antara lain: 1) FGD tanggal 30 Juni 2021 RDPU dengan pakar akademisi dan praktisi (vide Bukti PK-44); 2) Diskusi expert tanggal 13 April 2022 di Hotel Westin, Jakarta (vide Bukti PK-15); 202 3) FGD tanggal 3 September 2021 di UNILA Lampung (vide Bukti PK- 45); 4) FGD kesiapan penyiapan RUU KSDAE 3 April 2021 melalui zoom meeting sebagaimana Undangan Direktur Jenderal KSDAE Nomor UN.4/KSDAE/SET.3/KUM.1/3/2021 tanggal 31 Maret 2021 (vide Bukti PK-46). c. Selanjutnya bahan-bahan dari butir b dijadikan bahan Pemerintah untuk penyusunan DIM yang diajukan oleh DPR RI kepada Presiden melalui surat Ketua DPR RI Nomor: B/12825/LG.01.01/7/2022 tanggal 7 Juli 2022 perihal Penyampaian RUU Usul DPR RI (vide Bukti PK-47). 2. Terhadap poin Nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. yang pada intinya meminta penjelasan terkait hal-hal yang dilakukan Para Pemohon dalam menyampaikan masukannya, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Para Pemohon (I s/d III) melalui Working Group ICCAs Indonesia (WGII) telah menyampaikan masukan dalam Sesi 1 RDPU Komisi IV DPR RI tanggal 10 April 2023 (vide Bukti PK-33); b. Adapun Sesi 2 RDPU dilakukan dengan pakar/akademisi antara lain: 1) Prof. Dr. Ir. Hadi Sukadi Alikodra, M.S. (Pakar Konservasi Alam dan Pengelolaan Margasatwa (IPB); 2) Prof. Rinekso Sukamdani, M.Sc.F.Trop (Pakar Konservasi dan Manajemen Kawasan (IPB)); 3) Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, M.Sc., IPU (Pakar Pengelolaan Satwa Liar (UGM); 4) Prof. Drs. Jatna Supriatna, Ph.D. (Pakar Zoologi dan Biologi Konservasi (UI); 5) Prof. Dr. Ir. Ferdinan Yulianda, M.Sc. (Pakar Ilmu Manajemen Sumberdaya Perairan (IPB); dan 6) Prof. Dr. Charlie Danny Heatubun, S.Hut., M.Si, FLS (Pakar Konservasi, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup (Universitas Papua). Materi yang dibahas salah satunya terkait masyarakat hukum adat yang disampaikan oleh Prof. Dr. Ir. Ferdinan Yulianda, M.Sc. (vide Bukti PK- 29, PK-30, PK-35, PK-36); 203 c. Sedangkan pada RDPU tanggal 11 April 2023 dilakukan dengan pelaku kegiatan konservasi/lembaga konservasi: 1) Drs. Jansen Manansang, M.Sc., (Yayasan Badak Indonesia); 2) Dr. drh. Muhammad Agil, M.Sc., Agr. (Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB University); 3) Budiono, Yayasan Konservasi RASI (Rare Aquatic Species Indonesia); dan 4) Nirwan Dessibali (Director Yayasan Konservasi Laut Indonesia) (vide Bukti PK-34). II. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum. 1. Pertama, dalam prosesini kebetulan di halaman 18 yang disampaikan oleh Pemerintah pada tahap penyusunan, walaupun ini kan usulan dari DPD maupun DPR ini dari tahap penyusunan, ini pemerintah memberikan keterangan bahwa ada sekian banyak proses serial, yang disebut dengan serial kegiatan-kegiatan yang dilakukan di berbagai tempat, khususnya yang di kampus. Saya mohon nanti diberikan tambahan, apa saja sebetulnya materi-materi yang sudah dibahas dalam serial itu yang kebetulan di sini disebutkan dari angka 1 sampai angka 4 di halaman 19, apa saja materi yang dibahas? Kemudian, siapa saja yang hadir dalam proses pembahasan tersebut? Ya. Termasuk nanti dari DPR mungkin karena ini adalah usulannya semula dari DPD dan DPR, saya yakin sekali mungkin DPD juga ada usulan sebelumnya itu, dalam proses awalnya. Ya, Pak Dirjen, ya? Mungkin ada itu, tolong juga itu nanti dilampirkan usulan dari DPD yang seperti apa semula sebelum dia melebur jadi satu usulan RUU di situ. 2. Kemudian, dalam pembahasan tingkat pertama, ya, ini memang mayoritas prosesnya tertutup di situ ya, tetapi ada yang terbuka, terbuka ini dalam bacaan saya di dalam keterangan yang disampaikan ini sebetulnya hanya dua kali, yaitu tanggal 10 April 2023 dan tanggal 11 April 2023. Ini yang 10 April, itu sebetulnya siapa saja yang hadir di situ? Dan bahan-bahan apa saja yang disampaikan di dalam proses rapat tanggal 10 April itu? Apakah itu juga membahas mengenai apa yang dipersoalkan? Isunya itu masyarakat hukum adat, ya, pada tanggal 10 April itu. Karena apa? Karena 204 10 April ini saya lihat di sini ada dua seri sebetulnya. Ada dua seri, apakah itu satu kesatuan? Saya tidak tahu ya, mohon nanti ditambahkan keterangannya. Apakah ini bareng maksudnya begitu? Karena juga mengundang ... di sini ada perorangan, kemudian yang satunya lagi adalah kelompok masyarakat. Apakah itu memang bersamaan? Nanti tolong dijelaskan lengkap, ya, apa saja yang dibahas di situ, kemudian siapa saja yang hadir, termasuk bukti-bukti yang mendukung soal itu. 3. Selanjutnya, karena ini berurutan, pada 11 April juga terbuka, ya, terbuka ini ada pelaku kegiatan konservasi. Apakah pembahasan yang terkait dengan pelaku kegiatan konservasi ini, ini juga pembahasan-pembahasan materinya juga menyangkut persoalan masyarakat hukum adat, seperti itu? Atau ada materi lain yang dibahas di situ? Itu mohon nanti bisa ditambahkan keterangan. 4. Kalau tadi dari Pak Dirjen menyampaikan bahwa apa yang dipersoalakan itu sesungguhnya sudah terakomodasi. Pak Dirjen mengatakan di Pasal 37, kan begitu, ya, itu tentang peran serta masyarakat. Sebetulnya kalau saya sandingkan Pasal 37 yang baru ini dengan Pasal 37 Undang-Undang 5 Tahun 90 yang lama, yang diubah, sejatinya kok hampir sama ya, Pak Dirjen, ya? Dimana perubahannya itu yang menunjukkan bahwa peran serta … dulu namanya peran serta rakyat. Kalau sekarang, kemudian diubah menjadi peran serta masyarakat, ya. Dimana sesungguhnya substansinya yang kemudian menunjukkan adanya perubahan dan itu mengakomodasi … apa namanya …masyarakat hukum adat. 5. Yang belum, sebentar saya cek lagi. Saya kira itu tambahan lagi satu, Pak, yaitu berkaitan dengan naskah akademik dan risalah-risalah rapatnya, mohon dapat dilampirkan di situ, ya. 6. Oleh karena itu, tolong nanti pada saat menghimpun semua dokumen itu, himpunan itu kemudian bisa menunjukkan, pertama terkait dengan proses penyusunan naskah akademik itu, apa yang kemudian pemerintah berikan masukannya, ya. Bagaimana proses yang ada di pemerintah sini, apakah kemudian pemerintah tidak ada … apa namanya… aktivitas apa pun? Itu tolong dibuatkan juga mulai dari proses penyusunan naskah akademik itu. … Nah, itu dibuat dengan tabel yang jelas nanti, Pak, ya. Jadi … apa namanya … serial diskusinya itu pada tahapan apa, dan siapa yang 205 diundang? Untuk membahas apa di situ? Itu mohon kami diberikan data itu, termasuk kemudian pada tahap pembahasannya, ya. Jadi, kelengkapan ini sangat membantu kami untuk melihat sejauh mana sebetulnya proses ini telah dilakukan Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi dimaksud, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Terhadap poin Nomor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum. yang pada intinya mempertanyakan materi yang dibahas dan peserta yang menghadiri rapat penyusunan, serta masukan dari Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut DPD), Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa DPD terlibat aktif dalam setiap pembahasan RUU KSDAHE sebagai daftar undangan. b. DPD dengan Keputusan DPD RI Nomor: 23/DPDRI/II/2022-2023 tanggal 9 Desember 2022 juga telah menyampaikan pandangan dan pendapat DPD RI terhadap RUU KSDAHE. Salah satu materi yang disampaikan oleh DPD adalah terkait masyarakat hukum adat sebagimana termuat dalam Pasal 37 dan Pasal 38 halaman 68 yang disampaikan melalui Surat Nomor B/PU.01/852/DPDRI/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 (vide Bukti PK-27). 2. Terhadap poin Nomor 2 dan Nomor 3 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum. yang pada intinya mempertanyakan terkait peserta yang hadir, bahan yang disampaikan, dan materi yang dibahas dalam rapat pembahasan tingkat pertama tanggal 10 April 2023 dan 11 April 2023 yang bersifat terbuka, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: Bahwa RDPU pada tanggal 10 April 2023 terdiri dari 2 (dua) sesi yaitu: a. Sesi 1 RDPU dengan pemerhati konservasi antara lain: 1) Anjelita Malik (Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN); 2) Adrianus Eryan (Pokja Konservasi); 3) Kasmita Widodo (Koordinator WGII/Kepala BRWA); 4) Cindy Jualianty (Program Manager WGII); 5) M. Riza Damanik, Ph.D. (Penulis Buku Menuju Konservasi Laut yang Pro Lingkungan dan Pro Rakyat); dan 206 6) Putu Ardana (Perwakilan Masyarakat Adat Bali) (vide Bukti PK-14 dan PK-33); dan b. Sesi 2 RDPU dengan pakar/akademisi antara lain: 1) Prof. Dr. Ir. Hadi Sukadi Alikodra, M.S. (Pakar Konservasi Alam dan Pengelolaan Margasatwa (IPB); 2) Prof. Rinekso Sukamdani, M.Sc.F.Trop (Pakar Konservasi dan Manajemen Kawasan (IPB)); 3) Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, M.Sc., IPU (Pakar Pengelolaan Satwa Liar (UGM); 4) Prof. Drs. Jatna Supriatna, Ph.D. (Pakar Zoologi dan Biologi Konservasi (UI); 5) Prof. Dr. Ir. Ferdinan Yulianda, M.Sc. (Pakar Ilmu Manajemen Sumberdaya Perairan (IPB)); dan 6) Prof. Dr. Charlie Danny Heatubun, S.Hut., M.Si, FLS (Pakar Konservasi, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup (Universitas Papua). Materi yang dibahas salah satunya terkait masyarakat hukum adat yang disampaikan oleh Prof. Dr. Ir. Ferdinan Yulianda, M.Sc. (vide Bukti PK- 14, Bukti PK-29, PK-30, PK-35, PK-36). c. Sedangkan pada RDPU tanggal 11 April 2023 dilakukan dengan pelaku kegiatan konservasi/lembaga konservasi: 1) Drs. Jansen Manansang, M.Sc., (Yayasan Badak Indonesia); 2) Dr. drh. Muhammad Agil, M.Sc., Agr. (Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB University); 3) Budiono, Yayasan Konservasi RASI (Rare Aquatic Species Indonesia); dan 4) Nirwan Dessibali (Director Yayasan Konservasi Laut Indonesia). (vide Bukti PK-34, PK-48). 3. Terhadap poin Nomor 4 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum. yang pada intinya meminta penjelasan mengenai substansi yang berubah dari pengaturan Pasal 37 UU No. 5 tahun 1990 dengan Pasal 37 UU 32/2024 yang mengatur Peran serta Rakyat menjadi peran serta masyarakat, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 207 a. Bahwa BAB IX UU 32/2024 pada intinya mengatur peran serta masyarakat termasuk masyarakat hukum adat. Sehingga dalam nomenklatur pada Pasal 37 UU 32/2024 tidak ada kata “Rakyat”. Oleh karena itu, judul BAB IX UU 5/1990 yang semula “Peranserta Rakyat” disesuaikan dengan pengaturan Pasal 37 menjadi “Peran Serta Masyarakat”. Hal ini sejalan dengan frasa “Masyarakat Hukum Adat” yang diatur dalam Pasal 18B amandemen UUD 1945. b. Kata “Pemerintah” dalam Pasal 37 UU 5/1990 diubah menjadi frasa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah”. c. Dalam Pasal 37 UU 5/1990 belum diatur secara khusus pelibatan masyarakat hukum adat, sedangkan dalam Pasal 37 pada UU 32/2024 diatur termasuk didalamnya pelibatan masyarakat hukum adat. d. Dalam Pasal 37 UU 5/1990 belum terdapat norma yang memberikan rujukan pelibatan masyarakat hukum adat diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan dalam Pasal 37 UU 32/2024 pengaturan masyarakat hukum adat diatur dalam peraturan perundang- undangan yang lain. 4. Terhadap poin Nomor 6 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum. yang pada intinya meminta penjelasan mengenai aktivitas Pemerintah dalam memberikan masukan dalam tahapan pembentukan UU 32/2024 dan dibuat dalam bentuk tabel yang memuat serial diskusi, siapa yang diundang, dan materi yang dibahas, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: Penjelasan terhadap poin pertanyaan Yang Mulia, telah Pemerintah uraikan pada angka I.1 di atas dengan vide Bukti PK-49. III. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. 1. Nah, yang ingin saya tanyakan, sejauh mana nih, perkembangan, progress dari sistem informasi pembentukan peraturan perundang-undangan ini yang terintegrasi, ya? Ini kita mau tahu ini. Karena ini diputus oleh Mahkamah tahun 2023 itu, ya. Jadi, perlu kita mengetahui bagaimana ini progress-nya, apakah sudah sampai sejauh mana sistem informasi pembentukan peraturan perundang-undangan? 208 2. Bahwa ya, memang ini perlu secara … secara legal memang pembahasan itu, pembahasan yang sifatnya tertutup itu dimungkinkan, hanya saja di sini ya, perlu juga dengan … di era keterbukaan seperti saat ini, ya, tidak hanya mencantumkan bahwa itu perlu sifatnya tertutup, ya, tetapi juga apa kriteria. Nah, apakah ada kriteria di sini untuk menyatakan rapat itu tertutup? Sehingga tentu publik nanti akan bisa lebih memahami, “Oh, ya, kalau ini tertutup memang pantas karena sesuai dengan kriterianya.” Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi dimaksud, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Terhadap poin Nomor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. yang pada intinya meminta penjelasan perkembangan sistem informasi pembentukan peraturan perundang-undangan, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Berdasarkan keterangan dari DPR, bahwa untuk sistem informasi pembentukan perundang-undangan sudah termuat dalam laman website DPR RI. b. Sedangkan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) yang ada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan tidak memuat proses perundang-undangan dan sifatnya sebatas memuat produk hukum internal Kementerian. 2. Terhadap poin Nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. yang pada intinya mempertanyakan kriteria yang digunakan untuk menyatakan rapat bersifat tertutup, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Berdasarkan Pasal 278 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Jo. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib, menyatakan bahwa rapat pembahasan RUU perubahan UU 5/1990 dapat dinyatakan tertutup dan bersifat rahasia. b. Pemerintah dalam pembentukan UU 32/2024 ini mengikuti tata tertib DPR sebagaimana dimaksud pada huruf a. IV. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. 1. Selama pengalaman saya di sini, misalnya kalau itu undang-undang yang berkaitan dengan misalnya intelijen, terus kemudian pembelian alat-alat 209 alutsista, dan sebagainya yang menyangkut pengembangan-pengembangan hal itu, tertutup, itu enggak masalah. Karena kalau diketahui publik, kan orang luar atau negara lain juga tahu itu berbahaya. Tapi ini sebetulnya kan undang- undang yang dibahas itu ada sedikit netral yang perlu diketahui oleh semua pihak. Ataukah ini karena kita punya sumber daya alam hayati dan ekosistem itu tidak boleh dibuka, tidak boleh terbuka? Potensinya bagaimana? Karena itu sifatnya rahasia, maka kemungkinan saja bisa tertutup. Tapi kan ini sebetulnya undang-undang ini banyak yang menyangkut masalah yang netral. Itu saja. Sehingga perlu di … saya tambahkan, kenapa sidang itu tertutup? Perlu penjelasan. 2. Saya minta, Pemerintah kan juga menyerap aspirasi kan? Pada waktu penyusunan … pada waktu proses itu? Jadi, Pemerintah membentuk tim, tapi tim itu tidak menyerap aspirasi secara tersendiri, ya? Ini pengalaman, Prof. Enny, Pemerintah juga bisa itu. Ya, kan? Ya. Tapi kan untuk bisa mengimbangi proses legislasi dengan DPR, itu kan Pemerintah juga mestinya bisa menyerap aspirasi. Tapi itu ikut apa yang diagendakan oleh DPR? Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi dimaksud, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Terhadap poin Nomor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. yang pada intinya meminta penjelasan terkait pembahasan RUU KSDAHE yang tertutup, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: Penjelasan terhadap poin pertanyaan Yang Mulia, telah Pemerintah uraikan pada angka III.2 di atas. 2. Terhadap poin Nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. yang pada intinya meminta penjelasan penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: Penjelasan terhadap poin pertanyaan Yang Mulia, telah Pemerintah uraikan pada angka I.1 di atas. V. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. Dalam proses legislasi kan, Tatib DPR itu mengatur setiap perubahan undang- undang itu harus melalui tahapan konsultasi publik yang memadai. Kemudian, melibatkan berbagai pemangku kepentingan serta dilakukan secara terbuka 210 agar masyarakat dapat memberikan masukan, ya. Tapi dari keterangan ini, ya, tentu pemerintah maupun DPR memiliki alasan, ya. Tolong dijelaskan dulu kepada kami! Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi dimaksud, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: Penjelasan terhadap poin pertanyaan Yang Mulia, telah Pemerintah uraikan pada angka I di atas. VI. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. M.P.A. Tolong semua aktivitas Pemerintah, ya, dari kementerian, dulu kan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, tolong semua aktivitas yang dilakukan Pemerintah itu, nanti kami akan nilai ini bagian dari partisipasi atau tidak yang menunjukkan ada keterlibatan pihak di luar pemerintah dalam proses ini, disampaikan ke MK dalam sidang berikutnya. …. Nah, tolong itu diserahkan ke kami, bukti-bukti itu, supaya kami bisa melihat ada atau tidaknya. Jika perlu, makalah-makalah dan segala macamnya itu, itu setiap kegiatan kan, mesti ada laporannya. Selesai kegiatan, ada laporannya ke menteri atau ke siapa begitu. Nah, kalau bisa, itu diserahkan ke kita semua, Pak, supaya kami bisa melihat ada tidaknya partisipasi itu. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi dimaksud, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: Penjelasan terhadap poin pertanyaan Yang Mulia, telah Pemerintah uraikan pada angka I di atas, dan vide bukti PK-8 s/d PK-10, PK-29 s/d PK-36, PK-43 s/d PK-46, dan PK-48. [2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Presiden telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-58, yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 6 Mei 2025 dan Bukti P-59 sampai dengan Bukti PK-98 yang tidak disahkan, sebagai berikut: 1. Bukti PK-1 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022 tanggal 7 Desember 2021 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024; 211 2. Bukti PK-2 : Fotokopi Notulensi Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Komisi IV DPR RI dengan Pakar, Akademisi, dan Praktisi Konservasi tanggal 30 Juni 2021; 3. Bukti PK-3 : Fotokopi Notulensi Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Komisi IV DPR RI dengan Lembaga Swadaya Masyarakat di bidang konservasi tanggal 01 Juli 2021; 4. Bukti PK-4 : Fotokopi Notulensi Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Komisi IV DPR RI dengan pelaku kegiatan konservasi tanggal 13 September 2021; 5. Bukti PK-5 : Fotokopi Notulensi Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Komisi IV DPR RI dengan Pelaku Usaha/Sektor Swasta di bidang kehutanan, perkebunan, dan pertambangan tanggal 15 September 2021; 6. Bukti PK-6 : Fotokopi Notulensi Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Komisi IV DPR RI dengan para Kepala UPT Lingkup Ditjen KSDAE Kementerian LHK tanggal 16 September 2021; 7. Bukti PK-7 : Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Nomor B/12825/LG.01.01/7/2022 tanggal 7 Juli 2022 perihal Penyampaian Rancangan Undang-undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 8. Bukti PK-8 : Fotokopi Laporan Kunjungan Spesifik Jaring Pendapat Komisi IV DPR RI Atas RUU Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 ke Universitas Lampung – Provinsi Lampung, 8 – 10 Desember 2022; 9. Bukti PK-9 : Fotokopi Laporan Kunjungan Spesifik Jaring Pendapat Komisi IV DPR RI Atas RUU Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 ke Universitas Brawijaya Malang – Provinsi Jawa Timur, 8 – 10 Desember 2022; 10. Bukti PK-10 : Fotokopi Laporan Kunjungan Spesifik Jaring Pendapat Komisi IV DPR RI Atas RUU Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 8 – 10 Desember 2022; 11. Bukti PK-11 : Fotokopi Dokumen Pembahasan Tingkat I Laporan Singkat Komisi IV DPR RI; 12. Bukti PK-12 : Fotokopi Undangan Rapat Paripurna DPR RI Nomor B/7685/LG.01.03/7/2024 tanggal 8 Juli 2024; 212 13. Bukti PK-13 : Fotokopi Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor B/7723/LG.01.03/7/2024 tanggal 9 Juli 2024 Hal: Persetujuan DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 14. Bukti PK-14 : Fotokopi 20 (dua puluh) risalah rapat yang ingin diakses Para Pemohon dan Rekaman video youtube RDPU; 15. Bukti PK-15 : Fotokopi Undangan Sekretaris Jenderal Kementerian LHK Nomor UN.110/SETJEN/ROUM/SET.1/4/2022 tanggal 11 April 2022 (dilaksanakan tanggal 13 April 2022) + Notulen Rapat; 16. Bukti PK-16 : Fotokopi Surat Menteri LHK Nomor S.237/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2022 tanggal 6 September 2022; 17. Bukti PK-17 : Fotokopi Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomo B.420/SJ/IX/2022 tanggal 8 September 2022. 18. Bukti PK-18 : Fotokopi Surat Presiden RI Nomor R-43/Pres/09/2022 tanggal 9 September 2022; 19. Bukti PK-19 : Fotokopi Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.139/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2022 tanggal 9 September 2022; 20. Bukti PK-20 : Fotokopi Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.140/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2022 tanggal 9 September 2022; 21. Bukti PK-21 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188/5402/SJ tanggal 12 September 2022; 22. Bukti PK-22 : Fotokopi Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor B-3419/HK.110/A/09/2022 tanggal 14 September 2022; 23. Bukti PK-23 : Fotokopi Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-883/M/D- 1/HK.00.02/09/2022 tanggal 19 September 2022; 24. Bukti PK-24 : Fotokopi Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.262/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2022 tanggal 28 September 2022; 25. Bukti PK-25 : Fotokopi Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.910/MEN-KP/IX/2022 tanggal 30 September 2022; 26. Bukti PK-26 : Fotokopi Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.243/MEN-KP/II/2023 tanggal 15 Februari 2023; 213 27. Bukti PK-27 : Fotokopi Surat Sekretaris Jenderal DPD Nomor B/PU.01/852/DPDRI/V/2023 tanggal 16 Mei 2023; 28. Bukti PK-28 : Fotokopi Surat Plh. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor B.652/SJ/HK.120/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023; 29. Bukti PK-29 : Fotokopi Bahan presentasi dari M. Riza Damanik, Ph.D.; 30. Bukti PK-30 : Fotokopi Bahan presentasi dari Pokja Konservasi; 31. Bukti PK-31 : Fotokopi Bahan presentasi dari Aditya Bayunanda (Director of Footprint and Market Transformation WWF Indonesia); 32. Bukti PK-32 : Fotokopi Bahan presentasi dari Charlie D. Heatubun Badan Penelitian & Pengembangan Provinsi Papua Barat, Universitas Papua; 33. Bukti PK-33 : Fotokopi Bahan presentasi dari WGII; 34. Bukti PK-34 : Fotokopi Bahan presentasi dari IPB University (Dr.drh. Muhammad Agil, M.Sc., Agr.); 35. Bukti PK-35 : Fotokopi Bahan presentasi dari Prof. Satywan Pudyatmoko (UGM); 36. Bukti PK-36 : Fotokopi Bahan presentasi dari Rili Djohani dan Purwanto – Coral Triangle Center (CTC); 37. Bukti PK-37 : Fotokopi Beberapa statement narasumber RDPU di Komisi IV DPR tanggal 30 Juni 2021; 38. Bukti PK-38 : Fotokopi Resume Masukan Para Pihak dalam RDPU Komisi IV DPR terkait RUU KSDAHE (10-11 April 2023); 39. Bukti PK-39 : Fotokopi Laporan Komisi IV DPR RI Mengenai Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dalam Rapat Paripurna Dpr Ri Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 tanggal Juli 2024; 40. Bukti PK-40 : Fotokopi Press release dari Pokja Konservasi dengan judul Mendesak! Segera Lakukan Pengesahan RUU KSDAHE sebagai Pengganti UU/5 1990 yang Sudah Tidak Relevan Terhadap Perkembangan Zaman; 41. Bukti PK-41 : Fotokopi Resume Masukan Pakar pada RDPU; 42. Bukti PK-42 : Fotokopi Usulan dari Koalisi Masyarakat Sipil – Working Group ICCAs Indonesia; 43. Bukti PK-43 : Fotokopi Dokumentasi FGD tanggal 30 Juni 2021, RDPU dengan pakar akademisi dan praktisi; 214 44. Bukti PK-44 : Fotokopi Bahan presentasi di UNILA terkait RUU KSDAHE tanggal 3 September 2021; 45. Bukti PK-45 : Fotokopi Undangan Direktur Jenderal KSDAE Nomor UN.4/KSDAE/SET.3/KUM.1/3/2021 tanggal 31 Maret 2021; 46. Bukti PK-46 : Fotokopi Surat Ketua DPR RI Nomor B/1285/LG.01.01/7/2022 tanggal 7 Juli 2022; 47. Bukti PK-47 : Fotokopi Bahan presentasi dari Yayasan Konservasi Laut Indonesia tanggal 11 April 2023; 48. Bukti PK-48 : Fotokopi Tabel diskusi tahapan pembentukan RUU Perubahan atas UU 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE; 49. Bukti PK-49 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tanggal 17 Desember 2019 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024; 50. Bukti PK-50 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 9/DPR RI/I/2021-2022 tanggal 30 September 2021 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Prioritas Tahun 2021 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Tahun 2020-2024; 51. Bukti PK-51 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022 tanggal 7 Desember 2021 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024; 52. Bukti PK-52 : Fotokopi Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-688/M/D- 1/HK.00.02/07/2022 tanggal 25 Juli 2022 tanggal 25 Juli 2022; 53. Bukti PK-53 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10/DPR RI/I/2023-2024 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kelima Tahun 2020-2024; 54. Bukti PK-54 : Fotokopi Surat Wakil Ketua DPR RI/KORINGBANG Nomor B/20664/LG.01/12/2022 tanggal 6 Desember 2022; 55. Bukti PK-55 : Fotokopi Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dari Komisi IV DPR RI tanggal 29 Juni 2022; 56. Bukti PK-56 : Fotokopi Dokumentasi Kunker tanggal 18 Oktober 2021; 215 57. Bukti PK-57 : Fotokopi Dokumentasi Kegiatan di UNILA, UGM, dan UNIBRAW 8-10 Desember 2022; 58. Bukti PK-58 : Fotokopi Dokumentasi FGD tanggal 20 Mei 2022. 59. Bukti PK-59 : Fotokopi Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 60. Bukti PK-60 : Fotokopi Paparan yang dilakukan oleh Kepala BBKSDA Riau dalam RDPU Komisi IV DPR RI dengan 16 Kepala UPT Lingkup Ditjen KSDAE. 61. Bukti PK-61 : Fotokopi Paparan yang dilakukan oleh Kepala BBKSDA Jawa Barat dalam RDPU Komisi IV DPR RI dengan 16 Kepala UPT Lingkup Ditjen KSDAE. 62. Bukti PK-62 : Fotokopi Paparan yang dilakukan oleh Kepala BBKSDA NTT dalam RDPU Komisi IV DPR RI dengan 16 Kepala UPT Lingkup Ditjen KSDAE. 63. Bukti PK-63 : Fotokopi Paparan yang dilakukan oleh Kepala BBKSDA Sulawesi Selatan dalam RDPU Komisi IV DPR RI dengan 16 Kepala UPT Lingkup Ditjen KSDAE. 64. Bukti PK-64 : Fotokopi Paparan yang dilakukan oleh Kepala BKSDA Kalimantan Tengah dalam RDPU Komisi IV DPR RI dengan 16 Kepala UPT Lingkup Ditjen KSDAE. 65. Bukti PK-65 : Fotokopi Paparan yang dilakukan oleh Kepala BTN Aketajawe Lolobata dalam RDPU Komisi IV DPR RI dengan 16 Kepala UPT Lingkup Ditjen KSDAE. 66. Bukti PK-66 : Fotokopi Paparan yang dilakukan oleh Kepala BBTN Betung Kerihun Danau Sentarum dalam RDPU Komisi IV DPR RI dengan 16 Kepala UPT Lingkup Ditjen KSDAE. 67. Bukti PK-67 : Fotokopi Paparan yang dilakukan oleh Kepala BTN Gunung Ciremai dalam RDPU Komisi IV DPR RI dengan 16 Kepala UPT Lingkup Ditjen KSDAE. 68. Bukti PK-68 : Fotokopi Paparan yang dilakukan oleh Kepala BTN Halimun Salak dalam RDPU Komisi IV DPR RI dengan 16 Kepala UPT Lingkup Ditjen KSDAE. 69. Bukti PK-69 : Fotokopi Paparan yang dilakukan oleh Kepala BBTN Gunung Leuser dalam RDPU Komisi IV DPR RI dengan 16 Kepala UPT Lingkup Ditjen KSDAE. 70. Bukti PK-70 : Fotokopi Paparan yang dilakukan oleh Kepala BTN Komodo dalam RDPU Komisi IV DPR RI dengan 16 Kepala UPT Lingkup Ditjen KSDAE. 216 71. Bukti PK-71 : Fotokopi Paparan yang dilakukan oleh Kepala BTN Meru Betiri dalam RDPU Komisi IV DPR RI dengan 16 Kepala UPT Lingkup Ditjen KSDAE. 72. Bukti PK-72 : Fotokopi Paparan yang dilakukan oleh Kepala BTN Tambora dalam RDPU Komisi IV DPR RI dengan 16 Kepala UPT Lingkup Ditjen KSDAE. 73. Bukti PK-73 : Fotokopi Paparan yang dilakukan oleh Kepala BTN Tanjung Puting dalam RDPU Komisi IV DPR RI dengan 16 Kepala UPT Lingkup Ditjen KSDAE. 74. Bukti PK-74 : Fotokopi Paparan yang dilakukan oleh Kepala UPT Lingkup Pulau Papua dalam RDPU Komisi IV DPR RI dengan 16 Kepala UPT Lingkup Ditjen KSDAE. 75. Bukti PK-75 : Fotokopi Paparan yang dilakukan oleh Kepala BTN Gunung Rinjani dalam RDPU Komisi IV DPR RI dengan 16 Kepala UPT Lingkup Ditjen KSDAE. 76. Bukti PK-76 : Fotokopi Resume RDPU Panitia Kerja Komisi IV DPR RI tentang Penyusunan RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati tanggal 30 Juni 2021. 77. Bukti PK-77 : Fotokopi Paparan yang dilakukan oleh A. Gusman Siswandi (Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran). 78. Bukti PK-78 : Fotokopi Paparan yang dilakukan oleh Angga Dwiartama (Institut Teknologi Bandung). 79. Bukti PK-79 : Fotokopi Paparan yang dilakukan oleh Rinekso Soekmadi (Institut Pertanian Bogor). 80. Bukti PK-80 : Fotokopi Rumusan Hasil FGD “Aktualisasi dan Implementasi Tata Kelola Kawasan Konservasi”. 81. Bukti PK-81 : Dokumentasi FGD Aktualisasi dan Implementasi Tata Kelola Kawasan Konservasi. 82. Bukti PK-82 : Fotokopi Daftar hadir FGD Aktualisasi dan Implementasi Tata Kelola Kawasan Konservasi. 83. Bukti PK-83 : Fotokopi Undangan Plt. Direktur Jenderal KSDAE Nomor UN.21/KSDAE/SET.3/KUM.1/5/2022 tanggal 25 Mei 2022. 84. Bukti PK-84 : Fotokopi Laporan FGD Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya tanggal 30 Mei 2022. 85. Bukti PK-85 : Fotokopi Daftar hadir rapat FGD Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya tanggal 30 Mei 2022. 217 86. Bukti PK-86 : Fotokopi Undangan Direktur Jenderal KSDAE Nomor UN.28/KSDAE/SET.3/KUM.1/6/2022 tanggal 14 Juni 2022. 87. Bukti PK-87 : Fotokopi Laporan FGD Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Komisi IV DPR RI. 88. Bukti PK-88 : Fotokopi Daftar hadir rapat FGD Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya tanggal 15 Juni 2022. 89. Bukti PK-89 : Fotokopi Undangan Kepala Bagian Sekretariat Komisi IV DPR RI Nomor 332/Kom.IV/DPR RI/09/2023 tanggal 14 September 2023. 90. Bukti PK-90 : Fotokopi Undangan Wakil Ketua DPR RI/KORINBANG Nomor B/11729/LG.01.02/09/2023 tanggal 22 September 2023. 91. Bukti PK-91 : Fotokopi Undangan Sekretaris Jenderal KSDAE Nomor UN.564/SETJEN/HUMAS/HMS.0/9/2023 tanggal 22 September 2023. 92. Bukti PK-92 : Fotokopi Daftar Inventarisasi Masalah Tanggapan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Inisiasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 93. Bukti PK-93 : Fotokopi Daftar Inventarisasi Masalah Tanggapan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Inisiasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 94. Bukti PK-94 : Fotokopi Daftar Inventarisasi Masalah Tanggapan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Inisiasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 95. Bukti PK-95 : Fotokopi Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian LHK “Kedayagunaan UU Nomor 5 Tahun 1990” 96. Bukti PK-96 : Fotokopi Undangan Wakil Ketua DPR RI/KORINBANG Nomor B/4688/LG.02/4 tanggal 6 April 2023. 97. Bukti PK-97 : Youtube Dedy Mulyadi (Pimpinan Komisi IV DPR RI) tanggal 8 September 2021. https://www.youtube.com/watch?v=i51ubWLbrI8 98. Bukti PK-98 : Youtube TV Parlemen tanggal 18 Oktober 2021. https://www.youtube.com/watch?v=LFs4mwr2cP0 218 Selain itu, Presiden dalam persidangan tanggal 6 Mei 2025 mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. dan Dr. Ir. Rinekso Soekmadi, M.Sc., F.Trop yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2025 serta mengajukan seorang Ahli bernama Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. yang menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Mei 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: SAKSI PRESIDEN 1. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.  Pada saat pembentukan undang-undang tersebut, Saksi bertugas sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta selama 1 (satu) tahun juga bertugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE).  Pada tahap perencanaan, Saksi mendapatkan dokumen perencanaan berupa keputusan resmi DPR RI tentang Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dokumen ini menunjukkan bahwa RUU Perubahan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE telah ditetapkan masuk dalam prioritas agenda nasional legislatif.  Secara konkret, Saksi mengacu pada beberapa keputusan, yaitu: 1. Keputusan Ketua DPR RI Nomor 46/DPR RI/1/2019-2020 tanggal 17 Desember 2019, di mana RUU KSDAHE tercantum pada lampiran nomor 165. 2. Keputusan Ketua DPR RI Nomor 9/DPR RI/1/2021-2022 tanggal 30 September 2021 yang memperbarui prioritas Prolegnas 2021, mencantumkan RUU KSDAHE di lampiran nomor 3 serta lampiran II nomor 165. 3. Keputusan Ketua DPR RI Nomor 8/DPR RI/1/2021-2022 tanggal 7 Desember 2021 yang mencantumkan RUU KSDAHE di lampiran nomor 4 serta lampiran II nomor 168. 4. Keputusan Ketua DPR RI Nomor 10/DPR RI/1/2023-2024 tanggal 29 Agustus 2023 yang menempatkan RUU KSDAHE di lampiran nomor 4 dan lampiran II nomor 173.  Semua keputusan tersebut menjadi dasar legal yang menunjukkan bahwa 219 tahapan perencanaan telah dilakukan sesuai prosedur formal.  Kemudian, pada tahap penyusunan, Saksi secara langsung terlibat dalam proses penyusunan Naskah Akademik (NA) dan RUU Perubahan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990. Saksi melihat dan mengalami sendiri bahwa penyusunan ini tidak hanya dilakukan oleh DPR RI secara sepihak, tetapi juga melibatkan pemerintah melalui koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian LHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM.  Proses ini didukung oleh dokumen dan bukti surat resmi, seperti Surat Ketua DPR RI Nomor B/12825/LG.01.01/7/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang menyampaikan RUU usulan DPR kepada Presiden, serta Surat Menteri Sekretaris Negara (Mensetneg) Nomor B-688/M/D-1/HK-00.02/07/2022 yang meminta pembahasan RUU bersama daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam jangka waktu maksimal 60 hari.  Saksi juga terlibat langsung dalam beberapa forum penyusunan, seperti pertemuan diskusi ahli (expert discussion) pada tanggal 13 April 2022 di Hotel The Westin Jakarta dan Focus Group Discussion (FGD) di Hotel The Ayana MidPlaza, di mana akademisi, pakar, dan unsur pembentuk undang-undang hadir memberikan tanggapan, saran, serta kritik yang kemudian diserap ke dalam DIM.  Pada tahap ini, DIM yang telah dirumuskan diparaf oleh lima menteri terkait, menunjukkan adanya komitmen dan kesepahaman lintas sektor yang solid.  Berlanjut ke tahap pembahasan, Saksi menjelaskan bahwa pembahasan RUU KSDAHE dilakukan dalam dua tingkat pembicaraan formal antara DPR RI, Pemerintah, dan DPD RI.  Pada Pembicaraan Tingkat I, DPR memberikan penjelasan awal, Presiden melalui kementerian terkait menyampaikan pandangan, dilanjutkan pembahasan DIM yang sudah disusun sebelumnya, serta penyampaian pendapat mini dari masing-masing fraksi dan pemerintah.  Saksi secara langsung mengikuti dan mencatat proses ini, termasuk rapat- rapat Panitia Kerja (Panja) DPR RI yang diadakan pada 14–15 Juni 2023, 25 September 2023, 2 Oktober 2023, 15 November 2023, 22 November 2023, 19 Maret 2024, dan 13 Juni 2024.  Salah satu momen penting yang disoroti Saksi adalah pembahasan pasal- 220 pasal penting mengenai ketentuan pidana, seperti Pasal 40, 40A, dan 40B, yang dibahas secara khusus pada sesi rapat Panja.  Selanjutnya, pada Pembicaraan Tingkat II, yang berlangsung dalam rapat Paripurna DPR RI pada 9 Juli 2024, diadakan pengambilan keputusan final dan persetujuan bersama antara DPR dan pemerintah. Dalam proses ini, Menteri LHK sebagai wakil pemerintah menyampaikan pendapat akhir presiden.  Saksi menyaksikan bahwa setiap tahap pembahasan dilakukan secara terbuka dan sistematis, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  Sebagaimana saksi ketahui, telah ditetapkannya Keputusan Ketua DPR RI Nomor 46/DPR RI/1/2019-2020 tanggal 17 Desember 2019, di mana RUU KSDAHE tercantum pada lampiran nomor 165. dan Keputusan Ketua DPR RI Nomor 9/DPR RI/1/2021-2022 tanggal 30 September 2021 yang memperbarui prioritas Prolegnas 2021, mencantumkan RUU KSDAHE di lampiran nomor 3 serta lampiran II nomor 165. Maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku wakil Pemerintah yang akan menyusun DIM, maka Pemerintah telah melakukan penjaringan partisipati publik baik melalui diskusi terpumpun (Focus Group Discussion) (yang selanjutnya disebut FGD) atau menjaring saran masukan dari praktisi, akademisi, dan masyarakat, antara lain: 1) FGD tanggal 30 Juni 2021 RDPU dengan pakar akademisi dan praktisi. 2) Diskusi expert tanggal 13 April 2022 di Hotel Westin, Jakarta; 3) FGD tanggal 3 September 2021 di UNILA Lampung; 4) FGD kesiapan penyiapan RUU KSDAE 3 April 2021 melalui zoom meeting sebagaimana Undangan Direktur Jenderal KSDAE Nomor UN.4/KSDAE/SET.3/KUM.1/3/2021 tanggal 31 Maret 2021.  Selanjutnya bahan-bahan dari butir b dijadikan bahan Pemerintah untuk penyusunan DIM yang diajukan oleh DPR RI kepada Presiden melalui surat Ketua DPR RI Nomor: B/12825/LG.01.01/7/2022 tanggal 7 Juli 2022 perihal Penyampaian RUU Usul DPR RI.  Selanjutnya saksi mengetahui terkait proses pembahasan beberapa rumusan yang sangat terkat dengan Masyarakat antara lain dalam: 1) konsiderans huruf c “…untuk menampung perkembangan hukum dan 221 kebutuhan hukum Masyarakat dalam penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga perlu diubah…” 2) penjelasan umum Alinea ke lima “peran serta masyarakat termasuk Masyarakat hukum adat, “ 3) perumusan pasal 4 “… Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Masyarakat”. 4) Perumusan Pasal 37 ayat (3) “… Peran serta masyarakat dalam Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21, termasuk pelibatan masyarakat hukum adat ...”.  Tahap berikutnya adalah tahap pengesahan, di mana RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR RI dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk pengesahan dalam jangka waktu maksimal tujuh hari.  Presiden kemudian mengesahkan RUU menjadi Undang-Undang dalam jangka waktu maksimal tiga puluh hari setelah tanggal persetujuan bersama. Saksi menegaskan bahwa seluruh proses ini berjalan sesuai dengan ketentuan normatif, tanpa melewatkan batas waktu sebagaimana diatur dalam sistem legislasi nasional.  Akhirnya, tahap pengundangan menjadi langkah penutup, yaitu Undang- Undang yang telah disahkan oleh Presiden dimuat dalam Lembaran NegaraRepublik Indonesia beserta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Saksi menekankan bahwa tahap ini penting karena memastikan undang-undang tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat secara nasional, serta tersedia bagi publik, praktisi, dan seluruh pemangku kepentingan untuk diakses, dipahami, dan dijalankan. 2. Dr. Ir. Rinekso Soekmadi, M.Sc., F.Trop  Saksi saat ini bertugas sebagai Lektor Kepala pada Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University;  Keterlibatan Saksi dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, Tahapan Penyusunan sebagai berikut. 1. Hadir dalam FGD Aktualisasi dan Implementasi Tata Kelola Kawasan Konservasi yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting tanggal 3 April 2021, dengan keterangan sebagai berikut: 222  Pertemuan dipimpin langsung oleh Wakil Menteri LHK.  Kehadiran Saksi didasari undangan Direktur Jenderal KSDAE Nomor UN.4/KSDAE/SET.3/KUM.1/3/2021 tanggal 31 Maret 2021.  Pada saat itu Saksi hadir bersama: 1) Dr. Much. Taufik Tri Hermawan, S.Hut., M.Si (UGM) 2) Prof. Satyawan Pudyatmoko (UGM) 3) Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH, MH. (Universitas Brawijaya) 4) Achmad Gusman Catur Siswandi, SH., LL.M., Ph.D (UNPAD) 5) Angga Dwi Artama, Ph.D (Institut Teknologi Bandung)  Pada saat itu Saksi menyampaikan paparan “Pandangan Terhadap Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia”, sebagaimana terlampir. 2. Hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Komisi IV DPR RI dengan Pakar, Akademisi, dan Praktisi Konservasi pada tanggal 30 Juni 2021, dengan keterangan sebagai berikut:  Pada saat itu RDPU diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting, yang juga disiarkan secara langsung melalui YouTube (link YouTube: https://www.youtube.com/live/GdAeTk76PQM?si=WspQh0- GdfxyC708)  Pada saat itu Saksi hadir bersama Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, S.Hut., M.Agr. (UGM); Prof. Drs. Jatna Supriatna, Ph.D. (UI); Ir. Wahjudi Wardojo, M.Sc. (Praktisi Konservasi Senior); Dr. Drs. Budi Riyanto, S.H, M. Si. (UI); Siti Latifah, S.Hut.,M.Si.,Ph.D (Fahutan USU).  Pada saat itu Saksi menyampaikan paparan “UU-KKH sebagai Payung Pemanfaatan Sumberdaya Secara Berkelanjutan”, sebagaimana terlampir. 3. Hadir dalam Diskusi Expert KSDAHE Terkait Revisi UU Nomor 5 Tahun 1990 yang Menyangkut Hal-Hal Filosofis, Sosiologis, Historis, Yuridis dan Teknis dari Pelaksanaan dan Revisi UU Nomor 5 Tahun 1990 pada tanggal 13 April 2022 di Hotel Westin Jakarta, dengan keterangan sebagai berikut:  Pertemuan dipimpin langsung oleh Ibu Menteri LHK. 223  Kehadiran Saksi didasari undangan Nomor UN.110/Setjen/Roum/ Set.1/4/2022 tanggal 11 April 2022.  Pada saat itu, dari unsur akademisi Saksi hadir bersama Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, M.Sc., IPU (UGM)  Pada saat itu Saksi menyampaikan paparan “Konservasi Kehati: Sinergi dan Harmoni”, sebagaimana terlampir. 4. Hadir sebagai nara sumber dalam Rapat Dengar Pendapat Umum terkait Revisi UU 5/1990 oleh Komite II Dewan Perwakilan Daerah pada tanggal 8 November 2022 melalui surat undangan Nomor: PU.02/3691/DPD/XI/ 2022 tertanggal 4 November 2022. Pada saat itu hadir juga Dr. Wahyu Yun Santoso (UGM), Dr. Samedi (TFCA/Yayasan Kehati), dan Ibu Sofi Mardiah (WCS). Saksi menyampaikan materi tentang Konservasi SDAHE: Synergi menuju Harmoni. Bersama TA DPD Komite II, kami menyusun masukan DPD terkait Revisi UU 5/90 untuk disampaikan pada Pleno bersama DPR dan Pemerintah.  Keterlibatan pada Tahapan Pembahasan (Pembicaraan Tingkat I) 1. Hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Komisi IV DPR RI dengan Pakar/ Akademisi pada tanggal 10 April 2023, dengan keterangan sebagai berikut:  Pada saat itu, RDPU diselenggarakan di Ruang Sidang Komisi IV, sebagaimana Undangan Nomor B/4688/LG.02/4/2023 tanggal 6 April 2023.  Pertemuan tersebut juga disiarkan secara langsung melalui YouTube (link: https://www.youtube.com/live/Oqg3QQlS40U?si=Xl38jip3UOfMmLwa)  Pada saat itu Saksi hadir bersama: 1) Prof. Dr. Ir. Hadi Sukadi Alikodra, M.S. (Pakar Konservasi Alam dan Pengelolaan Margasatwa (IPB)); 2) Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, M.Sc., IPU (Pakar Pengelolaan Satwa Liar (UGM)); 3) Prof. Drs. Jatna Supriatna, Ph.D. (Pakar Zoologi dan Biologi Konservasi (UI)); 4) Prof. Dr. Ir. Ferdinan Yulianda, M.Sc. (Pakar Ilmu Manajemen Sumberdaya Perairan (IPB)); dan 224 5) Prof. Dr. Charlie Danny Heatubun, S.Hut., M.Si, FLS (Pakar Konservasi, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup (Universitas Papua)).  Pada saat itu Saksi menyampaikan paparan “Revisi UU 5/90: Sinergi Menuju Living In Harmony With Nature” sebagaimana terlampir. AHLI PRESIDEN Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. (Keterangan Tertulis) A. Pendahuluan Terdapat 3 (tiga) lembaga dan 1 (satu) orang perseorangan yang mengajukan Pengujian Formil UU Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (yang untuk selanjutnya disebut UU Nomor 32 Tahun 2024) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang untuk selanjutnya akan disebut UUD 1945). Ketiga lembaga tersebut meliputi sebagai berikut: (1) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) (Pemohon I); (2) Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) (Pemohon II); dan (3) Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) (Pemohon Ill), di mana ketiga lembaga tersebut beralamat kantor di Jakarta. Sedangkan 1 (satu) orang perseorangan tersebut adalah Mikael Ane, seorang petani, berkewarganegaraan Indonesia, yang tinggal di Ngkiong, RT 001/RW 001, Desa Ngkiong Dora, Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemohon IV) [Lihat "Perbaikan Permohonan perkara dengan Nomor 132/P UU-XX ll/2024" yang diterima oleh Mahkamah Konslilusi pada hari Senin langgal 21 Oklober 2024 pukul 10:29 WIB]. Keempat pihak tersebut untuk selanjutnya akan disebut sebagai para Pemohon. B. Pokok Permohonan Para Pemohon Adapun hal-hal yang menjadi pokok permohonan para Pemohon pada dasarnya adalah sebagai berikut: [Lihal "Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 lentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosislemnya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", hal. 2-3.] 225  Bahwa pembentukan UU Nomor 32 Tahun 2024 tidak memenuhi ketentuan UUD 1945, UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (yang untuk selanjunya disebut sebagai UU Nomor 13 Tahun 2022) dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI (MK-RI) Nomor 91/PUU- XVlll/2020 dengan alasan sebagai berikut: 1. Pada tahap penyusunan, pembentuk UU tidak membuka data sama sekali. Kemudian, pada tahap pembahasan tidak dilakukan secara terbuka, sehingga Para Pemohon tidak dapat melihat perkembangan pembahasan Daftar lnventarisasi Masalah (DIM) terkait Masyarakat Adat sebagai subyek yang melakukan konservasi; 2. Pembentukan UU Nomor 32 Tahun 2024 tidak memenuhi asas kejelasan tujuan dalam UU Nomor 13 Tahun 2022 karena dalam Konsiderans Menimbang huruf a dinilai tidak mempertimbangkan subyek hukum masyarakat hukum adat yang ada dan hidup di wilayah konservasi dan tidak melibatkan pihak yang terdampak serta pihak yang peduli terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; 3. Pembentukan UU Nomor 32 Tahun 2024 tidak memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam UU Nomor 13 Tahun 2022 karena tidak bermanfaat, tidak berdaya guna, dan tidak memiliki kehasilgunaan terutama bagi masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai subyek hukum dalam pemberlakuan UU Nomor 32 Tahun 2024, yang ditandai dengan beberapa permasalahan yang dapat dipastikan akan muncul sebagai berikut: a. Tidak adanya pasal yang mengakui masyarakat adat sebagai subyek hukum (pelaku) konservasi; b. Adanya ketentuan mengenai areal preservasi yang tidak jelas dan tidak menjawab tuntutan untuk mengakui aktor konservasi lain di luar negara; c. Tidak adanya pasal yang mengatur mengenai persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (Padiatapa) atau FPIC (Free, Prior, Informed Consent) dalam penetapan kawasan suaka alam (KSA), kawasan pelestarian alam (KPA), Areal Preservasi dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Laut; 226 d. Adanya hutan adat menjadi bagian dari wilayah tertentu sebagai Wilayah Sistem Penyangga Kehidupan yang menjadikan posisi hutan adat menjadi sumir; e. UU Nomor 32 Tahun 2024 masih menggunakan pendekatan sentralistis dan conservationist- developmentalist, sehingga hanya berorientasi pada penguatan aspek pengawetan keanekaragaman hayati tanpa melihat variabel-variabel lain yang dapat memperbaiki tata kelola kawasan konservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati seperti partisipasi masyarakat dan pengetahuan tradisional; dan f. UU Nomor 32 Tahun 2024 semakin menegaskan sentralisasi kewenangan penyelenggara dan abai terhadap pemenuhan hak asasi manusia terutama masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai penerima dampak terbanyak dari implementasi kebijakan konservasi dan berpotensi menimbulkan lebih banyak ruang konflik antara masyarakat dan Pemerintah. 4. Pembentukan UU Nomor 32 Tahun 2024 tidak memenuhi asas keterbukaan dalam UU Nomor 13 Tahun 2022 karena selama proses penyusunan UU Nomor 32 Tahun 2024 para Pemohon tidak dapat mengakses 20 (dua puluh) dokumen hasil rapat yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Untuk selanjutnya dalam Keterangan Tertulis ini Ahli akan memfokuskan uraian pada aspek partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) dalam pembentukan peraturan perundang- undangan. C. Perkembangan Pengaturan tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Hal-ikhwal partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang- undangan telah mendapatkan perhatian pada saat perumusan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diundangkan pada tanggal 22 Juni 2004 (yang untuk selanjutnya disebut UU Nornor 10 Tahun 2004). Ketika UU ini disahkan, ketentuan tentang "Partisipasi Masyarakat" diatur dalam suatu Bab khusus, yaitu Bab X tentang "Partisipasi Masyarakat", yang di dalamnya terdapat Pasal 53. Dalam pasal tersebut, dinyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang 227 (RUU) dan rancangan peraturan daerah (Raperda). Dengan demikian, UU ini memberikan ruang bagi masyarakat dalam proses pembentukan RUU dan Raperda tidak hanya sebagai pihak yang terkena dampak, tetapi juga sebagai bagian dari proses pembentukan hukum itu sendiri. Dalam Penjelasan Pasal 53 tersebut ditegaskan bahwa hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakian Rakyat Daerah (DPRD). Selanjutnya, UU Nomor 10 Tahun 2004 tersebut digantikan oleh UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang- Undangan yang diundangkan pada tanggal 12 Agustus 2011 (yang untuk selanjutnya disebut UU Nomor 12 Tahun 2011). Sebagaimana dalam UU Nomor 10 Tahun 2004, dalam UU ini ketentuan tentang Partisipasi Masyarakat juga diatur dalam suatu Bab khusus, yaitu Bab XI tentang "Partiisipasi Masyarakat", yang di dalammya terdapat Pasal 96, yang menyatakan sebagai berikut: (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dalam Penjelasan Pasal 96 tersebut dinyatakan sebagai berikut: Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Termasuk dalam kelompok orang antara lain, kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat. 228 Ayat (4) Cukup jelas. UU Nomor 12 Tahun 2011 tersebut kemudian mengalami 2 (dua) kali perubahan sebagai berikut: (1) Perubahan Pertama dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diundangkan pada tanggal 4 Oktober 2019 (yang untuk selanjutnya disebut UU Nomor 15 Tahun 2019). (2) Perubahan Kedua dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diundangkan pada tanggal 16 Juni 2022 (yang untuk selanjutnya disebut UU Nomor 13 Tahun 2022). Selanjutnya di dalam UU Nomor 13 Tahun 2022 Angka 14, ketentuan Pasal 96 Nomor 12 Tahun 2011 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 96 (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: 229 a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya. (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang- undangan. (8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden. Disamping beberapa UU tersebut, ada Putusan MK-RI Nomor: 91/PUU- XVlll/2020 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 25 November 2021, di mana dalam bagian Pertimbangan Hukum [3.17.8] antara lain menegaskan bahwa selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas [Lihat Putusan MK-RI Nomor: 91/PUU-XVlll/2020 tanggal 25 November 2021, hal. 393] Berdasarkan uraian di muka dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan telah mengalami perkembangan yang pesat dalam 21 (dua puluh satu) tahun terakhir ini. 230 D. Kaitan dengan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pernohon Sebagaimana dinyatakan dalam "Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", terhadap Para Pemohon Perkara register 132/PUU-XXll/2024, Pemerintah berpendapat Para Pemohon tidak memenuhi syarat memiliki kerugian konstitusional untuk mengajukan permohonan dengan penjelasan sebagai berikut: [Lihat "Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", foe. cit., hal. 5-8.] 1. Bahwa setelah Termohon cermati profil dari Pemohon I dan Pemohon II, ternyata Pemohon I dan Pemohon II merupakan kelompok kerja yang dibentuk setelah Simposium ICCAs di Bogar pada tanggal 13-14 Oktober 2011. Working Group ICCAs Indonesia (WGll) terdiri dari sekitar 10 LSM nasional di Indonesia termasuk JKPP, WWF Indonesia, KIARA, NTFP-EP Indonesia, WALHI, AMAN, Sawit Watch, Pusaka, Huma, dan BRWA. Bahwa berdasarkan penelusuran Termohon dalam website https://iccas.or.id/profiles, diperoleh informasi bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon Ill merupakan bagian dari 10 (sepuluh) LSM yang tergabung dalam Working Group ICCAs Indonesia (WGll) sebagaimana hasil tangkapan layar berikut: 231 Pemohon I sampai dengan Pemohon III telah terwakili oleh WGll dalam pembahasan RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. 2. Dalam Posita permohonan Pemohon Ill disampaikan bahwa Pemohon Ill merupakan Sadan Hukum yang bernama Perkumpulan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), namun setelah Termohon cermati dalam Anggaran Dasar yang diuraikan dalam permohonannya ternyata tidak ada satupun Pasal yang disampaikan oleh Pemohon Ill yang isinya mengatur bahwa Sekretariat Jenderal berhak dan berwenang mewakili KIARA di dalam pengadilan. Termohon berkeberatan terhadap kedudukan hukum dari Pemohon Ill untuk mengajukan permohonan a quo karena tidak ada Pasal dalam AD/ART KIARA yang disampaikan oleh Pemohon Ill yang isinya mengatur bahwa Sekretariat Jenderal berhak dan berwenang mewakili KIARA di dalam pengadilan. 3. Selanjutnya Pemohon IV merasa memiliki kepentingan karena merupakan korban kriminalisasi dampak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dan mendapatkan hukuman pidana penjara pada pengadilan tingkat pertama dan banding yang kemudian berdasarkan Putusan Kasasi, Pemohon IV dilepaskan. Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2639 K/Pid.Sus/2024 tanggal 6 Mei 2024 meskipun Pemohon IV dibebaskan, namun Mikael Ane (Pemohon IV) tetap terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Lagi pula apabila dilihat dari peristiwa tindakan pidana yang dilakukan oleh Pemohon IV dan berdasarkan Putusan Pidana Tingkat Pertama dan Banding ternyata ketentuan pidana yang disangkakan kepada Pemohon IV adalah ketentuan yang berasal dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bukan berasal dari Undang-Undang 5 Tahun 1990 maupun UU a quo. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Dengan demikian, Ahli sependapat dengan Pemerintah bahwa adalah tepat dan sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan 232 Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan pengujian formil Para Pemohon Perkara 132/PUU- XXll/2024 tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Disamping itu, jika kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon ini tidak memenuhi kualifikasi, maka Ahli berpendapat bahwa ketentuan Pasal 96 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2022 yang menyatakan sebagai berikut: "Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan" menjadi tidak berlaku bagi Para Pemohon, karena Para Pemohon bukanlah orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian substansi permohonan Para Pemohon yang terkait dengan hal-ikhwal partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) dalam perkara ini seharusnya juga tidak dapat diterima karena tidak terpenuhinya kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon tersebut. E. Penutup Demikian Keterangan Tertulis Ahli dalam Sidang Pengujian Formil UU Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Perkara Nomor: 132/PUU-XXll/2024) di Mahkamah Konstitusi RI ini Ahli sampaikan. [2.6] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca kesimpulan tertulis para Pemohon bertanggal 16 Mei 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Mei 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: A. PENGANTAR: Bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 233 Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang- undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. (vide Konsideran Menimbang UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan). Bahwa untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana amanat ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) maka salah satu unsur terpenting yang harus ditegakkan adalah dengan menjamin adanya pembentukan peraturan perundang-undangan telah sesuai dengan tata cara dan prosedur undang- undang pembentukan peraturan perundang-undangan in casu UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 sebagai turunan dari ketentuan norma Pasal 22A UUD 1945, agar terwujudnya pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Equum Et Bonum Est Lex Legum - Apa yang baik dan adil adalah hukumnya hukum. Setidaknya semangat itulah yang menjadi dasar pijakan hukum berpikir yang digunakan oleh PARA PEMOHON sehingga mengajukan permohonan perkara a quo. Bahwa Permohonan ini adalah bagian dari upaya Pemohon untuk memberikan koreksi pada proses legislasi pembentukan undang-undang yang saat ini “semakin jauh dari ruh dan semangat negara hukum yang demokratis” yang dibangun sekaligus menjadi cita-cita bersama. Padahal Mahkamah Konstitusi telah memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada Pembentuk Undang- Undang melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (Pengujian Formil UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Namun nampaknya Para pembentuk undang-undang semakin menunjukkan ketidakpedulian terhadap prinsip partisipasi masyarakat dan asas keterbukaan serta semakin menjauh dari ketaatan terhadap prosedur pembentukan undang-undang yang sudah diatur bahkan sudah terdapat Judicial Order oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020. Pembentuk Undang-Undang sudah semakin “membenarkan yang biasa, bukan membiasakan yang benar”. Padahal secara terang benderang dan nyata apa yang dilakukan itu adalah salah. 234 Bahwa sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta Peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa sehingga perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi, dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan (vide Konsideran Menimbang UU No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya). Setidaknya inilah yang menjadi landasan filosofis diubahnya UU No. 5 Tahun 1990. Namun sayangnya Pembentukan UU 32/2024 tidak sesuai dengan Prosedur Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 jo. UU 13/2022 terutama terhadap asas Kejelasan Tujuan, asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan serta asas Keterbukaan dan Meaningful Participation. Bahwa adanya pelanggaran atas beberapa asas formil pembentukan undang- undang tersebut yang mendorong PARA PEMOHON untuk menguji konstitusionalitas pembentukan UU 32/2024 ke Mahkamah Konstitusi yang memiliki peran dan fungsi sebagai The Guardian of Constitution, The Guardian of Democracy, The Final interpreter of Constitution, The Protector of Citizen Constitutional Rights, The Protector of Human Rights. Bahwa dalam proses Pembuktian dalam Persidangan yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi, terdapat fakta-fakta yang tidak terbantahkan, walaupun Dewan Perwakilan Rakyat RI memberikan keterangan dengan narasi untuk menunjukkan bahwa UU 32/2024 dibentuk sudah berdasarkan prosedur pembentukan Undang-Undang yang benar, serta mendalilkan bahwa pembentukan UU 32/2024 sudah memenuhi asas keterbukaan dan melibatkan partisipasi semua pihak terutama Masyarakat Adat serta pelaku-pelaku konservasi. Padahal dalam proses pembentukan objek permohonan a quo telah terbukti bahwa partisipasi yang dimaksudkan oleh DPR adalah MANIPULASI PARTISIPASI (manipulation participation). Adanya manipulasi partisipasi ini juga diperkuat dengan keterangan pemerintah, saksi pemohon, bahkan saksi pemerintah yang pada pokoknya mengakui bahwa pembentukan UU 32/2024 sebagian besar dilakukan secara tertutup tanpa alasan yang jelas dan kuat sebagaimana diatur dalam asas-asas umum pembentukan perundang-undangan yang baik dan benar. 235 Kami meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang konsisten dalam mempertahankan nilai-nilai konstitusi, hukum dan demokrasi, sebagaimana telah dibuktikan dengan Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020. Harapan besar itu kami percayakan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, keterangan saksi dan keterangan ahli serta alat bukti yang dihadirkan oleh PARA PEMOHON dalam persidangan. B. POKOK-POKOK KESIMPULAN: Setelah menjalani waktu persidangan yang cukup panjang dengan berbagai dinamika persidangan, terungkap fakta-fakta persidangan yang akan diuraikan oleh PARA PEMOHON sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI, TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN DAN KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON: Bahwa untuk Kewenangan Mahkamah, Tenggang Waktu serta Kedudukan Hukum PARA PEMOHON tidak akan kami elaborasi lebih lanjut karena sudah diputus melalui Putusan Sela Mahkamah Konstitusi No. 132-PS/PUU- XXII/2024, yang pada Paragraf [4.1] s.d Paragraf [4.3] bagian Konklusi, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan PARA PEMOHON mengenai pengujian formil diajukan tidak melewati tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil; [4.3] PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo Berdasarkan konklusi Mahkamah Konstitusi tersebut di atas maka terhadap bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pengujian formil dan Kedudukan Hukum PARA PEMOHON telah jelas bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a quo, Permohonan PARA PEMOHON tidak melewati tenggang waktu pengajuan permohonan dan PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum. 236 II. DALAM POKOK PERKARA II.A. PEMBENTUKAN UU 32/2024 TERBUKTI TIDAK MEMENUHI ASAS KEJELASAN TUJUAN 1. Bahwa Asas Kejelasan Tujuan sebagaimana penjelasan Pasal 5 huruf a UU 12/2011 sebagaimana telah diubah dengan UU 13/2022, di mana Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai; 2. Bahwa pembentuk undang-undang menilai sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta Peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa sehingga perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi, dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan. Sehingga Pembentuk Undang-undang menilai dalam penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya perlu penguatan dan penyelarasan aspek perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari, dukungan pendanaan di bidang konservasi, penegakan hukum, serta partisipasi masyarakat; 3. Bahwa setidak-tidaknya pertimbangan itulah yang dapat menunjukan tujuan yang hendak dicapai pembentuk undang-undang melalui perubahan UU 5/1990 dengan UU 32/2024. Namun menurut PARA PEMOHON revisi UU 5/1990 menjadi UU 32/2024 belum menunjukkan perubahan paradigma tentang konservasi yang berbasis HAM, inklusif, dan berkeadilan; 4. Bahwa ketidakjelasan tujuan dalam UU 32/2024 menjadi jelas dan nyata dalam sidang ke-3 dengan agenda penyampaian keterangan DPR dan Presiden. Dimana dalam keterangan Presiden yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembentukan UU 32/2024 dilakukan lebih banyak secara tertutup; 5. Bahwa tujuan pembentukan UU 32/2024 untuk memberikan penguatan dan penyelarasan aspek perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menjadi tidak jelas bahkan sama sekali (dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 37 UU 32/2024 237 tentang peranserta masyarakat yang tidak berubah dari UU 5/1990) tidak mengubah paradigma konservasi menjadi berbasis HAM, inklusif, dan berkeadilan. Hal ini sebagai dampak karena tidak adanya pelibatan secara penuh dan efektif dari pihak yang terdampak dan pihak yang memiliki concern in casu Masyarakat Adat, Komunitas Lokal, Masyarakat Pesisir yang direpresentasikan oleh PARA PEMOHON; 6. Bahwa ketidakjelasan tujuan dalam UU 32/2024 itu terlihat nyata, jelas dan banyak yang tidak sesuai bahkan merugikan kepentingan Masyarakat Adat yang dibuktikan dengan apa yang disampaikan oleh Putu Ardana, warga Masyarakat Adat Dalem Tamblingan (MADT) Provinsi Bali yang pada saat proses pembentukan UU 32/2024 diundang oleh Komisi IV DPR RI bersama dengan pelaku kegiatan konservasi/lembaga konservasi untuk memberikan pandangan / masukan / saran, yang hanya dihadiri oleh 4 orang Anggota Komisi IV DPR RI pada tanggal 10 April 2023 di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK.IV), Gedung Nusantara, Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta; 7. Bahwa kemudian Saksi Pemohon Putu Ardana menyampaikan Konsep, Designasi, Praktek atau Pelaksanaan di lapangan serta saran terhadap RUU 32/2024 (Bukti P-30). Dalam keterangannya pada sidang ke-V pada tanggal 2 Mei 2025, yang dihadirkan oleh PARA PEMOHON. Saksi menjelaskan mengenai konsep Masyarakat Adat di Bali dalam pengelolaan sumber daya alam yaitu Tri Hita Karana yang kata kuncinya adalah HARMONI: Pertama adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan pemilik semesta; kedua adalah hubungan yang harmonis antar manusia; ketiga, hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan alamnya. Selanjutnya Saksi Putu Ardhana juga menjelaskan mengenai Designasi di MADT dengan mencontohkan pengelolaan hutan adat Mertajati yang disucikan dan tidak boleh diutak- atik, hanya boleh mengambil rembesannya. Designasi keseluruhan hutan adat Mertajati sebagai pura, dan kepala sebagai sumber kehidupan yang sejati bagi Masyarakat Adat Dalem Tamblingan (MADT). Dalam skala landskap, spiritualitas MADT meyakini keseluruhan alas Mertajati dan danau Tamblingan sebagai sumber hidup yang sesungguhnya. Masyarakat dan sistem sosialnya, hutan 238 Mertajati-danau Tamblingan dan keseluruhan tanah di wilayah MADT adalah kesatuan ekosistem. 8. Bahwa hingga UU 32/2024 ditetapkan, alih-alih usulan dari Saksi Pemohon Putu Ardana diharapkan dapat diakomodir, namun ternyata informasi mengenai proses pembahasan UU 32/2024 tidak pernah disampaikan kepada saksi, selengkapnya kutipan keterangan saksi dalam persidangan sebagai berikut: 9. “Sama sekali tidak ada, sampai tiba-tiba saya mendengar undang- undang itu sudah ketok palu.” (Vide: Risalah Sidang, 2 Mei 2025, hal.18) 10. Bahwa artinya berdasarkan keterangan saksi Putu Ardana yang dihadirkan oleh PARA PEMOHON semakin menunjukkan proses pembentukan UU 32/2024 mengabaikan asas kejelasan tujuan karena mengabaikan partisipasi masyarakat in casu masyarakat adat yang seharusnya menjadi bagian dari kesatuan ekosistem hayati. 11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta di atas, maka telah terbukti pembentukan UU 32/2024 tidak memenuhi Asas Kejelasan Tujuan. II.B. PEMBENTUKAN UU 32/2024 TIDAK MEMENUHI ASAS KEDAYAGUNAAN DAN KEHASILGUNAAN 1. Bahwa Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan merupakan asas yang penting dalam pembentukan Undang-Undang. Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” dalam Penjelasan Pasal 5 Huruf e UU 13/2022 adalah bahwa setiap Peraturan Perundang- undangan dibuat memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 2. Bahwa PARA PEMOHON mendalilkan pembentukan UU 32/2024 tidak berdaya guna dan tidak memiliki kehasilgunaan terutama bagi Masyarakat Adat, Komunitas Lokal, dan Masyarakat Pesisir sebagai Subjek Hukum dalam Pemberlakuan UU 32/2024. Hal tersebut ditandai dengan beberapa permasalahan substantif yang dapat dipastikan akan muncul dan dialami masyarakat adat atau komunitas lokal yang hidup di dalam dan disekitar kawasan konservasi; 3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan, telah nyata-nyata dan tidak ada keraguan sama sekali (beyond reasonable 239 doubt) bahwa pembentukan objek permohonan a quo bertentangan dan/atau melanggar Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan; 4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari Pemohon yaitu Putu Ardana yang memberikan kesaksian di bawah sumpah, menyebutkan bahwa: “Yang pertama yang ingin saya kritisi dalam praktik negara melakukan konservasi adalah dinafikannya faktor kultur dalam praktik konservasi. Jadi negara hanya menganggap interaksi antara faktor hayati dan non- hayati itu sebagai ... menjadi ekosistem yang menjadi rujukan konservasi. Padahal kami menganggap faktor terpenting dalam praktik dan manajemen konservasi adalah faktor kultur karena masyarakat adat umumnya di Indonesia itu mempunyai interaksi dengan bentang alamnya itu melahirkan kultur yang filosofinya adalah menjaga bentang alam tersebut karena semua komunitas atau masyarakat adat itu tujuannya adalah untuk survivalitas membangun kesejahteraan. Jadi, faktor yang kedua adalah semua masyarakat adat di Indonesia itu mempunyai cara yang berbeda-beda dalam melaksanakan praktik konservasinya sesuai dengan bentang alam mereka. Jadi, ada yang melakukan dengan ... misalnya di daerah kami disucikan, ada yang macam-macam lah kita bisa lihat berbagai praktik konservasi di masyarakat adat Indonesia dan itu sudah terbukti berhasil menjaga bentang alam yang masih lestari ratusan, bahkan ribuan tahun.” (Vide: Risalah Sidang, 2 Mei 2025 halaman 4 angka 18); 5. Bahwa keterangan saksi Pemohon menunjukan pembentuk Undang- Undang dalam menyusun konsep konservasi di dalam UU 32/2024 masih menggunakan praktik konservasi sentralistik oleh negara yang mengabaikan pengetahuan tradisional dan/atau aturan adat yang telah diwariskan secara turun temurun oleh masyarakat adat, komunitas lokal dan masyarakat pesisir. Negara mengabaikan faktor terpenting dalam praktik dan manajemen konservasi adalah faktor budaya karena masyarakat adat umumnya di Indonesia itu mempunyai interaksi dengan bentang alamnya itu melahirkan budaya yang filosofinya adalah menjaga bentang alam tersebut karena semua komunitas atau masyarakat adat itu tujuannya adalah untuk survivalitas membangun kesejahteraan. Ringkasan Eksekutif Policiy RUU KSDAHE yang diterbitkan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Serial Policy Brief - Vol 2 pada alinea pertama dan kedua halaman 2 menyatakan “Praktik konservasi dalam pengelolaan wilayah adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari identitas budaya Masyarakat Adat dalam menjaga ruang hidupnya secara lestari dan berkelanjutan berdasarkan pengetahuan tradisional yang dimilikinya. Di dalam wilayah adat 240 terdapat fungsi-fungsi konservasi dan pemanfaatan sumberdaya alam yang dikelola berdasarkan hukum adat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari identitas budaya keberadaan masyarakat adat itu sendiri. Secara umum praktik-praktik konservasi di dalam wilayah adat biasanya dilekati dengan fungsi tertentu, misalnya; hutan keramat, leweung titipan, lubuk larangan, sasi, wilayah spiritual dan lain-lain. Sayangnya hingga saat ini, belum terbangun persepsi yang sama antara pemerintah dengan masyarakat adat di dalam penyelenggaraan kawasan konservasi sumber daya alam yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. Lahirnya berbagai hukum dan kebijakan negara termasuk Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat adat yang kerap berujung pada terekslusinya masyarakat adat dari wilayah adatnya. Bahkan, tidak jarang warga masyarakat adat menjadi korban kriminalisasi akibat mempertahankan hak atas wilayah adatnya yang diklaim secara sepihak oleh pemerintah sebagai kawasan konservasi”(Bukti P-31). Hal ini tentu menunjukan UU 32/2024 tidak berdaya guna dan tidak memiliki kehasilgunaan terutama bagi Masyarakat Adat, Komunitas Lokal, dan Masyarakat Pesisir sebagaimana dalil PARA PEMOHON; 6. Bahwa Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan juga tidak dipenuhi oleh Pembentuk UU, karena tidak melibatkan Masyarakat Adat juga diketahui dari Keterangan Saksi dari Pemerintah yakni Bambang Hendroyono yang memberikan kesaksian di bawah sumpah, yang menyebutkan bahwa: “Kemudian, pada tahap penyusunan. Saksi secara langsung terlibat dalam proses penyusunan Naskah Akademik atau NA dan RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Saksi melihat dan mengalami sendiri bahwa penyusunan ini tidak hanya dilakukan oleh DPR RI secara sepihak, tetapi juga melibatkan pemerintah melalui koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian LHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM” [Vide: Risalah Sidang 6 Mei 2025, halaman 4 Nomor 14]; 7. Bahwa berdarkan keterangan Pemerintah dan DPR pada persidangan tanggal 28 April 2025 sama sekali tidak menyebutkan Masyarakat Adat, 241 komunitas lokal, dan masyarakat pesisir terlibat dalam proses pembentukan UU 32/2024 (Vide risalah sidang 28 April 2025); 8. Bahwa Pemerintah dan DPR juga tidak membantah Undang-Undang tersebut tidak memenuhi Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan khususnya pada dalil PARA PEMOHON yang menyebutkan bahwa tidak ada Pasal yang mengatur mengenai FPIC (Free, Prior, Informed Consent) dalam Penetapan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Areal Preservasi dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Laut. FPIC adalah hak Masyarakat Adat untuk mengambil keputusan yang tepat mengenai hal-hal yang mempengaruhi masyarakat, tradisi, dan cara hidupnya. Selain itu FPIC juga diartikan untuk memberi atau tidak memberi persetujuan tanpa paksaan atas dasar informasi awal atas segala tindakan yang mempengaruhi tanah, wilayah serta sumber daya alam mereka (dikenal sebagai ‘hak atas FPIC’). FPIC ini merupakan hak Masyarakat Adat untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap segala sesuatu yang menyangkut wilayah adatnya tanpa paksaan. Akibat dari hal ini adalah berpotensi memperluas perampasan tanah dan penggusuran secara paksa (forced eviction) Masyarakat Adat atas wilayah adatnya. Ringkasan Eksekutif Policiy RUU KSDAHE yang diterbitkan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Serial Policy Brief - Vol 2 pada alinea aline ketiga halaman 7 menyatakan “dalam penataan ulang kawasan konservasi wajib menerapkan prinsip FPIC untuk memastikan bahwa penyelenggaraan konservasi didasarkan pada praktik yang kolaboratif, menghomati keberadaan masyarakat adat, dan berkontribusi pada resolusi konflik, sehingga dapat berjalan lebih adil dan berkelanjutan”. (Vide, Bukti P-31) 9. Bahwa terkait dengan penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) usulan Masyarakat Sipil yang tidak mendapatkan tanggapan dari pembentuk UU. DPR dalam keterangannya menyampaikan yakni: “Tidak diakomodirnya materi muatan yang disampaikan Para Pemohon tersebut tentu telah melewati mekanisme pembahasan oleh pembentuk undang-undang. Berdasarkan Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang Pembentukan ... Undang-Undang Pembentukan PUU menyebutkan bahwa pembentuk peraturan perundang- undang dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil 242 pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1). Di dalam penjelasan Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang Pembentukan PUU tersebut bahwa yang dimaksud hasil pembahasan antara lain laporan rapat. Dengan demikian, penjelasan pembentuk undang-undang kepada masyarakat yang menyampaikan masukan tidak harus dilakukan dengan menjelaskan kepada setiap pemberi masukan satu per satu, melainkan dapat dilihat dari pembahasan melalui laporan rapat.” [Vide: Risalah Sidang, 28 April 2025, halaman 6 Nomor 11]. 10. Bahwa bagaimana mungkin publik atau pihak yang terlibat dan terdampak dalam proses pembentukan UU 32/2024 dapat mengikuti dan mengetahui apakah pandangannya diterima atau tidak oleh Pembentuk UU, jika sebanyak 18 dari 20 tahapannya dilakukan secara tertutup. Hal ini sesuai dengan fakta persidangan yang disampaikan oleh Yang Mulia Arsul Sani yakni: “Yang kedua, kalau saya membaca naskah lengkap dari Pemerintah, dari Presiden, maka RUU ini sebelum sampai kemudian diketok, diputuskan dalam rapat paripurna DPR, ini telah melalui proses pembahasan. Secara keseluruhan kalau yang saya baca di Keterangan Presiden ini ada 20 kali rapat, dimana yang dua terakhir adalah rapat persetujuan tingkat pertama, berarti ini di Komisi IV, ya, kalau tidak salah. Dan kemudian yang terakhir yang ke-20 adalah rapat paripurna DPR untuk pengesahan atau persetujuan. Nah, yang 18 rapat selainnya itu adalah yang kemudian disebut sebagai rapat pembahasan. Yang menarik ini Pak Rudianto Lallo, ya, adalah dari yang disebutkan dalam Keterangan Pemerintah, seluruh rapat yang 18 pembahasan itu semua bersifat tertutup. Nah, ini barangkali mohon dilengkapi juga, meskipun rapat tertutup yang tadi juga sudah disampaikan atau disinggung oleh Pak Rudianto itu juga bukannya tidak boleh. Pasal 229 Undang-Undang MD3, saya agak hafal ini, Pak Dirjen, karena saya dua periode ada di sana, gitu, ya. Itu menetapkan bahwa prinsip rapat DPR itu memang bersifat terbuka, kecuali memang dinyatakan tertutup tentu atas kesepakatan atau persetujuan antara DPR dan Pemerintah. Nah, saya ingin juga mohon penjelasan terutama dari DPR, mengapa kok rapat pembahasannya semuanya bersifat tertutup? berdasarkan Daftar Inventarisasi Masalah yang disampaikan oleh keterangan” (Vide: Risalah Sidang, 28 April 2025 (V) halaman 24 Nomor 21]. 11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta di atas, maka telah terbukti pembentukan UU 32/2024 tidak memenuhi Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan. 243 II.C. PEMBENTUKAN UU 32/2024 TERBUKTI TIDAK MEMENUHI ASAS KETERBUKAAN: 1. Bahwa Asas Keterbukaan merupakan prinsip-prinsip yang berlaku secara universal, dalam konteks Indonesia, hak atas keterbukaan informasi telah dijamin sebagai hak konstitusional warga negara sebagaimana termaktub dalam Pasal 28F Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut “UUD NRI 1945”), yang menyatakan: Pasal 28F UUD NRI 1945: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk memgembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” 2. Bahwa sebagaimana Permohonan a quo, PARA PEMOHON mendalilkan salah-satu pelanggaran prosedur pembentukan objek permohonan a quo adalah mengenai tidak terpenuhinya Asas Keterbukaan [Vide: Permohonan Hlm. 52]; 3. Bahwa dalam kaitannya dengan Pembentukan Peraturan Perundangan, Asas Keterbukaan secara expressis verbis dijelaskan dalam Pasal huruf g UU 13/2022: “Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).” 4. Bahwa Asas Keterbukaan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 diterjemahkan ke dalam UU 12/2011 jo. UU 13/2022 yakni sebagai berikut: Pasal 88; “Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang. Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau 244 memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.” Pasal 96 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5); “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang- undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.” 5. Bahwa uraian diatas sejalan dengan prinsip dalam Guidelines on Democratic Law Making for Better Laws yang disusun oleh OSCE Office of Democratic Institutions and Human Rights (OSCE-ODIHR, 2024), yang harus dikedepankan untuk mencapai democratic law-making dan mewujudkan meaningful participation in casu, yang dua diantaranya adalah: Guidelines on Democratic Law Making for Better Laws Prinsip Penjelasan Openness and transparency of the law-making process yang menjelaskan bahwa Seluruh proses legislasi –yang mana legislasi tersebut didesain, didraf, diperdebatkan, diadopsi, diimplementasikan, di monitor, dan dievaluasi–harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Seluruh informasi dan dokumen relevan terkait pembentukan legislasi harus diberikan kepada publik dan melibatkan publik dalam proses tersebut, memastikan bahwa proses pembentukan legislasi dapat diakses semua orang Participation and Inclusiveness Seluruh pihak terkait dan stakeholder harus memperoleh kesempatan untuk mengakses proses pembentukan legislasi, terinformasi terhadap proses tersebut, dan secara bermakna dapat berpartisipasi dan berkontribusi di dalam prosesnya. 6. Bahwa salah-satu Kegagalan Pembentukan Hukum (Eight Ways to Fail to Make Law) menurut Lon L. Fuller (1964: 33-39), adalah sebagai berikut: 245 Kegagalan  Pembentukan  Hukum  (Eight  Ways  to  Fail  to  Make  Law)  menurut Lon L. Fuller  Prinsip Moral Hukum Penjelasan Kegagalan Hukum Tidak Diumumkan Aturan harus dipublikasikan agar bisa diketahui dan dipatuhi publik. Undang-undang disahkan tapi tidak pernah dipublikasikan ke publik. 7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Pemohon yaitu Putu Ardana yang memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan “kekecewaannya kepada DPR karena hanya diberikan kesempatan 10 (sepuluh) menit untuk pemaparan serta tidak diberikan update perkembangan dari pembahasan objek permohonan a quo”, Selengkapnya sebagai berikut: SAKSI DARI PEMOHON: PUTU ARDANA: “Saya sebetulnya sangat kaget dan juga bangga sekali mendapat undangan dari pihak DPR untuk menjadi narasumber membahas Undang-Undang KSDAHE yang baru Nomor 32 Tahun 2024. Nah, kemudian setelah sampai di RDP, maka dengan sejujurnya harus saya sampaikan di sini saya kecewa sekali. Saya sangat kecewa. Kekecewaan pertama adalah kami diundang oleh Komisi IV DPR, pada saat itu yang hadir dari Komisi IV hanya empat orang. Kemudian kekecewaan yang kedua adalah saya sebagai narasumber hanya diberi waktu untuk pemaparan 10 menit saja. Hanya 10 menit. Untuk soal yang menurut saya sangat penting ini, saya hanya diberi waktu pemaparan hanya 10 menit. Kemudian kekecewaan yang ketiga, setelah saya menyampaikan dengan terburu-buru dan banyak yang saya ringkas pemaparan saya, segelintir anggota DPR yang hadir itu tidak ada yang menanggapi. Sama sekali tidak ada yang menanggapi. Dan kekecewaan keempat, setelah RDP tersebut pada 10 April 2023 tersebut, saya tidak pernah mendapat update perkembangan dari pembahasan undang-undang tersebut. Sampai tiba-tiba saya mendengar RUU tersebut sudah menjadi undang-undang” [Vide: Risalah Sidang, 2 Mei 2025 halaman 3 dan 4 Nomor 18 dan halaman 5 Nomor 24 dan Vide Bukti P-30] 8. Bahwa Pelanggaran Asas Keterbukaan tersebut juga terkonfirmasi keterangan Saksi Pemerintah, Prof. Dr. Ir. Rinekso Soekmadi, M.Sc. F.Trop yang memberikan kesaksian di bawah sumpah, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Saksi tidak menerima DIM, Naskah 246 RUU, dan Naskah Akademik dari Pemerintah dan DPR, melainkan hanya mendapatkan Naskah Akademik dari DPD”, Selengkapnya sebagai berikut: HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [34:46] Pak Rinekso, Bapak menerima naskah akademiknya? SAKSI DARI PEMERINTAH: RINEKSO SOEKMADI [34:50] Ya. Saya menerima naskah akademik dari DPD, Pak. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [34:52] Dari DPD. Dari Pemerintah tidak atau dari DPR tidak ada? SAKSI DARI PEMERINTAH: RINEKSO SOEKMADI [34:56] Tidak ada. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [34:57] Berarti enggak ada, ya? Ini sudah dua keterangan yang berbeda ini. Tadi pertanyaan saya, ke expert-expert yang diundang diserahkan atau tidak? Kata Bapak, “Diserahkan.” Kata Pak Rinekso, “Tidak.” Nah, ini kita catat. Oke. Jadi, Bapak cuma dapat naskah akademik yang dari DPD? SAKSI DARI PEMERINTAH: RINEKSO SOEKMADI [35:13] Betul, Yang Mulia. [Vide: Risalah Sidang, 6 Mei 2025 Halaman 20-21] 9. Bahwa pendapat Pakar, Prof. Dr. Ir. Rinekso Soekmadi, M.Sc. F.Trop yang disampaikan dalam RDPU tidak didasari pada naskah akademik, Daftar Inventarisir Masalah, Naskah RUU bertentangan dengan asas keterbukaan karena terdapat kaitan erat dan/atau satu kesatuan prinsip yang komplementer dengan Partisipasi sebagaimana Pendapat tertulis Ahli Pemohon, Bivitri Susanti Halaman. 7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa; “Asas Keterbukaan juga prasyarat penting dalam partisipasi, Siapapun yang ingin berpartisipasi pasti membutuhkan naskah RUU dan Naskah Akademik, agar dapat memberi masukan dan kritik dengan baik.” 10. Bahwa selanjutnya keterangan Saksi Pemohon Putu Ardana dan Saksi Pemerintah Prof. Dr. Ir. Rinekso Soekmadi, M.Sc. F.Trop dan keterangan tertulis Ahli Pemohon Bivitri Susanti tersebut juga berkesesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi dari Pemohon, 247 Arif Adiputro dari Indonesian Parliamentary Center yang memberikan kesaksian di bawah sumpah, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Naskah Akademik, Masukan atas Naskah Akademik, catatan dan risalah serta penyampaian pendapat fraksi dan Pemerintah atau Presiden dalam rapat tidak dipublikasikan di website DPR, serta rapat diselenggarakan tertutup, Selengkapnya sebagai berikut: SAKSI DARI PEMOHON: ARIF ADIPUTRO [10:40]: “Ini pada prinsipnya kami memantau di tahap penyusunan, pembahasan, dan sampai ke pengesahan. Jadi, saya akan menjelaskan di tahap penyusunan terlebih dahulu, Yang Mulia. Jadi, di transparansi dokumen penyusunan naskah akademik. Jadi, di tahap penyusunan itu ada dua, ada penyusunan naskah akademik dan juga ada penyusunan rancangan undang-undang, seperti itu. Nah, di transparansi dokumen penyusunan naskah akademik, kami melihat bahwasanya draf naskah akademik itu tidak diumumkan di dalam website DPR maupun di kanal kanal resmi DPR, seperti itu. Dan yang kedua, terkait dengan masukan publik atas draft naskah akademik juga tidak diumumkan di dalam website resmi. Jadi, kami membedakan draf naskah dan naskah akademik yang sudah jadi, ya. Nah, di website DPR hanya muncul naskah akademik saja, seperti itu. Selanjutnya di transparansi dokumen penyusunan rancangan undang-undang di situ kami mencoba melihat konsep RUU, gitu, ya. Jadi, deskripsi konsepsinya itu tidak diumumkan, ya, oleh DPR, seperti itu, hingga saat ini. Bisa lanjut? Kita beranjak ke transparansi proses hasil rapat penyusunan NA dan RUU. Jadi, Yang Mulia, di dalam kerangka hukum dasar yang tadi kami jelaskan, di situ memuat terkait dengan laporan singkat, catatan rapat, risalah rapat, dan penayangan video. Penayangan video, dalam hal ini adalah video rapat DPR. Entah rapat intern DPR, entah melibatkan rapat tripartit DPR ... DPD dan pemerintah, maupun dalam hal pengesahannya. Nah, di penayangan video ini, biasanya DPR me-upload di kanal resminya, yaitu Parlemen TV, di kanal YouTube-nya, dan juga di website siaran resminya, ya, di Parlemen TV. Jadi, kami mengklasifikasikan ada 18 kali rapat di dalam hal penyusunan. Nah, cuma yang menjadi catatan di sini adalah laporan singkat yang di-upload di kanal resminya itu hanya satu saja, Yang Mulia, pada saat proses pembahasan Rancangan Undang-Undang KSDAHE ini. Kemudian, catatan rapat dan risalah rapat, yang dimana di Pasal 302 ini Peraturan DPR 1 Tahun 2020 yang harusnya resmi dan dibuka oleh publik sepanjang rapat itu terbuka, itu sama sekali tidak dipublikasikan di dalam kanal resmi DPR. 248 Kemudian, kita beralih ke penayangan video di Parlemen TV. Dari 18 kali rapat, itu hanya 8 kali rapat yang ditampilkan di dalam Parlemen TV. Ini kami kumpulkan datanya berdasarkan rapat-rapat yang ada di DPR, khususnya pembahasan legislasi ini di Rancangan Undang-Undang KSDHE waktu itu. Kita langsung saja ke tahap pembahasan. Nah, di transparansi penyampaian pengantar musyawarah, ya, kurang lebihnya ini adalah sudah masuk di pembicaraan tingkat I, tentu DPR memulai rapat pembahasan dengan pemerintah maupun DPD, seperti itu. Nah, di situ ada penjelasan atas RUU oleh DPR. Namun, kami ... sepanjang kami memantau, hingga saat ini pun penjelasan atas RUU oleh DPR itu tidak diumumkan oleh DPR itu sendiri. Lanjut. Nah, ini terkait dengan transparansi pembahasan daftar terkait … inventarisasi masalah Rancangan Undang-Undang KSDAHE. DIM dari Presiden, saya tidak menemukan hingga saat ini di website resminya maupun … kami juga melakukan permohonan informasi kepada DPR terkait dengan DIM dari Presiden maupun DIM dari DPD. Nah, ini adalah transparansi penyampaian pendapat mini fraksi, ya, di pembicaraan Tingkat I. Jadi di pandangan Presiden ini juga tidak diumumkan, DPD juga tidak diumumkan. Sekali lagi, terkait dengan pandangan fraksi, juga tidak diumumkan yang sebelumnya tadi saya jelaskan. Lanjut. Nah, ini terkait dengan transparansi hasil rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang dari 30 rapat, hanya 3 laporan singkat yang dipublikasikan oleh DPR, catatan rapat lagi-lagi tidak dipublikasikan, risalah rapat, maupun penayangan video ini tidak lengkap ya, dari 30 rapat hanya 5 video saja yang dipublikasikan oleh DPR. Ini secara live streaming gitu sebetulnya. 11. Bahwa sebagaimana keterangan tertulis Saksi Pemohon, Arif Adiputro yang disampaikan dimuka persidangan Mahkamah Konstitusi diperoleh fakta bahwa dalam tahap Penyusunan “Berdasarkan Hasil pemantauan IPC di tahap penyusunan, DPR melaksanakan rapat sebanyak 18 Kali dari sisi transparansi dokumen, DPR hanya mempublikasikan 1 Laporan Singkat, 1 Naskah Akademik dan 1 Draf UU. Namun, bila dicermati kembali DPR hanya mempublikasikan 8 Kali di kanal Youtube milik Komisi IV DPR dan DPR. Selebihnya DPR tidak mempublikasikan seperti: Catatan Rapat dan Risalah Rapat, selengkapnya sebagai berikut: 249 [Gambar: Tangkapan Layar PPT Saksi Pemohon, Arif Adiputro] 12. Bahwa selain itu sebagaimana keterangan tertulis Saksi Pemohon, Arif Adiputro yang disampaikan dimuka persidangan Mahkamah Konstitusi diperoleh fakta bahwa dalam tahap Pembahasan “dalam tahap penyusunan objek permohonan a quo, DPR melaksanakan rapat sebanyak 30 kali, dari sisi transparansi dokumen DPR hanya mempublikasikan 3 laporan singkat, 2 bahan rapat, namun, bila dicermati kembali DPR hanya mempublikasikan 5 kali di Kanal Youtube milik Komisi IV DPR, selebihnya DPR tidak mempublikasikan Daftar Inventarisasi Masalah, Catatan Rapat, Risalah Rapat dan Pandangan Fraksi”, selengkapnya sebagai berikut: [Gambar: Tangkapan Layar PPT Saksi Pemohon, Arif Adiputro] 250 13. Bahwa Pelanggaran Asas Keterbukaan ini juga terkonfirmasi oleh Keterangan Pemerintah dan DPR di Persidangan Mahkamah Konstitusi, dimana “Pemerintah akan memberikan keterangan tambahan atas pertanyaan Para Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terkait dengan alasan 18 dari 20 rapat diselenggarakan secara tertutup, sedangkan DPR hanya menjawab akan memberikan penjelasan terhadap pertanyaan tersebut secara tertulis”, selengkapnya sebagai berikut: HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:06:39]: Yang menarik ini Pak Rudianto Lallo, ya, adalah dari yang disebutkan dalam Keterangan Pemerintah, seluruh rapat yang 18 pembahasan itu semua bersifat tertutup. Nah, ini barangkali mohon dilengkapi juga, meskipun rapat tertutup yang tadi juga sudah disampaikan atau disinggung oleh Pak Rudianto itu juga bukannya tidak boleh. Pasal 229 Undang-Undang MD3, saya agak hafal ini, Pak Dirjen, karena saya dua periode ada di sana, gitu, ya. Itu menetapkan bahwa prinsip rapat DPR itu memang bersifat terbuka, kecuali memang dinyatakan tertutup tentu atas kesepakatan atau persetujuan antara DPR dan Pemerintah. Nah, saya ingin juga mohon penjelasan terutama dari DPR, mengapa kok rapat pembahasannya semuanya bersifat tertutup? HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:13:21] Kemudian, dalam pembahasan tingkat pertama, ya, ini memang mayoritas prosesnya tertutup di situ ya, tetapi ada yang terbuka, terbuka ini dalam bacaan saya di dalam keterangan yang disampaikan ini sebetulnya hanya dua kali, HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:26:41] Ini sebetulnya kan pengelolaannya pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistem. Kenapa sidang-sidangnya banyak yang tertutup? Itu yang perlu dijelaskan. Selama pengalaman saya di sini, misalnya kalau itu undang-undang yang berkaitan dengan misalnya intelijen, terus kemudian pembelian alat-alat alutsista, dan sebagainya yang menyangkut pengembangan-pengembangan hal itu, tertutup, itu enggak masalah. Karena kalau diketahui publik, kan orang luar atau negara lain juga tahu itu berbahaya. 251 HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:34:41] Ini kalau saya baca laporan Pemerintah, soal tadi yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul, juga Para Yang Mulia yang lain. Ini di halaman 19-24, kemudian halaman 34, ini sampai dengan 38 ya, ini tadi sudah digambarkan sifatnya ini tertutup. Ini memberi kesan pada saya bahwa sekarang ini persidangan pembahasan undang- undang itu bersifat tertutup, kecuali. Jadi, dibalik kelihatannya logikanya ini. Karena dilihat dari sini, ini sebagian besar ini tertutup, ya. Ini kan menyalahi tatib itu dalam pembahasan. Nah ini nanti, tadi saya kira Yang Mulia terakhir Prof. Arief meminta supaya Pemerintah menjelaskan kenapa kali ini lebih sebagian besar itu tertutup? Apakah soal substansinya atau ada hal-hal lain? Kalau proses penyusunan, saya kira kalau misalnya ruang tertutup tidak banyak, mungkin masih bisa dimaklumi, tapi proses pembahasan justru ini yang kami bertanya-tanya, kenapa justru mayoritas ini tertutup? PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [01:37:33] Terima kasih, Yang Mulia Saldi Isra. Untuk pertanyaan, pernyataan, saran masukan dari Yang Mulia Dr. Arsul Sani, Yang Mulia Prof. Enny, Yang Mulia Prof. Guntur, Yang Mulia Prof. A rief, dan Yang Mulia Pak Daniel Yusmic, saya … kami dari DPR akan melengkapi dan akan menjawab secara komprehensif, secara detail, termasuk persoalan rapat-rapat yang oleh keterangan Pemerintah tadi disebut ada 18 kali dilakukan secara tertutup. Kami pun dari DPR akan menyampaikan alasan-alasan termasuk catatan-catatan yang mana saja yang rapat terbuka dan yang mana saja rapat tertutup. Demikian, Yang Mulia. Yang jelas kami mengucapkan terima kasih atas masukan, saran, dan akan kami jawab pada … apa namanya … segera kami kirim jawaban dari DPR. Terima kasih, Yang Mulia. [Vide Risalah Sidang, 28 April 2025]: 14. Bahwa terkait dengan sebagian besar rapat-rapat yang dilakukan tertutup, Saksi Pemerintah, Bambang Hendroyono yang pada saat objek permohonan a quo dibentuk merupakan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menjelaskan “tidak mengetahui alasan rapat tersebut diselenggarakan secara tertutup 252 dan DPR tidak membuka ruang kepada Pemerintah untuk memberikan persetujuan atau tidak”, selengkapnya sebagai berikut: KETUA: SUHARTOYO [51:39] Jadi, Bapak tidak ingat sama sekali apa alasan rapat tertutup itu? Kan mestinya ada reasoning-nya di situ, Pak. Karena substansinya ini berkaitan dengan sesuatu yang tidak untuk konsumsi umum atau apa, masih ingat? SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [51:57] Ingat, Pak. Dan (…) KETUA: SUHARTOYO [51:59] Apa alasannya? SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [51:59] Tidak ada membuka untuk memberi kesempatan setuju atau tidak tertutup dan terbuka. Karena itu sudah keputusan DPR, kami menghormati. [Vide: Risalah Sidang, 6 Mei 2025, Halaman 35] 15. Bahwa fakta-fakta persidangan tersebut diukur secara kualitatif dan kuantitatif dengan Parameter Partisipasi Bermakna khususnya dengan Asas Keterbukaan sebagaimana koridor Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Tabel: Simulasi Persandingan Fakta Persidangan dengan Prinsip Partisipasi Bermakna terkait dengan Asas Keterbukaan NO HAK DOKUMEN/KEGIAT AN ASAS KETERBUKA AN 1 Hak untuk tahu (right to know) tidak adanya publikasi Naskah Akademik, Daftar Inventarisir Masalah, Naskah RUU, Laporan Singkat, Catatan Rapat, Risalah Rapat, Rekaman Video Rapat, Pendapat Fraksi dan Pemerintah menyebabkan Para Pemohon, Saksi, Masyarakat Adat, komunitas lokal dan masyarakat pesisir tidak mengetahui proses dan substansi pembentukan objek permohonan a quo TIDAK TERPENUHI 2 Hak untuk Naskah Akademik, TIDAK 253 Tabel: Simulasi Persandingan Fakta Persidangan dengan Prinsip Partisipasi Bermakna terkait dengan Asas Keterbukaan mendapatkan Informasi (right to information) Daftar Inventarisir Masalah, Naskah RUU, Laporan Singkat, Catatan Rapat, Risalah Rapat, Rekaman Video Rapat, Pendapat Fraksi dan Pemerintah tidak dipublikasi Maka Para Pemohon, Saksi, dan Masyarakat Adat, komunitas lokal dan masyarakat pesisir tidak mendapatkan berkas-berkas tersebut. TERPENUHI 3 Hak didengarkan pendapatnya (right to be heard) Kesempatan dan waktu yang diberikan sangat terbatas, Rapat sebagian besar diselenggarakan tertutup tanpa alasan yang sah sehingga saksi dan masyarakat secara umum tidak dapat mengikuti perkembangan pembentukan objek permohonan a quo TIDAK TERPENUHI 4 Hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered) Pendapat dan Pandangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi tidak dipertimbangkan dalam proses pembentukan objek permohonan a quo TIDAK TERPENUHI 5 Hak untuk mendapatkan penjelasan (right to be explained). Pendapat dan Pandangan Para Pemohon serta Saksi-Saksi tidak diakomodir serta tidak mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai pandangan, pendapat dan pemaparannya dalam rapat. TIDAK TERPENUHI 16. Bahwa itikad buruk Pemerintah dan DPR selaku pembentuk undang- undang yang menyembunyikan semua dokumen serta 254 penyelenggaraan rapat-rapat yang tertutup berkaitan dengan pembentukan objek permohonan a quo menyebabkan objek permohonan merupakan produk hukum yang gagal dalam proses pembentukannya atau lahir dari proses pembahasan undang- undang yang tidak transparan dan akuntabel; 17. Bahwa berdasarkan uraian diatas dengan tidak adanya berkas Naskah Akademik, DIM, dan Naskah RUU yang diterima, Bahan Rapat, Laporan Singkat dan risalah rapat yang tidak bisa diakses, tidak adanya perkembangan pembahasan RUU yang diterima Para Saksi, serta rapat-rapat yang sebagian besar diselenggarakan secara tertutup maka dapat telah nyata-nyata dan tidak ada keraguan sama sekali (beyond reasonable doubt) bahwa pembentukan objek permohonan a quo bertentangan dan/atau melanggar Asas Keterbukaan dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. II.D. PEMBENTUKAN UU 32/2024 TERBUKTI MENGABAIKAN PARTISIPASI YANG BERMAKNA (MEANINGFUL PARTICIPATION) DALAM SETIAP TAHAPAN 1. Bahwa dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang- undangan, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Masyarakat yang dimaksud adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan; 2. Bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 96 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kelompok orang” adalah kelompok/organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar di kementerian yang berwenang, masyarakat hukum adat, dan penyandang disabilitas; 255 3. Bahwa sesuai dengan prinsip Partisipasi yang bermakna (meaningful participation), DPR dan Pemerintah seharusnya melibatkan Masyarakat Adat, komunitas lokal, masyarakat pesisir serta organisasi masyarakat sipil untuk duduk bersama melakukan musyawarah untuk merumuskan ketentuan-ketentuan di dalam UU 32/2024 yang tidak mendiskriminasi Masyarakat Adat agar benar-benar undang-undang ini kelak dapat berguna untuk meningkatkan efektivitas kegiatan konservasi sekaligus dapat menggapai keadilan sosial dan ekologis yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan hidup. 4. Bahwa faktanya Pembentukan UU 32/2024 mengabaikan partisipasi yang bermakna yang dibuktikan dalam setiap tahapan pembentukannya tidak melibatkan masyarakat terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas pembentukan UU 32/2024 yaitu: masyarakat adat dan lokal, serta organisasi masyarakat sipil yang bersentuhan dengan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk duduk bersama melakukan musyawarah untuk merumuskan ketentuan-ketentuan di dalam UU 32/2024. 5. Bahwa terkait dengan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang, hal ini dapat dilihat pendapat Sherry R. Arnstein menyatakan bahwa partisipasi masyarakat identik dengan kekuasaan masyarakat “citizen participation is citizen power”. Menurut Arnstein (1969) keterlibatan masyarakat dalam proses partisipasi dapat dijelaskan melalui perbedaan tingkatan dalam pendistribusian kekuasaan (power) antara masyarakat atau komunitas dengan badan pemerintah atau agency. 6. Menurut Arnstein (1969) keterlibatan masyarakat dalam proses partisipasi dapat dijelaskan melalui perbedaan tingkatan dalam pendistribusian kekuasaan (power) antara Masyarakat atau komunitas dengan badan pemerintah atau agency. Selanjutnya Arnstein mengemukakan strategi partisipasi “ladder of citizen participation” yaitu delapan (8) anak tangga yang masing-masing mewakili tingkatan partisipasi berdasarkan distribusi kekuasaan (Gambar) 256 Levels of Participation 1. Citizen Control Degree of Citizen Power 2. Delegated Power 3. Partnership 4. Placation Degree of Tokenism 5. Consultation 6. Informing 7. Therapy Non-participation 8. Manipulation (Johanes. D. Lahunduitang, Fela Warouw. “Analytical Scale Of Participation” Terhadap Peran Serta Masyarakat Dalam Kebijakan Penataan Ruang Di Indonesia”. Jurnal Media Matrasain Vol 10 No. 2 Agustus 2013, dengan Tautan: https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jmm/article/view/4107/3, halaman 2-4). (Vide, Bukti P-22: Tulisan dengan judul: Tinjauan “Analytical Scale Of Participation” Terhadap Peran Serta Masyarakat Dalam Kebijakan Penataan Ruang Di Indonesia, Penulis: Johanes. D. Lahunduitang, Fela Warouw, Diterbitkan oleh Jurnal Media Matrasain Vol 10 No. 2 Agustus 2013, dengan Tautan: https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jmm/article/view/4107/3625 7. Bahwa jika teori level partisipasi tersebut dikaitkan dengan konteks objek perkara a quo, maka dapat terlihat bahwa pola interaksi antara PARA PEMOHON dan Publik pada umumnya dengan Pembentuk Undang-Undang masih bersifat “Manipulation” yang masuk dalam cluster Non-Participation (Non Partisipasi). 8. Bahwa hal ini ditegaskan ahli yang diajukan PARA PEMOHON yaitu Bivitri Susanti, S.H., LL.M (Ahli Hukum Tata Negara dalam perspektif partisipasi bermakna dalam pembentukan undang-undang) dalam keterangan tertulisnya menerangkan “pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang dengan 2 (dua) alasan yaitu: bagian penting dari Pertama, demokrasi, seperti yang diterangkan dalam konsep demokrasi deliberasi itu, Kedua, karena akan membuat kebijakan lebih kuat dalam hal legitimasi politik dan 257 juga dalam hal kedalaman substansi. Sebab sesungguhnya dengan partisipasi, pembentuk kebijakan akan mendapatkan masukan yang cukup, terutama dari pihak-pihak yang akan terkena dampak. Kecuali apabila memang tidak ada intensi dari pembuat kebijakan untuk peduli pada dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari kebijakan”. 9. Bahwa penjelasan ahli Bivitri Susanti, S.H., LL.M sangat beralasan dan berdasar, sebab Keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam pembentukan undang-undang sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila pembentukan undang undang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang- undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (people sovereignty); 10. Bahwa ahli Bivitri Susanti, S.H., LL.M juga menjelaskan tiga jenis parameter yang digunakan terkait dengan partisipasi secara bermakna yaitu hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapatkan penjelasan. Keseluruhan hak tersebut menurut Pasal 96 ayat (6) dibungkus sebagai ‘konsultasi publik’. Menurut Arnstein, konsultasi publik masih termasuk kategori tokenism. Dalam praktik internasional, range partisipasi mulai tingkat inform, consult, involve, collaborate, dan empower. Penggunaan ‘konsultasi publik’ sebagai bentuk dan mekanisme partisipasi menjadikan pembentukan peraturan perundang undangan tidak mencerminkan aspek demokrasi dan HAM. 11. Bahwa keterlibatan masyarakat adat dalam proses-proses pembangunan termasuk dalam pembentukan peraturan perundang- 258 undangan, partisipasi bermakna juga dimaknai sebagai hak Masyarakat Adat untuk terlibat secara penuh dan efektif sebagaimana diatur dalam United Nations Declaration On The Rights Of Indigenous Peoples (UNDRIP) atau Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak Masyarakat Adat yang juga ikut disetujui dan ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2007. Hak untuk berpartisipasi penuh dan efektif bagi Masyarakat Adat yang diatur dalam UNDRIP meliputi hak untuk memberikan suara dalam proses pengambilan keputusan, berbagi informasi dan mendapatkan informasi, dan menyampaikan pendapat serta memberikan persetujuan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan hidup dan penghidupan sebagai masyarakat adat. (Bukti P-32 12. Bahwa pengabaian partisipasi yang bermakna dalam pembentukan UU 32/2024 dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi yang diajukan PARA PEMOHON, yaitu: a. Berdasarkan keterangan Saksi Putu Ardana (Masyarakat Adat Dalem Tamblingan di Bali) saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan komisi IV DPR RI tanggal 10 April 2023 yang hanya dihadiri 4 (empat) orang anggota Komisi IV DPR RI tidak ada anggota Komisi IV DPR RI yang menanggapi pemaparan saksi Putu Ardana (vide, risalah sidang tanggal 02 Mei 2025 poin 18 halaman 3-4) b. Masukan yang disampaikan saksi Putu Ardana pada saat RDPU dengan Komisi IV DPR RI tidak ada yang diakomodasi dalam UU 32/2024 (vide, risalah sidang tanggal 02 Mei 2025 poin 40 halaman 11). c. Masukan yang disampaikan saksi Putu Ardana saat RDPU dengan Komisi IV DPR RI sebagaimana dalam bukti P-30, Saksi menjelaskan mengenai konsep Masyarakat Adat di Bali dalam pengelolaan sumber daya alam yaitu Tri Hita Karana yang kata kuncinya adalah HARMONI: Pertama adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan pemilik semesta; kedua adalah hubungan yang harmonis antar manusia; ketiga, hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan alamnya. 259 Selanjutnya Saksi Putu Ardana juga menjelaskan mengenai Designasi di MADT dengan mencontohkan pengelolaan hutan adat Mertajati yang disucikan dan tidak boleh diutak-atik, hanya boleh mengambil rembesannya. Designasi keseluruhan hutan adat Mertajati sebagai pura, dan kepala sebagai sumber kehidupan yang sejati bagi MADT. Dalam skala landskap, spiritualitas MADT meyakini keseluruhan alas Mertajati dan danau Tamblingan sebagai sumber hidup yang sesungguhnya. Masyarakat dan sistem sosialnya, hutan Mertajati-danau Tamblingan dan keseluruhan tanah di wilayah MADT adalah kesatuan ekosistem. d. Bahwa saksi Kasmita Widodo (Koordinator WGII atau Kepala BRWA) merujuk pada keterangan tertulisnya menyatakan: - “Tanggapan Masyarakat Sipil tidak dipertimbangkan oleh Pembentuk Undang-Undang dengan menyebutkan bahwa Perwakilan DPR yakni Rudianto Lallo menyampaikan “masukan-masukan yang telah disampaikan diberikan oleh Para Pemohon selama masa pembentukan undang-undang a quo dalam bentuk apa pun tidak dapat disebut sebagai DIM. Yang dimaksud dengan DIM adalah Daftar Inventaris Masalah yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, bukan yang dibuat oleh masyarakat”. - Masukan dan usulan perbaikan di dalam Draft RUU KSDAHE yang diberikan catatan oleh Kami melalui DIM Usulan Masyarakat Sipil tidak mendapatkan kejelasan informasi dan jawaban ataupun informasi terkait perkembangan dari DIM tersebut. Ditambah, keterbatasan akses informasi yang diterima oleh kami dikarenakan website DPR RI tidak sama sekali membuka dokumen-dokumen rapat pembahasan RUU KSDAHE. - Pembentuk Undang-Undang Tidak Lagi Melibatkan Koalisi Masyarakat Sipil Dalam Pembahasan RUU KSDAHE Pasca RDPU”. 260 Perlu kami jelaskan bahwa WGII merupakan kelompok kerja yang beranggotakan 10 NGO nasional di Indonesia yang bertujuan untuk mempromosikan dan meningkatkan pemahaman daripada praktik pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan oleh Masyarakat Adat, komunitas lokal, dan masyarakat pesisir. Kelompok kerja ini tidak membatasi kebijakan dan mandat dari masing-masing anggotanya, oleh karenanya keterlibatan WGII dalam pembahasan kebijakan negara tidak secara otomatis merepresentasikan kehadiran, sikap, dan keputusan anggotanya. Sebagai Kelompok Kerja yang bertujuan untuk mempromosikan dan meningkatkan pemahaman daripada praktik pengelolaan SDA dan Lingkungan oleh Masyarakat Adat, komunitas lokal, dan masyarakat pesisir secara proaktif mengajukan diri pada tahapan pembahasan RUU KSDAHE. 12. Bahwa keterangan saksi Kasmita Widodo sesuai dengan bukti surat yang diajukan PARA PEMOHON yaitu: - Bukti P-24 (Surat Undangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI), Nomor B/4688/LG 02/4/2024, tertanggal 06 April 2023 Kepada Koalisi Masyarakat. Ini membuktikan DPR RI hanya 1 (satu) kali mengundang Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam kelompok kerja Working Group ICCAs Indonesian (WGII) sebagai pihak yang concern (peduli) terhadap konservasi sumber daya alam. - Bukti P-26 (Usulan Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam kelompok kerja Working Group ICCAs Indonesian (WGII). Ini membuktikan usulan DIM dari Koalisi Organisasi masyarakat sipil yang diserahkan kepada DPR tidak dipertimbangkan ataupun tidak dijelaskan mengapa tidak diakomodir hingga UU 32/2024 diundangkan; - Bukti P-27 (Surat dari Working Group ICCAs Indonesia (WGII), No. 004/BRWA-WGII/X/2024, tertanggal 14 Oktober 2024 kepada Sekretaris Jenderal DPR RI dan PPID DPR RI atas setiap proses penyusunan, pembahasan dan pengesahan UU N0. 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 261 Ekosistemnya. Ini membuktikan pembentuk Undang-Undang hanya 1 (satu) kali mengundang Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam kelompok kerja Working Group ICCAs Indonesian (WGII) sebagai pihak yang concern (peduli) terhadap konservasi sumber daya alam sebagaimana disebut dalam Bukti P-24; 13. Bahwa merujuk keterangan saksi tertulis Kasmita Widodo dan juga bukti P-24, P-26, P-27, terbukti segala upaya masyarakat sipil yang peduli atas pembentukan UU 32/2024 tidak mendapatkan respon yang baik dari pihak pembentuk Undang-Undang; 14. Bahwa pengabaian partisipasi bermakna juga dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi yang diajukan pihak Presiden RI atas nama Bambang Hendroyono (Penasihat Utama Menteri Kehutanan) di depan persidangan menjelaskan: - Pada tahap perencanaan, Saksi mendapatkan dokumen perencanaan berupa keputusan resmi DPR RI tentang Program Legislasi Nasional atau Prolegnas. Dokumen ini diklaim oleh saksi untuk menjelaskan bahwa RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE masuk dalam prioritas agenda nasional legislative. Secara konkret, saksi mengacu pada beberapa keputusan, yaitu yang pertama, Keputusan Ketua DPR RI Nomor 46/DPRRI/1/2019-2020 tanggal 17 Desember 2019, dimana RUU KSDAHE tercantum pada Lampiran Nomor 165. Kedua, Keputusan Ketua DPR RI Nomor 9/DPRRI/1/2021-2022 tanggal 30 September 2021 yang memperbarui prioritas Prolegnas 2021 mencantumkan RUU KSDAHE di Lampiran Nomor 3 serta Lampiran Nomor 2 Nomor 165. Ketiga, Keputusan Ketua DPR RI Nomor 8/DPRRI/1/2021-2022 tanggal 7 Desember 2021 yang mencantumkan RUU KSDAHE di Lampiran Nomor 4 serta Lampiran 2 Nomor 168. Dan yang terakhir, Keputusan Ketua DPR RI Nomor 10/DPRRI/1/2023-2024 tanggal 29 Agustus 2023 yang menempatkan RUU KSDAHE di Lampiran Nomor 4 dan Lampiran 2 Nomor 173. Semua keputusan tersebut, diklaim saksi sebagai 262 dasar legal yang menunjukkan bahwa tahapan perencanaan telah dilakukan sesuai prosedur normal; - Pada tahap penyusunan. Saksi secara langsung terlibat dalam proses penyusunan Naskah Akademik atau NA dan RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Saksi melihat dan mengalami sendiri bahwa penyusunan ini tidak hanya dilakukan oleh DPR RI secara sepihak, tetapi juga melibatkan pemerintah melalui koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian LHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM. Proses ini didukung oleh dokumen dan bukti surat resmi, seperti Surat Ketua DPR RI Nomor B/12825/LG.01.01-7/2022, tanggal 7 Juli 2022 yang menyampaikan RUU Usulan DPR kepada Presiden, serta Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B688/M/D1/HK00.02/07/2022, tanggal 25 Juli 2022 meminta pembahasan RUU bersama Daftar Inventaris Aksi Masalah (DIM) jangka waktu 60 hari. Saksi juga terlibat langsung dalam beberapa forum penyusunan seperti pertemuan diskusi Ali Expert Discussion pada tanggal 13 April 2022 di Hotel The Westin Jakarta dan Focus Group Discussion di Hotel The Ayana Midplaza, dimana akademisi, pakar, dan unsur pembentuk undang-undang hadir memberikan tanggapan, saran, serta kritik yang kemudian diserap ke dalam DIM. Pada tahap ini, DIM yang telah dirumuskan, diparaf oleh lima menteri terkait, menunjukkan adanya komitmen dan kesepahaman lintas sektor yang solid; - Berlanjut ke tahap pembahasan, Saksi menjelaskan bahwa pembahasan RUU KSDHE dilakukan dalam dua tingkat pembicaraan formal antara DPR RI, Pemerintah, dan DPD RI. Pada pembicaraan tingkat satu, DPR memberikan penjelasan awal, Presiden melalui kementerian terkait menyampaikan pandangan, dilanjutkan pembahasan DIM yang sudah disusun sebelumnya, serta penyampaian pendapat mini dari masing- masing fraksi dan pemerintah. Saksi secara langsung mengikuti 263 dan mencatat proses ini, termasuk rapat-rapat panitia kerja DPR RI yang diadakan berturut-turut 14-15 Juni 2023, 25 September 2023, 2 Oktober 2023, 15 November 2023, 22 November 2023, 19 Maret 2024, dan 13 Juni 2024. Salah satu momen penting yang disoroti saksi adalah pembahasan pasal-pasal penting mengenai ketentuan pidana seperti Pasal 40, 40A, dan 40B yang dibahas secara khusus pada sesi rapat panja; - Selanjutnya, pada pembicaraan tingkat dua yang berlangsung dalam rapat Paripurna DPR RI tanggal 9 Juli 2024, diadakan pengambilan keputusan final dan persetujuan bersama antara DPR dan Pemerintah. Dalam proses ini, Menteri LHK sebagai Wakil Pemerintah menyampaikan pendapat akhir Presiden. Saksi menyaksikan bahwa setiap tahap pembahasan dilakukan secara terbuka dan sistematis sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. 5 Yang Mulia Majelis Hakim, sebagaimana Saksi ketahui, telah ditetapkannya keputusan Ketua DPR RI Nomor 46/DPRRI/I/2020 tanggal 17 Desember 2019, sebagaimana disebut di atas, dimana RUU KSDAHE tercantum pada lampiran 165, dan keputusan DPR RI Nomor 9/DPRRI/I/2021-2022 tanggal 30 September 2021 yang memperbaharui Prioritas Prolegnas 2021, mencantumkan RUU KSDAHE di lampiran nomor 3 serta lampiran 2 Nomor 165. Untuk itu, Kementerian Lingkungan dan … untuk itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku wakil Pemerintah yang akan menyusun DIM. - Pemerintah telah melakukan penjaringan partisipasi publik, baik melalui diskusi terpimpin, focus group discussion yang selanjutnya disebut FGD, atau menjaring saran masukan dari praktisi akademisi dan masyarakat, antara lain FGD tanggal 30 Juni 2021, RDPU dengan pakar akademisi dan praktisi, diskusi ekspert 13 April 2022 di Hotel Westin Jakarta, FGD tanggal 3 September 2021 di Unila Lampung, FGD kesiapan penyiapan RUU KSDAHE 3 April 2021 melalui Zoom Meeting sebagaimana Undangan Dirjen KSDAHE, un4/KSDAE/SET.3/KUM.1/3/2021, tanggal 31 Maret 264 2021. Selanjutnya, bahan-bahan dari butir b dijadikan bahan Pemerintah untuk penyusunan DIM yang diajukan oleh DPR RI kepada Presiden melalui Surat Ketua DPR RI Nomor B/12825/LG.01.01/7/2022 tanggal 7 Juli 2022, Perihal Penyampaian RUU Usul DPR RI; - Saksi mengetahui terkait proses pembahasan beberapa rumusan yang sangat terkait dengan masyarakat, antara lain: 1. Konsiderans huruf c. Untuk menampung perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sehingga perlu diubah titik-titik selanjutnya. 2. Penjelasan umum alinea kelima, peran serta masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat. 3. Perumusan Pasal 4, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah, serta masyarakat. Perumusan Pasal 37 ayat (3), peran serta masyarakat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) termasuk pelibatan masyarakat hukum adat. Yang Mulia Majelis Hakim, tahap berikutnya adalah tahap pengesahan, dimana RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR RI dan presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada presiden untuk pengesahan dalam jangka waktu maksimal 7 hari, presiden kemudian mengesahkan RUU menjadi undang- undang dalam jangka waktu maksimal 30 hari setelah tanggal persetujuan Bersama; 15. Bahwa dari penjelasan keterangan saksi Bambang Hendroyono yang terlibat secara langsung dalam setiap tahapan mulai dari penyusunan hingga pengesahan UU 32/2024 jelas bahwa partisipasi bermakna atau meaningfull participation tidak terpenuhi dalam setiap tahap pembentukan UU 32/2024 mulai dari tahap perencanaan, pengajuan rancangan Undang-Undang, Pembahasan hingga pengesahan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 96 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah terakhir dengan UU No. 13 tahun 2022 yang 265 menjelaskan bahwa Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum, Kunjungan Kerja, Seminar, lokakarya dan atau diskusi dan cara lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 16. Bahwa saksi Bambang Hendroyono juga menjelaskan penjaringan partisipasi publik, baik melalui diskusi terpimpin, focus group discussion (FGD) atau menjaring saran masukan dari praktisi akademisi dan masyarakat, antara lain melalui FGD tanggal 30 Juni 2021, RDPU dengan pakar akademisi dan praktisi, diskusi ekspert 13 April 2022 di Hotel Westin Jakarta, FGD tanggal 3 September 2021 di Unila Lampung menjadi tidak bermakna karena FGD kesiapan penyiapan RUU KSDAHE sudah terlebih dahulu dilaksanakan pada tanggal 3 April 2021 melalui Zoom Meeting sebagaimana Undangan Dirjen KSDAHE, un4/KSDAE/SET.3/KUM.1/3/2021, tanggal 31 Maret 2021; 17. Bahwa Partisipasi masyarakat merupakan unsur esensial dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 (vide, P-4). Mahkamah menyatakan bahwa partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) mencakup tiga elemen utama: (1) hak untuk didengar pendapatnya, (2) hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan (3) hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan; 18. Bahwa berkaitan dengan penjelasan pemerintah tentang meaningful participation berkaitan dengan terbukanya akses informasi dalam proses pembahasan UU 32/2024, anggota majelis hakim Yang Mulia Arief Hidayat menanyakan kepada pihak pemerintah: Terus yang kedua, begini. Ini sangat menarik, ada statement yang mengatakan, “Setelah dibukanya akses oleh Pemerintah dan DPR melalui telah dibukanya laman di Pemerintah dan DPR, maka pemberian partisipasi masyarakat dilakukan dalam wujud pemberian masukan secara proaktif, tanpa perlu diundang.” Itu menarik sekali. Dan ada pendapat begini, “Menjadi tanggung jawab dari masyarakat 266 itu sendiri untuk menggunakan haknya atau tidak menyampaikan masukannya.” Ini seolah-olah setelah dibuka itu, ya sudah, terserah masyarakat. Kalau menurut pendapat saya, ini masih tetap menjadi tanggung jawab bersama, sehingga pihak Pemerintah dan DPR mestinya masih tetap merasa … harus merasa perlu untuk tetap meminta secara aktif masyarakat untuk berperan aktif memberikan masukan, tidak itu kemudian dilepas, “Ini kita sudah gini, kok. Mereka mau masuk … memberi masukan atau tidak,” gitu. Jadi, jangan berpretensi setelah dibuka itu, meaningful participation cukup, “Itu tanggung jawabmu. Kalau tidak mau, kita sudah sediakan itu.” Tidak begitu. [Vide: Risalah sidang tanggal 28 April 2025 halaman 30] 19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut terkait dengan partisipasi bermakna (meaningful participation) sangat jelas bahwa proses pembentukan UU 32/2024 sangat minim dan bersifat formalitas sehingga proses pembentukan UU 32/2024 bertentangan secara konstitusional dan cacat formil karena bertentangan dengan ayat 1 dan ayat 2 Pasal 96 UU No. 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. II. E. Dikabulkannya permohonan a quo tidak menimbulkan Kekosongan Hukum 1. Bahwa penting kami jelaskan terkait dengan ancaman Pemerintah dalam keterangannya yang pada pokoknya memberikan gambaran akan terjadinya kekosongan hukum apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo, adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. 2. Bahwa UU 32/2024 adalah undang-undang yang merubah sebagian dari UU 5/1990, terlebih dalam UU 32/2024 tidak ada ketentuan yang menyatakan mencabut UU 5/1990. 3. Bahwa artinya apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan Pembentukan UU 32/2024 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan UU 32/2024 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maka peraturan yang mengatur 267 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem kembali sepenuhnya ke UU 5/1990. 4. Bahwa terkait persoalan adanya kekosongan hukum apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan a quo, sebagaimana yang disampaikan oleh Pemerintah dalam keterangannya. Terhadap hal tersebut, telah disikapi oleh Yang Mulia Arief Hidayat dalam sidang ke- IV dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Presiden, sebagai berikut: “..., Kemudian yang berikutnya, ini agak menarik ini, baru kali ini, Saya hampir 13 tahun di Mahkamah Konstitusi, ada pengujian undang- undang secara formil, itu pengujian undang-undang formil itu gampang, kok. Kalau ini ada keterangan Pemerintah, keterangan DPR begini, disertai dengan bukti-buktinya yang kuat, selesai, pengujian formil ditolak, gitu, karena pembuktiannya mudah, gitu. Tapi ini kata-kata di sini halaman 44 itu, dampak apabila petitum Para Pemohon dikabulkan, nah, ini pada angka 1, 2, 3, dan 4 seolah-olah mengancam Mahkamah atau masyarakat tidak boleh membatalkan undang-undang ini. Nah, kalau ini dibatalkan kan kembali kepada undang-undang lama, Undang-Undang 9 Tahun 90. Mahkamah enggak mau dong, ada kekosongan hukum. Biasanya kalau ini dibatalkan karena tidak memenuhi syarat pembentukan undang-undang yang formil itu, maka Mahkamah dalam putusannya selalu mengatakan, “kembali kepada undang-undang lama,” sehingga tidak ada kekosongan hukum. Tapi dengan kata-kata halaman 44, 45 ini seolah-olah, ya, kita, bahasa Jawanya, saya orang Jawa, digendruwoni, diweden-wedeni, ya, supaya enggak dibatalkan, enggak boleh begitu, kan. Nah, ini tolong bisa lain kali tidak begitu. Karena bisa saja kita atas dasar penelusuran bahwa secara formil ternyata ini tidak memenuhi tata cara pembentukan undang-undang yang baik, ya, kita batalkan, ...” 5. Bahwa dalam penalaran yang wajar tentunya tidak akan menimbulkan dampak terhadap peraturan yang berada dibawahnya in casu Peraturan Pelaksana, karena terhadap Peraturan Pelaksana yang dibentuk berdasarkan UU 5/1950 masih tetap berlaku (tidak dinyatakan dicabut dalam UU 32/2024). Sementara terhadap Peraturan Pelaksana UU 268 32/2024 belum ada yang diundangkan mengingat Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Sela No. 132-PS/PUU-XXII/2024 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Pemerintah untuk tidak menerbitkan peraturan pelaksana sampai adanya Putusan Akhir perkara a quo. 6. Bahwa Sebelum menutup kesimpulan dalam perkara a quo, mengutip Pertimbangan Hukum dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020, paragraf [3.17.9], Mahkamah Konstitusi telah menegaskan, sebagai berikut: [3.17.9] ..., Perlu Mahkamah tegaskan, penilaian terhadap tahapan dan standar dimaksud dilakukan secara akumulatif. Dalam hal ini, jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil undang-undang sudah cukup dibuktikan apabila terjadi kecacatan dari semua atau beberapa tahapan atau standar dari semua tahapan atau standar sepanjang kecacatan tersebut dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan untuk menilai dan menyatakan adanya cacat formil pembentukan undang-undang. (vide. Risalah sidang perkara No. 132/PUU-XXII/2024, senin, 28 April 2025) 7. Bahwa dalam proses pembentukan UU 32/2024 terbuti secara nyata dan terang benderang berdasarkan dokumen, keterangan saksi bahkan pengakuan yang disampaikan oleh Pemerintah melalui keterangannya yang dibacakan dalam persidangan yang kemudian juga diakui oleh Saksi yang dihadirkan pemerintah yang kesemuanya adalah bentuk pelanggaran atas tahapan atau standar yang kesemuanya membuktikan tidak terpenuhinya / terlanggarnya asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas keterbukaan serta Meaningful Participation (Partisipasi bermakna) yang tidak terpenuhi. 8. Bahwa oleh karenanya berdasarkan seluruh uraian pada bagian Pokok Kesimpulan tersebut di atas, maka menjadi sangat beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan Pembentukan UU 32/2024 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 oleh karenanya beralasan menurut hukum 269 apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan UU 32/2024 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. C. PETITUM 1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953) tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang- undang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Pasal 33 dan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) berlaku Kembali; 4. Memerintahkan memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, 1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk Seluruhnya; 2. Menyatakan Pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”; 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan 270 perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini; 4. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dengan mengakomodir usulan PARA PEMOHON dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan dengan mengakomodir usulan PARA PEMOHON maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953) menjadi inkonstitusional secara permanen; 5. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953); 6. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953); 7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 271 Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca kesimpulan tertulis Presiden bertanggal 16 Mei 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Mei 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut: I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Bahwa Pemerintah tetap pada pendiriannya menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Para Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional akibat keberlakuan norma-norma a quo yang dimohonkan dimaksud, karena pada saat ditetapkan Putusan Sela Nomor 132- PS/PUU-XXII/2024 tanggal 14 November 2024 Pemerintah tidak diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, dengan penjelasan yang pada intinya sebagai berikut: 1. Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tergabung dalam Working Group ICCAs Indonesia (WGII) yang terdiri dari sekitar 10 (sepuluh) LSM nasional di Indonesia termasuk JKPP, WWF Indonesia, KIARA, NTFP-EP Indonesia, WALHI, AMAN, Sawit Watch, Pusaka, Huma, dan BRWA. Dalam proses pembahasan RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (selanjutnya disebut RUU KSDAHE Perubahan), WGII (yang menaungi Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III) telah hadir dan memberikan masukan pada hari Senin tanggal 10 April 2023. Dengan demikian, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III telah terwakili haknya oleh WGII untuk memberikan masukan dalam pembahasan RUU KSDAHE Perubahan. 2. Pemohon IV dalam uraian dalilnya tidak mengalami kerugian akibat dampak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, melainkan oleh ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dengan demikian, dalil Pemohon IV tidak memiliki relevansi dan Pemohon IV tidak memiliki kerugian yang diakibatkan oleh berlakunya UU 32/2024. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal 272 standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007). Oleh karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). II. KETERANGAN PEMERINTAH Bahwa seluruh permohonan dari Para Pemohon telah Pemerintah tanggapi melalui Keterangan Presiden pada tanggal 28 April 2025 yang pada intinya : A. Bahwa proses pembentukan UU 32/2024 meliputi tahap perencanaan (vide Bukti PK-1, PK-49 s/d PK-51, PK-53 dan PK-55), penyusunan (vide Bukti PK-7, PK-15, PK-42 s/d PK-46, PK-56 dan PK-59 s/d PK-85, PK-95, PK-97 dan PK-98), pembahasan (vide Bukti PK-2 s/d PK-6, PK-8 s/d PK-12, PK- 14, PK-16 s/d PK-30, PK-32 s/d PK-39, PK-47, PK-54, PK-57, PK-58, PK- 86 s/d PK-94 dan PK-96), pengesahan (vide Bukti PK-13), dan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Bahwa Pemerintah telah membuka ruang, keterlibatan dan partisipasi publik (meaningful participation) dalam setiap tahapan pembentukan UU a quo melalui kegiatan FGD, Diskusi Expert, Kunjungan Kerja Spesifik (vide Bukti PK-1 s/d PK-98). Hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan saksi Pemohon Sdr. Putu Ardana pada persidangan tanggal 2 Mei 2025 dan keterangan saksi Pemerintah Sdr. Bambang Hendroyono pada persidangan tanggal 6 Mei 2025. Ahli Pemerintah Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia) juga telah menyatakan bahwa pemerintah telah memenuhi meaningful participation pada setiap tahapan pembentukan UU 32/2024. C. Sebagai tambahan dari Keterangan Presiden tanggal 28 April 2025 dan Keterangan Tambahan Presiden tanggal 6 Mei 2025, Pemerintah perlu menyampaikan bahwa terkait masukan yang disampaikan oleh WGII 273 (organisasi yang menaungi Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III) telah diakomodir oleh Pemerintah, dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Masukan WGII yang menyatakan, “RUU KSDAHE perlu mendistribusikan pembagian kewenangan konservasi agar semua pihak dapat bertanggung jawab dan berkontribusi.” Telah diakomodir dalam ketentuan Pasal 4 yang berbunyi, “Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Masyarakat.” 2. Masukan WGII yang menyatakan, “RUU KSDAHE perlu menyelamatkan dan menjami pengakuan dan perlindungan terhadap praktik konservasi berbasis masyarakat.” Telah diakomodir dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) huruf d dan e yang berbunyi, “Areal preservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa: d. areal konservasi kelola masyarakat dan/atau; e. daerah perlindungan kearifan lokal.” III. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP PERTANYAAN YANG MULIA MAJELIS HAKIM KONSTITUSI A. Persidangan tanggal 28 April 2025 dan tanggal 2 Mei 2025: Pada persidangan atas permohonan pengujian formil UU 32/2024 Register 132/PUU-XXII/2024 tanggal 28 April 2025 dan 2 Mei 2025, Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum., Prof Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. M.P.A. telah memberikan pertanyaan dan tanggapannya kepada Pemerintah yang intinya mempertanyakan dibuka atau tidaknya ruang partisipasi publik dalam penyusunan dan pembahasan UU a quo oleh Pemerintah dan keterlibatan DPD dalam penyusunan UU a quo. Terhadap pertanyaan tersebut Pemerintah telah menjawab melalui Keterangan Tambahan Presiden tertanggal 6 Mei 2025 dan telah diserahkan pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, yang pada intinya menerangkan bahwa: 1. Pemerintah telah membuka ruang partisipasi publik dalam tahap penyusunan dan pembahasan UU a quo melalui kegiatan FGD, Diskusi 274 Expert, Kunjungan Kerja Spesifik sebagaimana vide bukti PK-1 sampai dengan PK-58. 2. DPD terlibat aktif dalam setiap pembahasan RUU KSDAHE sebagai daftar undangan dan telah menyampaikan tanggapannya sebagaimana vide bukti PK-27. Hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Pemerintah Dr. Ir. Rinekso Soekmadi, M.Sc.F.Trop. dalam persidangan tanggal 6 Mei 2025 yang menyatakan bahwa saksi menjadi narasumber dalam RDPU DPD yang membahas terkait revisi UU KSDAHE. Keterangan Tambahan Presiden tersebut merupakan satu kesatuan dengan Keterangan Presiden yang disampaikan pada tanggal 24 April 2025 dan vide Bukti PK-1 sampai dengan PK-14 yang telah disampaikan pada tanggal 25 April 2025. B. Persidangan tanggal 6 Mei 2025: Pada persidangan atas permohonan pengujian formil UU 32/2024 Register 132/PUU-XXII/2024 tanggal 6 Mei 2025 Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. dan Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. M.P.A. meminta untuk diserahkan beberapa dokumen. Pemerintah menyampaikan dokumen-dokumen tersebut sebagai tambahan alat bukti sebagai berikut: 1. Dokumen hasil evaluasi pengelolaan kawasan konservasi yang digunakan sebagai bahan penyusunan DIM (vide Bukti PK-60 s/d PK- 75, PK-97 dan PK-98); 2. Naskah Akademik (vide Bukti PK-55) dan draft Rancangan Undang- Undang (RUU) dari DPR; 3. Laporan hasil pembahasan bersama para ahli (vide Bukti PK-80, PK-84 dan PK-87); 4. Bukti kehadiran Para Pemohon berupa undangan, daftar hadir, dan masukan yang disampaikan (vide Bukti PK-14, PK-42 dan PK-96); dan 5. Bukti keterlibatan DPD berupa daftar hadir dan masukan DPD (vide Bukti PK-27). 275 IV. TANGGAPAN PEMERINTAH ATAS KETERANGAN SAKSI PARA PEMOHON Bahwa dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 Mei 2025 dengan agenda mendengarkan Keterangan Saksi dan Ahli Para Pemohon Perkara 132/PUU-XXII/2024, Saksi Para Pemohon pada intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Saksi Para Pemohon Putu Ardana pada intinya menyatakan Saksi diundang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tanggal 10 April 2023 mewakili Masyarakat Adat Dalem Tamblingan Bali, yang diikuti oleh beberapa pemerhati/pegiat konservasi lainnya. Terhadap keterangan Saksi Para Pemohon tersebut, Pemerintah menyampaikan bahwa keterangan Saksi Para Pemohon tersebut justru membuktikan bahwa dalam penyusunan dan pembahasan RUU a quo telah dibuka ruang partisipasi publik termasuk masyarakat adat, pemerhati dan praktisi konservasi, sehingga telah memenuhi asas keterbukaan. 2. Saksi Para Pemohon Arief Adiputro dari Indonesian Parliamentary Center yang merupakan salah satu NGO yang memantau kerja-kerja DPR dan fokus terkait dengan kinerja DPR pada intinya menyatakan: a. Pada tahap penyusunan RUU a quo sebenarnya ada 60 stakeholder yang diundang oleh DPR dan 60-nya diumumkan di dalam website DPR, ketika sudah masuk pembahasan saksi kesulitan untuk memperoleh penjelasan atas RUU a quo oleh DPR, pandangan Pemerintah, dan juga pandangan DPD; b. Berdasarkan pemantauan dari 30 rapat pembahasan hanya 3 laporan singkat dan 5 video yang dipublikasikan oleh DPR secara live streaming. Kemudian saksi melihat laporan singkat dari 49 kali rapat dan sekitar 4 saja yang dipublikasikan. Catatan rapat tidak sama sekali dipublikasikan, dan risalah rapat tidak dipublikasikan, dan video hanya 13 dari 48 video yang ditayangkan oleh DPR, dan juga terkait dengan permintaan informasi sama sekali kami tidak mendapatkan, dan juga di sini right to be heard RDPU sebenarnya DPR sudah mengundang partisipasi, cuma saksi kalau beranjak ke right to be considered, risalah rapatnya, itu tidak dipublikasikan sama sekali, padahal risalah rapat itu penting, bagaimana si stakeholder yang diundang dipertimbangkan atau 276 tidak masukannya dan sebagainya itu dilihat dari risalah rapatnya, maupun di videonya. c. Terkait dengan partisipasi publik, saksi mencatat ada 16 akademisi, organisasi masyarakat sipil ada 8 orang, kemudian pengusaha ada 7 orang, dan lembaga pemerintah ada 19 stakeholder. Dalam hal ini balai konservasinya. Di tahap penyusunan, DPR mengundang akademisi, organisasi masyarakat sipil, pengusaha, dan balai konservasi, rehabilitasi dan taman nasional. Kemudian di tahap pembahasan, akademisi 2 orang; dan d. kurang transparannya proses pembentukan UU 32/2024. Terhadap keterangan Saksi Para Pemohon tersebut, Pemerintah menyampaikan tanggapan sebagai berikut: a. Bahwa saksi mengakui jika dalam pembentukan UU a quo telah dibuka ruang partisipasi publik dengan melibatkan stakeholder (akademisi, organisasi masyarakat sipil, pengusaha, lembaga pemerintah). b. Keterangan saksi justru menguatkan bahwa proses pembentukan UU a quo telah memenuhi tahapan dan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. c. Bahwa keterangan saksi yang menyatakan kesulitan untuk memperoleh penjelasan atas RUU a quo oleh DPR, pandangan Pemerintah, dan juga pandangan DPD bertentangan dengan bukti yang diajukan oleh Pemerintah yaitu vide Bukti PK-1 s/d PK-98. d. Bahwa proses pembentukan UU 32/2024 telah dilakukan secara transparan karena setiap tahapan sudah dilaksanakan secara terbuka, dibuktikan dengan bukti-bukti sebagai berikut: 1) tahap perencanaan (vide Bukti PK-1, PK-49 s/d PK-51, PK-53 dan PK-55); 2) tahap penyusunan (vide Bukti PK-7, PK-15, PK-42 s/d PK-46, PK- 56 dan PK-59 s/d PK-85, PK-95, PK-97 dan PK-98); 3) tahap pembahasan (vide Bukti PK-2 s/d PK-6, PK-8 s/d PK-12, PK- 14, PK-16 s/d PK-30, PK-32 s/d PK-39, PK-47, PK-54, PK-57, PK- 58, PK-86 s/d PK-94 dan PK-96); 277 sehingga telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. V. KESIMPULAN Berdasarkan keseluruhan materi dan fakta yang terungkap di persidangan yang Pemerintah telah uraikan di atas, Pemerintah menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa proses pembentukan UU 32/2024 meliputi tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pembentuk undang-undang telah melakukan kegiatan public hearing, focus group discussion, dan sosialisasi dalam rangka memenuhi hak untuk didengar (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan (right to be considered), dan hak untuk diberi penjelasan (right to be explained) terhadap keterangan atau pendapat ahli serta masyarakat dalam pembentukan UU 32/2024; 3. Bahwa Para Pemohon yang diwakili oleh Working Group ICCAs Indonesia (WGII) telah hadir dan memberikan masukan pada hari Senin tanggal 10 April 2023. Pemerintah juga telah mengakomodir beberapa masukan Para Pemohon dalam UU a quo; dan 4. Saksi yang diajukan baik oleh Para Pemohon dan Pemerintah dalam keterangannya mengakui diundang dalam kegiatan konsultasi publik yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang dan dapat memberikan masukan dan saran terhadap materi muatan RUU KSDAHE Perubahan. Dengan demikian, beralasan hukum bagi Pemerintah pada penutup keterangan dalam pokok perkara dengan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus permohonan dengan amar menolak permohonan Para Pemohon seluruhnya. VI. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitutional review) ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 278 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon Perkara Register 132/PUU-XXII/2024 tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2. Menolak permohonan pengujian formil Para Pemohon Perkara Register 132/PUU-XXII/2024 untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon Perkara Register 132/PUU-XXII/2024 tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, 5. Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.8] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca kesimpulan tertulis Dewan Perwakilan Daerah bertanggal 16 Mei 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Mei 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut: A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 132/PUU-XXII/2024 yang diucapkan pada sidang 14 November 2024, mengenai parameter kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian secara formil, Mahkamah Konstitusi menyatakan: ‘‘Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU- VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, paragraph [3.9] mempertimbangkan sebagai berikut 279 ‘‘…bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materil di pihak lain, perlu ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang- Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang- Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil…” Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian UU KSDAHE secara formil dalam perkara a quo, DPD memberikan pandangan berdasarkan parameter kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian secara formil, yaitu: 1. Bahwa Pemohon I merupakan Badan Hukum bernama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang disingkat AMAN yang menjadikan UU KSDAHE sebagai acuan masyarakat untuk memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat dengan berlandaskan pada otonomi asli dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia namun Mereka menilai bahwa UU KSDAHE tidak melibatkan masyarakat adat secara penuh dalam proses pembentukannya, sehingga berpotensi merugikan hak-hak mereka, seperti hak atas wilayah adat dan prinsip persetujuan bebas, terdahulu, dan berdasarkan informasi serta karena dengan berlakunya undang-undang tersebut maka Visi, Misi dan Tujuan Pemohon I tidak tercapai yaitu dalam rangka pengambilan keputusan yang demokratis berdasarkan kearifan Masyarakat Adat, membela dan memperjuangkan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat. 2. Bahwa Pemohon II adalah Badan Hukum Yayasan yang Bernama Wahana 280 Lingkungan Hidup yang disingkat WALHI merupakan organisasi lingkungan hidup yang didirikan dengan maksud dan tujuan dibidang kemanusiaan. Pengelolaan SDA muncul dari adanya konflik pengelola dan penguasaan wilayah konservasi dengan Masyarakat yang telah mendiami wilayah hutan tersebut secara turun temurun. Mengusahakan dan memastikan pengelolaan lingkungan hidup berbasis dan mengikutsertakan Masyarakat dalam pengelolaanya khususnya hak konstitusional Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. 3. Bahwa Pemohon III adalah Badan Hukum yang Bernama Perkumpulan Koalisi Rakyat umtuk Keadilan Perikanan yang disingkat KIARA merupakan organisasi lingkungan hidup. Sebagai pemohon karena dengan berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2024 maka visi misi dan tujuan tidak tercapai yaitu memperjuangkan keadilan dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. 4. Bahwa Pemohon IV adalah perseorangan Warga Negara Indonesia. Terhadap dalil tersebut DPD menerangkan sebagai berikut: DPD menghormati hak konstitusional setiap warga negara maupun organisasi masyarakat untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan uraian para Pemohon dan telaah atas ketentuan hukum yang berlaku, DPD mencermati bahwa para Pemohon terdiri dari individu maupun organisasi yang mengklaim memiliki kepentingan konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang a quo, khususnya terkait dengan perumusan dan prosedur pembentukannya. DPD menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah para Pemohon telah memenuhi syarat legal standing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku. DPD tidak dalam posisi untuk menyatakan menerima atau menolak legal standing para Pemohon, tetapi menghormati kewenangan Mahkamah dalam menentukan hal tersebut. Namun demikian, DPD mencatat bahwa permohonan ini diajukan dalam kerangka pengujian formil, sehingga beban pembuktian atas dugaan cacat prosedur pembentukan undang-undang menjadi aspek sentral dalam penilaian. Oleh karena itu, relevansi antara kedudukan para Pemohon dengan proses 281 legislasi secara formil menjadi hal yang penting untuk ditelaah oleh Mahkamah secara mendalam. B. PANDANGAN DPD Bahwa DPD, sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional dalam pembentukan undang-undang terkait pengelolaan sumber daya alam dan urusan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menyampaikan pandangan sebagai berikut: 1. Keterlibatan Aktif dan Formal DPD dalam Proses Pembentukan UU KSDAHE Berdasarkan rekapitulasi kegiatan pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) dari tahun 2022 hingga 2024, DPD melalui Komite II, telah terlibat secara aktif, berkelanjutan, dan terdokumentasi secara resmi dalam seluruh tahapan pembahasan RUU KSDAHE bersama DPR RI dan Pemerintah. Keterlibatan tersebut tidak hanya bersifat administratif atau simbolis, melainkan substansial dalam fungsi legislasi DPD. Hal ini dibuktikan dengan: a. DPD menyampaikan Pandangan dan Pendapat terhadap RUU KSDAHE melalui proses internal yang melibatkan RDP/RDPU, finalisasi internal, dan disahkan dalam Sidang Paripurna DPD tanggal 9 Desember 2022, menjadi Keputusan DPD RI Nomor: 23/DPDRI/II/2022-2023. b. DPD RI turut serta secara aktif dalam lebih dari 18 (delapan belas) pertemuan resmi bersama Komisi IV DPR, Panitia Kerja, Tim Perumus, Tim Sinkronisasi, dan Pemerintah, termasuk kehadiran dalam:  Rapat Kerja (Raker) awal pembahasan: 22 November dan 5 Desember 2022;  Rapat-rapat Panitia Kerja intensif sepanjang tahun 2023, termasuk tanggal 15 Juni, 26–28 Juni, 10–12 Juli, 19–21 September, 25 September, 2 Oktober, dan 27 November 2023; dan  Rapat finalisasi lanjutan pada 19 dan 30 Mei serta 13 Juni 2024, termasuk Rapat Kerja antara Komite II DPD dan Komisi IV DPR. Dokumentasi resmi atas kehadiran dan partisipasi tersebut, termasuk undangan, notulen rapat, laporan, dan risalah resmi, tersedia 282 dan telah terekam secara administratif serta dapat diverifikasi sebagaimana bukti terlampir. 2. Pemenuhan Prinsip-Prinsip Formil Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan DPD berpandangan bahwa proses pembentukan UU KSDAHE telah memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam: a. Pasal 5 huruf g, Pasal 96, dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana diubah terakhir melalui UU Nomor 13 Tahun 2022, yang mewajibkan adanya prinsip keterbukaan dan partisipasi publik. b. Putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain Putusan Nomor 91/PUU- XVIII/2020 dan 25/PUU-XX/2022, yang menegaskan bahwa keterbukaan dalam pembentukan undang-undang tidak semata-mata diukur dari luasnya pelibatan publik perorangan, melainkan dari aksesibilitas proses, pelibatan lembaga representatif yang sah, dan transparansi dokumen pembahasan. Dengan keterlibatan DPD secara resmi sebagai representasi daerah dan pelibatan berbagai kementerian teknis, maka pembentukan UU KSDAHE tidak dapat dinyatakan tertutup atau tidak partisipatif. Prosesnya berlangsung terbuka, deliberatif, dan terdokumentasi. 3. Penilaian atas Dalil Para Pemohon Terkait dalil Para Pemohon bahwa pembentukan UU KSDAHE tidak memenuhi asas keterbukaan dan tidak mengakomodasi kepentingan masyarakat adat serta komunitas terdampak, DPD menyatakan bahwa: a. Meskipun DPD bukan representasi langsung masyarakat adat, namun DPD telah menyuarakan dan memperjuangkan perspektif daerah, termasuk perlindungan terhadap hak-hak masyarakat lokal dan lingkungan hidup, dalam berbagai forum pembahasan. b. DPD tidak menemukan cacat formil dalam prosedur pembentukan UU KSDAHE, khususnya dari sudut pandang pelibatan lembaga pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, DPD berpandangan bahwa prosedur pembentukan UU KSDAHE telah berjalan sesuai dengan ketentuan konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelibatan DPD yang 283 terdokumentasi secara sah menunjukkan bahwa fungsi legislasi berjalan dalam kerangka sistem ketatanegaraan yang benar. KESIMPULAN DPD menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan dan pertimbangan hukum Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai seluruh dalil dan fakta yang disampaikan Para Pemohon. Namun demikian, dari perspektif lembaga pembentuk undang-undang, tidak terdapat pelanggaran formil dalam pembentukan UU KSDAHE yang dapat membatalkan keabsahan undang-undang tersebut. [2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon a quo, Mahkamah telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 132-PS/PUU-XXII/2024, yang diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 November 2024. Dalam Putusan Sela a quo Mahkamah telah mempertimbangkan Kewenangan Mahkamah, Tenggang Waktu Pengajuan Pengujian Formil, dan Kedudukan Hukum Pemohon. Dalam pertimbangan hukum Putusan Sela a quo terkait dengan Kewenangan Mahkamah, pada pokoknya Mahkamah menyatakan berwenang mengadili permohonan pengujian formil undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953, selanjutnya disebut UU 32/2024) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Sementara, pada bagian Tenggang Waktu Pengajuan Pengujian Formil, dalam Putusan Sela a quo pada pokoknya Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang. Kemudian pada bagian Kedudukan Hukum Pemohon, dalam 284 Putusan Sela a quo pada pokoknya Mahkamah menyatakan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan permohonan pengujian formil diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian formil a quo. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan para Pemohon. Dalam Provisi [3.3] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya memohon agar sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, Mahkamah menyatakan menunda keberlakuan UU 32/2024 dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU 5/1990) serta Pasal 33 dan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU 17/2019) hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan a quo, dengan alasan menurut para Pemohon pada pokoknya setidaknya terdapat 10 (sepuluh) ketentuan norma yang mendelegasikan pengaturan dalam UU 32/2024 untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah termasuk dalam Pasal 43B UU 32/2024 yang menyebutkan bahwa peraturan pelaksana UU 32/2024 ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak undang-undang a quo diundangkan, sehingga perlu memerintahkan kepada Presiden untuk tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Terhadap permohonan provisi para Pemohon dimaksud, telah ternyata yang dimohonkan para Pemohon dalam provisi berkaitan langsung dengan substansi pokok permohonan. Terlebih, terkait dengan permohonan provisi para Pemohon, telah diuraikan sebelumnya oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukum Paragraf [3.9] Putusan Sela Nomor 132-PS/PUU-XXII/2024 yang pada pokoknya antara lain Mahkamah memerintahkan kepada pemerintah dan pihak lain untuk tidak menerbitkan peraturan pelaksana yang berkaitan dengan UU 32/2024 sampai dengan adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi guna menghindari dampak yang lebih luas selama penundaan pemeriksaan persidangan perkara a quo. 285 Dengan demikian, permohonan provisi para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Dalam Pokok Permohonan [3.4] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan proses pembentukan UU 32/2024 tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara), yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, pembentukan UU 32/2024 cacat secara prosedur karena para Pemohon kesulitan dalam mendapatkan dukungan untuk memeroleh dokumen seperti pada tahapan penyusunan, pembentuk undang-undang tidak membuka data sama sekali dan pada tahapan pembahasan, serta rapat tidak dilakukan secara terbuka sehingga para Pemohon tidak dapat melihat perkembangan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait dengan masyarakat hukum adat sebagai subjek yang melakukan konservasi. Oleh karena itu, menurut para Pemohon, pembentukan UU 32/2024 tidak memenuhi asas kejelasan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 13/2022) karena Konsiderans dalam UU 32/2024 tidak mempertimbangkan masyarakat hukum adat yang ada dan hidup di wilayah konservasi dan tidak melibatkan pihak yang terdampak serta pihak yang concern terhadap urusan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; 2. Bahwa menurut para Pemohon, pembentukan UU 32/2024 cacat formil karena tidak memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf e UU 13/2022, terutama bagi masyarakat hukum adat dan komunitas lokal sebagai subjek hukum dalam pemberlakuan UU 32/2024; 3. Bahwa menurut para Pemohon, pembentukan UU 32/2024 cacat formil karena tidak memenuhi asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g UU 13/2022 karena para Pemohon tidak dapat mengakses sebanyak 20 (dua puluh) dokumen hasil rapat yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang; 4. Bahwa menurut para Pemohon, pembentukan UU 32/2024 cacat formil karena tidak menerapkan prinsip meaningful participation. Masukan dari masyarakat hukum adat dan komunitas lokal yang akan terkena dampak langsung tidak diakomodir dalam setiap tahapan proses pembentukan undang-undang sebagaimana amanat dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. 286 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Pemohon dalam petitum permohonan pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan: 1. Pembentukan UU 32/2024 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang- undang menurut UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2. UU 5/1990 serta Pasal 33 dan Pasal 69 huruf c UU 17/2019 diberlakukan kembali; Atau, 1. Pembentukan UU 32/2024 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”; 2. UU 32/2024 masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini; 3. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dengan mengakomodir usulan para Pemohon dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan dengan mengakomodir usulan para Pemohon maka UU 32/2024 menjadi inkonstitusional secara permanen; 4. Apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU 32/2024 maka undang-undang atau pasal- pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU 32/2024; 5. Menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU 32/2024. [3.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-32, namun Bukti P-30 sampai dengan Bukti P-32 tidak disahkan dalam persidangan karena diserahkan setelah rangkaian persidangan dinyatakan telah selesai. Di samping itu, para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama Putu Ardana dan Arif Adiputro yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Mei 2025, keterangan tertulis Saksi 287 bernama Kasmita Widodo yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 Mei 2025, dan keterangan tertulis Ahli bernama Bivitri Susanti, S.H., LL.M. yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Mei 2025. Selain itu, para Pemohon juga telah menyerahkan Kesimpulan bertanggal 16 Mei 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Mei 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.6] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Mei 2025 dan telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 28 April 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Presiden pada tanggal 24 April 2025 dan telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 28 April 2025 serta dilengkapi dengan keterangan tertulis tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2025. Untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Presiden telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-98, namun Bukti PK-59 sampai dengan Bukti PK-98 tidak disahkan dalam persidangan karena diserahkan setelah rangkaian persidangan dinyatakan telah selesai. Presiden juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. dan Dr. Ir. Rinekso Soekmadi, M.Sc., F.Trop, yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2025 dan keterangan tertulis Ahli bernama Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Mei 2025. Selain itu, Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 16 Mei 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Mei 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.8] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan tertulis Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada tanggal 16 Mei 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta alat bukti surat/tulisan, saksi, ahli serta kesimpulan yang diajukan, keterangan DPR, keterangan Presiden beserta alat 288 bukti surat/tulisan, saksi, dan ahli, serta kesimpulan DPD, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan para Pemohon. [3.10] Menimbang bahwa sebelum menjawab dalil-dalil para Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan menguraikan hal-hal sebagai berikut. Bahwa tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 antara lain untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang di dalamnya juga mencakup perlindungan terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk perlindungan terhadap sumber daya alam. Sebab, sumber daya alam merupakan hal yang penting bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya karena digunakan dan dimanfaatkan untuk menunjang segala aspek kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, sumber daya alam dimaksud harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang harus dinikmati oleh generasi masa kini dan masa yang akan datang secara berkelanjutan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam kaitan ini, Mahkamah telah memberi pemaknaan mengenai “dikuasai negara” dimaksud, yaitu rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD NRI Tahun 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar- besarnya kemakmuran rakyat [vide antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Desember 2004, yang diputus terakhir oleh Putusan Mahkamah Konstiusi Nomor 77/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 3 Januari 2025]. Pemaknaan tersebut menjadi landasan konstitusional bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam mencakup tanggung jawab negara untuk mengelola dan melindungi seluruh unsur sumber daya alam, termasuk sumber daya alam hayati, demi kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini, penting untuk ditegaskan bahwa sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri atas sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) 289 yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem [vide Pasal 1 angka 1 UU 32/2024]. Sebagai negara berdaulat dan memiliki sumber daya alam yang sangat kaya, Indonesia memiliki keanekaragaman ekosistem yang terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia, sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat atau diciptakan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan, seperti pembangunan infrastruktur pengairan berupa waduk, bendungan, dan saluran irigasi serta pembangunan infrastruktur hijau berupa perkebunan, hutan, dan agroekosistem. Artinya, sumber daya alam hayati dan ekosistemnya wajib dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan memperhatikan asas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya agar dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan. Berkenaan dengan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun keberlakuan UU 5/1990 sebagai dasar hukum penyelengaraan konservasi sumber daya alam hayati dan eksosistemnya masih cukup efektif untuk melindungi keberadaan ekosistem di Indonesia. Meskipun demikian, memperhatikan dinamika perubahan strategis lingkungan nasional, global, serta kebijakan internasional baik dari perspektif politik, sosial, maupun ekonomi perlu dilakukan penguatan dan peningkatan pengelolaan konservasi, termasuk kejelasan peran dan kewenangan pemerintah, peran serta masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat, serta pendanaan dalam penyelenggaraan konservasi. Lebih jauh, keberhasilan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berkaitan erat dengan tercapainya 3 (tiga) sasaran konservasi. Pertama, menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan sistem penyangga kehidupan). Kedua, menjamin terpeliharanya keanekaragaman genetik, jenis, dan ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan (pengawetan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya). Ketiga, menjamin pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan mengendalikan cara-cara pemanfaatannya 290 sehingga tidak mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas keanekaragaman genetik ekosistemnya, baik di darat maupun di perairan (pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya) [vide Penjelasan Umum UU 32/2024]. Dengan demikian, oleh karena sifatnya yang sangat kompleks dan menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan, maka keberadaan dan pengelolaan sumber daya alam hayati serta ekosistemnya merupakan perwujudan tanggung jawab konstitusional negara dalam rangka memenuhi amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, negara harus memastikan bahwa konservasi, perlindungan, dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. [3.11] Menimbang bahwa setelah menjelaskan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon yang menyatakan pembentukan UU 32/2024 cacat secara prosedur karena para Pemohon kesulitan dalam mendapatkan dukungan untuk memeroleh dokumen seperti pada tahapan penyusunan, karena menurut para Pemohon, pembentuk undang-undang tidak membuka data sama sekali. Di samping itu, pada tahapan pembahasan tidak dilakukan secara terbuka sehingga tidak dapat melihat perkembangan pembahasan DIM terkait dengan masyarakat hukum adat sebagai subjek yang melakukan konservasi. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.11.1] Bahwa berkenaan dengan tahapan-tahapan dalam proses pembentukan undang-undang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945, telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 November 2021, antara lain sebagai berikut. [3.17.2] Bahwa merujuk pengaturan dalam UUD 1945, pembentukan undang-undang (lawmaking process) merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan yang terdiri dari 5 (lima) tahapan, yaitu: (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD 1945; (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden; (iv) pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang; dan (v) pengundangan; 291 Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, proses pembentukan undang-undang (lawmaking process) sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 13/2022), yang kemudian menentukan proses pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri dari 5 (lima) tahapan, yaitu: (i) perencanaan, (ii) penyusunan, (iii) pembahasan, (iv) pengesahan, dan (v) pengundangan. Pada tahapan penyusunan rancangan undang-undang (RUU), in casu yang diajukan atau atas usul inisiatif DPR, maka setelah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) terdapat beberapa proses yang harus dilalui oleh suatu RUU untuk dapat diteruskan pada tahapan pembahasan, baik untuk RUU yang berasal dari anggota DPR maupun dari komisi, gabungan komisi, atau badan legislasi. Proses tersebut dimulai dari penyiapan RUU dan naskah akademik (NA) yang kemudian dilanjutkan pada kegiatan penyusunan konsep, pembahasan konsep hingga penyebarluasan RUU untuk selanjutnya dimintakan masukan dari masyarakat hingga diserahkan kepada badan legislasi guna dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep RUU untuk kemudian disetujui oleh rapat paripurna agar dilakukan pembahasan dengan Presiden. Sementara itu, dalam tahapan pembahasan, khususnya setelah Pembicaraan Tingkat I yang telah ditentukan DIM nya, dalam hal ini oleh Presiden, maka setiap perubahan substansial RUU a quo harus melalui pembahasan bersama antara DPR, DPD, dan Presiden. Setiap tahapan dalam proses pembentukan undang-undang, mulai dari perencanaan hingga pengundangan, memiliki arti yang penting dan tidak dapat diabaikan. Hal ini karena masing-masing tahapan berfungsi menjamin terciptanya produk legislasi yang partisipatif, transparan, akuntabel, selaras dengan prinsip- prinsip konstitusional, dan asas-asas dalam pembentukan undang-undang. Dalam kaitan ini, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa pengabaian terhadap salah satu atau beberapa tahapan tersebut, berpotensi menimbulkan cacat formil dalam pembentukan undang-undang. Dengan demikian, pemenuhan secara konsisten dan menyeluruh terhadap seluruh tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, in casu undang-undang, merupakan syarat konstitusional 292 yang harus dipenuhi untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. [3.11.2] Bahwa berkenaan dengan pembentukan UU 32/2024 yang dipersoalkan oleh para Pemohon karena proses atau prosedurnya dianggap cacat formil. Terkait dengan dalil para Pemohon tersebut, UU 32/2024 sesungguhnya dibentuk dengan maksud untuk menyempurnakan kebutuhan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selama ini yang berlaku adalah UU 5/1990 yang telah menjadi dasar hukum penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun. Meskipun UU 5/1990 dirasa masih cukup efektif untuk melindungi sumber daya alam hayati dan eksosistemnya di Indonesia, namun perlu dilakukan penguatan dan peningkatan pengelolaan konservasi, termasuk kejelasan peran dan kewenangan pemerintah, peran serta masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat, serta pendanaan dalam penyelenggaraan konservasi. Penguatan dan peningkatan demikian diperlukan sejalan dengan perubahan strategis lingkungan nasional, global, serta kebijakan internasional baik dari perspektif politik, sosial, maupun ekonomi [vide Penjelasan Umum UU 32/2024]. Untuk merespons perkembangan, kebutuhan, termasuk permasalahan hukum terkait dengan keberlakuan UU 5/1990, DPR dan DPD bersama-sama dengan Pemerintah telah menyepakati bahwa RUU Perubahan atas UU 5/1990 masuk dalam agenda Prolegnas Tahun 2020-2024, dan menjadi prioritas Prolegnas Tahun 2022 untuk segera dilakukan perubahan [vide Keterangan DPR RI, hlm. 16]. Apabila ditelusuri lebih jauh kebutuhan untuk mengubah UU 5/1990 telah direncanakan sejak lama sebagaimana hal tersebut terlihat dari Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR-RI/III/2004-2005 tentang Persetujuan Penetapan Prolegnas Tahun 2005-2009, Nomor Urut 238, perubahan UU 5/1990 direncanakan masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2006 Nomor Urut 169. Namun, hingga selesai periodesasi DPR 2005-2009, perubahan dimaksud tidak terselesaikan. Dalam perkembangan Prolegnas periode berikutnya, in casu Prolegnas Tahun 2010-2014 perubahan terhadap UU 5/1990 tidak tercantum lagi. Baru pada Prolegnas Tahun 2015-2019, muncul kembali rencana perubahan UU 5/1990 yakni tercantum dalam Nomor Urut 65 [vide Keputusan DPR RI Nomor 06A/DPR RI/II/2014-2015 tentang Prolegnas Tahun 2015-2019 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 dan 293 Lampiran II Keputusan DPR RI Nomor 4/DPR RI/III/2015-2016 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 dan Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019]. Selanjutnya, karena tidak terselesaikan perubahan tersebut maka dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2017 Nomor Urut 42 dengan usul inisiatif DPR [vide Lampiran I Keputusan DPR RI Nomor 7/DPR RI/II/2016-2017 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan Prolegnas Perubahan RUU Tahun 2015- 2019]. Pada Tahun 2018 perubahan UU 5/1990 kembali dan diprioritaskan dalam Nomor Urut 13 dengan inisiatif DPR [vide Lampiran I Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/II/2017-2018 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 dan Prolegnas Perubahan RUU Tahun 2015-2019]. Oleh karena tidak terselesaikan juga, perubahan atas UU 5/1990 kembali diprioritaskan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2019 Nomor Urut 13 dengan inisiatif DPR [vide Lampiran I Keputusan DPR RI Nomor 19/DPR RI/I/2018-2019 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019]. Oleh karena perubahan terkait dengan UU 5/1990 merupakan bagian dari agenda strategis nasional maka pembaruan regulasi di bidang konservasi kembali didorong agar dapat direncanakan dan disepakati bersama RUU Perubahan 5/1990 dimaksud. Sehingga pada periode DPR 2019-2024 perubahan UU 5/1990 masuk kembali dalam daftar Prolegnas Tahun 2020-2024 Nomor Urut 165 dan dengan penentuan lembaga yang menyiapkan NA dan draft RUU adalah DPR dan DPD [Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 (vide Bukti PK-49)]. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 9/DPR RI/I/2021-2022 tentang Prolegnas RUU Perubahan Prioritas Tahun 2021 dan Prolegnas RUU Perubahan Kedua Tahun 2020-2024, perubahan UU 5/1990 ditetapkan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2021, Nomor Urut 3 [vide Bukti PK-50] dan Prolegnas Prioritas Tahun 2022, Nomor Urut 4 berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 [vide Bukti PK-1 = Bukti PK- 51]. Oleh karena tidak dapat diselesaikan RUU Perubahan 5/1990 dimaksud maka dimasukkan kembali dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2023 Nomor Urut 4 berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 11/DPR RI/II/2022-2023 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023, dan Prolegnas Prioritas Tahun 2024 Nomor Urut 5 berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 15/DPR RI/I/2023-2024 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2024. 294 [3.11.3] Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan kesulitan mendapatkan dukungan untuk memeroleh dokumen, seperti pada tahapan penyusunan, setelah Mahkamah membaca dan mencermati keterangan DPR dan bukti-bukti yang diajukan, ditemukan fakta bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses pembentukan RUU Perubahan UU 5/1990 telah tersedia dan dapat diakses oleh publik melalui situs resmi DPR RI pada bagian fungsi legislasi, khususnya dalam menu Prolegnas Periodik [vide https://dpr.go.id/kegiatan- dpr/fungsi-dpr/fungsi-legislasi/prolegnas-periodik/detail/402]. Dalam keterangannya, DPR juga menyampaikan bahwa rapat-rapat pembahasan telah disiarkan secara langsung melalui kanal youtube DPR RI serta disebarluaskan melalui berbagai media informasi resmi milik DPR [vide Risalah Sidang tanggal 28 April 2025, hlm. 11]. Selain itu, Mahkamah juga menemukan fakta bahwa dalam proses penyusunan, DPR telah menyelenggarakan rapat sebagai berikut. 1) Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan Konsultasi Publik: a) RDPU Panitia Kerja (Panja) Komisi IV DPR RI dengan pakar, akademisi, dan praktisi konservasi tanggal 30 Juni 2021, dengan narasumber antara lain Ir. Wahjudi Wardojo, M.Sc, Prof. Dr. Ir. Rinekso Soekmadi, M.Sc.F.Trop, Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, S.Hut., M.Agr, Dr. Drs. Budi Riyanto, S.H., M.Si, Siti Latifah, S.Hut., M.Si., Ph.D, dan Prof. Drs. Jatna Supriatna, Ph.D [vide Bukti PK-2]; b) RDPU Panja Komisi IV DPR RI dengan lembaga swadaya masyarakat di bidang konservasi tanggal 1 Juli 2021, antara lain dihadiri secara virtual oleh Samedi, Ph.D (Yayasan Keanekaragaman Hayati), Purwanto (Coral Triangle Centre), Dr. Iman Santoso (Conservation International), Dr. Noviar Indayani (Wildlife Conservation Society), dan Aditya Bayunanda (World Wide Fund for Nature Indonesia) [vide Bukti PK-3]; c) RDPU Panja Komisi IV DPR RI dengan pelaku kegiatan konservasi tanggal 13 September 2021, dengan dihadiri narasumber antara lain Toni Sumampau (Sekretaris Jenderal Persatuan Kebun Binatang Seluruh Indonesia), Erick Wiradinata (Ketua Asosiasi Pengusaha Penangkaran Buaya Indonesia), Dirga Adhi Putra (Ketua Umum Asosiasi Kerang, Koral, dan Ikan Hias Indonesia), H. Mashur M.A (Ketua Umum Asosiasi Gaharu Indonesia), Jamartin Sihite (Direktur Eksekutif Borneo Orangutan Survival Foundation), 295 dan Dr. Catrini Pratihari Kubontubuh (Pengelola Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera Dharmasraya) [vide Bukti PK-4]; d) RDPU Panja Komisi IV DPR RI dengan pelaku usaha/sektor swasta di bidang kehutanan, perkebunan, dan pertambangan tanggal 15 September 2021, dengan narasumber antara lain Purwadi Soeprihanto, S.Hut., M..E (Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia), Dr. Ir. Delima Hasri Azhari, M.S (Ketua Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia), Marjolijn Wajong (Direktur Eksekutif Indonesian Petroleum Association), dan Erick Hartanto (Direktur PT Adhiniaga Kreasinusa) [vide Bukti PK-5]; e) RDPU Panja Komisi IV DPR RI dengan para Kepala Balai Besar atau Taman Nasional (TN) tanggal 16 September 2021, yang dihadiri antara lain oleh Suharyono, S.H., M.Si., M.Hum, (Kepala Balai Besar KSDA Riau), Ir. Jefry Susyafrianto, M.M (Kepala Balai Besar TN Gunung Leuser), Kuswandono, S.Hut., M.P. (Kepala Balai Besar TN Way Kambas), Dr. Ir. Ammy Nurwati, M.M. (Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat), Ahmad Munawir, S.Hut., M.Si. (Kepala Balai Besar TN Gunung Halimun Salak), Maman Surahman, S.Hut, M.Si (Kepala Balai TN Meru Betiri), Ir. Arief Mahmud, M.Si (Kepala Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur), Lukita Awang Nistyantara, S.Hut., M.Si (Kepala Balai TN Komodo), Dedy Asriady, S.Si., M.P. (Kepala Balai TN Gunung Rinjani), Yunaidi, S.Si., M.Ap (Kepala Balai TN Gunung Tambora), Wahju Rudianto, S.Pi., M.Si (Kepala Balai Besar TN Betung Kerihun & Danau Sentarum), Nur Patria Kurniawan, S.Hut., M.Sc (Kepala Balai KSDA Kalimantan Tengah), Murlan Dameria Pane, S.Hut., M.Si (Kepala Balai TN Tanjung Puting), Ir. Thomas Tandi Bua A.N., M.Sc (Kepala Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan), Edward Sembiring, S.Hut., M.Si (Kepala Balai Besar KSDA Papua), dan T. Heri Wibowo, S.Hut., M.Eng (Kepala Balai TN Aketajawe Lolobata) [vide Bukti PK-6]. 2) Rapat Internal dan Harmonisasi Panja Komisi IV DPR RI pada tanggal 29 September 2021, 4 November 2021, 16 November 2021, 22 November 2021, 20 Januari 2022, 30 Maret 2022, 25 Mei 2022, dan 29 Juni 2022. 3) Rapat Paripurna pengambilan keputusan mengenai RUU Perubahan UU 5/1990 sebagai RUU usul inisiatif DPR RI pada tanggal 7 Juli 2022. Berdasarkan rangkaian rapat tersebut menunjukkan bahwa dalam proses penyusunan RUU Perubahan UU 5/1990, DPR telah menyelenggarakan forum yang 296 melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara partisipatif. Hal ini tercermin dari pelaksanaan sejumlah RDPU dan konsultasi publik dengan akademisi, praktisi, LSM, pelaku usaha, hingga pejabat pemerintah terkait di bidang konservasi. Selain itu, DPR juga melakukan serangkaian rapat internal dan harmonisasi Panja Komisi IV secara berkelanjutan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2022, yang berpuncak pada Rapat Paripurna tanggal 7 Juli 2022 untuk menetapkan RUU Perubahan UU 5/1990 sebagai usul inisiatif DPR. Sejalan dengan hal tersebut, keterangan dan bukti dari Presiden juga menegaskan rangkaian proses pembahasan RUU dimaksud dalam berbagai forum resmi di lingkungan DPR. Berdasarkan bukti yang diajukan oleh Presiden, yaitu berupa resume dan laporan singkat [vide Bukti PK-2 sampai dengan Bukti PK-6, Bukti PK-11, Bukti PK-14, dan Bukti PK-39] terkait dengan Rapat Internal dan Harmonisasi Panja Komisi IV yang sebagian dilakukan dalam rapat tertutup dan Rapat Paripurna pengambilan keputusan dilakukan dengan rapat terbuka. Terkait dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan rapat tertutup tersebut, berdasarkan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 17/2014) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan semua rapat di DPR bersifat terbuka kecuali rapat tertentu dinyatakan tertutup. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib DPR RI 1/2020) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Pasal 276 ayat (1) Tatib DPR RI 1/2020 telah mengatur mengenai rapat tertutup yakni setiap rapat DPR bersifat terbuka, kecuali dinyatakan tertutup. Terkait dengan risalah, catatan rapat, dan laporan singkat mengenai rapat tertutup, diatur lebih lanjut dalam Pasal 302 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Tatib DPR RI 1/2020 yang antara lain menyatakan sebagai berikut (4) Risalah rapat yang bersifat tertutup dan bersifat rahasia tidak dapat diberikan kepada pemohon informasi. 297 (5) Risalah rapat yang bersifat tertutup dan tidak menyatakan sifat rahasia dapat diberikan kepada pemohon informasi dengan mengajukan permintaan secara tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada anyat (5) dapat diberikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pimpinan DPR atau pimpinan alat kelengkapan DPR. Berdasarkan ketentuan tersebut, sepanjang pimpinan rapat atas kesepakatan bersama antara DPR dan Pemerintah menyatakan rapat dilakukan tertutup maka rapat dimaksud dapat dinyatakan bersifat rahasia. Oleh karenanya, segala pembicaraan dan keputusannya pun bersifat rahasia sehingga dilarang untuk diumumkan atau disampaikan kepada pihak lain atau publik. Sedangkan, dalam hal rapat dilakukan tertutup namun isi rapat tidak dinyatakan rahasia maka terkait dengan pembicaraan rapat dimungkinkan untuk disampaikan kepada masyarakat melalui catatan rapat baik seluruhnya maupun sebagian isi pembahasan. Dengan demikian, berkenaan dengan permasalahan dokumen-dokumen pada tahapan penyusunan, antara lain seperti dokumen pada agenda Rapat Harmonisasi dengan Pengusul (Komisi IV) dalam rangka harmonisasi RUU Perubahan UU 5/1990 tanggal 20 Januari 2022 serta Rapat Panja Harmonisasi RUU Perubahan UU 5/1990 tanggal 30 Maret 2022 dan tanggal 22 Mei 2022 yang belum dapat diperoleh oleh para Pemohon tidak serta merta dapat dinyatakan tidak adanya dukungan untuk memeroleh dokumen terkait pembentukan UU 32/2024, sehingga prosesnya dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan cacat secara prosedur. [3.11.4] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan tahapan pembahasan tidak dilakukan secara terbuka sehingga tidak dapat melihat perkembangan pembahasan DIM terkait dengan masyarakat hukum adat sebagai subjek yang melakukan konservasi. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan menguraikan fakta berkenaan dengan tahapan pembahasan RUU Perubahan UU 5/1990, sebagai berikut. a. Pembicaraan Tingkat I [vide Bukti PK-11] 1). Tanggal 10 April 2023 diselenggarakan RDPU Panja Komisi IV DPR RI dengan pakar atau akademisi, yang dihadiri antara lain oleh Prof. Dr. Ir. Hadi Sukadi Alikodra, M.S. [Pakar Konservasi Alam dan Pengelolaan Margasatwa (IPB)], Prof. Rinekso Sukamdani, M.Sc.F.Trop [Pakar Konservasi dan Manajemen Kawasan (IPB)], Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, M.Sc., IPU 298 [Pakar Pengelolaan Satwa Liar (UGM)], Prof. Drs. Jatna Supriatna, Ph.D. [Pakar Zoologi dan Biologi Konservasi (UI)], Prof. Dr. Ir. Ferdinan Yulianda, M.Sc. [Pakar Ilmu Manajemen Sumberdaya Perairan (IPB)], dan Prof. Dr. Charlie Danny Heatubun, S.Hut., M.Si, FLS [Pakar Konservasi, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup (Universitas Papua)]; 2). Tanggal 10 April 2023 diselenggarakan RDPU Panja Komisi IV DPR RI dengan pemerhati konservasi yang dihadiri antara lain oleh Anjelita Malik [Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN)], Adrianus Eryan (Pokja Konservasi), Kasmita Widodo (Koordinator WGII/Kepala BRWA), Cindy Jualianty (Program Manager WGII), M. Riza Damanik, Ph.D. (Penulis Buku Menuju Konservasi Laut yang Pro Lingkungan dan Pro Rakyat), dan Putu Ardana (Perwakilan Masyarakat Adat Bali).; 3). Tanggal 11 April 2023 diselenggarakan RDPU Panja Komisi IV DPR RI dengan pelaku kegiatan konservasi/lembaga konservasi yang dihadiri antara lain oleh Drs. Jansen Manansang, M.Sc. [Yayasan Badak Indonesia (YABI)], Dr. drh. Muhammad Agil, M.Sc., Agr. (Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB University), Budiono [Yayasan Konservasi Rare Aquatic Species Indonesia (RASI)], dan Nirwan Dessibali (Yayasan Konservasi Laut Indonesia); 4). Tanggal 15 Juni 2023 diselenggarakan Rapat Panja Komisi IV DPR RI mengenai pembahasan RUU Perubahan UU 5/1990 dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI dalam rangka pembahasan DIM RUU Perubahan UU 5/1990; 5). Tanggal 26 Juni 2023 diselenggarakan Rapat Panja Komisi IV DPR RI mengenai pembahasan RUU Perubahan UU 5/1990 dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI dalam rangka pembahasan DIM RUU Perubahan UU 5/1990; 6). Tanggal 27 Juni 2023 diselenggarakan Rapat Panja Komisi IV DPR RI mengenai pembahasan RUU Perubahan UU 5/1990 dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI dalam rangka pembahasan DIM RUU Perubahan UU 5/1990; 7). Tanggal 10 Juli 2023 diselenggarakan Rapat Panja Komisi IV DPR RI mengenai pembahasan RUU Perubahan UU 5/1990 dengan Pemerintah dan 299 Komite II DPD RI dalam rangka pembahasan DIM RUU Perubahan UU 5/1990; 8). Tanggal 11 Juli 2023 diselenggarakan Rapat Panja Komisi IV DPR RI mengenai pembahasan RUU Perubahan UU 5/1990 dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI dalam rangka pembahasan DIM RUU Perubahan UU 5/1990; 9). Tanggal 19 September 2023 diselenggarakan Rapat Panja Komisi IV DPR RI mengenai pembahasan RUU Perubahan UU 5/1990 dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI dalam rangka pembahasan DIM RUU Perubahan UU 5/1990; 10). Tanggal 20 September 2023 diselenggarakan Rapat Panja Komisi IV DPR RI mengenai pembahasan RUU Perubahan UU 5/1990 dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI dalam rangka pembahasan DIM RUU Perubahan UU 5/1990; 11). Tanggal 25 September 2023 diselenggarakan Rapat Panja Komisi IV DPR RI mengenai pembahasan RUU Perubahan UU 5/1990 dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI dalam rangka pembahasan DIM RUU Perubahan UU 5/1990; 12). Tanggal 2 Oktober 2023 diselenggarakan Rapat Panja Komisi IV DPR RI mengenai pembahasan RUU Perubahan UU 5/1990 dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI dalam rangka pembahasan DIM RUU Perubahan UU 5/1990; 13). Tanggal 15 November 2023 diselenggarakan Rapat Panja Komisi IV DPR RI mengenai pembahasan RUU Perubahan UU 5/1990 dengan Tim Pemerintah dan Komite II DPD RI dalam rangka pembahasan DIM RUU Perubahan UU 5/1990; 14). Tanggal 22 November 2023 diselenggarakan Rapat Panja Komisi IV DPR RI mengenai pembahasan RUU Perubahan UU 5/1990 dengan Tim Pemerintah dan Komite II DPD RI dalam rangka pembahasan DIM RUU Perubahan UU 5/1990; 15). Tanggal 27 November 2023 diselenggarakan Rapat Tim Perumus Komisi IV DPR RI mengenai pembahasan RUU Perubahan UU 5/1990 dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI serta Ahli Bahasa dalam rangka menyempurnakan rumusan materi RUU Perubahan UU 5/1990; 300 16). Tanggal 19 Maret 2024 diselenggarakan Rapat Tim Perumus/Tim Sinkronisasi Komisi IV DPR RI mengenai pembahasan RUU Perubahan UU 5/1990 dalam rangka menyempurnakan dan menyelaraskan rumusan materi RUU Perubahan UU 5/1990 sesuai keputusan Raker dan Rapat Panja; 17). Tanggal 29 Mei 2024 diselenggarakan Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU Perubahan UU 5/1990 dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI dalam rangka menyusun Laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi kepada Panja RUU Perubahan UU 5/1990; 18). Tanggal 30 Mei 2024 diselenggarakan Rapat Panja Komisi IV DPR RI mengenai pembahasan RUU Perubahan UU 5/1990 dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI dalam rangka mendengarkan Laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi; 19). Tanggal 30 Mei 2024 diselenggarakan Rapat Panja Komisi IV DPR RI mengenai pembahasan RUU Perubahan UU 5/1990 dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka membahas Laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi terkait dengan ketentuan pidana; 20). Tanggal 13 Juni 2024 diselenggarakan Rapat Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU Perubahan UU 5/1990 dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka mengambil keputusan atas pasal-pasal mengenai ketentuan pidana; 21). Tanggal 13 Juni 2024 diselenggarakan Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka menyetujui RUU Perubahan UU 5/1990 untuk dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II. b. Pembicaraan Tingkat II diselenggarakan pada tanggal 9 Juli 2024 yang dihadiri oleh Pimpinan DPR RI, Anggota DPR RI, serta unsur Pemerintah [vide Bukti PK- 12]; Bahwa berdasarkan 21 (dua puluh satu) rapat pada Pembicaraan Tingkat I dan 1 (satu) rapat pada Pembicaraan Tingkat II dalam tahapan pembahasan di atas, telah ternyata 4 (empat) rapat diselenggarakan secara terbuka yaitu tanggal 10 April 2023 untuk RDPU dengan pemerhati konservasi, tanggal 11 April 2023, tanggal 13 Juni 2024 untuk Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Pemerintah dan DPD, serta tanggal 9 Juli 2024. Sementara itu, 18 (delapan belas) rapat lainnya, termasuk di dalamnya rapat Tim Perumus dan Sinkronisasi diselenggarakan secara tertutup. Dalam hal ini, ihwal penyelenggaraan rapat secara tertutup telah diuraikan 301 oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukum sebelumnya pada Sub-paragraf [3.11.3] di atas. Namun demikian, sekalipun sifat rapat pembahasan RUU Perubahan UU 5/1990 ada yang dinyatakan sebagai rapat tertutup. Akan tetapi, informasi terkait isi rapat tidak dinyatakan rahasia sehingga informasi terkait dengan pembahasan yang telah dilakukan dalam rapat dapat disampaikan secara garis besarnya kepada masyarakat melalui awak media dalam wawancara setelah rapat pembahasan maupun wawancara terkait dengan perkembangan pembentukan RUU Perubahan UU 5/1990 [vide Keterangan DPR RI hlm. 66]. Dengan demikian, meskipun rapat dinyatakan tertutup namun masyarakat tetap dapat mengetahui pembicaraan dalam rapat dimaksud melalui catatan rapat baik seluruh maupun sebagian isi pembahasan. Lebih lanjut, berkenaan dengan DIM yang juga dipersoalkan oleh para Pemohon karena dianggap penyusunannya tidak melibatkan masyarakat. Terhadap hal tersebut, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa DIM adalah daftar yang berisi berbagai permasalahan yang dihadapi dan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. DIM disusun ketika suatu RUU ditetapkan untuk dilakukan pembahasan khususnya Pembicaraan Tingkat I. Dalam konteks ini, oleh karena DPR merupakan pengusul RUU Perubahan UU 5/1990 maka penyusunan DIM untuk RUU a quo dilakukan oleh Presiden. Pada tanggal 19 Januari 2023, dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Pimpinan Komite II DPD menyepakati jumlah DIM RUU Perubahan UU 5/1990 sebanyak 718 DIM, yang terdiri dari 77 DIM tetap dan DIM-DIM lain yang merupakan usulan perubahan mengenai perubahan subtansi, penambahan usulan baru dan penghapusan serta perubahan redaksional [vide Keterangan DPR RI hlm. 60]. Berkenaan dengan dalil para Pemohon yang menyatakan Pemohon I terlibat dalam penyusunan DIM namun masukan dari Pemohon I tidak mendapatkan tanggapan, menurut Mahkamah, penyusunan DIM RUU Perubahan UU 5/1990 yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, in casu, Presiden, dilakukan dengan mempertimbangkan segala aspek terkait dengan materi muatan undang-undang tersebut. Adapun masukan-masukan yang telah disampaikan oleh masyarakat merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang- undang, yang tidak secara otomatis semuanya dapat langsung diakomodasikan 302 karena perlu diolah sesuai dengan kebutuhan pembentukan suatu undang-undang. Namun demikian, berkaitan dengan dalil para Pemohon a quo, telah ternyata Mahkamah menemukan fakta telah disampaikan masukan oleh Working Group ICCAs Indonesia (WGII) sebagai kelompok kerja yang menaungi Pemohon I hingga Pemohon III serta telah diakomodir oleh Pemerintah. Terhadap masukan WGII mengenai perlunya RUU Perubahan UU 5/1990 mendistribusikan pembagian kewenangan konservasi agar semua pihak dapat bertanggung jawab dan berkontribusi, telah dituangkan dalam Pasal 4 UU 32/2024 yang menyatakan, “Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Masyarakat”. Sementara itu, masukan mengenai perlunya RUU Perubahan UU 5/1990 menyelamatkan dan menjamin pengakuan dan perlindungan terhadap praktik konservasi berbasis masyarakat, telah pula dituangkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) huruf d dan huruf e UU 32/2024 yang menyatakan “Areal preservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa: d. areal konservasi kelola masyarakat dan/atau; e. daerah perlindungan kearifan lokal” [vide Kesimpulan Presiden, hlm. 4]. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan pembentukan UU 32/2024 cacat secara prosedur karena para Pemohon kesulitan dalam mendapatkan dukungan untuk memeroleh dokumen sebab pembentuk undang-undang tidak membuka data dan tidak dilakukan secara terbuka sehingga tidak dapat melihat perkembangan pembahasan DIM adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.12] Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan pembentukan UU 32/2024 cacat formil karena tidak memenuhi asas kejelasan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a UU 13/2022 karena Konsiderans dalam UU 32/2024 tidak mempertimbangkan masyarakat hukum adat yang ada dan hidup di wilayah konservasi serta tidak melibatkan pihak yang terdampak serta pihak yang concern terhadap urusan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.12.1] Bahwa Penjelasan Pasal 5 huruf a UU 13/2022 memberi pengertian yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. 303 Dalam kerangka politik hukum nasional, maka tujuan dari pembentukan suatu peraturan perundangan-undangan, apapun bentuk peraturannya, harus diarahkan pada pemenuhan cita-cita bangsa dan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan dinamika perkembangan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan asas kejelasan tujuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan memberikan kewajiban bagi pembentuk undang-undang, antara lain menjelaskan adanya kebutuhan atau urgensi dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan tersebut. Terkait hal tersebut, Mahkamah perlu mengutip kembali pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Mei 2021 sebagai berikut: [3.15.4] … Berkenaan dengan asas kejelasan tujuan maka hal tersebut terlihat dari Penjelasan Umum yang telah menguraikan latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan undang-undang… … menurut Mahkamah, hal tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan norma undang-undang yang apabila dianggap dapat merugikan hak konstitusional atau menyimpangi dari tujuan dibentuknya undang-undang maka dapat dilakukan pengujian secara materiil terhadap norma dimaksud ke Mahkamah Konstitusi, dengan demikian sesungguhnya dengan telah dicantumkannya maksud dan tujuan penyusunan undang-undang di Penjelasan Umum maka telah memenuhi asas kejelasan tujuan, terlepas bahwa norma undang-undang tersebut apakah menyimpangi tujuan penyusunan undang-undang dan dikhawatirkan akan merugikan hak konstitusional warga negara tersebut terhadap hal demikian haruslah dipertimbangkan oleh Mahkamah melalui pengujian materiil suatu undang- undang di Mahkamah Konstitusi bukan melalui pengujian formil. Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka secara teknis, penjelasan pembentuk undang-undang berkaitan dengan keterpenuhan asas kejelasan tujuan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilihat pada bagian Konsiderans atau Penjelasan Umum suatu peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam ketentuan Lampiran II angka 18 dan angka 19 UU 12/2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 13/2022 menyatakan Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan, yang ditempatkan secara berurutan memuat unsur dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Sementara itu, Penjelasan Umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan peraturan perundang- 304 undangan yang telah tercantum secara singkat dalam butir Konsiderans [vide Lampiran angka 183 UU 12/2011]. Dalam kaitan ini, pembentukan UU 32/2024 telah mengakomodasi unsur-unsur dimaksud yaitu: Pertama, adanya alasan filosofis berupa pentingnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; kedua, adanya alasan sosiologis perlunya penguatan dan penyelarasan berbagai aspek dalam penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; dan ketiga, adanya alasan yuridis yaitu perlunya penyempurnaan UU 5/1990 untuk menampung perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Terlebih, dari aspek yuridis, sejak berlakunya UU 5/1990 selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, Indonesia telah meratifikasi beberapa instrumen hukum internasional terkait, di antaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati), Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol On Biosafety To The Convention On Biological Diversity (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati Atas Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati), dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol On Access To Genetic Resources And The Fair And Equitable Sharing Of Benefits Arising From Their Utilization To The Convention On Biological Diversity (Protokol Nagoya tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Dan Pembagian Keuntungan Yang Adil Dan Seimbang Yang Timbul Dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati). Sehingga, meskipun keberlakuan UU 5/1990 masih relevan, namun perlu ada penguatan dan peningkatan pengelolaan konservasi, kejelasan peran dan kewenangan pemerintah, peran serta masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat, serta pendanaan dalam penyelenggaraan konservasi [vide Penjelasan Umum UU 32/2024]. Konsiderans Menimbang di atas secara eksplisit menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan pembaruan terhadap UU 5/1990 seiring dengan berkembangnya hukum dan meningkatnya kompleksitas kebutuhan masyarakat dalam bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain itu, terdapat pula penjelasan terkait dengan latar belakang, maksud, dan tujuan serta urgensi penyusunan UU 32/2024. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai pembentukan UU 32/2024, yang merupakan UU Perubahan atas UU 5/1990, secara 305 proporsional telah memenuhi prinsip-prinsip antara lain: Pertama, adanya kesesuaian (suitability) yang tercermin dari maksud penyusunan Undang-Undang a quo yang diarahkan untuk menyempurnakan pengaturan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, guna menampung perkembangan hukum nasional maupun kewajiban internasional Indonesia setelah meratifikasi berbagai konvensi keanekaragaman hayati. Kedua, adanya kebutuhan (necessity) yang nyata bahwa UU 5/1990 yang telah berlaku lebih dari 30 (tiga puluh) tahun memerlukan penyesuaian agar dapat menjawab meningkatnya kompleksitas permasalahan konservasi dan kebutuhan hukum masyarakat. Ketiga, bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan (balancing) sebagaimana tercermin dari tujuan pembentukan Undang-Undang a quo yang mengutamakan keberlanjutan ekosistem serta pemanfaatannya bagi kesejahteraan rakyat, tanpa meniadakan ruang partisipasi masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat, dalam proses penyelenggaraannya secara rasional dan berimbang. Dengan demikian, menurut Mahkamah, pembentukan UU 32/2024 telah selaras dengan asas kejelasan tujuan dalam pembentukan peraturan perundang- undangan serta telah dilaksanakan secara proporsional. Hal tersebut telah jelas diuraikan dalam bagian Konsiderans dan Penjelasan Umum UU 32/2024 mengenai latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Undang-Undang a quo, antara lain, untuk melaksanakan usaha konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sekaligus memberikan hak kepada masyarakat hukum adat untuk ikut serta dalam usaha konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang sebelumnya belum diatur dalam UU 5/1990. [3.12.2] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan eksistensi dan peran masyarakat hukum adat tersebut, Konsiderans Menimbang huruf a UU 32/2024 telah menyatakan “bahwa sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa sehingga perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi, dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan”. Pencantuman frasa “masyarakat Indonesia” dalam Konsiderans dimaksud mencerminkan peran seluruh masyarakat Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, termasuk masyarakat hukum adat di dalamnya. Selain itu, keterlibatan peran serta masyarakat hukum adat dalam pelaksanaan 306 konservasi telah pula dinyatakan dalam Penjelasan Umum UU 32/2024, sebagai berikut. Adapun penguatan dalam perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilakukan pada beberapa hal, antar alain sebagai berikut: d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, termasuk peran serta masyarakat hukum adat. e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk bagi masyarakat hukum adat di sekitar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta Areal Presevasi. Berkenaan dengan hal ini, Pemerintah dalam keterangannya juga menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat telah tercakup dalam kata “masyarakat” dalam beberapa peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan peraturan perundang-undangan di bidang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga masyarakat hukum adat sudah tercakup dalam dasar Konsiderans Menimbang Huruf a UU 32/2024 [vide Keterangan Presiden hlm. 28]. Setelah Mahkamah mencermati secara keseluruhan Undang-Undang a quo, penyebutan secara eksplisit frasa “masyarakat hukum adat” terdapat dalam Pasal 37 ayat (3) UU 32/2024, “Peran serta masyarakat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelibatan masyarakat hukum adat”. Kemudian, dalam Pasal 37 ayat (4) UU 32/2024, “Pelibatan masyarakat hukum adat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pada bagian Penjelasan Umum pun, aspek masyarakat hukum adat menjadi salah satu aspek penting yang diperkuat dalam UU 32/2024, yaitu peningkatan peran serta masyarakat hukum adat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat di sekitar kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta areal preservasi. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, penggunaan kata “masyarakat” dan frasa “masyarakat hukum adat” pada UU 32/2024 dilakukan secara bergantian dengan makna yang pada pokoknya sama, di mana kata “masyarakat” mencakup pula “masyarakat hukum adat”. Berdasarkan Keterangan DPR, pengaturan terkait masyarakat hukum adat tidak dapat diatur secara rinci dalam Undang-Undang a quo karena telah terdapat RUU Masyarakat Hukum Adat [vide Risalah Sidang tanggal 307 28 April 2025, hlm. 7]. Sebab, UU 32/2024 merupakan peraturan yang mengatur mengenai sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, oleh karenanya meskipun terdapat pengaturan keterlibatan peran masyarakat hukum adat, namun UU 32/2024 tidak mengatur secara rinci pengaturan mengenai masyarakat hukum adat. Dalam kaitan ini, terdapat fakta bahwa Pemerintah telah merencanakan pembentukan RUU Masyarakat Hukum Adat sebagaimana tertuang dalam Prolegnas RUU, yakni dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 Nomor Urut 160 berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 Dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 yang merupakan inisiatif DPR/DPD dan berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas RUU Tahun 2025-2029. RUU Masyarakat Hukum Adat tersebut tercantum pada Nomor Urut 31 dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dan Nomor Urut 134 dalam Prolegnas Tahun 2025-2029. Sementara itu, berkenaan dengan keterlibatan pihak yang concern terhadap konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Terhadap hal tersebut, Pemerintah telah mengundang lembaga masyarakat maupun perorangan yang memiliki perhatian terhadap konservasi, antara lain dalam RDPU Panja Komisi IV DPR tanggal 10 April 2023 yang menghadirkan Yayasan Konservasi Alam Nusantara, POKJA Konservasi, WGII, ISKINDO, dan Perwakilan MHA Bali (Masyarakat Adat Dalam Tambling Bali). Dengan demikian, meskipun pembentuk undang-undang tidak dapat mengundang semua lembaga masyarakat ataupun perorangan yang memiliki perhatian terhadap konservasi, namun ruang partisipasi bagi masyarakat terbuka luas sebagaimana diatur antara lain dalam Penjelasan Pasal 69 ayat (2) UU 17/2014 dan Pasal 243-Pasal 246 Tatib DPR RI 1/2020. Hal ini menunjukkan pembentukan UU 32/2024 telah mempertimbangkan keterlibatan masyarakat hukum adat dalam pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, sesungguhnya dengan telah diuraikannya latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan UU 32/2024 pada bagian Konsiderans Menimbang dan Penjelasan Umum maka telah memenuhi asas kejelasan tujuan. Oleh karena itu, berkenaan dengan dalil para Pemohon yang menyatakan pembentukan UU 32/2024 tidak mempertimbangkan masyarakat hukum adat yang ada dan hidup di wilayah konservasi serta tidak 308 melibatkan pihak yang terdampak serta pihak yang concern terhadap urusan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa para Pemohon juga mendalilkan pembentukan UU 32/2024 cacat formil karena tidak memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf e UU 13/2022. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.13.1] Bahwa Penjelasan Pasal 5 huruf e UU 13/2022 memberi pengertian yang dimaksud dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, perlu Mahkamah tegaskan kembali kutipan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang menyatakan antara lain, [3.15.4] … “…Berdasarkan Penjelasan Pasal 5 huruf e UU P3, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seirama dengan Penjelasan Pasal 5 huruf e UU P3 bagian konsiderans dan Penjelasan Umum UU 19/2019 juga telah mengakomodir asas kedayagunaan dan kehasilgunaan tersebut, sangatlah mustahil konsiderans bagian menimbang sebagai dasar filosofis dan sosiologis serta bagian Penjelasan Umum sebagai latar belakang pembentukan mengabaikan asas ini, terlebih lagi lahirnya undang-undang sebagai produk hukum yang ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi seluruh rakyat; Berdasarkan uraian kutipan pertimbangan hukum tersebut, untuk dapat melihat secara saksama tentang sejauhmana UU 32/2024 dibutuhkan dan juga bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan membaca secara komprehensif seluruh dokumen yang terkait dengan proses pembentukan UU 32/2024. Selain itu, penting pula untuk mencermati keseluruhan bagian dari Undang-Undang a quo mulai dari bagian Konsiderans Menimbang sebagai dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis sampai dengan bagian Penjelasan Umum yang mendeskripsikan latar belakang pembentukan suatu undang-undang. Dengan demikian, dapat dinilai secara objektif apakah benar pembentukannya mengabaikan asas-asas tersebut atau justru telah memenuhi prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. 309 [3.13.2] Bahwa dalam Konsiderans Menimbang UU 32/2024 menyatakan sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi, dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan [vide Konsiderans Menimbang huruf a UU 13/2022]. Kemudian, ditentukan pula penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya perlu penguatan dan penyelarasan aspek perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari, dukungan pendanaan di bidang konservasi, penegakan hukum, serta partisipasi masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan adanya perubahan atas UU 5/1990 [vide Konsiderans Menimbang huruf b dan huruf c UU 32/2024] Selanjutnya, dalam Penjelasan Umum UU 32/2024 telah pula ditentukan penguatan dalam perubahan UU 5/1990 dilakukan antara lain pada: Pertama, kegiatan pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya juga dilakukan di areal preservasi guna terjaminnya kelestarian manfaat sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan, serta adanya kejelasan kewenangan dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, baik antar kementerian/lembaga maupun antara pemerintah dan pemerintah daerah melalui pembagian peran lintas sektor dan lintas pemerintahan dalam konservasi, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih kewenangan dan konservasi menjadi tanggung jawab bersama. Kedua, pemanfaatan potensi sumber dana yang ada sangat dimungkinkan untuk mendukung pendanaan konservasi berkelanjutan dan terjamin. Ketiga, pencegahan kerusakan atau kepunahan serta terjaminnya kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bagi keberlangsungan sistem penyangga kehidupan dengan mempertegas larangan serta menerapkan insentif dan disinsentif dalam penyelenggaraan konservasi. Keempat, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, termasuk peran serta masyarakat hukum adat. Kelima, peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk bagi masyarakat hukum adat di sekitar kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta areal preservasi. Keenam, ketentuan tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang 310 mengancam keberlanjutan ekosistem dan dapat menurunkan kualitas hidup manusia, sehingga penguatan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penegakan hukum dan pemberatan serta kekhususan sanksi pidana diperlukan untuk menjamin kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat. [3.13.3] Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon yang mengkhawatirkan atas permasalahan yang kemungkinan besar muncul antara lain, ketentuan mengenai areal preservasi yang tidak jelas, tidak ada pengaturan mengenai persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (padiatapa), posisi hutan adat menjadi sumir, pendekatan sentralistis dan conservationist-developmentalist dalam UU 32/2024. Terhadap dalil para Pemohon a quo, menurut Mahkamah permasalahan yang disampaikan oleh para Pemohon tidak berkaitan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan melainkan berkaitan dengan asas kejelasan rumusan. Dalam konteks tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan para Pemohon, uraian dalil para Pemohon lebih mengedepankan pada pemenuhan persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, serta pilihan kata atau istilah sehingga dianggap berpotensi menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Dalam kaitan ini, pengujian atas kejelasan rumusan suatu undang-undang yang menyangkut muatan materi bukan menjadi bagian dari pengujian formil, melainkan pengujian undang-undang secara materil. Dengan demikian, permasalahan terkait dengan kekhawatiran para Pemohon yang mungkin akan muncul dimaksud tidak relevan untuk dibahas lebih lanjut. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon berkenaan dengan pembentukan UU 32/2024 cacat formil karena tidak memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon juga mendalilkan pembentukan UU 32/2024 cacat formil karena tidak memenuhi asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g UU 13/2022 dan tidak menerapkan prinsip meaningful participation sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 311 [3.14.1] Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 5 huruf g UU 13/2022, yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah pembentukan peraturan perundang- undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk pemantauan dan peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan). Berdasarkan pengertian tersebut, maka keterpenuhan asas keterbukaan secara formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, menurut Mahkamah, adalah bertumpu pada sifat transparan dan terbukanya setiap tahapan pembentukannya. Sifat transparan tersebut membutuhkan adanya tindakan dari pembentuk undang-undang untuk memberitahukan, mengumumkan, atau mempublikasikan informasi dalam tahapan proses pembentukan undang-undang. Sedangkan sifat keterbukaan memberikan kewajiban bagi pembentuk undang- undang untuk tidak sekedar memberikan informasi, namun juga membuka ruang komunikasi 2 (dua) arah melalui diskusi atau dialog untuk mendapatkan saran dan masukan dari masyarakat. Oleh karena itu, untuk menentukan apakah asas keterbukaan secara formil telah terpenuhi, dapat dilihat dari upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang untuk melakukan penyebaran informasi sekaligus membuka ruang diskursus publik, atau sebaliknya, ada atau tidaknya upaya dari pembentuk undang-undang yang dengan sengaja menghalangi atau menghambat upaya penyebaran informasi atau membuka ruang diskursus publik dalam proses pembentukan undang-undang, in casu UU 32/2024. Berkenaan dengan hal tersebut, ketentuan Pasal 96 ayat (6) UU 13/2022 mengatur beberapa pilihan metode atau sarana partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan, yaitu dalam bentuk rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar, lokakarya, atau diskusi, termasuk di dalamnya tidak harus dilakukan dalam bentuk pertemuan fisik namun juga dapat dengan memanfaatkan media elektronik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat. [3.14.2] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Keterangan DPR dan Keterangan Presiden berkenaan dengan partisipasi masyarakat (publik) serta upaya penyebarluasan informasi dan penyediaan ruang diskursus publik dalam proses pembentukan UU 32/2024, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut: 312 1. Telah dilakukan diskusi berupa rapat dengan pendapat umum pada tahapan penyusunan NA dan RUU a quo yang melibatkan antara lain pakar, akademisi, praktisi konservasi, pelaku kegiatan koservasi, lembaga swadaya masyarakat bidang konservasi, pemerhati konservasi [vide Keterangan DPR Lampiran X sampai dengan Lampiran XXXII, Lampiran L sampai dengan Lampiran LXVIII] = vide Bukti PK-2 sampai dengan Bukti PK-6, Bukti PK-11, Bukti PK-80, Bukti PK- 84, dan Bukti PK-87]; 2. Telah dilakukan Focus Group Discussion (FGD) dan konsultasi publik pada tahapan penyusunan di Universitas Lampung, Universitas Brawijaya, dan Universitas Gadjah Mada [vide Bukti PK-8 sampai dengan Bukti PK-10]; 3. Telah dilakukan dilakukan rapat penyusunan dan pembahasan UU 32/2024 yang dapat diakses melalui kanal youtube [vide Keterangan DPR hlm. 41-53]; Lebih lanjut, berkenaan dengan partisipasi masyarakat, Pemohon I (AMAN), Pemohon II (WALHI), dan Pemohon III (KIARA) yang tergabung dalam WGII, telah diundang dan hadir dalam forum yang diadakan Pemerintah sehubungan dengan pembahasan RUU Perubahan UU 5/1990 pada hari Senin, 10 April 2023 [vide Bukti PK-14]. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak ada bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah mengenai tidak adanya partisipasi masyarakat (publik) dan pelibatan stakeholder dalam pembentukan RUU Perubahan UU 5/1990. Sebaliknya, pembentuk undang-undang telah membuktikan adanya upaya dan kegiatan penyebarluasan informasi dan penyediaan ruang diskursus publik dalam proses pembentukan UU 32/2024. [3.14.3] Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon yang menyatakan tidak dapat mengakses sebanyak 20 (dua puluh) dokumen hasil rapat yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang, yaitu rapat pada pembahasan pada Pembicaraan Tingkat I, antara lain Rapat Intern Panja dan Rapat Panja Komisi IV DPR RI dengan Pemerintah dan Komite II DPD serta Rapat Paripurna pada Pembicaraan Tingkat II. Dalam hal ini, perlu kembali Mahkamah tegaskan bahwa berdasarkan Pasal 229 UU 17/2014, menyatakan semua rapat di DPR bersifat terbuka kecuali rapat dinyatakan tertutup. Kemudian berdasarkan Pasal 278 Tatib DPR RI 1/2020 menyatakan rapat tertutup dapat bersifat rahasia sehingga dapat dilarang diumumkan atau disampaikan kepada pihak lain atau publik. Atas risalah rapat yang dinyatakan tertutup dimaksud, apabila bersifat rahasia maka risalah sidang tidak dapat diberikan kepada pemohon informasi. Sedangkan, apabila rapat tertutup tidak bersifat rahasia 313 maka informasi dapat diberikan kepada pemohon informasi dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan secara tertulis untuk mendapat persetujuan dari pimpinan DPR maupun pimpinan alat kelengkapan DPR. Sementara itu, berkenaan dengan dalil para Pemohon tersebut, DPD dalam kesimpulannya menyampaikan bahwa hasil pembahasan RUU Perubahan UU 5/1990 dapat diakses. Selain itu, DPD menegaskan pula meskipun DPD bukan representasi langsung masyarakat hukum adat, namun DPD telah menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan daerah, termasuk perlindungan terhadap hak- hak masyarakat lokal dan lingkungan hidup, dalam berbagai forum pembahasan melalui Komite II DPD yang terlibat secara aktif, berkelanjutan, dan mendokumentasi seluruh tahapan pembahasan RUU Perubahan UU 5/1990 bersama DPR dan Pemerintah. Keterlibatan DPD tersebut tidak hanya bersifat administratif atau simbolis, melainkan substansial dalam fungsi legislasi DPD. Hal ini dibuktikan dengan: (1) penyampaian pandangan dan pendapat DPD terhadap RUU Perubahan UU 5/1990 melalui proses internal yang melibatkan RDP/RDPU, finalisasi internal, hingga disahkan dalam Sidang Paripurna DPD tanggal 9 Desember 2022 dan menjadi Keputusan DPD RI Nomor 23/DPD RI/II/2022-2023, yang selanjutnya disampaikan ke DPR dan Presiden; (2) DPD turut aktif dalam lebih dari 18 (delapan belas) pertemuan resmi bersama Komisi IV DPR, Panja, Tim Perumus, Tim Sinkronisasi, dan Pemerintah, termasuk kehadiran dalam rapat kerja awal pembahasan draft RUU Perubahan UU 5/1990 pada tanggal 22 November 2022 dan tanggal 5 Desember 2022; rapat-rapat Panja sepanjang tahun 2023, termasuk tanggal 15 Juni 2023, tanggal 26-28 Juni 2023, tanggal 10-12 Juli 2023, tanggal 19-21 September 2023, tanggal 25 September 2023, tanggal 2 Oktober 2023, dan tanggal 27 November 2023; serta rapat finalisasi lanjutan pada tanggal 19 Mei 2024 dan tanggal 30 Mei 2024 serta tanggal 13 Juni 2024, termasuk Rapat Kerja antara Komite II DPD dan Komisi IV DPR [vide Kesimpulan DPD, hlm. 4-5]. Selanjutnya, terhadap dalil para Pemohon mengenai 20 (dua puluh) dokumen hasil rapat yang tidak dapat diakses, telah ternyata dokumen-dokumen dimaksud merupakan dokumen dalam rapat DPR yang dilaksanakan secara tertutup, namun informasi rapat tidak dinyatakan rahasia. Artinya, terhadap 20 (dua puluh) dokumen rapat dimaksud, terkait dengan informasi rapat pembahasan secara garis besarnya tetap dapat diperoleh para Pemohon, seperti melalui media cetak maupun media elektronik yang telah disediakan antara lain dalam kanal youtube dan 314 platform media sosial resmi DPR RI. Oleh karenanya, pemasalahan akses dokumen hasil rapat tidak tepat jika dikaitkan dengan asas keterbukaan sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon a quo. Sebab, apabila para Pemohon ingin mendapatkan akses terkait dengan hasil rapat, sekalipun sifat rapat pembahasan RUU Perubahan UU 5/1990 ada yang dinyatakan sebagai rapat tertutup namun informasi isi rapat tidak dinyatakan rahasia, informasi terkait dengan pembahasan yang telah dilakukan dalam rapat dapat disampaikan secara garis besarnya kepada masyarakat melalui awak media dalam wawancara setelah rapat pembahasan maupun wawancara terkait dengan perkembangan pembentukan RUU Perubahan UU 5/1990 [vide Keterangan DPR RI hlm. 66]. Dengan demikian, meskipun rapat dinyatakan tertutup namun masyarakat tetap dapat mengetahui pembicaraan dalam rapat dimaksud melalui catatan rapat baik seluruh maupun sebagian isi pembahasan, sebagaimana telah dipertimbangkan pada Sub-paragraf [3.11.4] di atas. [3.14.4] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil para Pemohon yang menyatakan pembentukan UU 32/2024 tidak menerapkan prinsip meaningful participation sebab tidak mengakomodir masukan dari masyarakat hukum adat dan komunitas lokal yang akan terkena dampak langsung dalam setiap tahapan proses pembentukan undang-undang sebagaimana dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang- undangan sesungguhnya merupakan wujud pelaksanaan demokrasi dalam negara hukum demokratis dan negara demokrasi konstitusional. Indonesia sebagai negara demokrasi yang mengusung prinsip kedaulatan yang berada di tangan rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, diejawantahkan salah satunya dengan keharusan melibatkan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang di saat berlakunya nanti akan mengikat masyarakat itu sendiri sebagai subjek hukum yang dibebani kewajiban dan diberikan hak dengan adanya aturan yang berlaku tersebut. Berkenaan dengan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna, telah diuraikan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Terhadap Putusan a quo, pembentuk undang-undang telah menindaklanjuti dengan melakukan perubahan terhadap UU 12/2011 melalui UU 13/2022, yaitu dalam Pasal 96 UU 13/2022 diatur 315 lebih rinci mengenai partisipasi masyarakat yaitu dalam ayat (1) mengatur mengenai hak masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan; ayat (2) pemberian masukan masyarakat dilakukan secara daring dan/atau luring; ayat (3) masyarakat yang berhak memberikan masukan merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan; ayat (4) masyarakat dapat mengakses dengan mudah setiap naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan; ayat (5) informasi kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; ayat (6) pembentuk peraturan perundang- undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, diskusi, dan atau kegiatan konsultasi publik lainnya; ayat (7) hasil kegiatan konsultasi publik menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan; ayat (8) pembentuk peraturan perundang-undangan menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat; ayat (9) adanya pengaturan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden. Selanjutnya, berkenaan dengan dalil para Pemohon a quo mengenai tidak diterapkannya prinsip meaningful participation dalam pembentukan UU 32/2024, telah diuraikan sebelumnya dalam pertimbangan hukum pada Sub-paragraf [3.14.2] di atas yang pada pokoknya pembentuk undang-undang telah membuka partisipasi masyarakat serta upaya penyebarluasan informasi dan penyediaan ruang diskursus publik dalam proses pembentukan UU 32/2024. Dengan demikian, pembentuk undang-undang telah melaksanakan persyaratan terkait dengan prinsip meaningful participation, yaitu hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Namun demikian, penting bagi Mahkamah menegaskan agar ke depan, pembentuk undang-undang untuk semakin memaksimalkan proses partisipasi publik dimaksud dapat dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi yang dikelola dengan baik sehingga sekalipun dalam proses partisipasi tersebut tidak bertemu secara fisik namun hak masyarakat untuk berpartisipasi tetap terakomodasi untuk memberikan masukan, termasuk mendapatkan respon atau 316 penjelasan terkait dengan masukan yang disampaikan. Hal ini sejalan dengan asas keterbukaan yang dimaksudkan dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan [vide Penjelasan Pasal 5 huruf g UU 13/2022]. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon berkenaan pembentukan UU 32/2024 bertentangan dengan asas keterbukaan dalam Pasal 5 huruf g UU 13/2022 dan prinsip meaningful participation adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, telah ternyata proses pembentukkan UU 32/2024 secara formil tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, UU 32/2024 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, dalil-dalil para Pemohon adalah tidak berasalan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dari permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan para Pemohon mengenai pengujian formil diajukan tidak melewati tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil; [4.3] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.4] Permohonan Provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum; [4.5] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 317 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi para Pemohon. Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. --------------------------------------------------------------- 6. ALASAN BERBEDA (CONCURRING OPINION) DAN PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah a quo, terdapat alasan berbeda (concurring opinion) dari seorang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Arsul Sani, serta terdapat pula pendapat berbeda (dissenting opinion) dari 2 (dua) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra, yang menyatakan sebagai berikut: ALASAN BERBEDA (CONCURRING OPINION) Alasan berbeda (concurring opinion) dari Hakim Konstitusi Arsul Sani [6.1] Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (“Mahkamah”) dalam perkara Nomor 132/PUU-XXII/2024, saya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyampaikan alasan berbeda (concurring opinion) terhadap Putusan Mahkamah a quo sepanjang mengenai isu tidak terpenuhinya asas keterbukaan yang dikaitkan dengan partisipasi publik dalam proses pembentukan UU 32/2024. Selengkapnya alasan berbeda saya terurai sebagai berikut. 318 1. Menimbang bahwa perkara a quo merupakan perkara permohonan pengujian formil berkenaan dengan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 (UU 32/2024) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 (UU 5/1990) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat kecacatan prosedur (kecacatan formil) dalam pembentukan UU 32/2024 karena asas pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 13/2022) telah dilanggar atau tidak terpenuhi. Dalam hal ini para Pemohon mendalilkan kecacatan prosedur dimaksud karena: (i) tidak dipenuhinya asas kejelasan tujuan, (ii) tidak dipenuhinya asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta (iii) tidak dipenuhinya asas keterbukaan. 2. Menimbang bahwa dalil permohonan para Pemohon tentang tidak terpenuhinya asas keterbukaan dikaitkan dengan partisipasi publik bermakna (meaningful public participation) didasarkan pada ketiadaan pemberian akses secara penuh kepada publik yang mempunyai kepentingan atau terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada proses pembentukan UU 32/2024, khususnya pada sub-tahapan pembahasan karena rapat-rapat pembahasan dilakukan secara tertutup. 3. Menimbang bahwa berkenaan dengan isu partisipasi publik bermakna dalam proses pembentukan undang-undang, Mahkamah telah mengemukakan pendirian mengenai partisipasi publik dalam Putusan Perkara Nomor 91/PUU- XVIII/2020. Pada Paragraf [3.17.8] Putusan Mahkamah tersebut dinyatakan, antara lain: …. Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang- undang yang sedang dibahas. Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, partisipasi 319 masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang- undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden ...” 4. Menimbang bahwa setelah menyimak dan mempelajari dengan saksama permohonan para Pemohon, Keterangan Pemerintah, Keterangan DPR, Kesimpulan DPD, keterangan Ahli dan Saksi serta mencermati hal-hal yang merupakan notoir feiten mengenai proses perubahan UU 5/1990 sejak pertama kali direncanakan oleh pembentuk undang-undang sampai dengan pengesahan UU 32/2024, saya mendapati fakta-fakta terurai di bawah ini. 4.1. Dalam tahapan perencanaan, UU 32/2024 bermula dari proses penyusunan RUU Perubahan atas UU 5/1990 yang ditujukan untuk merubah sejumlah ketentuan dalam UU 5/1990 yang telah berlaku lebih dari 30 tahun. RUU tersebut merupakan RUU inisiatif/usulan DPR yang kemudian dibahas bersama pemerintah dengan melibatkan DPD. 4.2. Dari penelusuran terhadap dokumen program legislasi nasional (Prolegnas) selama beberapa periode, RUU Perubahan atas UU 5/1990 pertama kali disepakati DPR dan pemerintahan hasil Pemilihan Umum 2004 untuk masuk ke dalam Prolegnas 2005-2009, namun RUU ini tidak berproses untuk menjadi undang-undang pada periode 2005-2009. Selanjutnya, RUU ini tidak masuk ke dalam Prolegnas 2010-2014, akan tetapi kembali tercantum pada Prolegnas 2015- 2019, serta masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2016-2017, 2017-2018, dan 2018-2019. Meskipun demikian, RUU ini tidak menjadi sebuah undang-undang pada periode 2015-2019. Selanjutnya, RUU ini kembali dimasukkan ke dalam Prolegnas 2020-2024, serta masuk ke dalam Prolegnas Prioritas tahun 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, dan 2023/2024. Berdasarkan fakta tersebut, RUU a quo bukan sebuah RUU yang muncul secara tiba-tiba, namun telah direncanakan sejak lama (sumber: https://bphn.go.id/perencanaan-legislasi). 4.3. Dari penelusuran terhadap dokumen Laporan Kinerja DPR RI, ditemukan fakta tahapan-tahapan kegiatan perencanaan dan penyusunan RUU Perubahan atas UU 5/1990 sejak sebelum periode DPR dan pemerintahan 2019-2024 seperti tergambar di bawah ini. Di antara tahapan-tahapan dimaksud proses atau kegiatan yang melibatkan partisipasi publik. Periode Status Sumber 320 2016-2017 ● RUU dalam Tahap Penyusunan di DPR RI telah selesai Harmonisasi di Baleg Laporan Kinerja DPR RI 2016-2017 2017-2018 ● RUU dalam Tahapan Pembicaraan Tingkat I dengan AKD Komisi IV Laporan Kinerja DPR RI 2017-2018 2018-2019 ● RUU dalam Tahapan Pembahasan Tingkat I ● Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 2 April 2018 dengan AKD Komisi IV Laporan Kinerja DPR RI 2018-2019 2019-2020 Tidak ditemukan keterangan Laporan Kinerja DPR RI 2019-2020 2020-2021 ● RUU masuk dalam Daftar RUU dalam Tahap Penyusunan di DPR RI (Komisi IV) Laporan Kinerja DPR RI 2020-2021 2021-2022 ● Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna tanggal 7 Juli 2022 ● RUU selesai Harmonisasi ● Surat Pengusul (Komisi IV) permintaan Harmonisasi (Surat No. 108/Kom.IV/DPR RI/XI/2021 tanggal 30 November 2021) Laporan Kinerja DPR RI 2021-2022 2022-2023 ● RUU sedang proses Pembicaraan Tingkat I di Komisi IV ● Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 19 September 2022 MP I 2022- 2023 dibahas oleh Komisi IV ● Surat Presiden RI No. R.43/ Pres/09/2022 tanggal 9 September 2022 ● Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Rapat Paripurna tanggal 7 Juli 2022 ● Surat Pengusul (Komisi IV) permintaan harmonisasi (Surat No.108/Kom.IV/DPR RI/ XI/2021 tanggal 30 November 2021) Laporan Kinerja DPR RI 2022-2023 2023-2024 ● Persetujuan Bersama DPR dan Pemerintah RUU menjadi UU pada Rapat Paripurna 9 Juli 2024 Laporan Kinerja DPR RI 2023-2024 4.4. Dari penelusuran terhadap informasi yang bersifat terbuka/publik, terkait dengan perubahan atas UU 5/1990 didapatkan fakta bahwa proses 321 perencanaan dan penyusunan RUU Perubahan atas UU5/1990 telah dimulai pada periode sebelum periode pemerintahan dan DPR 2019-2024. Dalam periode sebelumnya tersebut, terdapat laporan/catatan adanya partisipasi publik yang menunjukkan diterapkannya asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang. Hal ini dapat ditelusuri, antara lain, dari adanya Kertas Posisi dari Kelompok Kerja Konservasi yang terdiri dari: 1. Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) 2. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) 3. Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI) Green Network 4. Wildlife Conservation Society-Indonesia Program (WCS-IP) 5. Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI), dan 6. Yayasan World Wildlife Fund Indonesia (WWF), di mana di dalamnya disebutkan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melaksanakan konsultasi publik setidaknya di 6 (enam) daerah sejak tahun 2016 (Jakarta, Medan, Makassar, Kalimantan Barat, Papua, dan Bali) dan mengadakan serial diskusi bersama ahli sepanjang tahun 2017. Bahkan sebelum itu, pada tahun 2007-2008 dengan difasilitasi oleh Dewan Kehutanan Nasional (DKN) tim yang dipimpin oleh KLHK juga telah melakukan konsultasi publik [sumber: https://icel.or.id/media/pdf/KertasPosisiPokjaKonservasi TerhadapRUUKSDAHE.pdf]. Selanjutnya, dalam laman World Wide Fund for Nature (WWF) terdapat informasi bahwa diadakan diskusi publik yang dilaksanakan pada tahun 2016 tersebut di mana KLHK menjaring masukan dari masyarakat untuk RUU Perubahan atas UU 5/1990 dengan melibatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM), WWF-Indonesia, Fauna & Flora International (FFI) Indonesia Program, Yayasan Titian, dan GIZ-FORCLIME [sumber: https://www.wwf.id/id/blog/harapan-baru-penegakan-hukum-sda-hayati- dan-ekosistem-di-indonesia). Selain itu, berdasarkan data dari Laporan Capaian Renja (LCR) tahun 2016 dari Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Dirjen KSDAE) KLHK, menyatakan konsultasi publik tersebut dilaksanakan dengan mitra, antara lain: 1. Regional Sumatera dengan mitra FKKM dan POLIGG pada 29 Desember 2016; 2. Regional Sulawesi dengan mitra BURUNG INDONESIA 322 pada 26 Desember 2016; 3. Regional Papua Maluku dengan mitra USAID 3 Maret 2016; 4. Regional Kalimantan dengan mitra WWF pada 22 Maret 2016; 5. Regional Bali Nusa Tenggara oleh Ditjen KSDAE 8 April 2016. Selanjutnya, KLHK menyatakan realisasi konsultasi publik bersama mitra terkait RUU Perubahan atas UU 5/1990 pada tahun 2016 mencapai persentase pada kisaran 99% dari target (sumber: https://ksdae.menlhk.go.id/assets/publikasi/LCR%20File%20cetak.pdf). Lebih lanjut, proses penyusunan dan pembahasan RUU Perubahan atas UU 5/1990 juga diteruskan pada tahun 2017. Laporan Capaian Renja (LCR) tahun 2017 dari Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, KLHK, menyebutkan beberapa kali diadakan kegiatan publik yang melibatkan masyarakat dalam bentuk konsultasi publik, FGD dan seminar, antara lain Seminar yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 2017 di Denpasar dengan dihadiri oleh Komisi IV DPR RI, Baleg DPR RI, pejabat lingkup KLHK, akademisi, pakar, dan Lembaga Swadaya Masyarakat dengan jumlah peserta 60 (enam puluh) orang [sumber: https://ksdae.menlhk.go.id/assets/publikasi/upload%20LCR%20Setditjen% 20KSDAE%20Tahun%202017.pdf ]. Demikian halnya dengan proses penerimaan masukan dari para ahli/pakar juga dilakukan pada tahun 2019. Berdasarkan Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Konservasi dan Pemuliaan Sumber Daya Alam Hayati tahun 2019 dari Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan HAM RI disebutkan bahwa telah dilaksanakan rapat dengan para pakar melalui diskusi publik dan FGD yang menghasilkan saran dan masukan sehubungan dengan RUU Perubahan atas UU 5/1990. [sumber: https://bphn.go.id/data/documents/bphn_laporan_akhir_pokja_aeh_konser vasi_2019.pdf] Terlebih lagi, pada periode pemerintahan dan DPR 2019-2024, dalam proses penyusunan Daftar Inventaris Aksi Masalah (DIM) pemerintah selain melakukan koordinasi lintas kementerian yang melibatkan KLHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, 323 Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM, juga mendengarkan pendapat dari akademisi dan pakar pada tanggal 13 April 2022, termasuk dalam rapat pembahasan DIM setidaknya pada rapat yang diadakan pada tanggal 14-15 Juni 2023, 25 September 2023, 2 Oktober 2023, 15 November 2023, 22 November 2023, 19 Maret 2024, dan 13 Juni 2024 [vide Risalah Persidangan Keterangan Saksi Pemerintah tanggal 6 Mei 2025, angka 14, hlm. 3-6]. Kemudian, juga telah dilakukan kegiatan untuk menerima aspirasi dari 6 (enam) orang pakar dan akademisi, 6 (enam) perwakilan kelompok masyarakat, dan 4 (empat) pelaku kegiatan konservasi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada tanggal 10- 11 April 2023 [vide Keterangan Presiden, hlm. 19-20 = Keterangan Tambahan DPR, hlm. 21-22]. Fakta ini dikuatkan dengan konfirmasi dari salah satu saksi yang dihadirkan oleh pemerintah yang pada pokoknya menyatakan benar telah terjadi RDPU tersebut [vide Risalah Persidangan tanggal 6 Mei 2025 angka 20, hlm. 7-8]. Salah satu peserta RDPU tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Working Group ICCAs Indonesia/WGII yang keanggotaannya meliputi juga Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III [vide Keterangan Presiden, hlm. 39 = Keterangan DPR, hlm. 36], dan hal ini tidak dibantah oleh para Pemohon. 5. Menimbang, bahwa berkenaan dengan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan pada angka 4 di atas, dalam kaitannya dengan proses pembentukan UU 32/2024, setidaknya pada tahapan perencanaan/penyusunan sampai dengan sebagian dari tahapan pembahasan RUU Perubahan atas UU 5/1990 terdapat partisipasi publik. Secara faktual, apabila dipertimbangkan dari tahapan perencanaan sampai dengan tahapan pengajuan, selain terdapat rentang waktu partisipasi publik yang panjang sejak proses perencanaan yang berlangsung lebih dari satu periode pemerintahan dan DPR, juga terdapat fakta pelibatan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yakni para pakar/akademisi, berbagai kelompok masyarakat masyarakat sipil dan pelaku kegiatan konservasi yang merupakan para pemangku kepentingan terhadap apa yang diatur dalam UU 5/1990 dan UU 32/2024. 6. Menimbang bahwa namun demikian, terdapat bagian dari tahapan pembahasan UU 32/2024 di mana ruang partisipasi publik bermakna tidak dapat dikatakan telah sepenuhnya diberikan. Ruang partisipasi publik demikian terkait dengan 324 kesempatan untuk melakukan monitor dan pengawasan terhadap berlangsungnya pembahasan dalam rapat pembahasan tingkat I. Hal ini terjadi karena rapat-rapat pembahasan dalam proses pembentukan UU 32/2024 antara DPR dengan pemerintah dilaksanakan secara tertutup sebagaimana keterangan pemerintah dalam persidangan. Terhadap fakta ini, menurut saya hal yang perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah fakta rapat- rapat pembahasan tingkat I yang bersifat tertutup tersebut menjadikan adanya kecukupan alasan untuk sampai pada kesimpulan adanya cacat prosedur dalam proses pembentukan UU 32/2024 yang berkonsekuensi UU 32/2024 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan” sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon. 7. Menimbang bahwa adanya fakta-fakta sebagaimana dikemukakan pada angka 4 dan 5 di satu sisi dan adanya fakta sebagaimana dikemukakan pada angka 6 di atas di sisi lain menjadikan bahwa dalam proses pembentukan UU 32/2024 terdapat apa yang dikenal sebagai fakta yang saling bersinggungan (competing facts) dalam hubungannya dengan isu keterpenuhan syarat partisipasi publik bermakna. Terhadap competing facts demikian, menurut saya Mahkamah perlu melihat seluruh fakta yang ada dalam kerangka (framework) partisipasi publik bermakna secara luas dan menyeluruh dari sejak tahapan perencanaan sampai dengan tahapan pengundangan sebuah undang-undang, di mana terkait dengan UU 32/2024 ini partisipasi publik berjalan tidak hanya dalam satu periode pemerintahan dan DPR. Dalam hal ini, Mahkamah perlu menilai persoalan terpenuhi-tidaknya partisipasi publik bermakna dalam proses pembentukan UU 32/2024 bukan dengan menilai competing facts tersebut secara terpisah-pisah atau sebagai fakta yang berdiri sendiri-sendiri untuk setiap tahapan atau sub-tahapan pembentukan undang-undang. Mahkamah perlu menilai keseluruhan fakta-fakta yang ada dan selanjutnya mempertimbangkannya berdasarkan prinsip kewajaran/kelayakan/kepatutan (reasonableness principle) sebelum sampai pada kesimpulan apakah permohonan para Pemohon berdasar menurut hukum dan karenanya petitum permohonannya patut dikabulkan atau tidak. Selanjutnya, dalam konteks menganalisa seluruh fakta-fakta dalam kerangka reasonableness principle, 325 Mahkamah perlu menimbang (weighing) secara proporsional dan wajar/layak terhadap competing facts yang ada secara menyeluruh. 8. Menimbang bahwa untuk keperluan analisa dimaksud, terhadap fakta-fakta tentang partisipasi publik bermakna sebagaimana dikemukakan pada angka 4 dan angka 5 di atas, yang mencakup tahapan perencanaan RUU Perubahan atas UU 5/1990 sampai dengan sebagian tahapan pembahasan sebelum adanya persetujuan/pengesahan sebagai UU 32/2024, perlu dipersandingkan dengan fakta terhalangnya partisipasi publik yang timbul akibat rapat-rapat pembahasan tingkat I dilakukan secara tertutup pada tahapan pembahasan. Berdasarkan penyandingan tersebut, selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap competing facts yang ada. Berdasarkan hal demikian, saya sampai pada pendapat bahwa ruang partisipasi publik bermakna yang telah dibangun oleh pembentuk undang-undang terkait dengan proses pembentukan UU 32/2024 telah memadai dan cukup besar di mana proses pelibatan partisipasi publik tersebut berlangsung dalam waktu yang cukup panjang dan telah melibatkan publik yang mencakup berbagai kalangan masyarakat sipil. Fakta demikian tidak sepatutnya kemudian “dinegasikan atau dinihilkan” dengan fakta tidak terpenuhinya dengan baik partisipasi publik bermakna dalam satu sub- tahapan, yakni rapat-rapat pembahasan pada pembicaraan tingkat I yang bersifat tertutup. Terlebih, dalam konteks sub-tahapan rapat pembahasan sebuah RUU, elemen publik, in casu para Pemohon, berposisi sebatas melihat dan mendengar saja tanpa dapat berperan aktif. Selain itu, terhadap tertutupnya rapat pembahasan tersebut kemudian diimbangi dengan keterangan kepada media oleh pembentuk undang-undang sesudah rapat-rapat dilaksanakan sebagaimana disampaikan dalam keterangan DPR. Sementara terkait dengan partisipasi publik pada sub-sub tahapan sebelumnya saya berpendapat telah cukup terpenuhi dan memadai, yakni tahapan perencanaan/penyusunan di mana terdapat forum yang menghadirkan kalangan publik/masyarakat sipil serta forum rapat dengar pendapat umum (RDPU) di mana para Pemohon dan elemen publik lainnya secara aktif berkesempatan mengekspresikan haknya untuk didengar (right to heard) serta sekaligus melihat bagaimana haknya untuk dipertimbangkan (right to be considered) dipenuhi melalui tanggapan dari pembentuk undang-undang. 326 Dengan demikian, dilihat dari reasonableness principle saya berpendapat menjadi tidak wajar atau patut jika karena adanya sub-tahapan yang tidak memberikan ruang partisipasi publik dengan baik, maka menyebabkan proses pembentukan UU 32/2024 dinilai cacat prosedur yang berkonsekuensi pada inkonstitusionalitas UU 32/2024 secara bersyarat. Sebagai konklusi, saya menyimpulkan tahapan perencanaan UU 32/2024 partisipasi publik setidaknya pada aspek right to be heard dan right to be considered telah cukup terpenuhi dan memadai. Sedangkan terkait dengan aspek right to be explained, dari bukti dan fakta persidangan saya tidak mendapati bahwa para Pemohon juga secara aktif telah meminta penjelasan kepada pembentuk undang-undang berkaitan dengan masukan-masukan yang telah disampaikan kepada pembuat undang-undang. Terlebih lagi, terkait right to be explained dapat dipenuhi oleh pembentuk undang-undang setelah UU 32/2024. Dalam hal ini pemenuhan tersebut dapat diminta atau dilakukan melalui berbagai forum public engagement pemerintah atau DPR, seperti sosialisasi dan lain sebagainya. Dengan mengacu pada apa yang dikemukakan di atas, adalah tidak proporsional dan tidak reasonable apabila Mahkamah menyatakan UU 32/2024 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mengikat secara bersyarat sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon atas alasan tidak terpenuhinya syarat partisipasi publik. 9. Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana dikemukakan di atas, saya sependapat dan setuju dengan amar Putusan Mahkamah untuk menolak permohonan para Pemohon seluruhnya. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra [6.2] Menimbang bahwa para Pemohon dalam Perkara Nomor 132/PUU- XXII/2024 pada pokoknya mendalilkan pembentukan UU 32/2024 tidak memenuhi tata cara pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan proses pembentukan UU 17/2023 cacat secara formal sehingga bertentangan dengan UUD 1945 dan harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam amar putusan a quo, 327 Mahkamah menyatakan menolak permohonan para Pemohon. Berkenaan dengan Putusan a quo, kami, Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan pada paragraf berikut. [6.3] Menimbang bahwa sebelum menguraikan lebih jauh perihal dasar argumentasi perbedaan pandangan terhadap putusan a quo, terlebih dahulu kami perlu mengutip pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 November 2021, terutama berkenaan dengan tahap atau kegiatan pembentukan undang-undang, sebagai berikut: [3.17.8] Bahwa selain keterpenuhan formalitas semua tahapan di atas, masalah lain yang harus menjadi perhatian dan dipenuhi dalam pembentukan undang-undang adalah partisipasi masyarakat. Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila pembentukan undang-undang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (people sovereignty). Secara doktriner, partisipasi masyarakat dalam suatu pembentukan undang- undang bertujuan, antara lain, untuk (i) menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (strong collective intelligence) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan, (ii) membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif (inclusive and representative) dalam pengambilan keputusan; (iii) meningkatnya kepercayaan dan keyakinan (trust and confidence) warga negara terhadap lembaga legislatif; (iv) memperkuat legitimasi dan tanggung jawab (legitimacy and responsibility) bersama untuk setiap keputusan dan tindakan; (v) meningkatan pemahaman (improved understanding) tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara; (vi) memberikan kesempatan bagi warga negara (opportunities for citizens) untuk mengomu-nikasikan kepentingan-kepentingan mereka; dan (vii) menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (accountable and transparent). Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat 328 yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden. [3.17.9] Bahwa semua tahapan dan partisipasi masyarakat yang dikemukakan di atas digunakan sebagai bagian dari standar penilaian pengujian formil, sehingga memperkuat syarat penilaian pengujian formil sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, yaitu: 1. pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang- undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang- undang; 2. pengujian atas bentuk (format) atau sistematika undang-undang; 3. pengujian berkenaan dengan wewenang lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang; dan 4. pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil. Semua tahapan dan standar sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan di atas, akan digunakan untuk menilai keabsahan formalitas pembentukan undang-undang yang dilekatkan/dikaitkan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Perlu Mahkamah tegaskan, penilaian terhadap tahapan dan standar dimaksud dilakukan secara akumulatif. Dalam hal ini, jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang- undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil undang-undang sudah cukup dibuktikan apabila terjadi kecacatan dari semua atau beberapa tahapan atau standar dari semua tahapan atau standar sepanjang kecacatan tersebut telah dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan untuk menilai dan menyatakan adanya cacat formil pembentukan undang-undang. [6.4] Menimbang bahwa berkenaan dengan kutipan pertimbangan hukum putusan tersebut di atas, di antara dalil Pemohon adalah proses pembentukan UU 32/2024 melanggar asas keterbukaan. Adapun fakta yang dijadikan landasan bagi Pemohon adalah pembahasan dilakukan secara tertutup dan publik tidak mendapatkan akses untuk memperoleh informasi perkembangan rapat-rapat 329 pembahasan sehingga terjadi pengabaian masukan-masukan yang disampaikan masyarakat. Lebih lanjut, menurut Pemohon, proses pembentukan UU 32/2024 sekaligus melanggar prinsip meaningful participation. Terkait dengan fakta yang diungkapkan Pemohon, perlu dilakukan periksa silang atas bukti-bukti dan untuk menguatkan keyakinan bahwa fakta tersebut benar telah terjadi dan telah melewati batas toleransi dalam penalaran yang wajar sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas asas keterbukaan dan prinsip keikutsertaan bermakna (meaningful participation). [6.5] Menimbang bahwa terhadap dalil ihwal pembahasan rancangan UU 32/2024 dilakukan dalam rapat tertutup dan kesulitan akses publik memperoleh informasi perkembangan pembahasan undang-undang, Mahkamah telah mendengar keterangan dan memeriksa alat bukti yang disampaikan masing-masing pihak serta fakta yang terungkap dalam persidangan. Dalam hal ini, Pemohon dalam permohonannya, menyatakan terdapat 20 (dua puluh) dokumen hasil rapat yang tidak dapat diakses antara tanggal 22 Mei 2023 hingga 9 Juli 2024 yang merupakan bagian tahapan pembahasan rancangan UU pada Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II. Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, dalam Keterangan DPR yang disampaikan kepada Mahkamah, terdapat informasi yang memberikan konfirmasi bahwa pembentuk undang-undang telah melakukan serangkaian rapat-rapat pada kurun waktu yang sesuai dengan dalil Pemohon. Dalam hal ini, rapat tersebut diselenggarakan oleh Panitia Kerja Komisi IV dan rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi antara DPR, Pemerintah dengan DPD. Tidak hanya itu, keterangan yang disampaikan Pemerintah juga membenarkan fakta ini dan menambahkan keterangan bahwa rangkaian rapat yang diselenggarakan antara tanggal 15 Juni 2023 hingga tanggal 13 Juni 2024, yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) kali dilakukan secara tertutup. Terkait dengan fakta tersebut, DPR dalam keterangannya menyampaikan latar belakang diselenggarakannya rapat yang dilakukan secara tertutup dengan menyatakan: “Hasil suatu rapat pembahasan tersebut sering kali belum menemukan kesepakatan akhir dari pembentuk undang-undang sehingga masih berpotensi mengalami perubahan dalam rapat-rapat berikutnya. Apabila rapat yang demikian bersifat terbuka, potensi adanya potongan-potongan informasi yang belum utuh tersebut yang tersebar dalam masyarakat dan menimbulkan keresahan masyarakat juga perlu menjadi perhatian dan 330 pertimbangan pembentuk undang-undang, …” [vide Keterangan DPR bertanggal 28 April 2025, hlm. 66] Berkenaan dengan pernyataan tersebut, mekanisme dan penentuan sifat rapat diatur dalam Pasal 278 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang pada intinya membuka kesempatan untuk dilakukan rapat tertutup. Meskipun dilakukan secara tertutup, menurut keterangan DPR, perkembangan pembahasan dapat diikuti melalui situs resmi DPR dalam tautan yang mengungkapkan kegiatan DPR dalam menjalankan fungsi legislasi, sebagaimana juga dilampirkan oleh DPR dalam alat buktinya [vide Bukti PK-14]. Setelah mencermati tautan pada situs resmi DPR dan alat bukti yang disampaikan kepada Mahkamah telah nyata hasil pembahasan pada rapat yang diselenggarakan secara tertutup tidak diungkapkan secara utuh dan menyeluruh sebagai bagian dari informasi ke publik. Terlebih, kami tidak pula menemukan alasan yang kuat dan mendasar untuk membenarkan dilakukannya rapat secara tertutup. Dalam hal ini, alasan yang dikemukakan DPR dalam keterangannya bahwa “apabila rapat dilakukan secara terbuka, potensi adanya potongan-potongan informasi yang belum utuh yang tersebar akan menimbulkan keresahan masyarakat”, dalam batas penalaran yang wajar, adalah alasan yang sulit diterima validitasnya. Berkenaan dengan fakta tersebut, terdapat persoalan filosofis yang tersirat, yaitu mengenai wujud demokrasi yang hendak diejawantahkan. Perkembangan demokrasi mutakhir tidak semata bergantung pada bentuk klasik, yaitu demokrasi perwakilan. Kekuasan tertinggi oleh rakyat tidak berhenti ketika wakil-wakilnya telah terpilih untuk duduk di parlemen dan menggaungkan suara rakyat yang terwakilkan aspirasinya. Rakyat sebagai pemegang daulat tertinggi dituntut lebih aktif terlibat dalam fungsi-fungsi legislasi, paling tidak dalam menjalankan fungsi pemantauan, demi memastikan kepentingannya didengar dan dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang. Partisipasi publik memerlukan keterbukaan dan keterbukaan itu sendiri adalah pilar penegakan demokrasi. Partisipasi publik menuntut terbukanya kesempatan memberikan masukan dalam setiap pengambilan kebijakan, termasuk dalam proses pembentukan undang-undang. Mengabaikan peran serta publik dalam proses pembentukan undang-undang zonder alasan yang valid yang dapat dipertanggungjawabkan adalah salah satu bentuk nyata pengabaian daulat rakyat yang menjadi salah satu roh UUD NRI Tahun 1945 [vide Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945]. 331 [6.6] Menimbang bahwa berkenaan dengan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang, sebagaimana kutipan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 di atas, berkaitan erat dengan prinsip meaningful participation yang mengandung makna bahwa publik memiliki hak untuk (1) didengar pendapatnya, (2) dipertimbangkan pendapatnya, dan (3) mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Prinsip tersebut menyiratkan keharusan adanya proses dialogis antara masyarakat (stake holder) dengan pembentuk undang-undang dalam proses pembentukan undang- undang. Pada satu sisi, masyarakat memiliki akses untuk didengar dan dipertimbangkan masukannya sebagai bagian dari hak yang dimilikinya yang merupakan wujud dari hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara [vide Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945]. Dalam hal ini, pengejewantahan atas pelindungan hak untuk didengar dan untuk dipertimbangkan pendapatnya tidak pula dapat diartikan bahwa suatu kelompok masyarakat dapat memaksakan kehendaknya agar kepentingannya diadopsi sebagai norma undang-undang. Sebab, kehendak satu kelompok tidak lantas (baca: belum tentu) mewakili kelompok masyarakat lain yang dapat saja memiliki kepentingan berbeda atas materi muatan suatu undang-undang. Artinya, pembentuk undang-undang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan memuat pengaturan norma yang terbaik bagi kepentingan masyarakat secara umum dan bukan segolongan kelompok. Pada sisi lain, dalam konteks meaningful participation, kelompok masyarakat yang tidak sejalan dengan keputusan pembentuk undang-undang memiliki kesempatan, berupa hak untuk memperoleh penjelasan dari pembentuk undang-undang. Artinya, sebagai bagian dari meaningful participation, pembentuk undang-undang memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan penjelasan bila mengambil keputusan yang bertolak belakang dengan masukan yang disampaikan masyarakat selama proses pembentukan undang-undang sebelum rancangan undang-undang diundangkan menjadi undang- undang. Mekanisme demikian harus tetap berada dalam lingkup prosedur dan tahapan pembentukan undang-undang. [6.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata pembentukan UU 32/2024 dibahas dalam rapat yang bersifat tertutup yang berimbas pada kesulitan bagi masyarakat mengetahui informasi 332 perkembangan pembahasan rancangan undang-undang dimaksud. Bentangan fakta tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak boleh dianggap sepele dalam proses pembentukan undang-undang. Sebab, hakikat proses dialogis dalam prinsip meaningful participation tidak mungkin terwujud dalam pembahasan rancangan undang-undang yang dilakukan secara tertutup. Hal demikian jelas-jelas melanggar asas keterbukaan dalam proses pembentukan undang-undang. Dalam hal ini, kami perlu menegaskan, keterbukaan dalam tahap pembahasan merupakan titik kulminasi perwujudan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang. Bahkan, tahapan pembahasan dapat dinilai dan diposisikan sebagai mahkota dari semua rangkaian proses pembentukan undang-undang. Artinya, dalam tahapan pembahasan bersama sebagaimana dimaksudkan Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, asas keterbukaan harus diupayakan secara optimal. Proses pembentukan UU yang mengabaikan keterbukaan --sekaligus di dalamnya mengabaikan partisipasi publik-- dalam tahap pembahasan undang-undang, sekalipun asas pembentukan lain dinilai telah terpenuhi, tetap harus dinilai sebagai proses yang mengandung cacat formil. Pendirian ini merujuk pada pertimbangan hukum Putusan Makamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan, “… penilaian terhadap tahapan dan standar dimaksud dilakukan secara akumulatif. Dalam hal ini, jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka suatu undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya”. [6.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena terdapat fakta proses pembahasan UU 32/2024 dilakukan secara tertutup tanpa disertai alasan valid yang berdampak pada pengabaian asas keterbukaan dan keterlibatan publik dalam mewujudkan prinsip meaningful participation, seharusnya Mahkamah menyatakan bahwa UU 32/2024 mengandung cacat formil sehingga proses pembentukannya bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, pokok permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum. Atau, setidak-tidaknya mengabulkan untuk sebagian permohonan Pemohon a quo. *** 333 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal empat, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tujuh belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 14.19 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Arsul Sani ttd. Ridwan Mansyur ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah 334 PANITERA PENGGANTI, ttd. Nurlidya Stephanny Hikmah