13/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 13/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Syafril Sjofyan Tempat/Tanggal Lahir : Bukittingi, 6 September 1955 Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Wuluku V Nomor 14 Babakan Sari, Kiaracondong, Kota Bandung sebagai ----------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Tito Roesbandi Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 15 September 1954 Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Taman Cimanggu Blok S-1 Nomor 8 Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor sebagai ---------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Elyan Verna Hakim Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 11 April 1956 Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Wiranta Nomor 31, Sukamaju, Cibeunying Kidul, Kota Bandung sebagai --------------------------------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Endang Wuryaningsih Tempat/Tanggal Lahir : Jambi, 8 Maret 1957 Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga 2 Alamat : Perumahan Cipta Graha D22 Gunung Batu, Sukaraja, Cicendo, Kota Bandung sebagai --------------------------------------------------------------- Pemohon IV; 5. Nama : Ida Farida Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 26 Oktober 1958 Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga Alamat : Setiabudi Regensi Wing I Nomor 43 H Ciwaruga, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat sebagai ---------------------------------------------------------------- Pemohon V; 6. Nama : Neneng Khodijah Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 15 Mei 1967 Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga Alamat : Jalan Padasuka Nomor 66 Pasir Layung, Cibeunying Kidul, Kota Bandung sebagai --------------------------------------------------------------- Pemohon VI; 7. Nama : Lukman Nulhakim Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 9 Juli 1979 Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Moch. Toha Nomor 27/204A Ciseureuh, Regol, Kota Bandung sebagai -------------------------------------------------------------- Pemohon VII; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 17 Januari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 Januari 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 7/PUU/PAN.MK/ AP3/01/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik 3 (e-BRPK) pada tanggal 26 Januari 2022 dengan Nomor 13/PUU-XX/2022, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 18 Maret 2022 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Maret 2022, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945, menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar”; 3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (selanjutnya disebut “UU MK”), menegaskan hal yang sama, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “... menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945”; 4. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut “PMK No. 6 Tahun 2005”) menyatakan, “Pengujian materil adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945”; 5. Bahwa Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Bagian Ketiga Mahkamah Konstitusi Pasal 29 ayat (1) Mahkamah Konsitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. (tidak dicantumkan karena tidak terkait) c. (tidak dicantumkan karena tidak terkait) d. (tidak dicantumkan karena tidak terkait) 4 e. Kewenangan lain yang yang diberikan oleh undang-undang; 6. Bahwa berdasarkan argumentasi diatas Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian terhadap Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap UUD 1945 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 7. Bahwa ketentuan PMK No. 2 Tahun 2021 Bab II Bagian Kedua Pasal 4 ayat (1), “Pemohon” adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 8. Sesuai dengan nasihat Panel Hakim pada sidang awal agar Pemohon menguraikan dalil yang berbeda dengan perkara yang sama gugatan yang pernah ditolak MK dengan argumen yang kokoh dan kuat, setelah kami pelajari salah satu putusan penolakan gugatan hakim Nomor 66/PUU-XIX/21 untuk hal tersebut kami merubah semua dalil yang pernah diajukan pada awal sidang, karena kami anggap sama dan kami tidak lagi mendasarkan kepada Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003, akan tetapi langsung kepada UUD 45. 9. Konstitusi Indonesia terdiri dari dua bagian: Preambule dan Batang Tubuh Undang Undang Dasar. Preambule UUD dibacakan pada saat deklarasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Batang Tubuh UUD disusun dan disahkan pada 18 Agustus 1945, satu hari setelah deklarasi kemerdekaan. Preambule UUD merupakan sumber hukum konstitusi. Artinya, batang-tubuh UUD tidak boleh bertentangan dengan filosofi bernegara dan berbangsa yang dituangkan di dalam preambule UUD dan dibacakan pada deklarasi kemerdekaan. 5 10. Konstitusi Indonesia secara tegas menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat: bukan di tangan perwakilan rakyat. Karena itu, semua produk hukum yang dituangkan di dalam batang-tubuh UUD harus tunduk pada kedaulatan rakyat sebagai sumber hukum dan politik bangsa Indonesia. Sebagai konsekuensi semua peraturan dan undang-undang (UU) harus taat dan tidak boleh bertentangan dengan UUD dan kedaulatan rakyat. 11. Kedaulatan rakyat hanya bisa dicapai apabila supremasi hukum dapat ditegakkan. Yaitu penegakan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku; rule of law. Pemerintah dan DPR mempunyai wewenang untuk membuat undang- undang. Tetapi, undang-undang ini tidak boleh bertentangan dengan konstitusi atau undang-undang dasar. Dalam hal masyarakat merasa undang-undang yang diundangkan bertentangan dengan konstitusi (dan hak konstitusional warga) dan kedaulatan rakyat, masyarakat berhak mengajukan keberatan yang dikenal dengan uji materi atau judicial review. 12. Bahwa kedudukan hukum (legal standing) Pemohon menurut Pasal 6A ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Yang dimaksud dengan “rakyat” di dalam ketentuan UUD tersebut, sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Dengan demikian, hak warga negara untuk memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden merupakan hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, atau dengan perkataan lain merupakan hak konstitusional. Dapat ditambahkan bahwa hak konstitusional ini merupakan amanat reformasi yang dituangkan dalam Perubahan Ketiga Tahun 2001. Pemohon seluruhnya adalah warga negara Indonesia yang memenuhi batasan UU Pemilu, dan tidak dicabut hak pilihnya. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini. 13. Pasal 6A ayat (2) berbunyi Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Dalam konteks ini, partai politik 6 bertindak sebagai perwakilan rakyat dalam mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Namun demikian, bukan berarti partai politik sebagai perwakilan rakyat dapat mengambil kedaulatan dari tangan rakyat, sebagai otoritas tertinggi dan dijamin konstitusi. Kedaulatan rakyat disebut dua kali di dalam Preambule UUD, di alinea kedua dan alinea keempat: yaitu, “…rakyat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”, serta “... Maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada …”. Rakyat Indonesia yang berdaulat bermakna rakyat mempunyai hak sepenuhnya dalam menentukan perjalanan hidup bangsa Indonesia, baik kehidupan sosial- budaya, politik, ekonomi, dan hukum. 14. Hak konstitusional warga negara dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden merupakan hal yang sangat penting dan mendasar dalam penyelenggaraan negara karena hal itu merupakan bagian penting yang menunjukkan identitas Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat [Pasal 1 ayat (2) UUD 1945]. Rakyatlah sebagai pemegang kedaulatan di dalam negara. Berkaitan dengan hak pilih warga negara tersebut, di dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 ditentukan: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Dengan demikian, dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden, UUD 1945 telah memberikan peranan strategis kepada partai politik untuk mengajukan calon yang akan dipilih oleh rakyat. Peran strategis partai poltik ini harus diartikan dalam rangka kedaulatan rakyat, dalam rangka pelaksanaan hak pilih rakyat. Karena itu keberadaan partai politik tidak boleh justru menghambat hak pilih rakyat. Yang lebih menguntungkan bagi warga negara sebagai pemilih, atau yang lebih memungkinkan terakomodirnya aspirasi pemilih, adalah tersedianya lebih banyak alternatif calon Presiden dan Wakil Presiden. Adanya presidential treshold, apalagi dengan angka yang tinggi–dengan memperhatikan komposisi dan konstalasi kekuatan politik di DPR–tentunya akan mengurangi ketersediaan alternatif calon Presiden dan Wakil Presiden. 7 15. Presidential treshold 20% secara kewajaran akal sehat akan sangat mengurangi bahkan bisa meniadakan makna hak pilih Pemohon dan siapa pun yang berkeinginan bahwa hak pilihnya itu dapat diwujudkan dengan lebih sesuai dengan aspirasinya. Di lain sisi–dan hal ini harus pula dipertimbangkan– keuntungan apa yang jelas dan patut dipertahankan dengan mempertahankan presidential treshold 20%; sebaliknya, kerugian apa yang akan terjadi bila ketentuan tersebut ditinggalkan?! Hal ini haruslah dipandang dalam sorotan amanah konstitusi tentang penguatan kedaulatan rakyat. Kemajemukan aspirasi rakyat dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sepatutnya dapat terakomodir karena setiap warga negara memiliki hak yang sama. Harus terbuka kesempatan kepada setiap partai politik peserta pemilu untuk dapat mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden. 16. Undang-Undang Dasar 1945 tidak menghendaki adanya presidential treshold, beberapa ketentuan di dalam UUD 1945 tentang pemilu. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Pasal 22E ayat (1): Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pasal 22E ayat (2): Pemillihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dari ketentuan-ketentuan di atas sama sekali tidak ada pesan tentang perlunya ditentukan presidential treshold dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Bahkan dari ketentuan Pasal 22E ayat (2) jelas dimaksudkan bahwa keempat Pemilu itu (Pemilu 1. Dewan Perwakilan Rakyat, 2. Dewan Perwakilan Daerah, 3. Presiden dan Wakil Presiden dan 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) diselenggarakan secara bersamaan. Dengan demikian, pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik peserta pemilu, dilakukan oleh partai politik sebelum partai politik itu memperoleh suara. 17. Memperhatikan banyaknya permohonan ke hadapan Mahkamah Konstitusi untuk meniadakan ketentuan tentang presidential treshold 20%, menunjukkan sebagian warga negara tidak menghendaki dan merasa dirugikan hak 8 konstitusionalnya dengan adanya ketentuan tersebut. Pemohon sangat berharap Mahkamah Konstitusi sebagai the Guardian of the Constitution dapat menghilangkan kendala-kendala teknis yang dapat menghambat terwujudnya keinginan sebagian warga negara tersebut. Karena itu, Pemohon dengan sungguh-sungguh mengharapkan Mahkamah Konstitusi dapat meninjau kembali syarat adanya kepentingan spesifik atau khusus dan aktual dari Pemohon guna dikabulkannya suatu permohonan pengujian undang undang. 18. Syarat adanya kerugian konstitusional yang bersifat spesifik atau khusus dan aktual mendiskriminasi masyarakat pada umumnya yang tidak memiliki kepentingan spesifik dan aktual tersebut. Orang atau kelompok yang memiliki kepentingan khusus dan aktual tidak harus dipandang memiliki hak yang lebih utama dari pada masyarakat pada umumnya dalam mengajukan koreksi terhadap ketentuan undang undang. Secara kuantitatif pun orang atau kelompok yang tidak memiliki kepentingan khusus dan aktual jauh lebih banyak jumlahnya yang tidak layak dibandingkan dengan orang atau kelompok yang memiliki kepentingan khusus dan aktual. Dengan perkataan lain, Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi dapat lebih mengutamakan kepentingan khalayak luas dari kepentingan individu. 19. Kedudukan hukum berdasarkan kepentingan langsung (direct interest) menghadapi banyak tantangan di Negara demokrasi dan negara maju. Mahkamah di berbagai negara maju tersebut sudah menganut legal standing test dalam arti yang lebih luas, yaitu memperluas test dari direct interest menjadi public interest (kepentingan publik), di mana kedudukan hukum pemohon dianggap relevan mewakilkan kepentingan publik (kepentingan umum) yang dirugikan akibat berlakunya sebuah UU. Alasannya, konstitusi adalah hukum publik yang dibuat untuk melindungi kepentingan publik, bukan untuk kepentingan individu semata. Pendapat bahwa hanya mereka yang memiliki “kepentingan langsung” yang dapat mengajukan permohonan uji material sepenuhnya salah memahami fungsi konstitusional Mahkamah. 20. Di dalam artikel berjudul “Standing, judicial review and the rule of law: why we all have a “direct interest” in government according to law” dijelaskan bahwa setiap orang pada hakikatnya mempunyai “kepentingan langsung” dalam pemerintahan menurut hukum (konstitusi). Lengkapnya dijelaskan dari cuplikan dari link https://publiclawforeveryone.com/2013/07/29/standing-judicial-review- 9 and-the-rule-of-law-why-we-all-have-a-direct-interest-in-government- according-to-law/ yang penjelasan lengkap dengan bahasa aslinya kami lampirkan pada halaman akhir dari permohonan gugatan ini 21. Menurut pandangan Lord Reed, akan menjadi kekosongan besar dalam system hukum publik kita jika kelompok penekan (pressure group) … atau bahkan seseorang pembayar pajak yang berjiwa nasionalis (publik) … dihalangi oleh peraturan teknis tentang [standing] yang sudah tertinggal zaman, untuk dapat mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah demi menegakkan supremasi hukum dan menghentikan tindakan yang bertentangan dengan hukum (konstitusi). It would, in my view, be a grave lacuna in our system of public law if a pressure group … or even a single public- spirited taxpayer … were prevented by outdated technical rules of [standing] from bringing the matter to the attention of the court to vindicate the rule of law and get the unlawful conduct stopped. 22. Berdasarkan argumen-argumen tersebut, Mahkamah di berbagai negara demokrasi dan negara maju kemudian menerapkan kriteria uji legal standing secara lebih luas dengan memasukkan kepentingan publik. Pendapat bahwa hanya mereka yang memiliki “kepentingan langsung” yang dapat mengajukan permohonan uji materi sepenuhnya salah memahami fungsi konstitusional Mahkamah. Hukum administratif dan hukum publik tidak hanya berkenaan dengan hak atau “kepentingan” individu, tetapi juga berkenaan dengan kesalahan publik (public wrongs), dalam menjalankan prinsip keadilan dan kewajaran hukum publik, yang mana hal ini merupakan pokok dari judicial review. 23. Dalam situasi ada peraturan dan undang-undang menyalahgunakan kekuasaan melebihi dari yang diberikan oleh konstitusi (prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat) sehingga merugikan hak konstitusional publik secara umum, maka mewajibkan pemohon harus mempunyai kepentingan langsung (direct interest) dapat mengakibatkan menghalangi permasalahan uji materi tersebut dibawa ke Mahkamah, dan pada gilirannya akan melumpuhkan tugas Mahkamah sebagai penegak supremasi hukum. 24. Dalam menetapkan hak konstitusi calon presiden, Mahkamah menganut kriteria yang sangat ketat. Artinya, masyarakat “biasa” dianggap tidak memenuhi kriteria sebagai calon presiden, dan oleh karena itu dianggap tidak 10 mempunyai legal standing untuk mengajukanpermohonan uji materi. Antara lain, masyarakat yang mengaku sebagai calon presiden harus bisa membuktikan bahwa dirinya memang mempunyai kesempatan yang nyata untuk dicalonkan sebagai presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik. Padahal, setiap warga negara yang memenuhi kriteria atau persyaratan sebagai calon presiden seharusnya mempunyai hak konstitusional sebagai calon presiden. 25. Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 berbunyi “Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden”. Sehingga, kriteria yang sangat ketat yang dibuat Mahkamah dapat menghalangi uji materi ini, dan bertentangan dengan fungsi Mahkamah sebagai penegak supremasi hukum berdasarkan prinsip rule-of-law. 26. Dengan demikian hak konstitusional masyarakat pemilih sangat dirugikan dengan berlakunya Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 yang mengakibatkan persaingan pemilihan presiden menjadi yang tidak kompetitif, sehingga kualitas pasangan calon Presiden yang berkompetisi per definisi menurun. Artinya, lima kriteria uji legal standing terpenuhi: a. Masyarakat pemilih mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Bahwa hak konstitusional para Pemohon (masyarakat pemilih) telah dirugikan oleh Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang diuji; Pembatasan jumlah pasangan presiden merugikan hak konstitusional masyarakat pemilih untuk memilih pasangan calon presiden yang relatif lebih baik, sehingga merugikan masa depan kesejahteraan masyarakat pemilih. c. Bahwa kerugian konstitusional para Pemohon (pemilih) yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; Kerugian spesifik (khusus) dalam hal ini adalah kualitas pemilihan presiden dan pasangan calon presiden berkurang/turun, yang bisa mengakibatkan 11 pemerintahan yang dipimpinnya menjadi tidak optimal atau bahkan di bawah standar dalam meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa seperti perintah preambule UUD. d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; Jumlah kontestan dan persaingan pemilihan presiden yang semakin ketat mempunyai korelasi dengan kualitas pasangan calon Presiden. Bayangkan apa jadinya kalau pasangan calon presiden hanya satu? e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Semakin banyak jumlah pasangan calon Presiden dalam pemilihan presiden akan membuat persaingan semakin ketat sehingga meningkatkan kualitas pasangan calon Presiden. Dengan demikian, kerugian konstitusional masyarakat pemilih dapat dihindarkan. 27. Bahwa berdasarkan dalil permohonan di atas, maka Pemohon telah memenuhi legal standing permohonan dalam pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap UUD 1945. 28. Rakyat Indonesia yang jumlahnya lebih dari dua ratus enam puluh juta memiliki cukup banyak tokoh yang mampu menjadi Presiden dan Wakil Presiden di luar yang sejauh ini digadang-gadang oleh partai politik yang memenuhi presidential treshold. Pemohon sangat berharap potensi pemimpin nasional alternatif itu dapat benar-benar tampil sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dapat dipilih oleh rakyat. Dan hal ini lebih dimungkinkan bila semua partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden. 29. Mahkamah Hakim yang mulia, kami memohon agar peradilan seharusnya berimbang, bukan hanya kami para Pemohon saja yang harus membuktikan bahwa PT 20% merugikan secara konstitusional, akan tetapi juga kami berharap hakim konstitusi juga harus menunjukan keunggulan dan keuntungan terhadap ada nya PT 20%, secara spesifik keunggulan nya apa?, dipandang dari sisi penguatan Kedaulatan Rakyat. Kami berpendapat perlu bukti yang paling bagus untuk demokrasi di Indonesia. 30. Selanjutnya ketidakpuasan terhadap ketentuan Preshold 20% tersebut cukup luas ditengah masyarakat dengan dibuktikan banyaknya yang menggugat 12 ketentuan tersebut. Bagi kami Pemohon upaya permohonan pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini adalah untuk mengkanalisasi dinamika politik ke arah yang tidak destruktif. Sebab opsi lainnya adalah tidak melakukan permohonan. Tetapi melakukan aksi politik yang lain, yang mungkin tidak terukur. C. PANDANGAN MASING-MASING PEMOHON Sesuai dengan nasihat hakim pada sidang awal, untuk pengantar/pandangan masing-masing Pemohon dimasukan saja dalam gugatan secara tertulis untuk bisa menjelaskan motivasi, visi dan misi perjuangan Pemohon mengajukan Pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1. Syafril Sjofyan Pemohon Kesatu, menggunakan hak pilih pada Pemilu Pilpres 2014 dan 2019 di Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung berpandangan; 1) Sebagai warga biasa dari Bandung berprofesi sebagai wiraswasta, bukan pengurus ataupun anggota partai, bersepakat untuk bersama melakukan gugatan didasari pertama, adalah kekecewaan secara mendalam terhadap Pilpres tahun dan 2019 dimana dimunculkan kembali terbatas hanya dua pasang calon yang masih sama yang pernah berlaga di tahun 2014, karena adanya ambang batas 20%. 2) Padahal kami sudah mempunyai calon pemimpin yang lebih berkualitas yang mampu memimpin bangsa. Bersama-sama kami membentuk kelompok pendukung kami berusaha mendekati Parpol untuk mengajukan calon menjadi bakal calon kepada beberapa partai ternyata upetinya sangat mahal, terlebih dengan adanya Preshold 20%, upeti harus diberikan kepada beberapa parpol, tentu semakin luar biasa mahalnya. Sehingga usaha kami gagal untuk mencalonkan tokoh yang kami usung. Dengan keterpaksaan serta penuh kekecewaan sebagai warga negara yang baik saya tetap menggunakan hak pilih pada Pilpres. 3) Setelah Pilpres pada perode pertama tahun 2014 s.d 2019 Presiden Jokowi terpilih, terjadi keterbelahan dikalangan masyarakat, dan hal tersebut sangat kami rasakan, sehingga berakibat terhadap pergaulan/ persaudaraan dan persahabatan, keterbelahan yang sangat tajam 13 sampai kepada pertengkaran yang menyakitkan. Saya kebetulan admin beberapa grup WA keluarga, alumni dan persaudaraan usaha dan aktivis, mengalami perpecahan akibat keberpihakan dari awal mereka, bahkan kenalan yang sudah lama saya kenal memaki saya dengan kata kebun binatang akibat saya batasi pertengkaran masalah capres, persahabatan menjadi jauh dan kaku. 4) Keterbelahan tersebut semakin meruncing pada Pilpres tahun 2019 sampai sekarang dengan calon yang dimunculkan masih sama dengan tahun 2014. Berakibat tidak lagi sapaan keakraban sesama kenalan, saudara dan sahabat. Tadinya persahabatan berjalan, walau berbeda kota sering mengunjungi bersapa ria, sampai sekarang sudah tidak kondusif lagi tidak lagi saling berkunjung, bahkan dari kenalan terjadi juga dilingkungan keluarga termasuk suami isteri dan saudara. Setelah Prabowo dan Sandi bergabung dalam Kabinet Jokowi, seharusnya terjadi persatuan namun malah tetap terbelah. Sepertinya pemerintah tidak ada usaha untuk melakukan pemersatuan masyarakat, membiarkan konon bahkan buzzer dan influencer yang diantaranya mengaku dibiayai oleh penguasa/sebagai pembina, mereka sengaja melakukan serangan berupa ejekan, makian, ujaran kebencian bahkan fitnahan terhadap ulama, tokoh masyarakat, aktivis yang berseberangan dan kritis terhadap pemerintah, dianggap intoleran, radikal. Disertai gelar kampret, kadrun dll beredar disemua medsos maupun media mainstream. Hal ini tidak terjadi periode Presiden sebelum 2014 dimana calon Presiden lebih dari dua pasang. Menurut pendapat saya hal ini berbahaya buat bangsa dan negara serta agama. Tanpa persatuan membangun Negara Indonesia tidak akan pernah menjadi negara maju, akan berakibat terhadap anak cucu di masa depan. 5) Keempat masalah tersebut terjadi karena adanya Preshold 20% dimana Capres sejak awal hanya ditentukan oleh Ketua Parpol melalui penunjukan pasangan Capres oleh Ketua-Ketua Koalisi Parpol, tanpa seleksi dan rekrutmen secara benar, seharusnya demokrasi di partai dilaksanakan. Dengan hanya dua koalisi Parpol memenuhi 20% hanya ada dua Pasangan Calon yang sama baik pada Pilpres 2014 maupun Pilpres 2019. Kemudian dua pasangan tersebut berhadapan-hadapan 14 secara langsung sejak awal sehingga rakyat terbelah pada kedua kubu dan sebagian rakyat terpaksa memilih walaupun tidak berkenan di hati. Lain hal akan terjadi dengan Preshold 0 persen, banyaknya calon Presiden tidak terbelah dari awal baru pada putaran kedua urutan pertama dan kedua berdasarkan pilihan rakyat sehingga tidak terjadi dua kubu yang berhadap-hadapan dari awal pemilihan. 2. Tito Roesbandi Pemohon Kedua, menggunakan hak pilih pada Pemilu Pilpres 2014 dan 2019 Kelurahan Gedung Waringin Kelurahan Kedung Waringin Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor berpendapat bahwa mengenai poin 1) s/d 4) sama dengan Pemohon Kesatu, yang ingin saya garis bawahi adalah; “seharusnya pemilu itu pesta rakyat, malah menjadi pesta parpol. Seharusnya menjadi momentum kebahagiaan, ini menjadi momentum penderitaan, calon yang terbatas tidak memenuhi kriteria pimpinan negara“. Selanjutnya berdasarkan apa yang saya ikuti dan baca dari artikel banyak negara yang menjalankan sistem presidensial dan memiliki multi partai, dan negara-negara tersebut tidak memiliki persyaratan presidential threshold baik 1% atau 20% bagi warga negaranya untuk bisa menjadi kandidat Presiden. Bahkan di Amerika Serikat pada Pilpres tahun 2020 yang baru lalu di Amerika Serikat, ada 4 pasangan Capres dari 4 partai politik: Joe Biden (Democrat Party), Donald Trump (Republican Party), Howie Hawkins (Green Party), Jo Jorgensen (Libertarian Party). Berasal dari kandidat Presiden pada proses Pilpers di Amerika Serikat yang secara resmi terdaftar sebanyak 1,212 kandidat Presiden di Federal Election Commission (FEC), semacam KPU di Indonesia. Menjadi pertanyaan kenapa hanya di Indonesia saja yang dibatasi dengan PT 20%. 3. Elyan V Hakim Pemohon Ketiga, menggunakan hak pilih di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, berpandangan sama dengan Pemohon kesatu dari point 1 s/d 5 dan perlu saya tambahkan adalah sbb; 1) Bahwa presidential threshold 20%, adalah alat bagi partai politik untuk mengkalkulasi kekuatannya dan berkoalisi dengan pihak yang secara politis sejalan dengan kepentingannya. Fokus utama bagi partai politik besar yang berkuasa saat ini adalah menghambat munculnya banyak 15 calon Presiden karena kuatir kalah berkompetisi, dengan cara mempertahankan Preshold 20%, sehingga kekuasaan tetap pada status quo. Persoalan nya, apakah Presiden yang akan terpilih nanti itu benar benar berpihak kepada rakyat? Jika Preshold 20% tetap diberlakukan, pasangan calon Presiden akan muncul hanya terdiri dari dua pasangan bahkan mungkin bisa muncul calon tunggal, karena saat ini dua partai oposisi PKS dan Demokrat jumlahnya tidak mencapai 20% artinya tidak bisa mengajukan calon Presiden. 2) Pertanyaan kepada Mahkamah apa yang terjadi kalau persyaratan pencalonan Presiden diperketat menjadi misalnya 30% jumlah kursi atau 40% jumlah suara, atau bahkan lebih? Kalau kenaikan persyaratan pencalonan Presiden ini membuat kualitas pemilihan Presiden semakin buruk, maka sebaliknya penurunan persyaratan pencalonan Presiden akan membuat kualitas pemilihan Presiden semakin baik, dan persyaratan 0 persen merupakan kondisi optimal bagi kepentingan bangsa Indonesia. Sehubungan dengan itu, kalau Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak dihapus, maka persyaratan jumlah kursi dan jumlah suara bagi pencalonan Presiden dianggap tidak merugikan pihak manapun, sehingga partai politik berpotensi meningkatkan persyaratan pencalonan Presiden tersebut tentu saja akan membahayakan masa depan bangsa Indonesia karena kualitas pemilihan Presiden semakin buruk. 4. Endang Wuyaningsih pemohon keempat, pada tahun 2014 menggunakan hak pilih di Jakarta Selatan dan 2019 ikut Pilpres di Kecamatan Gunung Batu, Kota Bandung. Sebagai ibu rumah tangga yang dulu pernah mengenyam pendidikan S1 Fakultas Hukum punya kekecewaan saya sama dengan Pemohon Kesatu. Pandangan saya: 1) Jika tidak dapat memilih calon alternatif lain dengan banyaknya Capres, dengan hanya ditentukan secara terbatas oleh partai atau gabungan partai dengan batasan 20% dipastikan hasilnya tidak akan sesuai/mewakili suara pilihan rakyat Indonesia pada umumnya. Adanya maksud tersembunyi dari koalisi partai politik untuk memilih Capres yang mereka bisa kendalikan untuk tetap berkuasa, sehingga Pemilu 16 hanya sebagai akal akalan saja, mereka menyiasati agar pemenangnya sudah pasti terpilih sesuai rancangan mereka sebelumnya. Terjadi ketidak nyamanan para pemilih, akan banyak kekecewaan terjadi di masyarakat pemilih. Keadaan di negara Indonesia saat ini banyak masyarakat yang merasakan ketidak percayaan kemampuan pemerintah dalam segala bidang. Akibat pemimpin berasal dari hasil Pilpres 2019 dengan ambang batas 20% tidak memuaskan masyarakat dengan kemampuan pengelolaan yang biasa saja. Dikhawatirkan akan terulang pada Pilpres mendatang. 2) Teman-teman di sosial media alumni angkatan saya Fak. Hukum saya, termasuk teman dikegiatan pengajian dan senam, banyak yang mendukung usaha saya sebagai salah satu pemohon judicial review tentang ambang batas 20% namun tidak sedikit menyatakan hopeless karena beberapa penolakan MK terhadap gugatan yang sama, mereka malah jadi tidak sabaran mengusulkan unjuk rasa saja ramai-ramai selama beberapa hari ke MK, tentu akan menyebabkan gejolak yang sifatnya bisa mengarah kearah yang tidak baik, walaupun unjuk rasa juga dijamin oleh konstitusi. Namun saya masih percaya hakim MK dengan dalil baru dan argumen yang kokoh yang kami ajukan sekarang. Pleno Hakim MK dapat menerima gugatan ini, hal ini merupakan harapan besar bagi kalangan masyarakat yang saya kenal untuk dapat memilih alternatif dari banyaknya pasangan calon Presiden yang terbaik pada Pemilu mendatang dengan tanpa ambang batas. 5. Ida Farida selaku Pemohon Kelima, menggunakan hak pilih pada Pilpres 2014 dan 2019 di Kabupaten Bandung Barat Desa Ciwaruga Kecamàtan Parongpong. Saya hanya sebagai ibu rumah tangga semata dan aktif di kelompok pengajian. Saya sependapat merasakan hal yang sama baik kekecewaan maupun mengalami keterbelahan antar teman seperti yang disampaikan Pemohon terdahulu. Termasuk pada point 2) yang diungkap oleh Pemohon Keempat, tentang banyaknya dukungan terhadap usaha kami, dan ada juga yang tidak sabaran. Sebagai ibu rumah tangga yang paling kami rasakan dampak dari keterbatasan calon pemimpin yang disebabkan Preshold 20%. Setelah dua periode, berakibat kepada masalah pendidikan ketidak mampuan keluarga 17 untuk membiayai, akibat masalah tekanan ekonomi misalnya sembako yang hilang stocknya dipasaran, lalu muncul kembali setelah harga-harga dinaikan. Sepertinya Pemerintah sudah tidak mampu mengatur para pemilik Perusahaan besar dengan berbagai cara mereka akal-akalan memaksa menaikan harga. Sebelumnya tidak saja minyak goreng tetapi harga bahan pokok lain daging, gula, kedele harga-harga naik, dan pemerintah tidak mampu mengatasi. Termasuk kenaikan BPJS, gas, BBM berakibat mahalnya biaya transport, ini hal yang paling merugikan secara langsung kepada ibu-ibu rumah tangga dan penderitaan bagi keseluruhan rakyat. Akibat kita memilih pemimpin/Presiden yang sangat dibatasi dan hanya disajikan oleh beberapa orang saja petinggi/ pemilik partai, melalui Preshold 20% tanpa kompetisi secara lebih baik dan bermartabat dan bahkan hanya melalui penunjukan secara mendadak, seperti kasus Mahfud MD diganti dengan KH. Mahruf Amin pada detik akhir pencalonan, begitu juga kemunculan Sandi Uno pada akhir pencalonan, kesan yang muncul adalah secara asalan memilih pemimpin. 6. Neneng Khodijah Pemohon Keenam, menggunakan hak pilih pada pilpres 2014 dan 2019 di Kelurahan Pasir Layung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung. Sama seperti Pemohon kesatu s/d kelima, saya mengalami kekecewaan dan mengalami keterbelahan sesama masyarakat yang saya kenal. Sebagai aktivis pencinta alam dan ibu rumah serta berlatar belakang pendidikan sarjana agama, saya igin menambahkan sbb; Tentang Pilpres dalam prespektif hukum Islam; adalah proses penyerahan amanah terbesar dalam skala bernegara. Prosesnya pun harus pada bingkai paket yang tidak terpisah, dikenal dalam aspek ibadah sebagai rukun dan syarat. Serta semuanya berbasis pada amanah. Ingat bahwa kalimat amanah adalah dari kata iman, apabila dilakukan secara amanah maka akan membuahkan aman yang meliputi segala dimensi kehidupan perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat luas. Tetapi apabila amanah itu diselewengkan maka akan terjadi kehancuran. Menyerahkan amanah kepada yang tidak amanah (tidak mampu atau pemimpin boneka) akan ikut dalam kehancuran dan tidak lepas dari tanggung jawab. Pendapat saya Preshold 20% merupakan sistem yang tidak amanah, jika tetap bertahan akan memunculkan pemimpin boneka yang diatur oleh oligarki, 18 akan merugikan rakyat bangsa negara bahkan akan membawa kehancuran melalui pertengkaran dan perpecahan seperti yang dialami sekarang, mendatang mungkin akan lebih parah karena didasari bukan dengan amanah, sehingga cita-cita negara maju tahun 2045 tidak akan kesampaian. 7. Lukmanul Hakim pemohon ketujuh, mengikuti pemilu 2014 dan 2019, di Kota Bandung, Kecamatan Tegol Kelurahan Cisereuh sebagai kalangan milineal saya amat prihatin dan merasakan kekecewaan yang sama dengan pemohon kesatu s/d ke enam terhadap proses pencalonan Presiden pada Pilpres tahun 2014 dan 2019, yang tidak mencerminkan kedaulatan rakyat untuk memilih, hanya disediakan dua pasang calon (menu yang terbatas) ibarat makan akan terasa bebas dan nikmat jika banyak pilihan. Karena kedepan kalangan saya dari kalangan milineal dan generasi z yang akan merasakan dampak pemilihan dengan sistem yang masih sama yakni menggunakan ambang batas calon Presiden 20%, setahu saya hanya di Indonesia saja yang menggunakan ambang batas untuk pemilihan Presiden, sementara Negara lain tidak ada yang menggunakan. Kami kalangan Milineal dan generasi Z yang sekarang jumlahnya lebih banyak dari generasi sebelumnya, terutama saya sangat sependapat dengan gambaran Pemohon keempat, generasi saya juga banyak yang mendukung usaha pengajuan gugatan ini melalui sidang MK banyak juga yang tidak sabaran untuk melakukan unjuk rasa karena meragukan bahwa putusan penolakan MK tehadap gugatan sebelumnya. Mereka juga meragukan untuk munculnya pemimpin mendatang yang lebih berkualitas dari calon yang terbatas, hanya ditunjuk oleh beberapa ketua partai tanpa seleksi. Untuk itu saya berharap dan berdoa agar pleno Hakim MK, bisa menerima gugatan kami untuk diproses pada sidang lanjut untuk pembahasan pokok permohonan. D. POKOK PERMOHONAN 1) Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109). 19 2) Bahwa pokok permasalahan dalam Permohonan ini adalah Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017, yang berbunyi: Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”. 3) Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 “Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang” Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum” 4) Berlakunya Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 merugikan kelompok masyarakat pemilih. Secara teoritis jumlah pasangan calon Presiden dan wakil Presiden berkurang dibandingkan kalau tidak ada persyaratan jumlah kursi atau jumlah suara bagi pencalonan Presiden dan wakil Presiden. Jumlah pasangan calon presiden berdasarkan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 maksimal 4 pasangan (atau bahkan 3 pasangan). Apabila Pasal 222 UU tersebut di atas dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan dihapus maka jumlah pasangan calon Presiden secara teoritis bertambah menjadi sebanyak jumlah partai politik, dalam hal ini bisa 10 pasangan lebih. 5) Dengan bertambahnya jumlah pasangan calon presiden maka persaingan dalam pemilihan Presiden menjadi semakin kompetitif sehingga kualitas pasangan calon Presiden menjadi semakin baik. Hal ini sejalan dengan prinsip persaingan, di mana semakin kompetitif sebuah lingkungan persaingan maka akan semakin baik kualitas para pesaing. Sebaliknya, 20 pasar oligopoly atau monopoli akan menghasilkan rente dan kualitas yang relatif (lebih) buruk. Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 6 Ayat (2) UUD 1945 6) Bahwa Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017, yang mengharuskan pasangan calon presiden dan wakil presiden memenuhi “persyaratan perolehan kursi partai politik atau gabungan partai politik pengusul paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional” bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945; 7) Bahwa Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, pada pokoknya berbunyi: “Syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang” 8) Bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis-gramatikal, syarat- syarat sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 a quo, pengaturan lebih lanjut diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang memberikan pembatasan terkait syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, sebagai berikut: (1). diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum; (2). diusulkan sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum; 9) Bahwa dengan demikian keberlakuan presidential threshold tidak memenuhi kedua syarat tersebut, sebab Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 telah terang mengatur persyaratan pengusulan calon presiden dan wakil presiden. Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 10) Bahwa Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, karena telah melanggar hak konstitusional partai politik dalam menyediakan dan menyeleksi sebanyak-banyak calon pemimpin masa depan (vide Putusan Mahkamah Nomor 53/PUU-XV-2017, 11 Januari 2018); 11) Bahwa secara konseptual konstruksi normatif Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 meletakkan 2 (dua) kepentingan secara berbarengan, yaitu hak untuk 21 memilih dan hak untuk dipilih (right to vote and right to be candidate) sebagai hak konstitusional warga negara, sehinggainkonstitusionalitas Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 juga berkolerasi pada pelanggaran hak konstitusional Pemohon, yaitu mendapatkan sebanyak-banyak pilihan pemimpin yang akan menyelenggarakan pemerintahan (calon presiden dan calon wakil presiden) pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024; 12) Bahwa melalui dissenting opinion empat orang hakim konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUUXVIII/2020, tanggal 14 Januari 2021, pada pokoknya menunjukkan penegasan atas konstruksi hukum Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang meletakkan dua kepentingan secara berbarengan, yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih (right to vote and right to be candidate) sebagai hak konstitusional warga negara, yang selengkapnya sebagai berikut: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUUXVIII/2020, tanggal 14 Januari 2021 Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Manahan MP. Sitompul, Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakann pendapat berbeda (dissenting opinion): [6.5] “….Secara substantif, berkaitan dengan kedudukan hukum, ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum memang menjadi dasar kedudukan hukum, baik aktual maupun potensial, bagi partai politik. Kedudukan demikian tidak dapat dilepaskan dari right to be candidate. Namun demikian, dalam konteks kedudukan hukum pula, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 juga mengandung right to vote bagi setiap warga negara yang mempunyai hak untuk ikut memilih dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam batas penalaran yang wajar, pendapat tersebut tidak terlepas dari hakikat konstruksi normatif Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang meletakkan dua kepentingan secara berbarengan, yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih (right to vote and right to be candidate) sebagai hak konstitusional warga negara yang selama ini jadi roh pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam pengujian norma undang-undang dalam ranah pemilihan umum.” 13) Bahwa suatu hak yang diberikan konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional (constitutional right) tidak boleh dihilangkan/direduksi dalam peraturan yang lebih rendah (undang-undang). Ketentuan Pasal 222 UU 22 Nomor 7 Tahun 2017 yang menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta Pemilihan Umum jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945, terutama Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Sudah seharusnya pasal tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; 14) Bahwa lebih lanjut dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR dan Pemilihan Umum Presiden dilaksanakan secara serentak pada Tahun 2024, maka mutatis mutandis pemberlakuan syarat ambang batas pencalonan Presiden (presidential threshold) menjadi tidak relevan lagi, karena praktis basis suara yang dipergunakan dalam memenuhi syarat dukungan calon presiden dan wakil Presiden diperoleh dari pemilih yang telah meninggal dunia; 15) Bahwa secara faktual, pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum 2019, beberapa di antaranya telah meninggal dunia, yang salah satunya diakibatkan oleh massifnya penyebaran coronavirus (COVID-19); 16) Bahwa berkaca pada masa lalu, sesungguhnya legitimasi atau dukungan terhadap Joko Widodo dan Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden 2019 juga diberikan oleh pemilih yang telah meninggal dunia, sebab beberapa diantara pemilih yang telah menyalurkan suaranya (hak pilih) pada Pemilihan Umum 2014 telah meninggal dunia atau wafat; 17) Mengenai argumen legal open policy (discritionary policy) bila persyaratan presidential threshold 20% yang ada pada pasal 222, UU Nomor 7 Tahun 2017 itu disebut tidak melanggar Konstitusi UUD 1945, karena menurut hakim MK adalah merupakan legal open policy yang dilakukan oleh DPR, maka perlu pemohon jelaskan adalah hal-hal, sbb: a). DPR dan Pemerintah boleh saja memiliki dan mengunakan discretion (having legal open policy) selama aturan, UU dan kebijakan discretionary measure yang dikeluarkan oleh DPR atau yang diambil oleh pemerintah tidak melanggar UUD 1945, tidak melanggar HAM dan tidak diskriminatif serta tidak melanggar kedaulatan tertinggi rakyat. b). Pasal 222, UU Nomor 7 Tahun 2017 menurut pendapat kami jelas telah mengkudeta kedaulatan tertinggi rakyat, melanggar HAM WNI, melanggar persamaan hak dan persamaan kesempatan dalam 23 pemerintahan, melanggar Pasal 28D ayat (3) Konstitusi UUD 1945 dan sifatnya diskriminatif (discriminatory in nature) karena UU itu tidak adil, tidak fair dan "exclusive" memberikan keuntungan besar kepada petinggi partai politik atau mereka yg berafiliasi dengan partai politik. UU yang diskriminatif (discriminatory in nature) seperti itu, jelas tidak bisa diterima secara hukum dan secara akal sehat. 18) Bahwa dengan demikian, merujuk berbagai argumentasi di atas, maka sudah menjadi keharusan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 a quo telah terbukti melanggar ketentuan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Lampiran penjelasan tentang direct interest pada point B Nomor 21 Standing, judicial review and the rule of law: why we all have a “direct interest” in government according to law https://publiclawforeveryone.com/2013/07/29/standing-judicial-review-and-the-rule- of-law-why-we-all-have-a-direct-interest-in-government-according-to-law/ According to reports in today’s Times (£) and Telegraph, the government is planning a further set of reforms to judicial review. (I have written before about why the original proposals, published in December 2012, were objectionable—and about the fact that the government pressed ahead with many, but not all, of them, excoriating criticism notwithstanding.) Today, it is said that the Ministry of Justice is drastically to restrict the test for standing in judicial review cases. A “government source” told the Times that: We’re looking at making some changes so that the system isn’t open to abuse by groups who may not have a direct interest in the issue at hand but simply want to cause delay or disruption to plans or generate publicity for themselves. This fits with the overarching narrative emerging from (certain parts of) government, according to which accountability to law—whether domestic or European—is increasingly characterised as a brake on economic progress, a challenge to democracy by unelected judges, or little more than a public-relations tool that is strategically deployed so as to “play the system”. 24 1. The current approach to standing The central issue raised by the reported proposal concerns who should have “standing”—that is, the legal capacity— to launch judicial review proceedings so as to challenge the legality of administrative legislation or of a government policy or decision. Should standing, as the government now seems to think, be restricted to those with a direct interest in—which presumably means a personal connection with—the issue, or should the present—broader—approach be retained? The current standing test is set out in section 31(3) of the Senior Courts Act 1981, which says: No application for judicial review shall be made unless the leave of the High Court has been obtained in accordance with rules of court; and the court shall not grant leave to make such an application unless it considers that the applicant has a sufficient interest in the matter to which the application relates. Over the years, the vague statutory “sufficient interest” criterion has been imbued with a generous meaning, the case of R v Inland Revenue Commissioners, ex parte National Federation of Self-employed and Small Businesses Ltd [1982] AC 617 forming the seminal starting-point of the courts’ jurisprudence in this area. As is well- known, a pressure group challenged the legality of a tax amnesty arrangement entered into between the Inland Revenue and casual print-workers: provided that the print-workers registered for tax purposes, no investigations would be made as to tax lost in certain previous years. Although the challenge ultimately failed, Lord Diplock famously said that: It would, in my view, be a grave lacuna in our system of public law if a pressure group … or even a single public-spirited taxpayer … were prevented by outdated technical rules of [standing] from bringing the matter to the attention of the court to vindicate the rule of law and get the unlawful conduct stopped. Against this background, courts went on to fashion a broad—but not infinitely broad—standing test. For instance, in R v HM Inspectorate of Pollution, ex parte Greenpeace (No 2) [1994] 4 All ER 329, the notion of “associational standing” was embraced, a pressure group being allowed to issue a claim, in effect, on behalf of local members who might be affected by the commissioning a new nuclear reprocessing facility. The courts have gone further still, holding that standing can be generated purely by considerations of public interest. In R v Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, ex parte World Development Movement Ltd 25 [1995] 1 WLR 386, for example, a highly-respected pressure group successfully challenged a government decision to commit very large amounts of money to an economically-flawed overseas development scheme. Rose LJ observed that in the absence of a challenge by the pressure group, it was hard to see who else would question the decision, and cited the “importance of vindicating the rule of law” as a key argument in favour of acknowledging standing in such circumstances. 2. Two thoughts Viewed against this background, it is clear that insisting that claimants have a “direct interest” would—at least if this were taken to mean a personal connection with the decision concerned—drastically narrow the standing test. Of course, the status of that test is presently only a reported forthcoming proposal; it may never see the light of day, and, even if it does, it might be framed in a way that makes it relatively unobjectionable. (There might, for instance, be a public interest exception, or the directness criterion might be a relatively broad one.) However, the inchoate nature of today’s press reports notwithstanding, there is reason to be concerned—not least because the proposal is of a piece with others in recent months which suggest that some senior members of the government regard judicial review as an unwelcome irritant that exists only to the extent that politicians are prepared to tolerate. It is therefore worth making a couple of point at this preliminary stage. First, a recurring theme of recent government proposals concerning the legal system has been a lack of underpinning evidence or the selective use of evidence in a way that is capable of misleading. This is a matter to which my colleagues and I at the Bingham Centre for Rule of Law have drawn attention in relation to Ministry of Justice’s recent consultation papers on both judicial review and legal aid. To the extent that evidence will be deployed in favour of restricting standing, much will no doubt be made of the (frequently-made) claim that the judicial review caseload has skyrocketed in recent years. Leaving aside the fact that this claim is, in itself, highly misleading, it is worth noting that, to the extent that the number of claims has increased, that has been due in very large part to challenges in the immigration and asylum area. Yet the vast majority of such claims are brought by individual recipients of adverse government decisions—a more “direct” form of interest being hard to imagine. (And, in any event, section 22 of the Crime and Courts Act 2013 will, when 26 it enters into force, pave the way for the transfer of immigration and asylum judicial reviews to the Upper Tribunal en bloc.) Second, any suggestion that only those with a “direct interest” should be able to seek judicial review wholly misconceives the constitutional function of the High Court’s supervisory jurisdiction. For all that it is now fashionable to dress up everything in public law in the language of rights, administrative law is fundamentally not about individual rights: it is about public wrongs, the existence of which are identified by applying the standards of fairness and reasonableness which lie at the heart of judicial review. Indeed, it is in the law of judicial review that the lofty abstractions of the rule of law assume their most tangible form. And everyone, whether or not they are directly affected by an unlawful government decision, has an interest in securing administrative adherence to those rule-of-law principles. On this view, the legal standards upheld via judicial review ultimately constitute not rights enjoyed by individuals, but duties owed by government to the public. It does not necessarily follow that the law should recognize an action popularis, such that anyone can institute judicial review proceedings against the government irrespective of whether they have any connection with the subject-matter of the claim. But the fact that a direct interest should sometimes be required does not mean that it should always be required. This point was recognized by Lord Reed in his judgment in AXA General Insurance Ltd v Lord Advocate [2011] UKSC 46. Although that case was concerned with Scottish law, Lord Reed’s comments are of general application: A requirement that the applicant demonstrate an interest in the matter complained of will not however operate satisfactorily if it is applied in the same way in all contexts. In some contexts, it is appropriate to require an applicant for judicial review to demonstrate that he has a particular interest in the matter complained of: the type of interest which is relevant, and therefore required in order to have standing, will depend upon the particular context. In other situations, such as where the excess or misuse of power affects the public generally, insistence upon a particular interest could prevent the matter being brought before the court, and that in turn might disable the court from performing its function to protect the rule of law. I say “might”, because the protection of the rule of law does not require that every allegation of unlawful conduct by a public authority must be examined by a court, any more than it requires that every allegation of criminal conduct must be prosecuted. Even 27 in a context of that kind, there must be considerations which lead the court to treat the applicant as having an interest which is sufficient to justify his bringing the application before the court. What is to be regarded as sufficient interest to justify a particular applicant’s bringing a particular application before the court, and thus as conferring standing, depends therefore upon the context, and in particular upon what will best serve the purposes of judicial review in that context. In this dictum, Lord Reed deftly acknowledges not only the rule-of-law significance of a broad standing test, but also the courts’ unwillingness to exploit its flexibility in an unthinking way. This is achieved by, in effect, requiring those unaffected by decisions to compensate for their lack of “direct interest” by establishing either that they speak for those with such an interest, or that they speak for a public interest that deserves to be considered by the court—and that they are capable of litigating the case effectively. The “sufficient interest” test thus facilitates an accommodation of constitution principle and pragmatic considerations in a way that a “direct interest” test, taken at face value, likely would not. It is sometimes said (most often by politicians on the receiving end of adverse decisions by courts) that judicial review is undemocratic, because it enables “unelected” judges to “interfere” in the decisions of the “democratic” government. But this reveals a vision of democracy that is impoverished in two key senses. True democracy is about more than ballot-box legitimacy. It involves holding to account— including through law—those who wield public power. And it calls for forms of participation that transcend voting occasionally in elections. Judicial review constitutes such a form of participation, not least because it gives a voice to those whose interests are poorly-served by the majoritarian political process. The present law of standing is central to judicial review’s capacity to fulfil that purpose, in that it allows those with the necessary means and expertise to advocate on behalf of those whose marginalization deprives them of the opportunity adequately to speak up for themselves. It is evident, then, that apparently dry, technical questions about standing in fact raise issues that are fundamental both to the nature of public law and to its capacity to fulfil its constitutional purpose. 28 E. PETITUM 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau Jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-2 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2. Bukti P-2 : Buku Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Amandemen 1 sampai dengan Amandemen 4. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia 29 Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 30 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 222 UU 7/2017, yang rumusannya adalah sebagai berikut: Pasal 222 UU 7/2017 Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% 31 (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. 2. Bahwa para Pemohon seluruhnya adalah warga negara Indonesia yang menurut para Pemohon telah memenuhi batasan umur untuk memilih berdasarkan UU 7/2017 dan tidak sedang dicabut hak pilihnya; 3. Bahwa Pemohon I merupakan perorangan warga negara Indonesia, berprofesi sebagai wiraswasta, yang menggunakan hak pilihnya pada Pilpres 2014 dan 2019. Pemohon I dirugikan atas keterbatasan jumlah calon Presiden karena telah mempunyai calon pemimpin yang berkualitas namun akibat mahalnya upeti yang harus diberikan kepada partai sehingga gagal mencalonkan tokoh yang diusung. Selain itu, dalam pergaulan/persaudaraan dan persahabatan mengalami perpecahan akibat keberpihakan pada dua pasangan Presiden Tahun 2014-2019 dan kemungkinan akan terulang kembali jika calon yang dimunculkan masih sama; 4. Bahwa Pemohon II merupakan perorangan warga negara Indonesia, yang menggunakan hak pilihnya pada Pilpres 2014 dan 2019; 5. Bahwa Pemohon III merupakan perorangan warga negara Indonesia, yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu dan menganggap ketentuan Pasal a quo adalah alat bagi partai politik untuk mengkalkulasikan kekuatan dan berkoalisi dengan pihak yang secara politis sejalan dengan kepentingannya sehingga berpotensi meningkatkan persyaratan pencalonan Presiden yang akan membahayakan masa depan bangsa Indonesia akibat kualitas pemilihan Presiden semakin buruk; 6. Bahwa Pemohon IV merupakan perorangan warga negara Indonesia, berprofesi sebagai ibu rumah tangga berlatar pendidikan S1 Fakultas Hukum, yang menggunakan hak pilihnya pada Pilpres; 7. Bahwa Pemohon V merupakan perorangan warga negara Indonesia, berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan aktif di kelompok pengajian, yang menggunakan hak pilihnya pada Pilpres 2014 dan 2019; 8. Bahwa Pemohon VI merupakan perorangan warga negara Indonesia, berprofesi sebagai ibu rumah tangga, dan sebagai aktivis pecinta alam dengan latar belakang pendidikan agama, yang menggunakan hak pilihnya pada Pilpres 2014 dan 2019. Menurut Pemohon, keberlakuan ketentuan Pasal a quo dianggap sebagai sistem yang tidak amanah yang jika dipertahankan akan memunculkan 32 pemimpin boneka yang diatur oleh oligarki dan akan merugikan rakyat bangsa hingga menimbulkan perpecahan; 9. Bahwa Pemohon VII merupakan perorangan warga negara Indonesia, selaku kalangan milenial yang menggunakan hak pilihnya pada Pilpres 2014 dan 2019; 10. Bahwa para Pemohon menganggap dirugikan hak konstitusionalnya atas keberlakuan pasal a quo yang membatasi jumlah pasangan Presiden sehingga merugikan hak konstitusional masyarakat pemilih untuk memilih pasangan calon Presiden yang relatif baik, sehingga merugikan masa depan kesejahteraan para Pemohon selaku masyarakat pemilih; 11. Bahwa menurut para Pemohon, kualitas pemilihan Presiden dan pasangan calon Presiden berkurang atau turun mengakibatkan pemerintahan yang dipimpinnya menjadi tidak optimal atau bahkan di bawah standar dalam meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa; 12. Adapun jumlah kontestan dan persaingan pemilihan Presiden yang semakin ketat memiliki korelasi dengan kualitas pasangan calon Presiden. Sebab semakin banyak jumlah pasangan calon Presiden dalam pemilihan akan membuat persaingan semakin ketat sehingga meningkatkan kualitas pasangan calon Presiden. Dengan demikian, kerugian konstitusional masyarakat pemilih dapat dihindarkan; [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian dari para Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: [3.6.1] Bahwa berkenaan dengan kualifikasi para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020, bertanggal 14 Januari 2021 kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021, bertanggal 24 Februari 2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU- XX/2022, bertanggal 29 Maret 2022 telah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: “[3.6.2] ... jelaslah bahwa Mahkamah pernah memberikan kedudukan hukum terhadap perseorangan warga negara yang memiliki hak memilih 33 untuk menguji norma berkenaan dengan ketentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, oleh karena terdapat perbedaan mekanisme dan sistem yang digunakan dalam penentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2014 dengan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu berikutnya pada tahun 2024, sehingga terjadi pergeseran sebagaimana yang dipertimbangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU- XVIII/2020 bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan berkenaan dengan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold) in casu, Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. [3.6.3] Bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu memiliki kerugian hak konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017 sejalan dengan amanat konstitusi yaitu Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menentukan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, bukan oleh perseorangan. Demikian juga sejalan dengan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang secara eksplisit menentukan hanya partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya yang dapat mengusulkan dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Ketentuan konstitusi tersebut semakin menegaskan Mahkamah bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu, bukan perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih.” [3.6.2] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, berkenaan dengan anggapan adanya kerugian hak konstitusional yang dialami oleh perseorangan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu, Mahkamah berpendapat adanya aturan main terkait persyaratan ambang batas pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 222 UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon telah diberlakukan sebelum pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di mana para Pemohon juga telah memiliki hak untuk memilih dan telah mengetahui hasil hak pilihnya dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 yang akan digunakan sebagai persyaratan ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dalam Pemilu Tahun 2024 mendatang. Dengan analogi demikian, maka anggapan adanya kerugian konstitusional, in casu terhambatnya hak untuk memilih (right to vote) yang dialami oleh para Pemohon menjadi tidak beralasan menurut hukum. Selain itu, 34 terkait dengan anggapan adanya kerugian hak konstitusional para Pemohon karena terhambatnya haknya untuk memilih (right to vote) kandidat calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang memiliki lebih banyak pilihan, menurut Mahkamah, Pasal 222 UU 7/2017 sama sekali tidak membatasi jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan mengikuti pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Permasalahan berapa pasangan calon yang memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidaklah ditentukan oleh norma yang diajukan para Pemohon, sehingga hal demikian bukanlah permasalahan norma melainkan permasalahan implementasi atas norma dimaksud yang sangat tergantung pada dinamika sosial dan politik yang berkembang dalam masyarakat yang termanifestasikan dalam keinginan partai politik. Terlebih lagi, norma yang diajukan oleh para Pemohon tidak menghalangi para Pemohon untuk bebas memberikan suaranya kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden manapun yang telah memenuhi syarat. Dengan demikian, anggapan potensi kerugian yang diuraikan oleh para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [3.6.3] Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 sebagaimana diuraikan pada Sub-paragraf [3.6.1] di atas, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul berpendapat dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, Pemohon perseorangan sepanjang dapat menjelaskan atau menguraikan memiliki hak untuk memilih (right to vote) adalah memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Dalam pokok permohonan, norma Pasal 222 UU 7/2017 yang mengatur mengenai persyaratan ambang batas pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional dan terkait dengan batasan persentase yang ditentukan dalam norma a quo merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang (open legal policy) sehingga menolak permohonan Pemohon. Sementara itu, Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra berpendapat para Pemohon perseorangan sepanjang dapat menjelaskan atau menguraikan memiliki hak untuk memilih (right to vote) adalah memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, serta dalam pokok permohonan berpendapat norma Pasal 222 UU 7/2017 adalah inkonstitusional sehingga permohonan beralasan menurut hukum dan seharusnya Mahkamah mengabulkan 35 permohonan para Pemohon sebagaimana pendiriannya dalam putusan-putusan sebelumnya; [3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, 36 pada hari Selasa, tanggal lima, bulan April, tahun dua ribu dua puluh dua yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh, bulan April, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 12.23 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Saldi Isra ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Nurlidya Stephanny Hikmah