131/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 131/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Partai Buruh, yang diwakili oleh: 1. Nama : Ir. H. Said Iqbal, M.E. Jabatan : Presiden Partai Buruh Alamat : Gedung FSPMI, Lantai 3, Jalan Raya Pondok Gede Nomor 11, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Jakarta 2. Nama : Ferri Nuzarli, S.E., S.H. Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Buruh Alamat : Gedung FSPMI, Lantai 3, Jalan Raya Pondok Gede Nomor 11, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Jakarta Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Juli 2025 memberikan kuasa kepada Said Salahudin M.H., M. Imam Nasef, S.H., M.H., M. Fahmi Sungkar, S.H., M.H., Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H., Retno Widiastuti, S.H., M.H., Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H., Regio Alfala Rayandra, S.H., Tri Widyanto, S.H., Catur Andarwanto, S.H., Rastingkem, S.H., M. Raushan Fikri Hidayatullah, S.H., dan M. Andre Nasrullah kesemuanya advokat/asisten advokat/kuasa hukum yang tergabung dalam TIM HUKUM PARTAI BURUH, beralamat di Gedung FSPMI, Lantai 3, Jalan Raya Pondok Gede RT 01/02 Nomor 11 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, baik 2 sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 28 Juli 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Juli 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 134/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 5 Agustus 2025 dengan Nomor 131/PUU-XXIII/2025, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 26 Agustus 2025 dan diterima Mahkamah pada tanggal 26 Agustus 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa UUD NRI 1945 memberikan sejumlah kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi antara lain wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1), yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik 3 Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) yang selanjutnya disebut “UU MK”, yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar juga diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dilakukan dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan UUD NRI 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) yang selanjutnya disebut “UU PPP”, yang berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi” 4 5. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 juga diatur dan ditegaskan dalam Pasal 1 angka (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang selanjutnya disebut “PMK 2/2021”, yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 6. Bahwa pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi ditegaskan lagi dalam Pasal 2 ayat (4) PMK 2/2021, yang berbunyi: “Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945.” 7. Bahwa objek permohonan pengujian materiil (objectum litis) yang Pemohon ajukan dalam perkara a quo adalah Pasal 414 ayat (1), Pasal 415 ayat (1), Pasal 415 ayat (2) UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, tanggal 29 Februari 2024; dan Pasal 82 ayat (3) UU 17/2014 yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Norma tersebut telah dimaknai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, tanggal 29 Februari 2024, sebagai berikut: Menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan. 5 Pasal 415 ayat (1) UU 7/2017 Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan. Pasal 415 ayat (2) UU 7/2017 Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPR, suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya. Pasal 82 ayat (3) UU 17/2014 Fraksi dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR. Terhadap UUD NRI 1945, yaitu: Pasal 1 ayat (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar. Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28C ayat (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28D ayat (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan Pemohon telah tegas menyatakan bahwa objectum litis Permohonan a quo adalah pengujian materiil Pasal 414 ayat (1), Pasal 415 ayat (1), Pasal 415 ayat (2) UU 7/2017; dan Pasal 82 ayat (3) UU 6 17/2014 terhadap UUD NRI 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan a quo; II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON A. SUBJEK HUKUM PEMOHON 9. Bahwa untuk mengajukan Permohonan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, subjek hukum yang dapat mengajukan diri sebagai Pemohon adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD NRI 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau; d. Lembaga negara. 10. Bahwa terhadap subjek badan hukum publik, Jimly Asshiddiqie dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang (2006: 87) pada pokoknya menjelaskan sebuah badan hukum dapat disebut sebagai badan hukum publik apabila pembentukan badan hukum itu didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan publik. Dikatakan oleh Jimly: Dari segi subjeknya, badan hukum tersebut dapat disebut sebagai badan hukum publik apabila kepentingan yang menyebabkan badan itu dibentuk, didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan publik, bukan kepentingan orang perorang. Sebaliknya, apabila kepentingan yang menyebabkan ia dibentuk didasarkan atas kepentingan pribadi orang per orang, maka badan hukum tersebut disebut badan hukum privat atau perdata. 11. Bahwa lebih lanjut Jimly Asshiddiqie (2006: 89-90) mengatakan by nature partai politik tergolong sebagai badan hukum publik karena kegiatan partai politik berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak. Menurut Jimly: Organisasi-organisasi seperti partai politik memang didirikan untuk tujuan tujuan dan kepentingan-kepentingan politik yang bukan bersifat perdata. Namun dalam kegiatannya sehari-hari, aktivitas-aktivitas yang dilakukannya dapat saja berkaitan dengan hal-hal yang bersifat publik ataupun dengan hal-hal yang berkenaan dengan soal hak dan kewajiban 7 yang bersifat perdata. Sebagai partai politik sudah tentu kegiatannya berkaitan dengan dunia politik yang berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak. Tetapi sebagai badan hukum, partai politik itu dapat saja terlibat dalam lalu lintas hukum perdata, misalnya, mendapatkan hak atas tanah dan bangunan kantor, mengadakan jual beli benda-benda bergerak seperti kendaran bermotor, alat-alat tulis kantor, dan lain-lain sebagainya. Semua kegiatan tersebut bersifat perdata, dan partai politik yang bersangkutan sebagai badan hukum dapat bertindak sebagai subjek hukum yang sah. Dalam hal demikian itu, meskipun bertindak dalam lalu lintas hukum perdata, organisasi partai politik tersebut tetap tidak dapat disebut sebagai badan hukum perdata, melainkan by nature merupakan badan hukum yang bersifat publik. 12. Bahwa Pemohon adalah organisasi partai politik berbadan hukum yang dibentuk didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan publik. Kegiatan Partai Buruh juga berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak. Hal tersebut dapat dilihat dari tujuan pembentukan Partai Buruh sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 5 Anggaran Dasar Partai Buruh yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 07, tanggal 19 Maret 2022 tentang Pernyataan Keputusan Kongres IV Partai Buruh tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang dibuat dihadapan Esi Susanti, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Jakarta Pusat [BUKTI P-3] sebagaimana telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.AH.11.03 TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh, tanggal 4 April 2022 [BUKTI P-4] yaitu sebagai berikut: Tujuan Partai Buruh adalah mewujudkan negara kesejahteraan (welfare state), yang selanjutnya disebut negara sejahtera. Negara sejahtera yang ingin dibangun Partai Buruh adalah perwujudan dari 13 (tiga belas) platform Partai Buruh, yaitu: 1) Kedaulatan Rakyat; 2) Lapangan Kerja; 3) Pemberantasan Korupsi; 4) Jaminan Sosial: a. Jaminan Kesehatan b. Jaminan Dana Pensiun c. Jaminan Hari Tua d. Jaminan Kecelakaan Kerja e. Jaminan Kematian f. Jaminan Dana Pengangguran g. Jaminan Pendidikan h. Jaminan Perumahan 8 i. Jaminan Air Bersih j. Jaminan Makanan 5) Kedaulatan Pangan dan Reforma Agraria; 6) Upah Layak; 7) Pajak yang berkeadilan untuk Kesejahteraan Rakyat; 8) Hubungan Industrial: a. Menolak sistem penggunaan tenaga kerja alih daya (outsourcing); b. Menolak sistem karyawan kontrak (PKWT) yang berkepanjangan tanpa batas; c. Uang pesangon yang layak; d. Jam kerja yang manusiawi; e. Perlindungan upah, hak istirahat cuti haid dan cuti melahirkan untuk buruh perempuan, kerja layak, dan lain-lain; f. Menolak PHK yang dipermudah; g. Perlindungan kesempatan kerja untuk pekerja lokal yang tidak berketerampilan (unskill workers); h. Dan bentuk perlindungan lainnya untuk Pekerja/Buruh dalam Hubungan Industrial. 9) Lingkungan Hidup, HAM, dan Masyarakat Adat; 10) Perlindungan Perempuan, anak-anak, PRT, buruh migran, dan buruh informal; 11) Pemberdayaan Penyandang Cacat (disabilitas); 12) Perlindungan dan pengangkatan status PNS untuk seluruh tenaga pendidik honorer dan tenaga honorer, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik swasta dalam bentuk bergaji minimal upah minimum per bulan; dan 13) Memperkuat koperasi dan BUMN bersama swasta sebagai pilar utama perekonomian. Selain itu, dalam mewujudkan negara sejahtera maka partai buruh memegang 3 (tiga) prinsip, yaitu: 1) Kesetaraan kesempatan dalam hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, HAM, dan pertahanan negara; 2) Distribusi kekayaan yang adil merata; 3) Tanggung jawab publik. 13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka merujuk pada doktrin subjek badan hukum publik sebagaimana disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie Pemohon (Partai Buruh) tergolong sebagai subjek badan hukum publik yang berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021 diberikan hak untuk mengajukan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945 in casu pengujian materiil UU 7/2017 dan UU 17/2014 terhadap UUD NRI 1945 karena Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU 7/2017 dan UU 17/2014; 9 14. Bahwa dalam mengajukan Permohonan a quo, Pemohon diwakili oleh dewan pimpinan pusat partai yang disebut dengan “Komite Eksekutif atau Executive Committee (EXCO) PARTAI BURUH”, yaitu Ir. H. Said Iqbal, M.E. selaku Presiden dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H., selaku Sekretaris Jenderal, yang terpilih secara sah dalam Kongres IV PARTAI BURUH tahun 2021, sebagaimana telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.AH.11.02 TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Komite Eksekutif Partai Buruh Periode 2021-2026, tanggal 4 April 2022 [Bukti P-5]; 15. Bahwa dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b Anggaran Dasar PARTAI BURUH [Vide Bukti P-3] dinyatakan Komite Eksekutif di tingkat pusat merupakan pimpinan tertinggi Partai Buruh yang dipimpin oleh Presiden dan Sekretaris Jenderal. Sekurang-kurangnya Presiden Partai Buruh berwenang mewakili Partai Buruh kedalam dan keluar organisasi Partai Buruh; 16. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh [Vide Bukti P-3] juga ditentukan Presiden bersama Sekretaris Jenderal berwenang menandatangani seluruh surat menyurat Partai Buruh, baik ke dalam maupun keluar; 17. Bahwa dalam Peraturan Partai Buruh Nomor 3 Tahun 2023, diatur secara spesifik mengenai kewenangan Presiden dan Sekretaris Jenderal Partai Buruh untuk mengajukan dan menandatangani gugatan kepada lembaga peradilan [Bukti P-6]; 18. Bahwa oleh karena menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Partai Buruh, Presiden dan Sekretaris Jenderal merupakan pimpinan tertinggi yang diberikan wewenang untuk mewakili serta menandatangani seluruh dokumen Partai Buruh baik ke dalam maupun keluar organisasi Partai Buruh, termasuk untuk mengajukan gugatan kepada lembaga peradilan, maka dalam Permohonan a quo Ir. H. Said Iqbal, M.E. selaku Presiden dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H., selaku Sekretaris Jenderal berwenang bertindak mewakili untuk dan atas nama Partai Buruh dalam mengajukan pengujian materiil UU 7/2017 dan UU 17/2014 terhadap UUD NRI 1945 ke Mahkamah Konstitusi; 10 19. Bahwa berdasarkan dalil dan argumentasi di atas, maka dari sisi pemenuhan syarat “subjek hukum Pemohon” dalam Permohonan a quo Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai subjek badan hukum publik sehingga Pemohon dapat mengajukan pengujian materiil UU 7/2017 dan UU 17/2014 terhadap UUD NRI 1945 sebagaimana dibenarkan menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 2/2021; 20. Bahwa selain diperlukan kejelasan mengenai subjek hukum Pemohon dan kepentingan Pemohon, pemenuhan syarat kedudukan hukum (legal standing) bagi Pemohon oleh Mahkamah Konstitusi juga dipersyaratkan dengan melihat adanya hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945 kepada Pemohon yang dianggap dirugikan akibat berlakunya UU yang dimohonkan pengujian; 21. Bahwa pengertian hak konstitusional diterangkan dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang berbunyi: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945”; 22. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 23. Bahwa terhadap pemenuhan persyaratan kerugian konstitusional yang pertama, yaitu “adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para 11 Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945”, dapat Pemohon uraikan sebagai berikut: 23.1. Bahwa dalam Permohonan a quo Pemohon mempunyai hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945 sebagaimana dinyatakan dalam; [i] Pasal 27 ayat (1); [ii] Pasal 28C ayat (2); [iii] Pasal 28D ayat (1); dan [iv] Pasal 28D ayat (3); 23.2. Bahwa dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 dinyatakan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”; 23.3. Bahwa dalam Pasal 28C ayat (2) dinyatakan: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”; 23.4. Bahwa dalam Pasal 28D ayat (1) dinyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”; 23.5. Bahwa dalam Pasal 28D ayat (3) dinyatakan: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”; 23.6. Bahwa hak-hak yang diberikan UUD NRI 1945 kepada “warga negara” maupun hak-hak yang diberikan kepada “orang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) harus pula dimaknai sebagai hak Pemohon karena; (i) Presiden dan Wakil Presiden Partai Buruh yang mewakili Pemohon dalam Permohonan a quo merupakan subjek “warga negara” sekaligus subjek “orang’; dan (ii) Partai Buruh sebagai badan hukum publik juga tergolong sebagai subjek “orang” dalam pengertian persona ficta; 23.7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalam Permohonan a quo Pemohon telah dapat membuktikan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945 kepada Pemohon, yatu; (i) hak untuk disetarakan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan; (ii) hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan 12 negara; (iii) hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; dan (iv) hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; 23.8. Bahwa oleh karena Pemohon telah membuktikan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945, maka Pemohon telah dapat memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang pertama, sebagaimana dipersyaratkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Nomor 11/PUU- V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya; 24. Bahwa terhadap pemenuhan persyaratan kerugian konstitusional yang kedua, yaitu “hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian”, dapat Pemohon uraikan sebagai berikut: 24.1. Bahwa berlakunya norma dalam UU 7/2017, yaitu Pasal 414 ayat (1) sebagaimana telah dimaknai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, Pasal 415 ayat (1), Pasal 415 ayat (2); dan Pasal 82 ayat (3) dalam UU 17/2014; menurut anggapan Pemohon dapat menghalangi hak dan/atau kewenangan konstitusional yang Pemohon peroleh dari Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945; 24.2. Bahwa Pasal 414 ayat (1) sebagaimana telah dimaknai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, Pasal 415 ayat (1), Pasal 415 ayat (2) dalam UU 7/2017; dan Pasal 82 ayat (3) dalam UU 17/2014 pada pokoknya menentukan aturan ambang batas perolehan suara yang wajib dipenuhi oleh partai politik untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Ambang batas dimaksud ditentukan dalam angka persentase dari “hasil perhitungan perolehan suara sah setiap partai politik secara nasional dibagi dengan jumlah seluruh perolehan suara sah secara nasional dikalikan 100% (seratus persen)”; 24.3. Bahwa dengan menggunakan aturan diatas maka sebelum dilakukan penentuan perolehan kursi anggota DPR di sebuah daerah pemilihan 13 atau dapil, perolehan suara partai politik harus terlebih dahulu dihitung secara nasional untuk mengetahui apakah partai politik bersangkutan mampu memenuhi atau tidak mampu memenuhi persentase ambang batas yang ditentukan; 24.4. Bahwa berlakunya aturan tersebut menurut Pemohon dapat menghalangi peluang Pemohon untuk memperoleh kursi DPR pada pelaksanaan Pemilu 2029 dan pemilu-pemilu berikutnya. Sebab, apabila kelak pada suatu dapil Pemohon memperoleh suara dalam jumlah yang signifikan, dan berdasarkan metode perhitungan Sainte Lague jumlah suara tersebut mencukupi untuk dikonversi menjadi kursi, maka dalam hal perolehan suara sah Pemohon secara nasional tidak memenuhi aturan ambang batas, kursi DPR yang semestinya menjadi hak Pemohon akan dialihkan kepada partai politik lain yang memperoleh suara lebih kecil daripada perolehan suara Pemohon dengan alasan partai politik bersangkutan secara nasional memperoleh suara sah yang memenuhi aturan ambang batas; 24.5. Bahwa apabila kondisi diatas dialami oleh Pemohon di Pemilu 2029 dan seterusnya, maka pemberlakuan aturan ambang batas menurut Pemohon; (i) tidak menempatkan Pemohon pada kedudukan yang setara dengan partai politik lain di dalam hukum dan pemerintahan; (ii) menyebabkan terhalangnya hak Pemohon untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara melalui anggota DPR yang Pemohon hasilkan dari suatu dapil; (iii) Pemohon tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; dan (iv) hak Pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan menjadi terhalang; 24.6. Bahwa terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU- XXI/2023 yang menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap 14 norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan, menurut Pemohon belum dapat mengatasi kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon dalam hal Pemohon mengalami kondisi sebagaimana diuraikan di atas, sebab sekalipun Pembentuk Undang-Undang melaksanakan perintah Mahkamah dengan mengubah bunyi norma Pasal 414 ayat (1), tetapi sepanjang norma tersebut masih menentukan besaran angka atau persentase ambang batas, maka di Pemilu 2029 dan seterusnya Pemohon tetap terancam kehilangan hak mendapatkan kursi DPR dari suatu dapil; 24.7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945, dalam anggapan Pemohon dirugikan oleh berlakunya Pasal 414 ayat (1) sebagaimana telah dimaknai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, Pasal 415 ayat (1), dan Pasal 415 ayat (2) dalam UU 7/2017; serta Pasal 82 ayat (3) dalam UU 17/2014, sehingga oleh karenanya Pemohon telah dapat membuktikan terpenuhinya persyaratan kerugian konstitusional yang kedua, yaitu “hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian”; 24.8. Bahwa untuk melengkapi uraian pada bagian ini perlu Pemohon tegaskan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang Pemohon anggap dirugikan oleh berlakunya Pasal 414 ayat (1) sebagaimana telah dimaknai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, Pasal 415 ayat (1), Pasal 415 ayat (2) dalam UU 7/2017; serta Pasal 82 ayat (3) dalam UU 17/2014 merupakan kerugian konstitusional yang bersifat potensial atau belum terjadi, tetapi dapat saja dialami Pemohon dalam hal aturan ambang batas tetap diberlakukan pada Pemilu 2029 dan pemilu-pemilu berikutnya; 25. Bahwa terhadap pemenuhan persyaratan kerugian konstitusional yang ketiga, yaitu “kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan 15 aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi”, dapat Pemohon uraikan sebagai berikut: 25.1. Bahwa sebagaimana telah Pemohon tegaskan sebelumnya, kerugian Pemohon terkait berlakunya aturan ambang batas merupakan kerugian konstitusional yang bersifat potensial atau belum terjadi, tetapi menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi atau akan dialami oleh Pemohon pada pelaksanaan Pemilu 2029 dan pemilu-pemilu berikutnya dengan argumentasi sebagaimana Pemohon uraiakan dibawah ini; 25.2. Bahwa pada pelaksanaan Pemilu 2024, sebagai partai politik pendatang baru, Pemohon hanya mempunyai waktu efektif selama 2,5 bulan untuk melakukan sosialisasi dan melakukan kegiatan kampanye dalam rangka menarik minat pemilih agar memberikan suaranya kepada Pemohon; 25.3. Bahwa pendeknya waktu yang dimiliki Pemohon disebabkan karena pasca-Kongres IV Partai Buruh bulan Oktober 2021, waktu dan energi Pemohon sampai dengan bulan Oktober 2023 (selama dua tahun) habis terkuras untuk; (i) mengurus legalitas kepengurusan tingkat pusat dan pengesahan AD/ART di Notaris dan Kemenkumham; (ii) membentuk kepengurusan, mengadakan kantor, membuka rekening bank, dan menjaring anggota di seluruh daerah di Indonesia; (iii) mengadakan sistem informasi sesuai SIPOL KPU; (iv) mengikuti proses verifikasi administrasi; (v) mengikuti proses verifikasi faktual; (vi) mengadakan sistem informasi sesuai SILON KPU; dan (vii) mempersiapkan bakal calon anggota DPR dan DPRD diseluruh daerah pemilihan; 25.4. Bahwa sekalipun Pemohon hanya mempunyai waktu 2,5 bulan untuk memperkenalkan dan meyakinkan pemilih agar memberikan suaranya kepada Pemohon, tetapi hasil Pemilu 2024 menunjukan sebagai partai politik pendatang baru Pemohon mampu memperoleh suara sah secara nasional sebanyak 972.898 suara dan menempati peringkat ke-14 dari 18 partai politik peserta Pemilu, dengan melampaui perolehan suara dari dua partai politik lama, yaitu PBB dan Partai Garuda, serta 16 melampaui perolehan suara dari dua partai politik baru, yaitu Partai Ummat dan PKN, sebagaimana ditunjukan pada tabel dibawah ini: TABEL 1 PERINGKAT DAN PEROLEHAN SUARA SAH NASIONAL PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DPR TAHUN 2024 NO PARTAI POLITIK PEROLEHAN SUARA SAH PERSENTASE SUARA SAH KETERANGAN 1. PDI Perjuangan 25.384.673 16,72% Partai lama 2. Partai Golkar 23.208.488 15,29% Partai lama 3. Partai Gerindra 20.071.345 13,22% Partai lama 4. PKB 16.115.358 10,62% Partai lama 5. Partai Nasdem 14.660.328 9,66% Partai lama 6. PKS 12.781.241 8,42% Partai lama 7. Partai Demokrat 11.283.053 7,43% Partai lama 8. PAN 10.984.639 7,24% Partai lama 9. PPP 5.878.708 3,87% Partai lama 10. PSI 4.260.108 2,81% Partai lama 11. Partai Perindo 1.955.131 1,29% Partai lama 12. Partai Gelora 1.282.000 0,84% Partai baru 13. Partai Hanura 1.094.599 0,72% Partai lama 14. Partai Buruh 972.898 0,64% Partai baru 15. Partai Ummat 642.550 0,42% Partai baru 16. PBB 484.487 0,32% Partai lama 17. Partai Garuda 406.884 0,27% Partai lama 18. PKN 326.803 0,22% Partai baru TOTAL 151.793.293 100,00% [Sumber: data Partai Buruh, diolah dari data KPU hasil Pemilu 2024] 17 25.5. Bahwa apabila secara nasional Pemohon mampu menempati peringkat ke-14 dari 18 partai politik peserta Pemilu 2024, maka pada level daerah pemilihan dengan persiapan waktu 2,5 bulan PEMOHON mampu menempati peringkat yang lebih tinggi dalam perolehan suara (peringkat 10, 11, 12, dan peringkat 13) sebagaimana ditunjukan tabel dibawah ini: TABEL 2 CAPAIAN PERINGKAT PEROLEHAN SUARA PARTAI BURUH PADA SEJUMLAH DAPIL PEMILU ANGGOTA DPR TAHUN 2024 NO. PERINGKAT PARTAI BURUH DAERAH PEMILIHAN PERINGKAT PARPOL LAIN DI BAWAH PARTAI BURUH STATUS PARPOL LAIN 1. Ke-10 dari 18 JABAR VII PPP, Perindo, Gelora, PBB, Ummat, Hanura, Garuda, PKN 5 parpol lama 3 parpol baru 2. Ke-11 dari 18 DKI JKT I Perindo, Ummat, Gelora, Hanura, PBB, Garuda, PKN 4 parpol lama 3 parpol baru 3. Ke-11 dari 18 JABAR II Perindo, Gelora, Hanura, Ummat, PBB, Garuda, PKN 4 parpol lama 3 parpol baru 4. Ke-11 dari 18 JABAR VI Perindo, Gelora, Ummat, PBB, Hanura, PKN, Garuda 4 parpol lama 3 parpol baru 5. Ke-11 dari 18 JABAR IX Gelora, Perindo, Ummat, Hanura, Garuda, PBB, PKN 4 parpol lama 3 parpol baru 18 6. Ke-11 dari 18 BANTEN II Perindo, PBB, Gelora, Garuda, Ummat, Hanura, PKN 4 parpol lama 3 parpol baru 7. Ke-11 dari 18 JATENG IV PPP, Ummat, Perindo, Garuda, Hanura, PKN, PBB 5 parpol lama 2 parpol baru 8. Ke-11 dari 18 PAPUA TENGAH Demokrat, Perindo, PKN, Hanura, Ummat, Gelora, Garuda 4 parpol lama 3 parpol baru 9. Ke-12 dari 18 KEPRI PPP, Gelora, Ummat, Garuda, PBB, PKN 3 parpol lama 3 parpol baru 10. Ke-12 dari 18 LAMPUNG I Gelora, Ummat, Hanura, Garuda, PBB, PKN 3 parpol lama 3 parpol baru 11. Ke-12 dari 18 LAMPUNG II PPP, Hanura, Garuda, Ummat, PBB, PKN 4 parpol lama 3 parpol baru 12. Ke-12 dari 18 BANTEN I Gelora, Hanura, Ummat, PBB, Garuda, PKN 3 parpol lama 3 parpol baru 13. Ke-12 dari 18 DKI JKT II Ummat, Gelora, Hanura, PBB, Garuda, PKN 3 parpol lama 3 parpol baru 14. Ke-12 dari 18 DKI JKT III Gelora, Ummat, Hanura, PKN, PBB, Garuda 3 parpol lama 3 parpol baru 15. Ke-12 dari 18 JABAR III Perindo, Ummat, PBB, Hanura, PKN, Garuda 4 parpol lama 2 parpol baru 16. Ke-12 dari 18 JABAR X Perindo, PBB, Ummat, Hanura, Garuda, PKN 4 parpol lama 2 parpol baru 19 17. Ke-12 dari 18 JATENG V Gelora, Perindo, Garuda, Hanura, PBB, PKN 4 parpol lama 2 parpol baru 18. Ke-12 dari 18 DIY Gelora, Perindo, Garuda, Hanura, PKN, PBB 4 parpol lama 2 parpol baru 19. Ke-12 dari 18 JATIM I Ummat, Gelora, Hanura, Garuda, PBB, PKN 3 parpol lama 3 parpol baru 20. Ke-12 dari 18 JATIM II Gelora, Hanura, Ummat, Garuda, PBB, PKN 3 parpol lama 3 parpol baru 21. Ke-12 dari 18 SULSEL II PSI, PKN, Garuda, Ummat, Perindo PBB 3 parpol lama 3 parpol baru 22. Ke-13 dari 18 SUMUT II Gelora, Garuda, PBB, Ummat, PKN 2 parpol lama 3 parpol baru 23. Ke-13 dari 18 SUMBAR II PBB, PSI, Garuda, Perindo, PKN 4 parpol lama 1 parpol baru 24. Ke-13 dari 18 RIAU II Hanura, PBB, Garuda, Ummat, PKN 3 parpol lama 2 parpol baru 25. Ke-13 dari 18 JABAR I Hanura, Ummat, PBB, Garuda, PKN 3 parpol lama 2 parpol baru 26. Ke-13 dari 18 JABAR IV PBB, Ummat, Hanura, Garuda, PKN 3 parpol lama 2 parpol baru 27. Ke-13 dari 18 JABAR V Ummat, Hanura, PBB, Garuda, PKN 3 parpol lama 2 parpol baru 20 28. Ke-13 dari 18 BANTEN III Ummat, PBB, Hanura, Garuda, PKN 3 parpol lama 2 parpol baru 29. Ke-13 dari 18 JATENG I Hanura, Ummat, Garuda, PBB, PKN 3 parpol lama 2 parpol baru 30. Ke-13 dari 18 JATENG VII Ummat, Hanura, Garuda, PBB, PKN 3 parpol lama 2 parpol baru 31. Ke-13 dari 18 JATENG VIII Ummat, Garuda, PKN, Hanura, PBB 3 parpol lama 2 parpol baru 32. Ke-13 dari 18 JATIM IV Ummat, Garuda, PBB, Hanura, PKN 3 parpol lama 2 parpol baru 33. Ke-13 dari 18 JATIM V Ummat, Hanura, Garuda, PBB, PKN 3 parpol lama 2 parpol baru 34. Ke-13 dari 18 JATIM X Gelora, Garuda, Hanura, PBB, PKN 3 parpol lama 2 parpol baru 35. Ke-13 dari 18 BALI PAN, PPP, Garuda, Ummat, PBB 4 parpol lama 1 parpol baru 36. Ke-13 dari 18 NTT I PKN, Gelora, Garuda, PBB, Ummat 2 parpol lama 3 parpol baru 37. Ke-13 dari 18 KALSEL I Ummat, PBB, Hanura, Garuda, PKN 3 parpol lama 2 parpol baru 38. Ke-13 dari 18 KALSEL II Perindo, Hanura, PBB, Garuda, PKN 4 parpol lama 1 parpol baru 39. Ke-13 dari 18 KALTARA Perindo, Garuda, PBB, PKN, Ummat 3 parpol lama 2 parpol baru 21 40. Ke-13 dari 18 SULSEL I Hanura, Ummat, Garuda, PBB, PKN 3 parpol lama 2 parpol baru 41. Ke-13 dari 18 SULTRA PKN, PSI, Perindo, Garuda, Ummat 3 parpol lama 2 parpol baru [Sumber: data Partai Buruh, diolah dari data KPU hasil Pemilu 2024] 25.6. Bahwa dengan persiapan waktu hanya 2,5 bulan Pemohon juga berhasil mengungguli perolehan suara sejumlah partai politik lain pada tingkat daerah pemilihan (84 dapil) di Pemilu anggota DPR Tahun 2024 sebagaimana ditunjukan pada tabel dibawah ini: TABEL 3 PERINGKAT KEUNGGULAN PARTAI BURUH ATAS PARTAI POLITIK LAIN DI PEMILU 2024 NO. PERINGKAT PARPOL LAIN DIBAWAH PARTAI BURUH DAERAH PEMILIHAN YANG PARTAI BURUH UNGGUL PARPOL LAMA 1. Partai Demokrat Papua Tengah 2. PAN Bali 3. PPP 5 dapil; (i) Kepulauan Riau; (ii) Lampung II; (iii) Jawa Barat VII; (iv) Jawa Tengah IV; dan (v) Bali 4. PSI 4 dapil; (i) Sumbar II; (ii) Sulsel II; (iii) Sultra; dan (iv) Maluku Utara 5. Partai Perindo 20 dapil 6. Partai Hanura 37 dapil 7. PBB 71 dapil 8. Partai Garuda 82 dapil PARPOL BARU 9. Partai Gelora 20 dapil 22 10. Partai Ummat 66 dapil 11. PKN 79 dapil [Sumber: data Partai Buruh, diolah dari data KPU hasil Pemilu 2024] 25.7. Bahwa sebagai partai politik pendatang baru yang hanya mempunyai waktu 2,5 bulan untuk meraih simpati dan dukungan rakyat, Pemohon juga mampu memperoleh suara signifikan di tingkat dapil pada pelaksanaan Pemilu 2024, walaupun suara sah yang Pemohon peroleh belum dapat dikonversi menjadi kursi anggota DPR dalam penentuan kursi terakhir, seperti yang terjadi antara lain di deerah pemilihan JAWA BARAT VII sebagaimana Pemohon tunjukan dalam tabel dibawah ini: TABEL 4 PEROLEHAN SUARA PARTAI BURUH DALAM PENENTUAN KURSI TERAKHIR DI DAPIL JABAR VII PADA PEMILU TAHUN 2024 KURSI TERAKHIR PARPOL PERAIH KURSI TERAKHIR HARGA KURSI TERAKHIR (SUARA PARPOL) SUARA PARTAI BURUH SELISIH/ KURANG SUARA PARTAI BURUH Kursi ke-10 Partai Gerindra 158.148 (4,55%) 100.056 (2,88%) 58.092 (1,67%) [Sumber: data Partai Buruh, diolah dari data KPU hasil Pemilu 2024] 25.8. Bahwa berdasarkan data pada Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3, dan Tabel 4 di atas, Pemohon dapat menunjukan bahwa sekalipun hanya mempunyai waktu 2,5 bulan, Pemohon sudah mampu meraih capaian sebagaimana hasil Pemilu 2024 diatas. Sehingga, apabila Pemohon ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2029, Pemohon akan mempunyai waktu yang lebih panjang untuk mempersiapkan diri secara lebih matang dalam meraih simpati dan dukungan rakyat yang implikasinya adalah secara logis Pemohon mempunyai peluang untuk memperbesar perolehan suara secara gradual pada pemilu-pemilu berikutnya; 23 25.9. Bahwa potensi untuk memperoleh suara yang lebih besar pada Pemilu 2029 dan pemilu-pemilu selanjutnya menurut penalaran yang wajar berpeluang dicapai Pemohon secara garadual atau bertahap (bukan lonjakan suara yang bersifat ekstrem), sebagaimana yang dialami juga oleh partai-partai politik pendatang baru lain pada pemilu-pemilu sebelumnya; 25.10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, Pemohon dapat menunjukan bahwa; (i) Pemohon merupakan partai politik pendatang baru di Pemilu 2024; (ii) sekalipun hanya mempunyai waktu 2,5 bulan dalam meraih dukungan rakyat, Pemohon mampu bersaing dengan parpol lain dengan menempati peringkat ke-14 dari 18 parpol peraih suara terbanyak secara nasional dan menempati peringkat ke-13, ke-12, ke-11, bahkan peringkat ke-10 di level daerah pemilihan; (iii) Pemohon mampu mengungguli banyak parpol lama dan parpol baru lain dalam peringkat perolehan suara, mulai dari satu sampai dengan 82 daerah pemilihan; (iv) apabila ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2029 dan selanjutnya, maka menurut penalaran yang wajar Pemohon akan mempunyai persiapan yang lebih matang dan berpotensi memperbesar perolehan suara secara gradual, sehingga setidak-tidaknya Pemohon berpeluang memperoleh suara yang dapat dikonversi menjadi kursi pada suatu daerah pemilihan, antara lain di dapil JABAR VII; dan (v) peluang Pemohon untuk memperoleh kursi pada suatu daerah pemilihan akan terhalang akibat berlakunya aturan ambang batas suara sah nasional; 25.11. Bahwa dari uraian diatas Pemohon menganggap pemberlakuan Pasal 414 ayat (1) sebagaimana telah dimaknai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, Pasal 415 ayat (1), Pasal 415 ayat (2); dan Pasal 82 ayat (3) dalam UU 17/2014 berpotensi menghalangi hak dan/atau kewenangan konstitusional yang Pemohon peroleh dari Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945, sehingga oleh karenanya Pemohon telah dapat membuktikan terpenuhinya persyaratan kerugian konstitusional yang ketiga, yaitu “kerugian konstitusional tersebut harus 24 bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi”; 26. Bahwa terhadap pemenuhan persyaratan kerugian konstitusional yang keempat, yaitu “adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian”, dapat Pemohon uraikan sebagai berikut: 26.1. Bahwa oleh karena Pemohon mempunyai peluang untuk memperoleh kursi DPR pada suatu daerah pemilihan pada Pemilu 2029 dan pemilu- pemilu selanjutnya sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas, maka pemberlakuan aturan ambang batas berdasarkan suara sah nasional menurut Pemohon dapat mengakibatkan kursi yang semestinya diperoleh Pemohon akan dialihkan atau beralih kepada partai politik lain apabila terjadi kondisi pada suatu dapil Pemohon memperoleh suara signifikan yang berdasarkan metode perhitungan Sainte Lague jumlah suara tersebut mencukupi untuk dikonversi menjadi kursi, maka dalam hal perolehan suara sah Pemohon secara nasional tidak memenuhi aturan ambang batas, kursi DPR yang semestinya menjadi hak Pemohon tersebut akan dialihkan kepada partai politik lain yang memperoleh suara lebih kecil daripada perolehan suara Pemohon dengan alasan partai politik bersangkutan secara nasional memperoleh suara sah yang memenuhi aturan ambang batas; 26.2. Bahwa oleh sebab itu, Pasal 414 ayat (1), Pasal 415 ayat (1), Pasal 415 ayat (2) UU 7/2017; dan Pasal 82 ayat (3) UU 17/2014 menurut Pemohon berpotensi mengakibatkan tereduksinya hak konstitusional dan kesempatan Pemohon untuk memperoleh kedudukan, kesempatan dan perlakuan yang sama dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara dengan cara memperoleh kedudukan, kesempatan dan perlakuan yang sama untuk bisa diperhitungkan (dikonversi) perolehan suaranya menjadi kursi anggota DPR pada setiap penyelenggaraan Pemilu, dan pula menyebabkan tereduksinya hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; 25 26.3. Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon telah dapat membuktikan terpenuhinya persyaratan kerugian konstitusional yang keempat, yaitu “adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian”; 27. Bahwa terhadap pemenuhan persyaratan kerugian konstitusional yang kelima, yaitu “adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi”, dapat Pemohon uraikan sebagai berikut: 27.1. Bahwa Pemohon berkeyakinan dalam hal Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon, maka kerugian konstitusional yang potensial akan dialami oleh Pemohon pada pelaksanaan Pemilu 2029 dan pemilu-pemilu berikutnya akibat berlakunya Pasal 414 ayat (1) sebagaimana telah dimaknai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, tanggal 29 Februari 2024, Pasal 415 ayat (1), Pasal 415 ayat (2) UU 7/2017; dan Pasal 82 ayat (3) UU 17/2014, tidak akan atau tidak lagi terjadi, sebab apabila pada suatu daerah pemilihan Pemohon berhasil memperoleh suara yang dapat dikonversi dengan kursi, maka dengan tidak diberlakukannya aturan ambang batas akan menyebabkan Pemohon berpeluang mempunyai wakil di lembaga DPR sehingga hak-hak konstitusional Pemohon, antara lain hak untuk memperoleh kedudukan, kesempatan, dan perlakuan yang sama dalam pengisian kursi anggota DPR, hak untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara melalui perwakilan anggota Pemohon di DPR, serta hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam proses Pemilu akan tetap terjamin dan terpenuhi; 27.2. Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon telah dapat membuktikan terpenuhinya persyaratan kerugian konstitusional yang kelima, yaitu “adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi”; 28. Bahwa untuk dapat diberikan kedudukan hukum (legal standing) oleh Mahkamah, penting bagi Pemohon untuk juga menguraikan posisi Pemohon 26 dalam kepesertaan pemilihan umum dan keterkaitannya dengan pembentukan UU 7/2017 dan UU 17/2014 sebagai berikut: 28.1. Bahwa Pemohon merupakan partai politik peserta pemilihan umum Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 [BUKTI P-7] sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024; 28.2. Bahwa sekalipun Pemohon merupakan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024, tetapi perolehan suara Pemohon untuk Pemilu Anggota DPR tidak mencapai ambang batas 4% dari jumlah suara sah secara nasional sehingga Pemohon tidak diikutkan oleh KPU dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Pada Pemilu Aggota DPR tahun 2024 Pemohon memperoleh suara sebanyak 972.898 atau 0,64% suara dari total suara sah nasional sebesar 151.793.293 dengan ambang batas 4% suara sah nasional sebesar 6.071.731,72 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Nomor 1204 Tahun 2024, tanggal 25 Agustus 2024 [BUKTI P-8]; 28.3. Bahwa Pemohon juga tidak pernah ikut terlibat dalam membahas dan menyetujui UU 7/2017 dan UU 17/2014 berikut perubahan- perubahannya, sehingga Pemohon tidak terlarang untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 414 ayat (1) sebagaimana telah dimaknai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, tanggal 29 Februari 2024, Pasal 415 ayat (1), Pasal 415 ayat (2) UU 27 7/2017; dan Pasal 82 ayat (3) UU 17/2014 terhadap UUD NRI 1945 di Mahkamah Konstitusi; 29. Bahwa berdasarkan seluruh dalil dan argumentasi diatas, maka Pemohon telah dapat membuktikan terpenuhinya “syarat subjek hukum pemohon” sebagai badan hukum publik dan memenuhi 5 (lima) syarat “kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional” sebagaimana ditetapkan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, sehingga oleh karenanya menurut Pemohon dalam Permohonan a quo Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengujian materiil UU 7/2017 dan UU 17/2014 terhadap UUD NRI 1945; III. PERMOHONAN TIDAK NE BIS IN IDEM 30. Bahwa sebelum masuk pada alasan Pokok Permohonan, penting bagi Pemohon untuk menjelaskan bahwa khusus terkait ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 sebagaimana dimohonkan dalam Perkara a quo masih dapat diuji kembali, dengan alasan sebagai berikut: 30.1. Bahwa meskipun ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 sudah pernah dilakukan pengujian materil dan diputus dalam beberapa putusan oleh MK melalui; (i) Putusan MK No. 20/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 April 2018; (ii) Putusan MK No. 48/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 27 Agustus 2020; (iii) Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Februari 2024; (iv) Putusan MK No. 124/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Februari 2024; (v) Putusan MK No. 21/PUU- XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Maret 2024; (vi) Putusan MK No. 45/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 Juli 2024; dan (vii) Ketetapan MK No. 57/PUU-XXII/2024 yang 28 diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 Juli 2024, namun permohonan a quo tidak nebis in idem; 30.2. Bahwa begitu pun halnya dengan ketentuan Pasal Pasal 415 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 juga sudah pernah dilakukan pengujian materil dan diputus oleh MK melalui Putusan MK No. 21/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Maret 2024, namun permohonan a quo tidak nebis in idem; 30.3. Bahwa dalam Pasal 60 UU MK ditentukan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. 30.4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 78 PMK 2/2021, ditentukan: (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 30.5. Bahwa syarat terhadap suatu materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang dapat dimohonkan pengujian kembali berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK jo. Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, adalah: 1) Jika materi muatan dalam UUD yang dijadikan dasar pengujian berbeda, atau 2) Terdapat alasan permohonan yang berbeda. 30.6. Bahwa pengujian Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 sebagaimana Putusan MK No. 20/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 April 2018 dengan dasar pengujian adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena permohonan Pemohon ne bis in idem; 29 30.7. Bahwa pengujian Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 sebagaimana Putusan MK No. 48/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 27 Agustus 2020 dengan dasar pengujian adalah Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum; 30.8. Bahwa pengujian Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 sebagaimana Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Februari 2024 dengan dasar pengujian adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, amar putusan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dengan menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan; 30.9. Bahwa pengujian Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 sebagaimana Putusan MK No. 124/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Februari 2024 dengan dasar pengujian adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, amar putusan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dengan alasan yaitu telah ada Putusan MK No. 116/PUU- XXI/2023 yang telah mengubah makna Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu, sehingga objek permohonan yang diajukan dalam Perkara Nomor 124/PUU-XXI/2023 telah kehilangan objek; 30.10. Bahwa pengujian Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 sebagaimana Putusan MK No. 21/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka 30 untuk umum pada tanggal 21 Maret 2024 dengan dasar pengujian yaitu Pasal 1 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 28C (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945, amar putusan menyatakan permohonan pemohon Pemohon sepanjang pengujian Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 tidak dapat diterima dengan alasan yaitu telah ada Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 yang telah mengubah makna Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu, sehingga objek permohonan yang diajukan dalam Perkara No. 21/PUU-XXII/2024 telah kehilangan objek; 30.11. Bahwa pengujian Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 sebagaimana Putusan MK No. 45/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 Juli 2024 dengan dasar pengujian yaitu Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945, amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya karena ketentuan norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 telah dimaknai dalam Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 sehingga dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya; 30.12. Bahwa pengujian Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 sebagaimana Ketetapan MK No. 57/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 Juli 2024 amar putusan menyatakan Permohonan Pemohon gugur karena pada tanggal 15 Mei 2024 Mahkamah menerima Surat Pemohon bertanggal 15 Mei 2024 yang pada pokoknya Pemohon mencabut/menarik kembali permohonan 3 Perkara Nomor 57/PUU-XXII/2024 dan tidak meneruskan proses lebih lanjut; 30.13. Bahwa untuk pengujian Pasal 415 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 sebagaimana Putusan MK No. 21/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Maret 2024 dengan dasar pengujian yaitu Pasal 1 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 28C (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945, amar putusan menolak permohonan Pemohon karena merupakan norma dimaksud tidak dapat 31 dipisahkan dan merupakan penjabaran dari Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 sehingga tidak beralasan menurut hukum; 30.14. Bahwa sedangkan di dalam perkara a quo, Pemohon juga melakukan pengujian terhadap Pasal 82 ayat (3) UU 17/2014. Adapun Pemohon menggunakan dasar pengujian antara lain Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945, sehingga materi muatan dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian ada yang berbeda dengan perkara yang diputus dalam beberapa perkara yang diuraikan sebelumnya, karena dalam permohonan a quo Pemohon juga menggunakan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945; 30.15. Bahwa di samping itu, alasan permohonan dalam permohonan a quo juga berbeda dengan beberapa perkara yang diputus sebelumnya, khususnya berkaitan dengan adanya perkembangan fakta hukum atas hasil Pemilu 2024 yang masih memberlakukan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4% berakibat pada sebanyak 17.304.168 (dari total perolehan suara sah nasional 10 partai politik) yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi. Serta alasan bahwa pemberlakuan ambang batas parlemen sebesar 4% sebagai syarat Partai Politik dapat diikutkan dalam penghitungan kursi di DPR tidak sejalan dengan sistem Pemilu proporsional terbuka yang berbasis daerah pemilihan (dapil). Di mana alasan-alasan permohonan secara lebih rinci akan Pemohon uraikan dalam alasan pokok permohonan (posita); 30.16. Bahwa lebih lanjut, permohonan ini tidak nebis in idem yang dijelaskan juga dalam tabel berikut: TABEL 5 PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PENGUJIAN PASAL 414 AYAT (1), PASAL 415 AYAT (1), DAN PASAL 415 AYAT (2) UU 7/2017 32 NOMOR PUTUSAN MK TANGGAL PUTUSAN PASAL YANG DIUJI DASAR/ BATU UJI AMAR PUTUSAN 20/PUU- XVI/2018 4 April 2018 Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (2), Pasal 28D ayat (1) Permohonan tidak dapat diterima (ne bis in idem). 48/PUU- XVIII/2020 27 Agustus 2020 Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 Pasal 1 ayat (2) & (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Permohonan tidak dapat diterima (tidak punya kedudukan hukum). 116/PUU- XXI/2023 29 Februari 2024 Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Permohonan dikabulkan sebagian: norma tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024; konstitusional bersyarat untuk Pemilu DPR 2029 & seterusnya sepanjang ambang batas parlemen diubah. 124/PUU- XXI/2023 29 Februari 2024 Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Permohonan tidak dapat diterima (karena sudah ada Putusan MK 116/2023, objek permohonan hilang). 33 NOMOR PUTUSAN MK TANGGAL PUTUSAN PASAL YANG DIUJI DASAR/ BATU UJI AMAR PUTUSAN 21/PUU- XXII/2024 21 Maret 2024 Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 Pasal 1 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 28C (2), Pasal 28D (1) & (2), Pasal 28F, Pasal 28H (2), Pasal 28I (2) Permohonan tidak dapat diterima (karena Putusan MK 116/2023 sudah mengubah makna Pasal 414 ayat (1), objek hilang). 45/PUU- XXII/2024 30 Juli 2024 Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 Pasal 28C ayat (1) & (2), Pasal 28I ayat (2) Permohonan ditolak seluruhnya (norma sudah dimaknai dalam Putusan MK 116/2023, dalil tidak beralasan hukum). 57/PUU- XXII/2024 (Ketetapan) 30 Juli 2024 Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 - Permohonan gugur (Pemohon mencabut permohonan, surat 15 Mei 2024). 21/PUU- XXII/2024 (Pasal 415) 21 Maret 2024 Pasal 415 ayat (1); Pasal 415 ayat (2) UU 7/2017 Pasal 1 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 28C (2), Pasal 28D (1) & (2), Pasal 28F, Pasal 28H Permohonan ditolak (norma 415 adalah penjabaran 414 ayat (1), tidak beralasan hukum). 34 NOMOR PUTUSAN MK TANGGAL PUTUSAN PASAL YANG DIUJI DASAR/ BATU UJI AMAR PUTUSAN (2), Pasal 28I (2) Perkara a quo (sedang berjalan) - Pasal 82 ayat (3) UU 17/2014 Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C (2), Pasal 28D (1) & (3) Materi uji berbeda dari putusan sebelumnya karena menambah dasar uji Pasal 28C (2) dan 28D (3). 31. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, permohonan pengujian materiil Pasal 414 ayat (1) sebagaimana telah dimaknai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, tanggal 29 Februari 2024, Pasal 415 ayat (1), Pasal 415 ayat (2) UU 7/2017 masih dapat diperiksa dan diadili kembali oleh Mahkamah karena batu uji dan argumentasi konstitusional yang berbeda. Selain itu, obyek permohonan a quo juga mencakup Pasal 82 ayat (3) UU 17/2014 yang sama sekali belum pernah diajukan uji materi ke Mahkamah, oleh karenanya tentu telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021; 32. Bahwa oleh karena berdasarkan dalil dan argumentasi diatas Pemohon telah dapat membuktikan permohonan a quo tidak nebis in idem, maka menurut Pemohon beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus pengujian materiil UU 7/2017 untuk Pasal 414 ayat (1) sebagaimana telah dimaknai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, Pasal 415 ayat (1), Pasal 415 ayat (2); dan Pasal 82 ayat (3) UU 17/2014 terhadap UUD NRI 1945 sampai dengan pokok perkara; IV. PERMOHONAN PROVISI UNTUK DIPRIORITASKAN DAN DILAKUKAN SPEEDY TRIAL DALAM PEMERIKSAAN PERKARA A QUO 33. Bahwa dalam beberapa perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 yang mempunyai implikasi terhadap penyelenggaraan Pemilu, 35 Mahkamah Konstitusi tidak jarang mengabulkan permohonan provisi Pemohon. Sebagaimana Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret 2019, Mahkamah Konstitusi pernah mengabulkan permohonan provisi atas alasan permohonan tersebut memiliki implikasi terhadap penggunaan hak pilih dalam pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019. Berikut ini merupakan pertimbangan hukum Mahkamah terkait dikabulkannya permohonan provisi dalam Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019. [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah memrioritaskan pemeriksaan perkara a quo dan menjatuhkan putusan sebelum pemungutan suara Pemilu 2019 yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019. Terhadap permohonan provisi a quo, oleh karena menurut Mahkamah permohonan para Pemohon memiliki implikasi terhadap penggunaan hak pilih dalam pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019 maka dengan tetap berpegang pada hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi, permohonan provisi para Pemohon beralasan menurut hukum. 34. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU- XX/2022 tanggal 29 September 2022, juga sempat mengabulkan permohonan provisi dengan alasan perkara tersebut berkaitan dengan semakin mendesaknya jadwal pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak secara nasional Tahun 2024. Sehingga, jika Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tersebut, maka permohonan provisi a quo dapat dinyatakan beralasan menurut hukum. Berikut ini merupakan pertimbangan hukum Mahkamah terkait dikabulkannya permohonan provisi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022. [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohonkan agar Mahkamah memprioritaskan pemeriksaan perkara a quo. Terhadap permohonan tersebut secara faktual permohonan a quo karena berkaitan dengan semakin mendesaknya jadwal pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional Tahun 2024. Oleh karena itu, meskipun dalam hukum acara serta kebiasaan beracara di Mahkamah Konstitusi tidak dikenal adanya provisi yang meminta prioritas pemeriksaan putusan, namun hal demikian tidak berarti Mahkamah dalam memeriksa permohonan tidak mempertimbangkan sifat atau kondisi kemendesakan suatu perkara. Dengan demikian, 36 menurut Mahkamah permohonan provisi yang diajukan Pemohon dalam perkara a quo beralasan menurut hukum. 35. Bahwa di samping yurisprudensi dikabulkannya permohonan provisi tersebut di atas, terhadap suatu permohonan yang dinilai Mahkamah telah jelas, dengan berkaca dan mendasarkan terhadap beberapa perkara sebelumnya maka Mahkamah Konstitusi juga dapat memutus suatu perkara pengujian undang- undang terhadap UUD NRI 1945 tanpa melanjutkannya dalam sidang pembuktian yang mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 UU MK, dengan alasan tidak terdapat urgensi dan relevansinya. Hal tersebut sebagaimana telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan berikut ini: 1) Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, tanggal 29 September 2022, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945; 2) Putusan MK Nomor 12/PUU-XXI/2023, tanggal 28 Februari 2023, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD NRI 1945; 3) Putusan MK Nomor 26/PUU-XXI/2023, tanggal 25 Mei 2023, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap UUD NRI 1945; 4) Putusan MK Nomor 143/PUU-XXI/2023, tanggal 21 Desember 2023, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945; 36. Bahwa bahkan terhadap situasi yang sangat urgen, suatu perkara pengujian undang-undang juga pernah diputus tanpa mendengarkan keterangan pihak- pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 UU MK, serta diputus secara cepat pada hari yang sama sejak perkara diperiksa oleh Mahkamah. Hal tersebut pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan monumental (landmark decission), yaitu Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 tanggal 6 Juli 2009, di mana saat itu Mahkamah Konstitusi memutus secara cepat pada hari yang sama sejak perkara tersebut diperiksa, atas alasan urgensi dari perkara ini telah mendekati pelaksanaan Pemilihan Umum 37 Presiden dan Wakil Presiden. Berikut ini merupakan pertimbangan hukum selengkapnya. [3.24] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah memandang tidak perlu mendengar keterangan Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat, karena hal tersebut dimungkinkan menurut Pasal 54 UU MK. Adapun bunyi selengkapnya Pasal 54 UU MK adalah “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan/atau Presiden”. Selain itu, mengingat urgensi dari perkara ini telah mendekati pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, maka keperluan untuk diputus secara cepat pada hari yang sama sejak perkara a quo diperiksa dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 45 ayat (9) UU MK, yang berbunyi, “Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak.” 37. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon memiliki keterkaitan yang sangat erat, serta memiliki implikasi atau setidak-tidaknya dapat berpengaruh terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan proses revisi UU 7/2017, maka dalam rangka segera memberikan kepastian hukum dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu yang akan dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu, serta proses revisi UU 7/2017 yang sedang/akan dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang dan/atau dalam jangka panjang agar tidak berlarut-larut menghambat hak politik Pemohon maupun setiap warga negara dalam Pemilu 2029 dan seterusnya, maka permohonan provisi Pemohon ini menjadi patut untuk dipertimbangkan; 38. Bahwa sudah menjadi rahasia umum proses pembentukan UU di DPR tidak sepenuhnya terbuka dan memenuhi prinsip meaningful participation, terlebih terhadap UU yang krusial dan penuh dengan kepentingan. Atas dasar hal tersebut untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan provisi kepada Mahkamah Konstitusi agar Mahkamah Konstitusi berkenan memprioritaskan pemeriksaan perkara a quo dan menjatuhkan putusan paling lama sebelum proses pembahasan Rancangan UU Pemilu yang baru, dengan tetap berpegang pada hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi; 38 V. ALASAN POKOK PERMOHONAN (POSITA) A. KONSTRUKSI HUKUM PENENTUAN PEROLEHAN KURSI ANGGOTA DPR 39. Bahwa proses penentuan perolehan kursi anggota DPR dalam UU 7/2017 pada pokoknya meliputi tahapan; (i) penetapan hasil pemilu; (ii) penetapan perolehan kursi; (iii) penetapan calon terpilih; dan (iv) pemberitahuan calon terpilih. Tetapi dalam Permohonan a quo Pemohon membatasi uraian khusus pada proses tahapan; (i) penetapan hasil pemilu; dan (ii) penetapan perolehan kursi. 40. Bahwa tahapan penetapan hasil pemilu dan penetapan perolehan kursi anggota DPR pada Pemilu 2024 secara normatif diatur dalam sejumlah norma UU 7/2017 yang diantaranya sudah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 jo. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut “PKPU 6/2024” sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah ini: TABEL 6 TAHAPAN PENETAPAN HASIL PEMILU DAN PENETAPAN PEROLEHAN KURSI ANGGOTA DPR BERDASARKAN UU 7/2017 DAN PKPU 6/2024 NO. TAHAPAN KETERANGAN PENGATURAN 1. Penetapan hasil pemilu secara nasional Hasil pemilu secara nasional adalah jumlah suara sah hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR Pasal 413 ayat (1); Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 sebagaimana dimaknai dalam Putusan MK 116/PUU-XXI/2023; jo. Pasal 10 ayat (2) PKPU 6/2024 39 NO. TAHAPAN KETERANGAN PENGATURAN 2. Penentuan persentase perolehan suara partai politik yang memenuhi ambang batas Perolehan suara sah setiap partai politik secara nasional dibagi dengan jumlah seluruh perolehan suara sah secara nasional dikalikan 100% (seratus persen) Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 sebagaimana dimaknai dalam Putusan MK 116/PUU-XXI/2023 jo. Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) PKPU 6/2024 3. Penetapan partai politik yang memenuhi ambang batas Partai politik yang perolehan suara sahnya secara nasional tidak memenuhi ambang batas tidak diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 sebagaimana dimaknai dalam Putusan MK 116/PUU-XXI/2023; Pasal 415 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 PKPU 6/2024 4. Penetapan suara sah dari setiap partai politik yang memenuhi ambang batas di setiap dapil Setelah partai politik dinyatakan memenuhi ambang batas, selanjutnya suara sah dari setiap partai politik ditetapkan pada setiap dapil Pasal 419 dan Pasal 420 huruf a UU 7/2017 jo. Pasal 13 ayat (1) huruf a PKPU 6/2024 5. Penghitungan perolehan kursi anggota DPR dari partai politik yang memenuhi ambang batas Suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya Pasal 415 ayat (2), Pasal 420 huruf b UU 7/2017 jo. Pasal 13 ayat (1) huruf b PKPU 6/2024 40 NO. TAHAPAN KETERANGAN PENGATURAN 6. Penentuan perolehan kursi anggota DPR dari partai politik yang memenuhi ambang batas Kursi diberikan kepada partai politik dari hasil bilangan pembagi ganjil 1; 3; 5; 7; dan seterusnya yang diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak. Nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi pada dapil yang bersangkutan habis terbagi Pasal 420 huruf c dan huruf d UU 7/2017 jo. Pasal 13 ayat (1) huruf c dan huruf d PKPU 6/2024 41. Bahwa dari enam tahapan di atas, menurut Pemohon terdapat permasalahan hukum pada tahapan kedua dan tahapan ketiga yang mempersyaratkan adanya ambang batas perolehan suara partai politik dalam tahapan penetapan hasil pemilu dan penetapan perolehan kursi anggota DPR. Menurut Pemohon, tahapan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR seharusnya diatur sebagaimana tabel di bawah ini: TABEL 7 TAHAPAN PENETAPAN HASIL PEMILU DAN PENETAPAN PEROLEHAN KURSI ANGGOTA DPR MENURUT PEMOHON NO. TAHAPAN KETERANGAN PENGATURAN 1. Penetapan hasil pemilu secara nasional Hasil pemilu secara nasional adalah jumlah suara sah hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR Pasal 413 ayat (1) UU 7/2017 2. Penetapan suara sah dari setiap partai Suara sah dari setiap partai politik ditetapkan pada setiap dapil Pasal 420 huruf a UU 7/2017 41 NO. TAHAPAN KETERANGAN PENGATURAN politik di setiap dapil 3. Penghitungan perolehan kursi anggota DPR Suara sah setiap partai politik dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya Pasal 420 huruf b UU 7/2017 4. Penentuan perolehan kursi anggota DPR Kursi diberikan kepada partai politik dari hasil bilangan pembagi ganjil 1; 3; 5; 7; dan seterusnya yang diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak. Nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi pada dapil yang bersangkutan habis terbagi Pasal 420 huruf c dan huruf d UU 7/2017 42. Bahwa berdasarkan konstruksi hukum diatas, maka setelah “tahap penetapan hasil pemilu secara nasional”, tahapan berikutnya langsung masuk ke “tahap penetapan suara sah dari setiap partai politik di setiap dapil”, kemudian “tahap penghitungan perolehan kursi anggota DPR”, dan selanjutnya “tahap penentuan perolehan kursi anggota DPR”, tanpa dikaitkan dengan syarat ambang batas perolehan suara sah secara nasional; 43. Bahwa dengan pengaturan sebagaimana diatas, maka tahapan penghitungan dan penentuan perolehan kursi anggota DPR akan menggunakan metode yang 42 sama dengan tahapan penghitungan dan penentuan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 414 ayat (2) dan Pasal 415 ayat (3) UU 7/2017, yaitu seluruh partai politik peserta pemilu diikutkan dalam penentuan perolehan kursi dengan tidak mempersyaratkan partai politik untuk memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penghitungan perolehan kursi DPR; 44. Bahwa pengaturan mengenai ketentuan ambang batas perolehan suara sebagai syarat bagi partai politik untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1), Pasal 415 ayat (1), Pasal 415 ayat (2) UU 7/2017 dan Pasal 82 ayat (3) UU 17/2014 menurut Pemohon bertentangan dengan UUD NRI 1945 sebagaimana akan Pemohon uraikan dalam alasan pokok sebagai berikut; B. KETENTUAN AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA SEBAGAI SYARAT BAGI PARTAI POLITIK UNTUK DIIKUTKAN DALAM PENENTUAN PEROLEHAN KURSI ANGGOTA DPR YANG DIATUR DALAM PASAL 414 AYAT (1) SEBAGAIMANA TELAH DIMAKNAI DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023, PASAL 415 AYAT (1), PASAL 415 AYAT (2) UU 7/2017; DAN PASAL 82 AYAT (3) UU 17/2014 BERTENTANGAN DENGAN HAK POLITIK, KEDAULATAN RAKYAT DAN RASIONALITAS 45. Bahwa isu konstitusional yang dipersoalkan dalam permohonan a quo adalah mengenai ketentuan ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi di DPR atau yang dikenal dengan istilah Parliamentary Threshold (ambang batas parlemen). Mengingat ketentuan a quo telah diuji beberapa kali di Mahkamah Konstitusi, Pemohon pada dasarnya sangat memahami bahwa mengenai besaran angka ambang batas parlemen Mahkamah masih berpendirian hal tersebut merupakan kewenangan pembentuk undang- undang (open legal policy); 46. Bahwa namun demikian, dalam perkembangan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi khususnya Undang-Undang Pemilu, terhadap ketentuan-ketentuan yang dinilai sebagai kewenangan pembentuk undang- 43 undang Mahkamah tetap memberikan “penekanan khusus” yaitu tetap harus mendasarkan pada ketentuan UUD NRI Tahun 1945. Hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang pada pokoknya menguji konstitusionalitas ketentuan ambang batas pengusulan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Trheshold) yang sudah berpuluh kali diuji dan selalu ditolak salah satunya dengan alasan hukum ketentuan tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang- undang, pada akhirnya dibatalkan juga oleh Mahkamah dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: “[3.25.1] Bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 oleh pembentuk undang-undang dijadikan dasar konstitusional untuk menentukan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold), yang selama ini dinilai oleh Mahkamah sebagai kewenangan pembentuk undang-undang, sehingga selalu dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 atau konstitusional. Meskipun demikian, pendirian Mahkamah tersebut tetap memberikan “penekanan khusus”, yaitu merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dalam pengaturan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) tetap harus mendasarkan pada ketentuan UUD NRI Tahun 1945 [vide misalnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013]. Penekanan khusus Mahkamah tersebut dapat dimaknai dan dinilai sebagai katub untuk kemungkinan membuka atau meninjau kembali materi atau substansi undang- undang, terlebih materi atau substansi dimaksud telah dinilai konstitusional oleh Mahkamah. (Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, hlm. 265-266)” 47. Bahwa penekanan yang sama juga disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam sejumlah putusan yang spesifik menguji ketentuan Parliamentary Threshold. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XI/2013 misalnya, Mahkamah menegaskan bahwa hal-hal di luar yang diatur Pasal 22E UUD 1945, di antaranya mengenai sistem Pemilu, daerah pemilihan, syarat- syarat untuk ikut Pemilu, hak pilih, dan sebagainya, oleh UUD 1945 didelegasikan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya dalam Undang-Undang secara bebas sebagai kebijakan hukum (legal policy) pembentuk Undang-Undang, sepanjang tidak menegasikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945, selengkapnya Mahkamah menyatakan sebagai berikut: 44 “[3.16] Menimbang bahwa terhadap pasal atau ayat dari UUD 1945 yang telah dijadikan dasar pengujian dalam permohonan sebelum permohonan a quo, pertimbangan dalam permohonan tersebut mutatis mutandis menjadi pertimbangan pula dalam permohonan a quo. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dasar pengujian Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22B, Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 disertai alasan sebagai berikut: 1) Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 merupakan ketentuan yang mengatur mengenai kekuasaan pemerintahan negara; Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 mengatur mengenai pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik dan pelaksanaan Pilpres; Pasal 22B UUD 1945 mengatur mengenai pemberhentian anggota DPR. Menurut Mahkamah, pasal-pasal tersebut tidak ada kaitannya dengan ketentuan PT 3,5%; 2) Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 mengatur tentang pemilihan anggota DPR yakni melalui mekanisme pemilihan umum yang pesertanya diikuti oleh partai politik, sehingga anggota DPR pasti anggota partai politik. Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 berkaitan dengan Pasal 22E UUD 1945 yang merupakan rambu-rambu Konstitusi mengenai Pemilu yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009, bertanggal 13 Februari 2009, yang antara lain menyatakan bahwa hal-hal di luar yang diatur Pasal 22E UUD 1945, diantaranya mengenai sistem Pemilu, daerah pemilihan, syarat-syarat untuk ikut Pemilu, hak pilih, dan sebagainya, oleh UUD 1945 didelegasikan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya dalam Undang- Undang secara bebas sebagai kebijakan hukum (legal policy) pembentuk Undang-Undang, sepanjang tidak menegasikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945, seperti prinsip kedaulatan rakyat, prinsip persamaan, prinsip keadilan, dan prinsip non-diskriminasi. Ketentuan PT 3,5% merupakan kebijakan hukum (legal policy) pembentuk Undang-Undang sebagai politik penyederhanaan kepartaian yang tidak bertentangan dengan UUD 1945; 3) Pasal 208 UU 8/2012 tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tentang persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, karena pasal a quo hanya memuat persyaratan objektif bagi semua parpol tanpa kecuali untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR; (Putusan Nomor 56/PUU-XI/2013, hlm. 70-71)” 48. Bahwa bahkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terbaru mengenai Parliamentary Threshold yaitu Nomor 116/PUU-XXI/2023, Mahkamah menyatakan mengenai besaran angka ambang batas parlemen adalah menjadi kewenangan pembentuk undang-undang sepanjang tidak bertentangan 45 dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas. Selengkapnya pertimbangan hukum Mahkamah sebagai berikut: “Berdasarkan pertimbangan hukum putusan di atas, kebijakan penyederhanaan kepartaian baik melalui electoral threshold maupun parliamentary threshold tidak dilarang oleh konstitusi. Demikian juga mengenai besaran angka ambang batas adalah menjadi kewenangan pembentuk undang-undang sepanjang tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas. (Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, hlm. 120) 49. Bahwa selain itu, dalam sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan ketentuan yang dianggap masuk ke ranah kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang, Mahkamah juga telah memberikan batasan yang apabila dilanggar, maka Mahkamah dapat memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yaitu (1) melanggar moralitas, (2) melanggar rasionalitas, dan (3) ketidakadilan intolerable; 50. Bahwa dalam kaidah hukum universal terdapat suatu pemahaman umum yang membuka kemungkinan pergeseran pendapat atau keputusan hukum, termasuk apa yang sebelumnya telah menjadi putusan lembaga peradilan. Sebagaimana disampaikan Yang Mulia Hakim Konstitusi Arsul Sani dalam Putusan No. 28/PUU-XXII/2024, selengkpanya sebagai berikut: “[6.1] Menimbang bahwa mendahului pendapat berbeda (dissenting opinion) ini, saya ingin mengutip sebuah kaidah hukum (fiqih): “al- hukmu yaduru ma’a ‘illatihi wujudan wa ‘adaman” (sebuah hukum itu bergantung pada ada-tidaknya ilat atau sebab hukumnya). Pemahaman terhadap kaidah hukum ini membuka kemungkinan pergeseran pendapat atau keputusan hukum, termasuk apa yang sebelumnya telah menjadi putusan lembaga peradilan. Dalam khasanah hukum Islam, karenanya, dikenal qaul qodim (pendapat terdahulu) dan qaul jadid (pendapat baru) sebagaimana tergambar dari fatwa hukum dari ahli hukum fiqih (fuqaha) terkenal, Imam Syafii. Bagi saya, sepanjang terkait dengan prinsip kedaulatan rakyat, hak politik dan/atau rasionalitas, meskipun sebuah kebijakan hukum terbuka yang diuji sebelumnya ke Mahkamah dan kebijakan hukum a quo tidak dipersoalkan konstitusionalitasnya dalam putusan, namun kemudian diajukan permohonan pengujian baru yang memenuhi syarat-syarat UU MK dan PMK 2/2021, maka terbuka pula untuk dilihat kembali konstitusionalitas norma UU yang bersangkutan, meskipun tetap perlu dilakukan dengan prinsip kecermatan dan kehati-hatian.” (Putusan Nomor 28/PUU-XXII/2024, hlm. 66) 46 51. Bahwa norma ambang batas parlemen sebagai syarat untuk dapat diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR sebagaimana yang diatur dalam Pasal 414 ayat (1) dan telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, tanggal 29 Februari 2024, Pasal 415 ayat (1), Pasal 415 ayat (2) UU 7/2017; dan Pasal 82 ayat (3) UU 17/2014 tersebut dipastikan lebih menguntungkan partai politik besar yang saat ini duduk di DPR RI. Sebab, partai-partai politik dimaksud pasti akan tetap mempertahankan berlakunya norma ambang batas parlemen tersebut guna membatasi jumlah partai politik yang dapat memperoleh kursi di DPR; 52. Bahwa situasi dan keadaan seperti inilah yang kemudian juga menjadi alasan Pemohon untuk terus berjuang mencari dan memperoleh keadilan melalui jalur pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi, walaupun norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 tersebut telah dimaknai melalui Putusan MK No. 116/PUU- XXII/2024 pada tanggal 20 Agustus 2024. Artinya, bukan berarti Pemohon tidak menempuh jalur legislasi dengan membawa aspirasi ini ke pembentuk undang- undang. Namun, jauh dari pada itu, akan sulit bagi lembaga pembentuk undang-undang yang notabene diisi/dikuasai oleh partai politik besar untuk tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) ketika harus menghapuskan norma a quo dalam revisi undang-undang Pemilu. Terlebih lagi, substansi norma tersebut jelas merupakan persoalan inkonstitusionalitas yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi pula untuk menguji dan membatalkannya melalui mekanisme judicial review bukan legislative review; 53. Bahwa pada dasarnya konsep keterwakilan yang menjadi salah satu tujuan utama dari sistem demokrasi dan pemilu tidak terpenuhi akibat pemberlakuan ambang batas nasional, karena terdapat suara rakyat yang sah namun tidak menghasilkan wakil di parlemen. Hal ini melanggar asas demokrasi representatif dan menyebabkan parlemen tidak lagi merepresentasikan keragaman politik dan kehendak rakyat secara menyeluruh. Ketentuan ini justru menciptakan parlemen yang homogen dan mendistorsi hasil pemilu dari bentuk aslinya; 54. Bahwa dalam perkara a quo, menurut Pemohon ketentuan mengenai ambang batas parlemen sebagaimana diatur dalam Pasal 414 ayat (1) sebagaimana telah dimaknai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU- 47 XXI/2023, tanggal 29 Februari 2024, Pasal 415 ayat (1), Pasal 415 ayat (2) UU 7/2017 dan dan Pasal 82 ayat (3) UU 17/2014 jelas telah bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat dan rasionalitas dan oleh karenanya mutatis mutandis melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan intolerable sebagaiamana akan diuraikan di bawah ini. Selain itu, dalam permohonan a quo, Pemohon juga mengajukan beberapa argumentasi/alasan konstitusional yang bersifat “sosiologis dan/atau politis” yang diperoleh dari peristiwa kepemiluan terbaru/mutakhir yang dapat menjadi fakta hukum baru untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi. B.1. KETENTUAN MENGENAI AMBANG BATAS PARLEMEN BERTENTANGAN DENGAN HAK POLITIK IN CASU JAMINAN HAK MEMILIH (THE RIGHT TO VOTE) DAN HAK UNTUK DIPILIH (THE RIGHT TO BE CANDIDATE) KARENA MEMBUAT SUARA RAKYAT TERBUANG SEHINGGA KETERWAKILAN/ REPRESENTASI TIDAK TERPENUHI 55. Bahwa norma yang mengatur ambang batas parlemen a quo telah menimbulkan persoalan konstitusional yang serius, khususnya dalam kaitannya dengan jaminan hak pilih aktif yaitu hak memilih (the right to vote) dan hak pilih pasif yaitu hak untuk dipilih (the right to be candidate), serta asas keterwakilan politik yang adil dan setara; 56. Bahwa norma a quo telah menimbulkan penghilangan suara sah dari jutaan pemilih yang memilih partai-partai yang tidak memenuhi ambang batas nasional, sehingga suara tersebut tidak dikonversi menjadi kursi, bahkan tidak diperhitungkan sama sekali dalam penentuan kursi di DPR. Hal ini secara langsung bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) sekaligus Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena telah menciptakan ketidakadilan dan ketimpangan dalam pelaksanaan prinsip pemilu yang bebas, jujur dan adil (free and fair election); 57. Bahwa apabila ditelaah dari keberlakuan ambang batas parlemen sejak pertama kali diberlakukan dalam sistem pemilu di Indonesia hingga saat ini, dapat dilihat adanya tren kenaikan angka persentase ambang batas tanpa adanya kajian ilmiah yang komprehensif atau basis argumentasi 48 teoritik/akademik dan transparan sebagai dasar penentuannya. Misalnya, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 2,5% pada Pemilu 2009, meningkat menjadi 3,5% pada Pemilu 2014, dan kemudian dinaikkan menjadi 4% pada Pemilu 2019 dan 2024, tanpa pernah dijelaskan secara terbuka kepada publik mengenai justifikasi akademik, demografik, maupun politis dari angka-angka tersebut; 58. Bahwa perubahan angka ambang batas tersebut tampak dilakukan secara arbitrer dan tidak berdasarkan pada analisis mendalam yang menjelaskan rasio representasi antara jumlah pemilih, jumlah kursi, serta distribusi suara dalam sistem pemilu proporsional terbuka. Tidak ada parameter baku yang menjelaskan mengapa angka 4% yang dipilih—dan bukan 3% atau 5%—telah diuji kelayakan dan keadilannya dalam menjamin keterwakilan yang optimal. Padahal, dalam sistem pemilu yang demokratis, besaran ambang batas seharusnya ditetapkan melalui pendekatan empiris dan partisipatif agar tidak menjadi instrumen eksklusif yang secara sistemik menyingkirkan partai-partai kecil dan pilihan minoritas rakyat dari arena perwakilan; 59. Bahwa kebijakan menaikkan ambang batas tanpa kajian akademik dan rasionalitas ilmiah berpotensi besar bertentangan dengan prinsip keadilan elektoral dan asas proporsionalitas, serta mencederai hak pilih rakyat. Suara pemilih terhadap partai politik yang tidak memenuhi ambang batas nasional menjadi tidak bernilai dalam perhitungan kursi, sehingga menciptakan efek pemborosan suara (wasted votes) yang tidak sejalan dengan cita-cita demokrasi partisipatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, termasuk melalui pilihan politik yang dijamin konstitusi; 60. Bahwa dalam konteks itu, ketentuan ambang batas parlemen yang tidak berbasis kajian ilmiah yang akuntabel telah menurunkan kualitas representasi dalam parlemen dan menutup akses politik bagi kelompok masyarakat yang sebenarnya memiliki dukungan signifikan secara regional. Akibatnya suara kelompok masyarakat yang tidak memenuhi ketentuan ambang batas parlemen sulit terwakili di parlemen dan secara tidak langsung dipaksa untuk 49 mengikuti suara masyarakat yang memenuhi ambang batas parlemen. Oleh karena itu, pemaknaan dan ketentuan mengenai ambang batas harus dihapus; 61. Bahwa berdasarkan prinsip the right to vote (hak memilih) yang melekat pada setiap warga negara dalam Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD NRI Tahun 1945, setiap suara yang diberikan oleh rakyat seharusnya memiliki nilai yang setara dan tidak boleh diabaikan hanya karena pilihan politiknya tidak masuk dalam kelompok mayoritas secara nasional. Adanya ambang batas nasional justru mengabaikan suara minoritas di berbagai daerah dan melemahkan makna sejati dari hak memilih yang bebas, setara, dan adil. Aspirasi rakyat yang disalurkan kepada parpol yang tidak lolos ambang batas, khususnya aspirasi dari kelompok minoritas atau “minority rights”, pada akhirnya akan selalu dikalahkan oleh “majority rules” dari partai-partai yang lolos parliamentary threshold. Sebagai contoh, apabila pada suatu daerah pemilihan terdapat kesatuan masyarakat hukum adat, lalu kepala suku/pemimpin adat didaerah tersebut bersepakat untuk mempercayakan aspirasinya kepada parpol yang tidak lolos PT, maka dengan berlakunya aturan ambang batas suara kelompok minoritas tersebut akan selalu gagal mempunyai wakil rakyat yang diharapkan dapat memperjuangkan hak-hak mereka; 62. Bahwa efek pemborosan suara (wasted votes) akibat pemberlakuan ambang batas suara sah secara nasional bisa dilihat dari; (i) suara yang tidak terkonversi menjadi kursi dari seluruh parpol; dan (ii) terbuangnya suara khusus dari parpol yang tidak lolos PT; 63. Bahwa pada Pemilu 2019 yang menetapkan 80 daerah pemilihan, akibat pemberlakuan ambang batas suara sah secara nasional ditemukan lebih dari 57,1 juta suara atau 40,83% suara sah yang tidak terkonversi menjadi kursi dari seluruh partai politik, sedangkan pada Pemilu 2024 yang menetapkan 84 daerah pemilihan ditemukan suara sah yang tidak terkonversi menjadi kursi dari seluruh parpol jumlahnya lebih dari 60,6 juta suara (39,98%), sebagaimana ditunjukan pada tabel berikut ini: TABEL 8 SUARA SAH PARTAI POLITIK YANG TERKONVERSI DAN TIDAK TERKONVERSI MENJADI KURSI PADA PEMILU 2019 DAN PEMILU 2024 50 PEMILU DAPIL SUARA SAH SUARA TERKONVERSI KURSI SUARA TIDAK TERKONVERSI KURSI 2019 80 139.971.260 82.823.439 (59,17%) 57.147.821 (40,83%) 2024 84 151.793.293 91.105.318 (60,02%) 60.687.975 (39,98%) [Sumber: data Partai Buruh, diolah dari data KPU hasil Pemilu 2019 dan 2024] 64. Bahwa bahkan apabila pemborosan suara (wasted votes) akibat pemberlakuan ambang batas suara sah secara nasional dihitung dari angka partisipasi pemilih, maka suara rakyat yang terbuang percuma dari seluruh partai politik pada Pemilu 2024 jumlahnya lebih dari 76,5 juta (45,67%) sebagaimana ditunjukan pada tabel berikut ini: TABEL 9 SUARA RAKYAT YANG TIDAK TERKONVERSI MENJADI KURSI PADA PEMILU 2024 PENGGUNA HAK PILIH SUARA TERKONVERSI KURSI SUARA TIDAK TERKONVERSI KURSI 167.677.138 91.105.318 (54,33%) 76.571.820 (45,67%) [Sumber: data Partai Buruh, diolah dari data KPU hasil Pemilu 2024] 65. Bahwa pada level daerah pemilihan, pemborosan suara (wasted votes) atau suara sah parpol yang terbuang dari seluruh partai politik pada Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 akibat pemberlakuan ambang batas suara sah secara nasional jumlahnya justru jauh lebih besar daripada jumlah suara sah yang terkonversi menjadi kursi. Pada Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 terdapat 12 dapil yang jumlah suara sahnya lebih banyak terbuang (tidak terkonversi kursi) daripada yang terkonversi menjadi kursi. Pada tabel berikut ini ditampilkan 5 (lima) contoh dapil di Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 yang jumlah suara terbuangnya lebih banyak daripada jumlah suara sah yang terkonversi menjadi kursi akibat pemberlakuan PT sebagai berikut: 51 TABEL 10 CONTOH SUARA SAH PARTAI POLITIK YANG TERKONVERSI DAN TIDAK TERKONVERSI MENJADI KURSI PADA SEJUMLAH DAERAH PEMILIHAN DI PEMILU 2019 DAN PEMILU 2024 PEMILU DAPIL SUARA SAH TERKONVERSI KURSI SUARA SAH TIDAK TERKONVERSI KURSI 2019 NTB I 238.166 (29,73%) 562.926 (70,27%) 2019 MALUT 199.069 (31,97%) 423.686 (68,03%) 2019 KEP. BABEL 264.330 (38,75%) 417.838 (61,25%) 2019 MALUKU 370.111 (38,98%) 579.381 (61,02%) 2019 KALTARA 128.850 (39,27%) 199.276 (60,73%) 2024 PAPUA BD 98.269 (28,90%) 241.759 (71,10%) 2024 NTB I 294.253 (32,57%) 609.131 (67,43%) 2024 MALUT 254.344 (36,37%) 444.958 (63,63%) 2024 PAPUA SLTN 112.261 (37,00%) 191.124 (63,00%) 2024 PAPUA 267.424 (41,95%) 382.498 (58,05%) [Sumber: data Partai Buruh, diolah dari data KPU hasil Pemilu 2019 dan 2024] 66. Bahwa pemborosan suara (wasted votes) atau suara sah parpol yang terbuang (tidak terkonversi kursi) khusus dari parpol yang tidak lolos PT akibat pemberlakuan ambang batas pada Pemilu 2024 jumlahnya mencapai 17.304.303 suara atau sebanyak 11,4% suara sebagaimana Pemohon tunjukan pada tabel di bawah ini: TABEL 11 SUARA SAH TIDAK TERKONVERSI MENJADI KURSI DARI PARTAI POLITIK YANG TIDAK LOLOS AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA SAH SECARA NASIONAL PADA PEMILU 2024 NO. PARTAI POLITIK SUARA SAH PERSENTASE 1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 5.878.708 3,87% 2. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 4.260.108 2,81% 3. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) 1.955.131 1,29% 52 NO. PARTAI POLITIK SUARA SAH PERSENTASE 4. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) 1.282.000 0,84% 5. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) 1.094.599 0,72% 6. PARTAI BURUH 972.898 0,64% 7. Partai Ummat 642.550 0,42% 8. Partai Bulan Bintang (PBB) 484.487 0,32% 9. Partai Garda Republik Indonesia (GARUDA) 406.884 0,27% 10. Partai Kebangkitan Nasional (PKN) 326.803 0,22% TOTAL 17.304.168 11,40% [Sumber: data Partai Buruh, diolah dari data KPU hasil Pemilu 2024] 67. Bahwa secara lebih spesifik, akibat pemberlakuan ambang batas perolehan suara yang berbasis pada perolehan suara sah nasional, pada Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 terdapat tiga partai politik yang semestinya memperoleh kursi di sejumlah daerah pemilihan, tetapi akibat partai bersangkutan tidak memenuhi ambang batas, maka kursi tersebut dialihkan kepada partai lain yang perolehan suaranya justru lebih sedikit namun memenuhi ambang batas perolehan suara sah nasional sebagaimana Pemohon tunjukan pada tabel berikut ini: TABEL 12 PARTAI POLITIK YANG GAGAL MERAIH KURSI DI DAERAH PEMILIHAN AKIBAT TIDAK LOLOS AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA SAH SECARA NASIONAL PADA PEMILU 2019 DAN PEMILU 2024 PEMILU PARTAI POLITIK KURSI YANG SEMESTINYA DIPEROLEH PARPOL YANG MEMPEROLEH KURSI 2019 PSI Kursi ke-4 dari 7 kursi di dapil DKI JAKARTA II PDI Perjuangan 2019 PSI Kursi ke-5 dari 8 kursi di dapil DKI JAKARTA III Partai Nasdem 2019 PSI Kursi ke-10 dari 10 kursi di dapil BANTEN III PDI Perjuangan 53 PEMILU PARTAI POLITIK KURSI YANG SEMESTINYA DIPEROLEH PARPOL YANG MEMPEROLEH KURSI 2019 PERINDO Kursi ke-8 dari 10 kursi di dapil SUMUT III Partai Golkar 2019 PERINDO Kursi ke-7 dari 7 kursi di dapil NTT II PDI Perjuangan 2024 PPP Kursi ke-5 dari 7 kursi di dapil ACEH I PDI Perjuangan 2024 PPP Kursi ke-7 dari 8 kursi di dapil JABAR IX Partai Golkar 2024 PPP Kursi ke-5 dari 10 kursi di dapil JABAR XI PDI Perjuangan 2024 PPP Kursi ke-5 dari 7 kursi di dapil JATENG II Partai Golkar 2024 PPP Kursi ke-9 dari 9 kursi di dapil JATENG III PKB 2024 PPP Kursi ke-5 dari 7 kursi di dapil JATIM III PKB 2024 PPP Kursi ke-10 dari 10 kursi di dapil JATIM VIII PDI Perjuangan 2024 PPP Kursi ke-3 dari 8 kursi di dapil JATIM XI PKB 2024 PPP Kursi ke-5 dari 6 kursi di dapil BANTEN I Partai Nasdem 2024 PPP Kursi ke-4 dari 8 kursi di dapil NTB II PAN 2024 PPP Kursi ke-7 dari 8 kursi di dapil SULSEL I PKB 2024 PPP Kursi ke-4 dari 9 kursi di dapil SULSEL II Partai Demokrat 54 PEMILU PARTAI POLITIK KURSI YANG SEMESTINYA DIPEROLEH PARPOL YANG MEMPEROLEH KURSI 2024 PSI Kursi ke-7 dari 7 kursi di dapil DKI JAKARTA II PKS 2024 PSI Kursi ke-4 dari 8 kursi di dapil DKI JAKARTA III Partai Nasdem 2024 PSI Kursi ke-7 dari 8 kursi di dapil JATENG V PAN 2024 PSI Kursi ke-9 dari 10 kursi di dapil JATIM I PDI Perjuangan 2024 PSI Kursi ke-10 dari 10 kursi di dapil BANTEN III PDI Perjuangan 2024 PERINDO Kursi ke-3 dari 8 kursi di dapil NTB II Partai Golkar [Sumber: data Partai Buruh, diolah dari data KPU hasil Pemilu 2019 dan 2024] 68. Bahwa dengan gagalnya partai politik diatas memperoleh kursi DPR pada tingkat dapil, pada gilirannya menyebabkan calon-calon anggota DPR dari parpol yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara secara nasional tersebut tidak dapat memperoleh haknya untuk duduk menjadi anggota DPR. Padahal, tidak sedikit dari calon anggota DPR dimaksud memperoleh suara pribadi yang terbilang sangat besar, antara lain: (i) Achmad Baidowi, Calon Legislatif dari PPP di Dapil Jatim XI yang memperoleh suara terbesar ke-3 secara nasional, yaitu 359.189 suara; (ii) Grace Natalie, Calon Legislatif dari PSI di Dapil DKI Jakarta III yang memperoleh suara sebanyak 193.556 suara; dan (iii) Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi, Calon Legislatif dari PERINDO di Dapil NTB II yang memperoleh sebanyak 182.024 suara. Calon-calon tersebut pada akhirnya gagal menduduki kursi DPR akibat perolehan suara partainya yang tidak memenuhi ambang batas parlemen secara nasional; 69. Bahwa oleh sebab itu, norma Pasal 414 ayat (1) sebagaimana telah dimaknai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, tanggal 29 Februari 2024, Pasal 415 ayat (1), Pasal 415 ayat (2) UU 7/2017 dan dan Pasal 55 82 ayat (3) UU 17/2014 terbukti telah membatasi hak warga negara untuk dipilih atau the right to be candidate sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, karena calon legislatif dari partai politik yang tidak melewati ambang batas suara nasional tidak akan pernah dapat menduduki jabatan sebagai anggota DPR, terlepas dari seberapa besar suara yang ia peroleh di daerah pemilihannya. Ini merupakan bentuk pembatasan yang tidak proporsional terhadap hak politik warga negara. Selain itu, calon legislatif dari partai politik yang tidak melewati ambang batas suara nasional juga tidak dapat membentuk fraksi di DPR karena terganjal aturan a quo; 70. Bahwa prinsip the right to vote (hak memilih) maupun the right to be candidate (hak untuk dipilih) sudah menjadi nilai dan prinsip yang diakui secara internasional sehingga perlu ditegakkan yang tercermin dalam: 1. Article 21 Universal Declaration of Human Rights yang menegaskan bahwa: a. Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives. b. Everyone has the right of equal access to public service in his country. c. The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures 2. Article 25 International Covenant on Civil and Political Rights yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang menegaskan bahwa: Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions: a. To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives; b. To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors; c. To have access, on general terms of equality, to public service in his country. 56 71. Bahwa meskipun Mahkamah melalui Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 414 ayat (1) bersifat konstitusional untuk Pemilu 2024 dan konstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029 dengan ketentuan harus dilakukan perubahan berdasarkan evaluasi, Pemohon berpandangan bahwa norma tersebut tetap mengandung cacat konstitusional, terutama jika tidak dibarengi dengan perbaikan struktur elektoral secara menyeluruh dan berbasis prinsip keterwakilan yang adil; 72. Bahwa demi menjamin tegaknya prinsip negara hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia khususnya hak politik, serta pelaksanaan demokrasi yang representatif, maka ketentuan mengenai ambang batas nasional harus dihapuskan. Dengan demikian, setiap suara yang diberikan oleh rakyat dapat dikonversi secara adil sesuai dengan preferensi politik lokal tanpa tersandera oleh agregasi angka secara nasional yang tidak jelas konstitusionalitasnya; B.2. KETENTUAN MENGENAI AMBANG BATAS PARLEMEN BERTENTANGAN DENGAN KEDAULATAN RAKYAT DAN PRINSIP DEMOKRASI PERWAKILAN (REPRESENTATIVE DEMOCRACY) 73. Bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi berlandaskan hukum atau negara hukum yang demokratis, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" dan "Negara Indonesia adalah negara hukum". Oleh karena itu, setiap peraturan perundang- undangan, khususnya yang mengatur sistem pemilu, harus mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi perwakilan; 74. Bahwa dalam konsep demokrasi perwakilan (representative democracy) di dalam praktiknya yang menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek (Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, 2011). Prinsip demokrasi perwakilan mensyaratkan semua suara rakyat yang sah diberikan dalam 57 pemilihan umum seharusnya mendapatkan representasi yang adil di lembaga perwakilan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); 75. Bahwa ketentuan ambang batas parlemen telah menyebabkan jutaan suara sah rakyat tidak terkonversi menjadi kursi di DPR, sehingga secara substantif bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan asas keadilan pemilu (electoral justice). Ketentua a quo berakibat hanya partai politik yang lolos ambang batas parlemen yang berhak untuk disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR dan juga berhak untuk membentuk fraksi. Daulat rakyat yang telah diberikan kepada partai politik melalui Pemilu menjadi sia-sia karena pada akhirnya partai politik a quo tidak dapat mengirimkan wakil rakyat dan juga tidak diperhitunganya suaranya karena terhalang keberadaan norma a quo; 76. Bahwa pembatasan representasi partai politik dalam DPR melalui ambang batas parlemen dan pembentukan fraksi di DPR yang didasarkan pada ambang batas tertentu sangat tidak proporsional, karena menghilangkan representasi politik sebagian kelompok masyarakat hanya berdasarkan angka statistik, bukan karena tidak adanya dukungan rakyat. Hal ini menyebabkan distorsi representasi, di mana suara pemilih yang mendukung partai di bawah besaran ambang batas dianggap tidak ada/tidak diperhitungkan dalam sistem perwakilan nasional; 77. Bahwa riset yang ditulis oleh Sunny Ummul Firdaus dengan judul Relevansi Parliamentary Threshold terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis (Jurnal Konstitusi, 2020) menyatakan bahwa relevansi Parliamentary Threshold terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum yang demokratis tidak dapat dilepaskan dari mekanisme dan alasan dalam menetapkan angka dalam ketentuan ParliamentaryTthreshold. Syarat untuk menetapkan ambang batas tidak semata mata berdasarkan sebuah alasan untuk memperkuat sistem presidensial yang telah dipilih oleh masyarakat Indonesia. Kehendak rakyat dalam hal ini jangan hanya diwakili oleh anggota parlemen yang saat ini menduduki kursi DPR. Jika hal tersebut terjadi dikhawatirkan akan ada interest politik untuk memperkuat kedudukan partai politik yang saat ini menjadi anggota parlemen. Berdasarkan riset tersebut, menjadi hal yang urgen untuk membatalkan ketentuan ambang batas yang nyata-nyata menghalangi 58 keterwakilan oleh semua golongan/kelompok. Ke depan penentuan sistem pemilu yang demokratis tidak boleh semata mata hanya untuk alasan memperkuat sistem presidensial tetapi harus memperhatikan aspirasi rakyat untuk menghindari adanya hegemoni dari partai politik yang sudah ada terlebih dahulu (partai lama) sehingga dapat berpotensi menghambat tumbuhnya partai baru termasuk menghambat Pemohon; 78. Bahwa norma a quo terkait penerapan ambang batas dan pembentukan fraksi yang didasarkan pada ambang batas tertentu di DPR juga mempersempit pluralisme politik di parlemen, dan pada akhirnya menguntungkan partai besar serta menghambat regenerasi dan pembaruan politik. Ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang sehat dan kompetitif yang justru mendorong keberagaman dan partisipasi aktif semua kekuatan politik rakyat; 79. Bahwa penerapan ambang batas batas dan pembentukan fraksi yang didasarkan pada ambang batas tertentu terbukti tidak proporsional karena telah mematikan hak representasi partai-partai yang mendapatkan suara sah rakyat secara nasional, dan oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945. Partai politik termasuk Pemohon yang memiliki calon legislatif dengan jumlah suara yang cukup banyak akhirnya terhalang oleh keberadaan norma a quo, sehingga tidak dapat memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945; 80. Bahwa keberadaan norma a quo jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) yang menegaskan mengenai pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum & Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pemohon merupakan partai politik peserta pemilu yang memiliki hak konstitusional untuk dipilih dan memilih serta hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945. Norma a quo telah secara nyata menyebabkan suara sah pemilih yang memilih partai politik dengan perolehan suara nasional kurang dari ambang batas yang ditentukan menjadi tidak diperhitungkan dalam pengisian kursi DPR, sehingga berakibat pada hilangnya hak representasi politik dari pemilih dan partai 59 tersebut. Selain itu, juga menyebabkan partai politik a quo tidak dapat membentuk fraksi di DPR karena terganjal oleh ketentuan ambang batas tertentu dan perolehan suaranya menjadi tidak diperhitungan dalam perolehan kursi DPR. Hal ini tentu menimbulkan ketidaksetaraan perlakuan di hadapan hukum dan pemerintahan, karena hanya suara partai-partai besar yang diakui dalam distribusi kursi legislatif, sedangkan suara pemilih partai kecil dianggap tidak bernilai secara representatif, meskipun sah secara hukum; 81. Bahwa berdasarkan hal di atas keberadaan norma a quo berimplikasi pada distorsi terhadap keadulatan rakyat khususnya pada 3 (tiga) hal yaitu (i) menghalangi hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan; (ii) mengakibatkan diskriminasi terhadap suara sah pemilih; dan (iii) melanggar asas keadilan dan proporsionalitas dalam sistem demokrasi perwakilan, dan oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945. B.3. KETENTUAN MENGENAI AMBANG BATAS PARLEMEN BERTENTANGAN DENGAN RASIONALITAS SISTEM PEMILU PROPORSIONAL 82. Bahwa penjelasan Umum UU 7/2017 menyebutkan “Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap Warga Negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga daerah.” Penjelasan tersebut pada dasarnya mempertegas ketentuan Pasal 168 ayat (2) UU 7/2017, bahwa “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem pemilu proporsional terbuka.”; 83. Bahwa sistem pemilu proporsional sesungguhnya merupakan antitesis dari sistem pemilu mayoritarian atau sistem pemilu perwakilan mayoritas, di mana kursi perwakilan diberikan kepada partai politik atau calon yang meraih suara terbanyak (simple majority) atau yang meraih suara 50%+1 (absolute majority). Dengan demikian kebalikan dari sistem mayoritarian yang membuang suara berapapun (simple majority) atau kurang dari 50% (absolute majority), sistem pemilu proporsional menekan sedikit mungkin suara terbuang atau suara yang 60 tidak terkonversi menjadi kursi. Tujuannya agar hasil pemilu proporsional, yakni persentase perolehan suara kurang lebih sama dengan persentase raihan kursi; 84. Bahwa ketika sebuah kerangka hukum pemilu menyebutkan sistem pemilu dengan sistem proporsional, sementara di saat yang bersamaan terdapat ketentuan ambang batas parlemen yang menyebabkan hasil pemilunya menjadi tidak proporsional, tentu ketentuan di dalam undang-undang a quo sangatlah tidak rasional dan oleh karenanya bertentangan dengan prinsip negara hukum, bahwa tidak boleh ada ketidakpastian dan irasionalitas di dalam penyusunan kerangka hukum, terutama kerangka hukum pemilu; 85. Bahwa norma di dalam regulasi pemilu yang demikian juga dapat diniliai inkonsisten dengan sistem pemilu proporsional. Implikasinya tentu dapat menyebabkan ketidakadilan dalam proses dan hasil pemilu, terutama bagi pemilih dan peserta pemilu, di mana ketidakadilan tersebut telah membuat ketidaksamaan kedudukan warga negara dihadapan hukum dan pemerintahan, sebab telah mengurangi derajat keterwakilan pemilih ketika suaranya dihadapkan pada ketentuan ambang batas yang tidak dirumuskan dengan rasional dan mengabaikan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945; 86. Bahwa tujuan dari pemilu proporsional adalah agar lembaga perwakilan rakyat benar-benar representatif atau agar setiap suara yang diberikan oleh pemilih terwakili di lembaga perwakilan rakyat. Apabila di dalam sebuah pemilu dengan sistem proporsional, tetapi justru banyak suara pemilih yang terbuang (disproporsionalnya tinggi), atau tidak dihitung untuk mewujudkan representasi di lembaga perwakilan, artinya ada kesalahan besar di dalam penerapan sistem pemilu proporsionalnya; 87. Bahwa salah satu penyebab terjadinya kesalahan besar di dalam mewujudkan sistem pemilu proporsional karena banyaknya suara yang terbuang itu (disproporsional) disebabkan oleh pengaturan ambang batas parlemen yang tidak dirumuskan secara tepat. Akibatnya tentu saja membuat inkonsistensi antara pengaturan pemilu proporsional dan ambang batas menimbulkan ketidakpastian hukum. Intinya, pengaturan ambang batas sesuai dengan 61 ketentuan undang-undang a quo telah menyebabkan hasil pemilu yang tidak proporsional; 88. Bahwa Mahkamah sendiri dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyadari telah terjadi disproporsional antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR selama diterapkannya ambang batas parlemen dalam pemilu anggota DPR, bahkan hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan hukum putusannya, selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut: [3.17.3] Bahwa selain argumentasi di atas, ambang batas parlemen jelas memiliki dampak terhadap konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR, yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu. Artinya, bilamana diletakkan dalam basis argumentasi sistem pemilihan proporsional yang dianut, jumlah suara yang diperoleh partai politik peserta pemilu selaras dengan kursi yang diraih di parlemen agar hasil pemilu menjadi proporsional. Untuk itu, dalam sistem pemilu proporsional semestinya meminimalisir suara yang terbuang agar hasil pemilu tidak terkategori menjadi tidak proporsional atau disproporsional. Dalam konteks keterpenuhan prinsip proporsionalitas dimaksud, misalnya, pada Pemilu 2004 suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi adalah sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18% (delapan belas persen) dari suara sah secara nasional. Begitu pula dalam Pemilu 2019, terdapat 13.595.842 suara tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR atau sekitar 9,7% (sembilan koma tujuh persen) suara sah secara nasional. Meski pada Pemilu 2014 “hanya” terdapat 2.964.975 suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR, atau sekitar 2.4% (dua koma empat persen) dari suara sah secara nasional, namun secara faktual jumlah partai politik di DPR lebih banyak dibandingkan hasil Pemilu 2009 dan Pemilu 2019, yaitu 10 (sepuluh) partai politik [vide Hasil Pengolahan Data, “Hasil Penghitungan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif Tahun 1955-2019”, Badan Pusat Statistik]. Bentangan empirik tersebut menegaskan telah terjadi disproporsional antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR selama diterapkannya ambang batas parlemen dalam pemilu anggota DPR. Fakta tersebut membuktikan, hak konstitusional pemilih yang telah digunakan pemilih dalam pemilu menjadi hangus atau tidak dihitung dengan alasan penyederhanaan partai politik demi menciptakan sistem pemerintahan presidensial yang kuat dengan ditopang lembaga perwakilan yang efektif. Padahal prinsip demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, namun kebijakan ambang batas parlemen telah ternyata mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika mendapatkan suara lebih banyak namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen. (Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, hlm. 124-125) 62 89. Bahwa dalam putusan a quo, sebenarnya Mahkamah sendiri telah mengakui dan mengamini bahwa kebijakan ambang batas parlemen telah ternyata mereduksi hak rakyat sebagai pemilih sehingga melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Jika menggunakan batasan yang ditetapkan sendiri oleh Mahkamah bahwa ketentuan-ketentuan yang dinilai sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang harus tetap mendasarkan pada ketentuan UUD NRI Tahun 1945, maka ketentuan mengenai ambang batas parlemen ini jelas melanggar batasan tersebut, sehingga ketentuan a quo sangat beralasan hukum untuk dianulir atau dinyatakan tidak sah; 90. Bahwa yang lebih mengejutkan lagi jika merujuk pada data hasil Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 yang menunjukkan bahwa pemberlakuan PT 4% secara nasional telah menyebabkan di sejumlah dapil suara rakyat yang tidak terkonversi menjadi kursi (suara rakyat menjadi tidak bernilai/ terbuang sia-sia) angkanya amat sangat tinggi dan bahkan melampaui besaran suara yang terkonversi menjadi kursi, sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas [vide Tabel 8 sampai dengan Tabel 11], dan Pemohon tampilkan selengkapnya pada tabel berikut ini: TABEL 13 DATA SUARA SAH YANG TIDAK TERKONVERSI MENJADI KURSI (SUARA RAKYAT TIDAK BERNILAI/ TERBUANG SIA-SIA) AKIBAT PEMBERLAKUAN PARLIAMENTARY THRESHOLD PADA PEMILIHAN ANGGOTA DPR DI PEMILU 2019 NO DAPIL PERSENTASE SUARA TERKONVERSI KURSI PERSENTASE SUARA TIDAK TERKONVERSI KURSI KETERANGAN SUARA TIDAK TERKONVERSI KURSI 1. NTB I 29,73% 70,27% Lebih tinggi 2. MALUT 31,97% 68,03% Lebih tinggi 3. KEP. BABEL 38,75% 61,25% Lebih tinggi 4. MALUKU 38,98% 61,02% Lebih tinggi 5. KALTARA 39,27% 60,73% Lebih tinggi 6. BENGKULU 39,68% 60,32% Lebih tinggi 7. PABAR 40,45% 59,55% Lebih tinggi 8. KALBAR II 42,97% 57,03% Lebih tinggi 9. KEPRI 43,37% 56,63% Lebih tinggi 10. GORONTALO 48,01% 51,99% Lebih tinggi 63 NO DAPIL PERSENTASE SUARA TERKONVERSI KURSI PERSENTASE SUARA TIDAK TERKONVERSI KURSI KETERANGAN SUARA TIDAK TERKONVERSI KURSI 11. BANTEN II 48,29% 51,71% Lebih tinggi 12. ACEH II 48,56% 51,44% Lebih tinggi 13. BANTEN I 50,57% 49,43% 14. SULBAR 50,61% 49,39% 15. RIAU II 50,82% 49,18% 16. KALSEL II 51,27% 48,73% 17. SULTENG 51,95% 48,05% 18. SULTRA 51.99% 48,01% 19. DKI JAKARTA II 52,35% 47,65% 20. KALBAR I 52,40% 47,60% 21. DKI JAKARTA I 52,73% 47,27% 22. NTT I 52,77% 47,23% 23. KALTENG 52,82% 47,18% 24. NTT II 53,73% 46,27% 25. NTB II 53,95% 46,05% 26. JABAR IV 54,18% 45,82% 27. KALSEL I 54,50% 45,50% 28. RIAU I 54,65% 45,35% 29. JATIM IX 54,68% 45,32% 30. JABAR VI 54,71% 45,29% 31. SUMBAR II 55,01% 44,99% 32. JABAR I 55,55% 44,45% 33. SULSEL I 56,22% 43,78% 34. JATIM X 56,83% 43,17% 35. DKI JAKARTA III 57,25% 42,75% 36. JABAR X 57,28% 42,72% 37. ACEH I 57,55% 42,45% 38. JAMBI 57,75% 42,25% 39. KALTIM 58,36% 41,64% 40. JATENG I 58,86% 41,14% 41. JABAR IX 59,07% 40,93% 42. JATENG VII 59,49% 40,51% 43. JATIM IV 59,51% 40,49% 44. JATIM II 59,75% 40,25% 45. SUMBAR I 59,89% 40,11% 64 NO DAPIL PERSENTASE SUARA TERKONVERSI KURSI PERSENTASE SUARA TIDAK TERKONVERSI KURSI KETERANGAN SUARA TIDAK TERKONVERSI KURSI 46. JATIM III 59,98% 40,02% 47. SULSEL III 60,05% 39,95% 48. JABAR III 60,11% 39,89% 49. SULUT 60,19% 39,81% 50. SUMSEL I 60,20% 39,80% 51. JATENG X 60,32% 39,68% 52. JATENG II 60,69% 39,31% 53. JATENG VI 60,74% 39,26% 54. JABAR VIII 60,98% 39,02% 55. JATIM V 61,25% 38,75% 56. SUMSEL II 61,44% 38,56% 57. BANTEN III 61,51% 38,49% 58. JABAR V 62,44% 37,56% 59. JATENG VIII 62,50% 37,50% 60. SULSEL II 62,62% 37,38% 61. JATENG IV 62,98% 37,02% 62. JATENG IX 63,21% 36,79% 63. JATIM I 63,54% 36,46% 64. DIY 64,23% 35,77% 65. JABAR VII 64,43% 35,57% 66. JATIM VIII 64,47% 35,53% 67. SUMUT III 64,54% 35,46% 68. SUMUT II 64,85% 35,15% 69. PAPUA 65,71% 34,29% 70. LAMPUNG II 65,72% 34,28% 71. JABAR II 65,96% 34,04% 72. SUMUT I 66,19% 33,81% 73. JATIM VI 66,34% 33,66% 74. JATENG III 66,35% 33,65% 75. JATIM XI 66,35% 33,65% 76. JATENG V 66,56% 33,44% 77. LAMPUNG I 66,64% 33,36% 78. JABAR XI 67,01% 32,99% 79. JATIM VII 67,92% 32,08% 80. BALI 71,02% 28,98% 65 [Sumber: data Partai Buruh, diolah dari data KPU hasil Pemilu 2019] TABEL 14 DATA SUARA SAH YANG TIDAK TERKONVERSI MENJADI KURSI (SUARA RAKYAT TIDAK BERNILAI/ TERBUANG SIA-SIA) AKIBAT PEMBERLAKUAN PARLIAMENTARY THRESHOLD PADA PEMILIHAN ANGGOTA DPR DI PEMILU 2024 NO DAPIL PERSENTASE SUARA TERKONVERSI KURSI PERSENTASE SUARA TIDAK TERKONVERSI KURSI KETERANGAN SUARA TIDAK TERKONVERSI KURSI 1. PBD 28,90% 71,10% Lebih tinggi 2. NTB I 32,57% 67,43% Lebih tinggi 3. MALUT 36,37% 63,63% Lebih tinggi 4. PPS 37,00% 63,00% Lebih tinggi 5. PAPUA 41,95% 58,05% Lebih tinggi 6. MALUKU 43,37% 56,63% Lebih tinggi 7. KEP. BABEL 44,46% 55,54% Lebih tinggi 8. PABAR 44,60% 55,40% Lebih tinggi 9. KEPRI 44,66% 55,34% Lebih tinggi 10. SULBAR 45,17% 54,83% Lebih tinggi 11. PPT 46,36% 53,64% Lebih tinggi 12. PPP 49,43% 50,57% Lebih tinggi 13. DKI JAKARTA I 51,06% 48,94% 14. NTB II 51,21% 48,79% 15. NTT I 52,12% 47,88% 16. KALTARA 52,33% 47,67% 17. SULTRA 52,41% 47,59% 18. BENGKULU 52,43% 47,57% 66 NO DAPIL PERSENTASE SUARA TERKONVERSI KURSI PERSENTASE SUARA TIDAK TERKONVERSI KURSI KETERANGAN SUARA TIDAK TERKONVERSI KURSI 19. BANTEN I 52,45% 47,55% 20. BANTEN II 52,97% 47,03% 21. KALSEL I 53,00% 47,00% 22. RIAU II 53,03% 46,97% 23. JABAR IV 53,12% 46,88% 24. KALBAR II 53,29% 46,71% 25. SULSEL I 53,41% 46,59% 26. KALSEL II 53,92% 46,08% 27. JABAR VI 54,60% 45,40% 28. GORONTALO 54,67% 45,33% 29. DKI JAKARTA II 54,91% 45,09% 30. ACEH II 99,74% 44,89% 31. ACEH I 55,24% 44,76% 32. SUMBAR II 55,38% 44,62% 33. DKI JAKARTA III 56,20% 43,80% 34. KALTENG 57,62% 42,38% 35. NTT II 57,82% 42,18% 36. RIAU I 57,98% 42,02% 37. JABAR I 58,07% 41,93% 38. JABAR X 58,12% 41,88% 39. SULTENG 58,40% 41,60% 40. JATIM III 58,42% 41,58% 41. JATENG II 58,46% 41,54% 67 NO DAPIL PERSENTASE SUARA TERKONVERSI KURSI PERSENTASE SUARA TIDAK TERKONVERSI KURSI KETERANGAN SUARA TIDAK TERKONVERSI KURSI 42. JATIM XI 58,58% 41,42% 43. JATENG I 58,93% 41,07% 44. JATIM X 59,01% 40,99% 45. KALBAR I 59,08% 40,92% 46. JATIM IX 59,31% 40,69% 47. JATENG VII 59,31% 40,69% 48. JATENG X 59,57% 40,43% 49. JABAR IX 59,89% 40,11% 50. SULSEL II 60,81% 39,19% 51. JATIM IV 60,83% 39,17% 52. JATIM II 61,04% 38,96% 53. JABAR V 61,46% 38,54% 54. SUMSEL I 61,71% 38,29% 55. JATENG V 61,83% 38,17% 56. JATIM VII 62,19% 37,81% 57. SULSEL III 62,23% 37,77% 58. JATIM V 62,26% 37,74% 59. JAMBI 62,32% 37,68% 60. JATENG VIII 62,45% 37,55% 61. KALTIM 62,55% 37,45% 62. JABAR XI 62,65% 37,35% 63. JATENG III 62,76% 37,24% 64. SUMBAR I 62,78% 37,22% 68 NO DAPIL PERSENTASE SUARA TERKONVERSI KURSI PERSENTASE SUARA TIDAK TERKONVERSI KURSI KETERANGAN SUARA TIDAK TERKONVERSI KURSI 65. JABAR VIII 63,37% 36,63% 66. JATENG VI 63,52% 36,48% 67. DIY 63,92% 36,08% 68. JATIM VI 64,43% 35,57% 69. BANTEN III 64,43% 35,57% 70. JABAR III 64,46% 35,54% 71. JATIM I 64,47% 35,53% 72. SULUT 64,96% 35,04% 73. SUMSEL II 65,91% 34,09% 74. JATIM VIII 66,03% 33,97% 75. JATENG IX 66,20% 33,80% 76. JABAR VII 66,39% 33,61% 77. SUMUT I 68,23% 31,77% 78. LAMPUNG I 68,27% 31,73% 79. JATENG IV 68,33% 31,67% 80. SUMUT III 68,77% 31,23% 81. JABAR II 68,82% 31,18% 82. SUMUT II 69,17% 30,83% 83. LAMPUNG II 70,83% 29,17% 84. BALI 78,23% 21,77% [Sumber: data Partai Buruh, diolah dari data KPU hasil Pemilu 2024] 91. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas penerapan ambang batas parlemen telah bertentangan dengan rasionalitas sistem pemilu proporsional 69 sehingga melanggar Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945; C. PASAL 414 AYAT (1) SEBAGAIMANA TELAH DIMAKNAI DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023, PASAL 415 AYAT (1), PASAL 415 AYAT (2) UU 7/2017 DAN PASAL 82 AYAT (3) UU 17/2014 TIDAK SEJALAN DENGAN SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA BERBASIS DAERAH PEMILIHAN 92. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 pada intinya menegaskan bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Artinya partai politik peserta pemilu yang telah mendapatkan suara dalam pemilihan umum, mestinya berhak perolehan suaranya dikonversi menjadi kursi di parlemen. Konstruksi hukum yang demikian sejalan dengan pendirian Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa mekanisme ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) tidak dapat digunakan untuk membatasi akses partisipasi konstitusional. Jika dalam pencalonan presiden saja Mahkamah menghapus threshold demi membuka ruang partisipasi lebih luas, maka sangat beralasan pula jika ambang batas parlemen dihapus, agar sistem proporsional terbuka berjalan secara utuh; 93. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, penerapan norma a quo terkait ambang batas parlemen secara nasional & pembentukan fraksi yang didasarkan pada ambang batas parlemen telah mengabaikan prinsip proporsionalitas, karena suara sah rakyat yang memilih partai politik dengan suara nasional di bawah ambang batas yang ditentukan tidak dikonversi menjadi kursi DPR. Ketentuan a quo menghilangkan keberlakuan prinsip keterwakilan langsung yang menjadi roh dari sistem proporsional terbuka, karena mengutamakan agregat suara nasional partai, bukan suara rakyat di daerah pemilihan masing-masing; 94. Bahwa sistem proporsional terbuka menekankan keterbukaan, keadilan, dan kompetisi antar caleg dalam partai, sehingga seharusnya tidak dibatasi oleh aturan agregatif nasional yang bersifat eksklusif seperti ambang batas. Ketentuan a quo menyebabkan distorsi representasi, karena partai politik yang memperoleh suara signifikan di beberapa daerah namun tidak mencapai 70 ambang batas secara nasional, tetap tidak memperoleh kursi, padahal dalam proporsional terbuka, basis representasi adalah suara individu pada setiap daerah pemilihan; 95. Bahwa keberadaan norma a quo tidak sejalan dengan mekanisme dasar sistem proporsional terbuka yang menekankan nilai setiap suara secara langsung terhadap hasil pemilu, sehingga penerapan sistem proporsional terbuka kehilangan esensinya sebagai sistem yang memberi ruang keterwakilan yang adil dan inklusif, karena membatasi akses partai-partai barul termasuk Pemohon yang memiliki legitimasi lokal namun tidak mencapai persyaratan ambang batas perolehan suara nasional tertentu (misalnya 4%); 96. Bahwa dalam risalah perubahan UUD 1945 periode 1999-2022, tidak pernah ditemukan pembahasan mengenai adanya kebutuhan untuk menetapkan ambang batas partai politik masuk parlemen (parliamentary threshold). Hal demikian juga menjadi pendirian Mahkamah dalam menguji perkara ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) dalam Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024. Bahwa Mahkamah menilai berkenaan dengan frasa “diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum”, dalam pembahasan perubahan UUD NRI Tahun 1945, tidak pernah dibahas mengenai keharusan bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden harus memenuhi persentase tertentu berdasarkan hasil pemilu anggota DPR. Oleh karena tidak pernah ada pembahasan berkenaan dengan kemungkinan adanya persentase dimaksud, maka dapat dipastikan tidak ada kesepakatan ihwal ambang batas dimaksud; 97. Bahwa apabila dikaitkan dengan tujuan parliamentary threshold untuk mengurangi jumlah partai politik, hal ini terbukti tidak efektif. Hal tersebut juga dikonfirmasi dan diamini oleh Mahkamah sebagaimana dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 selengkapnya sebagai berikut: [3.17.2] Bahwa secara komparatif ambang batas parlemen bukanlah sesuatu yang terlarang terutama di negara-negara yang menganut sistem multipartai. Sebagai salah satu negara yang menganut sistem multipartai, Indonesia pun sejak Pemilu 2009 telah menerapkan ambang batas parlemen. Dalam hal ini, pada Pemilu 2009, angka atau persentase ambang batas parlemen diatur sekurang-kurangnya 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah suara sah secara nasional [vide Pasal 202 ayat (1) 71 UU 10/2008]; sehingga Pemilu 2009 menghasilkan 9 (sembilan) partai politik di DPR. Berikut, pada Pemilu 2014 dengan angka atau persentase ambang batas parlemen diatur sekurang-kurangnya 3,5% (tiga setengah persen) dari jumlah suara sah secara nasional [vide Pasal 208 UU 8/2012] yang menghasilkan 10 (sepuluh) partai politik di DPR. Sementara itu, pada Pemilu 2019 dengan angka atau persentase ambang batas parlemen diatur paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional menghasilkan 9 (sembilan) partai politik di DPR. Berdasarkan bentangan empirik tersebut, peningkatan angka atau persentase ambang batas parlemen dapat dikatakan tidak signifikan mengurangi jumlah partai politik di DPR. (Putusan Nomor 116/PUU- XXI/2023, hlm. 123) 98. Bahwa terlepas dari penerapan angka ambang batas parlemen yang terbukti tidak efektif menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilu, penetapan besaran atau persentase ambang batas parlemen tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Penentuan besaran atau persentase tersebut faktanya lebih menguntungkan partai politik besar atau setidak-tidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. Sehingga jika penentuan ambang batas akan diformulasi ulang (diturunkan angkanya) oleh pembentuk undang-undang maka sulit bagi partai politik yang merumuskan besaran atau persentase ambang batas untuk dinilai tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of interest). Hal demikian lagi-lagi juga menjadi pendirian Mahkamah dalam menguji perkara ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) dalam Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024; 99. Bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur bahwa "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya." Ketentuan ini menegaskan hak setiap warga negara, termasuk partai politik dan pemilihnya, untuk berpartisipasi secara kolektif dalam sistem demokrasi. Keberadaan norma a quo justru membatasi hak kolektif ini karena mematikan suara partai- partai baru atau partai-partai kecil termasuk Pemohon dan juga tidak menghargai konstituen Pemohon; 100. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 mengatur bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Keberadaan norma a quo 72 menciptakan diskriminasi politik terhadap Pemohon yang tidak mencapai ambang nasional, padahal suara Pemohon adalah sah dan diperoleh melalui proses pemilihan umum yang sah. Tentunya hal ini mengingkari prinsip keadilan (electoral justice) dan kesetaraan dalam hukum pemilu; 101. Bahwa Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 mengatur bahwa "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Keberadaan norma a quo menghalangi partisipasi politik warga negara dalam pemerintahan melalui representasi partai-partai yang mereka pilih, karena suara mereka diabaikan; 102. Bahwa sebagaimana juga telah diuraikan sebelumnya sistem pemilihan umum anggota DPR yang digunakan adalah sistem proporsional terbuka yang berbasis pada daerah pemilihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 168 ayat (2) UU 7/2017, di mana pemilih memberikan suara langsung kepada calon legislatif dari partai politik, sehingga suara pemilih seharusnya berkontribusi langsung terhadap penentuan wakil rakyat yang terpilih. Adapun dalam sistem proporsional terbuka berbasis daerah pemilihan, setiap suara rakyat memiliki nilai representatif yang setara dan layak dikonversi menjadi kursi di parlemen secara proporsional, sesuai dengan perolehan suara masing-masing partai politik dan calon anggota legislatif pada setiap daerah pemilihan; 103. Bahwa sebagai alterntaif jika ambang batas parlemen dinilai tetap diperlukan dalam proses konsolidasi demokrasi, maka penerapan ambang batas berbasis daerah pemilihan bisa menjadi opsi yang patut dipertimbangkan karena memiliki pijakan konstitusional; 104. Bahwa terdapat landasan filosofis, sosiologis, yuridis, dan juga teoretis terkait perlunya ambang batas parlemen diterapkan berbasis daerah pemilihan: a. Secara filosofis, demokrasi Indonesia berakar pada prinsip kedaulatan berada di tangan rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945). Parliamentary threshold berbasis daerah pemilihan merupakan penerapan keadilan substantif, agar setiap suara rakyat tetap dihitung dan memiliki peluang untuk mempengaruhi komposisi parlemen. Jika dikaitkan dengan konsep kedaulatan rakyat yang disampaikan oleh Jean-Jacques Rousseau: rakyat adalah pemegang tertinggi kedaulatan, sehingga representasi politik tidak boleh dihapuskan hanya karena tidak memenuhi syarat nasional. Rousseau 73 menegaskan bahwa: “Kedaulatan tidak dapat diwakilkan, karena kehendak umum tidak dapat diwakili”. Penerapan ambang batas parlemen berbasis dapil juga akan menguatkan demokrasi deliberatif yang selama ini telah diperjuangkan. Menurut Jurgen Habermas (Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy, 1996), demokrasi yang sehat menuntut adanya partisipasi luas dan deliberasi publik yang inklusif. Maka dengan diterapkannya ambang batas parlemen berbasis daerah pemilihan membuka ruang keterwakilan politik yang lebih luas untuk memperkuat deliberasi di parlemen. b. Secara sosiologis, ambang batas parlemen berbasis dapil erat kaitannya dengan kondisi pluralisme sosial dan politik Indonesia. Adapun Indonesia adalah negara dengan keragaman politik, etnis, agama, dan budaya. Ambang batas parleman yang berlaku secara nasional tidak mencerminkan realitas pluralistik ini. justru dengan diterapkannya Parliamentary threshold berbasis daerah pemilihan akan meneguhkan asas Bhinneka Tunggal Ika. c. Secara yuridis ambang batas parlemen yang berlaku secara nasional bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 terkait asas pemilu yang “jujur dan adil”, karena menyebabkan suara sah rakyat menjadi sia-sia, sehingga tidak adil. Ketentuan Parliamentary threshold yang berlaku secara nasional mendiskriminasi suara rakyat di daerah yang memilih partai tertentu termasuk Pemohon. Dengan diberlakukannya ambang batas parlemen berbasis daerah pemilihan, asas non-diskriminasi jelas ditegakkan. d. Secara teoretis dan doktrinal, terdapat Teori Representasi Politik Hanna Pitkin (The Concept of Representation,1967). Pitkin menegaskan bahwa representasi bukan hanya kehadiran formal di parlemen, tetapi juga refleksi atas kepentingan dan aspirasi yang hidup di masyarakat. Jika dikaitkan dengan ambang batas parlemen, penerapan ambang batas parlemen secara nasional akan menyebabkan kepentingan daerah hilang. Sehingga penerapan ambang batas parlemen berbasis dapil menjadi relevan dan lebih representatif. 74 105. Bahwa praktik perbandingan di berbagai negara menunjukkan bahwa sistem demokrasi mapan tetap memberi ruang representasi berbasis daerah, meski ambang batas nasional tidak tercapai, sebagaimana yang dipraktikkan dibeberapa negara sebagai berikut: 1. Jerman: ambang batas nasional 5%, tetapi partai tetap berhak mendapat kursi proporsional jika memenangkan minimal 3 kursi konstituensi. HOW DOES THE 5% THRESHOLD WORK? Under rules designed to prevent the kind of chaotic and fragmented parliaments that in the 1930s helped fuel the disastrous rise to power of Adolf Hitler's Nazis, parties must in general get 5% of the national vote to enter parliament. But under a rule that had been scrapped in the new law before being restored by a court ruling, parties that win three constituency seats are entitled to seats corresponding to their vote share even if it is below 5%. In 2021, that saved the Left party, which, thanks to three members with strong regional bases in eastern Germany, got 39 seats. The combination of the 5% threshold, the three-seat exception, and an unusually competitive party landscape with many smaller parties jostling for position makes for a particularly unpredictable result this time. Polls put the neo-liberal Free Democrats, whose departure from Chancellor Olaf Scholz's three-way coalition precipitated the snap election, on about 4-5%, while the Left is seen on 6-7% and its splinter party, the upstart Sahra Wagenknecht Alliance(BSW), on 4-5%. BAGAIMANA CARA KERJA AMBANG BATAS 5%? Berdasarkan aturan yang dirancang untuk mencegah terulangnya kekacauan dan fragmentasi parlemen seperti yang pada 1930-an turut mendorong naiknya kekuasaan Partai Nazi pimpinan Adolf Hitler, sebuah partai pada umumnya harus memperoleh setidaknya 5% suara nasional untuk bisa masuk ke parlemen. Namun, terdapat ketentuan khusus yang sebelumnya sempat dihapus dalam undang- undang baru, lalu dipulihkan kembali melalui putusan pengadilan, yakni: partai yang berhasil memenangkan tiga kursi daerah pemilihan berhak memperoleh kursi di parlemen sesuai dengan proporsi perolehan suara nasionalnya, meskipun jumlahnya di bawah ambang batas 5%. Pada tahun 2021, aturan tersebut menyelamatkan Partai Kiri (The Left), yang berkat tiga anggotanya dengan basis kuat di Jerman Timur berhasil mendapatkan 39 kursi, meskipun suara nasional mereka tidak mencapai 5%. Kombinasi antara ambang batas 5%, pengecualian tiga kursi, dan peta persaingan politik yang semakin kompetitif dengan banyaknya partai kecil yang berebut posisi membuat hasil pemilu kali ini menjadi sangat sulit diprediksi. Hasil survei menempatkan Partai Demokrat Bebas (FDP) yang berhaluan neoliberal—partai yang kepergiannya dari koalisi tiga pihak Kanselir 75 Olaf Scholz memicu pemilu kilat—pada kisaran 4–5%. Sementara itu, Partai Kiri diperkirakan meraih 6–7%, dan partai pecahannya yang baru muncul, Aliansi Sahra Wagenknecht (BSW), berada di kisaran 4– 5%. Sumber : https://www.reuters.com/world/europe/new-voting-rules- make-german-election-hard-call-2024-12-03/ 2. Swedia: ambang batas nasional 4%, namun partai tetap dapat memperoleh kursi di daerah jika meraih ≥12% suara di satu konstituensi. The threshold rule means that any one particular party must receive at least 4 per cent of the votes to be allocated seats in the Riksdag. As a result, there are fewer small parties in the Riksdag than there may have been otherwise. An exception from this general rule is made if a party receives at least 12 per cent of the votes in any one constituency. The party can then participate in the allocation of seats in that particular constituency, even if it has not received 4 per cent of the votes over the whole country. The 349 seats consist of 310 fixed constituency seats and 39 adjustment seats. The number of fixed constituency seats in each constituency is based on the number of people eligible to vote in the constituency. The distribution of these seats reflects the election results in each constituency. The purpose of the 39 adjustment seats is to make sure that the distribution of seats between the parties over the whole country is as proportional in relation to the number of votes as possible. The adjustment seats are therefore allocated in a way that corresponds to the share of votes the party has received in the country as a whole. Aturan ambang batas berarti bahwa setiap partai politik harus memperoleh setidaknya 4 persen suara secara nasional agar dapat dialokasikan kursi di Riksdag (parlemen). Akibatnya, jumlah partai kecil di Riksdag lebih sedikit dibandingkan jika aturan ini tidak diterapkan. Namun, terdapat pengecualian terhadap aturan umum ini. Jika sebuah partai memperoleh setidaknya 12 persen suara di salah satu daerah pemilihan, maka partai tersebut dapat ikut serta dalam pembagian kursi di daerah pemilihan tersebut, meskipun perolehan suaranya secara nasional tidak mencapai 4 persen. Riksdag memiliki 349 kursi, yang terdiri atas 310 kursi daerah pemilihan tetap dan 39 kursi penyesuaian. Jumlah kursi daerah pemilihan tetap di setiap daerah ditentukan berdasarkan jumlah warga yang berhak memilih di daerah tersebut. Pembagian kursi ini mencerminkan hasil pemilu di masing-masing daerah pemilihan. Adapun 39 kursi penyesuaian dimaksudkan untuk memastikan bahwa distribusi kursi antarpartai di tingkat 76 nasional seproporsional mungkin dengan jumlah suara yang diperoleh. Karena itu, kursi penyesuaian dialokasikan dengan cara yang mencerminkan persentase perolehan suara partai secara keseluruhan di seluruh negeri. Sumber: https://www.riksdagen.se/en/how-the-riksdag- works/democracy/elections-to-the-riksdag/ 3. Norwegia: ambang batas nasional 4% untuk kursi kompensasi (leveling seats), namun partai tetap bisa mendapatkan kursi distrik apabila memperoleh dukungan lokal yang signifikan. The Norwegian parliament – the Storting – is currently comprised of 169 MPs, with Norway divided into 19 constituencies based on its former counties, each electing between 4 and 20 MPs. Whereas most countries apportion seats based on population or electorate figures, the number of MPs a constituency in Norway returns is determined by a formula that accounts for both population and area. This is a deliberate attempt to slightly overrepresent the very sparsely populated, rural parts of Norway, but has been criticised for effectively giving rural voters additional electoral weight compared to urban ones. All but one seat in each constituency is allocated based on the vote in that constituency, as per a standard list PR election. But the final seat is instead allocated at the national level. These 19 ‘adjustment’ seats are open to all parties that have won 4% of the vote nationwide and were introduced in the 1980s to compensate for Norway’s small constituencies skewing the results in favour of larger parties, particularly Labour. Once they have been awarded to the parties, they are each reallocated to one of the constituencies based on the relative performance of the parties. The adjustment seats enable the Norwegian voting system to combine high levels of proportionality with small and familiar constituencies without creating two types of MP. But, as with any allocation based on relative performance, there is a risk of creating bizarre results at the constituency level. In 2017, Labour won 28% of vote and the Conservatives 26% in the Oslo constituency, gaining them both five direct seats. But the Conservatives won three adjustment seats, one of which was then allocated to Oslo – giving them more MPs there than Labour who had won more votes. Parlemen Norwegia, yang dikenal dengan sebutan Storting, saat ini terdiri dari 169 anggota parlemen (MPs). Norwegia terbagi menjadi 19 daerah pemilihan berdasarkan bekas wilayah county, dengan masing-masing daerah memilih antara 77 4 hingga 20 anggota parlemen. Berbeda dengan kebanyakan negara yang membagi kursi berdasarkan jumlah penduduk atau jumlah pemilih, jumlah kursi yang diperoleh suatu daerah pemilihan di Norwegia ditentukan oleh rumus yang memperhitungkan baik jumlah penduduk maupun luas wilayah. Hal ini merupakan upaya sengaja untuk memberikan representasi yang lebih besar kepada wilayah pedesaan yang sangat jarang penduduknya. Namun, kebijakan ini menuai kritik karena dianggap secara efektif memberikan bobot suara lebih besar kepada pemilih di daerah pedesaan dibandingkan dengan pemilih di wilayah perkotaan. Semua kursi di setiap daerah pemilihan, kecuali satu, dialokasikan berdasarkan hasil pemungutan suara di daerah tersebut sesuai dengan sistem pemilu perwakilan proporsional daftar (list PR) standar. Namun, satu kursi terakhir justru dialokasikan di tingkat nasional. Sebanyak 19 kursi “penyesuaian” ini terbuka bagi semua partai yang memperoleh setidaknya 4% suara secara nasional. Kursi penyesuaian diperkenalkan pada tahun 1980-an untuk mengimbangi kecenderungan sistem daerah pemilihan kecil di Norwegia yang menguntungkan partai-partai besar, khususnya Partai Buruh (Labour). Setelah kursi-kursi tersebut dialokasikan kepada partai-partai yang berhak, masing-masing kursi kemudian didistribusikan kembali ke salah satu daerah pemilihan berdasarkan kinerja relatif partai di daerah tersebut. Kursi penyesuaian memungkinkan sistem pemilu Norwegia untuk menggabungkan tingkat proporsionalitas yang tinggi dengan daerah pemilihan yang kecil dan mudah dikenali, tanpa menciptakan dua jenis anggota parlemen yang berbeda. Namun, seperti halnya setiap mekanisme alokasi berdasarkan kinerja relatif, selalu ada risiko munculnya hasil yang janggal di tingkat daerah pemilihan. Sebagai contoh, pada tahun 2017, Partai Buruh (Labour) memperoleh 28% suara, sementara Partai Konservatif (Conservatives) memperoleh 26% suara di daerah pemilihan Oslo. Keduanya mendapatkan masing- masing lima kursi langsung. Akan tetapi, Partai Konservatif memperoleh tambahan tiga kursi penyesuaian, salah satunya dialokasikan ke Oslo – sehingga mereka memiliki lebih banyak anggota parlemen di Oslo dibandingkan Partai Buruh, meskipun suara yang diperoleh lebih sedikit. Sumber: https://electoral-reform.org.uk/how-do-elections-work- in-norway/ 106. Bahwa sistem demokrasi mapan yang tetap memberi ruang representasi berbasis daerah, meski ambang batas nasional tidak tercapai sebagaimana dipraktikkan di beberapa negara secara lebih sederhana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 78 TABEL 15 RUANG REPRESENTASI BERBASIS DAERAH YANG DIPRAKTIKKAN DI BEBERAPA NEGARA NEGARA SISTEM THRESHOLD NASIONAL PENGECUALIAN DAERAH JERMAN CAMPURAN (MMP: distrik + proporsional) 5% Tetap masuk jika menang ≥ 3 kursi distrik SWEDIA PROPORSIONAL (multi-member constituencies) 4% Kursi jika ≥12% di satu distrik NORWEGIA PROPORSIONAL (berbasis daerah + leveling seats) 4% (kursi leveling) Kursi distrik bisa diraih meski < 4% nasional 107. Bahwa, praktik-praktik tersebut di atas menunjukkan bahwa parliamentary threshold berbasis daerah pemilihan adalah mekanisme yang sah dan demokratis, serta mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan keadilan representasi. Dengan demikian, penerapan ambang batas parlemen berbasis daerah pemilihan di Indonesia adalah pilihan konstitusional yang sesuai dengan filosofi demokrasi Pancasila, realitas sosiologis bangsa, serta prinsip-prinsip yuridis dalam UUD 1945; 108. Bahwa untuk menguatkan justifikasi filosofis, sosiologis, dan yuridis, dapat dilihat juga dari sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi, diantaranya Putusan Nomor 19/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret 2019, yang telah menegaskan esensi sistem Pemilihan Umum berbasis daerah pemilihan. Penegasan tersebut masih terus menerus menjadi pendirian Mahkamah ketika memeriksa dan mengadili pengujian materil undang-undang pemilu yang berkaitan dengan isu konstitusionalitas sistem pemilihan umum berbasis daerah pemilihan, diantaranya ditegaskan kembali dalam Putusan No. 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret 2019, Putusan No. 28/PUU-XXII/2024 tanggal 29 Februari 2024, serta Putusan No. 137/PUU-XXII/2024 tanggal 14 November 2024. Adapun pendirian Mahkamah berkaitan dengan pemilihan umum berbasis daerah pemilihan tersebut pada intinya adalah sebagai berikut: “... sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, pemilu secara teknis dipahami sebagai mekanisme konversi suara rakyat menjadi 79 kursi di lembaga perwakilan. Suara rakyat yang dikonversi adalah suara rakyat yang memilih wakil-wakilnya dalam pemilu. Proses konversi suara rakyat menjadi kursi dikanalisasi melalui pelaksanaan pemilu berbasis daerah pemilihan. Kanalisasi tersebut tidak saja bermakna bahwa proses pemilihan dilakukan berbasis daerah pemilihan, melainkan juga dimaksudkan bahwa daerah pemilihan merupakan wilayah representatif sehingga wakil rakyat terpilih bertanggung jawab kepada konstituen di daerah pemilihan di mana mereka terpilih. Artinya, suara rakyat yang dikonversi menjadi kursi anggota lembaga perwakilan (baik DPR, DPD, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota) berkonsekuensi terhadap munculnya model pertanggungjawaban anggota lembaga perwakilan rakyat berbasis daerah pemilihan. Jadi, dengan adanya daerah pemilihan, pertanggungjawaban masing-masing anggota lembaga perwakilan yang terpilih menjadi jelas, baik secara kewilayahan maupun kepada rakyat/pemilih yang memberikan mandat dalam pemilu. Sebagai basis pemilihan dan juga pertanggungjawaban wakil rakyat terpilih, daerah pemilihan juga merupakan basis hubungan wakil dengan yang diwakilinya. Daerah pemilihan merupakan daerah di mana dua subjek dalam sistem perwakilan saling berinteraksi. Agar interaksi antara wakil dan yang diwakili sebagai subjek dalam satu daerah pemilihan maka wakil rakyat yang dipilih haruslah orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh rakyat/pemilih. Pada saat yang sama, rakyat yang memilih juga adalah orang yang dapat meminta pertanggungjawaban wakilnya. Tentu yang dimaksud dengan pertanggungjawaban dalam hal ini adalah pertanggungjawaban politik. Dalam posisi demikian, hanya orang-orang yang dipilih dan pemilih yang terdaftar dan memilih di satu daerah pemilihanlah yang dapat terkoneksi dalam hubungan wakil dan yang diwakili. Oleh karena itu, membatasi hak pemilih untuk memilih calon/peserta pemilu berbasis tempat di mana ia terdaftar sebagai pemilih tetap merupakan kebijakan hukum yang tidak bertentangan dengan desain sistem pemilu yang jujur dan adil serta, pada saat yang sama, sekaligus akuntabel. …” [Vide Pertimbangan Putusan MK No. 19/PUU-XVII/2019, paragraf 3.14.4]. 109. Bahwa Mahkamah Konstitusi semakin memperkukuh pendiriannya mengenai sistem Pemilihan Umum berbasis daerah pemilihan melalui Putusan No. 28/PUU-XXII/2024 tanggal 29 Februari 2024, dengan menegaskan dampak logis penetapan daerah pemilihan terhadap peserta Pemilu anggota legislatif yaitu oleh karena daerah pemilihan merupakan batas penggunaan hak pilih (hak memilih bagi pemilih dan hak dipilih bagi peserta Pemilu), maka berkaitan dengan konteks implementasi sistem Pemilu dengan proporsional terbuka, pemilih dapat memilih langsung daftar nama calon legislatif yang mewakili aspirasi daerah pemilihannya masing-masing. Sehingga hal tersebut 80 merefleksikan hubungan secara langsung antara pemilih dan peserta Pemilu calon legislatif; 110. Bahwa kendatipun pendirian Mahkamah Konstitusi dalam keempat putusan tersebut pada konteks menilai konstitusionalitas teknis pemberian suara yang harus dilakukan sesuai daerah pemilihan pemilih yang bersangkutan, namun jauh lebih dari sekedar itu, pendirian Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan upaya Mahkamah untuk menegakkan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan melalui pemilihan umum berbasis daerah pemilihan; 111. Bahwa apabila melihat data hasil Pemilu 2019 dan Pemilu 2024, besaran ambang batas 4% memang menemukan relevansinya jika penghitungannya didasarkan pada daerah pemilihan. Data hasil Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 menunjukan bahwa tidak ada kursi yang dapat diperoleh partai politik pada suatu daerah pemilihan, kecuali parpol bersangkutan mampu mendapatkan suara diatas 4% (empat persen) untuk memperoleh “kursi terakhir”; 112. Bahwa data dari dua hasil pemilu, yaitu Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 yang sama-sama menggunakan metode Sainte Lague untuk menentukan pembagian kursi DPR di daerah pemilihan, sebagaimana diatur dalam UU 7/2017. Dari hasil Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 diketahui bahwa ternyata tidak ada kursi yang dapat diperoleh partai politik pada suatu dapil, kecuali parpol bersangkutan mampu mendapatkan suara diatas 4% (empat persen) untuk memperoleh “kursi terakhir”, sebagaimana ditunjukan dalam contoh “harga kursi termurah” pada tabel dibawah ini: TABEL 16 CONTOH LIMA HARGA KURSI TERAKHIR TERMURAH BERDASARKAN METODE SAINTE LAGUE UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA DPR PADA PEMILU 2019 NO. DAPIL TOTAL SUARA SAH HITUNG KURSI TERAKHIR PARPOL PERAIH KURSI PEROLEHAN SUARA PARPOL PADA HITUNG KURSI TERAKHIR SUARA PERSEN 1. BANTEN III 3.161.522 Kursi Ke-10 PDIP 129.527 4,10% 2. LAMPUNG II 2.233.563 Kursi Ke-10 Golkar 93.759 4,20% 3. LAMPUNG I 2.112.156 Kursi Ke-10 PDIP 94.268 4,46% 81 4. PAPUA 3.314.858 Kursi Ke-10 PAN 147.798 4,46% 5. SUMUT I 2.339.962 Kursi Ke-10 PKS 105.054 4,49% [Sumber: data Partai Buruh, diolah dari data KPU hasil Pemilu 2019] TABEL 17 CONTOH LIMA HARGA KURSI TERAKHIR TERMURAH BERDASARKAN METODE SAINTE LAGUE UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA DPR PADA PEMILU 2024 NO DAPIL TOTAL SUARA SAH HITUNG KURSI TERAKHIR PARPOL PERAIH KURSI PEROLEHAN SUARA PARPOL PADA HITUNG KURSI TERAKHIR SUARA PERSEN 1. JATIM VIII 2.633.103 Kursi Ke-10 PDIP 109.307 4,15% 2. SUMUT III 2.362.543 Kursi Ke-10 Golkar 107.265 4,54% 3. SUMUT I 2.566.420 Kursi Ke-10 Gerindra 116.861 4,55% 4. JABAR VII 3.475.014 Kursi Ke-10 Gerindra 158.148 4,55% 5. JATENG III 2.483.747 Kursi Ke-9 PKB 119.379 4,81% [Sumber: data Partai Buruh, diolah dari data KPU hasil Pemilu 2024] 113. Bahwa namun demikian jika merujuk kepada Putusan MK No. 116/PUU- XXI/2023, maka dapat disimpulkan setidaknya terdapat 2 (dua) hal yang perlau dirumuksan ulang oleh pembentuk undang-undang yaitu: pertama, merumuskan ulang norma ambang batas; dan kedua, merumuskan ulang besaran angka atau persentase ambang batas parlemen. Selengkapnya dapat dibaca amar putusan Mahkamah a quo khususnya angka 2 sebagai berikut: “2. Menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan;” 114. Bahwa dengan mengikuti logika putusan Mahkamah a quo, penentuan perolehan kursi anggota DPR menggunakan ambang batas berbasis perolehan 82 suara di Daerah Pemilihan menemukan relevansinya. Ketentuan a quo dapat dipahami sebagai manifestasi dari perintah Mahkamah yang pertama yaitu untuk merumuskan ulang norma ambang batas. Adapun untuk mewujudkan perintah Mahkamah yang kedua yaitu merumuskan ulang besaran angka atau persentase ambang batas, maka Pemohon sepakat dengan Mahkamah menyerahkan kepada pembentuk undang-undang dengan syarat ditentukan berdasarkan pada basis teoritik dan akademik yang jelas. Namun demikian dalam putusan a quo, kita juga bisa menyimak dan menyimpulkan jika penetapan ambang batas sebesar 4% menurut MK terbukti tidak didasarkan pada basis teoritik dan akademik yang jelas; 115. Bahwa dengan demikian seandainya pun ambang batas parlemen dinilai tetap harus diberlakukan, maka pemberlakuannya harus dipastikan berbasis pada daerah pemilihan. Sehingga jika menggunakan ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2027 setelah dimaknai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, tanggal 29 Februari 2024, maka ketentuan Pasal a quo harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Penentuan perolehan kursi anggota DPR didasarkan pada ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah di setiap daerah pemilihan”; 116. Bahwa dengan konstruksi pemaknaan di atas, pemberlakuan ambang batas parlemen bisa dilaksanakan secara lebih fair, proporsional dan rasional serta masih menjunjung tinggi prinsip hak politik dan kedaulatan rakyat sebagaimana dimanatkan UUD NRI 1945; 117. Bahwa dengan seluruh argumentasi di atas, maka sangat berlasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon a quo. VI. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan: Dalam Provisi: 1. Mengabulkan permohonan Provisi Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menjadikan Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan 83 perlindungan hak konstitusional Pemohon dan mencegah kerugian konstitusional Pemohon akan terjadi. Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tanggal 29 Februari 2024 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR”; 3. Menyatakan Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Menyatakan frasa “... yang memenuhi ambang batas perolehan suara...” dalam Pasal 415 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 5. Menyatakan frasa “... yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR” dalam Pasal 82 ayat (3) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 84 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tanggal 29 Februari 2024 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Penentuan perolehan kursi anggota DPR didasarkan pada ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah di setiap daerah pemilihan”; 3. Menyatakan Pasal 82 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Fraksi dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara yang berlaku di setiap daerah pemilihan dalam penentuan perolehan kursi DPR”; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10, yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 26 Agustus 2025, sebagai berikut: 85 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Akta Notaris Pernyataan Keputusan Kongres IV Partai Buruh tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Nomor 06, tanggal 19 Maret 2022, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU- 00019.AH.02.02.TAHUN 2022, tanggal 8 Februari 2022; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.AH.11.03 TAHUN 2022 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Partai Buruh; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.AH.11.02 TAHUN 2022 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Komite Eksekutif Partai Buruh Periode 2021-2026; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Peraturan Partai Buruh Nomor 3 Tahun 2023 tentang Mandat Melaksanakan Tugas Tertentu Kepada Wakil Presiden Partai Buruh; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024; 86 8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1204 Tahun 2024 tentang Penetapan Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dalam Penentuan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Hasil Kajian Tim Peneliti Perludem Mengenai Proporsionalitas dan Sistem Kepartaian Hasil Pemilu DPR 2024. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 87 Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 414 ayat (1), Pasal 415 ayat (1), dan frasa “...yang memenuhi ambang batas perolehan suara...” dalam Pasal 415 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017), serta frasa “...yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR” dalam Pasal 82 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568, selanjutnya disebut UU 17/2014) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: 88 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 89 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 414 ayat (1), Pasal 415 ayat (1) dan frasa “...yang memenuhi ambang batas perolehan suara...” dalam Pasal 415 ayat (2) UU 7/2017, serta frasa “...yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR” dalam Pasal 82 ayat (3) UU 17/2014, yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Sebagaimana telah dimaknai Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023: Menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan. Pasal 415 ayat (1) UU 7/2017 Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan. Frasa “...yang memenuhi ambang batas perolehan suara...” dalam Pasal 415 ayat (2) UU 7/2017, selengkapnya: Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPR, suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana 90 dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya. Frasa “... yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR” dalam Pasal 82 ayat (3) UU 17/2014, selengkapnya: Fraksi dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR. 2. Bahwa Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional, yang antara lain dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon menerangkan kedudukan hukum sebagai organisasi partai politik berbadan hukum, in casu Partai Buruh. Sebagai partai politik, Pemohon melakukan kegiatan terkait dengan kepentingan rakyat sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 5 Anggaran Dasar Partai Buruh yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 07, tanggal 19 Maret 2022 tentang Pernyataan Keputusan Kongres IV Partai Buruh tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga [vide Bukti P-3]. Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dimaksud telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.AH.11.03 TAHUN 2022 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh, tanggal 4 April 2022 [vide Bukti P-4]; 4. Bahwa Pemohon merupakan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (Keputusan KPU 518/2022) [vide Bukti P-7] sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024; 91 5. Bahwa Pemohon diwakili dewan pimpinan pusat partai yang disebut dengan “Komite Eksekutif atau Executive Committee (EXCO) PARTAI BURUH”, yaitu Ir. H. Said Iqbal, M.E. selaku Presiden dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H., selaku Sekretaris Jenderal, yang terpilih secara sah dalam Kongres IV PARTAI BURUH tahun 2021, yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH- 05.AH.11.02 TAHUN 2022 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Komite Eksekutif Partai Buruh Periode 2021-2026, tanggal 4 April 2022 [vide Bukti P-5]. Dalam hal ini, Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b Anggaran Dasar (AD) Partai Buruh menyatakan Komite Eksekutif di tingkat pusat merupakan pimpinan tertinggi Partai Buruh yang dipimpin oleh Presiden dan Sekretaris Jenderal. Berkenaan dengan hal itu, sekurang-kurangnya Presiden Partai Buruh berwenang mewakili Partai Buruh ke dalam dan keluar organisasi Partai Buruh. Selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Buruh mengatur Presiden bersama Sekretaris Jenderal berwenang menandatangani surat menyurat Partai Buruh, baik ke dalam maupun keluar. 6. Bahwa menurut Pemohon norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dimaksud dapat menghalangi peluang Pemohon untuk memperoleh kursi DPR pada pelaksanaan pemilu-pemilu berikutnya. Jika kelak pada suatu daerah pemilihan Pemohon memperoleh suara dalam jumlah signifikan, berdasarkan metode perhitungan Sainte Lague jumlah suara tersebut mencukupi dikonversi menjadi kursi, maka dalam hal perolehan suara sah Pemohon secara nasional tidak memenuhi aturan ambang batas, kursi DPR yang semestinya menjadi hak Pemohon akan dialihkan kepada partai politik lain yang memperoleh suara lebih kecil dengan alasan partai politik bersangkutan secara nasional memperoleh suara sah yang memenuhi aturan ambang batas; 7. Bahwa menurut Pemohon apabila kondisi di atas dialami oleh Pemohon pada Pemilu 2029 dan seterusnya, pemberlakuan aturan ambang batas antara lain berakibat, yaitu: (i) tidak menempatkan Pemohon pada kedudukan yang setara dengan partai politik lain dalam hukum dan pemerintahan; (ii) terhalangnya hak Pemohon untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara melalui anggota DPR yang 92 Pemohon hasilkan dari suatu dapil; (iii) tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; dan (iv) hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan menjadi terhalang; 8. Bahwa menurut Pemohon Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU- XXI/2023 belum dapat mengatasi kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon dalam hal Pemohon mengalami kondisi sebagaimana diuraikan diatas, sebab sekalipun Pembentuk Undang-Undang melaksanakan perintah Mahkamah dengan mengubah bunyi norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017, tetapi sepanjang norma tersebut masih menentukan besaran angka atau persentase ambang batas, maka di Pemilu 2029 dan seterusnya Pemohon tetap terancam kehilangan hak mendapatkan kursi DPR dari suatu daerah pemilihan; 9. Bahwa menurut Pemohon hak dan/atau kewenangan konstitusional dianggap dirugikan oleh berlakunya norma yang dimohonkan pengujian bersifat potensial atau belum terjadi, tetapi dapat dialami Pemohon dalam hal aturan ambang batas tetap diberlakukan pada Pemilu 2029 dan pemilu-pemilu berikutnya. Jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon, potensi kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi; Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam menjelaskan perihal anggapan kedudukan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah Pemohon telah membuktikan kualifikasinya sebagai badan hukum partai politik, in casu Partai Buruh. Sebagai badan hukum partai politik, AD dan ART Partai Buruh terdaftar pada Kementerian Hukum, yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.AH.11.03 TAHUN 2022 [vide Bukti P-4]. Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b AD Partai Buruh menentukan Komite Eksekutif di tingkat pusat merupakan pimpinan tertinggi Partai Buruh yang dipimpin oleh Presiden dan Sekretaris Jenderal, dan sekurang-kurangnya Presiden Partai Buruh berwenang mewakili Partai Buruh ke dalam dan ke luar organisasi Partai Buruh. Kemudian Pasal 32 ayat (1) ART Partai Buruh juga menentukan Presiden bersama Sekretaris Jenderal berwenang menandatangani seluruh surat menyurat Partai Buruh, baik ke dalam maupun ke luar. Artinya, yang berhak mewakili Pemohon untuk mengajukan permohonan ke 93 Mahkamah adalah Presiden dan Sekretaris Jenderal Partai. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.AH.11.02 TAHUN 2022 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Komite Eksekutif Partai Buruh Periode 2021-2026, tertanggal 4 April 2022 [vide Bukti P-5] H. Said Iqbal, M.E. sebagai Presiden dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H., sebagai Sekretaris Jenderal, yang terpilih secara sah dalam Kongres IV PARTAI BURUH pada tahun 2021. Dengan demikian, Ir. H. Said Iqbal, M.E., dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H., berwenang bertindak mewakili untuk dan atas nama Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 2/2021. Bahwa terhadap anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang dijelaskan di atas, berkenaan dengan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dan telah dimaknai secara bersyarat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU- XXI/2023, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Februari 2024. Salah satu amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU- XXI/2023 menyatakan, “Norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan”. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tersebut, Mahkamah menyerahkan kepada pembentuk undang- undang untuk segera melakukan perubahan sebelum penyelenggaraan Pemilu 2029 dengan melibatkan semua kalangan. Namun demikian, hingga permohonan a quo diputus Mahkamah, pembentuk undang-undang belum melakukan perubahan atas ketentuan mengenai ambang batas parlemen sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan anggapan adanya kerugian atau setidak-tidaknya potensi kerugian hak konstitusional yang dipastikan akan terjadi, yang harus dipenuhi dalam menguraikan perihal kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian undang- undang, yaitu bertumpu pada norma undang-undang yang berlaku, dalam 94 permohonan a quo, anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon sama sekali tidak didasarkan pada norma yang telah berlaku, sebagaimana amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. Artinya, permohonan a quo, belum saatnya diajukan ke Mahkamah. Berdasarkan fakta hukum tersebut, ihwal anggapan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional Pemohon belum atau tidak dapat dinilai oleh Mahkamah. Dengan sendirinya, Mahkamah tidak dapat menilai ihwal adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dengan potensi kerugian hak konstitusional yang dapat dipastikan akan terjadi. Ihwal keterpenuhan syarat-syarat anggapan kerugian hak konstitusional yang dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.4] tersebut di atas adalah bersifat kumulatif. Dalam hal ini, Mahkamah baru dapat menilai ihwal potensi kerugian hak konstitusional Pemohon berkenaan dengan ambang batas parlemen, yaitu setelah pembentuk undang- undang merumuskan pemaknaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 ketika mengubah UU 7/2017. Begitu pula penilaian atas norma Pasal 415 ayat (1) dan frasa “...yang memenuhi ambang batas perolehan suara...” dalam Pasal 415 ayat (2) UU 7/2017, serta frasa “...yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR” dalam norma Pasal 82 ayat (3) UU 17/2014 karena bertumpu pada pemaknaan atas norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 juga belum dapat dinilai masalah konstitusionalitasnya sebelum pembentuk undang-undang merumuskan pemaknaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 ketika mengubah UU 7/2017. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo maka Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan Pemohon. 95 [3.7] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan provisi dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, dan Ridwan Mansyur masing-masing sebagai Anggota, pada hari 96 Rabu, tanggal tiga, bulan September, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 13.56 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arief Hidayat ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani 97 PANITERA PENGGANTI, ttd. Yunita Rhamadani