132/PUU-XXI/2023

PUTUSAN Nomor 132/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Rega Felix Alamat : Pamulang Permai I Blok A-57/52, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan Pemberi Keterangan Bank Indonesia, dan Komisi Informasi Publik Republik Indonesia; Membaca dan mendengar keterangan Ahli Presiden; Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Presiden, Pemberi Keterangan Bank Indonesia, dan Komisi Informasi Publik Republik Indonesia; Membaca kesimpulan Pemohon, Presiden, dan Pemberi Keterangan Bank Indonesia. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 11 September 2023 diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 11 September 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 121/PUU/PAN.MK/AP3/11/2023 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara 2 Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 132/PUU-XXI/2023 pada 26 September 2023, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada 31 Oktober 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1.1. Bahwa dalam perubahan kedua UUD 1945, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan : “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 1.2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, hal mana juga didasarkan kepada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Dan juga telah dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahan ketiga dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK); 3 1.4. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan : “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 1.5. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan kewenangan pengujian materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021); 1.6. Bahwa Permohonan Pemohon menguji Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP yang berbunyi : “Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila : a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.” terhadap UUD 1945 : Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan Pasal 28F UUD 1945 Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, 4 serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 1.7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini; 2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 2. 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa : “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara.”; 2. 2. Bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa ”Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”; 2. 3. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yakni sebagai berikut : “a. ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; 5 c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.”; Selanjutnya terhadap kerugian konstitusional Pemohon tersebut di atas, akan diuraikan sebagai berikut : Hak Konstitusional Pemohon Yang Diberikan Oleh UUD 1945 2. 4. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 hak dan kewajiban konstitusional terkait pembelaan negara adalah bersifat inheren. Hal ini sesuai prinsip ought implies can, di mana adalah kewajiban berimplikasi adalah hak. Perlu diketahui makna kewajiban membela negara melekat pada setiap warga negara tanpa harus menunggu keadaan tertentu. Tidak harus seseorang menjadi tentara/polisi/pegawai negeri/pejabat publik untuk membela negara, kewajiban tersebut melekat bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Namun, perlu diperhatikan menjalankan kewajiban tidak bermakna seorang warga negara harus kehilangan hak konstitusionalnya. Negara tetap harus menjamin hak konstitusional warga negara yang membela negara termasuk hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak dan hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan karena hak tersebut yang memungkinkan seseorang mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Untuk mendapatkan hak konstitusional tersebut di atas diperlukan hak untuk memperoleh informasi dalam sebuah proses seleksi yang fair untuk penempatan jabatan-jabatan publik. Oleh karena itu, keseluruhan hak tersebut harus dimaknai sebagai satu buah rangkaian yaitu : seseorang mempunyai kewajiban membela negara, maka ia berhak untuk membela negara. Karena ia berhak untuk membela negara, maka ia berhak untuk bekerja di pemerintahan untuk 6 mendapatkan penghidupan yang layak sehingga bisa mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Untuk bekerja di pemerintahan diperlukan mekanisme yang menjamin hak seseorang untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Untuk menjamin tersedianya mekanisme tersebut diperlukan hak memperoleh informasi dalam proses seleksi yang bersifat terbuka. Seluruh rangkaian hak tersebut harus dimaknai sebagai satu kesatuan makna sebagai wujud kewajiban membela negara yang merupakan hak konstitusional Pemohon yang dilindungi oleh Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 hingga berimplikasi kepada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, dan Pasal 28F UUD 1945; Anggapan Kerugian Konstitusional Akibat Berlakunya Norma Pasal A Quo 2. 5. Bahwa Pemohon merupakan seorang pemuda warga negara Indonesia yang memiliki ambisi untuk membangun negara ini (Bukti P-3). Di usia yang produktif tentu adalah wajar mencari pekerjaan-pekerjaan sebagai wadah untuk mengamalkan ilmu yang diperolehnya sekaligus sarana untuk menghidupi dirinya. Perlu diketahui sebelumnya, bahwa pada tahun 2018 Pemohon pernah mengikuti seleksi CASN/CPNS, namun tidak lolos seleksi administrasi karena pada saat itu Pemohon melamar sebagai dosen dengan persyaratan S2 yang mana Pemohon baru saja lulus sehingga belum menerima ijazah. Kemudian, Pemohon mencoba berjualan burger di lingkungan kampus agar bisa tetap aktif menulis, namun ternyata terjadi pandemi yang sangat berdampak pada usaha Pemohon; 2. 6. Bahwa manuskrip tulisan-tulisan Pemohon tersebut yang kemudian Pemohon susun untuk judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk memberikan kontribusi ide kepada negara. Namun, kemudian ternyata pada tahun 2022 Pemohon diterima menjadi Tenaga Ahli di salah satu Kementerian dengan sistem kontrak (Bukti P-4). Kontrak Pemohon habis pada akhir 2022 dan disampaikan kepada Pemohon bahwa kontrak Pemohon akan diperpanjang setelah lewat tahun karena prosedur kebijakan mengikuti anggaran tahun berikutnya. Ternyata, 7 setelah menunggu lewat tahun, kontrak Pemohon tidak juga diperpanjang, dan ternyata tetap dilakukan rekrutmen tenaga ahli, dengan demikian pada saat itu Pemohon kehilangan nafkah penghidupan. Perlu diketahui status advokat bukan menjadi jaminan seseorang mendapatkan penghidupannya karena advokat adalah “penegak hukum” yang tidak dibayar negara. Terlebih sebagai advokat, Pemohon lebih banyak mendedikasikan waktu menggali gagasan untuk menguraikan permasalahan bangsa dan negara. Faktanya setelah Pemohon kehilangan pekerjaan, Pemohon segera mencari cara untuk mendapatkan penghidupan seperti mencoba mencari cara untuk memulai kembali usaha dan melamar pekerjaan-pekerjaan termasuk melamar ke lembaga pemerintahan lain dan melamar sebagai dosen pada Februari 2023 (Bukti P-5). Dan ternyata, pada bulan Mei 2023, Bank Indonesia mengumumkan pembukaan lowongan posisi sebagai ahli fiqih (ekonomi syariah) (Bukti P-6). Tentu demi sebuah penghidupan, Pemohon mencoba semua potensi dan kesempatan yang ada untuk dapat menafkahi keluarga; 2. 7. Bahwa mengetahui ada kesempatan kerja di Bank Indonesia, Pemohon segera melamar mengingat Pemohon sebelumnya memperjuangkan integrasi prinsip syariah ke dalam lembaga negara dan mendorong pembaharuan ekonomi syariah di Indonesia yang saat itu Bank Indonesia termasuk Pihak Terkait langsung yang memberikan keterangan. Karena ternyata gagasan Pemohon diadopsi baik secara langsung atau tidak langsung dalam UU No.4/2023 dan UU No.6/2023 yang patut diduga Bank Indonesia turut serta dalam pembahasan UU No.4/2023 dalam perumusannya. Sehingga, jabatan yang Pemohon lamar sangat sejalan dengan apa yang Pemohon perjuangkan; 2. 8. Bahwa Pemohon telah mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Pihak Ketiga yang independen (PPM Manajemen) dan Pemohon dinyatakan lolos seleksi administrasi, seleksi kompetensi teknis, seleksi psikotes, seleksi wawancara psikologi, seleksi leaderless group discussion, seleksi person organization fit, hingga mengikuti seleksi tahap kesehatan dan psikiatri. Namun, ternyata Pemohon dinyatakan 8 tidak memenuhi kualifikasi kesehatan dan psikiatri oleh Bank Indonesia (Bukti P-7); 2. 9. Bahwa karena ternyata pada saat yang bersamaan dengan proses seleksi Bank Indonesia Pemohon juga diterima sebagai Dosen Non- PNS, maka Pemohon diskusikan dengan pihak kampus yang akan menerima Pemohon dan ternyata dimungkinkan tanpa perlu kehilangan status sebagai dosen homebase tetapi memiliki jabatan lain, karena itu Pemohon menganggap dosen adalah bentuk pengabdian atau kesukarelaan untuk memberikan segenap yang Pemohon miliki, tetapi Pemohon tetap bisa mengemban amanat jabatan publik untuk mengabdikan diri membela negara dan mengimplementasikan ilmu yang Pemohon terima secara langsung. Dengan kondisi tersebut, Pemohon memilih untuk hanya sekedar menjadi part-time atau “dosen honorer” atau pengajar sukarela dengan asumsi Pemohon akan bekerja di Bank Indonesia; 2. 10. Bahwa setelah itu, Pemohon mencari informasi bahwa Bank Indonesia sangat mendukung pegawainya hingga memberikan support beasiswa bahkan sampai ke S3, di mana Pemohon sangat berharap dapat melanjutkan studi Pemohon karena sebelumnya Pemohon telah mengirimkan research proposal ke berbagai profesor untuk rencana studi Pemohon dan telah mendapatkan respon positif (Bukti P-8). Hanya saja Pemohon kebingungan karena hanya berdagang burger sehingga sulit dipercaya jika tidak mempunyai pekerjaan/jabatan yang jelas yang dapat memberikan referensi. Oleh karena itu, Bank Indonesia adalah solusi untuk melanjutkan perjuangan Pemohon yang telah Pemohon lakukan; 2. 11. Bahwa di lain sisi, UU No.4/2023 ternyata meluaskan konsep trustee sebagai lembaga keuangan baru dan mengadopsi hak manfaat dalam pengertian sempit yang menjadi wilayah penelitian Pemohon. Berdasarkan hal tersebut, tentu bekerja di Bank Indonesia akan sangat relevan karena sesuai dengan apa yang Pemohon perjuangkan beserta rencana studi Pemohon. Sehingga, Pemohon berharap dapat bekerja di Bank Indonesia dan sekaligus mengajarkan kepada mahasiswa ilmu 9 pengetahuan dan praktik sebagai regulator. Sejalan dengan itu, Pemohon dapat turut mengawal pelaksanaan UU No.4/2023, terlebih dengan jabatan ahli fiqih sangat memungkinkan Pemohon untuk tetap mengembangkan ilmu pengetahuan yang berguna bagi implementasi UU No.4/2023. Selain itu, Pemohon menduga sebenarnya Bank Indonesia juga turut menerima manfaat dari gagasan-gagasan yang Pemohon berikan melalui Mahkamah Konstitusi khususnya yang berkaitan dengan ekonomi syariah; 2. 12. Bahwa namun ternyata cita-cita tersebut buyar karena Pemohon dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi kesehatan dan psikiatri oleh Bank Indonesia. Padahal Pemohon sudah mengambil keputusan lain pada kesempatan lainnya (hanya mengambil part-time) dengan asumsi dalam persyaratan kualifikasi minimum ahli fiqih yang diumumkan Bank Indonesia tidak dinyatakan harus memiliki kondisi fisik tertentu. Untuk itu, Pemohon mengirimkan surat yang meminta informasi terkait dengan penolakan Pemohon (Bukti P-9) dan ternyata Pemohon dijelaskan dan hanya diperlihatkan hasil tes kesehatan tanpa diberikan salinannya kepada Pemohon, yang mana Pemohon lihat terdapat catatan medis berupa IMT (indeks massa tubuh) > 30 dan membran timpani perforasi AD. Namun, Pemohon tidak diberikan informasi yang Pemohon minta selebihnya seperti standart kualifikasi kesehatan untuk bekerja sebagai ahli fiqih di Bank Indonesia dan daftar nama peserta yang lolos. Hal ini sangat mengherankan karena tidak dipersyaratkan di awal tetapi ternyata muncul penyakit-penyakit tertentu yang menjadi sebab penolakan Pemohon. Jikalau Bank Indonesia memang menggunakan parameter syarat kondisi fisik untuk jabatan ahli fiqih seharusnya dinyatakan dan diumumkan di awal, sehingga Pemohon tahu diri dan tidak berharap banyak yang justru menjadi terjerumus pada ketidakpastian; 2. 13. Bahwa perlu diketahui sebelumnya, pada tahun 2014 Pemohon juga pernah mengikuti CPNS dan mendapatkan rangking yang tinggi dari seluruh pelamar dan telah lolos seleksi kesehatan sampai mengikuti tahap wawancara akhir. Meskipun kecewa tidak diterima sebagai CPNS 10 tetapi dengan proses yang terbuka dan tidak diskriminatif terhadap fisik, dan ternyata lembaga negara tersebut terbuka terhadap penyelenggaraan kelembagaannya membuat Pemohon lebih berlapang dada karena dapat turut mengawasi lembaga tersebut setelahnya. Namun, pada proses seleksi di Bank Indonesia Pemohon terheran karena bersifat eksklusif dan tertutup, bahkan tidak mengetahui siapa yang mendaftar. Dalam sistem yang tertutup Pemohon tidak mengetahui apakah memang ada kesempatan yang sama atau tidak. Pemohon meminta agar proses seleksi dilakukan terbuka tetapi ditolak oleh Bank Indonesia. Dengan demikian, hal ini jelas merupakan kerugian konstitusional Pemohon karena tidak adanya kesempatan bagi Pemohon untuk mendapatkan proses seleksi yang fair, transparan, dan akuntabel padahal Bank Indonesia adalah lembaga negara yang juga diatur dalam UUD 1945; Sifat Kerugian Konstitusional 2. 14. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang Pemohon sampaikan telah jelas bahwa Pemohon pernah mengikuti proses seleksi penempatan jabatan yang bersifat publik di Bank Indonesia. Pemohon pernah dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi dalam penempatan jabatan publik di Bank Indonesia (Bukti P-7), Pemohon pernah meminta daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum dalam sebuah proses seleksi terbuka di Bank Indonesia (Bukti P-9), hingga permintaan Pemohon terhadap informasi mengenai daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum ditolak oleh Bank Indonesia dengan dasar UU KIP (Bukti P-9). Berdasarkan hal tersebut, dikarenakan secara faktual Pemohon telah mengalami kerugian tersebut secara nyata maka kerugian konstitusional Pemohon bersifat aktual; Hubungan Causa Verband Antara Norma Pasal A Quo Terhadap Kerugian Hak Konstitusional 2. 15. Bahwa jika dilihat dari surat-surat Bank Indonesia kepada Pemohon telah terlihat jelas dalam surat Bank Indonesia tertanggal 22 Agustus 2023 menyatakan bahwa apa yang Pemohon mintakan seperti daftar nama peserta yang mengikuti proses seleksi dan persyaratan kualifikasi 11 minimum kesehatan adalah informasi yang dikecualikan sebagai informasi publik berdasarkan UU KIP (Bukti P-9). Dari surat Bank Indonesia tertanggal 09 Agustus 2023 menyatakan bahwa surat keputusan dari Gubernur Bank Indonesia hanya diberikan saat pengangkatan pegawai (Bukti P-9). Berdasarkan penalaran yang wajar dapat kita duga hal ini disebabkan frasa “posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik” dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP yang menjadi dasar argumentasi Pemohon bersifat multitafsir apakah informasi yang dikecualikan dari informasi yang dikecualikan bermakna ketika seseorang telah menjabat secara definitif atau termasuk ketika dalam proses seleksi untuk menempati posisi dalam jabatan publik? Frasa yang multitafsir ini menyebabkan tiap lembaga negara memperlakukan hal yang sama secara berbeda-beda, yaitu terdapat lembaga yang mempublikasikan daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum yang detail dalam proses seleksi termasuk memberikan hak sanggah kepada peserta. Namun, di sisi lain, terdapat lembaga yang tidak mempublikasikan daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum yang detail meskipun seleksi yang dilakukan bersifat terbuka. Hal ini Pemohon rasakan karena Pemohon telah berkali-kali mengikuti proses seleksi di berbagai lembaga negara; 2. 16. Bahwa padahal proses seleksi yang terbuka adalah prasyarat hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan pekerjaan, membela negara, dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Berdasarkan pemberitaan media pernah terjadi seseorang calon siswa polri namanya tidak lulus dalam daftar nama kelulusan, dan setelah diselidiki ternyata ketidaklulusan tersebut terjadi karena human error hingga sampai Kapolri turun tangan dan akhirnya orang tersebut diterima menjadi calon siswa polri dengan penambahan kuota (Bukti P-11). Dengan adanya bukti tersebut, seleksi yang terbuka dan pemberian hak sanggah / keberatan ternyata terbukti mencegah terjadinya kesalahan dalam proses seleksi. Perlu dipahami bahwa informasi yang Pemohon minta dalam permohonan ini adalah conditio sine qua non untuk terciptanya hal tersebut. Tanpa hal tersebut berdasarkan penalaran yang wajar 12 masuk akal jika masyarakat menaruh curiga adanya “titipan”, “kecurangan”, atau bentuk lainnya dalam suatu proses seleksi yang tertutup dan tanpa hak sanggah. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan akibat dari Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP yang tidak jelas maksudnya menyebabkan tidak jelasnya sistem seleksi di berbagai lembaga negara di Indonesia yang menyebabkan kerugian konstitusional warga negara; Harapan Akan Hilangnya Kerugian Konstitusional Melalui Penafsiran Konstitusional 2. 17. Bahwa akibat dari tidak jelasnya tafsir Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP menyebabkan tidak jelasnya proses seleksi di lembaga negara yang padahal seleksi yang dilakukan diumumkan secara terbuka. Berbeda jika Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP diberikan tafsir konstitusional yang jelas. Dengan tafsir yang jelas dan adanya keterbukaan dalam proses seleksi, maka akan berimplikasi kepada adanya kejelasan “rule of the game” dan adanya hak sanggah bagi peserta seleksi untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Dengan kondisi tersebut, maka Pemohon akan mendapatkan kesempatan yang lebih fair, kompetitif, dan terbuka untuk mendapatkan pekerjaan di lingkungan pemerintahan sebagai wujud cita-cita Pemohon untuk mengabdi dan membela negara berdasarkan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, dan Pasal 28F UUD 1945; 3. ALASAN PERMOHONAN Permohonan Provisi 3.1. Bahwa pada kesempatan ini Pemohon akan menjabarkan pengalaman aktual Pemohon untuk membuktikan bahwa permohonan provisi ini memiliki urgensi untuk dikabulkan. Untuk itu, perlu diketahui latar belakang Pemohon hingga menerima kerugian konstitusional yang terjadi. Bagi Pemohon kerugian konstitusional Pemohon adalah akumulasi-akumulasi pengalaman Pemohon yang berpuncak pada peristiwa penolakan di Bank Indonesia. Perlu diketahui, Pemohon pada tahun 2011 memiliki fisik yang prima bahkan sering mengikuti 13 perlombaan balap sepeda yang membutuhkan ketangkasan fisik tinggi (Bukti P-16) Bahkan, sebagai wujud kecintaan Pemohon terhadap negara Pemohon pernah mengikuti seleksi akademi militer sebelumnya, namun karena terdapat kemampuan spesifik yang diperlukan seorang prajurit yang pada saat itu Pemohon tidak memenuhi ambang batas kemampuan renang maka Pemohon tidak diterima, Pemohon sangat memaklumi dan sangat menerima karena memang tentara adalah profesi yang bersifat spesifik dengan kemampuan fisik khusus. Namun, perlu diketahui juga karena Pemohon merupakan mahasiswa hukum tata negara (HTN) yang menuntut olah fikir yang sangat tinggi, maka intensitas olah raga Pemohon yang tinggi harus berkurang; 3.2. Bahwa telah diketahui umum jika tubuh yang terbiasa dengan pola olah raga yang tinggi, ketika intensitasnya berkurang akan sangat mudah gemuk, karena tubuh merespon pola pemasukan dan pembakaran kalori yang berbeda. Menyeimbangkan intensitas latihan tinggi dengan aktivitas lainnya yang menuntut olah fikir bukan raga yang tinggi merupakan hal yang cukup sulit. Pertumbuhan massa tubuh Pemohon adalah fakta yang tidak dapat Pemohon sanggah; 3.3. Bahwa di lain hal, olah fikir yang Pemohon lakukan pada saat mahasiswa ternyata membuahkan banyak prestasi bahkan mendapatkan penghargaan dari MPR-RI (Bukti P-17), menjadi delegasi mahasiswa Universitas Padjadjaran dalam program legislative drafting yang kemudian menjadi draft usulan ke DPR (Bukti P-18), Pemohon juga banyak membuahkan karya tulisan, bahkan dengan status masih sebagai mahasiswa sarjana sudah mampu menerbitkan tulisan dalam jurnal akademik (Bukti P-19), hingga saat masih menjadi mahasiswa sarjana Pemohon dipercaya untuk turut serta dalam pembuatan Pusat Sejarah Konstitusi-MKRI (Bukti P-20). Setelah itu, Pemohon mulai bersentuhan dengan ekonomi syariah dan mempelajarinya hingga menerbitkan dalam jurnal akademik tentang model pembiayaan syariah yang tepat untuk pembangunan infrastruktur (Bukti P-21). Setelah bersentuhan dan mempelajari ekonomi syariah, pada Juli 2020, Pemohon pernah melamar kerja kepada Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah (KNEKS) 14 karena saat itu sedang membutuhkan banyak pegawai, namun sejak awal proses tidak mengetahui berkas lamaran Pemohon menjadi apa karena tidak ada balasan sama sekali. Setelah itu, Pemohon tetap mendedikasikan untuk menguraikan permasalahan ekonomi syariah secara mandiri dan ternyata menguraikan problema-problema ekonomi syariah memerlukan olah fikir yang di luar dugaan karena bersinggungan dengan relasi negara dan agama yang sangat sensitif. Untuk itu, tidak cukup hanya melihat teks dan menerapkannya dengan serta-merta, tetapi membutuhkan kontemplasi mendalam hingga harus menguraikan problema-problema filsafat ketika menguji semua metode dan hipotesa yang ada untuk mendapatkan landasan yang kuat bagi implementasi hukum Islam (fiqih) khususnya dalam bidang ekonomi syariah; 3.4. Bahwa dengan kesadaran Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 Pemohon mengajukan gagasan-gagasan yang dituangkan dalam judicial review agar memberikan jalan yang kuat bagi ekonomi syariah meskipun menghadapi resiko yang tinggi karena berhadapan dengan sensitifitas agama. Semenjak 2021 Pemohon secara konsisten melakukan penelitian dan menuangkannya dan ternyata memiliki dampak tidak langsung terhadap UU No.6/2023 dan UU No.4/2023 karena adanya kemiripan antara petitum Pemohon dengan perubahan kebijakan yang ada. Ternyata dalam naskah akademik UU No.4/2023, Pemohon menemukan bahwa perubahan kebijakan tersebut didasari pada hasil analisis dari KNEKS, sehingga Pemohon meminta informasi mengenai hasil kajian/analisis/penelitian tersebut kepada KNEKS (Bukti P-22). Namun, Pemohon mendapatkan jawaban ternyata hasil kajian/analisis/penelitian dari KNEKS terkait hal tersebut belum dikuasai KNEKS (Bukti P-22). Ini sangat aneh karena dalam Naskah Akademik UU No.4/2023 telah dengan tegas menyatakan pada bagian bab mengenai perubahan UU Perbankan Syariah adalah berdasarkan analisis KNEKS (Bukti P-23). Menjadi pertanyaan darimana dasarnya kalau ternyata tidak ada? Apakah maksud “belum dikuasai” memang tidak pernah ada atau tercecer di lembaga lain atau tidak menguasai materinya? Hal ini perlu kepastian dikarenakan merupakan produk 15 kinerja suatu lembaga yang menjadi kewenangannya. Terlebih kebijakan UU No.6/2023 merubah model lembaga fatwa secara fundamental, tetapi jika belum dikuasai hasil analisisnya padahal kebijakan tersebut sudah ditetapkan adalah mengherankan. Hal yang sangat mengherankan karena anggaran negara sudah terserap banyak untuk itu melalui KNEKS. Karena ketidakjelasan tersebut menyebabkan Pemohon harus melaksanakan kembali tugas membela negara dengan melakukan penelitian secara mandiri untuk menguraikan problema dari kebijakan yang ada yang idealnya dilakukan oleh presiden beserta pejabat ahli seniornya bukan oleh Pemohon yang masih berusia muda dan masih melamar pekerjaan kesana kemari. Tentu karena Pemohon hanya warga negara biasa dan tidak memiliki kekuasaan di DPR atau lembaga kekuasaan lainnya, maka jalur yang tersedia adalah melalui Mahkamah Konstitusi; 3.5. Bahwa Pemohon semakin heran karena Presiden, OJK, Bank Indonesia adalah unsur anggota di dalam KNEKS di mana KNEKS berwenang memberikan rekomendasi kebijakan, sedangkan presiden, OJK, dan Bank Indonesia adalah pihak yang memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi. Namun, mengapa keterangan sebelumnya yang diberikan justru berbeda? Pemohon agak sulit untuk mendapatkan cara penalaran yang dilakukan menggunakan akal sehat Pemohon hingga Pemohon terbingung apakah Pemohon yang sakit atau penguasa yang sakit. Atau, apakah ada jenis akal lain seperti akal bulus atau akal fulus? Pemohon tidak mengetahui dan tidak mengerti. Namun, terlepas dari itu semua, Pemohon memandang jika ternyata secara ide antara Pemohon dengan negara bisa bersatu, seharusnya secara kelembagaan Pemohon juga bisa bergabung bersama-sama untuk membuat karya bersama hamzah washal. Untuk itu Pemohon tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menjadi ahli fiqih di Bank Indonesia; 3.6. Bahwa setelah mengikuti rangkaian tes kesehatan dan psikiatri di Bank Indonesia, Pemohon merasakan kejanggalan karena terdapat hal substansial yang menjadi kategori catatan medis yaitu indeks massa tubuh > 30 dan membran timpani perforasi AD. Secara awam, Pemohon 16 memahami indeks massa tubuh dalam bahasa sederhana adalah gemuk/gendut dan berdasarkan penelusuran Pemohon di internet membran timpani perforasi AD berarti gendang telinga Pemohon dianggap pecah/robek. Dalam konotasi awam Pemohon, penolakan tersebut memiliki makna yang sama : “anda tidak layak bekerja di sini karena gendut dan penyakitan”. Karena saat itu Pemohon merasa tidak ada masalah dengan pendengaran Pemohon, Pemohon segera melakukan pemeriksaan ke dokter spesialis THT di RS Khusus THT di Jakarta dan mendapati bahwa telinga Pemohon dalam kondisi baik dan sehat termasuk melakukan tes pendengaran (audiogram) dan didapati pendengaran Pemohon normal (Bukti P-12). Untuk lebih meyakinkan lagi, Pemohon mendatangi kembali dokter spesialis THT di RS berbeda yang memiliki alat di mana Pemohon dapat melihat langsung kondisi telinga Pemohon sembari membersihkan telinga Pemohon. Setelah dibersihkan, Pemohon menanyakan apakah gendang telinga Pemohon mengalami perforasi/sobek/pecah, ternyata menurut dokter gendang telinga Pemohon tidak mengalami perforasi dengan kondisi telinga sebagaimana di foto telinga Pemohon (Bukti P-26); 3.7. Bahwa seingat Pemohon, pada saat proses seleksi di Bank Indonesia tidak dilakukan tes pendengaran audiogram dan dalam ingatan Pemohon hanya diperiksa oleh satu dokter di akhir proses seleksi yang melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap fisik Pemohon. Pemeriksaan tersebut juga memiliki prosedur dan alat yang berbeda dengan prosedur yang Pemohon alami di dokter spesialis THT. karena rasa penasaran mengapa ada kesimpulan membran timpani perforasi AD padahal pada saat pemeriksaan kesehatan di Bank Indonesia tidak menggunakan alat selengkap dokter spesialis THT, Pemohon mencoba membaca Standar Kompetensi Dokter Indonesia yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia pada tahun 2012. Pada halaman 67 Pemohon melihat “pemeriksaan membran timpani melalui otoskop” membutuhkan tingkat keterampilan kategori 4A. Pemohon tidak mengetahui apakah maksud syarat kompetensi tersebut seharusnya dilakukan oleh dokter spesialis THT atau cukup dokter umum. Hanya saja, pemeriksaan yang dilakukan 17 oleh dokter pada saat pemeriksaan tes kesehatan Bank Indonesia dengan pemeriksaan oleh dokter spesialis THT sangat jauh berbeda dengan hasil yang berbeda juga. Pada saat pemeriksaan di dokter spesialis THT dilakukan tindakan pembersihan serumen (kotoran telinga) terlebih dahulu sebelum akhirnya terlihat jelas membran timpani (gendang telinga) Pemohon. Berdasarkan hasil tes kesehatan Bank Indonesia juga terdapat temuan “serumen”. Namun, pada saat itu tidak dilakukan tindakan pembersihan apapun. Pemohon membaca dalam referensi kedokteran terdapat prosedur bila terdapat serumen yang menghalangi visualisasi liang telinga dan membran timpani, lakukan pembersihan serumen terlebih dahulu (Bukti P-27). Menurut penalaran awam Pemohon dan dari membaca referensi yang ada, masuk akal apa yang dilakukan dokter spesialis THT adalah tindakan pembersihan terlebih dahulu untuk melihat membran timpani baru setelah itu dapat dinyatakan kondisi membran timpani Pemohon apakah mengalami perforasi atau tidak; 3.8. Bahwa berdasarkan pemahaman Pemohon gendang telinga pecah / sobek adalah hal yang serius karena berkaitan dengan organ sensorik dan mempengaruhi kecakapan bekerja. Karena berkaitan dengan organ sensorik, maka akan menentukan status disabilitas atau non-disabilitas. Tetapi, bagaimana jika keterangan sakit tersebut tidak didasari pada fakta berdasarkan prosedur klinis yang ada hingga dokter spesialis THT ternyata menyatakan hal yang berbeda? Ini adalah permasalahan yang sangat sangat sangat serius, namun mengapa Bank Indonesia tidak membuka informasi tersebut dan tidak memberikan hak sanggah atau hak untuk mengajukan keberatan? Apakah ada kesengajaan atau memang human error? Apakah diagnosa membran timpani perforasi telah dilakukan sesuai prosedur klinis yang benar? Ini pertanyaan serius yang harus dijawab; 3.9. Bahwa selain itu, berdasarkan pengumuman syarat kualifikasi yang diumumkan Bank Indonesia (Bukti P-6) sama sekali tidak ada syarat fisik tertentu. Sehingga, menjadi pertanyaan apakah penyakit pada Pemohon diadakan setelah pemeriksaan kesehatan atau syarat kualifikasi 18 kesehatan diadakan setelah tes kesehatan? Tanpa peserta mengetahui persyaratan kualifikasi minimum di awal bagaimana mungkin masyarakat bisa menjawab pertanyaan di atas. Kejanggalan ini semakin aneh ketika Pemohon menyurati Bank Indonesia untuk meminta informasi (tambahan) tertanggal 11 September 2023 terhadap informasi yang wajib tersedia setiap saat sesuai Pasal 11 ayat (1) UU KIP (Bukti P-28). Terhadap surat tersebut melalui email tertanggal 11 September 2023 Bank Indonesia merespon akan menindaklanjuti dalam waktu 10+7HK (Asumsi Pemohon sesuai Pasal 22 ayat (7) dan ayat (8) UU KIP). Namun, hingga mendekati batas waktu yang telah ditentukan, Bank Indonesia tidak kunjung memenuhi permohonan dan kembali memberikan email tertanggal 03 Oktober 2023 yang pada pokoknya membutuhkan waktu untuk memproses permohonan Pemohon (Bukti P-28). Ketika batas waktu yang ditentukan UU serta yang diperjanjikan oleh Bank Indonesia itu sendiri terlewati, pada tanggal 11 Oktober 2023 Bank Indonesia masih tetap menjawab : “….dapat kami sampaikan bahwa kami masih membutuhkan waktu untuk memproses permohonan Saudara. Karena itu, mohon kesediaan Saudara untuk menunggu proses penyediaan informasi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” (Bukti P-28). Hal ini sungguh mengherankan karena apa yang Pemohon mohonkan adalah sesuatu yang telah ada dan wajib tersedia setiap saat menurut UU, sehingga tidak perlu diadakan atau dirubah, cukup diberikan saja kepada Pemohon karena jelas merupakan informasi publik. Selain itu, jelas – jelas waktu yang telah ditentukan dan diperjanjikan telah terlewati, lalu ketentuan berlaku yang mana yang dimaksud Bank Indonesia?; 3.10. Bahwa selain itu, pada tanggal 11 September 2023, Pemohon juga telah mengajukan Permohonan Keberatan Informasi Publik atas informasi yang ditolak sebelumnya yaitu syarat kualifikasi kesehatan dan psikiatri untuk jabatan ahli fiqih dan daftar nama peserta yang lolos. Pada permohonan keberatan tersebut Pemohon telah memohon kepada Bank Indonesia untuk menunda proses keberatan informasi sampai dengan Mahkamah Konstitusi memutus pokok permohonan (Bukti P-28). Pemohon juga telah mengirimkan surat kepada Gubernur Bank 19 Indonesia yang pada pokoknya adalah meminta untuk menunda pengangkatan pegawai Bank Indonesia dengan jabatan manager ahli fiqih dalam proses pro hire 2023 sampai seluruh proses hukum selesai (Bukti P-28). Bank Indonesia telah menjawab melalui email yang menyatakan bahwa surat permohonan keberatan informasi Pemohon telah diteruskan kepada satuan kerja terkait (Bukti P-28). Namun, sampai dengan perbaikan permohonan ini disampaikan belum ada tanggapan dari Bank Indonesia atas surat tersebut. Jika merujuk kepada Pasal 36 ayat (2) UU KIP yang menyatakan: “Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.” Maka, seharusnya Pemohon telah menerima tanggapan atas keberatan yang Pemohon ajukan. Hal ini dikarenakan andaipun jika Bank Indonesia menolak keberatan Pemohon, maka Pemohon baru bisa mengajukan sengketa informasi kepada Komisi Informasi setelah adanya tanggapan tertulis dari Bank Indonesia sebagaimana dalam Pasal 37 ayat (2) UU KIP yang menyatakan : “Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).” 3.11. Bahwa Pemohon tidak mendapatkan tanggapan tertulis dari atasan pejabat Bank Indonesia, lalu bagaimana Pemohon hendak mengajukan sengketa informasi publik? Namun, karena Bank Indonesia seketika telah mengetahui bahwa permasalahan dengan Pemohon telah mencapai Mahkamah Konstitusi dan secara tegas Pemohon telah meminta untuk menunda proses sampai putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan, maka berdasarkan penalaran yang wajar patut disimpulkan keputusan Bank Indonesia tidak menanggapi Pemohon adalah karena sepakat untuk menghormati proses hukum di Mahkamah Konstitusi (implicit 20 agreement). Karena, jika tidak dimaknai demikian maka email Bank Indonesia tertanggal 11 Oktober 2023 yang menyatakan “… mohon kesediaan Saudara untuk menunggu proses penyediaan informasi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”, sedangkan email tersebut diberikan setelah melewati batas ketentuan serta waktu yang diperjanjikan. Lalu, ketentuan mana lagi jika bukan ketentuan yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi? Selain itu, jika Mahkamah Konstitusi tidak memberikan Putusan Sela (Provisi), maka Pemohon telah kehilangan kesempatan untuk mengembalikan hak-nya karena memang banyak celah prosedur untuk menghilangkan hak Pemohon. Jika Bank Indonesia ber-itikad tidak baik dengan sengaja mengulur – ulur waktu agar Pemohon kehilangan legal standing akibat cacat prosedur tentu bukan suatu perbuatan yang dapat dibenarkan oleh moral dan konstitusi; 3.12. Bahwa untuk membuktikan banyak celah prosedur yang merugikan Pemohon, perlu dilihat kepada ketentuan : Pasal 22 ayat (7) UU KIP : “Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan : …” Pasal 22 ayat (8) UU KIP : “Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.” Ketentuan ini penting karena seleksi di Bank Indonesia berbeda dengan CPNS yang mana dalam proses seleksi CPNS, produk keputusan hasil seleksi diumumkan secara terbuka. Dalam proses di Bank Indonesia, pengumuman dilakukan secara pribadi melalui pihak ketiga (PPM Manajemen yang merupakan lembaga swasta), sehingga akan sulit menentukan yang mana yang menjadi objek KTUN. Selain itu, dengan minimnya informasi mengenai daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi, Pemohon akan kesulitan mencari acuan pembanding untuk menyatakan ada permasalahan hukum dalam proses seleksi di Bank 21 Indonesia. Jika Pemohon ajukan ke PTUN akan sangat prematur karena objeknya obscure. Hal yang benar – benar berbeda dengan proses seleksi CPNS yang berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (“PermenpanRB No.27/2021”). Karena sifat seleksi di Bank Indonesia yang ekslusif dan tertutup, maka Pemohon harus mencari informasi terlebih dahulu melalui permohonan informasi publik untuk kemudian dapat mengajukan proses ke PTUN. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, untuk mendapatkan informasi awal maka memerlukan waktu setidak – tidaknya 17 hari kerja; 3.13. Bahwa para peserta dari awal sudah “dikunci” dengan Surat Pernyataan yang menyatakan tidak akan mengajukan keberatan dan mengganggu gugat keputusan Bank Indonesia. Sehingga, Bank Indonesia dapat saja mengangkat pegawai lain meskipun selama proses ternyata ada permasalahan karena tidak mungkin menundukkan Bank Indonesia dengan PermenpanRB No.27/2021 untuk menuntut hak sanggah. Hal mana hak sanggah telah Pemohon mintakan secara lisan pada 23 Agustus 2023. Sudah diketahui umum, Pegawai Bank Indonesia adalah non ASN, sehingga tidak terikat dengan ketentuan mengenai ASN. Oleh karena itu, untuk melanjutkan proses, jika permohonan informasi Pemohon ditolak, Pemohon harus mengajukan keberatan informasi yang berlaku ketentuan : Pasal 36 ayat (1) UU KIP : “Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).” Pasal 36 ayat (2) UU KIP : “Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.” 3.14. Bahwa jika Bank Indonesia menanggapi secara tertulis dan menolak keberatan informasi Pemohon, baru Pemohon dapat mengajukan 22 sengketa informasi ke Komisi Informasi berdasarkan Pasal 37 ayat (2) UU KIP. Jika Bank Indonesia tidak menanggapi secara tertulis keberatan informasi Pemohon, maka problema lain muncul lagi. Bagaimana Pemohon mendapatkan legal standing untuk mengajukan sengketa informasi? Pada tahap sini saja UU KIP sudah bermasalah. Andaikan Bank Indonesia menanggapi dan menolak keberatan Pemohon, maka berlaku ketentuan Pasal 38 ayat (2) UU KIP yang menyatakan : “Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.” 3.15. Bahwa untuk sampai tahap tersebut saja membutuhkan waktu yang sangat lama. Itu baru persoalan prosedur, bayangkan dengan persoalan substansi hukum yang akan digunakan ketika sengketa. Pasal 19 UU KIP menyatakan : “Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.” Pasal 19 UU KIP telah dengan jelas mendelegasikan kewenangan kepada masing-masing Badan Publik untuk menentukan informasi yang dikecualikan melalui uji konsekuensi. Kemudian informasi yang berkaitan dengan proses seleksi pegawai adalah informasi sebagaimana dimaksud dengan Pasal 17 huruf h UU KIP yang menyatakan : “Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.” 23 Perlu diketahui bahwa informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h UU KIP adalah informasi yang dikecualikan yang bersifat permanen. Hal ini dikarenakan informasi yang dikecualikan yang tidak bersifat permanen berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UU KIP hanya : “Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak bersifat permanen.” 3.16. Bahwa dengan ketentuan tersebut, maka informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf h UU KIP setelah melewati proses uji konsekuensi adalah permanen atau tidak bisa dirubah. Pasal 17 huruf h UU KIP dapat dinyatakan terbuka jika dan hanya jika ketika terjadi kondisi sesuai Pasal 18 ayat (2) huruf a dan b UU KIP. Pasal 18 ayat (2) huruf a UU KIP lebih cocok untuk pelaksanaan Pasal 17 huruf g UU KIP meskipun mungkin saja informasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf h UU KIP juga dibuka atas persetujuan pemilik informasi (by consent), tetapi isu yang perlu menjadi perhatian adalah kondisi Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP berarti tidak memerlukan persetujuan melainkan informasi tersebut bersifat terbuka karena hukum. Yang menjadi permasalahan adalah frasa “posisi seseorang dalam jabatan publik” ini memiliki tafsir yang sangat multidimensional. Karena kata “posisi” memiliki banyak makna, yaitu apakah ketika definitif menjadi pejabat atau hanya jabatan dalam “posisi” tertentu? Misalkan hanya jabatan presiden, menteri, dan lain sebagainya. Namun, dalam kenyataan apakah memang benar – benar bisa dilaksanakan seorang warga meminta informasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf h UU KIP kepada presiden? Asumsikan informasi mengenai ijazah presiden sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf h angka 5 UU KIP; 3.17. Bahwa sepertinya Komisi Informasi tidak mau masuk terlalu jauh dalam tafsir problematik ini. Hal ini dikarenakan jika Komisi Informasi mengatur secara detail / rinci informasi yang dimaksud akan banyak berbenturan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya karena terlalu luas makna pasalnya. Kondisi ini dapat dilihat pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (“Perki No.1/2017”) dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan tersebut 24 hanya menyatakan : “pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dengan penjelasan pada pasal tersebut yaitu “cukup jelas”. Dengan ketentuan tersebut, maka keterbukaan informasi Pasal 17 huruf h UU KIP tidak serta-merta. UU KIP tidak menerapkan “consequentialism” murni, melainkan “rule consequentialism”. Bahwa jika konsep yang digunakan adalah rule consequentialism, maka kita harus mengeksplorasi rules itu sendiri. Jika acuan uji konsekuensi yang digunakan rule consequentialism, maka yang pertama harus dilihat apakah pernyataan / tanggapan Bank Indonesia bertentangan dengan peraturan perundang – undangan sebelum kita melakukan analisis maximizing benefit. Sesuai peraturan perundang-undangan, keterbukaan mengenai daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum yang detail hanya berlaku bagi lembaga yang memiliki pegawai ASN karena sudah diatur dalam PermenpanRB. Jika lembaga tersebut memiliki pegawai non ASN, maka bersifat self governing untuk menentukan kebijakan seleksi pegawainya. Dengan demikian, kebijakan membuka informasi mengenai daftar nama peserta atau persyaratan kualifikasi minimum yang detail sesuai Pasal 19 UU KIP ditentukan oleh Badan Publik itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari Surat Bank Indonesia tertanggal 22 Agustus 2023 yang mendasari kepada aturan internal Bank Indonesia. Dengan demikian, apakah ada perundang-undangan yang dilanggar oleh Bank Indonesia? Hal ini akan sangat abu-abu. Tetapi, secara faktual telah ada kerugian konstitusional yang dirugikan, hanya saja rule of the game mana yang bisa digunakan? Bank Indonesia sepertinya sangat berhati-hati disini karena informasi yang Pemohon mintakan sebagaimana dalam permohonan tertanggal 11 September 2023 akan membuka banyak hal, sehingga sepertinya banyak yang perlu disesuaikan hingga memerlukan waktu yang lama; 3.18. Bahwa dengan kondisi tersebut, maka dapat dikatakan konstruksi Pasal 19 UU KIP bersifat self referring kepada Badan Publik itu sendiri. Mengapa self referring? Mari kita lihat kepada aturan uji konsekuensi dalam Perki No.1/2017 dalam Pasal 6 yang menyatakan : “Pengujian 25 konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. Jika kita lihat formulir Lembar Pengujian Konsekuensi dalam Lampiran II terlihat jelas pada kolom menyetujui terdapat tanda tangan Pejabat Komisi Informasi. Berdasarkan hal tersebut, merujuk kepada berlakunya Pasal 19 UU KIP juncto Pasal 20 ayat (1) UU KIP, maka permohonan Pemohon atas informasi Pasal 17 huruf h UU KIP menjadi terkunci. Jika Pemohon ajukan sengketa informasi sama saja mengajukan sengketa dengan wasit yang sudah mengetahui jalannya permainan; 3.19. Bahwa untuk proses sengketa informasi di Komisi Informasi sendiri, Pemohon harus menunggu waktu 100 hari. Jika Pemohon tidak puas dengan hasil keputusan Komisi Informasi, maka berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”), Pemohon baru bisa mengajukan sengketa ke PTUN, karena dinyatakan : “Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.” 3.20. Bahwa perjalanan di PTUN juga masih panjang karena adanya upaya hukum yang tidak berbatas waktu. Meskipun Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) UU PTUN yang menyatakan : “(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.” (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; 26 memungkinkan Pemohon untuk meminta Putusan Sela untuk menunda pelaksanaa KTUN, tetapi bayangkan proses yang harus Pemohon tempuh untuk sampai kepada tahap tersebut. Di sisi lain, jika Bank Indonesia tetap mengangkat pegawai dengan berdasar kepada “KEPUTUSAN BERSIFAT MUTLAK DAN TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT”, dan konstruksi hukum yang ada bersifat self reference, permasalahan yang lebih kompleks akan muncul. Pemohon harus meminta pembatalan pengangkatan pegawai lain agar Pemohon diangkat menjadi pegawai. Hal ini menjadikan untuk membela hak asasi manusia Pemohon harus mengesampingkan hak asasi manusia orang lain. Bagaimana cara berfikir ini dapat dibenarkan?; 3.21. Bahwa contoh kasus di Kepolisian terjadi deadlock hingga akhirnya harus menambah formasi baru. Kasus serupa seperti Pemohon bukan tidak pernah terjadi sebelumnya, justru sangat banyak terjadi sengketa proses seleksi CPNS sampai kepada PTUN. Namun, melihat karakter perkaranya yang kompleks, PTUN juga memiliki putusan yang beragam, yaitu ada yang mengabulkan dan ada yang menolak. Putusan yang mengabulkan juga bukan berarti permasalahan selesai, karena pegawai lain ternyata sudah dilantik. Bayangkan harus menjalani proses hukum bertahun – tahun, tetapi untuk mendapatkan putusan inkracht harus melewati masa seleksi lebih dari satu kali. Kondisi ini sangat tidak masuk akal. Untuk mengatasi hal tersebut akhirnya dibuat terobosan hukum yang bernama “MASA SANGGAH” yang diperkuat dengan PermenpanRB No.27/2021. Dapat diibaratkan penemuan MASA SANGGAH seperti penemuan Virtual Assistant Referee (VAR) dalam pertandingan sepak bola. Dengan filosofi “minimum interference, maximum benefit”, maka kontroversi berkepanjangan apakah gol Maradona menggunakan tangan atau kepala menjadi dapat diminimalisir. Dengan adanya VAR, maka terdapat mekanisme : a way for “clear and obvious error” and “serious missed incidents” to be corrected. Lalu, mengapa kita sangat sulit untuk berpikir yang sama terhadap lembaga negara non ASN?; 27 3.22. Bahwa tanpa mekanisme tersebut, maka hanya akan menciptakan persepsi “si x lolos masuk y setelah 4 kali percobaan, dicoba lagi saja”. Loh, proses seleksi menjadi seolah seperti judi dengan jargon “mohon maaf anda kurang beruntung, silahkan dicoba lagi”. Seolah – olah tahun ini Pemohon sedang mendapatkan “jackpot” berupa membran timpani perforasi, dan Pemohon harus menggantungkan nasib pada keberuntungan selanjutnya. Perlu diketahui sudah hampir 10 tahun Pemohon mencoba tanpa “the power of orang dalam”. Setelah perjalanan panjang, di tahun ini Pemohon tersadar ada sesuatu yang tidak beres dan kebetulan “apes” di bawa ke Mahkamah Konstitusi-nya sekarang. Karena tidak adanya mekanisme yang cepat dan efektif memulihkan hak konstitusional Pemohon, maka Pemohon memandang perlu adanya immediate and extraordinary action. Berdasarkan hal tersebutlah Pemohon melaporkan kepada Komnas HAM dan DPR dengan berharap ada tindakan non-ajudikasi seperti mediasi/rekonsiliasi yang dapat membantu Pemohon (Bukti P-15 dan Bukti P-14). Ternyata, DPR sama sekali tidak merespon Pemohon dan Komnas HAM pada awal Oktober 2023 merespon Pemohon dengan tidak menindaklanjuti pengaduan Pemohon dan justru disarankan mengikuti proses sampai ke PTUN. Mengikuti saran Komnas HAM, maka permasalahan Pemohon justru akan berputar-putar dalam lingkaran setan saja (vicious circle), oleh karena itu penting bagi Pemohon untuk mengajukan pengaduan konstitusional ini kepada Mahkamah Konstitusi karena kerugian konstitusional Pemohon telah nyata terjadi dan mekanisme hukum yang ada telah exhausted; 3.23. Bahwa berdasarkan kasus aktual Pemohon, maka ada urgensi bagi Mahkamah memberikan Putusan Sela (Provisi) untuk melindungi kerugian konstitusional yang jika tidak dilakukan tindakan segera justru menimbulkan permasalahan lain yang berkepanjangan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi ini sangat dimungkinkan karena berdasarkan Pasal 69 PMK 2/2021 telah jelas dinyatakan : “Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan.”. Mahkamah Konstitusi 28 juga pernah memberikan Putusan Sela sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009 dengan pertimbangan : “[3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan provisi para Pemohon dikaitkan dengan dalil-dalil para Pemohon beserta bukti- bukti yang diajukan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut. Bahwa putusan provisi lazim dikenal dalam praktek hukum acara perdata yaitu permohonan Penggugat kepada pengadilan agar mengeluarkan tindakan hukum sementara dengan maksud untuk mencegah suatu kerugian yang semakin besar bagi penggugat dan memudahkan pelaksanaan putusan hakim jika penggugat dimenangkan, oleh karenanya tindakan sementara ini diperintahkan pelaksanaannya terlebih dahulu sedangkan perkara masih sedang berjalan (Prof. R. Subekti, S.H., Praktek Hukum: 71) juncto Pasal 180 HIR. Bahwa meskipun pada awalnya permohonan provisi adalah ranah hukum acara perdata, namun hukum acara Mahkamah juga mengatur permohonan provisi dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara sebagaimana dimuat dalam Pasal 63 UU MK yang berbunyi, “Mahkamah dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”. Selain itu, jika diperlukan untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara, Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Penjelasannya memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan jika terjadi kekosongan/kekurangan dalam hukum acara. Dalam praktik selama ini, Mahkamah telah menggunakan Pasal 86 tersebut untuk memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum melalui beberapa putusan sela yang berlaku mengikat dan telah dilaksanakan. Tambahan pula, dalam perkara pengujian undang- undang terhadap UUD, berdasarkan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang juga dibuka kemungkinan bagi Mahkamah untuk menerbitkan ketetapan atau putusan di dalam permohonan provisi. [3.11] Menimbang bahwa sesuai dengan kewenangan Mahkamah yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yakni, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final diantaranya menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, Mahkamah tidak hanya bertugas menegakkan hukum dan keadilan tetapi secara preventif juga berfungsi melindungi dan menjaga hak- hak konstitusional warga negara agar tidak terjadi kerugian konstitusional yang disebabkan oleh praktik penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan UUD 1945 29 [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 58 UU MK yang berbunyi, “Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undangundang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dari ketentuan Pasal 58 UU MK prima facie, Mahkamah tidak berwenang untuk memerintahkan penghentian, walaupun bersifat sementara, terhadap proses hukum yang sedang berlangsung, namun, dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 Mahkamah dapat mengatur pelaksanaan kewenangannya, yaitu berupa tindakan penghentian sementara pemeriksaan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 atau penundaan putusan atas permohonan tersebut apabila permohonan dimaksud menyangkut pembentukan undang-undang yang diduga berkait dengan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang. Bahwa Mahkamah secara terus menerus mengikuti perkembangan kesadaran hukum dan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat yang menjadi dasar agar Mahkamah tidak berdiam diri atau membiarkan terjadinya pelanggaran hak konstitusional warga negara. Oleh karenanya, meskipun dalam UU MK tidak dikenal putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang, seiring dengan perkembangan kesadaran hukum, kebutuhan praktik dan tuntutan rasa keadilan masyarakat serta dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, Mahkamah memandang perlu menjatuhkan putusan provisi dalam perkara a quo dengan mendasarkan pada aspek keadilan, keseimbangan, kehati-hatian, kejelasan tujuan, dan penafsiran yang dianut dan telah berlaku tentang kewenangan Mahkamah dalam menetapkan putusan sela. [3.13] Menimbang bahwa dalam perkara a quo, terlepas apakah pasal yang dimohonkan pengujian nantinya akan dinyatakan bertentangan atau tidak dengan UUD 1945, Mahkamah memandang terdapat cukup potensi terjadinya pelanggaran atas kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum [vide Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], dan kebebasan dari ancaman dari rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi [vide Pasal 28G ayat (1)], sehingga Mahkamah harus memainkan peran yang besar dalam mempertegas dan memberikan rasa keadilan dalam perkara a quo melalui putusan provisi yang selengkapnya akan dimuat dalam amar putusan ini.” 3.24. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga pernah memberikan Putusan Sela terhadap kejelasan status seseorang terkait dengan pekerjaannya sebagaimana dalam Putusan MK No. 70-PS/PUU-XX/2022 yang 30 menyatakan : “Mahkamah telah berpendapat antara lain bahwa meskipun Pasal 58 UU MK prima facie menyatakan Mahkamah tidak berwenang untuk memerintahkan penghentian, walaupun bersifat sementara terhadap proses hukum yang sedang berlangsung, namun, dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 Mahkamah dapat mengatur pelaksanaan kewenangannya, yaitu berupa tindakan penghentian sementara pemeriksaan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 atau penundaan berlakunya sebuah putusan. Di samping itu, dalam Putusan tersebut Mahkamah antara lain juga menegaskan bahwa meskipun dalam UU MK tidak dikenal putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang, seiring dengan perkembangan kesadaran hukum, kebutuhan praktik dan tuntutan rasa keadilan masyarakat serta dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, Mahkamah memandang perlu menjatuhkan putusan provisi dalam mengadili suatu perkara. Terlebih lagi, menurut Mahkamah, tindakan tersebut dapat dilakukan jika terdapat kondisi yang sangat spesifik terutama dalam melindungi hak konstitusional warga negara”; 3.25. Bahwa sesuai dengan dalil Pemohon Nomor 3.9 – 3.11, Pemohon telah melakukan immediate action untuk melakukan pemberitahuan kepada Bank Indonesia, dan Bank Indonesia secara faktual telah melakukan penundaan terhadap proses keberatan Pemohon, maka jika Bank Indonesia sudah menunda pelaksanaan kewenangannya, lalu mengapa Mahkamah Konstitusi ragu untuk memberikan Putusan Sela (provisi) untuk menunda? Menunda tidak berarti memutuskan dalam kasus konkrit Pemohon. Menunda hanya sebagai minimal interference (special procedure) agar hak konstitusional warga negara dapat terpenuhi setelah adanya aturan hukum yang jelas. Dapat diibaratkan MK adalah FIFA yang menegaskan peraturan jika VAR boleh digunakan dalam pertandingan piala dunia sebelum pertandingan di mulai. MK dalam hal ini tidak memutuskan tim mana yang menang sesuai dengan sifatnya yang menguji norma abstrak. Namun, tanpa Putusan Sela, kasus Pemohon akan sangat menggantung dengan segala celah prosedur yang 31 ada. Aturan mana yang dapat Pemohon genggam? This is just a game, we only need rules to start the game; 3.26. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, dengan mengingat telah ada preseden sebelumnya Mahkamah Konstitusi memberikan putusan sela (provisi) untuk melindungi hak konstitusional yang bersifat fundamental dikarenakan ketika tidak dilakukan akan menciptakan kompleksitas permasalahan hukum lainnya yang menyebabkan hak konstitusional warga negara menjadi semakin tidak mungkin dapat dipulihkan, maka adalah beralasan hukum dan konstitusional untuk memberikan putusan sela (provisi) terhadap perkara a quo; Pokok Permohonan 3.27. Bahwa meskipun kerugian konstitusional Pemohon adalah aktual tetapi bukan berarti kehilangan makna pengujian norma abstrak. Indikator pengujian norma abstrak adalah ketika kerugian konstitusional yang terjadi pada Pemohon mungkin saja juga terjadi pada masyarakat lain. Hanya saja mungkin masyarakat belum memahami kesadaran konstitusional sehingga tidak pernah menguji norma pasal a quo. Setelah diketahui ternyata secara faktual terdapat permasalahan konstitusional, maka adalah beralasan untuk memeriksa pada pokok permohonan tanpa mengesampingkan kerugian konstitusional Pemohon yang aktual dan tetap memeriksa norma yang diuji secara abstrak; 3.28. Bahwa karena kerugian konstitusional yang Pemohon terima bersifat aktual, pada pokok permohonan ini akan Pemohon uraikan secara gradual dari kasus konkrit sampai pada tahap abstraksi tertentu dan akan Pemohon buktikan bahwa dari kasus aktual ini terdapat permasalahan norma yang bersifat abstrak; 3.29. Bahwa pada saat diundang oleh Bank Indonesia secara langsung, Pemohon menanyakan alasan informasi mengapa standar minimum kesehatan untuk menjadi ahli fiqih di Bank Indonesia tidak dipublikasikan dan disampaikan karena pada pokoknya agar pelamar senantiasa menjaga gaya hidup sehatnya bukan hanya sekedar pada saat menjelang tes saja. Pemohon terheran karena terbiasa melihat pemandangan umum seseorang yang hendak masuk tentara/polisi 32 melakukan latihan terlebih dahulu untuk memenuhi standar minimumnya, mengapa Bank Indonesia yang tidak berbudaya militer memiliki syarat lebih ketat daripada TNI dan Polri dan justru merahasiakannya. Selain itu, Pemohon melihat contoh pengumuman seleksi CPNS Tahun 2023 di Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan persyaratan kualifikasi minimum secara detail per jabatan (Bukti P-30). Bahkan, tidak segan- segan untuk menulis tidak bertato, tidak ditindik, tidak cacat fisik, dan syarat body mass index tertentu. Namun, mengumumkan hal tersebut bukan berarti diskriminasi, karena syarat tersebut dirinci per jabatan, karena ada jabatan lain yang tidak mensyaratkan kondisi fisik tertentu jadi masyarakat tetap bisa memilih. Bahkan terdapat rincian jabatan untuk disabilitas, diaspora, dan lain sebagainya. Kondisi ini sangat fair, sehingga orang tidak terjebak memilih satu formasi yang ternyata di akhir proses tidak memenuhi syarat yang mana syarat tersebut muncul belakangan, padahal seharusnya orang tersebut bisa menggunakan kesempatan pada formasi lainnya. Inilah kondisi fair yang diamanatkan oleh PermenpanRB No.27/2021. Namun, sekali lagi karena pegawai Bank Indonesia adalah non ASN, maka tidak dapat tunduk kepada PermenpanRB No.27/2021; 3.30. Bahwa tetapi dengan kasus aktual Pemohon di mana tidak dipersyaratkan di awal tingkat pendengaran tertentu, tiba – tiba muncul penolakan karena penyakit yang berkaitan dengan pendengaran yang padahal saat proses seleksi Pemohon masih menanggapi setiap ucapan pemeriksa. Pemohon menjadi berandai-andai apakah untuk menjadi ahli fiqih di Bank Indonesia memerlukan pendengaran yang mampu mendengarkan suara dengan frekuensi kelelawar? Mungkinkah karena banyak perintah atasan yang menggunakan frekuensi kelelawar? Mungkin saja ada salah satu frekuensi yang tidak Pemohon tangkap dengan indera Pemohon pada saat proses seleksi. Lalu kepada persoalan gemuk, apakah seorang ahli fiqih harus lincah dan mampu tidur dengan bergaya kelelawar sehingga memerlukan tubuh ideal? Tidak puas dengan argumentasi Bank Indonesia, Pemohon juga meminta daftar nama peserta yang lolos karena Pemohon tidak pernah 33 mengetahui siapa yang melamar dan tidak mengetahui apakah bertubuh gemuk atau bertubuh ramping dan apakah memiliki pendengaran yang tajam atau tidak. Andaikan ternyata terdapat counterfactual pejabat Bank Indonesia yang bertubuh gemuk atau kekurangan fisik tentu Pemohon menjadi berandai-andai, mengapa orang tersebut ada di Bank Indonesia sedangkan Pemohon tidak? Apakah Bank Indonesia melakukan background screening dan mendasari pada perbedaan pandangan keagamaan karena jabatan yang dilamar ahli fiqih? Atau, karena ada “titipan” tertentu?; 3.31. Bahwa terhadap daftar nama peserta yang dipublikasikan Pemohon juga bertanya secara lisan dan dijawab pada pokoknya adalah tidak dipublikasikannya daftar nama peserta adalah untuk mencegah oknum- oknum tidak bertanggung jawab yang menghubungi peserta yang mengaku-ngaku bisa membantu agar lolos masuk Bank Indonesia. Pemohon terbingung karena ada lembaga negara yang mempublikasikan daftar nama peserta dan juga ada yang tidak mempublikasikan daftar nama peserta. Tanpa publikasi daftar nama peserta bagaimana bisa lahir hak sanggah? Bagaimana masyarakat bisa mengetahui berkompetisi dengan siapa hingga bisa yakin mendapatkan kesempatan yang sama? Tetapi, Pemohon juga ragu dengan aturan hukum yang ada karena frasa yang digunakan dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP adalah “posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik” memang bersifat multitafsir. Pengertian tersebut berarti memang berlaku pada saat seseorang menjadi “pejabat publik” bukan “calon pejabat publik”, dengan demikian tidak salah pendapat Bank Indonesia. Selain itu, ternyata praktik seleksi tertutup dan bersifat mutlak di berbagai lembaga negara selama ini dianggap suatu yang normal. Masyarakat yang tidak memiliki kesadaran konstitusional juga menerima apa saja keputusan yang diberikan dan melemparkan nasib kepada hal gaib meskipun terkadang kita tidak sadar jika ternyata penguasa suka menentukan nasib rakyatnya. Perlu disadari permasalahan yang Pemohon hadapi sesungguhnya adalah permasalahan hak konstitusional yang mendasar yaitu hak untuk bekerja dan mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 34 Mungkin saja celah hukum ini menjadi hambatan selama ini bagi masyarakat untuk mendapatkan kesempatan yang sama tetapi kita tidak menyadarinya; 3.32. Bahwa dapat diandaikan dari pengalaman Pemohon pada saat tes kesehatan sebagai syarat untuk mengikuti tes, para peserta harus menandatangani surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan “akan menerima sepenuhnya dan tidak akan mengajukan keberatan dan/atau tuntutan dalam bentuk apapun atas proses dan keputusan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikiatri yang dilakukan sesuai standar penerimaan Bank Indonesia” (Bukti P-24). Bayangkan jika seseorang yang tidak memiliki kesadaran hukum yang tinggi pasti akan menerima keputusan apapun itu padahal tidak pernah mengetahui bagaimana standar penerimaannya. Pemohon meminta standar penerimaannya saja tidak diberitahu, bagaimana mungkin menyatakan pernyataan terhadap hal yang tidak diketahui. Tetapi, karena tanpa menandatangani hal tersebut tubuh Pemohon tidak diperiksa maka terpaksa Pemohon menandatangani. Surat pernyataan tersebut sangat bersifat self reference. Kita bayangkan kita tidak mengetahui standar penerimaan, namun kita sudah menyatakan di awal akan tunduk pada apapun keputusannya. Jadi, meskipun misalnya secara faktual seseorang tidak memiliki penyakit tertentu, tetapi ketika dinyatakan memiliki penyakit tertentu maka orang tersebut harus menerima apapun itu alasannya; 3.33. Bahwa beruntung Pemohon tersadar dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (“UU PDP”) yang menyatakan : “Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses dan memperoleh Salinan Data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” sehingga memiliki akses terhadap hasil tes kesehatan Pemohon. Tanpa UU PDP mungkin Pemohon sulit menembus barrier yang ada. Namun, tanpa standar kualifikasi kesehatan minimum dan daftar nama peserta yang dipublikasikan asumsi-asumsi menjadi sangat trivial, mungkin saja ternyata seseorang dibuat menjadi sakit sehingga dianggap tidak memenuhi kualifikasi. Contoh kasus di Kepolisian ternyata dinyatakan 35 karena adanya human error perihal penilaian jasmani peserta dan akhirnya terdapat jalan tengah dengan menambah kuota. Hal ini menunjukan bahwa hal tersebut mungkin saja terjadi. Bisa saja di tempat lain terjadi karena kesengajaan, namun begitu viral langsung menjadi human error. Tetapi, ketika tidak viral dan tidak dipermasalahkan maka dianggap menjadi tidak ada masalah. Kita menjadi berasumsi gunanya surat pernyataan adalah sebagai faktor pengurang probabilitas orang mempermasalahkan hasil keputusan. Orang yang mengerti hukum akan menggunakan logika yaitu jika surat pernyataan ternyata bisa dicabut, maka menjadi syarat yang tidak berguna. Mungkin saja ke depannya lembaga negara akan mempunyai catatan khusus bagi alumni fakultas hukum khususnya mahasiswa HTN atau bagi alumni fakultas filsafat. Bayangkan jika praktik seperti ini ternyata adalah benar, maka ini merupakan kondisi yang sangat mengerikan bagi bangsa ini; 3.34. Bahwa hal ini membawa kepada pertanyaan untuk apa melakukan pemeriksaan fisik secara detail dan mengapa standar penerimaan kesehatan/fisik tidak dipublikasikan? Bukankah suatu hal yang biasa misalkan diumumkan syarat pramugari dengan tinggi badan sekian dan berat badan sekian karena memang tuntutan pekerjaannya membutuhkan fisik tertentu atau seorang calon tentara harus mampu berlari dalam 12 menit dengan capaian jarak tertentu. Apakah jika hal tersebut diketahui masyarakat melanggar hukum? Mengapa masyarakat yang berlatih untuk mencapai standar minimum dianggap suatu perbuatan yang tidak baik? Semakin dirahasiakan menyebabkan masyarakat semakin curiga. Sesungguhnya hal yang wajar jika pemeriksaan kesehatan fisik hanya sekedar untuk mendapatkan standar minimal bagi seseorang dalam kapasitas kemampuannya untuk bekerja sesuai dengan bidang pekerjaannya. Terlebih telah ada UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis dan UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Untuk apa manusia harus dipilah-pilah berdasarkan keunggulan fisik untuk pekerjaan yang tidak memerlukan olah fisik tinggi? Faktanya Pemohon juga melakukan pemeriksaan kesehatan (medical check up) secara mandiri baik jasmani 36 maupun ruhani di RSUD untuk keperluan menjadi dosen hukum dan dinyatakan sehat sehingga cakap untuk bekerja (Bukti P-25). Apakah beban pekerjaan ahli fiqih dengan dosen hukum benar-benar berbeda? Mengapa Bank Indonesia enggan untuk mencontoh seleksi CPNS yang semenjak adanya PermenpanRB No.27/2021 telah benar-benar fair dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara, bahkan memberikan keterangan syarat yang jelas per jabatan termasuk bagi disabilitas dan diaspora? Namun, jika hendak menundukan Bank Indonesia dengan pegawai non ASN-nya untuk tunduk kepada PermenpanRB No.27/2021 juga menciptakan kekacauan dalam kedudukan ketatanegaraan. Ketidakmasukakalan ini seperti hendak mendudukan jabatan publik seperti menteri untuk diatur menggunakan peraturan Komisi Pemilihan Umum dengan analogi karena sama-sama sebagai pejabat publik. Tetapi, bisakah pikiran kita menyatakan bahwa Bank Indonesia bukan badan publik? Untuk menjaga akal kita, maka diperlukan instrumen hukum yang dapat mengikat Bank Indonesia untuk juga menyelenggarakan seleksi pegawainya secara fair dan terbuka. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah produk hukum yang paling tepat ketika ternyata norma pasal a quo sulit ditafsirkan dan secara aktual telah nyata terjadi kerugian konstitusional. Dengan putusannya yang bersifat erga omnes tentu Putusan MK bukan memutuskan kasus konkrit Pemohon dengan Bank Indonesia an sich, melainkan ke depannya akan juga berlaku bagi lembaga negara yang memiliki pegawai non ASN seperti OJK, KNEKS, dan lain sebagainya. Hal ini sangat sangat sangat masuk akal; 3.35. Bahwa tanpa keterbukaan standar penerimaan berdasarkan penalaran yang wajar bisa saja ternyata kekurangan fisik jadi alasan untuk menggagalkan satu pihak untuk meloloskan pihak lain. Mungkin saja jika diperlukan dibuatkan sakit tertentu sehingga satu pihak menjadi dianggap tidak memenuhi standar, sedangkan pihak yang lain memenuhi standar tertentu. Misalkan A dianggap organ sensoriknya berpenyakit sehingga dapat digagalkan dan B menjadi lolos. Tanpa persyaratan kualifikasi minimum dan daftar nama peserta yang terbuka bagaimana A bisa 37 mengetahui jika ternyata B memiliki hubungan tertentu dengan pihak tertentu? Jika andaikan praktik seperti itu terjadi, sungguh mengerikan apa yang terjadi di republik ini. Oleh karena itu, Pemohon melakukan pengaduan/aspirasi ke DPR, namun mengapa belum juga ditindaklanjuti? Apakah hal ini merupakan hal yang biasa karena tidak viral? Biasanya jika viral banyak anggota DPR muncul di media untuk menjadi pembela. Atau, jangan-jangan ketika permohonan Pemohon dikabulkan dapat mengurangi kekuasaan “ordal” sedangkan banyak yang belum siap?; 3.36. Bahwa seringkali proses penerimaan didasarkan pada konsep “terbaik dari yang terbaik” (shortlisted candidate), dengan demikian terdapat konsep “manusia unggul”. Jikalau di Jerman pada saat sebelum perang dunia disebut dengan konsep “ras unggul” bahkan sampai melakukan pengukuran ciri fisik yang detail karena sulit menentukan perbedaan ras yang secara kasat mata sama. Konsep unggul terkadang dimaknai dengan konsep untung rugi. Negara akan membayar pegawainya sehingga akan melakukan investasi yang besar. Ketika yang diterima adalah bukan manusia unggul atau manusia gendut atau berpenyakitan, maka negara akan rugi karena berpotensi mengeluarkan biaya. Konsep ini sungguh menyakitkan hati masyarakat karena melakukan pemeriksaan fisik secara detail untuk pertimbangan untung rugi hingga terkadang batasan fisik tersebut abu-abu dengan lingkup pekerjaan yang sesungguhnya diberikan. Dalam batasan apa fisik seseorang dianggap mampu bekerja di bidang moneter? Dalam pandangan awam Pemohon, moneter berbeda dengan militer meskipun hanya berbeda beberapa huruf saja, tetapi mengapa menjadi dipersamakan? Apakah bagian SDM salah melihat susunan huruf “o-n-e” dengan “i-l-i” sehingga melahirkan associated conception yang sama? Dalam pandangan awam Pemohon seharusnya manusia unggul di bidang moneter adalah ketika terjadi krisis moneter pejabat yang berwenang tidak memberikan bantuan likuiditas asal-asalan yang menyebabkan kerugian negara ratusan triliun. Dalam kondisi krisis banyak rakyat yang kesulitan makan, sangat tidak berperikemanusiaan jika hal tersebut dilakukan. Jika seandainya apa 38 yang Pemohon andaikan tersebut terjadi, maka bangsa kita gagal memahami konsep manusia unggul. Jika berandai-andai mungkin makna “terbaik” atau “unggul” ada dalam batin orang dalam. Meskipun hanya pengandaian, tetapi jika ternyata faktanya memang ada sesuatu yang tidak benar, maka perlu dilakukan reformasi dalam proses seleksi di lembaga negara untuk mencari manusia unggul karena teori-teori ekonomi yang hanya mempertimbangkan untung rugi ternyata tidak menciptakan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab; 3.37. Bahwa jika argumentasi konsep “untung rugi” atau “negara berinvestasi” yang digunakan maka seharusnya menteri pemuda dan olah raga pada tahun 2024 nanti tidak boleh orang yang gemuk karena mencerminkan bidang yang dikerjakannya. Bukan hanya rugi secara finansial tetapi juga rugi secara citra lembaga. Suatu diskriminasi jika ada pejabat yang gemuk bisa bekerja dan mendapatkan fasilitas negara tetapi Pemohon tidak bisa bekerja karena gemuk. Pemohon memaklumi jika Pemohon ditolak dari tentara atau kepolisian yang membutuhkan kondisi fisik tertentu, namun bagaimana jika ditolak dari Bank Indonesia dan ternyata ada jabatan lain yang berkaitan dengan keolahragaan bertubuh gemuk? Atau bisa saja ternyata di dalam Bank Indonesia ada yang bertubuh gemuk. Tentu jika negara bersikukuh membenarkan seleksi dengan parameter fisik akan menyebabkan problema moral yang serius. Negara menolak warga negaranya yang gemuk untuk bekerja, maka seharusnya pejabat negara yang gemuk malu dan mengundurkan diri. Rasa malu adalah urusan moral. Sejarah yang memberikan penilaian. Putusan mahkamah konstitusi kemudian menjadi penentu tanda sejarah akan moral bangsa ini. Dengan demikian, untuk mencegah agar tidak terjadinya diskriminasi fisik untuk menggagalkan satu pihak dan meloloskan pihak yang lain, maka keterbukaan proses seleksi adalah prasyarat yang mutlak; 3.38. Bahwa selama ini kita tidak tersadar, namun saat ini saatnya terjadi reformasi. Untuk melakukan reformasi tentu harus menggunakan logika yang berbeda. Logika yang digunakan sangat sederhana yaitu “seseorang ketika melamar kerja adalah untuk mendapatkan kesehatan”. 39 Ketika seseorang mencari kerja berikanlah kesempatan kerja sesuai batas kemampuan fisiknya sepanjang telah memenuhi kompetensinya. Bukan justru dinyatakan tidak sehat dan tidak layak. Kita andaikan bisa saja seseorang tidak sehat karena jatah minyak gorengnya diambil oleh pejabat sehingga harus menggunakan minyak goreng yang sama berulang kali atau mata-nya minus karena wortel yang dimakannya wortel curah karena wortel organik telah dimakan pejabat, sehingga orang tersebut hendak bekerja untuk membeli kacamata dan minyak goreng. Bisa saja seseorang tidak sehat karena saat krisis moneter kesulitan makan makanan bergizi karena terjadi penyalahgunaan uang negara yang justru diberikan kepada konglomerat. Di sisi lain, seorang pejabat dapat tetap berolahraga golf dan berlangganan pusat kebugaran dan memakan sayuran organik sehingga merasa dirinya yang paling ideal untuk negara. Lebih miris lagi jika ternyata terdapat pejabat yang rangkap jabatan di mana-mana. Kondisi moral semakin rusak lagi jika ternyata seseorang harus dinyatakan sakit demi memuluskan jalan bagi yang lain. Moral semakin tidak ada harganya lagi jika ternyata semua itu telah dianggap normal; 3.39. Bahwa dapat diandaikan ketika ada warga negara yang berjuang membela negaranya bukan justru ditutup pintu kesempatan untuk mengabdikan dirinya dan justru memberikan kesempatan kepada “kerabat” terdekat terlebih dahulu. Terlebih jika ternyata negara telah menerima manfaat dari perjuangannya, maka dapat diibaratkan seperti terdapat seorang warga negara berkeyakinan terdapat mata air di balik hutan belantara dan menyampaikan kepada pembesar negeri. Namun, ternyata penguasa setempat mencemooh keyakinan warga tersebut. Ketika ternyata tanda-tanda mata air mulai terlihat, penguasa setempat segera membuat pagar dan mengklaim bahwa mata air tersebut adalah miliknya. Akhirnya mata air tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat luas dan penguasa tersebut mendapatkan legitimasi. Ketika warga negara yang pertama memperjuangkan mata air tersebut hendak mencicipi mata air untuk penghidupannya ternyata dihalangi oleh penguasa setempat karena dianggap tidak memenuhi kelayakan kesehatan. Bisakah kita 40 mendengar bisikan hati nurani tersebut? Sekali lagi perlu disadari bahwa hak untuk bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak termasuk kesempatan yang sama dalam pemerintahan adalah hak konstitusional warga negara yang telah dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan 28D ayat (3) UUD 1945; 3.40. Bahwa untuk menyadari hal tersebut tidak memerlukan argumentasi panjang lebar cukup mendengarkan hati nurani maka semua akan terjawab dengan cepat dan terang. Namun, karena permohonan ini adalah pengujian norma abstrak maka Pemohon akan memberikan argumen teoritis dan konstitusional mengapa Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP memiliki tafsir yang problematik dan apa kaitannya “daftar nama peserta” dan “persyaratan kualifikasi minimum” dengan hak konstitusional. Untuk menjawab apa yang dimaksud dengan daftar nama peserta, kita akan memasuki tahapan abstrak selanjutnya; 3.41. Bahwa untuk memahami apa yang dimaksud dengan “daftar nama peserta” perlu terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan “nama”. Dalam konteks permohonan ini Pemohon mencoba untuk menggunakan pandangan Gottlob Frege dalam tulisannya berjudul : on sense and reference (Bukti P-10). Dikatakan oleh Frege : “It is natural, now, to think of there being connected with a sign (name, combination of words, letter), beside that to which the sign refers, which may be called referent of the sign, also what I would like to call the sense of the sign, wherein the mode of presentation is contained.” 3.42. Bahwa dalam pandangan Frege tersebut dalam memahami suatu nama terdapat perbedaan antara sense yaitu “mode of presentation” atau sesuatu yang menjelaskan tanda/nama/sign, dan referent yaitu objek yang diberikan tanda/nama/sign. Mungkin saja suatu nama berbeda tetapi memiliki objek yang sama. Dalam memahami itu dicontohkan oleh Frege : “The referent of ‘evening star’ would be the same as that of ‘morning star’, but not the sense.”; 3.43. Bahwa Frege kemudian membedakan antara sense dan referent dengan associated conception. Dikatakan oleh Frege : The referent and sense of a sign are to be distuingished from the associated conception. If the 41 referent of a sign is an object perceivable by the senses, my conception of it is an internal image. Pemohon mencoba memahami dengan memberikan pengertian associated conception sebagai kondisi mental seseorang terhadap objek tertentu. Misalkan kita melihat di langit malam ada cahaya yang bergerak. Associated conception adalah apa yang ada dalam pikiran pengamat bahwa itu adalah “bintang jatuh”, padahal secara objek sebenarnya bisa saja itu bukan bintang melainkan satelit atau komet atau benda langit lainnya. Associated conception menurut Frege adalah internal image sebagai sesuatu yang ada dalam pikiran seseorang. Berbeda dengan itu, sense menurut Frege merupakan sesuatu yang bersifat “common property”. Frege menganalogikan jika kita meneropong bulan dengan teleskop, maka apa yang tampak di dalam lensa teleskop adalah sense dan bulan itu sendiri adalah referent. Di sisi lain, associated conception bersifat subjektif karena tergantung dari pengalaman seseorang dan bagaimana mengasosiasikan terhadap objek benda tertentu. Dapat kita pahami yang diasosiasikan dapat saja secara faktual adalah benar, namun belum tentu selalu benar; 3.44. Bahwa hal penting lainnya adalah persoalan menentukan proper names yaitu bagaimana suatu nama dapat memberikan informasi pengetahuan tertentu. Proper names adalah ketika sebuah nama memiliki definite description atau kita sebut dengan deskripsi penunggal. John Stuart Mill memisahkan makna denotatif dan konotatif. Mill lebih cenderung menyatakan suatu nama yang bersifat proper adalah yang memiliki makna denotatif. Namun, terdapat pandangan yang menyatakan mungkin saja suatu nama tidak memiliki objek/referent, tetapi memiliki nilai kebenaran karena deskripsinya; 3.45. Bahwa pandangan menarik lainnya adalah dari Saul Kripke yang menggunakan istilah rigid designator. Rigid designator adalah ketika nama menunjuk pada objek yang sama di semua dunia kemungkinan. Mungkin saja deskripsi atas suatu nama berbeda tetapi objeknya adalah sama, sesuatu yang benar dalam semua dunia kemungkinan adalah benar secara niscaya. “Hesperus is Phosporus” adalah “true in all possible worlds” karena secara faktual menunjuk objek yang sama 42 (Planet Venus). Kripke memperkenalkan suatu kebenaran yang niscaya dan bersifat a posteriori. Konsep Kripke sangat kritikal dalam memahami nama. Misalkan kita mengetahui jika “Aristoteles adalah murid Plato dan guru Alexander The Great”. Selama ini kita mengetahui berdasarkan deskripsi, tetapi secara faktual kita tidak pernah bertemu dengan Aristoteles. Tetapi, karena kita meyakini berdasarkan deskripsi yang tersedia maka kita yakini pernyataan itu benar. Kripke mempertanyakan bagaimana jika secara faktual ternyata Aristoteles bukan merupakan murid Plato dan guru Alexander The Great. Bagaimana jika terdapat “counterfactual” yang menyatakan hal yang berbeda? Konsep counterfactual ini yang menjadi hal yang kritikal dalam teori tentang nama. Pemohon contohkan misalkan umum kita ketahui “Alexander Graham Bell adalah penemu telepon”. Bagaimana jika terdapat counterfactual yang membuktikan ternyata Alexander Graham Bell mengambil ide telepon dari Antonio Meucci kemudian mematenkannya lebih dahulu sehingga tereferensi bahwa Alexander Graham Bell yang menemukan telepon sampai dengan saat ini. Atau contoh lain, bagaimana jika terdapat counterfactual bahwa gol Maradona ternyata menggunakan tangan? Dalam konteks di Indonesia, bagaimana jika terdapat counterfactual yang membuktikan suatu nama yang merubah deskripsi sejarah Indonesia pada tahun 1965? 3.46. Bahwa konsep-konsep tersebut penting untuk menguraikan apakah “daftar nama peserta” merupakan suatu common property atau private property. Selain itu, konsep counterfactual juga menjadi kritikal ketika memahami daftar nama peserta dalam suatu proses seleksi jabatan publik. Selain itu, dalam konteks sistem politik, Pemohon akan turut menggunakan konsep sistem politik modern yang digambarkan oleh Francis Fukuyama dalam bukunya “Origins Of Political Order”. Dikatakan oleh Fukuyama : “Modern political system consists of a strong state, a rule of law, and accountability.” (Francis Fukuyama, 2011 : 481). Menurut Fukuyama negara yang kuat, rule of law, dan akuntabilitas adalah unsur yang penting dalam suatu negara modern. Fukuyama juga menjabarkan bahwa pertumbuhan ekonomi, mobilisasi sosial, ide atau legitimasi jalin 43 berkelindan dengan perkembangan sistem politik yang terdiri dari state building, rule of law, dan demokrasi. (Francis Fukuyama, 2011 : 469) Kesemuanya saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Fukuyama menjelaskan bahwa strong state pertama kali diperkenalkan oleh bangsa China dengan sistem birokrasi berdasarkan merit sistem. China dari masa klasik sudah mampu menghapuskan ikatan primordial dalam birokrasi. Namun, akuntabilitas menurut Fukuyama diperkenalkan oleh demokrasi barat sehingga jalannya pemerintahan bersifat transparan dan bertanggung jawab. Bagi Pemohon jalinan antara strong state, rule of law, dan akuntabilitas akan tercermin dalam proses seleksi di lembaga negara, karena itu merupakan syarat awal menuju sistem politik modern yang diandaikan Francis Fukuyama. Bank Indonesia sebagai motor pertumbuhan ekonomi negara tidak dapat dipandang terpisah dan eksklusif tanpa adanya prinsip-prinsip tersebut; 3.47. Bahwa sebagai gambaran tentang “daftar nama peserta” Pemohon memberikan contoh seperti apa yang sudah diterapkan di Mahkamah Konstitusi (Bukti P-13). Secara sederhana Pemohon gambarkan yang dimaksud dengan daftar nama peserta yang Pemohon kehendaki berbentuk seperti (penggunaan nama hanya ilustrasi untuk contoh) : DAFTAR PESERTA LOLOS PRO HIRE 2023 NAMA PESERTA NOMOR PESERTA POSISI Rega Felix 123456bi Ahli Fiqih Maria Dendy Satriyo 123467bi Ahli Fiqih Melody 123478bi Ahli Fiqih Perlu diketahui perdebatan antara Pemohon dengan Bank Indonesia adalah daftar nama peserta menurut Pemohon adalah informasi publik sedangkan menurut Bank Indonesia sebagai informasi yang dikecualikan; 3.48. Bahwa untuk menguraikan perdebatan tersebut, setelah memahami kerangka teoritis, maka kita dapat melihat kepada kerangka regulasi yang mengatur soal “nama”. Perlu diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 27 44 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) membawa diskursus tentang nama menjadi semakin menarik. Data memiliki kaitan dengan informasi. Nama adalah termasuk data atau informasi yang berguna bagi masyarakat. Namun, bagaimana perlakuan hukum terhadap data tersebut? Sejauh apa hal tersebut bersifat rahasia atau publik? Ketika konteks ini dikaitkan dengan UU KIP, maka diskursus yang menarik adalah apakah UU PDP yang bersifat lex specialis atau sebaliknya? Untuk menjawab hal tersebut tentu kita harus kembali kepada kerangka teori tentang nama, dan bagaimana data dibagi menurut UU PDP; 3.49. Bahwa menurut Pasal 4 UU PDP data pribadi dibagi menjadi dua jenis yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Data pribadi yang bersifat spesifik yaitu antara lain : data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi dan/ atau, data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. UU KIP bukan tidak mengakui tentang rahasia pribadi karena Pasal 17 huruf h UU KIP sudah mengakui bahwa riwayat dan kondisi anggota keluarga, riwayat dan kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang, kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang, hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang, dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal adalah rahasia pribadi. Namun, Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP mengecualikan hal tersebut bagi posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. Selain itu, Pasal 4 UU PDP menjelaskan data pribadi yang bersifat umum meliputi nama lengkap, status perkawinan, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang misalkan nomor telepon dan IP address. Yang menjadi pertanyaan apakah “daftar nama peserta” merupakan data pribadi yang bersifat umum atau spesifik? 45 3.50. Bahwa untuk memulai perjalanan memahami, Pemohon akan menggunakan analogi berikut : andaikan ada foto serupa dengan wajah Rega Felix di dalam cover majalah dewasa. Hal ini tentu merugikan Rega Felix karena masyarakat akan mengasosiakan ahli fiqih dengan majalah dewasa. Namun, setelah diselidiki ternyata foto tersebut bukan foto Rega Felix, melainkan foto Raga Felix dan ternyata Raga Felix memiliki impian dari lama untuk menjadi model majalah dewasa. Secara kasat mata foto tersebut mirip, tetapi jika dilihat dengan data biometrik ada perbedaan karena ada titik berupa tahi lalat yang berbeda. Yang menjadi pertanyaan apakah Rega Felix bisa menggugat atau menuntut majalah dewasa tersebut untuk mencabut foto tersebut? Secara referent jelas foto tersebut bukan foto Rega Felix. Di sisi lain, Raga Felix sebagai pemilik wajah menginginkan fotonya di majalah dewasa. Yang menjadi pertanyaan apakah yang menjadi data pribadi adalah data biometrik atau wajah orang tersebut? Foto Raga Felix tersebut sangat berdampak bagi Rega Felix karena menciptakan associated conception di masyarakat, bagaimana hukum menyelesaikan permasalahan tersebut? Permasalahan semakin menarik jika Rega Felix ternyata adalah presiden karena hasil crop foto tersebut bisa digunakan untuk berbagai macam hal. Apakah presiden dapat menggunakan delik aduan atas foto yang secara denotatif menunjuk bukan presiden tetapi terasosiasi dengan presiden?; 3.51. Bahwa permasalahan selanjutnya adalah jika suatu informasi adalah publik, dalam bentuk apa informasi tersebut disajikan? Misalkan dalam suatu proses seleksi untuk jabatan publik, bisakah Melody meminta hasil foto rontgen paru-paru milik Rega Felix karena ia merasa dicurangi? Atau misalkan kita tafsirkan Rega Felix telah menjadi pejabat publik, Pasal 17 huruf h UU KIP menyatakan informasi tersebut adalah rahasia pribadi tetapi Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP mengecualikan untuk jabatan publik. Apakah dengan dasar Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP masyarakat bisa meminta informasi kesehatan Rega Felix? Dalam konteks apa foto paru-paru dapat bermasalah. Misalkan foto rontgen paru-paru Rega Felix ternyata dijadikan gambar contoh dalam buku 46 biologi, apakah Rega Felix bisa mempermasalahkannya? Bagaimana jika Rega Felix yakin jika foto tersebut secara referent adalah paru-parunya, tetapi bagaimana jika deskripsi yang diberikan berbeda-beda di dalam buku yang berbeda-beda, misalkan 1) “Foto Paru-Paru”, 2) “Foto Paru- Paru Milik Rega Felix”, 3) “Foto Paru-Paru Milik Rega Felix Peserta Gagal Seleksi BI”, 4) “Foto Paru-Paru Peserta Seleksi BI”. Pada buku yang mana informasi tersebut bermasalah?; 3.52. Bahwa objek paru-paru akan berbeda dengan objek wajah. Dalam ilustrasi kasus Rega Felix dengan Raga Felix jelas bahwa secara referent foto tersebut menunjuk secara denotatif kepada Raga Felix. Hanya saja yang berbeda associated conception-nya. Namun, keserupaan itu juga memiliki permasalahan karena adanya keinginan yang berbeda yaitu yang satu hendak menjadi ahli fiqih dan yang satu hendak menjadi model. Bagaimana menentukan perlindungan data pribadi dalam menyelesaikan kasus tersebut? Hal ini menunjukan memang menentukan informasi sangat rumit dan harus ditentukan dalam bentuk apa informasi disajikan. Pertanyaannya bagaimana Komisi Informasi menafsirkan Pasal 17 huruf h juncto Pasal 18 ayat (2) UU KIP? Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan tersebut hanya menyatakan : “pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dengan penjelasan pada pasal tersebut yaitu “cukup jelas”. Pertanyaannya yang dimaksud “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” apa? Komisi Informasi diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan terkait, tetapi menyerahkan kembali kepada peraturan perundang-undangan kembali. Hal ini menunjukan memang sangat rumit menafsirkan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP hingga Komisi Informasi harus melempar balik bola panas tentang keterbukaan dalam jabatan publik. Selain itu, dengan adanya Pasal 19 UU KIP menjadikan konstruksinya bersifat self reference. Tanpa aturan yang bersifat well defined, permasalahan informasi publik selalu liar seperti kasus ijazah presiden. Dalam konteks proses seleksi jabatan publik, mari buat ilustrasi 47 kasus : pada saat ada suatu seleksi Rega Felix ditolak karena terhitung gemuk, ternyata Melody yang memiliki gemuk yang sama lolos dan ternyata Melody adalah seorang putri ahli fiqih tersohor. Bisakah dengan berdasarkan kepada Pasal 17 huruf h juncto Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP Rega Felix meminta hasil tes kesehatan Melody? Jikalau hal tersebut melanggar hak pribadi Melody, lalu dalam bentuk apa Rega Felix bisa membela hak-nya?; 3.53. Bahwa ilustrasi lain : andaikan Rega Felix dan Maria Dendy mengikuti seleksi menjadi tentara. Pada saat tes renang Maria Dendy mengatakan kepada Rega Felix bahwa dirinya tidak bisa berenang. Pada saat dimulai tes Rega Felix tergopoh-gopoh mencapai finish dengan catatan waktu yang buruk sehingga berada di rangking ambang batas bawah. Ternyata Maria Dendy mendapatkan posisi rangking di atas Rega Felix yang padahal pada saat tes renang ternyata Maria Dendy tidak sedikitpun sampai garis finish. Setelah ditelusuri didapatkan counterfactual bahwa ternyata Maria Dendy adalah seorang anak jenderal. Tanpa daftar nama peserta yang dipublikasikan apakah mungkin Rega Felix mengetahui bahwa namanya digeser oleh Maria Dendy? Andaikan setelah mengetahui namanya digeser oleh Maria Dendy kemudian Rega Felix protes ke panitia seleksi dan bertanya mengapa Maria Dendy yang tidak sampai finish lolos sedangkan Rega Felix tidak lolos. Karena panitia seleksi tidak pernah mengumumkan persyaratan kualifikasi minimum, maka panitia seleksi menyatakan kualifikasi renang yang dibutuhkan hanya berenang sepanjang 5 meter bukan 50 meter. Rega Felix terbingung karena kolam renangnya sepanjang 50 meter. Pada posisi ini mudah-mudahan kita dapat memahami pentingnya DAFTAR NAMA PESERTA dan PERSYARATAN KUALIFIKASI MINIMUM; 3.54. Bahwa keterbukaan Daftar Nama Peserta dan Persyaratan Kualifikasi Minimum sudah menjadi hal yang biasa dalam seleksi CPNS. Namun, jika dilihat kepada PermenpanRB No.27/2021 dasar hukum mengingat yang digunakan sesungguhnya bukan UU KIP melainkan UU ASN, sehingga tidak mungkin Bank Indonesia tunduk kepada PermenpanRB No.27/2021 karena rezim yang berbeda. Dengan statusnya sebagai 48 lembaga negara independen yang mendapatkan atribusi langsung dari UUD 1945, Bank Indonesia bersifat self governing atau dapat mengatur dirinya sendiri. Hal ini menjadikan seolah dapat dibenarkan pernyataan : “ini lembaga kami, kami yang berhak membuat aturan mainnya, jika tidak suka maka silahkan lamar ke tempat lain, semoga sukses di tempat lain”. Hal ini sangat mungkin karena memang norma pokok UU KIP mendelegasikan ke masing-masing badan publik. Pegawai Bank Indonesia adalah non ASN sehingga memang tidak ada payung hukum yang mengaturnya. Berdasarkan hal tersebut, maka norma yang mengikat bagi Bank Indonesia adalah dirinya sendiri (self reference); 3.55. Bahwa andai jika Pemohon ajukan sengketa informasi, bagaimana jika berdasarkan prinsip rule consequentialism serta merujuk kepada Pasal 19 UU KIP juncto Pasal 20 ayat (1) UU KIP juncto Pasal 11 Perki No.1/2017, Komisi Informasi menyatakan : “tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban untuk mengungkap daftar nama peserta dan persyaratan standar kesehatan. Jika Pemohon mendalilkan sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP, maka harus dibuktikan terlebih dahulu ketentuan yang mewajibkan membuka informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h UU KIP. Karena tidak ada ketentuan yang mengatur, maka tindakan Bank Indonesia untuk tidak mengungkap daftar nama peserta dan persyaratan standar kesehatan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Bahwa Bank Indonesia telah melakukan uji konsekuensi, dan setelah dilakukan uji konsekuensi karena selama ini tidak pernah ada yang mempermasalahkan dan justru ketika dibuka membuka konsekuensi kepada banyaknya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang membawa kepada tindakan perbuatan melawan hukum yang merugikan peserta tes dan dapat dibuktikan dari data-data yang diberikan oleh Bank Indonesia, dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) UU KIP karena informasi yang dimaksud adalah informasi sebagaimana dalam Pasal 17 huruf h UU KIP yang bersifat permanen, maka permohonan informasi Pemohon ditolak.”; 49 3.56. Bahwa andaikan akibat dari itu Rega Felix meminta hasil kesehatan atau hasil evaluasi kapabilitas para peserta tes sesuai Pasal 17 huruf h UU KIP juncto Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP, bagaimana jika kemudian dinyatakan bahwa : “Melody atau Maria Dendy belum diangkat secara definitif sebagai pejabat publik sehingga tidak termasuk subjek yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP. Sehingga, berlaku ketentuan UU PDP. Selain itu, sesuai dengan asas lex specialis derogate legi generali serta lex posterior derogate legi priori, maka yang menjadi lex specialis dan yang berlaku adalah UU PDP atas UU KIP dan karena yang Pemohon mintakan adalah informasi berupa data pribadi yang bersifat spesifik maka informasi tersebut tidak dapat diberikan”. Kondisi ini dapat dimungkinkan dikarenakan konstruksi norma UU KIP bersifat “over delegating” yaitu menyerahkan kepada masing-masing badan publik untuk mengatur dengan konsep uji konsekuensi. Hal ini dapat dilihat pada Surat Bank Indonesia tertanggal 22 Agustus 2023 yang menyatakan dasar ketentuan yang digunakan adalah aturan internal Bank Indonesia. Tanpa tafsir konstitusional sengketa yang Pemohon laksanakan hanya akan menjadi vicious circle karena konstruksi norma yang bersifat self reference. Berdasarkan hal tersebut, dengan kondisi yang ada saat ini, Pemohon hanya memiliki genggaman dasar hukum yang rapuh; 3.57. Bahwa pada akhirnya celah prosedural tersebut hanya akan mengulur waktu yang akhirnya pegawai lain tetap diangkat. Andai Pemohon menggugat kepada PTUN terhadap pengangkatan tersebut bukankah menimbulkan problema baru yang semakin rumit? Bagaimana hukum mengatasi permasalahan tersebut jika terdapat counterfactual yang berbeda selama proses seleksi? Apakah perlu PTUN atau cukup dilakukan dengan membuka bentuk informasi tertentu disertai adanya masa sanggah?; 3.58. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka bentuk paling ideal informasi yang dapat diberikan dalam sebuah proses seleksi terbuka adalah “DAFTAR NAMA PESERTA” dan “PERSYARATAN KUALIFIKASI MINIMUM” yang jelas. Dengan adanya daftar nama peserta dan 50 persyaratan kualifikasi minimum yang dipublikasikan, maka akan lahir yang namanya “HAK SANGGAH”; 3.59. Bahwa terhadap argumentasi : “konsekuensi atas publikasi daftar nama peserta adalah menimbulkan oknum tidak bertanggung jawab” Pemohon akan memberikan argumentasi sebagai berikut. Ilustrasikan : saat tes mendapatkan SIM diperlukan pengetesan praktik berkendara di lapangan terbuka. Ternyata di pinggir lapangan banyak calo yang menawarkan peserta untuk lolos tes praktik berkendara. Akibat dari banyaknya calo, penyelenggara tes kemudian menutup pengetesan praktik berkendara dalam ruangan tertutup yang dijaga ketat. Yang menjadi pertanyaan, kemudian siapa yang menjadi calo? Sebenarnya solusi terhadap hal tersebut sangat mudah yaitu buat spanduk yang menyatakan : “DILARANG MENGGUNAKAN CALO! PENYELENGGARA TES TIDAK PERNAH BERAFILIASI DENGAN PIHAK MANAPUN. HATI – HATI ATAS SEGALA BENTUK PENIPUAN”. Namun, karena seleksi Bank Indonesia sudah dilakukan secara online maka Pemohon akan memberikan argumentasi tambahan sebagai berikut; 3.60. Bahwa dalam contoh daftar nama peserta yang Pemohon berikan nomor peserta adalah kode sequence yang menjabarkan definite description atas peristiwa tunggal berupa : “ada x mendaftar a pada waktu b dengan posisi c dan lolos d” atau x = φ[a,b,c,d]. x adalah variabel sign atau nama itu sendiri. Frasa selanjutnya adalah deskripsi atas peristiwa yang menjelaskan x sehingga x=x adalah definitif. Perlu dipahami bahwa “lolos d” memiliki makna biconditional dengan Persyaratan Kualifikasi Minimum, sehingga lolos d memuat informasi sebagaimana dimaksud dengan Pasal 17 huruf h UU KIP. Misalkan Daftar Nama Peserta tersebut dikeluarkan setelah proses seleksi intelektual, maka “lolos d” secara denotatif bermakna x lolos evaluasi kapabilitas intelektual. Karena biconditional maka daftar nama peserta yang terdapat nama x memiliki nilai informasi yang sama dengan lembar jawaban x dalam tes evaluasi kapabilitas intelektual. Bentuknya dapat berbagai macam bisa pengumuman, keputusan, atau apapun yang pada intinya memuat substansi informasi yang dimaksud. Daftar nama peserta yang Pemohon 51 kehendaki sesungguhnya hanya memberikan makna denotatif demikian. Berbeda jika bentuk daftar nama peserta yang seperti ini : DAFTAR PESERTA LOLOS PRO HIRE 2023 NAMA PESERTA POSISI NOMOR PESERTA KETERANGAN Rega Felix Ahli fiqih 123456bi 1. IMT >30 2. Presiden RI 3. No. HP : 0813123456 Maria Dendy Satriyo Ahli fiqih 123467bi 1. IMT <30 2. Anak jenderal 3. No. HP : 0813123458 Melody Ahli fiqih 123478bi 1. IMT >30 2. Anak ahli fiqih 3. No. HP : 0813123457 Pemohon tidak memerlukan keterangan yang menciptakan associated conception yang luas seperti contoh di atas. Meskipun ternyata misalkan secara denotatif yang dimaksud dengan presiden RI adalah presiden republik inggris yang ternyata republik inggris adalah sebuah kedai burger yang berafiliasi dengan kampung inggris dan orang tersebut adalah presiden direktur dari kedai tersebut. Tidak ada masalah dengan status tersebut menjadi seorang ahli fiqih. Tetapi bagaimana jika ada nama peserta yang sama dengan nama Presiden Republik Indonesia, bagaimana mungkin presiden melamar kerja di Bank Indonesia? Yang menjadi pertanyaan apakah dalam konstitusi terdapat larangan bagi Presiden untuk mengundurkan diri dan melamar kerja? Misalkan ternyata syarat usia capres ditetapkan yaitu 25 tahun. Untuk menjadi presiden ternyata hanya bermodalkan populer dan ternyata mental pemuda tersebut tidak siap (matureless). Ketika semenjak menjadi presiden ternyata terus dikritik firaun, dinasti, hingga diancam kudeta. Karena umurnya masih muda ia merasa seharusnya karirnya masih panjang dan akhirnya memilih “lengser keprabon madeg pandito” dan memilih untuk menjadi ahli fiqih dan ternyata ia melamar menjadi ahli fiqih di Bank 52 Indonesia untuk mendekatkan diri kepada agama. Karena daftar nama peserta tidak diumumkan, masyarakat tidak pernah tahu penyebab sesungguhnya presiden mengundurkan diri. Yang masyarakat ketahui adalah presiden mengundurkan diri dan akhirnya wakil presiden menjadi presiden dan setelah presiden menjadi mantan presiden kemudian menjadi ahli fiqih. Bukankah ini juga permasalahan konstitusional? Karena itu, daftar nama peserta penting sekali agar masyarakat mengetahui sesungguhnya siapa yang hendak menduduki jabatan – jabatan publik; 3.41. [Sic!] Bahwa Pemohon akan berikan contoh lain pentingnya daftar nama peserta yang terbuka. Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah (“Perpres KNKS”) menyatakan: (1) “Pemilihan calon Direktur Eksekutif dilakukan melalui proses seleksi terbuka. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan calon Direktur Eksekutif melalui proses seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KNKS.” Konstruksi norma tersebut mendelegasikan kepada lembaga yang menerima delegasi untuk mengatur makna seleksi terbuka. Lalu, apa yang dimaksud dengan seleksi terbuka dalam Peraturan KNKS tersebut? Apakah diumumkan di media massa atau cukup diumumkan melalui papan pengumuman di lobi kantor? Apakah diumumkan daftar nama peserta yang mengikuti seleksi di media sehingga masyarakat bisa mengetahui? Pasal 18 ayat (1) Perpres KNKS menyatakan : “Manajemen Eksekutif diisi oleh tenaga profesional yang bekerja penuh waktu” Bagaimana jika ternyata Direktur Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Perpres KNKS rangkap jabatan menjadi staf khusus menteri (Bukti P-29)? Bagaimana menafsirkan “penuh waktu” dalam jabatan yang sama-sama penting, apakah staf khusus menteri adalah pekerjaan sambilan atau manajemen eksekutif adalah pekerjaan sambilan? Jika presiden tidak mengetahui bawahan-bawahannya bekerja sambilan di 53 mana saja, setidaknya masyarakat bisa membantu untuk memberitahu. Dengan tidak rangkap jabatan barangkali menjadi bisa lebih fokus untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana model lembaga fatwa yang tepat dan model hukum jaminan dalam transaksi syariah yang tepat, sehingga bisa memberikan rekomendasi yang tepat kepada presiden. Jika memang terdapat jabatan sebelumnya, serahkan-lah jabatan tersebut kepada warga negara lain yang lebih tepat karena setiap warga negara memiliki hak kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut, keterbukaan dalam proses seleksi termasuk keterbukaan daftar nama peserta sangat penting untuk memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat; 3.42. Bahwa meskipun daftar nama peserta tidak memberikan keterangan tambahan, tetapi ketika ada kesamaan nama masyarakat dapat menciptakan associated conception untuk pengawasan dan bisa saja ternyata akibat kejadian presiden resign dan melamar kerja di tempat lain sampai dibuatkan PPHN yang khusus mengatur jabatan presiden. Tetapi, dengan daftar nama peserta yang tanpa keterangan, sesungguhnya Bank Indonesia hanya memberikan definite description tanpa memberikan konotasi tambahan atas nama yang dipublikasikan. Sehingga, asumsi yang menyatakan apabila daftar nama peserta diumumkan terdapat oknum yang tidak bertanggung jawab, maka itu bukan tanggung jawab Bank Indonesia. Untuk apa Bank Indonesia mengurusi hubungan di luar batas kewenangan dan tanggung jawab lembaga-nya dan menjadikan alasan untuk menyelenggarakan seleksi yang tertutup; 3.43. Bahwa untuk menjawab permasalahan kekhawatiran munculnya oknum tidak bertanggung jawab dapat dilakukan dengan cara meningkatkan sistem keamanan informasi yang digunakan. Jangan sampai dari kode nomor peserta yang diumumkan menjadi celah bagi peretas untuk masuk ke dalam database Bank Indonesia hingga mampu mendapatkan data pribadi peserta termasuk nomor handphone yang sebenarnya tidak diumumkan. Permasalahan ini sudah terjawab dengan adanya UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE beserta segala perubahan dan aturan turunannya termasuk aturan mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis 54 Elektronik (SPBE). Sebagai SPBE, maka penyelenggaraan sistem elektronik Bank Indonesia wajib menggunakan sistem elektronik yang dijamin keandalan dan keamanannya. Sistem keamanan informasi tersebut wajib menggunakan standarisasi yang diakui internasional. Ketika sistem rekrutmen menggunakan pihak ketiga (ppm manajemen), maka pihak ketiga tersebut juga wajib menggunakan sistem elektronik yang terjamin keamanan dan keandalan sistemnya. Bahkan jika diperlukan dapat menggunakan kriptografi tertentu dengan tingkat keamanan tertentu. Terlebih Bank Indonesia sudah mampu membuat BI- Fast, RTGS, QRIS yang pastinya membutuhkan tingkat keamanan extra tinggi, sehingga menambah keberlakuan sistem manajemen keamanan informasi dalam ruang lingkup lain bukan perkara sulit. Jika solusi tersebut dirasa masih kurang, maka Bank Indonesia dapat membuat pengumuman : “Hati-Hati Penipuan yang mengatasnamakan Bank Indonesia. Bank Indonesia tidak pernah berafiliasi dengan pihak manapun”. Andai jika masih ada korban penipuan akibat orang tersebut tidak dapat menjaga data pribadinya, maka itu di luar tanggung jawab Bank Indonesia; 3.44. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut argumentasi yang menyatakan tidak diumumkannya daftar nama peserta dengan alasan untuk mencegah oknum tidak bertanggung jawab adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya hal penting lainnya adalah permohonan Pemohon hanya terbatas pada “proses seleksi yang bersifat terbuka”. Pemohon menyadari tidak mungkin ada pengumuman “Dibutuhkan Agen Intel dengan syarat : 1) Memahami seluk-beluk kriminal, dan 2) Dapat berjualan bakso”. Jabatan memiliki rahasia jabatan, sehingga tidak dapat disamaratakan semua jabatan. Tetapi, untuk mengatasi solusi tersebut adalah dengan penempatan yang bersifat tertutup untuk jabatan tertentu. Permohonan Pemohon bukan bermaksud untuk meniadakan jabatan yang memang bersifat rahasia. Penempatan terhadap jabatan yang bersifat khusus dapat dilakukan dengan pendidikan khusus yang kemudian ditempatkan secara khusus. Lembaga negara bisa memberikan syarat yang ketat untuk itu termasuk syarat fisik tertentu. Misalkan di Bank Indonesia terdapat mekanisme rekrutmen PCPM. Melalui mekanisme 55 tersebut peserta akan dididik terlebih dahulu sebelum ditempatkan pada jabatan yang ditentukan. Mungkin saja demi rahasia jabatan, untuk jabatan-jabatan yang terkait dengan kerahasiaan tertentu hanya oleh personal yang melalui jalur karir tertentu. Hal tersebut sah-sah saja. Selain itu, bisa saja diberikan syarat tidak boleh buta warna karena jika nanti ditempatkan sebagai desainer uang rupiah berbahaya jika ternyata uang Rp5.000 berwarna serupa dengan Rp100.000 dan Rp2.000 berwarna serupa dengan Rp20.000. Dan, mungkin untuk tenaga keamanan aset tertentu diperlukan personil dengan fisik yang tangguh sehingga tidak boleh berbadan gemuk. Namun, untuk jabatan seperti ahli fiqih tentu memiliki syarat yang berbeda karena tidak ada hubungan antara kegemukan dengan pemahaman hukum Islam. Hal ini dapat dilakukan oleh Departemen HRD dengan cara melakukan evaluasi jabatan secara menyeluruh sehingga merombak kebijakan sistem rekrutmen menjadi lebih berkeadilan. Namun, hal tersebut perlu payung hukum yang kuat karena tanpa payung hukum menjadi bisa dilakukan atau tidak dilakukan; 3.45. Bahwa selain itu adanya syarat “seleksi terbuka” juga tidak menjadikan jabatan-jabatan publik yang bersifat appointed official yang tidak memerlukan proses seleksi seperti menteri untuk diumumkan terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan jabatan menteri adalah hak prerogatif Presiden sehingga bukan merupakan jabatan dengan proses seleksi terbuka. Dengan pertimbangan tersebut, maka petitum Pemohon nantinya tidak akan dapat ditafsirkan secara trivial. Justru rumusan Pasal 17 huruf h juncto Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP saat ini yang berpotensi menciptakan trivialitas. Namun, perlu diketahui juga rumusan petitum Pemohon juga menggunakan frasa “termasuk dapat”, sehingga tidak mempersempit makna pasal karena masih dimungkinkan adanya keterbukaan informasi dalam bentuk lain yang diatur oleh undang- undang, misalkan pengungkapan berkaitan LHKPN atau dalam proses penegakan hukum. Hanya saja kondisi putusan MK ini adalah karena adanya “some possible world of condition that potentially or actually harms constitutional rights” yang perlu ditegaskan pada aturan setingkat UU karena bersinggungan dengan norma lain yang juga pada tingkat UU 56 seperti UU PDP. Konstruksi ini tidak mempersempit makna pasal karena masih mengakui keberlakuan norma-norma lain di luar putusan MK. Inilah kerangka logika dalam Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 karena bukan berarti Putusan MK menjadi limitatif menutup pintu syarat lainnya dan/atau yang akan ditentukan kemudian. Frasa “termasuk dapat” memiliki pengertian yang sama dengan kata “atau” dalam Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023; 3.46. Bahwa tanpa Putusan MK praktik rekrutmen yang dinyatakan terbuka padahal sifatnya tertutup akan terus terjadi. Selama tidak dicantolkan kepada PermenpanRB No.27/2021 pasti akan dicari-cari celah untuk itu. Pemohon pernah mengikuti proses rekrutmen yang jelas dinyatakan sebagai rekrutmen terbuka, tetapi Pemohon tidak pernah mengetahui apakah lamaran Pemohon dipandang dengan nilai yang sama dengan bungkus gorengan atau tidak. Ketika suatu rekrutmen sudah diumumkan secara publik, maka seharusnya bersedia menerima konsekuensi keterbukaan. Jangan seolah – olah “terbuka” hanya bersifat kepura- puraan saja. Masyarakat menjadi berandai-andai misalkan menjelang akhir tahun di sebuah kementerian akan menyusun anggaran termasuk pengadaan tenaga pekerja. Sebelum diumumkan ke masyarakat telah ada resume/CV orang yang akan diterima karena pejabat tertentu hendak menitipkan orang. Namun, demi kepercayaan publik dibuat seleksi terbuka dan diumumkan di media. Masyarakat akan berbondong-bondong mengirimkan CV, lamaran serta persyaratan yang dibutuhkan dan sangat berharap dapat ikut bekerja. Namun, proses itu semua ternyata adalah kepura-puraan karena sesungguhnya sudah ditetapkan yang akan masuk siapa. Pola ini sama seperti proses lelang pengadaan barang dan jasa. Proses aanwijzing tetap dilakukan tetapi ternyata sebenarnya siapa yang memenangkan tender sudah ditentukan; 3.47. Bahwa pola-pola tersebut tidak harus didasarkan kepada ikatan keluarga semata, tetapi mungkin saja dengan yang kita sebut “hubungan kebohiran”. Misalkan A mendapatkan posisi jabatan tinggi karena B. A hutang budi kepada B, ketika B memiliki putra bernama C meminta tolong kepada A agar dapat memasukan C untuk bekerja di tempat A. Antara A 57 dan C tidak ada hubungan kekerabatan/kekeluargaan tetapi hubungan antara A dan B ada hubungan kebohiran tertentu. Jika A ternyata tidak menerima C, maka B menganggap A pengkhianat bangsa dan negara; 3.48. Bahwa jika ternyata pola seperti itu adalah budaya, maka tindakan A akan sangat menganggu stabilitas hubungan A dan B. Ternyata yang terjadi saat ini dinarasikan bahwa stabilitas hubungan A dan B adalah stabilitas negara, padahal itu adalah hubungan personal. Entah mengapa aprehensi pengetahuan kita memahami hubungan personal antar pejabat menjadi faktor penentu stabilitas negara? Tetapi, perlu diketahui jika pola- pola seperti ini ternyata telah menjadi budaya dan terjadi di berbagai lembaga, maka memang benar-benar mempengaruhi stabilitas negara karena misalkan di lembaga x telah terbiasa budaya KKN dan pola rekrutmen titipan adalah salah satu cara untuk menjaga hubungan baik antar pejabat. Ketika salah satu pejabat kecewa bisa saja membuka “kartu” agar pejabat yang tidak disukainya terkena permasalahan hukum. Akhirnya pola seperti ini terpelihara secara terstruktur, sistematis, dan masif. Hubungan kebohiran ini adalah penyakit yang sangat mengerikan bagi kelangsungan negara bahkan dapat menggeser makna kata “pengkhianatan” yang sebenarnya memiliki makna denotatif terhadap hubungan personal antar pejabat menjadi dianggap pengkhianat bangsa dan negara; 3.49. Bahwa permasalahan ini ternyata merupakan fenomena postcolonial yang terjadi di negara-negara yang baru merdeka dari penjajahan. Fukuyama menggambarkan yang terjadi di Afrika pasca kolonial adalah terjadinya neopatrimonialisme yang mengarah kepada tirani (Francis Fukuyama, 2011 : 68-69). Jika kita lihat saat ini memang ternyata di Afrika banyak terjadi kudeta dan hingga berdampak kepada menjadi negara gagal (failed state). Tentu Pemohon tidak berharap hal tersebut terjadi di Indonesia. Jimly Asshiddiqie juga sudah mewanti-wanti agar berhati-hati kepada bentuk totalitarianisme baru yang justru lahir dari demokrasi. Maka dari itu, penting sekali peran Mahkamah Konstitusi untuk menjaga peradaban konstitusi kita; 58 3.50. Bahwa Fukuyama benar-benar memandang serius pentingnya strong state, rule of law, dan akuntabilitas. Pemohon memandang memang agar kita tidak menjadi negara gagal perlu reformasi yang mendorong terhadap terlaksananya prinsip tersebut. Langkah kecil yang dapat dilakukan adalah dengan membuka proses seleksi dengan menjalankan amanat konstitusi sesuai Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, dan Pasal 28F UUD 1945. Ketika Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP memberikan penafsiran yang menghalangi terwujudnya hal tersebut, maka adalah beralasan hukum untuk penafsiran baru. Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi harapannya SDM di Indonesia adalah benar-benar insan yang mengabdi kepada negara bukan insan yang dibentuk dan dididik untuk melindungi dosa-dosa masa lalu; 3.51. Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas, maka dari pemahaman Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, dan Pasal 28F UUD 1945, kita dapat menyimpulkan beberapa landasan proposisi konstitusional untuk menguji norma Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP, yaitu : 1) Daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum bukan merupakan associated conception yang bersifat pribadi sehingga merupakan informasi yang bersifat publik. 2) Daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum adalah terbatas pada proses seleksi yang bersifat terbuka sehingga tidak memiliki keterkaitan dengan rahasia jabatan. 3) Keterbukaan daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum dalam proses seleksi untuk jabatan publik adalah syarat awal akuntabilitas untuk menjamin hak atas kesempatan yang sama dalam Pemerintahan. Berdasarkan landasan proposisi konstitusional tersebut, berikut adalah metode pengujian terhadap norma Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP : 1) Bahwa pertama kita harus uji dahulu, apakah dari rumusan Pasal 17 huruf h UU KIP juncto Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP menciptakan kerugian konstitusional? Jika faktanya ada kasus aktual yang diakibatkan dari multitafsirnya Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP 59 dalam konteks seleksi untuk penempatan jabatan – jabatan publik, maka kita harus carikan apakah ada norma yang dapat digunakan untuk memutuskan kasus konkrit orang tersebut sehingga orang tersebut tidak kehilangan hak konstitusionalnya tanpa merugikan hak konstitusional pihak lain yang telah diangkat menjadi pegawai ketika tidak dipublikasikannya daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum? Jika tidak ada, maka daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum adalah conditio sine qua non untuk mencegah permasalahan konstitusional tersebut. 2) Bahwa selanjutnya kita lakukan pengujian, andaikan norma Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP dianggap sudah cukup jelas dan hanya tinggal dilaksanakan saja secara konsekuen (permasalahan norma konkrit). Jika rumusan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP dilaksanakan secara konsekuen, ketika ada seleksi jabatan publik dengan membuka secara serta-merta informasi sebagaimana dimaksud dengan Pasal 17 huruf h UU KIP dalam bentuk apa adanya, apakah menimbulkan permasalahan konstitusional? Jika karena dilaksanakannya justru merugikan hak konstitusional kerahasiaan pribadi, maka Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP sebagai consequent dari Pasal 17 huruf h UU KIP perlu ditafsirkan lebih lanjut dalam konteks apa informasi tersebut disajikan. Bahwa informasi yang digunakan dalam proses seleksi adalah informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h UU KIP, sehingga tidak perlu merubah Pasal 17 huruf h UU KIP. Hanya saja Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP sebagai consequent dari Pasal 17 huruf h UU KIP perlu ditafsirkan untuk memberikan konteks penyajian. Maka dari itu, jika ternyata informasi yang diumumkan dalam konteks pelaksanaan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP dilakukan dalam bentuk daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum, apakah menjadi merugikan hak konstitusional? Jawabannya adalah tidak, karena daftar nama peserta bukan merupakan data pribadi yang bersifat rahasia (bukan associated conception); 60 3) Pengujian selanjutnya adalah apakah jika diumumkan daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum menimbulkan permasalahan konstitusional seperti merugikan keamanan negara dan lain sebagainya karena membuka rahasia jabatan? Jawabannya tidak karena proposisi konstitusional yang dimaksud hanya berlaku untuk seleksi terbuka. Dengan kondisi-kondisi pengujian tersebut, maka kita dapat menyimpulkan terhadap proposisi akhir yang membuktikan bahwa keterbukaan daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum dalam proses seleksi untuk jabatan publik adalah syarat awal akuntabilitas untuk menjamin hak atas kesempatan yang sama dalam Pemerintahan. Ketika Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP memberikan ruang penafsiran yang tidak memungkinkan untuk itu, maka beralasan menurut hukum untuk menyatakan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP inkonstitusional/konstitusional bersyarat; 3.50. [Sic?] Bahwa berikut gambaran sederhana konstruksi berfikir yang digunakan : 3.51. Bahwa perlu diketahui bahwa Pasal 17 huruf h UU KIP adalah conditio sine qua non dari Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP. Dengan kondisi tersebut, maka kita harus melihat Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP sebagai consequence dari sebuah material implication. Mahkamah Konstitusi tidak perlu menafsirkan Pasal 17 huruf h UU KIP karena informasi yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP adalah 61 informasi sebagaimana dimaksud pasal 17 huruf h UU KIP. Tidak perlu dirubah atau ditafsirkan sehingga tidak ada permasalahan dalam Pasal 17 huruf h. Yang perlu ditafsirkan adalah informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h ketika terjadi dalam situasi Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP diungkap dalam bentuk seperti apa? Permasalahan selanjutnya yang perlu dijawab adalah bolehkah Mahkamah Konstitusi memberikan tambahan pengertian norma terhadap Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP untuk memberikan bentuk atas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h UU KIP?; 3.52. Bahwa pada tahap ini kita akan memasuki tahapan pengujian norma abstrak selanjutnya. Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP adalah norma yang bersifat mengecualikan. Maka dari itu, diperlukan dasar putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan tambahan pengertian norma yang bersifat pengecualian. Untuk menjawab hal tersebut Pemohon akan menggunakan landmark decision Mahkamah Konstitusi yang memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam membentuk norma yang mengecualikan : YURISPRUDENSI PUTUSAN MK NO.90/PUU-XXI/2023 “Secara konseptual, open legal policy merupakan domain pembentuk undang-undang untuk menentukan norma yang tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945. Pembentuk undang-undang sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya dapat merumuskan norma dalam undang-undang sebagai kebijakan hukum terbuka sepanjang norma tersebut tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945 dan norma tersebut berlaku dan mengikat umum sampai dengan diputus atau diberi makna lain oleh Mahkamah. Oleh karena itu, norma dalam undang-undang yang merupakan open legal policy tetap berlaku mengikat sebagaimana perundang-undangan lainnya sebagai hukum positif (ius constitutum) dan tetap konstitusional sesuai dengan asas presumption of constitutionality. Namun demikian, apabila suatu pasal, norma, atau undang-undang yang berlaku positif tersebut kemudian dimintakan pengujian konstitusionalitasnya di hadapan Mahkamah Konstitusi, maka open legal policy pembentuk undang-undang berhenti (exhausted), selanjutnya memberi kesempatan kepada Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus isu konstitusionalitas norma dalam undang- undang yang muaranya dapat berupa norma yang diuji tetap konstitusional atau inkonstitusional atau pun konstitutional/inkonstitusional bersyarat, sebagian atau seluruhnya. Sehingga, implikasi konstitusi/hukumnya adalah norma yang semula merupakan kebijakan hukum terbuka, terlepas dari hasilnya, telah mendapat penilaian/uji konstitusionalitas oleh Mahkamah. Ihwal ini, telah 62 menjadi domain Mahkamah untuk menilai dan mengkaji ulang dengan bersandar pada Konstitusi termasuk Pancasila, prinsip keadilan, dan hak asasi manusia (HAM). Demikian pula, Mahkamah dapat menilai open legal policy apakah masih relevan ataukah tidak relevan sehingga menyebabkan adanya penafsiran baru (reinterpretasi) terhadap pasal, norma, frasa, atau undang-undang yang sedang diuji konstitusionalitasnya. Artinya, konsep open legal policy pada prinsipnya tetap diakui keberadaannya namun tidak bersifat mutlak karena norma dimaksud berlaku sebagai norma kebijakan hukum terbuka selama tidak menjadi objek pengujian undang-undang di Mahkamah. Dalam konteks demikian, Mahkamah harus tegas menerima atau menolak suatu perkara berdasarkan penilaiannya terhadap UUD 1945 in casu hukum dan keadilan sebagaimana amanat Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sehingga, Mahkamah dalam memutus perkara harus berdasarkan konstitusi, termasuk di dalamnya nilai-nilai Pancasila, prinsip keadilan, dan HAM, bukan justru menyerahkan keberlakuan norma yang dimintakan pengujian dikembalikan kepada pembentuk undang-undang dengan alasan open legal policy. Terlebih lagi, apabila DPR maupun Presiden telah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk memutus hal dimaksud, maka dalam keadaan demikian, adalah tidak tepat bagi Mahkamah untuk melakukan judicial avoidance dengan argumentasi yang seakanakan berlindung dibalik open legal policy. Mahkamah sebagai lembaga peradilan seyogianya menjalankan fungsinya untuk menyelesaikan perselisihan (disputes settlement), memberikan kepastian hukum yang adil, dan memberi solusi konstitusional, serta menuntaskan perbedaan tafsir dengan memberikan tafsir akhir berdasarkan konstitusi (the final interpreter of the constitution). Sehubungan hal tersebut di atas, pada dasarnya tidak salah anggapan beberapa sarjana hukum yang menilai bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negative legislator, bukanlah lembaga pembentuk undang-undang. Pandangan tersebut tidak sepenuhnya keliru jika Mahkamah Konstitusi disebut negative legislator. Namun, Mahkamah dapat saja beranjak dari posisi negative legislator dan memberi pesan (judicial order), pemaknaan baru, bahkan mengubah norma sekalipun yang dimintakan pengujian oleh warga negara yang hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya norma dalam undang- undang. Mahkamah Konstitusi akan beranjak dan mengambil langkah judisial apabila Mahkamah menilai norma dalam undang-undang melanggar konstitusi dan/atau keadilan, in casu Pancasila, konstitusi, prinsip keadilan, dan HAM. Meskipun demikian, tidak menjadikan Mahkamah serta merta atau dengan mudah menganulir norma yang telah berlaku, jelas, dan pasti. Mahkamah selalu berhati-hati dan senantiasa profesional dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sebuah perkara. Memperlakukan setiap perkara sama dengan memahami karakteristik masing-masing perkara yang sama atau tidak sama. Mahkamah akan bereaksi dan memutus suatu isu konstitusional jika terdapat norma, frasa, pasal, ayat, atau bagian undang-undang yang 63 mencederai Pancasila, konstitusi, prinsip keadilan, dan/atau HAM guna meneguhkan Mahkamah sebagai penafsir akhir konstitusi (the final interpreter of the constitution).” (Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 halaman 36 – 37) 3.53. Bahwa Pemohon akan membuktikan bahwa kewenangan MK untuk membentuk norma yang mengecualikan sebagaimana dalam Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 memiliki landasan logika hukum yang valid, dan akan menjelaskan mengapa putusan tersebut begitu penting bagi permohonan Pemohon sehingga putusan tersebut dianggap sebagai yurisprudensi. Untuk itu Pemohon akan memberikan rumusan formal abstrak dari petitum Pemohon sebagai berikut : Dibaca : “for all x there exist y such that if y is element of x and x is satisfy on P implies y in relation to x is satisfy on Q” Untuk membaca rumusan tersebut, dalam konteks permohonan Pemohon adalah misalkan ∀x bermakna semua informasi evaluasi kapabilitas, kesehatan, dan intelektualitas yang diatur dalam Pasal 17 huruf h UU KIP (abstrak), ∃y terdapat informasi evaluasi kapabilitas, kesehatan, dan intelektualitas milik Rega Felix (partikular). Kita buat P sebagai predikat aturan yang bermakna “digunakan sebagai syarat dalam proses terbuka dalam rangka penempatan posisi jabatan publik”. Kita buat Q sebagai predikat aturan yang bermakna “dapat diungkap dalam bentuk daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum”. Dengan kondisi ∀x∃y, maka berlaku ketentuan (y∈x ∧ P(x)) → Q(x,y). Ketentuan ini dapat dibaca : “jika informasi evaluasi kapabilitas, kesehatan, dan intelektualitas milik Rega Felix termasuk informasi evaluasi kapabilitas, kesehatan, dan intelektualitas yang diatur dalam Pasal 17 huruf h UU KIP dan informasi evaluasi kapabilitas, kesehatan, dan intelektualitas yang diatur dalam Pasal 17 huruf h UU KIP digunakan sebagai syarat dalam proses seleksi terbuka dalam rangka penempatan posisi jabatan publik maka berlaku ketentuan informasi evaluasi kapabilitas, kesehatan, dan intelektualitas ∀x∃y[(y∈x ∧ P(x)) → Q(x,y)] 64 milik Rega Felix sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 huruf h UU KIP dapat diungkap dalam bentuk daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum.” 3.56. Bahwa Pemohon melalui permohonan ini bermaksud agar putusan MK menjadi Q(x,y) atau suatu ketentuan yang mengatur hubungan implikasi antara Pasal 17 huruf h UU KIP dengan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP (sebagai kondisi) yang selama ini tidak memiliki penafsiran yang jelas hingga faktanya secara aktual merugikan hak konstitusional Pemohon. Kerugian aktual Pemohon bukan berarti Mahkamah menjadi memeriksa norma konkrit, karena rumusan Pemohon akan berlaku abstrak dengan variabel bebas. Pemohon buktikan sebagai berikut : asumsikan kita ganti x tidak diatur dalam UU KIP misalkan diatur di suatu aturan dalam yurisdiksi lain, asumsikan UU republik inggris. Variabel y kita rubah menjadi David Beckham. Meskipun dirubah, rumusan tersebut tetap berlaku sehingga terbukti bahwa permohonan Pemohon adalah abstrak bukan konkrit; 3.57. Bahwa rumusan Pemohon bukan tanpa dasar hukum, melainkan terinsipirasi dari yurisprudensi Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 karena konstruksi logika yang digunakan serupa. Pemohon akan buktikan sebagai berikut : Asumsikan ∀x bermakna semua usia yang tercapai sebagai syarat minimum hakim konstitusi yaitu 55 tahun. Pengertian ini bermakna bukan berarti orang terlahir langsung berusia 55, melainkan harus bertahap sampai dengan 55 dengan operasi aritmatika tertentu, maka dari itu semua usia bermakna x : {x│x : usia sampai 55 tahun} atau x :{1,2,3,…,55}. ∃y bermakna terdapat Rega Felix yang berusia 40 tahun. Asumsikan P bermakna predikat “minimum degree of maturity and experiences” yang diatur seperti telah memiliki pengalaman kerja 15 tahun di bidang hukum dan bergelar ijazah doktor. Asumsikan Q bermakna predikat yang diputuskan Mahkamah yaitu syarat alternatif ketika terdapat ∃y < 55 tetapi telah memenuhi predikat P maka Q dapat dimaknai “syarat usia telah mencapai 55 tahun atau telah mendapatkan rekomendasi dari setidaknya dari dua guru besar yang 65 menguasai konstitusi dan ketatanegaraan”. Dengan ketentuan dan kontruksi logika tersebut, maka : “jika usia Rega Felix termasuk dalam syarat semua usia minimum hakim konstitusi yang ditentukan dan telah memenuhi minimum degree of maturity and experiences maka berlaku ketentuan ketika usia Rega Felix < 55 maka harus telah mendapatkan rekomendasi setidaknya dari dua guru besar yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.” 3.58. Bahwa dengan contoh tersebut, maka rumusan Pemohon ternyata juga berlaku untuk menentukan syarat alternatif usia minimum. Tetapi, perlu diperhatikan ketentuan predikat P dan Q kebenarannya ditentukan dari kenyataan semantik. Ekspresi ∀x∃y[(y∈x ∧ P(x)) → Q(x,y)] secara formal dapat diuji kebenarannya tetapi tetap terikat pada kenyataan karena mungkin saja P dan Q tidak menciptakan hubungan implikasi yang benar. Dalam hukum implikasi material apabila antecedent benar dan consequent salah, maka proposisi tersebut salah. Misalkan p → q, p, Ͱq dibaca : jika p maka q, ternyata p, maka kesimpulannya q. Asumsikan p adalah “Budi makan apel” dan q adalah “Budi makan buah”, jika benar pernyataan Budi makan apel namun salah pernyataan Budi makan buah, maka p → q adalah salah. Hal ini dikarenakan bagaimana mungkin Budi yang jelas makan apel tetapi dinyatakan Budi tidak makan buah. Namun, sekali lagi kebenaran tersebut tergantung pada pemahaman kita bahwa “apel adalah buah”. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman semantik untuk menilai kebenaran proposisi tersebut; 3.59. Bahwa dalam syarat usia hakim konstitusi secara semantik rumusan yang Pemohon contohkan masuk akal karena sangat masuk akal jika seseorang telah 15 tahun bekerja di bidang hukum dan telah mendapatkan gelar doktor tetapi ternyata usianya masih 40 tahun. Lalu, selisih 15 tahun bagaimana mempertanggungjawabkannya? Pemberian ketentuan pengecualian/optional/pilihan adalah solusi untuk mengurai problema tersebut sebagaimana dalam Putusan MK No.90/PUU- XXI/2023. Dalam ilmu ushul fiqih konstruksi logika ini juga sesuai dengan rumusan menetapkan hukum ketika ada rukhsah. Hal ini sesuai dengan pengertian rukhsah yaitu ketentuan yang disyariatkan karena keadaan sebab yang memperkenankannya untuk berbeda dari hukum asalnya; 66 3.60. Bahwa permasalahan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP yang menjadikan Pasal 17 huruf h sebagai conditio sine qua non pasal a quo adalah karena konstruksi berpikir kita masih berkutat pada struktur logika klasik seperti modus ponen : p → q, p, Ͱq, yang belum dapat membaca ekspresi bahasa norma yang rumit. Pemohon contohkan secara sederhana misalkan: “jika catatan pribadi seseorang terkait dengan pendidikan formal atau non formal (Pasal 17 huruf h) terkait dengan posisi seseorang dalam jabatan publik (Pasal 18 ayat (2) huruf b), maka informasi tersebut publik”. Dengan modus ponen ketika terdapat seseorang memenuhi kualifikasi tersebut, maka masyarakat berhak meminta informasi tersebut. Contoh permasalahan yang rumit adalah “drama” ijazah palsu presiden yang berlarut-larut. Logikanya jika konsekuen dengan ketentuan Pasal 17 huruf h juncto Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP, maka permasalahan tidak akan berlarut-larut dengan hanya menunjukan ijazah asli presiden. Faktanya kita belum memiliki konstruksi logika yang bisa membahasakan ekspresi suatu norma yang bersifat mengecualikan norma sehingga banyak permasalahan yang berlarut-larut seperti persoalan informasi yang dikecualikan dan syarat usia minimum; 3.61. Bahwa berdasarkan hal tersebut penentuan predikat P dan Q sebagai syarat yang mengecualikan atau memberikan alternatif juga perlu ketentuan semantika yang benar. Bagaimana merumuskan norma yang bersifat pilihan yang memiliki nilai kebenaran semantik? Untuk menjawab hal tersebut, mari kita rumuskan sebuah norma memiliki sifat pilihan dengan hubungan antar norma materiil (perintah, larangan, kebolehan, dispensasi) sebagai berikut : perintah memiliki hubungan implikatif dengan kebolehan serta memiliki hubungan kontradiktoris dengan dispensasi. Suatu kebolehan mempunyai hubungan kontradiktoris dengan larangan. Namun, dalam proposisi normatif ada kemungkinan suatu proposisi bersifat pilihan. Ketika bersifat pilihan, maka memiliki hubungan kontradiktoris dengan tidak ada pilihan. Sesuatu tidak ada pilihan jika sesuatu itu adalah suatu kewajiban dan merupakan larangan untuk selain sesuatu tersebut. Jika sesuatu bersifat pilihan, maka sesuatu 67 itu adalah kebolehan, namun bukan merupakan larangan untuk tidak sesuatu; 3.62. Bahwa berdasarkan rumusan tersebut, Pemohon membuat contoh sebagai berikut (tanpa bermaksud untuk menilai putusan) : adalah suatu kebolehan menentukan usia untuk menjadi calon presiden minimal 40 tahun, namun di dalam konstitusi bukan suatu larangan untuk tidak berusia 40 tahun. Apakah mungkin menjadikan norma usia sebagai norma yang bersifat pilihan? Logikanya, selama tidak ada larangan untuk itu maka norma tersebut adalah norma yang bersifat pilihan, maka adalah suatu kebolehan untuk menciptakan alternatif. Putusan MK No. 22/PUU- XV/2017telah memberikan parameter yaitu : "... Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable...". 3.63. Bahwa ukuran moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan ini yang kadangkala menjadi perdebatan panjang karena tidak ada ukuran pastinya. Namun, dengan acuan kemerdekaan kekuasaan kehakiman setidaknya dapat kita rumuskan batasan : Q(x,y)╞P(x) yang dapat dibaca : alternative norms satisfy all possible world of constitution. Untuk memudahkan secara semantik hal ini akan terkait dengan original intent pembentuk konstitusi. Misalkan di dalam risalah rapat pembentukan konstitusi menyepakati secara bulat suatu rumusan norma dengan pertimbangan konsep yang matang, maka hal tersebut menjadi kebijakan hukum tertutup. Tetapi, jika belum secara eksplisit ada kesepakatan bulat, maka dimungkinkan untuk diterapkan kebijakan hukum terbuka. Namun, apakah menjadi kewenangan MK atau pembentuk UU (untuk menyederhanakan selanjutnya disebut “DPR”)? Hal ini akan kembali kepada dalil 3.51. Untuk menjawab hal tersebut Pemohon menggunakan analogi dalam teori himpunan dan relasi. Apabila terdapat himpunan dan di dalam himpunan tersebut terdapat fungsi relasi, maka ada beberapa fungsi relasi yang mungkin muncul yaitu reflexivity, symmetric, dan transitive; 68 3.64. Bahwa pemahaman kita terlanjur terjebak kepada ketika sesuatu bersifat kebijakan hukum terbuka, maka menjadi kewenangan DPR dan MK menjadi negative legislature. Hal ini dikarenakan kewenangan MK hanya dapat membatalkan (inkonstitusional) atau menyatakan norma tersebut konstitusional. Seolah-olah konstitusi hanya memberikan ruang bahwa kebijakan hukum terbuka adalah kewenangan DPR. Jika pemikiran ini yang digunakan, maka kewenangan DPR menjadi refleksif. Ketika DPR menerbitkan UU Pemilu pada tahun 2023 dan mengatur bahwa syarat usia minimum capres 70 tahun, dan karena open legal policy maka tidak dapat diganggu gugat (self reference). Jika dibuat aturan tersebut siapa yang diuntungkan dengan syarat tersebut? Apakah mungkin menjadi masalah? Mungkin saja narasi dari “dynasty politics” berubah menjadi “oldman politics”, tetapi bola panas menjadi di DPR. Untuk memudahkan memahami makna self reference, Pemohon akan menggunakan contoh sederhana dari Hans Kelsen (Hans Kelsen, 1967 : 196-197) dengan sedikit modifikasi. Asumsikan norma dasar menyatakan : “engkau harus patuhi Tuhanmu, maka patuhi ayahmu”, bagaimana jika ayah menyatakan kepada anaknya : “jangan patuhi saya!”. Apakah perintah ayah salah atau tidak? Jika sang anak tidak mematuhi ayahnya maka berarti mematuhi ayahnya untuk tidak mematuhi ayahnya. Jika anaknya mematuhi ayahnya untuk tidak mematuhi ayahnya maka berarti anaknya mematuhi ayahnya. Inilah yang dimaksud dengan kewenangan yang bersifat refleksif. Norma yang diberikan cenderung bersifat self reference. (notes : penting untuk memahami lebih lanjut tentang self reference norm dengan membaca tulisan dalam Jurnal Mind : 1969, berjudul “On Self Reference And A Puzzle In Constitutional Law” Karya Alf Ross); 3.65. Bahwa pemahaman tentang self reference bukan hanya ketika membicarakan tentang open legal policy, tetapi bisa digunakan untuk menganalisis suatu aturan disclaimer : “Keputusan Bank Indonesia Bersifat Mutlak Dan Tidak Dapat Diganggu Gugat”. Kemudian, andaikan di sisi lain ada pernyataan proses seleksi di Bank Indonesia bersifat adil dan objektif untuk mencari putra-putri terbaik bangsa yang berintegritas. Makna adil, objektif, terbaik, integritas tersebut pada akhirnya bersifat self 69 reference karena kebenarannya bergantung kepada pembuat pernyataan itu sendiri. Jika kita terbiasa dengan paradoks Epimenides, maka kita dapat memahami jika Epimenides menyatakan “semua orang kreta adalah pembohong”, sedangkan Epimenides adalah orang Kreta, maka kebenarannya ada di Epimenides itu sendiri. Paradoks ini bukan berarti tidak muncul di dalam ilmu hukum. Sering sekali aturan UU justru membuat aturan yang bersifat over delegating hingga memberikan kewenangan yang bersifat self reference. Pemohon telah jelaskan bagaimana konstruksi norma UU KIP mungkin memunculkan sifat self reference yang memungkinkan jika diajukan sengketa informasi bagaimana mungkin mengajukan sengketa terhadap objek sengketa yang mana hasil keputusan objek sengketa telah disetujui (tanda tangan) oleh salah satu pemain dan wasitnya sendiri? Selain itu, tidak ada aturan yang dapat mengatur hal tersebut selain aturan yang dibentuk oleh pemainnya itu sendiri. Andaikan kita hapuskan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP tentu tidak akan berpengaruh terhadap praktik saat ini. Apakah ada masyarakat yang meminta ijazah pejabat kemudian dikabulkan? Hal inilah yang disebut problema norma self reference; 3.66. Bahwa kembali kepada pertanyaan apakah mungkin Mahkamah menambahkan suatu norma tertentu yang bersifat mengecualikan? Apakah tidak seharusnya menjadi kewenangan DPR saja? Pemohon akan membicarakan dalam konteks logika. Mengacu kepada Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 apakah ada basis logika yang digunakan? ketika kita menetapkan syarat usia minimum perlu dipertanggungjawabkan oleh DPR apakah acuan menentukan suatu usia adalah realitas atau bilangan. Misteri apa yang ada di antara realitas dan bilangan, terdapat ontologis apa gerangan di balik itu semua? Ketika DPR juga terbingung mengapa muncul suatu bilangan yang ditentukan UU, maka kewenangan DPR menjadi transitif kepada MK. Namun, terkait syarat usia, Pemohon tidak menguraikan panjang lebar faktor-faktor apa saja yang menentukan dalam permohonan ini. Hanya saja penting untuk diuraikan apakah kewenangan transitif ini memiliki dasar logika. Rumusan suatu fungsi himpunan yang bersifat transitif adalah (aRb Λ bRc) → aRc. Asumsi 70 sederhananya bayangkan terdapat sebuah himpunan norma berupa hak konstitusional rakyat yang dilindungi konstitusi. b dimaknai sebagai rakyat dengan hak konstitusional yang telah dilindungi. a adalah DPR yang mempunyai fungsi legislatif untuk merumuskan hak konstitusional rakyat. Hubungan keterwakilan antara wakil rakyat dan konstituen adalah hubungan relasi tertentu. Ketika UU yang ditetapkan oleh DPR mencerminkan kepentingan konstituen maka hubungan tersebut bersifat simetris. Ketika ada suatu norma yang tidak mencerminkan hak konstitusional rakyat, maka rakyat mempunyai hubungan relasi kepada MK (asumsikan sebagai c). Ketika a tidak mampu mempertanggungjawabkan norma yang dibentuknya, maka aRc atau kewenangan a transitif kepada c, vice versa; 3.67. Bahwa kewenangan transitif ini bahkan pernah terjadi dari MK ke DPR. Misalkan MK menyatakan bahwa peralihan hak milik “mutlak” harus didaftarkan. Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 tentang hak milik dalam risalah rapat ternyata tidak ada kejelasan konsep hak milik apa yang digunakan, dan ternyata in some possible world of condition potentially harms constitutional rights. Ketika terjadi kondisi tersebut DPR segera membuat undang – undang yang menyatakan bahwa ada peralihan hak milik yang tidak harus didaftarkan. Apakah UU tersebut inkonstitusional? Jika UU tersebut diuji dengan batu uji Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 dan putusan MK sebelumnya tentu akan menjadi paradoks. Hal ini membuktikan bahwa kewenangan transitif mungkin terjadi dari MK ke DPR dan hal ini bukan berarti DPR “membangkangi” konstitusi karena MK juga memahami dinamika dan tidak seharusnya menyatakan kewenangannya bersifat refleksif. Sifat bijaksana MK adalah ketika tidak segan untuk merubah pendirian ketika ada potensi kerugian konstitusional yang mungkin muncul dan DPR juga memahami hal tersebut. Contoh serupa adalah ketika DPR menyatakan otoritas negara tidak dapat menetapkan secara langsung materi hukum agama, dan ternyata ada kemungkinan jika hukum agama tidak ditetapkan secara langsung oleh otoritas negara berpotensi menciptakan permasalahan konstitusional, sehingga DPR menciptakan konsep hybrid. Namun, DPR terlupa untuk memikirkan 71 akibat dari kebijakannya tersebut. Terlupanya hal tersebut menjadikan kewenangannya bergeser kepada MK untuk memutuskan rumusan apa yang tepat (transitif); 3.68. Bahwa kejadian transitif ini terjadi ketika berhadapan dengan norma yang sangat “abu-abu” dan berpotensi menyimpan kontradiksi dalam norma itu sendiri. Bahwa hal serupa pada permohonan Pemohon yaitu bagaimana membaca hubungan logis antara Pasal 17 huruf h dengan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP. Mari kita uji dengan beberapa pertanyaan : 1. Apakah ketika seseorang menduduki jabatan publik apapun itu serta- merta masyarakat dapat meminta informasi sebagaimana dalam Pasal 17 huruf h UU KIP dalam bentuk apa adanya? 2. Apakah ketika seseorang belum menduduki jabatan publik (asumsikan capres) masyarakat dapat meminta informasi sebagaimana dalam Pasal 17 huruf h UU KIP dalam bentuk apa adanya? 3. Jika tidak bisa meminta hal tersebut bukankah menjadi kontradiksi dengan maksud norma tersebut. Andaikan jika bisa dilakukan, dalam bentuk apa idealnya jika diandaikan terdapat 1 juta permintaan dari masyarakat dalam satu waktu yang sama? Pertanyaan pengujian ini dapat menggunakan skenario banyak kasus seperti ijazah presiden, rangkap jabatan pejabat dalam proses seleksi terbuka, hasil tes capres/cawapres, rekening pejabat, hingga kasus Pemohon. Jika kita uraikan satu-satu kasus tersebut menggunakan pasal a quo, pasti penafsiran yang muncul akan kemana-mana. Namun, bagaimana jika dalam konteks kasus Pemohon ternyata telah terbukti merugikan hak konstitusional Pemohon, dan mekanisme hukum yang ada tidak memberikan jalan keluar untuk itu. Apakah masih mau dikatakan open legal policy? Pemohon bertanya ke DPR saja tidak dijawab, harus menunggu sampai pemilu tahun berapa baru UU KIP direvisi? ketika tidak ada jawaban yang diberikan oleh UU terkait permasalahan tersebut tidak mungkin MK menjadi judicial avoidance, maka dari itu MK berwenang untuk memutuskan dengan memberikan syarat tambahan dalam norma (TRANSITIVE LEGISLATURE); 72 3.69. Bahwa penting untuk diketahui jika Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 telah dengan tegas menyatakan : “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”. Ketentuan konstitusi tersebut jelas jika tidak ada hukumnya, maka hakim tetap menegakkan keadilan, kemerdekaan kekuasaan kehakiman tidak bermakna merdeka untuk tidak menegakkan hukum dan keadilan. Pemohon telah dalam waktu lama menggunakan segenap daya dan upaya untuk dapat bekerja di pemerintahan, namun belum dapat terwujud. Selain itu, untuk permohonan ini Pemohon telah menggunakan segala daya dan upaya untuk membuktikan baik secara materiil dan formal terhadap argumentasi Pemohon, sehingga Pemohon sudah melaksanakan kewajiban Pemohon sesuai adagium barangsiapa mendalilkan, maka ia membuktikan. Sangat patut diakui pasti ada kemungkinan ruang penafsiran lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Namun, andaikan Mahkamah hendak menolak permohonan Pemohon, setidak-tidaknya dalam pertimbangan hukum sebaiknya termuat : 1) Bukti bahwa tidak terjadi kerugian konstitusional terhadap kasus aktual yang terjadi pada Pemohon; Jika poin 1) tidak terbukti maka Pemohon memiliki legal standing, kemudian Mahkamah perlu memuat : 2) Bukti bahwa pernyataan ∀x∃y[(y∈x ∧ P(x)) → Q(x,y)] adalah tidak benar; 3) Bukti bahwa landasan proposisi konstitusional Pemohon untuk diuji secara materiil adalah tidak benar; 4) Bukti bahwa rumusan petitum sebagai alternatif norma tidak memenuhi ketentuan konstitusi atau sesuatu yang dilarang konstitusi; Jika poin 2,3,4 Mahkamah telah membuktikan, selanjutnya Mahkamah perlu memuat : 5) Bukti bahwa terdapat mekanisme dan prosedur yang efektif, cepat, sederhana bagi Pemohon untuk memulihkan kerugian konstitusional 73 Pemohon tanpa harus menimbulkan kerugian konstitusional pada pihak lainnya; 3.70. Bahwa selain itu, penting juga untuk diketahui : dahulu Pemerintah kolonial Belanda memang melakukan diskriminasi dengan pembedaan golongan penduduk, namun setelah politik etis terdapat perubahan kebijakan yang membuka ruang bagi masyarakat Indonesia untuk sekolah ke luar negeri dan kembali ke negerinya hingga terjadi kebangkitan nasional. Pada tahun 1965 terjadi perubahan politik secara fundamental hingga warga negara Indonesia yang dianggap memiliki pandangan politik berbeda menjadi eksil. Orang-orang tersebut bersemangat untuk kembali ke Indonesia untuk membangun negerinya, namun karena situasi politik tidak memungkinkan mereka harus tetap di luar negeri. Jika dahulu masyarakat Indonesia yang di luar negeri bersemangat untuk membangun negerinya, saat ini diaspora Indonesia justru tidak mau pulang ke negerinya sendiri. Bayangkan jika diaspora tersebut harus kembali ke Indonesia dan mencari pekerjaan di Indonesia dan ketika melamar kerja dinyatakan “anda tidak layak bekerja karena gendut dan penyakitan”. Belum pernah terjadi sebelumnya kesehatan menjadi alat diskriminasi. Ini merupakan tanda sejarah yang menunjukan kondisi bangsa dalam permasalahan yang serius. Putusan Mahkamah Konstitusi bukan hanya dilihat dari bingkai sengketa informasi antara Pemohon dengan Bank Indonesia an sich, melainkan dalam rangka perlindungan masyarakat secara luas. Putusan ini sangat penting untuk mendorong setiap lembaga negara dengan pegawai non ASN untuk mereformasi sistem rekrutmennya. Karena, jika tidak para peserta tes hanya akan mengikuti prosedur yang sangat panjang dan melelahkan tanpa hasil. Pemohon berharap bahwa kasus Pemohon adalah terakhir kalinya terjadi; 3.71. Bahwa untuk itu tolonglah hapus pikiran “KEPUTUSAN BERSIFAT MUTLAK DAN TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT” tanpa memberikan kesempatan yang fair! Pemohon sudah menunggu hampir 10 tahun untuk dapat bekerja di pemerintahan. Oleh karena itu, Pemohon memohon dengan sangat sangat sangat kepada Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan Pasal 54 UU MK agar mendapat kejelasan dari Presiden 74 dan DPR, serta memanggil Bank Indonesia sebagai Pihak Terkait langsung. Hal ini mengingat Bank Indonesia adalah subjek langsung yaitu lembaga negara dengan pegawai non ASN yang memiliki kebijakan rekrutmen tersendiri sehingga cukup representatif untuk mewakili lembaga yang memiliki pegawai non ASN. Jelas bahwa permohonan ini tidak jelas karena norma yang diuji tidak jelas hingga jelas banyak lembaga berhati-hati dalam merespon. Namun, tidak jelas yang dimaksud bukan berarti obscure karena permohonan ini beralasan menurut hukum untuk dipertimbangkan. Hanya saja ketidakjelasan tersebut akan memunculkan banyak penafsiran yang perlu diperjelas oleh lembaga- lembaga terkait. Selain itu, Pemohon juga sudah meminta-minta atau memohon berkali-kali kepada lembaga terkait tetapi tidak digubris (exhausted), harus mengemis seperti apa rakyat agar didengar? sebaiknya jangan sembunyi terus, biarkan lembaga tersebut mempertanggungjawabkan secara moral dan konstitusional di forum Mahkamah Konstitusi; 3.72. Akhir kata, ayolah Mahkamah Konstitusi gunakan yurisprudensi Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023. Jangan berlindung dibalik open legal policy atau menyatakan perkara a quo adalah perkara norma konkrit. Jangan menjadi judicial avoidance. Perlu seabstrak apa Pemohon menjelaskan? Petitum Pemohon dalam pokok permohonan juga jelas berlaku umum, bukan untuk Pemohon saja. Tolonglah buka mata hati kita, talenta muda Indonesia banyak hilang setiap tahunnya, bukan hanya satu atau dua, melainkan ribuan yang memilih pindah kewarganegaraan. Pemohon sangat sangat sangat cemas dan khawatir bangsa ini mengalami brain drain dan justru menjebak dirinya sendiri dalam prahara. Selamatkanlah jutaan pemuda-pemudi Indonesia dengan memberikan kesempatan kerja yang fair dan terbuka. Jika Mahkamah menilai ada rumusan yang lebih tepat, maka gunakanlah yurisprudensi Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 untuk membantu Pemohon merumuskan putusan yang lebih tepat karena petitum Pemohon memberikan alternatif melalui ex aqou et bono. Fakta bahwa Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 telah final dan mengikat membuktikan bahwa ternyata Mahkamah dapat mengabulkan CITA-CITA 75 seorang pemuda. Jika pemuda yang tidak mau kehilangan CITA-CITAnya menjadi presiden saja dikabulkan, sangat aneh jika pemuda yang telah nyata kehilangan CITA-CITAnya untuk menafkahi keluarga dengan menjadi pegawai Bank Indonesia ditolak. Quo vadis Republik Indonesia?; 4. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut : Dalam Provisi 1. Mengabulkan Permohonan Provisi Pemohon; 2. Memerintahkan kepada Bank Indonesia dan/atau lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa informasi untuk menunda pelaksanaan kewenangan terhadap proses keberatan dan/atau sengketa informasi antara Pemohon dengan Bank Indonesia yang diajukan Pemohon hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan a quo; 3. Memerintahkan kepada Bank Indonesia untuk menunda pengangkatan pegawai Bank Indonesia dengan jabatan manager ahli fiqih dalam proses seleksi tahun 2023 hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan a quo; Dalam Pokok Permohonan 1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846) yang menyatakan, “pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik terhadap informasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf h termasuk dapat dilakukan dalam bentuk daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum dalam proses seleksi terbuka untuk penempatan jabatan-jabatan publik”; 3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; 76 Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono); [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-30 sebagai berikut: 1. Bukti P- 1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Bukti P- 2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P- 3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 4. Bukti P- 4 : Fotokopi Surat Keterangan No.30/SK/PPK- PUSDATIN/II/2023 tertanggal 16 Februari 2023; 5. Bukti P- 5 : Fotokopi pengumuman lowongan tenaga pendukung dan tangkap layar/screenshot email lamaran Pemohon; 6. Bukti P- 6 : Tangkap layar/screenshot media pengumuman lowongan manajer ahli fiqih Bank Indonesia; 7. Bukti P- 7 : Tangkap layar/screenshot pengumuman kelulusan/ketidaklulusan hasil seleksi kesehatan dan psikiatri pemohon di Bank Indonesia; 8. Bukti P- 8 : Fotokopi tangkap layar/screenshot korespondensi email pemohon dengan tenaga pengajar profesor; 9. Bukti P- 9 : Fotokopi korespondensi surat-surat Pemohon dengan Bank Indonesia terkait permohonan informasi publik; 10. Bukti P- 10 : Fotokopi Tulisan “On Sense And Reference” Karya Gottlob Frege; 11. Bukti P- 11 : Tangkap Layar/Screenshot Berita Berjudul: “Rafael Malalangi Akhirnya Bisa Jadi Polisi” diakses dari https://news.detik.com/berita/d-5663814/rafael-malalangi- akhirnya-bisa-jadi-polisi pada 10 September 2023 Pukul 09:08 WIB; 12. Bukti P- 12 : Fotokopi Surat Keterangan Sehat Dan Hasil Tes Audiogram atas nama Pemohon di RS Khusus THT Ciranjang Jakarta; 13. Bukti P- 13 : Fotokopi Contoh Pengumuman Daftar Nama Peserta Kelulusan PPPK di Lingkungan Mahkamah Konstitusi; 14. Bukti P- 14 : Fotokopi korespondensi email dan surat Pemohon dengan Komnas HAM; 15. Bukti P- 15 : Fotokopi Surat Pengaduan Pemohon Kepada DPR; 16. Bukti P- 16 : Fotokopi foto-foto Pemohon saat mengikuti perlombaan balap sepeda; 17. Bukti P- 17 : Fotokopi Sertifikat Penghargaan Atas Nama Pemohon Dari MPR-RI; 77 [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 25 Januari 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 25 Januari 2024 dan 26 Januari 2024 dan memberikan keterangan lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Januari 2024, serta menyerahkan keterangan tertulis tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Februari 2024 dan tanggal 21 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON 18. Bukti P- 18 : Fotokopi Sertifikat Pemohon Dalam Mengikuti Acara Legislative Drafting; 19. Bukti P- 19 : Fotokopi sertifikat-sertifikat Pemohon Dalam Kegiatan Karya Tulis dan Salinan Tulisan Pemohon Dalam Jurnal Konstitusi; 20. Bukti P- 20 : Fotokopi Surat Referensi Kerja Pemohon Dari PT Kontindo Panca Manunggal.; 21. Bukti P- 21 : Fotokopi Tulisan Pemohon Berjudul : Application Of Al Ijarah Al Maushufah Fi Al Dzimmah For Infrastructure Project Financing In Indonesia dalam Jurnal Yuridika; 22. Bukti P- 22 : Fotokopi korespondensi surat Pemohon dengan Kementerian Keuangan cq. KNEKS; 23. Bukti P- 23 : Fotokopi Naskah Akademik RUU Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan; 24. Bukti P- 24 : Fotokopi Form Surat Pernyataan Tes Kesehatan Dan Psikiatri Bank Indonesia; 25. Bukti P- 25 : Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jasmani Dan Ruhani Atas Nama Pemohon di RSUD Kota Bandung dan Tangerang Selatan; 26. Bukti P- 26 : Fotokopi Bukti Pemeriksaan Pemohon di Dokter Spesialis THT RS Edelweis Bandung; 27. Bukti P- 27 : Fotokopi Buku Pedoman Keterampilan Klinis Pemeriksaan THT, Fakultas Kedokteran, UNS Surakarta 2017; 28. Bukti P- 28 : Fotokopi surat-surat dan korespondensi email (surat elektronik) antara Pemohon dengan Bank Indonesia dari 11 September 2023 sampai 11 Oktober 2023; 29. Bukti P- 29 : Tangkap Layar/Screenshot Berita Berjudul : “Lebih Dekat Dengan Ventje Rahardjo” diakses dari https://kneks.go.id/berita/19/lebih-dekat-dengan-ventje- rahadrjo?category=2 pada 29 Oktober 2023 Pukul 10:58 WIB; 30. Bukti P- 30 : Fotokopi Pengumuman Nomor Peng-12/C/Cp.2/09/2023 tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023; 78 Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP yang berbunyi: “tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h antara lain apabila: 1. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau 2. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan- jabatan publik,” merupakan norma yang multitafsir khususnya terkait penerapan dalam proses seleksi yang bersifat terbuka, yaitu apakah informasi yang dikecualikan bermakna ketika seseorang telah menjabat secara definitif atau termasuk ketika dalam proses seleksi untuk menempati posisi dalam jabatan publik. Frasa yang multitafsir ini menyebabkan setiap lembaga negara memperlakukan hal yang sama secara berbeda-beda, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Dalam perkara a quo ini, izinkanlah Pemerintah memberikan tanggapan terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. Menurut Pemerintah, Pemohon tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak-tidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya akibat keberlakuan ketentuan a quo UU KIP yang dimohonkan dengan alasan sebagai berikut: A. Ketentuan-ketentuan mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut UU MK jelas mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yang meliputi: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; 79 b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, sehubungan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, maka harus dibuktikan bahwa: a. Pemohon memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK; dan b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan akibat berlakunya undang-undang yang diuji. Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU- III/2005 dan Nomor: 010/PUU-III/2005 yang pada pokoknya menyatakan, dikutip: “Bahwa, kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu : 1. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; 2. Adanya hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; 3. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.” 80 B. Tanggapan Pemerintah atas Uraian Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 1. Bahwa sebagian besar dalil Pemohon menceritakan dirinya yang tidak lolos seleksi penerimaan pegawai dan merasa dirugikan akibat tidak terbukanya proses seleksi yang ditempuhnya. Menurut Pemerintah, dalil Pemohon tersebut bukanlah kerugian konstitusional akibat berlakunya ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP, melainkan diakibatkan oleh implementasi norma dan kebijakan lembaga tempat Pemohon melamar pekerjaan saat melakukan penerimaan pegawai. 2. Bahwa menurut Pemerintah, persoalan yang dihadapi oleh Pemohon sebagaimana dalam permohonannya pada angka 3.11 s.d angka 3.14 halaman 15 s.d halaman 17, yang pada intinya Pemohon mendalilkan tidak mendapat tanggapan tertulis atas permohonan informasi dari tempat Pemohon melamar pekerjaan (dhi. Bank Indonesia) sehingga Pemohon tidak dapat mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi. Dalil Pemohon tersebut tidak berdasar karena ketentuan Pasal 35 ayat (1), Pasal 36, dan Pasal 37 UU KIP, serta Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI 1/2013) yang pada intinya mengatur antara lain bahwa dengan ada atau tidak adanya tanggapan atas keberatan oleh atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Publik yang bersangkutan, Pemohon tetap dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi sesuai dengan kewenangannya. Dengan demikian, dikarenakan Pemohon tidak mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi maka permohonan uji materiil a quo Pemohon dapat dinyatakan prematur. 3. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada angka 2.15 halaman 8 s.d halaman 9 dan angka 3.51 halaman 45 permohonannya, menurut Pemerintah, keinginan Pemohon sesungguhnya adalah agar instansi tempat Pemohon melamar pekerjaan mengungkap isi daftar nama yang dikombinasikan dengan kualifikasi minimal terkait kesehatan dalam proses seleksi terbuka. Hal tersebut merupakan kebijakan dari 81 lembaga tempat Pemohon melamar, yang mana tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) dengan ketentuan a quo UU KIP. 4. Sehubungan dengan penjelasan pada angka 3 di atas, Pemerintah berpendapat bahwa permintaan informasi daftar nama yang dikombinasikan dengan kualifikasi minimal terkait kesehatan oleh Pemohon adalah tunduk pada ketentuan Pasal 17 huruf h UU KIP dimana informasi tersebut dikualifikasikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga bersifat rahasia pribadi. Pengungkapan informasi yang dikecualikan hanya dapat dilakukan melalui persetujuan tertulis dari pemilik informasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a UU KIP. Adapun permohonan Pemohon adalah terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP, sehingga apabila keinginan Pemohon dikabulkan akan menimbulkan benturan tafsir dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a UU KIP dan berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi orang lain. 5. Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas kerugian konstitusional yang dialami, dalam hal ini apakah kerugian karena tidak mendapatkan pekerjaan atau kerugian karena tidak mendapatkan informasi yang diinginkan, sehingga menurut Pemerintah terkait dengan dalil kerugian Pemohon dapat dinyatakan tidak jelas (obscuur libel). 6. Hak konstitusional Pemohon dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI 1945 sama sekali tidak dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP dengan penjelasan sebagai berikut: a. Dalil Pemohon yang menyatakan haknya untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 dilanggar dengan berlakunya ketentuan a quo UU KIP merupakan dalil yang tidak relevan dan tidak berdasar. Ketentuan a quo UU KIP sama sekali tidak mengatur mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria bagi seseorang untuk memperoleh suatu pekerjaan, melainkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP mengatur kondisi yang 82 harus dipenuhi manakala terdapat permohonan pembukaan akses informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h UU KIP. Pemohon yang kemudian tidak mendapatkan pekerjaan, bukanlah diakibatkan karena Pemohon kesulitan mendapatkan informasi, melainkan karena Pemohon tidak lolos seleksi berdasarkan penilaian lembaga tempat Pemohon melamar pekerjaan. b. Dalil Pemohon yang menyatakan haknya untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UUD NRI 1945 dilanggar oleh ketentuan a quo UU KIP merupakan dalil yang tidak relevan dan tidak berdasar. Pemerintah telah menjelaskan sebagaimana dalam huruf a di atas, bahwa ketentuan a quo UU KIP mengatur kondisi yang harus dipenuhi manakala terdapat permohonan pembukaan akses informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h UU KIP, dengan demikian ketentuan a quo UU KIP sama sekali tidak mengatur atau membatasi apakah seseorang boleh ikut atau tidak dalam upaya pembelaan negara. Apabila maksud Pemohon agar yang dialami oleh Pemohon tidak terjadi lagi di kemudian hari yaitu Pemohon pernah mengikuti seleksi jabatan bersifat publik namun Pemohon dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi minimum kesehatan dan Pemohon meminta informasi daftar nama yang dikombinasikan dengan kualifikasi minimal terkait kesehatan peserta seleksi lain namun instansi tempat Pemohon melamar pekerjaan tidak memberikannya, hal tersebut tidak ada kaitannya dengan upaya dalam pembelaan negara. c. Dalil Pemohon yang menyatakan haknya untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 dilanggar oleh ketentuan a quo UU KIP merupakan dalil yang tidak beralasan dan tidak berdasar karena tidak terpenuhinya keinginan Pemohon dalam memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan 83 bukanlah diakibatkan oleh ketentuan a quo UU KIP, melainkan diakibatkan oleh Pemohon yang tidak lolos seleksi berdasarkan hasil penilaian lembaga tempat Pemohon melamar pekerjaan. Berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon sesungguhnya telah diberikan kesempatan yang sama dan tidak terhalangi hak konstitusionalnya sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945. d. Dalil Pemohon yang menyatakan haknya untuk memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD NRI 1945 dilanggar oleh ketentuan a quo UU KIP merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan karena justru ketentuan a quo memberikan ruang bagi Pemohon untuk memperoleh informasi mengenai posisi seseorang dalam jabatan publik, sehingga apabila menurut Pemohon terdapat implementasi norma a quo yang tidak sesuai, seharusnya Pemohon menempuh jalur penyelesaian sengketa informasi melalui Komisi Informasi sebagaimana diatur dalam UU KIP, bukan melalui mekanisme constitutional review ke Mahkamah Konstitusi. Dengan perkataan lain, tidak terpenuhinya keinginan Pemohon dalam memperoleh informasi yang dikecualikan tidak diakibatkan oleh ketentuan a quo UU KIP, melainkan diakibatkan oleh Pemohon yang tidak menempuh prosedur penyelesaian sengketa informasi sebagaimana diatur dalam UU KIP. Oleh karena itu, sesungguhnya tidak ada hak konstitusional Pemohon yang dirugikan akibat berlakunya ketentuan a quo UU KIP. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007). Dengan demikian, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim 84 Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Namun, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan- putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. III. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI A. Landasan Filosofis UU KIP Akses terhadap informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28F UUD NRI 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi”. Dalam konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) ditegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Namun demikian, dalam konsideran huruf c UU HAM dinyatakan bahwa selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini berarti bahwa setiap orang wajib mengakui dan menghormati hak asasi orang lain, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 sebagai berikut: (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 85 (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Merujuk Anotasi UU KIP (2009) (vide Bukti PK-1) bahwa jaminan hak asasi dalam UUD NRI 1945 merupakan mandat kepada Pemerintah dan DPR untuk menjabarkannya lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang- undangan pelaksanaan agar menjadi operatif. Hal ini menjadi salah satu semangat yang mendasari pembentukan UU KIP. Lebih lanjut, dalam konsideran huruf c UU KIP dinyatakan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Hal ini sejalan dengan prinsip yang mendasari lahirnya UU KIP sebagaimana tercantum dalam risalah Rapat Kerja Rancangan Undang- Undang tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (RUU KMIP) di Komisi I DPR RI tanggal 7 Maret 2006 halaman 8 (vide Bukti PK-2a), bahwa RUU KMIP (judul awal Rancangan UU KIP) melingkupi prinsip penyelenggaraan negara dan lembaga-lembaga publik berdasarkan prinsip transparansi dan mekanisme check and balances antara penyelenggara negara, masyarakat sipil, dan swasta. Dengan demikian, penyelenggaraan negara ditujukan agar lebih efisien dan efektif. B. Asas dan Tujuan Asas hukum sebagaimana dalam Anotasi UU KIP (2009) (vide Bukti PK-1) adalah pijakan/tumpuan berpikir atau pandangan dan bersifat umum. Oleh karena itu, asas hukum dalam suatu undang-undang harus diterjemahkan lebih lanjut pada norma dalam undang-undang tersebut. Asas hukum UU KIP termaktub di dalam Pasal 2 yang berbunyi: Pasal 2 (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. 86 (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. (4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Adapun tujuan dari UU KIP termaktub dalam Pasal 3 yang berbunyi: Pasal 3 Undang-Undang ini bertujuan untuk: a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. C. Arah Pengaturan Sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Umum UU KIP, keberadaan undang-undang ini sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam UU KIP meliputi lembaga 87 eksekutif, legislatif, yudikatif serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta kepemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Hal tersebut dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance). Merujuk Anotasi UU KIP (2009) (vide Bukti PK-1), UU KIP sebagai undang- undang yang tidak hanya sekedar mengatur hak atas informasi, melainkan juga mengatur tentang hak akses terhadap informasi tersebut. Dalam UU KIP mengandung beberapa pokok pikiran berikut: a. Setiap Badan Publik wajib menjamin keterbukaan informasi publik. b. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik. c. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas, dan tidak mutlak/tidak permanen. d. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. e. Informasi publik bersifat proaktif. f. Informasi publik harus bersifat utuh, akurat, dan dapat dipercaya. g. Penyelesaian sengketa secara cepat, murah, kompeten, dan independen. h. Ancaman pidana bagi penghambat informasi. 88 D. Keterangan Pemerintah Terkait dengan Pokok Permohonan Pemohon No Pasal yang Diuji Batu Uji Pemohon 1. Pasal 18 ayat (2) UU KIP Pasal 18 (2) Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h antara lain apabila: a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal 28F UUD NRI 1945 Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada intinya mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP, khususnya terkait penerapannya dalam proses seleksi yang bersifat terbuka, bersifat multitafsir apakah informasi yang dikecualikan bermakna ketika seseorang 89 telah menjabat secara definitif atau termasuk ketika dalam proses seleksi untuk menempati posisi dalam jabatan publik. Frasa yang mulitafsir ini menyebabkan tiap lembaga negara memperlakukan hal yang sama secara berbeda-beda, sehingga menurut Pemohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI 1945, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Keberadaan UU KIP mempunyai prinsip bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik. Namun Informasi Publik yang dikecualikan adalah bersifat ketat dan terbatas (vide Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP). Selain ketat dan terbatas, Pasal 2 ayat (4) UU KIP mengatur mengenai asas lain dari informasi publik yang dikecualikan sebagai berikut: “informasi publik yang bersifat rahasia sesuai dengan Undang- Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya”. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU KIP, yang dimaksud “konsekuensi yang timbul” adalah: “konsekuensi yang membahayakan kepentingan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang ini apabila suatu informasi dibuka. Suatu Informasi yang dikategorikan terbuka atau tertutup harus didasarkan pada kepentingan publik. Jika kepentingan publik yang lebih besar dapat dilindungi dengan menutup suatu informasi. Informasi tersebut harus dirahasiakan atau ditutup dan/atau sebaliknya”. 2. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP berkaitan dengan ketentuan Pasal 17 huruf h UU KIP yang menyatakan: 90 Pasal 17 UU KIP “Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP: (2) Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila: a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.” 3. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU KIP merupakan pengecualian dari ketentuan Pasal 17 huruf g dan huruf h UU KIP yang mengatur informasi yang dikecualikan untuk diberikan kepada pemohon informasi. Atau dengan kata lain dapat Pemerintah jelaskan dengan adanya ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU KIP, maka informasi publik yang dikecualikan untuk diberikan kepada pemohon informasi menjadi dapat diberikan sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU KIP yaitu: a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (vide Pasal 18 ayat (2) huruf a UU KIP); dan/atau b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan- jabatan publik (vide Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP). Namun demikian, sebagaimana asas dalam Pasal 2 ayat (4) UU KIP, pengungkapan tersebut juga harus bertujuan untuk kepentingan publik yang lebih besar. Adapun pengujian tentang kepentingan 91 publik yang lebih besar tersebut dapat dilakukan melalui pendaftaran sengketa ke Komisi Informasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 37 UU KIP. c. Frasa dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP yaitu, “…berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik” menjadi pembeda yang tegas dengan rumusan dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a UU KIP. Ketika informasi yang dimohon dilepaskan dari keterkaitannya dengan posisi seseorang dalam jabatan publik, maka kualifikasinya berubah menjadi informasi pribadi yang bersifat rahasia, dimana pengungkapannya harus dengan persetujuan tertulis dari pemilik informasi. Dengan demikian, jabatan publik yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP dimaknai sebagai jabatan publik yang telah diisi seseorang secara definitif. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam risalah rapat RUU KMIP tanggal 15 Januari 2007 halaman 30 (vide Bukti PK-2b). d. Apabila tidak dimaknai demikian, penerapan norma ini berpotensi digunakan untuk mengungkap informasi pribadi seseorang yang seharusnya dirahasiakan dengan penjelasan sebagai berikut: 1) ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a UU KIP mengatur pengungkapan informasi yang diatur dalam Pasal 17 huruf h UU KIP untuk setiap orang secara umum sepanjang pihak yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis. 2) Sedangkan, ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP mengatur pengungkapan informasi yang diatur dalam Pasal 17 huruf h UU KIP khusus bagi seseorang yang telah menduduki jabatan publik. 3) Keinginan Pemohon dalam petitumnya yang ingin mengungkapkan informasi yang diatur dalam Pasal 17 huruf h UU KIP melalui ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP bagi seseorang pada tahap seleksi seharusnya menjadi ranah pengaturan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a UU KIP karena seseorang tersebut masih belum secara definitif menduduki 92 jabatan publik, sehingga masih digolongkan sebagai setiap orang secara umum yang memerlukan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a UU KIP. 4) Apabila Pemohon menafsirkan informasi milik seseorang yang masih dalam tahap seleksi dan belum secara definitif menduduki jabatan publik juga termasuk cakupan frasa “posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik”, sehingga dapat diungkapkan melalui ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP merupakan usaha Pemohon dalam mencampuradukkan pengaturan 2 (dua) hal yang sangat berbeda yang kemudian berujung pada ketidakjelasan makna dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU KIP dan menegasikan kewajiban adanya persetujuan tertulis dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a UU KIP. 5) Pengungkapan informasi sebagaimana diatur dalam ketentuan a quo UU KIP tersebut juga berkaitan dengan posisi seseorang sebagai subjek data pribadi, sehingga ada hak asasi manusia lain yang perlu diperhatikan dan dijamin pemenuhannya, yaitu hak untuk memperoleh perlindungan terhadap diri sendiri dan untuk memperoleh rasa aman sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. 4. Bahwa Pemohon kemudian meminta dalam petitumnya untuk menyatakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP dimaknai: “pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan- jabatan publik terhadap informasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf h termasuk dapat dilakukan dalam bentuk daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum dalam proses seleksi terbuka untuk penempatan jabatan-jabatan publik”, dimana petitum Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut: a. Negara dalam konteks menjamin hak atas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28F UUD NRI 1945 harus juga menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan atas diri 93 pribadi serta rasa aman sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. b. Frasa “pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik” bertujuan mengatur pengungkapan terhadap orang yang telah secara definitif menduduki jabatan-jabatan publik. c. Kemudian, kata “seseorang” dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP merupakan norma yang mengatur “seseorang” sebagai satu individu secara personal dan informasi yang diungkapkan merupakan data pribadi dari “seseorang” tersebut, sehingga pendekatan pelindungan data pribadi yang diatur dalam UU PDP juga harus diberlakukan dalam penerapan ketentuan a quo UU KIP. d. Terkait keinginan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi agar ketentuan a quo untuk dimaknai juga “termasuk dapat dilakukan dalam bentuk daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum dalam proses seleksi terbuka untuk penempatan jabatan- jabatan publik”, apabila memperhatikan posita Pemohon pada angka 3.49 s.d angka 3.60 halaman 34 s.d halaman 39 mengenai pengungkapan informasi yang mencakup daftar nama yang dikombinasikan dengan kualifikasi minimal terkait kesehatan peserta lain yang bersifat rahasia, menurut Pemerintah, hal tersebut justru akan melanggar hak subjek data pribadi dari peserta lain yang dinyatakan lulus/tidak lulus dalam seleksi. Hak subjek data pribadi diatur dalam ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 13 UU PDP yang pada intinya mengatur hanya subjek data pribadi saja yang memiliki akses terhadap data pribadinya sendiri. Keinginan Pemohon agar instansi tempat Pemohon melamar pekerjaan untuk mengungkap daftar nama yang dikombinasikan dengan kualifikasi minimal terkait kesehatan sebagaimana dalam posita Pemohon akan mengarah pada pelanggaran terhadap ketentuan dalam UU PDP. 94 IV. KESIMPULAN Berdasarkan hal-hal yang telah Pemerintah uraikan di atas, baik pada bagian II mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dan bagian III mengenai Keterangan Pemerintah atas Materi Permohonan yang Dimohonkan Untuk Diuji, dapat Pemerintah simpulkan bahwa: 1. Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai Pihak yang memiliki kedudukan hukum (Legal Standing), dikarenakan: a. Pemohon tidak mengalami kerugian akibat berlakunya ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP namun hal yang dialami oleh Pemohon merupakan akibat dari implementasi norma. b. Permohonan Pemohon prematur karena seharusnya Pemohon menempuh proses sengketa informasi di Komisi Informasi sebagaimana diatur dalam UU KIP. c. Tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP antara hal yang dialami Pemohon dengan kerugian hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI 1945. d. Hak konstitusional Pemohon yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI 1945 tidak dihalangi dan tidak dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP. 2. Frasa dalam ketentuan a quo Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP yang terkutip, “…berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik” menjadi pembeda yang tegas dengan rumusan dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a UU KIP. Jabatan publik yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP dimaknai sebagai jabatan publik yang telah diisi seseorang secara definitif. Apabila tidak dimaknai demikian, penerapan norma ini berpotensi digunakan untuk mengungkap informasi pribadi seseorang yang seharusnya dirahasiakan. 3. Apabila Pemohon menafsirkan informasi milik seseorang yang masih dalam tahap seleksi dan belum secara definitif menduduki jabatan publik juga termasuk cakupan frasa “posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik”, yang dapat diungkapkan melalui ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 95 KIP, merupakan usaha Pemohon dalam mencampuradukkan pengaturan 2 (dua) hal yang sangat berbeda yang kemudian berujung pada ketidakjelasan makna dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU KIP. V. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitusional review) ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 4. Menyatakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Untuk melengkapi keterangannya Presiden mengajukan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut: I. URAIAN TAMBAHAN KETERANGAN PRESIDEN Dalam Keterangan Tambahan Presiden ini, sebelum Pemerintah menyampaikan jawaban atas pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dalam Persidangan tanggal 29 Januari 2024, Pemerintah akan menguraikan lebih lanjut mengenai pengujian konsekuensi dalam rangka menyatakan suatu informasi publik menjadi informasi publik yang dikecualikan dan untuk 96 mengungkap atau menutupnya harus didasarkan pada kepentingan publik yang lebih besar, hal ini untuk melengkapi Keterangan Pemerintah dalam bagian D angka 3 huruf b halaman 16 Keterangan Presiden, sebagai berikut: UU KIP mempunyai prinsip bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik. Namun Informasi Publik yang dikecualikan adalah bersifat ketat dan terbatas (vide Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP). Selain ketat dan terbatas, Pasal 2 ayat (4) UU KIP mengatur bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum sebagai berikut: “Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya”. Memperhatikan frasa “pengujian tentang konsekuensi yang timbul” dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU KIP, dijelaskan yang dimaksud “konsekuensi yang timbul” adalah: “konsekuensi yang membahayakan kepentingan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang ini apabila suatu informasi dibuka. Suatu Informasi yang dikategorikan terbuka atau tertutup harus didasarkan pada kepentingan publik. Jika kepentingan publik yang lebih besar dapat dilindungi dengan menutup suatu informasi. Informasi tersebut harus dirahasiakan atau ditutup dan/atau sebaliknya”. Adapun definisi pengujian konsekuensi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang terkutip: “Pengujian konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.” Untuk menyatakan suatu Informasi publik menjadi informasi publik yang dikecualikan tersebut harus dilakukan melalui Uji Konsekuensi (Consequential Harm Test) yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana diatur dalam ketentuan: 97 a. Pasal 19 ayat (1) UU KIP “Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.” b. Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik “Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dapat dilakukan: a. sebelum adanya Permintaan Informasi Publik; b. pada saat adanya Permintaan Informasi Publik; atau c. pada saat penyelesaian sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner.” Dalam hal terjadi sengketa informasi terhadap informasi publik yang dikecualikan berdasarkan hasil uji konsekuensi yang dilakukan oleh PPID, maka Komisi Informasi sesuai dengan kewenangannya akan mempertimbangkan uji konsekuensi tersebut melalui uji kepentingan publik. (vide Pasal 34 PerKI 1/2013). “(1) Dalam hal ajudikasi dilakukan karena penolakan permohonan berdasarkan alasan pengecualian informasi, Majelis Komisioner melakukan penilaian terhadap hasil uji konsekuensi atas penetapan informasi yang dikecualikan. (2) Dalam hal penilaian terhadap hasil uji konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bahwa informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan, sidang ajudikasi dilanjutkan untuk melakukan uji kepentingan publik. (3) Uji kepentingan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menilai apakah ada kepentingan publik yang lebih besar untuk membuka informasi daripada menutupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.” Dengan demikian, untuk menilai apakah terdapat kepentingan publik yang lebih besar untuk membuka informasi publik yang dikecualikan merupakan kewenangan Komisi Informasi dengan memperhatikan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum. Sengketa informasi diajukan oleh Pemohon ke Komisi Informasi sesuai dengan kewenangannya sebagaimana ketentuan Pasal 37 UU KIP, terkutip sebagai berikut: “(1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi 98 Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik. (2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).” II. TANGGAPAN PEMERINTAH ATAS PERTANYAAN MAJELIS HAKIM KONSTITUSI A. Atas Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Guntur Hamzah, S.H., M.H. dan Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., Pada intinya Majelis Hakim Konstitusi menanyakan: Apakah informasi milik seseorang yang masih dalam tahap seleksi dan belum secara definitif menduduki jabatan publik boleh diungkap atau di- disclose? Apakah hasil seleksi tidak boleh diungkapkan? Jika tidak boleh, dengan cara apa publik dapat membandingkan posisinya dengan orang lain? Penjelasan/Tanggapan: a. Sebagaimana Pemerintah telah uraikan dalam Keterangan Presiden pada huruf d angka 3) halaman 16 s.d. halaman 17 pada pokoknya informasi milik seseorang yang masih dalam tahap seleksi dan belum secara definitif menduduki jabatan publik boleh diungkap dengan mengacu ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a UU KIP, dalam hal ini memerlukan persetujuan tertulis dari pemilik informasi. b. Hasil seleksi penerimaan pegawai dapat diungkap sepanjang memperoleh persetujuan tertulis dari peserta seleksi selaku pemilik informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a UU KIP. Dalam implementasinya kebijakan beberapa Badan Publik yang menyelenggarakan seleksi penerimaan pegawai meminta persetujuan dari peserta seleksi penerimaan pegawai untuk bersedia diumumkan informasi yang berpotensi mengungkap rahasia pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf h UU KIP pada setiap tahapan seleksi, sehingga persetujuan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a UU KIP sudah terpenuhi pada saat awal sebelum proses seleksi dimulai. 99 c. Dalam konteks permohonan Pemohon dimana Pemohon mengikuti seleksi pro hire yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) untuk menjadi seorang ahli fiqih, informasi mengenai hasil seleksi tersebut merupakan kebijakan dari BI. Berdasarkan dalil Pemohon pada angka 3.57-3.58 halaman 38, Pemohon menginginkan adanya Hak Sanggah atau Masa Sanggah pada proses seleksi tempat Pemohon melamar, hal ini juga merupakan kebijakan dari BI. d. Berdasarkan penelusuran Pemerintah mengenai informasi pro hire misalnya di Badan Usaha Milik Negara dalam artikel Kompas tertanggal 10 September 2023 dengan judul "Beda dengan Jalur Orang Dalam, Apa Itu Professional Hire” https://www.kompas.com/tren/read/2023/09/ 10/190000665/beda-dengan-jalur-orang-dalam-apa-itu-professional- hire- , (terakhir diakses pada 14 Februari 2024) dijelaskan bahwa Professional hire atau pro hire adalah rekrutmen yang membutuhkan kompetensi dan pengalaman khusus pada bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Umumnya, pro hire ditujukan bagi mereka yang sudah berpengalaman di bidang tertentu sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan. Dalam artikel tersebut juga memuat pernyataan dari Koordinator Humas Kementerian BUMN Sitta Izza Rosdaniah yang menyatakan bahwa professional hire sering dilakukan di beberapa perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Itu kebijakan masing-masing BUMN. Sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing BUMN,” Lebih lanjut dijelaskan bahwa “rekrutmen pro hire diumumkan secara luas dan terbuka bagi siapa pun pelamar yang memenuhi persyaratan.” e. Selain itu, Pemohon melakukan benchmarking dengan proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagaimana dijelaskan dalam dalil Pemohon pada angka 2.13 halaman 8 yang pada intinya menyampaikan proses seleksi CPNS yang fair dan terbuka sehingga dapat mengetahui rangking pelamar, serta dalil Pemohon pada angka 3.34 halaman 28 yang pada intinya Pemohon menyampaikan seharusnya BI mencontoh seleksi CPNS yang fair, terbuka dan memberikan syarat yang jelas per jabatan. Menurut Pemerintah, benchmarking yang dilakukan oleh Pemohon tersebut di atas tidak tepat karena seleksi CPNS tunduk pada ketentuan 100 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, sedangkan BI mempunyai kewenangan dalam membuat kebijakan terkait seleksi pro hire sebagaimana karakteristik dalam perekrutan dengan metode pro hire. f. Permintaan Pemohon mengenai informasi daftar peserta dan kualifikasi kesehatan minimum sebagaimana dalil Pemohon pada angka 2.14 halaman 8, merupakan informasi yang dikualifikasikan sebagai data pribadi karena peserta seleksi belum secara definitif menduduki jabatan publik sehingga pengungkapannya harus dengan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a UU KIP. B. Atas Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S. Pada intinya Majelis Hakim Konstitusi menanyakan: Apakah Surat Kuasa Substitusi Menteri Komunikasi dan Informatika dapat diberikan kepada Komisi Informasi Pusat (KIP)? Sebagaimana diketahui bahwa KIP merupakan badan independen yang terpisah dari Pemerintah sehingga KIP akan diagendakan tersendiri untuk memberikan keterangan selaku Pihak Terkait pada sidang selanjutnya. Penjelasan/Tanggapan: Pemerintah menghargai masukan Majelis Hakim Konstitusi dan telah menyampaikan Surat Kuasa Substitusi Menteri Komunikasi dan Informatika yang tidak lagi menyertakan nama pejabat dan pegawai Sekretariat Komisi Informasi Pusat kepada kepaniteraan Makamah Konstitusi, sehingga tidak menimbulkan kerancuan posisi Pihak Terkait Komisi Informasi Pusat. Adapun pertimbangan Pemerintah mencantumkan nama pegawai/pejabat Sekretariat Komisi Informasi Pusat dalam Surat Kuasa Substitusi saat itu, adalah sebagai berikut: a. Nama pegawai yang tercantum dalam Surat Kuasa Substitusi Menteri Komunikasi dan Informatika merupakan pegawai Kementerian 101 Komunikasi dan Informatika yang ditempatkan pada satuan/unit kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat. Merujuk pada ketentuan Pasal 29 UU KIP, Sekretariat Komisi Informasi melaksanakan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi. Adapun Sekretaris Komisi Informasi Pusat ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informatika. b. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat diatur bahwa Sekretariat Komisi Informasi Pusat secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika. C. Atas Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. Pada intinya Majelis Hakim Konstitusi menanyakan: Yang krusial dipertanyakan oleh Pemohon bukan semata-mata karena tata cara perekrutan yang tidak transparan atau tidak diumumkan, tetapi ada formasi yang sesungguhnya harus dijelaskan kepada calon peserta. Dalam konteks ini Pemohon mempersoalkan tata cara pengumuman ketika proses perekrutan dan juga bezetting-nya, formasi yang dibutuhkan, keahlian- keahlian bidang apa yang dibutuhkan oleh lembaga itu. Penjelasan/Tanggapan: Bahwa terkait pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. tersebut, Pemerintah dapat menyampaikan bahwa diumumkannya persyaratan kualifikasi minimum sebagaimana yang dipersoalkan oleh Pemohon merupakan ranah kebijakan dari penyelenggara seleksi penerima pegawai [2.4] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Presiden mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-2b sebagai berikut: Bukti PK- 1 : Fotokopi Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Edisi Pertama, Jakarta 2009); Bukti PK- 2a : Fotokopi Risalah rapat Rancangan Undang-Undang tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik: “Penjelasan 102 Selain itu, Presiden mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB. ARB yang didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 20 Februari 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: A. Pendahuluan Pendapat ahli ini Ahli sampaikan sebagai pendapat ilmiah akademis, sesuai dengan kapasitas keilmuan saya sebagai Guru Besar Cyberlaw dan Kekayaan Intelektual, Universitas Padjadjaran dan pengalaman praktis saya sebagai Ketua Panitia Kerja Tim Pemerintah Pembentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk memahami secara komprehensif sistem hukum Keterbukaan Informasi Publik, maka baik kiranya untuk mengkaji terlebih dulu hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik lahir pada tahun 2008 dimana saat itu terjadi dorongan kuat iklim keterbukaan dan kebebasan informasi. 2. Saat ini paradigma yang juga muncul secara kuat adalah semangat pelindungan data pribadi sehingga seringkali dalam berbagai diskusi dan pembahasan muncul fenomena kebebasan informasi versus pelindungan data pribadi. 3. Ahli berpendapat bahwa baik keterbukaan informasi publik maupun pelindungan data pribadi keduanya harus berjalan seiring secara proporsional. Dalam arti keterbukaan informasi tidak boleh melanggar hak- hak subjek data pribadi terutama saat kita sudah memasuki transformasi digital dimana kebocoran data pribadi dapat berdampak serius dan sangat signifikan. Namun demikian, untuk pemerintahan dan kehidupan dengan proses good governance, keterbukaan informasi publik menjadi kebutuhan tentunya dengan tanpa melanggar prinsip-prinsip pelindungan data pribadi. Pemerintah atas latar belakang UU KIP halaman 8 bagian Rapat Kerja tanggal 7 Maret 2006. Bukti PK- 2b : Fotokopi Risalah rapat Rancangan Undang-Undang tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik: “Penjelasan Pemerintah atas latar belakang UU KIP halaman 30 bagian Rapat Kerja tanggal 15 Januari 2007” 103 B. Kajian Komparasi Untuk melihat dan memahami secara objektif, maka penting untuk mengkaji secara komparatif berbagai regulasi dan praktik yang dilakukan oleh negara- negara lain, khususnya di saat dunia memasuki transformasi digital dan industri 5.0. 1. Amerika Serikat 1) Undang-Undang Privasi dan Undang-Undang Kebebasan Informasi (FOIA) sama-sama memberikan hak kepada individu untuk mengakses catatan pemerintah tentang diri mereka sendiri, namun keduanya berbeda dalam hal cakupan dan tujuan. Privacy Act mengizinkan individu mengakses catatan mereka sendiri yang disimpan dalam "sistem catatan", dengan pengecualian, sedangkan FOIA adalah undang-undang akses yang dirancang untuk meningkatkan akses publik ke informasi pemerintah. Perbedaan utama terletak pada cakupan informasi yang dapat diakses di bawah masing-masing undang-undang (Office of Privacy and Civil Liberties, 2020). 2) Pada dasarnya FOIA merupakan undang-undang akses informasi, sedangkan Privacy Act (PA) merupakan undang-undang perlindungan informasi dengan ketentuan akses terbatas. Siapa pun dapat mengajukan permintaan FOIA untuk jenis catatan apa pun, namun permintaan Privacy Act hanya dapat dibuat oleh individu (atau perwakilan resmi mereka yang sah) yang tercakup dalam catatan yang diminta. 3) Informasi yang dapat dibuka melalui FOIA dikecualikan untuk materi sebagai berikut: a. Urusan pertahanan negara dan politik luar negeri; b. Peraturan dan praktik personalia internal; c. Informasi yang dikecualikan oleh undang-undang lain; d. Rahasia dagang, informasi komersial atau keuangan (informasi bisnis rahasia); e. Komunikasi istimewa antarlembaga atau intralembaga; f. Informasi pribadi yang mempengaruhi privasi individu; g. Catatan yang dikumpulkan untuk tujuan penegakan hukum; h. Catatan lembaga keuangan; dan i. Informasi geologi dan geofisika mengenai sumur. 104 4) FLETC akan menolak permohonan informasi secara sebagian atau seluruhnya jika informasi tersebut merupakan materi yang dilarang sebagaimana disebutkan sebelumnya, serta terdapat undang-undang atau perintah eksekutif yang melarang pengungkapan informasi tersebut atau pengungkapan informasi dapat membahayakan kepada individu, dunia usaha, atau pemerintah. 2. Inggris 1) Undang-undang Kebebasan Informasi Inggris Tahun 2000 atau Freedom of Information Act 2000 menjadi dasar hukum pemberian informasi yang dimiliki oleh otoritas yang berwenang kepada publik. 2) Otoritas publik yang dimaksud mencakup departemen pemerintah, otoritas lokal, pelayanan kesehatan nasional, sekolah negeri, dan kepolisian. Undang-undang ini tidak memberikan orang akses ke data pribadi mereka seperti catatan kesehatan atau referensi kredit, jika masyarakat ingin mengetahui informasi tersebut maka perlu mengajukan permintaan akses kepada subjek data pribadi. 3) UK GDPR dan Data Protection Act 2018 memberikan pengaturan mengenai penanganan informasi tentang individu manusia. Saat seseorang mengajukan permohonan untuk informasi dirinya sendiri, maka dapat diartikan sebagai permintaan akses subjek data yang bersangkutan. Dengan demikian, saat pemohon meminta data pribadi orang lain, maka otoritas publik harus menyeimbangkan antara transparansi dan keterbukaan berdasarkan Undang-Undang Kebebasan Informasi, dengan (pelindungan) hak privasi subjek data berdasarkan UK GDPR. 4) Undang-Undang Kebebasan Informasi dapat berjalan bersama undang- undang lainnya. Contohnya Pasal 44 Undang-Undang Kebebasan Informasi mengizinkan informasi tidak dibuka kepada publik apabila dilarang oleh undang-undang lainnya. Pasal 21 dapat mengecualikan informasi yang dapat diakses oleh pemohon yang menggunakan prosedur dalam undang-undang lain. 5) Referensi lain terkait dengan proses rekrutmen dan seleksi dapat dibaca dalam tulisan berjudul “Recruiting Staff And Data Protection Issues” yang menyatakan Undang-Undang Perlindungan Data mencakup informasi yang 105 dikumpulkan selama proses rekrutmen dan seleksi - misalnya informasi dalam formulir lamaran atau CV. Staf yang terlibat dalam perekrutan harus menangani informasi pribadi apa pun yang dikumpulkan dengan aman. (nibusinessinfo UK, 2024). Berdasarkan Regulasi Perlindungan Data Umum Inggris (GDPR Inggris), pihak yang melakukan rekrutmen harus menjelaskan kepada pelamar kerja apa yang akan dilakukan dengan data pribadi mereka. 6) Pemberitahuan privasi pelamar harus mencakup apa yang dilakukan dengan data pribadi pelamar pekerjaan selama proses perekrutan aktif, dan apa yang harus dilakukan di akhir proses tersebut dengan data pribadi pelamar yang tidak berhasil dan pelamar yang berhasil yang tidak menerima pekerjaan mereka. Lebih lanjut ditegaskan, bahwa formulir permohonan tidak boleh menanyakan informasi pribadi yang tidak relevan atau tidak perlu, seperti rincian perbankan. 7) Terkait dengan penggunaan informasi rekrutmen, jika akan menggunakan informasi yang dikumpulkan selama proses perekrutan untuk tujuan lain, seperti pemasaran, maka harus menjelaskan hal ini dengan jelas kepada pihak yang bersangkutan. Informasi tidak boleh dibagikan kepada organisasi atau pihak lain tanpa persetujuan individu. Data sensitif yang dicatat untuk tujuan kesetaraan kesempatan - misalnya, mengenai disabilitas, ras, atau seksual - harus digunakan hanya untuk tujuan tersebut. 8) Jika akan memproses informasi yang diberikan oleh pelamar, maka harus memberi tahu mereka alasan dan bagaimana rencana melakukannya lebih lanjut. Hal penting adalah, dapatkah memberikan jika ada seseorang meminta informasi tentang catatan pekerja atau sumber data tentang mereka? Maka harus selalu memeriksa identitas mereka dan apakah mereka berhak atas informasi ini. Perekrut hanya boleh memberikan data atau informasi rahasia tentang seorang pekerja jika benar-benar yakin bahwa telah mendapat persetujuan yang jelas dan tegas dari mereka. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa pemberian atau pengungkapan data pribadi kepada selain subjek data pemilik data hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan subjek datanya. 106 3. Uni Eropa: Data Privasi dalam Rekrutmen Staf 1) European Data Protection Supervisor (EDPS) Uni Eropa dalam rilis resminya berjudul Selection and Recruitment of Staff menyatakan, prosedur seleksi merupakan bagian penting dari proses rekrutmen untuk memilih staf untuk pekerjaan tertentu berdasarkan kriteria tertentu. 2) EU EDPS sangat melindungi data pribadi peserta rekrutmen dengan menyatakan “Questions about whether someone has ever been convicted of a crime should be avoided since a candidate may feel obliged to reveal information that is not necessary for recruitment. If it is a legal requirement (for instance, for particular types of posts) such a question should be replaced by a request for information about a current criminal record or a similar document. Organisations must be careful when analysing these documents so that only the required data are processed." (Pertanyaan mengenai apakah seseorang pernah dihukum karena melakukan kejahatan harus dihindari, karena seorang kandidat mungkin merasa berkewajiban untuk mengungkapkan informasi yang tidak diperlukan untuk perekrutan. Jika hal ini merupakan persyaratan hukum misalnya, untuk jenis jabatan tertentu, pertanyaan seperti itu harus diganti dengan permintaan informasi tentang catatan kriminal terkini atau dokumen serupa. Organisasi harus berhati-hati saat menganalisis dokumen-dokumen ini sehingga hanya data yang diperlukan saja yang diproses). (Selection and Recruitment of Staff: What you should know about procedures on the selection and recruitment of staff, European Data Protection Supervisor Opinion, Case 2009-0287). 3) EU EDPS menekankan bahwa Pelamar harus diberitahu tentang hak-hak mereka dan untuk tujuan apa informasi mereka diproses sebelum prosedur seleksi dimulai (yaitu sebelum mereka melamar) dan ketika mereka direkrut. Pelamar juga harus diberi akses terhadap informasi dan hasil yang berkaitan dengan (diri) mereka dari semua langkah prosedur seleksi. Pengecualian tentu saja berlaku, misalnya, informasi komparatif yang mencakup kandidat lain serta laporan yang mencerminkan pendapat individu anggota Panitia Seleksi. Bahkan dalam kasus seperti itu, pelamar harus diberikan (hanya) hasil agregatnya. Hal ini menjadi logis, karena memberikan informasi kandidat lain (sebagai komparasi) tanpa agregasi atau dalam bentuk data apa 107 adanya akan mengakibatkan pelanggaran data pribadi orang lain yang bertentangan dengan prinsip Pelindungan data pribadi. C. Ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 1. Terkait dengan perkara yang tengah disidangkan, dapat dikemukakan bahwa Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP berbunyi: “Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila : a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.” Pasal 18 ayat (2) huruf b pada prinsipnya terkait dengan informasi tentang "posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik". Realitasnya misalnya posisi jabatan di Lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, atau jabatan-jabatan pada Badan-badan publik. 2. UU KIP pada Pasal 6 mengatur tentang hak-hak badan publik. Jika dicermati, pasal ini tidak hanya berisi hak, tetapi juga mengandung larangan. Secara lengkap Pasal 6 berbunyi: (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. informasi yang dapat membahayakan negara; b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. 3. Apabila frasa “posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik” dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP ditambah frasa atau dimaknai “termasuk daftar nama 108 peserta dalam proses seleksi terbuka dalam rangka penempatan posisi jabatan-jabatan publik”, maka hal ini akan berdampak mengubah tujuan dan makna dari norma tersebut. Norma tersebut pada prinsipnya dimaksudkan untuk keterbukaan informasi bagi pejabat publik yang mencakup jabatan apa saja yang diembannya. Hal ini biasanya diperlukan dalam rangka transparansi pelaksanaan tugas pejabat publik agar tidak konflik kepentingan akibat posisi yang dijabatnya. 4. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP yang diujikan berkorelasi dengan ketentuan Pasal 17 huruf h UU KIP yang juga secara eksplisit mengatur tentang data pribadi sebagai kekecualian yang tidak boleh diungkap kepada publik. Pasal 17 berbunyi: "Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.” 5. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) di atas merupakan pengecualian dari ketentuan Pasal 17 huruf g dan huruf h yang mengatur informasi yang dikecualikan untuk diberikan kepada pemohon informasi. Dengan adanya ketentuan ini, maka informasi publik yang dikecualikan untuk diberikan kepada pemohon informasi menjadi dapat diberikan sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU KIP yaitu: a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (vide Pasal 18 ayat (2) huruf a UU KIP); dan/atau b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan- jabatan publik (vide Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP). 109 6. Jika terjadi sengketa, maka penyelesaiannya dilakukan melalui proses pengujian berdasarkan pendaftaran sengketa kepada Komisi Informasi sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Pasal 37 UU KIP yang berbunyi “(1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik. (2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).” 7. Jabatan publik berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP dimaknai sebagai jabatan publik definitif dan tidak mencakup calon atau peserta seleksi. Hal ini juga akan menjadi bias jika ditafsirkan secara generalisasi terhadap rekrutmen dalam semua level. Pengungkapan informasi bagi seseorang yang masih dalam tahap seleksi tidak dapat dikualifikasikan ke dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b mengingat statusnya belum menjadi atau bukan pejabat publik. Dengan demikian, keberadaannya harus tunduk kepada prinsip-prinsip pelindungan data pribadi sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) huruf a UU KIP. 8. Seperti telah saya kemukakan dalam komparasi Best Practices di beberapa negara di atas, data pribadi dalam proses rekrutmen hanya dapat diminta untuk dibuka oleh subjek data pribadi yang bersangkutan saja. 9. Pengungkapan informasi hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan peserta lain yang bersifat rahasia, akan berdampak melanggar hak subjek data pribadi yang bersangkutan. Sehingga dilarang oleh Pasal 17 huruf h angka 4 UU KIP. 10. UU KIP adalah UU yang bersifat umum di bidang keterbukaan informasi publik dan menjadi tidak relevan ketika frasa pemaknaan “termasuk daftar nama peserta dalam proses seleksi terbuka dalam rangka penempatan posisi jabatan-jabatan publik” di-insert kedalam Pasal 18 ayat (2) huruf b. Hal-hal spesifik seperti ini menjadi ranah kebijakan mikro dari penyelenggara seleksi. Jika ada sengketa terkait dengan keterbukaan informasi yang menyangkut 110 panitia seleksi dapat ditempuh melalui mekanisme sesuai dengan hukum acara UU KIP. 11. Mengingat UU KIP diproyeksikan sebagai umbrella legislation di bidang keterbukaan informasi publik, maka ketentuan-ketentuan teknis implementatifnya jika diperlukan sesuai dengan perkembangan seperti terkait keterbukaan informasi dalam proses seleksi dan rekrutmen staf cukup dibuat dalam Peraturan Komisi Informasi Pusat. Peraturan Komisi Informasi Pusat dibuat merujuk pada Pasal 23 UU KIP yang berbunyi "Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi". Kewenangan Komisi Informasi dalam menetapkan regulasi implementasi juga diatur pada Pasal 26 ayat (1) UU KIP. 12. Hal-hal terkait keterbukaan informasi seperti yang dimohonkan Pemohon seharusnya dapat diakomodir pada petunjuk teknis Komisi yang lebih teknis implementatif dengan memperhatikan perkembangan terkini dan mendasarkan juga pada UU PDP dan best practices internasional. Di sinilah prinsip hukum transformatif bisa diterapkan dalam tataran pelaksanaan UU tanpa perlu mengubah umbrella legislation-nya. 13. Komisi Informasi Pusat dapat mempertimbangkan untuk melengkapi Peraturan Komisi Informasi terkait dengan transparansi dalam penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat badan publik dengan memperhatikan secara saksama UU KIP dan UU PDP serta best practices internasional terkait dengan data privasi dalam proses tersebut. D. Konklusi 1. Dengan memperhatikan komparasi regulasi di berbagai negara, dan memperhatikan secara saksama ketentuan UU KIP dan UU PDP, maka diperlukan pendekatan sistemik komparatif antara prinsip keterbukaan informasi publik dan pelindungan data pribadi. Keterbukaan informasi publik tidak boleh melanggar pelindungan data pribadi sesuai UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. 2. Indonesia saat ini tidak terlepas dari transformasi digital dan menjadi bagian masyarakat digital internasional dengan ekosistem cross border dan 111 ekstrateritorial disaat dunia memasuki industri 5.0. Data pribadi harus dilindungi tidak hanya sebagai bentuk pelindungan hak asasi manusia, tetapi juga mencakup pelindungan individu dari kejahatan siber. 3. Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP adalah norma kekecualian atas kekecualian Pasal 17 huruf h UU KIP yang dimaksudkan untuk transparansi kedudukan dan posisi seseorang dalam jabatan publik eksisting dan definitif. Hal ini diproyeksikan untuk keterbukaan informasi atas status dan kedudukan pejabat publik yang bersifat dan berlaku umum. 4. Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP dapat disimpulkan tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak perlu ditambah dan dimaknai dengan frasa lainnya. Apabila diperlukan ketentuan implementasi terkait keterbukaan informasi dalam rangka rekrutmen calon pegawai atau proses seleksi lainnya, Komisi Informasi Pusat dapat membuat petunjuk teknis sebagai implementing regulation dari UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemberi Keterangan Bank Indonesia menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 20 Februari 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Februari 2024 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 20 Februari 2024 serta menyampaikan keterangan tertulis tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: I. PENDAHULUAN Sehubungan dengan penetapan Sidang Pleno Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada persidangan perkara No.132/PUU-XXI/2023 tanggal 29 Januari 2023 bahwa Bank Indonesia (BI) selaku Pihak Terkait dalam perkara tersebut perlu memberikan keterangan perihal pokok perkara a quo, pada kesempatan ini berdasarkan Surat Kuasa Gubernur BI Nomor 26/8 /DG-DHk/Srt.K/B tanggal 15 Februari 2024 izinkan kami atas nama Dewan Gubernur BI menyampaikan ucapan terima kasih kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memberikan kesempatan kepada BI selaku Pihak Terkait dalam perkara tersebut untuk memberikan keterangan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam persidangan perkara permohonan 112 Pengujian Materiil Undang-Undang (PUU) atas Pasal 18 ayat (2) huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang dimohonkan Sdr. Rega Felix sesuai Registrasi Perkara No.132/PUU-XXI/2023. Berkenaan dengan permohonan PUU tersebut, kami akan menyampaikan penjelasan yang terkait dengan tugas dan kewenangan BI sesuai amanat UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.4 Tahun 2023 (UU BI) yang dikaitkan dengan proses rekrutmen sumber daya manusia di BI. II. PEMBERIAN KETERANGAN BI ATAS PERKARA PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (PUU) ATAS PASAL 18 AYAT (2) HURUF B UU NO.14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TERHADAP UUD NRI 1945 YANG DIMOHONKAN SDR. REGA FELIX 1. Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia di Bank Indonesia Berdasarkan Pasal 7 UU BI, BI merupakan bank sentral yang memiliki tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, BI mempunyai tugas yaitu: a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan; b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut BI berwenang melaksanakan manajemen sumber daya manusia guna mendukung tugas dan kewenangan BI untuk mencapai visi dan misi BI. Hal dimaksud diatur dalam Pasal 44 UU BI yang berbunyi sebagai berikut: “(1) Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia. (2) Dewan Gubernur menetapkan peraturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, pensiun dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pegawai Bank Indonesia. 113 (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.” Untuk menghadapi tantangan organisasi yang terus meningkat, BI melakukan penguatan kebijakan utama, dukungan kelembagaan yang transformatif, dan melakukan penguatan kebijakan sumber daya manusia antara lain dengan melakukan strategi rekrutmen sumber daya manusia dari eksternal untuk menjamin ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pelaksanaan strategi rekrutmen sumber daya manusia dari eksternal dimaksud harus memperhatikan aspek kuantitas, kualitas, posisi, komposisi, dan anggaran secara tepat waktu sesuai dengan strategi BI untuk mendukung pencapaian kesinambungan kinerja BI yang tinggi. Pemenuhan sumber daya manusia dari pihak eksternal dilakukan dengan proses rekrutmen dari jalur antara lain: (i) PCPM, (ii) General Hire; (iii) dan Special Hire yang terdiri atas (1) Pro Hire dan (2) experienced hire. Jalur rekrutmen jabatan Pro Hire merupakan jalur rekrutmen untuk mengisi kebutuhan pegawai pada segmen jabatan officer dengan pangkat setara asisten manajer sampai dengan asisten direktur. Sedangkan rekrutmen jabatan experienced hire merupakan jalur rekrutmen untuk mengisi kebutuhan pegawai pada segmen jabatan officer paling rendah untuk pangkat deputi direktur. Dalam proses pemenuhan sumber daya manusia dimaksud, BI dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga independen lainnya untuk proses rekrutmen, antara lain untuk: tahapan proses seleksi administrasi, seleksi potensi dan kompetensi, seleksi psikologi, seleksi kesehatan dan psikiatri, serta seleksi akhir. Kerjasama ini dilakukan dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi pegawai BI dengan tujuan memperoleh sumber daya manusia yang handal dan berkualitas. Hal ini dilakukan untuk menghindari campur tangan pihak internal BI dan pihak lain yang berusaha untuk ikut campur dalam proses seleksi sehingga terhindar dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). 114 2. Pelaksanaan Pemenuhan Sumber Daya Manusia untuk Menduduki Jabatan sebagai Ahli Fikih melalui Jalur Rekrutmen Jabatan Pro Hire Selanjutnya, dalam pelaksanaan pemenuhan sumber daya manusia, pada awal bulan Mei 2023, BI membuka rekrutmen pegawai untuk jalur Pro Hire untuk posisi antara lain Manajer Ahli Fikih Islam yang diumumkan secara terbuka melalui laman https://ppm- rekrutmen.com/prohirebi2023/pendaftaran#ekonomi-syariah ang dapat diakses melalui laman www.bi.go.id dengan tautan https://ppm- rekrutmen.com/prohirebi2023 (Bukti-1). Selain diinformasikan melalui laman tersebut, BI juga mengumumkan informasi rekrutmen lowongan dimaksud melalui media elektronik antara lain: Detik Finance, kompas.com, dan Media Indonesia. Dalam informasi rekrutmen dimaksud terdapat persyaratan, uraian jabatan, dan tanggung jawab Ahli Fikih Islam sebagai berikut: a. Persyaratan 1) Usia maksimal 40 (empat puluh) tahun pada 6 Mei 2023. 2) Pendidikan minimal S2 jurusan Ilmu Fikih Islam. 3) Pengalaman minimal 4 (empat) tahun di bidang perbankan, pasar modal, atau keuangan syariah. 4) Memiliki pengalaman dalam menyusun kebijakan atau rekomendasi terkait produk/aktivitas keuangan syariah baik sektor keuangan komersial syariah atau sektor sosial syariah. 5) Memiliki pengalaman dalam melakukan review pemenuhan aspek syariah terhadap suatu produk/transaksi keuangan syariah. 6) Diutamakan pernah memiliki pengalaman di bidang perbankan, pasar modal, atau keuangan syariah termasuk lembaga konsultansi ekonomi/keuangan syariah. 7) Menguasai ilmu fikih dalam bidang ibadat dan muamalat. 8) Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan dalam Bahasa Arab, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Lebih diutamakan memiliki sertifikat TOAFL dan TOEFL/IELTS. 115 b. Uraian Jabatan 1) Menyusun rekomendasi terkait aspek syariah atas pengembangan instrumen/produk/kebijakan di bidang moneter, makroprudensial, pembayaran dan pengedaran uang serta pendalaman pasar keuangan syariah. 2) Melakukan review pemenuhan aspek syariah pada kebijakan/ketentuan BI di bidang moneter, makroprudensial, sistem pembayaran dan pengedaran uang serta pendalaman pasar keuangan syariah. 3) Memberikan pendapat dan opini atas pemenuhan prinsip syariah yang berkaitan dengan tugas dan wewenang BI terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. c. Tanggung Jawab 1) Bertanggung jawab menyusun rekomendasi aspek syariah terhadap instrumen/produk/kebijakan di bidang moneter, makroprudensial, sistem pembayaran dan pengedaran uang serta pendalaman pasar keuangan syariah. 2) Bertanggung jawab melakukan review pemenuhan aspek syariah pada kebijakan/ketentuan BI di bidang moneter, makroprudensial, sistem pembayaran dan pengedaran uang serta pendalaman pasar keuangan syariah, serta melakukan koordinasi dengan otoritas terkait. 3) Bertanggung jawab melakukan kajian aspek syariah untuk pengembangan instrumen/produk/kebijakan di bidang moneter, makroprudensial, sistem pembayaran dan pengedaran uang serta pendalaman pasar keuangan syariah. Dalam laman dimaksud juga diumumkan tahapan seleksi yang harus dipenuhi oleh calon pelamar yaitu: a. 6 - 10 Mei 2023 : Registrasi Online. b. Mei 2023 : 1) Tahap 1: Seleksi Administrasi 2) Pengumuman Hasil Seleksi Tahap 1 (Seleksi Administrasi) 3) Tahap 2: Seleksi Kompensi Teknis c. Juni 2023 : 1) Pengumuman Hasil Seleksi Tahap 2 2) Tahap 3: Tes Asesmen Psikologi, Leaderless Group Discussion (LGD), Wawancara 116 Psikologi, dan Person Organization Fit (POF). 3) Pengumuman Hasil Seleksi Tahap 3 : Tes Asesmen Psikologi, Leaderless Group Discussion (LGD), dan Wawancara Psikologi, Person Organization Fit (POF). d. Juli 2023 : 1) Tahap 4: Tes Kesehatan dan Tes Psikiatri. 2) Pengumuman Hasil Seleksi Tahap 4 : Tes Kesehatan & Tes Psikiatri. 3) Tahap 5: Wawancara Akhir. Pelamar juga diharapkan mematuhi ketentuan umum, antara lain: a. Setiap pelamar hanya diperbolehkan mendaftar 1 (satu) kali. b. Kegiatan seleksi seluruhnya dilakukan secara online. Pelaksanaan kegiatan seleksi secara offline hanya dilakukan untuk tes pada tahap Psikiatri & Kesehatan, sedangkan untuk tes pada tahap Wawancara Akhir akan diinformasikan kemudian melalui laman pada saat pengumuman. c. Panitia tidak menerima lamaran melalui pos atau media pengiriman lainnya. d. BI berhak menetapkan kandidat yang memenuhi kualifikasi pada setiap tahapan seleksi. e. Hati-hati terhadap penipuan - BI tidak memungut biaya apapun kepada peserta seleksi. f. Periode registrasi online adalah tanggal 6 - 10 Mei 2023 Pukul. 23:59 WIB. g. Pelamar tidak diperkenankan untuk mengganti jadwal maupun lokasi tes yang telah ditetapkan oleh panitia. h. Seluruh biaya akomodasi dan transportasi selama proses seleksi menjadi tanggungan pelamar. 3. BI mengakomodasi Keterbukaan Informasi Publik dalam Proses Rekrutmen Ahli Fikih melalui Jalur Pro Hire Pemohon pengajuan PUU dalam perkara ini i.c Sdr. Rega Felix merupakan salah satu pelamar yang kemudian mengikuti proses seleksi penerimaan pegawai Ahli Fikih Islam namun dinyatakan tidak lolos seleksi pada tes tahap kesehatan dan psikiatri. Pengambilan keputusan 117 ketidaklulusan yang bersangkutan didasarkan atas rekomendasi dokter dan psikiatri independen. Atas dasar tes tahap kesehatan dan psikiatri tersebut, Pemohon i.c Sdr. Rega Felix menyampaikan surat kepada BI pada tanggal 29 Juli 2023 perihal Permohonan Informasi Publik Mengenai Hasil Tes Rekrutmen Jalur Pro Hire Posisi Manajer Ahli Fikih (Ekonomi Syariah) Tahun 2023. Adapun permintaan yang dimohonkan Sdr. Rega Felix kepada BI dalam surat tersebut sebagai berikut: a. Hasil tes kesehatan dan psikiatri pribadi seleksi Pro Hire 2023; b. Surat keputusan BI yang menyatakan penolakan dalam proses seleksi Pro Hire 2023; c. Syarat kualifikasi kesehatan dan psikiatri; d. Daftar peserta yang lolos dalam setiap tahapan seleksi sampai dengan diterima sebagai pegawai BI. BI sebagai lembaga publik yang menjunjung keterbukaan informasi publik kemudian merespon permohonan dimaksud melalui surat No.25/58/DKom-GSPK/Srt/B tanggal 9 Agustus 2023 (Bukti-2) dan menyampaikan surat kepada Pemohon bahwa permohonan informasi berupa hasil tes dan psikiatri dapat di sampaikan kepada Pemohon dan Pemohon diundang untuk datang langsung ke ruang Layanan Informasi Publik (Visitor Center) BI agar pemohon dapat melihat, mendengarkan, serta mencatat informasi yang dimohonkan secara langsung. Untuk permintaan terkait surat keputusan dari Gubernur BI hanya diberikan saat pengangkatan pegawai. Adapun informasi kelulusan dan ketidaklulusan dalam setiap tahap seleksi Pro Hire 2023 telah disampaikan melalui website dan e-mail peserta rekrutmen Pro Hire 2023. Terkait dengan permintaan Pemohon i.c Sdr. Rega Felix mengenai daftar nama peserta yang lolos dalam setiap tahapan seleksi sampai dengan diterima sebagai pegawai BI tidak dapat diberikan oleh BI dengan mempertimbangkan bahwa data nama peserta yang lolos dalam setiap tahapan seleksi dimaksud merupakan informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf h angka 2, 4, dan 5 UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yaitu: (i) riwayat, kondisi dan 118 perawatan, pengobatan, kesehatan fisik, dan psikis seseorang; (ii) hasil- hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau (iii) catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. Setelah Pemohon memperoleh jawaban pertama dari BI, Pemohon mengkonfirmasi kembali pada tanggal 14 Agustus 2023 mengenai apakah kedatangan Pemohon bisa memperoleh informasi yang dimohonkan, antara lain: (i) mengenai syarat kualifikasi kesehatan dan psikiatri untuk menjelaskan tugas sebagai Manajer Ahli Fikih di BI; (ii) mengenai daftar nama peserta yang lolos sampai dengan diterima sebagai pegawai/pejabat BI. BI Kembali merespon permintaan dimaksud pada tanggal 22 Agustus 2023 yang pada pokoknya BI mengundang pemohon untuk melihat dan mendengarkan informasi terkait hasil tes dan psikiatri pemohon. Selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2023, diadakan pertemuan antara BI dengan Pemohon dengan memperlihatkan dan menjelaskan terkait hasil tes dan psikiatri Pemohon. Dalam hal Pemohon merasa tidak puas atas penjelasan yang disampaikan oleh BI, maka seharusnya Pemohon dapat mengajukan upaya penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU KIP. 4. Pengumuman Daftar Nama Peserta dan Persyaratan Kualifikasi Minimum Kesehatan dalam Proses Seleksi Jabatan Ahli Fikih melalui Jalur Rekrutmen Pro Hire yang Tidak Disampaikan Terbuka Kepada Publik Merupakan Kebijakan BI dalam Proses Rekrutmen Pegawai Dalam permohonan pengujian materiil UU KIP terhadap UUD NRI 1945, kami memahami bahwa terdapat 2 (dua) permintaan terkait keterbukaan informasi dalam proses seleksi menjadi ahli fikih yaitu: (i) daftar nama peserta lolos Pro Hire; dan (ii) kualifikasi minimum kesehatan dalam proses seleksi jabatan Ahli Fikih. Sehubungan dengan permintaan dimaksud, izinkan kami untuk menyampaikan penjelasan kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut: 119 a. Daftar Nama Peserta Lolos Dalam proses penerimaan pegawai Pro Hire, daftar peserta yang lulus maupun yang tidak lulus disampaikan langsung kepada masing-masing peserta yang mengikuti seleksi penerimaan pegawai. Hal ini dilaksanakan dengan pertimbangan: 1) Penerimaan pegawai Pro Hire BI memiliki persyaratan yang spesifik dengan kualifikasi tertentu dan terbatas pesertanya. 2) Menghindari oknum yang tidak bertanggungjawab yang mengatasnamakan BI yang menghubungi peserta dan mengaku dapat meloloskan peserta untuk masuk menjadi pegawai BI. 3) Beberapa pertimbangan lain yang mendasari hal tersebut: 1) Mendukung implementasi UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) guna melindungi privasi kandidat/pelamar; 2) Best practice yang dilakukan oleh Lembaga/Institusi Non Pemerintahan di Indonesia maupun di dunia, yang melakukan pengumuman hasil per tahapan seleksi dilakukan secara langsung ke email pribadi kandidat dan/atau melalui website recruitment official; dan 3) Kewaspadaan terhadap ancaman kejahatan siber, mempertimbangkan bahwa pencatuman nama lengkap dapat digunakan sebagai kata kunci pencarian yang dapat disalahgunakan untuk pencurian identitas, penargetan oleh pihak ketiga, dan penipuan. b. Persyaratan kualifikasi minimum kesehatan yang diumumkan BI telah menetapkan kualifikasi umum yang harus dipenuhi oleh seluruh pelamar yang diumumkan secara terbuka melalui laman https://ppm- rekrutmen.com/prohirebi2023/pendaftaran#ekonomi-syariah yang dapat diakses melalui laman www.bi.go.id dengan tautan https://ppm- rekrutmen.com/prohirebi2023. Adapun kualifikasi minimum kesehatan bersifat rahasia dan tidak dipublikasikan dengan pertimbangan: 1) Agar para pelamar senantiasa menjaga gaya hidup sehat bukan hanya sekedar pada saat menjelang tes. 120 2) Kualifikasi minimum kesehatan atau indikator kesehatan merupakan hal yang umum dan dapat diketahui oleh tiap-tiap orang. 3) Merupakan strategi untuk mendapatkan sumber daya manusia yang terbaik. 4) Menghindari risiko diskriminasi dan stigmatisme terhadap individu yang mungkin memiliki kondisi kesehatan tertentu, agar tidak mempengaruhi peluang pekerjaan atau memicu perlakuan tidak adil dalam berbagai aspek kehidupan bagi kandidat/pelamar. III. TANGGAPAN BI DALAM PROVISI PEMOHON TERKAIT PENUNDAAN PENGANGKATAN PEGAWAI BI DENGAN JABATAN MANAJER AHLI FIKIH DALAM PROSES SELEKSI TAHUN 2023 HINGGA TERDAPAT PUTUSAN AKHIR MAHKAMAH KONSTITUSI Berkenaan dengan provisi Pemohon terkait penundaan pengangkatan pegawai BI dengan jabatan Manajer Ahli Fikih dalam proses seleksi hingga terdapat putusan akhir MK, kami berpandangan hal-hal sebagai berikut: a. Sesuai Pasal 10 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili tingkat pertama dan terakhir sebagaimana Pasal 10 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi hanya terbatas pada perkara terkait: 1) pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; 2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang diberikan UUD NRI 1945; 3) memutus pembubaran partai politik; dan 4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam hal ini permintaan Pemohon dalam provisi terkait permintaan penundaan pengangkatan pegawai BI dengan jabatan Ahli Fikih yang lolos dalam proses seleksi tahun 2023 menjadi tidak tepat karena hal ini bukan menjadi ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diuraikan dalam Moch. Machfud MD dalam buku “Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu”, menjelaskan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi antara lain membatalkan norma dalam judicial review undang-undang terhadap UUD NRI 1945 atau membiarkan norma yang diberlakukan oleh lembaga legislatif tetap berlaku dengan menggunakan original intent UUD NRI 1945 sebagai tolak ukurnya. 121 (Moch. Machfud MD, Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu, 2009: 280). b. Keputusan peserta yang lulus proses seleksi pegawai Pro Hire 2023 merupakan objek gugatan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PTUN). Adapun keputusan peserta yang lulus proses seleksi pegawai Pro Hire 2023 dimaksud merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dari Pejabat Tata Usaha Negara BI yang bersifat konkrit, individual dan final, sehingga memenuhi pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN yang berbunyi: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” Selain itu, dalam Pasal 47 UU PTUN diatur bahwa: “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara” dan dalam Pasal 1 angka 1 UU PTUN dijelaskan pengertian bahwa: “Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara”. Berdasarkan ketentuan UU PTUN tersebut di atas, dalam hal provisi Pemohon terkait penundaan pengangkatan pegawai BI dengan jabatan Manajer Ahli Fikih dalam proses seleksi hingga terdapat putusan akhir Mahkamah Konstitusi, maka kewenangan memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa dalam perkara a quo merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara. c. Dengan berlakunya: 1) UU Administrasi Pemerintahan yang mengatur mengenai kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang 122 dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan asas-asas lainnya (vide Pasal 10 jo. Pasal 21 UU Administrasi Pemerintahan); dan 2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), maka pengadilan yang berwenang mengadili sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. d. Saat ini lowongan Ahli Fikih di BI telah terisi oleh peserta lainnya yang memperoleh hasil terbaik dalam setiap tahapan seleksi sesuai kualifikasi role/jabatan yang dibuka, serta telah diangkat menjadi pegawai BI. Sehingga provisi Pemohon yang meminta menunda pengangkatan pegawai BI sebagai ahli fikih akan mencederai hak seseorang untuk mendapatkan penghidupan yang layak sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Bank Indonesia memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitusional review) ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP terhadap UUD NRI 1945 yang diajukan Pemohon dalam hal ini Sdr. Rega Felix, dapat memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menerima keterangan BI secara keseluruhan. 2. Menolak permohonan pengujian Pemohon yang menyangkut permohonan PUU atas pengujian Undang-Undang (PUU) atas Pasal 18 ayat (2) huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap UUD NRI 1945. 123 3. Menyatakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI 1945. 4. Menolak provisi Pemohon terkait perintah kepada BI dan/atau lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa informasi untuk menunda pelaksanaan kewenangan terhadap proses keberatan dan/atau sengketa informasi antara Pemohon dengan BI yang diajukan Pemohon hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi. 5. Menolak provisi Pemohon untuk menunda pengangkatan pegawai BI dengan jabatan Manajer Ahli Fikih dalam proses seleksi tahun 2023 hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan a quo. Dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Untuk melengkapi keterangannya Pemberi Keterangan Bank Indonesia mengajukan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut: A. POKOK PENJELASAN TAMBAHAN 1. Dasar Hukum Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia di Bank Indonesia Berdasarkan Pasal 7 UU No. 23 Tahun 1999 tentang BI sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU BI), BI merupakan bank sentral yang memiliki tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, BI mempunyai tugas yaitu: a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan; b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial. 124 Dalam melaksanakan tugasnya tersebut BI berwenang melaksanakan manajemen sumber daya manusia guna mendukung tugas dan kewenangan BI untuk mencapai visi dan misi BI. Hal dimaksud diatur dalam Pasal 44 UU BI yang berbunyi sebagai berikut: “(1) Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia. (2) Dewan Gubernur menetapkan peraturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, pensiun dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pegawai Bank Indonesia. (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.” Untuk menghadapi perubahan perekonomian dan Keuangan global, perkembangan sistem informasi, karakteristik angkatan kerja, modernisasi, dan digitalisasi proses kerja melalui penajaman visi, misi, dan strategi BI, diperlukan peningkatan kapabilitas sumber daya manusia yang dilakukan melalui pergerakan karier yang sistematis dan terstruktur sesuai dengan arah dan strategi organisasi. Selain itu guna meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia yang lebih baik untuk memperoleh dan menciptakan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, memiliki kepemimpinan yang kuat, dan berakhlak mulia, Bank Indonesia menetapkan Peraturan Dewan Gubernur Nomor 22/6/PDG/2020 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Gubernur No.24/8/PDG/2022 (PDG MSDM) (Bukti-1). PDG MSDM dimaksud mengatur ruang lingkup manajemen sumber daya manusia yang meliputi fungsi: a. perencanaan sumber daya manusia; b. pemenuhan sumber daya manusia; c. pengembangan pegawai; dan d. pemeliharaan sumber daya manusia. Selanjutnya, untuk penguatan kebijakan sumber daya manusia melalui pemenuhan sumber daya manusia untuk menjamin ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan organisasi, BI menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern Nomor 125 21/38/PADG Intern/2019 tentang Pemenuhan Sumber Daya Manusia Bank Indonesia dari Eksternal yang diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern Nomor 22/62/PADG Intern/2020 (PADG Intern Rekrutmen Eksternal). PADG Intern Rekrutmen Eksternal antara lain mengatur mengenai rekrutmen sumber daya manusia di BI untuk mengisi jabatan tertentu dengan kandidat terbaik yang berasal dari eksternal BI secara tepat kuantitas, tepat kualitas, tepat posisi, tepat komposisi, dan mempertimbangkan ketersediaan anggaran berdasarkan perencanaan SDM. Pemenuhan sumber daya manusia dari pihak eksternal dilakukan dengan proses rekrutmen dari jalur antara lain: (i) PCPM, (ii) General Hire; (iii) dan Special Hire yang terdiri atas (1) Pro Hire dan (2) Experienced Hire. Jalur rekrutmen jabatan Pro Hire merupakan jalur rekrutmen untuk mengisi kebutuhan pegawai pada segmen jabatan officer dengan pangkat Asisten Manajer sampai dengan Asisten Direktur. Sedangkan rekrutmen jabatan Experienced Hire merupakan jalur rekrutmen untuk mengisi kebutuhan pegawai pada segmen jabatan Officer paling rendah untuk pangkat Deputi Direktur atau yang setingkat untuk jabatan struktural, jabatan fungsional, dan jabatan spesialis, dengan pengalaman kerja dan kompetensi khusus sesuai dengan kebutuhan BI. Dalam proses pemenuhan sumber daya manusia dimaksud, BI dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga independen lainnya untuk proses rekrutmen, antara lain untuk: tahapan proses seleksi administrasi, seleksi potensi dan kompetensi, seleksi psikologi, seleksi kesehatan dan psikiatri, serta seleksi akhir. 2. Pengumuman Daftar Nama Peserta yang Lulus Seleksi dalam Pemenuhan Sumber Daya Manusia untuk Menduduki Jabatan sebagai Ahli Fikih melalui Jalur Rekrutmen Pro Hire Dalam permohonan pengujian materiil UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) terhadap UUD NRI 1945, kami memahami bahwa salah satu permintaan terkait keterbukaan informasi dalam proses seleksi menjadi ahli fikih yaitu daftar nama peserta lolos Pro Hire. Sehubungan dengan permintaan dimaksud, izinkan kami untuk 126 menyampaikan penjelasan tambahan kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut: a. PADG Intern Rekrutmen Eksternal mengatur mengenai pelaksanaan strategi rekrutmen untuk memperoleh kandidat pegawai yang telah memiliki kompetensi dan pengalaman khusus yang dibutuhkan BI, seperti rekrutmen Ahli Fikih sebagaimana proses rekrutmen pegawai untuk jalur Pro Hire pada bulan Mei tahun 2023. Persetujuan prinsip proses rekrutmen pegawai untuk jalur Pro Hire disetujui oleh Anggota Dewan Gubernur yang membawahkan Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia, yang kemudian rincian persyaratan kandidat dituangkan dalam Terms of Reference (ToR) yang disetujui oleh Pemimpin Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia. b. Penetapan metode penerimaan sampai dengan pengumuman kelulusan proses seleksi jabatan sebagai Ahli Fikih secara teknis dirinci dalam Terms of Reference (ToR) atau Kerangka Acuan Kerja yang ditandatangani oleh Kepala Kepala Departemen Sumber Daya Manusia BI, sesuai pendelegasian wewenang yang diatur dalam PADG Rekrutmen Eksternal. Dalam ToR dimaksud, BI memilih metode penyampaian pengumuman kelulusan setiap kandidat peserta dengan cara menyampaikan langsung kepada setiap peserta yang mengikuti seleksi penerimaan untuk menjadi pegawai BI (dhi. Jalur Pro Hire) (Bukti- 2). c. Metode penyampaian yang dilakukan secara langsung ke setiap peserta seleksi dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut: 1) Best practice yang dilakukan oleh Lembaga/Institusi non pemerintahan di Indonesia maupun di dunia, yang melakukan pengumuman hasil per tahapan seleksi dilakukan secara langsung ke email pribadi kandidat dan/atau melalui website recruitment official, sebagai contoh: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bank Sentral Negara Lain: Bank Of England (BoE) dengan tautan https://www.bankofengland.co.uk/careers/information- for-job-applicants, Federal Reserve (US) dengan tautan 127 https://www.federalreserve.gov/careers-faqs.htm, Bank of India dengan tautan https://bankofindia.co.in/documents/20121/0/Notice- Advt.+for+HR+consultant.pdf. 2) Kewaspadaan terhadap ancaman kejahatan siber, mempertimbangkan bahwa pencantuman nama lengkap dapat digunakan sebagai kata kunci pencarian yang dapat disalahgunakan untuk pencurian identitas, penargetan oleh pihak ketiga, dan penipuan. Pengalaman yang pernah terjadi ketika BI memutuskan untuk mempublikasikan secara luas terkait hasil proses seleksi adalah sebagai berikut: (a) Kasus Pemanfaatan Data oleh Travel Agen Data para peserta yang lolos pada tahapan seleksi tertentu yang berasal dari luar Jakarta, dimanfaatkan oleh sebuah travel agen dengan mengkombinasikan informasi yang dipublikasikan oleh BI tersebut dengan informasi yang didapatkan dari internet, sehingga para peserta dihubungi oleh travel agen dengan tujuan menawarkan tiket serta akomodasi selama mengikuti seleksi penerimaan sumber daya manusia BI. (b) Kasus Penipuan Bimbingan Belajar Para peserta yang lolos pada tahapan seleksi tertentu dapat dihubungi oleh bimbingan belajar yang mengaku dapat memberikan bimbingan tes dengan tingkat keberhasilan 100% lolos seleksi BI, dengan syarat para peserta harus mentransfer nominal sejumlah tertentu. Ketatnya seleksi rekrutmen BI yang pada umumnya memiliki rasio antara pelamar yang diterima dengan jumlah pelamar keseluruhan sebesar 1:1.000, menjadikan tawaran bimbingan belajar tersebut adalah sesuatu hal yang menggiurkan. (c) Kebocoran data nama dan identitas para peserta rekrutmen BI Terdapat kebocoran data nama dan identitas peserta rekrutmen BI di platform Scribd yang diunggah oleh orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga dapat diakses secara luas dan 128 bebas oleh siapapun tanpa adanya legal akses. Platform ini merupakan perpustakaan dokumen digital dengan server berbasis di Amerika Serikat yang telah mengelola lebih dari 170 juta dokumen. d. Sebagai informasi bahwa BI membuka lowongan hanya untuk menduduki 1 (satu) jabatan sebagai Ahli Fikih yang memiliki persyaratan yang spesifik dengan kualifikasi tertentu dan terbatas pesertanya sehingga menurut hemat kami bahwa hal dimaksud menjadi selaras bila disampaikan pengumuman dimaksud langsung disampaikan kepada peserta yang mengikuti seleksi. 3. Permintaan Hasil Tes Kesehatan dan Psikiatri Pribadi Pemohon i.c Sdr. Rega Felix kepada BI dalam Proses Rekrutmen Ahli Fikih melalui Jalur Pro Hire Pemohon pengajuan PUU dalam perkara ini i.c. Sdr. Rega Felix merupakan salah satu pelamar yang kemudian mengikuti proses seleksi penerimaan pegawai Ahli Fikih Islam di BI, namun dinyatakan tidak lolos seleksi pada tes tahap kesehatan dan psikiatri. Pengambilan keputusan ketidaklulusan yang bersangkutan didasarkan atas rekomendasi dokter dan psikiatri independen. Atas dasar tes tahap kesehatan dan psikiatri tersebut, Pemohon i.c. Sdr. Rega Felix menyampaikan surat kepada BI pada tanggal 29 Juli 2023 perihal Permohonan Informasi Publik Mengenai Hasil Tes Rekrutmen Jalur Pro Hire Posisi Manajer Ahli Fikih (Ekonomi Syariah) Tahun 2023. Adapun permintaan yang dimohonkan Sdr. Rega Felix kepada BI dalam surat tersebut adalah sebagai berikut: a. hasil tes kesehatan dan psikiatri pribadi seleksi Pro Hire 2023; b. surat keputusan BI yang menyatakan penolakan dalam proses seleksi Pro Hire 2023; c. syarat kualifikasi kesehatan dan psikiatri; dan d. daftar peserta yang lolos dalam setiap tahapan seleksi sampai dengan diterima sebagai pegawai BI. BI sebagai lembaga publik yang menjunjung keterbukaan informasi publik sebagai amanat dalam UU KIP, kemudian merespon permohonan 129 dimaksud melalui surat No.25/58/DKom-GSPK/Srt/B tanggal 9 Agustus 2023 dan menyampaikan surat kepada Pemohon bahwa permohonan informasi berupa hasil tes dan psikiatri dapat di sampaikan kepada Pemohon dan Pemohon diundang untuk datang langsung ke ruang Layanan Informasi Publik (Visitor Center) BI agar pemohon dapat melihat, mendengarkan, serta mencatat informasi yang dimohonkan secara langsung. Adapun penyampaian secara langsung kepada Pemohon i.c. Sdr. Rega Felix berkait dengan hasil tes kesehatan dan psikiatri Pemohon i.c. Sdr. Rega Felix serta informasi lainnya yang diperlukan, sepanjang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan khususnya UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP). Sebelum mengikuti seleksi kesehatan dan psikiatri yang menjadi bagian dari proses seleksi rekrutmen calon Ahli Fiqih di BI, Sdr. Rega Felix telah menandatangani surat pernyataan kesediaan menjalani pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan merupakan milik BI, serta akan menerima sepenuhnya dan tidak akan mengajukan keberatan dan/atau tuntutan dalam bentuk apa pun atas proses dan keputusan hasil pemeriksaan Kesehatan yang dilakukan sesuai standar penerimaan BI. B. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan keterangan tersebut di atas, BI memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitusional review) ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP terhadap UUD NRI 1945 yang diajukan Pemohon dalam hal ini Sdr. Rega Felix, dapat memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menerima keterangan tambahan BI menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan BI dalam pokok permohonan secara keseluruhan. 2. Menolak permohonan pengujian Pemohon yang menyangkut permohonan PUU atas pengujian Undang-Undang (PUU) atas Pasal 18 ayat (2) huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap UUD NRI 1945. 130 3. Menyatakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI 1945. 4. Menolak provisi Pemohon terkait perintah kepada BI dan/atau lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa informasi untuk menunda pelaksanaan kewenangan terhadap proses keberatan dan/atau sengketa informasi antara Pemohon dengan BI yang diajukan Pemohon hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi. 5. Menolak provisi Pemohon untuk menunda pengangkatan pegawai BI dengan jabatan Manajer Ahli Fikih dalam proses seleksi tahun 2023 hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan a quo. Dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.6] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pemberi Keterangan Bank Indonesia mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan PK-2 sebagai berikut: [2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemberi Keterangan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 19 Februari 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Februari 2024 dan 20 Februari 2024 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 20 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: Bukti PK- 1 : Fotokopi print-out persyaratan dan pendaftaran rekruitmen dan seleksi bank Indonesia; Bukti PK- 2 : Fotokopi surat balasan dari Bank Indonesia kepada Sdr. Rega Felix Nomor 25/58/DKom-GSPK/Srt/B, perihal Permintaan Informasi; Bukti Tambahan PK-1 : Fotokopi Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 22/6/PDG/2020 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia; Bukti Tambahan PK-2 : Fotokopi Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 24/8/PDG/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Gubernur Nomor 22/6/PDG/2020 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia. 131 A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) 1. Bahwa kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam mengajukan pengujian materiil undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut UU MK, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terahir diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, diatur sebagai berikut: Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yaitu: Ayat (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; 132 c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan mengenai legal standing sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia. Izinkan, kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon dalam permohonannya pada paragraf 2.5 sampai dengan paragraf 2.11 halaman 4 sampai dengan halaman 6, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa atas proses seleksi penerimaan kerja yang pernah diikuti oleh Pemohon dan terahir mengikuti seleksi di Bank Indonesia sebagai dasar adanya “Anggapan” kerugian konstitusional akibat ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP. b. Bahwa dalil Pemohon dalam paragraf 2.12 dan paragraf 2.13 halaman 6 sampai dengan halaman 7 yang menghubungkan tidak lolosnya Pemohon dalam mengikuti proses seleksi di Bank Indonesia baik secara tersirat maupun tersurat karena proses seleksi bersifat eksklusif dan tertutup dengan dalil bahwa Pemohon telah meminta informasi mengenai tidak lolosnya Pemohon dalam seleksi tersebut, namun Bank Indonesia menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon merupakan informasi yang dikecualikan sehingga dalil Pemohon sebagaimana dalam paragraf 2.15 yang “menduga” hal ini disebabkan karena ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP. c. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut dalam mendudukan dirinya memiliki kedudukan hukum [legal standing] dalam mengajukan pengujian meteriil atas UU KIP, sangatlah tidak beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat (2) Peraturan 133 Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, karena dalil-dalil Pemohon yang diuraikan dalam dan kronologi permohonan Pemohon tidak ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional baik yang bersifat spesifik, potensial terhadap tidak lolosnya Pemohon dalam mengikuti proses seleksi yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP. d. Bahwa dalil Pemohon yang mendudukan dirinya memiliki legal standing dalam mengajukan uji meteriil dengan menghubung-hubungkan tidak lolosnya mengikuti proses seleksi di Bank Indonesia, sangatlah tidak beralasan secara hukum dan tidak ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional yang dialami Pemohon dalam proses seleksi tersebut dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP. 3. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 dan 2 di atas, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstusi Republik Indonesia, kami berpendapat bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan uji materiil karena tidak terdapat kerugian konstitusional yang dilanggar terhadap adanya ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP, oleh karena itu, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitus Republik Indonesia untuk memutuskan setidak-tidaknya tidak menerima permohonan Pemohon. B. Pokok Permohonan Pemohon TIDAK ADA CAUSAL VERBAND ANTARA TIDAK LOLOSNYA PEMOHON DALAM MENGIKUTI SELEKSI PEGAWAI DI BANK INDONESIA DENGAN KETENTUAN PASAL 18 AYAT (2) HURUF B UU KIP 1. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang diuraikan pada kedudukan hukum (legal standing) maupun dalam pokok permohonannya mengenai tidak lolosnya Pemohon dalam proses seleksi pada Bank Indonesia dengan tidak diberikannya informasi yang diminta Pemohon dengan alasan bahwa informasi yang diminta sebagai informasi dikecualikan yang “diduga” oleh Pemohon bahwa hal tersebut dikarenakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP adalah dua hal yang berbeda. 134 2. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkan kami menerangkan mekanisme memperoleh informasi dan proses penyelesaian sengketa informasi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) juncto Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), sebagai berikut: Mekanisme Memperoleh Informasi Subyek Mekanisme Keterangan Ketentuan Pemohon Pemohon dapat mengajukan Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Publik PPID Wajib memberikan jawaban dalam jangka waktu paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan dan dapat diperpanjang 7 hari kerja. Pasal 22 ayat (7) UU KIP juncto Pasal 31 ayat (3) Perki SLIP Pemohon Apabila, PPID tidak memberikan jawban atau jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan informasi yang diminta. Pemohon berhak mengajukan keberatan kepada Atasan PPID. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan keberatan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan Pasal 36 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 44 ayat (1) Perki SLIP Pemohon Apabila, atasan tidak memberikan tanggapan atas keberatan atau diberikan tanggapan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi diajukan dalam jangka waktu 14 hari kerja Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 13 Perki PPSIP 135 atas keberatan namun tidak sesuai dengan informasi yang diminta. Pemohon dapat mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi yang Berwenang (Komisi Informasi Pusat memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa informasi dengan Termohon Badan Publik Pusat, sedangkan Komisi Informasi Provinsi terhadap Termohon Badan Publik Tingkat Provinsi) sejak diterimanya tanggapan keberatan dari Atasan PPID, atau sejak berakhirnya kewajiban Termohon memberikan tanggapan atas keberatan. 136 Flow 1. Alur Permintaa Informasi Publik Flow 2. Alur Keberatan Atas Permintaan Informasi Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Subyek Tahapan Keterangan Ketentuan Komisi Informasi Dalam hal Komisi Informasi menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi. Komisi Informasi akan melakukan verifikasi permohonan. Jika lengkap, akan diregistrasi dan register permohonan disampaikan kepada Pemohon dalam jangka Pasal 17 ayat (4) Perki PPSIP 137 waktu 3 hari kerja sejak diterimanya permohonan. Memanggil Para Pihak untuk diselenggarakan Pemeriksaan Awal Tehitung sejak 3 hari kerja setelah permohonan diregistrasi. Dalam jangka waktu 14 hari kerja, pemohon akan dipanggil sidang Pemeriksaan Awal. Pasal 38 ayat (1) UU KIP juncto Pasal 24 ayat (2) Perki PPSIP Sidang Pemeriksaan Awal memeriksa: a. Kewenangan Komisi Informasi b. Legal Standing Pemohon dan Termohon c. Jangka Waktu Permohonan Jika dalam Pemeriksaan Awal materi pemeriksaan telah sesuai ketentuan UU KIP dan Perki PPSIP akan dilanjutkan pada tahap penyelesaian sengketa melalui Mediasi jika, alasan permohonan tidak berkaitan dengan pengecualian informasi. Melalui Ajudikasi Nonlitigasi, apabila alasan Pasal 35, Pasal 36 Perki PPSIP 138 permohonan berkaitan dengan penolakan permintaan informasi karena informasi dikecualikan Putusan Sengketa Informasi terdiri dari: a. Putusan Mediasi; dan/atau b. Ajudikasi Nonlitigasi Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat diselesaikan dalam jangka waktu 100 hari kerja. Pasal 40 ayat (3), Pasal 46 UU KIP juncto Pasal 47, Pasal 58, Pasal 59 Perki PPSIP. Flow 3. Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 139 3. Bahwa berdasarkan penjelasan pada angka 2 di atas, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Izinkan kami memberi pendapat bahwa Permohonan Pengujian Materiil yang diajukan Pemohon dengan menghubungkan tidak lolosnya Pemohon dalam mengukuti proses seleksi di Bank Indonesia dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP, jelas tidak berdasar hukum dan tidak ada sebab akibat (causal verband) dengan kejadian yang dialami oleh Pemohon dan batu uji yang dijadikan dasar permohonan Pemohon karena tidak lolos seleksi pada Bank Indonesia yaitu Pasal 27 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD NRI 1945, sama sekali tidak ada hubungan sebab akibat dan tidak lolosnya Pemohon mengikuti poroses seleksi di Bank Indonesia tidak terdapat adanya kerugian karena ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP. Hal ini berdasarkan fakta, bahwa upaya hukum yang ditempuh oleh Pemohon karena tidak mendapatkan informasi dari Bank Indonesia kemudian mengajukan Permohonan Uji Materill ke Mahkamah Konstitusi jelas menandakan bahwa Pemohon tidak memahami secara utuh mekanisme dalam proses akses informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP juncto Perki SLIP. Sesuai dengan ketentuan UU KIP juncto Perki SLIP, dalam hal Pemohon tidak mendapatkan informasi karena Bank Indonesia mengecualikan informasi yang diminta, maka Upaya yang dapat ditempuh adalah dengan cara mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi dan melalui proses penyelesaian sengketa informasi tersebut, Komisi Informasi akan menilai di dalam putusan yang akan dihasilkan bahwa informasi yang diminta Pemohon merupakan informasi yang bersifat terbuka atau dikecualikan. 4. Bahwa berdasakan penjelasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3. Kami berpendapat bahwa tidak lolosnya Pemohon dalam mengikuti seleksi di Bank Indonesia bukanlah karena ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP dan jika Pemohon dalam dalilnya telah mengajukan permintaan informasi kepada Bank Indonesia dan tidak menerima informasi yang diminta, seharusnya mekanisme yang dapat ditempuh oleh Pemohon berdasarkan UU KIP juncto Perki SLIP Juncto Perki PPSIP adalah dengan 140 cara mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi yang berwenang, bukan mengajukan permohonan pengujian materiil ke Mahkamah Konstitusi karena tidak mendapatkan informasi yang diminta kepada Bank Indonesia dengan alasan informasi dikecualikan, terlebih Pemohon hanya “Menduga” karena adanya ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP. 5. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana dalam pokok permohonannya pada paragraf 3.11 s.d paragraf 3.14 halaman 15 s.d halaman 17, yang pada intinya Pemohon mendalilkan tidak mendapat tanggapan tertulis atas permohonan informasi dari tempat Pemohon melamar pekerjaan yakni Bank Indonesia sehingga Pemohon tidak dapat mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi. Yang Maulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami berpendapat bahwa dalil Pemohon tersebut tidak berdasar karena ketentuan Pasal 35 ayat (1), Pasal 36, dan Pasal 37 UU KIP juncto Pasal 13 huruf b Perki SLIP yang pada intinya mengatur antara lain bahwa dengan ada atau tidak adanya tanggapan atas keberatan oleh Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Publik yang bersangkutan, Pemohon tetap dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi sesuai dengan kewenangannya. POKOK PERMOHON OBSCUUR LIBEL 6. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kami berpendapat bahwa, permohonan uji materiil yang diajukan Pemohon dengan dalil yang dialami oleh Pemohon berkaitan dengan seleksi penerimaan pegawai pada Bank Indonesia kemudian dihubungkan dengan jaminan terhadap hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kewajiban bela negara, tidak diperolehnya informasi yang diminta Pemohon kepada Bank Indonesia dan “menduga” tidak menerima informasi karena ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP, semakin meyakinkan kami, bahwa Pemohon tidak memahami baik secara filosif, sosiologis dan yuridis terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP. Dalam beberapa kasus permintaan informasi yang berkaitan dengan hasil proses seleksi pernah disidangkan oleh Komisi Informasi Pusat yaitu dalam sengketa informasi antara Pemohon Gito Purnomo terhadap Termohon 141 Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor Putusan 329/VIII/KIP-PS-A/2011 (Vide Bukti 1) dan Putusan Sengketa Informasi Nomor 153/V/KIP-PS-A/2011 antara Pemohon Lembaga Bantuan Hukum – Medan terhadap Termohon Pemerintah Kota Medan (Vide Bukti 2). Dalam kasus sengketa informasi a quo adalah berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan dalam jabatan seseorang dan proses seleksi penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara. Bahwa dalam dua kasus tersebut, Pemohon sama- sama ingin mengetahui adanya hasil evaluasi pelaksanaan dalam jabatan dan hasil dari proses seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang tidak mendapatkan informasi dari Termohon karena dinilai informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan. Pada akhirnya, Upaya yang ditempuh oleh Pemohon adalah dengan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat sesuai dengan ketentuan UU KIP juncto Perki PPSIP tidak seperti Pemohon dalam Uji Materiil ini yang menempuh permohonan ke Mahkamah Konstitusi dengan berdasarkan dugaan adanya kerugian konstitusi disebabkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP, yang menurut hemat Kami bahwa upaya Pemohon jelas tidak berdasar hukum karena tidak ada sebab akibat tidak lolosnya Pemohon mengikuti proses seleksi di Bank Indonesia dengan tidak memperolehnya informasi dari Bank Indonesia karena informasi yang diminta merupakan informasi dikecualikan yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP. 7. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP pada dasarnya adalah memberikan jaminan, perlindungan dan pemenuhan informasi terhadap hak setiap orang untuk mengetahui informasi posisi seseorang dalam jabatan publik yang diatur dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h UU KIP. Dalam Penjelasan UU KIP, Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP memang dikatakan cukup jelas. Namun, dalam memorie van toelichting Rapat RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik tanggal 15 Januari 2007, posisi seseorang dalam jabatan publik dimaknai bahwa “jabatan publik yang telah diisi seseorang secara definitif. Apabila tidak dimaknai demikian, penerapan norma ini berpotensi digunakan untuk mengungkap informasi pribadi 142 seseorang yang seharusnya dirahasiakan dengan penjelasan sebagai berikut: a. ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a UU KIP mengatur pengungkapan informasi yang diatur dalam Pasal 17 huruf h UU KIP untuk setiap orang secara umum sepanjang pihak yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis. b. Sedangkan, ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP mengatur pengungkapan informasi yang diatur dalam Pasal 17 huruf h UU KIP khusus bagi seseorang yang telah menduduki jabatan publik. c. dalam petitumnya, Pemohon ingin mengungkapkan informasi yang diatur dalam Pasal 17 huruf h UU KIP melalui ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP bagi seseorang pada tahap seleksi seharusnya menjadi ranah pengaturan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a UU KIP karena seseorang tersebut masih belum secara definitif menduduki jabatan publik, sehingga masih digolongkan sebagai setiap orang secara umum yang memerlukan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. d. Apabila Pemohon menafsirkan informasi milik seseorang yang masih dalam tahap seleksi dan belum secara definitif menduduki jabatan publik juga termasuk cakupan frasa “posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik”, sehingga dapat diungkapkan melalui ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP merupakan usaha Pemohon dalam mencampuradukkan pengaturan 2 (dua) hal yang sangat berbeda yang kemudian berujung pada ketidakjelasan makna dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU KIP dan menegasikan kewajiban adanya persetujuan tertulis dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a UU KIP. e. Pengungkapan informasi sebagaimana diatur dalam ketentuan a quo UU KIP tersebut juga berkaitan dengan posisi seseorang sebagai subjek data pribadi, sehingga ada hak asasi manusia lain yang perlu diperhatikan dan dijamin pemenuhannya, yaitu hak untuk memperoleh perlindungan terhadap diri sendiri dan untuk memperoleh rasa aman sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. 8. Bahwa dengan mendasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan 6, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik 143 Indonesia. Kami berpendapat bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas kerugian konstitusional yang dialami dan permohonan pengujian materiil tidak diuraikan secara jelas, cermat, detail terhadap kerugian konstitusional yang dialami yaitu dalam hal ini apakah Pemohon dirugikan karena tidak mendapat pekerjaan atau karena tidak mendapatkan informasi yang diinginkan, sehingga menurut kami terkait dengan dalil kerugian Pemohon dapat dinyatakan tidak jelas (obscuur libel). C. Kesimpulan Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, baik pada bagian A mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dan bagian B mengenai Pokok Permohonan Pemohon atas materi permohonan yang dimohonkan untuk diuji, dapat kami simpulkan bahwa: PEMOHON TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING 1. Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai Pihak yang memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) sebagaimana diatur dalam 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dikarenakan: a. Pemohon tidak mengalami kerugian akibat berlakunya ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP namun hal yang dialami oleh Pemohon merupakan akibat dari implementasi norma. b. Kronologi Pemohon tidak berkaitan dengan adanya hak konstitusional Pemohon yang dirugikan, bersifat spesifik, potensial terhadap tidak lolosnya Pemohon dalam mengikuti proses seleksi yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP. POKOK PERMOHON OBSCUUR LIBEL 2. Bahwa permohonan pengujian materiil tidak diuraikan secara jelas, cermat, detail terhadap kerugian konstitusional yang dialami yaitu dalam hal ini apakah Pemohon dirugikan karena tidak mendapat pekerjaan atau karena tidak mendapatkan informasi yang diinginkan, sehingga menurut kami terkait 144 dengan dalil kerugian Pemohon dapat dinyatakan tidak jelas (obscuur libel), karena: a. Tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP antara hal yang dialami Pemohon dengan kerugian hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI 1945. b. Hak konstitusional Pemohon yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI 1945 tidak dihalangi dan tidak dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP. D. Petitum Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Kami memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitusional review) ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Komisi Informasi Pusat secara keseluruhan; dan 4. Menyatakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28F Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). 145 [2.8] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pemberi Keterangan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan PK-2 sebagai berikut: [2.9] Menimbang bahwa Pemohon, Presiden dan Pemberi Keterangan Bank Indonesia menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah masing- masing pada tanggal 27 Februari 2024 dan 28 Februari 2024 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagai berikut: 1. Kesimpulan Pemohon 1. Pada tahun 2014 Pemohon lulus sarjana, dan sebagai lulusan baru tentu selanjutnya Pemohon mendaftar kerja di bidang yang liniear. Saat itu, Pemohon mengikuti CPNS dan mendapatkan skor cukup tinggi hingga mengikuti seleksi wawancara akhir. Namun, Pemohon harus menerima tidak lolos pada tahap wawancara akhir. Pemohon berfikir mungkin perlu memantaskan diri agar dapat diterima kerja di pemerintahan, oleh karena itu Pemohon terus belajar agar menjadi pantas sembari terus mengikuti kesempatan yang ada. Setelah itu, Pemohon memiliki pengalaman di bidang ekonomi syariah dan mempelajarinya, lalu Pemohon mencoba mendaftar KNEKS, namun tidak mengetahui hasilnya. Karena tidak ada kesempatan untuk mendapatkan kerja di bidangnya, Pemohon tetap mengamalkan ilmu yang diterimanya agar berguna melalui Mahkamah Konstitusi. Pemohon mencoba menguraikan permasalahan mendasar dalam perbankan syariah yaitu permasalahan konsep hak milik dalam transaksi perbankan syariah serta permasalahan model lembaga fatwa di Indonesia. Dalam persidangan, Pemohon mengalami penolakan oleh berbagai lembaga negara termasuk Bank Indonesia, hingga akhirnya permohonan Pemohon ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, setelah itu ternyata apa yang Pemohon perjuangkan kemudian ada di dalam UU Bukti PK- 1 : Fotokopi Putusan sengketa informasi antara Pemohon Gito Purnomo terhadap Termohon Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor Putusan 329/VIII/KIP-PS-A/2011; Bukti PK- 2 : Fotokopi Putusan Sengketa Informasi Nomor 153/V/KIP-PS- A/2011 antara Pemohon Lembaga Bantuan Hukum-Medan terhadap Termohon Pemerintah Kota Medan. 146 P2SK dan UU Cipta Kerja. Pemohon sangat bersyukur dan berharap kebijakan tersebut menjadi salah satu solusi atas permasalahan ekonomi syariah selama ini. 2. Begitu ada kesempatan kerja di Bank Indonesia di bidang ekonomi syariah, Pemohon segera melamar. Pemohon berpikir mungkin sudah ada kesempatan bagi Pemohon mengingat Pemohon sudah menunggu dan terus mencoba selama hampir 10 tahun. Pemohon dinyatakan lolos berbagai tahapan, namun ternyata dinyatakan tidak lolos pada tahapan kesehatan. Pemohon merasakan kejanggalan karena tidak pernah mengetahui daftar nama peserta serta persyaratan kualifikasi minimum yang jelas, kemudian dipersyaratkan untuk menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut dalam bentuk apapun terhadap Keputusan Bank Indonesia (Bukti P-24). Ternyata tiba – tiba Pemohon dinyatakan tidak lolos karena tidak sehat. Kecurigaan tersebut membawa Pemohon untuk meminta hasil seleksi, serta daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum yang mana Pemohon hanya diperlihatkan hasil tes kesehatan Pemohon saja di mana terdapat penyakit tertentu. Setelah Pemohon periksa di dokter lainnya, ternyata penyakit tersebut tidak ada. Kemudian, Pemohon tetap meminta daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan sistem rekrutmen tetapi tidak diberikan. Hal ini memunculkan asumsi – asumsi dengan pemikiran menolak seseorang bekerja dengan alasan kesehatan atas penyakit yang tidak dideritanya adalah tindakan yang sungguh keterlaluan dan di luar batas hati nurani. 3. Fakta bahwa Pemohon mengikuti seleksi pegawai di Bank Indonesia dan adanya permohonan informasi oleh Pemohon di Bank Indonesia telah diverifikasi oleh Bank Indonesia dalam persidangan yang terbuka untuk umum di Mahkamah Konstitusi, maka keterangan Bank Indonesia dan bukti yang Pemohon sampaikan telah menjadi fakta hukum dalam persidangan. Dengan demikian, kasus yang Pemohon alami adalah benar aktual terjadi, maka jika hak untuk mendapatkan kerja, kesempatan yang sama, serta hak mendapatkan informasi adalah hak konstitusional yang dilindungi UUD 1945 dan ternyata Pemohon tidak mendapatkan hak yang seharusnya 147 didapatkan, maka adalah beralasan hukum untuk menyatakan kerugian konstitusional Pemohon adalah aktual. 4. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pemohon meyakini seorang ibu membesarkan dan mendidik anaknya hingga sampai tingkat perguruan tinggi menaruh harapan yang tinggi. Doa tidak akan pernah berhenti dipanjatkan untuk itu. Bermodalkan keyakinan tersebut Pemohon memantapkan diri untuk memperjuangkan hak konstitusional Pemohon melalui Mahkamah Konstitusi. Pemohon terbayangkan banyaknya pemuda Indonesia dan dibekali harapan – harapan orang tuanya yang dititipkan kepada anaknya. Mereka giat belajar untuk meraih masa depannya kemudian harus tertutup kesempatannya karena sistem seleksi tertutup. Jika ternyata kejadian menolak seseorang bekerja dengan alasan kesehatan atas penyakit yang tidak dideritanya benar terjadi sungguh memprihatinkan sekali apa yang terjadi di Indonesia. 5. Bahwa sebelum masuk kepada substansi, terhadap argumentasi yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (obscure) karena tidak jelas apakah menginginkan bekerja ATAU menginginkan informasi. Pemohon sampaikan sebagai berikut: Pemohon menginginkan bekerja DAN menginginkan informasi. Hal ini dikarenakan Pemohon menginginkan kesempatan kerja melalui sistem rekrutmen yang fair, terbuka, dan akuntabel. Tanpa informasi bagaimana kesempatan kerja yang fair, terbuka, dan akuntabel terwujud? Jika terdapat pertanyaan apakah dengan mengajukan pengujian UU melalui Mahkamah Konstitusi Pemohon niscaya akan mendapatkan kerja? Kita juga dapat mempertanyakan, apakah jika Pemohon diam saja menerima apapun itu keputusan Bank Indonesia tanpa informasi yang bisa didapatkan Pemohon bisa mengetahui telah mendapatkan kesempatan yang fair, terbuka, dan akuntabel? Jika pengujian UU dianggap “terlalu berlebihan/mewah”, tanpa dasar hukum yang jelas apakah ketika Pemohon mengajukan sengketa informasi melalui Komisi Informasi niscaya dikabulkan? Fakta hukum di persidangan ternyata menunjukan keterangan Presiden justru : “…mengungkap daftar nama yang dikombinasikan dengan kualifikasi minimal terkait kesehatan, sebagaimana dalam posita Pemohon akan mengarah pada pelanggaran 148 ketentuan dalam Undang – Undang PDP…”. Bahkan dalam keterangan Presiden yang diberikan terdapat unsur dari Komisi Informasi sendiri dan keterangan Komisi Informasi setelahnya juga dapat dikatakan selaras dengan keterangan Presiden. Lalu, bagaimana mungkin dikatakan seharusnya Pemohon mengajukan sengketa informasi terlebih dahulu, sedangkan kita sudah dapat menduga hal tersebut. Pemohon mengibaratkan seperti sebuah pertandingan dengan wasit yang sudah mengetahui jalannya permainan. Namun, keterangan yang diberikan tidaklah salah. Justru permasalahan ini berada pada tingkat UU. Harus diakui pasca UU PDP perlu adanya penafsiran atas UU KIP, oleh karena itu Pemohon ajukan pengujian UU ini agar dapat berjalan selaras sesuai dengan konstitusi. 6. Pemohon menganggap bahwa secara akal sehat sudah lumrah bahwa Daftar Nama Peserta dan Persyaratan Kualifikasi Minimum dalam suatu proses seleksi terbuka untuk jabatan publik adalah sesuatu hal yang terbuka. Jika dikembalikan menjadi tertutup justru akan membawa kepada kemunduran demokrasi. Ternyata, keterbukaan terhadap dua hal tersebut juga telah diakui oleh Ahli Presiden dalam pendalaman ahli yang dijawab di persidangan yang terbuka untuk umum. Bahkan, jika diperbandingkan dengan negara lain sebagaimana dijelaskan ahli, prosedur yang lengkap dalam proses seleksi adalah terbuka. Sehingga, setiap argumentasi yang pada pokoknya menyatakan Daftar Nama Peserta dan Persyaratan Kualifikasi Minimum dalam proses seleksi terbuka untuk jabatan publik bersifat informasi yang dikecualikan atau rahasia adalah gugur secara akademis atau akal sehat atau setidak – tidaknya jika kita mengakui demokrasi. Oleh karena itu, dalam kesimpulan ini tidak perlu kembali berdebat soal apakah daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum bersifat terbuka / tertutup. Pemohon dalam kesimpulan ini akan berfokus kepada permasalahan apakah Daftar Nama Peserta dan Persyaratan Kualifikasi Minimum cukup diatur di dalam Peraturan Petunjuk Teknis Komisi Informasi (Juknis) atau tidak? Melalui kesimpulan ini Pemohon akan memberikan bantahan argumentasi bahwa hal tersebut cukup diatur di dalam Peraturan Petunjuk Teknis Komisi Informasi saja. 149 7. Untuk menjawab hal tersebut, maka perlu pendalaman atas substansi. Secara substansi, perlu diketahui dalam kajian filsafat, kajian tentang “nama” menjadi diskursus yang sangat menarik. Kajian tentang nama secara serius dapat dilihat pada tulisan John Stuart Mill, Gotlob Frege, Bertrand Russel, hingga Saul Kripke. Pada umumnya kajian tentang nama lebih cenderung kepada “name and its relation to things”, belum banyak kajian tentang “name and its relation to rights”. Namun, sebenarnya kajian – kajian filsafat tersebut sangat relevan untuk melakukan analisis hubungan antara nama dengan hak. Misalkan konsep possible world semantic Kripke dalam teorinya tentang nama memudahkan kita menganalisis konsep counterfactual dalam konteks halal/haram sebuah nama maupun kesempatan yang sama dalam proses seleksi jabatan publik. Dengan sangat terbatas Pemohon mencoba mendalami sebagaimana dalam Perkara No.58/PUU-XXI/2023 dan Perkara No.132/PUU-XXI/2023. Secara pragmatis Pemohon berharap hal tersebut memberikan manfaat kepada Pemohon dengan diberikannya kesempatan kerja. Secara akademis Pemohon berharap Putusan MK No.58/PUU-XXI/2023 dan Putusan MK No.132/PUU-XXI/2023 dapat menjadi inisiasi awal bagi penelitian tentang “nama dan konstitusi”. Sepertinya tidak hanya menarik bagi Indonesia, namun juga menarik bagi dunia karena nama secara nature memang sangat kompleks dan saat ini menjadi fenomena global bahwa informasi dapat dengan mudah tersebar dan hal tersebut akan sangat memiliki keterkaitan dengan konsep nama. 8. Kompleksitas konsep tentang nama sebenarnya dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan dalam konteks komunikasi, Andi memperkenalkan seseorang bernama Budi kepada Charlie, lalu Budi menyatakan anda dapat menggunakan nama saya jika dan hanya jika saya memberikan persetujuan untuk itu. Jika nama bukan common property, maka kita harus selalu meminta izin untuk memperkenalkan seseorang, akan sangat merepotkan kita dalam berkomunikasi. Namun, di sisi lain nama juga bersifat privat, misalkan Andi menggunakan nama Budi untuk meminjam uang kepada Charlie mungkin ini akan bermasalah jika Andi tidak izin kepada Budi. Contoh lainnya, misalkan sebuah hotel 150 membocorkan daftar nama tamu yang datang ke hotelnya. Misalkan hanya nama tamu saja tanpa keterangan tambahan apapun. Apakah hal tersebut merupakan pelanggaran kerahasiaan data pribadi? Bagi pihak tertentu hal tersebut mungkin akan sangat berpengaruh, namun tidak bagi pihak lainnya. Misal di hotel tersebut terdapat nama Budi, tetapi karena ada 1.000 nama Budi, maka kita tidak mengetahui Budi yang mana. Bagi Budi mungkin tidak masalah, namun bagaimana dengan misalnya Rega Felix yang secara denotatif merujuk kepada tidak banyak orang? Selain itu, bagi seorang pejabat mungkin tidak terlalu bermasalah karena terbiasa rapat di hotel, tetapi bagi seseorang yang masih sekolah SMA menginap di hotel mungkin menjadi pertanyaan. Kita ketahui sendiri hal tersebut adalah sama- sama tentang nama, tetapi begitu direnungkan ternyata memiliki kompleksitas yang tinggi. Dengan demikian, nama memiliki graduasi yang sangat rumit karena sangat kontekstual. Konsep tentang nama sekilas terlihat sederhana, namun sebenarnya kompleks. Misalkan seseorang nama-nya tercantum dalam daftar nama peserta lulus tahapan kesehatan CPNS. Pihak lain akan dapat melakukan profiling terhadap orang tersebut. Misalkan dalam Persyaratan Kualifikasi Minimum dijelaskan secara rinci persyaratannya, maka dengan diumumkan hal tersebut, misalkan nama Budi, maka kita dapat mengetahui bahwa Budi adalah sarjana x, berusia rentang x, tidak bertato, tidak bertindik, tidak memiliki cacat fisik, memiliki BMI < x, memiliki wawasan kebangsaaan sebesar x, skor evaluasi sebesar x, dan lain sebagainya. Meskipun tanpa diungkap lembaran uji hasil seleksi, informasi yang tersedia sesungguhnya lebih detail dibandingkan dengan sekedar daftar nama tamu hotel yang sekedar memberikan informasi “Budi pernah ke hotel x”. Hal ini dikarenakan judul pengumuman CPNS akan terasosiasi dengan persyaratan kualifikasi minimum yang diumumkan yang sebenarnya memiliki koneksitas dengan informasi dalam Pasal 17 huruf h UU KIP. Dari contoh di atas, mari renungkan pertanyaan : bagaimana hal tersebut bisa terjadi? jikalau nama kita anggap sebagai common property, lalu bagaimana ada perbedaan perlakuan terhadap nama? Di sisi lain, mengumumkan daftar nama peserta yang lolos sudah menjadi kebiasaan yang common sulit kita sanggah. Lalu, apakah mungkin diterapkan secara 151 serta-merta? Apakah diperlukan dasar hukum untuk itu? Pada tingkat apa aturan tersebut diperlukan? 9. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, Pemohon tertarik untuk mendalami “name and its relation to rights”. Ketika kita bicara rights, maka kita berbicara tentang hukum. Jika nama adalah sebagai rights dan memiliki nilai, maka nama dapat menjadi sebuah “property”. Oleh karena itu, Pemohon akan mencoba untuk mendalami lebih lanjut konsep nama sebagai property dalam pengertian politik. Konsep property yang paling mahsyur adalah konsep yang diberikan oleh John Locke. Konsep penting dari Locke adalah state of nature, mixing labour, dan social contract. Satu prinsip mendasar dari Locke adalah setiap individu tidak dapat menyangkal tentang tubuhnya sendiri, maka kehendaknya atas tubuhnya adalah miliknya. Atas dasar hal tersebut terlahir konsep property yang merupakan pertautan antara kehendak dengan benda (mixing labour). Dicontohkan air sungai adalah common property, tetapi ketika seseorang telah mengambil air dari sungai menggunakan wadah, maka air dalam wadah tersebut adalah miliknya karena ada pertautan antara kehendak tubuhnya dengan air. Dari hal tersebut, kita dapat memahami property atas benda, lalu bagaimana kita dapat mengakui kepemilikan atas nama? Apakah nama dapat dipersamakan dengan benda? Konsep klasik tentang hak milik dahulu memang lebih terkait pada benda, seperti Locke yang lebih berfokus pada air dalam wadah. Namun, saat ini terjadi pergeseran makna yaitu terdapat pembendaan atas peristiwa. Misalkan A berada di sungai, maka peristiwa A berada di sungai adalah milik A terlepas dari apakah A mengambil air atau tidak. Peristiwa adalah informasi dan ternyata saat ini informasi menjadi data yang memiliki nilai. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena pada masa Locke mungkin tidak ada kamera sehingga ia fokus pada air, namun saat ini kamera terdapat di mana-mana sehingga peristiwa tersebut mungkin saja sangat berpengaruh terhadap A. Tetapi, hal tersebut tidak berarti menegasikan konsep mixing labour karena agar A berada di sungai, maka A memerlukan kehendak agar dirinya berada dalam suatu peristiwa. Konsep ini masih relevan karena untuk menentukan hanya Budi yang dapat membuktikan bahwa Budi yang menginap di hotel yang dapat 152 menggugat hotel yang membocorkan nama Budi. Nama akan selalu berkaitan dengan peristiwa karena proper names itu sendiri sesungguhnya adalah peristiwa. Misalkan seseorang yang baru lahir maka diberikan nama. Nama tersebut kemudian adalah miliknya, ketika dirinya ingin merubah namanya, maka hal tersebut diperbolehkan karena memang adalah miliknya. Dari fakta-fakta peristiwa, maka kita mendapatkan informasi, dari informasi kemudian kita mendapatkan data, dari data kemudian kita mendapatkan data pribadi. Hal ini merupakan suatu rangkaian logis yang tidak terputus. Rega Felix bukan merupakan suatu ide vakum. Oleh karena itu, kita tidak dapat mengklaim kepemilikan nama unicorn kecuali terjadi peristiwa kelahiran seseorang bernama unicorn atau terjadi peristiwa intelektualisasi yang terwujud dalam kenyataan atas unicorn. Atas landasan berpikir demikian, maka kemudian kita dapat memahami ratio legis Pasal 4 UU PDP yang melakukan pembendaan atas nama. 10. Pertanyaan selanjutnya, apakah teori Locke kemudian masih relevan untuk menguraikan perubahan zaman ini? Pemohon berpikir dalam konteks politik masih relevan untuk dipahami. Misalkan Locke kemudian melanjutkan teorinya kepada kontrak sosial. Pada tahap kontrak sosial tercipta negara yang mengatur secara publik. Keberadaan negara menurut Locke pada prinsipnya adalah untuk melindungi property, karena property adalah hal yang esensial bagi kehidupan. Atas dasar hal ini, maka setiap pengambilan hak milik oleh penguasa seperti pajak harus didasari pada persetujuan (by consent). Konsep ini seperti yang dikenal dengan “no taxation without representation”. Berdasarkan prinsip ini, maka tidak mungkin menetapkan pajak hanya didasarkan kepada juknis saja. Ketika terdapat pergeseran makna kepemilikan benda termasuk data, maka konsep yang sama seharusnya juga dapat diterapkan. Oleh karena itu, dalam perlindungan data pribadi prinsip dasarnya adalah “no publicity without consent”. By consent seharusnya kita maknai sebagai materi muatan yang setara dengan UU bukan juknis. Dalam artian, andaikan terdapat pengurangan / pengambilan hak atas data pribadi di luar persetujuan, maka hal tersebut harus didasarkan kepada kepentingan umum yang didasarkan kepada UU. Perlu diketahui, perlindungan atas diri pribadi telah dijamin oleh UUD 1945 153 sebagai hak asasi manusia, maka ketika hendak membatasi hal tersebut, menurut UUD 1945 harus dilakukan berdasarkan UU. Andaipun diperlukan sebuah juknis, hal tersebut hanya sebagai petunjuk pelaksanaan saja yang menjadi pelaksanaan UU. Konsep teoritis ini yang akan digunakan untuk memberikan counter argumen bahwa Daftar Nama Peserta dan Persyaratan Kualifikasi Minimum cukup diatur melalui Perjuknis Komisi Informasi. Dengan landasan teoritis ini, Komisi Informasi tidak dapat dikatakan memiliki kewenangan sampai kepada mengatur bentuk dan jenis informasi yang dikecualikan dan tidak dikecualikan melalui Peraturan Juknis. Kurang tepat jika terdapat pernyataan karena tidak ada larangan dalam UU PDP untuk mempublikasi Daftar Nama Peserta dan Persyaratan Kualifikasi Minimum, dan karena hal tersebut hanya permasalahan hak, sehingga cukup dengan Perjuknis saja. Hal penting selanjutnya adalah Pemohon akan menjelaskan koneksitas antara Petitum Pemohon dengan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP; 11. Terhadap argumentasi yang menyatakan tidak terdapat koneksitas antara Daftar Nama Peserta dan Persyaratan Kualifikasi Minimum dengan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP karena maksud norma Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP telah jelas yaitu bagi pejabat definitif, sehingga “terlalu mewah” untuk dirubah hanya sekedar untuk mengakomodir keterbukaan Daftar Nama Peserta dan Persyaratan Kualifikasi Minimum yang sebenarnya cukup dengan Perjuknis Komisi Informasi saja, Pemohon akan menguraikan counter argumen sebagai berikut : perlu diketahui Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP bukan merupakan norma yang berdiri sendiri, melainkan norma implikasi dari norma Pasal 17 huruf g dan huruf h UU KIP. Untuk melihat koneksitas norma tersebut penting untuk mengetahui hubungan logis dari term “koneksitas” itu sendiri. Pemohon asumsikan dalam bahasa logika, koneksitas yang dimaksud adalah “relasi logis”. Dalam relasi logis, dari dua buah proposisi kita dapat menarik sebuah kesimpulan jika terdapat antecedent dan consequent. Sesungguhnya telah jelas bahwa Pasal 17 huruf h dengan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP dapat kita letakan relasi logisnya dalam bentuk implikasi material. Dengan demikian, kita dapat melihat hubungan antara “rahasia pribadi” dengan 154 keterbukaan itu sendiri. Selanjutnya kita harus memahami konsep tentang intensi dan ekstensi. Term “pribadi” memiliki intensi dengan ekstensi yang beririsan dengan UU PDP. Jika dikatakan tidak ada koneksitas, bagaimana kita menguraikan ekstensi hubungan suatu norma? Jika kita bayangkan hukum sebagai suatu sistem, maka kita harus bayangkan hukum sebagai suatu himpunan yang saling beririsan dengan relasi logis antar norma. Dalam konteks seleksi jabatan publik, informasi yang paling relevan dengan proses yang dibutuhkan adalah informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h UU KIP. Kita ketahui sendiri ekstensi Pasal 17 huruf h UU KIP berkaitan dengan UU PDP, dan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP adalah pengecualian dari rahasia pribadi yang digunakan dalam seleksi jabatan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf h UU KIP. Di sisi lain, hak atas rahasia pribadi sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf h UU KIP kemudian dipertegas dalam UU PDP termasuk hak – hak subjek pribadi yang diatur dalam Pasal 5 sampai 13 UU PDP. Kemudian mari kita lihat Pasal 15 UU PDP mengecualikan atas hak – hak subjek data pribadi. Dalam Pasal 15 ayat (2) UU PDP secara tegas dinyatakan : “Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang.” Secara teoritis telah kita sepakati “no publicity without consent”, kemudian UUD 1945 telah memberikan perlindungan terhadap diri pribadi, dan menurut UUD 1945, jika hendak membatasi hak asasi manusia harus melalui UU. Kemudian, secara tegas Pasal 15 ayat (2) UU PDP menyatakan pengecualian pemberian hak atas subjek data pribadi hanya atas dasar pelaksanaan dari Undang – Undang. Bagaimana mungkin kemudian dikatakan tidak ada koneksitas karena hanya cukup dengan juknis? Jika Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP tidak ada koneksitasnya, maka harusnya dapat ditunjukan informasi yang paling relevan dengan informasi yang dibutuhkan pada saat proses seleksi ada di mana sehingga dapat kita koneksikan. Atau, mungkin dapat dicontohkan Peraturan Juknis Komisi Informasi yang merinci secara detail bentuk dan jenis informasi yang dikecualikan dan tidak dikecualikan, sehingga kita dapat mengkoneksikan secara apple to apple peraturan pada tingkatnya masing - masing. 155 Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik-pun tidak merinci bentuk dan jenis informasi melainkan hanya mengatur tata cara klasifikasi informasi dan pengujian konsekuensi. 12. Kemudian Pemohon akan memberikan tanggapan atas argumentasi yang menyatakan maksud dari Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP sesungguhnya telah jelas yaitu ketika seseorang menjabat secara definitif. Sehingga, dengan merubah norma pasal tersebut justru mengacaukan makna norma karena tidak ada koneksitasnya. Pemohon akan sampaikan counter argumen sebagai berikut: jika andaikan norma tersebut telah jelas maksudnya yaitu ketika secara definitif menjabat, maka konsekuensinya adalah Pemohon berhak mengetahui pegawai BI yang diangkat secara definitif untuk kemudian berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP juncto Pasal 17 huruf h UU KIP, Pemohon berhak meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h UU KIP seperti hasil evaluasi kapabilitas, kesehatan, dan lain sebagainya. Secara logika hukum seharusnya hal ini sangat mungkin dilakukan. Namun, bagaimana faktanya? Jika tidak bisa dilakukan, maka berarti Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP yang sudah dianggap jelas sebenarnya tidak ada maknanya. Atau, kita ambil skenario lain, andaikan Pemohon meminta kepada PPID Mahkamah Konstitusi hasil evaluasi kapabilitas, hasil kesehatan, dan lain sebagainya sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf h UU KIP atas data pribadi milik hakim konstitusi, apakah diperkenankan? Pemohon berasumsi Mahkamah Konstitusi langsung akan menggunakan UU PDP untuk menyatakan hal tersebut tidak dapat diberikan. Lalu, apa arti Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP? Bagaimana caranya agar Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP dapat dilaksanakan secara konsekuen? Menurut Pemohon term “posisi” dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP tidak sesederhana dimaknai hanya sebatas “definitif” ketika sudah menjabat saja. Banyak kompleksitas di dalamnya, oleh karena itu Pemohon mengusulkan term “posisi” harus ditafsirkan baik secara sinkronik maupun diakronik. Tafsir secara sinkronik yaitu penafsiran terhadap makna posisi didasarkan kepada jenis jabatan dan jenis informasi yang mungkin tersedia pada jenis jabatan tertentu. Misalkan jenis jabatan presiden, menteri, pejabat tinggi utama, dan lain – 156 lain. Informasi publik yang dapat disediakan dapat dibedakan tergantung kebutuhan dari jenis jabatannya. Sedangkan, secara diakronik yaitu penafsiran terhadap makna posisi didasarkan kepada waktu ketersediaan informasi tersebut, misalkan pada saat proses seleksi atau ketika menjabat. Mengapa tafsir diakronik ini penting? Hal ini dikarenakan Pasal 17 huruf h UU KIP sebenarnya merupakan informasi yang relevan tersedia pada saat proses seleksi. Ketika sudah menjabat sudah tidak relevan lagi, kecuali terhadap informasi jenis tertentu. Misalkan : sangat aneh Pemohon meminta ijazah seseorang pejabat eselon I yang diangkat pada tahun 1990. Jika kita tafsirkan hanya ketika secara definitif dan setelahnya, maka seharusnya dimungkinkan meminta hal tersebut meskipun sudah tidak relevan. Kalau tidak dimungkinkan lalu apa artinya Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP? Jika dikatakan ketika selama proses seleksi jabatan publik, informasi tersebut adalah informasi yang bersifat rahasia karena masih sebagai calon pejabat publik, lalu kapan informasi tersebut tersedia dan relevan untuk diketahui? Dengan pemahaman sempit tentang “definitif”, logika Pasal 17 huruf h dan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP justru menjadi kacau sekali. Berbeda jika kita menggunakan mekanisme penafsiran diakronik yang lebih luas, kita akan lebih mudah menentukan informasi apa saja yang mungkin tersedia pada waktu yang tepat dan kondisi yang tepat. Pemohon berasumsi sesungguhnya Komisi Informasi juga kesulitan dalam memahami rumusan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP. 13. Bahwa perlu diingat kembali berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UU PDP hal tersebut hanya mungkin dilaksanakan jika dan hanya jika merupakan pelaksanaan dari UU. Oleh karena itu, diperlukan “cantolan” dalam UU untuk menerapkan itu. Pemohon akan menjelaskan mengapa ada perbedaan perlakuan antara CPNS dengan Calon Pegawai BI. Hal ini dikarenakan dalam proses seleksi CPNS telah memiliki cantolan kepada Pasal 58 ayat (3) UU No.5/2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”) yang berbunyi : “Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, 157 seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS.” Untuk lebih jelas Pemohon buatkan dalam bentuk tabel perbandingan dengan dasar hukum sistem rekrutmen di Bank Indonesia : Pegawai BI CPNS KIP PDP Pasal 44 UU BI (1) Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia. (2) Dewan Gubernur menetapkan peraturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, pensiun dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pegawai Bank Indonesia. (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur. Pasal 58 ayat (3) UU ASN Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS. Pasal 19 UU KIP Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang. Pasal 23 UU KIP : Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi Pasal 15 ayat (1) huruf c UU PDP : Hak-hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 1O ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk: … c. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara Pasal 15 ayat (2) UU PDP : Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang- Undang. Peraturan Dewan Gubernur PermenpanRB No.27/2021 158 dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. Peraturan Komisi Informasi No.1/2017, Peraturan Komisi Informasi No.1/2013, dan lainnya Putusan Majelis Komisioner (Norma konkrit) Dasar hukum aturan yang digunakan oleh Bank Indonesia tersebut telah diverifikasi sendiri oleh Bank Indonesia dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Hipotesa Pemohon tentang self reference norm terbukti dengan adanya Pasal 44 UU BI dan Pasal 19 UU KIP. Berbeda dengan proses CPNS yang pada norma setingkat UU memerintahkan untuk dilakukan PENGUMUMAN LOWONGAN dan PENGUMUMAN HASIL SELEKSI. Berdasarkan perintah UU inilah pelaksanaan dalam PermenpanRB No.27/2021 menjadikan sistem seleksi di CPNS saat ini lebih transparan dan akuntabel. Hal ini terbukti dari Persyaratan Kualifikasi Minimum yang sangat detail dan jelas dan diumumkannya Daftar Nama Peserta yang lolos pada tiap tahapan seleksi termasuk skor nilainya. Sehingga, peserta dapat mengetahui berada pada posisi berapa. Apakah pemilik data pribadi dapat mempermasalahkan pengumuman CPNS tersebut? Jawabannya adalah tidak, karena Pasal 15 ayat (1) UU PDP mengecualikan hak subjek data pribadi untuk kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara dengan syarat dalam Pasal 15 ayat (2) UU PDP hal tersebut harus merupakan pelaksanaan dari UU. Perlu diperhatikan bagian mengingat dari PermenpanRB No.27/2021 tidak mencantumkan Peraturan Komisi Informasi karena memang pada level PermenpanRB akan sangat aneh jika dasar kewenangan MenpanRB adalah dari Peraturan Komisi Informasi. PermenpanRB tersebut mengatur persoalan pengumuman informasi secara detail sebagai pelaksanaan dari Pasal 58 UU ASN bukan Perjuknis. Dengan demikian, mari renungkan kembali argumentasi pengumuman Daftar Nama Peserta dan Persyaratan Kualifikasi Minimum cukup diatur melalui Perjuknis Komisi Informasi. 14. Pegawai Bank Indonesia bukan merupakan ASN, sehingga tidak mungkin menundukan BI dengan UU ASN dan PermenpanRB. Terlebih BI mendapatkan atribusi langsung dalam UUD 1945. Sehingga, “cantolan” pelaksanaan UU bagi BI untuk melaksanakan rekrutmen adalah Pasal 44 159 UU BI. Bisakah, BI melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka? Jawabannya bisa dilakukan jika Dewan Gubernur BI mau, jika Dewan Gubernur BI tidak mau, maka tidak bisa. Andaikan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP dianggap “terlalu mewah” untuk dirubah hanya sekedar untuk membuka informasi mengenai daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum, maka Pemohon bisa saja mengajukan pengujian Pasal 44 UU BI dengan petitum menjadikan normanya seperti : (1) Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia. (2) Pengangkatan pegawai Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi pegawai. (3) Dewan Gubernur menetapkan peraturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, pensiun dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pegawai Bank Indonesia. (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur. Andaikan Pemohon ajukan permohonan seperti itu, petitumnya akan membuat Mahkamah Konstitusi terlalu banyak merumuskan norma. Pemohon akan terbentur Mahkamah Konstitusi bukan merupakan positive legislature yang dapat merumuskan norma mengenai tahapan dan proses seleksi di suatu instansi. Andaipun jika dikabulkan, kemudian calon pegawai OJK juga akan mengajukan judicial review UU OJK, kemudian disusul oleh calon pegawai BUMN yang mengajukan judicial review UU BUMN. Permohonan pada prinsipnya akan sama yaitu menghendaki adanya pengumuman hasil seleksi bagi selain CPNS. 15. Pengertian PENGUMUMAN HASIL SELEKSI pada dasarnya memiliki dua bentuk pokok, yaitu daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum. Di lembaga apapun, jika memang seleksinya sudah dilakukan terbuka pasti memiliki dua bentuk tersebut. Daftar Nama Peserta dan Persyaratan Kualifikasi Minimum adalah konsep abstrak yang mendasar karena berkaitan langsung dengan filsafat demokrasi, konstitusi, hak asasi, 160 kepemilikan, dan kesetaraan serta keadilan. Perlu diketahui “nama” dan “syarat” adalah “barang mewah” bukan hal teknis, maka harus diperlakukan secara hati – hati. Justru merumuskan hal yang prinsipil dalam UU KIP lebih ideal dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dibandingkan harus menguji satu – satu UU BI, UU OJK, UU BUMN, dan lain sebagainya. Selain itu, konsep frasa “termasuk dapat” dalam petitum Pemohon menjadi solusi agar Mahkamah Konstitusi tidak mempersempit makna norma Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP. Sehingga, langkah merubah Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP bukan merupakan langkah yang terlalu mewah untuk mendapatkan keadilan. Apakah berat? Akan sangat berat andaikan lembaga yang terbiasa tertutup dan berbudaya KKN. Namun, inilah konsekuensi logis sebuah reformasi. 16. Daftar Nama Peserta dan Persyaratan Kualifikasi Minimum adalah konsep abstrak bukan perkara teknis. Urusan perkara teknis kemudian masih dapat diatur oleh masing-masing Badan Publik maupun oleh Peraturan Petunjuk Teknis Komisi Informasi. Misalkan ketentuan teknis mengenai bagaimana penyampaian bentuk, format, jangka waktu, atau termasuk mekanisme penyampaiannya apakah dikirimkan melalui email, diumumkan di laman resmi, diumumkan di media cetak, atau apapun itu bentuknya. Hanya saja substansi tentang “nama” dan “syarat” itu sendiri harus ada. Bukan seperti yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Perlu diketahui Bank Indonesia bukan mengumumkan Daftar Nama Peserta yang lolos, melainkan hanya pemberitahuan pribadi kepada masing-masing peserta. Kita harus bedakan pengumuman dan pemberitahuan. Sesuatu yang diumumkan adalah sesuatu yang dapat diketahui umum, tetapi pemberitahuan tidak perlu dapat diketahui umum. Dalam kasus Bank Indonesia, untuk mengetahui lulus/tidak lulus tidak dalam email, kita masih harus log in terlebih dahulu ke sistem elektronik yang disediakan (bukti P-7), jadi sifatnya bukan pengumuman tetapi pemberitahuan. Kurang tepat jika hal tersebut dianggap sebagai pengumuman daftar nama peserta yang lolos karena tidak diumumkan melainkan diberitahukan dan itupun tidak ada substansi nama peserta yang mengikuti seleksi. 161 17. Bahwa perlu diketahui, argumentasi yang diberikan oleh Presiden, Bank Indonesia, dan Komisi Informasi secara yuridis tidak-lah salah, karena memang apa yang disampaikan adalah pengejewantahan dari UU. Namun, ketika ternyata ada kasus aktual yang merugikan hak konstitusional dan tidak ada mekanisme yang jelas untuk memulihkannya, maka terbukti bahwa terdapat HUBUNGAN SEBAB AKIBAT SECARA LANGSUNG ANTARA NORMA YANG DIUJI DENGAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL. Dari penjelasan – penjelasan yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, terbukti norma pada tingkat UU tidak memberikan jalan keluar bagi Pemohon untuk memulihkan hak konstitusional tanpa perlu harus merugikan hak konstitusional pihak lainnya. Pemohon akan buktikan bahwa jika seharusnya Pemohon menempuh mekanisme sengketa informasi terlebih dahulu bukan judicial review dan pengaturan informasi publik berupa Daftar Nama Peserta dan Persyaratan Kualifikasi Minimum melalui Peraturan Petunjuk Teknis Komisi Informasi adalah tidak tepat. 18. Untuk menjawab hal tersebut, maka penting untuk mengetahui bagaimana sebenarnya konsep pendelegasian dalam UU KIP. konsep dalam UU KIP adalah pada dasarnya seluruh informasi adalah bersifat publik kecuali jika dikecualikan, sehingga hal penting yang harus dilihat adalah siapa yang diberikan kewenangan untuk menentukan suatu informasi dikecualikan. Konsep pendelegasian ini sangat fundamental dalam UU KIP karena merupakan jantungnya norma yang kemudian akan mempengaruhi sistem norma tersebut seperti adanya konsep uji konsekuensi. Masuk akal jika kita katakan yang mengetahui bentuk/jenis informasi adalah badan publik itu sendiri. Hal ini dikarenakan kita tidak mengetahui secara definitif berapa sebenarnya jumlah informasi di dunia ini. Berdasarkan hal tersebut, maka Pasal 19 UU KIP menyatakan : “Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.” 162 Dengan adanya norma ini, maka dapat dikatakan UU KIP memberikan delegasi untuk menentukan kepada Badan Publik itu sendiri. Bayangkan jika Komisi Informasi diberikan kewenangan untuk menentukan bentuk/jenis informasi yang dapat dikecualikan/tidak dikecualikan, maka akan dapat tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Bahkan dapat merusak sifat ajudikasi dari lembaga KIP itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka Pasal 23 UU KIP menyatakan : “Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.” Dengan Pasal 23 UU KIP tersebut jelas bahwa delegasi kewenangan mengatur yang diberikan kepada Komisi Informasi adalah mengatur terkait dengan “standar layanan informasi publik”. Sebaiknya kita tidak menafsirkan “standar layanan” termasuk kepada menentukan secara materiil bentuk/jenis informasi yang dikecualikan/tidak dikecualikan. Hal ini dikarenakan Komisi Informasi memiliki kewenangan “quasi yudisial” yaitu menyelesaikan sengketa informasi publik. Selayaknya lembaga yudisial delegasi kewenangan untuk menetapkan peraturan adalah dalam rangka memperlancar proses beracara atau pelaksanaan UU (hukum formil) bukan menentukan hukum materiil. Analogi ini seperti tidak mungkin Mahkamah Konstitusi menerbitkan tabel UU yang berpotensi inkonstitusional. Mahkamah Konstitusi hanya mungkin menyatakan suatu UU inkonstitusional jika dan hanya jika ada permohonan. Tidak boleh lembaga ajudikasi mengambil inisiatif sendiri. Jika Komisi Informasi diberikan kewenangan inisiatif melalui Perjuknis, maka untuk apa ada proses sengketa jika kita cukup meminta Komisi Informasi untuk membentuk Perjuknis saja. 19. Namun, bukan berarti Komisi Informasi tidak dapat sama sekali menentukan informasi apa yang dapat diungkap. Mekanisme tersebut disediakan melalui sengketa informasi. Melalui sengketa informasi, maka terhadap sesuatu yang telah dilakukan uji konsekuensi oleh PPID dapat 163 dilakukan pengujian kembali oleh KIP melalui mekanisme sengketa informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena Indonesia merupakan negara hukum, maka Putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi tentu harus didasari kepada hukum. Oleh karena itulah, mengapa pada setiap uji konsekuensi harus selalu dinyatakan dasar undang-undang yang digunakan untuk mengecualikan suatu informasi (vide Pasal 6 Perki No.1/2017). Andaipun Komisi Informasi hendak membuka informasi dalam sebuah sengketa informasi, Komisi Informasi harus memuat dasar undang – undang untuk menyatakan bahwa informasi tersebut dapat dibuka. Dasar hukum ini penting sebelum memasuki kepada tahapan penentuan konsekuensi, karena konsekuensi yang dimaksud adalah rule consequentialism. 20. Pemohon contohkan misalkan Kementerian x tidak mengumumkan daftar nama peserta CPNS, sehingga digugat oleh peserta. Kementerian x ternyata mendasari karena UU PDP telah diundangkan dan hal tersebut adalah rahasia pribadi. Komisi Informasi untuk mengungkap tersebut tentu harus mencari dasar hukum selain UU PDP. Komisi Informasi dapat memutuskan Kementerian x untuk membuka informasi tersebut dengan mendasari kepada Pasal 58 UU ASN karena UU ASN adalah lex specialis dari UU PDP. Bagaimana dengan Bank Indonesia? Hal ini akan sangat rumit sekali, karena UU BI tidak memerintahkan adanya Pengumuman Hasil Seleksi. Komisi Informasi akan berat jika harus menundukan Bank Indonesia dengan UU ASN. Berdasarkan hal tersebut, maka wajar jika keterangan Presiden dan Komisi Informasi dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi bersifat “mengambang”. Meskipun, berdasarkan penalaran yang wajar kita ketahui cenderung lebih melindungi data pribadi. Mengapa hal ini terjadi? Mari kita lihat pada Pasal 20 ayat (1) UU KIP : “Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak bersifat permanen.” Berdasarkan pasal 20 ayat (1) UU KIP pengecualian yang tidak bersifat permanen tidak termasuk kepada Pasal 17 huruf h UU KIP yang berisi informasi rahasia pribadi. Dengan demikian, secara kontrari dapat dikatakan pengecualian informasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf h 164 UU KIP bersifat permanen. Hal tersebut dapat dibuka jika dan hanya jika ada persetujuan dari pemilik data pribadi atau ada perintah dari UU. Jika tidak ada UU-nya, maka andaikan Pemohon mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi berdasarkan penalaran yang wajar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat menyimpulkan sendiri kesimpulannya. 21. Hal berbeda misalkan Pemohon meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c UU KIP. Asumsikan mengenai strategi sistem pertahanan negara. Misalkan Pemohon meminta dokumen strategi pertahanan negara Indonesia mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1945-1949 ke Kementerian Pertahanan. Secara letterlijk, bisa saja Kementerian Pertanahan menyatakan sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 huruf c UU KIP. Namun, Pemohon dapat mengajukan sengketa informasi kepada Komisi Informasi agar informasi tersebut dibuka karena berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UU KIP pengecualian tersebut tidak bersifat permanen. Kemudian, Komisi Informasi dapat melakukan pengujian kembali konsekuensi dibukanya informasi tersebut apakah akan berdampak kepada sistem pertahanan negara atau tidak. Jika strategi pertahanan pada tahun 1945-1949 sudah tidak mempunyai relevansi yang bersifat mengancam kedaulatan negara saat ini, maka Komisi Informasi dapat memutuskan untuk membuka informasi tersebut. Hal yang sangat berbeda dengan Pasal 17 huruf h UU KIP yang memuat rahasia pribadi. Karena bisa saja rahasia pribadi tersebut mengungkap “aib” yang menjadikan penghukuman sejarah atas sebuah nama. Misalkan informasi siapa yang sebenarnya pelaku penculikan aktivis tahun 1998. Informasi itu bukan berarti tidak ada karena kejadiannya ada, namun mungkin informasi tersebut berada dalam pribadi seseorang yang jika diungkap dapat merubah sejarah. Sebenarnya susah sekali menafsirkan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP. Sebaiknya kita tidak terlalu menyederhanakan hal tersebut. Pemohon menyadari hal tersebut, maka dari itu Pemohon menawarkan konsep “termasuk dapat” agar tetap membuka ruang pemaknaan kembali dan membuka pelan-pelan dari hal-hal yang sudah “lumrah” tetapi kita tidak sadar ternyata ada perkara konstitusional disitu. 165 22. Berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas, maka dapat dikatakan pasca berlakunya UU PDP, “nama” yang terlihat sederhana menjadi suatu hal yang sangat kompleks. Dalam kajian filsafat, persoalan nama juga merupakan permasalahan yang sangat sulit karena berkaitan dengan prinsip paling mendasar yaitu prinsip identitas. Mendengar penyederhanaan suatu hal yang kompleks sebatas hal teknis saja Pemohon menjadi trauma karena persoalan delegasi hak milik juga pernah Pemohon uji. Secara ketatanegaraan tidak bisa sedikit-sedikit juknis. Mengapa perancang UU senang sekali menyederhanakan sesuatu sebagai hal teknis. Misalkan hak manfaat memang terlihat teknis dan sudah lumrah dalam praktik perbankan syariah. Di masyarakat itu sebenarnya menjadi permasalahan yang sangat fundamental karena terbelah antara halal/haram, namun permasalahan tersebut tidak pernah diangkat pada tingkat konstitusi dan seolah permasalahannya adalah karena masyarakat kurang paham. Dalam kaca mata konstitusi, tentu tidak akan sesederhana dengan menyatakan “itu hanya persoalan teknis”. Jangan hanya karena dianggap “lumrah”, maka dipastikan sebagai hal teknis. Kita harus benar – benar berhati – hati bagaimana konsep delegasinya. Kita harus melakukan penelitian secara mendalam apakah bersinggungan dengan aturan setingkat UU yang berkaitan dengan hak? Apakah akan menghilangkan atau merubah hak itu sendiri? Mahkamah Konstitusi mengetahui sendiri perdebatan delegasi soal hak manfaat yang sebelumnya seolah hanya merupakan hal teknis. Jika memang hal teknis yang dapat didelegasikan kepada BI/OJK, untuk apa UU P2SK mengatur hak manfaat dalam transaksi perbankan syariah? Untuk mengatasi permasalahan dalam ekonomi syariah memang perlu dilakukan kajian tentang penjaminan/agunan dari pembiayaan bank syariah yang khusus berdasarkan karakteristik pembiayaannya seperti dalam pembiayaan sewa yang asetnya adalah milik bank syariah (vide Naskah Akademik RUU P2SK). Dalam kajian tersebut harus terjawab apakah memerlukan hak manfaat dalam UU Perbankan Syariah atau tidak. Selain itu, model lembaga fatwa juga harus melalui kajian dahulu sebelum merubah model yang ada (vide Pasal 337 UU P2SK dan UU Cipta Kerja). Terlebih 166 Pemerintah mempunyai instrumen lembaga seperti KNEKS yang bertugas memberikan rekomendasi kebijakan. Jika ternyata pekerjaan tersebut dikerjakan oleh pencari kerja, lalu siapa yang kerja? Bukankah pencari kerja sedang mencari kerja bukan sedang kerja? 23. Pemohon meyakini Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sangat memahami persoalan materi muatan delegasi ini harus diatur di mana dan berada di mana posisi putusan Mahkamah Konstitusi. Pemohon trauma “dikerjain” dalam kasus-kasus sebelumnya dibuat seolah-olah teknis, lalu ternyata tiba-tiba ada revisi dalam UU, maka kali ini Pemohon tidak ingin terjebak. Kerugian konstitusional Pemohon aktual apapun yang terjadi harus ada pemulihan hak konstitusional Pemohon secara nyata. Jika dikatakan Pemohon seharusnya mengajukan sengketa informasi, Mahkamah sudah mendengar sendiri secara jelas keterangan Komisi Informasi yang selaras dengan keterangan Presiden dan sudah dapat membayangkan apa yang akan terjadi jika Pemohon mengajukan sengketa informasi. Hal ini benar-benar ada kekosongan hukum. Sehingga benar dalil bahwa Pemohon hanya memegang genggaman dasar hukum yang rapuh telah terverifikasi dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Pemohon tidak tertarik “iming-iming” seharusnya menempuh sengketa informasi dahulu, seolah merekomendasikan Pemohon untuk mencoba naik ke atap dahulu. Jikalau Pemohon ajukan ternyata ditolak karena tidak ada dasar hukumnya, dapat diibaratkan seperti sudah jatuh tertimpa plafond karena menyangka plafondnya kuat ternyata terbuat dari gipsum. Tanpa Putusan Mahkamah Konstitusi kesempatan Pemohon akan kandas. Hanya akan menjadi catatan sejarah yang membenarkan cara membuat orang menjadi sakit dalam tes kesehatan agar gagal diterima kerja. Masyarakat perlu mengetahui kejelasannya. Hal ini sangat serius. Jangan-jangan kejadian ini bukan hanya sekali. Pemohon sudah sampaikan kepada DPR aspirasi ini, namun sama sekali tidak ada tanggapan. Padahal kewajiban DPR sudah ada pada Pasal 72 huruf g dan Pasal 81 huruf i UU No.17/2014. Bahkan dalam proses perkara di Mahkamah Konstitusi terdapat kewajiban berdasarkan Pasal 41 ayat (3) UU MK. Berdasarkan hal tersebut, maka harapan – harapan pemuda yang saat ini sedang giat belajar untuk masa 167 depannya yang diiringi doa ibunya saat ini berada di pundak Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. 24. Penting diketahui, ternyata dan terbukti Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dapat merubah persyaratan kualifikasi minimum suatu jabatan publik dengan alasan hukum untuk memperluas kesempatan bagi masyarakat. Kali ini Pemohon bukan hendak utak – atik persyaratan kualifikasi minimum suatu jabatan publik. Pemohon ingin mengetahui apa persyaratan kualifikasi minimum untuk bekerja dalam jabatan publik di tengah penolakan terhadap Pemohon untuk bekerja. Apakah hal tersebut tidak diperbolehkan menurut konstitusi? 25. Berdasarkan permohonan Pemohon, serta fakta yang terungkap selama persidangan, dan kesimpulan ini, maka dapat disimpulkan : 1) Daftar Nama Peserta yang dikombinasikan dengan Persyaratan Kualifikasi Minimum adalah hak subjek data pribadi; 2) Daftar Nama Peserta dan Persyaratan Kualifikasi Minimum dalam proses seleksi terbuka untuk jabatan publik adalah bersifat terbuka; 3) Keterbukaan Daftar Nama Peserta dan Persyaratan Kualifikasi Minimum dalam proses seleksi terbuka untuk jabatan publik perlu diatur dalam aturan setingkat undang – undang atau yang dapat dipersamakan dengan itu. 26. Akhir kata, Pemohon mengucapkan terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang telah berkenan memanggil Bank Indonesia, Komisi Informasi, Presiden. Bahkan, terdapat ahli yang memberikan keterangan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Hal ini sangat membantu Pemohon untuk mendapatkan titik terang. Ini adalah doa ibu yang selalu dipanjatkan setiap hari yang dititipkan melalui Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. 2. Kesimpulan Presiden I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Pemerintah tetap pada pendiriannya bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) atas permohonan pengujian ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP. Berdasarkan argumentasi atau dalil Pemohon sebagaimana 168 diuraikan dalam permohonannya, telah jelas bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan kedudukan hukumnya serta menjelaskan dan mengkonstruksikan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan atas keberlakuan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP. Menurut Pemerintah, Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional dengan penjelasan yang pada intinya sebagai berikut: 1. Bahwa sebagian besar dalil Pemohon menceritakan dirinya yang tidak lolos seleksi penerimaan pegawai dan merasa dirugikan akibat tidak terbukanya proses seleksi yang ditempuhnya. Menurut Pemerintah, dalil Pemohon tersebut bukanlah kerugian konstitusional akibat berlakunya ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP, melainkan diakibatkan oleh implementasi norma dan kebijakan lembaga tempat Pemohon melamar pekerjaan saat melakukan penerimaan pegawai in casu Pihak Terkait BI. 2. Bahwa Pemohon mendalilkan tidak mendapat tanggapan tertulis atas permohonan informasi dari tempat Pemohon melamar pekerjaan (dhi. BI) sehingga Pemohon tidak dapat mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi sebagaimana dalam permohonannya pada angka 3.11 s.d angka 3.14 halaman 15 s.d halaman 17. Menurut Pemerintah, dalil Pemohon tersebut tidak berdasar karena ketentuan Pasal 35 ayat (1), Pasal 36, dan Pasal 37 UU KIP, serta Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI 1/2013) yang pada intinya mengatur antara lain bahwa dengan ada atau tidak adanya tanggapan atas keberatan oleh atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Publik yang bersangkutan, Pemohon tetap dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi sesuai dengan kewenangannya. Dengan demikian, dikarenakan Pemohon tidak mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi maka permohonan uji materiil a quo Pemohon dapat dinyatakan prematur. 3. Bahwa Pemohon mendalilkan agar BI mengungkap isi daftar nama peserta seleksi dan kualifikasi minimum kesehatan sebagaimana dalil Pemohon pada angka 2.15 halaman 8 s.d halaman 9 permohonannya. 169 Menurut Pemerintah, tidak dipenuhinya keinginan Pemohon dimaksud merupakan kebijakan dari lembaga tempat Pemohon melamar, yang mana tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) dengan ketentuan a quo UU KIP. Hal ini sebagaimana juga telah disampaikan oleh Ahli Pemerintah, Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB, ARB., pada persidangan tanggal 20 Februari 2024 yang pada intinya menyatakan bahwa tidak ada konektivitas antara dalil Pemohon terhadap ketentuan a quo UU KIP. 4. Sehubungan dengan penjelasan pada angka 3 di atas, Pemerintah berpendapat bahwa permintaan Pemohon berpotensi membuka rahasia pribadi yang tunduk pada ketentuan Pasal 17 huruf h UU KIP yang termasuk informasi yang dikecualikan. Adapun permohonan Pemohon terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP untuk dimaknai, “pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik terhadap informasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf h termasuk dapat dilakukan dalam bentuk daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum dalam proses seleksi terbuka untuk penempatan jabatan-jabatan publik”, Menurut Pemerintah, apabila keinginan Pemohon terhadap pemaknaan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP sebagaimana tersebut di atas dikabulkan, maka akan menimbulkan benturan tafsir terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a UU KIP dan berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi orang lain. Berkenaan dengan informasi yang diminta oleh Pemohon dapat diperoleh dengan cara meminta persetujuan tertulis dari pemilik informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a UU KIP. 5. Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas kerugian konstitusional yang dialami, dalam hal ini apakah kerugian karena tidak mendapatkan pekerjaan atau kerugian karena tidak mendapatkan informasi yang diinginkan, sehingga menurut Pemerintah terkait dengan dalil kerugian Pemohon dapat dinyatakan tidak jelas (obscuur libel). 6. Hak konstitusional Pemohon dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI 1945 sama sekali tidak 170 dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP dengan penjelasan sebagai berikut: a. Ketentuan a quo UU KIP tidak melanggar Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945: 1) Ketentuan a quo UU KIP tidak mengatur mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria bagi seseorang untuk memperoleh suatu pekerjaan; 2) Ketentuan a quo UU KIP hanya mengatur kondisi yang harus dipenuhi manakala terdapat permohonan pembukaan akses informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h UU KIP; 3) Pemohon tidak lolos seleksi rekrutmen di BI berdasarkan penilaian dari BI, bukan karena ketentuan a quo UU KIP. b. Ketentuan a quo UU KIP tidak melanggar Pasal 27 ayat (3) UUD NRI 1945 karena sama sekali tidak mengatur atau membatasi apakah seseorang boleh ikut atau tidak dalam upaya pembelaan negara. c. Ketentuan a quo UU KIP tidak melanggar Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 karena tidak terpenuhinya keinginan Pemohon dalam memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukanlah diakibatkan oleh ketentuan a quo UU KIP, melainkan diakibatkan oleh Pemohon yang tidak lolos seleksi berdasarkan hasil penilaian BI. d. Ketentuan a quo UU KIP tidak melanggar Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 karena ketentuan a quo memberikan ruang bagi Pemohon untuk memperoleh informasi mengenai posisi seseorang dalam jabatan publik, sehingga apabila menurut Pemohon terdapat implementasi norma a quo yang tidak sesuai, seharusnya Pemohon menempuh jalur penyelesaian sengketa informasi melalui Komisi Informasi sebagaimana diatur dalam UU KIP, bukan melalui mekanisme constitutional review ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berkesimpulan bahwa Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide 171 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007). Dengan demikian, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Namun, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan- putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. II. TANGGAPAN PEMERINTAH ATAS MATERI POKOK PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari Permohonan Pemohon, Keterangan Pemerintah, Keterangan Pihak Terkait BI dan KIP serta Keterangan Ahli Pemerintah, dapat Pemerintah sampaikan analisis sebagai berikut: 1. Keberadaan UU KIP mempunyai prinsip bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik. Namun Informasi Publik yang dikecualikan adalah bersifat ketat dan terbatas (vide Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP). Selain ketat dan terbatas, Pasal 2 ayat (4) UU KIP mengatur bahwa informasi yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum sebagai berikut: “informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya”. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU KIP, yang dimaksud “konsekuensi yang timbul” adalah: 172 “konsekuensi yang membahayakan kepentingan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang ini apabila suatu informasi dibuka. Suatu Informasi yang dikategorikan terbuka atau tertutup harus didasarkan pada kepentingan publik. Jika kepentingan publik yang lebih besar dapat dilindungi dengan menutup suatu informasi. Informasi tersebut harus dirahasiakan atau ditutup dan/atau sebaliknya”. 2. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU KIP merupakan pengecualian dari ketentuan Pasal 17 huruf g dan huruf h UU KIP yang mengatur informasi yang dikecualikan untuk diberikan kepada pemohon informasi. Atau dengan kata lain dapat Pemerintah jelaskan dengan adanya ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU KIP, maka informasi publik yang dikecualikan untuk diberikan kepada pemohon informasi menjadi dapat diberikan sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU KIP yaitu: a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (vide Pasal 18 ayat (2) huruf a UU KIP); dan/atau b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan- jabatan publik (vide Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP). Namun demikian, sebagaimana asas dalam Pasal 2 ayat (4) UU KIP, pengungkapan tersebut juga harus bertujuan untuk kepentingan publik yang lebih besar yang penentuannya dilakukan melalui mekanisme pengujian konsekuensi (consequential harm test) oleh PPID. Apabila Pemohon informasi tidak puas dan dalam hal terjadi sengketa informasi, maka proses penyelesaian sengketanya adalah melalui pendaftaran sengketa ke Komisi Informasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 37 UU KIP. 3. Frasa dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP yaitu, “…berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik” menjadi pembeda yang tegas dengan rumusan dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a UU KIP. Ketika informasi yang dimohon dilepaskan dari keterkaitannya dengan posisi seseorang dalam jabatan publik, maka kualifikasinya berubah menjadi informasi pribadi yang bersifat rahasia, dimana pengungkapannya harus dengan persetujuan tertulis dari pemilik informasi. 173 Dengan demikian, jabatan publik yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP dimaknai sebagai jabatan publik yang telah diisi seseorang secara definitif. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam: a. Risalah rapat Rancangan Undang-Undang tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (RUU KMIP): “Penjelasan Pemerintah atas latar belakang UU KIP halaman 8 bagian Rapat Kerja tanggal 7 Maret 2006”, yang menyatakan bahwa RUU KMIP melingkupi prinsip penyelenggara negara dan lembaga-lembaga publik berdasarkan prinsip transparansi dan mekanisme check and balances antara penyelenggara negara, masyarakat sipil, dan swasta (vide Bukti PK-2a). b. Risalah rapat RUU KMIP: “Penjelasan Pemerintah Atas Latar Belakang UU KIP halaman 30 bagian rapat kerja tanggal 15 Januari 2007”, yang menjelaskan mengenai akses rahasia pribadi terhadap pejabat publik dan masyarakat umum (vide Bukti PK-2b). 4. Apabila ketentuan a quo tidak dimaknai hanya untuk pejabat yang menduduki jabatan publik definitif, penerapan norma ini berpotensi digunakan untuk mengungkap informasi pribadi seseorang yang seharusnya dirahasiakan. Dalam hal ini pengungkapan informasi yang bersifat pribadi bagi orang yang tidak menduduki jabatan publik definitif dengan menggunakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a UU KIP yaitu adanya persetujuan tertulis dari pemilik informasi, bukan dengan ketentuan a quo UU KIP. Hal ini sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). 5. Petitum Pemohon yang meminta untuk memaknai frasa “posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik” termasuk juga “informasi milik seseorang yang masih dalam proses seleksi dan belum secara definitif menduduki jabatan publik”, sehingga dapat diungkapkan melalui ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP merupakan usaha Pemohon dalam mencampuradukkan pengaturan 2 (dua) hal yang sangat berbeda yang kemudian berujung pada ketidakjelasan makna dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU KIP dan menegasikan kewajiban adanya persetujuan tertulis dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a UU KIP. 174 6. Pengungkapan informasi sebagaimana diatur dalam ketentuan a quo UU KIP tersebut juga berkaitan dengan posisi seseorang sebagai subjek data pribadi, sehingga ada hak asasi manusia lain yang perlu diperhatikan dan dijamin pemenuhannya, yaitu hak untuk memperoleh perlindungan terhadap diri sendiri dan untuk memperoleh rasa aman sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Hal ini sebagaimana juga didukung oleh Ahli Pemerintah, Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB, ARB., pada persidangan tanggal 20 Februari 2024. 7. Bahwa Pemohon kemudian meminta dalam petitumnya untuk menyatakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP dimaknai: “pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan- jabatan publik terhadap informasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf h termasuk dapat dilakukan dalam bentuk daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum dalam proses seleksi terbuka untuk penempatan jabatan-jabatan publik”, Menurut Pemerintah, Petitum tersebut di atas justru akan melanggar hak subjek data pribadi dari peserta lain yang dinyatakan lulus/tidak lulus dalam seleksi dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu hak untuk memperoleh perlindungan terhadap diri sendiri dan untuk memperoleh rasa aman. Hak subjek data pribadi diatur dalam ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 13 UU PDP yang pada intinya mengatur hanya subjek data pribadi saja yang memiliki akses terhadap data pribadinya sendiri. Keinginan Pemohon agar instansi tempat Pemohon melamar pekerjaan untuk mengungkap daftar nama yang dikombinasikan dengan kualifikasi minimal terkait kesehatan sebagaimana dalam posita Pemohon akan mengarah pada pelanggaran terhadap ketentuan dalam UU PDP. Hal ini sebagaimana juga didukung oleh Ahli Pemerintah, Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB, ARB., pada persidangan tanggal 20 Februari 2024. III. TANGGAPAN PEMERINTAH ATAS PERTANYAAN MAJELIS HAKIM KONSTITUSI A. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Guntur Hamzah, S.H., M.H. dan Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. 175 1. Sebagaimana Pemerintah telah uraikan dalam Keterangan Presiden pada huruf d angka 3) halaman 16 s.d. halaman 17 pada pokoknya informasi milik seseorang yang masih dalam tahap seleksi dan belum secara definitif menduduki jabatan publik boleh diungkap dengan mengacu ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a UU KIP, dalam hal ini memerlukan persetujuan tertulis dari pemilik informasi. 2. Hasil seleksi penerimaan pegawai dapat diungkap sepanjang memperoleh persetujuan tertulis dari peserta seleksi selaku pemilik informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a UU KIP. Dalam implementasinya kebijakan beberapa Badan Publik yang menyelenggarakan seleksi penerimaan pegawai meminta persetujuan dari peserta seleksi penerimaan pegawai untuk bersedia diumumkan informasi yang berpotensi mengungkap rahasia pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf h UU KIP pada setiap tahapan seleksi, sehingga persetujuan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a UU KIP sudah terpenuhi pada saat awal sebelum proses seleksi dimulai. 3. Dalam konteks permohonan Pemohon dimana Pemohon mengikuti seleksi pro hire yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) untuk menjadi seorang ahli fiqih, informasi mengenai hasil seleksi tersebut merupakan kebijakan dari BI. Berdasarkan dalil Pemohon pada angka 3.57-3.58 halaman 38, Pemohon menginginkan adanya Hak Sanggah atau Masa Sanggah pada proses seleksi tempat Pemohon melamar, hal ini juga merupakan kebijakan dari BI. 4. Berdasarkan penelusuran Pemerintah mengenai informasi pro hire misalnya di Badan Usaha Milik Negara dalam artikel Kompas tertanggal 10 September 2023 dengan judul "Beda dengan Jalur Orang Dalam, Apa Itu Professional Hire” https://www.kompas.com/tren/read/2023/09/ 10/190000665/bedadengan- jalur-orang-dalam-apa-itu-professional- hire-, (terakhir diakses pada 14 Februari 2024) dijelaskan bahwa Professional hire atau pro hire adalah rekrutmen yang membutuhkan kompetensi dan pengalaman khusus pada bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Umumnya, pro hire ditujukan bagi 176 mereka yang sudah berpengalaman di bidang tertentu sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan. Dalam artikel tersebut juga memuat pernyataan dari Koordinator Humas Kementerian BUMN Sitta Izza Rosdaniah yang menyatakan bahwa professional hire sering dilakukan di beberapa perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Itu kebijakan masingmasing BUMN. Sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing BUMN,” Lebih lanjut dijelaskan bahwa “rekrutmen pro hire diumumkan secara luas dan terbuka bagi siapa pun pelamar yang memenuhi persyaratan.” 5. Selain itu, Pemohon melakukan benchmarking dengan proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagaimana dijelaskan dalam dalil Pemohon pada angka 2.13 halaman 8 yang pada intinya menyampaikan proses seleksi CPNS yang fair dan terbuka sehingga dapat mengetahui rangking pelamar, serta dalil Pemohon pada angka 3.34 halaman 28 yang pada intinya Pemohon menyampaikan seharusnya BI mencontoh seleksi CPNS yang fair, terbuka dan memberikan syarat yang jelas per jabatan. Menurut Pemerintah, benchmarking yang dilakukan oleh Pemohon tersebut di atas tidak tepat karena seleksi CPNS tunduk pada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, sedangkan BI mempunyai kewenangan dalam membuat kebijakan terkait seleksi pro hire sebagaimana karakteristik dalam perekrutan dengan metode pro hire. 6. Permintaan Pemohon mengenai informasi daftar peserta dan kualifikasi kesehatan minimum sebagaimana dalil Pemohon pada angka 2.14 halaman 8, merupakan informasi yang dikualifikasikan sebagai data pribadi karena peserta seleksi belum secara definitif menduduki jabatan 177 publik sehingga pengungkapannya harus dengan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a UU KIP. B. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S. Pemerintah menghargai masukan Majelis Hakim Konstitusi dan telah menyampaikan Surat Kuasa Substitusi Menteri Komunikasi dan Informatika yang tidak lagi menyertakan nama pejabat dan pegawai Sekretariat KIP kepada kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak menimbulkan kerancuan posisi Pihak Terkait KIP. Adapun pertimbangan Pemerintah mencantumkan nama pegawai/pejabat Sekretariat KIP dalam Surat Kuasa Substitusi saat itu, adalah sebagai berikut: a. Nama pegawai yang tercantum dalam Surat Kuasa Substitusi Menteri Komunikasi dan Informatika merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika yang ditempatkan pada satuan/unit kerja Sekretariat KIP. Merujuk pada ketentuan Pasal 29 UU KIP, Sekretariat Komisi Informasi melaksanakan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi. Adapun Sekretaris KIP ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informatika. b. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KIP diatur bahwa Sekretariat KIP secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika. C. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. Yang dipertanyakan oleh Pemohon bukan semata-mata karena tata cara perekrutan yang tidak transparan atau tidak diumumkan, tetapi ada formasi yang sesungguhnya harus dijelaskan kepada calon peserta. Dalam konteks ini Pemohon mempersoalkan tata cara pengumuman ketika proses perekrutan dan juga bezetting-nya, formasi yang dibutuhkan, keahlian- keahlian bidang apa yang dibutuhkan oleh lembaga itu. Bahwa terkait pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H tersebut, Pemerintah dapat menyampaikan bahwa diumumkannya 178 persyaratan kualifikasi minimum sebagaimana yang dipersoalkan oleh Pemohon merupakan ranah kebijakan dari penyelenggara seleksi penerima pegawai. Ketentuan a quo UU KIP tidak dimaksudkan untuk mengatur kebijakan teknis seleksi penerimaan pegawai. IV. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP KETERANGAN AHLI PEMERINTAH PROF. DR. AHMAD M. RAMLI, S.H., M.H., FCB, ARB Bahwa Pemerintah mengajukan ahli pada persidangan tanggal 20 Februari 2024 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Dengan memperhatikan komparasi regulasi di berbagai negara dan memperhatikan secara saksama ketentuan UU KIP dan UU PDP, maka diperlukan pendekatan sistemik komparatif antara prinsip keterbukaan informasi publik dan perlindungan data pribadi. Keterbukaan informasi publik tidak boleh melanggar pelindungan data pribadi sesuai dengan UU PDP yang telah diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2022. 2. Indonesia saat ini tidak terlepas dari transformasi digital dan menjadi bagian dari masyarakat digital internasional dengan ekosistem cross-border dan extra-territorial di saat dunia memasuki industri 5.0, dimana data pribadi harus dilindungi termasuk perlindungan individu dari kejahatan siber. 3. Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP adalah norma kekecualian atas kekecualian Pasal 17 huruf h UU KIP yang dimaksudkan untuk transparansi kedudukan dan posisi seseorang dalam jabatan publik existing atau definitif. Hal ini diproyeksikan untuk keterbukaan informasi atas status dan kedudukan pejabat publik yang bersifat dan berlaku umum. 4. Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP dapat disimpulkan tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI 1945 sehingga tidak perlu ditambah dan dimaknai dengan frasa lainnya. Apabila diperlukan ketentuan implementasi terkait keterbukaan informasi dalam rangka rekrutmen calon pegawai atau proses seleksi lainnya, KIP dapat membuat petunjuk teknis sebagai implementing regulation dari UU KIP dengan memperhatikan UU PDP. 5. Berdasarkan benchmarking dengan negara Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa, yang pada intinya telah mengatur ketentuan pelindungan data pribadi dalam proses rekrutmen calon pegawai pada pokoknya antara lain 179 pelamar dapat diberi akses informasi yang berkaitan dengan dirinya, dan perekrut hanya boleh memberikan data atau informasi rahasia tentang data pribadi pelamar lainnya kepada selain subjek pemilik data dan informasi setelah mendapatkan persetujuan yang jelas dan tegas dari subjek pemilik data dan informasi. Terhadap keterangan Ahli Pemerintah tersebut di atas, Pemerintah sependapat bahwa ketentuan a quo UU KIP tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 sehingga tidak perlu ditambah dan dimaknai dengan frasa lainnya. Serta keterbukaan informasi publik dalam hal ini berkenaan dengan proses rekrutmen calon pegawai, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan ketentuan pelindungan data pribadi sesuai dengan UU PDP. V. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP KETERANGAN PIHAK TERKAIT Bahwa pada persidangan tanggal 20 Februari 2024, Pihak Terkait BI dan KIP memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Keterangan Pihak Terkait BI 1. Terkait dengan keterbukaan informasi publik dalam proses rekrutmen ahli fikih melalui jalur pro hire, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 jo. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (UU BI), Peraturan Dewan Gubernur yang mengatur tentang Manajemen BI, dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur BI mengenai Rekrutmen Khusus untuk Eksternal. 2. Pemohon dalam perkara a quo, in casu Rega Felix merupakan salah satu pelamar yang kemudian mengikuti proses seleksi Pro Hire penerimaan pegawai Ahli Fikih Islam, namun dinyatakan tidak lolos seleksi pada tahap kesehatan dan psikiatri. 3. Pengambilan keputusan ketidaklulusan yang bersangkutan didasarkan atas rekomendasi dokter dan psikiatri independen. Atas dasar rekomendasi dokter dan psikiatri tersebut, Pemohon in casu Rega Felix menyampaikan surat kepada BI pada tanggal 29 Juli 2023, perihal Permohonan Informasi Publik Mengenai Hasil Tes Rekrutmen Jalur Pro Hire Posisi Manajer Ahli Fikih (Ekonomi Syariah) pada tahun 2023. Adapun permintaan yang 180 dimohonkan oleh Rega Felix kepada BI dalam surat tersebut sebagai berikut: a. Hasil tes kesehatan dan psikiatri pribadi seleksi Pro Hire 2023. b. Surat Keputusan BI yang menyatakan penolakan dalam proses seleksi Pro Hire 2023. c. Syarat kualifikasi kesehatan dan psikiatri. d. Daftar peserta yang lolos dalam setiap tahapan seleksi sampai dengan diterima sebagai pegawai BI. 4. BI sebagai lembaga publik yang menjunjung keterbukaan informasi publik, merespon permohonan tersebut di atas melalui Surat Nomor 25/58/DKom- GPSK/Srt/B tanggal 9 Agustus 2023, yang pada intinya menyampaikan kepada Pemohon bahwa permohonan informasi berupa hasil tes dokter dan psikiatri dapat disampaikan kepada Pemohon, dan Pemohon diundang untuk datang langsung ke Ruang Layanan Informasi Publik Visitor Center di BI agar Pemohon dapat melihat, mendengarkan, serta mencatat informasi yang dimohonkan secara langsung. 5. Terkait dengan permintaan Pemohon in casu Rega Felix mengenai daftar nama peserta yang lolos dalam setiap tahapan seleksi sampai dengan tahap diterima sebagai pegawai BI, tidak dapat diberikan oleh BI dengan mempertimbangkan bahwa data nama peserta yang lolos dalam setiap tahapan seleksi dimaksud merupakan informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h, angka 2, 4, dan 5 UU KIP yaitu: a. Riwayat, kondisi, dan perawatan, pengobatan, kesehatan fisik, dan psikis seseorang. b. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang. c. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. 6. Setelah Pemohon memperoleh jawaban pertama dari BI, Pemohon mengkonfirmasi kembali pada tanggal 14 Agustus 2023 apakah Pemohon bisa memperoleh informasi yang dimohonkan antara lain syarat kualifikasi kesehatan dan psikiatri yang berkaitan dengan tugas sebagai Manajer Ahli 181 Fikih di BI, dan daftar nama peserta yang lolos sampai dengan diterima sebagai pegawai/pejabat BI. Terkait dengan permintaan ini, BI kembali merespons permintaan dimaksud pada tanggal 22 Agustus 2023 dengan mengundang kembali Pemohon untuk melihat dan mendengarkan informasi terkait hasil tes dan psikiatri Pemohon. 7. Selanjutnya, pada tanggal 23 Agustus 2023, diadakan pertemuan antara BI dengan Pemohon untuk memperlihatkan dan menjelaskan terkait hasil tes dan psikiatri Pemohon. Dalam hal Pemohon merasa tidak puas atas penjelasan yang disampaikan oleh BI, maka seharusnya Pemohon dapat mengajukan upaya permohonan sengketa informasi publik kepada KIP, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU KIP. Bahwa Pemerintah sejalan dengan keterangan Pihak Terkait BI yang menyatakan bahwa BI mempunyai wewenang dalam teknis pelaksanaan publikasi proses seleksi perekrutan pegawai dengan mekanisme pro hire. Selain itu, apabila pemohon informasi dalam proses seleksi in casu Rega Felix tidak puas dengan informasi yang disampaikan oleh BI sampai dengan tahapan pengujian konsekuensi oleh PPID BI, maka dapat mengajukan upaya permohonan sengketa informasi publik kepada KIP. Keterangan Pihak Terkait KIP 1. Berkenaan dengan uji materiil a quo, upaya yang dapat ditempuh oleh Pemohon untuk mendapatkan informasi yang diminta adalah dengan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke KIP sesuai dengan ketentuan UU KIP jo. PerKI 1/2013 dan tidak menempuh permohonan ke Mahkamah Konstitusi atas dasar adanya kerugian konstitusi akibat keberlakuan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP. 2. Menurut Ketua KIP yang pada intinya menyampaikan bahwa upaya Pemohon tidak berdasar hukum karena tidak ada sebab-akibat antara tidak lolosnya Pemohon mengikuti proses seleksi di BI dengan tidak memperoleh informasi dari BI, sehingga tidak ada causal verband antara keberlakuan ketentuan a quo dengan dalil kerugian hak konstitusi Pemohon. 3. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP pada dasarnya adalah memberikan jaminan, perlindungan, dan pemenuhan informasi terhadap hak setiap orang untuk mengetahui informasi posisi seseorang dalam jabatan 182 publik yang diatur dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h UU KIP. Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP disebutkan cukup jelas, namun dalam memorie van toelichting rapat RUU KMIP tanggal 15 Januari 2007, posisi seseorang dalam jabatan publik dimaknai jabatan publik yang diduduki secara definitif. Bahwa Pemerintah sejalan dengan keterangan Pihak Terkait KIP yang pada intinya menyatakan bahwa: a. Permohonan Pemohon tidak berdasar hukum karena tidak ada sebab-akibat (causal verband) antara tidak lolosnya Pemohon mengikuti proses seleksi di BI dengan tidak memperoleh informasi dari BI. b. Apabila pemohon informasi dalam proses seleksi in casu Rega Felix tidak puas dengan informasi yang disampaikan oleh BI sampai dengan tahapan pengujian konsekuensi oleh PPID BI, maka dapat mengajukan upaya permohonan sengketa informasi publik kepada KIP. c. Ketentuan a quo UU KIP dimaksudkan untuk pengungkapan informasi yang bersifat rahasia milik seseorang yang menduduki jabatan publik secara definitif. VI. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitusional review) ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 3. Menyatakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28D ayat (3), 183 dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 3. Kesimpulan Pemberi Keterangan Bank Indonesia I. POKOK PENJELASAN PERKARA A. Bahwa dalam persidangan perkara a quo, Bank Indonesia (BI) mengajukan bukti dokumen sebagai berikut: a. Bukti BI - 1 yaitu pengumuman secara terbuka rekrutmen pegawai untuk jalur Pro Hire untuk posisi antara lain Manajer Ahli Fikih Islam melalui laman https://ppm-rekrutmen.com/prohirebi2023/pendaftaran#ekonomi- syariah yang dapat diakses melalui laman www.bi.go.id dengan tautan https://ppm-rekrutmen.com/prohirebi2023 untuk membuktikan bahwa persyaratan, uraian jabatan, dan tanggung jawab posisi jabatan sebagai Ahli Fikih Islam di BI termasuk tahapan seleksi telah disampaikan secara terbuka untuk umum. b. Bukti BI - 2 yaitu surat BI kepada Pemohon i.c. Rega Felix No.25/58/DKom-GSPK/Srt/B tanggal 9 Agustus 2023 untuk membuktikan bahwa BI sebagai lembaga publik yang menjunjung keterbukaan informasi publik merespon surat Pemohon i.c. Sdr. Rega Felix kepada BI tanggal 29 Juli 2023 perihal Permohonan Informasi Publik Mengenai Hasil Tes Rekrutmen Jalur Pro Hire Posisi Manajer Ahli Fikih (Ekonomi Syariah) Tahun 2023. c. Bukti BI - 3 yaitu Peraturan Dewan Gubernur No.22/6/PDG/2020 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Gubernur No.24/8/PDG/2022 untuk membuktikan bahwa sesuai amanat dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang BI sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU BI), BI memiliki pengaturan mengenai manajemen sumber daya manusia yang meliputi fungsi: (i) perencanaan sumber 184 daya manusia; (ii) pemenuhan sumber daya manusia; (iii) pengembangan pegawai; dan (iv) pemeliharaan sumber daya manusia. d. Bukti BI - 4 yaitu penyampaian pengumuman BI kepada peserta yang mengikuti seleksi rekrutmen pegawai BI untuk membuktikan metode penyampaian pengumuman kelulusan setiap kandidat peserta dengan cara menyampaikan langsung kepada setiap peserta yang mengikuti seleksi penerimaan untuk menjadi pegawai BI. B. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dan bukti-bukti dokumen yang diajukan para pihak dan keterangan Saksi dalam persidangan perkara a quo, Bank Indonesia menyatakan tetap pada keterangan yang telah disampaikan dalam Penjelasan dan Keterangan Tambahan yang disampaikan BI serta menyatakan tetap menolak secara tegas dalil-dalil Pemohon yang terkait dan ditujukan kepada BI. Selanjutnya, BI menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut: 1. Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia Di BI a. Bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 44 UU BI, BI sebagai bank sentral yang memiliki tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berwenang melaksanakan manajemen sumber daya manusia guna mendukung tugas dan kewenangan BI untuk mencapai visi dan misi BI. b. Untuk meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia yang lebih baik untuk memperoleh dan menciptakan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, memiliki kepemimpinan yang kuat dan berakhlak mulia, BI menetapkan Peraturan Dewan Gubernur No.22/6/PDG/2020 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Gubernur No.24/8/PDG/2022. c. Dalam penguatan kebijakan sumber daya manusia melalui pemenuhan sumber daya manusia untuk menjamin ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan organisasi, BI menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur 185 Intern No.21/38/PADG Intern/2019 tentang Pemenuhan Sumber Daya Manusia BI dari Eksternal sebagaimana diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern No.22/62/PADG Intern/2020 (PADG Intern Rekrutmen Eksternal). d. Pemenuhan sumber daya manusia dari pihak eksternal dilakukan dengan proses rekrutmen dari jalur antara lain: (i) Pendidikan Calon Pegawai Muda (PCPM); (ii) General Hire; (iii) Special Hire yang terdiri atas: (1) Pro Hire dan (2) Experienced Hire; (iv) jalur lainnya sesuai dengan kebutuhan BI. Jalur rekrutmen jabatan Pro Hire merupakan jalur rekrutmen untuk mengisi kebutuhan pegawai pada segmen jabatan Officer dengan pangkat asisten manajer sampai dengan asisten direktur. Sedangkan rekrutmen jabatan Experienced Hire merupakan jalur rekrutmen untuk mengisi kebutuhan pegawai pada segmen jabatan Officer pada pangkat paling rendah deputi direktur atau yang setingkat untuk jabatan struktural, jabatan fungsional, dan jabatan spesialis, dengan pengalaman kerja dan kompetensi khusus sesuai dengan kebutuhan BI. 2. Proses Pengumuman Hasil Seleksi Jabatan Sebagai Ahli Fikih Melalui Jalur Rekrutmen Jabatan Pro Hire a. Bahwa pada awal bulan Mei 2023, BI membuka rekrutmen pegawai untuk jalur Pro Hire untuk posisi antara lain Manajer Ahli Fikih Islam yang diumumkan secara terbuka melalui laman https://ppm- rekrutmen.com/prohirebi2023/pendaftaran#ekonomi-syariah yang dapat diakses melalui laman www.bi.go.id dengan tautan https://ppm-rekrutmen.com/prohirebi2023. Dalam laman dimaksud terdapat informasi rekrutmen yaitu persyaratan, uraian jabatan, dan tanggung jawab Ahli Fikih Islam, serta jadwal pelaksanaan seleksi pada tiap tahapan. b. Pelaksanaan proses seleksi rekrutmen pegawai untuk jalur Pro Hire dimaksud dituangkan secara teknis dalam Terms of Reference (ToR) yang disetujui oleh Pemimpin Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia. 186 c. Dalam ToR dimaksud, BI memilih metode penyampaian pengumuman kelulusan setiap kandidat peserta dengan cara menyampaikan langsung kepada setiap peserta yang mengikuti seleksi penerimaan untuk menjadi pegawai BI (dhi. Jalur Pro Hire) dengan pertimbangan: 1) Best practice yang dilakukan oleh Lembaga/Institusi non pemerintahan di Indonesia maupun di dunia, yang melakukan pengumuman hasil per tahapan seleksi dilakukan secara langsung ke email pribadi kandidat dan/atau melalui website recruitment official; 2) pencantuman nama lengkap dapat digunakan sebagai kata kunci pencarian yang dapat disalahgunakan untuk pencurian identitas, penargetan oleh pihak ketiga, dan penipuan; dan 3) menghindari oknum yang tidak bertanggungjawab yang mengatasnamakan BI yang menghubungi peserta dan mengaku dapat meloloskan peserta untuk masuk menjadi pegawai BI. d. BI membuka lowongan hanya untuk menduduki 1 (satu) jabatan sebagai Ahli Fikih yang memiliki persyaratan yang spesifik dengan kualifikasi tertentu dan terbatas pesertanya sehingga menurut hemat kami bahwa hal dimaksud menjadi selaras bila pengumuman dimaksud langsung disampaikan kepada peserta yang mengikuti proses seleksi. 3. BI Mengakomodasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Proses Rekrutmen Ahli Fikih Melalui Jalur Pro Hire a. Pemohon i.c. Sdr. Rega Felix menyampaikan surat kepada BI pada tanggal 29 Juli 2023 perihal Permohonan Informasi Publik Mengenai Hasil Tes Rekrutmen Jalur Pro Hire Posisi Manajer Ahli Fikih (Ekonomi Syariah) Tahun 2023. Adapun permintaan yang dimohonkan Sdr. Rega Felix kepada BI dalam surat tersebut sebagai berikut: 1) Hasil tes Kesehatan dan psikiatri pribadi seleksi Pro Hire 2023; 2) Surat Keputusan BI yang menyatakan penolakan dalam proses seleksi Pro Hire 2023; 187 3) Syarat kualifikasi kesehatan dan psikiatri; 4) Daftar peserta yang lolos dalam setiap tahapan seleksi sampai dengan diterima sebagai pegawai BI. b. BI sebagai lembaga publik yang menjunjung keterbukaan informasi publik sebagai amanat dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) kemudian merespon permohonan dimaksud melalui surat No.25/58/DKom-GSPK/Srt/B tanggal 9 Agustus 2023 (Bukti-2) dan menyampaikan surat kepada Pemohon bahwa permohonan informasi berupa hasil tes dan psikiatri yang diminta oleh Pemohon hanya dapat di sampaikan kepada Pemohon secara langsung. c. Terkait dengan permintaan Pemohon i.c. Sdr. Rega Felix mengenai daftar nama peserta yang lolos dalam setiap tahapan seleksi sampai dengan diterima sebagai pegawai BI tidak dapat diberikan oleh BI dengan mempertimbangkan bahwa data nama peserta yang lolos dalam setiap tahapan seleksi dimaksud merupakan informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf h angka 2, 4, dan 5 UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yaitu: (i) riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan, kesehatan fisik, dan psikis seseorang; (ii) hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau (iii) catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. 4. Tanggapan BI Dalam Provisi Pemohon Terkait Penundaan Pengangkatan Pegawai BI Dengan Jabatan Manajer Ahli Fikih Dalam Proses Seleksi Tahun 2023 Hingga Terdapat Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi a. Bahwa permintaan Pemohon dalam provisi terkait permintaan penundaan pengangkatan pegawai BI dengan jabatan Ahli Fikih yang lolos dalam proses seleksi tahun 2023 tidak sesuai dengan 188 kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi. b. Keputusan peserta yang lulus proses seleksi pegawai Pro Hire 2023 merupakan objek gugatan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 (UU PTUN). Adapun keputusan peserta yang lulus proses seleksi pegawai Pro Hire 2023 dimaksud merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dari Pejabat Tata Usaha Negara BI yang bersifat konkrit, individual dan final, sehingga memenuhi pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN. Berdasarkan ketentuan UU PTUN tersebut di atas, dalam hal provisi Pemohon terkait penundaan pengangkatan pegawai BI dengan jabatan Manajer Ahli Fikih dalam proses seleksi hingga terdapat putusan akhir Mahkamah Konstitusi, maka kewenangan memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa dalam perkara a quo merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara. c. Pengadilan yang berwenang mengadili sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 10 jo. Pasal 21 UU Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad). d. Saat ini lowongan Ahli Fikih di BI telah terisi oleh peserta lainnya yang memperoleh hasil terbaik dalam setiap tahapan seleksi sesuai kualifikasi role/jabatan yang dibuka, serta telah diangkat menjadi pegawai BI. Sehingga provisi Pemohon yang meminta menunda 189 penIangkatan pegawai BI sebagai ahli fikih akan mencederai hak seseorang untuk mendapatkan penghidupan yang layak sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945. II. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, BI memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitusional review) ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP terhadap UUD NRI 1945 yang diajukan Pemohon dalam hal ini Sdr. Rega Felix, dapat memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menerima keterangan BI secara keseluruhan. 2. Menolak permohonan pengujian Pemohon yang menyangkut permohonan PUU atas pengujian Undang-Undang (PUU) atas Pasal 18 ayat (2) huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap UUD NRI 1945. 3. Menyatakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI 1945. 4. Menolak provisi Pemohon terkait perintah kepada BI dan/atau lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa informasi untuk menunda pelaksanaan kewenangan terhadap proses keberatan dan/atau sengketa informasi antara Pemohon dengan BI yang diajukan Pemohon hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi. 5. Menolak provisi Pemohon untuk menunda pengangkatan pegawai BI dengan jabatan Manajer Ahli Fikih dalam proses seleksi tahun 2023 hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan a quo. Dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan 190 Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846, selanjutnya disebut UU 14/2008), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: 191 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 192 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah, pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008 yang menyatakan, “Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila: b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan- jabatan publik”. 2. Bahwa Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) [vide Bukti P-3], yang menjelaskan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28F UUD 1945. 3. Bahwa Pemohon masih dalam usia produktif yang sedang mencari pekerjaan, di antaranya mengikuti seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN)/Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk menjadi dosen namun tidak lulus karena pada saat itu ijazah Pemohon belum terbit. Kemudian, mencoba berjualan burger namun tidak berhasil karena terdampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2022, Pemohon diterima menjadi tenaga ahli di salah satu Kementerian dengan sistem kontrak namun tidak diperpanjang. Pemohon saat ini juga menjadi advokat sambil terus mencari pekerjaan lain dengan ikut seleksi di antaranya untuk posisi ahli fiqih (ekonomi syariah) di Bank Indonesia, namun tidak lolos karena dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi kesehatan dan psikiatri. Pemohon merasa terdapat ketidakterbukaan dalam proses seleksi tersebut dan menghubungi Bank Indonesia, meminta agar dapat diberikan informasi mengenai daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum kesehatan. Permintaan Pemohon ini ditolak dengan alasan informasi yang diminta Pemohon adalah informasi yang dikecualikan sebagai informasi publik berdasarkan UU 14/2008. 4. Bahwa Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan berkenaan dengan kondisi yang dialaminya karena berlakunya frasa “posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik” dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008, menimbulkan persoalan apakah informasi yang dikecualikan bermakna ketika 193 seseorang telah menjabat secara definitif atau termasuk ketika seseorang masih dalam proses seleksi untuk menempati posisi dalam jabatan publik. Menurut Pemohon frasa tersebut multitafsir, karena ada lembaga yang dapat mempublikasikan daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum yang detail dalam proses seleksi termasuk memberikan hak sanggah kepada peserta. Ada juga lembaga yang tidak dapat memberikan informasi tersebut dengan alasan bahwa informasi tersebut termasuk yang dikecualikan. Bahwa norma Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008 perlu diberikan tafsir konstitusional sehingga ada kejelasan “rule of the game” proses seleksi dan adanya hak sanggah bagi peserta seleksi untuk mendapatkan kesempatan yang sama agar tidak menimbulkan kerugian hak konstitusional. 5. Bahwa dengan tidak jelasnya tafsir terhadap norma Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008 menyebabkan dirugikannya hak konstitusional Pemohon yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28F UUD 1945. Oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, kerugian hak konstitusional dimaksud tidak lagi terjadi. Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah cukup jelas menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang secara spesifik hak konstitusionalnya tersebut menurut Pemohon aktual dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008. Di samping itu, Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian yang dimaksudkan dengan berlakunya norma Pasal yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, jika permohonannya dikabulkan kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud oleh Pemohon tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya persoalan inkonstitusionalitas norma yang didalilkan oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan Pemohon. 194 Dalam Provisi [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya meminta Mahkamah untuk dapat memberikan putusan sela dengan alasan yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa permasalahan utama yang dialami Pemohon adalah ketidaklulusan dalam seleksi penerimaan pegawai di Bank Indonesia dengan posisi sebagai ahli fiqih karena alasan kesehatan yang tidak diinfokan secara terbuka kepada Pemohon. Padahal menurut Pemohon pengumuman syarat kualifikasi yang diumumkan Bank Indonesia untuk proses seleksi tidak memuat syarat yang mengharuskan pelamar untuk memenuhi kualifikasi fisik atau kesehatan tertentu. 2. Bahwa Pemohon melakukan komunikasi dengan pihak Bank Indonesia melalui surat bertanggal 11 September 2023, yang meminta transparansi dari Bank Indonesia terhadap hasil seleksi tersebut, dan Pemohon seharusnya memperoleh jawaban dari Bank Indonesia dalam waktu 10 + 7 hari kerja. Termasuk di dalamnya Pemohon meminta agar Bank Indonesia menunda pengangkatan pegawai Bank Indonesia dengan jabatan manager ahli fiqih dalam proses pro hire 2023 sampai seluruh proses hukum selesai, termasuk proses hukum di Mahkamah. Namun, Pemohon tidak memperoleh jawaban atas pertanyaan dan permintaannya, jawaban yang diberikan Bank Indonesia bertanggal 3 Oktober 2023 dan 11 Oktober 2023 menyatakan bahwa Bank Indonesia membutuhkan waktu untuk memproses penyediaan informasi yang diminta oleh Pemohon. Oleh karena itu, jika Mahkamah Konstitusi tidak memberikan Putusan Sela (Provisi), maka Pemohon telah kehilangan kesempatan untuk dikembalikannya hak konstitusional Pemohon yang dirugikan. 3. Bahwa Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan a quo ke lembaga lain, termasuk ke PTUN karena akan dianggap premature, objeknya obscure. Hal ini terjadi karena pengumuman seleksi tersebut dilakukan melalui pihak ketiga (PPM Manajemen yang merupakan lembaga swasta), sehingga akan sulit menentukan yang mana yang menjadi objek KTUN. Selain itu, dengan minimnya informasi mengenai daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi, 195 Pemohon akan kesulitan mencari acuan pembanding untuk menyatakan ada permasalahan hukum dalam proses seleksi di Bank Indonesia. 4. Bahwa menurut Pemohon, Mahkamah memiliki kewenangan untuk memberikan putusan sela terhadap suatu perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), terlebih telah ada preseden sebelumnya Mahkamah memberikan putusan sela (provisi) untuk melindungi hak konstitusional Pemohon. Terhadap permohonan putusan provisi Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan Bank Indonesia menunda pelaksanaan kewenangan terhadap proses keberatan dan/atau sengketa informasi antara Pemohon dengan Bank Indonesia dan untuk menunda pengangkatan pegawai Bank Indonesia dengan jabatan manager ahli fiqih dalam proses seleksi tahun 2023, karena Mahkamah adalah badan peradilan yang diberikan wewenang untuk mengadili norma undang-undang terhadap UUD 1945. Selain itu, Mahkamah tidak menemukan adanya dampak yang luas jika norma yang dimohonkan pengujian tetap diberlakukan. Dengan demikian, permohonan Provisi Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Dalam Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28F UUD 1945 dengan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara, yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, kerugian konstitusional yang dialaminya bersifat aktual atau konkret namun jika diabstraksikan merupakan persoalan konstitusionalitas norma karena berlakunya norma Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008 yang multitafsir. Pemohon tidak mendapatkan informasi mengenai ketidaklulusannya mengikuti seleksi sebagai ahli fiqih di Bank Indonesia karena tidak dicantumkan sejak awal persyaratan kualifikasi minimum secara detail per- jabatan. Jika ada persyaratan yang muncul belakangan maka hal ini akan 196 menyebabkan peserta seleksi terjebak karena memilih formasi yang ternyata memiliki syarat yang muncul belakangan, yang tidak sesuai dengan keadaan dirinya. Andai saja Pemohon mengetahuinya seharusnya dapat menggunakan kesempatan pada formasi lain. 2. Bahwa menurut Pemohon, alasan tidak dipublikasikannya daftar nama peserta dikarenakan informasi yang diminta adalah informasi publik yang dikecualikan berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008, hal ini menyebabkan Pemohon tidak dapat menggunakan hak sanggah. Dengan adanya penafsiran demikian menyebabkan terhalanginya hak Pemohon yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28F UUD 1945. Oleh karenanya perlu ada penafsiran atas norma Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008. 3. Bahwa menurut Pemohon, terdapat alasan konstitusional dalam mengajukan pengujian Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008, yaitu: a. Daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum bukan merupakan associated conception yang bersifat pribadi sehingga merupakan informasi yang bersifat publik. b. Daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum adalah terbatas pada proses seleksi yang bersifat terbuka sehingga tidak memiliki keterkaitan dengan rahasia jabatan. c. Keterbukaan daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum dalam proses seleksi untuk jabatan publik adalah syarat awal akuntabilitas untuk menjamin hak atas kesempatan yang sama dalam Pemerintahan. 4. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan alasan konstitusional tersebut agar tidak terjadi multitafsir karena membuka informasi berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008 sebagai konsekuensi dari Pasal 17 huruf h UU 14/2008 maka perlu ditafsirkan lebih lanjut dalam konteks tujuan informasi tersebut disajikan. Sehingga, harus dicari norma yang dapat digunakan untuk memutuskan kasus konkret agar seseorang tidak kehilangan hak konstitusionalnya tanpa merugikan hak konstitusional pihak lain yang telah diangkat menjadi pegawai ketika tidak dipublikasikannya daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum. Menurut Pemohon, informasi yang diumumkan dalam konteks pelaksanaan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008 197 yang dilakukan dalam bentuk daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum, tidak akan merugikan hak konstitusional orang lain karena daftar nama peserta bukan merupakan data pribadi yang bersifat rahasia. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008 yang menyatakan, “pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan- jabatan publik” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik terhadap informasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf h termasuk dapat dilakukan dalam bentuk daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum dalam proses seleksi terbuka untuk penempatan jabatan-jabatan publik”. [3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-30 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 31 Oktober 2023. Selain itu, Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada 27 Februari 2024 [selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara]. [3.9] Menimbang bahwa DPR telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 20 Februari 2024, namun keterangan dimaksud tidak dipertimbangkan karena diserahkan setelah proses pemeriksaan persidangan selesai dan melewati jangka waktu penyerahan kesimpulan yang ditetapkan oleh Mahkamah yaitu pada tanggal 28 Februari 2024 sedangkan keterangan tertulis DPR diterima Mahkamah pada tanggal 5 Maret 2024. [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan Keterangan Tertulis bertanggal 25 Januari 2024 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 25 Januari 2024 dan 26 Januari 2024 dan kemudian disampaikan dalam persidangan pada tanggal 29 Januari 2024 serta menyerahkan keterangan tertulis tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Februari 2024 dan 21 Februari 2024. Untuk mendukung dalilnya Presiden telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan PK-2b, selain itu dalam persidangan pada tanggal 20 Februari 2024 telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama, Prof. Dr. 198 Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB. ARB, yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 20 Februari 2024. Presiden juga telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 28 Februari 2024 [selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara]. [3.11] Menimbang bahwa Pemberi Keterangan Bank Indonesia menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 20 Februari 2024, namun diterima Mahkamah pada tanggal 19 Februari 2024 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 20 Februari 2024 serta menyampaikan keterangan tertulis tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 Februari 2024. Untuk mendukung dalilnya Pemberi Keterangan Bank Indonesia telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan PK-2. Pemberi Keterangan Bank Indonesia menyerahkan bukti tambahan yaitu bukti tambahan PK-1 sampai dengan bukti tambahan PK-2 pada tanggal 28 Februari 2024, namun bukti diserahkan setelah proses pemeriksaan persidangan selesai sehingga tidak dipertimbangkan. Pemberi Keterangan Bank Indonesia juga telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 28 Februari 2024. [selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara]. [3.12] Menimbang bahwa Pemberi Keterangan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 19 Februari 2024, diterima Mahkamah pada tanggal 19 Februari 2024 dan 20 Februari 2024 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 20 Februari 2024. Untuk mendukung dalilnya Pemberi Keterangan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan PK-2. [selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara]. [3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti/tulisan yang diajukan oleh Pemohon serta kesimpulan Pemohon, keterangan Presiden beserta alat-alat bukti/tulisan yang diajukan oleh Presiden, keterangan ahli yang diajukan oleh Presiden, serta kesimpulan Presiden, keterangan Pemberi Keterangan Bank Indonesia, beserta 199 alat-alat bukti/tulisan yang diajukan oleh Bank Indonesia, serta kesimpulan Bank Indonesia, dan keterangan Pemberi Keterangan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, beserta alat-alat bukti/tulisan yang diajukan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok Pemohonan Pemohon. [3.14] Menimbang bahwa berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon apabila dicermati secara saksama isu konstitusionalitas yang dipersoalkan oleh Pemohon bermuara pada frasa “posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik” dalam norma Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008 yang menurut Pemohon inkonstitusional apabila tidak dimaknai “pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik terhadap informasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf h termasuk dapat dilakukan dalam bentuk daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum dalam proses seleksi terbuka untuk penempatan jabatan-jabatan publik”. Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.14.1] Bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28F UUD 1945. Hal ini mengingat ketersediaan informasi publik merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, dan juga menjadi bagian penting bagi ketahanan nasional. Selain itu, penting adanya keterbukaan informasi publik karena merupakan salah satu karakter yang menunjukkan kehidupan bernegara yang demokratis menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Artinya, dengan adanya mekanisme keterbukaan informasi akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara yang semakin dapat dipertanggungjawabkan karena membuka ruang pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik [vide Penjelasan Umum UU 14/2008]. Informasi publik yang dimaksud adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan 200 UU 14/2008 serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik [vide Pasal 1 angka 2 UU 14/2008]. Badan publik yang menjadi bagian dari penyedia informasi publik tersebut adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri [vide Pasal 1 angka 3 UU 14/2008]. [3.14.2] Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang memohon agar frasa “pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik” dalam norma Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008, dimaknai juga termasuk calon pejabat publik, penting untuk dipahami secara komprehensif substansi Pasal 18 UU 14/2008, in casu Pasal 18 ayat (2) UU 14/2008 yang substansinya menyatakan, “Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila: a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik”. Artinya, bagi seseorang yang masih berada dalam posisi tahap seleksi merupakan bagian dari ranah pengaturan dalam norma Pasal 18 ayat (2) huruf a UU 14/2008, karena seseorang tersebut masih belum secara definitif menduduki jabatan publik, sehingga masih digolongkan sebagai setiap orang secara umum yang memerlukan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a UU 14/2008. Hal ini sejalan dengan pemikiran yang berkembang dalam pembahasan rumusan norma a quo sebagaimana termaktub dalam risalah rapat Rancangan Undang-Undang tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik pada tanggal 15 Januari 2007, yang pada pokoknya menyatakan “hanya pejabat- pejabat publik yang memang harus diketahui masyarakat, harus dapat diakses rahasia-rahasia dari pejabat publik tersebut seperti hartanya atau segala macamnya” [vide Bukti Presiden PK-2b, hlm. 30]. Oleh karena itu, apabila petitum Pemohon yang memohon untuk dimaknai informasi milik seseorang yang masih dalam tahap seleksi dan belum secara definitif menduduki jabatan publik, juga 201 termasuk cakupan dalam frasa “posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik”, yang dapat diungkapkan melalui ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008, menurut Mahkamah, jika dikabulkan justru akan menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum karena mencampuradukkan pengaturan 2 (dua) hal yang berbeda yang kemudian berujung pada ketidakjelasan makna dari norma Pasal 18 ayat (2) UU 14/2008 dan menegasikan kewajiban adanya persetujuan tertulis dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a UU 14/2008. [3.14.3] Bahwa jika mencermati lebih lanjut petitum Pemohon yang memohon agar Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008 dimaknai “pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik terhadap informasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf h UU 14/2008 termasuk dapat dilakukan dalam bentuk daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum dalam proses seleksi terbuka untuk penempatan jabatan-jabatan publik”, Pemohon menegaskan dalam petitum tersebut apa yang sesungguhnya telah terakomodasi dalam norma Pasal 18 ayat (2) UU 14/2008 bahwa norma a quo berkaitan erat dengan norma Pasal 17 huruf h UU 14/2008. Dalam kaitan ini, penting untuk dipahami substansi utuh norma Pasal 17 huruf h UU 14/2008 yang menyatakan: “Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal”. Ketentuan norma Pasal 17 UU 14/2008 pada prinsipnya merupakan bagian dari pengaturan yang memberikan pengecualian terhadap informasi publik yang dapat diakses oleh publik. Ketentuan norma Pasal 17 huruf h UU 14/2008 dimaksud bukan merupakan pengaturan pengecualian yang bersifat mutlak karena dapat menjadi tidak termasuk informasi yang dikecualikan sepanjang memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 18 ayat (2) UU 14/2008 antara lain apabila: a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau b. pengungkapan tersebut berkaitan dengan posisi seseorang dalam 202 jabatan-jabatan publik. Dalam kaitan dengan petitum Pemohon a quo, apabila dicermati secara saksama UU 14/2008 pada pokoknya menempatkan setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, namun hal ini tidak berlaku pada informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Terhadap Informasi Publik yang dikecualikan karena bersifat rahasia telah ditentukan sesuai dengan UU 14/2008. Selain itu, dalam hal akan membuka informasi yang dikecualikan harus memperhatikan kepatutan dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat, serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya [vide Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU 14/2008]. Menurut Mahkamah, ketentuan norma Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008, adalah aturan yang memperbolehkan untuk menggungkap informasi yang berkaitan dengan posisi seseorang yang sedang dalam jabatan publik sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. UU 14/2008 tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan jabatan publik, namun dalam ketentuan umum terutama Pasal 1 angka 3 UU 14/2008 menguraikan mengenai pengertian dari badan publik. Jika mengacu pada UU 14/2008, jenis informasi yang diatur dalam UU a quo adalah informasi publik, begitu juga dengan badan yang mengelola informasi tersebut adalah badan publik maka posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik yang dimaksud dalam norma a quo adalah jabatan yang melekat pada seseorang yang telah menjadi bagian dari badan-badan publik dimaksud, tidak dapat melekat pada seseorang yang masih dalam posisi calon pejabat publik. Terhadap seseorang yang masih dalam posisi calon pejabat publik tidak dapat diberlakukan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008, informasi yang melekat padanya dapat saja berupa informasi rahasia pribadi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf h UU 14/2008 dan untuk mengungkapnya perlu mendapat persetujuan tertulis dari pihak yang rahasianya akan diungkap [vide Pasal 18 ayat (2) huruf a UU 14/2008]. Sehingga menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat mempersamakan pengertian mengenai frasa “posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik” dengan posisi seseorang yang masih “calon pejabat publik”. 203 Bahwa karena Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008 hanya diperuntukkan untuk mengungkap informasi seseorang dalam jabatan-jabatan publik (jabatan existing), maka Pasal a quo menurut Mahkamah tidak dapat mengakomodir dalil Pemohon yang meminta agar keterbukaan daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum bagi seseorang yang masih dalam tahapan proses seleksi untuk penempatan jabatan-jabatan publik, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas. Karena seseorang yang masih dalam proses seleksi untuk penempatan jabatan publik tidak dapat dikategorikan sebagai pejabat publik maka terhadapnya masuk dalam ranah perlindungan informasi pribadi yang penggunaannya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU 27/2022), bukan termasuk dalam UU 14/2008. Dalam kaitan ini, norma Pasal 4 ayat (1) UU 27/2022 menentukan data pribadi terbagi atas data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Terkait dengan nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang termasuk dalam kategori data pribadi yang bersifat umum. Nama seseorang memang tidak termasuk data yang rahasia, namun tetap saja termasuk data pribadi. Sekalipun tidak ada pelanggaran jika mengumumkan nama-nama peserta yang lulus, namun jika dikaitkan dengan norma pasal yang dimohonkan pengujian maka tidak ada kaitannya, karena dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008 hanya berkaitan dengan seseorang yang sedang menjabat dalam jabatan publik [vide Keterangan Ahli Presiden dalam Persidangan Perkara Nomor 132/PUU-XXI/2023 tanggal 20 Februari 2024, hlm. 28]. Kemudian terhadap permintaan Pemohon agar dapat memperoleh informasi daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum dalam proses seleksi terbuka untuk penempatan jabatan-jabatan publik, menurut Mahkamah Pemohon telah mencampuradukkan antara permintaan data yang menyangkut pribadi seseorang dengan seseorang yang telah menduduki jabatan publik. Berdasarkan keterangan para pihak dan fakta yang terungkap di persidangan, mekanisme mengumumkan hasil seleksi perekrutan pegawai, merupakan ranah kebijakan dari penyelenggara seleksi penerima pegawai. Kebijakan ini bukan merupakan kebijakan yang harus diatur dalam UU 14/2008. Namun demikian, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa dalam era keterbukaan informasi, sepanjang tidak berkaitan dengan hal-hal yang 204 dikecualikan, karena merupakan bagian dari kebutuhan informasi publik, in casu proses seleksi misalnya mengenai nilai hasil seleksi (skor) dan peringkat (ranking) peserta penting untuk diinfokan secara terbuka dan mudah diakses publik, khususnya bagi peserta seleksi. Dalam hal apabila, ada pihak yang keberatan terhadap hasil seleksi tersebut, in casu Pemohon dapat menempuh upaya hukum dengan mengajukan keberatan ke instansi terkait dan jika masih belum menerima maka dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi, baik di pusat maupun daerah. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008 yang menyatakan, “pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik” agar dimaknai “pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik terhadap informasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf h UU 14/2008 termasuk dapat dilakukan dalam bentuk daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum dalam proses seleksi terbuka untuk penempatan jabatan-jabatan publik” adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, norma Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008 telah ternyata tidak melanggar pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk turut serta dalam bela negara, hak memperoleh informasi yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 205 [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum; [4.4] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam Provisi Menolak permohonan Provisi Pemohon Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal enam, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh satu, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan 206 pukul 12.34 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur dan Arsul Sani, masing- masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Ria Indriyani