13/PUU-XXI/2023

1 SALINAN PUTUSAN Nomor 13/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Moch. Ojat Sudrajat S. Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Komplek BTN PEPABRI Pariuk, RT. 03/RW. 09, Desa Sukamekarsari, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 12 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 16 Januari 2023, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 8/PUU/PAN.MK/AP3/01/2023 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 25 Januari 2023 dengan Nomor 13/PUU-XXI/2023, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 12 Januari 2023, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 2 I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (UU Mahkamah Konstitusi), yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 3. Bahwa selanjutnya mengacu kepada ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, yang selengkapnya berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, berbunyi: 3 “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”; 6. Bahwa objek permohonan Pemohon adalah permohonan pengujian konstitutionalitas Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 7. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusi norma Undang- Undang, maka Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 1. Dimilikinya kedudukan hukum/legal standing merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; 4 ”bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK: “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945”; 2. Bahwa terhadap syarat kedudukan Pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, yang menyatakan: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakuknya undang-undang atau perpu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara; 3. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perpu yang mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 tanggal 20 September 2007 apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang- Undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; dan 5 e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 4. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berfungsi antara lain sebagai “guardian” dari “constitutional rights” setiap warga Negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah yudisial yang menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan a quo; 5. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia, yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum dan memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021; 6. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, dan hak konstitusional dalam UUD 1945 yang menjadi dasar Pemohon adalah: a. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”; b. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; c. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”; Oleh karenanya Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, karena memiliki hak konstitusional bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 6 tidak ada kecualinya, selain itu berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945; 7. Bahwa untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, yakni adanya kerugian konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: a. Pemohon adalah penggiat informasi publik dan pengamat kebijakan publik di Provinsi Banten yang seringkali dimintai pendapatnya dan seringkali pula membuat rilis terkait issue-issue kebijakan publik di Provinsi Banten sehingga kerap berhubungan dengan pemberitaan pers di Provinsi Banten serta berlangganan beberapa media lokal dalam bentuk e-paper; b. Bahwa Pemohon pernah mengadukan media cetak (versi Dewan Pers) lokal di Provinsi Banten yang produknya dalam bentuk e-paper dengan inisial “BP ”yang telah beroperasi selama lebih dari 11 tahun ke Dewan Pers dan kebetulan Pemohon sering kali dijadikan salah satu narasumber oleh media tersebut dan Pemohon adalah pelanggan dari media tersebut, pengaduan dilakukan oleh Pemohon karena dugaan penggunaan data Dapodik 2 (dua) sekolah yakni SMKN 2 Kota Serang dan SMAN 2 Pandeglang Provinsi Banten terkait data honorer tenaga guru dan tenaga tata usaha di sekolah yang diduga palsu/isinya tidak benar dan disertai dugaan adanya keterlibatan para pejabat di Pemprov Banten yang terlibat dalam pemberitaannya, akibatnya menimbulkan kegaduhan; c. Bahwa singkatnya setelah berproses hampir +/- 3 (tiga) bulan di Dewan Pers atas pengaduan dari Pemohon baru memperoleh “Risalah 7 Penyelesaian” Nomor: 86/Risalah-DP/XII/2022 tentang Pengaduan Moch. Ojat Sudrajat S. Terhadap Media Cetak Banten Pos, dan hasil akhirnya diantaranya adalah Pemohon memperoleh hak koreksi, akan tetapi yang mengejutkan adalah didapatkan fakta jika media cetak Banten Pos ternyata belum terdata/terdaftar di Dewan Pers, padahal sudah 11 (sebelas) tahun beroperasi, Pemohon kemudian dikeluarkan dari group pelanggan harian Banten Pos dengan alasan karena tidak membayar biaya langganan tanpa pemberitahuan dan/atau peringatan sebelumnya yang Pemohon duga hal ini terjadi karena dampak dari Pemohon melakukan pengaduan ke Dewan Pers; d. Bahwa ternyata proses untuk mendapatkan hak koreksi dari Dewan Pers tersebut membutuhkan waktu yang lama dan sangat beresiko, dan tentunya hal ini tidak sebanding dengan efek kegaduhan yang terjadi akibat dari pemberitaan tersebut, yang jelas atas pemberitaan yang dilakukan dan diduga menggunakan data Dapodik yang isinya tidak benar/diduga palsu ada pihak yang dirugikan dan ada dugaan tindak pidana karena penggunaan data palsu tersebut; e. Bahwa selain peristiwa tersebut Pemohon juga pernah mengalami ketika ada pemberitaan di media online “RB” tentang kriminalisasi Guru” yang kebetulan pengadunya adalah Pemohon atas dugaan pencurian listrik di kegiatan Podcast yang dilakukan di SMAN 2 Pandeglang tanpa izin dari Kepala Sekolah selaku Penaggungjawab Sekolah dan ketika Pemohon meminta tanggapan dari Dewan Pers terkait dengan pemberitaan yang dilakukan oleh media online “RB” yang diduga memberitakan berita hoax tentang kriminalisasi guru, sementara itu media online “RB” tidak terdata di Dewan Pers, kegaduhan atas pemberitaan itu terjadi sampai seorang mantan Gubernur Banten angkat bicara serta ada aksi demonstrasi; f. Bahwa dalam jawabannya sebagaimana tertuang dalam surat Nomor 91/DP/K/I/2023 tanggal 26 Januari 2023, Dewan Pers menyatakan jika “setiap penyelesaian sengketa pemberitaan pers penanganannya melalui mekanisme/prosedur Hak Koreksi, Hak Jawab dan/atau mengadukan ke Dewan Pers sesuai ketentuan UU Pers dalam hal ini ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d”; 8 g. Bahwa akan tetapi Pemohon tidak dapat melakukan pelaporan ke APH (Kepolisian) atas dugaan tindak pidana yakni berupa dugaan penyebaran berita bohong (hoax) karena berlakunya pasal a quo, karena ketika Pemohon berkonsultasi dengan pihak Kepolisian, pihak Kepolisian menyatakan untuk diselesaikan dulu di Dewan Pers; h. Bahwa hal ini menurut Pemohon telah adanya diskriminasi atau perbedaan perlakuan di hadapan hukum, tidak ada jaminan dan perlindungan serta kepastian hukum atas suatu perbuatan yang dikemas dalam bentuk pemberitaan pers yang walaupun diduga melakukan tindak pidana delik pers akan tetapi tidak dapat dilakukan pelaporan ke pihak kepolisian padahal dalam menjalankan haknya setiap orang termasuk yang berprofesi dan terlibat dalam pemberitaan pers seharusnya wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-Undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain termasuk Pemohon, apalagi pemberitaan yang mengadung unsur delik pers ini dilakukan oleh media massa yang tidak terdata/terdaftar di Dewan Pers; Bahwa hal berbeda tentunya akan terjadi jika pemberitaan pers tersebut diubah berupa tulisan yang ditulis di media sosial atau group WA, maka ketika itu mengandung unsur pidana maka dapat langsung dilaporkan ke pihak kepolisian; i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi syarat menurut Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, yakni memiliki hak konstitusional yang dirugikan baik bersifat actual in casu telah terjadi karena berlakunya Pasal 15 ayat (2) huruf d UU Pers yang dimohonkan pengujiannya; 8. Bahwa selanjutnya untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, yakni adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: a. Dengan berlakunya ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU Pers khususnya pada frasa “kasus-kasus yang berhubungan dengan 9 pemberitaan pers” sepanjang dimaknai semua pemberitaan pers termasuk yang mengandung delik pers dan dilakukan oleh perusahaan pers yang tidak terdata di Dewan Pers sebagaimana petitum permohonan a quo, maka Pemohon menjadi tidak mendapatkan keadilan ketika ada pemberitaan pers yang mengandung unsur-unsur tindak pidana berita bohong atau hoax, fitnah, dan menghina dan/atau mencemarkan nama baik, serta merendahkan harkat dan martabat baik perorangan, badan hukum, maupun badan publik, serta pemberitaan pers yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) tidak akan dapat dilaporkan langsung ke pihak Kepolisian akan tetapi harus melalui laporan ke Dewan Pers yang kemudian diarahkan untuk menggunakan Hak Jawab atau Hak Koreksi. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU Pers khususnya pada frasa “kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers” sepanjang dimaknai semua pemberitaan pers termasuk yang mengandung delik pers dan dilakukan oleh perusahaan pers yang tidak terdata di Dewan Pers sebagaimana petitum permohonan a quo, dapat menimbulkan rasa ketidakadilan bagi insan pers yang media massanya terdata di Dewan Pers karena mendapatkan perlakukan yang sama dengan media massa yang tidak terdata di Dewan Pers, jika hal ini terus terjadi maka dapat menimbulkan kesan lebih baik tidak terdata di Dewan Pers karena juga mendapatkan perlakukan yang sama dengan yang terdata di Dewan Pers; b. Selain itu dengan berlakunya ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU Pers khususnya pada frasa “kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers” sepanjang dimaknai semua pemberitaan pers termasuk yang mengandung delik pers dan dilakukan oleh Perusahaan pers yang tidak terdata di Dewan Pers sebagaimana petitum permohonan a quo, maka Pemohon menjadi tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil karena seharusnya ketentuan pasal a quo hanya dapat dilakukan terhadap media massa yang terdata di Dewan Pers sedangkan bagi media massa yang tidak terdata di Dewan Pers dapat dilangsung 10 dilakukan upaya hukum baik melakukan gugatan perdata maupun upaya pidana; c. Padahal apabila melihat track record Pemohon selama menjadi penggiat informasi publik dan pengamat kebijakan publik di Provinsi Banten dalam kegiatannya selama ini di Provinsi Banten, yakni: • Ikut merumuskan dalam melahirkan kebijakan sekolah gratis tingkat SMAN, SMKN, dan SKHN; • Menjadi pelapor dalam kasus tindak pidana korupsi kegiatan Feasibility Study (FS) dalam rangka pengadaan lahan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, dan sudah berkekuatan hukum tetap; • Pelapor Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Polda Banten di BPN Kab. Lebak – Provinsi Banten, berkekuatan hukum tetap; • Menjadi Juru Bicara Bapak Al Muktabar yang saat ini menjadi Penjabat Gubernur Provinsi Banten; sehingga ketika Pemohon diberitakan dalam pemberitaan pers yang merugikan Pemohon, karena adanya dugaan kriminalisasi guru, sehingga merasa nama baiknya dicemarkan dengan berita bohong dan selain itu sebagai pembaca koran atau media massa disuguhi berita yang berbasis data yang tidak benar sehingga diduga beritanya pun hoax akan tetapi para pembuat berita tersebut tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun upaya pidana karena ketentuan pasal a quo tentunya hal ini telah melanggar hak konstitusional Pemohon; d. Artinya secara nyata dan dengan sangat mudah terlihat adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional Pemohon dengan ketentuan norma a quo yang dimohonkan pengujiannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c PMK 2/2021, sebagaimana telah diuraikan pada angka 7 tersebut di atas; 9. Bahwa selanjutnya untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK 2/2021, yakni adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang 11 didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini maka dapat dipastikan kerugian yang telah dialami dan yang akan dialami oleh Pemohon tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari; 10. Berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah uraikan di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf d UU Pers terhadap UUD 1945, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021. III. ALASAN PERMOHONAN PEMOHON Bahwa ketentuan norma yang diuji konstitusionalitasnya oleh Pemohon, yakni: Pasal 15 ayat (2) huruf d UU Pers, Pasal 15 (2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945, antara lain: a. Pasal 27 ayat (1), yang menyatakan: “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”; b. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; c. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”; 12 Maka, ketentuan norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU Pers yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) dengan alasan sebagai berikut: 1. Melihat peranan media massa yang begitu penting bagi tercapainya pembangunan nasional, maka media massa sebagai institusi pers perlu mendapat kebebasan untuk menjalankan fungsinya secara maksimal. Kebebasan pers merupakan salah satu dari empat pilar terobosan paradigma baru melalui agenda reformasi mahasiswa 1998; 2. Kebebasan pers adalah kemampuan masyarakat menggunakan ruang dalam mencari, menerbitkan, dan mengedarkan informasi yang secara normatif dijamin kebebasannya melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (untuk selanjutnya disebut UU Pers). Bagi pers, hal itu akan merupakan refleksi konkret dari kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dengan tulisan yang sekaligus sebagai realisasi dari adanya hak untuk menyampaikan informasi dan pembentukan opini masyarakat yang konstruktif serta bentuk partisipasi dalam kaitannya dengan komitmen mencerdaskan kehidupan bangsa; 3. UU Pers tidak menggunakan istilah kebebasan, namun mengungkapkan kebebasan sebagai kemerdekaan. Pasal 4 ayat (1) UU Pers menegaskan bahwa “kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.” Hak asasi merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan langgeng sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi seperti yang tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.” Pasal ini mencerminkan asas principle of liberty (prinsip kebebasan) dalam bidang informasi di Indonesia sebagai penghormatan dan jaminan perlindungan hak asasi manusia; 4. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers di Indonesia dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen yang ditetapkan oleh Keputusan Presiden. Dan Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: 13 a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; b. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik; d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; e. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah; f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan- peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan; g. mendata perusahaan pers; 5. Konsep tentang kebebasan pers meskipun sudah tertulis secara jelas dalam aturan perundang-undangan, namun dalam pelaksanaannya kebebasan pers yang demikian besar sering kali tidak sesuai dengan yang diharapkan. Padahal Pasal 5 ayat (1) UU Pers telah menjelaskan bahwa “pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.” Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pers dalam menginformasikan suatu berita kepada khalayak sebenarnya merupakan bentuk kegiatan komunikasi yang harus memperhatikan etika komunikasi dan norma-norma seperti yang disebutkan dalam UU Pers; 6. Etika dalam suatu berita menjadi sangat penting karena seringkali konsumen media disinggung namanya dalam pemberitaan. Nuansa berita sepihak cenderung memojokkan pihak-pihak yang diberitakan dalam suatu media dikarenakan lemahnya sumber daya manusia dari pekerja media itu sendiri. Permasalahan yang muncul adalah ketika pers digunakan sebagai alat untuk memfitnah atau menghina seseorang atau institusi bahkan di dalam pemberitaannya mengandung unsur kesengajaan (opzet) dan unsur kesalahan (schuld) yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana; 7. Secara khusus UU Pers tidak memiliki pasal-pasal yang mengatur tentang delik-delik pers. Padahal dalam KUHP dapat kita temukan beberapa kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai delik pers. Delik-delik tersebut 14 yaitu: delik penghinaan, delik penyebaran kebencian, dan delik kesusilaan/pornografi. Tidak ditemukannya aturan tentang delik-delik pers tersebut membuka peluang untuk diberlakukannya KUHP dalam penyelesaian sengketa pers dengan orang dan atau badan hukum yang diberitakan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 12 UU Pers bahwa selama menyangkut pertanggungjawaban pidana maka mengikuti undang- undang yang telah berlaku; 8. Pers yang berfungsi menyebarkan informasi melalui pemberitaan, dapat dimungkinkan melakukan pencemaran nama baik melalui perbuatan memfitnah ataupun menista. Berita yang bermuatan pencemaran nama baik adalah berita yang dalam penyajiannya memunculkan fitnah dan/atau nista yang dinilai oleh masyarakat menyerang kepribadian dan kehormatan seseorang. Pencemaran nama baik ini dapat digambarkan melalui informasi yang divisualisasikan melalui gambar yang secara nyata merendahkan martabat seseorang dan/atau dengan kata-kata yang disusun menjadi sebuah kalimat yang isinya menyangkut kepribadian dan kehormatan seseorang yang belum jelas kebenarannya. Perbuatan pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang melawan hukum dan dapat menimbulkan kerugian bagi orang yang diberitakan; 9. Delik pers adalah semua kejahatan yang dilakukan melalui sarana pers. Oemar Seno Adji dengan berpedoman kepada pendapat dari W.F.C. Van Hatttun memberikan tiga kriteria yang harus dipenuhi dalam suatu delik pers, antara lain: 1. Ia harus dilakukan dengan barang cetakan; 2. Perbuatan yang dipidana harus terdiri atas penyertaan pikiran atau perasaan; 3. Dari perumusan delik harus ternyata bahwa publikasi merupakan suatu syarat untuk menumbuhkan suatu kejahatan, apabila kenyataan tersebut dilakukan dengan suatu tulisan. Selanjutnya ditegaskan oleh beliau bahwa kriteria yang ketigalah yang khusus dapat mengangkat suatu delik menjadi delik pers, sedangkan tanpa dipenuhinya kriteria tersebut, suatu delik tidak akan memperoleh sebutan delik pers dalam arti yuridis; 15 10. Bahwa seharusnya seluruh “perusahaan pers” terdaftar di Dewan Pers, hal ini jelas diatur pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf g sehingga ketika terjadi sengketa pemberitaan pers/kasus pers, Dewan Pers dapat menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal a quo; 11. Akan tetapi Dewan Pers pada kenyataannya tidak dapat menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf g UU Pers secara maximal atau bahkan dapat dikatakan gagal dalam “mendata perusahaan pers”, hal ini dibuktikan dengan yang apa yang dialami langsung oleh Pemohon di mana ketika Pemohon bersengketa pers/kasus pers terkait dugaan penggunaan data Dapodik yang diduga palsu dengan salah satu media cetak lokal di Banten didapatkan fakta jika media cetak tersebut tidak terdata di Dewan Pers padahal sudah 11 tahun beroperasi di Provinsi Banten, demikian juga dengan media online yang juga membuat berita yang dapat dikategorikan sebagai delik pers, yakni berupa berita bohong atau hoax yang juga melibatkan Pemohon secara tidak langsung ternyata media online tersebut tidak terdata di Dewan Pers; 12. Bahwa dalam menjalankan fungsi lainnya sebagaimana pada pasal a quo, seharusnya Dewan Pers hanya menerima permasalahan pemberitaan pers/kasus pers yang diadukan oleh masyarakat untuk meminta hak jawab, atau hak koreksi adalah bagi media yang “Perusahaan Pers” yang terdata di Dewan Pers saja, hal ini juga sebagai bentuk “reward” atau keistimewaan bagi media yang perusahaan terdata di Dewan Pers; 13. Bahwa hal ini menurut Pemohon bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers, yang dimaksud dengan Kasus Pers adalah kasus yang terkait dengan karya jurnalistik dan/atau kegiatan jurnalistik oleh wartawan dan perusahaan pers yang memenuhi syarat ketentuan Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers dan Peraturan Peraturan Dewan Pers; 14. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers, hal yang dapat diadukan ke Dewan Pers menerima pengaduan Kasus Pers: 16 a. Karya jurnalistik, perilaku, dan/atau tindakan wartawan yang terkait dengan kegiatan jurnalistik; b. Kekerasan terhadap wartawan dan/atau perusahaan pers; c. Iklan sebagaimana diatur di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan peraturan perundangan yang berlaku. Bahwa dengan demikian jelas Dewan Pers hanya menerima pengaduan dari masyarakat yang dirugikan dengan pemberitaan pers dengan syarat dilakukan oleh wartawan dan perusahaan pers yang memenuhi syarat ketentuan Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers dan Peraturan Peraturan Dewan Pers, tentunya salah satunya adalah “perusahaan Pers: yang terdata di Dewan Pers; 15. Akan tetapi saat ini Dewan Pers dengan dasar pasal a quo khususnya pada frasa “kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers”, seakan- akan mewajibkan kepada masyarakat jika terjadi sengketa pemberitaan atau kasus pers walaupun termasuk delik pers harus diselesaikan di Dewan Pers sebagaimana yang dialami oleh Pemohon, walaupun yang melakukan adalah media yang perusahaan pers-nya tidak terdata di Dewan Pers dan hal ini tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers; 16. Bahwa dengan demikian Pemohon menduga selama ini ketentuan pasal a quo khususnya pada frasa “kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers” dimaknai semua pemberitaan pers termasuk yang mengandung delik pers dan dilakukan oleh perusahaan pers yang tidak terdata di Dewan Pers penyelesaiannya harus melalui Dewan Pers, yakni dengan menggunakan Hak Jawab, Hak Koreksi; 17. Bahwa apabila pasal a quo khususnya pada frasa “kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers” dimaknai semua pemberitaan pers termasuk yang mengandung delik pers dan dilakukan oleh perusahaan pers yang tidak terdata di Dewan Pers dan penyelesaiannya harus melalui Dewan Pers, yakni dengan menggunakan Hak Jawab, Hak Koreksi, maka tidak heran jika saat ini marak pemberitaan pers yang dapat kita temukan berisikan berita-berita yang mengandung pemberitaan jahat yang dapat 17 dikategorikan sebagai delik pers. Delik-delik tersebut yaitu: delik penghinaan/pencemaran nama baik, fitnah, delik penyebaran kebencian, dan delik kesusilaan/pornografi dan juga marak nuansa berita sepihak yang cenderung memojokkan pihak-pihak yang diberitakan bahkan di dalam pemberitaannya mengandung unsur kesengajaan (opzet) dan unsur kesalahan (schuld) yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana; 18. Bahwa apabila pasal a quo khususnya pada frasa “kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers” dimaknai semua pemberitaan pers termasuk yang mengandung delik pers dan dilakukan oleh perusahaan pers yang tidak terdata di Dewan Pers dan penyelesaiannya harus melalui Dewan Pers, yakni dengan menggunakan Hak Jawab, Hak Koreksi maka hanya akan dijadikan alat pelindung dari jerat hukum positif, dan tidak akan menimbulkan efek jera bagi para pelakunya baik itu wartawannya maupun perusahaan persnya karena hanya “dihukum” dengan Hak Jawab atau Hak Koreksi apalagi proses untuk mendapatkan Hak Jawab dan/atau Hak Koreksi tersebut membutuhkan waktu yang lama; 19. Bahwa apabila pasal a quo khususnya pada frasa “kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers” sepanjang dimaknai semua pemberitaan pers termasuk yang mengandung delik pers dan dilakukan oleh perusahaan pers yang tidak terdata di Dewan Pers dan penyelesaiannya harus melalui Dewan Pers, yakni dengan menggunakan Hak Jawab, Hak Koreksi maka akan menimbulkan diskriminasi hukum dan keistimewaan hukum terhadap wartawan dan perusahaan pers yang tidak terdata di Dewan Pers karena mereka seakan-akan kebal hukum dan tidak dapat dipidana atas perbuatan mereka dan hal ini akan menimbulkan persepsi buruk di kalangan masyarakat apalagi saat ini banyak media-media khususnya media online yang marak berdiri dan belum tentu terdata di Dewan Pers; 20. Bahwa apabila pasal a quo khususnya pada frasa “kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers” sepanjang dimaknai semua pemberitaan pers termasuk yang mengandung delik pers dan dilakukan oleh Perusahaan pers yang tidak terdata di Dewan Pers dan penyelesaiannya harus melalui Dewan Pers, yakni dengan menggunakan Hak Jawab, Hak Koreksi maka akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum 18 khususnya terkait penggunaan Hak Tolak di hadapan hukum dalam pemberitaan yang dibuat wartawan, karena menurut Pemohon, Hak Tolak di hadapan hukum dalam pemberitaan hanya dimiliki oleh wartawan dan perusahaan pers yang terdata di Dewan Pers, sebagai bentuk jaminan hukum terhadap profesi wartawan; 21. Bahwa media yang “perusahaan pers-nya” yang tidak terdata di Dewan Pers, maka menurut Pemohon tak ubahnya posisi mereka sama dengan media sosial, karena patut diduga perusahaan persnya belum memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/PERATURAN – DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers yang mana Peratuaran Dewan Pers yang terakhir diundangkan sedangkan untuk yang “pertamakali” mengatur tentang Standar Perusahaan Pers dituangkan dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan – DP/III/2008, yang diubah dengan peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/III/2017, artinya jika ada perusahaan pers yang sudah beroperasi tapi belum terdata di Dewan Pers, maka ada dugaan kesengajaan hal tersebut dilakukan; 22. Bahwa oleh karena itu berdasarkan fakta jika sampai saat ini atau sekitar lebih dari 20 tahun berlakunya UU Pers akan tetapi masih banyak wartawan maupun perusahaan pers baik cetak maupun online yang tidak terdata/terdaftar di Dewan Pers, maka apabila terjadi “kasus-kasus dalam pemberitaannya” yang diduga mengandung unsur delik pers maka penyelesainnya harus menggunakan aturan perundang-undangan hukum positif, apakah KUHP atau UU lainnya, hal ini sejalan dengan “penjelasan” Pasal 12 UU Pers, yang berbunyi: “Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku”; 23. Bahwa apabila ada media yang perusahaan persnya dan/atau wartawannya tidak terdata di Dewan Pers sehingga menurut pendapat Pemohon dapat dikategorikan pemberitaanya sama dengan media sosial akan tetapi ketika terjadi sengketa pemberitaan/kasus pers, tetap ditangani oleh Dewan Pers, karena berlindung pada pasal a quo dan penyelesaiannya “hanya diselesaikan” dengan Hak Jawab atau Hak Koreksi, tanpa dapat menggunakan hak untuk melakukan gugatan perdata ataupun pidana maka hal ini telah menimbulkan diskriminasi hukum karena hal ini berbeda jika 19 dilakukan oleh orang yang bukan berprofesi wartawan atau bukan perusahaan yang bergerak di bidang pers dan mengunggah tulisan yang dapat dikategorikan pemberitaan dan dilakukan di media sosial/media online maka atas pemberitaan yang ditulisnya apabila hoax, atau mencemarkan nama baik maka dapat dilakukan pelaporan ke pihak kepolisian, dengan menggunakan UU ITE dan lainnya; 24. Situasi tersebut di atas adalah kondisi nyata yang berkembang dan terjadi dalam masyarakat saat ini, hal ini telah menimbulkan adanya perbedaan diskriminasi hukum, tidak ada kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan tidak adanya jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum serta tidak dihormatinya atas hak dan kebebasan orang lain untuk melaporkan kepada pihak aparat kepolisian guna memenuhi tuntutan yang adil sesuai berdasarkan pertimbangan agar terciptanya keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis dan hal ini tidak boleh terus dibiarkan karena dapat menjadi ancaman bagi kehidupan bangsa Indonesia yang mana telah menjamin adanya hak konstitusional tersebut dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945; 25. Bahwa sepemahaman Pemohon, Dewan Pers sama seperti organisasi profesi lainnya, dengan nama yang berbeda akan tetapi memiliki fungsi yang sejenis contoh Dewan Kehormatan atau Majelis Kehormatan di suatu organisasi profesi, yang secara umum mempunyai fungsi adalah melakukan “pengawasan dan penaatan profesi atau dengan kata lain mengembalikan kehormatan profesi yang telah dirusak oleh pelanggar etika profesi” dan organisasi profesi apa pun hanya menyelesaikan permasalahan terhadap anggota yang terdaftar atau terdata sebagai anggotanya, bahkan ketika terjadi permasalahan pidana yang dilakukan oleh anggotanya organisasi tersebut hanya memproses “permasalahan dugaan pelanggaran etik-nya saja” sedangkan jika terkait masalah perdata atau pidananya organisasi profesi tersebut “tidak mencampuri”, contoh MKDKI pada bidang Kedokteran, Majelis Dewan Kehormatan untuk Advokat, Propam di Kepolisian dll; 26. Bahwa dengan demikian menurut Pemohon ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d khususnya pada frasa “kasus-kasus yang berhubungan dengan 20 pemberitaan pers” harus ditinjau keberlakuannya dan harus dibatasi, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengingkat apabila: • “kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers” tersebut dilakukan oleh wartawan dan/atau perusahaan pers yang tidak terdata di Dewan Pers; dan • “kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers” yang mengandung unsur-unsur delik pers. Dan hal ini secara tidak langsung dapat membantu Dewan Pers dalam melakukan pendataan perusahaan pers sebagaimana amanat Pasal 15 ayat (2) huruf g dengan tidak menghilangkan fungsi Dewan Pers yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 15 UU Pers; 27. Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU Pers khususnya pada frasa “kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila dimaknai semua pemberitaan pers termasuk yang mengandung delik pers dan dilakukan oleh perusahaan pers yang tidak terdata di Dewan Pers. IV. PETITUM: Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 167 [Sic!], Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) terhadap Frasa: “kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai semua pemberitaan pers termasuk yang mengandung delik pers dan dilakukan oleh perusahaan pers yang tidak terdata di Dewan Pers; 21 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Apabila Mahkamah Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Moch. Ojat Sudrajat S.; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Risalah Penyelesaian Nomor: 86/Risalah-DP/XII/2022 tentang Pengaduan Moch. Ojat Sudrajat S. Terhadap Media Cetak Banten Pos; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Headline Media Cetak Banten Pos edisi Jumat, 9 Desember 2022, “Kolaborasi Jahat Bungkam Pendapat”; 6. Bukti P-6 : Fotokopi INDEPTH Media Cetak Banten Pos edisi Jumat, 9 Desember 2022, dengan judul “Kolaborasi Jahat Bungkam Pendapat”. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 22 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 15 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 167 [Sic!], Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887, selanjutnya disebut UU 40/1999), maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 23 b. ada tidaknya anggapan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 40/1999, selengkapnya sebagai berikut: 24 Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 40/1999 (2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. 2. Bahwa Pemohon menjelaskan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) [vide bukti P-1], yang menganggap adanya kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial, sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon adalah penggiat informasi publik dan pengamat kebijakan publik di Provinsi Banten yang seringkali dimintai pendapatnya dan membuat rilis terkait isu-isu kebijakan publik di Provinsi Banten; b. Bahwa Pemohon pernah mengadukan media cetak (versi Dewan Pers) lokal di Provinsi Banten yang produknya dalam bentuk e-paper dengan inisial “BP” terkait dugaan penggunaan data Dapodik 2 sekolah, yakni SMKN 2 Kota Serang dan SMAN 2 Pandeglang Provinsi Banten mengenai data honorer tenaga guru dan tenaga tata usaha di sekolah yang diduga palsu/isinya tidak benar disertai adanya keterlibatan para pejabat di Pemprov. Banten, yang telah beroperasi selama lebih dari 11 tahun ke Dewan Pers dan Pemohon juga seringkali dijadikan narasumber oleh media tersebut dan juga merupakan pelanggan dari media tersebut; c. Bahwa Pemohon juga pernah mengadukan atas dugaan pencurian listrik di kegiatan Podcast SMAN 2 Pandeglang tanpa izin dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab sekolah dan ketika Pemohon meminta tanggapan dari Dewan Pers terkait pemberitaan yang dilakukan media online “BP” yang tidak terdata di Dewan Pers, yang diduga memberitakan berita hoax tentang kriminalisasi guru; d. Bahwa Pemohon tidak dapat melakukan pelaporan ke APH (Kepolisian) atas dugaan tindak pidana yakni berupa dugaan penyebaran berita bohong (hoax) karena berlakunya pasal a quo; 25 3. Bahwa Pemohon menjelaskan hubungan sebab akibat antara kerugian hak konstitusional dengan berlakunya frasa ”kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 40/1999 sepanjang dimaknai “semua pemberitaan pers termasuk yang mengandung delik pers dan dilakukan oleh perusahaan pers yang tidak terdata di Dewan Pers” karena dapat menimbulkan rasa ketidakadilan bagi insan pers yang media massanya terdata di Dewan Pers yang mendapatkan perlakuan yang sama dengan media massa yang tidak terdata di Dewan Pers. Selain itu, Pemohon juga tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil karena seharusnya ketentuan pasal a quo hanya dapat dilakukan terhadap media massa yang terdata di Dewan Pers sedangkan bagi media massa yang tidak terdata di Dewan Pers dapat langsung dilakukan upaya hukum baik melakukan gugatan perdata maupun upaya pidana; Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapan Pemohon baik secara aktual atau setidak-tidaknya potensial dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Oleh karenanya, telah terbukti adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka anggapan kerugian Pemohon dimaksud tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi, sehingga terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 40/1999 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 40/1999, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagaimana 26 selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, dalam menjalankan fungsinya sebagaimana Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 40/1999, seharusnya Dewan Pers hanya menerima permasalahan pemberitaan pers/kasus pers yang diadukan oleh masyarakat yang dirugikan dengan pemberitaan pers dengan syarat dilakukan oleh wartawan dan perusahaan pers yang memenuhi syarat ketentuan UU 40/1999 dan Peraturan Dewan Pers, yaitu perusahaan pers yang terdata di Dewan Pers, untuk meminta Hak Jawab atau Hak Koreksi sebagai bentuk reward atau keistimewaan bagi media yang perusahaannya terdata di Dewan Pers; 2. Bahwa menurut Pemohon, adanya frasa “kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 40/1999, seakan- akan mewajibkan kepada masyarakat jika terjadi sengketa pemberitaan atau kasus pers walaupun termasuk delik pers harus diselesaikan di Dewan Pers sebagaimana yang dialami Pemohon walaupun yang melakukan adalah media yang perusahaan persnya tidak terdata di Dewan Pers. Hal ini tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan- DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers; 3. Bahwa menurut Pemohon, apabila frasa “kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 40/1999 dimaknai “semua pemberitaan pers termasuk yang mengandung delik pers dan dilakukan oleh perusahaan pers yang tidak terdata di Dewan Pers” dan penyelesaiannya harus melalui Dewan Pers dengan menggunakan Hak Jawab atau Hak Koreksi, maka tidak heran jika saat ini marak pemberitaan pers yang berisi berita-berita yang mengandung pemberitaan jahat yang dapat dikategorikan sebagai delik pers. Delik-delik tersebut yaitu: delik penghinaan/pencemaran nama baik, fitnah, delik penyebaran kebencian, dan delik kesusilaan/pornografi dan juga marak nuansa berita sepihak yang cenderung memojokkan pihak-pihak yang diberitakan bahkan di dalam pemberitaannya mengandung unsur kesengajaan (opzet) dan unsur kesalahan (schuld) yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana; 4. Bahwa menurut Pemohon, apabila ada media yang perusahaan persnya dan/atau wartawannya tidak terdata di Dewan Pers dapat dikategorikan 27 pemberitaannya sama dengan media sosial, akan tetapi ketika terjadi sengketa pemberitaan/kasus pers, tetap ditangani oleh Dewan Pers, karena berlindung pada Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 40/1999 dan penyelesaiannya “harus diselesaikan” dengan Hak Jawab atau Hak Koreksi, tanpa dapat menggunakan hak untuk melakukan gugatan perdata ataupun pidana. Hal ini telah menimbulkan diskriminasi hukum karena berbeda jika dilakukan oleh orang yang bukan berprofesi wartawan atau bukan perusahaan yang bergerak di bidang pers dan mengunggah tulisan yang dapat dikategorikan pemberitaan dan dilakukan di media sosial/media online, maka atas pemberitaan yang ditulisnya apabila hoax, atau mencemarkan nama baik dapat dilakukan pelaporan ke pihak kepolisian dengan menggunakan UU ITE dan lainnya; 5. Bahwa menurut Pemohon, frasa “kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 40/1999 harus ditinjau keberlakuannya dan harus dibatasi apabila terkait dengan kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers yang dilakukan oleh wartawan dan/atau perusahaan pers yang tidak terdata di Dewan Pers; dan “kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers” yang mengandung unsur-unsur delik pers; 6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk “menyatakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 40/1999 terhadap frasa, “kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “semua pemberitaan pers termasuk yang mengandung delik pers dan dilakukan oleh perusahaan pers yang tidak terdata di Dewan Pers”; [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6. [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. 28 [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, masalah konstitusionalitas yang dipersoalkan Pemohon pada pokoknya berkaitan dengan inkonstitusionalitas frasa “kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 40/1999 yang menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang dimaknai “semua pemberitaan pers, termasuk yang mengandung delik pers dan dilakukan oleh perusahaan pers yang tidak terdata di Dewan Pers”; [3.11] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah menjawab dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.11.1] Bahwa pembentukan UU 40/1999 merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi yang menghendaki adanya jaminan kemerdekaan pers. Dengan adanya jaminan tersebut diharapkan pers memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi yang juga penting guna mewujudkan hak asasi manusia yang pada saat reformasi tersebut dijamin melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (Tap MPR). Dalam Tap MPR dimaksud antara lain menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan norma Pasal 19 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah” [vide Penjelasan Umum UU 40/1999]. Ketentuan dalam Tap MPR tersebut juga termuat dalam UUD 1945, yakni Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”, dan hasil perubahan dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Secara substansial UU 40/1999 menghendaki kelembagaan, struktur, keanggotaan, dan kegiatan Dewan Pers disesuaikan dengan semangat reformasi. Dalam kaitan ini, ditegaskan peran dan fungsi Dewan Pers adalah memfasilitasi 29 organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan di bidang pers agar masing- masing organisasi pers tidak membentuk peraturan secara sendiri-sendiri sehingga berpotensi bertentangan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XIX/2021, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Agustus 2022]. Oleh karena itu, adanya fungsi pertimbangan atas pengaduan dari masyarakat dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 40/1999 sekalipun akan diatur dalam Peraturan Dewan Pers maka pengaturan tersebut diharapkan tetap dapat menjamin kemerdekaan pers. Adanya jaminan tersebut yang juga menjadi dasar dibentuknya Dewan Pers sebagaimana ditegaskan dalam UU 40/1999 yaitu untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional [vide Pasal 15 ayat (1) UU 40/1999]. Tujuan tersebut dapat dicapai antara lain dengan adanya peraturan di bidang pers yang menjadi acuan dalam pelaksanaan fungsi Dewan Pers. Untuk menjamin independensi dan kemerdekaan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat maka dalam penerapannya berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Oleh karenanya dalam penyusunan peraturan di bidang pers pun mengacu pada prinsip-prinsip dimaksud. Dalam kaitan dengan Pasal 15 UU 40/1999 pada pokoknya mengatur seluruh fungsi Dewan Pers agar dapat melaksanakan tujuannya. Salah satunya adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers [vide Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 40/1999]. Bahwa untuk menyeimbangkan antara kemerdekaan pers agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan dalam UU 40/1999, UU a quo juga memberikan jaminan adanya peran serta masyarakat untuk dapat melakukan kegiatan mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan berupa: a) melakukan pemantauan dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers; dan b) menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional. Bahkan, untuk mewujudkan peran serta masyarakat tersebut dapat dibentuk lembaga pemantau media atau media watch [vide Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) serta Penjelasan UU 40/1999]. Oleh karena itu, terkait dengan kasus pers sebagai bagian 30 dari karya jurnalistik dan/atau kegiatan jurnalistik oleh wartawan dan perusahaan pers disampaikan melalui hak jawab atau hak koreksi. Hak jawab dimaksud adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya, sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain [vide Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU 40/1999]. [3.11.2] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan kemerdekaan pers sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU- XIX/2021 telah pula mempertimbangkan sebagai berikut: “[3.15] ... Landasan konstitusional pers di Indonesia adalah berdasarkan Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945 haruslah dijamin. … Meskipun UU 40/1999 telah menjamin kemerdekaan pers serta penerapan self regulation, namun kini justru muncul kecenderungan pers yang terlalu bebas. Oleh karena itu, Mahkamah perlu mengingatkan kembali bahwa pers tidak cukup hanya berpegang pada prinsip kemerdekaan, kebebasan, dan independensi semata, namun juga mampu menjalankan fungsinya sebagai salah satu pilar demokrasi secara bertanggung jawab. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah [vide Pasal 5 ayat (1) UU 40/1999]. Selain itu, dalam menjalankan profesinya, wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik [vide Pasal 7 ayat (2) UU 40/1999]. Semangat reformasi pers di Indonesia menghendaki pers mampu bersuara untuk kepentingan rakyat dalam negara hukum yang demokratis sesuai dengan UUD 1945 dan ideologi Pancasila, bukan pers yang bebas sebebas-bebasnya sebagaimana pers di negara-negara yang menganut paham individualistik-liberalistik. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memeroleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, 31 penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. Pers nasional juga diharapkan berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial [vide konsiderans Menimbang UU 40/1999]. [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan konstitusionalitas frasa “kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers” dalam norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 40/1999 yang menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 apabila dimaknai “semua pemberitaan pers termasuk yang mengandung delik pers dan dilakukan oleh perusahaan pers yang tidak terdata di Dewan Pers”. Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon a quo penting bagi Mahkamah menegaskan terlebih dahulu bahwa untuk memahami secara komprehensif ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 40/1999 yang dimohonkan pengujiannya tidak dapat dipisahkan dari norma-norma lainnya. Dalam kaitan ini, norma a quo berkelindan dengan fungsi Dewan Pers lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UU 40/1999 yang pada pokoknya menyatakan fungsi Dewan Pers adalah mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah. Secara substansial, ketentuan pasal a quo telah mengakomodir hal yang sesungguhnya dimohonkan oleh Pemohon, yang mempersoalkan konstitusionalitas fungsi Dewan Pers memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Fungsi ini juga merupakan bagian dari upaya Dewan Pers mewujudkan ketentuan peran serta masyarakat yang juga dijamin dalam Pasal 17 UU 40/1999 di mana salah satu kegiatan masyarakat dimaksud dapat berupa memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers. Bahkan, dalam rangka pemantauan tersebut masyarakat dapat membentuk lembaga organisasi pemantau media (media watch) [vide Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Penjelasan UU 40/1999]. Dalam konteks ini, hak masyarakat memantau pemberitaan pers tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol yang dilakukan melalui kegiatan yang dapat menjamin hak memperoleh 32 informasi yang diperlukan. Karena, UU 40/1999 telah memberikan jaminan terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran [vide Pasal 4 ayat (2) UU 40/1999]. Oleh karenanya dalam melaksanakan fungsi kontrol publik tersebut, masyarakat dapat mengusulkan dan memberikan saran kepada Dewan Pers agar dapat menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional [vide Pasal 17 ayat (2) huruf b UU 40/1999]. Pemantauan atau kontrol publik penting untuk dilakukan sebagai wujud membangun keseimbangan dengan kewajiban pers nasional yang memberitakan peristiwa dan opini kepada publik dengan tetap menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tidak bersalah [vide Pasal 5 ayat (1) UU 40/1999]. Dalam negara yang berlandaskan nilai-nilai ideologi Pancasila adanya penghormatan terhadap hal-hal tersebut merupakan rambu-rambu penting dalam pemberitaan sehingga tetap terjamin keberadaban kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, berkaitan dengan norma Pasal 5 ayat (1) UU a quo dijelaskan lebih lanjut bahwa pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut [vide Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU 40/1999]; [3.12.2] Bahwa dalam kaitan dengan pertimbangan hukum di atas menjadi penting untuk menegaskan mengenai arti fungsi Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 40/1999 yang memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Dalam konteks ini, terkait dengan pemberitaan yang dilakukan oleh wartawan maka untuk mempertanggungjawabkan pemberitaannya tersebut di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak yakni hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya [vide Pasal 1 angka 10 dan Pasal 4 ayat (4) UU 40/1999]. Oleh karena itu, berkaitan dengan fungsi Dewan Pers dalam memberikan pertimbangan atas pengaduan dari masyarakat tersebut pun dilakukan dengan hak jawab, hak koreksi, dan dugaan pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik. Hak jawab dan hak koreksi dimaksud sesungguhnya merupakan bagian dari kontrol publik yang dijamin oleh UU 40/1999 [vide Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) UU 40/1999]. Oleh karenanya, menjadi bagian kewajiban pers untuk melayaninya yakni melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, 33 data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan [vide Pasal 1 angka 13 UU 40/1999]; Bahwa dalam kaitan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan frasa “kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 40/1999 yang dianggap Pemohon sebagai dasar berlindungnya Dewan Pers menyelesaikan sengketa pemberitaan/kasus pers dengan hak jawab atau hak koreksi tanpa dapat menggunakan hak untuk melakukan gugatan perdata ataupun pidana walaupun yang melakukan adalah media yang perusahaan persnya tidak terdata di Dewan Pers sehingga tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers. Hal tersebut juga menurut Pemohon menimbulkan diskriminasi hukum karena berbeda jika dilakukan oleh orang yang bukan berprofesi wartawan atau bukan perusahaan yang bergerak di bidang pers yang mengunggah tulisan/pemberitaan di media sosial/media online, maka atas pemberitaan tersebut, apabila hoax atau mencemarkan nama baik, dapat dilakukan pelaporan ke pihak kepolisian dengan menggunakan UU ITE. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon dan menilai legalitas Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/VII/2017, menurut Mahkamah hal tersebut merupakan persoalan implementasi norma bukan persoalan konstitusionalitas norma sehingga Mahkamah tidak berwenang menilainya. Terlebih lagi, Pemohon dalam menguraikan argumentasi konstitusionalitas norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 40/1999 telah keliru, karena hanya memahami norma dimaksud secara parsial atau tidak membacanya secara utuh/komprehensif dalam kaitan dengan norma-norma lainnya. Apabila yang dipersoalkan oleh Pemohon semua pemberitaan pers termasuk yang mengandung delik pers sudah diatur tersendiri dalam Bab VIII tentang Ketentuan Pidana, yaitu pada Pasal 18 UU 40/1999. Lebih lanjut, apabila yang dipersoalkan termasuk perusahaan pers yang tidak terdata di Dewan Pers, rumusan norma tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan norma Pasal 1 angka 2 UU 40/1999, yang menyatakan, “Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.” Dengan demikian, yang dimaksud dengan perusahaan pers sudah secara jelas diuraikan dalam Ketentuan Umum UU 40/1999. Lebih lanjut, menjadi fungsi Dewan 34 Pers untuk mendata perusahaan pers dimaksud [vide Pasal 15 ayat (2) huruf g UU 40/1999]; Bahwa apabila norma dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 40/1999 dimaknai sebagaimana petitum Pemohon maka yang akan terjadi justru kebebasan berkomunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah harus terdata di Dewan Pers, dan hal tersebut akan mengakibatkan terlanggarnya hak-hak warga negara sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Terlebih jika dicermati petitum permohonan, Pemohon justru menghendaki ketentuan norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 40/1999 inkonstitusional bersyarat sepanjang frasa, “kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers” dimaknai “semua pemberitaan pers, termasuk yang mengandung delik pers dan dilakukan oleh perusahaan pers yang tidak terdata di Dewan Pers”. Dengan demikian, hal itu menunjukkan justru Pemohon menegaskan bahwa tidak ada persoalan konstitusionalitas norma di dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 40/1999. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 40/1999 telah ternyata tidak terdapat pertentangan dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan serta tidak menimbulkan diskriminasi hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 35 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan MP. Sitompul, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 10.59 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan MP. Sitompul, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman 36 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Arief Hidayat ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Wilma Silalahi