131/PUU-XXII/2024

1 PUTUSAN Nomor 131/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : PT. Tanjung Bersinar Cemerlang yang diwakili oleh Eric Kurniadi selaku Direktur Utama Alamat : Jalan Bengawan Nomor 71, Bandung Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 September 2024 memberi kuasa kepada Aji Setiadi, S.H., Diah Retnosari, S.H., M.H., dan Iing Joni Priyana, S.H., para advokat berkantor dari Kantor Hukum 36 Sovereign Chambers, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Sovereign Plaza, 21st Floor, Jl. T.B. Simatupang Kav. 36, Jakarta Selatan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 12 September 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 September 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 128/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 19 September 2024 dengan Nomor 131/PUU-XXII/2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 11 2 Oktober 2024 dan diterima Mahkamah pada tanggal 11 Oktober 2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perelisihan tentang hasil pemilihan umum." 2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut "UU MK") disebutkan bahwa: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...." 3. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut "UU Kekuasaan Kehakiman") disebutkan bahwa: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;" 4. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 3 Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 5. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (untuk selanjutnya disingkat “PMK No 2/2021”) diatur sebagai berikut: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa selain itu, sebagai pelindung konstitusi (the guardian of the constitution), Mahkamah Konstitusi juga berwenang untuk memberikan penafsiran terhadap ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar relevan dengan nilai-nilai dalam ketentuan dalam UUD 1945. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir tunggal (the sole interpreter of the constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna bercabang, ambigu, dan/atau tidak jelas, dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan Mahkamah Konstitusi, atau sebaliknya tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi. 4 7. Bahwa sebagaimana disinggung di atas, yang menjadi obyek dari Permohonan ini adalah kata dan frasa dalam Pasal 67 ayat (1) dan (2) serta Pasal 68 ayat (1) dan (2) UU 30/1999 yang menurut Pemohon telah merugikan hak konstitusional dari Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 serta bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. 8. Bahwa dengan demikian oleh karena Permohonan ini adalah pengujian atas kata dan frasa dalam pasal-pasal dari suatu undang-undang yaitu UU No. 30/1999 terhadap pasal-pasal dalam UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan ini. II. KEDUDUKAN PEMOHON (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON A. Pemohon Memenuhi Kriteria Pasal 51 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK No. 2/2021 9. Bahwa dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi diatur bahwa: "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara." 10. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) PMK No. 2/2021 diatur hal sebagai berikut: “(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama; b. Kesatuan Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai 5 dengan perkembangan Masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga Negara.” 11. Bahwa Eric Kurniadi, warga negara Indonesia, adalah Direktur Utama PT Tanjung Bersinar Cemerlang yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT Tanjung Bersinar Cemerlang No. 06 tanggal 25 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Ginar Mayangsoka, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bandung, akta mana telah diberitahukan kepada dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dari Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0048102 tanggal 26 Agustus 2022 (Bukti P- 2), dengan masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak 24 Agustus 2022 sampai dengan 23 Agustus 2027; 12. Bahwa PT Tanjung Bersinar Cemerlang adalah sebuah badan hukum privat yang berbentuk perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan akta-akta sebagai berikut: (1) Akta Pendirian PT Tanjung Bersinar Cemerlang No. 5 tanggal 28 Juli 1999 yang dibuat di hadapan Irene Ratnaningsih Handoko, S.H., Notaris di Bandung, akta mana telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusan No. C-20028 HT.01.01.TH.99 tanggal 14 Desember 1999 (Bukti P-3-A); (2) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Luar Biasa PT Tanjung Bersinar Cemerlang No. 09 tanggal 16 Mei 2008 yang dibuat oleh Irene Ratnaningsih Handoko, S.H., Notaris di Bandung tentang penyesuaian anggaran dasar PT Tanjung Bersinar Cemerlang dengan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, akta mana telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-37404.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 01 Juli 2008 (Bukti P-3-B); dan 6 (3) Perubahan terakhir anggaran dasar perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 04 tanggal 09 September 2019 yang dibuat di hadapan Ginar Mayangsoka, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bandung yang telah mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.: AHU- 0069862.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 16 September 2019 (Bukti P- 3-C); 13. Bahwa selanjutnya Pasal 12 ayat (3) huruf a Anggaran Dasar PT Tanjung Bersinar Cemerlang sebagaimana tersebut di atas disebutkan bahwa: “Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan”. 14. Bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas maka dengan demikian Eric Kurniadi selaku Direktur Utama PT Tanjung Bersinar Cemerlang berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili PT Tanjung Bersinar Cemerlang tersebut dan PT Tanjung Bersinar Cemerlang memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK No. 2/2021 yaitu sebagai badan hukum privat. B. Pemohon memiliki hak konstitusional dan hak konstitusional Pemohon dirugikan setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi 15. Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa: "Yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". 16. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU- III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 011/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 ditentukan 5 (lima) kriteria kerugian konstitusional yaitu sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang 7 diberikan oleh UUD 1945; b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. 17. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK No. 2/2021 disebutkan bahwa: “(2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.” 18. Bahwa Pemohon memiliki hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yaitu hak-hak yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut: 8 (1) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. (2) Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. 19. Bahwa hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud di atas dirugikan setidaknya berpotensi dirugikan yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi sebagaimana telah dialami oleh banyak orang atau pihak lainnya sehubungan dengan diberlakukannya Pasal 67 ayat (1) dan (2) UU No 30/1999 sepanjang kata “permohonan”, Pasal 68 ayat (1) dan (2) UU No 30/1999 sepanjang kata “putusan” dan Pasal 68 ayat (1) UU No. 30/1999 sepanjang frasa “tidak dapat diajukan banding atau kasasi” dengan penjelasan sebagai berikut: (1) Bahwa Pemohon adalah badan hukum privat yang bergerak dalam bidang perdagangan batubara yang dalam menjalankan kegiatan usahanya banyak membuat kontrak-kontrak baik kontrak pembelian maupun kontrak penjualan batubara dengan perusahaan-perusahaan lain baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. (2) Bahwa dalam kontrak pembelian dan penjualan batubara yang dibuat Pemohon tersebut pada umumnya dipilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa. Arbitrase yang digunakan tersebut dapat berupa arbitrase di dalam negeri seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”) maupun arbitrase di luar negeri seperti Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”) atau International Chamber of Commerce (“ICC”) tergantung dari hasil negosiasi para pihak. (3) Bahwa dalam hal pihak mitra dagang dari Pemohon adalah pihak luar negeri, maka hampir dapat dipastikan akan dipilih lembaga arbitrase di luar negeri seperti misalnya SIAC atau ICC sebagaimana disebutkan di atas. (4) Bahwa saat ini Pemohon sedang terlibat sengketa dengan sebuah 9 perusahaan dari luar negeri yang sedang diselesaikan melalui lembaga arbitrase Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”) dengan tempat arbitrase (seat of arbitration) di Singapura (“Bukti P-4). (5) Bahwa berdasarkan perkembangan terakhir dalam persidangan di SIAC tersebut Pemohon dapat dipastikan akan kalah. (6) Bahwa apabila Pemohon kalah, maka terhadap putusan arbitrase SIAC tersebut —yang merupakan Putusan Arbitrase Internasional bagi Indonesia—dapat dipastikan akan dimohonkan pengakuan atau eksekuatur di Indonesia kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 68 ayat (1) dan (2) UU No. 30/1999. (7) Bahwa selanjutnya apabila eksekuatur atas Putusan Arbitrase Internasional SIAC tersebut diberikan, maka Putusan Arbitrase Internasional SIAC dimaksud akan dapat dieksekusi terhadap Pemohon. (8) Bahwa dalam praktik yang selama ini terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat: a. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak menafsirkan atau memaknai kata “permohonan” dalam Pasal 67 ayat (1) dan (2) UU No 30/1999 sebagai “permohonan yang bersifat inter-partes” sehingga akibatnya termohon eksekuatur tidak dipanggil untuk didengar keterangannya dan pemeriksaan terhadap “permohonan” eksekuatur tersebut tidak dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum sebelum “permohonan” eksekuatur dimaksud dikabulkan atau ditolak. b. Selain itu, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga tidak menafsirkan atau memaknai kata “putusan” dalam Pasal 68 ayat (1) dan (2) UU No. 30/1999 sebagai “putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum” melainkan memaknainya sebagai “penetapan” sehingga akibatnya baik pemberian eksekuatur maupun penolakan eksekuatur tidak dilakukan dengan suatu “putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”. c. Bahwa praktik tersebut di atas tidak berubah dengan berlakunya Perma No. 3/2023, meskipun produk eksekuatur bukan lagi “penetapan” tetapi “putusan” namun “putusan” tersebut bukan 10 “putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”. (9) Bahwa sebagai akibat dari praktik tersebut, Pemohon secara potensial dirugikan hak konstitusionalnya yaitu hak yang dimiliki oleh Pemohon berdasarkan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tidak dapat digunakan, selain juga praktik yang terjadi tersebut bertentangan dengan asas negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. (10) Bahwa kerugian di atas, Pemohon juga dirugikan hak konstiusionalnya dengan berlakunya Pasal 68 ayat (1) UU No. 30/1999 sepanjang frasa “tidak dapat diajukan banding atau kasasi” yaitu Pemohon sebagai calon termohon eksekuatur diperlakukan secara diskriminatif dengan berlakunya frasa tersebut yaitu jika permohonan eksekuatur dikabulkan maka Pemohon sebagai termohon eksekuatur tidak memiliki hak untuk mengajukan banding atau kasasi, namun sebaliknya apabila permohonan eksekuatur ditolak, maka pemohon eksekuatur dapat mengajukan kasasi, hal mana norma yang terkandung dalam Pasal 68 ayat (1) UU No. 30/1999 sepanjang frasa “tidak dapat diajukan banding atau kasasi” bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. (11) Bahwa potensi kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon dapat dipastikan tidak akan terjadi apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan ini. 20. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon memiliki kualifikasi dan kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohoan ini yaitu Pemohon sebagai badan hukum privat, Pemohon memiliki hak-hak konstitusional dan hak-hak konstitusional Pemohon tersebut secara potensial akan dilanggar atau pelanggaran tersebut dapat dipastikan akan terjadi apabila Mahkamah Konstitusi tidak memberikan penafsiran terhadap pasal-pasal yang dimohon untuk diuji. C. Permohonan Seperti Permohonan aquo Belum Pernah Diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan Tidak Ne Bis In Idem Dengan Perkara Sebelumnya 21. Bahwa Pasal 67 ayat (1) dan (2) UU No. 30/1999 pernah dimohonkan 11 pengujian materiil kepada Mahkamah Konstitusi yaitu dalam perkara-perkara sebagai berikut: (1) Perkara Nomor 19/PUU-XIII/2015 dengan obyek Pasal 67 ayat (1) UU No. 30/1999 yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan “Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan aquo”, namun Permohonan aquo tidak ne bis in idem dengan Perkara Nomor 19/PUU-XIII/2015 tersebut karena dalam Perkara Nomor 19/PUU-XIII/2015 tersebut yang dipersoalkan konstitusionalitasnya adalah terkait dengan pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional yang tidak memberikan tenggang waktu kapan seharusnya putusan arbitrase internasional didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sedangkan yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam perkara a quo adalah penafsiran kata “permohonan” bukan masalah pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional, sehingga Permohonan aquo tidak ne bis in idem dengan Perkara Nomor 19/PUU- XIII/2015; (2) Perkara No. 4/PUU-XXI/2024 dengan obyek antara lain Pasal 67 ayat (2) UU No 30/1999 yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan amar putusan “Permohonan tidak dapat diterima”, namun menurut Pemohon perkara ini tidak sama dengan Permohonan aquo karena dalam Perkara No. 4/PUU-XXI/2024 yang dipersoalkan adalah materi yang berbeda yaitu tentang pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional sedangkan yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam perkara a quo adalah penafsiran kata “permohonan” sehingga perkara tersebut tidak akan menyebabkan ne bis in idem dengan permohonan aquo. 22. Bahwa Pasal 68 ayat (1) dan (2) UU No. 30/1999 belum pernah dimohonkan pengujian materiil kepada Mahkamah Konstitusi. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN/POKOK-POKOK PERMOHONAN A. Sekilas Tentang Negara Hukum, Sistem Peradilan Perdata, Kedudukan Arbitrase, Putusan Arbitrase Internasional dan Konsep Pengakuan Atau Eksekuatur Atas Putusan Arbitrase Internasional 23. Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara 12 hukum. 24. Meskipun UUD 1945 tidak memberikan definisi mengenai negara hukum, namun dari ketentuan-ketentuan yang tersebar dalam UUD 1945 sendiri dapat disimpulkan prinsip-prinsip sistem negara hukum yang dianut oleh UUD 1945 yaitu di antaranya adalah prinsip superemasi hukum (supremacy of law), prinsip perlindungan hak asasi manusia, prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial judiciary), prinsip persamaan dalam hukum (equality before the law), prinsip due process of law dan prinsip transparansi serta kontrol sosial. Prinsip-prinsip tersebut akan diuraikan secara lebih rinci pada saat membahas masalah konstitusionalitas pasal-pasal dalam UU No. 30/1999 yang dimohon untuk diuji di bawah ini. 25. Bahwa untuk melaksanakan prinsip negara hukum, UUD 1945 mengamanatkan pembentukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945). 26. Bahwa selanjutnya kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945). 27. Bahwa salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung adalah peradilan umum yang dibentuk bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, dengan salah satu kewenangan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa perdata. Peradilan umum ini diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 49 Tahun 2009 tentang Perbahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 28. Bahwa meskipun negara telah menyediakan peradilan umum untuk penyelesaian perkara atau sengketa perdata, undang-undang masih membolehkan perkara atau sengketa perdata tertentu (yaitu sengketa- sengketa yang terkait dengan perdagangan atau commerce) untuk 13 diselesaikan di luar pengadilan dengan cara arbitrase. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 58 UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan sebagai berikut: “Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”. 29. Kebijakan memberikan pilihan untuk menyelesaikan sengketa perdata di bidang perdagangan (commerce) dengan cara arbitrase sebenarnya bukan merupakan kebijakan baru. Sebelum kemerdekaan, arbitrase sudah diatur dalam HIR/RBG maupun Rv. Demikian pula setelah kemerdekaan dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pun sudah diisyaratkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui wasit (arbitrage) tetap diperbolehkan. 30. Kebijakan memperbolehkan penyelesaian sengketa perdata di bidang perdagangan di luar pengadilan melalui arbitrase diperbolehkan karena dunia bisnis menghendaki demikian karena memang penyelesaian sengketa bisnis dengan cara arbitrase sudah popular di kalangan para pelaku bisnis sejak dulu. Sehingga tidak heran kebijakan tersebut didukung oleh negara. 31. Sebelum Indonesia memiliki undang-undang khusus tentang arbitrase komersial, Indonesia bahkan telah mengesahkan “Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards” atau “Konvensi Mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing” atau disingkat “Konvensi New York 1958” dengan menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981 tanggal 5 Agustus 1981 (untuk selanjutnya disebut “Keppres No 34/1981”) (“Bukti P-5”). 32. Pengesahan Konvensi New York 1958 ini kemudian diikuti dengan pendepositan instrumen aksesi (instrument of accession) oleh Pemerintah Indonesia kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 7 Oktober 1981, sehingga dengan demikian secara yuridis Konvensi New York 1958 mulai berlaku dan mengikat Negara Republik Indonesia terhitung sejak hari kesembilan puluh sejak tanggal 7 Oktober 1981 atau sejak 5 Januari 1982. 33. Bahwa dengan berlakunya Konvensi New York 1958 di Indonesia, maka 14 putusan arbitrase asing (foreign arbitral award) atau putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar wilayah hukum Republik Indonesia pada prinsipnya dapat diakui (recognized) di wilayah hukum Republik Indonesia. 34. Bahwa yang dimaksud dengan putusan arbitrase asing (foreign arbitral award) dalam Konvensi New York 1958 tersebut adalah putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau pun putusan arbitrase yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai putusan arbitrase asing (non-domestik award). 35. Dalam Article III Konvensi New York 1958 diatur sebagai berikut: “Each Contracting State shall recognize arbitral awards as binding and enforce them in accordance with the rules of procedure of the territory where the award is relied upon, under the conditions laid down in the following articles. There shall not be imposed substantially more onerous conditions or higher fees or charges on the recognition or enforcement of arbitral awards to which this Convention applies than are imposed on the recognition or enforcement of domestic arbitral awards” Terjemahannya: “Setiap Negara Penandatangan (konvensi ini) wajib mengakui putusan arbitrase sebagai putusan yang mengikat dan melaksanakannya sesuai dengan aturan prosedural di wilayah di mana putusan itu akan diandalkan, sesuai dengan kondisi yang dijelaskan dalam pasal-pasal berikut ini. Tidak boleh ada pemberlakuan kondisi yang lebih berat atau pengenaan biaya yang lebih tinggi sehubungan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase sesuai dengan Konvensi ini, dibandingkan dengan kondisi yang diberlakukan untuk pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase domestik.” 36. Selanjutnya dalam Article IV Konvensi New York 1958 diatur persyaratan apa saja yang harus dipenuhi agar suatu putusan arbitrase asing (foreign arbitral awards) dapat diakui di suatu negara: “1. To obtain the recognition and enforcement mentioned in the preceding article, the party applying for recognition and enforcement shall, at the time of the application, supply: 15 (a) The duly authenticated original award or a duly certified copy thereof; (b) The original agreement referred to in article II or a duly certified copy thereof. 2. If the said award or agreement is not made in an official language of the country in which the award is relied upon, the party applying for recognition and enforcement of the award shall produce a translation of these documents into such language. The translation shall be certified by an official or sworn translator or by a diplomatic or consular agent” Terjemahannya: “1. Untuk mendapatkan pengakuan dan pelaksanaan sebagaimana disebutkan dalam pasal sebelumnya, pihak yang mengajukan permohonan untuk pengakuan dan pelaksanaan harus, pada waktu permohonan, menyampaikan: (a) Putusan asli yang benar-benar disahkan atau salinan yang benar-benar sah darinya; (b) Perjanjian asli yang dirujuk dalam Pasal II atau salinan yang benar-benar sah darinya 2. Jika putusan atau perjanjian tersebut tidak dibuat dalam bahasa resmi dari negara dalam mana putusan disandarkan, pihak yang memohon pengakuan dan pelaksanaan putusan harus menyediakan suatu terjemahan dari dokumen-dokumen ini ke bahasa-bahasa yang demikian. Terjemahan harus disahkan oleh pejabat atau penterjemah tersumpah atau oleh korps diplomatik atau konsuler.” 37. Namun demikian permohonan pengakuan (recognition) atas putusan arbitrase asing (foreign arbitral award) pun dapat ditolak oleh pihak yang berwenang (competent authority) apabila pihak termohon eksekuatur dapat membuktikan adanya hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Article V (1) Konvensi New York 1958 sebagai berikut: 1. Recognition and enforcement of the award may be refused, at the request of the party against whom it is invoked, only if that party furnishes to the competent authority where the recognition and enforcement is sought, proof that: (a) The parties to the agreement referred to in article II were, under the 16 law applicable to them, under some incapacity, or the said agreement is not valid under the law to which the parties have subjected it or, failing any indication thereon, under the law of the country where the award was made; or (b) The party against whom the award is invoked was not given proper notice of the appointment of the arbitrator or of the arbitration proceedings or was otherwise unable to present his case; or (c) The award deals with a difference not contemplated by or not falling within the terms of the submission to arbitration, or it contains decisions on matters beyond the scope of the submission to arbitration, provided that, if the decisions on matters submitted to arbitration can be separated from those not so submitted, that part of the award which contains decisions on matters submitted to arbitration may be recognized and enforced; or (d) The composition of the arbitral authority or the arbitral procedure was not in accordance with the agreement of the parties, or, failing such agreement, was not in accordance with the law of the country where the arbitration took place; or (e) The award has not yet become binding on the parties, or has been set aside or suspended by a competent authority of the country in which, or under the law of which, that award was made." Terjemahannya: “(1) Pengakuan dan pelaksanaan putusan dapat ditolak, atas permohonan dari terhadap siapa ia dimohonkan, hanya jika pihak itu menyampaikan bukti ke pihak berwenang yang kompeten di mana pengakuan dan pelaksanaan yang dimintakan, bahwa: (a) Para pihak pada perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal II adalah, menurut hukum yang berlaku bagi mereka, berada di bawah beberapa ketidakcakapan, atau perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum pada mana para pihak telah menundukan diri padanya, atau tidak adanya setiap petunjuk akannya, menurut hukum dari negara di mana putusan dibuat; atau (b) Pihak terhadap siapa putusan dimohonkan tidak diberikan 17 pemberitahuan yang layak atas penunjukan arbiter atau mengenai proses arbitrase atau sebaliknya tidak dapat menyampaikan kasusnya; atau (c) Putusan berkenaan dengan suatu perselisihan yang tidak dimaksudkan dalam perjanjian atau tidak berada dalam ketentuan- ketentuan pengajuan pada arbitrase, atau ia berisi keputusan- keputusan mengenai hal-hal di luar lingkup dari pengajuan pada arbitrase, dengan ketentuan bahwa, jika keputusan-keputusan megenai hal-hal yang diajukan pada arbitrase dapat dipisahkan dari yang tidak diajukan, bagian dari putusan yang berisi keputusan- keputusan mengenai hal-hal yang diajukan pada arbitrase dapat diakui dan dilaksanakan; atau (d) komposisi dari otoritas arbitrase atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan perjanjian para pihak, atau, jika perjanjian sedemikian tidak ada, tidak sesuai dengan hukum dari negara dimana arbitrase berlangsung; atau (e) Putusan belum menjadi mengikat bagi pada pihak, atau telah dibatalkan atau ditangguhkan oleh lembaga yang berwenang di negara di mana, atau berdasarkan hukum mana putusan tersebut dijatuhkan.” 38. Dari ketentuan Article V (1) Konvensi New York 1958 tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses pemberian pengakuan (recognition) atas putusan arbitrase asing (foreign arbitral award) di suatu negara terdapat hak dari termohon pengakuan (recognition) untuk menolak permohonan pengakuan (recognition) apabila ia dapat membuktikan adanya salah satu atau lebih elemen yang terdapat dalam Article V (1) Konvensi New York 1958 tersebut. 39. Selain hak penolakan dari termohon eksekuatur yang diatur dalam Article V (1) tersebut di atas, Article V (2) Konvensi New York 1958 juga mengatur bahwa permohonan pengakuan atas putusan arbitrase asing juga dapat ditolak oleh pihak yang berwenang (competent authority) apabila terdapat anasir-anasir sebagaimana dimaksud dalam Article V (2) Konvensi New York 1958: 18 “2. Recognition and enforcement of an arbitral award may also be refused if the competent authority in the country where recognition and enforcement is sought finds that: (a) The subject matter of the difference is not capable of settlement by arbitration under the law of that country; or (b) The recognition or enforcement of the award would be contrary to the public policy of that country.” Terjemahannya: “2. Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dapat juga ditolak jika otoritas yang berwenang di negara dimana pengakuan dan pelaksanaan dimintakan menemukan bahwa: (a) pokok persoalan mengenai perselisihan adalah tidak dapat diselesaikan dengan cara arbitrase menurut hukum di negara itu; atau (b) pengakuan atau pelaksanaan putusan arbitrase akan menjadi bertentangan dengan ketertiban umum di negara itu.” 40. Bahwa untuk melaksanakan Konvensi New York 1958, pada tanggal 1 Maret 1990 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (untuk selanjutnya disebut “Perma No 1/1990”) di mana wewenang untuk pemberian eksekuatur diberikan kepada Ketua Mahkamah Agung atau Wakil Ketua Mahkamah Agung atau Ketua Muda Bidang Hukum Perdata Tertulis yang diberi wewenang oleh Ketua Mahkamah Agung atau Wakil Ketua Mahkamah Agung. 41. Pada waktu berlakunya Perma No 1/1990, peraturan tersebut tidak mengatur mengenai hak termohon eksekuatur sebagaimana dimaksud dalam Article V (1) Konvensi New York 1958. Hal ini barangkali karena kewenangan pemberian eksekuatur dalam Perma No. 1/1990 diberikan kepada Mahkamah Agung yang pada prinsipnya bukan judex factie tetapi judex jurist sehingga pemeriksaan permohonan eksekuatur secara inter-partes tidak dimungkinkan. 19 42. Pada tanggal 12 Agustus 1999 diundangkan UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 43. Dalam UU No. 30/1999 digunakan istilah “Putusan Arbitrase Internasional” yang memiliki makna sama dengan putusan arbitrase asing (foreign arbitral award) dalam Perma No 1/1999 dan masalah pengakuan Putusan Arbitrase Internasional diatur dalam Pasal 65 s/d Pasal 69 UU No. 30/1999. Dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 30/1999 Putusan Arbitrase Internasional didefinisikan sebagai berikut: “Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu Lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional”. 44. Berbeda dengan Perma No. 1/1990, dalam UU No. 30/1999 kewenangan untuk mengakui Putusan Arbitrase Internasional didelegasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini ditegaskan Pasal 65 UU No. 30/1999: “Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.” 45. Selanjutnya dalam Pasal 66 UU No. 30/1999 diatur syarat-syarat agar suatu Putusan Arbitrase Internasional dapat diakui di wilayah hukum Republik Indonesia, di mana salah satu syarat yang berkaitan dengan pokok permohonan ini adalah syarat yang dimaksud dalam Pasal 66 huruf d UU No. 30/1999 yaitu: “Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”. 46. Bahwa berdasarkan Pasal 65 dan Pasal 66 huruf d UU No. 30/1999 tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa “eksekuatur” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d UU No. 30/1999 pada pokoknya adalah “pengakuan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 UU No. 30/1999 yaitu “pengakuan” atas Putusan Arbitrase Internasional agar dapat dilaksanakan di dalam wilayah hukum Republik Indonesia. 20 47. Dengan demikian agar suatu Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di dalam wilayah Republik Indonesia maka putusan tersebut harus memperoleh “eksekuatur” atau “pengakuan” terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 48. Bahwa “eksekuatur” atau “pengakuan” atas Putusan Arbitrase Internasional berbeda dengan eksekusi atas Putusan Arbitrase Internasional. 49. Istilah eksekuatur berasal dari kata “exequatur” yang dalam konteks hukum arbitrase berarti “a court order by which an Arbitral Award is recognized as binding and enforceable in the court’s jurisdiction.” [Latham & Watkins LLP, The Book of Jargon in International Arbitration, First Edition, hlm. 39 yang dapat diakses melalui https://www.lw.com/admin/Upload/Documents/Book- of-Jargon_International-Arbitraton-Dec_2020.pdf (diakses pada tanggal 9 Oktober 2024 pukul 11:29 WIB)]. Sedangkan yang dimakud dengan eksekusi pada hakikatnya adalah realisasi daripada kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan pengadilan melalui kekuatan umum secara paksa (execution force) [Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., SIP., M.Hum., Eksekusi dan Lelang Dalam Hukum Acara Perdata, Makalah disampaikan pada Rakernas Mahkamah Agung RI di Hotel Mercur, Ancol, tangal 18-22 September 2011, hlm. 2] misalnya dengan penyitaan aset pihak yang kalah dalam putusan arbitrase oleh pengadilan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak yang menang demi melunasi kewajiban pihak yang kalah tersebut. 50. Bahwa masalah pemberian “eksekuatur” atau “pengakuan” atas Putusan Arbitrase Internasional diatur dalam Pasal 65 s/d 69 UU No. 30/1999, sedangkan masalah eksekusi atas Putusan Arbitrase Internasional yang telah diberi “eksekuatur” diatur dalam ketentuan HIR dan RBg. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 69 ayat (3) UU No 30/1999 yang berbunyi sebagai berikut: “Tata cara penyitaan dan pelaksanaan putusan mengikuti tata cara sebagaimana ditentukan dalam Hukum Acara Perdata”. 51. Bahwa dari uraian di atas maka jelas bahwa masalah “eksekuatur” atau “pengakuan” atas Putusan Arbitarse Internasional berbeda dengan 21 “eksekusi” atas Putusan Arbitrase Internasional. Pemberian “eksekuatur” atau “pengakuan” merupakan kondisi prasyarat (condition precedent) dari eksekusi. Agar Putusan Arbitrase Internasional dapat dieksekusi di wilayah Republik Indonesia, maka Putusan Arbitrase Internasional harus memperoleh “eksekuatur” terlebih dahulu. Tanpa adanya “eksekuatur”, maka Putusan Arbitrase Internasional tidak dapat dieksekusi di Indonesia. 52. Bahwa yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam Permohonan aquo adalah praktik Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam proses pemeriksaan dan pemberian eksekuatur yang selama ini menyimpang dari norma yang ditentukan dalam Pasal 67 ayat (1) dan (2) sepanjang kata “permohonan” dan Pasal 68 ayat (1) dan (2) sepanjang kata “putusan” dan berlakunya Pasal 68 ayat (1) UU No 30/1999 sepanjang frasa “tidak dapat diajukan banding atau kasasi” yang secara potensial akan melanggar hak konstitusional Pemohon sehingga kata dan frasa dalam pasal-pasal tersebut perlu diberi penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi. B. Norma Pemeriksaan Permohonan Dan Pemberian Eksekuatur Dalam Pasal 67 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 68 ayat (1) dan (2) UU No. 30/1999 53. Bahwa pemeriksaan permohonan dan pemberian eksekuatur atas Putusan Arbitrase Internasional diatur dalam Pasal 67 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 68 ayat (1) dan (2) UU No. 30/1999 yang berbunyi sebagai berikut: “Pasal 67 (1) Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2) Penyampaian berkas permohonan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan: a. lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia; b. lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa 22 Indonesia; dan c. keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional." Pasal 68 (1) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi. (2) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional, dapat diajukan kasasi.” 54. Bahwa kedua pasal tersebut merupakan pedoman yang harus digunakan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam memeriksa permohonan dan pemberian eksekuatur. Dalam konteks negara hukum, kedua pasal tersebut merupakan rule of the game dalam proses pemeriksaan dan pemberian eksekuatur atas Putusan Arbitrase Internasional. 55. Bahwa dari ketentuan di atas, apabila kata “permohonan” dalam Pasal 67 ayat (1) dan (2) dikaitkan dengan kata “putusan” dalam Pasal 68 ayat (1) dan (2) UU No 30/1999 maka proses pemeriksaan dan pemberian eksekuatur oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seharusnya dimaknai sebagai proses atau perkara yang bersifat inter-partes. 56. Proses atau perkara inter-partes dalam perkara perdata bermakna bahwa dalam suatu perkara perdata tersebut terdapat 2 (dua) pihak yang saling berhadapan atau memiliki kepentingan yang berbeda. Proses atau perkara inter-partes berbeda dengan proses atau perkara ex-parte di mana pihaknya hanya satu dan akibat hukum yang ditimbulkan dari proses ex-parte dimaksud pun hanya kepada satu pihak saja yaitu pihak yang mengajukan 23 perkara atau pemohon. Dalam proses atau perkara inter-partes, akibat hukum yang ditimbulkan adalah pada kedua belah pihak. Oleh karena itu dalam proses yang bersifat inter-partes, kedua belah pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda harus dipanggil oleh pengadilan untuk didengar keterangannya sebelum pengadilan memberikan putusan. Hal ini untuk memenuhi asas due process of law atau asas audi et alteram partem atau asas bahwa pihak-pihak yang berperkara wajib didengar secara seimbang, asas mana merupakan salah satu asas negara hukum. 57. Menurut Black’s Law Dictionary, asas audi et alteram partem memiliki arti “hear the other side; hear both sides”. No man should be condemned unheard. Asas ini juga dikenal dengan “eines mannes rede ist keines mannes rede, man soll sie horen alle beide” yang berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya, berarti juga bahwa pengajuan alat bukti harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak. [Herowati Poesako, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perdata, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2015, 215- 237, hal. 221]. 58. Asas due process of law atau audi alteram et partem selain salah satu pilar negara hukum juga merupakan salah satu pengejawantahan dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yaitu: (1) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; dan (2) Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. 59. Dalam konteks “permohonan” eksekuatur ex Pasal 67 ayat (1) dan (2) UU No 30/1999 selalu ada 2 (dua) pihak yang berkepentingan yaitu: (1) Pihak “pemohon eksekuatur” yaitu pihak yang menang dalam Putusan Arbitrase Internasional; dan 24 (2) Pihak “termohon eksekuatur” yaitu pihak yang kalah dalam Putusan Arbitrase Internasional. 60. Pemohon eksekuatur berkepentingan agar Putusan Arbitrase Internasional dapat diberikan “eksekuatur” atau “diakui” oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebaliknya termohon eksekuatur berkepentingan agar Putusan Arbitrase Internasional tidak diberikan “eksekuatur” atau tidak diakui oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sehingga pada hakikatnya perkara pemeriksaan dan pemberian eksekuatur adalah perkara inter-partes bukan perkara ex-parte. Adanya pertentangan dua kepentingan inilah yang menyebabkan pembuat undang-undang menggunakan kata “putusan” dalam Pasal 68 ayat (1) dan (2) UU No. 30/1999 yaitu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus “memutus” apakah permohonan eksekuatur atas Putusan Arbitrase Internasional dapat dikabulkan atau ditolak. 61. Bahwa dalam Pasal 68 ayat (1) dan (2) UU No. 30/1999 telah secara jelas diatur norma mengenai pemberian eksekuatur oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam Pasal 68 ayat (1) dan (2) UU No. 30/1999 tersebut di atas secara jelas digunakan kata “putusan” yang jika dihubungkan dengan Pasal 66 huruf d UU No 30/1999 maka “putusan” tersebut adalah “putusan” yang memberikan eksekuatur atau “putusan” yang menolak eksekuatur. 62. Menurut Sudikno Mertokusumo, “putusan” atau putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang berkepentingan. (Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ketujuh, Yogyakarta, Liberty, 2006). 63. Sebagai suatu “putusan” maka kata “putusan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dan (2) UU No. 30/1999 harus dimaknai sebagaimana putusan pengadilan pada umumnya yaitu “putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”. Prinsip ini merupakan mandat dari Pasal 13 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman: “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”. 25 64. Bahwa sebagai konsekuensi logis dari penggunaan kata “putusan” dalam Pasal 68 ayat (1) dan (2) UU No. 30/1999 maka kata “permohonan” dalam Pasal 67 ayat (1) dan (2) UU No 30/1999 harus dimaknai sebagai “permohonan yang bersifat inter-partes”. Karena tidak mungkin apabila kata “permohonan” dalam Pasal 67 ayat (1) dan (2) UU No. 30/1999 tidak dimaknai “permohonan yang bersifat inter-partes” akan menghasilkan output berupa suatu “putusan” dalam Pasal 68 ayat (1) dan (2) UU No. 30/1999. 65. Bahwa penafsiran kata “permohonan” dalam Pasal 67 ayat (1) dan (2) UU No. 30/1999 yang dimaknai “permohonan yang bersifat inter-partes” bukanlah hal baru. 66. Bahwa penafsiran kata “permohonan” yang dimaknai “permohonan yang bersifat inter-partes” telah digunakan dalam UU No. 30/1999 itu sendiri yaitu dalam Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 UU No. 30/1999, dengan penjelasan sebagai berikut: (1) Bahwa dalam Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 UU No 30/1999 diatur sebagai berikut: Pasal 70 UUAPS: “Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 1. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; 2. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau 3. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.” Pasal 71 UU No 30/1999: “Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.” 26 Pasal 72 UU No 30/1999: "(1) Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri". (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase. (3) Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima. (4) Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir. (5) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.“ (2) Bahwa dalam Pasal 70 s/d 72 UU No. 30/1999 tersebut, meskipun digunakan kata "permohonan", namun kata "permohonan" tersebut dimaknai "permohonan yang bersifat inter-partes" atau permohonan yang mengandung kepentingan tidak saja pemohon, tetapi juga menyangkut kepentingan termohon. (3) Bahwa sebagai konsekuensi dari pemaknaan kata “permohonan” dalam Pasal 70 s/d 72 UU No. 30/1999 yang dimaknai “permohonan yang bersifat inter-partes” tersebut, maka: (i) "permohonan" ex Pasal 70 s/d 72 UU No. 30/1999 tersebut diperiksa secara inter-partes oleh majelis hakim di mana pemohon dan termohon dipanggil untuk didengar keterangannya dan masing-masing pihak tersebut berhak untuk mengajukan argumentasi, dalil-dalil, bukti-bukti dan saksi-saksi sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dalam persidangan yang terbuka untuk umum; dan (ii) pada akhir persidangan, majelis hakim yang memeriksa "permohonan" ex Pasal 70 s/d 72 UU No. 30/1999 tersebut akan 27 memberikan "putusan" terhadap "permohonan" tersebut yang dapat menolak atau mengabulkan "permohonan" dimaksud (vide Pasal 72 ayat (3) dan (4) UU No. 30/1999) yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. 67. Bahwa pemaknaan kata "permohonan" dan “putusan” dalam Pasal 70 s/d Pasal 72 UU No. 30/1999 sebagai “permohonan yang bersifat inter-partes” dan “putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum” adalah pemaknaan yang benar dan tepat serta mencerminkan prinsip negara hukum, asas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum serta asas non- diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 68. Bahwa kata “permohonan” dalam Pasal 67 ayat (1) dan (2) UU No. 30/1999 dan kata “putusan” dalam Pasal 68 ayat (1) dan (2) UU No. 30/1999 pun, seharusnya dimaknai sama dengan kata “permohonan” dan “putusan” dalam Pasal 70 s/d Pasal 72 UU No 30/1999 yaitu “permohonan yang bersifat inter- partes” dan “putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”, hal ini dapat dibuktikan dari argumen-argumen sebagai berikut: (1) Pertama, dalam “permohonan” eksekuatur terdapat 2 (dua) pihak yaitu pemohon eksekuatur dan termohon eksekuatur, yang mana keduanya memiliki kedudukan yang setara yaitu keduanya merupakan para pelaku bisnis; (2) Kedua, dalam “permohonan” eksekuatur terkandung 2 (dua) kepentingan yang berbeda yaitu kepentingan pemohon eksekuatur dan termohon eksekuatur di mana pemohon eksekuatur berkepentingan agar Putusan Arbitrase Internasional yang dimohonkan eksekuatur dapat diberikan eksekuatur, sedangkan termohon eksekuatur berkepentingan agar Putusan Arbitrase Internasional tidak diberikan eksekautur; (3) Ketiga, apabila eksekuatur diberikan oleh Pengadilan, maka eksekuatur akan berdampak kepada termohon eksekuatur yaitu Putusan Arbitrase Internasional akan menjadi dapat dieksekusi terhadap termohon eksekuatur dan terhadap harta kekayaan dari termohon eksekuatur; Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila termohon eksekuatur harus 28 didengar keterangannya oleh Pengadilan sebelum Pengadilan menjatuhkan “putusan” eksekuatur; (4) Keempat, berdasarkan Article V (1) Konvensi New York 1958 yang telah disahkan oleh Negara Republik Indonesia (dan karenanya telah menjadi hukum positif di Negara Republik Indonesia), termohon eksekuatur memiliki hak untuk menolak agar “permohonan” eksekuatur yang diajukan oleh pemohon eksekuatur agar tidak diberi eksekuatur oleh Pengadilan namun dengan alasan-alasan yang terbatas, yaitu alasan- alasan sebagaimana dimaksud dalam Article V (1) Konvensi New York 1958; Hak menolak ini tidak akan dapat digunakan oleh termohon eksekuatur apabila kata “permohonan” dalam Pasal 67 ayat (1) dan (2) UU No. 30/1999 tidak dimaknai sebagai “permohonan yang bersifat inter- partes” yang pemeriksaannya dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum; (5) Kelima, apabila kata “permohonan” dalam Pasal 67 ayat (1) dan (2) UU No. 30/1999 dihubungkan dengan dengan kata “putusan” dalam Pasal 68 ayat (1) dan (2) UU No 30/19999, maka seharusnya kata “permohonan” dalam Pasal 67 ayat (1) dan (2) UU No. 30/1999 dimaknai “permohonan yang bersifat inter-partes”, karena tidak mungkin sebuah “putusan” lahir dari “permohonan yang bersifat ex-parte”; (6) Keenam, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman bahwa “putusan” yang tidak diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum tidak memiliki kekuatan hukum atau batal demi hukum, sehingga mau tidak mau, kata “putusan” dalam Pasal 68 ayat (1) dan (2) UU No. 30/1999 harus dimaknai sebagai “putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”. C. Praktik Pemeriksaan dan Pemberian Eksekuatur Atas Putusan Arbitrase Internasional di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Melanggar Hak Konstitusonal Pemohon Dalam Pasal 28D ayat (1) dan 28E ayat (2) UUD 1945 dan Bertentangan Dengan Prinsip Negara Hukum Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 69. Bahwa urgensi diajukannya Permohonan pengujian materiil atas kata “permohonan” dalam Pasal 67 ayat (1) dan (2) UU No. 30/1999 dan kata 29 “putusan” dalam Pasal 68 ayat (1) dan (2) UU No 30/1999 yang harus dimaknai sebagai “permohonan yang bersifat inter-partes” dan “putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum” adalah dilatarbelakangi oleh praktik yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di mana Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama kurang lebih 25 tahun sejak berlakunya UU No. 30/1999 dan kemungkinan praktik tersebut akan berulang atau tetap terjadi setelah diberlakukannya Perma No. 3/2023 yang mana praktik tersebut secara potensial akan merugikan hak konstitusional Pemohon jika pada waktunya nanti Putusan Arbitrase Internasional dimana pemohon sedang berperkara terbit dan dimohonkan untuk memperoleh eksekuatur di Indonesia berdasarkan Pasal 67 ayat (1) dan (2) serta Pasal 68 ayat (1) dan (2) UU No. 30/1999 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. C.1 Praktik Sebelum Berlakunya Perma No. 3/2023 70. Bahwa dalam praktik yang selama ini terjadi, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memaknai kata “permohonan” dalam Pasal 67 ayat (1) dan (2) UU No. 30/1999 sebagai “permohonan yang bersifat inter-partes” dan tidak memaknai kata “putusan” dalam Pasal 68 ayat (1) dan (2) UU No. 30/1999 sebagai “putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”. 71. Bahwa praktik tersebut di atas dapat dibuktikan dari fakta-fakta tersebut di bawah ini: (1) Bahwa terhadap “permohonan” ex Pasal 67 ayat (1) dan (2) UU No. 30/1999, “permohonan” tersebut tidak dicantumkan dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) seperti halnya sebuah perkara permohonan pada umumnya; (2) Bahwa pihak termohon eksekuatur tidak dipanggil untuk didengar keterangannya oleh Pengadilan; (3) Bahwa pemeriksaan “permohonan” ex Pasal 67 ayat (1) dan (2) UU No. 30/1999 tidak dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagaimana dimandatkan oleh ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. (4) Bahwa pada saat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak atau 30 mengabulkan “permohonan” eksekuatur, penolakan atau pengabulan tersebut tidak dilakukan dalam bentuk “putusan” sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 68 ayat (1) dan (2) UU No 30/1999 melainkan dengan menerbitkan “penetapan” (Bukti P-6). 72. Bahwa praktik yang selama ini terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas jelas-jelas telah melanggar prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan secara potensial melanggar hak konstitusional Pemohon dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) dengan penjelasan sebagai berikut: (1) Bahwa dengan tidak dipublikasikannya “permohonan” ex Pasal 67 ayat (1) dan (2) UU No. 30/1999 maka jelas tidak ada transparansi. Transparansi sebagai salah satu prinsip negara hukum menghendaki agar proses hukum yang dilakukan lembaga penegakan hukum dilaksanakan secara transparan; Bahwa pencantuman perkara dalam SIPP Pengadilan merupakan langkah awal dari transparasi. Dari perkara kecil seperti pelanggaran lalu lintas, perkara permohonan (seperti permohonan ganti nama) sampai perkara besar dicantumkan dalam SIPP. Namun khusus untuk “permohonan” eksekuatur ex Pasal 67 ayat (1) dan (2) UU No. 30/1999 tidak dicantumkan dalam SIPP tanpa alasan yang jelas dan tanpa alasan yang dapat dijustifikasi. (2) Bahwa dengan tidak dipanggilnya termohon eksekuatur untuk didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan “permohonan” eksekuatur ex Pasal 67 ayat (1) dan (2) UU No. 30/1999 merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional termohon eksekuatur sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Termohon eksekuatur sebagai subyek hukum tidak diberikan pengakuan, jaminan dan perlindungan serta kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum atau pengadilan dengan pemohon eksekuatur. Apabila pemohon eksekuatur didengar keterangannya, maka seharusnya termohon eksekuatur pun didengar keterangannya dan berhak untuk mengajukan bukti-bukti bahwa eksekuatur seharusnya tidak diberikan. Pemohon eksekuatur dan termohon eksekuatur seharusnya memiliki kedudukan yang sama di hadapan pengadilan. Namun dengan 31 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempraktikkan tidak memanggil dan mendengar termohon eksekuatur, maka praktik tersebut merupakan praktik yang melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan bersifat diskriminatif yang dilarang oleh Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 sedangkan tidak ada satu pun perundang-undangan memberikan pengecualian atas diskriminasi tersebut. (3) Bahwa dengan tidak diperiksanya “permohonan” eksekuatur ex Pasal 67 ayat (1) dan (2) UU No. 30/1999 dalam sidang yang terbuka untuk umum, maka sekali lagi praktik ini melanggar prinsip negara hukum Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 khususnya prinsip transparansi dan kontrol social dan melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemeriksaan perkara dengan sistem pintu tertutup pada umumnya hanya berlaku untuk perkara- perkara yang terkait dengan kesusilaan atau anak di bawah umur. Sedangkan dalam perkara permohonan eksekuatur dadalah menyangkut dapat ditidaknya eksekuatur diberikan atas sengketa bisnis yang telah diputus di luar negeri, sehingga seharusnya tidak ada alasan pembenar bahwa pemeriksaan permohonan eksekuatur tidak dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. (4) Bahwa dengan tidak mengeluarkan produk berupa “putusan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dan (2) UU No. 30/1999 maka praktik yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan praktik yang melanggar prinsip supremasi hukum yaitu tidak menempatkan hukum (dhi Pasal 68 ayat (1) dan (2) UU No. 30/1999) sebagai panglima atau sebagai pedoman. Bahwa dengan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membuat “penetapan”, bukan “putusan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dan (2) UU No. 30/1999, maka berarti Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melanggar asas supremasi hukum yaitu tidak menempatkan hukum sebagai aturan main (rule of the game) dalam proses pengakuan Putusan Arbitrase Internasional, padahal aturan main dalam proses pengakuan Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 68 ayat (1) dan (2) UU No 30/1999 adalah sudah jelas yaitu pemberian atau penolakan eksekuatur adalah dengan “putusan”, bukan dengan “penetapan”. Kata “putusan” 32 dalam Pasal 68 ayat (1) dan (2) UU No. 30/1999 adalah kata yang sudah lazim digunakan di pengadilan dan tidak mungkin disalahpahami. Namun dalam hal ini justru Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah membuat aturannya sendiri dengan memaknai kata “putusan” dalam Pasal 68 ayat (1) dan (2) UU No. 30/1999 sebagai “penetapan”. Bahwa dengan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membuat “penetapan” dalam pemberian eksekuatur, bukan “putusan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dan (2) UU No. 30/1999, maka telah mengabaikan asas persamaan di muka hukum (equality before the law). Sebagaimana dikemukakan di atas, “penetapan” adalah produk pengadilan yang bersifat ex-parte, sedangkan “putusan” adalah produk pengadilan yang bersifat inter-partes. Dengan membuat “penetapan” maka berarti telah menempatkan termohon eksekuatur tidak dalam posisi yang seimbang dengan pemohon, bahkan telah mengabaikan hak-hak termohon eksekuatur khususnya hak termohon eksekuatur untuk mendapatkan persamaan kedudukan di muka hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan lebih khusus telah mengabakan hak untuk menolak diberikannya eksekuatur sebagaimana diatur dalam Article V (1) Konvensi New York 1958 yang merupakan norma yang bersifat universal. Bahwa dengan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membuat “penetapan” yang tidak diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, bukan “putusan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dan (2) UU No. 30/1999, maka tidak ada due process of law yang diterapkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini sekaligus juga melanggar asas transparansi dan kontrol sosial. Padahal sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 13 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman bahwa “Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain dan Pasal 13 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. 73. Bahwa praktik-praktik yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menyebabkan hak-hak konstitusional dari Pemohon secara potensial dan juga telah merugikan hak-hak konstitusional banyak warga negara, badan hukum privat maupun badan hukum publik. Tidak pernah sekali pun 33 dalam perkara “permohonan” eksekuatur ex Pasal 67 ayat (1) dan (2) UU No. 30/1999 termohon eksekuatur dipanggil dan didengar keterangannya sebelum eksekuatur diberikan atau ditolak, dan pemeriksaan permohonan tersebut pun tidak dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Sebagai contoh dapat diberikan beberapa perkara pemberian eksekuatur atas Putusan Arbitrase Internasional di mana termohon eksekuatur tidak dipanggil dan didengar keterangannya serta pemeriksaan permohonan tidak dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan pemberian eksekuatur tidak diberikan dalam bentuk “putusan” namun “penetapan”: (1) Perkara pemberian eksekuatur atas Putusan Arbitrase Internasional- Korean Commercial Arbitration Board (KCAB) Final Award No 19113- 0028 tanggal 15 Juni 2020 yang diajukan oleh Samyang Packaging Corporation selaku pemohon eksekuatur dan PT Javaprima Abadi selaku termohon eksekuatur, eksekuatur diberikan eksekuatur dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 62/Eks.Arb/2022 tanggal 30 Desember 2022 tanpa termohon eksekuatur dipanggil untuk didengar keterangannya sebelum eksekuatur diberikan; (2) Perkara pemberian eksekuatur atas Putusan Arbitrase Internasional- Final Award Ref No A429 yang dimohonkan oleh Riya International Pte. Ltd. selaku pemohon eksekuatur dan PT Bayas Biofuels selaku termohon eksekuatur, diberikan eksekuatur berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 69/Eks.Arb/2022 tanggal 7 Desember 2022 tanpa termohon eksekuatur dipanggil untuk didengar keterangannya sebelum eksekuatur diberikan; (3) Perkara pemberian eksekuatur atas Putusan Arbitrase Internasional– International Chamber of Commerce (ICC) No 20472/HTG tanggal 24 April 2021 ayang dimohonkan oleh Navayo International A.G./Hungarian Exsport Credit Insurance Pte. Ltd. selaku pemohon eksekuatur dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia selaku termohon eksekuatur, diberikan eksekuatur berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 103 tanpa termohon eksekuatur dipanggil untuk didengar keterangannya sebelum eksekuatur diberikan; 34 (4) Perkara pemberian eksekuatur atas Putusan Arbitrase Internasional- Singapore International Arbitration Centre (SIAC) No 251 of 2014 tanggal 12 Juli 2017 yang dimohonkan oleh PT Eden Capital Indonesia yang selaku pemohon eksekuatur melawan PT Adhi Persada Properti selaku termohon eksekuatur, diberikan eksekuatur berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 132/2018 tanggal 23 Oktober 2018, tanpa termohon eksekuatur dipanggil untuk didengar keterangannya sebelum eksekuatur diberikan; (5) Perkara pemberian eksekuatur atas Putusan Arbitrase Internasional- London Maritime Arbitration Association (LMAA) tanggal 19 Oktober 2015 yang dimohonkan oleh Mediterranea Di Navigazione SPA selaku pemohon eksekuatur dan PT PAL (Persero) selaku termohon eksekuatur, diberikan eksekuatur berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 12 Januari 2017, tanpa termohon eksekuatur dipanggil untuk didengar keterngannya sebelum eksekuatur diberikan; (6) Perkara pemberian eksekuatur atas Putusan Arbitrase Internasional- London Maritime Arbitration Association (LMAA) tanggal 21 July 2010 yang dimohonkan oleh MS Java Reederei M. Lauterjung GmbH & Co. KG selaku pemohon eksekuatur dan PT PAL (Persero) selaku termohon eksekuatur, diberikan eksekuatur berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 031/2012.Eks, tanpa termohon eksekuatur dipanggil untuk didengar keterangannya sebelum eksekuatur diberikan; (7) Perkara pemberian eksekuatur atas Putusan Arbitrase Internasional- London Maritime Arbitration Association (LMAA) tanggal 21 Juli 2010 yang dimohonkan oleh MS Borneo Reederei M. Lauterjung GmbH & Co. KG selaku pemohon eksekuatur dan PT PAL (Persero) selaku termohon eksekuatur, diberikan eksekuatur berdasarkan Penetapan Ketua Pengadailan Negeri Jakarta Pusat No. 038/2012.Eks tanpa termohon eksekuatur dipanggil untuk didengar keterangannya sebelum eksekuatur diberikan; (8) Perkara pemberian eksekuatur atas Putusan Arbitrase Internasional- American Arbitration Association/ International Centre for Dispute 35 Resolution (AAA-ICDR) tanggal 4 Mei 2009 yang dimohonkan oleh Vinmar Overseas Ltd., selaku pemohon eksekuatur dan PT Sumi Asih selaku termohon eksekuatur, diberikan eksekuatur berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 010/2012.Eks tanpa termohon eksekuatur dipanggil untuk didengar keterangannya sebelum eksekuatur diberikan. 74. Bahwa berdasarkan contoh-contoh di atas terbukti bahwa praktik yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terbukti merugikan hak konstitusional banyak badan hukum Indonesia termasuk badan hukum publik dan secara potensial akan merugikan hak konstitusional Pemohon jika Mahkamah Konstitusi tidak memberikan penafsiran atas kata “permohonan” dalam Pasal 67 ayat (1) dan (2) UU No. 30/1999 dan kata “putusan” dalam Pasal 68 ayat (1) dan (2) UU No. 30/1999 sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon dalam petitum Permohonan ini. C.2 Praktik Setelah Berlakunya Perma No 3/2023 75. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2023 Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Perma No. 3/2023 (“Bukti P-7”). 76. Bahwa dalam Perma No. 3/2023 prosedur pemberian eksekuatur atas Putusan Arbitrase Internasional/Putusan Arbitrase Syariah Internasional diatur dalam Bagian Kedua, dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 23. 77. Bahwa dengan berlakunya Perma No. 3/2023 tersebut pun, tidak merubah praktik pemeriksaan “permohonan” eksekuatur dan pemberian eksekuatur ex Pasal 67 ayat (1) dan (2) UU No. 30/1999 di mana kata “permohonan” tetap tidak dimaknai sebagai “permohonan yang bersifat inter-partes”, dengan penjelasan sebagai berikut: (1) “Permohonan” eksekuatur diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mendapatkan eksekuatur (vide Pasal 16 ayat (1) Perma No. 3/2023). (2) “Permohonan” tersebut dapat dilakukan secara elektronik melalui SIP (vide Pasal 16 ayat (2) Perma No. 3/2023). - Pada tahap ini setelah “permohonan” eksekuatur diterima oleh loket penerimaan, permohonan tersebut tetap tidak dicantumkan dalam 36 Sistem Informasi Penelusuran Perkara (“SIPP”) sebagaimana suatu perkara permohonan pada umumnya (seperti permohonan ganti nama atau permohonan pengangkatan anak dan sebagainya); (3) Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan eksekuatur didaftarkan, memeriksa permohonan, memutuskan menolak untuk mengakui atau mengabulkan eksekuatur dengan menilai dan berpedoman pada ketentuan Pasal 66 UU No. 30/1999 (vide Pasal 16 ayat (4) Perma No. 3/2023). - Pada tahap ini, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak menugaskan/menunjuk hakim (baik hakim tunggal atau majelis hakim) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memeriksa permohonan eksekuatur tersebut sebagaimana suatu perkara permohonan pada umumnya; - Selain itu, Panitera atau Juru Sita tidak melakukan pemanggilan melalui relaas terhadap termohon ekesekuatur untuk didengar keterangannya dalam sidang yang terbuka untuk umum; - Karena pemeriksaan harus dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak “permohonan” didaftar, maka jelas sekali di sini bahwa pihak termohon eksekuatur tidak akan dipanggil dan didengar keterangannya dan pemeriksaan permohonan eksekuatur tidak dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum; - Bahwa tidak adanya pemeriksaan dalam persidangan yang terbuka untuk umum juga dapat dilihat dari ketentuan Pasal 19 Perma No. 3/2023 yang berbunyi sebagai berikut: “Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (7) dilakukan atas dasar: a. Permohonan Pemohon; dan b. Putusan Arbitrase Internasional/Putusan Arbitrase Syariah Internasional.” (4) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengabulkan eksekuatur, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat menulis 37 eksekuatur tersebut pada lembar asli dan salinan autentik Putusan Arbitrase Internasional/Putusan Arbitrase Syariah Internasional yang dikeluarkan (vide Pasal 16 ayat (5) Perma No. 3/2023). - Berdasarkan hal di atas, dapat diketahui bahwa eksekuatur akan diberikan tanpa melalui “putusan” sebagaimana norma dalam Pasal 68 ayat (1) UU No. 30/1999. - Bahwa kalau pun eksekuatur diberikan dengan melalui “putusan” (sebagaimana bunyi teks Pasal 20 ayat (1) Perma No. 3/2023), namun “putusan” dimaksud tidak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. (5) Dalam hal Ketua Pengadilan berpendapat bahwa Putusan Arbitrase Internasional/Putusan Arbitrase Syariah Internasional tidak dalam Ruang Lingkup Perdagangan dan/atau bertentangan dengan Ketertiban Umum, ketua Pengadilan menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 melalui putusan. - Berdasarkan hal di atas, meskipun penolakan permohonan eksekuatur dilakukan melalui “putusan” yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan (2) No. 30/1999, namun “putusan” tersebut bukanlah “putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum” (vide Pasal 19 Perma No. 3/2023). (6) Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 Perma No. 3/2023 diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan pelaksanaan putusan didaftarkan di Pengadilan. - Karena “putusan” diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak permohonan didaftar di Pengadilan dan jika hal ini dikaitkan dengan Pasal 19 Perma No. 3/2023 yang berbunyi: “Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (7) dilakukan atas dasar: a. Permohonan Pemohon; dan b. Putusan Arbitrase Internasional/Putusan Arbitrase Syariah Internasional.” - maka jelas sekali di sini bahwa permohonan eksekuatur tidak akan dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, termohon eksekuatur tidak dipanggil untuk didengar keterangannya oleh 38 Pengadilan dan putusannya pun tidak diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. 78. Berdasarkan uraian di atas maka terbukti bahwa praktik permeriksaan permohonan eksekuatur dan pemberian eksekuatur berdasarkan Perma No. 3/2023 oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada prinsipnya masih belum berubah yaitu masih memaknai kata “permohonan” dalam Pasal 67 ayat (1) dan (2) UU No. 30/1999 tidak sebagai “permohonan yang bersifat inter-partes”. 79. Bahwa meskipun dalam Perma No. 3/2023 kata “putusan” dalam Pasal 68 ayat (1) dan (2) UU No. 30/1999 tidak lagi dimaknai sebagai “penetapan” sebagaimana praktik sebelumnya, namun “putusan” dimaksud tetap tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sehingga praktik dalam Perma No. 3/2023 masih secara potensial akan melanggar hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana diuraikan di atas karena tidak memaknai “putusan” dalam Pasal 68 ayat (1) dan (2) UU No. 30/1999 sebagai “putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”. 80. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka permohonan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penafsiran atas kata “permohonan” dalam Pasal 67 ayat (1) dan (2) UU No. 30/1999 agar dimaknai sebagai “permohonan yang bersifat inter-partes” dan kata “putusan” dalam Pasal 68 ayat (1) dan (2) UU No. 30/1999 agar dimaknai sebagai “putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum” menjadi sangat urgen agar kerugian konstitusional yang dialami Pemohon tidak terjadi. D. Frasa “Tidak dapat diajukan banding atau kasasi” dalam Pasal 68 ayat (1) UU No. 30/1999 bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan melanggar hak konstitusional Pemohon dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 81. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, “putusan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dan (2) UU No 30/1999 pada hakikatnya adalah putusan yang memberikan eksekuatur maupun menolak eksekuatur atas Putusan Arbitrase Internasional. “Putusan” tersebut merupakan hasil atau 39 output dari proses “permohonan” eksekuatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dan (2) UU No. 30/1999 yang diajukan oleh pemohon eksekuatur. 82. Sehingga dengan demikian sejatinya “putusan” dalam Pasal 68 ayat (1) dan (2) tidak berbeda dengan putusan-putusan lain yang dijatuhkan oleh pengadilan dalam perkara perdata. 83. Suatu putusan pengadilan pada asasnya hanya mengikat pihak-pihak yang tercantum dalam putusan tersebut. Sebagaimana diuraikan di atas, dalam “permohonan” eksekuatur terdapat 2 (dua) pihak yaitu pemohon eksekuatur dan termohon eksekuatur. Sehingga ketika “putusan” dijatuhkan oleh pengadilan (baik putusan yang memberikan eksekuatur maupun putusan yang menolak eksekuatur) maka “putusan” tersebut akan menimbulkan akibat hukum terhadap pihak-pihak dalam “putusan” atau “subyek putusan“ yaitu pemohon eksekuatur dan termohon eksekuatur: (1) Ketika pengadilan menjatuhkan “putusan” yang memberikan eksekuatur atas Putusan Arbitrase Internasional yang dimohonkan, maka akan menimbulkan akibat hukum bahwa pemohon eksekuatur akan memiliki hak untuk mengeksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia. Bagi termohon eksekuatur akibat hukum yang ditimbulkan adalah harta kekayaan termohon eksekuatur akan dapat menjadi dieksekusi untuk melunasi kewajibannya berdasarkan Putusan Arbitrase Internasional; (2) Sebaliknya, ketika pengadilan menjatuhkan “putusan” yang menolak eksekuatur akan memberikan akibat hukum bahwa pemohon eksekuatur tidak memiliki hak untuk mengeksekusi Putusan Arbitrase Arbitrase yang dimohonkan eksekuatur di Indonesia; 84. Bahwa pemohon eksekuatur dan termohon eksekuatur dalam perkara permohonan eksekuatur pada umumnya adalah orang perorangan atau badan hukum dan merupakan pelaku bisnis yang menyelesaikan sengketa mereka dengan dengan cara arbitrase: (1) Dalam konteks “permohonan” eksekuatur atas Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia, pemohon eksekuatur dapat berupa orang perorangan atau badan hukum baik warga negara asing (“WNA“) atau badan hukum asing (“BHA”) atau pun dapat pula terkadang warga 40 negara Indonesia (“WNI”) atau badan hukum Indonesia (“BHI”); (2) Sedangkan termohon eksekuatur adalah selalu orang perorangan atau badan hukum baik warga negara Indonesia (“WNI”) maupun badan hukum Indonesia (“BHI”). 85. Dilihat dari sisi subyek hukum dalam “permohonan” eksekuatur dan “putusan” eksekuatur sebagaimana diuraikan di atas, maka subyek hukum tersebut termasuk dalam kategori “orang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlakuan yang sama (non-diskrimantif). Sehingga dengan demikian membuat pembedaan di antara orang-orang yang sama dan sederajat dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 86. Dalam hal pemohon eksekuatur adalah WNI/BHI dan termohon eksekuatur adalah WNI/BHI, maka dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU No 30/1999 sepanjang frasa “tidak dapat diajukan banding atau kasasi” akan merupakan diskriminasi terhadap sesama warga negara yang melanggar Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menuntut bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum…. dengan tidak ada kecualinya” dan merupakan diskriminasi yang melanggar hak asasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak bebas atas yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. 87. Dalam hal pemohon eksekuatur adalah WNA/BHA dan termohon eksekuatur adalah WNI/BHI, maka membedakan hak untuk banding atau kasasi dalam pasal 68 ayat (1) dan (2) UU No. 30/1999 merupakan diskriminasi yang melanggar hak asasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak bebas atas yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. 88. Bahwa pengertian diskriminasi dari sudut ketatanegaraan Indonesia sudah 41 diberikan tafsir oleh Mahkamah Konstitusi yaitu dalam Putusan No. 19/PUU- VII/2010 tanggal 1 November 2011. Pembedaan yang dapat menimbulkan diskriminasi hukum adalah pembedaan yang menimbulkan hak yang berbeda di antara pihak yang dibedakan: [3.15.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat bahwa terhadap diskriminsi yang selalu dihubungkan dengan adanya perlakuan yang berbeda terhadap sesuatu hal, tidaklah berarti bahwa secara serta merta perlakuan yang berbeda tersebut akan menimbulkan diskriminasi hukum. Suatu pembedaan yang menimbulkan diskriminasi hukum, haruslah dipertimbangkan menyangkut pembedaan apa dan atas dasar apa pembedaan tersebut dilakukan. Pembedaan yang akan menimbulkan status hukum yang berbeda tentulah akan diikuti oleh hubungan hukum dan akibat hukum yang berbeda pula antara yang dibedakan. Dari pembedaan-pembedaan yang timbul dalam hubungan hukum dan akibat hukum karena adanya pembedaan status hukum akan tergambar aspek diskriminasi hukum dari suatu pembedaan, karena daripadanya akan diketahui adanya pembedaan hak-hak yang ditimbulkan oleh diskriminasi. Oleh karena itu, pembedaan yang dapat mengakibatkan diskriminasi hukum adalah pembedaan yang dapat menimbulkan hak yang berbeda di antara pihak yang dibedakan. Dengan demikian, hanya pembedaan yang melahirkan hak dan/atau kewajiban yang berbeda saja yang dapat menimbulkan diskriminasi hukum. Karena pendukung hak dan/atau kewajiban adalah subyek hukum, maka hanya pembedaan yang menimbulkan kedudukan hukum yang berbeda terhadap subyek hukum saja yang dapat menimbulkan diskriminasi hukum….”. 89. Bahwa dengan membandingkan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30/1999, maka terlihat bahwa yang didiskriminasi oleh ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU No 30/1999 sepanjang frasa “tidak dapat diajukan banding atau kasasi” adalah subyek hukum atau orang (baik orang perorangan maupun badan hukum). Sehingga dengan demikian memenuhi kriteria mengenai subyek yang didiskriminasi. 90. Bahwa subyek hukum dalam “permohonan” eksekutaur pada umumnya adalah para pelaku bisnis baik berupa orang perorangan atau badan hukum 42 yang merupakan pelaku bisnis. Sehingga dengan demikian tidak ada dasar hukumnya untuk membuat pembedaan di antara pemohon eksekuatur dan termohon eksekuatur. 91. Bahwa diskriminasi yang dibuat oleh ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU No. 30/1999 sepanjang frasa “tidak dapat diajukan banding atau kasasi” telah melahirkan hak yang berbeda di mana termohon eksekuatur (yang merupakan WNI/BHI) karena dengan berlakunya frasa tersebut dapat menjadi kehilangan haknya untuk mengajukan upaya hukum banding atau kasasi atas “putusan” yang memberikan eksekuatur. Padahal di sisi lain dalam Pasal 68 ayat (2) UU No. 30/1999 jika permohonan eksekuatur ditolak maka pemohon eksekuatur (yang dapat berupa WNA/BHA maupun WNI/BHI) berhak untuk mengajukan kasasi. Dalam hal ini diskriminasi sangat jelas telah terjadi. 92. Bahwa selain itu, dalam penjelasan Pasal 68 ayat (1) UU No. 30/1999 tidak ada penjelasan mengapa termohon eksekuatur tidak diberikan hak untuk mengajukan banding atau kasasi, sedangkan pemohon eksekuatur diberikan hak kasasi, hal mana jelas pembuat undang-undang tidak memiliki ratio legis untuk memberikan justifikasi atas diskriminasi atau pembedaan tersebut. 93. Bahwa dengan membuat pembedaan tersebut maka sejatinya pembuat UU No 30/1999 telah melakukan diskriminasi terhadap warga negaranya sendiri dengan warga negara asing atau terhadap sesama warga negaranya sendiri. 94. Bahwa permohonan eksekuatur atas Putusan Arbitrase Internasional pada umumnya diajukan oleh pihak asing (WNA/BHA) yang menang dalam perkara arbitrase di luar negeri melawan pihak Indonesia (WNI/BHI). Namun demikian, justeru pembuatan UU No. 30/1999 dalam hal ini telah membuat politik hukum yang berat sebelah dan diskrimintaif dengan tidak memberikan kesempatan yang sama antara pihak asing dan pihak Indonesia dalam persidangan di pengadilan Indonesia sendiri. 95. Bahwa dalam Pembukaan UUD 1945 telah secara jelas dirumuskan bahwa tujuan dari pembentukan Negara Republik Indonesia adalah “untuk membentuk suatu Pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 43 kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” namun dalam Pasal 68 ayat (1) UU No. 30/1999 justru tidak mencerminkan asas perlindungan terhadap bangsa Indonesia. 96. Bahwa secara universal tidak ada larangan untuk membuat peraturan yang adil dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak yang berperkara di pengadilan untuk diperlakukan sama sesuai dengan asas equality before the law dan asas non-discrimination yang dianut oleh UUD 1945. Jika satu pihak berhak atas kasasi, maka pihak lain pun berhak melakukan upaya hukum yang sama. 97. Bahwa melihat dasar filosofis dari pembentukan Negara Republik Indonesia dan dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, maka norma yang bersifat tidak memberikan perlindungan hukum, keadilan dan kesetaraan di muka hukum dan deskriminatif sebagaimana termaktub dalam Pasal 68 ayat (1) sepanjang frasa “tidak dapat diajukan banding atau kasasi” adalah jelas-jelas telah melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 98. Bahwa dalam perkara konkret yang akan dihadapi Pemohon, apabila kemudian Pemohon kalah di arbitrase internasional SIAC dan pihak lawan mengajukan permohonan eksekuatur atas Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia dan eksekuatur tersebut diberikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maka Pemohon (sebagai termohon eksekuatur) tidak dapat mengajukan upaya hukum apa pun. Namun sebaliknya apabila permohonan eksekuatur ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka pemohon eksekuatur berhak untuk mengajukan kasasi. Ketidaksamaan dalam upaya hukum yang diberikan oleh Pasal 68 ayat (1) dan (2) UU No. 30/1999 terhadap pemohon eksekuatur dan termohon eksekuatur merupakan tindakan diskriminatif inkonstitusional yang tidak dapat ditolerir karena alasan apapun. 99. Bahwa oleh karena itu, maka sudah sepantasnya apabila frasa “tidak dapat 44 diajukan banding atau kasasi” dalam Pasal 68 ayat (1) UU No. 30/1999 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “dapat diajukan kasasi”. IV. APABILA PERMOHONAN AQUO DIKABULKAN TIDAK AKAN BERPENGARUH TERHADAP PASAL-PASAL LAIN DALAM UU NO. 30/1999 100. Bahwa apabila Permohonan aquo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi tidak akan membuat pertentangan atau ketidakkonsistenan dengan pasal-pasal yang lain dalam UU No. 30/1999. 101. Kata “permohonan” dalam konteks permohonan eksekuatur hanya dijumpai dalam Pasal 67 ayat (1) dan (2) UU No. 30/1999 sedangkan kata “putusan” dalam konteks putusan yang memberikan eksekuatur atau putusan menolak eksekuatur pun hanya dijumpai dalam Pasal 68 ayat (1) dan (2) UU No. 30/1999 sehingga penafsiran terhadap kata “permohonan” dan “putusan” dalam kedua pasal tersebut hanya memiliki akibat hukum terhadap pasal yang dimohonkan penafsiran dan tidak akan berdampak kepada pasal-pasal lainnya dalam UU No. 30/1999. 102. Bahwa apabila Permohonan aquo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka justeru Mahkamah Konstitusi telah menegakkan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 serta telah menegakkan negara hukum sebagamana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yaitu dengan menegakkan asas equality before the law dan asas due process of law termasuk asas transparansi dan asas supremasi hukum (supremacy of law) karena memberikan penafsiran pasal suatu undang-undang secara benar dan sesuai dengan hukumnya. 103. Selain itu, apabila Permohonan aquo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka justru Mahkamah Konstitusi telah mengembalikan marwah mekanisme pemeriksaan eksekuatur dan pemberian eksekuatur sesuai dengan mekanisme universal yang dikehendaki oleh Konvensi New York 1958 yang juga diikuti oleh lebih dari 190 negara di dunia yang telah meratifikasi atau mengaksesi Konvensi New York 1958 tersebut di mana dalam proses pengakuan (recognition) atau pemberian eksekuatur atas Putusan Arbitrase 45 Internasional diakui adanya hak termohon eksekuatur untuk menolak permohonan eksekuatur dengan alasan-alasan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Article V (1) Konvensi New York 1958. 104. Berkut ini adalah contoh pengaturan mengenai hak termohon eksekuatur untuk menolak permohonan eksekuatur berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Article V (1) Konvensi New York 1958 yang berlaku di beberapa negara: (1) Di Singapura, hak termohon eksekuatur untuk menolak permohonan eksekuatur diakui dan diatur dalam Section 31(2) (Refusal of Enforcement) Singapore International Arbitration Act; (2) Di Inggris, hak termohon eksekuatur untuk menolak permohonan eksekuatur diakui dan diatur dalam Section 103 English Arbitration Act 1996; (3) Di Malaysia, hak termohon eksekuatur untuk menolak permohonan eksekuatur diakui dan diatur dalam Section 39 (Grounds for Refusing Recognition or Enforcement) Malaysian Arbitration Act 2005 revised 2011; (4) Di Belanda, hak termohon eksekuatur untuk menolak permohonan eksekuatur diakui dan diatur dalam Article 1076 (Refusal of recognition and enforcement) Dutch Arbitration Act; (5) Di Perancis, hak termohon eksekuatur untuk menolak permohonan eksekuatur diakui dan diatur dalam Book IV Civil Code Article 1525 jo Article 1520. V. PETITUM 105. Bahwa berdasarkan uraian-uraian, dalil-dalil dan bukti-bukti yang akan disampaikan oleh Pemohon dalam persidangan, maka Pemohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: (1) Mengabulkan Permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya; (2) Menyatakan kata “permohonan” dalam Pasal 67 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 46 Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "permohonan yang bersifat inter- partes"; (3) Menyatakan kata “putusan” dalam Pasal 68 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”. (4) Menyatakan frasa “tidak dapat diajukan banding atau kasasi” dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dapat diajukan kasasi”. (5) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 2. Bukti P-2 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Tanjung Bersinar Cemerlang No. 06 tanggal 25 Agustus 2022, Notaris Ginar Mayangsoka, S.H., M.K. berikut Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. 47 AHU-AH.01.09-0048102 tanggal 26 Agustus 2022 dan Data Perseroan dari Dirjen Administrasi Hukum Umum. 3. Bukti P-3A : Fotokopi Akta Pendirian PT. Tanjung Bersinar Cemerlang No. 5 tanggal 28 Juli 1999 Notaris Irene Ratnaningsih Handoko, S.H. berikut Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusan No. C-20028 HT.01.01.TH.99 tanggal 14 Desember 1999. 4. Bukti P-3B : Fotokopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Luar Biasa PT. Tanjung Bersinar Cemerlang No. 09 tanggal 16 Mei 2008 yang dibuat oleh Irene Ratnaningsih Handoko, S.H., Notaris di Bandung tentang penyesuaian anggaran dasar PT. Tanjung Bersinar Cemerlang dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, akta mana telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU- 37404.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 01 Juli 2008. 5. Bukti P-3C : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 04 tanggal 09 September 2019 yang dibuat di hadapan Ginar Mayangsoka, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bandung yang telah mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU- 0069862.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 16 September 2019. 6. Bukti P-4 : Bukti Perkara Arbitrase Yang Sedang Dihadapi Pemohon di Singapore International Arbitration Centre (SIAC) Singapura. 7. Bukti P-5A : Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 tentang Mengesahkan "Convention On The Recognition And Enforcement Of Foreign Arbital Awards". 8. Bukti P-5B : Convention On The Recognition And Enforcement Of Foreign Arbital Awards 1958. 9. Bukti P-5C : Konvensi Mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. 10. Bukti P-6 : Contoh “Penetapan Eksekuatur” yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memberikan eksekuatur terhadap Putusan Arbitrase Internasional. 11. Bukti P-7 : Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase. 48 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872, selanjutnya disebut UU 30/1999) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang 49 terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 50 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dalam perkara a quo sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah kata "permohonan" dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), kata "putusan" dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2), serta frasa "tidak dapat diajukan banding atau kasasi" dalam Pasal 68 ayat (1) UU 30/1999, yang rumusannya masing-masing adalah sebagai berikut: Pasal 67 (1) Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2) Penyampaian berkas permohonan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan: a. lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia; b. lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia; dan c. keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional. Pasal 68 (1) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi. (2) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional, dapat diajukan kasasi. 2. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; 51 3. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya sebagai badan hukum privat berbentuk perseroan terbatas yaitu PT. Tanjung Bersinar Cemerlang, yang bergerak dalam bidang perdagangan batubara; 4. Bahwa Pemohon dalam pengajuan permohonan a quo diwakili oleh Eric Kurniadi selaku Direktur Utama. Menurut Pemohon, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf a Anggaran Dasar PT. Tanjung Bersinar Cemerlang yang menyebutkan bahwa "Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan". 5. Bahwa menurut Pemohon, dalam menjalankan kegiatan usahanya banyak membuat kontrak baik kontrak pembelian maupun kontrak penjualan batubara dengan perusahaan-perusahaan lain baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam hal pihak mitra dagang dari Pemohon adalah pihak luar negeri, maka dipilih lembaga arbitrase di luar negeri seperti Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”) atau International Chamber of Commerce (“ICC”); 6. Bahwa menurut Pemohon, kata “permohonan” dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/1999 mengakibatkan Pemohon sebagai termohon eksekuatur tidak dipanggil untuk didengar keterangannya dan pemeriksaan terhadap “permohonan” eksekuatur tersebut tidak dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum. 7. Bahwa menurut Pemohon, kata “putusan” dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/1999 dimaknai oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat sebagai “penetapan” sehingga akibatnya baik pemberian eksekuatur maupun penolakan eksekuatur tidak dilakukan dengan suatu “putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”. 8. Bahwa menurut Pemohon, dirinya sebagai calon termohon eksekuatur dirugikan dan juga diperlakukan secara diskriminatif dengan berlakunya frasa “tidak dapat diajukan banding atau kasasi” dalam Pasal 68 ayat (1) UU 30/1999 karena jika permohonan eksekuatur dikabulkan maka Pemohon sebagai termohon eksekuatur tidak memiliki hak untuk mengajukan banding atau kasasi, namun sebaliknya apabila permohonan eksekuatur ditolak, maka pemohon eksekuatur dapat mengajukan kasasi. Bahwa setelah Mahkamah membaca permohonan Pemohon dan memeriksa bukti yang diajukan oleh Pemohon, berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon 52 dalam mengajukan permohonan a quo adalah sebagai badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT.) Tanjung Bersinar Cemerlang yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Tanjung Bersinar Cemerlang Nomor 5 tanggal 28 Juli 1999 yang dibuat di hadapan Notaris Irene Ratnaningsih Handoko, S.H., di Bandung yang kemudian disahkan sebagai badan hukum perseroan terbatas oleh Menteri Kehakiman sebagaimana Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-20028 HT.01.01.TH.99 tanggal 14 Desember 1999 [vide Bukti PT-3A]. Dalam perkara a quo, Pemohon diwakili oleh Eric Kurniadi selaku Direktur Utama yang masa jabatannya 24 Agustus 2022 sampai dengan 23 Agustus 2027 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT Tanjung Bersinar Cemerlang Nomor 06 tanggal 25 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Ginar Mayangsoka, S.H., M.Kn, di Bandung, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Nomor AHU-AH.01.09-0048102 bertanggal 26 Agustus 2022 [vide Bukti P-2]. Berkaitan dengan hal tersebut, ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan dalam hal anggota direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi. Demikian pula ketentuan dalam Anggaran Dasar PT. Tanjung Bersinar Cemerlang yaitu pada Pasal 12 angka 1 dan angka 3 menyebutkan bahwa Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan, dan Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan [vide Bukti P-3b]. Dengan demikian, Mahkamah menilai bahwa Eric Kurniadi selaku Direktur Utama dapat mewakili PT. Tanjung Bersinar Cemerlang untuk mengajukan permohonan a quo. Selanjutnya, berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon sebagai badan hukum telah dapat menjelaskan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang- undang yang dimohonkan pengujian, di mana anggapan kerugian yang dimaksudkan timbul karena adanya kausalitas (causal verband) antara norma yang dimohonkan pengujian, yaitu Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/1999, dan kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual 53 atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dialami oleh Pemohon. Sebab, Pemohon adalah perusahaan yang terlibat sengketa dengan perusahaan dari luar negeri dan penyelesaiannya melalui arbitrase international. Sehingga, apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/1999 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/1999, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut Pemohon, kata “permohonan” dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/1999 yang tidak ditafsirkan sebagai “permohonan yang bersifat inter partes” menyebabkan Pemohon sebagai termohon eksekuatur tidak dipanggil untuk didengar keterangannya. Selain itu, pemeriksaan terhadap “permohonan” eksekuatur tersebut tidak dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum sebelum “permohonan” eksekuatur dimaksud dikabulkan atau ditolak. 2. Bahwa menurut Pemohon, penafsiran kata “permohonan” dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/1999 yang dimaknai “permohonan yang bersifat inter partes” bukanlah hal baru karena telah digunakan dalam UU 30/1999 itu sendiri yaitu dalam Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 UU 30/1999. 3. Bahwa menurut Pemohon, akibat Ketua PN Jakarta Pusat juga tidak menafsirkan atau memaknai kata “putusan” dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat 54 (2) UU 30/1999 sebagai “putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum” melainkan memaknainya sebagai “penetapan” maka menyebabkan pemberian eksekuatur maupun penolakan eksekuatur tidak dilakukan dengan suatu “putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”. 4. Bahwa menurut Pemohon, praktik tersebut tetap tidak berubah dengan berlakunya Perma 3/2023, meskipun produk eksekuatur bukan lagi “penetapan” tetapi “putusan” namun “putusan” tersebut bukan “putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”. 5. Bahwa menurut Pemohon, pengaturan dalam proses pengakuan Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/1999 adalah sudah jelas yaitu pemberian atau penolakan eksekuatur adalah dengan “putusan”, bukan dengan “penetapan”. Selain itu, menurut Pemohon, kata “putusan” dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/1999 adalah kata yang sudah lazim digunakan di pengadilan, namun justru Ketua PN Jakarta Pusat telah membuat aturan sendiri dengan memaknai kata “putusan” dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/1999 sebagai “penetapan”. 6. Bahwa menurut Pemohon, dengan membuat "penetapan" maka berarti telah menempatkan termohon eksekuatur tidak dalam posisi yang seimbang dengan pemohon, sehingga mengabaikan hak-hak termohon eksekuatur untuk mendapatkan persamaan kedudukan di muka hukum. 7. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 68 ayat (1) UU 30/1999 sepanjang frasa “tidak dapat diajukan banding atau kasasi” menimbulkan diskriminatif karena jika permohonan eksekuatur dikabulkan maka Pemohon sebagai termohon eksekuatur tidak memiliki hak untuk mengajukan banding atau kasasi, namun sebaliknya apabila permohonan eksekuatur ditolak, maka pemohon eksekuatur dapat mengajukan kasasi. 8. Bahwa menurut Pemohon, dalam perkara konkret yang akan dihadapi Pemohon, apabila kemudian Pemohon kalah di arbitrase internasional SIAC dan pihak lawan mengajukan permohonan eksekuatur atas Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia dan eksekuatur tersebut diberikan oleh PN Jakarta Pusat maka Pemohon (sebagai termohon eksekuatur) tidak dapat mengajukan upaya hukum apa pun. Namun sebaliknya, apabila permohonan eksekuatur ditolak oleh PN Jakarta Pusat, maka pemohon eksekuatur berhak untuk 55 mengajukan kasasi. Ketidaksamaan dalam upaya hukum yang diberikan oleh Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/1999 terhadap pemohon eksekuatur dan termohon eksekuatur merupakan tindakan diskriminatif. 9. Bahwa menurut Pemohon, masalah “eksekuatur” atau “pengakuan” atas Putusan Arbitarse Internasional berbeda dengan “eksekusi” atas Putusan Arbitrase Internasional. Pemberian “eksekuatur” atau “pengakuan” merupakan kondisi prasyarat (condition precedent) dari eksekusi. Agar Putusan Arbitrase Internasional dapat dieksekusi di wilayah Republik Indonesia, maka Putusan Arbitrase Internasional harus memperoleh “eksekuatur” terlebih dahulu. Tanpa adanya “eksekuatur”, maka Putusan Arbitrase Internasional tidak dapat dieksekusi di Indonesia. 10. Bahwa menurut Pemohon, sebelum Indonesia memiliki undang-undang khusus tentang arbitrase komersial, Indonesia bahkan telah mengesahkan “Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards” atau “Konvensi Mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing” atau disingkat “Konvensi New York 1958” dengan menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981 tanggal 5 Agustus 1981 (Keppres 34/1981). Dengan berlakunya Konvensi New York 1958 di Indonesia, maka putusan arbitrase asing (foreign arbitral award) atau putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar wilayah hukum Republik Indonesia pada prinsipnya dapat diakui (recognized) di wilayah hukum Republik Indonesia. 11. Bahwa menurut Pemohon, apabila Permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah, maka Mahkamah telah mengembalikan marwah mekanisme pemeriksaan dan pemberian eksekuatur sesuai dengan Konvensi New York 1958. Di mana, dalam proses pengakuan (recognition) atau pemberian eksekuatur atas Putusan Arbitrase Internasional diakui adanya hak termohon eksekuatur untuk menolak permohonan eksekuatur dengan alasan-alasan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Artikel V angka 1 Konvensi New York 1958. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon dalam Petitum memohon kepada Mahkamah agar menyatakan sebagai berikut: 56 1) Menyatakan kata “permohonan” dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "permohonan yang bersifat inter partes"; 2) Menyatakan kata “putusan” dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”. 3) Menyatakan frasa “tidak dapat diajukan banding atau kasasi” dalam Pasal 68 ayat (1) UU 30/1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dapat diajukan kasasi”. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa sebelum menilai konstitusionalitas Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/1999 yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat diajukan kembali. Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. 57 Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Bahwa pengujian norma Pasal 67 ayat (1) UU 30/1999 pernah dimohonkan pengujian dan telah diputus Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 10 Desember 2015 dengan amar putusan tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Sementara itu, terhadap pengujian norma Pasal 67 ayat (2) UU 30/1999 pernah dimohonkan pengujian dan telah diputus Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 Februari 2024 dengan amar putusan tidak dapat diterima karena permohonan tidak jelas atau kabur. Adapun dalam permohonan a quo, yang dimohonkan Pemohon adalah pengujian Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/1999 terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, meskipun terdapat pasal yang diujikan sama yakni Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), namun permohonan a quo juga menguji Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/1999. Apalagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XXII/2024, Mahkamah belum mempertimbangkan pokok permohonan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/1999. Oleh karena itu, terlepas terbukti atau tidaknya secara substansial permohonan a quo, secara formal permohonan a quo berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, dapat diajukan kembali. [3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo secara formal dapat diajukan kembali, maka setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, dan mempertimbangkan argumentasi Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. 58 [3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.12.1] Bahwa arbitrase berasal dari bahasa Latin yaitu arbitrare yang artinya untuk memutuskan (to decide). Secara doktriner, pengertian arbitrase adalah menyelesaikan suatu perkara berdasarkan kebijaksanaan atau cara damai oleh arbiter atau wasit. Penyelesaian perkara secara damai oleh arbiter terjadi karena para pihak secara sukarela menyerahkan penyelesaian sengketa kepada pihak ketiga yang netral, yaitu individu atau lembaga arbitrase tidak tetap (ad hoc). Dalam arbitrase, para pihak yang bersengketa harus membuat perjanjian arbitrase secara tertulis. Perjanjian arbitrase berupa perjanjian penyelesaian sengketa melalui arbitrase tersendiri atau dapat berupa klausul arbitrase dalam suatu perjanjian. Perjanjian penyelesaian sengketa melalui arbitrase inilah pada hakikatnya yang mendasari dan mengikatkan diri kedua belah pihak secara sadar untuk tunduk dan patuh pada putusan arbitrase tanpa melalui penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Artinya, alih-alih memilih proses peradilan, para pihak yang bersengketa atau berselisih secara sadar sepakat untuk memilih arbiter sebagai pihak ketiga yang netral/imparsial untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di kemudian hari. Keberadaan arbitrase dinilai sebagai alternatif penyelesaian sengketa selain proses peradilan di mana seiring dengan perkembangan globalisasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan pun tidak jarang menjadi pilihan masyarakat, seperti persoalan bisnis dan perdagangan. Adapun menurut UU 30/1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa [vide Pasal 1 angka 1 UU 30/1999]. Sementara itu, menurut undang-undang kekuasaan kehakiman, arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa [vide Pasal 59 ayat (1) UU 48/2009]. Arbitrase memiliki beberapa kelebihan sebagai alternatif penyelesaian sengketa yaitu prosedurnya yang sederhana, cepat, serta fleksibel dalam menyelesaikan sengketa antar pihak. Selain itu, kerahasiaan data dan aset para pihak juga lebih terjamin dalam arbitrase. Apalagi bagi kalangan bisnis, penyelesaian dengan jalur arbitrase lebih menguntungkan karena hubungan kerja 59 sama antar pihak tetap dapat terjalin pasca-penyelesaian sengketa, hal tersebut karena sifat arbitrase yang prosesnya lebih “elegan”, serta senantiasa mengupayakan tercapainya “win-win solution”. Berbeda halnya dengan penyelesaian sengketa di pengadilan yang cenderung mencari siapa yang salah dan siapa yang benar ketika tidak tercapai kesepakatan perdamaian melalui mediasi, sehingga hasilnya justru dapat merenggangkan hubungan bisnis di antara para pihak tersebut di kemudian hari. Selain itu, arbitrase memiliki asas kesepakatan (konsensual) yakni sepakatnya para pihak untuk menyelesaikan perselisihannya melalui pihak ketiga atau di luar pengadilan, serta asas musyawarah yakni setiap perselisihan diupayakan penyelesaiannya secara musyawarah melalui seorang atau lebih arbiter. Sifat bijaksana, damai, dan imparsial dari arbiter dimaksud, menjadikan arbitrase sebagai pilihan penyelesaian sengketa yang seringkali digunakan sebagai klausula khusus yang dimuat dalam perjanjian pada hubungan kerja sama atau kontrak bisnis, perdagangan, industri, ataupun keuangan oleh antara perseorangan ataupun perusahaan dalam menjalankan usahanya, baik oleh sesama perseorangan ataupun perusahaan dalam negeri maupun lintas negara. Jika terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, maka penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak. [3.12.2] Bahwa putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia sebagai suatu putusan arbitrase internasional [vide Pasal 1 angka 9 UU 30/1999 sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 3 Januari 2025]. Artinya, putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dihasilkan dari proses arbitrase antara pihak-pihak yang berada di negara yang berbeda. Proses arbitrase internasional dilakukan untuk menyelesaikan sengketa komersial atau investasi yang melibatkan pihak domestik dengan pihak asing, sehingga dapat dilakukan di lembaga arbitrase internasional seperti International Chamber of Commerce (ICC), London Court of International Arbitration (LCIA), atau Singapore International Arbitration Centre (SIAC). 60 Putusan arbitrase internasional bersifat final dan mengikat (final and binding), namun pelaksanaannya bergantung pada prinsip pengakuan dan pelaksanaan yang diatur dalam Konvensi New York 1958 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keppres 34/1981. Berdasarkan Konvensi tersebut, negara-negara yang menjadi pihak konvensi, termasuk Indonesia, diwajibkan untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional dengan syarat-syarat tertentu, seperti tidak bertentangan dengan kompetensi lembaga arbitrase dan/atau ketertiban umum di negara tersebut. Di Indonesia, pelaksanaan putusan arbitrase internasional diatur dalam Pasal 65 hingga Pasal 69 UU 30/1999. Untuk diakui dan dilaksanakan, putusan arbitrase internasional harus melalui proses pengakuan (eksekuatur) di PN Jakarta Pusat. Pihak yang memenangkan arbitrase (pemohon eksekuatur) harus mengajukan permohonan eksekuatur atau pengesahan untuk pelaksanaan putusan arbitrase internasional di PN Jakarta Pusat. Namun, khusus apabila putusan arbitrase internasional yang menyangkut negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, maka hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekuatur dari Mahkamah Agung RI yang selanjutnya dilimpahkan kepada PN Jakarta Pusat. Eksekuatur merupakan izin dari pengadilan agar putusan arbitrase dapat dijalankan di wilayah hukum Republik Indonesia. Selanjutnya, pengadilan akan memeriksa permohonan tersebut untuk memastikan bahwa putusan arbitrase tidak bertentangan dengan kompetensi lembaga arbitrase dan/atau ketertiban umum. Pemeriksaan ini meliputi keabsahan arbitrase dan kepatuhan pada prosedur. Jika pengadilan menyetujui permohonan tersebut, pengadilan akan mengeluarkan surat eksekuatur, yang mengesahkan bahwa putusan arbitrase tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia. Secara umum, pihak yang mengajukan permohonan eksekusi putusan arbitrase internasional bertanggung jawab untuk mengajukan permohonan eksekuatur di pengadilan yang diberi wewenang untuk memberikan pengakuan serta melaksanakan eksekusi. Selanjutnya, setelah putusan arbitrase diakui dan surat eksekuatur dikeluarkan, putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan eksekusi, seperti penyitaan atau pelaksanaan perintah pembayaran, oleh lembaga eksekusi yang ditunjuk oleh pengadilan, yaitu juru sita atau pihak berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses ini dilakukan layaknya 61 eksekusi putusan pengadilan. Dengan demikian, setelah mengeluarkan eksekuatur, pengadilan akan menjadi pihak yang memfasilitasi pelaksanaan putusan arbitrase internasional tersebut di negara tempat permohonan diajukan. Adapun berkaitan dengan substansi sengketa atau pokok perkara arbitrase, Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase [vide Pasal 3 UU 30/1999]. Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka [vide Pasal 4 ayat (1) UU 30/1999]. Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang- undang [vide Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/1999]. [3.13] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/1999, yang menurut Pemohon telah melanggar prinsip negara hukum, melanggar prinsip kepastian hukum dan persamaan kedudukan di hadapan hukum, serta menimbulkan diskriminasi, sebagai berikut. [3.13.1] Bahwa Pemohon mendalilkan kata “permohonan” dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/1999 seharusnya dimaknai sebagai “permohonan yang bersifat inter partes” agar termohon eksekuatur dipanggil untuk didengar keterangannya di dalam sidang. Terhadap dalil Pemohon tersebut, sebagaimana Mahkamah telah uraikan pada pertimbangan hukum pada Paragraf [3.12] di atas, bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa keperdataan di luar peradilan umum dengan memilih arbiter sebagai pihak ketiga yang netral/imparsial untuk menyelesaikan sengketa para pihak. Arbitrase didasarkan pada perjanjian keperdataan seperti hubungan dalam bidang bisnis, perdagangan, industri, ataupun keuangan, yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Perjanjian 62 tersebut dibuat oleh para pihak di mana substansi dan hal-hal yang hendak diatur dalam isi perjanjian tersebut adalah tergantung pada kesepakatan para pihak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak (freedom of contract). Artinya, ketika para pihak telah membuat kesepakatan dalam perjanjian yang menyepakati akan memilih arbitrase sebagai jalan penyelesaian yang akan ditempuh seandainya terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, maka sudah seharusnya para pihak menundukkan diri dan patuh pada hasil putusan arbitrase sebagaimana yang tertulis dan termuat dalam isi perjanjian. Terlebih, ihwal tersebut sejalan dengan asas universal yang berlaku dalam perjanjian/kontrak internasional yaitu asas “pacta sunt servanda” yang berarti setiap kesepakatan harus dipatuhi atau perjanjian harus ditepati (agreements must be kept). Oleh karenanya, perjanjian yang dibuat secara sadar tanpa paksaan dan tidak melanggar norma sosial atau ketertiban umum serta dilakukan atas dasar kebebasan berkontrak maka perjanjian atau kontrak tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Asas-asas tersebut dalam sistem hukum Indonesia juga diatur dan dimuat dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Di Indonesia, putusan arbitrase internasional harus melalui proses pengakuan (eksekuatur) di PN Jakarta Pusat untuk dapat diakui dan dilaksanakan [vide Pasal 67 UU 30/1999]. Pihak yang memenangkan arbitrase harus mengajukan permohonan eksekuatur atau pengesahan untuk pelaksanaan putusan arbitrase internasional di PN Jakarta Pusat. Eksekuatur merupakan izin dari pengadilan agar putusan arbitrase dapat dijalankan di Indonesia. Selanjutnya, PN Jakarta Pusat akan memeriksa permohonan tersebut untuk memastikan bahwa putusan arbitrase tidak bertentangan dengan kompetensi lembaga arbitrase dan/atau ketertiban umum di Indonesia. Pengadilan tidak mengundang pihak termohon eksekuatur untuk hadir dalam proses di pengadilan sebagaimana layaknya persidangan pada perkara yang bersifat inter partes, karena pada dasarnya proses sengketa antar pihak telah selesai dengan adanya putusan arbitrase internasional yang ditunjuk para pihak sesuai perjanjian yang telah mereka sepakati sebelumnya. Karenanya, dalam arbitrase, putusan yang dihasilkan sudah bersifat final dan mengikat (final and 63 binding) bagi para pihak, sesuai dengan perjanjian arbitrase. Apabila permohonan eksekuatur tersebut dimaknai sebagai permohonan yang bersifat inter partes sebagaimana dalil Pemohon, maka hal tersebut memosisikannya sebagai sengketa baru antar-pihak terhadap hal yang sama, padahal sebagaimana perjanjian para pihak telah disepakati bahwa arbitrase dipilih sebagai cara penyelesaian sengketa para pihak. Keinginan demikian justru akan menghilangkan prinsip putusan arbitrase itu sendiri yang bersifat final dan mengikat (final and binding). Karenanya, putusan arbitrase internasional tersebut telah dianggap selesai dan menjadi putusan akhir yang tidak dapat diganggu gugat (inviolable) oleh para pihak, sehingga tidak diperlukan proses sengketa tambahan yang melibatkan kedua belah pihak di pengadilan. Apalagi, proses eksekuatur di PN Jakarta Pusat sebenarnya adalah permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang bersifat administratif dan tentu saja diajukan dalam bentuk permohonan oleh pemohon eksekuatur dalam hal termohon eksekuatur tidak secara sukarela melaksanakan kewajibannya berdasarkan putusan arbitrase. Dalam hal ini, pengadilan tidak meninjau kembali substansi sengketa atau materi dari putusan arbitrase itu sendiri. Adapun hal-hal yang diperiksa oleh pengadilan dalam kaitannya dengan putusan arbitrase adalah aspek kelengkapan formal, keabsahan dokumen, serta memastikan putusan arbitrase tidak bertentangan dengan kompetensi lembaga arbitrase dan/atau ketertiban umum. Oleh karena itu, tidak ada kebutuhan dan relevansi untuk mengundang termohon eksekuatur dalam proses ini. Adapun terkait dengan pemanggilan termohon eksekuatur, hal tersebut akan dilakukan pemberian teguran (aanmaning) agar termohon eksekuatur melaksanakan putusan arbitrase dimaksud sebelum dilakukan eksekusi secara paksa. Jika permohonan eksekuatur dilaksanakan secara inter partes, maka proses yang berlangsung di pengadilan menjadi tidak praktis, berlarut-larut, dan prosesnya menjadi lebih panjang, padahal putusan arbitrase internasional sudah diputuskan dan bersifat final. Oleh karena itu, permohonan eksekuatur yang dilaksanakan secara inter partes tidak sejalan dan bertentangan dengan hakikat dan tujuan dibentuknya arbitrase itu sendiri, yaitu menyelesaikan sengketa secara cepat, praktis, dan adil di luar jalur pengadilan. Dengan demikian, tidak adanya keharusan inter partes dalam proses permohonan eksekuatur adalah agar sejalan dengan efektivitas, efisiensi, dan finalitas dari arbitrase itu sendiri, serta sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang dianut dalam 64 arbitrase internasional. Terlebih, tata cara pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase dilaksanakan dengan menggunakan hukum acara perdata yang bersifat umum [vide Pasal 69 ayat (3) UU 30/1999]. Selain itu, permohonan eksekuatur yang tidak bersifat inter partes justru memberi kepastian hukum kepada para pihak khususnya yang telah menyelesaikan atau menyepakati perselisihan melalui arbitrase internasional. Menurut Mahkamah, dengan tidak dipanggilnya para pihak untuk didengar keterangannya dalam persidangan tidak menjadikan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/1999 a quo bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan ketentuan dimaksud telah memberikan kepastian hukum yang adil. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan kata “permohonan” dalam norma Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “permohonan yang bersifat inter partes” adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13.2] Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan kata “putusan” dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/1999 yang ditafsirkan sebagai “penetapan” menyebabkan pemberian maupun penolakan eksekuatur tidak dilakukan dengan suatu “putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat, salah satu prinsip yang terpenting dalam sistem arbitrase adalah prinsip kerahasiaan sehingga proses arbitrase in toto dilaksanakan dengan menjaga kerahasiaan, baik terkait sengketa, prosedur, maupun hasil putusan. Ihwal dimaksud, memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan masalah mereka tanpa mengungkapkan informasi yang mungkin sensitif atau berdampak pada reputasi para pihak, termasuk dampak terhadap hubungan kerjasama antarpihak di kemudian hari. Di samping itu, sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, arbitrase pada dasarnya memiliki fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan dengan pengadilan. Para pihak dalam arbitrase memiliki kebebasan untuk mengatur bagaimana proses tersebut berjalan, termasuk apakah putusan tersebut akan diumumkan kepada publik atau tidak. Hal tersebut memungkinkan para pihak untuk menjaga privasi dan menghindari dampak dari publikasi putusan yang mungkin memengaruhi hubungan bisnis atau reputasi kedua belah pihak. Karena itu, tidak seperti forum peradilan yang umumnya diadakan di hadapan publik, arbitrase dirancang untuk menjadi forum yang lebih tertutup dan tidak terbuka untuk umum. Dengan tidak mengumumkan putusan dalam sidang 65 terbuka, hal tersebut untuk melindungi kepentingan bisnis dan informasi sensitif yang sering kali menjadi bagian dari sengketa internasional. Banyak dari sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase melibatkan data atau informasi bisnis yang krusial dan sensitif namun dapat merugikan pihak yang terdampak jika dipublikasikan. Apalagi, proses eksekuatur di pengadilan pada dasarnya bersifat administratif sehingga pengadilan tidak meninjau kembali substansi sengketa atau materi dari putusan arbitrase itu sendiri. Adapun hal-hal yang diperiksa oleh pengadilan dalam kaitannya dengan putusan arbitrase adalah aspek kelengkapan formal, keabsahan dokumen, dan apakah putusan tersebut bertentangan dengan kompetensi lembaga arbitrase dan/atau ketertiban umum di negara tersebut. Pengadilan harus tetap turut menjaga kerahasian dan privasi para pihak yang termuat dalam putusan arbitrase internasional. Berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan pengucapan putusan terhadap permohonan eksekuatur tidak dilakukan dengan suatu putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 66 huruf d UU 30/1999 mengatur bahwa pelaksanaan putusan arbitrase internasional terlebih dahulu harus dimohonkan eksekuatur kepada ketua PN Jakarta Pusat. Terhadap hal tersebut, bilamana permohonan eksekuatur ditolak akan dikeluarkan dalam bentuk/produk hukum berupa putusan. Dalam hal ini, pilihan pada produk hukum berupa putusan disebabkan Ketua PN Jakarta Pusat secara ex officio memiliki kewenangan untuk menilai secara yuridiksi bahwa berkaitan dengan putusan arbitrase internasional dimaksud melanggar kompetensi lembaga arbitrase dan/atau ketertiban umum [vide Artikel V angka 2 huruf a dan huruf b Konvensi New York 1958; dan Pasal 66 huruf a, huruf b, dan huruf c UU 30/1999]. Artinya, produk hukum berupa putusan yang dikeluarkan oleh Ketua PN Jakarta Pusat adalah sudah tepat, karena produk putusan Ketua PN Jakarta Pusat dimaksud merupakan tindakan yudisial yang tidak mengakui dan melaksanakan suatu putusan arbitrase internasional [vide Pasal 68 ayat (2) UU 30/1999]. Dengan demikian, karena putusan Ketua PN Jakarta Pusat masih dalam konteks proses permohonan eksekusi putusan arbitrase internasional sehingga tidak diperlukan kehadiran para pihak sebagaimana layaknya dalam proses persidangan yang bersifat inter partes. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan kata “putusan” dalam norma Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) UU 66 30/1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”, menurut Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13.3] Bahwa selain itu, Pemohon juga mendalilkan Pasal 68 ayat (1) UU 30/1999 sepanjang frasa “tidak dapat diajukan banding atau kasasi” menimbulkan diskriminasi karena hanya pemohon eksekuatur yang dapat mengajukan kasasi jika permohonan eksekuatur ditolak, sedangkan jika permohonan eksekuatur dikabulkan maka termohon eksekuatur tidak memiliki hak untuk mengajukan banding atau kasasi. Terhadap dalil Pemohon tersebut, maka menurut Mahkamah, penting untuk memahami kembali sifat final dan mengikatnya putusan arbitrase internasional. Secara doktriner, sifat final dan mengikat dari putusan arbitrase internasional didasarkan pada beberapa prinsip dasar yang mencerminkan tujuan dari dibentuknya arbitrase itu sendiri, yaitu antara lain: (i) Aspek terkait otonomi para pihak, yaitu dalam arbitrase, para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk memilih arbiter, hukum yang berlaku, serta tempat arbitrase, untuk kemudian para pihak secara sukarela menyetujui putusan arbitrase sebagai penyelesaian akhir yang tidak dapat diganggu gugat; (ii) Aspek efisiensi dan kepastian hukum, yaitu arbitrase internasional bertujuan untuk menyediakan jalur penyelesaian sengketa yang cepat dan pasti, sehingga jika putusan arbitrase tidak bersifat final, sengketa dapat berlangsung berlarut-larut dan menghambat para pihak untuk fokus kembali pada kegiatan ekonomi atau bisnis mereka; (iii) Aspek kebebasan dari intervensi yudisial, yaitu arbitrase bersifat independen dari pengadilan dan memberi ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa menurut tata cara hukum privat melalui arbitrase sebagai alternatif litigasi yang putusannya dihormati dan diakui oleh pengadilan nasional di berbagai negara. (iv) Aspek kepatuhan pada perjanjian, yaitu dengan menandatangani perjanjian arbitrase, para pihak pada dasarnya sepakat dan berkomitmen untuk menerima hasil dari proses arbitrase, apapun putusan yang dihasilkan sebagai konsekuensi dari kesepakatan awal mereka. (v) Aspek ketertiban perdagangan internasional, yaitu putusan arbitrase mendukung stabilitas hubungan perdagangan dan bisnis internasional dengan mencegah sengketa berlarut-larut yang berpotensi merusak kepercayaan dan kerja sama antarnegara, antarperusahaan atau bahkan antarpelaku-usaha; (vi) Aspek efektivitas eksekusi, 67 yaitu putusan arbitrase yang final dan mengikat memberikan efektivitas dan kepastian hukum yang adil bagi negara dan lembaga peradilan untuk mengakui dan menghormati pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase tanpa perlu meninjau ulang substansi putusan sehingga membantu mewujudkan efisiensi dalam pelaksanaan putusan lintas negara. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan arbitrase internasional memiliki sifat final dan mengikat bagi para pihak yang memilih penyelesaian sengketa melalui lembaga aribtrase internasional. Ketika suatu perjanjian/kontrak bisnis telah menyepakati arbitrase internasional sebagai jalan penyelesaian sengketa para pihak, maka kepatuhan terhadap proses dan hasil atau putusan arbitrase merupakan wujud kepatuhan dan komitmen para pihak terhadap perjanjian kerjasama yang telah mereka buat sebelumnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya pula dipahami bahwa eksekuatur merupakan prosedur lanjutan yang tidak terpisahkan untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional di negara tertentu. Artinya, para pihak tidak boleh menghalangi sifat final dan mengikat putusan arbitrase internasional yang oleh pengadilan nasional melalui putusannya mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional. Oleh karena itu, ketika terdapat permohonan eksekutorial yang diajukan oleh Pemohon eksekuatur, maka pengadilan nasional tidak dapat menilai kembali pokok sengketa atau substansi dari putusan arbitrase internasional dimaksud. Ihwal tersebut, sejalan dengan prinsip non-intervensi pengadilan terhadap arbitrase yang dalam sistem hukum internasional dan banyak dipraktikkan di berbagai negara, termasuk Indonesia, mengharuskan pengadilan nasional untuk tidak campur tangan dalam proses arbitrase dan sebatas menjalankan fungsi untuk mengakui dan melaksanakan/menegakkan putusan arbitrase. Dalam konteks ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, lembaga peradilan yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat [vide Pasal 65 UU 30/1999] Selanjutnya, menurut Pasal 66 UU 30/1999, putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat yaitu: a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik 68 secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional; b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan; c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum; d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekuatur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera PN Jakarta Pusat [vide Pasal 67 ayat (1) UU 30/1999]. Sebagai bentuk penghormatan konvensi internasional yang berlaku, maka penyampaian berkas permohonan pelaksanaan tersebut, antara lain, harus disertai dengan keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional [vide Pasal 67 ayat (2) huruf c UU 30/1999]. Adapun terhadap putusan Ketua PN Jakarta Pusat yang mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi [vide Pasal 68 ayat (1) UU 30/1999]. Sedangkan terhadap putusan Ketua PN Jakarta Pusat yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional, dapat diajukan kasasi [vide Pasal 68 ayat (2) UU 30/1999]. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa putusan Ketua PN Jakarta Pusat atau pengadilan yang berwenang apabila mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi, karena ketika pengadilan menyatakan mengakui dan melaksanakan suatu putusan arbitrase internasional, maka hal tersebut berarti pengadilan memberikan eksekuatur sebagai bentuk penerimaan atas isi putusan arbitrase internasional yang telah menyelesaikan sengketa para pihak. Sedangkan, ketika pengadilan menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu putusan arbitrase internasional, hal 69 tersebut dapat diajukan kasasi karena pada dasarnya pemohon eksekuatur akan dirugikan ketika pengadilan tidak mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional. Sebab, jika tidak disediakan upaya hukum kasasi, maka putusan penolakan oleh Ketua PN Jakarta Pusat tidak dapat diuji kebenaran yuridisnya oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi, in casu Mahkamah Agung sebagai pengawas badan peradilan yang berada di bawahnya. Di samping itu, hal tersebut dapat berdampak pada tidak dapat dilaksanakannya putusan arbitrase internasional jika salah satu pihak ingkar janji (wanprestasi). Lebih lanjut berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan seharusnya termohon eksekuatur juga harus diberi hak untuk mengajukan upaya hukum kasasi jika permohonan eksekuatur dari pemohon eksekuatur dikabulkan, hal tersebut menurut Mahkamah justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, hakikat dari adanya permohonan eksekuatur diakibatkan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak yang dalam hal ini adalah termohon eksekuatur. Oleh karena itu, sesungguhnya jika termohon eksekuatur keberatan atas kesepakatan yang telah diputus oleh badan arbitrase internasional dengan alasan yang ditemukan setelah dijatuhkannya putusan arbitrase internasional, maka termohon eksekuatur dapat mengajukan pembatalan atas putusan arbitrase internasional dimaksud sebelum ada permohonan eksekuatur, bukan kemudian tidak melaksanakan kesepakatan putusan arbitrase internasional tersebut jika memang tidak menempuh upaya pembatalan dimaksud. Dengan demikian, jika termohon eksekuatur diberi kesempatan/hak untuk mengajukan upaya hukum kasasi jika permohonan eksekuatur dikabulkan, maka hal tersebut berpotensi membuka ruang untuk adanya sengketa baru atau lanjutan dan hal demikian jelas bertentangan dengan asas suatu perkara harus ada akhirnya (litis finiri oportet). Selain pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, terhadap permohonan eksekuatur yang dikabulkan, maka terhadap eksekusi atas putusan abitrase internasional dimaksud akan ditindaklanjuti dengan tata cara eksekusi yang merujuk/berpedoman pada hukum acara perdata yang berlaku pada umumnya [vide Pasal 69 ayat (3) UU 30/1999]. Oleh karena itu, jika atas proses eksekusi yang merupakan lanjutan dari rangkaian permohonan eksekuatur tersebut termohon eksekuatur yang pada akhirnya akan menjadi pihak termohon eksekusi maka termohon eksekusi (yang semula termohon eksekuatur) dapat mengajukan 70 perlawanan/bantahan yang merupakan wujud upaya hukum atas keberatan proses eksekusi yang dihadapinya sebagaimana hak yang disediakan oleh hukum acara perdata yang berlaku, yaitu perlawanan/bantahan sejak pada tingkat pertama di pengadilan negeri hingga kasasi di Mahkamah Agung. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan frasa “tidak dapat diajukan banding atau kasasi” dalam norma Pasal 68 ayat (1) UU 30/1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dapat diajukan kasasi” karena ketentuan tersebut menimbulkan diskriminasi ketika hanya pemohon eksekuatur yang dapat mengajukan kasasi jika permohonan eksekuatur ditolak, menurut Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat kata "permohonan" dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), kata "putusan" dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2), serta frasa "tidak dapat diajukan banding atau kasasi" dalam Pasal 68 ayat (1) UU 30/1999 telah ternyata tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta tidak bertentangan dengan prinsip bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.15] Menimbang bahwa hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 71 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tiga, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal tiga, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 09.17 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo 72 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Jefri Porkonanta Tarigan