PUU Tahun 2016

13/PUU-XIV/2016

Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Pemohon: Edi Pramono, Kuasa Hukum Aristo M.A Pangaribuan, S.H., LL.M., Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H., Abdul Toni, S.H., dkk

Tanggal Registrasi: 2016-02-17

Tanggal Putusan: 2017-02-21

UU Diuji: UU 28/2007, UU 6/1983

Majelis Hakim: ["Anwar Usman (K) Maria Farida Indrati (A) Aswanto (A) Syukri Asy'ari (PP)"]

Amar Putusan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 28 Tahun 2007]] tentang Perubahan Ketiga Atas [[Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983]] tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 7]] - [[Pasal 24 ayat (1)]] - [[Pasal 24]] - [[Pasal 10 ayat (1) huruf a]] - [[Pasal 29 ayat (1)]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Ditolak**

Teks Putusan

# Putusan [[13/PUU-XIV/2016]] - Pengujian Undang-Undang ## Metadata - **Nomor Perkara**: [[13/PUU-XIV/2016]] - **Tahun**: 2016 - **Jenis Perkara**: Pengujian Undang-Undang - **Status**: Ditolak - **Tanggal Putusan**: 2016 - **File**: Lihat dokumen asli ## Perihal Pengujian [[UU No. 28 Tahun 2007]] tentang Perubahan Ketiga Atas [[Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983]] tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ## Timeline - **2005-05-31**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2007-09-20**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2009-01-13**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2009-12-15**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2010-07-28**: Perbaikan permohonan diterima - **2012-04-23**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2012-05-02**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2013-03-14**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2015-04-02**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2015-12-18**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2015-12-22**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2016-02-17**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2016-04-13**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2016-05-10**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2017-02-21**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum ## Legal Analysis ### Constitutional Issues 1. **[[Judicial review]]** warga negara ### Court Reasoning 1. **[[Mahkamah Konstitusi]] dalam pengujian undang-undang. ## Dampak Putusan ### Status Putusan Putusan ini memiliki status **Ditolak**. ## Related Cases ### Perkara yang Dirujuk - [[006/PUU-III/2005]] - [[11/PUU-V/2007]] ### Perkara yang Merujuk - [[68/PUU-XVII/2019]] ## Amar Putusan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 28 Tahun 2007]] tentang Perubahan Ketiga Atas [[Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983]] tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 7]] - [[Pasal 24 ayat (1)]] - [[Pasal 24]] - [[Pasal 10 ayat (1) huruf a]] - [[Pasal 29 ayat (1)]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Ditolak**