13/PUU-XXIII/2025

1 PUTUSAN Nomor 13/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Prof. Dr. Hj. Evi Hasnita, Spd., NS., M.Kes. Jabatan : Rektor Universitas Fort De Kock Alamat : Jalan Hercules Nomor 13, RT. 002/RW. 003, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Sebagai ------------------------------------------------------------------ Pemohon I; 2. Nama : Dr. Eka Ananta Sidharta, S.E., M.M. Ak., C.A. Jabatan : Rektor Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Wiyata Husada Samarinda Alamat : Jalan Klabat 6 RT. 002/RW. 001, Kelurahan Karang Besuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur Sebagai ----------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Dr. Hj. Gunarmi, S.KM., STRKEB., M.Kes. Jabatan : Ketua Perkumpulan Aliansi Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia Alamat : Blendengan RT. 005/RW. 007, Desa Tegal Tirto, Kecamatan Bebah, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai ---------------------------------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Kembang Senja Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Fort De Kock 2 Alamat : Lempur Tengah, RT. 005/RW. 000, Desa Lempur Tengah, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi Sebagai ---------------------------------------------------------------- Pemohon IV; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Februari 2025, memberi kuasa kepada Guntur Abdurrahman, S.H., M.H., Didi Cahyadi Ningrat, S.H., Ryand, S.H., M.H., dan Edi Gustia Bahri, S.H., M.H., kesemuaya adalah Advokat pada Kantor Hukum Guntur Abdurrahman & Associates, beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 52, Kota Padang, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai ------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 17 Februari 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 22 Februari 2025, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 17/PUU/PAN.MK/ AP3/02/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 25 Februari 2025 dengan Nomor 13/PUU-XXIII/2025, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 23 Maret 2025, yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Maret 2025, pada pokoknya menguraikan hal- hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI A. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata 3 usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”, dan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum”; B. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”; C. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”; D. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, karena objek permohonan ini adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, dalam hal ini norma pada Pasal 213 ayat (2), Pasal 213 ayat (4), dan Pasal 220 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menurut Pemohon ketentuan norma tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, “setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, bertentangan dengan ketentuan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia“, bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur, “Setiap 4 orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang- undang; E. Bahwa pengujian dimaksud untuk menjaga dan memastikan agar norma Pasal 213 ayat (2), Pasal 213 ayat (4), dan Pasal 220 ayat (5) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan dan untuk menghindari terjadinya kerugian konstitusional bagi masyarakat secara umum dan bagi para Pemohon secara khusus. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan a quo yang diajukan oleh para Pemohon; II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON A. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: 1. perorangan warga negara Indonesia; 2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 3. badan hukum publik dan privat; atau 4. lembaga negara.” B. Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan perkara Nomor 11/PUU-V/2007, Mahkamah juga telah memberikan 5 penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional, sebagai berikut: 1. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 2. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; 3. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. C. Bahwa dengan mengacu pada syarat-syarat yang disebutkan di atas, para Pemohon Badan Hukum Privat yang sah di Republik Indonesia dan perorangan Warga Negara Indonesia telah memenuhi kualifikasi/kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam perkara ini dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon 1 adalah Rektor Universitas Fort De Kock yang masih aktif saat ini hingga sampai 04 Oktober 2027 bertindak mewakili Badan Hukum Universitas Fort De Kock (sesuai dengan Bukti P-1); 2. Bahwa Pemohon 2 adalah selaku Rektor pada Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Wiyata Husada Samarinda yang masih aktif saat ini hingga sampai 30 Maret 2025 bertindak mewakili Badan Hukum Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Wiyata Husada Samarinda (sesuai dengan Bukti P-2); 3. Bahwa Pemohon 3 adalah selaku Ketua Aliansi Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia yang aktif saat ini hingga sampai 07 Maret 2029 bertindak mewakili Badan Hukum Aliansi Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia (sesuai dengan Bukti P-3); 4. Bahwa Pemohon 4 kedudukanya sebagai warga negara yang berstatus mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Program Sarjana di Universitas Fort De Kock Bukittinggi yang bertindak mewakili diri sendiri sebagai mahasiswa yang sudah menyelesaikan seluruh kewajiban 6 akademik dan terhalang mendapatkan hak-haknya sebagai mahasiswa (sesuai dengan Bukti P-10); D. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 sebagai lembaga perguruan tinggi juga merupakan perpanjangan tangan pemerintah melalui kementerian yang membidangi pendidikan tinggi (Kementrian Pendidikan Tinggi, Sain, dan Teknologi/Kemendiktisiantek) yang berkewajiban menjamin terselenggaranya pelaksanaan proses pendidikan bagi mahasiswa (Pemohon 4) yang berdasarkan prinsip keadilan, kepastian, dan memberikan manfaat serta menjamin seluruh pemenuhan hak asasi manusia khususnya bagi mahasiswa; E. Bahwa sebagai perguruan tinggi, Pemohon 1 dan Pemohon 2 wajib melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan hukum yang senafas dengan semangat konsititusi, maka sejalan dengan hal tersebut sudah menjadi tanggungjawab juga bagi Pemohon 1 dan Pemohon 2 selain melaksanakan penyelenggaraan pendidikan yang telah diatur oleh perundang-undangan, Pemohon juga memiliki kewajiban turut serta juga dalam menyuarakan, mengkritisi, bahkan menempuh langkah hukum yang sah jika menemukan adanya suatu kebijakan ataupun peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang pendidikan yang ternyata telah merugikan Pemohon 1 dan Pemohon 2, yaitu dengan terjadinya “Perampasan Paksa” kewenangan yang ada padanya sehingga penyelengaraan pendidikan tidak lagi sejalan dengan prinsip dan amanat konstitusi, yaitu adanya jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil; F. Bahwa Pemohon 3 adalah badan hukum berbentuk perkumpulan yang bernama Aliansi Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia dibentuk dengan tujuan diantaranya untuk dapat mengembangkan serta meningkatkan kemampuan anggota menyiapkan peserta didik menjadi manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, serta berwawasan kebangsaan dan berdaya saing global, yang merupakan bagian dari upaya pendorong terselenggaranya kemajuan pada bidang pendidikan dan kemajuan pada bidang dunia kesehatan di Indonesia, yang keanggotaannya bersifat Stelsel Pasif, maka seluruh institusi perguruan tinggi kesehatan se-Indonesia termasuk Pemohon 1 dan Pemohon 2 7 terhimpun pada perkumpulan Pemohon 3, kecuali yang menyatakan sebaliknya atau menyatakan tidak merupakan bagian dari perkumpulan ini; G. Bahwa sebagai wadah berhimpun yang mengayomi banyak institusi maupun individu dan juga sebagai sarana perkumpulan yang menyelenggarakan kepentingan bersama seluruh anggota, Pemohon 3 memiliki jaminan perlindungan konstitusional yang secara mutatis mutandis merupakan bentuk jaminan hak-hak tiap lembaga perguruan tinggi yang bernaung dalam wadah himpunan (badan hukum) Pemohon 3, dalam hal ini berupa hak atas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sehingga dengan terjadinya kerugian yang dialami anggota dari Pemohon 3, yaitu perguruan tinggi yang ada di bawah naunganya, maka hal tersebut secara otomatis telah menjadi kerugian konstitusional juga bagi Pemohon 3 sebagai wadah yang dibentuk dengan tujuan menaungi seluruh hak dan kepentingan hukum anggota, maka dalam hal pemberlakuan suatu norma undang-undang telah merugikan dan merampas kewenangan anggota sebagai lembaga perguruan tinggi, maka secara otomatis Pemohon 3 wajib untuk memperjuangkannya termasuk dalam menempuh upaya konstitusional melalui Mahkamah Konsitusi; H. Bahwa Pemohon 4 adalah selaku warga negara yang berstatus mahasiswa dan menempuh pendidikan di perguruan tinggi telah dirugikan hak konstitusionalnya, yaitu kehilangan hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, kehilangan hak Pemohon tersebut berdasarkan fakta Pemohon 4 yang telah menyelesaikan seluruh kewajibannya sebagai mahasiswa Program Studi Keperawatan terhalang memperoleh ijazah yang merupakan hak dasarnya sebagai mahasiswa karena pemberlakuan pasal-pasal yang sedang Pemohon ajukan pengujian kepada Mahkamah dalam permohonan a quo; 8 I. Bahwa dengan adanya ketentuan norma Pasal 213 ayat (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan bekerja sama dengan Kolegium, yang menurut Pemohon ketentuan norma tersebut telah mendegradasi “kewenangan Perguruan Tinggi” sebagai penyelenggara pendidikan kesehatan bagi mahasiwa atau peserta didik dan tidak memberikan suatu jaminan kepastian hukum kepada para Pemohon selaku lembaga perguruan tinggi sebagai lembaga penyelenggara pendidikan yang telah diatur dengan jelas tentang batasan wewenang dan otonominya oleh undang-undang, selanjutnya ketentuan tersebut seolah-olah memberikan stigma ketidakmampuan perguruan tinggi dalam melaksanakan otonomi perguruan tinggi, khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi kesehatan. Menurut Pemohon frasa “Bekerja Sama Dengan Kolegium” justru menjadikan perguruan tinggi tidak otonom, tidak mandiri, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip otonomi perguruan tinggi yang sudah tegas diatur oleh perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, pertentanan regulasi tersebut telah berdampak kepada para Pemohon, yaitu tidak adanya jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; J. Bahwa dengan pemberlakuan ketentuan norma Pasal 213 ayat (4) “Mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus uji kompetensi pada akhir masa pendidikan memperoleh sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi”. Yang menurut para Pemohon ketentuan norma tersebut tidak terdapat penegasan pihak yang berwenang menerbitkan sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi yang membuka ruang multiintepretasi yang berdampak kerugian kepada para Pemohon, sehingga Pasal 213 ayat (4) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus uji kompetensi pada akhir masa pendidikan memperoleh sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi atau suatu Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang terkakreditasi”; K. Bahwa pemberlakuan norma pada Pasal 220 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan “Sertifikat 9 Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Kolegium” bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 220 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan “Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan bekerja sama dengan Kolegium. Dengan telah tegasnya disebutkan penyelenggara uji kompetensi adalah penyelengara pendidikan, yaitu perguruan tinggi, sedangkan kedudukan kolegium hanya mitra kerjasama bagi perguruan tinggi, sehingga penerbitan sertifikat kompetensi oleh mitra kerjasama adalah tidak sesuai hukum; L. Selanjutnya pemberlakuan Pasal 220 ayat (5) UU Kesehatan tersebut juga bertentangan dengan prinsip kemandirian perguruan tinggi dan bertentangan dengan prinsip otonomi perguruan tinggi yang telah diberikan oleh perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menegaskan seluruh proses pendidikan kesehatan, termasuk penyelenggaraan uji kompetensi dan penerbitan sertifikat kompetensi adalah otoritas perguruan tinggi; M. Bahwa tumpang tindih kewenangan bahkan pengambilan paksa kewenangan perguruan tinggi oleh kolegium menurut Pemohon adalah hal yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana telah digariskan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 28D ayat (1) mengatur “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; N. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah jelas dan terang-benderang batasan pengaturan peran dan fungsi kolegium, yaitu yang terdapat pada Pasal 272 ayat (3) mengatur “Kolegium memiliki peran: a. menyusun standar kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; dan b menyusun standar kurikulum pelatihan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Di mana tidak terdapat kewenangan untuk turut serta sebagai penyelenggara pendidikan kesehatan bagi mahasiswa kesehatan, tidak terdapat wewenang menyelenggarakan uji kompetensi dan menerbitkan sertifikat kompetensi bagi mahasiswa kesehatan, adapun 10 peran kolegium hanya dapat dimaknai sebagai organ penyusun dan perencanaan, dipahami secara umum peran perencana hanya dapat ditambahkan untuk melakukan peran pengawasan, sebuah kekeliruan yang fatal jika diberikan juga kewenangan sebagai organ pelaksana; O. Bahwa menurut para Pemohon perkembangan dan pertumbuhan dunia pendidikan tinggi kesehatan tengah berada dalam pusaran polemik dan ketidakpastian sebagai akibat adanya ketidakjelasan regulasi atau kalimat yang tidak secara tegas menyatakan perguruan tinggi sebagai penyelenggara uji kompetensi dan berwenang menerbitkan sertifikat kompetensi bagi mahasiswa, bahkan lebih tidak jelas lagi sampai ada “sisipan” norma Pasal 220 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) yang menyatakan “Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Kolegium”; P. Bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang Kesehatan sudah mengatur secara jelas penerbitan sertifikat kompetensi bagi seluruh peserta didik adalah otoritas perguruan tinggi karena perguruan tinggi adalah satu-satunya penyelenggara pendidikan tinggi bagi mahasiswa kesehatan, yang kedudukannya berada pada rumpun Kementerian Pendidikan Tinggi Sain dan Teknlogi, sehingga ketentuan norma Pasal 213 ayat (2), Pasal 213 ayat (4), dan Pasal 220 ayat (5) adalah “penyelundupan hukum” yang tujuannya “Merampas Paksa” kewenangan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan dan penerbitan sertifikat kompetensi bagi mahasiswa kesehatan, padahal pada ketentuan lain yang diatur juga oleh Undang- Undang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, telah tegas mengamanatkan kewenangan penerbitan sertifikat kompetensi bagi mahasiswa kesehatan adalah kewenangan perguruan tinggi yang bersifat atribusi, selanjutnya kewenangan tersebut juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi; Q. Berdasarkan uraian di atas, telah terang benderang pemberlakuan Pasal 213 ayat (2), Pasal 213 ayat (4), dan Pasal 220 ayat (5) Undang-Undang 11 Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah berakibat disharmonisasi peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan undang-undang yang berakibat pada kerugian konstitusional bagi para Pemohon, dan seandainya ketentuan pemberlakuan norma tersebut tidak ada, maka kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi, oleh karena itu para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas ketentuan norma Pasal 213 ayat (2), Pasal 213 ayat (4), dan Pasal 220 ayat (5) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan a quo terhadap Undang- Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; III. POKOK-POKOK PERMOHONAN A. Bahwa para Pemohon sangat memahami hubungan atau keterkaitan perguruan tinggi dengan kepentingan negara tidak semata-mata hanya sebatas pada urusan penyelenggaraan pendidikan semata, namun harus dilihat sebagai suatu proses dalam mencapai tujuan bangsa dan negara dalam mencerdaskan dan mensejahterakan rakyatnya, perguruan tinggi tidak sebatas organ yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari sistem yang dibangun guna mencapai tujuan tertentu dari tujuan besar kebangsaan, sehingga akses dan proses pelaksanaan pendidikan harus berjalan harmonis dan bersinergi sebagai sebuah sistem pendidikan, maka dari itulah konstitusi telah merumuskan pada ketentuan batang tubuh Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”; B. Bahwa atas amanat yang terdapat pada ketentuan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Pemerintah telah membentuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), dengan demikian UU Sisdiknas ini menjadi payung atau rujukan dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk penyelenggaraan pendidikan tinggi, hak, kewenangan dan kewajiban perguruan tinggi, hak dan kewajiban peserta didik serta ketentuan tentang penerbitan sertifikat kompetensi bagi peserta didik tidak boleh bertentangan dengan UU Sisdiknas tersebut; 12 C. Bahwa peran Pemohon 1, Pemohon 2, dan Pemohon 3 sebagai organ perguruan tinggi dalam sistem pendidikan nasional harus mendapatkan perhatian yang besar agar berjalan sinergis dengan upaya pembangunan bangsa dan memberikan manfaat kepada mahasiswa (Pemohon 4), sebagai sebuah sistem yang berjalan dalam rangka merespon persoalan yang tengah terjadi ataupun yang diprediksi akan terjadi ke depannya, untuk itu sangat penting memberikan suatu kepastian hukum yang adil, terciptanya harmonisasi perundang-undangan yang tidak menimbulkan multiintepretasi, seluruh regulasi perundang-undangan harus harmonis dan sebangun dengan undang-undang sistem pendidikan nasional agar mampu mewujudkan visi pendidikan tinggi, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa; D. Bahwa dalam rangka turut serta dan mendorong terselenggaranya amanat yang termaktub pada Undang-Undang Dasar 1945 yang disebutkan di atas, melalui pemberian otonomi perguruan tinggi, dengan adanya kepastian hukum melalui hormonisasi perundang-undangan diharapkan perguruan tinggi kesehatan dapat memberikan pelayanan yang prima kepada para mahasiswa sebagai peserta didik sehingga mampu menghasilkan lulusan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, maka dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi kesehatan, yang dimulai dari tahap pendaftaran mahasiswa, penerimaan mahasiswa, proses pembelajaran, pelaksanaan ujian, penerbitan ijazah, pelaksanakan uji kompetensi, dan penerbitan sertifikat kompetensi bagi mahasiswa kesehatan Pemohon 1 dan Pemohon 2 merujuk kepada perundang- undangan yang telah jelas memberikan kewenangan secara atribusi kepada perguruan tinggi, sebagaimana ketentuan: 1. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Bukti P-4); 2. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Bukti P-5); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi (Bukti P-6); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Bukti P-7); 13 E. PASAL-PASAL YANG PEMOHON UJI BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN NORMA PASAL 17 AYAT (3) UUD NRI TAHUN 1945 1. Bahwa Pasal 17 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan”, maka dapat dimaknai setiap kementerian memiliki otoritas masing-masing, jelas rumpun wilayah masing-masing antara rumpun kementerian pendidikan tinggi, sain, dan teknologi dengan rumpun kementerian kesehatan; 2. Bahwa para Pemohon menyadari dalam penyelenggaraan pendidikan kesehatan harus ada sinergitas antara sistem dalam dunia pendidikan tinggi dengan sistem dalam dunia kesehatan, yang masing-masingnya harus berjalan harmoni, saling bersinergi dan tidak terdapat pertentangan apalagi sampai harus saling “menginvansi” dalam menjalankan fungsi dan kewenangan, perguruan tinggi merupakan rumpun dari kementerian pendidikan tinggi, sain, dan teknologi, sedangkan kolegium profesi kesehatan adalah perkumpulan ahli atau pakar yang merupakan tenaga kesehatan ataupun tenaga medis yang bukan lagi berada pada wilayah rumpun kementerian pendidikan tinggi, sain, dan teknologi, melainkan kolegium sudah berada pada rumpun kementerian kesehatan dengan fungsi dan tugas masing-masing yang terpisah dari Kemendiktisaintek, atau secara sederhananya ketika seseorang terdaftar sebagai mahasiswa/peserta didik pada perguruan tinggi kesehatan, maka dia berada dalam otoritas Kementerian Pendidikan Tinggi, Sain, dan Teknologi, lalu setelah mahasiswa tersebut menyelesaikan dan dinyatakan lulus pendidikan, kemudian menjadi tenaga kesehatan atau tenaga medis, maka barulah dia berada pada wilayah otoritas dari Kementerian Kesehatan; 3. Bahwa secara logika tidak sulit membedakan tenaga kesehatan atau medis dengan mahasiwa kesehatan, selama seseorang itu masih peserta didik, mulai dari setelah terdaftar sebagai mahasiswa, mengikuti proses pendidikan sesuai kurikulum, melaksanakan/melakukan ujian hingga dinyatakan lulus, maka statusnya adalah peserta didik, selanjutnya setelah dinyatakan lulus pendidikan kesehatan, pendidikan profesi, atau pendidikan spesialis, barulah dinyatakan sebagai tenaga 14 medis dan tenaga kesehatan yang berada pada naungan Kementerian Kesehatan; 4. Bahwa sinergitas antara sisitem pendidikan tinggi dan sistem dunia kesehatan yang harus senafas dengan kaidah-kaidah dalam norma dalam sistem pendidikan nasional, yang telah mengatur secara teknis, administrasi, keuangan, dan tata kelola kelembagaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pendidikan, sehingga untuk menentukan kelulusan dari mahasiswa kesahatan adalah absolut menjadi kewenangan dari perguruan tinggi tempat dimana mahasiswa menempa pendidikan, tidak terkecuali dalam hal penerbitan sertifikat kompetensi bagi para peserta didik, untuk itu sangat penting memberikan pengaturan norma yang jelas, memberikan pengaturan norma yang sejalan dan harmonis dengan ketentuan perundang- undangan lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih dan kesewenang- wenangan; 5. Sedangkan wilayah Kementerian Kesehatan dapat saja “beririsan” sepanjang tidak menabrak norma-norma yang menjadi dasar atau pondasi dalam sistem pendidikan nasional, dalam hal ini wilayah Kementerian Kesehatan adalah terlibat dalam menentukan standar acuan tenaga kesehatan dan tenaga medis yang nantinya akan dijadikan rujukan untuk penyusunan kurikulum oleh perguruan tinggi kesehatan sesuai dengan yang tertuang pada standar nasional perguruan tinggi, dalam tataran pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan tegas merupakan wilayah rumpun Kementerian Pendidikan Tinggi, Sain, dan Teknologi, yaitu oleh Perguruan Tinggi; 6. Bahwa perguruan tinggi dalam melaksanakan uji kompetensi dan penerbitan sertifikat kompetensi tunduk kepada Kementerian Pendidikan, Sain, dan Teknologi, sehingga jika terdapat pelanggaran atau ketidaksesuaian standar yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan maka Kementerian Pendidikan Tinggi, Sain, dan Teknologi dapat melakukan evaluasi bahkan menjatuhkan sanksi tegas kepada perguruan tinggi yang merupakan organ di bawah naungannya; 7. Selanjutnya kedudukan Menteri Pendidikan Tinggi, Sain, dan Teknologi juga mengawasai kepatuhan perguruan tinggi terhadap kaedah 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), sehingga apabila ada pelanggaran dalam hal penerbitan sertifikat kompetensi maka seyogyanya hal tersebut menjadi wilayah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sain, dan Teknologi, sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU Dikti mengatur “Sertifikat Kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya. (2). Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi”; 8. Bahkan dalam rangka memastikan lahirnya tenaga medis yang profesional khususnya untuk tenaga spesialis dan subspesialis, Undang-Undang Kesehatan telah mengatur secara khusus berdasarkan ketentuan Pasal 220 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur “Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan bekerja sama dengan Kolegium”. Ketentuan tersebut semakin menegaskan adanya sinergitas dan harmonisasi antara UU Sisdikna, UU Dikti, dan UU Kesehatan, dimana peran perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan adalah juga sebagai penyelenggara uji kompetensi, sedangkan peran kolegium adalah sebagai rekan kerja sama, kolegium bukan sebagai penyelenggara, sehingga otoritas penerbitan sertifikat kompetesi mutlak menjadi wilayah kewenangan perguruan tinggi yang merupakan lembaga penyelenggara pendidikan dan bukan pada kolegium yang hanya mitra kerja sama; 9. Bahwa kewenangan penyelenggara uji kompetensi dan penerbitan sertifikat kompetensi bagi mahasiswa ada pada perguruan tinggi tegas diberikan oleh undang-undang dan kewenangan tersebut bersifat atribusi sehingga bersifat mutlak tidak dapat diberikan kepada organ lain atau kepada kolegium, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a bahwa “kewenangan atribusi adalah kewenangan 16 yang diatur dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang”, dan sesuai Pasal 12 ayat (3) bahwa kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan; 10. Bahwa dalam pelaksanaan uji kompetensi dan penerbitan sertifikat kompetensi peguruan tinggi harus dijamin dengan kepastian hukum, perguruan tinggi tidak harus diwajibkan bekerjasama dengan kolegium karena perundang-undangan lain telah jelas mengamanatkan penyusunan standar kurikulum dan standar uji kompetensi bagi mahasiswa sudah termaktub ke dalam kurikulum perguruan tinggi yang merujuk kepada Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT), bahkan standar yang telah disusun perguruan tinggi telah melebihi SNPT, diawasi secara internal melalui sistem jaminan mutu dan secara eksternal ada proses akreditasi, sehingga menurut para Pemohon pengaturan norma Pasal 213 ayat (2) UU Kesehatan sepanjang frasa “Bekerja sama dengan Kolegium” telah membuka ruang terjadinya tumpang tindih pelaksanaan pendidikan dan pelaksanaan ujian dan penerbitan sertifikat kompetensi, yang saat ini telah ditafsirkan oleh berbagai pihak, yaitu oleh kolegium masing-masing profesi dan oleh komite yang dibentuk kementerian yang merasa memiliki otoritas atau kewenangan dalam pelaksanaan dan penerbitan sertifikat kompetensi, sehingga dari hal tersebut telah terjadi pelanggaran atas batasan wilayah urusan masing-masing kementerian sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 17 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 (sesuai dengan bukti edaran Pelaksanaan Uji Kompetensi oleh Kolegiuam, yaitu Bukti P-11); 11. Bahwa para Pemohon memahami ketentuan mengenai pendidikan tenaga kesehatan, pendidikan vokasi, profesi, oleh Undang-Undang Kesehatan tidak dapat dipersamakan dengan pendidikan spesialis dan subspesialis, yang mana dalam pelaksanaan pendidikan spesialis dan sub spesialis dan pelaksanaan uji kompetensi mahasiswa diwajibkan pendidikan tinggi sebagai penyelengara bekerja sama dengan kolegium, namun para Pemohon tegaskan peran dan fungsi kolegium hanya sebagai mitra kerja sama, bukan sebagai pihak penyelenggara. Sedangkan kewenangan perguruan tinggi sebagai penyelenggara 17 pendidikan kesehatan bagi peserta didik program pendidikan tenaga kesehatan, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi termasuk dalam penyelenggaraan uji kompetensi dan menerbitkan sertifikat kompetensi adalah otoritas perguruan tinggi yang berada dalam rumpun Kementerian Pendidikan Tinggi, Sain, dan Teknologi dan bukan oleh kolegium yang berada pada rumpun Kementerian Kesehatan; F. PASAL-PASAL YANG PEMOHON UJI BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN NORMA PASAL 28C AYAT (1) UUD NRI TAHUN 1945 1. Bahwa Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia“; 2. Bahwa dengan pemberlakuan norma Pasal 213 ayat (2), Pasal 213 ayat (4), dan Pasal 220 ayat (5) UU Kesehatan telah berakibat kerugian konstitusional kepada Pemohon 4, karena telah menghambat Pemohon 4 untuk memperoleh manfaat dari pendidikannya, yaitu untuk mendapat ijazah sebagai bukti telah menyelesaikan pendidikan di peguruan tinggi, selanjutnya karena terhalang memperoleh ijazah juga berakibat Pemohon 4 tidak mendapatkan kesempatan untuk mencari pekerjaan yang layak untuk meningkatkan kualitas hidupnya, selanjutnya Pemohon 4 juga terhalang untuk dapat melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi; 3. Bahwa banyak peluang atau kesempatan memperoleh pekerjaan yang telah terlewatkan oleh Pemohon 4, yang punya keinginan untuk mendaftar sebagai pegawai pemerintah ataupun sebagai aparat negara (TNI-POLRI) atau pekerjaan lainnya yang mensyaratkan minimal tamatan sarjana karena Pemohon 4 tidak dapat mempunyai bukti telah sarjana meskipun telah menyelesaikan seluruh kewajiban akademik dan kewajiban administrasi di perguruan tinggi tempatnya, yaitu di Universitas Fort De Kock (Pemohon 1); 4. Bahwa dengan penyelenggaraan uji kompetensi yang ditarik oleh organ lain selain perguruan tinggi, menjadi akar masalah kerugian konstitusional Pemohon 4, bukan hanya tidak mendapatkan sertifikat 18 kompetensi, namun Pemohon 4 juga terhalang mendapat ijazah sebagai bukti menyelesaikan studinya, hal ini terjadi karena pemblokiran nomor ijazah Pemohon 4 oleh Penomoran Ijazah dan Sertifikasi Profesi Nasional (PISN), sehingga Pemohon 1 tidak dapat memberikan ijazah kepada Pemohon 4 meskipun telah dianggap menuntaskan seluruh kewajibannya sebagai mahasiswa dengan baik (sesuai dengan Bukti P-12); 5. Bahwa terhalangnya penerimaan ijazah Pemohon 4 tersebut disebabkan oleh pelaksanaan uji kompetensi yang tidak diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Adapun pihak non perguruan tinggi selaku penyelenggara uji kompetensi “menciptakan” sistem yang sedemikian rupa, sehingga secara otomatis memblokir ijazah para mahasiswa kesehatan sebelum lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh mereka, sedangkan Pemohon 1 sebagai perguruan tinggi tidak dapat berbuat apa-apa meskipun Pemohon 4 sebagai mahasiswa dinilai telah berhak untuk mendapat ijazah, hal ini terjadi karena: a. Penyelenggara uji kompetensi oleh non perguruan tinggi (Kolegium ataupun Komite) menjadikan uji kompetensi yang diselenggarakannya kepada mahasiswa sebagai syarat penentu kelulusan mahasiswa (exit-exam), sehingga meskipun mahasiswa telah menyelesaikan seluruh kewajiban akademik dan lulus ujian komprehensif semua mata pelajaran yang diwajibkan dianggap belum berhak memperoleh ijazah; b. Pelaksanaan uji kompetensi oleh non perguruan tinggi telah terkoneksi dengan bagian Penomoran Ijazah dan Sertifikasi Profesi Nasional (PISN) di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sain, dan Teknologi sebagai pihak yang memegang penomoran ijazah nasional, sehingga meskipun mahasiswa telah menyelesaikan kewajibah studinya dan menurut regulasi berhak atas ijazah, namun jika belum lulus uji kompetensi yang dilaksanakan oleh pihak non perguruan tinggi tadi, maka ijazahnya tidak mendapatkan penomoran sehingga tidak dapat dicetak oleh perguruan tinggi; 19 6. Bahwa jika merujuk kepada penyelenggaraan pendidikan kesehatan yang sebelumnya dilaksanakan oleh perguruan tinggi, maka Pemohon 4 sebagai mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh kewajiban studinya memiliki hak untuk memperoleh ijazah dan juga mempunyai hak untuk mendapatkan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi tempat Pemohon bernaung sebagai mahasiswa, jaminan hukum atas hak memperoleh ijazah dan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi tersebut telah sesuai dengan ketentuan: a. Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan “Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi”. Selanjutnya pada ketentuan ayat (3) disebutkan “Sertifikat Kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi”; b. Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yaitu “Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan Vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi”; c. Pasal 44 menyebutkan pada ayat (1) “Sertifikat Kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya”, dan ketentuan pada ayat (2) menyatakan “Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji Kompetensi”; 20 d. Bahwa penafsiran lebih lanjut dan konkret mengenai Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1) norma UU 12/2012 di atas diatur lebih lanjut pada aturan pelaksana, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi, yaitu pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) Ijazah diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dalam suatu program pendidikan dan dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) disebutkan “Pencapaian kompetensi akhir peserta didik dinyatakan dalam dokumen ijazah dan/atau sertifikat kompetensi”; ayat (2) ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, sebagai pengakuan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan; ayat (4). Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk organisasi profesi yang diakui pemerintah sebagai pengakuan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi”; 7. Bahwa perguruan tinggi merujuk pada ketentuan hukum di atas, yang secara tegas membedakan hak mahasiswa atas ijazah dan hak mahasiswa atas sertifikat kompetensi, ijazah diberikan kepada seluruh mahasiswa yang telah lulus dengan menyelesaikan masa studi sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan sertifikat kompetensi adalah terpisah dan bukan bagian dari persyarakat penerbitan ijazah, sehingga mahasiswa tidak kehilangan haknya untuk mendapatan kesempatan memperoleh pekerjaan dengan menggunakan ijazah; 8. Bahwa tidak semua mahasiwa kesehatan termasuk Pemohon 4 harus berkarir sebagai tenaga kesehatan, sehingga harus menutup kesempatan berkarir di bidang lain sama saja membatasi hak dasar Pemohon sebagai warga negara yang bebas menentukan nasibnya sendiri, namun jika Pemohon 4 ingin berkarir menjadi seorang tenaga kesehatan Pemohon 4 barulah diwajibkan memenuhi persyaratan harus 21 lulus uji kompetensi dan itupun tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak menyerahkan hak atas ijazah Pemohon 4 karena Pemohon 4 telah menyelesaikan seluruh kewajiban studinya dan berhak menerima ijazah sebagai bukti kelulusan; 9. Bahwa Pemohon 4 telah menyelesaikan seluruh kewajiban studi termasuk telah lulus uji komptensi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (Pemohon 1), sehingga Pemohon 4 harusnya mendapatkan hak berupa ijazah dan sertifikat kompetensi sebagaimana data transkrip nilai, bukti dokumen akademik, dan dokumen evaluasi pencapaian kompetensi sebagai bukti kelulusan Pemohon 4 (sesuai dengan Bukti P-13); 10. Bahwa Pemohon 4 hanyalah salah satu dari ratusan ribu anak bangsa yang telah menjadi korban dari pemberlakuan norma yang diuji saat ini, bahkan Pemohon 4 saat ini bukan hanya belum menerima ijazah, akan tetapi kerugiannya lebih parah lagi dengan telah kehilangan status mahasiswa (tidak terdaftar atau terhapus dari pangkalan data Dikti) yang dikarenakan telah lewat batas masa studi namun tidak juga dapat dinyatakan lulus akibat uji kompetensi yang seharusnya diselenggarakan oleh perguruan tinggi diambil paksa oleh organ lain yang tidak berwenang; 11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti kerugian konstitusional yang diderita oleh Pemohon 4 disebabkan pemberlakuan Pasal 213 ayat (2), Pasal 213 ayat (4), dan Pasal 220 ayat (5) UU Kesehatan yang saat ini Pemohon ajukan untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, dengan harapan jika permohonan ini diterima maka hak konstitutsional Pemohon 4 untuk dapat memeroleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya tidak lagi terlanggar; G. PASAL-PASAL YANG PEMOHON UJI BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN NORMA PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI TAHUN 1945 1. Bahwa ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; 22 2. Bahwa para Pemohon selaku lembaga perguruan tinggi, perkumpulan organisasi perguruan tinggi kesehatan, dan mahasiswa kesehatan selaku stakeholder dalam dunia pendidikan tinggi kesehatan tunduk pada payung hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi, serta aturan turunnya; 3. Bahwa kaedah-kaedah dalam ketentuan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi harusnya berjalan secara harmoni dengan undang-undang lainnya terutama dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan karena terdapat pengaturan tentang pendidikan tinggi kesehatan; 4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan berdasarkan perundang-undangan (UU Sisdiknas, UU Pendidikan Tinggi, dan pasal- pasal lain dalam UU Kesehatan), maka dapat dipastikan institusi perguruan tinggi merupakan satu-satunya organ yang diberikan wewenang dalam menyelenggarakan proses pendidikan tinggi kesehatan, yang dimulai dari tahap menyusun kompetensi lulusan, penyusunan kurikulum, tahap pembelajaran, pelaksanaan ujian, dan termasuk uji kompetensi, serta menerbitkan sertifikat kompetensi, tentunya hal tersebut memiliki standar ukur yang jelas, untuk itu sangat tepat kiranya jika pasal-pasal pada undang-undang kesehatan menegaskan perguruan tinggi mampu menyelenggarakan seluruh rangkaian proses pembelajaran tersebut, sehingga menurut para Pemohon ketentuan Pasal 213 ayat (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan bekerja sama dengan Kolegium, telah menimbulkan kerancuan karena dalam penentuan standar kurikulum, standar uji selama ini telah merujuk kepada standar yang ditentukan/disususn oleh kolegium disahkan oleh kementerian kesehatan, organisasi profesi, bahkan juga kolegium organisasi profesi, untuk itu mencantumkan frasa “bekerja sama dengan Kolegium” akan membuka ruang ketidakpastian hukum dan ruang tumpang tindih kewenangan, sehingga menurut Pemohon frasa bekerja sama dengan Kolegium pada ketentuan Pasal 213 ayat (2) menjadi celah terjadinya tarik-menarik, geser-menggeser, 23 bahkan pendudukan paksa kewenangan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan uji kompetensi; 5. Bahwa jika ketentuan Pasal 213 ayat (4) tidak berbunyi “Mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus uji kompetensi pada akhir masa pendidikan memperoleh sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi tidak terdapat frasa “yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi atau suatu Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang terakreditasi”, juga menjadi celah terjadinya tindakan “Menggusur Paksa” kewenangan perguruan tinggi dalam menerbitkan sertifikat kompetensi bagi mahasiswa kesehatan; 6. Bahwa ketentuan norma Pasal 220 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan “Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Kolegium”, merupakan bentuk “Pendudukan Paksa” yang nyata terhadap kewenangan perguruan tinggi dan tindakan yang justru bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil, terjadinya “perampasan” otoritas perguruan tinggi secara terang-terangan oleh kolegium; 7. Bahwa mengenai demi menentukan kepastian hukum tentang adanya perbedaan pandangan tentang apakah pihak lain selain perguruan tinggi yang berwenang menyelenggarakan uji kompetensi dan menerbitkan sertifikat kompetensi, telah diuji secara hukum melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN Jakarta Nomor 185/G/2022/PTUN-JKT dan telah memiliki kekuatan hukum tetap hingga Mahkamah Agung (sesuai dengan Bukti P-14, Bukti P-15, dan Bukti P-16), yang pada intinya menegaskan “pihak yang berwenang menurut hukum untuk melaksanakan uji kompetensi mahasiswa kesehatan adalah perguruan tinggi”, sedangkan pelaksanaan uji kompetensi oleh KNUKMKes (Komite Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Kesehatan) yang dibentuk berdasarkan Kepmendikbud RI No. 62/P/2022 tanggal 11 Februari 2022 tentang Komite Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan (Bukti P-8) dicabut karena dianggap bertentangan dengan hukum; 24 8. Bahwa menurut hukum telah jelas penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dimulai dari proses pembelajaran, pelaksanan ujian, dan menerbitkan sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi adalah sepenuhnya otoritas perguruan tinggi, namun jika masih mucul pemikiran yang menyatakan kolegium hanya terbatas pada program pendidikan spesialis dan subspesialis dengan alasan perguruan tinggi dianggap tidak kompeten dalam penyelenggaraan dan penerbitan sertifikat kompetensi, maka dari itu perlu adanya "invansi kewenangan" sebagaimana ketentuan Pasal 220 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan “Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Kolegium”, menurut Pemohon pemikiran yang sesat (misleading) dan bertentangan dengan hukum (unlawfulness), dengan alasan: a. Bahwa secara kelembagaan telah jelas otoritas penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah otoritas penuh dari perguruan tinggi yang merupakan rumpun Kementerian Pendidikan Tinggi, Sain, dan Teknologi, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 menyatakan “Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi”; b. Bahwa tidak ada bedanya kedudukan mahasiswa/peserta didik pada perguruan tinggi, baik peserta didik tenaga kesehatan atau peserta didik tenaga medis, baik pendidikan vokasi, profesi, spesialis, maupun subspesialis, seluruhnya merupakan peserta didik pada pendidikan tinggi, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan, “Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia” dan ketentuan Pasal 1 angka 15 menyatakan “Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi”; 25 c. Bahwa jika “penyelundupan” wewenang ini didasari rasa kekhawatiran akan ketidakmampuan suatu perguruan tinggi sebagai penyelenggara program pendidikan spesialis, subspesialis, ataupun program lainnya, maka kekhawatiran tersebut sudah terjawab dengan adanya sistem yang berjalan pada kementerian dalam upaya menjaga standar pendidikan yang mampu menjamin kualitas yang diharapkan, secara eksternal ada pengawasan melalui mekanime akreditasi perguruan tinggi, secara internal terdapat sistem jaminan mutu, berikutnya ada tindakan bimbingan, monitoring, dan evaluasi kepada perguruan tinggi oleh kementerian yang menaunginya, yaitu Kementerian Pendidikan Tinggi, Sain, dan Teknologi; d. Bahwa jika keberadaan kolegium dalam penerbitan sertifikat kompetensi dianggap sesuatu yang sangat urgen sehingga kita dipaksa untuk membenarkan “penyimpangan hukum” yang dilegitimasi oleh "sisipan" pasal sebagaimana ketentuan Pasal 220 ayat (5) UU Kesehatan, maka kami para Pemohon perlu mengingatkan, “seluruh orang-orang yang menjadi anggota kolegium tersebut merupakan hasil produk suatu perguruan tinggi juga terdaftar sebagai ahli atau guru besar di perguruan tinggi yang jumlah guru besar yang duduk di kolegium hanya 1 orang guru besar, sedangkan guru besar yang ada di perguruan tinggi ada ratusan orang, kita semua yang merupakan Pihak Terkait dalam pemeriksan permohonan ini, bahkan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi juga merupakan “produk hasil” perguruan tinggi, sehingga para Pemohon dengan penuh keyakinan menyampaikan kepada semua pihak, agar tidak lagi meragukan institusi perguruan tinggi sebagai lembaga yang telah diamanahkan oleh undang-undang sebagai penyelenggara proses pendidikan secara utuh termasuk menyelenggarakan dan menerbitkan sertifikat kompetensi bagi mahasiswa; 9. Bahwa sangat penting untuk kita sadari bersama lahirnya Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 adalah untuk menuntaskan berbagai permasalahan kesehatan Indonesia yang sesungguhnya, yaitu: a. Pertama, pada kesulitan dalam penempatan pemerataan kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan 26 di seluruh wilayah Indonesia, ketersediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan (terutama dokter spesialis dan subspesialis) yang tidak merata dan bahkan pada beberapa daerah “pinggiran” terjadi kelangkaan tenaga medis, hal ini diantaranya dipengaruhi oleh “rasa keengganan" untuk mau bertugas pada suatu wilayah tertentu yang agak sulit dijangkau karena dari letak georgafis wilayah dan kesulitan sarana transportasi di daerah tersebut, pada umumnya para tenaga kesehatan dan tenaga medis akan "menolak" ditempatkan pada wilayah-wilayah "pinggiran", jikapun ada yang telah ditempatkan tidak akan bertahan lama karena umumnya akan mengurus untuk dapat bertugas pada wilayah yang tidak terpencil, ini adalah sebuah realita dan tantangan dalam upaya penyelenggaraan layanan kesehatan di Indonesia, bahkan pada beberapa wilayah telah terjadi beberapa kasus hukum akibat tidak termanfaatkannya peralatan kesehatan yang telah diadakan (terbengkalai) di rumah sakit karena tidak tersedia tenaga medis yang mampu memanfaatkan (mengoperasikan) peralatan tersebut, hal ini merupakan bukti konkret yang menjadi persoalan utama dalam pelayanan kesehatan kita adalah pemerataan penempatan tenaga medis dan tenaga kesehatan; b. Pemerintah sendiri saat ini belum memiliki suatu bentuk format penghitungan yang ideal tentang bagaimana pendayagunaan sumber daya manusia untuk pembagian penempatan tenaga kesehatan dan tenaga medis di wilayah-wilayah Indonesia, penentuan jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan tidak sekedar hanya berdasarkan perbandingan jumlah penduduk dan jumlah tenaga kesehatan/tenaga medis yang dibutuhkan, namun ada faktor- faktor yang juga harus dijadikan dasar penempatan adalah kondisi dan letak geografis suatu wilayah, akses transportasi masyarakat pada suatu wilayah, karena dapat saja suatu wilayah meskipun jumlah penduduknya tidak padat, namun kondisi luas wilayah dan kondisi georgafis sebaran penduduknya sangat sulit seperti di daerah Papua dan daerah-daerah kepulauan bagian luar misalnya, sehingga hitungan angka-angka jumlah tenaga kesehatan/tenaga medis yang 27 ideal tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan penghitungan rasio jumlah penduduk dengan jumlah tenaga kesehatan/tenaga medis semata, namun dalam penghitungan kebutuhan tenaga medis/tenaga kesehatan tersebut sangat ditentukan oleh jangkauan wilayah kerja dan sarana prasarana serta kondisi medan yang mudah atau sulit untuk diakses, keterbatasan negara dalam pembiayaan dan pengangkatan SDM kesehatan itu sendiri; c. Menghapuskan hegemoni dan dominasi organisasi profesi yang sudah tidak lagi proporsional dan sebangun dengan pengelolaan, pemberdayaan, dan pemerataan tenaga medis secara berkeadilan; 10. Bahwa dalam rangka menjaga harmonisasi dan tidak terjadinya tumpang tindih kewenangan, sesungguhnya pada ketentuan Pasal 2 huruf s Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah menegaskan prinsip “undang-undang ini diselenggarakan berdasarkan asas ketertiban dan kepastian hukum”, namun justru penyeludupan kewenangan pada norma Pasal 213 ayat (2), terbukanya ruang multiinpretasi pada ketentuan Pasal 213 ayat (4) dan pengambilan paksa wewenang perguruan tinggi pada Pasal 220 ayat (5) menyelenggarakan dan menerbitkan sertifikat kompetensi telah menimbulkan ketidaktertiban dan mengakibatkan ketidakpastian hukum; 11. Bahwa permasalahan utama dalam pelayanan kesehatan yang terjadi di Indonesia tersebut seharusnya diselesaikan secara nyata dengan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya manusia, memastikan ketersediaan dan pemerataan penempatan tenaga medis dan tenaga kesehatan di seluruh wilayah Indonesia, sehingga bukan sebuah solusi dengan “menyelundupkan” norma pada undang-undang dengan memberikan kolegium wewenang yang merupakan kewenangan lembaga perguruan tinggi, mengabaikan realita, atau menutup mata faktor utama persoalan pemenuhan hak masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang ideal ada pada masalah pendayagunaan sumber daya manusia, penyebaran/penempatan tenaga kesehatan dan tenaga medis yang sangat tidak proporsional pada wilayah-wilayah "pinggiran", menutup mata terhadap kenyataan dan hanya melihat 28 secara sempit dengan mengalihkan peran perguruan tinggi kepada kolegium adalah sebuah kekeliruan dan juga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum; 12. Bahwa para Pemohon memahami pembagian kewenangan dan batasan kewenangan yang jelas antar institusi/organ merupakan wujud jaminan adanya kepastian hukum yang merupakan amanat Undang- Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Pemohon jelaskan “persinggungan” antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dalam hal upaya memberikan jaminan pemenuhan hak atas kesehatan bagi masyarakat, yaitu: a. Bahwa harus dipahami antara mahasiswa kesehatan dengan tenaga kesehatan adalah stakeholder yang berbeda, mahasiwa adalah peserta didik yang ada pada wilayah perguruan tinggi, sedangkan tenaga kesehatan adalah mahasiswa yang telah lulus dari perguruan tinggi yang telah memiliki gelar dan izin praktik dan telah berada pada wilayah kementerian kesehatan; b. Bahwa Kementerian Kesehatan adalah selaku “user” atas produk lulusan perguruan tinggi, yaitu para tenaga kesehatan, tenaga medis, profesi, spasialis, dan subspesialis, sehingga dalam upaya mendapatkan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang diharapkan, Kementerian Kesehatan dapat menentukan jenis kebutuhan, menentukan standar kebutuhan yang nantinya akan dituangkan pada standar kerja kompetensi yang telah disusun oleh kolegium masing- masing profesi, yang selanjutnya standar yang telah disusun oleh kolegium tersebut disahkan oleh Menteri Kesehatan; c. Bahwa setelah adanya pengesahan oleh Menteri Kesehatan tentang standar kerja kompetensi tersebut, maka hal itu dijadikan sebagai pedoman oleh perguruan tinggi dalam proses penyelenggaraan pendidikan, selanjutnya oleh perguruan tinggi dituangkan dalam bentuk standar kompetensi lulusan, untuk seterusnya dijadikan sebagai tolak ukur capaian pembelajaran yang dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan proses pendidikan, pelaksanaan ujian 29 yang memiliki acuan yang jelas secara nasional yang disebut dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT); d. Bahwa perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan kesehatan wajib merujuk kepada standar minimal yang tertuang pada SNPT dan pada kenyataannya yang telah dilaksanakan oleh perguruan tinggi berada di atas standar yang ditentukan dalam SNPT; e. Apabila penyelenggaraan pendidikan kesehatan oleh perguruan tinggi tersebut ternyata tidak dijalankan sesuai dengan SNPT maka izin perguruan tinggi dapat dievaluasi bahkan dicabut oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi; f. Selanjutnya perguruan tinggi yang menyelenggakan pendidikan kesehatan juga memiliki organ yang disebut Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), atau bagi yang belum memiliki mandiri dapat bekerja sama dengan LSP yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan, ataupun LSP yang dibentuk oleh suatu organisasi profesi. Adapun pihak yang tergabung dalam LSP terdiri dari profesional masing- masing profesi yang disebut dengan para assesor, yaitu mereka yang telah memiliki standar dan persyaratan tertentu dan tentunya dianggap kompeten sebagai seorang assessor; g. Bahwa pelaksanaan uji kompetensi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi berpedoman dan memiliki standar minimal sebagaimana yang disusun oleh kolegium masing-masing profesi sesuai yang ditentukan pada SNPT, selanjutnya pelaksanaan ujian tersebut ada keterlibatan LSP; h. Bahwa jika terdapat kekhawatiran dalam penyelenggaraan pendidikan dalam hal ini pelaksanan uji kompetensi oleh perguruan tinggi bagi mahasiswa ada ketidakmampuan perguruan tinggi, maka ada mekanisme monitoring dan evaluasi oleh kementerian, bahkan kementerian dapat mencabut izin operasional perguruan tinggi tersebut; i. Bahwa dalam peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan tenaga medis, wilayah Kementerian Kesehatan ada pada wilayah memberikan atau menyelengarakan pelatihan kepada para tenaga 30 kesehatan/tenaga medis, bukan kepada wilayah pelaksanan pendidikan bagi peserta didik (mahasiswa); 13. Bahwa dengan pemberlakuan norma yang membuka ruang atau celah multiintepretasi, terjadinya tumpang tindih kewenangan, terjadinya pertentangan dalam kaedah undang-undang, serta pengabaian terhadap ketentuan undang-undang telah berakibat kepada tidak adanya suatu jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi para Pemohon, sehingga sangat beralasan hukum norma pasal- pasal yang Pemohon ajukan untuk diuji dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi agar adanya suatu kepastian hukum yang adil; H. PASAL-PASAL YANG PEMOHON UJI BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN NORMA PASAL 31 AYAT (3) UUD NRI TAHUN 1945 1. Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; 2. Bahwa amanat Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tersebut di atas telah diturunkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), kemudian bagian tentang kemerdekaan, kemandirian, dan otonomi perguruan tinggi telah diatur sebagaimana tertuang pada ketentuan Pasal 24, sebagai berikut: (1) penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan, (2) Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, (3) Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya berdasarkan prinsip akuntabilitas publik; 3. Pasal 25 ayat (1) menyatakan “Perguruan Tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar Akademik, Profesi atau Vokasi”; 31 4. Pasal 50 ayat (6) mengatur “Perguruan Tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di Lembaganya”; 5. Pasal 51 ayat (2) mengatur “Pengelolaan satuan Pendidikan Tinggi dilaksanakan berdasarkan Otonomi, Akuntabilitas, Jaminan Mutu dan Evaluasi yang transparan”; 6. Pasal 61 ayat (1) mengatur “Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi, dan ayat (2) menyatakan “Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi”. Selanjutnya pada ketentuan ayat (3) disebutkan “Sertifikat Kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi”; 7. UU Sisdiknas kembali memperkuat komitmen penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi dengan mencantumkan pengaturan pengelolaan pendidikan tinggi dalam Pasal 50 ayat (6) yang menyebutkan bahwa “perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya”. Meskipun dalam rumusan pasal-pasal UU Sisdiknas tidak memuat pengaturan pengertian dan ruang lingkup otonomi perguruan tinggi, namun pengertian otonomi perguruan tinggi dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 50 ayat (6) sebagai kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya; 8. Bahwa UU Sisdiknas sebagai Undang-Undang “Payung” dalam pengelolaan seluruh aspek dunia pendidikan menjadi tolak ukur untuk melahirkan regulasi lainnya terkait dengan pendidikan, termasuk diantranya lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang sejalan dan harmonis dengan norma UU Sisdiknas juga telah mengatur ketentuan mengenai ijazah dan setifikat kompetensi. Sehingga berdasarkan regulasi telah jelas pengaturannya, yaitu lembaga yang memiliki otoritas dalam penerbitan ijazah dan 32 penerbitan sertifikat kompetensi adalah Lembaga Penyelenggara Pendidikan Tinggi, yaitu Perguruan Tinggi, sebagaimana terdapat pada ketentuan UU Pendidikan Tinggi: a. Pasal 42 ayat (1), yaitu “Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan Vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi”; b. Pasal 44 menyebutkan pada ayat (1) “Sertifikat Kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya”, dan ketentuan pada ayat (2) menyatakan “Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji Kompetensi”; c. Bahwa penafsiran lebih lanjut dan kongkrit mengenai Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1) norma UU 12/2012 di atas diatur lebih lanjut pada aturan pelaksana, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi, yaitu pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) ijazah diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dalam suatu program pendidikan dan dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; d. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) disebutkan “Pencapaian kompetensi akhir peserta didik dinyatakan dalam dokumen ijazah dan/atau sertifikat kompetensi”; ayat (2) ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, sebagai pengakuan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan; ayat (4). Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk 33 organisasi profesi yang diakui pemerintah sebagai pengakuan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi”; 9. Bahwa telah tegas berdasarkan pembentukan satu sistem pendidikan nasional, sebagaimana diatur oleh perundang-undangan menyatakan perguruan tinggi adalah organ yang memiliki kewenangan mutlak menyelenggarakan pendidikan bagi mahasiswa, meliputi seluruh rangkaian proses pembelajaran hingga pelaksanan ujian akhir, hingga melaksanakan uji kompetensi dan penerbitan sertifikat kompetensi. Tidak ada keraguan dari aspek perundang-undangan di bawah payung Sistem Pendidikan Nasional Penyelenggara Uji Kompetensi dan Penerbitan Sertifikat Kompetensi adalah sepenuhnya otoritas perguruan tinggi, karena merupakan kewenangan yang bersifat atribusi serta satu kesatuan dengan sistem pendidikan nasional; 10. Bahwa kolegium tidak berwenang menyelenggarakan uji kompetensi dan meneribitkan sertifikat kompetensi, dengan alasan: a. Perundang-undangan telah jelas memberikan wewenang penyelenggaraan dan penerbitan sertifikat kompetensi bagi mahasiswa kesehatan kepada perguruan tinggi; b. Kedudukan, fungsi, dan peran kolegium telah diatur dalam Pasal 272 UU Kesehatan, yaitu pada ayat (1) “Untuk mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, setiap kelompok ahli tiap disiplin ilmu Kesehatan dapat membentuk Kolegium”. Ayat (2), Kolegium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan Konsil dan dalam menjalankan perannya bersifat independen. Ayat (3), Kolegium memiliki peran: a. menyusun standar kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; dan menyusun standar kurikulum, pelatihan tenaga medis dan pelatihan Tenaga Kesehatan, ayat (4), Keanggotaan Kolegium berasal dari para guru besar dan ahli bidang ilmu Kesehatan, ayat (5), Ketentuan lebih lanjut mengenai Kolegium, termasuk tugas, fungsi, dan wewenang diatur dengan Peraturan Pemerintah; c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 di atas, dapat dimaknai kolegium sebagai organ yang bersifat regulator, yaitu menyusun 34 standar kompetensi dan standar kurikulum, pelatihan, sehingga peran kolegium bukan sebagai operator atau pihak pelaksana; d. Bahwa prinsip dasar tata kelola yang telah dipamahi secara umum, organ regulator tidak dibenarkan mengambil peran sebagai operator, namun regulator hanya dapat berperan menjalankan fungsi pengawasan. Maka dari itu dalam penyelenggaraan pendidikan kesehatan, uji kompetensi, dan menerbitkan sertifikat kompetensi jika tidak dapat dibenarkan dilaksanakan oleh kolegium; e. Berdasarkan prinsip pembagian kewenangan, semua urusan terkait dengan proses pembelajaran, pelaksanaan ujian, hingga penerbitan sertifikat kompetensi bagi peserta didik (mahasiswa) adalah otoritas perguruan tinggi sebagai lembaga penyelenggara pendidikan yang sudah diberikan kewenangan secara atribusi dan diatur dengan undang-undang sedangkan kolegium hanya dibenarkan memiliki otoritas pada wilayah muatan meteri isi uji kompetensi, sehingga peran kolegium sebagai mitra kerja sama tidak termasuk kepada wilayah pengambilalihan wewenang perguruan tinggi; 11. Bahwa kekeliruan lainnya dapat dilihat, yaitu dalam pengaturan penyediaan tenaga kesehatan melalui pendidikan kesehatan dalam UU Kesehatan telah menyimpang dari tujuan pendidikan nasional sebagiamana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang mana tujuan dari pendidikan adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bukanlah sebagai sarana penyediaan tenaga kesehatan dan tenaga medis sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Kesehatan, kekeliruan akan tujuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan “penyelundupan kewenangan” melalui norma-norma Undang- Undang Kesehatan, terjadinya “intervensi berlebihan” oleh Kementerian Kesehatan terhadap kewenangan perguruan tinggi dalam penyelenggarakaan pendidikan tinggi, hingga merampas paksa kewenangan perguruan tinggi yang seharusnya diberikan kemerdekaan, independensi, dan otonomi seluas-luasnya; 12. Bahwa ketentuan Pasal 213 ayat (2), Pasal 213 ayat (4), dan Pasal 220 ayat (5) UU Kesehatan telah bertentangan dengan tujuan pendidikan, 35 bertentangan dengan kaedah-kaedah yang terdapat pada UU Sisdiknas, yang secara otomatis dapat dikatakan bertentangan dengan norma “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional” sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, sehingga permohonan yang Pemohon ajukan ini sangat beralasan untuk diterima dan dikabulkan demi menjaga penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang tidak lari dari tujuan konstitusional; I. UJI KOMPETENSI SECARA KONSEPTUAL 1. Bahwa uji kompetensi tenaga kesehatan secara kerangka konseptual dapat dipahami sebagai suatu uji untuk menilai atau mengukur 3 ranah dalam satu tindakan, yaitu menguji pengetahuan, menguji keterampilan, dan menguji sikap perilaku seorang calon tenaga kesehatan/medis atau menguji kembali pengetahuan, keterampilan, dan sikap seorang tenaga kesehatan/medis; 2. Selanjutnya suatu tahapan kompetensi bidang kesehatan terbagi ke dalam dua lingkup, yaitu: a. Tahap pertama adalah tahap membangun kompetensi yang dilakukan dan menjadi tugas pokok oleh institusi pendidikan atau institusi pelatihan terhadap peserta didik, yang uji kompetensinya dapat dilakukan dengan metode OSCE (Objective Structured Clinical Examination) ataupun dengan Assessment; b. Tahap selanjutnya adalah tahap memelihara kompetensi inilah yang dapat menjadi kewenangan selain perguruan tinggi, yang dilakukan oleh user/pengguna tenaga kesehatan seperti rumah sakit ataupun yang dilakukan oleh organisasi profesi terhadap tenaga kesehatan/anggota organisasi profesi, dilakukan dengan uji kompetensi ulang dengan metode OSCE ataupun portofolio; c. Adapun standar profesi masing-masing harus ditentukan dengan jelas oleh pakar atau ahli dalam hal ini kolegium profesi, yang harus disahkan oleh Menteri Kesehatan, sehingga jelas adanya suatu standar yang sama yang akan dijadikan sebagai kurikulum; J. Perbandingan uji kompetensi yang dilaksanakan sebelum dan sesudah berlakunya pasal-pasal yang diuji; 36 WAKTU SEBELUM BERLAKU SESUDAH BERLAKU 1 2 3 Penyelenggara Perguruan Tinggi Kolegium Profesi Pihak yang Terlibat Perguruan tinggi, tenaga ahli, pihak rumah sakit, assesor bersertifikasi atau Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pendidikan (P1) yang telah diberikan lisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi Panitia pusat dan daerah dari perguruan tinggi Ranah Uji Dalam satu tindakan mencakup tiga ranah, yaitu uji pengetahuan, dengan cara tanya jawab oleh tim penguji, saat bersamaan langsung uji keterampilan dengan salah satunya dengan metode Objective Structured Clinical Examination (OSCE), yaitu mahasiswa langsung mengerjakan tindakan terhadap pasien dan saat bersamaan juga dinilai uji sikap/perilaku dan keterampilan tenaga medis dan tenaga kesehatan ketika menangani pasien atau perasat/pelayanan tindakan. Hanya satu ranah uji dengan metode jawaban pilihan ganda melalui Ujian Sistem Komputer (CBT) hal ini hanya mampu mengukur satu ranah saja, yaitu pengetahuan Waktu Pelaksanaan Kapan saja ketika mahasiswa menyatakan diri siap untuk ujian dengan mengajukan surat tertulis dan mengisi form ujian kompetensi Hanya 3 (tiga kali) dalam setahun dilaksanakan serentak waktu ditentukan oleh Komite Nasional/Kolegium Penentuan Kelulusan Ditentukan berdasarkan standar penilaian/evaluasi pembelajaran sesuai dengan SNPT yang tertuang dalam pedoman akademik perguruan tinggi, Pelaksana penilaian dari pembelajaran Dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu (tidak ada keberpihakan), dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan (clinikal instruktur di tempat mereka praktek/magang) yang telah memenuhi standar (pendidikan, masa kerja, pelatihan perseptor mentor, pelatihan yang relevan, sertifikat kompetensi/STR) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Pimpinan. Prinsip penilaian (educatif, objektif, otentik, transparan, dan akuntable dilakukan secara terintegrasi) Teknik penilaian: a. Pengetahuan: dengan uji tulis/lisan b. Keterampilan: unjuk kerja/demonstrasi/role play c. Sikap: observasi langsung Instrumen penilaian: penilaian sikap dengan observasi, penilaian pengetahuan dengan kombinasi berbagai teknik penilaian keterampilan dengan ujuk kerja. Penentuan kelulusan: berdasarkan capaian kompetensi yang di uji dan di nilai sesuai dengan standar melalui instrumen daftar tilik/SOP yang menyatakan secara numerik peserta uji kompeten/belum kompeten Pelaksanaan penilaian hanya mengukur ranah pengetahuan saja berdasarkan blue print yang ditetapkan oleh Komite Nasional/Kolegium dengan tidak mengikutsertakan perguruan tinggi. Pembiayaan Tidak dibebankan biaya, karena sudah termasuk Dibebankan biaya yang 37 dalam paket biaya kuliah ditentukan oleh masing- masing kolegium yang disetorkan oleh mahasiswa langsung ke rekening yang disediakan oleh kolegium, selanjutnya ada biaya tambahan lain jika yang ingin mengikuti try out 1. Bahwa berdasarkan perbandingan pada tabel yang para Pemohon gambarkan di atas, dapat dilihat perbandingan yang jelas dan terdapat banyak perbedaan antara uji kompetensi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi dengan uji kompetensi yang dilaksanakan oleh kolegium; 2. Bahwa dari sisi kualitas uji kompetensi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi sangat dapat dipertanggungjawabkan dan sangat mampu mencapai tujuan kompetensi, dibandingkan dengan Uji kompetensi yang diselenggarakan oleh kolegium, sehingga sangat tidak layak uji kompetensi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi disingkirkan, lalu uji kompetensi yang diselenggarakan oleh kolegiumlah yang dijadikan penentuan kompetensi mahasiswa tenaga kesehatan dan tenaga medis; 3. Bahwa menurut para Pemohon upaya-paya perampasan kemerdekaan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan adalah suatu upaya penghancuran sistem pendidikan nasional yang telah berjalan dan sebagai upaya penghambatan untuk mencapai tujuan bangsa, sehingga dalam hal ini pendudukan paksa kewenangan perguruan tinggi oleh kolegium adalah bentuk kesewenang-wenangan yang dilegitimasi oleh undang-undang dan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, apalagi ditunjuai dari berbagai aspek pelaksanaan uji kompetensi dan penerbitan sertifikat kompetensi oleh kolegium tidak memiliki landasan secara konstitusional, yuridis, teoritis, maupun secara empiris; 4. Bahwa sangat terlihat motif sesungguhnya dari penyelundupan wewenang melalui undang-undang ini hanyalah motif uang dan memperkuat hegemoni kelompok atas mahasiswa pendikan kesehatan dan pendidikan medis yang seharusnya hanya otoritas dari perguruan tinggi. 38 IV. PETITUM Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang para Pemohon sampaikan di atas, mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstsitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengajuan uji materil yang Pemohon ajukan ini, untuk berkenan menjatuhkan amar putusan yang berbunyi, sebagai berikut: 1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan ketentuan Pasal 213 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) sepanjang frasa “bekerja sama dengan Kolegium” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 3. Menyatakan ketentuan Pasal 213 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh penyelenggara Pendidikan; 4. Menyatakan ketentuan Pasal 213 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus uji kompetensi pada akhir masa pendidikan memperoleh sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang terakreditasi atau suatu Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang terakreditasi”; 5. Menyatakan ketentuan Pasal 220 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Sertifikat kompetensi sebagaimana 39 dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang terakreditasi atau suatu Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang terakreditasi”; Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili dan memeriksan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Ketua Yayasan Fort De Kock Bukittinggi Nomor 116/YYS-FDK/Bkt/X/2023 tentang Pengangkatan Rektor, Wakil Rektor dan Kepala Satuan Pengawas Mutu Internal (SPMI) Universitas Fort De Kock Bukittinggi Periode 2023 – 2027; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Ketua Yayasan Wiyata Husada Samarinda Nomor 046/SK/B.1/Y-WHS/III/2024 tentang Perpanjangan Jabatan Rektor Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Wiyata Husada Samarinda; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perkumpulan “Aliansi Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia” Nomor 01, tanggal 07 Maret 2024; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62/P/2022 tentang Komite Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan. 40 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887, selanjutnya disebut UU 17/2023), terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau 41 kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya 42 undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 213 ayat (2) dan ayat (4) serta Pasal 220 ayat (5) UU 17/2023, selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Pasal 213 ayat (2) dan ayat (4) UU 17/2023: (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan bekerja sama dengan Kolegium. (4) Mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus uji kompetensi pada akhir masa pendidikan memperoleh sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi. Pasal 220 ayat (5) UU 17/2023: (5) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Kolegium. 2. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 17 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I menerangkan kedudukannya sebagai Rektor Universitas Fort De Kock Bukittinggi Periode 2023 – 2027 yang bertindak mewakili Badan Hukum Universitas Fort De Kock Bukittinggi [vide Bukti P-1]. Sementara, Pemohon II menerangkan kedudukannya sebagai Rektor pada Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Wiyata Husada Samarinda sampai dengan 30 Maret 2025 yang bertindak mewakili Badan Hukum Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Wiyata Husada Samarinda [vide Bukti P-2]. Sedangkan, Pemohon III menerangkan kedudukannya sebagai Ketua Aliansi Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia sampai dengan 7 Maret 2029 yang bertindak mewakili Badan Hukum Aliansi Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia [vide Bukti P-3]. 43 Pemohon IV menerangkan kedudukannya sebagai mahasiswa pada Program Studi Ilmu Keperawatan Program Sarjana Universitas Fort De Kock Bukittinggi yang telah menyelesaikan seluruh kewajiban akademik dan terhalang mendapatkan hak-haknya sebagai mahasiswa; 4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai lembaga perguruan tinggi merupakan perpanjangan tangan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisiantek) yang berkewajiban menjamin terselenggarannya pelaksanaan proses pendidikan bagi mahasiswa berdasarkan prinsip keadilan, kepastian, dan memberikan manfaat serta menjamin seluruh pemenuhan hak asasi manusia juga memiliki kewajiban turut serta dalam menyuarakan, mengkritisi, bahkan menempuh langkah hukum yang sah apabila menemukan adanya suatu kebijakan ataupun yang mengatur tentang pendidikan dengan terjadinya “Perampasan Paksa” kewenangan yang ada padanya sehingga penyelenggaraan pendidikan tidak lagi sejalan dengan prinsip dan amanat konstitusi, yaitu adanya jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil; 5. Bahwa Pemohon III merupakan badan yang dibentuk dengan tujuan, antara lain untuk dapat mengembangkan serta meningkatkan kemampuan anggota dalam menyiapkan peserta didik menjadi manusia Indoensia yang beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, serta berwawasan kebangsaan, dan bersaing global, yang merupakan bagian dari upaya pendorong terselenggaranya kemajuan pada bidang pendidikan dan kemajuan pada dunia kesehatan di Indonesia, yang keanggotaannya bersifat Stelsel Pasif, maka seluruh institusi perguruan tinggi kesehatan se-Indonesia termasuk Pemohon I dan Pemohon II terhimpun pada perkumpulan Pemohon III, kecuali yang menyatakan sebaliknya atau menyatakan bukan merupakan bagian dari perkumpulan ini. Sebagai wadah berhimpun dan mengayomi banyak institusi maupun individu, Pemohon III memiliki jaminan perlindungan konstitusional yang secara mutatis mutandis kerugian yang dialami anggota dari Pemohon III akibat berlakunya suatu norma undang-undang yang telah merampas kewenangan anggota sebagai lembaga perguruan tinggi, secara otomatis telah menjadi kerugian konstitusional bagi Pemohon III; 6. Bahwa Pemohon IV adalah Warga Negara Indonesia yang berstatus mahasiswa dan menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Program Studi Keperawatan 44 telah dirugikan hak konstitusionalnya, yaitu hak mengembangkan diri, hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, sain, dan budaya demi peningkatan kualitas hidupnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Akibat kehilangan hak Pemohon IV yang telah menyelesaikan seluruh kewajibannya sebagai mahasiswa terhalang memperoleh ijazah akibat berlakunya pasal-pasal a quo; 7. Bahwa ketentuan Pasal 213 ayat (2) UU 17/2023, menurut para Pemohon telah mendegradasi “kewenangan Perguruan Tinggi” sebagai penyelenggara pendidikan kesehatan bagi mahasiswa atau peserta didik dan tidak memberikan suatu jaminan kepastian hukum kepada para Pemohon selaku lembaga perguruan tinggi sebagai lembaga penyelenggara pendidikan yang telah diatur dengan jelas tentang batasan wewenang dan otonominya oleh undang-undang, yang seolah-olah ketentuan a quo memberikan stigma ketidakmampuan perguruan tinggi dalam melaksanakan otonomi perguruan tinggi, khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi kesehatan. Frasa “Bekerjasama dengan Kolegium” justru menjadikan perguruan tinggi tidak otonom, tidak mandiri, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip otonomi perguruan tinggi yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, yang berdampak terjadinya pertentangan regulasi dengan tidak adanya jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 8. Bahwa ketentuan Pasal 213 ayat (4) UU 17/2023, menurut para Pemohon ketentuan norma tersebut tidak terdapat penegasan pihak yang berwenang menerbitkan sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi yang membuka ruang multiinterpretasi yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus uji kompetensi pada akhir masa pendidikan memperoleh sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi atau suatu Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang terakreditasi”; 9. Bahwa ketentuan Pasal 220 ayat (5) UU 17/2023, menurut para Pemohon bertentangan dengan prinsip kepastian hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 220 ayat (3) UU 17/2023 yang secara tegas disebutkan, 45 penyelenggara uji kompetensi adalah penyelenggara pendidikan, yaitu perguruan tinggi, sementara kedudukan Kolegium hanya mitra kerjasama bagi perguruan tinggi, sehingga penerbitan sertifikat kompetensi oleh mitra kerjasama adalah tidak sesuai hukum. Selain itu, juga bertentangan dengan prinsip kemandirian perguruan tinggi dan bertentangan dengan prinsip otonomi perguruan tinggi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menegaskan seluruh proses pendidikan kesehatan termasuk penyelenggara uji kompetensi dan penerbitan sertifikat kompetensi adalah otoritas perguruan tinggi. Sehingga, tumpang tindih kewenangan bahkan pengambilan paksa kewenangan perguruan tinggi oleh Kolegium adalah hal yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV telah dapat menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki jabatan sebagai rektor, Ketua Aliansi Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia, dan mahasiswa yang memiliki hak konstitusional yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial, yang menurut Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV berkaitan dengan adanya dugaan penyelundupan hukum yang bertujuan merampas paksa kewenangan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan dan penerbitan sertifikat kompetensi bagi mahasiswa kesehatan. Dalam kaitan ini, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV tersebut memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang- undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, 46 Pemohon III, dan Pemohon IV (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 213 ayat (2) dan ayat (4) serta Pasal 220 ayat (5) UU 17/2023 bertentangan dengan Pasal 17 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara), yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut para Pemohon, pelaksanaan uji kompetensi dan penerbitan sertifikat kompetensi perguruan tinggi harus dijamin dengan kepastian hukum, perguruan tinggi tidak harus diwajibkan bekerja sama dengan Kolegium karena perundang-undangan lain telah jelas mengamanatkan penyusunan standar kurikulum dan standar uji kompetensi bagi mahasiswa termaktub ke dalam perguruan tinggi yang merujuk kepada Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT). Oleh karena itu, pengaturan norma Pasal 213 ayat (2) UU 17/2023 sepanjang frasa “Bekerja sama dengan Kolegium” telah membuka ruang terjadinya tumpang tindih pelaksanaan pendidikan dan pelaksanaan ujian serta penerbitan sertifikat kompetensi. 2. Bahwa menurut para Pemohon, dengan pemberlakuan norma Pasal 213 ayat (2) dan ayat (4) serta Pasal 220 ayat (5) UU 17/2023 bertentangan dengan ketentuan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena mengakibatkan kerugian konstitusional Pemohon IV yang telah menghambat Pemohon IV untuk memperoleh manfaat dari pendidikannya, yaitu untuk mendapat ijazah sebagai bukti telah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Akibat terhalang memperoleh ijazah juga berakibat Pemohon IV tidak mendapatkan kesempatan untuk mencari pekerjan yang layak guna meningkatkan kualitas hidupnya dan terhalang untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 47 3. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 213 ayat (2) UU 17/2023 telah menimbulkan kerancuan karena dalam penentuan standar kurikulum, standar uji selama ini telah merujuk kepada standar yang ditentukan/disusun oleh Kolegium disahkan oleh Kementerian Kesehatan, organisasi profesi, bahkan juga Kolegium organisasi profesi, untuk itu mencantumkan frasa “bekerja sama dengan Kolegium” akan membuka ruang ketidakpastian hukum dan ruang tumpang tindih kewenangan, sehingga menurut para Pemohon frasa ”bekerja sama dengan Kolegium” pada ketentuan Pasal 213 ayat (2) UU 17/2023 menjadi celah terjadinya tarik-menarik, geser-menggeser, bahkan pendudukan paksa kewenangan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan uji kompetensi; 4. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 213 ayat (4) UU 17/2023 tidak terdapat frasa “yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi atau suatu Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang terakreditasi”, menjadi celah terjadinya tindakan “menggusur paksa” kewenangan perguruan tinggi dalam menerbitkan sertifikat kompetensi bagi mahasiswa kesehatan; 5. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 220 ayat (5) UU 17/2023 merupakan bentuk “pendudukan paksa” yang nyata terhadap kewenangan perguruan tinggi dan tindakan yang justru bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil, terjadinya “perampasan” otoritas perguruan tinggi secara terang-terangan oleh Kolegium; Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil permohonan tersebut di atas, para Pemohon dalam petitum permohonannya pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan: 1. Pasal 213 ayat (2) UU 17/2023 sepanjang frasa “bekerja sama dengan Kolegium” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 2. Pasal 213 ayat (2) UU 17/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan”; 3. Pasal 213 ayat (4) UU 17/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus uji kompetensi pada akhir masa pendidikan memperoleh 48 sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang terakreditasi”; 4. Pasal 220 ayat (5) UU 17/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang terakreditasi atau suatu Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang terakreditasi”. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 April 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon a quo, oleh karena persoalan konstitusionalitas yang dipermasalahkan telah jelas, maka menurut Mahkamah tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mempelajari secara saksama dalil permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.7] di atas, persoalan konstitusionalitas yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah norma Pasal 213 ayat (2) dan ayat (4) serta Pasal 220 ayat (5) UU 17/2023 bertentangan dengan hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya serta jaminan dari Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional sebagaimana dijamin dalam Pasal 17 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut dapat terjadi apabila pelaksanaan uji kompetensi dan penerbitan sertifikat kompetensi perguruan tinggi tidak harus bekerja sama dengan Kolegium tetapi dilakukan oleh perguruan tinggi atau suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang terakreditasi sebagaimana pemaknaan yang dimohonkan para Pemohon. 49 [3.11] Menimbang bahwa sebelum menjawab masalah konstitusionalitas norma yang didalilkan para Pemohon tersebut di atas, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menguraikan hal-hal sebagai berikut. Bahwa sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan bernegara, antara lain memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan bernegara tersebut diselenggarakan pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu, termasuk di dalamnya menyangkut kesehatan yang juga sebagai bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Hal ini penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan, dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional [vide Penjelasan UU 17/2023]. Pembangunan bidang kesehatan dapat tercapai melalui pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara [vide Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, selanjutnya disebut UU 12/2012]. Apabila dikaitkan dengan bidang pelayanan kesehatan, pendidikan bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan fisik, mental, dan sosial, serta produktif secara ekonomi dan sosial. Sementara itu, pelayanan kesehatan merupakan segala bentuk kegiatan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Dengan demikian, pendidikan pelayanan kesehatan tidak dapat dilepaskan dari kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMKes) sebagai pelaksana. Kualitas SDMKes tersebut diukur dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) melalui uji kompetensi. Uji kompetensi merupakan pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik untuk mencapai standar kompetensi [vide Penjelasan Pasal 213 ayat (1) UU 17/2023]. Guna 50 mencapai standar kompetensi dimaksud, perlu dilakukan pembangunan kesehatan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum. Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Bahwa berkenaan dengan pendidikan kedokteran, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 April 2018, antara lain mempertimbangkan sebagai berikut. [3.13.3] … Pendidikan kedokteran merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional sebagai salah satu bentuk upaya pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara bukan hanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tetapi juga untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk tujuan demikian, sudah selayaknya pendidikan kedokteran dikelola dengan sangat serius bukan hanya untuk kepentingan profesi dokter sendiri tetapi juga untuk masyarakat luas. Pendidikan kedokteran tidak hanya diarahkan untuk menyembuhkan penyakit tetapi juga bagaimana memberikan pelayanan Kesehatan secara menyeluruh. Oleh karena itu, Pendidikan kedokteran dalam segala tingkatannya baik basic edical education, post graduate medical education, maupun continuing professional development harus dapat meneguhkan profesi kedokteran sebagai profesi yang mulia (officium nobile) yang diarahkan untuk menyejahterakan bangsa. Di dalam profesi kedokteran terkandung tanggung jawab sosial yang mulia sehingga nilai dan kualitas yang terbangun haruslah nilai dan kualitas yang sama-sama diinginkan baik oleh profesi kedokteran maupun masyarakat luas. Keseriusan dan profesionalisme dalam pengelolaan segala hal yang berkaitan dengan pendidikan kedokteran, yang dalam kerangka organisasi IDI merupakan tugas dari kolegium, mengharuskan setiap pemangku kepentingan untuk mematangkan setiap upaya pendidikan dokter guna tercapainya mutu dokter yang tinggi berdasarkan Standar Pendidikan Profesi Dokter (SPPD) yang telah menjadi patokan secara nasional dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran. Pendidikan kedokteran seyogianya mempersiapkan para dokter agar mampu menerapkan pengetahuan ilmiah termutakhir untuk memajukan Kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit dan meneguhkan standar etik profesi kedokteran. Selama seorang dokter masih menjalankan profesinya dalam masing-masing bidang keahliannya, masyarakat luas memiliki keyakinan dengan persiapan terbaik yang dilakukan melalui proses pendidikan dengan standar dan mutu yang tinggi. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum putusan di atas, Mahkamah menegaskan, tugas dari Kolegium sebagai salah satu pemangku kepentingan di bidang kesehatan untuk terlibat dalam upaya mematangkan standar pendidikan profesi dokter yang bersifat nasional dalam penyelenggaraan pendidikan 51 kedokteran. Hal demikian sejalan dengan ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan profesi bidang kesehatan termasuk untuk program spesialis dan subspesialis dengan melibatkan peran Kolegium [vide Pasal 209 UU 17/2023]. [3.12] Menimbang bahwa setelah menjelaskan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan menjawab dalil-dalil para Pemohon yang mempersoalkan norma Pasal 213 ayat (2) dan ayat (4) serta Pasal 220 ayat (5) UU 17/2023 bertentangan dengan prinsip bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan; prinsip bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidupnya; prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; serta prinsip pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil-dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.12.1] Bahwa berkenaan dengan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan bekerja sama dengan Kolegium sebagaimana diatur dalam Pasal 213 ayat (2) UU 17/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan”. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama, telah ternyata substansi norma Pasal 213 ayat (2) UU 17/2023 yang dipersoalkan sama dengan yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU- XV/2017. Pada Paragraf [3.14] angka 1) dan angka 2) putusan a quo, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.14] … 1) Sertifikat Kompetensi … Sertifikat Kompetensi sebagai surat tanda pengakuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi dan untuk memperoleh surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang harus memenuhi persyaratan: a. Memiliki ijazah dokter, dokter spesialis, dokter gigi atau dokter gigi spesialis; b. Mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi; c. Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental; 52 d. Memiliki sertifikat kompetensi; dan e. Membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Dengan demikian dalil para Pemohon yang menyamakan sertifikat profesi dengan ijazah [vide Pasal 36 ayat (2) UU Pendidikan Kedokteran] sebagaimana diuraikan dalam perbaikan permohonan (halaman 26) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara sertifikat profesi (ijazah) dengan sertifikat kompetensi. Sertifikat Profesi (ijazah) dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, sebagai bukti bahwa seorang dokter telah memenuhi semua persyaratan dan telah teruji secara akademik. Sertifikat Kompetensi dikeluarkan oleh organisasi profesi, sebagai bukti bahwa seorang dokter bukan hanya telah teruji secara akademik tetapi juga telah teruji dalam menerapkan ilmu yang diperoleh guna melakukan pelayanan kesehatan setelah melalui uji kompetensi Dokter atau Dokter Gigi yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi bekerja sama dengan asosisasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan berkoordinasi dengan Organisasi Profesi [vide Pasal 36 ayat (3) UU Pendidikan Kedokteran]. Dengan demikian, sertifikat profesi (ijazah) sebagai salah syarat untuk memperoleh sertifikat kompetensi, sedangkan sertifikat kompetensi merupakan persyaratan untuk mendaftar ke KKI guna mendapatkan Surat Tanda Registrasi dokter (STR). Seorang dokter yang telah memperoleh STR, terlebih dahulu harus melakukan Program Internsip. Selanjutnya, untuk dapat melakukan praktik mandiri, seorang dokter harus memperoleh surat izin praktik (SIP) dari instansi yang berwenang. Sertifikat Kompetensi tersebut menunjukkan pengakuan akan kemampuan dan kesiapan seorang dokter untuk melakukan tindakan medis dalam praktik mandiri yang akan dijalaninya dan hanya diberikan kepada mereka yang telah menjalani berbagai tahapan untuk menjadi seorang dokter yang professional. Dengan demikian, memberikan sertifikat kompetensi kepada dokter yang tidak kompeten dapat membahayakan keselamatan pasien dan sekaligus mengancam kepercayaan masyarakat terhadap profesi dokter, yang pada akhirnya dapat mengancam jaminan hak konstitusional warga negara dapat dianggap gagal menjalankan kewajiban konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu telah terang bagi Mahkamah bahwa sertifikat profesi (“ijazah dokter”) tidak dapat disamakan dengan sertifikat kompetensi sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Sertifikat Profesi dan Sertifikat Kompetensi adalah dua hal yang berbeda yang diperoleh pada tahap yang berbeda sebagai syarat yang harus dipenuhi seorang dokter yang akan melakukan praktik mandiri. Mahkamah telah mencermati fakta persidangan yang ada dan menilai bahwa baik sertifikat profesi maupun sertifikat kompetensi merupakan upaya untuk menjaga dan mendorong peningkatan kompetensi dan kualitas keilmuan dokter sebagai komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Proses uji tersebut akan memberikan penajaman dan peningkatan kompetensi sekaligus pengakuan atas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi landasan utama bagi dokter dalam melakukan tindakan medis. Melalui proses tersebut lulusan baru fakultas kedokteran akan teruji secara keilmuan sebelum melakukan praktik mandiri sebagai seorang dokter yang profesional. Kalaupun sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi diberikan pada saat yang bersamaan 53 dengan mekanisme yang ditentukan institusi pendidikan dan organisasi profesi kedokteran serta institusi terkait lainnya maka pengaturan demikian tidak dapat dianggap sebagai pengurangan atau pembatasan apalagi menghilangkan kesempatan atau pun hak para dokter lulusan baru untuk menjadi dokter yang akan melakukan praktik mandiri secara profesional sebab ketentuan demikian merupakan tuntutan profesi yang tak terhindarkan. Oleh karena itu tidak dapat dianggap merugikan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan pekerjaan sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. … 2) Organisasi Profesi … Mahkamah berpendapat bahwa undang-undang memungkinkan masing-masing kelompok tenaga kesehatan membentuk kolegium berdasarkan disiplin ilmu masing-masing. Dalam struktur IDI pun berdasarkan AD/ART IDI kolegium-kolegium yang berhimpun dalam Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia merupakan salah satu unsur dalam struktur kepengurusan IDI di tingkat Pusat yang bertugas untuk melakukan pembinaan dan pengaturan pelaksanaan sistem pendidikan profesi kedokteran. Dengan demikian maka Kolegium Kedokteran Indonesia dan Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia merupakan unsur dalam IDI sebagai organisasi profesi kedokteran yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu masing-masing. Oleh karena itu, IDI dalam hal ini berfungsi sebagai rumah besar profesi kedokteran yang di dalamnya dapat membentuk kolegium-kolegium untuk melaksanakan kewenangan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AD/ART IDI. Penghapusan frasa “organisasi profesi” dalam ketentuan a quo menghilangkan unsur pembentuk kolegium yang adalah para dokter sendiri berdasarkan disiplin masing-masing yang pada akhirnya juga berhimpun dalam MKKI sebagai salah satu unsur pimpinan pusat IDI. … Mahkamah berpendapat bahwa Kolegium Kedokteran/Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia merupakan unsur yang terdapat dalam IDI dan bukan merupakan organisasi yang terpisah dari IDI. Sebagai rumah besar dokter Indonesia, IDI mewadahi profesi kedokteran dari berbagai dispilin ilmu. Dengan demikian, setiap unsur dalam IDI memiliki fungsi masing-masing sesuai dengan AD/ART IDI. Kolegium Kedokteran Indonesia/Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia merupakan unsur dalam IDI yang bertugas untuk melakukan pengaturan dan pembinaan pelaksanaan sistem pendidikan profesi kedokteran. Dalam melakukan fungsi ini, Kolegium/Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia tetap berkoordinasi dengan berbagai unsur terkait baik di dalam maupun di luar IDI untuk mewujudkan cita-cita nasional dalam meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia yang juga menjadi tujuan pembentukan IDI melalui penyelenggaraan pendidikan kedokteran. Dengan demikian, terkait penyelenggaraan pendidikan kedokteran, sebagaimana juga disebutkan dalam AD/ART IDI, merupakan fungsi Kolegium Kedokteran/Majleis Kolegium Kedokteran Indonesia sebagai salah satu unsur dari IDI yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan kedokteran. Tidaklah berlebihan bila menempatkan Kolegium/Majelis Kolegium sebagai academic body profesi kedokteran. Berkenaan dengan adanya disharmoni perihal kolegium sebagaimana dimaksudkan dalam UU Praktik Kedokteran yang hanya melibatkan Kolegium Kedokteran Indonesia dan Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia, sementara itu dalam UU Pendidikan Kedokteran hanya menyebutkan organisasi profesi, hal demikian tidaklah dimaknai bahwa terjadi 54 inkonstitusionalitas norma karena pada hakikatnya kolegium adalah bagian dari organisasi profesi dalam hal ini IDI. Dalam hal ini organissai profesi (IDI) harus memberdayakan keberadaan unsur-unsur dalam struktur organisasi termasuk kolegium sesuai dengan fungsinya masing-masing. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena substansi yang dipersoalkan oleh para Pemohon pada hakikatnya sama dengan materi yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XV/2017, meskipun dengan objek permohonan, dasar pengujian, dan alasan konstitusional yang digunakan oleh para Pemohon berbeda, namun esensi yang dimohonkan dalam perkara a quo adalah sama dengan perkara yang telah diputus Mahkamah, yakni mempersoalkan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan bekerja sama dengan Kolegium, di mana para Pemohon menginginkan uji kompetensi diselenggarakan hanya oleh penyelenggara pendidikan, in casu perguruan tinggi. Berdasarkan fakta hukum tersebut, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XV/2017 sepanjang berkenaan dengan frasa “uji kompetensi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan bekerja sama dengan Kolegium” mutatis mutandis berlaku sebagai pertimbangan hukum dalam menjawab dalil para Pemohon a quo. Dalam hal ini, Mahkamah perlu menegaskan kembali bahwa keberadaan Kolegium merupakan bagian dari academic body profesi kedokteran, sehingga sudah seharusnya terlibat atau terkait dengan uji profesi maupun uji kompetensi di bidang kesehatan. Karena, Kolegium berisi kumpulan ahli dari setiap disiplin ilmu kesehatan yang mengampu cabang ilmu tertentu yang menjalankan tugas dan fungsi secara independen, sehingga dengan kompetensi tersebut tidaklah berlebihan apabila Kolegium memiliki tugas, peran, tanggung jawab di bidang pendidikan kedokteran. Dengan demikian, dalil para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum; [3.12.2] Bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan Pasal 213 ayat (4) UU 17/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus uji kompetensi pada akhir masa pendidikan memperoleh sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang terakreditasi”. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 12/2012 yang pada intinya 55 menyatakan bahwa sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi serta digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu. Selain itu, pada Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyebutkan bahwa mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti uji kompetensi secara nasional yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. Uji kompetensi ini bertujuan untuk menyaring tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan prinsip utama keselamatan pasien untuk menjamin lulusan pendidikan kesehatan telah memiliki kompetensi di bidangnya yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi. Sehingga, terkait dalil para Pemohon a quo, sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi bidang kesehatan tidak menjadi celah untuk “menggusur paksa” kewenangan perguruan tinggi dalam menerbitkan sertifikat kompetensi bagi mahasiswa kesehatan sebagaimana yang dikhawatirkan para Pemohon, karena penerbitan sertifikat kompetensi oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi masih dalam konteks menjalankan fungsi Kolegium sebagai salah satu unsur dari organisasi profesi kedokteran (in casu IDI) yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan kedokteran sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XV/2017. Oleh karena itu, tidak terdapat masalah konstitusionalitas terhadap Pasal a quo sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum; [3.12.3] Bahwa para Pemohon juga mendalilkan Pasal 220 ayat (5) UU 17/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang terakreditasi atau suatu Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang terakreditasi”. Terhadap dalil para Pemohon a quo, setelah Mahkamah mencermati secara saksama telah ternyata substansi norma Pasal 220 ayat (5) UU 17/2023 yang dipersoalkan oleh para 56 Pemohon bukan merupakan bentuk “pendudukan paksa” yang nyata terhadap kewenangan perguruan tinggi dan tindakan yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil, terjadinya “perampasan” otoritas perguruan tinggi secara terang-terangan oleh Kolegium. Dalam hal ini, Kolegium merupakan badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut [vide Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran]. Sehingga, jelas terlihat bahwa terhadap dalil a quo tidak terjadi perampasan otoritas perguruan tinggi oleh Kolegium sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, karena keberadaan Kolegium adalah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XV/2017. Oleh karena itu, terhadap dalil para Pemohon mengenai Pasal 220 ayat (5) UU 17/2023, menurut Mahkamah tidak terdapat masalah konstitusionalitas sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, telah ternyata frasa “Uji Kompetensi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan bekerja sama dengan Kolegium” dalam norma Pasal 213 ayat (2) UU 17/2023 dan frasa “Mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan program profesi yang lulus uji kompetensi memperoleh sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi” dalam norma Pasal 213 ayat (4) UU 17/2023 serta frasa “Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh Kolegium” dalam norma Pasal 220 ayat (5) UU 17/2023 adalah tidak bertentangan dengan prinsip bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan; prinsip bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidupnya; prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; serta prinsip pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 57 [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh satu, bulan April, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal empat belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh 58 lima, selesai diucapkan pukul 13.56 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Wilma Silalahi