131/PUU-XIII/2015

1 PUTUSAN Nomor 131/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh: 1. Nama : Dani Safari Effendi Alamat : Jalan Ir H Djuanda By Pass Kampung Tundagan Nomor 5 RT 02 RW 07, Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat Sebagai ---------------------------------------------------------------- Pemohon I 2. Nama : Ecep Sukmanagara Alamat : Jalan Kampung Sukasari RT 06 RW 12, Desa Sukapura, Kecamatan Sukaraja; Sebagai --------------------------------------------------------------- Pemohon II 3. Nama : Muhammad Rifki Arif Alamat : Jalan Paseh RT 02 RW 04, Kelurahan Tuguraja, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya; Sebagai --------------------------------------------------------------- Pemohon III 4. Nama : Ristian Alamat : Jalan Babakan Muncang RT 02 RW 01, Kelurahan Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya; Sebagai -------------------------------------------------------------- Pemohon IV SALINAN Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 5. Nama : Cecep Zamzam Alamat : Kampung Kikisik RT 02 RW 05, Desa Gunungsari, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya; Sebagai --------------------------------------------------------------- Pemohon V 6. Nama : Dudi Jamaludin Alamat : Jalan Empangsari RT 03 RT 07, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya; Sebagai -------------------------------------------------------------- Pemohon VI 7. Nama : Drs. KH Didin Sujani Alamat : Kampung Situdukun, Kelurahan RT 01 RW 01, Kelurahan Tamanjaya, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya; Sebagai ------------------------------------------------------------- Pemohon VII Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VII disebut sebagai --- --------------------------------------------------------------------------- Para Pemohon [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti tertulis para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 13 Oktober 2015, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Oktober 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 282/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 131/PUU-XIII/2015 pada tanggal 30 Oktober 2015, dan diperbaiki yang diserahkan melalui Kepaniteraan Mahkamah tanggal 23 November 2015 menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Perubahan UUD 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut “MK”, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 serta Pasal 24C UUD 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut “UU MK”; 2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...” 3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ....” Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut “UU KK” menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 4. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, MK berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945. 5. Dalam hal ini, para Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII memohon agar MK melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 6. Dimilikinya kedudukan hukum/legal standing merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Pasal 51 ayat (1) UU MK: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara”. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK: “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”. 7. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian Undang-Undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang. 8. Bahwa oleh karena itu, para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara a quo, sebagai berikut: Pertama, Kualifikasi sebagai para Pemohon. Bahwa kualifikasi para Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VI, VII adalah sebagai perorangan warga negara Indonesia. Kedua, Kerugian Konstitusional para Pemohon. Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 9. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara a quo, dikualifikasikan sebagai perorangan warga Indonesia yang telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalitasnya diberikan oleh UUD 1945 dengan berlakunya ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, PERPU Nomor 1 Tahun 2014. 10. Legal standing para Pemohon: bahwa latar belakang para Pemohon I sampai dengan VI adalah mahasiswa hukum Sekolah Tinggi Hukum Galunggung (STHG) Tasikmalaya, dan Pemohon VII adalah berlatar belakang warga masyarakat yang memimpin suatu lembaga pendidikan islam Yayasan Al Inayah. Para Pemohon I sampai dengan VI adalah mahasiswa yang sedang melakukan sebuah penelitian tentang hukum tatanegara, hukum konstitusi, hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Pemerintahan, Hukum Pemilihan Umum seperti yang dituangkan Tri Darma Perguruan Tinggi yakni: pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat sudah dilakukan pertama melalui seminar, diskusi, debating, diklat, lalu secara akademi yakni PPL (Praktek Pradilan Lapangan selama 30 hari di Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan pengadilan Agama Tasikmalaya) dan terakhir para Pemohon I, II, III, IV, V, VI melakukan study akademik melakukan KKN (Kuliah Kerja Nyata) selama 35 hari dimana pada saat itu sedang dilakukan Pemilihan Kepala Desa serentak di wilayah pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Dan para Pemohon I sampai dengan VI merupakan aktifis kampus yang tergabung dalam Badan Eksekutif Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Galunggung (STHG) Tasikmalaya yang aktif di dalam kampus mengadakan “Seminar Demokrasi Tai Kucing Pemilihan Anggota DPRD di Tasikmalaya”, bahkan aktif melakukan advokasi pembelaan hak-hak warga masyarakat melalui pendampingan hukum di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, bahkan Pemohon I sampai Pemohon VI sering melakukan advokasi (pendampingan hukum) untuk kasus yang besar di Tasikmalaya baik kasus yang bersifat pendampingan bagi masyarakat yang dirugikan perorangan maupun seperti ke Istana negara tujuan Presiden RI, Ketua LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Korban) dan pernah kedatangan Wakil Ketua LPSK RI DR Lili Pantauli SH, MH ke kampus STHG Tasikmalaya dengan tujuan Klarifikasi dan investigasi saat kasus Pidana di Polres Tasikmalaya, Kejaksaan Singaparna, dan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, kemudian pada kasus pidana khusus ke Bareskrim POLRI, ke Kejaksaan Agung RI, ke Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk perkara korupsi yang sudah ada Direktori Putusan Pengadilan dan Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dimulai dari Kasus Gedung DPRD menyeret 4 terdakwa Rp.8,4 M, Korupsi Bank BNI 46 Tasikmalaya 3 terdakwa Rp.7,65M, Korupsi Gapoktan Bagian Pemkot Tasikmalaya 2 terdakwa Rp. 2M, Korupsi Kit Disdik 3 tersangka di kejaksaan Kota tasikmalaya Rp.4,7M, korupsi PPK IPM Pemkot Tasikmalaya 3 tersangka ditangani Kejaksaan Kota Tasikmalaya. 11. Bahwa para Pemohon sampai kini terus aktif dalam kegiatan pendampingan hukum, pemantau kebijakan daerah, penegakkan hukum, dan pemberantasan korupsi dengan konsentrasi pada penegakkan hukum menangani kasus Tanah gedung Terminal TIPE A Indihiang Kota Tasikmalaya kasus dilaporkan dan tangani Kejaksaan Agung namun saat ini ditangani Kejaksaan Kota Tasikmalaya dalam proses, saat ini para Pemohon I sampai Pemohon VI sedang mengawal Kasus Pungli 153 Motor Dinkes Pemkab Tasikmalaya, kasus dugaan Korupsi Meubeuler Pemkab Tasikmalaya Rp. 9.123.621,945 sudah ditangani Kejaksaan Singaparna dan Pada saat ini ada KASUS HUTANG PEMKAB TASIKMALAYA (sudah ada penetapan Pengadilan Perdata Pengadilan Tasikmalaya), selalu mengawal terdepan menggunakan Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Galunggung (BEM STHG) Tasikmalaya. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 12. Bahwa para Pemohon I sampai dengan Pemohon VII merupakan pemilih aktif yang selama Pemilihan Umum Presiden, Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD dan pemilihan kepala daerah merupakan pemilih yang tidak pernah absen dalam melakukan pemungutan suara baik pada saat system PEMILIHAN MELALUI PENCOBLOSAN MAUPUN PENCONTRENGAN pada pemilihan umum, sehingga para Pemohon sangat peduli, konsen dan merupakan para pemilih yang sudah memberikan hak suara, memberikan kontribusi pemikiran untuk Pemilihan Umum di Tasikmalaya. 13. Bahwa Pemohon I saat ini menjabat sebagai Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Tasikmalaya (FKMT) pernah menjabat, membuat, melaksanakan, dan mengangkat orang-orang termasuk PEMOHON I untuk menjadi PEMANTAU PEMILU KEPALA DAERAH WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA 2012-2017 dengan bersertifikat yang diterbitkan oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KOTA TASIKMALAYA, sehingga sangat jelas Pemohon I sangat berkonsentrasi pada PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM dari tahun ke tahun termasuk Pemilihan yang akan datang, PEMOHON I merupakan aktivis yang sering memberikan kontribusi Pemikiran, pernyataan, dan sikapnya diberbagai media dari mulai MEDIA LOKAL DAERAH maupun NASIONAL, seperti berbagai pernyataan dan pemikiran di Media Kabar Priangan, Koran Tadjuk, Swara Nasional, serta PEMOHON I sudah pernah bergabung dalam PERGERAKAN AKTIVIS 1999 menjadi Komisariat PMII Sekolah Tinggi Sosial Ilmu Politik Tasikmalaya (saat ini masih terdaftar sebagai mahasiswa pada Forlap Dikti lihat google), pernah menjabat sebagai Sekjen Ormas SOKSI Kota tasikmalaya, pernah menjabat Pengurus DPD Golkar Kota tasikmalaya, pernah menjabat sebagai Pengurus PUDI (Partai Uni Demokrasi Indonesia) Pimpinan Prof DR Ir H Sri Bintang Pamungkas, Pernah mencalonkan diri menjadi Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) akhirnya mundur, kemudian di Penghujung Perpolitikan Indonesia pada tahun 2014 pernah mencalonkan di DPRD Kota Tasikmalaya dari Partai Hanura yang dipimpin oleh DR H Wiranto SH, MH, lalu pada saat Pemilihan Presiden Republik Indonesia 2014 lalu Pemohon I beserta Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI pernah menjadi pendukung dan berorasi serta berkampanye pada salah satu Calon Presiden RI di Tasikmalaya dengan teknik AKSI UNJUK RASA Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 PENDUKUNGAN para PRABOWO-HATTA dengan menjabat sebagai Ketua Sayap Tanah Air Tasikmalaya, karena Pemohon sebagai mahasiswa dulu hanya bisa disuarakan melalui AKSI ORASI dan AUDENSI namun sekarang dengan KONSEPSI ADVOKASI pada YURISPRUDENSI, semua berjenis pada PENEGAKAN HUKUM DAN KONSTITUSI, 14. Bahwa Pemohon VII merupakan seorang warga negara yang pernah menjabat sebagai PPS (Panitia Pemungutan Suara) KEPALA DAERAH WALIKOTA TASIKMALAYA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA 2012-2017 dan PEMILIHAN DPR RI, DPRD, DPD di Kota Tasikmalaya 2014, dengan bersertifikat yang diterbitkan oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) Kota Tasikmalaya; 15. Dari semua kegiatan PEMOHON I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII memiliki relevansi dengan legal standing memiliki kesamaan pandangan, kesamaan tujuan, kesamaan pemikiran, kesamaan maksud utamanya pada Pemangku Pemilihan Umum di daerah tasikmalaya TERUTAMA pada PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 9 Desember 2015 untuk memilih dan/atau dipilih dalam melakukan hak sipil dan hak politik, hak persamaan hukum, hak dalam penyelenggaraan pemerintahan pada konsepsi demokrasi konstitusi, demokrasi hak asasi manusia, hak memilik pemimpin yang adil pada pemilihan langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil serta bertanggung jawab, memperjuangkan hak secara kolektif berdasar atas asas kedaulatan rakyat, hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan penyelenggaran pemilihan umum sesuai dengan UUD 1945 dan bersama berdasar asas permusyawaratan dan perwakilan. Belum juga proses demokrasi politik yakni Pemilihan Kepala daerah serentak 9 Desember 2015 dapat mengganggu hak prinsipil yakni yang bakal menghambat pada kedaulatan ada ditangan rakyat, Pemimpin daerah dipilih secara demokratis, Pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab, bagi para Penyelenggara Pemilihan Umum terdiri dari: Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Pemilihan Umum, Peserta Pemilihan Umum, Anggaran Pemilihan Umum, dan bila terjadi persengketaan pada pemilihan kepala daerah para pengadil harus adil dan bertanggungjawab pada konstitusi terutama wajib melaksanakan Pasal 24B dan Pasal 24C ayat (5). Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 16. Bahwa dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005. C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, WALIKOTA (KEPALA DAERAH) A. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota bertentangan terhadap UUD 1945 Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang bertentangan dengan UUD 1945 yang merugikan hak konstitusional para Pemohon hilang: 1. Pasal 70 ayat (2), “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, dan pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin cuti kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 2. Pasal 201 ayat (1), “Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember tahun 2015”. 3. Pasal 201 ayat (2), “Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2016 dan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Pebruari tahun 2017”. 4. Pasal 201 ayat (3), “Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Juni tahun 2018”. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 5. Pasal 205, “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang- Undang ini”. Bertentangan dengan UUD 1945 dan perubahannya Pasal-pasal - Pasal 1 ayat (2), “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang”. - Pasal 18 ayat (4), “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. - Pasal 22E ayat (1), “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. - Pasal 25E ayat (5), “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. - Pasal 27 ayat (1), “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkecualinya. - Pasal 28C ayat (2), “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. - Pasal 28D ayat (1), “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. - Pasal 28I ayat (1), “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. - Pasal 28J (2), “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. 17. Alasan pertama para Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII memang tidak setuju calon tunggal sangat beralasan namun saat ini bukan berarti tidak setuju apa yang diamanatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 apalagi di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak termaktub, tetapi akibat dari hanya ada calon tunggal yang khusus di Kabupaten Tasikmalaya dan tidak adanya calon lain apalagi di calon tunggal tersebut (calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya dari Petahana/Incumbent) membuat merasa tidak ada pilihan lain, dimana saat ini belum juga di laksanakan pesta demokrasi 9 Desember 2015 nanti sehingga system pemilihan kepala daerah sangat melanggar konstitusi UUD 1945, sudah ada berbagai temuan oleh Pemohon I seperti yang terjadi di Tasikmalaya Jawa Barat telah terjadi bentuk pelanggaran dan penyalahgunaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 baik dari proses tahapan penyelenggaraan Pasal 5 ayat (3) huruf e penelitian persyaratan calon bupati dan calon wakil bupati tasikmalaya pada verifikasi adminsitrasi dan verifikasi faktual, huruf f penetapan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati tidak didasarkan pada PKPU Nomor 14 Tahun 2015 tanggal 20 Oktober 2015 bahkan ditemukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 80/Kpts/KPU- Kab/011.329078 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penundaan seluruh tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2015 dimana saat itu Undang-Undang Pemilukada sedang di UJI MATERI oleh Pemohon sdr. Effendi Gozali, ditemukan 2.Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 84/Kpts/KPU-Kab-011.329078/X2015 tanggal 2 Oktober 2015 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 80/Kpts/KPU-Kab-011.329078/VIII/2015 tentang Penundaan Seluruh Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015, ditemukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 85/Kpts/KPU-Kab-011.329078/X/2015 tanggal 3 Oktober 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalay, ditemukan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 19/KPU-Kab.011329078/11/2015 tentang Dana anggaran Sosialisasi penyelenggaraan yang awalnya Rp. 47.317.202.505,00 menjadi Rp.40.000.000.000,00 ditemukan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 19/KPU-Kab.011329078/11/2015 tanggal 9 Maret 2015 tentang Dana anggara Sosialisasi penyelenggaraan yang awalnya Rp. 47.317.202.505,00 menjadi Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 127/KPU Kab-011.329078/IV/2015 tanggal 1 April 2015 Rp.40.000.000.000,00 (semua bukti terlampir). Pemohon I dan Pemohon IV menemukan banyak sekali surat-surat yang dikeluarkan KPU Kabupaten Tasikmalaya tadi bertentangan dengan surat dari KPU Pusat dan aturan negara yang lebih tinggi diantaranya yang menjadi norma pemilihan kepala daerah, KPU Kabupaten Tasikmalaya menerbitkan beberapa surat seperti diatas, dengan analisa hukum di satu sisi bersandarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi 100/PUU-XII/2015 tanggal 29 september 2015 ditindaklanjuti Surat KPU Pusat Nomor 642/KPU/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 namun KPU Kabupaten Tasikmalaya berani mengeluarkan anggaran pada bulan Januari sampai Agustus 2015 dimana PKPU baru terbit tanggal 20 Oktober 2015 Nomor 14 Tahun 2015 sebagai Juklak Juknis sehingga logika hukumnya, uang sudah digunakan tetapi aturan baru ditetapkan kemudian sehingga pada saat mengeluarkan anggaran tidak didasarkan pada Undang-Undang hibah Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah juga menyatakan bahwa “Hibah dari Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila Pemerintah Daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. ”Undang-Undang mengenai Pemerintah Daerah yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, ditentukan bahwa masyarakat tidak lagi merupakan subjek penerima hibah daerah yang berasal dari APBD Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang lebih terkejut ada surat yang dikeluarkan oleh KPUD Kabupaten yakni SK KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 84/Kpts/KPU-Kab-011.329078/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015 tentang Pencabutan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 80/Kpts/KPU- Kab-011.329078/VIII/2015 sangat bertentangan dengan Surat KPU Pusat diantaranya Nomor 644/KPU/X/2015 tanggal 3 Oktober 2015 point 2, seharusnya sebelum mengeluarkan SK Pencabutan Tahapan seharusnya KPUD Kabupaten menghadiri undangan pertemuan dulu tanggal 5 Oktober 2015 jam 10.00 wib di Jakarta, namun KPUD justru sebelum pertemuan sudah mengeluarkan SK tanggal 2 Oktober 2015; Bahwa Pemohon I dan Pemohon IV beralasan persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati wajib melaksanakan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 huruf “i” yakni tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, padahal calon Tunggal yakni Bupati Tasikmalaya sudah pernah dilaporkan atas dasar penipuan dan/atau penggelapan uang telah menjanjikan proyek pembangunan jalan pada tahun anggaran 2011 sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 28 April 2011 diadukan oleh warga masyarakat bernama Endang Abdul Malik dengan ditemukan Nomor Laporan Polisi LP/340/VI/2015/SPKT tanggal 15 Juni 2015 dan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 huruf “k” juga diwajibkan calon kepala daerah wajib melaksanakan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, untuk calon bupat dan wakil bupati di Kabupaten Tasikmalaya ditemukan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 20/Pdt.G/2014/PN.Tsm, dalam hal Pasal 11 ayat (10) poin g memutahirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data terakhir dalam hal ini kemungkinan terjadinya inkonstitusional terhadap validasi data dengan sedikitnya waktu pemilihan serentak ini mengandung arti bahwa pemilih mungkin saja tidak tercatat, mungkin saja pindah kewarganegaraan, mungkin saja meninggal dunia atau pindah, atau bahkan dapat bertambah karena kelahiran perlu ditegaskan PEMILIH SANGAT PENTING sebagai kedaulatan ada ditangan rakyat. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 Kemudian pada Pasal 11 ayat (10) point h menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaraan pemilihan ditemukan adanya alat praga kampanye berbentuk kalender di dalamnnya terdapat foto Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya dan terdapat logo KPU dan Logo Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, maka dianggap Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menggiring para pejabat dan rakyatnya berpihak kepada salah satu calon (hanya calon tunggal). Karena pada Pasal 45 ayat (2) persyaratan calon huruf d “surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputu tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k. Alasan kedua, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang telah mencederai hak konstitusional Pemohon karena Pemohon sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat menganggap bahwa pengambilan cuti Bupati dan wakil bupati untuk ikut kampanye adalah pembuktian bahwa Kepala Daerah telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai kepala pemerintahan yang bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya. Karena tugas seorang pejabat publik yang paling utama adalah melayani masyarakat, bukan melayani partai. Hal ini akan berdampak pada kelalaian tugas seorang pemimpin daerah untuk melayani berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya. Karena jika seseorang sudah terpilih sebagai kepala daerah, maka secara otomatis yang bersangkutan sudah menjadi milik masyarakat. Pengambilan cuti untuk kampanye jelas akan mengganggu seluruh rencana dan pembangunan di daerah. Pengambilan cuti juga mencerminkan bahwa, kepentingan individu/kelompok/golongan sudah berada di atas kepentingan masyarakat umum. Ini berarti sudah merupakan bentuk atau manifestasi dari pengkhianatan UUD 1945 dan Pancasila karena ada pengabaian dan penelantaran hak masyarakat yang dilakukan oleh kepala daerah yang ikut berkampanye. Ini akan bertendensi pada penyalahgunaan jabatan oleh pejabat publik, seperti: 1. melakukan kampanye tidak mengajukan cuti dan tidak diizinkan cuti; 2. pemberian sumbangan pada parpol melebihi ketentuan perunda-undangan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 3. menyuruh bawahannya untuk melakukan kegiatan-kegiatan kampanye terselubung, yang disertai dengan janji dan/atau ancaman terhadap jabatan; 4. menggunakan waktu kerja (jam dinas) untuk kepentingan suatu partai politik; 5. menggunakan waktu istirahat perjalanan dinas yang dibiayai keuanagan negara untuk kepentingan Partai Politik tertentu; 6. memasang satu atau lebih atribut suatu partai politik oada kantor, gedung dan kendaraan milik pemerintah; 7. memberikan pernyataan secara terbuka kepada umum tentang suatu partai politik baik yang berupa dukungan ataupun kritik; 8. memakai atribut suatu partai politik, seperti jaket, emblem, bendera, tanda gambar, dan gambar tokoh dan kandidat partai pada jam kerja (jam dinas) ; 9. menggunakan atribut pegawai negeri sipil atribut birokrasi dan pejabat pemerintah seperti pakaian seragam dan kelengkapannya, emblem, topi, dan tanda identitas diri, ketika menghadiri kegiatan kampanye suatu partai politik kecuali ketika tengah menjalankan tugas pemerintahan; 10. memberikan celah-celah yang terkandung dalm peraturan perundang- undangan yang berlaku demi kepentingan suatu partai politik dan/atau untuk memusuhi suatu partai politik; 11. memberi keistimewaan kepada atau melakukan diskriminasi terhadap anggota atau aktivis suatu partai politik ketika melaksanakan tugas mendapatkan dan mengolah informasi; 12. menggunakan acara kunjungan dinas ke daerah sekaligus untuk kepentingan partai; 13. berbicara dengan kapasitas pejabat negara/pemerintah ketika melaksanakan tugas partai tertentu; 14. menyerahkan satu atau lebih aspek penyelenggaraan suatu program pemerintah, pelaksanaan ataupun monitoring kepada suatu partai politik; 15. melakukan KKN dalam penunjukan rekanan pelaksana proyek pemerintah, dan hasilnya adalah untuk kepentingan parpol; 16. tutup mata terhadap kegiatan kampanye pemilu yang dilakukan oleh bawahan; 17. membiarkan penggunaan tiang listrik, tiang telepon, rambu-rambu lalu lintas sebagai penyangga tiang-tiang bendera saat kampanye; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 18. membiarkan pembangunan posko-posko partai yang dapat mengganggu kepentingan umum dan ketidakadilan bagi pserta Pemilu (misalnya : pembangunan posko di atas trotoar jalan, pembangunan posko di atas tanah negara); 19. membiarkan pemasangan spanduk ucapan hari raya dari partai peserta Pemilu tanpa batas wakjtu yang tegas ; 20. memberi atau menolak memberikan suatu jenis pelayanan publik kepada seorang warga negara karena yang bersangkutan mendukung suatu partai politik dan/atau memusuhi suatu partai politik; 21. memberikan keistimewaan kepada atau melakukan diskriminasi terhadap suatu partai politik dalam pemberian izin dan pelayanan administratif lainnya; 22. memberi keistimewaan kepada atau melakukan diskriminasi terhadap suatu partai politik dalam penegakan hukum dan peraturan perundang-undanagan yang berlaku; 23. memberikan keistimewaan kepada atau melakukan diskriminasi tehadap suatu partai politik dalam memberikan perlindungan dan pengayoman keamanan dan ketertiban. Dengan adanya peluang permasalahan di atas jelas ini akan mencederai demokrasi kita yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan tidak selaras dengan adagium vox populix vox die yang berarti suara rakyat adalah suara Tuhan. Seorang pemimpin haruslah berdiri di atas kepentingan semua pihak dan golongan. Misalnya, pernyataan tokoh legendaris John F Kennedy dari Partai Demokrat ketika terpilih sebagai Presiden AS, “My loyalty to my party ends where my loyalty to the country begins” (kesetiaan kepada partai berakhir ketika kesetiaan kepada negara dimulai). Saat terpilih menjadi Presiden AS, Kennedy tidak lagi mengatakan sebagai Presiden Partai Demokrat, tetapi Presiden United States. Pelajaran itu seharusnya mengingatkan kita bahwa seseorang yang telah menduduki jabatan publik harus meninggalkan jabatan politik dalam partainya. Sebab, partai adalah instrumen/kendaraan untuk memimpin masyarakat. Sebaliknya, jabatan publik tidak boleh dirangkap dengan jabatan politik. Ini untuk menghindari loyalitas ganda, manakala seorang pemimpin di semua Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 strata kepemimpinan (presiden, gubernur, bupati, dan wali kota) saat dipilih secara mayoritas oleh rakyat seharusnya memberikan loyalitas mereka untuk melayani masyarakat, tidak bisa lagi tersandera oleh kepentingan partai. Alasan ketiga, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang telah mencederai hak konstitusional pemohon karena Pemohon pada tahun 2011 tercatat sebagai Pemilih dalam PILKADA KABUPATEN TASIKMALAYA dan ikut memberikan hak suara dalam pemilihan kepala daerah. Pemohon yang memang bagian dari masyarakat yang memilih pemimpin/kepala daerah yang terpilih memberikan harapan, mandat, dan amanat kepada pemimpin/kepala daerah yang terpilih untuk melaksanakan berbagai pembangunan di daerah kami, serta bertanggung jawab terhadap jabatannya secara penuh selama waktu 5 Tahun masa jabatan. Tapi ketika diadakannya PILKADA SERENTAK ini, kami dirugikan karena akan Terjadi kekosongan kepala daerah dan pemajuan/pemotongan masa jabatan kepala daerah pada Pilkada serentak. Hal ini akan berefek pada terganggunya berbagai pembangunan di daerah kami. Serta hak kepala daerah juga akan dirugikan, karena belum sampai masa jabatan habis, tapi kepala daerah tersebut harus diganggu dengan pilkada serentak. Sehingga seharusnya lima tahun menjabat sesuai dengan Surat Keputusan pengangkatan Kepala daerah dan disumpah jabatan sekarang menjadi lima tahun kurang, maka kami merasa hak asasi sebagai pemilih mengharapkan Calon Kepala daerah tersebut visi dan misinya tercapai, bila adanya pilkada serentak justru mengurangi kewajiban kepala daerah dan hak waktu diselesaikan tidak tepat sampai jabatannya berakhir. Alasan keempat, bahwa warga negara yang telah memiliki hak untuk memilih dan akan menggunakan hak pilihnya pada daerah pemilihan dengan pasangan calon kepala daerah incumbent/petahana, yang masa jabatannya belum selesai, berpotensi mengakibatkan kerugian konstitusional bagi warga negara tersebut. Dan bahwa, warga negara pada daerah pemilihan dengan pasangan calon kepala daerah incumbent/petahana yang masa jabatannya belum selesai, tidak akan terpenuhi hak-nya untuk dipimpin oleh kepala daerah sampai selesai masa jabatannya. Akibatnya tidaklah mungkin seorang kepala daerah dapat melaksanakan kewajibannya sebagai pemimpin daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, jika pada saat yang bersamaan yang bersangkutan ikut bersaing dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini, bukan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 bermaksud untuk mengekang hak yang bersangkutan, akan tetapi dalam pelaksanaan hak tersebut tentu saja harus menjunjung tinggi pemenuhan kewajiban yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang bertentangan dengan UUD 1945 1. Pasal 70 ayat (2), “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, dan pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin cuti kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 2. Pasal 201 ayat (1), “Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember tahun 2015”. 3. Pasal 201 ayat (2), “Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2016 dan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Februari tahun 2017”. 4. Pasal 201 ayat (3), “Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Juni tahun 2018”. 5. Pasal 205, “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang- Undang ini”. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 Sebagai akibat dari pemberlakuan muatan dari pasal dan ayat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang di ajukan pengujian ini maka, warga negara dan Pemohon berpotensi dirugikan Hak Konstitusionalnya sebagaimana berikut: • Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang” • Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing- masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. • Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. • Pasal 25E ayat (5) UUD 1945, “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. • Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkecualinya • Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. • Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. • Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” • Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. 18. Implikasi Empiris dan Perbandingan permohonan Warga negara pada daerah pemilihan dengan pasangan calon kepala daerah incumbent/petahana yang masa jabatannya belum selesai, tidak akan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 terpenuhi hak-nya untuk di pimpin oleh kepala daerah sampai selesai masa jabatannya. Akibatnya tidaklah mungkin seorang kepala daerah dapat melaksanakan kewajibannya sebagai pemimpin daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, jika pada saat yang bersamaan yang bersangkutan ikut bersaing dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini, bukan bermaksud untuk mengekang hak yang bersangkutan, akan tetapi dalam pelaksanaan hak tersebut tentu saja harus menjunjung tinggi pemenuhan kewajiban yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Warga negara yang tinggal di daerah yang pemilihan kepala daerahnya dengan pasangan calon kepala daerah incumbent/petahana yang masa jabatannya belum selesai, jelas tidak mendapatkan jaminan dan perlindungan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta mendapat perlakuan diskriminatif, dibandingkan dengan warga negara yang tinggal di daerah yang pemilihan kepala daerahnya dengan pasangan calon kepala daerah incumbent/petahana yang masa jabatannya telah selesai, atau dengan pemilih di daerah pemilihan tanpa pasangan calon kepala daerah incumbent/petahana. Dan Bahwa: Ketidak pastian hukum dan perlakuan diskriminatif ini bisa terjadi sebelum, sejak atau pada masa tahap proses penyelenggaran pilkada. • Dalam hal ini pemohon mengutip beberapa opini atau statement salah satu tokoh agama di Kabupaten Tasikmalaya: Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tasikmalaya, KH Ii Abdul Basith, menyatakan ketidaksetujuannya pada referendum Pilkada yang akan digelar pada 9 Desember 2015 mendatang. Menurutnya, jika Pilkada dipaksakan tahun ini, mudaratnya lebih banyak ketimbang maslahatnya. “Kalau diundur ke 2017 akan lebih maslahat, karena memberikan waktu kepada Pak Uu dan Pak Ade (bupati-wakil bupati Tasikmalaya) untuk menyelesaikan tugasnya sampai Maret 2016,” jawab Kiai Ii saat ditanya setelah mengikuti acara di Pondok Pesantren Al-Choiriyah, Kampung Cibeas, Sukaraja, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Kamis, 29 Oktober 2015. Alasan lainnya, sambung pengasuh Ponpes Sukahideng itu, jika Pilkada dilaksanakan di 2017, maka masyarakat akan punya banyak pilihan calon bupati-wakil bupati, dan pemilihan akan berlangsung lebih fair. Tidak akan ada yang menggunakan fasilitas negara atau uang rakyat. Ia menegaskan, pilkada itu bukan tujuan. Yang jadi tujuan adalah mewujudkan kemaslahatan melalui terpilihnya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 seorang pemimpin yang amanah. “Kalau pilkadanya karut-marut dan penuh kecurangan, tidak akan melahirkan kemaslahatan. Saya mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan nurani. Jangan pragmatis. Saya tidak akan memaksa untuk setuju atau tidak setuju. Saya hanya mengajak untuk melek pada keadaan,” tuturnya. (http://www.initasik.com/ peristiwa/read/745/ketua-mui-pilkada-lebih-maslahat-di-2017.html). • Bahwa incumbent/petahana yang ingin maju dalam Pemilukada tidak perlu mengundurkan diri permanen dan cukup dinonaktifkan sementara dari jabatannya selama Pemilukada. Namun demikian, kami meminta para pemangku kepentingan harus membuat aturan yang jelas dan tegas secara sah dalam lembaran berita negara terkait incumbent ini mengingat potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dimilikinya dalam Pemilukada yang digelar sangat besar. • Bahwa salah satu gangguan terhadap independensi penyelenggara/ penyelenggaraan dalam mewujudkan iklim Pemilukada yang fair muncul ketika pejabat dan pimpinan lembaga negara terlibat dalam kampanye. Pimpinan lembaga negara bagaimanapun juga merepresentasikan lembaga yang dipimpinnya sehingga bias intervensi sulit dihindari. Tidak adanya aturan tegas mengenai keterlibatan pejabat negara dalam hal ini pimpinan lembaga-lembaga negara menyebabkan kampanye Pemilukada selalu menjadi ajang ketokohan figur yang berafiliasi kepada partai politiknya masing-masing. Hal ini menyebabkan terjadinya bias profesionalisme dan independensi pejabat publik/pejabat negara di hadapan masyarakat. Padahal seyogiyanya mereka harus mengatasi segala perbedaan di dalam masyarakat. Mereka seharusnya telah menjadi milik masyarakat dan bertugas hanya untuk melayani masyarakat. • Bahwa khususnya berdasarkan analisis di Kabupaten Tasikmalaya, jika pemilukada di tunda pada Pemilu serentak selanjutnya maka, Kabupaten Tasikmalaya dapat memiliki pemimpin yaitu pelaksana tugas pejabat Bupati. Dan hal ini lebih positif melingingat pejabat Bupati akan lebih professional dalam melaksanakan amanah jabatan sementara karena mempunyai tanggung jawab moral dari pihak yang menunjuknya dalam hal ini Gubernur Provinsi Jawa Barat yang notabene memiliki kepribadian yang sangat kuat dan keislaman yang sangat kental, sesuai dengan kondisi Tasikmalaya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 yang religious islami dengan basis pondok pesantrennya sampai 2017 nanti. Pejabat tersebut akan lebih fokus dalam bekerja serta tidak memiliki kepentingan politik. Pejabat Bupati tetap memiliki kewenangan dalam memajukan daerahnya, dan terbukti beberapa daerah PAD nya naik dengan pejabat Bupati seperti Kabupaten Pangandaran. • Bahwa UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) telah menegaskan negara Indonesia merupakan negara hukum. Norma ini bermakna dalam Negara Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum harus ditempatkan sebagai acuan tertinggi dalam keseluruhan proses penyelenggaraan negara (Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalime Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika 2010,hlm.57.). Dalam konteks demikian, dalam suatu negara hukum yang demokratis, kekuasaan harus dibatasi dan konstitusilah merupakan media yang tepat dalam membatasi sesuatu kekuasaan dalam suatu negara. Lebih dari itu konstitusi harus berfungsi menjadi leading constitution agar tidak hanya dijadikan symbol ketatanegaraan, akibat banyaknya undang-undang yang tidak sejalan dengan subtansi konstitusi, atau ditafsirkan berdasarkan kepentingan sesaat untuk mempertahankan kekuasaan (Marwan Mas, Mengurai Putusan Pembatalan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999, Jurnal Konstitusi, Vol.1 No.2, Desember, 2004, hlm.17.). • Dalam Gagasan demokrasi modern itu, hukum menempati posisi yang sentral. Demokrasi yang di idealkan haruslah diletakkan dalam koridor hukum. Tanpa hukum demokrasi justru dapat berkembang ke arah yang keliru karena hukum dapat ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa atas nama demokrasi. (Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM, Jakarta:Konstitusi Press, 2005, hlm.297.). 19. Maka dari itu, demokrasi yang menjadi fondasi pemilihan nasional tidak boleh mengandung anasir “tirani” yang nafasnya adalah penindasan. Apalagi bertentangan dengan UUD 1945 bukan “jalan tengah” melainkan adalah “jalan lain menuju kebenaran hukum indonesia”. Bung Hatta sendiri menyebutnya sebagai “jalan lurus”, yaitu “jalan Pancasila”. Di sinilah dalam konsepsi demokrasi pancasila, pembangunan adalah proses humanisasi, memanusiakan manusia, bahwa yang dibangun adalah rakyat, bahwa pembangunan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 demokrasi adalah derivat dan pendukung demokrasi rakyat. Di dalam kehidupan bernegara yang berlaku adalah “daulat-rakyat” bukan “daulat-pasar” internasional. Dengan demikian hubungan antar rakyat dan antar calon kepala daerah dalam demokrasi harus benar-benar mencerminkan hubungan antar manusia yang dilandasi paham humanis. Musyawarah mufakat dalam pemilihan badan-badan kelembagaan DPR/DPRD I/DPRD I adalah fondasi dasar yang tidak boleh digantikan dengan “monopoli” pengisian Kepala daerah oleh salah satu calon tunggal dalam hal ini untuk menjadi Gubernur, Bupati, walikota maka hanya dimonopoli oleh Politikus-politikus, badut-badut, politisi karbitan, politisi bajing luncat, bahkan kutu loncat, karena dengan referendum atau jajak pendapat hanya dapat dilakukan bukan oleh calon kepala daerah yang berprestasi justru akan muncul calon-calon yang berfrustasi usulan dari partai-partai yang prustasi akibatnya rakyat yang jadi korban. B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota bertentangan terhadap UUD 1945 dan perubahannya 20. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan kepala daerah bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional para pemohon untuk melakukan ikhtar politik berdasar atas asas demokrasi kedaulatan rakyat. Hal tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut. 21. Bahwa azas demokrasi kedaulatan rakyat sebagai landasan usaha kedaulatan rakyat yang diatur dalam UUD 1945 adalah menghendaki hubungan antara calon Pemilih dan Calon yang akan dipilih satu sama lain harus mencerminkan sebagai orang-orang yang berprestasi, satu rumpun kesatuan karena khawatir kami mengingatkan kemungkinan kalau referendum akan ada calon dari warga negara asing yang sudah menjadi warga negara Indonesia (yang sudah di naturalisasi) sebutan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon VI, Pemohon V,Pemohon VI, dan Pemohon VII. Rasa solidaritas harus dipupuk dan diperkuat. Pemilih dan calon yang akan dipilih dididik mempunyai sifat “jujur dan adil”, insaf akan harga dirinya. Apabila ia telah insaf akan harga dirinya sebagai calon yang akan memilih, tekadnya akan kuat membela kepentingan bangsa dan negaranya. Ingatannya akan tertuju kepada Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 kepentingan bersama, sebagai pemilih-pemilih berprestasi. “demokrasi nasional” lain sekali dari individualisme ialah sikap yang mengutamakan kepentingan diri sendiri dibandingkan kepentingan orang lain dan kalau perlu mencari keuntungan bagi diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan orang lain. “Individualitas” menjadikan seorang demokran sebagai PECUNDANG dan PENGECUT POLITIK bahkan menghancurkan demokran sebagai pembela dan pejuang politik yang giat bagi negaranya. Dengan naik dan maju daerahnya, kedudukannya sendiri ikut naik dan maju. Dalam pelajaran dan demokrasi di pemerintahan dan hukum manapun juga, ditanam kemauan dan kepercayaan pada diri sendiri dalam kepentigan publik untuk melaksanakan “self-help” dan autoaktivia untuk kepentingan bersama. 22. Bahwa adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan kepala daerah yang memungkinkan Kepala daerah dipilih dari warga yang dis like (tidak disukai) rakyat asli secara nurani tetapi didasarkan pada jual beli suara menunjukkan bahwa pembuat undang-undang dan pemutus judicial review tidak memahami jiwa demokrasi nasional yang mengedepankan azas demokrasi, langsung, umum, jujur dan adil, kedaulatan rakyat, berjiwa nasionalime (beridelogi dan berkonstitusi), bersama-sama menolong dirinya dan berdiri di kaki sendiri. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan kepala daerah tersebut menjadi “setali tiga uang” dengan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Oktober 2015 yang mensyaratkan bahwa calon kepala daerah harus diusulkan dengan pernyataan sikap (statement) yakni “setuju dan tidak setuju” apakah itu elecyion (pemilu) atau kalau dalam proyek jasa konstruksi “tender” atau “penunjukan langsung” dengan tata cara referendum atau jajak pendapat. Hal ini menunjukkan itikad yang kurang baik bagi demokrasi Pemilihan umum yang akan datang dalam hal ini aturan-aturan guna “memuluskan” masuknya calon kepala daerah dari warga negara asing atau bisa juga para koruptor yang sudah bebas dari napi bahkan yang lebih khawatir mungkin saja Teroris akan mendaftarkan jadi calon kepala daerah atau bahkan mantan residivis narkoba akan menjadi Calon kepala daerah atau juga mantan PKI jadi Gubernur/ Bupati/Walikota serta berakibat pada tertutupnya kesempatan warga asli Indonesia (putra daerah) yang berhaluan Pancasila sejati yang sejak awal merintis politik berprestasi maju jadi kepala daerah. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 23. Bahwa dengan demikian apakah aturan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 memimpikan pemilihan kepala daerah seperti klub sepak bola yang mementingkan kemenangan, tidak peduli dari mana manajernya, dari negara asing pemodalnya, bahkan bisa saja pemainnya direkrut dari luar negeri. Apakah aturan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 memimpikan pemilihan kepala daerah seperti Perseroan Terbatas yang mementingkan keuntungan tidak peduli darimana sistem pemilihannya. Apakah aturan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 lupa bahwa demokrasi nasional Indonesia tumbuh dan berkembang justru akibat kegagalan system- sistem pemilihan di negara-negara yang beraliran liberalisme untuk memberangus kedaulatan rakyat. Negara-negara asing yang beraliran liberalism yang sistemnya diantaranya Pemilihan pada praktiknya hanya menghasilkan penumpukan modal otoriter dan menyisakan kesenjangan kedaulatan rakyat antara kepala daerah (owner) dengan rakyat yang sudah memilihnya. Tidakkah aaturan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ingat pada tahun 1955 sistem Pemilu yang menghasilkan perebutan kekuasaan? Kemudian pada tahun 1965 dibentuk Pemilu terjadi Gerakan 30 September yang mengakibatkan terbunuhnya para Jenderal yang pancasilais (kesaktian Pancasila), yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan, kemungkinan besar ketika tiap daerah dipimpin oleh kepala daerah yang bukan berfalsafah Pancasila maka akan muncul berbagai pemisahan daerah, pemisahan ideologi bahkan perpecahan bisa juga terjadi peperangan. 24. Bahwa sesungguhnya dengan dipertahankannya asas demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, bertanggung jawab dalam UUD 1945 dan dibentuknya: • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pemerintah Daerah; • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 juncto Pasal 119 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; • Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 • Pasal 59 ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dan ketentuan Pasal 42A ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, berkenaan dengan pemenuhan persyaratan pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015 dari perseorangan • Pasal 22 ayat (1) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Adalah ikhtiar yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menghidupkan demokrasi nasional. Seharusnya penyempurnaan regulasi dengan membentuk UU Pemilihan Umum justru memperkuat sendi-sendi dasar demokrasi nasional bukan malah mengganti sendi-sendi pribumi tersebut dengan “onderdil” bangunan yang dari liberalisme atau politik hukum ‘SETUJU DAN TIDAK SETUJU” atau disebut JAJAK PENDAPAT”. C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota bertentangan terhadap UUD 1945 25. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah bertentangan dengan UUD 1945 yang merugikan hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII akibat diajukan oleh saudara Effendi Gazali maka Pemohon I sampai Pemohon VII untuk melakukan tandingan hukum atas permohonan tersebut di atas berdasar atas asas setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam hukum dan dalam pemerintahan terutama saat melakukan pencerahan Demokrasi Pancasila. Hal tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 26. Bahwa pelarangan referendum atau jajak pendapat membagikan quisioner paket kepada masyarakat calon pemilih akan memperbanyak transaksi pragmatis (jual-beli suara) dengan calon kepala daerah yang bernilai “PRUSTASI” hanya didukung dengan Partai-partai yang praktis untuk menjual partainya terhadap si calon dapat terjadi maka Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII akan menegaskan adanya 4 prinsip yang setidak-tidaknya harus dipenuhi oleh setiap negara nasionalisme yang menamakan diri negara Demokrasi ke 4 yakni Indonesia. Pertama, adanya ketentuan tentang penempatan hukum sebagai tolak ukur dan fondasi tatkala ada gugatan-gugatan, maka hukum harus memberi solusi dan harus memiliki kepastian dan keadilan. Kedua, adanya ketentuan atau peraturan persamaan hak antara pemilih dan pasangan calon pun harus ada saingan (calon tunggal wajib lawan politiknya) kecuali calon tunggal melawan “sandal jepit”. Ketiga, Adanya pengaturan tentang penolakan terhadap sisetm jajak pendapat atau Referendum sebagai aturan Liberalisme. Keempat, Adanya ketentuan atau peraturan tentang partisipasi dari pihak pemilihuntuk minimal 90% tercapai, karena saat ini partisipasi pemilih untuk Pemilu tahun lalu sebelum referendum saja sedikit apalagi dibuka system jajak pendapat sejak awal calon pemilih sudah tidak mau berpartisipasi, inilah kegagalan Penyelenggara Pemilihan Umun di Indonesia: • Anggaran Pilkada melebihi dana untuk kesejahteraan masyarakat • Terlalu banyak-banyaknya system birokrasi di penyelenggara Pemilu • Kepemimpinan yang tidak demokratis atas dasar satu orang calon tunggal; • Modal calon tunggal akan lebih besar sehingga di kal calon tersebut menang dalam pemilihan umumnya maka sisap-siap minta ganti terhadap APBD; 27. Bahwa pengurus dan anggota partai sebagai Pemilik partai jangan sampai memperjualbelikan partainya kepada pengguna jasa (calon kepala daerah). D. PETITUM 28. Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonon uji materil ini terbukti bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD 1945. UU tersebut merugikan Hak Konstitusional para Pemohon yang dilindungi (protected), dihormati Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 (respected), dimajukan (promoted), dan dijamin (guaranted) UUD 1945. Oleh karena itu, karena 9 Desember 2015 itu tinggal menunggu hari diharapkan diputus sebelum tanggal pemilihan kepala daerah dilaksanakan agar ada kepestian hukum dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan hak konstitusional para Pemohon sesuai dengan amanat Konstitusi Demikian, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 70 ayat (2), Pasal 201 ayat (1), Pasal 201 ayat (2), Pasal 201 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 1 sampai dengan Pasal 28J UUD 1945, atau dinyatakan merupakan pasal dan ayat konstitusional bersyarat sejauh seluruh frasa yang bermakna; 3. Menyatakan menurut Pasal 205A karena terjadi perbuatan melawan hukum (onrechmatieg daad), pemaksaan kehendak (dwangsom), penipuan dan pemalsuan hukum (bedrog) oleh pihak KPU Kabupaten tasikmalaya telah mencederai norma dan aturan (abschuur liber/cacat hukum) maka kami meminta Majelis Hakim Konstitusi untuk Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya wajib diundur hingga 2017; 4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 5. Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Pancasila; 2. Bukti P-2 : - Fotokopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota; - Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bukti P-4 : Fotokopi identitas para Pemohon yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Tanda Mahasiswa; 5. Bukti P-5 : Tidak ada fisik; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Nomor 100/PUU-XIII/2015; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 80/Kpts/KPU-Kab/011.329078/VIII/2015 tentang Penundaan Seluruh Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 84/Kpts/KPU-Kab-011.329078/X/2015 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 80/Kpts/KPU-Kab-011.329078/ VIII/2015 tentang Penundaan Seluruh Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 85/Kpts/KPU-Kab-011.329078/X/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penmyewlenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 065/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 642/KPU/X/2015, perihal Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, tertanggal 1 Oktober 2015; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 644/KPU/X/2015, perihal Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 127/KPUKab- 011.329078/IV/2015, perihal Usulan Rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 19/KPU-Kab-011.329078/III/2015, perihal Usulan Anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Edaran Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech); 18. Bukti P-18 : Kalender 2016 dengan gambar Calon Bupati Tasikmalaya UU Ruzhanul Ulum dan Calon Wakil Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.2] Menimbang bahwa karena yang dimohonkan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang in casu Pasal 70 ayat (2), Pasal 201 ayat (1), Pasal 201 ayat (2) dan Pasal 201 ayat (3), serta Pasal 205A Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 25E ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan selanjutnya telah berpendirian adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang, berdasarkan uraian pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon sebagai berikut: 1) Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VI menerangkan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Galunggung (STHG) Tasikmalaya, aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa, sering melakukan advokasi, dan berbagai macam aktivitas lainnya. Khusus Pemohon VII menerangkan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia, berlatar belakang warga masyarakat yang memimpin suatu lembaga pendidikan Islam Yayasan Al Inayah; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 2) Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VII menerangkan dirinya adalah pemilih pada pemilihan umum Presiden, DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan kepala daerah; 3) Bahwa Pemohon I menerangkan dirinya sebagai Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Tasikmalaya (FKMT); 4) Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VII menerangkan memiliki kesamaan pendapat, tujuan, pemikiran, dan maksud; 5) Bahwa para Pemohon sama sekali tidak memberikan uraian, baik dalam permohonannya maupun dalam sidang perbaikan permohonan mengenai hak konstitusional apa yang dirugikan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, meskipun hal itu telah dinasihatkan oleh Panel Hakim dalam sidang perbaikan permohonan (vide Risalah Sidang tanggal 24 November 2015); [3.6] Menimbang bahwa uraian mengenai kerugian hak konstitusional dimaksud tetap tak ditemukan meskipun Mahkamah telah memeriksa secara saksama seluruh permohonan para Pemohon. Sebaliknya, Mahkamah justru menemukan fakta dimana permohonan para Pemohon makin tidak jelas sebagai berikut: 1) Tidak terdapat koherensi antara norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dan alasan yang digunakan sebagai argumentasi untuk mendukung dalil para Pemohon. Para Pemohon mendalilkan Pasal 70 ayat (2), Pasal 201 ayat (1), Pasal 201 ayat (2), Pasal 201 ayat (3), dan Pasal 205A UU 8/2015 bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 70 ayat (2) UU 8/2015 adalah mengatur tentang kewajiban cuti bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, serta pejabat daerah jika hendak ikut dalam kampanye dalam pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Walikota-Wakil Walikota. Adapun Pasal 201 ayat (1), Pasal 201 ayat (2), dan Pasal 201 ayat (3) UU 8/2015 adalah mengatur tentang kapan pemilihan serentak dalam Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, dan Walikota-Wakil Walikota dilaksanakan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 Sementara itu Pasal 205A UU 8/2015 adalah ketentuan peralihan. Akan tetapi alasan yang diuraikan para Pemohon untuk menyatakan norma di atas bertentangan dengan UUD 1945 adalah berupa ketidaksetujuan para Pemohon mengenai calon tunggal, keberatan para Pemohon terhadap sejumlah Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya, dan hal-hal lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembuktian tentang inkonstitusionalitas norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut; 2) Mahkamah juga tidak dapat mengetahui dan memahami apa sesungguhnya yang diminta oleh para Pemohon sebagaimana dapat dilihat dari petitum permohonan a quo khususnya petitum angka 2) dan angka 3) yang menyatakan: (angka 2) “Menyatakan Pasal 70 ayat (2), Pasal 201 ayat (1), Pasal 201 ayat (2), Pasal 201 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 1 sampai dengan Pasal 28J UUD 1945, atau dinyatakan merupakan pasal dan ayat konstitusional bersyarat sejauh seluruh frasa yang bermakna”; (angka 3) “Menyatakan menurut Pasal 205A karena terjadi perbuatan melawan hukum (onrechmatieg daad) (sic!), pemaksaan kehendak (dwangsom), penipuan dan pemalsuan hukum (bedrog) oleh pihak KPU Kabupaten Tasikmalaya telah mencederai norma dan aturan (abschuur liber/cacat hukum) (sic!) maka kami meminta majelis hakim Konstitusi untuk Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya wajib diundur hingga 2017”; Hal tersebut sesungguhnya telah dinasihatkan oleh Mahkamah untuk diperjelas dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 10 November 2015, namun hingga sidang Perbaikan Permohonan para Pemohon tidak melakukan perubahan terhadap ketidakjelasan dimaksud; [3.7] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak mampu menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya dan permohonan a quo tidak jelas atau kabur. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri tujuh Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Wahiddudin Adams, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal enam belas, bulan Maret, tahun dua ribu enam belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan Maret, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 11.56 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Wahiddudin Adams, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Suhartoyo masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 36 oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/ Kuasanya, dan Presiden atau yang mewakili, dan tanpa dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Wahiduddin Adams ttd. Aswanto ttd. Manahan M.P Sitompul ttd. Maria Farida Indrati ttd. Patrialis Akbar ttd. Suhartoyo PANITERA PENGGANTI, ttd. Ida Ria Tambunan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id