13/PUU-XVIII/2020

1 SALINAN PUTUSAN Nomor 13/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Hendra Otakan Indersyah Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Perumahan Puri Harmoni 9 Nomor E1/25, Desa Cikahuripan, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 27 Januari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, 27 Januari 2020, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 14.3/PAN.MK/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 13/PUU-XVIII/2020 pada hari Kamis, 30 Januari 2020, yang telah diperbaiki 2 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Februari 2020, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH. 1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) huruf a UUD 1945, dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kehakiman), menyatakan sebagai berikut: Pasal 24C ayat (1) UUD 1945: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, .../dst. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. .../dst. Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kehakiman: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. .../dst. 2. Bahwa permohonan ini adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), terhadap UUD 1945, sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 3 24C ayat (1) huruf a UUD 1945, dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kehakiman; bahwa, dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON. 1. Ketentuan Perundang-undangan a. Materil Bahwa UUD 1945 Pasal 28D ayat (3) menyatakan sebagai berikut: Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; bahwa UU PILKADA Pasal 7 ayat (2) menyatakan sebagai berikut: Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat; d. dihapus; e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; f. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim; g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat ketarangan catatan kepolisian; j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi; k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi; 4 n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota; o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama; p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon; q. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota; r. dihapus; s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan u. berhenti dari jabatan pada badan usahanmilik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon. b. Formil Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan sebagai berikut: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitutionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; bahwa sejak Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagai dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 5 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 2. Kesesuaian & Keberlakuan Ketentuan Perundang-undangan. a. Perorangan dan Ada Hak Konstitusional. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang menjadi Warga Jakarta secara faktual dalam arti mengetahui secara langsung kekurangan dan kelebihan dari & tentang teknis tanah, air, udara, serta bentuk umum kehidupan sosial ekonomi dan sosial budaya DKI Jakarta, dan sangat peduli semua itu baik secara ilmiah maupun sosial-politik, dan memang berdomisili di DKI Jakarta meskipun secara ‘kontraktor’ atau menggunakan rumah sewa sejak awal Januari 1982 selaku calon peserta seleksi mahasiswa baru Universitas Indonesia di Jakarta Pusat waktu itu serta pengajar bimbingan belajar di seantero Jakarta waktu itu, juga tentunya pindah- pindah di dalam beberapa bagian DKI Jakarta raya beserta daerah- daerah satelitnya dalam istilah Jabodetabek itu dan terakhir di Matraman, tepatnya Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Kotamadya Jakarta Timur, sejak 2001 hingga Januari 2019 yang lalu, pindah menempati rumah sendiri di Desa Cikahuripan, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang mana sejak tahun 2000 ber-KTP dan KK pada alamat rumah di Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB, pindah dan mengganti KK sekeluarga & KTP di Jakarta menjadi KK sekeluarga & KTP Sumbawa Besar, dan selanjutnya cukup disiplin dalam tertib dokumen kependudukan negara RI yang berbentuk negara kesatuan, bukan bentuk serikat dari negara-negara bagian, yaitu kesatuan dari daerah-daerah di mana UU dan juga KTP berlaku nasional, sehingga saat ini pun, sejak 2016, ber-eKTP alamat Sumbawa Besar itu pula pembuatan atau pendaftaran serta foto dan cetak di Dinas Kependudukan & Catatan Sipil DKI Jakarta, dan tentunya kini 6 dilengkapi Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Cikahuripan, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, dan juga SKCK dari Polsek Klapanunggal, Polres Bogor, Polda Jawa Barat (bukti P-4), sedangkan anak-anak & mamanya sejak 2001 sudah ber-KK & KTP Jakarta lagi sehingga sudah biasa melaksanakan pilkada Provinsi DKI Jakarta selaku Pemilih sebagaimana mestinya, dan sebentar lagi insya Allah KK Sumbawa & KK Jakarta itu akan menjadi cukup rapi di Desa Cikahuripan, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ataupun di DKI Jakarta lagi yaitu dalam rencana saat ini berdomisili pula untuk sekaligus menjadi studio-kerja di Rumah Susun SAMAWA di Pondok Kelapa, Jakarta Timur; bahwa Pemohon selaku alumni UI pernah menjadi Tenaga Edukatif Tetap, yaitu Dosen dan Kepala Laboratorium Ukur Tanah, di Jurusan Studi Teknik Sipil, FTSP, Universitas Jayabaya, Jakarta, selama 5 tahun 1991–1996, dan sejak pencanangan Reformasi hingga detik ini sangat aktif dalam wacana HTN-HAN, antara lain, ketika berdomisili di Sumbawa & Mataram selama 1 tahun 2000-2001 tersebut di atas mulai mewacanakan keburukan & kekeliruan ilmiah Komunisme dan juga segala internasionalisme atau pengabaian nasionalisme/nasionalitas, selain mewacanakan semangat perwujudan bentuk-bentuk baik & benar Demokrasi dan juga Otonomi Daerah dalam NKRI 17 Agustus 1945, dan ternyata dicalonkan bersama politisi lokal lainnya untuk menjadi Wakil Bupati Sumbawa masa bakti 2000-2005 (bukti P3) di dalam Pilkada Kabupaten Sumbawa Tahun 2000 yang mana ternyata hanya berupa pemilihan Bupati dengan menunda pemilihan Wakil Bupati, demikianlah, dan cukup jauh di kemudian hari aktif intensif swakarsa melalui Facebook dari kawasan Matraman Raya berwacana tentang arah dan stabilitas Pilkada Provinsi DKI Jakarta 2017 untuk menjadi suatu bentuk yaitu seperti adanya hasil pilkada cukup seru itu hingga saat ini dengan asumsi beres-beresan persoalan banjir hujan & Ciliwung cs-nya; bahwa, Pemohon dewasa ini berkegiatan sehari-hari dalam profesi wiraswasta kecil-kecilan serta sangat aktif dalam “masalah-masalah sosial & upaya solusinya” dalam bentuk berwacana atau 7 mewacanakan-nya secara perorangan informal berbendera “Impian INDONESIA” (bukti P-4) secara swakelola (melaksanakan sendiri karsa sendiri) sebagai misalnya ‘Pemerhati Bentuk-bentuk Baik & Benar Reformasi’, ‘Pengembang Teori The Indonesian Dream’, ‘Aktivis Wacana Pemerintahan Pusat dan sekaligus Aktif dalam Politik Lokal’, ‘Figur Inovasi Tata Air dalam Politik Lokal ke Arah Pemerintahan Daerah Ibukota’, dll, menghasilkan karya tulis berupa buku sederhana antara lain “Mengenal Amandemen 1999-2003 UUD 1945” (2003; tidak sependapat dengan wacana “1999-2002”), “Damai Demokrasi Itu Indah” (2001/2003; itulah Demokrasi tanpa Komunisme), “SEJARAH di Hati” (2007), dll, dan sejak ‘Banjir 5 Tahunan’ 2002 dan 2012 diam-diam melaksanakan pengamatan serta penelitian masalah Tata Air Jakarta yang fenomenal musim demi musim dalam kedua musim sepanjang tahun, penghujan dan kemarau, dalam tahun demi tahun selama ini, penelitian informal perorangan namun cukup serius dan rasa-rasanya bukannya tidak diketahui bentuk-luarnya oleh teman-teman dan dosen-dosen Jurusan Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik UI era kuliah dulu kala itu, dan belum terbuka isinya yaitu masalah-masalah tradisi penghujan & kemarau Jakarta itu untuk tersusun selengkapnya wacana permasalahannya dari teori dan info-data yang ada dan juga menyiapkan kiat-kiat implementasinya, yaitu suatu Inovasi Tata Air dalam persoalan-persoalan, A. Tradisi Penghujan, 1. genangan hujan jalan raya, 2. banjir Ciliwung cs atau banjir kiriman, 3. banjir tanggul jebol (semangat mewaspadainya berilustrasi nomor manis cadas Led Zeppelin, 1971, “When the Levee Breaks”), dan 4. Banjir rob, B. Tradisi Kemarau, 1. penyusutan air tanah, 2. penurunan tanah, dan 3. aroma sedikit tak sedap badan air, sedangkan keseluruhan persoalan dari bentuk kinerja manajemen pemerintahan daerah Pemprov DKI Jakarta dewasa ini yang tampak perlu dibantu ataupun diperkuat lagi penanggulangannya adalah juga masalah-masalah dalam HTN-HAN dan pelaksanaan OK OCE; bahwa, entah kebetulan atau bagaimana, yang jelas ketemu lagi arsip surat terkait yaitu surat-surat tertanggal 3 Oktober 2014 Tanda Terima 8 No. 1320/PAN.MK/X/2014, dan tertanggal 13 Oktober 2014 Tanda Terima No. 1579/PAN.MK/X/2014, serta tertanggal 15 Desember 2014 Tanda Terima No. 1589/PAN.MK/XII/2014, Pemohon sebenarnya pernah bermaksud melaksanakan Uji Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mana tiada lain merupakan bentuk dasar U.U a quo dalam pokok perkara; b. Hak Konstitusional yang Dirugikan UU. Bahwa, dalam kenyataan poin a tersebut di atas dan sebagaimana maksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, dan sesuai Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 serta Pasal 7 ayat (2) UU Pilkada, sesungguhnya Pemohon mempunyai hak konstitusional untuk menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta Sisa Masa Bakti (SMB) 2017-2022, dan sudah berusaha mendekati Parpol terkait melalui DPRD Provinsi DKI Jakarta sejak Desember 2018, kelanjutan dari keinginan dan secara konkrit mengajukan surat lamaran kerja sejak akhir Desember 2017 kepada dan untuk bisa membantu Gubernur DKI Jakarta mengatasi persoalan menahun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu Banjir Jakarta sekaligus mewujudkan Jakarta Bebas Banjir melalui posisi Ketua Bidang terkait TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan) namun belum membuahkan hasil, kemudian ada Pemilu 2019 dan kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018, dan pada Desember 2018 pun masih kosong, Pemohon mulai bermaksud mewujudkan buku kecil sederhana “PILWAGUB IBUKOTA 2019; Persoalan & Solusi, untuk ‘Teknik Sipil dan HTN-HAN serta OK OCE’ Semangat Baru, Kebutuhan Sebenarnya Ibukota Saat Ini” (barang bukti P-3) dan sudah rampung 6 Agustus 2019 langsung memperkenalkannya di Kebon Sirih dan Medan Merdeka Selatan (kepada Ketua DPRD dan Gubernur DKI Jakarta jua adanya; Agustus 2019), dan juga di Senayan termasuk kepada Mantan Wagub Jakarta pula (10 September 2019; bukti P-5), dan di Veteran, dan lain sebagainya termasuk di Medan Merdeka Barat ini (24 September 2019, melalui surat tertanggal 23 September 2019 mengenai persiapan Uji Formil ‘Draf UU’ tentang Perubahan ke-2 atas UU 9 30/2002 tentang KPK), juga kirim-kirim kerabat di Sumbawa Besar serta Gubernur NTB di Mataram sebagai petinggi PKS selaku Parpol Pengusung Calon Wakil Gubernur dalam Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sisa Masa Bakti 2017-2022 yang direncanakan terlaksana pada 2019 (selanjutnya disebut Pilwagub Ibukota) yang mana memang kemudian batal atau tertunda; bahwa, terjadi hujan ekstrim serta banjir besar Jakarta & Jabodetabek 1 Januari 2020 yang mana kemudian pada 2-3 hari berikutnya setiap pagi bangun tidur malam jadinya hati deg-degan dalam tanda tanya “akankah hujan ekstrim atau banjir lagi” mirip-mirip liriks satu nomor cadas manis Deep Purple, 1968, “One More Rainy Day”, dan tampaklah PKS, selaku Partai Pengusung, cukup realistis/rasional- kontekstual menyikapinya dalam berita media massa online berjudul “Presiden PKS: Kami Ingin Punya Wagub yang Bisa Bantu Anies Tangani Banjir” (NEWS.DETIK.COM, 3/1/2020 17:33 WIB), dan Pemohon mendorong lagi realisasi Pilwagub Ibukota itu dengan cara menyampaikan kepada DPRD di Kebon Sirih buku sederhana “Pilwagub Ibukota 2019; Persoalan & Solusi ...” sebanyak 106 exemplar bagi setiap orang Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta (bukti P-2), dan juga mengadakan pendekatan terhadap parpol terkait, PKS & Gerindra, melalui kantor DPP masing-masing untuk maksud-tujuan silaturrahmi dan perkenalan, sesudah mencoba melalui fraksi terkait di Kebon Sirih, guna memungkinkan berkesempatan presentasi tentang persoalan sebenarnya DKI Jakarta & gerak roda pemerintahannya saat ini serta pemaparan kesanggupan inovasi penanggulangannya, namun akhirnya menyadari, upaya berdemokrasi substansial secara lebih dari kelaziman untuk memasuki demokrasi prosedural berdasarkan atau sebagai implementasi Pasal 176 ayat (2) UU PILKADA yang memang tampak elitis itu ternyata memang sangat sulit; c. Spesifisitas Kerugian Konstitusional Aktual/Potensial. Bahwa, Pemohon bersama hak konstitusional yang dilengkapi segala semangat dan kesanggupan membawa solusi atau menutup kelemahan Gubernur DKI Jakarta terutama dalam persoalan Banjir 10 Jakarta tersebut di atas merasa dirugikan oleh keberadaan atau berlakunya Pasal 176 ayat (2) UU PILKADA, di mana Pemohon tidak memperoleh peluang secukupnya untuk turut dicalonkan ataupun mencalonkan-diri atau menjadi subyek penjaringan bakal calon untuk kemudian menjalani fit & proper test, dan seterusnya, dalam Pilwagub Ibukota itu, baik prosesi sebelum 2020 sejak akhir 2018 dan Pilwagub 2019 itu gagal, maupun sesudah 2019 hingga memasuki pekan ke-3 Februari 2020 ini, untuk memungkinkan Pemohon bisa turut memimpin manajemen pemerintahan daerah atau arah & kemajuan gerak roda pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dalam upaya penanggulangan persoalan-persoalan Tata Air serta implementasi HTN-HAN dan OK OCE, ketiganya dalam semangat baru dan suatu inovasi, yang mana selama ini memang tampak dalam keadaan lemah adanya; d. Causal Verband Kerugian Konstitusional & UU yang Bermasalah. Bahwa Pasal 176 ayat (2) UU PILKADA menyebabkan Gabungan Parpol Pengusung secara langsung polos-polosan teks UU, dalam arti tanpa penjaringan bakal calon seluas-luasnya dengan mempertimbang-kan pula potensi masyarakat selaku massa mengambang di luar parpol, mencalonkan atau mengajukan kadernya sendiri sebagai Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta SMB 2017-2022, melalui Gubernur kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta, yang mana seperti biasa memang tampak jelas bahwa reputasi dan kompetensinya mumpuni adanya namun demikian seperti biasa pula seringkali itu merupakan kompetensi yang bentuk atau bidangnya berbeda dengan kebutuhan sebenarnya DKI Jakarta saat ini, dan lagi harusnya ditutupi-tanggulangi dengan kompetensi umum Manajemen SDM akan tetapi seringkali, dalam arti sebaiknya juga oleh Gubernur DKI Jakarta saat ini, jurus pamungkas itu pun tidak/belum cukup baik pelaksanaannya; e. Jika Pasal 176 ayat (2) UU PILKADA Tidak Ada atau Jika Permohonan Uji Materil ini Dikabulkan. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 176 ayat (2) UU 11 PILKADA, sedangkan sebaliknya jika Pasal 176 ayat (2) UU PILKADA tidak seperti itu adanya maka tentunya tidak akan dan tidak lagi terjadi ketertutupan kemungkinan bagi Pemohon maupun pribadi-pribadi lain untuk mendapatkan peluang kontestasi Pilwagub guna memberi khususnya suatu materi kepemimpinan yang sesuai dengan kebutuhan sebenarnya Provinsi DKI Jakarta & kepemimpinan eksistingnya, meskipun Pemohon dan pribadi-pribadi lain itu misalnya hanyalah pendatang baru dalam sosok wajah atau bagian luar keberadaan & aktivitasnya selama ini, ataupun bukanlah orang kaya dlsbg. Dengan demikian, menjadi nyata adanya bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. III. ALASAN PERMOHONAN (POSITA). Bahwa, norma Pasal 176 ayat (2) UU PILKADA dan norma dari Pasal 1 ayat (2) serta Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 pada Pembukaan tampak dan terasa inkompatibel atau tidak bersesuaian satu & lainnya, dan itu baru setahun terakhir ini bisa disadari. 1. Norma Pasal 176 ayat (2) UU PILKADA dan Norma UUD 1945. a. Pasal 176 ayat (2) UU PILKADA. Bahwa, Pasal 176 UU PILKADA (Pasal I Angka 52 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang) menyatakan sebagai berikut: Pasal I. 52. Ketentuan Pasal 176 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 176. (1) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung. 12 (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (3) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan Gubernur, Bupati, dan Walikota. (4) Pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah. b. UUD 1945. Bahwa, Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 menyatakan: ... susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ... ... Kerakyatan .../dst. Bahwa, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar. Bahwa, Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 menyatakan: Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. 2. Dalil & Argumentasi. Batu Uji konstitusionalitas Pasal 176 ayat (2) UU PILKADA, Perkara Nomor 13/PUU-VIII/2020 ini, adalah Pasal 18 ayat (4) frasa “dipilih secara demokratis” UUD 1945. Norma Batu Uji (UUD 1945 Pasal 18 ayat (4) frasa “dipilih secara demokratis). Bahwa, norma beristilah “demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tentunya sesuai dan merupakan penjabaran semangat & maksud bentuk 13 “Kerakyatan” dari “kedaulatan dan pemerintahan” di dalam makna teks Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, dan berarti pula dengan sendirinya “bukan Keparpolan” yaitu keparpolan selama ini pasca pencanangan Reformasi, dan “bukan Ke-MPR-an” yaitu ke-MPR-an dulu itu pra-Reformasi; bahwa, dalam era pra-Reformasi 1998, UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) sebagai penjabaran bentuk “kedaulatan rakyat” dan “Kerakyatan” dari/sebagai norma susunan Negara Republik Indonesia di dalam Pembukaan ‘UUD kilat’ itu berbunyi: “... ... dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR”, dan sekarang atas Amandemen 1999-2003 UUD 1945 rumusan ayat (2) Pasal 1 UUD 1945 itu menjadi: “... ... menurut Undang-Undang Dasar” (itulah antara lain maksud Pemohon sebenarnya yang tidak terucapkan seutuhnya waktu itu sebelum Reformasi di dalam suatu forum akademik, 1989, bahwa baiknya bukan “oleh”, melainkan ‘cara’, sebagai keterangan untuk pelaksanaan “kedaulatan rakyat” itu, karena “berada di tangan” sudah memaksudkan “oleh”); bahwa, frasa “dipilih secara demokratis” dari Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang mana lebih dulu berketentuan norma Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berupa frasa “dilaksanakan menurut UUD”, sedemikian sehingga norma BATU UJI berupa frasa “dipilih secara demokratis” dari Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 itu bermakna sebagai berikut: “secara demokratis institusional terbuka kerakyatan”, atau “demokratis terbuka kerakyatan”, lengkapnya “secara demokratis institusional terbuka dalam demokrasi prosedural dan demokrasi operasional, di bawah kedaulatan rakyat, mengembangkan demokrasi substansial yang harus terus berkembang produktif”, bukan “tertutup”, “elitis” keparpolan, dan “tidak dikembangkan”; Norma UU yang Diujikan (UU PILKADA Pasal 176 ayat (2)). Bahwa, di sini sekaligus dilaksanakan analisis kompatibilitas secara umum Pasal 176 UU PILKADA, khususnya Pasal 176 ayat (2) UU PILKADA, di bawah UUD 1945 atau dengan norma batu uji Pasal 18 ayat (4) frasa “dipilih secara demokratis”, sebagai berikut: 14 1. Ayat (1). Tidak ada masalah, dalam arti demokratis adanya, institusional, yaitu suatu bentuk demokratis-nya pemilihan Wakil Gubernur oleh DPRD, “demokratis institusional terbuka kerakyatan”, bukanlah “tertutup elitis keparpolan”; dan frasa-frasa “... melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD ...” dan “... usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung ...” berarti terlaksanakan oleh, 1. DPRD, 2. Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung, dalam urut-urutan prosesi: 1. Gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan penyelenggaraan Pemilihan Wakil Gubernur masa bakti tersisa, dan 2. DPRD melaksanakannya. Jadi, norma ayat (1) Pasal 176 UU PILKADA dan atau di dalam frasa “dipilih secara demokratis” Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 adalah kompatibel adanya. 2. Ayat (2). Bermasalah. Tidak demokratis. Frasa “Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur ... kepada ...” adalah tidak demokratis adanya, karena bukanlah bentuk “Kerakyatan” atau bentuk “demokratis institusional terbuka kerakyatan” yang sudah digariskan UUD 1945, melainkan “tertutup elitis keparpolan” adanya. Dan frasa “... 2 (dua) orang calon ...” merupakan bentuk yang tidak universal, atau suatu bentuk “tertutup” pula, tertutup elitis, dan tertutup ber-angka tidak bagus yaitu angka genap yang tidak luwes berantisipasi segala kemungkinan: bagaimana kalau terjadi misalnya Anggota DPRD juga berjumlah genap, dan perolehan suara untuk 2 (dua) Cawagub ternyata sama besar? Jadi, norma ayat (2) Pasal 176 U.U PILKADA dan atau di dalam frasa “dipilih secara demokratis” Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 adalah inkompatibel atau tidak bersesuaian adanya, dan sudah selayaknya dianulir atau kena anulirasi legal formal. Sedangkan untuk persoalan tersendiri dari bentuk anulirasi ayat (2) itu sementara ayat (1) masih utuh sedia kala karena tidak ada masalah, yaitu bagaimana jadinya bentuk keseluruhan rumusan & implementasi 15 Pasal 176 UU PILKADA itu? Tidak ada masalah. Ayat (1) bisa dilaksanakan seperti halnya ayat (3) yang langsung loncat menuju ayat (5), yaitu ada Peraturan Pemerintah, selain ada pula Tata Tertib DPRD. 3. Ayat (3). Tidak ada masalah, demokratis & cerdas mengantisipasi dead lock prosesi pemilihan Wakil Gubernur itu dengan membuka peluang segala bentuk pelaksanaannya untuk tentunya ketemu bentuknya terbaik. Jadi, norma ayat (3) Pasal 176 UU PILKADA dan atau di dalam frasa “dipilih secara demokratis” Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 adalah kompatibel adanya. 4. Ayat (4). Tidak ada masalah; demokratis, cukup rasional proporsional. Jadi, norma ayat (4) Pasal 176 UU PILKADA dan atau di dalam frasa “dipilih secara demokratis” Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 adalah kompatibel adanya. 5. Ayat (5). Tidak ada masalah; demokratis, menyempurnakan kelancaran pelaksanaan Ayat-ayat lainnya. Jadi, norma ayat (5) Pasal 176 UU PILKADA dan atau di dalam frasa “dipilih secara demokratis” Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 adalah kompatibel adanya. Dengan demikian, menjadi nyata adanya bahwa norma Pasal 176 ayat (2) UU PILKADA inkompatibel di dalam UUD 1945 atau tidak bersesuaian dengan norma Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Lebih dari itu, Pasal 176 ayat (2) U.U PILKADA bermakna - potensial maupun aktual - menyesatkan secara sistemik jalan perkembangan sospolbud atau budaya sospol kita dari jalan lapang “kerakyatan” beserta “musyawarah”-nya UUD 1945 ke dalam jalan sempit “keparpolan”, dan sudah seharusnya dikenakan anulirasi legal formal. IV. PETITUM. 1. Mengabulkan permohonan Pengujian Undang-Undang ini. 2. Menyatakan bahwa Pasal 176 ayat (2) UU PILKADA (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 16 Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah di dalam Pasal I Angka 52 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang) adalah bertentangan dengan UUD 1945, dan karena itu tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan Putusan Mahkamah itu di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Pasal 176 UU Pilkada berupa Pasal 1 Angka 52 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; 3. Bukti P-3 : Fotokopi buku “PILWAGUB IBUKOTA 2019; Persoalan & Solusi, untuk ‘Teknik Sipil dan HTN-HAN serta OK OCE’ Semangat Baru, Kebutuhan Sebenarnya Ibukota Saat Ini”; 4. Bukti P-4 : Fotokopi sebagian tulisan “Impian INDONESIA”; capacity building-nya, serta, 1. Dokumen Kependudukan secara sana-sini faktual di Ibukota dari Aktivis ‘wacana pemerintahan pusat’ antara lain tentang Tata Bangunan 17 & Tata Negara dalam Tata Aksara berbendera “Impian INDONESIA” itu, 2. Salah satu kegiatan “Impian INDONESIA” yaitu “persiapan dalam rencana Uji Formil Perppu Nomor 1 Tahun 2014”; 5. Bukti P-5 : Foto Bersama ‘penggagas OK OCE dan Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017-2022’ Sandiaga S. Uno, di halaman parkiran gedung DPR RI, 10 September 2019: dalam acara silaturrahmi dan perkenalkan buku “PILWAGUB IBUKOTA 2019; Persoalan & Solusi, untuk ‘Teknik Sipil dan HTN-HAN serta OK OCE’ Semangat Baru, Kebutuhan Sebenarnya Ibukota Saat Ini” [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; 18 [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU Pilkada), sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan kemudian diikuti dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan- putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian, kerugian hak dan/atau kewenangan 19 konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah Pasal 176 ayat (2) UU Pilkada, yang selengkapnya menyatakan: Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2. Bahwa Pemohon dalam pemohonannya menerangkan selaku perseorangan warga negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk di Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam kualifikasinya tersebut, Pemohon menganggap hak konstitusionalnya untuk dicalonkan ataupun mencalonkan diri menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta Periode 2017- 2022 menjadi dirugikan dengan berlakunya norma a quo dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut (selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara); a. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 dan 20 Pasal 7 ayat (2) UU Pilkada dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 176 ayat (2) UU Pilkada. b. Bahwa Pemohon sudah berusaha mengajukan diri kepada partai politik pengusung untuk maju sebagai Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta namun dalam kenyataannya permohonan pencalonan diri Pemohon tersebut tidak diakomodir oleh partai politik pengusung. Sehingga menurut Pemohon, mekanisme sebagaimana tercantum dalam Pasal 176 ayat (2) UU Pilkada merugikan hak konstitusionalnya untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Wakil Gubernur khususnya Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk sisa masa Periode 2017-2022. 3. Bahwa Pemohon dalam permohonan khususnya pada bagian kedudukan hukum menerangkan memiliki kedudukan hukum sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”, dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 176 ayat (2) UU Pilkada. Namun, dalam uraian permohonan yang berkaitan dengan kedudukan hukum, Pemohon tidak menguraikan secara rinci dan jelas anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Norma Pasal 176 ayat (2) UU Pilkada berlaku bagi setiap orang yang ingin menjadi calon wakil gubernur, calon wakil bupati, dan calon wakil walikota yang diusung oleh partai politik dan atau gabungan partai politik. Artinya, hak seseorang untuk sama dalam pemerintahan, dalam hal ini menjadi calon wakil gubernur, calon wakil bupati, dan calon wakil walikota yang berasal dari partai politik dan atau gabungan partai politik, mekanismenya diserahkan kepada partai politik dan atau gabungan partai politik pengusung. Pemohon dalam permohonannya menerangkan telah mengajukan diri sebagai Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta kepada partai politik pengusung namun pengajuan itu tidak diakomodir. Dengan tidak diakomodirnya pengajuan Pemohon tersebut oleh Partai Politik pengusung bukan merupakan bentuk kerugian konstitusional karena hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 tidak berkorelasi dengan norma dalam Pasal 176 ayat (2) UU Pilkada yang merupakan ketentuan antisipatif jikalau terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 176 ayat (1) UU Pilkada; 21 4. Bahwa selain itu, Pemohon pada bagian kedudukan hukum tidak menjelaskan hubungan sebab akibat antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 176 ayat (2) UU Pilkada. Hubungan sebab akibat yang diuraikan oleh Pemohon lebih bersifat keluhan pribadi Pemohon yang tidak diakomodir oleh Partai Politik pengusung. Demikian pula dengan uraian spesifikasi kerugian, uraian Pemohon tidak menjelaskan dengan detail dan spesifik perihal apa sesungguhnya yang menjadi kerugian konstitusionalnya melainkan justru menguraikan kompetensi calon wakil gubernur yang menurut Pemohon tidak sesuai dengan bidang yang diperlukan dalam mengelola tata pemerintahan di DKI Jakarta. Andaipun terdapat kompetensi, sebagaimana dijelaskan Pemohon, kompetensi yang dimiliki calon hanya merupakan kompetensi umum. Uraian demikian, menurut Mahkamah bukan merupakan uraian untuk menjelaskan alasan kerugian hak konstitusional yang ditentukan dalam UU MK dan putusan-putusan Mahkamah perihal kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang; 5. Bahwa Pemohon juga menerangkan kerugian hak konstitusionalnya dengan UU Pilkada dalam hal ini Pasal 7 ayat (2) UU Pilkada. Dalam batas penalaran yang wajar, hal itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menerangkan kerugian hak konstitusional karena secara substansial mempertentangkan antar-pasal dalam UU Pilkada. Padahal, jamak dipahami, pertentangan norma yang dijadikan sebagai dasar dalam menjelaskan kerugian hak konstitusional adalah norma undang-undang dengan UUD 1945. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat menerangkan kerugian konstitusional, baik aktual maupun potensial yang dialami oleh Pemohon dengan berlakunya Pasal 176 ayat (2) UU Pilkada. Bahkan seandainya pun uraian Pemohon dalam permohonannya dianggap sebagai uraian terhadap kerugian konstitusional, Pemohon tidak mengalami kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berlakunya norma a quo serta tidak terdapat pula hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang spesifik dengan berlakunya norma a quo. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. 22 [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, disebabkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sebelas, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari 23 Selasa, tanggal sembilan belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 13.31 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Suhartoyo ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arief Hidayat ttd. Wahiduddin Adams ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Enny Nurbaningsih PANITERA PENGGANTI, ttd. Dian Chusnul Chatimah