129/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 129/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Helmi Hasan; Pekerjaan : Wiraswasta; Alamat : Jalan Hibrida 15 Nomor 100 RT/RW 10/004 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu; selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Ir. H. Mian; Pekerjaan : Bupati Bengkulu Utara; Alamat : Jalan Raya Wijaya Kusuma RT/RW 001/001 Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu; selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Dra. Elva Hartati, S.I.P., M.M.; Pekerjaan : Anggota DPR RI Periode 2019-2024; Alamat : Wisma DPR RI Blok C4 Nomor 245, RT/RW 008/005 Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ Pemohon III; 2 4. Nama : Makrizal Nedi; Pekerjaan : Wiraswasta; Alamat : Jalan Teluk Ratai Blok A3 Nomor 11A Kav. AL RT/RW 013/011, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ Pemohon IV; Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 4 September 2024 memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada 1) Muspani, S.H., M.H.; 2) Makhfud, S.H., M.H.; 3) Agustam Rachman, S.H., MAPS.; 4) Helmi Suanda, S.H.; 5) Syamsul Ariffin; 6) Ana Tasia Pase, S.H., M.H.; 7) Ralandenei Tampubolon, S.H.; 8) Adillah Tri Putra Jaya, S.H.; 9) Dummi Yanti, S.H.; 10) Melky Agustian, S.H.; 11) Isurman, S.H.; 12) Edi Rusman, S.H., M.H.; 13) Maryani, S.H.; 14) Sugiarto, S.H., M.H.; 15) Gadis Suwariya, S.H.; 16) Nopriyansyah, S.H.; dan 17) Aprinaldi, S.H., kesemuanya adalah advokat pada Kantor Hukum Muspani & Associates yang berkedudukan di Jalan W.R. Supratman Nomor 62 Talang Kering, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Adapun Pemohon III dan Pemohon IV berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 5 September 2024 memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada 1) Muspani, S.H., M.H.; 2) Makhfud, S.H., M.H.; 3) Zohri Kusnadi, S.H., M.H.; 4) Agustam Rachman, S.H., MAPS.; 4) Deden Abdul Hakim, S.H.; 5) Aprinaldi, S.H.; dan 6) Jeri Putra Adiswanda, S.H., kesemuanya adalah advokat pada Kantor Hukum Muspani & Associates yang berkedudukan di Jalan W.R. Supratman Nomor 62 Talang Kering, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai ------------------ --------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 3 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 10 September 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 September 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 126/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 19 September 2024 dengan Nomor 129/PUU-XXII/2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 27 September 2024 dan diterima Mahkamah pada tanggal 30 September 2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) (Bukti P-5), menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.” 3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) (Bukti P-6) menyatakan: 4 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” 4. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (Bukti P-7) menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 5. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801). (Bukti P-49) yang menyatakan, “Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK No. 2/2021, menyatakan, “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana 5 dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” 7. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian materiil konstitusionalitas Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), (selanjutnya disebut UU Nomor 10 Tahun 2016), yang berbunyi (Bukti P-8). Ayat (1) “Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan”. Ayat (2) “Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan”. terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi, 6 Pasal 1 ayat (2), “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Pasal 1 ayat (3), “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Pasal 27 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3). Ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Ayat (3) “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” 8. Bahwa berdasarkan pasal-pasal perundang-undangan yang menjadi dasar pengujian konstitusionalitas, para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan para Pemohon. II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang. c. Badan hukum atau privat; atau 7 d. Lembaga negara. 2. Bahwa sementara itu, dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 3. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak putusan nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan putusan nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK. Disamping sebagai warga negara Indonesia, Pemohon I dan Pemohon II adalah juga sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu yang diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN) (Bukti P-9), PDI Perjuangan (PDIP) (Bukti P-10), Partai Nasdem (Bukti P-11), Partai Gerindra (Bukti P-12), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (Bukti P-13), Partai Demokrat (Bukti P-14), dan Partai Gelora (Bukti P-15), yang dalam Pemilu tahun 2024 gabungan partai politik tersebut memperoleh 715.688 (tujuh ratus lima belas ribu enam ratus delapan puluh delapan) suara sah dari total suara sah sebanyak 1.151.620 (satu juta seratus lima puluh 8 satu ribu enam ratus dua puluh) suara (Bukti P- 16) karena jumlah DPT Provinsi Bengkulu dalam Pemilu tahun 2024 adalah sebanyak 1.494.828 (satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh delapan) (Bukti P-17) maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 untuk provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut. Oleh karena gabungan partai politik pengusung yang mengusung Pemohon I dan Pemohon II sudah melebihi 10% (sepuluh persen) dari suara sah, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II memenuhi syarat pendaftaran dari sisi jumlah dukungan suara partai politik sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu dalam Pemilihan Gubernur tahun 2024, sebagaimana Berita Acara Nomor 281/PL.02.2/-BA/17/2/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2024 (Model BA.TANDA TERIMA.KWK). (Bukti P-18). Pada tanggal 13 September 2024 Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU Provinsi Bengkulu sebagai pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu (Bukti P-44) dan pada tanggal 22 September 2024 Pemohon I dan Pemohon II telah resmi ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024 (Bukti P-46). 5. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV disamping sebagai perseorangan warga negara yang mempunyai hak untuk memilih sebagaimana disebut dalam posita angka 1, Pemohon III dan Pemohon IV, adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) (Bukti P-19), PDI Perjuangan (PDIP) (Bukti P-20), Partai Perindo (Bukti P-21) dan Partai Gelora (Bukti P- 22), yang dalam Pemilu tahun 2024 total memperoleh 30.425 (tiga puluh ribu empat ratus dua puluh lima) suara dari 103.561 (seratus tiga ribu lima ratus enam puluh satu) suara sah (Bukti P-23) di 9 Kabupaten Bengkulu Selatan karena jumlah daftar pemilih tetap Kabupaten Bengkulu Selatan pada Pemilu tahun 2024 adalah sebanyak 126.062 (seratus dua puluh enam ribu enam puluh dua) (Bukti P-24) maka mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU- XXII/2024, untuk kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut. OIeh karena gabungan partai politik yang mendaftarkan Pemohon III dan Pemohon IV sudah melebihi 10 % (sepuluh persen) dari suara sah maka dengan demikian Pemohon III dan Pemohon IV memenuhi syarat minimal dukungan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 sebagaimana Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 (MODEL ,TANDA TERIMA.KWK). (Bukti P-25) dan 22 September 2024 Pemohon III dan Pemohon IV telah resmi ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan (Bukti P-47). Tentang Hak Konstitusional Para Pemohon Dalam UUD 1945 6. Bahwa para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, Pasal 27 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3). 10 Ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Ayat (3) “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Tentang Hak Konstitusional Para Pemohon Yang Dirugikan Oleh Berlakunya Pasal Yang Dimohonkan Pengujian 7. Bahwa hak konstitusional para Pemohon yang dijamin dan dilindungi oleh Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, dirugikan oleh berlakunya Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016, sepanjang tidak ada kejelasan pengaturan cara menghitung masa jabatan penjabat gubernur, bupati, dan walikota (penjabat sementara) karena: 1) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU- XXI/2023, Mahkamah Konstitusi tidak membedakan antara menjabat secara definitif dan menjabat sementara. Tetapi, oleh karena Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian, bisa terdapat calon gubernur, bupati atau walikota yang sejak awal tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 dapat mendaftar dan telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Bupati dan Wakil Bupati atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, dengan alasan pada waktu menjalan tugas sementara sebagai gubernur, bupati atau walikota tidak dilantik. 2) para Pemohon sebagai warga negara, tidak mendapat jaminan dan kepastian hukum yang adil atas status hukum dari calon gubernur, bupati atau walikota yang akan dipilihnya apakah yang bersangkutan sudah pernah menjabat gubernur, bupati atau walikota dua kali meskipun yang satu kali masa jabatannya berstatus sebagai pejabat sementara. Sebagai warga negara yang harus menjunjung hukum dan pemerintahan sangat berkepentingan terhadap status hukum dari calon gubernur, bupati, atau walikota 11 yang taat hukum dan pemerintahan, dengan tidak mencalonkan diri untuk ketiga kalinya dalam jabatan yang sama in casu gubernur, bupati, dan walikota karena undang-undang telah sangat jelas membatasi masa jabatan yakni dua kali dalam jabatan yang sama. Pembatasan masa jabatan tersebut adalah perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum yang demokratis, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. 3) KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tidak menjunjung hukum dan pemerintahan karena tidak menaati atau sengaja mengabaikan tiga putusan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yaitu putusan nomor 22/PUU- VII/2009, nomor 67/PUU- XVIII/2020, dan nomor 2/PUU-XXI/2023, dibuktikan dengan telah menetapkan pasangan calon gubernur, bupati, dan walikota yang sejak awal tidak memenuhi persyaratan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU10/2016 dengan alasan mendasarkan pada Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. 4) Adalah benar, para Pemohon dan calon gubernur, bupati, dan walikota yang pernah menjabat dua kali sebagai gubernur, bupati, dan walikota memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan yakni sama-sama ditetapkan sebagai pasangan calon gubernur dan bupati dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2024, akan tetapi perlakuan sama tersebut tidak berarti adil para Pemohon dan tidak mendapat jaminan kepastian hukum karena para Pemohon belum pernah menjabat dua kali dalam jabatan yang sama harus berkontestasi dengan pasangan calon yang pernah menjabat dua kali dalam jabatan yang sama. para Pemohon juga tidak mendapat kepastian hukum karena harus berkontestasi dengan calon yang sejak awal tidak memenuhi persyaratan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 20/2016 tetapi tidak mengakui kalau yang bersangkutan sebenarnya pernah menjabat 12 dua kali sebagai gubernur, bupati atau walikota sementara, dengan alasan tidak dilantik, dan tetap mendaftar dan telah ditetapkan sebagai pasangan calon gubernur, bupati atau walikota. 8. Bahwa dengan demikian, kerugian konstitusional para Pemohon dengan berlakunya 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 sepanjang tidak ada kejelasan pengaturan cara menghitung masa jabatan penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat walikota (pejabat sementara) adalah mengurangi hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan in casu menjadi gubernur, bupati, atau walikota, yang dijamin oleh Pasal Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Tentang Hubungan Sebab-Akibat antara Pasal yang dimohonkan Pengujian dan Kerugian Konstitusional Para Pemohon 9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusonal yang dialami oleh para Pemohon dan berlakunya Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016, yakni apabila pasal yang dimohonkan pengujian mengatur atau menentukan dengan jelas cara menghitung masa jabatan bagi penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat walikota (pejabat sementara) maka mereka yang pernah menjabat dua kali sebagai gubernur, bupati, dan walikota meski yang satu periode sebagai pejabat sementara, tidak dapat ditetapkan sebagai pasangan calon gubernur, bupati, dan walikota sehingga tidak mengurangi hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh kesempatan dalam pemerintahan in casu menjadi gubernur, bupati, atau walikota, yang dijamin oleh Pasal Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. 10. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 dan merasa dirugikan oleh berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian maka para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. 13 III. Alasan-Alasan Permohonan Para Pemohon Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 1. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Ayat (3) “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Berpijak pada Pasal (1) ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 tersebut, maka Indonesia adalah negara yang berdasar kedaulatan rakyat dan sekaligus sebagai negara hukum. 2. Bahwa untuk mewujudkan kedaulatan rakyat atau demokrasi, Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Umum (selanjutnya disebut pemilu) untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presdien, anggota Dewan Perwakilan Rakyat provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/kota [Pasal 22E ayat (2) UUD 1945]. Sementara itu, sejak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 138/PUU-VII/2009 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dilakukan secara langsung oleh rakyat. Secara demikian, pemilihan gubernur, bupati dan walikota adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah. Pemilu tersebut dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali [Pasal 22E ayat (1) UUD 1945]. Dengan demikian maka fungsi pemilu inheren pemilihan gubernur, bupati, dan walikota untuk memastikan terjadinya pembatasan kekuasaan agar jabatan kepala daerah tidak dipangku oleh seseorang dalam waktu yang tidak terbatas. Ketiadaan pembatasan kekuasaan bukan saja menciptakan adanya pemangku jabatan yang tidak terevaluasi, tetapi lebih jauh berpotensi membuat pemangku jabatan tumbuh menjadi penguasa tiran dan otoriter yang pada gilirannya 14 menjadi pemicu digunakannya cara-cara di luar konstitusi (outside constitution) untuk menghentikan praktik tiran tersebut. 3. Bahwa sebagai negara hukum, menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. (A. Hamid Attamimi: 1994: 17). Menurut Gustav Radbruch, ada tiga tujuan utama hukum, yaitu: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Kepastian hukum merupakan ciri norma hukum tertulis. Dalam sistem hukum Indonesia, yang banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa Kontinental (civil law), hukum tertulis itu bermakna undang-undang. Menurut Satjipto Rahardjo, dalam paham positifis, fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan sehingga tidak boleh sering berubah- ubah. Pada akhirnya, hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Ubi jus incertum, ibi jus nullum: dimana tidak ada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum (Satjipto Raharjo: Hukum dalam Jagat Ketertiban: 2006:133). 4. Bahwa kepastian hukum telah menjadi asas dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 3 huruf d Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang. 5. Bahwa sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum, semangat pembatasan masa jabatan kepala daerah sudah dimulai sejak era reformasi yang sering diidentikkan sebagai era dimulainya demokratisasi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Pembatasan masa jabatan kepala daerah yakni hanya 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama sejak era reformasi mulai diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 15 (UU 22/1999) yang termaktub dalam Pasal 41 UU 22/1999, yang menyatakan, “Kepala Daerah mempunyai masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”. Begitu pula ketika UU 22/1999 diganti dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004), pembatasan jabatan kepala daerah dalam 2 (dua) kali masa jabatan menjadi salah satu syarat pengusulan calon kepala daerah oleh partai politik ketika terjadi perubahan pemilihan kepala daerah dari dipilih oleh DPRD menjadi dipilih oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan oleh KPU Daerah (KPUD), sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf c UU 32/2004 yang berbunyi, “belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”. 6. Bahwa dalam rezim UU 32/2004 melalui putusan nomor 22/PUU- VII/2009 Mahkamah Konstitusi telah memberikan kepastian hukum atas makna dua kali dalam jabatan yang sama dalam pengujian Pasal 58 huruf c UU 32/2004. Melalui putusan nomor 22/PUU- VII/2009 a quo, masa jabatan dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan. Begitu pula ketika pemilihan kepala daerah dikeluarkan dari rezim UU Pemerintahan Daerah (vide Pasal 62 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) ke Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang diubah terakhir dengan UU 10/2016, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 67/PUU-XVIII/2020 terkait dengan konstitusionaitas Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016, Mahkamah Konstitusi tetap berpendirian mengenai makna dua kali masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah tetap dimaknai sebagaimana pertimbangan hukum putusan nomor 22/PUU-VII/2009, dengan menyatakan bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya, jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat 16 satu kali masa jabatan. Makna dua kali dalam jabatan yang sama ditegaskan kembali dalam putusan nomor 2/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi bahkan Mahkamah Konstitusi tidak membedakan masa jabatan yang telah dijalani baik menjabat secara definitif maupun penjabat sementara, dengan menyatakan, “…menjabat, adalah masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, melalui putusan a quo Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa yang dimaksud dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan “masa jabatan yang telah dijalani” tersebut baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara”. 7. Bahwa dengan demikian berdasarkan tiga putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah jelas dan tidak memerlukan tafsir lain. 8. Bahwa dengan mendasarkan tiga putusan Mahkamah Konstitusi a quo khususnya putusan nomor 2/PUU-XXI/2023, maka Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 sepanjang tidak ada pengaturan mengenai kapan pejabat sementara gubernur, bupati, dan walikota sementara terhitung masa jabatannya, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, karena Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 sebagai basis konstitusionalitas prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi. Prinsip utama demokrasi adalah pembatasan kekuasaan termasuk membatasi masa jabatan kepala daerah, agar jabatan kepala daerah tidak dipangku oleh seseorang dalam waktu yang tidak terbatas. Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 hanya mengatur masa jabatan gubernur, bupati, dan walikota terhitung sejak tanggal pelantikan, sedangkan bagi penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat walikota (pejabat sementara), pasal a quo tidak mengatur terhitung sejak kapan masa jabatan penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat walikota (pejabat sementara) memegang jabatannya. Padahal sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang 17 seharusnya ditaati oleh lembaga negara. Prinsip demokrasi berkelindan dengan prinsip negara hukum. Dalam salah satu asas dari negara hukum adalah asas legalitas (due process of law) agar dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Sebagai akibat dari keberlakuan pasal yang dimohonkan pengujian, yang tidak menjelaskan kapan menghitung masa jabatan penjabat gubernur, penjabat bupati dan penjabat walikota (pejabat sementara) sehingga bertentangan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum tersebut, pada tahap pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2024 terdapat 17 (tujuh belas) calon kepala daerah yang pernah menjabat dua kali dalam jabatan yang sama, tetapi mendaftar dan ditetapkan sebagai pasangan calon gubernur, bupati, dan walikota oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagai calon gubernur, bupati, atau walikota, dengan alasan ketika menjadi pejabat sementara tersebu tidak dilantik. Dengan demikian, Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 9. Bahwa Pasal 27 (1) UUD 1945, menyatakan, “Setiap warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya,” Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dikaitkan dengan tiga putusan Mahkamah Konstitusi yaitu putusan nomor 22/PUU-VII/2009, putusan nomor 67/PUU-XVIII/2020, dan putusan nomor 2/PUU-XXI/2023 yang menjadi “episentrum” dalam perkara ini maka ketiga putusan Mahkamah Konstitusi a quo telah menggeser basis konstitusionalitas Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 sehingga Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 sepanjang tidak mengatur sejak kapan berlakunya masa jabatan bagi penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat walikota (pejabat sementara) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, dengan alasan: 18 1) Bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum (equality before the law). Persamaan di depan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada ordinary of the land yang dilaksanakan oleh ordinary of the court. Artinya, tidak ada orang yang di atas hukum. Persamaan di depan hukum juga mengandung arti bahwa pejabat maupun rakyat biasa mempunyai kewajiban untuk taat kepada hukum yang sama. Dengan demikian, persamaan di depan hukum tersebut bertalian dengan keadilan. Keadilan menurut John Rawls adalah merupakan kesetaraan dalam ketidaksetaraan. Maksudnya, adil adalah memperlakukan “setara” terhadap sesuatu yang pada asalnya “setara” dan memperlakukan “tidak setara” terhadap sesuatu yang pada asalnya “tidak setara”. Dengan pemahaman makna keadilan menurut John Rawls tersebut maka secara argumentum a contrario sepanjang dalam pasal yang dimohonkan pengujian tidak mengatur sejak kapan menghitung masa jabatan bagi penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat walikota (pejabat sementara) adalah tidak adil karena mempersamakan kedudukan hukum antara calon kepala daerah yang belum pernah menjabat dua kali dalam jabatan yang sama dengan calon kepala daerah yang pernah menjabat dua kali dalam jabatan yang sama, dalam hal ini bagi pejabat sementara. Bentuk ketidakadilan dan mempersamakan kedudukan hukum pada subjek hukum yang berbeda adalah sama-sama dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai calon gubernur, bupati atau walikota dengan beralasan ketika menjabat gubernur, bupati atau walikota sementara tersebut tidak dilantik. Dengan demikian, yang memenuhi persamaan di hadapan hukum atau yang adil menurut dimaksud Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 adalah Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 tersebut harus memuat ketentuan cara menghitung masa jabatan bagi pejabat gubernur, bupati, dan walikota sementara, sehingga tidak membuka peluang orang yang pernah menjabat gubernur, bupati, atau walikota selama dua kali masa jabatan meskipun yang satu periode menjabat sementara 19 untuk berniat menjadi menjadi gubernur, bupati atau walikota untuk yang ketiga kalinya. 2) Membuka celah terjadinya penyelundupan hukum, oleh: pertama, mereka yang pernah menjabat dua kali dalam jabatan yang sama meskipun satu masa jabatannya sebagai pejabat sementara untuk mendaftar dan ditetapkan oleh KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagai calon gubernur, bupati atau walikota. Artinya, calon gubernur, bupati atau walikota yang pernah menjabat dua kali dalam jabatan yang sama meskipun dalam rentang satu periode sebagai pejabat sementara tetap mendaftar dan ditetapkan sebagai calon gubernur, bupati, atau walikota berarti tidak menjunjung hukum dan pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Kedua, KPU sebagai penyelenggara Pemilu juga tidak menjunjung hukum dan pemerintahan karena telah membuat peraturan pelaksanaan yang bertentangan dengan tiga putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu putusan nomor 22/PUU-VII/2009, putusan nomor 67/PUU-XVIII/2020, dan putusan nomor 2/PUU-XXI/2023, yakni dengan menormakan Pasal 19 huruf e Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU Nomor 8 Tahun 2024) Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Begitu pula Bawaslu, juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 96 Tahun 2024 tentang Rumusan Pemaknaan Isu Hukum Dalam Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilu/Pemilihan. Dalam Latar Belakang Surat Edaran a quo 20 secara ekspresis verbis dinyatakan, “…terdapat beberapa isu hukum yang membutuhkan pemaknaan agar tidak menimbulkan perbedaan pemaknaan terhadap suatu permasalahan isu hukum yang sama untuk dimuat dalam pedoman teknis…”. Dengan demikian, keikutsertaan calon gubernur, bupati, dan walikota yang pernah menjabat dua kali dalam jabatan yang sama (meski satu periodenya sebagai pejabat sementara) dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota adalah tindakan yang mencerminkan tidak menjunjung hukum dan pemerintahan, dan penerbitan peraturan pelaksaan dari Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 yang mengabaikan atau tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang diikuti dengan menetapkan pasangan yang sejak awal sudah tidak memenuhi persyaratan adalah juga tindakan yang tidak menjunjung hukum dan pemerintahan itu, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 10. Bahwa Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 sepanjang tidak mengatur terhitung sejak kapan pejabat sementara gubernur, bupati, dan walikota memegang jabatannya, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Ayat (3) “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Dengan alasan: 1) Menimbulkan ketidakpastian hukum, karena: 21 a) Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 hanya menegaskan masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya terhitung sejak tanggal pelantikan, tetapi tidak mengatur sejak kapan penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat walikota (pejabat sementara) memegang jabatannya, padahal menurut putusan Mahkamah Konstitusi tidak membedakan antara pejabat definitif dan pejabat sementara in casu Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota yang lazim disebut Pelaksana Tugas (Plt), Pelaksana Harian (Plh), Penjabat (Pj), atau Penjabat Sementara (Pjs). b) Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 sepanjang tidak mengatur sejak kapan penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat walikota (pejabat sementara) memegang jabatannya, menegasikan adanya “Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, atau Penjabat Walikota”, pasca putusan nomor 2/PUU- XXI/2023 yang tidak lagi membedakan pejabat gubernur definitif, bupati, dan walikota definitif, yang penghitungan masa jabatannya dihitung sejak tanggal pelantikan, dengan “penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat walikota” (sementara) yang masa jabatannya dihitung sejak ditandatanganinya surat keputusan pengangkatannya. (Bukti P-36). 2) Menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, karena: a) Memperlakukan sama sesuatu yang pada asalnya berbeda. Mahkamah Konstitusi tidak lagi membedakan pejabat gubernur, bupati, dan walikota definitif dan pejabat gubernur, bupati, dan walikota sementara tetapi dengan rumusan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 sepanjang tidak mengatur sejak kapan penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat walikota (pejabat sementara) memegang jabatannya, menyamakan penghitungan masa jabatan gubernur, bupati atau walikota definitif dengan penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat walikota (pejabat sementara). 22 Penghitungan masa jabatan gubernur, bupati atau walikota definitif masa jabatannya dihitung sejak tanggal pelantikan, sementara pejabat sementara dihitung sejak ditandatanganinya keputusan pengangkatannya. b) Menimbulkan ketidakpastian hukum setelah diturunkan ke dalam peraturan pelaksanaan sebagaimana terbukti dalam Pasal 19 huruf e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Sebagaimana Telah Diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2024, yang berbunyi, (Bukti P-26). Pasal 19 “Syarat belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf m dengan ketentuan: a. …. e. penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan” Padahal dalam Pasal 19 huruf c PKPU Nomor 8 Tahun 2024 menyatakan, “masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara”. Dengan demikian, tidak ada harmonisasi, sinkronisasi, dan kebulatan konsepsi dalam PKPU tersebut yang mengakibatkan ketidakpastian hukum sebagai akibat dari ketidakjelasan norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016. Akibat Pasal 19 huruf e PKPU Nomor 8 Tahun 2024, terdapat 17 (tujuh belas) orang yang semestinya terhalang oleh Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 dan tiga putusan Mahkamah Konstitusi, mendaftar dan sudah ditetapkan sebagai pasangan 23 calon gubernur, bupati, dan walikota (vide Bukti P-29, Bukti P- 46, Bukti P-47, dan Bukti P-48). 11. Bahwa permohonan para Pemohon a quo tidak dimaksudkan untuk menilai legalitas PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Sebagaiman Telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2024 karena menilai legalitas peraturan perundang-undang menjadi ranah kewenangan lembaga lain. Akan tetapi, para Pemohon memandang perlu menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa jauh sebelum KPU menetbitkan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 khususnya Pasal 19 huruf e, Ketua KPU RI Hasyim Asyari di dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI pada 15 Mei 2024 menyatakan pada pokoknya bahwa, “...berdasarkan Putusan MK Nomor 67/PUU-XVIII/2020, Nomor 22/PUU-VII/2009 dan Nomor 2/PUU-XXI/2023 penghitungan masa jabatan Kepala Daerah dihitung sejak menjalankan tugas sebagai Kepala Daerah bukan sejak pelantikan....” (vide Bukti P-37). Begitu pula anggota Komisi II DPR RI pada Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI telah mengingatkan KPU RI dengan menyatakan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU- VII/2009, nomor 67/PUU-XVIII/2020, dan nomor 2/PUU-XXI/2023 penghitungan masa jabatan Kepala Daerah dihitung sejak menjalankan tugas sebagai Kepala Daerah bukan sejak pelantikan (vide Bukti P-38). 12. Bahwa demikian pula Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengingatkan KPU melalui surat nomor 100.2.1.3/3530/OTDA tanggal 14 Mei 2024 hal: periodisasi masa jabatan Kepala Daerah. Surat Dirjen Otda tersebut dilampiri 3 (tiga) ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009, Nomor 67/PUU-XVIII/2020, dan Nomor 2/PUU- XXI/2023: Poin ke-4 “Bahwa dalam hal Wakil Kepala Daerah pada saat kepala daerah berhalangan sementara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bersangkutan melaksanakan tugas dan wewenang sebagai kepala daerah, yang lazimnya biasa diistilahkan dengan Plt 24 (pelaksana tugas) kepala daerah, dan terhadap Plt kepala daerah tersebut tidak dilakukan pelantikan, melainkan berdasarkan penunjukan yang dituangkan dalam keputusan serta mulai berlaku masa jabatan sebagai Plt sejak ditandatanganinya keputusan tersebut.” Poin ke-5 Melalui surat tersebut Pemerintah juga menyarankan merevisi Pasal 4 ayat (1) huruf o PKPU Nomor 9 Tahun 2020 dengan menambahkan ketentuan masa jabatan pelaksana tugas kepala daerah terhitung sejak ditetapkan dalam surat keputusan atau dalam hal Kepala Daerah definitif berhalangan sementara sejak berstatus sebagai Terdakwa”. (vide Bukti P-36). 13. Bahwa selain PKPU Nomor 8 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksanaan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016, Badan Pengawas Pemilu (selanjutnya disebut Bawaslu) juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 96 Tahun 2024 tentang Rumusan Pemaknaan Isu Hukum Dalam Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilu/Pemilihan. Dalam Latar Belakang Surat Edaran a quo secara ekspresis verbis menyatakan, “…terdapat beberapa isu hukum yang membutuhkan pemaknaan agar tidak menimbulkan perbedaan pemaknaan terhadap suatu permasalahan isu hukum yang sama untuk dimuat dalam pedoman teknis…”. Dengan latar belakang SE Bawaslu a quo maka tersurat bahwa masih terdapat norma dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang memerlukan penjelasan yang dengan perkataan lain, kalau sudah jelas maka tentu tidak memerlukan pedoman dalam implementasinya. Bahwa yang perlu mendapat perhatian dari SE Bawaslu a quo adalah kalimat pemahaman Bawaslu terhadap makna 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama dengan menyatakan, “…berkenaan dengan Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota terkait dengan 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dihitung sejak pelantikan sebagaimana ketentuan Pasal 19 PKPU…” (Bukti P-27). 25 14. Bahwa karena keberlakuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016, yang ditindaklanjuti oleh KPU dengan menormakan Pasal 19 huruf e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dan Bawaslu dengan menerbitkan SE Nomor 96 Tahun 2024 sebagaimana tersebut di atas, maka ada 2 (dua) kemungkinan pertama, KPU salah dalam menafsirkan tiga putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, atau kedua, sengaja melawan atau setidak-tidaknya mengabaikan tiga putusan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, KPU beralasan bahwa Pasal 19 huruf e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 telah sesuai dengan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016, sehingga patut diduga telah sengaja memberikan “karpet merah” bagi pejabat- pejabat yang pernah dua kali menduduki jabatan dalam jabatan yang sama in casu gubernur, bupati serta walikota, untuk bisa mendaftar dan sudah ditetapkan tanggal 22 September 2024 sebagai calon gubernur, bupati atau walikota, diantaranya: a) Calon gubernur Provinsi Bengkulu atas nama Rohidin Mersyah, pernah menduduki jabatan selama dua periode yaitu periode pertama sejak 22 Juni 2017 (Bukti P-30) sampai dengan 12 Februari 2021 atau 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan 9 (sembilan) hari sebagai Plt Gubernur Provinsi Bengkulu dan Gubernur Provinsi Bengkulu definitif, selanjutnya menjabat sebagai Gubernur pada periode kedua dari 12 Februari 2021 sampai dengan pelantikan Gubernur hasil Pemilu Kepala Daerah 2024 (Bukti P-31), yaitu Februari 2025. b) Calon Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan atas nama Gusnan Mulyadi, pernah menjabat sebagai Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bengkulu Selatan, pada periode pertama selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan 8 (delapan) hari (dari 17 Mei 2018 sampai dengan 25 Februari 2021) pada periode pertama (Bukti P-32), sedangkan periode kedua dimulai sejak 26 Februari 2021 sampai dengan 25 Februari 2025 (Bukti P-33). Bahwa dengan demikian sampai dengan masa berakhirnya masa jabatan Gusnan Mulyadi periode kedua tahun 2024 ini yang bersangkutan sudah menjalani masa jabatan selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang 26 sama. c) Dyah Hayuning Pratiwi, yang sebelumnya Wakil Bupati Purbalingga periode 2016-2021, selanjutnya diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Purbalingga sejak 16 Juni 2018 karena Bupati sebelumnya, Tasdi tersangkut perkara hukum. Dyah Hayuning Pratiwi dilantik sebagai Bupati Purbalingga pada 12 April 2019 dan pada Pilkada 2020 Dyah Hayuning Pratiwi yang berpasangan dengan Sadono terpilih sebagai Bupati Purbalingga, keduanya dilantik pada 26 Februari 2021. (Bukti P- 34). d) Calon Bupati Kutai Kartanegara bernama Edi Damansyah, pada periode 2016-2021, sebagai Wakil Bupati menggantikan Rita Widyasari yang tersandung masalah hukum. Pada saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati, Edi Damansyah ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas Bupati Bupati Kutai Kartanegara pada 09 April 2018 sampai dengan 13 Februari 2019 berdasar Surat Penugasan Nomor: 131/13/B.PPOD.III/2017. Selanjutnya menjadi bupati definitif pada 14 Februari 2019 sampai dengan 13 Februari 2021 berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.64-254/2019, sehingga total masa jabatan Edi Damansyah pada periode pertama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan 12 (dua belas) hari atau lebih dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. (Bukti P- 35). Tentang Kerugian Konstitusional Para Pemohon Akibat Berlakunya Pasal Yang Dimohonkan Pengujian 15. Bahwa akibat keberlakuan norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016, mengakibatkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon sebagai berikut: 1) para Pemohon sebagai warga negara tidak mendapat kepastian hukum atas status hukum calon gubernur, bupati, dan walikota pada pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang akan dipilihnya karena faktanya mereka pernah menduduki dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama tetapi ditetapkan sebagai calon gubernur 27 dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil kota dengan alasan pada waktu melaksanakan tugas dan wewenang sebagai pejabat gubernur, bupati, walikota sementara tidak dilantik. 2) Mengakibatkan cacat hukumnya dalam proses pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati serta walikota serentak tahun 2024 karena terdapat 17 (tujuh belas) calon kepala daerah yang tidak memenuhi syarat sejak awal atau sebenarnya terhalang oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 dan tiga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU-VII/2009, nomor 67/PUU- XVIII/2020, dan nomor 2/PUU-XXI/2023, tetapi kenyataannya calon kepala daerah tersebut mendaftar dan telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, seperti Edi Damansyah yang nyata-nyata sebagai Pemohon dalam Perkara Nomor 2/PUU-XXI/2023, Gusnan Mulyadi Bupati Bengkulu Selatan, Dyah Hayuning Pratiwi Bupati Purbalingga, dan Rohidin Mersyah Gubernur Bengkulu. Dengan ditetapkannya mereka sebagai calon gubernur, bupati dan walikota oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 22 September 2024 yang lalu maka pemilihan gubernur, bupati serta walikota serentak tahun 2024 yang diikuti pasangan calon yang seharusnya terhalang oleh Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 dan tiga Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU-VII/2009, nomor 67/PUU-XVIII/2020, dan nomor 2/PUU-XXI/2023 menjadi tidak sah akibat tidak mematuhi Putusan Mahkamah a quo sebagaimana yang ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 70/PUU- XXII/2024 poin [3.16.4] sebagai berikut, “Jika penyelenggara tidak mengikuti pertimbangan dalam putusan mahkamah a quo sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang tidak memenuhi syarat dan kondisi dimaksud, dan 28 berpotensi untuk dinyatakan tidak sah oleh mahkamah”. Tentang Kalau Permohonan Para Pemohon Dikabulkan Maka Kerugian Konstitusional Para Pemohon Tidak Akan Terjadi 16. Bahwa kalau permohonan para Pemohon yang mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 dikabulkan Mahkamah Konstitusi, maka: 1) para Pemohon mendapat kesempatan yang sama untuk memperoleh kesempatan yang sama dengan cara yang adil baik dalam proses maupun dalam hasil pemilihan. 2) para Pemohon akan berkontestasi dengan pasangan calon yang memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku karena setiap jabatan publik atau jabatan dalam pemerintahan, baik yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan maupun penunjukan atau penugasa semuanya menuntut syarat kepercayaan dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan karena jabatan publik adalah sebuah kepercayaan dari rakyat atau dari negara. Oleh karena itu, setiap calon pejabat publik tidak terkecuali kepala daerah harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah ditentukan untuk itu, dengan maksud nantinya akan didapatkan pejabat yang menjunjung hukum dan pemerintahan serta berintegritas. Persyaratan demikian, kecuali yang ditentukan sendiri dalam UUD 1945, adalah kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukannya sesuai dengan kebutuhan yang menjadi tuntutan bagi jabatan publik yang bersangkutan. Dengan demikian, pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota akan berlangsung secara jujur, adil dan berkepastian hukum, yang pada akhirnya sepenuhnya menjadi hak rakyat untuk menentukan pilihan sesuai dengan hati nuraninya dalam bingkai penyelenggaraan pemilihan yang jujur, adil, dan demokratis. 3) para Pemohon akan mendapat kepastian hukum bahwa semua peserta pemiliha telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang sehingga tidak akan ada potensi dibatalkan oleh 29 Mahkamah Konstitusi dengan memerintahkan pemilihan ulang yang akan akan menghabiskan anggaran ratusan milyar rupiah. Jangan sampai menjadi preseden seperti terjadi pada pemilu calon anggota DPD Daerah Pemilihan Sumatera Barat tahun 2024, dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 03.03/PHPU.DPD/XXII/2024, Mahkamah juga memerintahkan KPU agar melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang menghabiskan anggaran negara sebesar Rp. 350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh milyar rupiah). Hal tersebut terjadi karena KPU mengabaikan putusan PTUN Jakarta nomor 600/2023 yang memerintahkan agar KPU memasukkan Irman Gusman dalam Daftar Calon Tetap (DCT) DPD Dapil Sumatera Barat. Belum lagi biaya sosial yang tidak murah seperti konflik sosial antarpendukung pasangan calon yang kerap terjadi di beberapa daerah bilamana ada pemenang Pilkada dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. 4) Kalau permohonan para Pemohon dikabulkan Mahkamah Konstitusi, tidak akan timbul preseden dan praktek buruk berhukum dan berdemokrasi yang merugikan rakyat sehingga akan terwujud tertib hukum berdemokrasi dan terjaga tertib sosial di masyarakat. Urgensi Mahkamah Konstitusi yang Harus Menyelesaikan Problema Ketidakpastian Hukum Demi Keadilan dan Tegaknya Prinsip-Prinsip Konstitusi 17. Bahwa perlu kiranya para Pemohon sampaikan di hadapan sidang Mahkamah Konstitusi yang penuh martabat ini, bahwa upaya masyarakat sipil in casu para Pemohon untuk mengingatkan KPU RI dan Bawaslu RI agar dalam penghitungan masa jabatan Pelaksana Tugas (Plt) kepala daerah dihitung sejak menjalankan tugas atau setelah menerima keputusan pengangkatannya sesuai dengan maksud Pertimbangan Hukum putusan Mahkamah Konstitusi, yang tidak membedakan antara pejabat definitif dan pejabat sementara sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67/PUU- XVIII/2020, nomor 22/PUU-VII/2009 dan nomor 2/PUU-XXI/2023, sudah 30 dilakukan jauh hari sebelum terbitnya PKPU Nomor 8 Tahun 2024 terutama dalam penormaan Pasal 19 huruf e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang menghitung masa jabatan kepala daerah sejak pelantikan. Upaya tersebut antara lain: a. Pada saat dibuka uji publik oleh KPU RI untuk penyusunan Peraturan KPU tentang Pemilihan Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah serentak tahun 2024. Lembaga Riset Independen PASKASS political Marketing & Strategic Communication Nomor: 01/Paskass/B/V/2024, tertanggal 04 Mei 2024, telah bersurat kepada Ketua DPR RI, Ketua Komisi II DPR RI, Menteri Hukum dan HAM, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, yang tembusannya disampaikan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. b. Lembaga Riset Independen PASKASS Political Marketing & Strategic Communication sudah menyampaikan masukan berupa Legal Opinion yang pada pokoknya antara lain, oleh karena Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa tidak membedakan antara pejabat definitif dan pejabat sementara sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nomor Nomor 22/PUU-VII/2009, nomor 67/PUU-XVIII/2020, dan nomor 2/PUU- XXI/2023, maka terhadap penjabat sementara seperti Pelaksana Tugas (Plt) yang tidak dilantik atau hanya dilakukan pengangkatan melalui penunjukan atau surat penugasan maka penghitungan masa jabatannya harus dihitung sejak menjalankan tugas atau sejak menerima surat keputusan pengangkatannya. Akan tetapi, masukan masyarakat sipil/publik ini tidak dipertimbangkan oleh KPU RI. (Bukti P-50). c. Masih pada saat KPU RI melakukan uji publik untuk penyusunan Peraturan KPU tentang Pemilihan Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah serentak tahun 2024. Law Firm Prof.Dr. JUANDA, SH, MH & Partners Nomor 10/S-PUKDBENGMDN/JUANDALAWFIRM /2024, tertanggal 10 Mei 2024, telah pula menyampaikan masukan 31 ditujukan kepada Presiden RI, Ketua DPR RI, Ketua Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri, Menkumham RI, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia. Masyarakat Sipil/Publik dalam hal ini Law Firm Prof.Dr. JUANDA, SH, MH & Partners sudah menyampaikan masukan berupa Legal Opinion yang pada pokoknya oleh karena Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan bahwa tidak membedakan antara Pejabat Sementara dan Pejabat Definitif melalui Nomor : 2/PUU-XXI/2023 maka terhadap Penjabat Sementara seperti Pelaksana Tugas (Plt) yang tidak dilantik maka penghitungan masa jabatannya dihitung sejak menjalankan tugas atau sejak menerima surat Keputusan pengangkatannya. Akan tetapi, masukan masyarakat sipil/publik ini tidak dipertimbangkan oleh KPU RI dan Bawaslu RI (Bukti P-51). d. Terakhir para Pemohon melalui surat nomor 01/TH-HM/B/VII/2024. tanggal 31 Agustus 2024 tentang Peringatan kepada KPU RI dan KPU Provinsi Bengkulu, dalam menghitung masa jabatan yang telah dijalani Rohidin Mersyah sebagai kepala daerah supaya mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2/PUU- XXI/2023. Dan melalui surat nomor 001/TH-EM/B/IX/2024 tanggal 02 September 2024 tentang Peringatan kepada KPU RI, yang juga ditujukan kepada KPU Bengkulu Selatan, Bawaslu RI, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam menghitung masa jabatan yang telah dijalani Gusnan Mulyadi sebagai Bupati Bengkulu Selatan agar mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2/PUU-XXI/2023. Surat tersebut juga ditembuskan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI (vide Bukti P-41 dan P-42). Akan tetapi sebaliknya KPU Provinsi Bengkulu melalui surat nomor 519/PL.02.2-SD/17/2/2024. bertanggal 11 September 2024, yang ditujukan kepada Tim Advokasi Hukum Helmi-Mian. KPU menyatakan bahwa mereka dalam penghitungan masa jabatan Kepala Daerah hanya berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 8 32 Tahun 2024 Pasal 19 huruf e yang menurut para Pemohon bertentangan dengan semangat putusan nomor MK: 67/PUU- XVIII/2020, nomor 22/PUU-VII/2009 dan nomor 2/PUU-XXI/2023. (vide Bukti P-43). 18. Bahwa berdasarkan alasan-alasan konstitusional yang diuraikan di atas maka: 1) Pasal 162 ayat (1), yang menyatakan, “Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan” harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 secara bersyarat (conditionally uncontitutional) yakni inkonstitusional sepanjang dimaknai tidak menentukan masa jabatan Wakil Gubernur yang melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Gubernur karena Gubernur berhalangan sementara sesuai ketentuan perundang-undangan terhitung sejak ditandatanganinya keputusan pengangkatannya. 2) Pasal 162 ayat (1) yang menyatakan, “Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan” harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai tidak menentukan masa jabatan Wakil Gubernur yang melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Gubernur karena Gubernur berhalangan sementara sesuai ketentuan perundang- undangan terhitung sejak ditandatanganinya keputusan pengangkatannya sehingga ayat tersebut harus dibaca “Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam 33 jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan dan dalam hal Wakil Gubernur melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Gubernur karena Gubernur berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terhitung sejak ditandatanganinya keputusan pengangkatannya.” 3) Pasal 162 ayat (2) yang menyatakan, “Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan” harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 secara bersyarat (conditionally uncontitutional) yakni inkonstitusional sepanjang dimaknai tidak menentukan masa jabatan Wakil Bupati serta Wakil Walikota yang melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Bupati serta Walikota karena Bupati serta Walikota berhalangan sementara sesuai ketentuan perundang-undangan terhitung sejak ditandatanganinya keputusan pengangkatannya. 4) Pasal 162 ayat (2) yang menyatakan, “Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan” harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan, dan dalam hal Wakil Bupati serta Wakil Walikota melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Bupati serta Walikota karena Bupati serta Walikota berhalangan sementara sesuai 34 ketentuan peraturan perundang-undangan sejak ditandatanganinya keputusan pengangkatannya.” Urgensi Permohonan Pemeriksaan Prioritas 19. Bahwa para Pemohon menyadari dalam perkara pengujian undang- undang bukanlah bersifat adversarial dan bukan interpartes melainkan menguji konstitusionalitas norma undang-undang yang bersifat umum yang berlaku umum untuk seluruh warga negara dan tidak dibatasi oleh tenggang waktu, dan bukan pula karena dilandasi untuk kepentingan para Pemohon, melainkan semata-mata mengingat Pemilihan Kepala Daerah serentak 2024 sudah berjalan pada tahap penetapan gubernur, bupati dan walikota sesuai jadwal akan dilakukan penetapan pada tanggal 22 September 2024 maka para Pemohon mohon kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa, memutus dan mengadili permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 segera mendapat kepastian hukum dan terlaksana tanpa melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia. 20. Bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan walikota adalah sarana kedaulatan rakyat dan salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi adalah untuk menjaga supremasi konstitusi, memastikan bahwa segala peraturan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dan lembaga negara sesuai dengan konstitusi, dan melindungi hak-hak serta kebebasan konstitusional warga negara, maka permohonan pengujian konstitusionalitas pasal yang dimohonkan pengujian dalam perkara a quo bukanlah persoalan sengketa proses dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang menjadi ranah kewenangan Bawaslu, melainkan persoalan ketatanegaraan in casu persoalan penyaluran kedaulatan rakyat yang harus diselenggarakan menurut hukum yang berpuncak pada konstitusi. Oleh karena itu, maka Mahkamah Konstitusi harus memastikan bahwa penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dari “hulu” sampai dengan “hilir” harus sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi yaitu berkeadilan, berkepastian hukum, 35 mengandung kemanfaatan, kejujuran, dan demokratis. 21. Bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan prinsip-prinsip konstitusi tersebut, melindungi asasi manusia, prinsip-prinsip demokrasi, serta menghindari kerugian konstitusional yang lebih besar, sementara penetapan calon gubernur, bupati, dan walikota telah dilakukan yang disebabkan oleh pelaksanaan norma dari pasal yang dimohonkan pengujian, maka menjadi wajar dan rasional Mahkamah Konstitusi memberikan prioritas pemeriksaan perkara a quo dalam waktu yang tidak terlalu lama. Permohonan Putusan Provisi 22. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, maka acuan utama penegakan hukum di Mahkamah Konstitusi adalah tegaknya hukum berdasarkan pada prinsip konstitusi, yakni kedaulatan rakyat, keadilan, kepastian hukum. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial. Salah satu landasan penting dari sikap ini adalah ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan bahwa Mahkamah memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. 23. Bahwa meskipun perkara a quo bukanlah perkara perselisihan hasil pemilahan kepala daerah, akan tetapi pasal yang dimohonkan terkait dengan kepastian hukum pemilihan kepala daerah yang saat ini sedang berproses, yang ternyata terdapat 17 (tujuh belas) calon yang mestinya terhalang oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU-VII/2009, nomor 67/PUU- XVIII/2020 dan nomor 2/PUU-XXI/2023 maka mohon kiranya Mahkamah Konstitusi sebelum menjatuhkan putusan akhir dalam perkara a quo untuk mengeluarkan putusan pendahuluan dengan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan membatalkan penetapan pasangan calon yang tidak sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU- 36 VII/2009, nomor 67/PUU-XVIII/2020 dan nomor 2/PUU-XXI/2023. Artinya, kalau 17 (tujuh belas) orang tersebut memenangi pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2024 ini maka ada potensi dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena kepesertaan mereka yang tidak memenuhi syarat sejak awal pendaftaran. Pembatalan penetapan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sejak awal melalui putusan provisi Mahkamah Konstitusi akan jauh lebih sedikit dampak sosial, politik, dan ekonominya dari pada membatalkan pada tahap sudah diketahui atau sudah ditetapkan perolehan suara hasil pemilu kepala daerah. Hal ini pernah dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 57/PHPU.D-VI/2009, yang mana Mahkamah Konstitusi membatalkan kemenangan H. Dirwan Mahmud, S.H. dan H. Hartawan, S.H., yang memperoleh suara sah terbanyak dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan karena tidak memenuhi syarat dari awal sehingga menurut Mahkamah Konstitusi pemilu kepala daerah Bengkulu Selatan dianggap cacat yuridis. 24. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum dan selayaknya dikabulkan. IV. Permohonan Para Pemohon (Petitum) Berdasarkan dalil-dalil para Pemohon sebagaimana di atas, mohon kiranya Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: Dalam Provisi 1. Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Sebelum menjatuhkan putusan akhir dalam perkara ini, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan membatalkan penetapan pasangan calon gubernur, bupati, dan walikota yang tidak sesuai dengan maksud putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU-VII/2009, nomor 67/PUU- XVIII/2020 dan nomor 2/PUU-XXI/2023. Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 37 2. Menyatakan Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), yang menyatakan, “Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai tidak menentukan masa jabatan Wakil Gubernur yang melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Gubernur karena Gubernur berhalangan sementara sesuai ketentuan perundang-undangan terhitung sejak ditandatanganinya keputusan pengangkatannya. 3. Menyatakan Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), yang menyatakan, “Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai tidak menentukan masa jabatan Wakil Gubernur yang melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Gubernur karena Gubernur berhalangan sementara sesuai ketentuan perundang-undangan terhitung sejak ditandatanganinya keputusan pengangkatannya sehingga ayat tersebut harus dibaca “Gubernur dan Wakil Gubernur 38 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan dan dalam hal Wakil Gubernur melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Gubernur karena Gubernur berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terhitung sejak ditandatanganinya keputusan pengangkatannya.” 4. Menyatakan Pasal 162 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) yang menyatakan, “Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai tidak menentukan masa jabatan Wakil Bupati serta Wakil Walikota yang melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Bupati serta Walikota karena Bupati serta Walikota berhalangan sementara sesuai ketentuan perundang-undangan terhitung sejak ditandatanganinya keputusan pengangkatannya. 5. Menyatakan Pasal 162 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) yang menyatakan, “Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) 39 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan, dan dalam hal Wakil Bupati serta Wakil Walikota melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Bupati serta Walikota karena Bupati serta Walikota berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan sejak ditandatanganinya keputusan pengangkatannya.” 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. 7. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil- adilnya (ex aequo et bono). Demikian permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 diajukan, atas kebijaksanaan Ketua Mahkamah Konstitusi, kami mengucapkan terima kasih. [2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-53 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 14 Oktober 2024, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Helmi Hasan (Pemohon I). 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ir. Mian (Pemohon II). 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dra. Elva Hartati (Pemohon Ill). 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Makrizal Nedi (Pemohon IV). 40 5. Bukti P-5 : Fotokopi Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6. Bukti P-6 : Fotokopi Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 7. Bukti P-7 : Fotokopi Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 8. Bukti P-8 : Fotokopi Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. 9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Model B. Persetujuan.Parpol.KWK berupa Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/251/Vll/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, bertanggal 02 Juli 2024. 10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Model B.Persetujuan.Parpol.KWK berupa Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 1009/KPTS/DPP/Vll/2024 tentang Persetujuan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, bertanggal 29 Juli 2024. 11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Model B.Persetujuan.Parpol.KWK berupa Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor 227-Kpts/PPC/DPP- NasDem Vlll/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu dari Partai Nasdem, bertanggal 07 Agustus 2024. 12. Bukti P12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Model B.Persetujuan.Parpol.KWK berupa Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor: 08-1007/Kpts/DPP- 41 Gerindra/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, bertanggal 22 Agustus 2024. 13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Model B.Persetujuan.Parpol.KWK berupa Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 35669/DPP/01/Vlll/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, bertanggal 18 Agustus 2024. 14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Model B.Persetujuan.Parpol.KWK berupa Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 251/SK- PILKADA/DPP.PD/Vlll/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, bertanggal 08 Agustus 2024. 15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Model B.Persetujuan.Parpol.KWK berupa Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gelombang Rakyat Indonesia Nomor 160/SKEP/DPN-GLR/Vlll/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, bertanggal 24 Agustus 2024. 16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Model D.Hasil Prov-DPR Halaman 2-3 Lembar 1. Menerangkan bahwa jumlah seluruh Suara Sah pada Pemilu Legislatif Provinsi Bengkulu tahun 2024 yang lalu adalah 1.151.620 (satu juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh). 17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Model A.Rekap Provinsi. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh KPU Provinsi Bengkulu, bertanggal 27 Juni 2023. Menerangkan bahwa Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Bengkulu Selatan berjumlah 126.062. 18. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Nomor 281/PL.02.2-SA/17/2/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur 42 dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024, bertanggal 27 Agustus 2024. 19. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Model B.Persetujuan.Parpol.KWK berupa Keputusan DPP Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 3482/KPTS/DPP/Vlll/2024 tentang Persetujuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan, bertanggal 21 Agustus 2024. 20. Bukti P-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Model B.Persetujuan.Parpol.KWK berupa Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 1197/KPTS/DPP/Vlll/2024 tentang Persetujuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan, bertanggal 23 Agustus 2024. 21. Bukti P-21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Model B.Persetujuan.Parpol.KWK berupa Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo Nomor: 090-SR/DPP- PARTAI PERINDO/Vlll/2024 tentang Persetujuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan, bertanggal 18 Agustus 2024. 22. Bukti P-22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Model B.Persetujuan.Parpol.KWK berupa Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gelombang Rakyat Indonesia Nomor: 368/SKEP/DPN-GLR/Vlll/2024 tentang Persetujuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan, bertanggal 24 Agustus 2024. 23. Bukti P-23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Model D.Hasil Prov-DPR Halaman 2-3 Lembar 1. Menerangkan bahwa jumlah seluruh Suara Sah pada Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2024 yang lalu adalah 103.561. 24. Bukti P-24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Model A.Rekap Prov-DPR Halaman 2-3 Lembar 1. Menerangkan bahwa jumlah seluruh 43 Suara Sah pada Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2024 yang lalu adalah 103.561. 25. Bukti P-25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Model Tanda Terima.KWK. Berupa Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024, bertanggal 29 Agustus 2024. 26. Bukti P-26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Peraturan KPU tentang Pilkada tahun 2024 yang memasukkan Pasal 19 huruf e yang menyatakan bahwa penghitungan masa jabatan dihitung sejak pelantikan. 27. Bukti P-27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Edaran Bawaslu Nomor 96 Tahun 2024 tentang rumusan pemaknaan isu hukum dalam tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengawas pemilu/pemilihan. 28. Bukti P-28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. 29. Bukti P-29 : Fotokopi print out Media Online Solusinews.Click tanggal 02 September 2024 “Rohidin Mersyah Tanggapi Polemik Putusan MK: Jangan Jadikan lsu Hukum Sebagai Alat Politik”. 30. Bukti P-30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 122.17/2928/SJ Hal: Penugasan Wakil Gubernur Bengkulu Selaku Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu, tanggal 22 Juni 2017. Menerangkan bahwa Rohidin Mersyah Gubernur Bengkulu pada Periode Pertama 2016-2021 diangkat sebagai Pelaksana Tugas Gubernur tanggal 22 Juni 2017 diteruskan sebagai Gubernur Definitif sampai 15 Februari 2021 sehingga Rohidin Mersyah Gubernur Bengkulu sudah menjalani masa jabatan lebih dari 2,5 tahun 44 baik sebagai Pelaksana Tugas Gubernur maupun sebagai Gubernur Definitif. 31. Bukti P-31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 27/P Tahun 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021. 32. Bukti P-32 : Fotokopi dari copy Surat Gubernur Bengkulu Nomor: 132/316/B.i/2018 Hal: Penugasan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Selaku Pelaksana Tugas Bupati Bengkulu Selatan, tanggal 17 Mei 2018. 33. Bukti P-33 : Fotokopi dari copy Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Bupati Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, tanggal 24 Februari 2021. 34. Bukti P-34 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Kantor Berita ANTARA tanggal 07 Juni 2024 pukul 15.34 WIB “Dosen: KPU Harus Patuhi Putusan MK Terkait Masa jabatan Kepala Daerah”. 35. Bukti P-35 : Fotokopi print out Media Online Teropong Senayan tanggal 05 September 2024 “KPU Didesak Batalkan Pencalonan Edi Darmansyah Sebagai CaIon Bupati Kutai Kartanegara”. 36. Bukti P-36 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Nomor: 100.2.1.3/3530/OTDA Hal: Periodesasi Masa Jabatan Kepala Daerah, tanggal 14 Mei 2024. 37. Bukti P-37 : Video rekaman Hasyim Asyari Ketua KPU RI di depan Komisi II DPR RI saat dengar pendapat tanggal 15 Mei 2024. Dalam rekaman tersebut Hasyim Asyari menyatakan bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor: 67/PUU-XVlll/2020, Nomor 22/UU-Vll/2009, dan Nomor 2/PUU-XXl/2024, penghitungan masa jabatan Kepala Daerah dihitung sejak menjalankan tugas sebagai Kepala Daerah bukan sejak pelantikan. 45 38. Bukti P-38 : Video rekaman anggota Komisi II DPR RI (Bapak Heru) saat dengar pendapat tanggal 15 Mei 2024. Dalam rekaman tersebut anggota Komisi II DPR RI (Bapak Heru) sudah mengingatkan KPU RI dengan menyatakan bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 67/PUU-XVlll/2020, Nomor 22/PUU-Vll/2009, dan Nomor 2/PUU-XXl/2024, penghitungan masa jabatan Kepala Daerah dihitung sejak menjalankan tugas sebagai Kepala Daerah bukan sejak pelantikan. 39. Bukti P-39 : Fotokopi Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. 40. Bukti P-40 : Fotokopi Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. 41. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Tim Advokasi Helmi-Mian Nomor: 01/TH- HM/B/VII/2024 tanggal 31 Agustus 2024 tentang Peringatan Kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Supaya Dalam Menghitung Masa Jabatan Telah Dijalani Sdr. Rohidin Mersyah Sebagai Kepala Daerah Supaya Mengacu Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XXl/2023. 42. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Tim Advokasi Elva-Makrizal Nomor: 001/TH-EM/B/IX/2024 tanggal 02 September 2024 tentang Peringatan Keras Kepada: 1) Komisi Pemilihan Umum Republik lndonesia. 2) Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Selatan. 3) Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. 4) Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bengkulu Selatan. Supaya Dalam Menghitung Masa Jabatan Telah Dijalani Sdr. Gusnan Mulyadi Sebagai Bupati Bengkulu Selatan Supaya Mengacu Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XXl/2023. 43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tanggal 11 September 2024 perihal Tanggapan Atas Peringatan Dari Tim Advokasi Hukum Helmi-Mian. lntinya KPU Provinsi tetap akan mengacu pada PKPU 8 tahun 2024 46 huruf e yang menghitung masa jabatan kepala daerah sejak pelantikan. 44. Bukti P-44 : Fotokopi Pengumuman KPU Provinsi Bengkulu Nomor 7 PL.02.2-Pu/17/2/2024 tanggal 13 September 2024 tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2024. Menerangkan bahwa Rohidin Mersyah walaupun terhalang oleh Putusan MK Nomor: 22/PUU-Vll/2009, Nomor 67/PUU- XVlll/2020, dan Nomor 2/PUU-XXl/2023 karena masa jabatannya sudah 2 (periode) tetapi oleh KPU Provinsi Bengkulu tetap dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon Gubernur Bengkulu pada Pilkada serentak tahun 2024. Menerangkan bahwa Helmi Hasan-Ir. Mian pasangan Bakal calon Gubemur-Wakil Gubernur Bengkulu dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon sehingga memiliki legal standing dalam perkara a quo. 45. Bukti P-45 : Fotokopi Pengumuman KPU Bengkulu Selatan Nomor 437 PL.02.2-Pu/1701/2024 tanggal 14 September 2024 tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. Menerangkan bahwa Gusnan Mulyadi walaupun terhalang oleh Putusan MK Nomor: 22/PUU-Vll/2009, Nomor 67/PUU- XVllI/2020, dan Nomor 2/PUU-XXl/2023 karena masa jabatannya sudah 2 (periode) tetapi oleh KPU Bengkulu Selatan tetap dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon Bupati Bengkulu Selatan pada Pilkada serentak tahun 2024. Menerangkan bahwa Elva Hartati - Makrizal Nedi Pasangan Bakal Calon Bupati-Wakil Bupati Bengkulu Selatan dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon sehingga memiliki legal standing dalam perkara a quo. 47 46. Bukti P-46 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 56 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024. Menerangkan bahwa Rohidin Mersyah yang seharusnya terhalang oleh Putusan MK Nomor: 67/PUU-XVIII/2020, Nomor 22/PUU-VII/2009 dan Nomor: 2/PUU-XXI/2024 untuk mencalonkan diri pada Pilkada serentak tahun 2024 karena terhitung sudah menjalani 2 (dua) periode masa jabatan sebagai Gubernur tetapi oleh KPU Provinsi Bengkulu ditetapkan sebagai Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024 hal itu dikarenakan penafsiran yang keliru oleh KPU terhadap Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898). 47. Bukti P-47 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Selatan Nomor: 545 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024. Tertanggal 22 September 2024. Menerangkan bahwa Gusnan Mulyadi yang seharusnya terhalang oleh Putusan MK Nomor: 67/PUU-XVIII/2020, Nomor 22/PUU-VII/2009 dan Nomor: 2/PUU-XXI/2024 untuk mencalonkan diri pada Pilkada serentak tahun 2024 karena terhitung sudah menjalani 2 (dua) periode masa jabatan sebagai Bupati tetapi oleh KPU Bengkulu Selatan ditetapkan sebagai Calon Peserta Pemilihan Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 hal itu dikarenakan penafsiran yang keliru oleh 48 KPU terhadap Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898). 48. Bukti P-48 : Fotokopi berita media online Media Etam berjudul: Sah Jadi Calon Pilkada Kukar 2024 Usai Ditetapkan KPU Edi Damansyah Ajak Pendukung Untuk Tidak Sudutkan Paslon Lain. Tertanggal 23 September 2024. Menerangkan bahwa Edi Damansyah Bupati Kutai Kartanegara Kalimantan Timur yang seharusnya terhalang oleh Putusan MK Nomor: 67/PUU-XVIII/2020, Nomor 22/PUU-VII/2009 dan Nomor: 2/PUU-XXI/2024 untuk mencalonkan diri pada Pilkada serentak tahun 2024 karena terhitung sudah menjalani 2 (dua) periode masa jabatan sebagai Bupati tetapi oleh KPU Kutai Kartanegara ditetapkan sebagai Calon Peserta Pemilihan Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 hal itu dikarenakan penafsiran yang keliru oleh KPU terhadap Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898). Sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup. 49. Bukti P-49 : Fotokopi Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Tanggal 12 49 Agustus 2011. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Pasal 9 ayat (1): Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 50. Bukti P-50 : Fotokopi surat Lembaga Riset Independen PASKASS political Marketing & Strategic Communication Nomor: 01/Paskass/B/V/2024, tertanggal 04 Mei 2024. Ditujukan kepada Ketua DPR RI, Ketua Komisi II DPR RI, Menkumham RI, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia. Dan ditembuskan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Menerangkan bahwa jauh sebelum terbitnya PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Pasal 19 huruf e yang menghitung masa jabatan Kepala Daerah sejak pelantikan atau pada saat uji publik Rancangan Peraturan KPU yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Masyarakat Sipil/Publik dalam hal ini Lembaga Riset Independen PASKASS political Marketing & Strategic Communication sudah menyampaikan masukan berupa Legal Opinion yang pada intinya: oleh karena MK sudah menegaskan bahwa tidak membedakan antara Pejabat Sementara dan Pejabat Definitif melalui Putusan Nomor: 67/PUU-XVIII/2020, Nomor 22/PUU-VII/2009 dan Nomor: 2/PUU-XXI/2024. Maka terhadap Penjabat Sementara seperti Pelaksana Tugas (PLT) yang tidak dilantik atau hanya dilakukan 50 pengangkatan melalui penunjukan atau surat penugasan maka penghitungan masa jabatannya harus dihitung sejak menjalankan tugas atau sejak menerima surat Keputusan pengangkatannya. Sesuai norma dan pertimbangan hukum putusan Nomor: 67/PUU-XVIII/2020, Nomor 22/PUU- VII/2009 dan Nomor: 2/PUU-XXI/2024. Tapi masukan masyarakat sipil/publik ini tidak dipertimbangkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. 51. Bukti P-51 : Fotokopi surat dari Law Firm Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H. & Partners Nomor: 10/S-PUKDBENGMDN/JUANDALAW FIRM/2024, tertanggal 10 Mei 2024. Ditujukan kepada Presiden RI, Ketua DPR RI, Ketua Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri, Menkumham RI, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia. Menerangkan bahwa jauh sebelum terbitnya PKPU Nomor 8 Tahun 2024 pasal 19 hurup e yang menghitung masa jabatan Kepala Daerah sejak pelantikan atau pada saat uji publik Rancangan Peraturan KPU yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Masyarakat Sipil/Publik dalam hal ini Law Firm Prof.Dr. JUANDA, SH, MH & Partners sudah menyampaikan masukan berupa Legal Opinion yang pada intinya: oleh karena MK sudah menegaskan bahwa tidak membedakan antara Pejabat Sementara dan Pejabat Definitif melalui Nomor: 2/PUU-XXI/2024. Maka terhadap Penjabat Sementara seperti Pelaksana Tugas (PLT) yang tidak dilantik maka penghitungan masa 51 jabatannya dihitung sejak menjalankan tugas atau sejak menerima surat Keputusan pengangkatannya sesuai norma dan pertimbangan hukum putusan Nomor: 2/PUU-XXI/2024. Tapi masukan masyarakat sipil/publik ini tidak dipertimbangkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. 52. Bukti P-52 : Fotokopi surat KPU Provinsi Bengkulu Nomor 582/PL.02.2- SD/17/2/2024 tanggal 1 Oktober 2024 perihal tanggalan terhadap keberatan atas penetapan Rohidin Mersyah- Meriani Sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu. Sesuai dengan aslinya dan dilegalisir bermateri cukup. Poin 3 huruf a dan huruf b surat KPU Provinsi a quo penugasan Wakil Gubernur selaku Plt Gubernur Bengkulu tidak dihitung dalam masa jabatan sebagai Gubernur karena tidak ada pelantikan. Bukti ini menunjukkan bahwa penetapan Rohidin Mersyah dan Meriani sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu dianggap telah sesuai dengan mendasarkan pada Pasal 19 huruf e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2024 yang mana PKPU tersebut mendasarkan pada Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016, dimana penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan sehingga tidak sesuai dengan tiga putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu: nomor 22/PUU-VII/2009, nomor 67/PUU- XVIII/2020, dan nomor 2/PUU-XXI/2023. 53. Bukti P-53 : Fotokopi surat KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 514/PL.02.3-SD/1701/2/2024 tanggal 26 September 2024 perihal tanggapan atas keberatan. Bukti ini menunjukkan bahwa keberatan yang diajukan oleh masyarakat terkait dengan keabsahan pasangan calon 52 karena tidak memenuhi syarat Pasal 7 ayat (2) huruf n juncto tiga putusan Mahkamah Kontitusi diabaikan oleh KPU dengan alasan:  KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarki;  KPU berwenang menyusun dan menetapkan PKPU, Peraturan Teknis, dan Pedoman Teknis. Dengan pokok tanggapan bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis maka tanggapan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan adalah tanggapan resmi dari KPU sebagai institusi penyelenggara pemilihan dalam memahami keberlakuan pasal yang dimohonkan pengujian karena dipastikan dalam memberikan tanggapan tersebut telah mendapat persetujuan atau sekurang-kurangnya telah dikonsultasikan kepada KPU RI. Bahwa memang KPU mendapat delegasi wewenang untuk menyusun regulasi dalam melaksanakan kewenangannya akan tetapi dengan tanggapan tersebut menunjukkan wewenang tersebut telah digunakan secara sewenang- wenang karena tidak menjunjung hukum dengan mengabaikan tiga putusan Mahkamah Konstitusi terkait persyaratan pencalonan, yaitu: nomor 22/PUU- VII/2009, nomor 67/PUU-XVIII/2020, dan nomor 2/PUU-XXI/2023. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup merujuk kepada Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 53 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau 54 kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 55 d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3], sampai dengan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian materiil pasal-pasal dalam UU 10/2016 sebagai berikut: Pasal 162 ayat (1) “Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan” Pasal 162 ayat (2) “Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan” 2. Bahwa para Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa para Pemohon mendalilkan diri sebagai warga negara Indonesia, di mana Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024, sementara Pemohon III dan Pemohon IV adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024; 4. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016, yang tidak mengatur cara penghitungan masa jabatan penjabat (pejabat sementara) 56 gubernur, bupati, dan walikota, sehingga mengurangi hak konstitusional para Pemohon dalam mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada pemilihan kepala daerah tahun 2024. Sebab, di antara penjabat gubernur, bupati, dan walikota terdapat penjabat yang pernah menjabat dua kali sebagai gubernur, bupati, dan walikota, termasuk sebagai penjabat sementara, namun tetap ditetapkan sebagai pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota karena tidak ada kejelasan terhitung sejak kapan masa jabatan penjabat gubernur, bupati, dan walikota (pejabat sementara) memegang jabatannya karena mereka tidak dilantik. Oleh karena itu, para Pemohon memohon agar Mahkamah memberikan kejelasan pengaturan penghitungan masa jabatan penjabat (pejabat sementara) untuk memulihkan hak konstitusional para Pemohon yang sebelumnya terkurangi akibat berlakunya norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan Pemohon I sampai dengan Pemohon IV dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon IV telah dapat membuktikan dirinya sebagai warga negara Indonesia (vide Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-4). Pemohon I sampai dengan Pemohon IV juga telah membuktikan dirinya benar merupakan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024 (vide Bukti P-18 dan Bukti P-46). Sementara, Pemohon III dan Pemohon IV adalah benar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 (vide Bukti P-25 dan Bukti P-47). Pemohon I sampai dengan Pemohon IV juga telah dapat menjelaskan secara spesifik dan aktual mempunyai hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menganggap dirugikan hak konstitusional dimaksud karena berlakunya norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016. Anggapan kerugian yang dimaksudkan tersebut mempunyai hubungan sebab-akibat (kausalitas) dengan norma yang dimohonkan pengujian, di mana norma a quo menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon IV tidak mengatur cara penghitungan masa jabatan penjabat gubernur, 57 penjabat bupati, maupun penjabat walikota (penjabat sementara), sehingga menimbulkan kondisi adanya peserta Pilkada yang seharusnya tidak memenuhi syarat karena calon bersangkutan sudah pernah menjabat sebagai kepala daerah selama dua periode, di mana pada salah satu periode menjabat sebagai penjabat sementara kepala daerah. Oleh karena itu, apabila Mahkamah mengabulkan permohonan pengujian materiil yang Pemohon I sampai dengan Pemohon IV ajukan ini maka kerugian hak konstitusional tersebut dipastikan tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidak dalil Pemohon I sampai dengan Pemohon IV berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon I sampai dengan Pemohon IV (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan para Pemohon. Dalam Provisi [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengajukan provisi yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk memprioritaskan pemeriksaan permohonan a quo mengingat pemilihan kepala daerah serentak 2024 sudah berjalan pada tahap penetapan gubernur, bupati, dan walikota sesuai jadwal akan dilakukan penetapan pada tanggal 22 September 2024, sehingga memohon agar Mahkamah memerintahkan KPU untuk melaksanakan Putusan Mahkamah dengan membatalkan penetapan pasangan calon gubernur, bupati, dan walikota yang tidak sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU- VII/2009, Nomor 67/PUU-XVIII/2020, dan Nomor 2/PUU-XXI/2023. Berkenaan dengan permohonan pemeriksaan prioritas para Pemohon, Mahkamah akan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo tanpa melalui sidang pleno dengan agenda pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 54 UU MK. Oleh karena itu, terhadap permohonan a quo akan segera mendapatkan 58 kepastian hukum sehingga tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan permohonan provisi yang diajukan oleh para Pemohon berkenaan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujiannya. Dengan demikian, permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dalam Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, dengan dalil-dalil (selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 162 ayat (1) UU 10/2016 tidak menentukan masa jabatan wakil gubernur yang melaksanakan tugas dan wewenang sebagai gubernur karena gubernur berhalangan sementara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhitung sejak ditandatanganinya keputusan pengangkatannya. Demikian pula halnya dengan Pasal 162 ayat (2) UU 10/2016 juga tidak menentukan masa jabatan wakil bupati atau wakil walikota yang melaksanakan tugas dan wewenang sebagai bupati atau walikota karena bupati serta walikota berhalangan sementara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, terhitung sejak ditandatanganinya keputusan pengangkatannya. 2. Bahwa menurut para Pemohon, munculnya persoalan di atas karena Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 menentukan kepala daerah memegang jabatan selama 5 (lima) tahun yang dihitung sejak pelantikan, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 3. Bahwa menurut para Pemohon, berkenaan dengan periodesasi masa jabatan kepala daerah telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian konstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 bahwa makna dua kali masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah tetap merujuk pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009, yaitu setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya, seseorang yang telah 59 menjabat kepala daerah atau sebagai pejabat kepala daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan. Makna dua kali dalam jabatan yang sama demikian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU- XXI/2023. Bahkan, dalam putusan a quo Mahkamah tidak membedakan masa jabatan yang telah dijalani baik ketika menjabat secara definitif maupun ketika menjadi penjabat sementara. 4. Bahwa menurut para Pemohon, dengan mendasarkan pada tiga putusan Mahkamah a quo, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU- XXI/2023, maka Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 sepanjang tidak ada pengaturan mengenai kapan pejabat sementara gubernur, bupati, atau walikota terhitung ”mulai menjabat”, apakah sejak dilantik. Dalam kaitan ini, menurut para Pemohon, telah ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, khususnya Pasal 19 huruf e yang menyatakan mengenai syarat penghitungan masa jabatan kepala daerah, termasuk penjabat sementara adalah sejak pelantikan. Padahal, menurut para Pemohon tidak semua penjabat kepala daerah tersebut dilantik tetapi secara faktual (riil) telah menjalankan tugas dan wewenang sebagai gubernur, bupati, atau walikota, yang kemudian mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dalam pemilihan serentak 2024. Hal inilah yang menurut para Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon dalam petitumnya pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar Mahkamah menegaskan makna Pasal 162 ayat (1) UU 10/2016 adalah “Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat 60 dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan dan dalam hal Wakil Gubernur melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Gubernur karena Gubernur berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terhitung sejak ditandatanganinya keputusan pengangkatannya”, serta menegaskan makna Pasal 162 ayat (2) UU 10/2016 adalah “Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan, dan dalam hal Wakil Bupati serta Wakil Walikota melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Bupati serta Walikota karena Bupati serta Walikota berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sejak ditandatanganinya keputusan pengangkatannya”. [3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya para Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-53 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 14 Oktober 2024. [3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas dan sebagaimana telah dipertimbangkan juga dalam menjawab permohonan provisi para Pemohon pada Paragraf [3.7], Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.11] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama dalil-dalil para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 yang tidak mengatur mengenai penghitungan masa jabatan (periode jabatan) kepala daerah, utamanya bagi calon kepala daerah yang sebelumnya sudah pernah menjabat sebagai kepala daerah baik menjabat secara definitif ataupun sebagai penjabat (sementara), memunculkan perbedaan parameter/kriteria bagi para calon kepala daerah yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta 61 walikota dan wakil walikota pada tahun 2024, sehingga tidak memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. [3.12] Menimbang bahwa terhadap permasalahan konstitusionalitas norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 yang didalilkan para Pemohon di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.12.1] Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon a quo, setelah Mahkamah mencermati secara saksama substansi norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 memang tidak mengatur cara penghitungan masa jabatan kepala daerah pengganti, in casu apakah penghitungan masa jabatan kepala daerah pengganti — baik definitif maupun sementara— dilakukan sejak yang bersangkutan dilantik ataukah sejak yang bersangkutan melaksanakan tugasnya. Menurut Mahkamah sesungguhnya ketentuan Pasal 162 UU 10/2016 yang terdiri dari tiga ayat mengatur periodisasi atau masa jabatan serta kewenangan kepala daerah yang baru menjabat (dalam kapasitasnya sebagai pemenang Pilkada), dan tidak mengatur masa jabatan dalam konteks syarat bakal calon/pasangan calon kepala daerah. Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 yang dipermasalahkan para Pemohon pada pokoknya mengatur periodisasi jabatan kepala daerah, baik gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, yaitu selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Ketentuan a quo juga berisi penegasan bahwa penghitungan masa jabatan lima tahun tersebut dimulai sejak tanggal pelantikan. Namun, dalam konteks ini, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa masa jabatan lima tahun tersebut dapat dikurangi antara lain berkenaan dengan transisi menuju pemilihan kepala daerah serentak sebagaimana diatur dalam Bab XXVI Ketentuan Peralihan Pasal 201 UU 10/2016, yang juga telah dimaknai oleh Mahkamah, terakhir melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Maret 2024. Selain kemungkinan pengurangan masa jabatan karena Ketentuan Peralihan Pasal 201 UU 10/2016, terdapat pula berbagai alasan yang 62 memungkinkan untuk tidak terpenuhi masa jabatan lima tahun tersebut, sebagaimana pertimbangan di bawah ini. [3.12.2] Bahwa jika dicermati secara sistematis dan kontekstual, menurut Mahkamah norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 merupakan bagian dari pengaturan yang berlaku bagi pasangan calon kepala daerah yang memenangi kontestasi pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, ketentuan a quo harus dibaca dan dipahami dalam konteksnya, yaitu setelah tahapan pelantikan pasangan calon pemenang pemilihan menjadi kepala daerah yang definitif. Konteks demikian terlihat dari sistematika penyusunan UU 10/2016, di mana secara berurutan Pasal 160 mengatur pengesahan dan pengangkatan kepala daerah; Pasal 161 mengatur pelantikan dan sumpah/janji; Pasal 162 mengatur masa jabatan kepala daerah; Pasal 163 sampai dengan Pasal 164 mengatur mengenai pelantikan kepala daerah, waktu, dan tempatnya; serta Pasal 165 mengatur pendelegasian pengaturan jadwal dan tata cara pelantikan kepala daerah ke dalam Peraturan Presiden. Terlebih lagi, Pasal 160 sampai dengan Pasal 165 tersebut berada pada satu bab yang sama, yaitu Bab XXI mengenai “Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan”. Dalam konteks pertimbangan di atas, setelah Mahkamah mencermati secara saksama norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 di mana substansinya memuat frasa “memegang jabatan selama 5 (lima) tahun”, menunjukkan bahwa ketentuan masa jabatan 5 (lima) tahun tersebut merujuk pada masa jabatan yang menjadi hak kepala daerah pemenang pemilihan kepala daerah. Begitu pula dengan rangkaian frasa berikutnya pada pasal tersebut, yaitu “memegang jabatan selama 5 (lima) tahun ’terhitung sejak tanggal pelantikan’” adalah petunjuk/cara penghitungan masa jabatan yang 5 (lima) tahun tersebut, dan bukan petunjuk/cara penghitungan masa jabatan bagi penjabat sementara atau pelaksana tugas yang menggantikan kepala daerah hasil pemilihan. Dalam kaitan ini, apabila Pasal a quo mengatur mengenai penjabat sementara atau pejabat pengganti, quod non, tentunya pembentuk undang-undang tidak merumuskan angka yang bersifat definitif, yaitu 5 (lima) tahun, karena dalam batas penalaran yang wajar seorang penjabat sementara atau pejabat pengganti yang menggantikan kepala daerah definitif di tengah masa jabatan, kecil kemungkinan akan dapat mencapai masa jabatan 5 (lima) tahun secara penuh, 63 kecuali apabila memenuhi kondisi sebagaimana diatur dalam Pasal 163 ayat (4), ayat (7), dan ayat (8), serta Pasal 164 ayat (4), ayat (7), dan ayat (8) UU 10/2016, yang pada pokoknya terkait dengan kondisi tertentu yang terjadi pada calon gubernur, bupati, atau walikota terpilih. Dalam kaitan ini, apabila calon gubernur, bupati, atau walikota terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, atau mengundurkan diri maka calon wakil gubernur, wakil bupati atau wakil walikota terpilih tetap dilantik menjadi wakil gubernur, wakil bupati atau wakil walikota meskipun tidak secara berpasangan [vide Pasal 163 ayat (4) dan Pasal 164 ayat (4) UU 10/2016]. Apabila calon gubernur dan/atau calon wakil gubernur, calon bupati dan/atau wakil bupati, atau calon walikota dan/atau wakil walikota terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan maka yang bersangkutan tetap dilantik menjadi gubernur dan/atau wakil gubernur, bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota namun pada saat itu juga diberhentikan sementara sebagai gubernur dan/atau wakil gubernur, bupati/wakil bupati, atau walikota/wakil walikota [vide Pasal 163 ayat (7) dan Pasal 164 ayat (7) UU 10/2016]. Demikian pula dalam hal calon gubernur dan/atau calon wakil gubernur, calon bupati/calon wakil bupati, atau calon walikota/calon wakil walikota terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi gubernur dan/atau wakil gubernur, bupati dan/atau wakil bupati, atau walikota dan/atau wakil walikota, namun pada saat itu juga diberhentikan sebagai gubernur dan/atau wakil gubernur, bupati dan/atau wakil bupati, atau walikota dan/atau wakil walikota [vide Pasal 163 ayat (8) dan Pasal 164 ayat (8) UU 10/2016]. Terkait dengan Pasal 163 ayat (4), ayat (7), dan ayat (8), serta Pasal 164 ayat (4), ayat (7), dan ayat (8) UU 10/2016 di atas, dalam Pasal 173 ayat (1) UU 10/2016 telah ditentukan pula, ”Dalam hal Gubernur, Bupati, dan Walikota berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan; maka Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota menggantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota”. 64 Ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU 10/2016 tersebut pada mulanya merupakan bagian dari Bab XXIII mengenai ”Pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota” yang terdiri dari Pasal 167 sampai dengan Pasal 176. Saat ini substansi Bab XXIII mengenai pengisian wakil kepala daerah tidak lagi relevan dipertimbangkan karena sudah dihapuskan/dihilangkan oleh pembentuk undang-undang, kecuali tiga pasal, mengingat wakil kepala daerah saat ini dipilih berpasangan (dalam satu paket) dengan kepala daerahnya. Tiga pasal yang masih dipertahankan/diubah rumusannya oleh pembentuk undang-undang adalah Pasal 173, Pasal 174, dan Pasal 176. Norma Pasal 173 dalam perkembangannya mengalami perubahan dari sebelumnya pada UU 1/2015 ditentukan, ”Dalam hal Gubernur, Bupati, dan Walikota berhalangan tetap, Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota tidak serta merta menggantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota” [vide Pasal 173 ayat (1) UU 1/2015]. Dalam kaitan ini, kedudukan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota hanya dinyatakan “menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah”. Namun, sejak berlakunya UU 10/2016 penegasan terkait posisi wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota ditentukan dengan jelas secara hukum yaitu “menggantikan” gubernur, bupati, dan walikota apabila gubernur, bupati, dan walikota berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. Kecuali, jika gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas maka mekanismenya dilakukan berdasarkan Pasal 174 UU 10/2016. Dalam konteks permasalahan konstitusional a quo, ihwal kedudukan wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang berhalangan untuk dapat ditentukan dengan pasti kapan mulai dihitung periodisasi masa jabatan yang menggantikan tersebut, apakah pada saat menggantikan sebagaimana ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU 10/2016 atau pada saat pejabat yang menggantikan dilantik. [3.12.3] Bahwa berkaitan dengan ihwal di atas, para Pemohon mengaitkan persoalan tersebut dengan norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 di mana sesungguhnya norma tersebut bukanlah mengatur tata cara penghitungan masa jabatan bagi pejabat yang menggantikan posisi kepala daerah hasil pemilihan 65 kepala daerah, apalagi jika dikaitkan dengan tata cara penghitungan masa jabatan sebagai syarat bagi pasangan calon kepala daerah yang baru akan mengikuti pemilihan kepala daerah. Sebab, norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 mengatur mengenai periodisasi masa jabatan kepala daerah dalam kondisi normal yaitu kondisi tidak terjadi pergantian pada masa jabatan. Dalam kaitan ini, syarat mengenai masa jabatan calon/pasangan calon kepala daerah petahana (atau pernah menjabat sebelumnya) yang hendak mengikuti kembali pemilihan kepala daerah atau syarat mengajukan diri sebagai peserta pemilihan kepala daerah, sesungguhnya merupakan materi pengaturan dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016, yang menjadi bagian dari pengaturan “persyaratan pencalonan” [vide Bab III UU 10/2016] yang pada pokoknya menentukan, “belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota” [vide Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016]. Substansi Pasal 7 tersebut merupakan satu-satunya pasal yang mengatur mengenai persyaratan untuk menjadi calon kepala daerah, dengan didahului penegasan pada ayat (1) bahwa setiap warga negara berhak untuk mencalonkan dan dicalonkan sebagai kepala daerah. [3.12.4] Bahwa terkait dengan perumusan norma, penting bagi Mahkamah mengingatkan semua pihak berkenaan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama pembentukan peraturan pelaksana yang diperintahkan oleh suatu undang-undang agar dapat memahami secara utuh mengenai “kluster” atau tata letak suatu norma yang akan ditindaklanjuti pengaturannya dalam peraturan pelaksana. Sesungguhnya, suatu undang-undang dibentuk dengan sistematika yang berurutan dan saling berkaitan, misalnya mulai dari bab, bagian, dan paragraf dan seterusnya [vide angka 67 Lampiran I Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022], sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 66 Oleh karena itu, sesuai dengan kebutuhan yang hendak diatur dalam suatu undang-undang, masing-masing norma mempunyai makna tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari makna norma secara utuh. Artinya, pembacaan atas teks suatu norma tidak boleh dilepaskan dari pembacaan atas posisi atau letak norma tersebut di antara norma-norma lainnya. Dalam kaitan ini, sangat mungkin terjadi dalam suatu undang-undang terdapat lebih dari satu norma yang mempunyai rumusan atau teks serupa. Hal demikian sekilas terlihat sebagai pengulangan, redundansi, atau duplikasi. Namun, sangat mungkin masing-masing norma mempunyai makna yang berlainan karena berada pada bab, bagian, atau paragraf yang berbeda. [3.12.5] Bahwa dalam perkara ini, penghitungan mulainya masa jabatan yang diatur Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 seolah-olah mempunyai kesamaan pengaturan atau setidaknya mempunyai keterkaitan dengan penghitungan masa jabatan yang diatur Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016. Padahal dengan mencermati letak urutan masing-masing pasal atau mencermati bab yang menaungi masing-masing pasal, jelas terlihat bahwa ”penghitungan masa jabatan” yang diatur dalam Pasal 162 dan Pasal 7 berada di ranah pengaturan yang berbeda. Berkenaan dengan hal tersebut, perkara ini pada pokoknya mempermasalahkan ketiadaan pengaturan cara penghitungan masa jabatan penjabat atau pelaksana tugas kepala daerah dalam kaitannya dengan pemenuhan syarat pendaftaran calon/pasangan calon kepala daerah. Cara penghitungan masa jabatan untuk keperluan pendaftaran calon/pasangan calon kepala daerah menurut Mahkamah merupakan ranah pengaturan Bab III “Persyaratan Calon” dari UU 10/2016 khususnya Pasal 7 ayat (2), yang tidak ada kaitannya dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 yang mengatur kondisi normal mengenai masa jabatan kepala daerah terpilih. Pengaturan masa jabatan kepala daerah ini memang harus ditegaskan dalam undang-undang. Sebab, UUD NRI Tahun 1945 tidak menentukan berapa lama masa jabatan kepala daerah. Berbeda halnya dengan masa jabatan presiden dan wakil presiden ditegaskan 5 (lima) tahun dalam Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945. Demikian pula halnya dengan masa jabatan 67 anggota DPR, DPD, dan DPRD ditentukan dipilih setiap lima tahun sekali [vide Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945]. Oleh karena itu, berkaitan dengan persoalan inkonstitusionalitas yang didalilkan para Pemohon, Mahkamah tidak menemukan relevansi untuk memaknai Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 khususnya mengenai cara penghitungan “2 (dua) kali masa jabatan” dengan menggunakan cara penghitungan yang diatur dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016. Mahkamah telah pernah melakukan pengujian konstitusionalitas atas norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 dan mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU- XVIII/2020, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Desember 2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2023. Seharusnya pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dijadikan acuan untuk ditindaklanjuti oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur mengenai cara penghitungan atau menentukan mulai menjabat, khususnya bagi pejabat gubernur, bupati atau walikota yang telah melaksanakan tugas dan wewenang dalam jabatan tersebut. Hal ini didasarkan pada alasan: a) Pertimbangan hukum putusan Mahkamah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari amar putusan; dan b) Putusan Mahkamah Konstitusi berkekuatan serta berlaku sebagai undang-undang karena objek pengujiannya adalah undang-undang. [3.13] Menimbang bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, Mahkamah dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 menyatakan, “… kata ‘menjabat’ adalah masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, melalui putusan a quo Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan ‘masa jabatan yang telah dijalani’ tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara, …” (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU- XXI/2023 paragraf [3.13.3]). 68 Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum demikian, tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dipersoalkan para Pemohon, pendirian Mahkamah dimaksud sudah cukup jelas bagi semua pihak, khususnya lembaga yang mempunyai kewenangan menyusun peraturan pelaksana dari UU 10/2016 bahwa masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan. Berkenaan dengan hal di atas, Pasal 173 ayat (1) UU 10/2016 sebagaimana pertimbangan di atas telah tegas menyatakan bahwa wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota menggantikan gubernur, bupati, dan walikota, dalam hal gubernur, bupati, dan walikota berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. Artinya, secara langsung dan nyata wakil kepala daerah yang menggantikan sudah seharusnya melaksanakan tugas dan wewenangnya agar tata kelola pemerintahan daerah tetap dapat berlangsung dengan baik. Terlebih lagi, dari rangkaian Pasal 173 ayat (2) sampai dengan ayat (7) terlihat jelas bahwa pengangkatan dan pengesahan secara administratif bagi wakil kepala daerah yang menggantikan posisi kepala daerah berpotensi tidak dapat dilakukan seketika (dalam waktu yang bersamaan dengan berhentinya kepala daerah), sehingga memunculkan jeda waktu antara masa menjabat secara langsung dan nyata dengan surat keputusan dan/atau pelantikan yang mengangkat atau mengesahkan pejabat bersangkutan. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat dalil-dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas bersyarat norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016, telah ternyata memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana didalilkan para Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 69 [3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum; [4.4] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam Provisi Menolak permohonan provisi para Pemohon. Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 70 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal empat, bulan November, tahun dua ribu dua puluh empat yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 11.50 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh 71 ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Mardian Wibowo