129/PUU-XXI/2023

1 PUTUSAN Nomor 129/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Gugum Ridho Putra Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Advokat Alamat : 18 Office Park, MZ Floor unit D-3, Jalan Tb Simatupang Kav. 18, Pasar Minggu, Jakarta Selatan Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 September 2023 memberi kuasa kepada M. Iqbal Sumarlan Putra, S.H., M.H., Dharma Rozali Azhar, S.H., M.H., Irfan Maulana Muharam, S.H., Dega Kautsar Pradana, S,H., M.Si (Han)., Aldy Syabadillah Akbar, S.H.,M.H., Yolis Suhadi, S.H., M.H., yang kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam TIM ADVOKASI PEDULI PEMILU (TAPP) yang beralamat di 18 Office Park, MZ Floor unit D-3, Jalan Tb Simatupang Kav.18, Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon; Membaca kesimpulan Pemohon dan Dewan Perwakilan Rakyat. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 18 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 September 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 125/PUU/PAN.MK/AP3/09/2023 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 25 September 2023 dengan Nomor 129/PUU-XXI/2023, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 24 Oktober 2023 dan diterima Mahkamah pada tanggal 24 Oktober 2023, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”, sehingga Mahkamah Konstitusi adalah salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan peradilan. 2. Bahwa perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 24C ayat (1) telah menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar”. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, wewenang yang sama juga ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1), yakni “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 3. Bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang kemudian diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“Undang-Undang Mahkamah Konstitusi”) pada Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a kembali menegaskan “Mahkamah 3 Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 4. Bahwa Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”) kembali menegaskan pada ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 5. Bahwa begitupun Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”) menyebutkan pula “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 6. Bahwa merujuk kepada Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK Nomor 2 Tahun 2021”) menegaskan "Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. 7. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan untuk menguji peraturan perundang-undangan berbentuk undang-undang, dalam hal ini Ketentuan 4 Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) terhadap Undang- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka jelaslah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM 8. Bahwa Ketentuan Pasal 51 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003”) menyatakan bahwa “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya berpotensi dirugikan oleh berlakunya undang- undang” salah satunya adalah “perorangan warga negara Indonesia”. Sejalan dengan itu, Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang (“PMK Nomor 2 Tahun 2021”) juga menegaskan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya berpotensi dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yang salah satunya adalah “perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”. 9. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3276062907990003, yang dalam kesehariannya juga menjalankan pekerjaan sebagai pemberi jasa hukum atau Advokat yang fokus kepada isu-isu ketatanegaraan dan isu-isu kepemiluan. Permohonan a quo diajukan dalam kapasitas sebagai Pemilih dalam Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud Ketentuan Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“Undang-Undang Pemilu”) yakni merupakan “Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah Kawin”. Pemohon saat ini telah genap berusia 35 (tiga puluh lima) tahun dan telah menikah. Semenjak berusia 17 (tujuh belas) tahun sampai saat ini Pemohon telah mengikuti pemilihan umum sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya untuk Pemilu tahun 2024 Pemohon telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sebagaimana situs halaman cekdptonline.kpu.go.id, Pemohon terdaftar dalam DPT dan berhak 5 menggunakan hak pilihnya pada TPS: 78, Tanah Baru Beji, Kota Depok. 10. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU- XIX/2021, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul berpendapat dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017, Pemohon perseorangan sepanjang dapat menjelaskan atau menguraikan memiliki hak untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian atasnya. Atas dasar itu, Pemohon mempersoalkan Ketentuan Pasal 222 UU UU Nomor 7 Tahun 2017 ke hadapan Mahkamah dalam kepentingan Pemohon sebagai Pemilih, maka landasan kepentingan hukum Pemohon juga berangkat dari hak untuk memilih (right to vote). Dengan demikian tidak dapat dibantah bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum. 11. Bahwa Pemohon berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya oleh Ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu dikarenakan Ketentuan itu hanya mengatur syarat minimal kursi atau suara sah (“batas bawah”) dalam pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden (“capres-cawapres”) tanpa mengatur syarat lain yang dapat mencegah gabungan partai politik mengunci pemilihan presiden dan wakil presiden pada putaran pertama hanya diikuti oleh 2 (dua) Paslon atau calon tunggal (selanjutnya disebut “syarat lain dalam pengusungan capres dan cawapres”). Sebagaimana diketahui, dalam Ketentuan Pasal 222 UU pemilu, partai politik atau gabungan partai politik hanya diwajibkan memenuhi syarat minimal pencalonan capres-cawapres berupa kursi DPR 20% (dua puluh persen) atau suara sah Pemilu 25% (dua puluh lima persen) saja, sehingga partai tidak dilarang bergabung membentuk koalisi superdominan (oversized coalition) sepanjang tidak mutlak 100% (seratus persen) atau membuat gabungan partai lain tidak dapat mengusung capres-cawapres (vide Pasal 229 ayat (2) huruf a dan b UU Pemilu). 12. Bahwa ketiadaan syarat lain dalam pengusungan capres dan cawapres pada putaran pertama itu, berpotensi memunculkan 2 (dua) kondisi yang tidak ideal bagi Pemilih yang potensial terjadi, yakni: 6 a. Pertama, menyebabkan gabungan partai politik berpotensi dapat membentuk koalisi super dominan atau oversized coalition dan menyisakan koalisi minoritas atau minority coalition sehingga peserta pemilihan presiden dan wakil presiden hanya diikuti 2 (dua) Paslon saja pada pemilihan putaran pertama; atau b. Kedua, menyebabkan munculnya potensi peserta pemilihan calon presiden dan wakil presiden yang semula diikuti oleh 2 (dua) Paslon berakhir menjadi hanya diikuti oleh 1 (satu) Paslon saja (capres- cawapres tunggal) apabila salah satu peserta nya yang diusung koalisi minoritas dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan oleh KPU RI. Sementara itu, pembentukan koalisi mengusung capres dan cawapres yang mengusung 100% (seratus persen) kursi ataupun hasil suara pemilu legislatif adalah dilarang oleh Ketentuan Pasal 229 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pemilu, sehingga koalisi mengusung calon tunggal pada Pemilihan putaran pertama tidak mungkin terjadi. 13. Bahwa dua kondisi itu potensial bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon sebagai Pemilih terutama karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Ketentuan Pasal 6A ayat (1), (2), (3), (4), (5) telah menjamin presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Calon presiden dan wakil presiden itu diusung dalam satu Pasangan dan Undang-Undang Dasar tidak mengatur skenario Pilpres diikuti satu Paslon. Ketiadaan syarat lain dalam pengusungan capres dan cawapres pada putaran pertama itu juga menimbulkan ketidakpastian hukum yang rentan dipergunakan secara sewenang-wenang oleh gabungan partai politik yang secara sengaja mengarahkan pilpres diikuti 2 (dua) Paslon dan munculnya Paslon tunggal karena ada kandidat Paslon yang digugurkan. Dengan begitu Ketentuan Pasal 222 UU Pemilu juga berpotensi melanggar hak Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum atas pilihan Pasangan capres-cawapres lebih dari 2 (dua) sebagaimana dijamin Ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. 14. Bahwa sekalipun kedua kondisi itu diakomodir dalam Undang-Undang 7 Pemilu, namun sebagai Pemilih, Pemohon merasa sangat potensial dirugikan karena ketentuan Pasal 222 berpotensi dipergunakan oleh gabungan partai politik untuk “mengunci” jumlah Pasangan capres-cawapres menjadi berjumlah 2 (dua) Pasangan saja (“head to head”) sehingga memperbesar kemungkinan Pilpres dilaksanakan dengan capres-cawapres tunggal apabila salah satu Pasangan Calon (“paslon”) dinyatakan gugur oleh KPU RI. Kemungkinan 2 (dua) hal itu terjadi telah diakomodir oleh Ketentuan Undang- Undang Pemilu. 15. Bahwa Ketentuan Pasal 229 ayat (2) huruf a UU Pemilu menyatakan “KPU Menolak pendaftaran Pasangan Calon dalam hal: a. pendaftaran 1 (satu) Pasangan Calon diajukan oleh gabungan dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu”. Artinya, UU Pemilu telah melarang seluruh partai politik bergabung membentuk koalisi 100% untuk mengusung calon tunggal. Namun demikian, dalam Ketentuan Pasal 229 ayat (2) huruf b KPU Juga menolak pendaftaran Paslon apabila “Pendaftaran 1 (satu) Pasangan Calon diajukan oleh gabungan partai politik peserta pemilu yang mengakibatkan gabungan Partai Politik Peserta Pemilu lainnya tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon”. Artinya, UU Pemilu telah melarang partai politik bergabung membentuk koalisi super dominan (oversized coalition) yang menghalangi koalisi partai minoritas mengusung Paslon yang mengakibatkan terjadinya pengusungan Calon Tunggal. Sebagai contoh Pilpres diikuti koalisi super dominan mengusung capres-cawapres dengan total kursi 81% (delapan puluh satu persen) atau lebih versus koalisi minoritas dengan kursi 19% (sembilan belas persen) atau kurang. 16. Bahwa Ketentuan UU Pemilu di atas sudah melarang 2 (dua) kondisi yang memunculkan Paslon tunggal dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yakni: (1) pertama, Paslon tunggal yang muncul akibat kesengajaan partai-partai politik membentuk koalisi super dominan 100% (seratus persen); dan (2) kedua, Paslon tunggal yang muncul akibat kesengajaan partai-partai politik membentuk koalisi super dominan minimal 81% (delapan puluh satu persen) atau lebih yang bertujuan menghalangi koalisi minoritas 8 memenuhi batas bawah pencalonan presiden dan wakil presiden. Akan tetapi, UU Pemilu belum mengantisipasi munculnya skenario Paslon tunggal akibat gugurnya salah satu Paslon dalam Pilpres yang hanya diikuti oleh 2 (dua) Paslon. 17. Bahwa munculnya Paslon tunggal akibat gugurnya salah satu Paslon dalam Pilpres yang hanya diikuti oleh 2 (dua) Paslon itu sangat mungkin terjadi salah satunya apabila Gabungan partai politik gagal memenuhi persyaratan calon dan persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232. Kegagalan memenuhi persyaratan tersebut ditegaskan Ketentuan Pasal 233 UU Pemilu yakni “dalam hal persyaratan administratif Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 tidak lengkap, tidak benar, dan/atau tidak absah, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan tidak dapat lagi mengusulkan bakal Pasangan Calon”. Jika hal ini terjadi, maka gabungan partai politik minoritas dilarang untuk mengusung Paslon Kembali, sehingga jelaslah Pilpres hanya tersisa diikuti oleh 1 (satu) Paslon (Paslon Tunggal). 18. Bahwa ketentuan Pasal 235 ayat (4) UU Pemilu menyatakan “dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, KPU memperpanjang jadwal pendaftaran Pasangan Calon selama 2 (dua) x 7 (tujuh) hari”. Sekalipun KPU memperpanjang jadwal pendaftaran, tetap saja gabungan partai politik minoritas tidak dapat mengusung Paslon Kembali karena telah dihukum oleh Ketentuan Pasal 233 di atas. Sehingga sekalipun KPU memperpanjang masa pendaftaran, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden akan tetap dilanjutkan sesuai tahapan dan hanya akan diikuti oleh 1 (satu) Paslon (Paslon Tunggal). Hal ini dipertegas oleh Ketentuan Pasal 235 ayat (6) yang menyatakan “dalam hal telah dilaksanakan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, tahapan pelaksanaan Pemilu tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. 19. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelaslah Ketentuan Pasal 222 berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon yakni Ketentuan tersebut membuka peluang dipergunakan oleh gabungan partai politik untuk “mengunci” jumlah Paslon presiden dan wakil presiden dikondisikan 9 berjumlah 2 (dua) Pasangan saja (“head to head”) sehingga memperbesar kemungkinan Pilpres dilaksanakan dengan capres-cawapres tunggal apabila salah satu Paslon dinyatakan gugur oleh KPU RI. Pemohon tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan hak pilihnya untuk memilih Paslon tunggal yang tersedia. 20. Bahwa apabila Ketentuan Pasal 222 UU Pemilu tetap dibiarkan berlaku tanpa adanya syarat lain, maka hal itu juga berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon sebagai Pemilih, karena peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menjadi tidak variatif. Apabila Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dibiarkan tidak variatif, maka Pemohon tidak mempunyai keleluasaan untuk memperbandingkan pilihan capres- cawapres yang akan Pemohon pilih, akibat sudah langsung ditentukan hanya 2 (dua) Paslon. Padahal Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut undang-undang dasar”. 21. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 jo. Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan setelahnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan “kerugian konstitusional” dengan berlakunya suatu norma undang- undang, yaitu: (1) Adanya hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diuji; (3) Kerugian konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 22. Bahwa berdasarkan seluruh hal di atas, jelaslah ketentuan Pasal 222 berpotensi memunculkan kerugian konstitusional bagi Pemohon untuk mendapatkan jaminan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dapat diikuti 10 lebih dari 2 (dua) Paslon dan agar tidak berujung hanya diikuti 1 (satu) Paslon saja (Paslon tunggal). Kerugian itu bersifat spesifik karena apabila permohonan a quo dikabulkan, maka pemilihan presiden dan wakil presiden dapat dicegah dari potensi hanya diikuti oleh 2 (dua) Paslon saja (head to head) atau hanya diikuti 1 (satu) Paslon saja (Paslon tunggal). Dengan demikian, Pemohon dapat memiliki keleluasaan untuk memperbandingkan pilihan capres-cawapres yang akan Pemohon pilih sebab pilpres akan terlaksana dengan diikuti lebih dari 2 (dua) Paslon. Olehkarenanya kerugian konstitusional Pemohon itu tidak akan pernah terjadi. 23. Bahwa berdasarkan seluruh uraian angka 6 sampai angka 19 di atas jelaslah terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional yang Pemohon alami dengan berlakunya Ketentuan norma- norma Pasal yang Pemohon mohonkan untuk diuji. Dengan demikian Pemohon jelas memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN A. KETENTUAN PASAL 222 MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM KARENA BERPOTENSI MEMUNCULKAN KOALISI SUPER DOMINAN YANG DAPAT MENGUNCI PILPRES HANYA DIIKUTI DUA PASLON (HEAD TO HEAD) ATAU SATU PASLON (TUNGGAL) 24. Bahwa Indonesia telah menegaskan dalam konstitusinya sebagai negara demokrasi. Ciri sebagai negara demokrasi itu dapat ditemui dalam Ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Republik adalah salah satu ciri dari negara demokrasi karena jabatan pimpinan eksekutif negara republik diisi dengan cara dipilih oleh rakyat di negara itu. Ciri demokrasi lainnya juga dapat ditemui dalam Ketentuan Pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan secara tegas bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang- undang dasar”. Dengan penegasan itu, maka jelaslah Indonesia adalah negara yang disusun dari, oleh dan untuk rakyat. Kekuasaan tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak di tangan seluruh rakyatnya. 11 25. Bahwa dengan diletakkannya kedaulatan di tangan rakyat tidaklah berarti negara Republik Indonesia ini dijalankan secara langsung oleh 270 (dua ratus tujuh puluh) juta lebih rakyatnya. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar sudah menentukan bahwa kedaulatan yang berada di tangan rakyat itu hanya dapat dipergunakan menurut cara yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar. Artinya kedaulatan yang berada di tangan rakyat itu tidak dapat dipergunakan sekedar mengikuti keinginan mayoritas rakyat belaka, namun haruslah tetap mengikuti panduan-panduan yang ditentukan dalam Undang- Undang Dasar. 26. Bahwa mengenai tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar untuk melaksanakan kedaulatan itu, Ketentuan Pasal 22E ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Artinya kedaulatan rakyat itu dilaksanakan salah satunya melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Melalui Pemilu, rakyat menunjuk dan memilih wakil-wakil untuk menduduki pos-pos jabatan penting yang akan menjalankan roda pemerintahan negara atas nama rakyat. Atas dasar itu, setiap rakyat (warga negara) harus dijamin untuk dapat mengikuti Pemilu untuk mempergunakan hak pilihnya. Selanjutnya untuk seluk-beluk pelaksanaan Pemilu ditentukan lebih lanjut dalam Undang- Undang, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 27. Bahwa Ketentuan Pasal 6A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mewajibkan presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu Paslon sebagaimana dikatakan “presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Selanjutnya Ketentuan Pasal 6A ayat (2) menyatakan “Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Artinya, selain diusung secara berpasangan dengan wakil presiden, pencalonan presiden dan wakil presiden itu dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. 28. Bahwa Undang-Undang Pemilu telah mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh peserta dalam pemilhan umum presiden dan wakil presiden. 12 Selain mengatur syarat-syarat calon dalam Ketentuan Pasal 227, UU Pemilu terlebih dahulu juga sudah mengatur syarat pencalonan yang diberlakukan bagi partai atau gabungan partai yang akan mengusung capres dan cawapres. Ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu menentukan syarat minimal atau batas bawah syarat pencalonan berupa kursi DPR dan syarat suara sah sebagai berikut: “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”. Berdasarkan Ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa setiap partai ataupun gabungan partai yang hendak mengusung calon presiden dan wakil presiden harus memenuhi syarat perolehan kursi DPR sebanyak 20% (dua puluh persen) atau syarat perolehan suara dalam pemilu sebelumnya sebesar 25% (dua puluh lima persen). Itulah mengapa partai-partai saling berkoalisi satu sama lain, semata untuk memenuhi syarat minimal pencalonan presiden dan wakil presiden tersebut. 29. Bahwa Ketentuan Pasal 222 UU Pemilu yang hanya menentukan syarat batas bawah pencalonan tanpa ada mengatur syarat lain pencalonan, membuka kemungkinan partai-partai bergabung mengumpulkan syarat kursi dan suara sebanyak-banyaknya tanpa batas. Akibatnya Ketentuan Pasal 222 UU Pemilu berpotensi menyebabkan 2 (dua) kondisi: a. Pertama, menyebabkan gabungan partai-partai politik berpotensi dapat membentuk koalisi super dominan (oversized coalition) dan menyisakan koalisi minoritas partai yang lebih kecil sehingga peserta pemilihan presiden dan wakil presiden hanya diikuti 2 (dua) Paslon saja; atau b. Kedua, menyebabkan munculnya potensi peserta pemilihan calon presiden dan wakil presiden hanya diikuti oleh 1 (satu) Paslon saja (capres-cawapres tunggal) apabila salah satu dari 2 (dua) Paslon yang ada (koalisi minoritas) dinyatakan gugur karena tidak memenuhi 13 persyaratan oleh KPU RI. 30. Bahwa berlakunya Ketentuan Pasal 222 yang sedemikan adanya bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme atau pembatasan kekuasaan. Sebab Ketentuan itu menyebabkan gabungan partai-partai dapat mengumpulkan syarat kursi dan suara sebanyak-banyaknya tanpa pembatasan sama sekali. Semakin banyak jumlah kursi atau suara yang dikumpulkan, maka semakin besar pula potensi kekuasaan yang dimiliki gabungan partai-partai membentuk koalisi superdominan, sehingga potensi kesewenang-wenangan juga semakin besar terjadi. 31. Bahwa adapun potensi kesewenang-wenangan yang sangat mungkin dilakukan Koalisi superdominan (oversized coalition) antara lain: a. Pertama, Koalisi superdominan dapat (oversized coalition) “mengunci” dan membatasi peserta pemilihan presiden hanya diikuti oleh 2 (dua) Paslon (head to head) semata demi memenangkan kepentingan koalisinya saja; b. Kedua, Koalisi superdominan (oversized coalition) dapat “mengatur” dan mengarahkan skenario pemilihan calon presiden dan wakil presiden menjadi satu Paslon dengan kondisi sebagai berikut: 1). Mengatur Pasangan capres-cawapres “boneka” yang diusung oleh koalisi minoritas yang dibentuk oleh Koalisi Super Dominan dengan tujuan gagal atau gugur karena dengan sengaja tidak memenuhi persyaratan calon agar pilpres hanya diikuti satu Paslon; 2). Mendayagunakan seluruh kekuasaan dan pengaruhnya untuk menggagalkan Paslon presiden dan wakil presiden yang diusung koalisi minoritas agar pilpres hanya diikuti satu Paslon; c. Ketiga, Koalisi super dominan dapat memaksa partai-partai dengan kursi atau suara rendah menjadi “gelandangan politik” karena tidak mampu bergabung untuk memenuhi syarat minimal kursi dan suara untuk mengusung Paslon Presiden dan wakil presiden nya sendiri. B. KOALISI PARTAI YANG DIBATASI ADALAH KOALISI SEBELUM PEMILIHAN (PRE ELECTION COALITION) BUKAN KOALISI SETELAH 14 PEMILIHAN (POST ELECTION COALITION) 32. Bahwa berbeda dengan negara-negara yang menganut sistem parlementer, Indonesia menganut sistem presidensial walaupun terdapat banyak partai (presidential multy party). Di sisi lain UU Pemilu Indonesia yang mengatur syarat pencalonan berupa presidential threshold 20% (dua puluh persen) kursi atau 25% (dua Puluh lima persen) suara Pemilu Legislatif sebelumnya, ternyata turut memberikan ke-khas-an sistem Pemilu Indonesia terutama soal pembentukan Koalisi, di mana koalisi yang dibentuk justru dilakukan sebelum Pemilu (pre election coalition) untuk tujuan jangka pendek pengusungan Capres Cawapres. Tidak seperti partai-partai pada negara bersistem parlementer, partai-partai di Indonesia tergerak membentuk koalisi cenderung bukan karena alasan idelogis ataupun berbasis kebijakan (policy based) untuk membentuk pemerintahan, melainkan lebih kepada alasan pragmatis agar memenuhi presidential threshold dalam pilpres. 33. Bahwa untuk koalisi yang dibentuk sebelum pemilihan itu jelaslah terdapat persinggungan secara langsung dengan hak Pemilih karena koalisi yang dibentuk gabungan partai-partai itu adalah untuk kontestasi pilpres yang akan menentukan ada berapa banyak jumlah Paslon yang berkontestasi. Di sisi lain, karakter partai-partai seperti pada negara-negara yang menganut sistem parlementer yang cenderung membentuk koalisi untuk mengumpulkan kursi parlemen sebanyak-banyaknya untuk mencapai apa yang disebut sebagai Minimum Winning Coalition atau posisi dominan dalam parlemen, ternyata tidaklah jauh berbeda dengan karakter partai-partai pada negara yang menganut sistem presidensial, termasuk Indonesia. Meskipun koalisi partai- partai di Indonesia dibentuk sebelum Pemilihan, namun tetap saja memiliki kecenderungan yang sama yakni koalisi partai tetap berupaya mengumpulkan kursi ataupun suara sebanyak-banyaknya walaupun tujuannya untuk kontestasi pilpres. 34. Bahwa atas dasar itu, dalam Koalisi untuk pencapresan atau presidential race coalition itu dapat juga terbentuk menjadi koalisi superdominan atau oversized coalition. Hal ini mungkin saja menguntungkan bagi gabungan partai pengusung. Akan tetapi kondisi demikian tidak dapat dibiarkan karena justru berpotensi merugikan Pemilih, sebab semakin banyak koalisi 15 superdominan (oversized coalition) terbentuk, semakin sedikit pula Paslon yang akan berkontestasi, sehingga pemilihan Capres-Cawapres menjadi tidak variatif. Hal itu juga tidak mencerminkan Pemilu yang demokratis karena ketiadaan pembanding yang cukup di antara para kontestan. 35. Bahwa penting menjaga kontestan Pemilihan Presiden tetap variatif dalam artian dapat diikuti lebih dari 2 (dua) Paslon agar kompetisi dapat berjalan secara sehat. Untuk itu terdapat kebutuhan hukum bagi Pemilih dan bagi negara demokrasi untuk mendapat jaminan agar kontestasi tidak langsung dikunci 2 (dua) Paslon saja atau bahkan Paslon tunggal. Oleh karena kepesertaan Pilpres itu dilakukan partai atau gabungan partai, maka satu- satunya cara untuk memastikan kontestan dapat diikuti lebih dari 2 (dua) Paslon adalah dengan membatasi pembentukan koalisinya yakni dengan memaknai Ketentuan Pasal 222 UU Pemilu termasuk pula “gabungan partai politik tidak menyebabkan pemilihan presiden dan wakil presiden pada putaran pertama hanya diikuti oleh 2 (dua) Pasangan calon atau calon tunggal”. Dengan cara itu Pilpres dapat dicegah dari diikuti hanya 2 (dua) Paslon atau Paslon Tunggal. 36. Bahwa sebagai simulasi, apabila syarat lain itu ditentukan berupa ketentuan yang mencegah pemilihan capres cawapres pada putaran pertama hanya diikuti oleh 2 (dua) Pasangan calon atau calon tunggal, maka tentulah hal itu akan mencegah terbentuknya koalisi super dominan (oversized coalition) dan tetap menjamin jumlah peserta pemilihan presiden dan wakil presiden lebih dari 2 (dua) Paslon. 37. Bahwa apabila terbentuk 1(satu) koalisi mengusung Paslon jumlah kursi sebesar 40% (empat puluh persen), maka masih terdapat sisa kursi sebanyak 60% (enam puluh persen) yang apabila dikonversi dengan syarat minimal 20% (dua puluh persen) masih terdapat kemungkinan pilpres dapat diikuti oleh 3 Paslon atau 4 Paslon. Begitupun sebaliknya, apabila terbentuk 1(satu) koalisi mengusung Paslon dengan syarat suara maksimal 50% (lima puluh persen) yang apabila dikonversi dengan syarat minimal suara 25% (dua puluh lima persen) masih terdapat kemungkinan pilpres dapat diikuti oleh 3 Paslon. Terlebih jika syarat PT 20% kursi ataupun suara Pemilu 25% itu dimaknai pula “gabungan partai politik tidak menyebabkan pemilihan presiden dan 16 wakil presiden pada putaran pertama hanya diikuti oleh 2 (dua) Pasangan calon atau calon tunggal” maka tentulah penguncian pilpres diikuti 2 (dua) Paslon atau Paslon tunggal itu dapat dicegah. Hal ini sebagaimana simulasi sebagai berikut: a. Skenario apabila terdapat Paslon dengan Kursi 40%, dapat menghasilkan 4 (empat) ataupun 3 (tiga) Paslon dalam Pilpres sebagai berikut: 4 Peserta Pilpres: - Paslon 1 : Diusung Koalisi partai dengan kursi 40% - Paslon 2 : Diusung koalisi partai dengan kursi 20% - Paslon 3 : Diusung Koalisi partai dengan kursi 20% - Paslon 4 : Diusung Koalisi partai dengan kursi 20% atau 3 Peserta Pilpres: - Paslon 1 : Diusung Koalisi partai dengan kursi 40% - Paslon 2 : Diusung koalisi partai dengan kursi 40% - Paslon 3 : Diusung Koalisi partai dengan kursi 20% b. Skenario apabila terdapat Paslon dengan perolehan suara pemilu 50%, dapat menghasilkan 3 (tiga) peserta Pilpres sebagai berikut: 3 Peserta Pilpres: - Paslon 1 : Diusung Koalisi partai dengan perolehan suara 50% - Paslon 2 : Diusung koalisi partai dengan perolehan suara 25% - Paslon 3 : Diusung Koalisi partai dengan perolehan suara 25% 38. Bahwa oleh karena ketiadaan syarat lain dalam pengusungan capres dan cawapres dalam Ketentuan Pasal 222 UU Pemilu menimbulkan potensi kesewenang-wenangan sehingga bertentangan dengan Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar karena membuat Pemilih tidak memiliki pilihan peserta pilpres yang lebih variatif akibat pilpres hanya diikuti oleh 17 2(dua) ataupun 1 (satu) Paslon. Ketentuan ini juga bertentangan dengan Pasal 6A ayat (1), (2), (3), (4), (5) karena Undang-Undang Dasar tidak mengakomodir Pemilu presiden dan wakil presiden hanya diikuti 1 (satu) Paslon. Ketentuan Pasal 222 UU Pemilu juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) karena menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden, karena Ketentuan tersebut memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada koalisi super dominan (oversized coalition) untuk melakukan potensi kesewenang- wenangan. 39. Bahwa agar menjadi perhatian Mahkamah, permohonan a quo tidak bermaksud untuk menghalangi setiap partai politik memperoleh kursi DPR atau suara sah dalam pemilihan umum anggota DPR secara nasional sebanyak-banyaknya. Apabila terdapat 1 (satu) partai politik berhasil meraih kemenangan secara alami dalam Pemilu dengan dengan memperoleh kursi DPR atau suara dalam Pemilu sampai 40% (empat puluh persen) atau lebih ataupun memperoleh suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya sampai dengan 50% (lima puluh persen) atau lebih, maka pencalonan pasangan capres-cawapres oleh partai politik tersebut tetap sah dan konstitusional karena posisi dominan nya itu diraih secara natural. Sebab inkonstitusionalitas Ketentuan Pasal 222 yang dimaksudkan dalam permohonan a quo adalah munculnya potensi kesewenang-wenangan yang diakibatkan oleh gabungan partai politik membentuk koalisi superdominan (oversized coalition) yang mengunci Pilpres pada putaran pertama hanya diikuti oleh 2 (dua) Paslon (head to head) atau Paslon tunggal. Dengan demikian, potensi kesewenang-wenangan yang hendak dibatasi adalah potensi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh gabungan partai politik (koalisi) dan bukan yang dilakukan oleh 1 (satu) partai politik. 40. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, jelaslah terdapat cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Mahkamah untuk menyatakan Ketentuan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “gabungan partai politik tidak menyebabkan 18 pemilihan presiden dan wakil presiden pada putaran pertama hanya diikuti oleh 2 (dua) Pasangan calon atau calon tunggal”. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan ini Pemohon memohon kepada Mahkamah agar sudilah memutus permohonan Pemohon dengan amar putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) yang menyatakan “Pasangan Calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “gabungan partai politik tidak menyebabkan pemilihan presiden dan wakil presiden pada putaran pertama hanya diikuti oleh 2 (dua) Pasangan calon atau calon tunggal”. Sehingga Ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “Pasangan Calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya, serta gabungan partai politik tidak menyebabkan pemilihan presiden dan wakil presiden pada putaran pertama hanya diikuti oleh 2 (dua) Pasangan calon atau calon tunggal”. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono). 19 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 dan bukti P-2 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Bukti P-2 : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Dr. Sarip, S.H., M.H. yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2024 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Berdasarkan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 amandemen ketiga, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dipilih langsung oleh Rakyat. Hal ini menandakan bahwa rakyatlah yang memilih presiden dan wakil presiden tanpa melalui pelantara. Demokrasi yang dilakukan rakyat tanpa perantara, tetap tunduk pada nama-nama yang diusung partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Memperlihatkan peran utama dalam mengusung pasangan capres dan cawapres tetap berada di partai politik yang memiliki kursi di DPR; 2. Dominannya peran partai politik dalam mengusung capres dan cawapres, merupakan fakta riil, mengingat Indonesia sebagai negara yang memiliki konstitusi harus menjaga nilai-nilai secara konsisten. Dikatakan konsisten apabila rakyat memilih capres-cawapres dihadapkan capres-cawapres lain, bukan memilih capres-cawapres dihadapkan pada kotak kosong. Kejadian capres-cawapres dihadapkan kota kosong bisa terjadi di masa mendatang. Mengingat sejarah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia, yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya oleh pembentuk undang-undang (law makers) akan ada calon tunggal. Akhirnya, Mahkamah memberikan solusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, calon tunggal Pilkada di hadapkan pada kotak kosong; 3. Pilpres Harus Belajar dari Pilkada. Belajar dari kejadian Pilkada antara calon tunggal dengan kotak kosong bagi antisipasi pemilihan presiden dihadapkan kotak kosong, sangat realistis untuk tetap menjaga demokrasi langsung di 20 Indonesia. Pertanyaan kenapa berlajar dari Pilkada karena faktanya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, calon tunggal dihadapkan kotak kosong berdasarkan temuan ahli terjadi di tahun 2015 ada 3 (tiga); tahun 2016 ada 9 (sembilan); tahun 2018 ada 16 (enam belas). Dengan melihat fakta Pemilukada ditambah pandangan dari Titi Anggraeni dan Arief Budiman, tidaklah menutup kemungkinan pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia membuka ruang kejadian serupa; 4. Terobosan Koalisi Demokrasi yaitu Ada Minimal Harus Ada Maksimal. Koalisi partai politik di Indonesia telah menetapkan presidential threshold dekat dengan batas minimal sebagaimana tertuang dalam Pasal 222 UU Pemilu pencalonan capres-cawapres berupa 20% (dua puluh persen) atau suara sah Pemilu 25% (dua puluh lima persen). Belum ada ketentuan terkait presidential treshold dengan batas maksimal, kemungkinan inilah sebagai penyebab Pemilu dihadapkan kotak kosong; 5. Dapatlah ahli meminjam teori yang umum digunakan dalam hukum pidana tentang adanya batasan hukum minimal dan batasan hukum maksimal. Sebagai gambaran batas minimal dan maksimal dapat meminjam terlebih dahulu Pasal 12 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun”. Sangatlah jelas menunjukkan adanya batas minimum dan maksimum. Diungkap R Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidan (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menegaskan ada hukuman minimum dan hukuman maksimum. Tentu saja kerangka tersebut, dapatlah digunakan ataupun dengan kata lain diterapkan dalam treshold dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, dengan mempelajari dan memahami kejadian-kejadian dalam Pemilukada di Indonesia; 6. Adanya aturan Pasal 222 UU Pemilu yang menetapkan batas minimum tanpa adanya batas maksimum sebagaimana yang dikhawatirkan pemohon dalam perkara Nomor 129/PUU-XXI/2023 atas Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang UU Pemilu, Sangatlah realistis apabila adanya batas maksimum koalisi dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden sebagai upaya preventive justice dalam Pemilu presiden dan wakil presiden di Indonesia dihadapkan pada kota kosong atapun dengan cara aklamasi. Fakta yang terjadi dalam Pilkada tahun 2018 di Makasar dapatlah menjadi bahan 21 pelajaran untuk memperhatikan aturan-aturan koalisi pada pencalonan presiden dan wakil presiden dengan mendudukkan hukum sebagai alat untuk memprediksi kejadian yang akan datang; 7. Kesulitan yang dihadapi memang belum ditemukan oleh ahli akan praktik koalisi pencalonan presiden dan calon wakil presiden dengan koalisi maksimum. Melihat gambaran hukum pidana dapatlah menjadi landasan kuat bahwa perlu adanya batasan koalisi maksimum untuk menjaga kedaulatan dan keadilan demokrasi Indonesia di tingkatan nasional. Secara teoretis sendiri, inilah yang dinamakan sebagai itjihat rakyat Indonesia untuk memperbaiki demokrasi langsung di Indonesia sekaligus menjaga kedaulatan dan keadilan rakyat untuk benar-benar menyampaikan aspirasinya jangan sampai Pemilihan presiden dan wakil presiden dihadapkan kotak kosong. Ahli pun menyampaikan keterangan tambahan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut: 1. Berdasarkan Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia dipilih langsung oleh rakyat. Dalam artian ketika memang tidak kita batasi sebetulnya karena yang ketika calon tunggal bisa saja mengutip dari berbagai negara dengan cara aklamasi tentunya yang memilih bukanlah rakyat, karena memang tidak ada. Jadi, syarat tidak ada batas maksimal tentang pencalonan presiden yang diusung oleh partai politik, ini membuka ruang untuk demokrasi yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945, terutama Pasal 6A ayat (1); 2. Bahwa kenapa ini harus diadakan satu batas maksimal atau harus dinormakan, tentunya dinormakan dalam aturan tentang kepemiluan. Karena kalau tidak dinormakan, kita tetap harus tunduk kepada aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh pembuat undang-undang sebagai ciri khas dari negara hukum. Cara mengimplementasikannya memang harus ada satu keberanian untuk melakukan ataupun mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terutama Pasal 222 ataupun dengan pasal terkaitnya, artinya yaitu harus ada keberanian untuk menentukan batas maksimal. -------------------------- 3. Tidak ada batas maksimal yang dibatasi, tapi kita melihat di dalam Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 itu sebetulnya sangat jelas bagaimana bahwa membuka ruang karena tidak ada batas maksimal tersebut. Maka memang 22 kalau kita menghendaki bahwa demokrasi kita betul-betul dipilih oleh rakyat tanpa harus dihadapkan pada kotak kosong, apalagi sampai aklamasi, artinya demokrasi kita sudah tidak lagi sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai alat-alat prediksi bahwa hukum harus dapat memprediksi bagaimana yang terjadi di dalam pemilihan kepala daerah. Bagi pembuat undang-undang tidak pernah sebelumnya terpikirkan akan adanya calon tunggal, namun pada perjalanannya juga melahirkan calon tunggal. Artinya memang harus ada keberanian untuk mengubah pasal yang terkait dengan syarat minimal ataupun gabungan dari partai politik. [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah melalui email pada tanggal 29 Januari 2024 dan cetaknya diterima pada tanggal 30 Januari 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut: A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Terkait kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam pengujian undang-undang a quo secara materiil, DPR RI memberikan pandangan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Pasal 51 23 (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang- undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU- III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian kerugian hak ditentukan dengan 5 (lima) syarat, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang- undangan yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 24 d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa hak untuk memilih (right to vote) dalam pemilihan Presiden dan wakil Presiden bukanlah hak konstitusional yang relevan untuk dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal a quo. Alasan yang disampaikan Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal a quo memberikan pengurangan atau pembatasan hak untuk memilih (right to vote) Pemohon dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tidak dapat dipandang sebagai sebuah kerugian konstitusional. Bahwa dengan berlakunya Pasal a quo UU Pemilu Pemohon tetap dapat memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden pada saat pemilihan umum tanpa dibatasi sepanjang telah memenuhi syarat sebagai pemilih. Dengan demikian, DPR berkesimpulan tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan akibat keberlakuan ketentuan Pasal a quo UU Pemilu. 4. Bahwa persoalan jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan berkontestasi dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak berkorelasi dengan norma Pasal 222 UU Pemilu. Hal ini dikarenakan ketentuan dalam Pasal a quo meskipun mengatur mengenai persyaratan perolehan kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, namun perihal jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan untuk berkontestasi dalam Pemilu bukanlah suatu kondisi yang secara langsung dapat dipastikan secara spesifik dan pasti, melainkan digantungkan kepada proses dinamika politik antar-partai politik. Oleh karenanya, tidak terdapat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. 5. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon jelas merupakan kekhawatiran subjektif Pemohon saja yang sebenarnya tidak terjadi secara aktual karena pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 25 Tahun 2024 diikuti oleh 3 (tiga) Pasangan Calon sehingga tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara norma Pasal a quo dengan kerugian konstitusional Pemohon sebagai pemilih dalam Pemilu sebagaimana didalilkan dalam permohonan. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian materiil ini, DPR RI memberikan pandangan selaras dengan Putusan MK Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] MK menyatakan bahwa menurut Mahkamah: ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum“ (no action without legal connection). Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connnection), MK telah menggariskan syarat adanya kepentingan hukum/kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana termuat dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 yang dibacakan pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU- V/2007 yang dibacakan pada tanggal 20 September 2007, yang kemudian telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang- Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan 26 hukum dalam pengajuan pengujian UU Pemilu terhadap UUD NRI Tahun 1945. B. PANDANGAN UMUM 1. Bahwa demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan cratein/cratos. Demos berarti rakyat, cratein berarti memerintah, dan cratos berarti pemerintahan. Secara etimologi demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat atau rakyat yang berkuasa (government or rule by the people). Demokrasi juga diartikan sebagai pemerintahan dengan dasar persetujuan dan persamaan politik (as government by consent and political equality). Negara hanya dapat diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat. 2. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak dan kedudukan sebagai penentu dalam penyelenggaraan pemerintahan, suara rakyat adalah suara Tuhan “Vox Populei Vox Dei”. Rakyat memilih para wakilnya untuk menyelenggarakan pemerintahan. Adapun demokrasi yang dijalankan oleh Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945. Demokrasi Pancasila ini menegakkan kembali asas- asas negara-negara hukum di mana kepastian hukum dirasakan oleh segenap warga negara, di mana hak-hak asasi manusia baik dalam aspek kolektif, maupun dalam aspek perseorangan terjamin, dan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konstitusi kita, penerapan ide demokrasi atau kedaulatan rakyat tidak dapat dilakukan semena-mena karena dalam UUD NRI Tahun 1945 dibatasi dengan adanya Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, artinya antara pelaksanaan kedaulatan rakyat/demokrasi harus diimbangi dengan pelaksanaan nomokrasi (rules of law) sebagai konsekuensi logis pencantuman Pasal 1 ayat (3) dalam UUD NRI Tahun 1945. 3. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari "kedaulatan 27 berada di tangan rakyat” yaitu rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung, serta memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membentuk undang- undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara. C. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa Pemohon mendalilkan berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya oleh Ketentuan Pasal 222 UU Pemilu dikarenakan ketentuan itu hanya mengatur syarat minimal kursi atau suara sah (“batas bawah”) dalam pencalonan calon presiden dan calon presiden dan claon wakil presiden (“capres-cawapres”) tanpa mengatur syarat lain yang dapat mencegah gabungan partai politik mengunci pemilihan presiden dan wakil presiden pada putaran pertama hanya diikuti oleh 2 (dua) Paslon atau calon tunggal (selanjutnya disebut “syarat lain dalam pengusungan capres dan cawapres”). (vide Perbaikan Permohonan Pemohon hlm. 4). Terhadap dalil tersebut, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut: a. Bahwa Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan: “Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur dengan undang-undang”. Pasal 6A ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan: “Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam undang-undang”. 28 Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 lebih lanjut telah mendelegasikan pengaturan mengenai materi muatan yang telah ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945 ked alam undang- undang yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Pembentuk undang-undang, yaitu DPR RI bersama dengan Presiden, diberikan kewenangan oleh UUD NRI Tahun 1945 berdasarkan delegasi kewenangan untuk menentukan suatu aturan, larangan, kewajiban atau batasan-batasan yang dimuat dalam suatu norma undang-undang, merupakan pilihan kebijakan hukum yang terbuka bagi pembentuk undang-undang (open legal policy). Namun kewenangan tersebut tidak tak terbatas karena tetap harus sesuai dengan dengan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara sebagaimana ditemukan dalam alinea keempat UUD 1945, Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945, dan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara. b. Bahwa berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya pembentuk undang-undang diberikan keleluasaan dalam membentuk undang-undang yang merupakan pilihan kebijakan pembuat undang-undang sepanjang norma tersebut tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang (detournement de pouvoir) dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan (willekeur). c. Bahwa pada dasarnya, argumentasi hadirnya ketentuan ambang batas pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden ini didasari oleh urgensi penyaringan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki basis dukungan yang kuat dari rakyat, angka 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional merupakan kesepakatan politik yang tercapai dari berbagai fraksi di DPR dan Presiden, tujuannya adalah agar dapat tercapainya fungsi pemerintahan Negara yang efektif. Dalam sistem presidensial yang efektif, presiden perlu memiliki basis dukungan di DPR untuk mendukung program dan kebijakan yang akan dijalankan dan memperkecil risiko terjadinya divided 29 government (pemerintahan yang terbelah) akibat persingungan antara presiden dan DPR yang secara legitimasi sama-sama memperoleh kekuasaan dari rakyat dalam menjalankan pemerintahan. DPR RI berpandangan bahwa threshold yang ada tersebut juga merupakan basis dukungan awal dari pasangan calon Presiden dan Wakilnya dalam mencerminkan kedaulatan rakyat yang representative (DPR/Partai Politik). d. Bahwa ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” Berdasarkan ketentuan ini maka partai politik memiki hak konstitusional untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Bahwa salah satu fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik atau seleksi kepemimpinan tentu saja memiliki fungsi yang begitu penting untuk kemudian dapat memilih secara selektif orang-orang yang berpotensi dan memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk kemudian dapat diusung menjadi calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu. e. Bahwa dari sisi penafsiran hukum secara tekstual, sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tersebut, dapat disimpulkan bahwa konstitusi telah memberikan ruang kepada partai politik peserta pemilihan umum, baik sendiri maupun dengan cara bergabung, untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden, dengan syarat bahwa partai politik tersebut merupakan peserta pemilihan umum dengan memperhatikan syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu. Hal ini telah memberikan dasar hukum bagi partai politik dalam melaksanakan hak konstitusionalnya untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden yang dapat dipilih oleh 30 rakyat dengan seluruh kompetensi dan kualifikasi yang telah dipastikan oleh partai politik terlebih dahulu. 2. Bahwa Pasal 222 UU Pemilu telah diputus beberapa kali oleh Mahkamah Konstitusi, dan kesemua pengujian Pasal a quo dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima. Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa presidential threshold adalah open legal policy dan sebagai bentuk penguatan terhadap sistem presidensial di Indonesia. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang ada, apapun pilihannya, tidak dilarang selama tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji pengaturan a quo, yang selengkapnya sebagai berikut: a. Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 mengenai pengujian UU Pemilu terhadap UUD NRI Tahun 1945 “…. Kebijakan syarat perolehan suara 20% (dua puluh perseratus) dari kursi DPR atau 25% (dua puluh lima perseratus) perolehan suara sah nasional dalam Pemilu DPR, sebagaimana telah menjadi pendapat Mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu, merupakan kebijakan hukum (legal policy) yang terbuka yang didelegasikan oleh Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang menentukan, ”Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang”, dan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 yang menentukan, ”Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”. Mahkamah juga tidak sependapat dengan pendapat ahli Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 tidak memperkenankan pembuat Undang-Undang untuk menambah syarat ambang batas, karena menurut ahli tersebut, delegasi wewenang hanya menyangkut tata cara pemilihan umum. Mahkamah berpendapat tata cara sebagai prosedur Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dikaitkan dengan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 sebagai kebijakan legislasi yang didelegasikan dalam pelaksanaan Pemilu adalah sah dan konstitusional sebagai dasar kebijakan threshold yang diamanatkan dalam UUD 1945.” 31 b. Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 mengenai pengujian UU Pemilu terhadap UUD NRI Tahun 1945 “… ketentuan pasal persyaratan perolehan suara partai politik sebagai syarat untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan pembentuk Undang- Undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945.” c. Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 mengenai pengujian UU Pemilu terhadap UUD NRI Tahun 1945 “… pertimbangan hukum mengenai ambang batas minimum perolehan suara partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden (yang saat itu diatur dalam Pasal 9 UU 42/2008) sebagai kebijakan pembentuk undang-undang (legal policy) sama sekali tidak dikaitkan dengan keberadaan norma Undang-Undang yang mengatur tentang dipisahkannya penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPR, dan DPRD (sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008), yang juga dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya pada saat itu.” d. Putusan MK Nomor 70/PUU-XV/2017 mengenai pengujian Undang- UU Pemilu terhadap UUD NRI Tahun 1945 “[3.10] Menimbang bahwa Pasal 222 UU Pemilu yang menjadi objek permohonan a quo Mahkamah telah menyatakan pendiriannya dan telah menjatuhkan putusan sebelumnya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, bertanggal 11 Januari 2018, dengar amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon dalam perkara dimaksud dengan pertimbangan, antara lain: “[3.14] Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan persoalan pemberlakukan syarat ambang batas minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu. Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil pemohon, Mahkamah 32 memandang penting untuk terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut: 6. [3.16.3] … Kebijakan threshold semacam itu juga telah diterapkan sebagai kebijakan hukum (legal policy) dalam electoral threshold (ET) dengan tujuan untuk mencapai sistem multipartai yang sederhana, kebijakan mana dalam Putusan Nomor 16/PUU-V/2007 bertanggal 23 Oktober 2007, serta kebijakan parliamentary threshold (PT) tentang syarat perolehan suara sebesar 2,5% (dua koma lima per serratus) dari suara sah secara nasional untuk ikut memperebutkan kursi di DPR, dengan Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009, oleh Mahkamah telah dinyatakantidak bertentangan dengan UUD 1945, karena merupakan kebijakan yang diamatkan oleh UUD 1945 yang sifatnya terbuka;” e. Putusan MK Nomor 66/PUU-XIX/2021 mengenai pengujian UU pemilu terhadap UUD NRI Tahun 1945 “Bahwa secara tekstual, hak konstitusional partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon presiden (dan wakil presiden) diatur secara eksplisit dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Padahal, dengan mendalami teori konstitusi, telah menjadi pengetahuan atau pemahaman umum, dalam hal teks konstitusi mengatur secara eksplisit atau tegas (expresis verbis) tertutup celah untuk menafsirkan secara berbeda dari teks yang ditulis konstitusi. Dalam hal ini, sebagai lembaga yang roh pembentukannya adalah menjaga dan sekaligus melindungi hak konstitusional warga negara (termasuk di dalamnya hak konstitusional partai politik peserta pemilu), bilamana pembentuk undang-undang membelokkan atau menggeser teks konstitusi adalah menjadi kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk meluruskan dan sekaligus mengembalikannya kepada teks konstitusi sebagai mana mestinya. Dengan demikian, sulit diterima penalaran yang wajar apabila Mahkamah justru membiarkan adanya kebijakan pembelokan norma 33 konstitusi dengan dalil open legal policy pembentuk undang- undang.” f. Bahwa dengan merujuk pada pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut maka pengaturan terkait presidential threshold sudah jelas suatu kebijakan hukum terbuka yang dimiliki oleh pembentuk undang-undang dan kewenangan tersebut dibenarkan sepanjang tidak dilarang dan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal a quo pada intinya menimbulkan ketidakpastian hukum karena berpotensi memunculkan koalisi super dominan yang dapat mengunci Pilpres hanya diikuti dua pasangan calon (head to head) atau satu pasangan calon (tunggal). Lebih lanjut Pemohon juga menyatakan bahwa Pasal a quo hanya menentukan syarat batas bawah tanpa ada mengatur syarat batas atas pencalonan, sehingga Pemohon mendalilkan bahwa hal tersebut bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme atau pembatasan kekuasaan (vide Perbaikan Permohonan hlm. 8-10). Terhadap dalil tersebut, DPR RI memberikan tanggapan sebagai berikut: a. Pertama, apabila merujuk pada pelaksanaan Pemilu 2019, dilihat dari hasil serta komposisi perolehan suara dan kursi partai-partai di DPR, terdapat beberapa kemungkinan kombinasi koalisi yang dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pada kenyataannya, tidak terjadi adanya 1 (satu) pasangan calon (tunggal) dan ketika diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon tidak terjadi pula koalisi yang super dominan, melainkan cenderung seimbang. b. Kedua, perlu dicermati bahwa UU Pemilu dalam esensinya, memberikan landasan dan kerangka hukum bagi partai politik untuk melakukan strategi dan kesepakatan politik. Kesepakatan politik antara partai-partai tersebut yang pada akhirnya menentukan berapa banyak pasangan calon yang akan muncul. Artinya, ruang demokrasi dan kompetisi politik tetap terjaga dan tidak dibatasi oleh UU Pemilu. Bahkan, dapat dikatakan bahwa UU Pemilu memberikan keleluasaan 34 bagi partai politik untuk berkoalisi sesuai dengan visi, misi, dan strategi politik masing-masing. 4. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa dalam koalisi untuk pencapresan atau presidential race coalition dapat juga terbentuk menjadi koalisi superdominan atau oversized coalition. Hal ini mungkin saja menguntungkan bagi gabungan partai pengusung. Akan tetapi kondisi demikian tidak dapat dibiarkan karena justru berpotensi merugikan pemilih, semakin banyak koalisi superdominan terbentuk, semakin sedikit pula Paslon yang akan berkontestasi, sehingga pemilihan Capres-Cawapres menjadi tidak variatif. Hal itu juga tidak mencerminkan Pemilu yang demokratis karena ketiadaan pembanding yang cukup di antara para kontestan. Terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut: a. Bahwa persyaratan perolehan kursi dan persentase suara sah nasional bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden adalah manifestasi dari prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan Pemilu. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hanya partai politik yang memiliki dukungan signifikan dari masyarakat yang dapat mengusulkan calon, yang pada gilirannya menghindari fragmentasi politik yang berlebihan dan memastikan stabilitas politik. b. Bahwa pembentukan koalisi adalah bagian tak terpisahkan dari dinamika politik dalam sistem demokrasi. Koalisi politik seringkali terbentuk atas dasar kesamaan ideologi, visi, atau tujuan politik yang lebih luas. Koalisi harus diinterpretasikan sebagai ekspresi politik yang sah, selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar demokrasi seperti akses yang setara dan adil bagi semua partai politik dalam proses Pemilu. c. Lebih lanjut, Pasal 222 UU Pemilu tidak secara langsung mengurangi variasi calon, melainkan mengatur syarat partisipasi. Variasi dan pilihan calon tetap dapat terjadi dalam kerangka syarat yang ditetapkan. DPR RI perlu menekankan bahwa tujuan utama Pasal 222 35 UU Pemilu adalah untuk memastikan bahwa calon yang berpartisipasi dalam pemilu memiliki dukungan politik yang substansial, yang merupakan indikator penting dari legitimasi demokratis. d. Bahwa dalam penalaran yang wajar struktur argumentasi yang disampaikan oleh Pemohon menimbulkan non sequitur fallacy yang berarti premis yang dibangun oleh Pemohon tidak berkesesuaian dengan kesimpulan yang dihasilkan. Ketentuan Pasal a quo tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, terlebih Pemohon mengaitkannya dengan koalisi super dominan yang tidak ada relevansinya sama sekali. Bahwa ketentuan pasal a quo harus dilihat sebagai usaha untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut melalui penerapan yang adil dan transparan, yang memungkinkan partisipasi yang luas dari berbagai entitas politik dan memastikan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti oleh berbagai calon yang mewakili pilihan rakyat. 5. Bahwa pengujian Pasal 222 UU Pemilu telah diajukan dan diputus berkali- kali oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana disampaikan di tabel berikut: No. Nomor Putusan Batu Uji Amar Putusan 1. 44/PUUXV/2017 Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (5), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Permohonan tidak dapat diterima. 2. 53/PUUXV/2017 Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (2), Pasal 22E ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Menolak permohonan Pemohon untuk pengujian Pasal 222 UU Pemilu 3. 59/PUUXV/2017 Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A Permohonan 36 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 Pemohon tidak dapat diterima. 4. 70/PUU- XV/2017 Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (2), Pasal 22E ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 5. 71/PUU- XV/2017 Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 6. 72/PUU- XV/2017 Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Permohonan tidak dapat diterima. 7. 49/PUU- XVI/2018 Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (2), Pasal 22E ayat (6), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Permohonan ditolak. 8. 50/PUU- XVI/2018 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal Permohonan pemohon tidak dapat diterima. 37 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 9. 54/PUU- XVI/2018 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Permohonan ditolak. 10. 58/PUU- XVI/2018 Pasal 1 ayat (3), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Permohonan tidak dapat diterima. 11. 61/PUU- XVI/2018 Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (1), Pasal 6A ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Permohonan tidak dapat diterima. 12. 92/PUU- XVI/2018 Pasal 27, Pasal 28 Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Permohonan tidak dapat diterima. 13. 74/PUU- XVIII/2020 Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Permohonan tidak dapat diterima. 38 Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 14. 66/PUU- XIX/2021 Pasal 27, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Permohonan tidak dapat diterima. 15. 20/PUU- XX/2022 Pasal 27, Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28D Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Permohonan tidak dapat diterima. Berdasarkan tabel tersebut, terlihat jelas bahwa ketentuan Pasal 222 UU Pemilu telah diajukan berkali-kali dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi, meskipun masing-masing perkara tersebut menguji dengan batu uji yang berbeda (termasuk permohonan a quo), namun pada intinya argumentasi yang dibangun di posita masing-masing permohonan tersebut dan petitum yang diminta sama saja. Oleh karena itu maka tidak ada urgensi bagi MK untuk menilai dan menguji kembali materi muatan berkaitan dengan UU a quo. Sehingga sudah sepatutnya MK menyatakan bahwa perkara a quo adalah ne bis in idem. PETITUM DPR RI Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; 3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 39 182) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden menyampaikan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2023 dan keterangan tertulisnya diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 14 Desember 2023, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON Bahwa Pemohon berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya oleh ketentuan Pasal 222 UU 7/2017, karena ketentuan tersebut hanya mengatur syarat minimal kursi atau suara sah dalam pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden, tanpa mengatur syarat lain yang dapat mencegah gabungan partai politik mengunci pemilihan presiden dan wakil presiden pada putaran pertama hanya diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon atau calon tunggal. Dalam ketentuan Pasal 222 UU 17/2017, partai politik atau gabungan partai politik hanya diwajibkan memenuhi syarat minimal pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden berupa kursi DPR 20% (dua puluh persen) atau suara sah pemilu 25% (dua puluh lima persen) saja, sehingga partai tidak dilarang bergabung membentuk koalisi superdominan (oversized coalition) sepanjang tidak mutlak 100% (seratus persen) atau membuat gabungan partai lain tidak dapat mengusung calon presiden atau calon wakil presiden (vide Pasal 229 ayat (2) huruf a dan b UU 17/2017). Bahwa ketiadaan syarat lain dalam pengusungan calon presiden dan calon wakil presiden pada putaran pertama, bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon sebagai pemilih, terutama dalam ketentuan Pasal 6A ayat (1), (2), (3), (4), (5) UUD 1945 telah menjamin presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Calon presiden dan wakil presiden diusung dalam satu pasangan dan UUD tidak mengatur skenario pilpres diikuti satu pasangan calon. Ketiadaan syarat lain 40 dalan pengusungan calon presiden dan calon wakil presiden pada putaran pertama menimbulkan ketidakpastian hukum, yang rentan dipergunakan sewenang-wenang oleh gabungan partai politik yang secara sengaja mengarahkan pilpres diikuti 2 (dua) pasangan calon dan munculnya pasangan calon tunggal karena ada kandidat pasangan calon yang digugurkan. Ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 juga berpotensi melanggar hak Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum atas pilihan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden lebih dari 2 (dua) sebagaimana dijamin dalam ketentiuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU- V/2007. III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON 1. Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yaitu negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Negara hukum Indonesia adalah negara hukum yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum. Hukum di Indonesia harus dilandasi dengan semangat menegakkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian pengaturan UU 7/2017 adalah salah satu cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan, serta tercapainya cita- cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945. 41 2. Bahwa sistem pemilu dilaksanakan untuk mencapai terbentuknya sistem pemerintahan. Di mana ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam pasal a quo secara matematis masih memungkinkan hadirnya empat sampai lima pasangan calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, sistem pemilu didesain untuk membentuk pemerintahan yang efektif, yang di dalamnya juga terdapat pengaturan mengenai ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Presidential threshold adalah menjadi bagian tujuan yang hendak dicapai dalam pemilu untuk membentuk sistem pemerintahan yang efektif. 3. Bahwa objek permohonan a quo, yaitu Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya, merupakan open legal policy pembuat Undang-Undang yaitu Presiden dan DPR, dalam menentukan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Penentuan ambang batas pencalonan Presiden tersebut telah dilakukan pembahasan secara intensif dan komprehensif dalam pembentukan UU 7/2017, Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. 4. Bahwa dalam UU 7/2017 telah memberikan desain pemilihan presiden yang dapat mencegah hadirnya calon tunggal atau pemilu presiden hanya diikuti oleh satu pasangan calon saja, yaitu diatur dalam ketentuan pasal 229 ayat (2) UU 7/2017 memberikan kewenangan kepada KPU untuk dapat menolak pendaftaran pasangan calon presiden dalam hal: a. pasangan calon yang didukung oleh gabungan dari seluruh partai politik peserta pemilu, atau; 42 b. pendaftaran satu pasangan calon yang mengakibatkan gabungan partai politik peserta pemilu lainnya tidak dapat mendaftakan pasangan calon. 5. Bahwa penerapan ambang batas pencalonan Presiden merupakan syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Urgensi dari presidential threshold memperkuat sistem presidensil serta penerapan presidential threshold dalam pemilihan umum dapat memunculkan figur Presiden dan Wakil Presiden dengan dukungan yang kuat. Hal ini karena memiliki basis dukungan besar di parlemen sehingga pelaksanaan pemerintahan akan stabil dan efektif. Dalam kondisi ini dapat memperkuat sistem presidensial yang dianut bangsa Indonesia sehingga membuat kinerja Presiden sebagai eksekutif lebih efektif dalam penyelenggaraan Pemerintahan. 6. Penerapan presidential threshold adalah demi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Jika syarat itu tidak diterapkan, maka memungkinkan presiden dan wakil presiden yang terpilih diusung oleh partai atau koalisi partai politik yang jumlah kursinya bukan mayoritas di parlemen. Jika hal itu terjadi, maka kemungkinan besar presiden dan wakil presiden sebagai lembaga eksekutif akan mengalami kesulitan dalam menjalankan pemerintahan karena berpotensi mendapatkan hambatan dari koalisi mayoritas di parlemen. 7. Bahwa ambang batas pencalonan presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU 17/2017 sebagai syarat Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya, tidak bertentangan dengan Pemilihan Umum yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka pencapaian partai atas syarat tersebut diperoleh melalui proses demokrasi yang diserahkan pada rakyat pemilih yang berdaulat. Hal ini membuktikan bahwa partai yang mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden mendapat dukungan yang luas dari rakyat pemilih, ini merupakan dukungan awal, sedangkan dukungan yang sesungguhnya akan ditentukan dari hasil Pemilu Presiden dan Wakil 43 Presiden. Dengan demikian terhadap Calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden, dari sejak awal pencalonannya telah didukung oleh rakyat melalui partai politik memperoleh tambahan dukungan dengan melalui Pemilu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. 8. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 pada pertimbangan hukum paragraph (3.18) menyatakan “Adapun mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dengan penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dalam pemilihan umum secara serentak maka ketentuan pasal persyaratan perolehan suara partai politik sebagai syarat untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945”, dan ketentuan Pasal 9 UU 42/2008 mengatur persyaratan perolehan kursi dalam pengajuan bakal calon Presiden dan waki Presiden, yang berbunyi “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”. Dengan demikian Pemerintah berpendirian bahwa pengaturan dalam Pasal 222 UU 7/2017 yang juga mengatur mengenai persyaratan perolehan kursi dalam rangka pengajuan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional. 9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 tanggal 14 Januari 2021, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6 ayat (2), 6A ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dengan amar putusan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, pasangan calon 44 Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum, maka pengusulan pasangan calon tidak ditentukan oleh kehendak perseorangan melainkan ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dengan demikian menurut Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang kemudian dijabarkan dengan ketentuan Pasal 222 UU 7/2017, maka yang memiliki hak kerugian konstitusional menurut permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah partai politik atau gabungan partai politik. Maka subjek hukum yang mempunyai hak konstitusional untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden dan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. 10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 tanggal 24 Februari 2022, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, dengan amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Adapun pertimbangan hukum Mahkamah menyatakan bahwa persoalan jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan berkontestasi dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak berkorelasi dengan norma Pasal 222 UU 7/2017, karena norma a quo tidak membatasi jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, selain Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017, tidak terdapat hubungan sebab akibat norma a quo dengan hak konstitusional Pemohon sebagai pemilih dalam Pemilu. 11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XX/2022 tanggal 24 Februari 2022, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 45 6A ayat (2) UUD 1945, dengan amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah menyatakan bahwa persoalan jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan berkontestasi dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak berkorelasi dengan norma Pasal 222 UU 7/2017 karena norma a quo tidak membatasi jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, selain Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017, juga tidak terdapat hubungan sebab akibat norma a quo dengan hak konstitusional Pemohon sebagai pemilih dalam pemilu. 12. Bahwa norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon telah dinilai oleh Mahkamah melalui putusan-putusan yang diuraikan di atas, khususnya putusan yang berkenaan dengan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pengusulan pasangan calon tidak ditentukan oleh kehendak perseorangan melainkan ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan norma Pasal 222 UU 7/2017 tidak membatasi jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Demikian juga dengan dasar pengujian yang dipergunakan dalam permohonan a quo yaitu Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, telah dijadikan dasar pengujian dalam permohonan-permohonan sebelum permohonan a quo yang telah diputus melalui putusan-putusan sebagaimana diuraikan di atas. Selain itu, alasan-alasan permohonan a quo juga tidak didasarkan pada alasan-alasan konstitusionalitas yang berbeda dengan permohonan-permohonan sebelum permohonan a quo dan telah pula dipertimbangkan dalam putusan-putusan sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, permohonan Pemohon adalah ne bis in idem. 46 13. Bahwa berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 merupakan pengaturan berdasarkan pendelegasian Pasal 6A UUD 1945 yang diatur dengan atau dalam undang- undang sepanjang tidak diskriminatif, maka menurut Pemerintah presidential threshold tidak bertentangan dengan UUD 1945, dan telah sejalan dengan hak konstitusional warga negara yakni hak persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945), dan hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945). Dengan demikian Ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 tidak melanggar hak Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum atas pilihan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden lebih dari 2 (dua) karena tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. IV. PETITUM Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil ketentuan a quo, untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan. 2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun apabila Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.6] Menimbang bahwa Pemohon menyerahkan kesimpulan kepada Mahkamah pada tanggal 31 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: Berdasarkan fakta-fakta persidangan, menurut Pemohon, pada pokoknya telah dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut: 47 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan Pemohon karena objek pengujian yang Pemohon ajukan merupakan peraturan perundang-undangan berbentuk undang-undang yang pengujiannya merupakan kewenangan Mahkamah; 2. Bahwa Pemohon juga memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo karena Pemohon merupakan warga negara yang memilih hak pilih serta telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Hak Pemohon itu potensial tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya apabila Ketentuan Pasal yang Pemohon uji tetap dibiarkan berlaku yang berpotensi dipergunakan Koalisi partai politik sebagai legitimasi untuk mengunci pemilihan umum presiden diikuti 2 (dua) pasangan calon atau menjadi 1 (satu) pasangan calon atau calon tunggal; 3. Bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa Ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu membuka peluang bagi partai politik membentuk koalisi super besar / superdominan (oversized coalition) yang dapat mengunci pemilihan presiden dan wakil presiden hanya diikuti diikuti 2 (dua) pasangan calon atau menjadi 1 (satu) pasangan calon atau calon tunggal pada putaran pertama. Jika hal itu terjadi, maka Pemilihan Umum yang harus dilaksanakan secara langsung yang menjamin kebebasan Pemilih menentukan pilihannya menjadi tidak tercapai. 4. Bahwa Pemerintah dan DPR terbukti tidak dapat membantah permohonan Pemohon dan terbukti belum mengantisipasi persoalan konstitusional yang Pemohon ketengahkan dalam Permohonannya. Ketiadaan antisipasi dari Pembuat Undang-Undang itu tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi menyebabkan Pemilihan Umum berjalan dengan melanggar moralitas dan rasionalitas, serta justru menimbulkan ketidakadilan yang intolerable di masa yang akan datang. Untuk mencegah hal itu terjadi, maka petitum permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan Mahkamah. Sebelum menegaskan kembali petitum Permohonan ini, Perkenankanlah Pemohon bersama kuasa hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Peduli Pemilu (TAPP) secara khusus menyampaikan kesimpulan permohonan ini yang Pemohon di bawah ini yang secara khusus kami beri judul: PEMILIH MENGGUGAT KEDAULATAN 48 Demokrasi Disetir Kedaulatan Rakyat Yang Semu Sedari awal yang mulia dan pemerintah serta DPR tentunya mengetahui bahwa sumber kekuasaan tertinggi dalam negara demokrasi kita adalah kekuasaan rakyat atau yang kita sebut sebagai kedaulatan. Presiden dan DPR dapat menjalankan fungsinya membentuk hukum berupa undang-undang adalah karena dipilih oleh rakyat secara langsung dalam pemilu. Di awal republik belum terbentuk bahkan, Bung Karno dan Bung Hatta ketika memproklamasikan kemerdekaan Indonesia juga menyebut “atas nama Bangsa Indonesia Soekarno-Hatta”. Kedaulatan rakyat itu diakui dan dimafhumi memang di tangan rakyat lah letaknya. Karena itu Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar mempertegasnya Kembali dengan menyebut “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”. Sistem perwakilan-lah yang membuat kedaulatan rakyat itu seolah tidak sepenuhnya lagi milik rakyat. Adalah sebuah kenyataan politik, hukum dan sosial bahwa se-langsung-langsung-nya sistem pemilu kita buat, tetap saja 270 (dua ratus tujuh puluh) juta lebih rakyat Indonesia itu tidak dapat menjalankan roda pemerintahan secara langsung. Karena itulah daulat rakyat itu dilakukan dengan menunjuk wakil dan Perhelatan menunjuk wakil itu kita sebut dengan nama Pemilu. Lantas dipilihlah Presiden dan Wakil Presiden untuk menjalankan pemerintahan eksekutif. Anggota-anggota DPR dan DPR untuk menjalankan lembaga perwakilan dan mengisi keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Termasuk anggota- anggota DPRD di setiap provinsi, kabupaten dan kota untuk mendampingi masing- masing Gubernur, Bupati dan Walikota di daerah masing-masing. Namun setelah berjalan 78 (tujuh puluh delapan) tahun, masih kah rakyat berposisi sebagai pemegang kedaulatan dalam arti yang sesungguhnya? Betulkah rakyat punya kontrol atas pelaksanaan amanat kedaulatan yang ia titipkan pada wakil- wakilnya? Pertanyaan ini penting untuk dijawab, karena jawabannya akan terkait langsung dengan kualitas proses maupun kualitas hasil dari pemilu yang kita jalankan bertahun-tahun belakangan. Namun bila boleh Pemohon jujur untuk menjawab pertanyaan ini, Pemohon hendak mengatakan bahwa hari ini rakyat adalah pemegang kedaulatan yang semu. Masihkah kedaulatan itu letaknya di tangan rakyat? Entah di mana letak kedaulatan rakyat itu sekarang, Pemohon pun tidak bisa memastikan. 49 Yang pasti dan Pemohon rasakan, setelah mengamati berjalannnya demokrasi 10 (sepuluh) tahun terakhir, rasa-rasanya kedaulatan rakyat itu tidak lagi berada di tangan rakyat. Sekalipun wakil rakyat dipilih langsung dalam pemilu, nyatanya terdapat jarak ganda atau double gap antara rakyat pemilih dengan wakil-wakil yang dipilihnya akibat eksistensi partai politik ternyata muncul sebagai lembaga perwakilan juga. Khusus untuk pemilihan presiden misalnya, Undang-Undang Dasar sudah menyebut bahwa yang berhak mengusung Pasangan Calon Presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik (koalisi). Rakyat betul-betul tidak terlibat dalam hal pencalonan. Ibarat diundang makan siang, rakyat tidak diperbolehkan memilih menunya sendiri, hanya dipersilahkan memakan makanan yang sudah dihidangkan di atas meja saja. Gap selanjutnya adalah dalam hal kontrol kebijakan rakyat atas wakil yang ia pilih. Akibat presiden dan wakil presiden diusung partai atau gabungan partai (koalisi), maka ada jarak pula antara partai politik dan wakil rakyat yang terpilih/aktif menjabat. Akibatnya partai menggantikan posisi rakyat selaku pemegang saham kedaulatan. Rakyat tidak pernah merasa terwakili oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat presiden dan wakil presiden terpilih, akibat kebijakan yang dibuat mengikuti selera partai politik. Pun bila hubungan presiden dan/atau wakil presiden ternyata tidak baik dengan partai pengusung seperti yang terjadi sekarang, tetap saja kebijakannya tidak pro atau mengikuti selera rakyat pemilih, namun mengikuti hasrat kekuasaannya sendiri. Jadilah rakyat pemilih terasing dari wakil-wakilnya yang ia pilih sendiri dalam pemilu. Bahwa double gap yang muncul akibat sistem perwakilan itu ternyata memunculkan pergeseran kedaulatan ke arah yang keliru pula. Mulanya-mula nya pemilu langsung ditujukan untuk memperkuat supremasi kedaulatan rakyat (supremasi sipil) setelah puluhan tahun berupaya lepas dari kekuasaan militer (orde baru). Tapi alih-alih rakyat yang semakin diperkuat, penyerahan kedaulatan via Pemilu langsung justru memperkuat posisi partai politik. Calon-calon wakil rakyat yang terpilih tidak juga bisa dikontrol oleh para konsituennya, tetapi dikontrol oleh partai politik atau oleh figur-figur petinggi yang ada di partai politik. Supremasi sipil yang dicapai ternyata bergeser menjadi supremasi partai politik. Petinggi-petinggi partai menentukan jalannya demokrasi. Jika terus dibiarkan bukan tidak mungkin kondisi ini bertransformasi menjadi tiran baru: tirani partai politik. 50 Kondisi demikian barang kali sudah terjadi. Mungkin karena keberkahan sistem multi partai pula, pada akhirnya tidak ada satu kekuatan partai yang sangat-sangat dominan di Indonesia. Partai-partai saling beradu dan menjaga keseimbangan satu sama lain. Ada check and balances dalam konteks power relation di antara partai- partai pemain utama di Indonesia. Kemungkinan tirani oleh satu partai telah pernah dialami Indonesia semasa orde baru. Para ahli telah banyak mengulas potensi- potensi buruknya. Namun tirani dalam bentuk gabungan partai atau koalisi yang superbesar atau superdominan (oversized coalition) yang didasarkan pada kepentingan pragmatis yang sama, ternyata belum banyak dibahas oleh para ahli hukum ataupun ilmuan politik di Indonesia. Melalui permohonan a quo Pemohon mengetengahkan masalah yang potensial dapat saja terjadi di masa yang akan datang akibat tanda-tanda kemunculan permasalahan ini sudah di depan mata. Setelah memperbandingkan sistem koalisi pada negara-negara parlementer dan negara-negara presidensial, Pemohon dapat berkesimpulan bahwa maksud gabungan partai atau koalisi pada dasarnya adalah sama, yakni untuk mengumpulkan kekuatan sebanyak banyaknya. Partai-partai pada sistem parlementer berkoalisi sebanyak-banyaknya setelah pemilu (post election) untuk tujuan menguasai kursi di parlemen guna membentuk pemerintahan yang kuat. Sementara partai-partai pada sistem presidensial khususnya seperti Indonesia, sekalipun dilakukan sebelum Pemilu (pre-election) juga berkoalisi sebanyak- banyaknya bukan sekedar untuk memenuhi threshold pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, tetapi juga untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Khusus untuk Indonesia, pembentukan koalisi superdominan yang berkekuatan besar berpotensi mengakibatkan pemilihan presiden dikunci 2 (dua) pasangan calon saja atau berakibat menjadi 1 (satu) pasangan calon atau calon tunggal jika salah satu pasangan calon gugur atau sengaja digugurkan. Bila Kembali kepada konsep kedaulatan semula. Teranglah bahwa kedaulatan itu telah bergeser letaknya yang semula dari tangan rakyat menjadi ke tangan partai politik. Selain tidak punya peran apa apa dalam pencalonan, rakyat Pemilih bahkan tidak bisa berbuat apa-apa bila partai-partai sepakat untuk mengatur skenario kontestasi pemilu presiden menjadi 2 (dua) pasangan calon saja atau menjadi sekedar sebuah pemilihan aklamasi akibat Pasangan Calon yang disuguhkan 51 adalah Calon tunggal. Jika demikian yang terjadi maka demokrasi telah disetir oleh kedaulatan rakyat yang semu akibat kedaulatan tidak lagi berada di tangan rakyat tapi sudah berada di tangan tirani partai politik. Pembatasan Kekuasaan Partai Politik Dalam Pemilu Pada mulanya Pemohon khawatir koalisi superdominan terjadi pada pemilu presiden tahun 2024. Untuk mengantisipasi hal itu terjadi, maka Pemohon memang meminta Mahkamah menafsirkan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu agar dimaknai pula “sepanjang gabungan partai politik tidak menyebabkan pemilihan presiden dan wakil presiden pada putaran pertama hanya diikuti oleh 2 (dua) Pasangan calon atau calon tunggal”. Sekalipun penguncian 2 (dua) Pasangan Calon itu tidak terjadi (saat ini 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden), akan tetapi karakter koalisi superdominan yang menginginkan kekuasaan mutlak dapat dibaca dan dirasakan dengan munculnya narasi “menang satu putaran”. Secara hukum hal ini tidaklah dilarang. Partai berhak mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya dari Pemilih dan berhak pula memperoleh kemenangan dalam Pemilu, apakah dengan 1 (satu) ataukah dalam 2 (dua) putaran. Namun munculnya narasi yang menginginkan kemenangan dengan cepat itu menunjukkan bahwa gabungan partai-partai cenderung menginginkan kemenangan dengan cepat. Kalau lah bisa koalisi partai mengesampingkan segala aspek formil, asas-asas pemilu dan ketentuan-ketentuan proses yang berupaya menjaga kualitas pemilu yang baik, bukan tidak mungkin gabungan partai akan menerobos semua hal itu demi memperoleh kemenangan mutlak dan cepat dalam 1 (satu) putaran saja. Atas dasar itu, terlepas hal demikian tidak diperhitungkan pembuat undang-undang dalam Undang-Undang pemilu, Pemohon memandang kiranya hal ini perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah. Dalam negara kita yang berdasar hukum telah berlaku asas konstitusionalisme yang bermaksud membatasi kekuasaan semua pelaku-pelaku kekuasaan dalam negara ini agar tidak menggunakan kekuasaanya secara sewenang-wenang atau melampaui batas. Undang-Undang Dasar kita telah berhasil membatasi masa jabatan presiden, masa jabatan anggota DPR, DPD dan DPRD, serta telah berhasil pula memastikan kekuasaan kehakiman berjalan merdeka tanpa intervensi. Akantetapi satu hal yang luput untuk dibatasi: kekuasaan partai politik. 52 Kekuasaan partai khususnya ketika berkoalisi sangat penting untuk dibatasi terutama agar partai tidak mengkhianati kedaulatan rakyat pemilih yang dititipkan kepadanya. Gabungan partai-partai atau koalisi tidak boleh dibiarkan oleh undang- undang untuk dapat mengumpulkan kekuatan tanpa batas. Sebab hal itu dapat memungkinkan gabungan partai bertindak tanpa batas pula. Seperti yang telah Pemohon contohkan dalam permohonan a quo, bentuk tindakan sewenang-wenang yang mungkin terjadi adalah dirugikannya Pemilih akibat pemilihan presiden dikunci secara sengaja hanya diikuti 2 (dua) pasangan calon pada putaran pertama. Atau Pemilu presiden pada putaran pertama diarahkan menjadi 1 (satu) Pasangan Calon akibat gugurnya salah satu Pasangan Calon. Bila hal ini tidak dibatasi, maka sebagaimana Ahli Pemohon Dr. Sarip S.H.,M.H telah menegaskan, bukan tidak mungkin pemilihan calon tunggal yang terjadi pada pemilihan kepala daerah juga dapat terjadi pada Pemilihan Presiden dan wakil presiden di masa yang akan datang. Tentunya hal itu tidak dapat dibiarkan karena akan menjadi pengkhianatan kepada kedaulatan rakyat. Hak Pemilih terabaikan karena karena Pemilu Presiden dilakukan dengan melanggar moralitas dan rasionalitas, serta menghasilkan ketidakadilan yang intolerable bagi Pemilih. Kedaulatan yang sejatinya untuk kepentingan rakyat justru dikuasai dan dikendalikan gabungan partai politik untuk kepentingannya pragmatisnya sendiri. Untuk memperkuat dalil-dalil Pemohon itu, telah diajukan 2 (dua) alat bukti dengan kode bukti P-1 dan P-2. Serta telah diajukan pula Ahli atas nama Dr. Sarip, S.H., M.H yang didengar keterangannya pada persidangan tanggal 23 Januari 2024 yang pada pokoknya menegaskan Mahkamah perlu mempertimbangkan permohonan Pemohon guna mencegah pemilihan calon tunggal pada kontestasi pilkada turut terjadi pada kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di masa yang akan datang. Menutup kesimpulan ini, perkenankan Pemohon memohon agar sudilah memutus permohonan Pemohon dengan amar putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) yang menyatakan “Pasangan Calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 53 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “gabungan partai politik tidak menyebabkan pemilihan presiden dan wakil presiden pada putaran pertama hanya diikuti oleh 2 (dua) Pasangan calon atau calon tunggal”. Sehingga Ketentuan Pasal 222 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “Pasangan Calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya, serta gabungan partai politik tidak menyebabkan pemilihan presiden dan wakil presiden pada putaran pertama hanya diikuti oleh 2 (dua) Pasangan calon atau calon tunggal”. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono). [2.7] Menimbang bahwa DPR menyerahkan kesimpulan kepada Mahkamah pada tanggal 30 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: I. PEMOHON DAN POKOK PERMOHONAN Pemohon Gugum Ridho Putra, S.H., M.H dalam permohonannya pada intinya mengemukakan bahwa Pemohon berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya oleh ketentuan Pasal 222 UU Pemilu dikarenakan ketentuan tersebut hanya mengatur syarat minimal kursi atau suara sah (“batas bawah”) dalam pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden (“capres-cawapres”) tanpa mengatur syarat lain yang dapat mencegah gabungan partai politik mengunci pemilihan presiden dan wakil presiden pada putaran pertama hanya diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon atau calon tunggal. 54 II. KETERANGAN YANG DISAMPAIKAN DALAM PROSES PERSIDANGAN a. Keterangan Presiden Dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2023, Presiden menyampaikan pandangannya, antara lain: 1. Presidential threshold menjadi bagian dari tujuan yang hendak dicapai dalam pemilu untuk membentuk sistem pemerintahan yang efektif. 2. UU Pemilu telah mencegah terjadinya calon tunggal dalam ketentuan Pasal 229 ayat (2) UU Pemilu yang memberikan kewenangan kepada KPU untuk dapat menolak pendaftaran pasangan calon presiden dalam hal: a. Pasangan calon yang didukung oleh gabungan dari seluruh partai politik peserta pemilu, atau b. Pendaftaran satu pasangan calon yang mengakibatkan gabungan peserta pemilu lainnya tidak dapat mendaftarkan pasangan calon. 3. Norma yang berkenaan dengan presidential threshold telah seringkali diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan yang pada intinya menyatakan bahwa pengaturan mengenai presidential threshold tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Keterangan Presiden yang disampaikan dalam persidangan tersebut sejalan dengan pendapat DPR. b. Keterangan Ahli Dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, Ahli Pemohon yaitu Dr. Sarip, S.H., M.H., Dosen Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah, Cirebon menyampaikan pandangannya, antara lain bahwa kejadian capres dan cawapres dihadapkan pada kotak kosong bisa terjadi di masa mendatang, mengingat sejarah pemilihan kepala daerah atau pilkada di Indonesia yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya oleh pembentuk undang-undang akan adanya calon tunggal. DPR berpandangan bahwa pendapat Ahli Pemohon tidak tepat mengingat terdapat ketentuan Pasal 229 ayat (2) UU Pemilu yang telah mengantisipasi agar tidak terjadi pasangan calon tunggal. 55 III. KESIMPULAN Dengan memperhatikan Keterangan Presiden dan Keterangan Ahli yang disampaikan dalam proses persidangan Perkara Nomor 129/PUU-XXI/2023 dan Keterangan Tertulis yang disampaikan oleh DPR RI maka dapat disimpulkan bahwa Pasal 222 UU Pemilu tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 56 Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 57 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma yang terdapat dalam Pasal 222 UU 7/2017 yang rumusannya masing-masing adalah sebagai berikut: “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya” terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 2. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang dalam kesehariannya juga menjalankan pekerjaan sebagai pemberi jasa hukum atau Advokat yang fokus kepada isu-isu ketatanegaraan dan isu-isu kepemiluan. Selain itu, Pemohon telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Tahun 2024. 58 3. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 berpotensi melanggar hak Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum atas pilihan pasangan Capres-Cawapres lebih dari 2 (dua) pasangan sehingga berpotensi memunculkan kerugian konstitusional bagi Pemohon. 4. Bahwa menurut Pemohon, apabila permohonan a quo dikabulkan, maka pemilihan presiden dan wakil presiden dapat dicegah dari potensi hanya diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon saja atau hanya diikuti 1 (satu) pasangan calon saja (Paslon tunggal). Dengan demikian, Pemohon dapat memiliki keleluasaan untuk memperbandingkan pilihan capres-cawapres yang akan Pemohon pilih sebab pilpres akan terlaksana dengan diikuti lebih dari 2 (dua) pasangan calon. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon telah dapat menerangkan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam kualifikasi demikian, Pemohon juga telah menguraikan secara spesifik hak konstitusionalnya yaitu hak untuk memilih sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian menurut Pemohon adalah bersifat aktual dan spesifik disebabkan Pasal 222 UU 7/2017 yang menjadikan tidak tersedianya beberapa alternatif pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ditawarkan kepada Pemohon sebagai pemilih. Dalam hal ini, Pemohon telah dapat menunjukan adanya hubungan kausalitas (causal verband) antara anggapan kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017. Terlebih, hak memilh dan hak dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah salah satu hak konstitusional mendasar warga negara. Artinya, jika hak memilih dibatasi, in casu terbatasnya pasangan calon presiden dan wakil presiden, karena adanya pembatasan bagi partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Terlebih lagi, secara faktual dalam beberapa pemilihan presiden dan wakil presiden terakhir terdapat dominasi beberapa partai politik dalam pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang hal tersebut membatasi pilihan pemilih sehingga membatasi hak konstitusional pemilih. Hal tersebut yang mendasari Mahkamah untuk mempertimbangkan pendiriannya kembali dalam menilai kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan a quo jika dibandingkan dengan permohonan-permohonan sebelumnya. Oleh karena itu, 59 apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional tersebut tidak terjadi lagi atau setidaknya tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum bertindak sebagai pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 yang hanya menentukan syarat batas bawah pencalonan tanpa ada mengatur syarat lain pencalonan, membuka kemungkinan partai-partai bergabung mengumpulkan syarat kursi dan suara sebanyak-banyaknya tanpa batas. Akibatnya Ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 berpotensi menyebabkan 2 (dua) kondisi: a. Pertama, menyebabkan gabungan partai-partai politik berpotensi dapat membentuk koalisi super dominan (oversized coalition) dan menyisakan koalisi minoritas partai yang lebih kecil sehingga peserta pemilihan presiden dan wakil presiden hanya diikuti 2 (dua) Paslon saja; atau b. Kedua, menyebabkan munculnya potensi peserta pemilihan calon presiden dan wakil presiden hanya diikuti oleh 1 (satu) Paslon saja (capres-cawapres tunggal) apabila salah satu dari 2 (dua) Paslon yang ada (koalisi minoritas) dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan oleh KPU RI. 2. Bahwa menurut Pemohon, ketiadaan syarat lain dalam pengusungan Capres dan Cawapres dalam ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat 60 (5) UUD 1945 yang telah menjamin presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, karena Pasal 222 UU 7/2017 menimbulkan potensi kesewenang-wenangan, membuat pemilih tidak memiliki pilihan peserta Pilpres yang lebih variatif akibat hanya diikuti oleh 2 (dua) ataupun 1 (satu) pasangan calon. Apalagi Undang-Undang Dasar tidak mengakomodir adanya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon. 3. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 juga memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada koalisi super dominan (oversized coalition) untuk melakukan potensi kesewenang-wenangan sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena pasal a quo melanggar hak Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum atas pilihan Capres dan Cawapres lebih dari 2 (dua) pasangan. Akibatnya, pemilihan Capres dan Cawapres menjadi tidak variatif sehingga tidak mencerminkan Pemilu yang demokratis karena ketiadaan pembanding yang cukup di antara para kontestan. 4. Bahwa menurut Pemohon, berlakunya ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 demikian bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme dan pembatasan kekuasaan, sebab ketentuan Pasal 222 tersebut menyebabkan gabungan partai-partai dapat mengumpulkan syarat kursi dan suara sebanyak- banyaknya tanpa pembatasan sama sekali sehingga berpotensi terjadinya kesewenang-wenangan kekuasaan yang dimiliki koalisi super dominan oleh gabungan partai-partai. Koalisi super dominan juga menyebabkan partai-partai dengan kursi atau suara rendah menjadi “gelandangan politik” karena tidak mampu bergabung untuk memenuhi syarat minimal kursi dan suara untuk mengusung Paslon Presiden dan Wakil Presidennya sendiri. 5. Bahwa menurut Pemohon, apabila terbentuk 1 (satu) koalisi mengusung Paslon jumlah kursi sebesar 40% (empat puluh persen), maka masih terdapat sisa kursi sebanyak 60% (enam puluh persen) yang apabila dikonversi dengan syarat minimal 20% (dua puluh persen) masih terdapat kemungkinan pilpres dapat diikuti oleh 3 Paslon atau 4 Paslon. Begitupun sebaliknya, apabila terbentuk 1 (satu) koalisi mengusung Paslon dengan syarat suara maksimal 50% (lima puluh persen) yang apabila dikonversi dengan syarat minimal suara 25% (dua puluh lima persen) masih terdapat kemungkinan Pilpres dapat diikuti 61 oleh 3 Paslon. Terlebih jika syarat PT 20% kursi ataupun suara Pemilu 25% itu dimaknai pula “gabungan partai politik tidak menyebabkan pemilihan presiden dan wakil presiden pada putaran pertama hanya diikuti oleh 2 (dua) Pasangan calon atau calon tunggal” maka tentulah penguncian Pilpres diikuti 2 (dua) Paslon atau Paslon tunggal itu dapat dicegah. 6. Bahwa menurut Pemohon, permohonan a quo tidak bermaksud untuk menghalangi setiap partai politik memperoleh kursi DPR atau suara sah dalam pemilihan umum anggota DPR secara nasional sebanyak-banyaknya. Apabila terdapat 1 (satu) partai politik berhasil meraih kemenangan secara alami dalam Pemilu dengan memperoleh kursi DPR atau suara dalam Pemilu sampai 40% (empat puluh persen) atau lebih ataupun memperoleh suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya sampai dengan 50% (lima puluh persen) atau lebih, maka pencalonan pasangan Capres-Cawapres oleh partai politik tersebut tetap sah dan konstitusional karena posisi dominannya itu diraih secara natural. Inkonstitusionalitas Pasal 222 yang dimaksudkan dalam permohonan a quo adalah munculnya potensi kesewenang-wenangan yang diakibatkan oleh gabungan partai politik membentuk koalisi superdominan (oversized coalition) yang mengunci Pilpres pada putaran pertama hanya diikuti oleh 2 (dua) Paslon (head to head) atau Paslon tunggal. Dengan demikian, potensi kesewenang-wenangan yang hendak dibatasi adalah potensi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh gabungan partai politik (koalisi) dan bukan yang dilakukan oleh 1 (satu) partai politik. 7. Bahwa menurut Pemohon, satu-satunya cara untuk memastikan kontestan dapat diikuti lebih dari 2 (dua) Paslon adalah dengan membatasi pembentukan koalisinya yakni dengan memaknai ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 termasuk pula “gabungan partai politik tidak menyebabkan pemilihan presiden dan wakil presiden pada putaran pertama hanya diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon atau calon tunggal”. Dengan cara itu Pilpres dapat dicegah dari diikuti hanya 2 (dua) Paslon atau Paslon tunggal. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “gabungan partai politik tidak 62 menyebabkan pemilihan presiden dan wakil presiden pada putaran pertama hanya diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon atau calon tunggal”. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-2. Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama Dr. Sarip, S.H., M.H. yang didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah tanggal 23 Januari 2024, dan menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 31 Januari 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah melalui email pada tanggal 29 Januari 2024 dan cetaknya diterima pada tanggal 30 Januari 2024, serta menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Januari 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 11 Desember 2023 dan keterangan tertulisnya diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 14 Desember 2023 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.11] Menimbang bahwa sebelum menilai konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat diajukan kembali. Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. 63 Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Bahwa ketentuan atau pengaturan ihwal ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) dalam Pasal 222 UU 7/2017 secara substansial tidak berbeda dengan norma yang dimuat dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya, baik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden [vide Pasal 5 ayat (4) UU 23/2003] maupun dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden [vide Pasal 9 UU 42/2008], yaitu sama-sama mengharuskan adanya ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini, sejak pembentuk undang-undang memperkenalkan rezim ambang batas minimal persentase dimaksud, semuanya pernah diajukan pengujian inkonstitusionalitasnya ke Mahkamah dan telah diputus oleh Mahkamah. Terhadap pengujian Pasal 5 ayat (4) UU 23/2003 dan Pasal 9 UU 42/2008 terdapat dalam putusan-putusan sebagai berikut. 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001/PUU-II/2004 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 April 2004, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 5 ayat (4) UU 23/2003, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena tidak terdapat kerugian hak konstitusional para Pemohon sehingga para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 054/PUU-II/2004 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 6 Oktober 2004, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 5 ayat (4) UU 23/2003, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat 3, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Pasal 28H ayat (2), Pasal 64 28I ayat (2), Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena tidak terdapat kerugian hak konstitusional para Pemohon sehingga para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VI/2008 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 17 Februari 2009, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 18 Februari 2009, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III untuk seluruhnya; 5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 September 2009, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), serta Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena pernah diputus oleh Mahkamah dalam perkara sebelumnya; 6. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-X/2012 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Oktober 2012, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, yang permohonanya ditarik kembali, sehingga Mahkamah mengeluarkan Ketetapan penarikan kembali permohonan Pemohon; 7. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-X/2012 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 18 Januari 2013, dalam 65 permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, yang permohonannya ditarik kembali, sehingga Mahkamah mengeluarkan Ketetapan penarikan kembali permohonan Pemohon; 8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Maret 2013, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon; 9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Januari 2014, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon; 10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 27 Juni 2013, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 Mei 2014, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22B, Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 12. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Maret 2014, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 7C, Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon; 66 13. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XII/2014 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 3 Juli 2014, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 6A ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena permohonan kabur atau tidak jelas; Sementara itu, terhadap norma Pasal 222 UU 7/2017 yang pernah diajukan pengujian ke Mahkamah, telah diputus dalam beberapa putusan sebagai berikut: 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Januari 2018, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (2) dan ayat (5), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena permohonan prematur; 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Januari 2018, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk pengujian Pasal 222 UU 7/2017; 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Januari 2018, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 mutatis mutadis berlaku terhadap permohonan Pemohon; 67 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Januari 2018, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 mutatis mutadis berlaku terhadap permohonan Pemohon; 5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Januari 2018, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU- XV/2017 mutatis mutadis berlaku terhadap permohonan Pemohon; 6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Januari 2018, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 mutatis mutadis berlaku terhadap permohonan Pemohon; 7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Oktober 2018, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (6), serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Oktober 2019, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan pertimbangan hukum Putusan 68 Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 mutatis mutadis berlaku terhadap permohonan Pemohon; 9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Oktober 2018, dengan menggunakan dasar pengujian Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Oktober 2018, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2) dan ayat (5), Pasal 22E ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Oktober 2018, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 12. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 Januari 2019, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena permohonan kabur; 13. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 Juli 2020, yang permohonannya ditarik kembali, sehingga Mahkamah mengeluarkan Ketetapan penarikan kembali permohonan Pemohon; 14. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Januari 2021, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), ayat (3), ayat 69 (4) dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 15. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2021, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena permohonan kabur; 16. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 Februari 2022, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 17. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 Februari 2022, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6 ayat (2), serta Pasal 6A ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 18. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 Februari 2022, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) dan Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 19. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 Februari 2022, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 70 20. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 Februari 2022, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 21. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 Februari 2022, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 22. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2022, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 23. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2022, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 24. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2022, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 25. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2022, yang 71 permohonannya ditarik kembali, sehingga Mahkamah mengeluarkan Ketetapan penarikan kembali permohonan Pemohon; 26. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2022, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 27. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2022, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2) dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 28. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2022, dengan menggunakan dasar pengujian Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 29. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 Juli 2022, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 30. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2023, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 36 UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 72 31. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 32. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 Maret 2023, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6A ayat (1), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 33. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 September 2023, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Bahwa berdasarkan putusan-putusan tersebut di atas, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama materi permohonan para Pemohon dan dibandingkan dengan semua permohonan yang pernah menguji perihal inkonstitusionalitas norma tentang ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden, telah ternyata tidak semua putusan dimaksud mempertimbangkan pokok permohonan yang disebabkan beberapa hal, yaitu Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, permohonan tidak jelas atau kabur, prematur, atau Pemohon menarik permohonan sehingga Mahkamah mengeluarkan Ketetapan. Dengan demikian, dalam menilai ihwal permohonan a quo memenuhi ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 sehingga dapat diajukan kembali, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan putusan-putusan Mahkamah yang menilai atau mempertimbangkan pokok permohonan karena pada putusan- putusan tersebut dasar pengujian ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) dalam permohonan dipertimbangkan oleh Mahkamah. 73 Bahwa berkenaan dengan hal di atas, putusan-putusan Mahkamah yang mempertimbangkan pokok permohonan mengenai pengujian ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) dalam Pasal 9 UU 42/2008 dapat ditemukan pada putusan-putusan sebagai berikut. 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VI/2008, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa presidential threshold mengakibatkan pilihan rakyat atas Calon Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh dominasi partai-partai tertentu yang memperoleh suara kursi atau suara yang sangat besar, sehingga rakyat yang secara mandiri mendukung calon independen tertentu dengan dukungan yang sangat besar menjadi tidak berarti. Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa presidential threshold menghalangi hak-hak politik warga negara dan melanggar Hak Asasi Manusia serta mengakibatkan diskiriminasi terhadap partai politik peserta Pemilu lainnya yang oleh ketentuan UUD NRI Tahun 1945 seharusnya diperlakukan sama dalam mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III untuk seluruhnya; 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XI/2013, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa presidential threshold mengakibatkan pembatasan, atau tidak memberikan ruang untuk melahirkan pemimpin yang berasal dari rakyat, 74 dimana rakyat bertindak sebagai pemegang kedaulatan. Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon; 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pasal 9 UU 42/2008 bertentangan dengan spirit pelaksanaan pemilihan umum serentak sesuai UUD 1945. Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon; 5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XI/2013, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pasal 9 UU 42/2008 tidak lagi mencerminkan keinginan dari masyarakat Indonesia yang sudah tidak lagi percaya kepada calon Presiden yang diusung melalui partai politik. Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XI/2013, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22B, Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa presidential threshold melanggar sejumlah amanat UUD 1945 dan juga bertentangan dengan jaminan dan perlindungan HAM, serta mengakibatkan monopoli dan oligarki kekuasaan oleh partai-partai tertentu. Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XI/2013, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 7C, Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa presidential threshold dalam Pasal 9 UU 42/2008 tidak memiliki pijakan 75 konstitusional dan penalaran yang logis karena prosentasenya tidak bisa diketahui sebelum dilaksanakannya pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon; Sedangkan untuk pengujian Pasal 222 UU 7/2017 yang dasar dan alasan pengujiannya dipertimbangkan oleh Mahkamah terdapat dalam putusan-putusan sebagai berikut. 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa presidential threshold dalam Pasal 222 UU 7/2017 telah digunakan dalam Pemilu 2014 sehingga tidak relevan diterapkan dalam Pemilu serentak 2019 karena bertentangan dengan logika keserentakan Pemilu. Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk pengujian Pasal 222 UU 7/2017; 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (6), serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa presidential threshold dalam Pasal 222 UU 7/2017 menghilangkan esensi pemilihan presiden karena lebih berpotensi menghadirkan Capres tunggal. Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVI/2018, dengan menggunakan dasar pengujian Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa presidential threshold dalam Pasal 222 UU 7/2017 baru dapat dikatakan konstitusional jika mulai berlaku untuk Pemilu 2024 karena pemilih sejak awal telah dianggap mengetahui bahwa suaranya yang diberikan dalam Pemilu DPR 2019 akan sekaligus digunakan sebagai dasar untuk menghitung presidential threshold 76 Parpol atau gabungan Parpol dalam pengusulan calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu berikutnya. Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa presidential threshold dalam Pasal 222 UU 7/2017 telah menjadikan pemilu dikontrol oleh oligarki dan penguasa modal, sehingga bukan merupakan hasil kehendak kedaulatan rakyat ataupun pilihan substantif partai politik. Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa angka 20% kursi DPR atau 25% suara nasional tidak memenuhi kriteria rasionalitas karena tidak ada basis teori ilmiah di dalam penetapan angka presidential threshold berupa 20% kursi DPR atau 25% suara nasional di dalam pembahasan UU 7/2017. Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XXI/2023, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 36 UUD NRI Tahun 1945. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa tidak ada alasan logis mengapa syarat perolehan kursi partai politik untuk dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden harus 20% (dua puluh persen). Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; Bahwa meskipun substansi norma yang diuji konstitusionalitasnya adalah sama, yaitu ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) serta terdapat dasar pengujian yang sama pula, yaitu menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 77 Tahun 1945, akan tetapi terdapat perbedaan dalam alasan permohonan a quo dibandingkan dengan alasan permohonan-permohonan sebelumnya. Alasan permohonan pada putusan-putusan sebelumnya sebagaimana Mahkamah uraikan di atas, apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah, pada pokoknya terdiri atas: (i) alasan permohonan yang menginginkan adanya calon presiden dan wakil presiden independen; (ii) alasan permohonan yang menginginkan kesempatan yang sama bagi setiap partai politik dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden; (iii) alasan permohonan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu serentak; (iv) alasan permohonan yang tidak menginginkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tunggal; (v) alasan permohonan yang menyetujui adanya presidential threshold namun mempersoalkan besaran angka persentase dalam presidential threshold tersebut. Adapun alasan permohonan a quo pada pokoknya mengemukakan ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 yang hanya menentukan syarat batas bawah pencalonan, menurut Pemohon, membuka kemungkinan partai politik bergabung mengumpulkan syarat kursi dan suara sebanyak-banyaknya tanpa batas yang mengakibatkan terbentuknya koalisi super dominan (oversized coalition) dan menyisakan koalisi minoritas partai yang lebih kecil sehingga peserta pemilihan presiden dan wakil presiden hanya diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon saja atau bahkan hanya diikuti pasangan calon tunggal. Hal tersebut menurut Pemohon, bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan. Dengan bentangan fakta tersebut, menurut Mahkamah, permohonan a quo berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya. Terlebih, terdapat pula perbedaan rumusan petitum permohonan a quo dengan petitum pada permohonan- permohonan sebelumnya. Pada permohonan a quo Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “gabungan partai politik tidak menyebabkan pemilihan presiden dan wakil presiden pada putaran pertama hanya diikuti oleh 2 (dua) Pasangan calon atau calon tunggal”. Oleh karena itu, terlepas terbukti atau tidaknya secara substansial permohonan a quo, secara formal permohonan a quo berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, dapat diajukan kembali. [3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon memenuhi persyaratan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 guna dapat diajukan 78 permohonan kembali pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. [3.13] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mempertimbangkan bahwa Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang sebelumnya telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 2 Januari 2025, dengan amar putusan menyatakan norma Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam putusan tersebut terdapat 2 (dua) orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion), yakni Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh. Oleh karena itu, meskipun terhadap permohonan a quo memiliki esensi atau substansi yang hampir sama dengan Permohonan Nomor 62/PUU-XXII/2024, yaitu berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017, menurut Mahkamah permohonan a quo memiliki semangat dan kepedulian yang sama dengan Permohonan Nomor 62/PUU-XXII/2024 yakni perhatian Pemohon berkenaan dengan keberadaan norma Pasal 222 UU 7/2017 yang beririsan dengan implementasi hak demokrasi dalam pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Namun demikian, berdasarkan hukum acara (hukum formil) yang menjadi pedoman Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara di Mahkamah Konstitusi, tidak dimungkinkan suatu norma yang telah dinyatakan inkonstitusional akan dinyatakan secara berulang untuk dinyatakan inkonstitusional kembali. Maka berkenaan dengan hal tersebut, tanpa mengurangi penilaian Mahkamah dalam menyikapi substansi permohonan a quo, menurut Mahkamah, tidak ada pilihan lain selain Mahkamah terhadap permohonan a quo secara formal harus dinyatakan kehilangan objek. [3.14] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah kehilangan objek maka pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. [3.15] Menimbang bahwa hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya. 79 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Pemohon kehilangan objek; [4.4] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arsul Sani, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tiga, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 15.33 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arsul Sani, Ridwan Mansyur, Anwar 80 Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arsul Sani ttd. Ridwan Mansyur ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Jefri Porkonanta Tarigan