13/PUU-XXIV/2026

PUTUSAN NOMOR 13/PUU-XXIV/2026 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Syah Wardi Pekerjaan : Dosen Alamat : Jalan Gaharu Nomor 47, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Januari 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Januari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 11/PUU/PAN.MK/AP3/01/2026, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 13/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 6 Januari 2026, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- 2 undang terhadap Undang-Undang Dasar. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan pengujian materiil (uji konstitusionalitas norma) terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283, sehingga secara nyata dan langsung berada dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang secara konstitusional untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban konstitusional sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa Pemohon secara aktif menggunakan jalan raya baik sebagai pengendara maupun sebagai pengguna jalan lainnya, sehingga secara langsung berada dalam lingkup penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain: a. Pasal 28A, yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan; b. Pasal 28G ayat (1), yaitu hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman bahaya; c. Pasal 28D ayat (1), yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Bahwa hak-hak konstitusional Pemohon tersebut dirugikan oleh berlakunya norma hukum dalam: Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya frasa “penuh konsentrasi”; dan 3 Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahwa frasa “penuh konsentrasi” dalam Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ tidak memberikan kejelasan mengenai batasan perbuatan yang dilarang, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan penegakan hukum yang tidak konsisten, yang berdampak pada lemahnya perlindungan keselamatan Pemohon sebagai pengguna jalan. Bahwa ketentuan sanksi dalam Pasal 283 UU LLAJ tidak memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap perbuatan yang secara nyata membahayakan keselamatan pengguna jalan, sehingga Pemohon berpotensi terus mengalami risiko terhadap hak hidup dan rasa aman. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon bersifat: a. spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial, karena setiap saat Pemohon berada di jalan raya dan terpapar risiko kecelakaan; b. memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian; c. dapat dipulihkan apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo. Bahwa berdasarkan ketentuan dan praktik putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian undang- undang, maka Pemohon telah memenuhi seluruh unsur legal standing. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang sah dan konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian materiil a quo kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. III. OBJEK PERMOHONAN 1. Ketentuan Undang-Undang yang Dimohonkan Pengujian Bahwa objek permohonan pengujian undang-undang dalam perkara a quo adalah norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ), yaitu: a. Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ, yang berbunyi: 4 “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan Kendaraan Bermotor tersebut dengan wajar dan penuh konsentrasi.” khususnya terhadap frasa “penuh konsentrasi”. b. Pasal 283 UU LLAJ, yang berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).” Bahwa kedua ketentuan tersebut merupakan satu kesatuan norma (normative unity), di mana Pasal 106 ayat (1) mengatur kewajiban hukum, sedangkan Pasal 283 mengatur konsekuensi pidana atas pelanggaran kewajiban tersebut. 2. Alasan Pemilihan Objek Permohonan Bahwa Pemohon memilih Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 UU LLAJ sebagai objek permohonan pengujian konstitusionalitas karena norma tersebut secara langsung dan nyata berkaitan dengan perlindungan keselamatan jiwa manusia, yang merupakan hak konstitusional paling fundamental sebagaimana dijamin dalam Pasal 28A UUD 1945. Bahwa lalu lintas jalan raya merupakan ruang publik yang mengandung risiko tinggi terhadap keselamatan, sehingga pengaturannya tidak boleh bersifat kabur, lemah, atau multitafsir. Setiap kekaburan norma dalam bidang lalu lintas berpotensi menimbulkan akibat yang fatal dan irreversibel, berupa hilangnya nyawa manusia atau cacat permanen. 3. Ketidakjelasan Frasa “Penuh Konsentrasi” sebagai Masalah Konstitusional Bahwa frasa “penuh konsentrasi” dalam Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ merupakan norma yang bersifat abstrak, terbuka, dan tidak disertai penjelasan limitatif, sehingga tidak memberikan kepastian hukum mengenai: 1. Perbuatan apa saja yang dianggap mengganggu konsentrasi; 2. Tingkat gangguan konsentrasi yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum; 5 3. Parameter objektif yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menilai pelanggaran. Bahwa kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip lex certa dalam hukum pidana dan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa dalam praktik, kekaburan frasa “penuh konsentrasi” menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, di mana suatu perbuatan yang secara nyata berbahaya, seperti merokok saat mengemudikan kendaraan bermotor, sering kali tidak dikenai sanksi hukum secara konsisten karena tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang- undang. 4. Merokok Saat Berkendara sebagai Contoh Nyata Kekosongan Norma 1. Bahwa merokok saat mengemudikan kendaraan bermotor secara faktual dan rasional: 2. Mengharuskan pengemudi melepaskan salah satu tangan dari kemudi; 3. Mengalihkan fokus visual dan kognitif; 4. Berpotensi menimbulkan reaksi refleks berbahaya (abu jatuh, bara api, puntung rokok); 5. Meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Namun demikian, UU LLAJ tidak secara tegas menyebutkan perbuatan tersebut, sehingga timbul kekosongan norma (normative gap) yang berdampak langsung pada lemahnya perlindungan keselamatan publik. Bahwa kekosongan norma tersebut tidak dapat dibenarkan hanya dengan mengandalkan Peraturan Menteri Perhubungan, karena menurut asas nullum crimen sine lege, norma pidana yang membatasi hak warga negara harus ditetapkan dalam undang-undang, bukan peraturan di bawahnya. 5. Pasal 283 UU LLAJ dan Masalah Efektivitas Perlindungan Hukum Bahwa Pasal 283 UU LLAJ mengatur sanksi pidana yang bersifat ringan dan tidak proporsional dibandingkan dengan tingkat bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan mengemudi tanpa konsentrasi penuh. Bahwa sanksi pidana tersebut: 1. Tidak menimbulkan efek jera; 2. Tidak mencerminkan nilai perlindungan terhadap hak hidup; 6 3. Tidak sejalan dengan tujuan hukum lalu lintas, yaitu menciptakan keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Bahwa kondisi ini menunjukkan adanya constitutional omission, yaitu kelalaian pembentuk undang-undang dalam merumuskan norma yang efektif untuk melindungi hak konstitusional warga negara. 6. Hubungan Langsung Objek Permohonan dengan Kerugian Konstitusional Pemohon Bahwa berlakunya Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 UU LLAJ dalam rumusan saat ini menyebabkan Pemohon: 1. Tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai saat menggunakan jalan raya; 2. Berada dalam risiko keselamatan yang tinggi akibat perilaku pengemudi lain yang tidak dikendalikan secara efektif oleh hukum; 3. Mengalami ketidakpastian hukum atas standar keselamatan lalu lintas yang seharusnya dijamin negara. Bahwa terdapat hubungan sebab akibat langsung (causal verband) antara berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dengan kerugian konstitusional Pemohon, karena ketidakjelasan frasa “penuh konsentrasi” dalam Pasal 106 ayat (1) serta lemahnya efektivitas sanksi dalam Pasal 283 UU LLAJ telah menyebabkan tidak optimalnya penegakan hukum, sehingga perilaku mengemudi yang membahayakan keselamatan publik tetap berlangsung tanpa pencegahan yang memadai. 7. Pentingnya Pengujian Konstitusional terhadap Objek Permohonan 1. Bahwa pengujian terhadap Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 UU LLAJ tidak dimaksudkan untuk: 2. Menciptakan kriminalisasi berlebihan; 3. Membatasi kebebasan warga negara secara sewenang-wenang; 4. melainkan untuk: 5. Memperjelas norma hukum; 6. Meningkatkan kualitas perlindungan keselamatan publik; 7. Memastikan pemenuhan kewajiban konstitusional negara. 7 Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis sebagai the guardian of the constitution untuk memastikan bahwa setiap norma hukum yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang selaras dengan nilai, prinsip, dan jaminan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terlebih lagi, terhadap norma hukum yang berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa manusia dan kepentingan publik, Mahkamah Konstitusi berkewajiban untuk memastikan bahwa norma tersebut disusun secara jelas, adil, proporsional, dan efektif, sehingga mampu memberikan perlindungan konstitusional yang nyata serta mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak hidup dan rasa aman warga negara. 8. Kesimpulan Mengenai Objek Permohonan Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, jelas bahwa: 1. Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ mengandung norma yang tidak jelas dan multitafsir; 2. Pasal 283 UU LLAJ tidak memberikan perlindungan hukum yang efektif; 3. Kedua pasal tersebut secara langsung berdampak pada perlindungan hak hidup, rasa aman, dan kepastian hukum Pemohon; 4. Oleh karena itu, kedua pasal tersebut layak dan perlu diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan demikian, Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara sah dan konstitusional menjadi objek permohonan pengujian dalam perkara a quo, karena kedua ketentuan tersebut merupakan norma undang-undang yang berlaku umum, mengikat secara nasional, dan secara langsung berdampak terhadap hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas rasa aman, keselamatan, dan perlindungan hukum yang adil. Bahwa Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ mengandung frasa normatif yang bersifat abstrak, multitafsir, dan tidak memberikan standar hukum yang jelas mengenai makna “mengemudi dengan wajar dan penuh konsentrasi”, 8 sehingga membuka ruang bagi penafsiran yang berbeda-beda dalam praktik penegakan hukum. Ketidakjelasan norma tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) dan lemahnya perlindungan terhadap keselamatan pengguna jalan. Bahwa selanjutnya, Pasal 283 UU LLAJ yang mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran kewajiban berkendara dengan penuh konsentrasi tidak mencerminkan prinsip proporsionalitas dan efektivitas penegakan hukum, mengingat sanksi yang diatur relatif ringan dan tidak sebanding dengan tingkat bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa manusia di ruang publik. Bahwa keberlakuan kedua norma tersebut secara kumulatif membentuk satu kesatuan rezim hukum yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi dalam berlalu lintas, sehingga apabila norma tersebut dibiarkan tanpa penafsiran konstitusional yang tegas, maka negara berpotensi gagal menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, pengujian terhadap Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 UU LLAJ menjadi relevan, mendesak, dan beralasan secara konstitusional, guna memastikan bahwa norma hukum di bidang lalu lintas tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga benar-benar mampu memberikan perlindungan efektif terhadap keselamatan publik serta menjamin terpenuhinya hak konstitusional Pemohon dan masyarakat luas. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian permohonan, argumentasi hukum, dan batu uji konstitusional yang telah dikemukakan, seraya menaruh kepercayaan penuh pada kebijaksanaan dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan penjaga keadilan substantif, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut: DALAM POKOK PERMOHONAN 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 9 2. Menyatakan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai secara tegas bahwa kewajiban mengemudi dengan wajar dan penuh konsentrasi melarang secara mutlak setiap perbuatan yang mengganggu keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan pengguna jalan lain, termasuk perbuatan merokok saat mengemudikan kendaraan bermotor; 3. Menyatakan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional), sepanjang tidak dimaknai wajib menerapkan Pemaknaan Maksimal terhadap besaran denda dan masa kurungan bagi pelanggar yang merokok saat berkendara demi tegaknya supremasi hukum dan terciptanya efek jera yang nyata; 4. Menyatakan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai bahwa selain sanksi pidana, terhadap pelanggar yang merokok saat berkendara wajib dikenakan Sanksi Tambahan berupa kerja sosial pembersihan jalan raya atau pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk jangka waktu tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas risiko bahaya yang ditimbulkan bagi publik; 5. Menegaskan bahwa pemberian Sanksi Tambahan dan penerapan Pemaknaan Maksimal dalam penegakan Pasal 283 tersebut merupakan instrumen perlindungan hukum yang adil bagi warga negara untuk mendapatkan lingkungan jalan raya yang aman, sehat, dan bebas dari ancaman fisik akibat residu pembakaran rokok (abu dan bara); 6. Menyatakan bahwa kegagalan negara dalam menerapkan sanksi yang berat dan serius terhadap perilaku merokok saat berkendara adalah bentuk pengabaian terhadap hak hidup dan hak atas rasa aman sebagaimana dijamin dalam Pasal 28A dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945; 10 7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat hukum lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) demi tegaknya keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." [2.2] Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil permohonannya. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 106 dan Pasal 283 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara 11 Republik Indonesia Nomor 5025, selanjutnya disebut UU 22/2009) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal- hal sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 6 Januari 2026 secara daring (online). Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 11/PUU/PAN.MK/AP3/01/2026, Permohonan a quo diterima Mahkamah pada tanggal 6 Januari 2026. Berdasarkan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon (DKP3), Pemohon mengajukan softcopy Permohonan dalam bentuk .pdf dan dalam bentuk .doc/.docx, serta belum mengajukan daftar alat bukti dan alat bukti untuk mendukung permohonan; 2. Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 22 Januari 2026, pukul 14.30, dengan agenda mendengar pokok- pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Pada sidang pemeriksaan pendahuluan tersebut, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon berkenaan dengan permohonannya dan kelengkapan permohonan, yakni daftar alat bukti serta bukti-bukti Pemohon yang menjadi bagian dari berkas alat bukti [vide Risalah Sidang, hari Kamis, 22 Januari 2026, hlm. 22]. Selanjutnya, Mahkamah memberikan kesempatan bagi Pemohon untuk melakukan perbaikan permohonan sekaligus melengkapi permohonan awal paling lambat hari Rabu, 4 Februari 2026, pukul 12.00 WIB, baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy [vide Risalah Sidang, hari Kamis, 22 Januari 2026, hlm. 23]. Namun, berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon tidak menyerahkan naskah perbaikan permohonan beserta alat bukti yang disertai daftar alat bukti (berkas alat bukti), sebagaimana tenggat waktu yang telah ditentukan Mahkamah. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.4.1] Bahwa berkenaan dengan sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda untuk menerangkan pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, diwajibkan bagi Mahkamah untuk memberi 12 nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan [vide Pasal 36 ayat (3) PMK 7/2025]. Bahwa pada saat Pemohon mengajukan permohonan awal, Pemohon belum menyerahkan alat bukti disertai dengan daftar alat bukti. Pemohon dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 22 Januari 2026, telah pula menerima penasihatan dari Mahkamah untuk memperbaiki permohonan sekaligus melengkapi permohonan dengan menyerahkan alat bukti guna membuktikan dalil- dalil sebagaimana termuat dalam permohonan Pemohon. Selanjutnya, Mahkamah memberikan kesempatan bagi Pemohon untuk memperbaiki permohonannya, dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan sebagaimana termuat dalam Pasal 37 ayat (1) PMK 7/2025. Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PMK a quo, Mahkamah dalam sidang pemeriksaan pendahuluan menyatakan agar Pemohon menyerahkan perbaikan sekaligus melengkapi permohonan, yakni berupa alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon, paling lambat pada hari Kamis, 4 Februari 2026, pukul 12.00 WIB, baik dalam bentuk softcopy atau pun hardcopy. Namun, sampai dengan berakhirnya tenggat waktu sebagaimana yang telah ditentukan, Pemohon tidak menyerahkan naskah perbaikan permohonan. [3.4.2] Bahwa berkenaan dengan pengajuan permohonan pengujian undang- undang di Mahkamah, dipersyaratkan adanya alat bukti yang mendukung permohonan [vide Pasal 10 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025)]. Demikian juga dalam hal permohonan diajukan secara daring (online), Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025 menentukan permohonan harus disertai dengan penyampaian berkas alat bukti kepada Mahkamah sebanyak 1 (satu) eksemplar yang telah dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang- undangan. Pengajuan alat bukti yang dibubuhi meterai tersebut untuk mendukung permohonan termasuk penyampaian berkas alat bukti yang dibubuhi meterai bagi permohonan yang diajukan secara daring, merupakan bagian dari keterpenuhan syarat formil pengajuan permohonan. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf a PMK 7/2025 yang menyatakan bahwa, dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan syarat formil pengajuan permohonan antara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 10, dan/atau Pasal 12, amar putusan, “Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.” Begitu 13 pula, berkenaan dengan perbaikan permohonan, Pasal 37 ayat (2) PMK 7/2025 menyatakan, “Perbaikan Permohonan yang telah ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum dapat diajukan kepada Mahkamah secara luring (offline) atau cara lain maupun secara daring (online) atau media elektronik lainnya”. [3.4.3] Bahwa lebih lanjut, berkenaan dengan ketidakhadiran Pemohon dalam sidang pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan, Mahkamah telah mengirimkan surat panggilan sidang Nomor 201.13/PUU/PAN.MK/PS/02/2026 bertanggal 2 Februari 2026 dan mengirim pesan WhatsApp terkait Penyampaian Panggilan Sidang kepada Pemohon pada tanggal 2 Februari 2026 pukul 15.15 WIB. Selanjutnya, Mahkamah telah pula mengirimkan pesan WhatsApp pada hari Kamis, tanggal 5 Februari 2026 untuk mengonfirmasi kehadiran Pemohon pada sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda untuk memeriksa perbaikan permohonan serta pengesahan alat bukti Pemohon, yang dijadwalkan pada hari Jumat, tanggal 6 Februari 2026, pukul 08.30 WIB. Terhadap pesan WhatsApp tersebut Pemohon menyatakan akan menarik permohonannya dan untuk menanggapi pesan WhatsApp dari Pemohon tersebut, Mahkamah menyilakan Pemohon agar mengajukan surat permohonan perihal penarikan kembali permohonan Pemohon ke alamat e-mail resmi Mahkamah. Bahwa pada sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan serta pengesahan alat bukti Pemohon pada tanggal 6 Februari 2026, pukul 08.30 WIB hingga berakhirnya sidang, telah ternyata Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyampaikan atau memberitahukan alasan ketidakhadiran Pemohon serta tidak mengirimkan atau menyerahkan surat permohonan penarikan kembali permohonan Pemohon sebagaimana yang telah disampaikan Pemohon melalui pesan WhatsApp kepada Mahkamah. [3.4.4] Bahwa berkenaan dengan tidak diserahkannya naskah perbaikan permohonan dan Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (4) PMK 7/2025, Mahkamah memeriksa pokok permohonan berdasarkan permohonan awal. Berkenaan dengan permohonan awal Pemohon, Mahkamah telah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, in casu sistematika permohonan Pemohon, dan telah ternyata bahwa permohonan Pemohon belum 14 disusun sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) huruf b PMK 7/2025. Adapun mengenai nasihat terhadap permohonan Pemohon telah disampaikan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda untuk mendengar pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, pada tanggal 22 Januari 2026 [vide Risalah Sidang, tanggal 22 Januari 2026, hlm. 9-22], yang antara lain menasihatkan sebagai berikut: 1) Pemohon belum dapat menguraikan perihal kewenangan Mahkamah yakni undang-undang dan peraturan apa saja yang mengatur mengenai dasar hukum kewenangan Mahkamah; 2) Selanjutnya, mengenai kedudukan hukum Pemohon. Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon a quo, belum terdapat uraian yang jelas mengenai anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon, baik anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat faktual atau potensial menurut penalaran yang wajar dapat terjadi dan dialami oleh Pemohon akibat berlakunya norma Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 UU 22/2009. Andaipun mengalami kasus konkret sehingga menganggap adanya kerugian hak konstitusional, Pemohon perlu menguraikan peristiwa yang dialami dalam kaitan dengan berlakunya norma Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 UU 22/2009. Hal itu penting dilakukan untuk menegaskan anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Dalam hal ini, agar permohonan Pemohon tidak didasarkan pada asumsi semata; 3) Kemudian mengenai alasan permohonan (posita), dalam permohonan a quo, Pemohon perlu menguraikan pertentangan antara norma Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 UU 22/2009 dengan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian; 4) Lebih lanjut mengenai hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum), belum terdapat hubungan antara uraian yang terdapat dalam posita dengan hal-hal yang dimohonkan dalam petitum. Selain itu, berkenaan dengan petitum, bahwa selain meminta pemaknaan secara bersyarat, Pemohon hanya meminta pasal yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, tetapi tidak memohon norma pasal yang dimohonkan pengujian tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Tanpa permintaan untuk menyatakan “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”, Mahkamah tidak bisa mengubah status hukum pasal tersebut. 15 Lebih lanjut, terlepas dari hal-hal tersebut di atas, berkenaan dengan petitum permohonan Pemohon, jika dicermati juga dirumuskan dengan cara yang tidak lazim, di mana petitum angka 5 dan petitum angka 6, menyatakan: 5. Menegaskan bahwa pemberian Sanksi Tambahan dan penerapan Pemaknaan Maksimal dalam penegakan Pasal 283 tersebut merupakan instrumen perlindungan hukum yang adil bagi warga negara untuk mendapatkan lingkungan jalan raya yang aman, sehat, dan bebas dari ancaman fisik akibat residu pembakaran rokok (abu dan bara); 6. Menyatakan bahwa kegagalan negara dalam menerapkan sanksi yang berat dan serius terhadap perilaku merokok saat berkendara adalah bentuk pengabaian terhadap hak hidup dan hak atas rasa aman sebagaimana dijamin dalam Pasal 28A dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945; Petitum demikian tidak sesuai dengan format petitum sebagaimana lazimnya dalam pengujian undang-undang, karena petitum permohonan seharusnya memohon Mahkamah untuk menyatakan norma undang-undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau memohon agar Mahkamah memberikan pemaknaan secara bersyarat dari norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena permohonan Pemohon tidak dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti yang merupakan bagian dari berkas alat bukti, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang- undang. Di samping itu, andaipun permohonan Pemohon memenuhi syarat formil, quod non, karena tidak adanya uraian pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan norma UUD NRI Tahun 1945 serta tidak adanya ketersambungan antara posita dengan petitum, dan adanya ketidaksesuaian antarpetitum permohonan sebagaimana lazimnya dalam pengujian undang-undang, maka tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi syarat formil dan seandainya memenuhi syarat formil, quod non, telah ternyata permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur). Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. 16 [3.7] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinlai tidak terdapat relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan; [4.3] Andaipun permohonan Pemohon memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, quod non, permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.4] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal enam, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam, 17 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 08.57 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Adies Kadir PANITERA PENGGANTI, ttd. Siska Yosephin Sirait