131/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 131/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Mochamad Adhi Tiawarman, S.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Perum Grand Sukawana Blok M Nomor 23, RT 014/RW 002, Kelurahan/Desa Sukawana, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Oktober 2023, memberi kuasa kepada Muhammad Zen Al-Faqih, S.H.,S.S.,M.Si., Moh. Agung Wiyono, S.H.,M.H., dan Ragga Bimantara, S.H.,M.H., para Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat M.Z. Al-Faqih & Partners, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 590, Ruko B26, Metro Trade Center (MTC), Sekejati, Buah Batu, Kota Bandung, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 19 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 September 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Nomor 127/PUU/PAN.MK/AP3/09/2023 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 131/PUU-XXI/2023 pada tanggal 26 September 2023, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Oktober 2023 dan diterima di Mahkamah pada tanggal 24 Oktober 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076) (“UU 48/2009”) [Bukti P- 1] dan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) (“UU 7/2020”) [Bukti P-2] terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) [Bukti P-3] Selanjutnya Pemohon menguraikan mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum Pemohon, Alasan Permohonan (posita/fundamentum petendi), dan Petitum sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi (“MK”) merupakan Lembaga Negara yang berada di cabang kekuasaan kehakiman. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. 2. Bahwa MK menurut Jimly Asshiddiqie, yang pernah menjabat sebagai ketua MK, kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. MK bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggungjawab. Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, MK berperan sebagai penafsir agar 3 spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat (Cetak Biru, Membangun Mahkamah Konstitusi, sebagai institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya, Sekretariat Jenderal MKRI, Jakarta, 2004). 3. Bahwa MK menurut Maruarar Siahaan yang pernah menjabat sebagai hakim MK adalah otoritas akhir yang menafsirkan konstitusi melalui putusan MK yang bersifat mengikat atas pengujian Undang-Undang yang diajukan kepada MK (Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2005) [Bukti P-4). 4. Bahwa merujuk dan berdasarkan norma Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, MK memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, berikut norma hukum Pasal 24C ayat (1) UUD 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,…” 5. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) (“UU MK”), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, [Bukti P-5] MK dinyatakan berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang Undang terhadap UUD 1945. 6. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”) [Bukti P-6], MK 4 berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, berikut norma hukum Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 7. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kedudukan Peraturan Perundang-Undangan telah diatur secara hierarkis, bahwa UUD 1945 secara hierarkis kedudukannya lebih tinggi dari Undang-Undang. Mengacu pada asas yang berlaku, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Apabila terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji oleh MK melalui acara yang telah diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan. 8. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU 48/2009 MK dinyatakan berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. 9. Bahwa norma Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Berdasarkan norma a quo, MK memiliki kewajiban untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Pemohon. 10. Bahwa norma Pasal 20 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (“AB”) menyatakan bahwa hakim wajib mengadili berdasarkan Undang-Undang. Namun demikian hakim dijamin kebebasannya untuk menafsirkan hukum. Bahwa norma Pasal 20 AB a quo juga berlaku terhadap hakim konstitusi di MK. 11. Pemohon dalam permohonan a quo memohon kepada MK untuk melakukan pengujian Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 dan Pasal 15 ayat (2) UU 7/2020. 12. Adapun bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut 5 Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009. (1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. (2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya. (3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera. (4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat. (5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. (6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda. Pasal 15 ayat (2) UU 7/2020: “Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: a. warga negara Indonesia; b. berljazah doktor (strata tiga) dengan dasar sarjana (strata satu) yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum; c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia; 6 d. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun; e. mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban; f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; g. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung.” Batu Uji Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pelakuan yang sama di hadapan hukum”. 13. Bahwa hakim konstitusi terikat pada asas hukum yang berlaku universal yaitu asas nemo judex in causa sua yang artinya hakim tidak mengadili hal-hal yang terkait dengan dirinya sendiri, namun MK telah memiliki pendirian bahwa MK dapat menyimpangi asas hukum a quo sebagaimana terdapat di dalam pertimbangan MK dalam Putusan MK Nomor 121/PUU-XX/2022 pada halaman 147 [Bukti P-7]. Alasan-alasan MK adalah sebagai berikut; a. MK adalah satu-satunya lembaga negara yang diberikan wewenang oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 untuk mengadili Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Selain MK tidak ada forum lain yang memiliki wewenang mengadili permohonan Pengujian Udang-Undang terhadap UUD 1945. b. MK tidak boleh menolak mengadili permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan kepada MK dengan alasan tidak ada atau tidak jelas mengenai hukumnya, c. MK dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 memiliki kepentingan konstitusional berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan, bukan semata-mata kepentingan lembaga Mahkamah Konstitusi. Berikut pendirian MK dalam Putusan MK Nomor 121/PUU-XX/2022 [3.15.4] Bahwa berkenaan dengan isu konstitusionalitas yang didalilkan para Pemohon, Mahkamah dapat memahami adanya keterkaitan antara 7 Mahkamah dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon. Meskipun dalam permohonan a quo tidak berkaitan langsung dengan kepentingan hakim Konstitusi namun secara kelembagaan, keberadaan kepaniteraan merupakan unsur penting dan berkelindan dengan tugas dan wewenang hakim konstitusi dalam menjalankan fungsi yudisial. Oleh karena itu, apabila hal demikian dikaitkan dengan prinsip universal dalam dunia peradilan tentang nemo judex in causa sua artinya hakim tidak mengadili hal-hal yang terkait dengan dirinya sendiri, namun, dalam konteks ini ada tiga alasan bagi Mahkamah untuk “menyimpangi” sehingga tetap mengadili perkara a quo karena: tidak ada forum lain yang bisa mengadili permohonan ini; Mahkamah tidak boleh menolak mengadili permohonan yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada atau tidak jelas mengenai hukumnya; perkara ini memiliki kepentingan konstitusional berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan, bukan semata-mata kepentingan lembaga Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, dalam mengadili permohonan ini tetaplah Mahkamah bersikap imparsial dan independen. Mahkamah memastikan untuk memutus permohonan ini berdasarkan salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yaitu menguji apakah norma pasal yang dimohon pengujian bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak; 14. Bahwa MK pernah mengadili dirinya sendiri terkait dengan kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan Pengawasan terhadap Hakim Konstitusi. Berdasarkan Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006, MK menyatakan bahwa hakim MK bukan termasuk pihak yang diawasi oleh Komisi Yudisial. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan MK dalam putusan a quo pada halaman 173-174 [Bukti P-8] yang menyatakan; “... bahwa apabila ditinjau secara sistematis dan dari penafsiran berdasarkan ‘original intent’ perumusan ketentuan UUD 1945, ketentuan mengenai KY dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak berkaitan dengan ketentuan mengenai MK yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Dari sistimatika penempatan ketentuan mengenai Komisi Yudisial sesudah pasal yang mengatur tentang Mahkamah Agung yaitu Pasal 24A dan sebelum pasal yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 24C, sudah dapat 8 dipahami bahwa ketentuan mengenai Komisi Yudisial pada Pasal 24B UUD 1945 itu memang tidak dimaksudkan untuk mencakup pula objek perilaku hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Hal ini dapat dipastikan dengan bukti risalah-risalah rapat-rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR maupun dari keterangan para mantan anggota Panitia Ad Hoc tersebut dalam persidangan bahwa perumusan ketentuan mengenai KY dalam 73 Pasal 24B UUD 1945 memang tidak pernah dimaksudkan untuk mencakup pengertian hakim konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C UUD 1945. Hal tidak tercakupnya pengertian perilaku hakim konstitusi dalam apa yang dimaksud dengan perilaku hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tersebut juga terdapat dalam ketentuan UUMK dan UUKK yang dibentuk sebelum pembentukan UUKY. Dalam UUMK, untuk fungsi pengawasan terhadap perilaku Hakim Konstitusi ditentukan adanya lembaga Majelis Kehormatan yang diatur secara tersendiri dalam Pasal 23 UUMK. Demikian pula Pasal 34 ayat (3) UUKK sama sekali tidak menentukan bahwa Hakim Konstitusi menjadi objek pengawasan oleh KY...”. 15. Bahwa MK juga pernah mengadili dirinya sendiri terkait dengan kepentingan Panitera Muda yang menguji UU MK, Panitera Muda a quo meminta diberikan tambahan usia pensiun dari 62 tahun menjadi 65 tahun atau 67 tahun. MK mengabulkan sebagian dari permohonan a quo. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan MK Nomor 121/PUU-XX/2022, tanggal 27 Juni 2022. Fakta Hukum MK Pernah Mengadili Dirinya Sendiri No. Putusan MK Keterangan 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006 MK menyatakan bahwa hakim MK bukan termasuk pihak yang diawasi oleh Komisi Yudisial. 2. Putusan MK Nomor 121/PUU-XX/2022, tanggal 27 Juni 2023. MK menyatakan bahwa usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti MK 9 adalah 65 tahun. Dalam perkara a quo, MK menaikan usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti dari 62 tahun menjadi 65 tahun. Sumber: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006 dan Putusan MK Nomor 121/PUU-XX/2022, tanggal 27 Juni 2022. 16. Bahwa Permohonan Pengujian Undang-Undang a quo in casu pengujian norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 dan Pasal 15 ayat (2) UU 7/2020 terhadap Pasal pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sudah seharusnya diperiksa, diadili, dan diputus oleh MK karena berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut: a. Dalam rangka melindungi kepentingan konstitusional Pemohon, yaitu pada saat Pemohon mengajukan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, Pemohon diadili oleh hakim konstitusi yang bebas dari hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan pembentuk Undang-Undang (Presiden dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat). b. Dalam rangka mewujudkan MK sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka di Indonesia. c. Hal-hal sebagaimana telah disebutkan pada huruf a dan b sejalan dengan pendirian MK bahwa MK dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 memiliki kepentingan konstitusional berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan, bukan semata-mata kepentingan lembaga Mahkamah Konstitusi. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK telah jelas diatur, Pemohon yang berhak mengajukan pengujian Undang-Undang kepada MK 10 adalah Pemohon yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menerangkan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK harus memenuhi lima syarat yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dari berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. 3. Bahwa Pemohon dalam pengujian Undang-Undang ini adalah perorangan Warga Negara Indonesia dan berprofesi sebagai advokat, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [Bukti P-9], Kartu Advokat [Bukti P-10], Bukti Sumpah Advokat [Bukti P-11]. 11 4. Bahwa sebagai warga negara yang berprofesi sebagai Advokat, Pemohon memiliki hak untuk mendampingi dan/atau mewakili klien dalam melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Bahwa Pemohon sebagai advokat memiliki pengalaman mendampingi dan mewakili klien (principal) in casu Panitera Muda MK dan Pegawai Administrasi Perkara MK dalam menguji UU 7/2020 terhadap UUD 1945. Permohonan a quo dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim MK. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan MK 121/PUU-XX/2022, tanggal 27 Juni 2022. 5. Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara yang berprofesi sebagai advokat berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK juga diberikan hak untuk kepentingan diri sendiri untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada MK. 6. Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara yang berprofesi sebagai advokat juga berkepentingan untuk ikut serta mendorong terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka agar dapat memberikan keadilan kepada segenap warga Negara Indonesia. 7. Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara yang berprofesi sebagai advokat pada saat mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 untuk kepentingan klien dan untuk kepentingan diri sendiri berhak diadili oleh hakim konstitusi yang tidak memiliki konflik kepentingan dengan pembentuk Undang-Undang in casu karena adanya hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR. 8. Bahwa berdasarkan Pasal 295 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), kekeluargaan semenda adalah suatu pertalian keluarga yang diakibatkan karena perkawinan, ialah ssesuatu antara seorang diantara suami istri dan para keluarga sedarah dari yang lain. Tiada keleuargaan semenda antara para keluarga sedarah si suami dan keluarga si istri dan sebaliknya [Bukti P-12]. 9. Bahwa berdasarkan Pasal 296 KUH Perdata, Perderajatan kekeluargaan semenda dihitung dengan cara yang sama seperti pun perderajatan pertalian keluarga sedarah diukurnya. 12 Presiden dan DPR berdasarkan UUD 1945 memiliki wewenang: 1. Membahas Rancangan Undang-Undang 2. Menyetujui Rancangan Undang-Undang Sumber Hukum: Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 10. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memberikan hak konstitusional kepada Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum. 11. Bahwa Pemohon menganggap hak-hak konstitusional yang dijelaskan dalam poin 10 telah dirugikan secara spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya berpotensi dilanggar dengan berlakunya norma yang terdapat di dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 48/2009 dan Pasal 15 ayat (2) UU 7/2020. Bahwa berkaitan dengan adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon untuk selengkapnya dijelaskan sebagai berikut: 12. Bahwa Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 memiliki wewenang membahas Rancangan Undang- Undang (“RUU”) bersama Presiden. Berikut norma hukumnya. “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.” 13. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 Presiden dan DPR memiliki wewenang menyetujui RUU yang telah disetujui bersama. Presiden kemudian mensahkan RUU yang telah disetujui bersama tersebut menjadi Undang- Undang. Berikut norma hukumnya; “Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.” Wewenang Presiden dan DPR Dalam Pembentukan Undang-Undang 14. Bahwa Presiden dan DPR adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 karena objectum litis dalam 13 perkara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah Undang- Undang bentukan Presiden dan DPR Kedudukan Presiden dan DPR dalam Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 bukan sebagai pihak akan tetapi sebagai pemberi keterangan dalam persidangan pengujian Undang- Undang terhadap UUD 1945 di MK. 15. Dalam kenyataan hukum, walaupun kedudukan Presiden dan DPR bukan sebagai pihak, akan tetapi Presiden dan DPR pada saat memberikan keterangan dalam kedudukannya sebagai Pihak Pemberi Keterangan, keduanya berkepentingan mempertahankan keberlakuan Undang-Undang yang telah diundangkan agar tidak dibatalkan oleh MK melalui mekanisme pengujian materiil dan pengujian formil. Hal ini dapat dibuktikan dari berbagai keterangan Presiden dan DPR dalam berbagai putusan MK pada saat Presiden dan DPR berkedudukan sebagai pemberi keterangan dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai Putusan MK. Dalam permohonan ini Pemohon memperlihatkan beberapa putusan MK antara lain Putusan MK Nomor 78/PUU-XVII/2019 tanggal 29 September 2020 [Bukti P-13], Putusan MK Nomor 55/PUU- XVIII/2020 tanggal 4 Mei 2021 [Bukti P-14], Putusan MK Nomor 54/PUU- XXI/2023 tanggal 2 Oktober 2023 [Bukti P-15]. 16. Bahwa berdasarkan hal-hal a quo, maka pada saat seorang hakim konstitusi yang mengadili Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR melaksanakan fungsi yudisialnya, maka hakim konstitusi a quo menjadi tidak bebas dan tidak independen dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. 17. Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara yang berprofesi sebagai advokat dirugikan dengan norma yang terdapat di dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 dan Pasal 15 ayat (2) UU 7/2020. 18. Bahwa UU 48/2009 adalah Undang-Undang induk (payung) dari berbagai Undang-Undang yang mengatur tentang lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman di Indonesia 14 19. Bahwa Pemohon berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU 48/2009 diberikan hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Namun hak ini menurut Pemohon belum dapat Pemohon terapkan kepada hakim konstitusi, karena kata “hakim” dengan huruf “h” kecil di dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) belum menunjuk pada hakim konstitusi. Kata “hakim” dengan huruf “h” kecil oleh Pembentuk Undang-Undang belum diterangkan secara jelas, hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9 UU 48/2009. Berikut Norma hukum Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. (1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. (2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya. 20. Bahwa Pemohon juga dirugikan dengan keberadaan norma Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) UU 48/2009. Bahwa norma-norma a quo belum mengatur dengan jelas tentang hak ingkar yang dimiliki oleh Pemohon terhadap hakim konstitusi yang memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR pada saat melaksanakan fungsi yudisialnya menguji materiil atau menguji formil Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. 21. Bahwa dalam kenyataan hukum dapat terjadi seorang hakim konstitusi memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR pada saat melaksanakan fungsi yudisialnya menguji materiil atau menguji formil Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. 22. Bahwa pada saat Pemohon akan mengajukan hak ingkarnya terhadap hakim konstitusi yang memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR karena norma Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) belum mengatur tentang hakim konstitusi, maka hak Pemohon untuk mengajukan hak ingkar dalam perkara a quo tidak dapat diberikan oleh hukum. Dengan demikian nyata dan jelas bahwa Norma Pasal 15 17 ayat (3) dan ayat (4) UU 48/2009 telah nyata merugikan hak konstitusional Pemohon yang telah diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yaitu hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum. Berikut norma Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) UU 48/2009. (3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera. (4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat. 23. Bahwa Pemohon juga dirugikan dengan keberadaan norma Pasal 17 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009. Pemohon oleh Pasal 17 ayat (5) UU 48/2009 diberikan hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya yang mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa. Pasal 17 ayat (6) UU 48/2009 mengatur terhadap hakim yang mengabaikan hal ini dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (7) UU 48/2009 Pemohon diberikan hak untuk diperiksa kembali perkaranya. Namun hak-hak Pemohon ini ini menurut Pemohon belum dapat diterapkan kepada hakim konstitusi dengan alasan sebagai berikut; a. Kata “hakim” di dalam Pasal 17 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 oleh Pembentuk Undang-Undang belum diterangkan secara jelas. Kata “hakim” dengan huruf “h” kecil belum menunjuk pada Hakim Konstitusi. hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. b. Norma Pasal 17 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 48/2009 belum mengatur dengan jelas tentang hak ingkar yang dimiliki Pemohon terhadap hakim konstitusi yang memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai 16 derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR pada saat melaksanakan fungsi yudisialnya menguji materiil atau menguji formil Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Berikut Norma hukum Pasal 17 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009. (5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. (6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (7) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda. 24. Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara yang berprofesi sebagai advokat seharusnya oleh hukum diberikan hak ingkar terhadap hakim konstitusi yang memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR agar Permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan Pemohon diperiksa, diadili, dan diputus oleh Hakim Konstitusi yang independen serta tidak memiliki konflik kepentingan dengan pembentuk Undang-Undang in casu Presiden dan anggota DPR. 25. Bahwa norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 48/2009 menurut Pemohon bertentangan dengan hak Pemohon yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.” 26. Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara yang berprofesi sebagai advokat juga merasa dirugikan dengan keberadaan norma Pasal 15 ayat (2) UU 7/2020. Bahwa norma Pasal 15 ayat (2) UU 7/2020 belum dapat menghasilkan melalui seleksi hakim-hakim konstitusi yang tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR. Padahal pemohon berkepentingan pada saat mengajukan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, bahwa 17 pemohon berhak untuk diadili oleh hakim konstitusi yang tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR. Bahwa norma Pasal 15 ayat (2) UU 7/2020. Hal ini menurut Pemohon bertentangan dengan hak Pemohon yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.” 27. Bahwa norma-norma a quo yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon kepada MK telah nyata merugikan Pemohon karena Pemohon tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. 28. Bahwa berdasarkan uraian a quo, jika pasal yang diujikan dibatalkan dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 (konstitusi), maka hak konstitusional Pemohon akan pulih dan Pemohon akan mendapatkan kembali hak konstitusional a quo sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, terdapat hubungan jelas antara kerugian yang diderita Pemohon (causal verband) dengan norma pada Pasal yang diujikan, dengan dikabulkannya permohonan a quo oleh MK, maka Pemohon akan mendapat legal remedy. 29. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang dijabarkan telah spesifik, aktual atau setidak-tidaknya berpotensi terjadi dialami Pemohon, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon Pengujian Undang- Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang di dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. III. PENGUJIAN MATERIIL PASAL 17 AYAT (1), AYAT (2), AYAT (3), AYAT (4), AYAT (5), AYAT (6), DAN AYAT (7) UU 48/2009 DAN PASAL 15 AYAT (2) UU 7/2020 TERHADAP UUD 1945 TIDAK NEBIS IN IDEM. Bahwa Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 belum pernah diuji di MK. Adapun Pasal 15 ayat (2) UU 7/2020 18 yang diujikan saat ini pernah diuji di MK dan MK telah memutus perkara a quo, yaitu putusan MK Nomor 90/PUU-XVIII/2020 [Bukti P-16] dan putusan MK Nomor 100/PUU-XVIII/2020. Walaupun Pasal a quo pernah diajukan pengujian kepada MK, namun permohonan yang diajukan saat ini tidak nebis in idem dengan alasan bahwa posita dan dalil-dalil yang diajukan dalam permohonan pengujian saat ini berbeda dengan posita dan dalil dalil yang terdapat di dalam permohonan pengujian sebelumnya. No. Putusan MK Batu Uji Alasan Permohonan 1. Putusan MK Nomor 90/PUU- XVIII/2020, tanggal 20 Juni 2022 Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Bahwa usia paling rendah 47 tahun adalah usia yang konstitusional untuk menjadi hakim MK. 2. Putusan MK Nomor 100/PUU- XVIII/2020 Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Bahwa Pemohon meminta agar norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 yang mengatur tentang syarat usia hakim MK 55 tahun dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sumber: Putusan MK Nomor 90/PUU-XVIII/2020, tanggal 20 Juni 2022 dan Putusan MK Nomor 100/PUU-XVIII/2020. Berdasarkan hal-hal a quo, MK menurut hukum berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang a quo. IV. POKOK PERMOHONAN (POSITA/FUNDAMENTUM PETENDI) A. INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA. 19 1. Bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini jelas dinyatakan di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Berikut norma hukumnya. “Negara Indonesia adalah negara hukum” 2. Bahwa Indonesia sebagai negara hukum juga terdapat di dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen, konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, yang normanya menyatakan dengan jelas Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). 3. Bahwa Konstitusi Republik Indonesia Serikat (‘Konstitusi RIS”), konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, juga menyatakan dengan jelas Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dapat ditemukan di dalam Pasal 1 Konstitusi RIS. Normanya menyebutkan Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Berikut norma hukumnya: “Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi.” 4. Bahwa Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (“UUDS 1950”), konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, juga menyatakan dengan jelas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dapat ditemukan di dalam Pasal 1 UUDS 1950. Normanya menyebutkan Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Berikut norma hukumnya: “Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan.” 5. Bahwa dalam negara hukum menurut ahli hukum Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., MCL, yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung (“MA”) dan Guru Besar bidang Hukum di Universitas Padjadjaran, dalam karyanya yang berjudul Teori dan Politik Konstitusi, Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., MCL menerangkan bahwa dalam negara hukum terdapat pelaksanaan hak asasi manusia secara wajar. Pembatasan hak asasi manusia hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dengan maksud semata-mata “to promote an extremely important or compelling end of government”. (Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., MCL, Teori dan Politik Konstitusi, Penerbit FH UII Press, 2004, hlm 149) [Bukti P-17]. 20 6. Bahwa ahli hukum Prof. Dr. Sri Soemantri M., SH, yang pernah menjabat ketua Komisi Konstitusi dan Guru Besar Bidang Hukum di Universitas Padjadjaran dalam karyanya yang berjudul Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Prof. Dr. Sri Soemantri M., SH, menerangkan bahwa dalam negara hukum perlindungan hak asasi manusia dan hak warga negara termanifestasi secara nyata di dalam konstitusi. (Prof. Dr. Sri Soemantri M., SH, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Bandung, Penerbit Alumni, 2006, hlm 60) [Bukti P-18]. 7. Bahwa ahli hukum Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama dalam karyanya yang berjudul Pengertian Tentang Negara Hukum menerangkan bahwa di dalam negara hukum adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. (Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, 1973, hlm 9) [Bukti P-19]. 8. Bahwa UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis telah menjamin dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia Warga Negara Indonesia. Hal ini dapat ditemukan di berbagai Pasal UUD 1945. 9. Bahwa salah satu Pasal UUD 1945 yang mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia adalah: Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pelakuan yang sama di hadapan hukum”. 10. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang mendapatkan jaminan dan perlindungan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur di dalam UUD 1945. B. NEGARA HUKUM MENSYARATKAN ADANYA KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA UNTUK MENYELENGGARAKAN PERADILAN GUNA MENEGAKKAN HUKUM DAN KEADILAN. 1. Bahwa negara hukum dalam konsep rechststaat dan rule of law mensyaratkan adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka yang diselenggarakan oleh badan peradilan yang merdeka dan hakim-hakim yang independen dalam melaksanakan fungsi yudisialnya. 21 2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 3. Bahwa kekuasaan kehakiman atau kekuasaan yudikatif menurut ahli hukum Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH yang pernah menjabat sebagai ketua MK dan Guru Besar bidang hukum di Universitas Indonesia, dalam karyanya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH menerangkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern. Dalam sistem negara modern, kekuasaan kehakiman atau judiciary merupakan cabang yang diorganisasikan secara tersendiri. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH mengutip pendapat John Alder bahwa “The principle of separation of powers is particularly important for the judiciary”. (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, PT RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2009, hlm 310) [Bukti P- 20]. 4. Bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka menurut ahli hukum Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., MCL, yang pernah menjabat ketua MA, dalam karyanya yang berjudul Teori dan Politik Konstitusi, Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., MCL menerangkan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah terbebasnya kekuasaan peradilan dari segala bentuk tekanan segala bentuk rasa takut –baik langsung atau tidak langsung- yang menyebabkan putusan hakim tidak lagi didasarkan hukum dan keyakinan hakim untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Apabila tersangkut kepentingan rezim yang berkuasa, putusan hakim tidak bebas (tidak merdeka), melainkan akan selalu berpihak pada kepentingan kekuasaan, tidak mengindahkan hukum dan nilai-nilai kebenaran serta keadilan (Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., MCL, Teori dan Politik Konstitusi, Penerbit FH UII Press, 2004, hlm 126). 5. Bahwa prasyarat terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka yaitu adanya peradilan yang independen. Hal ini sebagaimana diatur dalam instrumen hukum internasional Universal Declaration of Human Rights tahun 1948. Di dalam ketentuan Pasal 10 Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 menyebutkan bahwa “Everyone is entitled in full equality to a fair 22 Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka Dipersonifikasikan pada diri hakim yang melekat sifat bebas, tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun dan oleh siapapun Tegaknya hukum dan keadilan suatu kasus atau perkara, sangat bergantung dari situasi kebebasan yang dialami oleh hakim yang memutusnya. and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against.” 6. Bahwa Instrumen hukum internasional lainnya, The International Covenant on Civil and Political Rights juga telah jelas mengatur tentang peradilan yang independen, normanya sebagai berikut; “all persons shall be equal before the courts and tribunal. In the determination of any criminal charge against him, or of his rights and obligationas in a suit of law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law. 7. Bahwa ahli hukum Prof. Dr. Anwar Usman, SH, M.H, yang saat ini menjabat sebagai ketua MK, dalam karyanya yang berjudul Independensi Kekuasaan Kehakiman bentuk dan Relevansinya Bagi Penegak Hukum dan Keadilan di Indonesia, karyanya ini merupakan buku dari hasil riset disertasinya sewaktu menempuh Program Doktor di Sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada pada tahun 2010. Dalam karyanya ini Prof. Dr. Anwar Usman, SH, M.H menerangkan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka, dipersonifikasikan pada diri hakim yang melekat sifat bebas, tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun dan oleh siapapun, kecuali dinyatakan dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Tegaknya hukum dan keadilan suatu kasus atau perkara, sangat bergantung dari situasi kebebasan yang dialami oleh hakim yang memutusnya. (Prof. Dr. Anwar Usman, SH, M.H, Kekuasaan Kehakiman bentuk dan Relevansinya Bagi Penegak Hukum dan Keadilan di Indonesia, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2020, hlm 34) [Bukti P-21] 23 Sumber: Prof. Dr. Anwar Usman, SH, M.H dalam karyanya yang berjudul Independensi Kekuasaan Kehakiman bentuk dan Relevansinya Bagi Penegak Hukum dan Keadilan di Indonesia. 8. Bahwa merujuk dan berdasarkan pendapat Prof. Dr. Anwar Usman, SH, M.H, agar seorang hakim termasuk hakim konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara demi tegaknya hukum dan keadilan, maka seorang hakim konstitusi harus diposisikan dalam situasi yang bebas pada saat menangani suatu perkara. Menurut Pemohon seorang hakim konstitusi harus terbebas dari hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan pihak yang berkepentingan terhadap objectum litis (objek yang diadili). C. MK ADALAH LEMBAGA NEGARA PELAKSANA KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA DAN HAKIM KONSTITUSI PADA SAAT MELAKSANAKAN FUNGSI YUDISIALNYA HARUS INDEPENDEN DAN TERBEBAS DARI KONFLIK KEPENTINGAN DENGAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN SECARA LANGSUNG DENGAN OBJECTUM LITIS (OBJEK YANG DIADILI). 1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 2. Bahwa MK sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia kedudukan dan kewenangannya diatur di dalam UUD 1945. Bahwa kewenangan MK terdapat di dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 24 3. Bahwa Undang-Undang yang diuji dan diadili MK merupakan hasil dari proses kerja Presiden dan DPR. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (4) UUD 1945. Berikut norma hukumnya. “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.” “Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.” 4. Bahwa Presiden dan DPR adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 karena objectum litis dalam perkara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah Undang- Undang bentukan Presiden dan DPR. Kedudukan Presiden dan DPR dalam Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 bukan sebagai pihak akan tetapi sebagai pemberi keterangan dalam persidangan pengujian Undang- Undang terhadap UUD 1945 di MK. 5. Dalam kenyataan hukum, walaupun kedudukan Presiden dan DPR bukan sebagai pihak, akan tetapi Presiden dan DPR pada saat memberikan keterangan dalam kedudukannya sebagai Pihak Pemberi Keterangan, keduanya berkepentingan mempertahankan keberlakuan Undang-Undang yang telah diundangkan agar tidak dibatalkan oleh MK melalui mekanisme pengujian materiil dan pengujian formil. Hal ini dapat dibuktikan dari berbagai keterangan Presiden dan DPR dalam berbagai putusan MK pada saat Presiden dan DPR berkedudukan sebagai pemberi keterangan dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai Putusan MK. Dalam permohonan ini Pemohon memperlihatkan beberapa putusan MK antara lain Putusan MK Nomor 78/PUU-XVII/2019 tanggal 29 September 2020, Putusan MK Nomor 55/PUU- XVIII/2020 tanggal 4 Mei 2021, Putusan MK Nomor 54/PUU-XXI/2023 tanggal 2 Oktober 2023. 6. Bahwa berdasarkan hal-hal a quo, maka pada saat seorang hakim konstitusi yang mengadili Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR melaksanakan fungsi yudisialnya, maka hakim konstitusi a quo menjadi tidak bebas dan tidak 25 independen dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. 7. Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara yang berprofesi sebagai advokat dirugikan dengan norma yang terdapat di dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 dan Pasal 15 ayat (2) UU 7/2020. 8. Bahwa UU 48/2009 adalah Undang-Undang induk (payung) dari berbagai Undang-Undang yang mengatur tentang lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman di Indonesia 9. Bahwa Pemohon berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU 48/2009 diberikan hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Namun hak ini menurut Pemohon belum dapat Pemohon terapkan kepada hakim konstitusi, karena kata “hakim” dengan huruf “h” kecil di dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) belum menunjuk pada hakim konstitusi. Kata “hakim” dengan huruf “h” kecil oleh Pembentuk Undang-Undang belum diterangkan secara jelas, hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9 UU 48/2009. Berikut Norma hukum Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU 48/2009. (1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. (2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya. 10. Bahwa Pemohon juga dirugikan dengan keberadaan norma Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) UU 48/2009. Bahwa norma-norma a quo belum mengatur dengan jelas tentang hak ingkar yang dimiliki oleh Pemohon terhadap hakim konstitusi yang memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR pada saat melaksanakan fungsi yudisialnya menguji materiil atau menguji formil Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. 11. Bahwa dalam kenyataan hukum dapat terjadi seorang hakim konstitusi memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR pada saat melaksanakan fungsi 26 yudisialnya menguji materiil atau menguji formil Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. 12. Bahwa pada saat Pemohon akan mengajukan hak ingkarnya terhadap hakim konstitusi yang memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR karena norma Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) belum mengatur tentang hakim konstitusi, maka hak Pemohon untuk mengajukan hak ingkar dalam perkara a quo tidak dapat diberikan oleh hukum. Dengan demikian nyata dan jelas bahwa Norma Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) UU 48/2009 telah nyata merugikan hak konstitusional Pemohon yang telah diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yaitu hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum. Berikut norma Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) UU 48/2009. (3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera. (4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat. 13. Bahwa Pemohon juga dirugikan dengan keberadaan norma Pasal 17 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009. Pemohon oleh Pasal 17 ayat (5) UU 48/2009 diberikan hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya yang mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa. Pasal 17 ayat (6) UU 48/2009 mengatur terhadap hakim yang mengabaikan hal ini dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (7) UU 48/2009 Pemohon diberikan hak untuk diperiksa kembali perkaranya. Namun hak-hak Pemohon ini menurut Pemohon belum dapat diterapkan kepada hakim konstitusi dengan alasan sebagai berikut; 27 a. Kata “hakim” di dalam Pasal 17 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 oleh Pembentuk Undang-Undang belum diterangkan secara jelas. Kata “hakim” dengan huruf “h” kecil belum menunjuk pada Hakim Konstitusi. hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. b. Norma Pasal 17 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 48/2009 belum mengatur dengan jelas tentang hak ingkar yang dimiliki Pemohon terhadap hakim konstitusi yang memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR pada saat melaksanakan fungsi yudisialnya menguji materiil atau menguji formil Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Berikut norma hukum Pasal 17 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009. (5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. (6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (7) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda. 14. Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara yang berprofesi sebagai advokat seharusnya oleh hukum diberikan hak ingkar terhadap hakim konstitusi yang memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR agar Permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan Pemohon diperiksa, diadili, dan diputus oleh Hakim Konstitusi yang independen serta tidak memiliki konflik kepentingan dengan pembentuk Undang-Undang in casu Presiden dan anggota DPR. 28 15. Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara yang berprofesi sebagai advokat juga merasa dirugikan dengan keberadaan norma Pasal 15 ayat (2) UU 7/2020. Bahwa norma Pasal 15 ayat (2) UU 7/2020 belum dapat menghasilkan hakim konstitusi yang tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR. Padahal pemohon berkepentingan pada saat mengajukan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, bahwa pemohon berhak untuk diadili oleh hakim konstitusi yang tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR. Bahwa norma Pasal 15 ayat (2) UU 7/2020. Hal ini menurut Pemohon bertentangan dengan hak Pemohon yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.” 16. Bahwa norma-norma a quo yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon kepada MK telah nyata merugikan Pemohon karena Pemohon tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. 17. Bahwa dalam rangka melindungi dan menjaga kekuasaan kehakiman yang merdeka dan dalam rangka menjaga independensi hakim konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 demi tegaknya hukum dan keadilan, serta dalam rangka melindungi hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh konstitusi, maka seorang hakim konstitusi harus terbebas dari hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan pihak yang berkepentingan secara langsung dengan objectum litis (objek yang diadili) in casu terbebas dari hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR. 18. Bahwa pada saat Pemohon mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 dan permohonan Pemohon diadili oleh hakim konstitusi yang memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan pihak yang berkepentingan secara langsung dengan objectum litis (objek yang diadili) in casu terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR 29 maka hal ini telah nyata merugikan Pemohon karena Pemohon tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. 19. Bahwa hal ini menjadi nyata dan jelas bahwa norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 serta Pasal 15 ayat (2) UU 7/2020 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil” V PETITUM Berdasarkan dalil-dalil dan alasan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: (1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap Hakim dan Hakim Konstitusi yang mengadili perkaranya. (2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang Hakim dan Hakim Konstitusi yang mengadili perkaranya. (3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera dan Hakim Konstitusi wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR. (4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah 30 bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat dan Ketua majelis, hakim anggota di Peradilan Mahkamah Konstitusi wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR. (5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara dan seorang Hakim Konstitusi wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara atau apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR. (6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim dan Hakim Konstitusi atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim dan/atau majelis Hakim Konstitusi yang berbeda. 3. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: a. warga negara Indonesia; b. berijazah doktor (strata tiga) dengan dasar sarjana (strata satu) yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum; c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia; 31 d. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun; e. mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban; f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; g. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung. i. tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR” 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-27 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, ditulis oleh Maruarar Siahaan, Penerbit Konstitusi Press, 2005, halaman 13; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 32 6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU- XX/2022 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU- IV/2006 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pengujian Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mochamad Adhi Tiawarman ; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Mochamad Adhi Tiawarman, S.H.; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat atas nama Mochamad Adhi Tiawarman, S.H.; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata halaman 72-73; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU- XVII/2019 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; 33 14. Bukti P-14 : Fotokopi Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Putusan Nomor 54/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XVIII/2020 perihal Pengujian Formil dan Materiil Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 17. Bukti P-17 : Fotokopi buku berjudul Teori dan Politik Konstitusi, ditulis oleh Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.C.L, diterbitkan oleh FH UII Press, halaman 149; 18. Bukti P-18 : Fotokopi buku berjudul Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, ditulis oleh Prof. Dr. H. R. Sri Soemantri M., S.H., diterbitkan oleh P.T. Alumni, Bandung, 2006, halaman 60; 19. Bukti P-19 : Fotokopi buku berjudul Pengertian tentang Negara Hukum, ditulis oleh Prof. Mr. Dr. S. Gautama, diterbitkan oleh Alumni, Bandung, 1973, halaman 9; 20. Bukti P-20 : Fotokopi buku berjudul Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, ditulis oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., diterbitkan oleh P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, halaman 310; 21. Bukti P-21 : Fotokopi buku berjudul Independensi Kekuasaan Kehakiman, Bentuk-bentuk dan Relevansinya bagi Penegak 34 Hukum dan Keadilan di Indonesia, diterbikan oleh P.T. RajaGrafindo Persada, Depok, halaman 34; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Muhammad Zen Al-Faqih, S.H.,S.S.,M.Si.; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat atas nama Muhammad Zen Al-Faqih, S.H.,S.S.,M.Si.; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Moh. Agung Wiyono, S.H.,M.H.; 25. Bukti P-25 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat atas nama Moh. Agung Wiyono, S.H.,M.H.; 26. Bukti P-26 : Fotokopi kartu Advokat atas nama Ragga Bimantara, S.H.; 27. Bukti P-27 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat atas nama Ragga Bimantara, S.H. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu, Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: 36 a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 15 ayat (2) UU MK dan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 48/2009 yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut: - Pasal 15 ayat (2) UU MK: 37 ”Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: a. warga negara Indonesia; b. berijazah doktor (strata tiga) dengan dasar sarjana (strata satu) yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum; c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia; d. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun; e. mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban; f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; g. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung.” - Pasal 17 ayat (1) UU 48/2009: ”Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.” - Pasal 17 ayat (2) UU 48/2009: ”Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.” - Pasal 17 ayat (3) UU 48/2009: ”Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.” - Pasal 17 ayat (4) UU 48/2009: ”Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.” - Pasal 17 ayat (5) UU 48/2009: ”Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.” - Pasal 17 ayat (6) UU 48/2009: 38 ”Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” - Pasal 17 ayat (7) UU 48/2009: ”Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda.” 2. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide bukti P-9], yang berprofesi sebagai advokat [vide bukti P-10 dan P-11]. Berkaitan dengan identitasnya tersebut, Pemohon memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 untuk kepentingan dirinya sendiri dan mendampingi kliennya. Pemohon juga memiliki pengalaman mendampingi dan mewakili kliennya dalam Perkara Nomor 121/PUU-XX/2022 untuk menguji UU MK terhadap UUD 1945. Pemohon merasa dirugikan oleh berlakunya Pasal 15 ayat (2) UU MK karena norma pasal tersebut belum dapat menghasilkan seleksi hakim konstitusi yang tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Padahal Pemohon berkepentingan untuk diadili oleh hakim konstitusi yang tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR dalam perkara pengujian undang-undang; 3. Bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 48/2009, karena meskipun kedudukan Presiden dan DPR bukanlah sebagai pihak dalam perkara pengujian undang-undang namun sebagai pemberi keterangan [vide Pasal 54 UU MK]. Terkait dengan hal ini, dalam batas penalaran yang wajar, Presiden dan DPR berkepentingan mempertahankan keberlakuan undang-undang agar tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme pengujian formil dan pengujian materiil. Untuk memperjelas keterangannya, Pemohon mengajukan bukti beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XVII/2019 [vide bukti P-13], Putusan 39 Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 [vide bukti P-14], dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023 [vide bukti P-15]. Akibatnya, hakim konstitusi dimaksud tidak independen dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 karena adanya pertalian keluarga atau hubungan semenda. Pemohon menghendaki diberikannya hak ingkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU 48/2009. Sebab, norma Pasal 17 UU 48/2009 belum mengatur dengan jelas hak ingkar Pemohon terhadap hakim konstitusi yang memiliki hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR karena kata “hakim” dengan huruf “h” kecil dalam norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 48/2009, menurut Pemohon, belum menunjuk pada hakim konstitusi dan pembentuk undang-undang pun belum menjelaskan hal tersebut; 4. Bahwa berdasarkan uraian kedudukan hukum di atas, Pemohon menyatakan dirugikan secara spesifik dan faktual atau setidak-tidaknya potensial atas berlakunya norma yang dimohonkan pengujian karena Pemohon tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Apabila pasal- pasal yang diuji tersebut dibatalkan dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 maka Pemohon akan mendapat legal remedy. Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya dan bukti-bukti yang diajukan, menurut Mahkamah, berkenaan dengan pengujian norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 48/2009, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat membuktikan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) berkaitan dengan anggapan kerugian hak konstitusionalnya, baik secara aktual maupun setidak-tidaknya potensial dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Hal tersebut dikarenakan sebagai perseorangan warga negara Indonesia [vide bukti P-9] yang berprofesi sebagai advokat [vide bukti P-10 dan bukti P-11], Pemohon adalah pencari keadilan di Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang yang berhak mendapatkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang hakim-hakimnya bersifat independen tanpa diintervensi oleh pihak- 40 pihak lain. Oleh karena itu apabila permohonan dikabulkan, maka anggapan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon tidak akan terjadi atau tidak terjadi lagi. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidaknya dalil Pemohon berkenan inkonstitusionalitas norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 48/2009, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. Sementara itu, berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian norma Pasal 15 ayat (2) UU MK, Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian Pemohon yang bersifat potensial yang dialami oleh Pemohon dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 15 ayat (2) UU MK. Sebab, Pasal 15 ayat (2) UU MK mengatur berkaitan dengan syarat-syarat untuk menjadi hakim konstitusi yang menurut Pemohon relevan untuk ditambahkan norma yang berkaitan dengan syarat untuk menjadi hakim konstitusi tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR. Oleh karena itu, Pemohon yang berprofesi sebagai advokat dan sebagai pencari keadilan di Mahkamah Konstitusi dimungkinkan mengalami kerugian konstitusional secara potensial jika syarat menjadi hakim konstitusi tidak dilekatkan syarat sebagaimana yang dikehendaki Pemohon di atas. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon dapat bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 48/2009 serta Pasal 15 ayat (2) UU MK, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 48/2009 serta Pasal 15 ayat (2) UU MK, yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai 41 berikut (dalil-dalil Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini): 1. Bahwa menurut Pemohon, hakim konstitusi harus diposisikan dalam situasi yang bebas pada saat menangani suatu perkara dan ia harus terbebas dari hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan pihak yang berkepentingan terhadap objek yang diadili (objectum litis). Sementara Presiden dan DPR adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara pengujian UUD 1945 karena objek yang diadili adalah perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang dibentuk oleh Presiden dan DPR, sehingga kedudukan kedua lembaga tersebut adalah sebagai pemberi keterangan dalam persidangan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Namun demikian, sebagai pemberi keterangan, pada kenyataannya Presiden dan DPR berkepentingan mempertahankan berlakunya undang-undang agar tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme pengujian formil dan pengujian materiil terhadap suatu undang-undang. Akibatnya, seorang hakim konstitusi yang memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR tidak bebas dan tidak independen dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945; 2. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU 48/2009, Pemohon diberikan hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Namun, menurut Pemohon, hak ingkar tersebut belum dapat diterapkan kepada hakim konstitusi, karena kata “hakim” dengan huruf “h” kecil belum menunjuk kepada hakim konstitusi dan hal ini pun belum dijelaskan oleh pembentuk undang-undang. Akibatnya, pada saat Pemohon akan mengajukan hak ingkar terhadap hakim konstitusi yang memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau DPR, hak tersebut tidak dapat diberikan oleh hukum karena Pasal 17 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 belum jelas mengatur mengenai hakim konstitusi; 3. Bahwa menurut Pemohon, Pemohon sebagai warga negara Indonesia [vide bukti P-9] yang berprofesi sebagai advokat [vide bukti P-10 dan P-11] 42 seharusnya diberikan hak ingkar terhadap hakim konstitusi yang memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau DPR agar permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon diperiksa, diadili, dan diputus oleh hakim konstitusi yang independen dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan Presiden dan/atau anggota DPR. Namun pada saat Pemohon mengajukan permohonan a quo, permohonan Pemohon diadili oleh hakim konstitusi yang memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan pihak yang berkepentingan langsung dengan objectum litis; 4. Bahwa menurut Pemohon, seorang hakim konstitusi harus terbebas dari hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan pihak yang berkepentingan secara langsung dengan objek yang diadili in casu terbebas dari hubungan sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR. Hal ini menurut Pemohon belum diatur dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU MK. Berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 48/2009 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: (1) “Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap Hakim dan Hakim Konstitusi yang mengadili perkaranya”; (2) “Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang Hakim dan Hakim Konstitusi yang mengadili perkaranya”; (3) “Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera dan Hakim Konstitusi wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR”; (4) “Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat dan Ketua majelis, 43 hakim anggota di Peradilan Mahkamah Konstitusi wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR” (5) “Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara dan seorang Hakim Konstitusi wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara atau apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR” ; (6) “Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim dan Hakim Konstitusi atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”; (7) ”Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim dan/atau majelis Hakim Konstitusi yang berbeda”. 2. Menyatakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU MK, “Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: a. warga negara Indonesia; b. berijazah doktor (strata tiga) dengan dasar sarjana (strata satu) yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum; c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia; d. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun; e. mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban; f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; g. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung. i. tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR” [3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-27 yang selengkapnya sebagaimana dimuat dalam bagian Duduk Perkara. [3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon a quo, oleh karena isu konstitusional yang dipermasalahkan Pemohon menurut Mahkamah telah jelas, sehingga tidak ada relevansinya lagi 44 untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama dalil-dalil Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.7] di atas serta bukti-bukti yang diajukan, permohonan Pemohon mengenai pengujian norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 48/2009 adalah penambahan objek norma pengujian di luar undang-undang yang dijadikan oleh pengujian pada permohonan awal. Di mana, Pemohon dalam permohonan awal hanya melakukan pengujian ketentuan norma Pasal 15 ayat (2) UU MK dan tidak mencantumkan pengujian norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 48/2009. Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perihal inkonstitusionalitas norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 48/2009 dimaksud, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 43 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga permohonan a quo dapat diperiksa lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal 43 PMK 2/2021 menyatakan: (1) “Perbaikan permohonan dapat dilakukan terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) berdasarkan nasihat atau saran dalam pemeriksaan pendahuluan” ; (2) “Perbaikan Permohonan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan: a. Pemohon yang mengajukan permohonan tidak diganti secara keseluruhan ; b. Penambahan objek permohonan berupa norma dari suatu undang- undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang dimohonkan pengujian hanya dapat dilakukan sepanjang memiliki keterkaitan dengan substansi norma dalam undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan awal ; c. Penambahan objek permohonan berupa norma undang-undang atau perppu selain yang telah diajukan hanya dapat dilakukan sepanjang memiliki kesamaan/keterkaitan dengan substansi norma dalam undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian dalam permohonan awal”. 45 Berdasarkan ketentuan Pasal 43 PMK 2/2021 tersebut, setelah Mahkamah mencermati, ternyata Pemohon menambahkan objek permohonan berupa norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 48/2009 dalam perbaikan permohonannya bertanggal 23 Oktober 2023, berdasarkan nasihat atau saran majelis panel hakim dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan [vide risalah sidang Perkara Nomor 131/PUU-XXI/2023, hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, hlm. 10 s.d. 13]. Oleh karena itu, penambahan objek permohonan berupa norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 48/2009 berkaitan dengan substansi norma Pasal 15 ayat (2) UU MK yang pada pokoknya bahwa seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR masih memiliki relevansi dengan ketentuan norma Pasal 15 ayat (2) UU MK. Dengan demikian, menurut Mahkamah, penambahan objek permohonan dalam perbaikan permohonan a quo tidak melanggar ketentuan Pasal 43 PMK 2/2021, sehingga Mahkamah dapat memeriksa permohonan a quo lebih lanjut. [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil- dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah: 1. Apakah ketentuan norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 48/2009 di mana kata “hakim” ditulis dengan huruf “h” kecil juga ditujukan pula kepada hakim konstitusi, sehingga norma pasal tersebut berlaku pula terhadap hakim konstitusi. 2. Apakah Pemohon dapat mengajukan hak ingkar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU 48/2009 terhadap hakim konstitusi yang memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR dalam perkara pengujian undang- undang terhadap UUD 1945. 3. Apakah ketentuan norma Pasal 15 ayat (2) UU MK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika tidak ditambahkan syarat “tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR”. 46 Terhadap persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: [3.11.1] Bahwa berkenaan dengan isu konstitusionalitas norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 48/2009, tidak dapat dilepaskan dari pendirian Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 November 2023, yang mempertimbangkan pada pokoknya antara lain: [3.12.2] Bahwa lebih lanjut berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut, jika dikaitkan dengan ketentuan norma Pasal 10 dan Pasal 47 UU MK serta Pasal 77 PMK 2/2021, maka Mahkamah berpendapat Putusan a quo adalah putusan yang dijatuhkan oleh badan peradilan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final yang mengandung makna terhadap putusannya tidak dapat dilakukan upaya hukum. Hal tersebut dikarenakan, Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan konstitusi di Indonesia tidak mengenal adanya sistem stelsel berjenjang yang mengandung esensi adanya peradilan secara bertingkat yang masing-masing mempunyai kewenangan untuk melakukan koreksi oleh badan peradilan di atasnya terhadap putusan badan peradilan pada tingkat yang lebih rendah sebagai bentuk “upaya hukum”. Demikian halnya dengan sifat daripada putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Hal tersebut juga menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku dan mengikat serta harus dipatuhi oleh semua warga negara termasuk lembaga negara sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanpa adanya syarat apapun. Oleh karena itu, dengan berlakunya ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, sebagai konsekuensi yuridisnya, jika ada subjek hukum atau pihak tertentu yang berpendapat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi terdapat hal-hal yang masih dirasakan adanya persoalan konstitusionalitas norma terhadap isu konstitusionalitas yang telah diputuskan atau dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka dapat mengajukan pengujian inkonstitusionalitas norma dimaksud kepada Mahkamah Konstitusi sepanjang tidak terhalang oleh ketentuan Pasal 60 UU MK maupun Pasal 78 PMK 2/2021, atau dapat meminta untuk dilakukan legislative review dengan cara mengusulkan perubahan kepada pembentuk undang-undang. [3.12.3] Bahwa berkenaan pertimbangan pada Sub-paragraf [3.12.2] tersebut, ketentuan norma Pasal 17 UU 48/2009 menyatakan: 47 (1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. (2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya. (3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera. (4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat. (5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. (6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda. Berkaitan dengan ketentuan norma Pasal 17 UU 48/2009 tersebut, jika dihubungkan dengan landasan filosofis yang ada dalam konsideran “Menimbang” pada huruf a dan huruf b UU 48/2009, yang menyatakan: a. bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; b. bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu; Secara faktual Pasal 17 UU 48/2009 merupakan ketentuan yang mengatur tentang pengejawantahan sistem peradilan yang terpadu, baik Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Demikian halnya 48 Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, masing-masing badan peradilan, baik peradilan yang berada di Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan di bawahnya, dan juga Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas wewenang yudisialnya bertumpu pada hukum acara yang mengatur tata cara beracara pada masing-masing peradilan yang bersifat khusus, yang masing- masing mempunyai karakter dan akibat hukum yang berbeda-beda apabila hukum acara dimaksud tidak dipenuhi. Dengan demikian, khusus ketentuan norma Pasal 17 UU 48/2009, jika dicermati memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat umum yang tidak seluruh ketentuan yang ada dalam pasal dimaksud dapat diterapkan dalam praktik peradilan Mahkamah Konstitusi. Sebagai contoh pada ketentuan Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 yang masing-masing menyatakan: … (6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda. Artinya, jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 UU MK serta Pasal 77 PMK 2/2021, maka jelas ketentuan Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 tersebut tidak dapat diterapkan untuk menilai adanya akibat hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi jika benar ada peristiwa hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan lain yang terdapat dalam ketentuan Pasal 17 UU 48/2009. Sebab, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang dijatuhkan oleh badan peradilan pada tingkat pertama dan terakhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Demikian halnya berkenaan dengan amanat Pasal 17 ayat (7) UU 48/2009 yang meminta agar perkara dapat kembali diperiksa dengan susunan majelis hakim yang berbeda adalah ketentuan yang juga tidak mungkin dapat diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam setiap pengambilan putusan harus didasarkan pada ketentuan Pasal 45 ayat (4) UU MK dan Pasal 66 ayat (3) PMK 2/2021, yang mewajibkan Putusan diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang, yang mengandung makna setiap perkara harus diputus oleh 9 (sembilan) atau sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hakim konstitusi. Dengan demikian, pembentukan majelis yang berbeda untuk memeriksa kembali perkara sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 17 ayat (7) UU 48/2009 tidak mungkin dapat diterapkan di Mahkamah Konstitusi. 49 Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, di dalam mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon, khususnya berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, Mahkamah lebih menekankan dengan bertumpu pada UU MK yang bersifat khusus dan hal ini sejalan dengan asas “lex specialis derogat legi generali”, yaitu ketentuan yang lebih khusus mengesampingkan ketentuan yang umum karena kedua ketentuan dimaksud mempunyai kesederajatan yang sama, meskipun tetap pula mempertimbangkan ketentuan Pasal 17 UU 48/2009 sepanjang ada relevansinya, in casu Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU 48/2009 berlaku secara umum bagi pemegang kekuasaan kehakiman. Sedangkan, terhadap Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, norma pasal tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap Mahkamah Konstitusi yang sifatnya sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir. Terlebih, jumlah Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi adalah 9 (sembilan) orang, yang dalam pengambilan keputusannya harus dilakukan oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi atau sekurang-kurangnya oleh 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi. Oleh karena itu, dengan mencermati kutipan pertimbangan hukum tersebut, sesungguhnya isu konstitusionalitas norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 48/2009 yang dipersoalkan oleh Pemohon telah terjawab, khususnya dengan penegasan Mahkamah bahwa berkaitan dengan ketentuan norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 48/2009 dapat diterapkan dalam praktik peradilan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut dikarenakan Mahkamah berpendapat terhadap ketentuan norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 48/2009 adalah ketentuan yang berkaitan dengan asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bersifat umum dan dapat diberlakukan dalam praktik hukum acara pada peradilan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, tidak terdapat relevansi untuk mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon berkaitan dengan isu konstitusionalitas norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 48/2009 dimaksud. Dengan demikian, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 sepanjang berkaitan dengan konstitusionalitas norma a quo mutatis mutandis berlaku pula sebagai pertimbangan hukum dalam menilai konstitusionalitas norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 48/2009 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon. 50 [3.11.2] Bahwa lebih lanjut, berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas ketentuan norma Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009, sebagaimana juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU- XXI/2023, yang pada pokoknya menegaskan antara lain ketentuan norma Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 tidak dapat diterapkan pada hukum acara Mahkamah Konstitusi dikarenakan sifat putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang dijatuhkan oleh badan peradilan pada tingkat pertama dan terakhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengenal adanya putusan yang tidak sah serta berakibat hukum putusan tersebut harus dilakukan pemeriksaan kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda. Sebab, dalam setiap pengambilan putusan harus didasarkan pada ketentuan Pasal 45 ayat (4) UU MK dan Pasal 66 ayat (3) PMK 2/2021, di mana perkara di Mahkamah Konstitusi diputus oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi atau sekurang-kurangnya oleh 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi. Dengan demikian, pada Mahkamah Konstitusi tidak dikenal adanya hakim/majelis lain yang dimungkinkan dapat memeriksa kembali/ulang jika ada putusan yang disebabkan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 48/2009. Selanjutnya, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023, Mahkamah juga telah menegaskan bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang diduga mengandung persoalan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 48/2009, terhadap objek permohonan dapat diajukan pengujian kembali isu konstitusionalitasnya sepanjang tidak terhalang dengan ketentuan norma Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 atau dilakukan legislative review kepada pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 sepanjang berkaitan dengan konstitusionalitas norma a quo mutatis mutandis berlaku pula sebagai pertimbangan hukum dalam menilai konstitusionalitas norma Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon. 51 [3.12] Menimbang bahwa lebih lanjut berkaitan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan ketentuan norma Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU 48/2009 perihal hakim konstitusi yang memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR dapat diberlakukan hak ingkar untuk Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU- XXI/2023 dan ditegaskan kembali pada pertimbangan hukum sebelumnya dalam putusan a quo, bahwa ketentuan norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 48/2009 dapat diterapkan untuk hukum acara di Mahkamah Konstitusi, namun bukan berarti hak ingkar Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dapat serta merta diterapkan. Sebab, apabila dicermati ketentuan norma Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU 48/2009 merupakan ketentuan yang mengatur pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya, dan hak ingkar adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya. Oleh karena itu, addresat yang dimaksudkan dalam hak ingkar yang terdapat pada ketentuan norma Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU 48/2009 adalah ditujukan untuk hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan, bukan pada materi atau objek yang menjadi substansi permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya objek permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan pengujian terhadap norma secara materiil dan pengujian terhadap pembentukan undang-undang secara formil, maka hak ingkar sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pemohon dalam perkara a quo dapat saja dikecualikan untuk dapat diterapkan sepanjang terhadap permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang dimohonkan pengujian terdapat relevansi atau irisan dengan kasus konkret yang dijadikan alasan Pemohon dalam menjelaskan adanya kedudukan hukum Pemohon yang dalam permohonan bersangkutan terkait dengan anggapan kerugian konstitusional yang dimiliki dengan berlakunya norma yang diajukan pengujian. Dengan demikian, pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas sekaligus menjawab dalil Pemohon berkenaan dengan keinginannya untuk menggunakan hak ingkarnya jikalau terdapat adanya 52 hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR terhadap hakim yang mengadili undang-undang terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi. Terlebih lagi, 9 (sembilan) hakim konstitusi adalah 3 (tiga) diajukan oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) diajukan oleh DPR, dan 3 (tiga) diajukan oleh Presiden, di mana hal tersebut apabila dikaitkan dengan adanya potensi konflik kepentingan hal demikian tidak jauh berbeda dengan kekhawatiran sebagaimana yang dimohonkan Pemohon. Di samping itu, dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, Mahkamah telah berkali-kali menegaskan pendiriannya, bahwa kewenangan Mahkamah adalah menguji norma abstrak suatu undang-undang terhadap UUD 1945 yang putusannya bersifat erga omnes, sehingga putusan Mahkamah tidak hanya berlaku bagi Pemohon, tetapi juga berlaku secara luas bagi masyarakat dan lembaga negara [antara lain vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XVI/2018, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU- XVIII/2020]. Hal tersebut berbeda dengan Putusan Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan yang berada di bawahnya, yang memeriksa perkara yang bersifat konkret dan individual, sehingga putusannya hanya berlaku bagi pihak-pihak tertentu yang terkait erat dengan perkara. Dengan demikian, hak ingkar Pemohon terhadap hakim yang mengadili perkaranya harus mempertimbangkan apakah keberatannya terhadap hakim yang mengadili perkaranya berkaitan erat dengan kepentingan hakim terhadap perkaranya tersebut. Dalam konteks perkara pengujian undang-undang, apabila Pemohon mengajukan hak ingkar terhadap hakim konstitusi yang memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR, Pemohon perlu mempertimbangkan bahwa hakim konstitusi yang bersangkutan adalah memeriksa norma abstrak yang tidak berkaitan dengan peristiwa konkret yang dialami oleh Pemohon, sehingga kepentingan hakim konstitusi tersebut tidak ada relevansinya dengan penerapan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. [3.13] Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, terdapat perbedaan syarat antara hakim konstitusi dengan hakim lainnya, yang diatur di dalam konstitusi. Menurut Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, dikatakan bahwa hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, 53 negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Sedangkan syarat untuk menjadi hakim agung yang diatur di dalam Pasal 24A ayat (2) UUD 1945 berbunyi bahwa hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Dari kedua ketentuan tersebut, terdapat satu syarat pembeda, yaitu syarat sebagai hakim konstitusi haruslah seorang negarawan. Secara harfiah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), negarawan adalah ahli dalam kenegaraan; ahli dalam menjalankan negara (pemerintahan); pemimpin politik yang secara taat asas menyusun kebijakan negara dengan suatu pandangan ke depan atau mengelola masalah negara dengan kebijaksanaan dan kewibawaan. Sumber yang lain (kamus Merriam-Webster), menyebutkan bahwa negarawan atau statesman adalah one versed in the principles or art of government especially: one actively engaged in conducting the business of a government or in shaping its policies; atau dapat juga diartikan sebagai a wise, skillful, and respected political leader. Berkenaan dengan hal tersebut, Manuel L. Quezon (Presiden Persemakmuran Filipina, 1935-1944) menyatakan “My loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins.” Dengan demikian, meskipun tidak ada definisi yang baku mengenai arti negarawan, seorang negarawan dapat diartikan sebagai sosok yang sudah selesai dengan dirinya sendiri dan mengabdikan sepenuh hidupnya untuk kepentingan bangsa dan negaranya. [3.14] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 15 ayat (2) UU MK inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak ditambahkan syarat “tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR”. Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan bahwa berkenaan dengan syarat- syarat untuk menjadi hakim konstitusi, Mahkamah Konstitusi selalu berpendirian jika hal tersebut adalah menjadi wewenang pembentuk undang-undang, juga tidak bertentangan dengan konstitusi dan prinsip-prinsip kebijakan hukum terbuka. Oleh karena itu, berkaitan dengan dalil Pemohon yang menginginkan agar ketentuan norma Pasal 15 ayat (2) UU MK yang mengatur berkenaan dengan syarat-syarat untuk menjadi hakim konstitusi untuk ditambahkan syarat “tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau 54 anggota DPR” adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan syarat-syarat lain yang secara kumulatif harus dipenuhi oleh calon hakim konstitusi sebagaimana yang dimaksudkan dalam norma Pasal 15 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h UU MK. Dengan demikian, sekiranya syarat “tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR” dipandang penting untuk menjadi syarat tambahan bagi calon hakim konstitusi, hal tersebut pun sepenuhnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Terlebih lagi, apa yang dimohonkan Pemohon sesungguhnya telah terakomodasi dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 48/2009. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 48/2009 serta norma Pasal 15 ayat (2) UU MK telah ternyata tidak melanggar pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 55 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal enam, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh tiga yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh satu, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 15.35 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, dan Ridwan Mansyur masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo 56 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Wahiduddin Adams ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Dewi Nurul Savitri