129/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 129/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Aries Asri Nomor VIE 16/3, Kembangan, Jakarta Barat sebagai ------------------------------------------------------------------ Pemohon I; 2. Nama : Putu Surya Permana Putra Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Kepundung Nomor 4, Denpasar Timur, Denpasar sebagai ----------------------------------------------------------------- Pemohon II; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Juli 2025 dan 10 Agustus 2025 memberi kuasa kepada Leon Maulana Mirza Pasha, Halim Rahmansah, Priskila Octaviani, Ratu Eka Shaira, dan Marcellioneil Fibril Fasha Alfa’iruz yang kesemuanya merupakan Tim pada Kantor Hukum Leo & Partners yang beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S. Parman Kav. 22-24, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, DK Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai -------------- para Pemohon; 2 [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 28 Juli 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Juli 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 132/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 129/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 31 Juli 2025, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 25 Agustus 2025 dan diterima Mahkamah pada tanggal 25 Agustus 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi” 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 3 4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang” 5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan: “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”; Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara a quo karena para Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang yaitu: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa objek permohonan a quo memenuhi syarat sebagai objek permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 dalam perkara a quo yang diajukan oleh PARA PEMOHON. 4 II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara”. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terlebih dahulu PARA PEMOHON menguraikan kedudukan hukum (legal standing), sebagai berikut PEMOHON I merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-4) dan berprofesi sebagai Advokat yang sering beracara di Mahkamah Konstitusi dan PEMOHON II merupakan mahasiswa dari Universitas Udayana yang baru saja menyelesaikan Ujian Skripsi dan perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-5); 3. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam poin 2) menegaskan PARA PEMOHON memenuhi dan memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai perseorangan warga negara Indonesia sehingga pemohon dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945. Selanjutnya, PARA PEMOHON akan menguraikan kerugian konstitusional yang dialami sehubungan dengan berlakunya UU yang diujikan konstitusionalitasnya dalam perkara a quo. 4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu: a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. 5 c. Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. 5. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional PARA PEMOHON dijamin oleh UUD NRI 1945 yang telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yaitu: a) Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. b) Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945, menyatakan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. 6. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI 1945 tersebut telah dirugikan dengan beberapa pasal sebagai berikut: Dalam UU P3 Pasal 23 ayat (1) huruf b “(1) Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: … b. akibat Putusan Mahkamah Konstitusi …” Dalam UU MK Pasal 10 ayat (1) “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” Pasal 11 “Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan.” 6 7. Bahwa dengan berlakunya pasal-pasal sebagaimana tersebut dalam poin 6), PARA PEMOHON telah mengalami kerugian konstitusional, baik yang bersifat spesifik (aktual) maupun potensial yang akan dijelaskan sebagai berikut: a) Bahwa PEMOHON I adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan sering beracara di Mahkamah Konstitusi. Karena kepercayaan PEMOHON I kepada Mahkamah Konstitusi maka PEMOHON I selain sebagai advokat yang beracara sebagai kuasa hukum juga sering pula berperan sebagai pemohon langsung yang memohon pengujian di MK. Apa yang PEMOHON I sampaikan dalam permohonan ini pada intinya menginginkan Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga peradilan konstitusional yang dicita-citakan melalui penguatan kewenangan yang dimilikinya. Saat ini seringkali Putusan Mahkamah Konstitusi dianggap sebelah mata oleh adressat putusan, khususnya pembentuk undang-undang, PEMOHON I tidak dapat melupakan upaya pembangkangan terhadap Putusan MK seperti yang paling terlihat dan nampak terjadi pada Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 yang kala itu berusaha ditafsirkan lain oleh DPR (Lihat Rofiq Hidayat, 2024, “Siasat DPR Menafsirkan Putusan MK Melalui RUU Pilkada” URL:https://www.hukumonline.com/berita/a/siasat-dpr-menafsirkan- putusan-mk-melalui-ruu-pilkada-lt66c6e369c156f/). Tidak hanya itu, PEMOHON I sendiri pernah memohon pengujian ke Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor 91/PUU-XX/2022 yang saat itu dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi yang berdampak pada dibatasinya masa jabatan pimpinan organisasi advokat. Upaya pengujian tersebut seakan tidak efektif karena adresat putusan justru tidak menghormati Putusan MK tersebut karena dikatakan kabur dan non-executable (Lihat: Tim Publikasi Hukumonline, 2022, “Alasan Otto Hasibuan Nyatakan Putusan MK No. 91/PUU-XX/2022 Kabur dan Non- Executable, URL: https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-otto- hasibuan-nyatakan-putusan-mk-no-91-puu-xx-2022-kabur-dan-non- executable-lt63646f9ee734a/). Akibat hal ini tentu PEMOHON I seharusnya menerima kedudukan hukum PEMOHON I, karena 7 PEMOHON I dirugikan atas norma-norma pasal yang diujikan ini yang tidak cukup menjamin kepastian hukum yang adil khususnya dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi. Kedudukan hukum seperti ini pernah diterima Mahkamah pada Putusan 126/PUU- XXI/2023 yang diajukan oleh Muhammad Hafidz yang pada pokoknya serupa dengan permohonan ini yang mempersoalkan tentang Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi. Disini PEMOHON I telah dirugikan secara aktual oleh norma-norma a quo karena tidak menjamin kepastian hukum yang telah dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, akan sangat tidak adil apabila rumusan norma yang telah disusun sistematis oleh Mahkamah lewat putusannya baik dalam amar maupun pertimbangan hukumnya tidak ditaati oleh adressat putusan. b) Bahwa PEMOHON II juga merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia yang baru saja menyelesaikan penulisan Skripsinya yang berjudul “Judicial Activism Sebagai Upaya Solutif Terhadap Praktik Constitutional Disobedience”. Dalam penulisan tersebut pemohon banyak menemui fenomena dimana pembentuk undang-undang maupun addresat putusan cenderung untuk tidak menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, kalaupun menindaklanjuti maka sering pula tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Putusan MK. Beberapa contoh Pemohon temukan seperti Kasus Menteri Rangkap Jabatan (2020) yang bertentangan dengan Putusan 80/PUU-XVII/2019, Kasus Perpu Ciptakerja (2022) yang bertentangan dengan Putusan 91/PUU-XVIII/2020 dan kasus-kasus lainnya yang pemohon temukan. Ketidakpatuhan yang berulang dan tidak ada mekanisme yang menjamin kepastian atas tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berdampak pada ranah normatif, melainkan juga berdampak secara nyata pada kepastian hukum yang saya butuhkan dalam kegiatan akademik dan pengembangan keilmuan. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang sistemik dan mengikis fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (guardian of the constitution) dan satu-satunya lembaga penguji konstitusionalitas undang-undang. Lebih jauh, ketidakpastian ini akan selalu menimbulkan 8 keraguan terhadap integritas dan efektivitas sistem hukum konstitusional Indonesia, yang akan terus membayangi PEMOHON II ketika hendak melanjutkan studi di jenjang S2. Maka melalui permohonan ini PEMOHON II mengharapkan Mahkamah Konstitusi dapat menjadi sandaran yang aktif dalam menangani persoalan yang berkaitan dengan hak konstitusional warga negaranya, tidak hanya sampai putusan, namun juga kepastian dari penerapan putusan tersebut. c) Bahwa melalui permohonan ini PARA PEMOHON pada pokoknya menginginkan penguatan terhadap wewenang Mahkamah Konstitusi, Pertama, pada Pasal 23 ayat (1) huruf b UU P3 PARA PEMOHON mengharapkan agar tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi adalah wajib dan segera untuk dilaksanakan yang tidak hanya pada amar putusan, namun juga memperhatikan pertimbangan hukum yang memuat perintah atau Judicial Order. Kedua, pada Pasal 10 ayat (1) UU MK PARA PEMOHON mengharapkan agar Mahkamah Konstitusi lewat Judicial Interpreternya memiliki kewenangan Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) dan Ketiga, dalam Pasal 11 UU MK sehendaknya ditambahkan pemberian kewenangan tambahan yang sifatnya non-binding berupa kewenangan memberikan Fatwa Mahkamah Konstitusi yang masing-masing akan dijelaskan dalam posita. 8. Bahwa untuk memperjelas kerugian konstitusional PARA PEMOHON dan kaitannya dengan objek pengujian dan hak yang dijamin dalam UUD NRI 1945, maka PARA PEMOHON akan menguraikannya dalam tabel berikut: KERUGIAN KONSTITUTISIONAL PARA PEMOHON Objek Pengujian Hak Konstitusional Yang dilanggar Alasan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU P3 Pasal 28D ayat (1) Pasal 23 ayat (1) huruf b menyebut “putusan Mahkamah Konstitusi” sebagai dasar penyusunan perubahan UU, namun tidak secara eksplisit mengatur ruang lingkup bagian dari putusan yang wajib ditindaklanjuti. Apakah amar saja atau termasuk petimbangan hukum? 9 Ketidakjelasan ini menyebabkan ruang evasio (pengelakan) oleh pembentuk undang-undang maupun addresat putusan, karena mereka dapat mengklaim telah melaksanakan putusan secara parsial. Selain itu, tiadanya penegasan soal Disini PEMOHON I yang juga berperan sebagai PEMOHON dalam Perkara 91/PUU- XX/2022 yang perkaranya dikabulkan Mahkamah juga akan dirugikan karena tiadanya mekanisme yang menjamin bahwa putusan tersebut akan ditaati oleh addresat. PEMOHON II juga akan dirugikan karena terdapat Ketidakpastian konseptual dan praktis mengenai kekuatan mengikat putusan MK, khususnya dalam hal pelaksanaannya. Dalam proses pendidikan hukum dan perencanaan studi lanjut, PEMOHON II dihadapkan pada fakta normatif yang membingungkan, yakni putusan MK dinyatakan final dan mengikat, namun seringkali tidak dipatuhi oleh lembaga negara yang seharusnya tunduk pada konstitusi. Pasal 28I ayat (4) Tidak adanya jaminan konstitusional dalam Pasal a quo terhadap pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi telah menyebabkan kerugian konstitusional nyata bagi PARA PEMOHON. Pasal tersebut tidak secara tegas mewajibkan pembentuk undang-undang untuk menindaklanjuti seluruh bagian Putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk pertimbangan hukum yang memuat perintah normatif (judicial order) dan kepastian kapan akan dilaksanakannya. Ketika putusan Mahkamah Konstitusi yang bertujuan memulihkan dan menjamin hak-hak konstitusional tidak dilaksanakan oleh lembaga yang menjadi addresat-nya, maka secara tidak langsung negara abai dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (4). 10 Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 UU MK Pasal 28D ayat (1) Bahwa PEMOHON I pernah menjadi Pemohon dalam perkara Nomor 5/PUU-XVII/2019, yang antara lain mempersoalkan tidak kunjung ditindaklanjutinya pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 76/PUU-XVI/2018 yang secara eksplisit memerintahkan pembentuk undang- undang untuk melakukan penataan kembali terhadap pasal penistaan agama. Secara substantif, apa yang dilakukan oleh PEMOHON I dalam Perkara 5/PUU-XVII/2019 merupakan bentuk pengaduan konstitusional (constitutional complaint), yakni pengaduan dari warga negara terhadap tindakan lembaga negara (dalam hal ini pembentuk undang-undang) yang secara nyata melanggar atau mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi. Pasal a quo yang belum mengatur secara eksplisit mekanisme constitutional complaint, maka pengaduan seperti itu tidak memiliki jalur hukum yang pasti, sehingga hak PEMOHON I untuk memperoleh kepastian hukum yang adil menjadi terabaikan. Khusus untuk Pasal 11 UU MK juga merugikan PEMOHON I karena perkara yang diajukan PEMOHON I dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (Perkara 91/PUU- XX/2022) dinyatakan Non- Executable oleh addresat, disini PEMOHON I merasa pasal 11 UU MK seharusnya ditambahkan pula kewenangan tambahan untuk mendukung kewenangan pokok pada Pasal 10 ayat (1), yakni kewenangan untuk memberikan fatwa Mahkamah Konstitusi. Selain itu, PEMOHON I juga pernah memperjuangkan kewenangan pengaduan konstitusional ini melalui perkara 28/PUU-XVII/2019, sehingga sudah 6 (enam) tahun sejak putusan tersebut tidak juga ada tindakan untuk mengupayakan merealisasikan pengaduan konstitusional, padahal kerugian pemohon sebagaimana 11 disampaikan sebelumnya tetap saja terjadi. Pasal 28I ayat (4) Bahwa atas uraian-uraian tersebut, tatkala hak konstitusional PARA PEMOHON yang akan atau sudah diperjuangkan di Mahkamah Konstitusi ternyata tidak dapat dijamin tindaklanjutnya oleh addresat putusan, maka sama saja negara telah mengabaikan perannya dalam menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia. Pasal a quo yang menjadi dasar kewenangan MK seyogyanya mampu mengadopsi kewenangan tambahan tersebut, yakni soal pengaduan konstitusional dan kewenangan untuk memberikan fatwa Mahkamah Konstitusi yang tidak hanya menguntungkan pemohon-pemohon yang mengujian perkara di MK namun juga pada addresat putusan yang kebingungan melaksanakan putusan MK sehingga berdampak pada pengabaian terhadap putusannya. 9. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami PARA PEMOHON, maka PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Pengujian Undang- Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU- V/2007. III. ALASAN PERMOHONAN Untuk memudahkan Mahkamah dalam memeriksa bagian pokok perkara, dikarenakan perkara a quo memuat 2 (dua) undang-undang yang berbeda untuk dijadikan objek pengujian, maka dalam alasan permohonan akan menggunakan 7 (tujuh) Poin yang dimana poin A dan B akan berfokus pada permasalahan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi pada UU P3 dan Poin C, D, dan E akan berfokus pada Penambahan Kewenangan Pengaduan Konstitusional dan Fatwa Mahkamah Konstitusi 12 A. Norma Pasal 23 ayat (1) huruf b UU P3 Memungkinkan Celah Timbulnya Constitutional Disobedience Sehingga Bertentangan dengan Prinsip Supremasi Konstitusi (Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945) 1. Bahwa norma Pasal 23 ayat (1) huruf b UU P3 yang berbunyi: “(1) Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: …. b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi” memberikan celah kepada pembentuk undang-undang untuk tidak menaati putusan Mahkamah Konstitusi sehingga dapat melemahkan prinsip supremasi konstitusi sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1 ayat (3). 2. Bahwa celah dalam frasa “akibat putusan Mahkamah Konstitusi” tersebut terjadi karena dalam norma a quo bersifat multitafsir karena tidak secara eksplisit menjelaskan apakah yang dimaksud adalah hanya amar putusan MK ataukah juga termasuk pertimbangan hukumnya (ratio decidendi). 3. Bahwa akibat ketidakjelasan norma tersebut, seringkali terjadi praktik ketidakpatuhan atau bahkan pembangkangan (disobedience) terhadap putusan MK, khususnya oleh pembentuk undang-undang. Ketidakpatuhan ini berimplikasi pada terjadinya delegitimasi terhadap fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution seperti yang telah ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 4. Bahwa praktik constitutional disobedience tersebut terbukti secara nyata dalam sejumlah putusan. Misalnya dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang menyatakan bahwa: [3.16.4] ...Berkenaan dengan ini, penting bagi Mahkamah menegaskan, titik atau batas untuk menentukan usia minimum dimaksud dilakukan pada proses pencalonan, yang bermuara pada penetapan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Perihal demikian, dalam posisi sebagai penyelenggara, bilamana KPU memerlukan peraturan teknis untuk menyelenggarakan materi dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, peraturan teknis dimaksud dibuat sesuai dengan 13 materi dalam norma a quo. Tidak hanya itu, sesuai dengan prinsip erga omnes, pertimbangan hukum dan pemaknaan Mahkamah terhadap norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 mengikat semua penyelenggara, kontestan pemilihan, dan semua warga negara. Dengan demikian, jika penyelenggara tidak mengikuti pertimbangan dalam putusan Mahkamah a quo, sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan, calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang tidak memenuhi syarat dan kondisi dimaksud, berpotensi untuk dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah. 5. Bahwa constitutional disobedience pada putusan a quo dilakukan oleh DPR dengan melakukan revisi UU Pilkada mengenai persyaratan usia calon kepala daerah yang justru mengikuti amar Putusan MA Nomor 23P/HUM/2024 dibandingkan dengan pertimbangan hukum putusan MK a quo dengan alasan amar putusan MA lebih jelas. Hal ini dibuktikan dengan adanya pernyataan dari Wakil Ketua Baleg DPR yakni Achmad Baidowi yang menyatakan bahwa Baleg DPR tetap merujuk pada putusan MA. Berikut pernyataan Wakil Ketua Baleg DPR RI selengkapnya “Yang disampaikan semua logikanya benar tapi ada putusan hukum yang kita rujuk dalam hal ini jelas putusan Mahkamah Agung sudah ada putusannya” (DPR Membangkang Putusan MK, Pilkada Bisa Inkonstitusional | IDN Times) 6. Bahwa selain DPR, Presiden juga seringkali tidak menaati pertimbangan hukum putusan MK. Misalnya saja dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang telah menegaskan bahwa: [13.3] …Namun demikian, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan perihal fakta yang dikemukakan oleh para Pemohon mengenai tidak adanya larangan rangkap jabatan wakil menteri yang mengakibatkan seorang wakil menteri dapat merangkap sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau swasta. Terhadap fakta demikian, sekalipun wakil menteri membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian, oleh karena pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana halnya pengangkatan dan pemberhentian menteri, maka wakil menteri haruslah 14 ditempatkan pula sebagai pejabat sebagaimana halnya status yang diberikan kepada menteri. Dengan status demikian, maka seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri. Pemberlakuan demikian dimaksudkan agar wakil menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat wakil menteri di kementerian tertentu. 7. Bahwa adanya constitutional disobedience dalam putusan a quo hingga saat ini terjadi karena addresat dalam putusan a quo, yakni pemerintah memaknai yang berlaku dalam sebuah putusan MK hanya amar putusannya saja. Hal ini dibuktikan dengan adanya pernyataan dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan yakni Hasan Nasbi yang menyatakan bahwa rangkap jabatan sejumlah Wakil Menteri Kabinet Merah Putih tidak menyalahi putusan MK. Ia juga menegaskan bahwa larangan rangkap jabatan wamen tidak termuat dalam amar putusan MK. Berikut selengkapnya pernyataan tersebut “Sejauh ini pemerintah tidak ada menyalahi amar-amar putusan MK. Kalau kita bicara putusan MK, tidak ada yang disalahi oleh pemerintah” (Hasan Nasbi soal Wamen Rangkap Jabatan: Pemerintah Tidak Menyalahi Amar Putusan MK) 8. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi hukum diatas, maka praktik constitutional disobedience terjadi karena addresat putusan MK hanya memaknai keberlakuan sebuah putusan dari amarnya saja, dan tidak termasuk pada pertimbangan hukumnya. Hal ini menyebabkan terjadinya pelemahan prinsip negara hukum sebagaimana tertera dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan juga mendelegitimasi peran Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. B. Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Daftar Kumulatif Terbuka Harus dimaknai Tindak Lanjut Terhadap Amar Putusan dan Pertimbangan Hukum Serta Memberikan Kepastian Soal Jangka Waktu Pelaksanaannya. 1. Bahwa berkaitan dengan ketidakpatuhan dari addresat putusan MK terhadap pertimbangan hukum dalam putusan MK, maka V Guttler 15 mantan Hakim Konstitusi Ceko (2016) menyatakan bahwa pertimbangan hukum putusan MK seluruhnya merupakan bagian integral penafsiran konstitusional yang berkenaan dengan suatu norma undang-undang yang diuji. Sehingga pertimbangan hukum dalam putusan MK juga berlaku mengikat (binding). 2. Bahwa Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam Focus Group Discussion (FGD) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 yang digelar pada tanggal 29-31 Agustus 2024 menyatakan bahwa bukan hanya amar putusan, pertimbangan hukum Mahkamah juga menjadi bagian dari putusan yang bersifat final dan mengikat. Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa MK pernah memutus perkara yang legal standing-nya gagal diuraikan dengan jelas sehingga permohonannya tidak dapat diterima, namun Mahkamah merasa perlu menegaskan pemaknaan atau penafsiran terhadap suatu norma dalam undang-undang yang diuji oleh pemohon demi menjamin kepastian hukum melalui pertimbangan hukum (Pertimbangan Hukum Putusan MK Juga Bersifat Final dan Mengikat - Berita); 3. Bahwa berkaitan dengan argumentasi yang didalilkan diatas, terkait dengan permohonan yang amarnya ditolak atau bahkan tidak dapat diterima, MK dalam beberapa putusannya memberikan mandat konstitusional melalui pertimbangan hukumnya. Seperti halnya dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 pada amar putusannya tidak dapat diterima, namun dalam pertimbangan hukumnya MK memberikan tafsir terkait dengan kewenangannya dalam menguji Perpu dan masih dipraktikkan hingga saat ini. Hal tersebut ditegaskan dalam pertimbangan hukum [3.13] yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: [3.13] …Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang; 4. Bahwa dalam putusan MK lainnya juga telah menegaskan mengenai keberlakuan pertimbangan hukum putusan secara mengikat bagi 16 semua pihak, terkhusus bagi addresat dalam suatu putusan. pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang menyatakan bahwa: [3.16.4] Tidak hanya itu, sesuai dengan prinsip erga omnes, pertimbangan hukum dan pemaknaan Mahkamah terhadap norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 mengikat semua penyelenggara, kontestan pemilihan, dan semua warga negara. 5. Bahwa sekalipun menurut doktrin maupun dalam putusan MK sendiri telah menegaskan bahwa pertimbangan hukum putusan MK juga mengikat (binding). Namun pada faktanya kerap kali dikesampingkan oleh addresat suatu putusan, khususnya pembentuk undang-undang dengan dalih yang berlaku dari putusan MK hanyalah amarnya. Maka dari itu, diperlukan adanya penegasan Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan agar frasa “akibat putusan Mahkamah Konstitusi” juga dimaknai mencakup pertimbangan hukumnya yang memuat perintah normatif (Judicial Order). 6. Bahwa persoalan yang terjadi selama ini dari keberlakuan norma a quo yang diuji, bukan hanya mengenai ketidakpatuhan terhadap putusan MK, khususnya pertimbangan hukumnya, melainkan juga mengenai ketiadaan jangka waktu pelaksanaan putusan MK. Akibatnya terjadi ketidakpastian hukum dan penundaan keadilan yang berbasis nilai konstitusi atau constitutional justice delayed. 7. Bahwa contoh nyata adanya ketidakpastian hukum dan constitutional justice delayed tersebut terlihat dari pertimbangan hukum dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang mensyaratkan adanya perbaikan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun, faktanya setelah melewati waktu lebih dari 5 (lima) tahun sejak putusan tersebut diucapkan belum ada perbaikan untuk menindaklanjuti putusan tersebut. 8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas mengenai adanya pembangkangan konstitusi yang terjadi akibat pembentuk 17 undang-undang memaknai hanya amar putusan MK saja yang berlaku mengikat dan adanya permasalahan ketidakpastian hukum dan constititutional justice delayed, maka penindaklanjutan “akibat putusan Mahkamah Konstitusi” dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b UU P3 juga harus dimaknai mencakup kewajiban melaksanakan tidak hanya Amar Putusan, tetapi juga Pertimbangan Hukum yang memuat perintah, dan harus dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak putusan dibacakan atau dalam batas waktu lain sebagaimana ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. C. Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK Hanya Memungkinkan Mahkamah bertindak dalam Tataran Normatif, Mahkamah Konstitusi Hendaknya Mengadopsi Constitutional Complaint Untuk Memperkuat Fungsinya Sebagai The Guardian of Constitution 1. Bahwa Pengaduan Konstitusional adalah bagian dari pengujian konstitusional (constitutional review), sementara pengujian konstitusional itu sendiri adalah bagian dari mekanisme dalam Constitutionalism yang merupakan syarat pertama negara hukum. Pengujian Konstitusional memiliki dua tugas atau fungsi utama. Pertama, menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan perimbangan peran antara cabang-cabang kekuasan legislatif, eksekutif, dan peradilan (yudikatif). Dalam hal ini, pengujian konstitusional berfungsi mencegah terjadinya penggunaan kekuasaan oleh salah satu cabang kekuasaan negara dengan mengorbankan cabang kekuasaan negara lainnya, dengan kata lain menjamin tetap bekerjanya prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) antara cabang kekuasan negara. Kedua, melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga- lembaga negara sehingga merugikan hak fundamental individu warga negara tersebut yang dijamin oleh konstitusi. Pengaduan konstitusional adalah termasuk dalam bagian dari fungsi kedua pengujian konstitusional di atas. (Palguna, 2013); 2. Bahwa apabila kita melihat konsep besar Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung hak-hak asasi manusia (the protector of human 18 rights) dan Pelindung hak-hak konstitusional warga negara (The Protector of citizen’s constitutional rights), ada satu hal yang tertinggal dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yaitu tidak adanya mekanisme Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint). Padahal, pada negara hukum modern yang demokratis, Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) merupakan upaya hukum untuk menjaga martabat yang dimiliki manusia yang tidak boleh diganggu gugat agar aman dari tindakan kekuasaan negara; 3. Bahwa marwah Guardian of Constitution yang dilekatkan kepada Mahkamah Konstitusi tentunya memiliki beban filosofis yang sangat mendalam. Federico Fabbrini menyatakan bahwa hakikat keberadaan Mahkamah Konstitusi itu sendiri adalah untuk melindungi hak-hak konstitusional (Constitutional Rights) yang dimiliki oleh warga negara, terlepas dari apakah hak-hak konstitusional tersebut terenggut karena berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan (violation of rights through law) atau melalui tindakan penyelenggara negara (violation of rights through implementation of law); 4. Bahwa dasar filosofis tersebutlah yang menjadi Marwah Mahkamah Konstitusi sebagai the Guardian of Constitution. Oleh karenanya, menjadi suatu kontradiksi yang sangat tajam akan marwah tersebut, apabila suatu Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint); 5. Bahwa kebutuhan akan Pengaduan Konstitutional (Constitutional Complaint) dalam rangka menjamin hak-hak konstitusional warga negara yang sangat fundamental adalah suatu kebutuhan nyata, bahkan keharusan. Dengan tidak adanya kewenangan Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint), rakyat Indonesia tidak bisa mempermasalahkan adanya implementasi norma oleh penyelenggara negara dalam bentuk tindakan yang bertentangan dengan Konstitusi; 6. Bahwa urgensi pengaduan konstitusional sebagai bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi sangat penting untuk menjamin tegaknya keadilan konstitusional, khususnya terhadap tindakan atau produk hukum yang tidak dapat disentuh oleh mekanisme pengujian undang-undang yang selama ini berlaku. Saat ini, Mahkamah 19 Konstitusi hanya memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945, padahal dalam praktik ketatanegaraan, pelanggaran terhadap konstitusi justru sering kali muncul dari produk hukum dan tindakan yang berada di luar ranah undang-undang, seperti putusan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, peraturan lembaga, keputusan presiden atau menteri, bahkan tindakan pejabat publik yang secara nyata melanggar hak konstitusional warga negara; 7. Bahwa banyak Mahkamah Konstitusi di berbagai negara sudah memiliki mekanisme ini. Keberadaan mekanisme ini tidak hanya memperluas ruang bagi masyarakat untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya tapi juga upaya perlindungan optimal yang dapat diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. Berikut beberapa Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan Pengaduan Konstitusional: Negara Mahkamah Konstitusi Dasar Pengaturan Jerman Bundesverfassungsgeric ht (Mahkamah Konstitusi Federal) Pasal 93(1) No. 4a Grundgesetz (Hukum Dasar/Undang- Undang Dasar Jerman) dan Pasal 13 (8a) BVergGG Spanyol Tribunal Constitucional Pasal 53(2) dan Pasal 161(1)(b) Konstitusi Spanyol 1978 Korea Selatan Constitutional Court of Korea Bab VI The Constitutional Courts Pasal 111 Afrika Selatan Constitutional Court of South Africa Pasal 38 Konstitusi Afrika Selatan 1996 Hungaria Alkotmánybíróság Pasal 24 Fundamental Law of Hungary (2011) dan Act CLI of 2011 on the Constitutional Court Kolombia Corte Constitucional Pasal 86 Konstitusi Kolombia 1991 20 Austria Verfassungsgerichtshof (VfGH) Pasal 144 Federal Constitutional Law (Bundes- Verfassungsgesetz, B-VG) dan Constitutional Court Act 1953 8. Bahwa Dalam negara hukum yang demokratis, prinsip fundamental yang tidak dapat ditawar adalah bahwa tiada satu pun tindakan kekuasaan yang berada di luar jangkauan hukum. Hal ini merupakan manifestasi dari asas nullus commodum capere potest de injuria sua propria, yang secara harfiah berarti “tidak seorang pun boleh memperoleh keuntungan dari kesalahannya sendiri”. Asas ini menekankan bahwa tidak boleh ada ruang bagi tindakan melanggar hukum atau konstitusi untuk dibiarkan tanpa pengawasan, apalagi sampai memberikan keuntungan bagi pelakunya. Namun demikian, dalam praktiknya, masih terdapat celah struktural dalam sistem hukum yang memungkinkan sejumlah tindakan pejabat atau lembaga negara lolos dari mekanisme pengujian konstitusional. mekanisme constitutional complaint menjadi urgen dan niscaya dapat menjadi jalan koreksi terhadap tindakan-tindakan kekuasaan yang semula berada di luar jangkauan hukum formal. Seperti yang disampaikan Ewa Letowska negara-negara yang sistem demokrasi dan hukumnya telah berjalan baik pun tetap memerlukan adanya mekanisme pengaduan konstitusional. Sebab, ia merupakan salah satu mekanisme konstitusional melalui proses pengadilan untuk mengontrol pelaksanaan kekuasaan negara (Ewa Letowska, 1997); 9. Bahwa mekanisme pengaduan konstitusional (constitutional complaint) juga memiliki signifikansi strategis dalam menjawab praktik pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks ini, pengaduan konstitusional dapat menjadi remedium yang efektif bagi warga negara untuk kembali membawa persoalan tersebut ke hadapan Mahkamah. Warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan akibat tidak dijalankannya suatu putusan Mahkamah Konstitusi, dapat menjadikan putusan MK sebelumnya 21 sebagai batu uji (constitutional benchmark) terhadap tindakan pejabat atau lembaga negara yang membangkang. Ini menjadi urgen karena banyaknya fenomena pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang saat ini terjadi, berdasarkan penelitian yang dilakukan PEMOHON II ditemukan beberapa kasus sebagai berikut: Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Yang dilanggar Pembentukan SKK Migas (2012) Putusan MK 36/PUU-X/2012 Wakil Menteri Rangkap Jabatan (2020) Putusan MK 80/PUU-XVII/2019 Perppu Cipta Kerja (2020) Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020 Kasus UU MD3 Baru (2014) Putusan MK 92/PUU-X/2012 Penetapan Perppu Ciptakerja (2023) Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020 Pengajuan RUU Pilkada (2024) Putusan MK 70/PUU-XXII/2024 Terbitnya SEMA No.7 Tahun 2014 tentang pengajuan Peninjauan Kembali Putusan MK 34/PUU-XI/2013 Rangkap Jabatan Calon anggota DPD yang dilegalkan oleh PTUN dan Mahkamah Agung (2018) Putusan MK 30/PUU-XVI/2018 10. Bahwa Ketiadaan mekanisme pengaduan konstitusional dalam sistem hukum Indonesia—khususnya di Mahkamah Konstitusi dapat menciptakan ruang impunitas (impunity), yakni suatu kondisi ketika pejabat publik atau lembaga negara dapat dengan mudah mengabaikan atau tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tanpa konsekuensi hukum apa pun. Dalam sistem hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi prinsip negara hukum (rechtstaat), tidak boleh ada satu pun tindakan pejabat negara yang berada di luar jangkauan koreksi hukum. Keberadaan pengaduan 22 konstitusional justru menjadi manifestasi dari prinsip universal bahwa "no one is above the constitution". Tanpa pengaduan konstitusional, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki sarana yang memadai untuk merespons pengingkaran terhadap putusannya, dan warga negara tidak memiliki jalan untuk memperjuangkan hak konstitusional mereka ketika dirugikan oleh pembangkangan pejabat publik terhadap putusan MK; 11. Bahwa Fenomena pembangkangan putusan MK justru memicu siklus antara judicial activism dan judicial heroism. Aktivisme dalam putusan memicu pembangkangan, dan pembangkangan memicu heroisme MK untuk mencari solusi, seperti constitutional complaint. constitutional complaint merupakan manifestasi ultimate dari judicial heroism. Jika judicial activism berfokus pada penciptaan hukum yang progresif, dan judicial heroism berfokus pada mempertahankan otoritas, maka constitutional complaint adalah senjata yang memungkinkan MK secara aktif "mengejar" dan mengadili tindakan pembangkangan tersebut. Namun, efektivitas heroisme ini sangat bergantung pada dukungan politik dan hukum yang lebih luas. Tanpa amandemen konstitusi yang memberikan kewenangan constitutional complaint dan tanpa budaya taat konstitusi di semua lembaga negara, judicial heroism MK berisiko hanya menjadi heroisme simbolis tanpa daya paksa yang nyata; 12. Bahwa Apabila Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terus dipertahankan secara rigid tanpa adanya keberanian untuk melakukan penambahan kewenangan baru guna menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara secara lebih optimal, maka justru akan menimbulkan kontradiksi normatif terhadap semangat konstitusi itu sendiri, khususnya Pasal 24 dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945. Pasal 24 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi adalah pilar utama dalam sistem peradilan konstitusional yang memiliki mandat untuk menjadi penjaga konstitusi (guardian of the constitution). Namun, ketika 23 kewenangan Mahkamah dibatasi secara sempit hanya pada lima jenis perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK, sementara dinamika pelanggaran konstitusional dalam praktik terus berkembang, maka Mahkamah Konstitusi justru dibiarkan tanpa alat yang memadai untuk merespons pelanggaran hak konstitusional yang tidak tertampung oleh lima ruang lingkup tersebut. Lebih lanjut, Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Artinya, negara wajib memastikan adanya sarana hukum yang efektif untuk melindungi dan menegakkan hak-hak tersebut. Jika tidak ada mekanisme konstitusional seperti pengaduan konstitusional (constitutional complaint) di Mahkamah Konstitusi, maka warga negara yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh suatu tindakan atau kebijakan yang tidak bisa diuji di forum lain, akan berada dalam situasi tanpa perlindungan hukum yang memadai, dan pada akhirnya negara gagal memenuhi kewajiban konstitusionalnya dalam perlindungan hak asasi manusia; D. Pengaduan Konstitusional Oleh Mahkamah Konstitusi Tidak Harus Timbul Sebagai Akibat dari Legislative Interpretation, Namun juga Dapat Timbul Dari Judicial Interpretation oleh Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa perluasan terhadap kewenangan lembaga negara melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, bukanlah bentuk membuat/bentuk penambahan norma, sepanjang hal tersebut dapat dimaknai seharusnya memang merupakan bagian dari kewenangan lembaga negara tersebut; 2. Bahwa terdapat beberapa contoh dimana Mahkamah Konstitusi memperluas pemaknaan suatu ketentuan norma yang mengatur tentang kewenangan suatu lembaga/komisi negara, termasuk terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur secara eksplisit dalam UUD 1945, diantaranya: a) Putusan Nomor 1/PUU-XV/2017 yang Dalam Amar Putusan, Mahkamah Menyatakan ketentuan norma a quo, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 24 mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk dapat melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap asset berupa piutang sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (5) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan”. Padahal bunyi ketentuan norma a quo adalah: “Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPS mempunyai wewenang sebagai berikut: … c. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS”. Artinya jika kita melihat amar putusan di atas, menurut Mahkamah dalam ruang lingkup wewenang pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS, Mahkamah memaknai bahwa LPS juga dapat melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap ases berupa piutang sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (5) UU PPKSK b) Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 Mahkamah Konstitusi juga memaknai kewenangannya dalam menguji Undang-Undang termasuk menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang. Padahal, apabila dilihat secara tekstual dan gramatikal atas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 serta Ketentuan Norma Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman, hanya menyebutkan “Menguji undang- undang terhadap UUD 1945”, dimana yang dimaksud dengan Undang-Undang”. 3. Bahwa artinya, Apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam menjalankan kewenangan Menguji Undang-Undang, termasuk juga kewenangan Mengadili dan Memutus Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint), maka terhadap hal tersebut bukan berarti Mahkamah Konstitusi melampaui kewenangannya dengan membuat norma baru atau membuat penambahan norma, sehingga menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai Positif Legislator. Hal ini dikarenakan Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) sejatinya adalah merupakan bagian dari kewenangan Pengujian Undang-Undang yang diberikan oleh UUD 1945 dan undang-undang “a quo” kepada 25 Mahkamah Konstitusi yang seharusnya dilekatkan sejak awal saat Mahkamah Konstitusi dibentuk melalui amandemen UUD 1945; 4. Bahwa penambahan kewenangan pengaduan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi sejatinya bukan merupakan bentuk pelanggaran terhadap Konstitusi, melainkan bagian dari praktik judicial interpretation atau penafsiran konstitusional yang sah dan diperlukan dalam sistem hukum modern. Lebih jauh, konstitusi tidaklah dapat dipahami secara kaku (rigid text), tetapi harus dimaknai sebagai living constitution, yaitu dokumen hidup yang berkembang seiring perubahan masyarakat dan kebutuhan warga negara. Dengan demikian, penafsiran Mahkamah untuk menerima pengaduan konstitusional bukanlah bentuk inkonstitusionalitas, melainkan perwujudan dari semangat konstitusi itu sendiri yang menempatkan hak warga negara sebagai inti dari sistem ketatanegaraan; 5. Bahwa George Jellinek, yang membedakan dua cara perubahan konstitusi, yaitu melalui cara verfassungs-anderung yakni cara perubahan konstitusi yang dilakukan dengan sengaja dengan cara yang ditentukan dalam konstitusi dan melalui “verfassungs- wandelung” yakni perubahan konstitusi yang dilakukan tidak berdasarkan cara formal yang ditentukan dalam konstitusi sendiri, melainkan melalui jalur istimewa seperti, revolusi, kudeta (coup d’etat), dan konvensi. Dua cara perubahan konstitusi tersebut dapat dikembangkan lagi menjadi empat macam cara sebagaimana yang dikemukakan oleh K.C. Wheare, yaitu melalui: formal amendment, some primary force, judicial interpretation, usage and convention. Disinilah letak judicial interpretation dapat menjadi pintu penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Meskipun pengujian norma a quo dapat saja merubah ketentuan Limitatif dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945; 6. Bahwa pandangan ini juga didukung oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Yang Mulia Prof. Saldi Isra yang menjelaskan bahwa Celah Konstitusi tidak selalu harus diselesaikan dengan Amandemen (Legislative Interpretation). Solusi lain selain mengubah konstitusi, 26 yakni melalui penafsiran hakim. (www.mkri.id/berita/celah-konstitusi- tidak-selalu-harus-diselesaikan-dengan-amendemen-23648) 7. Bahwa penambahan kewenangan ini sejatinya diperbolehkan lewat putusan Mahkamah Konstitusi yang nantinya akan merubah norma undang-undang. Jika kita mengamati Pasal 29 ayat (1) pada Undang- Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a… b… c… d… e kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang” 8. Bahwa ketentuan ini memberikan dasar normatif bahwa ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak hanya bersumber dari UUD 1945, tetapi juga dapat diperluas melalui ketentuan undang-undang. Dengan demikian, secara hukum terbuka ruang penguatan maupun penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional. Fleksibilitas ini telah terbukti dalam praktik, sebagaimana terlihat dalam beberapa putusan penting Mahkamah Konstitusi yang memperluas sendiri lingkup kewenangannya melalui judicial interpretation. Misalnya, dalam Perkara Nomor 138/PUU-VII/2009, Mahkamah secara tegas menyatakan dirinya berwenang untuk menguji Perppu atau pada Perkara Nomor 85/PUU-XX/2022, ketika Mahkamah Konstitusi menyatakan berwenang mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada); 9. Bahwa pengaduan konstitusional ini juga dapat mengadili tindakan pejabat publik yang keliru menafsirkan suatu undang-undang sehingga berakibat pada pertentangan terhadap konstitusi. Misalnya ketika kasus Putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024 yang akhirnya menimbulkan polemik karena menafsirkan ketentuan syarat usia pencalonan menjadi syarat usia pada saat pelantikan. Pengaduan konstitusional di sini dapat menjadi ruang untuk mengadili tindakan tersebut. Respon Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 70/PUU- 27 XXII/2024 yang kemudian dalam pertimbangan hukum dinyatakan: “.. Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 merupakan norma yang sudah jelas, terang-benderang, bak basuluh matohari, cetho welo-welo, sehingga terhadapnya tidak dapat dan tidak perlu diberikan atau ditambahkan makna lain atau berbeda selain dari yang dipertimbangkan dalam putusan a quo, … Kalau kondisi demikian terjadi, pemaknaan baru dimaksud potensial menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap syarat lain yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016. Artinya, pemaknaan tersebut tidak sejalan dengan jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.” 10. Bahwa tindakan Mahkamah tersebut meskipun masuk dalam pintu pengujian undang-undang dan perintah hukumnya disampaikan dalam pertimbangan hukum, sejatinya merupakan bentuk dari pengaduan konstitusional yang bersifat semu atau pseudo-constitutional complaint karena secara tidak langsung menegasikan Putusan Mahkamah Agung No 23 P/HUM/2024 tersebut. Maka secara empiris sebenarnya Mahkamah mampu dan sangat sanggup untuk memiliki kewenangan ini dan terbukti Putusan tersebut nyatanya disambut baik oleh seluruh kalangan akademisi, guru besar, masyarakat dan seluruh pihak yang telah melihat akrobat politik yang ditunjukkan oleh lembaga pengadilan pada perkara tersebut; 11. Bahwa contoh lain dapat ditemukan pada kasus Machicha Mochtar yang mengajukan permohonan agar status perkawinannya dengan Moerdiono disahkan oleh pengadilan agama untuk memperoleh pengakuan anaknya sebagai anak biologis dari Moerdiono, namun permohonan tersebut gagal. Oleh karena itu, Machicha Mochtar kemudian mengajukan pengujian Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dengan tujuan utama agar anaknya mendapatkan status hukum sebagai anak dari Moerdiono (alm.). Melalui putusannya Nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Machicha Mochtar dengan menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 28 bertentangan dengan UUD. Pasal tersebut kemudian dimaknai bahwa hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah biologisnya dapat dibuktikan dengan adanya teknologi (seperti tes DNA) dan/atau alat bukti lain yang sah menurut hukum, yang menyatakan adanya hubungan darah di antara keduanya; 12. Bahwa melalui permohonan ini pula dapat mendukung Prioritas Nasional Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 sebagai yang disampaikan Mahkamah Konstitusi pada Laporan Tahunan MK 2024 “Mandat Mengawal Suara Rakyat” yang menyatakan: “MK mempunyai 4 (empat) kegiatan Prioritas Nasional. Prioritas Nasional yang dipilih dalam rangka mendukung tercapainya Asta Cita 7 pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025- 2029 yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan. Berikut daftar kegiatan Prioritas Nasional MK TA 2025: - Penyusunan Kebijakan Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint); - Pengembangan ICT dan Sarana Prasarana sebagai Penerapan Grand Design Teknologi Peradilan; - Peningkatan Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi; dan - Pembangunan e-learning melalui pemanfaatan teknologi sistem informasi.” 13. Bahwa Mahkamah Konstitusi sendiri mengakui bahwasanya pengaduan konstitusional merupakan bagian dari fungsi utama Mahkamah Konstitusi di seluruh dunia. Sebagaimana yang disampaikan dalam Putusan Nomor 28/PUU-XVII/2019 Pertimbangan hukum Paragraf [3.12.3] yakni: “Bahwa para Pemohon menyatakan pengaduan konstitusional merupakan bagian dari pengujian undang-undang. Secara akademik, pernyataan ini juga benar adanya. Sebab, baik pengujian konstitusionalitas undang-undang maupun pengaduan konstitusional pada dasarnya adalah bagian dari pengujian konstitusional (constitutional review) yang merupakan fungsi utama mahkamah konstitusi di mana pun di dunia. Dari fungsi constitutional review inilah diturunkan dua “tugas” utama Mahkamah Konstitusi. Pertama, menjamin bekerjanya hubungan saling mempengaruhi dan saling mengimbangi antarcabang kekuasaan negara, dengan kata lain menjaga bekerjanya mekanisme “checks and balances” antarcabang kekuasaan negara. Dalam konteks Indonesia, dari tugas inilah diturunkan kewenangan Mahkamah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Kedua, tugas untuk melindungi hak-hak 29 individu warga negara dari kemungkinan pelanggaran oleh cabang- cabang kekuasaan negara. Dalam konteks Indonesia, dari tugas inilah diturunkan, antara lain, kewenangan Mahkamah menguji undang- undang terhadap UUD 1945. Dalam sistem hukum sejumlah negara, dari tugas ini pula diturunkan kewenangan mengadili pengaduan konstitusional yang acapkali bertaut erat dengan kewenangan pengujian konstitusionalitas undang-undang”. 14. Bahwa pintu masuk munculnya kewenangan ini lewat Alur interpretasi yudisial merupakan jalan tengah yang realistis dan mendesak. Para pendukung berargumen bahwa MK tidak boleh menolak mengadili permohonan yang diajukan kepadanya, terutama jika menyangkut "kepentingan konstitusional bangsa dan negara". Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, MK merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, MK dapat berargumen bahwa pengaduan konstitusional adalah bagian tak terpisahkan dari kewenangan judicial review yang lebih luas, dan secara kelembagaan telah memiliki mekanisme untuk menanganinya. Etika dari pendekatan ini terletak pada tanggung jawab proaktif daripada kepatuhan pasif (Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang yang Mengatur Eksistensinya Pros and Cons of the) 15. Bahwa perkembangan paradigma penafsiran konstitusi demi menjaga hak konstitusional warga negara telah sangat aktif dilakukan Mahkamah sehingga banyak disebut bahwa Mahkamah telah melakukan pergeseran dari negatif legislator menjadi positif legislator. Secara ilmiah, perubahan tersebut dapat terjadi pada kondisi: - Pertama, Adanya Kekosongan Hukum (Rechtsvacuum) yang Tidak Dapat Diatasi Oleh Pembentuk UU. Jika terdapat kekosongan hukum yang berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara dan pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) tidak kunjung mengaturnya, MK dapat memutuskan untuk “mengisi” kekosongan tersebut melalui konstruksi norma. - Kedua, Norma yang Diuji Sangat Tidak Lengkap atau Kabur. Ketika norma yang diuji memiliki lacuna legis (celah hukum) 30 atau sangat multitafsir, sehingga tanpa penambahan penafsiran dari MK, perlindungan hak konstitusional tidak dapat diwujudkan. Dalam kasus ini, MK tidak sekadar membatalkan norma (negatif legislator), tetapi juga “merumuskan” norma baru atau menambahkan frasa/klausul tertentu (positif legislator). Contoh Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 tentang uji materi UU Migas. - Ketiga, Dalam keadaan mendesak yang mengancam prinsip keadilan substantif dan perlindungan HAM konstitusional, MK dapat “menutup kekosongan hukum” sementara sambil menunggu pembentuk undang-undang mengatur lebih lanjut. Teori ini sering diistilahkan sebagai de facto positive legislator, meskipun secara de jure MK tetap negatif legislator. Dalam doktrin hukum, ini dikenal sebagai Judicial Activism (Mahkamah aktif merumuskan norma untuk keadilan substantif), Judicial Self-Restraint (Mahkamah menahan diri, hanya membatalkan norma tanpa membuat norma baru). MK sebagai “penjaga konstitusi” berhak mengisi kekosongan hukum demi menjamin perlindungan hak konstitusional. 16. Bahwa Dalam perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang diputuskan tanggal 26 Juni 2025, MK memerintahkan agar pasal-pasal dalam UU No.7/2017 (Pasal 167 ayat (3) dan 347 ayat (1)) serta UU No.8/2015 (Pasal 3 ayat (1)) diartikan secara bersyarat, agar: Pemilu nasional (Presiden, DPR, DPD) dan pemilu daerah (DPRD, kepala daerah) diselenggarakan terpisah, dengan selang waktu 2–2,5 tahun setelah pelantikan nasional. Hasilnya pemilu lima kotak dalam satu hari dibatalkan secara substansi. Masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD periode 2024 diperpanjang hingga siklus baru diberlakukan. Ini menciptakan model pemilu 2029 nasional, 2029–2031 transisi, dan 2031 daerah sesuai syarat penundaan. Dalam Putusan 135, MK menambahkan norma interpretatif baru, yakni penjadwalan pemilu yang berbeda dan perluasan masa jabatan kepala daerah, agar asas “pemilu 31 konstitusional” tetap terjaga. Ini adalah contoh nyata MK berfungsi sebagai positif legislator: MK merumuskan dan menetapkan norma untuk mengisi celah (rechtsvacuum) yang ditinggalkan legislatif. MK mengambil sikap aktif (activism) untuk mencegah kekacauan demokrasi, memenuhi hak konstitusional, dan menjamin kepastian hukum. Penjabaran MK sejalan dengan teori bahwa when legislature fails to act, MK berwenang isi kekosongan hukum demi melindungi konstitusi; 17. Bahwa seandainya pengapdosian pengaduan konstitusional adalah penting namun prosesnya hanya bisa dilakukan dengan mekanisme legislative interpretation di pembentuk undang-undang (lewat mekanisme legislasi). Maka PARA PEMOHON mohon dengan sangat, Mahkamah Konstitusi dapat memberikan petunjuk/himbauan/arahan atau mandat konstitusional kepada pembentuk undang-undang agar proses perumusan kewenangan yang sangat penting ini dapat terealisasi. Karena PARA PEMOHON mengetahui dan memahami bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai garda terakhir yang dipercaya masyarakat untuk menegakan nilai-nilai konstitusi sebenarnya memiliki cita-cita untuk mengemban tanggungjawab ini. Oleh karena itu, atas semangat untuk mewujudkan supremasi konstitusi sebagaimana yang dicita-citakan oleh pendiri Mahkamah Konstitusi dahulu, maka PARA PEMOHON menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah pengaduan konstitusional ini sudah tepat untuk dilekatkan sebagai salah satu kewenangan Mahkamah atau tidak, setelah melihat berbagai fenomena pembangkangan putusan, tindakan pejabat publik yang bertentangan dengan konstitusi, dan sebagainya; E. Pasal 11 Tidak Cukup Menjamin Terlaksananya Pelaksanaan Wewenang Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 UU MK, Sehingga Harus Pula Dimaknai Sebagai Wewenang Untuk Memberikan Fatwa Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa Pasal 11 UU MK menyatakan: “Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, 32 Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan”. Pasal ini menjadi dasar kewenangan bagi Mahkamah untuk melaksanakan sesuatu hal yang dinilai mendukung pelaksanaan wewenang sebagaimana disebut dalam Pasal 10. Oleh karena itu menurut PARA PEMOHON, pasal 11 ini menjadi tepat untuk diuji karena pasal 11 harus juga dimaknai sebagai dasar kewenangan Mahkamah untuk memberikan fatwa Mahkamah Konstitusi yang akan dijelaskan dalam posita berikutnya; 2. Bahwa apabila Pasal 11 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang mengatur tentang tindakan-tindakan yang diperlukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk kepentingan pelaksanaan kewenangannya, tidak dimaknai secara progresif sebagai dasar konstitusional untuk mengeluarkan fatwa Mahkamah Konstitusi, maka pada hakikatnya ketentuan tersebut akan kehilangan makna fungsionalnya. Ketentuan ini seharusnya ditafsirkan secara teleologis dan dinamis, yakni bahwa Mahkamah memiliki ruang untuk mengambil langkah-langkah normatif, termasuk mengeluarkan pendapat hukum atau fatwa. Apabila penafsiran sempit dan kaku terus dipertahankan, maka Pasal 11 UU MK justru berpotensi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang secara eksplisit menjamin hak setiap orang atas kepastian hukum yang adil; 3. Bahwa saat ini kerap kali dijumpai alasan dari lembaga-lembaga negara, khususnya pembentuk undang-undang maupun pejabat publik, yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dieksekusi secara langsung, menjadi dalih utama yang kemudian berdampak pada pengabaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Beberapa kasus tersebut misalnya: a) Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara pidana dapat diajukan lebih dari satu kali, timbul kontroversi mengenai bagaimana pengaturan lanjutan terhadap ketentuan tersebut, terutama dalam praktik peradilan umum. Seperti yang disampaikan Wicipto Setiadi bahwa Putusan MK tersebut sulit untuk dituangkan 33 dalam peraturan pemerintah. (Lihat Muhammad A. Riyadi, 2015, “Putusan MK Sulit Dieksekusi, Salah Satunya Soal Peninjauan Kembali BerkaliKali”, MKRI, URL:https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10862& menu=2) b) Putusan MK No 91/PUU-XX/2022 yang dinyatakan tidak dapat dieksekusi oleh Peradi Otto Hasibuan (Lihat: Andi Saputra, 2022, “Peradi Otto Nilai Putusan MK Malah Picu Polemik Organisasi Advokat”, URL: PERADI Otto Nilai Putusan MK Malah Picu Polemik Organisasi Advokat 4. Bahwa menanggapi berbagai keresahan dan kebingungan dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yang sering kali dinilai tidak operasional atau tidak dapat dieksekusi, Mahkamah Konstitusi semestinya mengambil langkah progresif dengan mengeluarkan pendapat hukum (legal opinion) atau yang dalam permohonan ini disebut Fatwa Mahkamah Konstitusi guna menjelaskan maksud, ruang lingkup, serta implikasi normatif dari putusannya. Hal ini tidak hanya akan menjawab kebingungan yang muncul di tengah masyarakat dan para pemangku kepentingan, tetapi juga akan mempertegas arah implementasi dari putusan tersebut, sehingga tidak disalahartikan atau diabaikan secara sepihak; 5. Bahwa pendapat hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dapat diposisikan sebagai suatu fatwa konstitusional, yakni pernyataan hukum yang bersifat non-binding atau tidak mengikat secara hukum, tetapi memiliki nilai otoritatif sebagai pedoman normatif bagi para pemangku kepentingan dalam memahami dan menindaklanjuti putusan Mahkamah. Fatwa ini tidak bersifat memaksa sebagaimana amar putusan, namun fungsinya sangat penting dalam rangka mengisi kekosongan interpretatif dan menjembatani keraguan hukum, khususnya ketika putusan MK berimplikasi luas atau memerlukan penyesuaian teknis dalam implementasinya; 6. Bahwa Jika fatwa MA bertujuan memberikan pedoman dalam menyelesaikan permasalahan hukum, maka fatwa MK dapat difokuskan pada pemberian pedoman, petunjuk, dan rambu-rambu 34 dalam pelaksanaan putusan MK. Hal ini penting mengingat putusan MK bersifat final dan mengikat, namun dalam praktiknya seringkali menghadapi tantangan dalam implementasinya; 7. Bahwa kewenangan ini tidak hanya menguntungkan Mahkamah Konstitusi karena putusannya dapat lebih mudah dimengerti namun juga menguntungkan addresat putusan seperti pembentuk undang- undang untuk menyusun norma hasil perubahan dari Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kerangka konstitusional yang dimaksud dalam putusan Mahkamah; 8. Bahwa dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, fatwa ini nanti akan menjadi instrumen penting untuk membantu pihak-pihak yang kesulitan untuk mengeksekusi putusan MK, keuntungannya tentu semakin meminimalisir terjadinya constitutional disobedience akibat para pihak yang mengabaikan putusan MK karena alasan mustahil untuk dieksekusi atau alasan kesulitan menafsirkan putusan MK. Sebagaimana halnya fatwa yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, fatwa yang nantinya dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi juga bersifat tidak mengikat secara yuridis, melainkan hanya berfungsi sebagai instrumen rekomendatif. Fatwa tersebut berisi pedoman interpretatif yang bertujuan mempermudah para addresat putusan seperti lembaga pembentuk undang-undang; VII. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini PARA PEMOHON mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut; 1. Menerima dan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sepanjang frasa “Putusan Mahkamah Konstitusi” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa Pembentuk Undang-Undang wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi, baik putusan yang menyatakan suatu norma tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, putusan yang menyatakan suatu norma tidak memiliki 35 kekuatan hukum mengikat bersyarat maupun tidak bersyarat, maupun Putusan Mahkamah Konstitusi yang mempertahankan keberlakuan norma namun dalam pertimbangan hukumnya memuat perintah (Judicial Order). Penindaklanjutan dimaksud mencakup kewajiban melaksanakan tidak hanya Amar Putusan, tetapi juga Pertimbangan Hukum yang memuat perintah, dan harus dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak putusan dibacakan atau dalam batas waktu lain sebagaimana ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. 3. Menyatakan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Menguji tindakan pejabat publik atau lembaga negara (pengaduan konstitusional) yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. memutus pembubaran partai politik; dan e. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” 4. Menyatakan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sepanjang frasa “untuk kepentingan pelaksanaan wewenang” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan fatwa atau nasihat konstitusional yang sifatnya non-binding dalam rangka mencegah ketidakpastian tafsir konstitusi dan mendorong kepatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti 36 P-5 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 25 Agustus 2025, sebagai berikut. 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bukti P-4 : Fotokopi KTP a.n Zico Leonard Djagardo Simanjuntak; 5. Bukti P-5 : Fotokopi KTP a.n Putu Surya Permana Putra. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; 37 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398, selanjutnya disebut UU 15/2019) dan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU 24/2003) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a; 38 [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 23 ayat (1) huruf b UU 15/2019 serta Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 UU 24/2003, yang rumusannya masing-masing adalah sebagai berikut: Pasal 23 ayat (1) huruf b UU 15/2019 Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: … b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi … Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 39 b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Pasal 11 UU 24/2003 Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. 2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia. Di mana Pemohon I berprofesi sebagai advokat yang aktif beracara di Mahkamah Konstitusi dan juga seringkali menjadi Pemohon prinsipal dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, sementara Pemohon II berstatus sebagai mahasiswa Universitas Udayana yang baru saja menyelesaikan penulisan skripsinya yang berjudul “Judicial Activism Sebagai Upaya Solutif Terhadap Praktik Constitutional Disobedience”; 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan memiliki hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta memiliki hak asasi manusia yang perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhannya ditanggung oleh negara terutama pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945; 4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menganggap keberlakuan norma Pasal 23 ayat (1) huruf b UU 15/2019 tidak menjamin kepastian hukum yang adil atas tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi baik dalam tataran praktik maupun dalam kegiatan akademik dan pengembangan keilmuan, serta tidak memberikan kepastian konseptual dan praktis atas kekuatan mengikat (final and binding) putusan Mahkamah Konstitusi dan kepastian atas waktu pelaksanaan putusan. Oleh karena norma pasal a quo menurut Pemohon I dan Pemohon II, tidak secara eksplisit mewajibkan addressat putusan untuk menindaklanjuti seluruh bagian putusan baik amar putusan maupun pertimbangan hukum yang seringkali memuat suatu judicial order. Bahkan seringkali putusan Mahkamah Konstitusi tidak sepenuhnya ditaati ataupun ditindaklanjuti oleh addressat putusan; 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beranggapan ketentuan norma Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 UU 24/2003 menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil serta 40 menimbulkan pengabaian penjaminan dan perlindungan hak asasi manusia oleh negara. Oleh karena norma pasal a quo tidak mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perkara pengaduan konstitusional (constitutional complaint) dan kewenangan untuk memberikan fatwa Mahkamah Konstitusi. Di mana menurut Pemohon I dan Pemohon II, kewenangan menyelesaikan perkara pengaduan konstitusional (constitutional complaint) dimaksud dapat menjadi sarana pengaduan bagi warga negara atas tindakan para pembentuk undang-undang ataupun addressat putusan yang secara nyata melanggar dan mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, sementara kewenangan untuk memberikan fatwa Mahkamah Konstitusi dapat menjadi sarana bagi addressat putusan yang kebingungan dalam menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut atas putusan dimaksud. Sehingga, keduanya dapat meminimalisir terjadinya adanya constitutional disobedience terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan Pemohon I dan Pemohon II dalam menjelaskan kedudukan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat menguraikan secara jelas ihwal kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, beranggapan mengalami kerugian hak konstitusional akibat berlakunya pasal/norma undang-undang yang dimohonkan pengujian [vide Bukti P-4 dan Bukti P-5]. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya potensial disebabkan karena berlakunya norma Pasal 23 ayat (1) huruf b UU 15/2019, dan Pasal 10 ayat (1) serta Pasal 11 UU 24/2003. Dalam kaitan ini, anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat aktual atau setidak-tidaknya potensial tersebut telah dapat dijelaskan oleh Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu tidak adanya kepastian hukum berkenaan dengan tindak lajut putusan Mahkamah Konstitusi oleh pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, maka anggapan kerugian hak konstitusional atau potensi kerugian seperti yang dijelaskan Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki 41 kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 23 ayat (1) huruf b UU 15/2019 dan Pasal 10 ayat (1) serta Pasal 11 UU 24/2003 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24, Pasal 24C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan norma Pasal 23 ayat (1) huruf b UU 15/2019 berpotensi menimbulkan celah bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan praktik ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (constitutional disobedience), karena norma pasal a quo yang tidak secara eksplisit menjelaskan bagian mana dari putusan Mahkamah Konstitusi yang harus ditindaklanjuti serta dapat menjadi salah satu komponen pada daftar kumulatif terbuka yang termuat dalam prolegnas, bersifat multitafsir. Mengingat dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdapat bagian pertimbangan hukum (ratio decidendi) yang seringkali memuat perintah normatif (judicial order) serta terdapat pula bagian amar putusan. Sehingga, hal ini menurut para Pemohon dapat melemahkan prinsip supremasi konstitusi dan prinsip negara hukum serta berimplikasi pada terjadinya delegitimasi peran dan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of The Constitution sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 2. Bahwa oleh sebab itu, menurut para Pemohon, tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dalam daftar kumulatif terbuka, haruslah dimaknai berupa tindak lanjut terhadap amar putusan sekaligus pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi, serta diperlukan adanya jaminan kepastian jangka waktu pelaksanaan putusan dimaksud yakni paling lambat 2 (dua) 42 tahun sejak putusan dibacakan atau dalam batas waktu lain sebagaimana ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini dilakukan agar tidak terdapat ketidakpastian hukum dan penundaan keadilan yang berbasis nilai konstitusi (constitutional justice delayed); 3. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan norma Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003 yang mengatur perihal kewenangan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 24 dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan serta menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia oleh negara. Hal ini disebabkan karena norma pasal a quo hanya memungkinkan Mahkamah bertindak dalam tataran normatif sementara dinamika pelanggaran konstitusional dalam praktik terus berkembang. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi hendaknya mengadopsi kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pengaduan konstitusional (constitutional complaint) dalam rangka memperkuat fungsi sebagai The Guardian of The Constitution, khususnya terhadap tindakan kekuasaan atau produk hukum yang tidak dapat disentuh oleh mekanisme pengujian undang-undang yang selama ini berlaku; 4. Bahwa menurut para Pemohon, mekanisme pengaduan konstitusional (constitutional complaint) yang tidak harus timbul sebagai akibat dari legislative interpretation, namun juga dapat timbul dari judicial interpretation oleh Mahkamah Konstitusi ini juga memiliki signifikansi strategis dalam menjawab praktik constitutional disobedience terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga upaya ini dapat menjadi remedium yang efektif bagi warga negara untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya yang dirugikan akibat tidak dijalankannya suatu putusan Mahkamah Konstitusi oleh addressat putusan untuk dapat kembali membawa persoalan tersebut ke Mahkamah Konstitusi. 5. Bahwa menurut para Pemohon, mekanisme konstitusional tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan hak konstitusional, melainkan juga sebagai alat penguatan efektivitas dan keberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Jika tidak ada mekanisme konstitusional seperti pengaduan konstitusional (constitutional complaint) di Mahkamah Konstitusi, maka warga negara yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh suatu tindakan atau 43 kebijakan yang tidak dapat diuji pada mekanisme peradilan lainnya, akan berada dalam situasi tanpa perlindungan hukum yang memadai, dan pada akhirnya negara gagal memenuhi kewajiban konstitusionalnya dalam perlindungan hak asasi manusia; 6. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 11 UU 24/2003 yang mengatur tentang dasar kewenangan bagi Mahkamah untuk melakukan tindakan yang dinilai mendukung pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 UU 24/2003, berpotensi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang secara eksplisit menjamin hak setiap orang atas kepastian hukum yang adil. Hal ini dikarenakan, norma pasal a quo tidak cukup menjamin terlaksananya pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 UU 24/2003. Sehingga, harus pula dimaknai secara teleologis, dan dinamis, sebagai dasar konstitusional bagi Mahkamah untuk mengambil langkah- langkah progresif, termasuk mengeluarkan pendapat hukum (legal opinion) ataupun fatwa Mahkamah Konstitusi yang bersifat tidak mengikat secara hukum (non-binding) namun memiliki nilai otoritatif sebagai sebagai instrumen rekomendatif yang berisi pedoman normatif bagi addressat putusan, guna menjelaskan maksud, ruang lingkup, serta implikasi normatif dari putusan Mahkamah Konstitusi agar tidak disalahartikan atau diabaikan secara sepihak oleh addressat putusan, serta meminimalisir terjadinya constitutional disobedience terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil permohonan tersebut di atas, para Pemohon dalam petitum memohon kepada Mahkamah untuk: 1. Menyatakan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU 15/2019 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai Pembentuk Undang-Undang wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi, baik putusan yang menyatakan suatu norma tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, putusan yang menyatakan suatu norma tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bersyarat maupun tidak bersyarat, maupun Putusan Mahkamah Konstitusi yang mempertahankan keberlakuan norma namun dalam pertimbangan hukumnya memuat perintah (judicial order). Penindaklanjutan dimaksud mencakup kewajiban melaksanakan tidak hanya amar putusan, tetapi juga pertimbangan hukum yang memuat perintah, dan harus dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun 44 sejak putusan dibacakan atau dalam batas waktu lain sebagaimana ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi; 2. Menyatakan Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; b. Menguji tindakan pejabat publik atau lembaga negara (pengaduan konstitusional) yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945; c. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; d. memutus pembubaran partai politik; dan e. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3. Menyatakan Pasal 11 UU 24/2003 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan fatwa atau nasihat konstitusional yang sifatnya non-binding dalam rangka mencegah ketidakpastian tafsir konstitusi dan mendorong kepatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 25 Agustus 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, sebagaimana dikemukakan pula dalam Paragraf [3.7] di atas, menurut Mahkamah tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa sebelum menilai konstitusionalitas norma Pasal 23 ayat (1) huruf b UU 15/2019 dan Pasal 10 ayat (1) serta Pasal 11 UU 24/2003 yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon, Mahkamah telah ternyata pernah memutus perkara pengujian konstitusionalitas norma Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003 yang pada pokoknya mengatur perihal kewenangan Mahkamah Konstitusi, yakni dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 September 2017, dengan amar putusan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat 45 diterima, serta dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Januari 2024, dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Oleh sebab itu, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah terhadap norma a quo, in casu norma Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003 dapat dimohonkan pengujian kembali dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025). Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 72 PMK 7/2025 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terkait hal demikian, setelah Mahkamah membaca secara saksama materi permohonan para Pemohon dalam perkara a quo, Mahkamah menyandingkan dengan permohonan sebelumnya yang telah diputus yaitu Perkara Nomor 105/PUU-XIV/2016 dan Nomor 151/PUU-XXI/2023, khususnya pengujian inkonstitusionalitas norma Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003. Adapun Perkara Nomor 105/PUU-XIV/2016 menguji konstitusionalitas norma Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003 dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24C ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Sementara, Perkara Nomor 151/PUU-XXI/2023 menguji konstitusionalitas norma Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003 dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 46 NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, sepanjang perngujian norma Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003 Mahkamah berpendapat dapat diajukan kembali karena tidak terhalang dengan ketentun norma Pasal 60 UU 24/2003 dan Pasal 72 PMK 7/2025, karena ketentuan-ketentuan dimaksud bersifat alternatif. Sementara itu, berkenaan dengan pengujian norma Pasal norma Pasal 23 ayat (1) huruf b UU 15/2019 dan Pasal 11 UU 24/2003 setelah dicermati telah ternyata belum pernah diajukan pengujian di Mahkamah, oleh karena itu menurut Mahkamah tidak ada relevansinya untuk dikaitkan dengan ketentuan norma Pasal 60 UU 24/2003 dan Pasal 72 PMK 7/2025. Dengan demikian terlepas secara substansial permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, karena terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda, Mahkamah berpendapat permohonan a quo tidak terhalang oleh ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025, sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali. [3.11] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, persoalan konstitusionalitas yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah pada pokoknya yaitu: 1. Apakah rumusan norma Pasal 23 ayat (1) huruf b UU 15/2019 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak dimaknai "Pembentuk Undang-Undang wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi, baik putusan yang menyatakan suatu norma tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, putusan yang menyatakan suatu norma tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bersyarat maupun tidak bersyarat, maupun Putusan Mahkamah Konstitusi yang mempertahankan keberlakuan norma namun dalam pertimbangan hukumnya memuat perintah (judicial order). Penindaklanjutan dimaksud mencakup kewajiban melaksanakan tidak hanya Amar Putusan, tetapi juga Pertimbangan Hukum yang memuat perintah, dan harus dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak putusan dibacakan atau dalam batas waktu lain sebagaimana ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi” sebagaimana petitum para Pemohon. 2. Apakah rumusan norma Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003 bertentangan dengan Pasal 24 dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak dimaknai “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; b. Menguji tindakan pejabat publik atau lembaga negara 47 (pengaduan konstitusional) yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945; c. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. memutus pembubaran partai politik; dan e. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” sebagaimana petitum para Pemohon. 3. Apakah rumusan norma Pasal 11 UU 24/2003 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak dimaknai kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan fatwa atau nasihat konstitusional yang sifatnya non-binding dalam rangka mencegah ketidakpastian tafsir konstitusi dan mendorong kepatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana petitum para Pemohon. [3.12] Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas yang diajukan oleh para Pemohon, maka Mahkamah perlu menguraikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut. [3.12.1] Bahwa sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum melalui putusan-putusan atas permohonan atau perkara konstitusional yang menjadi kewenangan dan kewajibannya, Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 secara limitatif memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Selanjutnya, dalam Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, diatur bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dimaksud kemudian diatur lebih lanjut diantaranya dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU 24/2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 7/2020 dan diatur pula dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Beranjak dari uraian tersebut, makna "final" dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dipertegas dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003, yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung 48 memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh (final and binding). Ketiadaan upaya hukum lain yang dapat ditempuh atas putusan Mahkamah Konstitusi seperti pada putusan peradilan lainnya juga merupakan suatu bentuk tanggung jawab bagi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir atau badan peradilan yang tidak mengenal stelsel berjenjang (peradilan bertingkat) untuk memutus seluruh perkara konstitusi yang menjadi kewenangannya secara konstitusional dan berkeadilan. Sementara itu, dalam Pasal 47 UU 24/2003 juga dijelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dalam hal ini, keberadaan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003 dan Pasal 47 UU 24/2003 dimaksud justru memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terhadap keberlakuan suatu norma undang-undang. Selanjutnya, ketentuan Pasal 47 UU 24/2003 memberikan penegasan bahwa putusan Mahkamah pada prinsipnya bersifat prospektif yang berlaku ke depan sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Namun demikian, kekuatan mengikat pada putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan kekuatan mengikat pada putusan pengadilan biasa, karena selain mengikat pihak-pihak yang berperkara, Putusan Mahkamah Konstitusi juga bersifat erga omnes atau mengikat bagi semua orang tanpa terkecuali, termasuk lembaga negara dan badan hukum dalam wilayah hukum Indonesia. Oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi mengikat umum dan memiliki kedudukan sederajat dengan undang-undang, pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan undang-undang yang telah diputus harus melaksanakan putusan tersebut. Dengan demikian, termuat makna mengikat yang menimbulkan beban atau kewajiban bagi semua pihak yang menjadi addressat dari putusan dimaksud untuk mematuhi dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tanpa harus menunggu atau ditindaklanjuti dengan pembentukan atau perubahan undang- undang atau peraturan perundang-undangan lainnya. Sehingga, kesadaran dan kepatuhan hukum semua pihak untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi menjadi cerminan bagaimana sesungguhnya menghormati prinsip negara hukum yang demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. [3.12.2] Bahwa dalam kaitannya dengan permohonan para Pemohon, khususnya yang mempersoalkan konstitusionalitas frasa “Putusan Mahkamah Konstitusi” dalam norma Pasal 23 ayat (1) huruf b UU 15/2019 yang menurut para Pemohon 49 bertentangan dengan prinsip supremasi konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, serta bertolak dari uraian penjelasan sebagaimana diuraikan dalam Sub-paragraf [3.12.1] di atas, pemaknaan terhadap Pasal 23 ayat (1) huruf b UU 15/2019 yang dimohonkan dalam petitum para Pemohon yakni “Pembentuk Undang-Undang wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, baik putusan yang menyatakan suatu norma tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, putusan yang menyatakan suatu norma tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bersyarat maupun tidak bersyarat, maupun putusan Mahkamah Konstitusi yang mempertahankan keberlakuan norma namun dalam pertimbangan hukumnya memuat perintah (judicial order), penindaklanjutan dimaksud mencakup kewajiban melaksanakan tidak hanya amar putusan, tetapi juga pertimbangan hukum yang memuat perintah, dan harus dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak putusan dibacakan atau dalam batas waktu lain sebagaimana ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi”, menurut Mahkamah tidak relevan dan tidak lagi diperlukan. Mengingat UUD NRI Tahun 1945 telah jelas dan tegas mengatur sifat final dan mengikatnya putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya, kewajiban untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi bagi addressat putusan telah secara langsung diperintahkan oleh konstitusi itu sendiri, baik putusan yang menyatakan suatu norma tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, putusan yang menyatakan suatu norma tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bersyarat maupun tidak bersyarat, maupun putusan yang mempertahankan keberlakuan suatu norma namun dalam pertimbangan hukumnya memuat perintah (judicial order), bahkan sekalipun hanya pertimbangan hukum dalam putusan yang berupa alasan rasional (ratio legis) yang menjadi ratio decidendi dari putusan permohonan yang bersangkutan dan termasuk hal-hal sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon. Bahwa terkait dengan Putusan Mahkamah, berdasarkan Pasal 48 ayat (2) UU 24/2003, dinyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat: a. kepala putusan berbunyi; “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”; b. identitas pihak; c. ringkasan permohonan; d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan; e. pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan; f. amar putusan; dan g. hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera. Oleh sebab itu, semua unsur dalam putusan dimaksud merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lainnya dari suatu 50 putusan Mahkamah Konstitusi yang secara utuh harus ditindaklanjuti oleh semua pihak, termasuk addressat putusan. Terlebih, dalam menentukan amar putusan yang bersifat final dan mengikat dibutuhkan dasar putusan yang terletak dalam pertimbangan hukum, yang seringkali dalam pertimbangan hukum selalu memuat ratio decidendi yang merupakan pendapat hukum yang langsung berkaitan dengan kesimpulan dan amar atau bahkan berisi perintah (judicial order) sehingga tidak dapat dipisahkan dari amar putusan serta mempunyai kekuatan mengikat secara hukum yang juga harus dilaksanakan (eksekutorial) oleh semua pihak, khususnya yang menjadi addressat dalam putusan dimaksud, karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat erga omnes. Dalam konteks perkara a quo, Mahkamah wajib menegaskan kembali bahwa tindakan pengabaian atau pembangkangan putusan Mahkamah Konstitusi yang acap kali dilakukan oleh addressat putusan dan berpotensi akan tetap dilakukan sebagaimana dikhawatirkan oleh para Pemohon yang bertentangan dengan prinsip supremasi konstitusi, tidaklah menandakan lemahnya daya ikat putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri, melainkan menandakan lemahnya kesadaran dan kepatuhan hukum addressat putusan untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, serta menandakan minimnya penghormatan atas prinsip negara hukum demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, menjadi penting untuk memperkuat kesadaran hukum setiap elemen masyarakat termasuk penyelenggara negara demi mewujudkan budaya hukum yang kukuh sebagaimana kebijakan yang di antaranya telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (RPJPN 2025-2045) [vide Lampiran Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024], salah satunya dengan memberikan pemahaman yang luas kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat erga omnes dan sebagai perwujudan kepatuhan terhadap putusan Mahkamah. Namun demikian, di sisi lain hakim konstitusi yang telah menjatuhkan putusan yang bersifat erga omnes dan harus dilaksanakan oleh addressat putusan tersebut, selain dituntut untuk selalu independen dan menjaga integritas, juga diberikan jaminan perlindungan independensinya, sebab jika hal tersebut tidak diwujudkan maka dapat mengancam konsistensi kemandirian/independensi hakim konstitusi. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil para Pemohon berkenaan dengan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU 15/2019 adalah tidak beralasan menurut hukum. 51 [3.12.3] Bahwa selanjutnya, setelah mempelajari secara saksama dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003 yang pada pokoknya menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi apabila tidak dimaknai termasuk menguji tindakan pejabat publik atau lembaga negara (pengaduan konstitusional) yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, bertentangan dengan Pasal 24 dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, telah ternyata persoalan konstitusionalitas yang dimohonkan oleh para Pemohon dimaksud esensinya sama dengan persoalan konstitusionalitas dalam perkara yang telah diputus sebelumnya, yakni dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 November 2019, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: [3.12] Menimbang bahwa sebelum memberikan pertimbangan lebih jauh terhadap pokok permohonan para Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal yang berkait dengan fungsi Mahkamah sebagai penafsir konstitusi dan sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara, dalam hal ini bukan hanya hak-hak konstitusional yang diturunkan dari hak-hak yang tergolong sebagai hak asasi manusia tetapi juga hak-hak lain yang oleh Konstitusi (in casu UUD 1945) dinyatakan sebagai hak konstitusional warga negara, baik secara eksplisit maupun implisit. Pertimbangan terhadap hal-hal tersebut harus diberikan karena para Pemohon menggunakannya sebagai titik tolak dalil-dalil yang dibangun dalam permohonannya. Atas dasar itu para Pemohon kemudian mendalilkan bahwa Mahkamah harus diberi kewenangan mengadili pengaduan konstitusional (constitutional complaint) dengan argumentasi bahwa pengaduan konstitusional adalah bagian dari pengujian undang-undang sehingga Mahkamah dapat “memperluas” kewenangannya yang karenanya mencakup kewenangan mengadili pengaduan konstitusional melalui penafsiran konstitusional terhadap penjelasan undang-undang. Dalam hubungan ini, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan hal-hal berikut: [3.12.1] Bahwa para Pemohon menyatakan Mahkamah sebagai penafsir konstitusi. Pernyataan demikian adalah benar adanya. Sesuai dengan prinsip supremasi konstitusi (supremacy of the constitution), yang merupakan bagian tak terpisahkan dari syarat negara demokrasi yang berdasar atas hukum (constitutional democratic state), secara umum berlaku postulat bahwa praktik penyelenggaraan negara tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Dengan kata lain, konstitusi harus benar-benar terjelma dalam praktik penyelenggaraan negara, bukan sekedar sebagai “dokumen suci” yang tertulis indah di atas kertas. Pertanyaannya kemudian, siapakah yang akan menjaga bahwa konstitusi benar-benar ditaati dalam praktik penyelenggaraan negara? Kecuali di negara-negara yang menganut prinsip supremasi parlemen (parliamentary supremacy), jawaban atas pertanyaan itu adalah pengadilan – terlepas dari soal apakah pengadilan itu dilembagakan tersendiri ke dalam wujud mahkamah konstitusi atau tidak. Dari dasar pemikiran inilah peran Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi (interpreter of the constitution) berasal. Dari dasar pemikiran ini pula lahir 52 ajaran atau doktrin supremasi pengadilan (judicial supremacy), ajaran yang saat ini telah umum diterima sebagai prinsip atau asas di negara demokrasi yang berdasar atas hukum yang menganut atau memberlakukan prinsip supremasi konstitusi, termasuk Indonesia. Prinsip supremasi pengadilan ini diterima dalam penafsiran konstitusi sebab jika semua lembaga negara sama-sama diberi kewenangan untuk menafsirkan masalah-masalah yang berkait dengan konstitusi maka yang akan terjadi adalah pertengkaran atau pertikaian politik (political bickering) tanpa akhir. Hal itu bukan berarti lembaga-lembaga atau organ-organ negara lainnya tidak boleh memberi penafsiran terhadap konstitusi dalam pelaksanaan kewenangannya. Hak demikian tetap ada pada setiap lembaga atau organ negara namun penafsiran terakhir yang mengikat adalah penafsiran yang dibuat oleh pengadilan, in casu Mahkamah Konstitusi. Peran menafsirkan konstitusi tidaklah dilakukan oleh pengadilan (Mahkamah Konstitusi) sebagai kegiatan tersendiri melainkan bersamaan dengan pelaksanaan kewenangannya mengadili perkara-perkara konstitusi yang termasuk ke dalam ruang lingkup kewenangannya. Menafsirkan konstitusi, secara umum, adalah kegiatan mengelaborasi pengertian-pengertian yang terkandung dalam konstitusi dan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkannya melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepada pengadilan, in casu Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi atas kasus-kasus yang berada dalam lingkup kewenangannya itulah ditemukan penafsiran Mahkamah Konstitusi atas elaborasinya terhadap pengertian-pengertian yang terkandung dalam konstitusi. Dengan demikian, dalam menafsirkan konstitusi, Mahkamah Konstitusi dibatasi oleh kewenangan yang dimilikinya, meskipun kewenangan itu sendiri juga tunduk pada penafsiran Mahkamah Konstitusi karena acapkali konstitusi tidak memberi pengertian dan batas-batas yang tegas dari kewenangan dimaksud. [3.12.2] Bahwa para Pemohon menyatakan Mahkamah adalah pelindung hak-hak konstitusional warga negara. Pernyataan ini pun benar adanya. Sebab, tatkala suatu hak ditegaskan oleh atau dimasukkan ke dalam Konstitusi, in casu UUD 1945, hak-hak tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari Konstitusi. Oleh karena itu, seluruh cabang kekuasaan negara dan warga negara terikat oleh kewajiban konstitusional untuk taat kepadanya, dalam pengertian menghormati, melindungi, dan memenuhi hak- hak dimaksud. Mahkamah, sebagaimana halnya mahkamah konstitusi di berbagai negara, dibentuk dengan maksud menjamin penaatan terhadap Konstitusi. Oleh karena itu, dengan sendirinya termasuk di dalamnya menjamin penaatan terhadap keberadaan hak-hak konstitusional dimaksud. Namun, dalam melaksanakan peran ini pun Mahkamah dibatasi oleh kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi. [3.12.3] Bahwa para Pemohon menyatakan pengaduan konstitusional merupakan bagian dari pengujian undang-undang. Secara akademik, pernyataan ini juga benar adanya. Sebab, baik pengujian konstitusionalitas undang-undang maupun pengaduan konstitusional pada dasarnya adalah bagian dari pengujian konstitusional (constitutional review) yang merupakan fungsi utama mahkamah konstitusi di manapun di dunia. Dari fungsi constitutional review inilah diturunkan dua “tugas” utama Mahkamah Konstitusi. Pertama, menjamin bekerjanya hubungan saling mempengaruhi dan saling mengimbangi antarcabang kekuasaan negara, dengan kata lain 53 menjaga bekerjanya mekanisme “checks and balances” antarcabang kekuasaan negara. Dalam konteks Indonesia, dari tugas inilah diturunkan kewenangan Mahkamah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Kedua, tugas untuk melindungi hak-hak individu warga negara dari kemungkinan pelanggaran oleh cabang-cabang kekuasaan negara. Dalam konteks Indonesia, dari tugas inilah diturunkan, antara lain, kewenangan Mahkamah menguji undang- undang terhadap UUD 1945. Dalam sistem hukum sejumlah negara, dari tugas ini pula diturunkan kewenangan mengadili pengaduan konstitusional yang acapkali bertaut erat dengan kewenangan pengujian konstitusionalitas undang-undang. Di samping itu, Mahkamah kembali menegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 November 2022 dan mempertimbangkan sebagai berikut: [3.13.1] …. Mencermati pertimbangan hukum di atas, secara substansial, menurut Mahkamah pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XVII/2019 telah menjawab secara komprehensif isu konstitusionalitas yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Mahkamah dalam kedudukannya adalah sebagai penafsir konstitusi (interpreter of the constitution) dan sekaligus pelindung hak-hak konstitusional (guardian of constitutional rights) memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Namun demikian, Mahkamah pun menyadari, pengaduan konstitusional merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Dalam hal ini, pengaduan konstitusional merupakan suatu wadah bagi warga negara yang merasa hak konstitusionalnya atau hak yang diberikan oleh konstitusi dilanggar atau diabaikan dalam penyelenggaraan negara. Sekalipun menyadari arti penting pengaduan konstitusional, politik hukum ketentuan judicial review di Indonesia pada dasarnya menganut dua lembaga secara terpisah yang berwenang menilai atau menguji peraturan perundang- undangan. Dalam hal ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Sementara itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Ihwal pengaduan konstitusional sama sekali tidak diatur dalam UUD 1945. Meskipun dalam praktik, sejumlah fakta menunjukkan, beberapa perkara pengujian undang- undang yang diajukan ke Mahkamah, secara substansi merupakan pengaduan konstitusional. Namun dikarenakan UUD 1945 dan UU MK termasuk sejumlah undang-undang dalam rumpun kekuasaan kehakiman tidak mengatur perihal kewenangan untuk menyelesaikan perkara pengaduan konstitusional, Mahkamah menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa permohonan-permohonan dimaksud. 54 Dengan telah adanya sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya telah berpendirian bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa permohonan pengaduan konstitusional, di satu sisi telah menyebabkan kekosongan hukum untuk memenuhi dan sekaligus menjawab kebutuhan dimaksud. Sementara di sisi lain, kebutuhan menyelesaikan perkara pengaduan konstitusional adalah sebuah keniscayaan dalam melindungi hak-hak konstitusional warga dan sekaligus sebagai salah satu wujud nyata pemenuhan prinsip negara hukum. Keniscayaan demikian tidak dapat dilepaskan dari ketentuan dan sekaligus amanah dari norma Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, diperlukan dasar hukum yang jelas dan tegas berkenaan dengan pengaduan konstitusional dimaksud. Jikalau dibaca secara keseluruhan substansi permohonan perihal norma Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon menghendaki agar norma a quo juga dimaknai termaktub pengaduan konstitusional di dalamnya. Dalam batas penalaran yang wajar, jika dimaknai sebagaimana yang dikehendaki Pemohon tersebut, maka Mahkamah secara langsung akan menambah kewenangan Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk saat ini Mahkamah berpendirian, menjadi lebih baik jika kewenangan pengaduan konstitusional dimaksud ditambahkan oleh pembentuk undang-undang dengan cara merevisi UU MK. Pilihan demikian menjadi masuk akal karena pengaduan konstitusional tidak hanya sekadar menambahkan kewenangan tetapi harus dipertimbangkan secara lebih komprehensif kemungkinan- kemungkinan konsekuensinya dalam desain besar penegakan hukum dan kekuasaan kehakiman. Pertimbangan demikian lebih mungkin dilakukan oleh pembentuk undang-undang dengan melibatkan partisipasi berbagai pihak yang memiliki perhatian (concern) terhadap kekuasaan kehakiman. Berdasarkan uraian kutipan pertimbangan hukum kedua putusan tersebut di atas, Mahkamah telah berpendirian bahwa penambahan kewenangan pengaduan konstitusional menjadi lebih baik dan etis jika dilakukan bukan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri. Dalam konteks perkara a quo, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar memberikan pemaknaan tambahan ketentuan norma Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003 berupa penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji tindakan pejabat publik atau lembaga negara (pengaduan konstitusional) yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, yang menurut para Pemohon tidak hanya dilakukan sebagai salah satu bentuk upaya perlindungan hak konstitusional warga negara, melainkan juga sebagai alat penguatan efektivitas dan keberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi dalam rangka meminimalisir terjadinya constitutional disobedience yang acap kali dilakukan oleh addressat putusan. Terkait dengan hal ini, menurut Mahkamah petitum para Pemohon yang memohon 55 agar Mahkamah memaknai Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003 sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.7] di atas, merupakan petitum yang secara esensi sama dengan petitum yang dimohonkan salah satunya oleh Pemohon yang sama pula dalam Perkara Nomor 28/PUU-XVII/2019 dan Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022. Dengan demikian, sekalipun Pemohon menambahkan dasar pengujian yang berbeda dengan permohonan yang telah diputus sebelumnya yakni Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945, serta menambahkan alasan dan argumen yang sedikit berbeda, namun oleh karena secara substansi permohonan para Pemohon pada hakikatnya sama dengan substansi Perkara Nomor 28/PUU-XVII/2019 dan Perkara Nomor 103/PUU- XX/2022, maka pertimbangan hukum dalam kedua putusan a quo secara mutatis mutandis berlaku pula dalam mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon, karena hingga saat ini Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat untuk bergeser dari pendirian yang ada dalam pertimbangan hukum dalam putusan-putusan sebelumnya, sehingga dalil para Pemohon a quo haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. [3.12.4] Bahwa berkenaan dengan permohonan para Pemohon perihal penambahan kewenangan Mahkamah dalam Pasal 11 UU 24/2003 untuk memberikan fatwa atau nasihat konstitusional yang sifatnya non-binding dalam rangka mencegah ketidakpastian tafsir konstitusi dan mendorong kepatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, setelah mencermati secara saksama dalil permohonan para Pemohon dimaksud, menurut Mahkamah, secara sistematis norma Pasal 11 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon, dalam UU 24/2003 berada pada BAB III tentang Kekuasaan Mahkamah Konstitusi, khususnya pada Bagian Pertama yang mengatur tentang Wewenang. Artinya, norma Pasal 11 UU 24/2003 dimaksud mengatur perihal wewenang Mahkamah Konstitusi untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kepentingan pelaksanaan kewenangan pokoknya yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003, antara lain seperti memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan, baik keterangan lisan maupun tertulis, termasuk dokumen-dokumen yang berkaitan dan dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara-perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah. Sementara, dalam konteks perkara a quo, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar memberikan pemaknaan baru ketentuan norma Pasal 11 UU 24/2003 menjadi "memberikan fatwa atau nasihat konstitusional yang 56 bersifat tidak mengikat dalam rangka mencegah ketidakpastian tafsir konstitusi dan mendorong kepatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi". Hal demikian pada prinsipnya hampir sama dengan permohonan pemaknaan pada norma Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003 berupa penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum pada Sub-paragraf [3.12.3] di atas. Dalam batas penalaran yang wajar, pemaknaan baru demikian jika dimaknai sebagaimana yang dikehendaki para Pemohon, maka Mahkamah secara langsung juga akan menambah wewenang baru, yakni wewenang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kepentingan pelaksanaan kewenangan pokoknya yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003. Di mana dalam kaitan ini, Mahkamah juga berpendirian bahwa penambahan kewenangan apapun pada Mahkamah Konstitusi, baik kewenangan pokok maupun kewenangan tambahan untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan pokok bagi Mahkamah Konstitusi, akan menjadi lebih baik dan etis jika dilakukan bukan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon berkenaan dengan penambahan kewenangan Mahkamah untuk menjalankan kewenangan pokok dalam Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003 sebagaimana diatur dalam norma Pasal 11 UU 24/2003 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat Pasal 23 ayat (1) huruf b UU 15/2019 dan Pasal 10 ayat (1) serta Pasal 11 UU 24/2003 telah ternyata tidak melanggar prinsip negara hukum dan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam penyelenggaraan peradilan, serta tidak bertentangan dengan prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24, Pasal 24C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada relevansinya. 57 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal dua puluh lima, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima selesai diucapkan pukul 16.01 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny 58 Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Yunita Nurwulantari