128/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 128/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Viktor Santoso Tandiasa Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Haji Mean Raya, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Didi Supandi Pekerjaan : Driver Mitra Shopee Alamat : Jalan Petamburan, RT. 001/RW.008, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------------- Pemohon II; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai-------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 28 Juli 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 28 Juli 2025 2 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 131/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 31 Juli 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 25 Agustus 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berbeda di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi” 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tetang hasil Pemilihan Umum”. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pegujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”, 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; 3 d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”. 5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 9 UndangUndang Nomor 12 Tahun 20-11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Selanjutnya disebut UU PPP), menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya di/akukan Oleh Mahkamah Konstitusi” 6. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Selanjutnya disebut PMK 7/2025), yang menyatakan: "Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- lJndang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." 7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, ketentuan yang diuji adalah Ketentuan norma pasal dalam undang-undang, oleh karenanya terhadap hal tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Pasal 23 UU 39/2008 terhadap UUD 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan WNI b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI 4 Yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara. 2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025, yang menyatakan: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yan diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum Para Pemohon yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025 yang mengacu pada Putusan MK NO. 006/PUU-III/2025 dan No. 011/PUU- V/2007, apabila: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberkan oleh UUD 1945 b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusÍonal dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Pemohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 4. Bahwa sebelum menguraikan kedudukan hukum Para Pemohon dalam Pengujian Pasal 23 UU 39/2008, perlu terlebih dahulu Para Pemohon jelaskan bahwa Pemohon I pernah mengajukan Permohonan Pengujian 5 Pasal 23 UU 39/2008 in casu sebagai Pemohon yang telah diputus Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 76/PUU-XVIII/2020. 5. Oleh karenanya Pemohon I dalam perkara a quo kembali mengajukan permohonan untuk menguji Pasal 23 UU 39/2008, maka sebelum menuguraikan kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara a quo, perlu Para Pemohon jelaskan sebagai sebagai berikut: 5.1. Pada Putusan No. 76/PUU-XVIII/2020 tersebut Mahkamah Konstitusi telah memutus denagn amar putusan, menyatakan “Permohonan Pemohon tidak dapat diterima”. 5.2. Amar putusan No. 76/PUU-XVIII/2020 tersebut, didasarkan pada penilaian Mahkamah Konstitusi dimana Pemohon sebagai Constitutional Lawyer, Penggiat/Aktivis dan Influencer tidak memiliki kedudukan hukum. 5.3. Adapun pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 76/PUU-XXVIII/2020, pada Paragraf [3.6] dan [3.7], sebagai berikut: [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, menurut Mahkamah, Pemohon pada pokoknya hanya menguraikan anggapan kerugian konstitusional yang dialaminya terhadap implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 oleh Pemerintah. Padahal norma yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon adalah Pasal 23 UU 39/2008, namun Pemohon hanya mengedepankan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU- XVII/2019 yang menurut Pemohon pada pokoknya wakil menteri dilarang rangkap jabatan. Menurut Mahkamah, uraian anggapan kerugian konstitusional Pemohon tersebut tidak secara spesifik dan aktual ataupun setidak-tidaknya berpotensi karena berlakunya ketentuan norma Pasal 23 UU 39/2008. Pemohon hanya menguraikan kerugian secara umum atas keberlakuan pasal a quo namun tidak secara jelas dan rinci menguraikan kerugian sesungguhnya yang dialami oleh Pemohon. Oleh karena itu, Mahkamah tidak menemukan adanya hubungan sebab akibat dari keberlakuan Pasal 23 UU 39/2008 dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon berkaitan dengan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Terkait dengan uraian Pemohon yang menyatakan sebagai influencer yang kerap kali memberikan pemahaman konstitusional kepada masyarakat melalui Youtube dan media sosial lainya, menurut Mahkamah, Pemohon tidak serta-merta 6 memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan setiap permohonan pengujian undang-undang. Pemohon memilik kedudukan hukum apabila dapat menjelaskan adanya keterkaitan logis dan causal verband bahwa pelanggaran hak konstitusional atas berlakunya norma pasal yang diuji adalah dalam kaitannya dengan status Pemohon sebagai influencer dan memang menunjukkan kerugian yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 sebagaimana telah dikemukakan di atas. Dengan demikian tidak diperoleh adanya hubungan kausalitas antara uraian anggapan kerugian yang dijelaskan oleh Pemohon dengan pasal yang dimohonkan pengujian. [3.7] Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon yang mengajukan permohonan pengujian UU 39/2008 telah terdapat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU- VII/2009 yang pada pokoknya menyatakan permohonan yang dimohonkan pengujian adalah undang-undang mengenai organ pemerintah, in casu UU 39/2008 yang di dalamnya mengatur mengenai kedudukan dan urusan pemerintah, tugas, fungsi dan susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian, pengangkatan dan pemberhentian, hubungan fungsional kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, dan hubungan kementerian dengan pemerintah daerah. Materi muatan pasal-pasal dalam UU 39/2008 tersebut mengikat penyelenggara negara/organ pemerintah baik di pusat ataupun di daerah dan sama sekali tidak mengikat warga negara pada umumnya. Namun demikian, bukan berarti UU 39/2008 tidak dapat dipersoalkan pengujian konstitusionalitasnya oleh warga negara. UU 39/2008 tetap dapat dipersoalkan pengujian konstitusioniltasnya sepanjang warga negara yang bersangkutan memiliki kepentingan hukum langsung maupun tidak langsung dengan UU 39/2008. Sementara itu, menurut Mahkamah, Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia, Constitutional Lawyer, pegiat/aktivis, dan influencer tidak mempunyai kepentingan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung dengan materi muatan UU 39/2008 khususnya terhadap pasal a quo yang dimohonkan pengujiannya. 5.4. Terhadap pertimbangan hukum tersebut di atas, perlu Para Pemohon jelaskan sebagai berikut: 1) Penilaian Mahkamah Konstitusi terhadap kedudukan hukum (Legal Standing) para pemohon tentunya mengacu pada ketentuan Pasal 51 UU MK dan Pasal 4 PMK 7/2025. Namun terhadap penilaian atas adanya Kerugian konstitusÍonal dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya 7 potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Serta Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya ketentuan norma dimohonkan pengujian, tentunya Mahkamah Konstitusi tidak memiliki ukuran yang kaku, namun tergantung dari penilaian para Majelis Hakim Konstitusi dan bersifat dinamis. 2) Sebagai contoh, dalam perkembangan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, telah terdapat beberapa perkembangan dimana Mahkamah Konstitusi cukup longgar dalam melakukan penilaian terhadap kedudukan hukum warga negara yang melakukan pengujian undang-undang, antara lain: a. Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 terhadap Pengujian Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur tentang syarat minimal usia menjadi calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, Pemohon melampirkan 3 alat bukti, Fotokopi KTP, Fotokopi UU 7/2017 dan Fotokopi UUD 1945. Pemohon juga dalam uraian kedudukan hukum tidak menguraikan kerugian langsung ataupun potensial baik dalam batas penalaran yang wajar memiliki sebab akibat terhadap Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dan Pemohon juga tidak menguraikan / membuktikan adanya upaya pemohon yang dapat membuktikan dalam batas penalaran yang wajar Pemohon akan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, namun oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukumnya mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: - Bahwa Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia dan dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide bukti P-1] yang memiliki kualifikasi sebagai Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Surakarta (UNSA) dan bercita-cita ingin menjadi Presiden dan Wakil Presiden serta memiliki hak konstitusional yang sama untuk memilih dan/atau dipilih sebagai calon Presiden serta calon Wakil 8 Presiden; - Bahwa Pemohon memiliki pandangan ideal terkait tokoh yang menginspirasi dalam pemerintah di-era sekarang, tokoh dimaksud Walikota Surakarta masa Periode 2020-2025, dan dapat Pemohon jelaskan bahwa pada masa Pemerintahannya pertumbuhan ekonomi di Solo naik hingga 6,25%, padahal pada saat awal menjabat sebagai Walikota, pertumbuhan ekonomi di Solo minus 1,74%; - Bahwa menurut Pemohon, dengan diberlakukannya ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, menimbulkan diskriminasi terhadap Pemohon, dan secara nyata merugikan dan melanggar hak konstitusional Pemohon sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, karena melanggar hak konstitusional Pemohon untuk dipilih dan memilih calon Presiden dan calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun pada pemilu tahun 2024; - Bahwa menurut Pemohon, dengan diberlakukannya ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, merugikan hak konstitusional Pemohon dalam rangka memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. - Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang dimaksud, khususnya sebagai pemilih dalam Pemilu 2024, sehingga menurut Mahkamah setidak-tidaknya potensial dapat terjadi; - Dengan demikian, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Apabila permohonan a quo dikabulkan, kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma yang didalilkan, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo. b. Selain itu, berdasarkan perkembangan terbaru, Para Pemohon juga melihat perkembangan lainnya, dalam 9 penanganan perkara No. 9/PUU-XXIII/2025, 15/PUU- XXIII/2025, dan 67/PUU-XXIII/2025 yang saat ini proses pemeriksaannya masih berjalan. Dimana terhadap perkara tersebut secara substansi norma yang diuji antara lain: - Pasal 8 ayat (5) tentang Perlindungan Hukum terhadap Jaksa yang sedang melaksanakan tugas dan wewenangnya. - Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) tentang Penempatan Jaksa pada instansi pemerintahan diluar kejaskaan. - Pasal 30B huruf a tentang kewenangan Jaksa dalam menyelenggaraan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum dalam bidang Intelijen Penegakan hukum. - Pasal 35 ayat (1) huruf e tentang Wewenang Jaksa Agung dalam memberikan pertimbangan hukum kepada Mahkamah Agung. - Pasal 35 ayat (1) huruf g tentang kedudukan jaksa agung sebagai koordinator dalam perkara koneksitas Di mana pemohon dalam Perkara tersebut adalah Advokat dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang secara langsung tidak memiliki hubungan sebab akibat terhadap ketentuan norma yang dimohonkan pengujiannya, namun Mahkamah Konstitusi menilai terhadap perkara tersebut perlu diperiksa Pokok Perkaranya dan masuk dalam agenda Pemeriksaan Pokok Perkara dengan memanggil Para Pihak (Presiden, DPR, MA, KPK, Polri). 5.5. Artinya dalam perkembangannya, penilaian atas adanya Kerugian konstitusÍonal dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang pada batas penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Serta adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya ketentuan norma dimohonkan pengujian, tentunya Mahkamah Konstitusi tidak memiliki ukuran yang kaku, namun tergantung dari penilaian para Majelis 10 Hakim Konstitusi dan bersifat dinamis agar dapat memberikan penilaian kedudukan hukum secara proporsional. 5.6. Oleh karenanya, demi menegakan Prinsip Negara Hukum yang mengedepankan kepastian hukum yang adil, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada tingkat kementerian dan menghilangkan konflik kepentingan yang dapat merusak Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk untuk kesejahteraan rakyat. Maka tentunya dalam perkara a quo, Para Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi dalam menilai kedudukan hukum tidak semata-mata didasarkan pada dasar hukum normatif saja, namun juga dipertimbangan sebagai bentuk Constitutional Morality Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of Constitution (Penjaga Konstitusi). 6. Selanjutnya berkaitan dengan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon, sebagai berikut: 6.1. Pemohon I adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat yang concern dalam penegakan nilai-nilai konstitusionalisme di Indonesia. 6.2. Pemohon I telah memulai aktivitasnya dalam menegakan nilai-nilai konstitusionalisme dari tahun 2007 dengan perkara yang ditangani pertama kali terkait dengan penguatan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah. 6.3. Kendati alasan yang Pemohon I bangun tentang adanya hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945 dan kerugian konstitusional yang dialami baik secara langsung ataupun potensial dalam aktivitasnya sebagai Constitutional Lawyer, Penggiat/Aktivis, dan Influencer melalui Platform Chanel Youtube Konstitusionalis TV, dinilai Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kedudukan hukum. Namun Pemohon I masih merasa kedudukannya sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional untuk dapat berperan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari konflik kepentingan, tentunya harus dinilai sebagai hubungan causal verban dengan ketentuan norma yang diuji. 6.4. Adapun uraian berkaitan dengan adanya hubungan sebab aikibat yang mengakibatkan adanya kerugian konstitusional bagi Pemohon 11 I sebagai warga negara indonesia, adalah sebagai berikut: 1) Apabila kita melihat UUD 1945 yang telah mengatur dan mengamanatkan menteri-menteri ditugaskan untuk membantu presiden dalam bidang urusan tertentu dalam pemerintahan (Vide Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (3) UUD 1945). Oleh karenanya untuk menguatkan tugas tersebut dibentuklah UU yang mengatur tentang pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara. 2) Pada konsideran menimbang, berbunyi: Presiden sebagai pegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD NRI 1945 dalam menjaankan tugasnya dibantu oleh Menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan guna mencapai tujuan negara sebagaimna diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. 3) Apabila kita lihat Tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945, adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah daerah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdasakan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 4) Selanjutnya, kita juga perlu melihat bagian penjelasan umum yang menjadi landasan filosofis dan historis dibentuknya UU 39/2008, menjelaskan: Undang-undang ini disusun dalam rangka membangun sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien, yang menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu, menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris dan direksi pada perusahaan, dan pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Bahkan diharapkan seorang menteri dapat melepaskan tugas dan jabatan-jabatan lainnya termasuk jabatan dalam partai politik. Kesemuanya itu dalam rangka meningkatkan profesionalisme, 12 pelaksanaan urusan kementerian yang lebih fokus kepada tugas pokok dan fungsinya yang lebih bertanggung jawab. 5) Oleh karena itulah kemudian Pasal 23 UU 39/2008 dibentuk oleh Pembentuk Undang-undang untuk menegaskan larangan rangkap jabatan kepada menteri, karena kalau hanya termuat pada bagian penjelasan umum tentunya hal tersebut dinilai tidak mengikat. Sayangnya dalam ketentuan Pasal 23 UU 39/2008 tidak disertakan wakil menteri, namun kemudian Mahkamah Konstitusi telah menjelaskan dalam pertimbangan hukum putusan No. 80/PUU-XVII/2019 yang dalam praktiknya tidak dinilai mengikat oleh Pemerintah dengan faktanya hingga saat ini terdapat 30 Wakil Menteri yang merangkap jabatan sebagai Komisaris. 6.5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dikaitkan dengan hak-hak warga negara yang dijamin dalam UUD 1945, antara lain: - Pasal 27 UUD 1945, menyatakan: tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan - Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. - Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, menyatakan: Setiap orang orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat serta memperpoleh pelayanan kesehatan. 6.6. Maka, artinya ada hak konstitusional PEMOHON I yang diberikan oleh UUD 1945 untuk mendapatan hak atas pekerjaan dan pengidupan yang layak, hak atas kepastian hukum yang adil, hak hidup sejahtera lahir dan batin. 6.7. Dalam konteks permohonan a quo, secara jelas ketika ketentuan norma a quo in casu larangan rangkap jabatan bagi menteri tidak secara eksplisit dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi juga termasuk berlaku bagi wakil menteri maka tentunya pada batas penalaran yang wajar sistem pemerintahan presidensial tidak akan berjalan secara 13 efektif dan efisien, dan menyebabkan pelemahan pada pelayanan publik menjadi tidak prima. Selain itu juga menurunkan profesionalisme, pelaksanaan urusan kementerian yang menjadi tidak fokus kepada tugas pokok dan fungsinya serta menjadi tidak bertanggung jawab. 6.8. Berikutnya terhadap kedudukan Pemohon II, adalah Warga Negara Indonesia, yang berprofesi sebagai mitra dari Shopee Food. Dimana dalam melaksanakan kerja-kerjanya Pemohon II dibayangi dengan kekhawatiran terjadinya keselamatan jiwa dalam berkendaraan. 6.9. Sementara sebagaimana kita ketahui bersama, semua mitra kerja dari Perusahaan Platform Digital seperti Gojek, Grab, ShopeeFood tidak mendapatkan jaminan perlindungan kerja apabila terjadi kecelakaan kerja. Namun kendati sulitnya mencari pekerjaan yang layak sebagaimana tunduk pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ketenagakerjaan dimana didalamnya terdapat jaminan perlindungan bagi para pekerja. Hal inilah yang membuat Pemohon II tetap bertahan dan bekerja menjadi mitra dari Perusahan Platform Digital. 6.10. Hal tersebut tentunya terjadi karena buruknya tata kelola pemerintahan serta tata kelola badan usaha milik negara yang dijalankan dengan tidak profesional, dan marak dengan praktik korupsi dan kolusi, yang diakibatkan tidak adanya fungsi pengawasan maupun fungsi memberikan pertimbangan atau nasihat yang menjadi tugas Komisaris secara profesional. 6.11. Hal tersebut tentunya pada batas penalaran yang wajar menimbulkan kerugian atas jaminan konstitusional kepada Para Pemohon. 6.12. Berikutnya terhadap adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon baik bersifat potensial ataupun bersifat langsung sebagai warga negara yang peduli terhadap nilai-nilai konstitusionalisme. Kerugian ini berpusat pada terlanggarnya prinsip- prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan konflik kepentingan yang inheren dalam praktik rangkap jabatan tersebut. Dengan uraian sebagai berikut: 14 - Terganggunya Hak Konstitusional Pemohon I atas Keadilan dan Kepastian Hukum Pemohon sebagai advokat memiliki hak untuk hidup di bawah sistem hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian. Ketika Permohonan ini tidak dikabulkan karena menilai PEMOHON I tidak memiliki kedudukan hukum, maka secara tidak langsung Mahkamah Konstitusi sedang mempertahankan suatu kondisi yang secara hukum melegalkan konflik kepentingan. Konflik ini mengaburkan batas antara kepentingan publik dan pribadi, merusak kepercayaan masyarakat pada proses pengambilan keputusan pemerintah dan BUMN. Ini secara langsung merugikan pemohon karena ia harus beroperasi dalam sistem yang meragukan. - Hilangnya Hak Pemohon I untuk Pemerintahan yang Bebas dari Korupsi dan Nepotisme: Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pemerintahan yang koruptif atau rentan konflik kepentingan merusak lingkungan sosial dan ekonomi. Dengan memperbolehkan rangkap jabatan, potensi korupsi dan nepotisme meningkat, yang secara langsung merusak kesehatan sosial dan ekonomi yang merupakan hak konstitusional pemohon. Pemohon secara langsung dirugikan karena haknya untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan bebas dari praktik tercela terancam - Terganggunya Hak Konstitusional Pemohon II atas Jaminan Hidup Sejahtera Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin. Sementara fakta terbaru Wakil Menteri ketenagakerjaan merangkap sebagai Komisaris dan terbukti dalam melaksanakan tugasnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan tertangkap OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal seharusnya Wakil Menteri ketenagakerjaan fokus bertugas memaksimalkan perlindungan terhadap 15 ketenagakerjaan. Bahkan Pemohon II berharap besar kepada kementerian ketenagakerjaan untuk dapat mengakomodasi perlindungan terhadap mitra jasa transportasi online untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan kerja saat bekerja, mengingat risiko kerja mitra jasa transportasi online sehari-hari bekerja di jalan, dan sangat membutuhkan jaminan perlindungan dalam bekerja. Namun dengan fakta yang terjadi sebagaiman telah dijelaskan di atas, Harapan Pemohon II semakin jauh. Artinya secara potensial, Pemohon II telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan norma a quo apabila tidak dimaknai larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri juga berlaku bagi wakil menteri sebagaimana Petitum Para Pemohon. 6.13. Para Pemohon menyadari terhadap upaya pengujian Konstitusionalitas Pasal 23 UU 39/2008 yang telah diputus Mahkamah Konstitusi (151/PUU-VII/2009, 76/PUU-XX/2020, 21/PUU-XXIII/2025 dan 35/PUU-XXIII/2025) belum ada satupun yang diberikan Kedudukan hukum. Oleh karenanya PARA PEMOHON mengembalikan semuanya kepada kebijaksanaan yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai dan memutuskan Demi menegakan prinsip negara hukum dan menyelesaikan permasalahan yang dalam faktanya Putusan No. 80/PUU-XVII/2019 hingga saat ini tidak dipatuhi dan tidak dilaksanakan oleh Pemerintah. 6.14. Artinya pada batas penalaran yang wajar apabila Mahkamah Konstitusi menerapkan penilaian kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Putusan No. 151/PUU-VII/2009, yang mengatakan pada pokoknya karena undang-undang UU 39/2008 di dalamnya mengatur mengenai kedudukan dan urusan pemerintah, tugas, fungsi dan susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian, pengangkatan dan pemberhentian, hubungan fungsional kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, dan hubungan kementerian dengan pemerintah daerah. Sementara materi muatan pasal-pasal dalam UU 39/2008 tersebut mengikat penyelenggara negara/organ pemerintah baik di pusat ataupun di daerah dan sama sekali tidak mengikat warga 16 negara pada umumnya. Maka pada batas penalaran yang wajar dapat dikatakan tidak akan ada warga negara yang dapat memiliki kedudukan hukum apabila bukan sebagai penyelenggara negara/organ pemerintahan baik di pusat ataupun di daerah. Karena pada batas penalaran yang wajar pula tidak akan ada penyelenggara negara/organ pemerintahan yang akan melakukan pengujian terhadap ketentuan pasal a quo. 6.15. Artinya ketentuan norma Pasal 23 UU 39/2009 tidak akan dapat diuji karena tidak ada warga negara indonesia yang memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Putusan No 151/PUU-VII/2009 6.16. Hal itu dapat dilihat dari berbagai putusan yang menguji Pasal 23 UU 39/2009, antara lain: - Putusan No. 151/PUU-VII/2009 (Pemohon adalah anggota DPR). - Putusan No. 76/PUU-XX/2020 (Pemohon adalah Constitutional Lawyer, Penggiat/aktivis pada lingkup penegakan konstitusu, serta Influencer), - Putusan No. 21/PUU-XXIII/2025 (Pemohon adalah Direktur Eksekutif Indonesia Law & Demokrasi Studies / ILDES) - Putusan No. 35/PUU-XXIII/2025 (Para Pemohon adalah Mahasiswa) yang kesemuanya oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum. 6.17. Sementara Mahkamah Konstitusi memberikan penjelasan berkaitan dengan Pasal 23 UU 39/2008 tentaang larangan rangkap jabatan hanya pada bagian pertimbangan hukum Putusan No. 80/PUU- XVIII/2019, dimana objek yang diuji bukanlah Pasal 23 melainkan Pasal 10 UU39/2008, dan Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya juga menyatakan bahwa Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima, karena para pemohon dinilai tidak mempunyai legal standing. Sehingga menjadi sangat mudah dipahami mengapa Pemerintah tetap melakukan praktik rangkap jabatan bagi wakil menteri sebagai Komisaris, karena menilai penjelasan tersebut tidak wajib dipatuhi karena dinilai tidak mengikat. Dengan pertimbangan logis bahwa penjelasan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Pasal 23 UU 39/2008 bukanlah merupakan ratio decicendi namun 17 merupakan Obitur dicta. 6.18. Oleh karenanya Para Pemohon sangat berharap kiranya Mahkamah Konstitusi tidak menilai kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara A quo hanya semata-mata didasari pada pertimbangan normatif saja, namun juga harus melihat permasalahan ini sebagai bentuk Constitutional Morality Mahkamah Konstitusi untuk menyudahi perdebatan yang telah berlangsung sejak Putusan No. 80/PUU-XVIII/2019 diputus. 7. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, maka Para Pemohon merasa memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan Pasal 23 UU 39/2008 terhadap UUD 1945, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 7/2025. III. ALASAN PERMOHONAN Bahwa terhadap ketentuan norma yang diuji konstitusionalitas normanya adalah: Pasal 23 UU 39/2008, menyatakan: Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Terhadap Kata: “Menteri”, Sepanjang tidak dimaknai: “Termasuk Wakil Menteri” bertentangan secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) terhadap UUD 1945, sebagai berikut: Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” Pasal 17 ayat (3), yang Menyatakan: “Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan” 18 Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengkuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Bahwa adapun Alasan permohonan terkait adanya pertentangan Norma Pasal 23 UU 39/2008 secara bersyarat/inkonstitusional bersyarat (Conditionally Unconstitutional) terhadap UUD 1945, adalah sebagai berikut: 1. Bahwa sebelum masuk pada uraian alasan permohonan, terhadap ketentua Norma Pasal 23 UU 39/2008 pernah dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi sebanyak 2 (dua) kali dan telah diputus dalam Putusan No. 76/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan pada tanggal 26 Oktober 2020 dan Putusan No. 21/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan pada tanggal 17 Juli 2020. 2. Bahwa namun meskipun ketentuan Norma Pasal 23 UU 39/2008 sudah pernah dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Namun terhadap permohonan a quo masih dapat diajukan untuk dimohonkan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi (Tidak “Nebis in idem”) dengan uraian sebagai berikut: 2.1 Berdasarkan Pasal 60 UU 7/2020, menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal,dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. 2.2 Selanjutnya berdasarkan Pasal 72 PMK 7/2025, menyatakan: (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 2.3 Syarat terhadap suatu materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-undang dapat diuji, berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU 19 7/2020 jo. Pasal 72 ayat (2) PMK 7/2025, adalah: (1) Jika materi muatan dalam UUD yang dijadikan dasar pengujian berbeda, atau (2) Terdapat alasan permohonan yang berbeda. 2.4 Oleh karenanya perlu Para Pemohon jelaskan beberapa Putusan yang objek pengujiannya sama dengan objek pengujian perkara a quo, sebagai berikut: No. Nomor Perkara Pasal yang Diuji Amar Putusan 1. 151/PUU-VII/2009 Pasal 23 Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (No) 2. 76/PUU-XVIII/2018 Pasal 23 Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (No) 3. 25/PUU-XXIII/2025 Pasal 23 Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (No) 4. 35/PUU-XXIII/2025 Pasal 23 Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (No) 2.5 Terhadap keempat Putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji Pasal 23, kesemuanya diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Amar Putusan: Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima, dan bagian Konklusinya, Mahkamah Konstitusi menyatakan: Pokok Permohonan Para Pemohon tidak dipertimbangkan; 2.6 Artinya dari Tahun 2009 hingga tahun 2025 terhadap permohonan yang menguji Pasal 23 UU 39/2008, Mahkamah Konstitusi belum pernah menilai Pokok Perkara terhadap Putusan 151/PUU-VII/2009, Putusan 76/PUU-XX/2020, Putusan 21/PUU-XXIII/2025 dan Putusan 35/PUU- XXIII/2025, sehingga belum ada pertimbangan hukum yang menilai pertentangan norma Pasal 23 UU 39/2008 dengan Pasal-Pasal dalam UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian. 2.7 Sementara terhadap Putusan 80/PUU-XVII/2019, ketentuan norma yang diuji adalah Pasal 10 UU 39/2008, bukan Pasal 23 UU 39/2008. Walaupun pada bagian pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi memberikan penjelasan terhadap keberlakuan Pasal 23 UU 39/2008 namun karena Pasal yang diuji adalah Pasal 10 UU 39/2008, dan pada 20 Amar Putusannnya Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima karena para pemohon dinilai tidak memiliki Kedudukan Hukum, maka tidak masuk dalam unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) UU MK dan Pasal 72 ayat (1) PMK 7/2025 . 2.8 Berdasarkan uraian pada angka 2.1 sampai dengan angka 2.7 tersebut diatas, telah jelas bahwa terhadap Pengujian Pasal 23 UU 39/2008 dalam Putusan No. 151/PUU-VII/2020, Putusan No. 76/PUU-XVIII/2020 dan Putusan No. 21/PUU-XXIII/2025 dan Putusan No. 35/PUU- XXIII/2025 telah ternyata belum dinilai konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi, sementara terhadap Putusan No. 80/PUU- XVII/2019 ketentuan norma yang diuji adalah Pasal 10 UU 39/2008. Maka permohonan Para Pemohon masih dapat dimohonkan untuk diuji kembali ke Mahkamah Konstitusi in casu tidak Nebis in idem. 3. Bahwa berikutnya sebelum masuk dalam uraian pertentangan norma Pasal 23 UU 39/2008 terhadap UUD 1945 perlu kami jelaskan sebagai berikut: 3.1. Fenomena Rangkap Jabatan Wakil Menteri yang menduduki jabatan Komisaris di Perusahaan-Perusahaan Milik Negara terus berlangsung. Bahkah hingga hari ini setidaknya terdapat 30 Wakil Menteri yang menduduki jabatan Komisaris di Perusahaan-Perusahaan Milik Negara, sebagai berikut:  Wakil Menteri Pertanian Sudaryono - Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero).  Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan - Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero).  Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha - Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI).  Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo - Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.  Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan - Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.  Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim - 21 Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.  Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah - Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.  Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo - Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.  Wakil Menteri UMKM Helvy Yuni Moraza - Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.  Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti - Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero).  Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung - Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.  Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono - Komisaris PT Pertamina Bina Medika.  Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto - Komisaris Utama PT Dahana.  Wakil Menteri P2MI/Wakil Kepala BP2MI Christina Aryani - Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.  Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono - Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)  Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria - Komisaris PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel).  Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri - Komisaris Utama PT Sarinah  Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal Todotua Pasaribu - Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).  Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagoes Oka - Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel). 22  Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro - Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk.  Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan - Komisaris PT Citilink Indonesia.  Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat - Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia  Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno - Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS).  Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono - Komisaris PT Pertamina Patra Niaga  Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie - Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE)  Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf - Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero)  Wakil Menteri Perhubungan Komjen Pol (Purn) Suntana - Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)  Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto - Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)  Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf - Komisaris PLN  Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria - Chief Operation Officer (COO) atau Pelaksana di Bidang Operasional BPI Danantara. 3.2. Padahal pada tanggal 27 Agustus 2020, Mahkamah Konstitusi mengucapkan Putusan No. 80/PUU-XVII/2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya dalam Putusan tersebut Mahkamah Konstitusi pada bagian Pertimbangan Hukumnya memberikan penjelasan terhadap Pemberlakuan Pasal 23 UU 39/2008 yang pada pokoknya memberikan penjelasan karena pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana halnya pengangkatan dan pemberhentian menteri, maka wakil menteri haruslah ditempatkan pula 23 sebagai pejabat sebagaimana halnya status yang diberikan kepada menteri. Dengan status demikian, maka seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri. Pemberlakuan demikian dimaksudkan agar wakil menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat wakil menteri di kementerian tertentu. 3.3. Apabila melihat objek pengujian Putusan No. 80/PUU-XVII/2019 menguji Pasal 10 UU 39/2020 dimana pada pokoknya pemohon meminta agar ketentuan yang mengatur tentang keberadaaan Wakil Menteri dalam Pemerintahan dinyatakan Konstitusional, dan dalam petitumnya para pemohon dalam Putusan 80/PUU-XVII/2019 meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk Menyatakan Pasal 10 UU 39/2008 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian dalam Amar Putusan No. 80/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan pengujian Pasal 10 UU 39/2008. 3.4. Sehingga muncul perdebatan penilaian Pertimbangan Hukum Putusan No. 80/PUU-XVII/2019 yang berkaitan dengan pemberlakuan Pasal 23 UU 39/2008 terkait penjelasan Mahkamah Konstitusi terhadap Larangan Menteri Rangkap Jabatan juga berlaku untuk Wakil Menteri, dinilai tidak mengikat karena bukan merupakan Ratio Decicendi dari Putusan yang menguji Pasal 10 UU 39/2008 namun hanya sebagai Obiter Dicta dari putusan. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum dalam Pemberlakuan Norma a quo 3.5. Kemudian Mahkamah Konstitusi juga telah memutus Pengujian Pasal 23 UU 39/2008 melalui Putusan No. 76/PUU-XVIII/2020 pada tanggal 26 Oktober 2020, namun dalam Putusan tersebut Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukumnya tidak memberikan Kedudukan Hukum (Legal Standing) kepada Pemohon, dan juga tidak membuat Judicial Order pada bagian Pertimbangan Hukumnya. 24 Sementara pada Amar Putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Sehingga terhadap putusan No. 21/PUU-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi tidak memberikan judicial order terhadap Pasal 23 UU 39/2025. 3.6. Berikutnya Mahkamah Konstitusi juga telah Memutus Pengujian Pasal 23 UU 39/2008 melalui Putusan No. 21/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 17 Juli 2025. Namun dalam Putusan tersebut dalam Amar Putusannya menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima. Amar Putusan tersebut didasarkan pada Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi yang menilai bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan Hukum, oleh karenanya Pokok Permohonan Para Pemohon tidak dipertimbangkan. Sehingga terhadap putusan No. 21/PUU-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi tidak memberikan pertimbangan hukum terkait persoalan rangkap jabatan wakil menteri dalam Pasal 23 UU 39/2025. 3.7. Perkembangan demikian yang kemudian dinilai oleh Pemerintah selaku Adresat menilai ketiga Putusan (Putusan 80/PUU-XVII/2019, Putusan 76/PUU-XVIII/2020 dan Putusan 21/PUU-XXIII/2025) tidak mengikat dan tidak wajib dipatuhi. Hal tersebut selalu disampaikan oleh Perwakilan Istana, terakhir dalam beberapa pemberitaan, sebagai berikut: Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menganggap pemerintah tidak menyalahi aturan Mahkamah Konstitusi perihal rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris BUMN. Menurut Hasan, dalam aturan MK yang tidak boleh rangkap jabatan adalah menteri. “Sejauh ini pemerintah tidak ada menyalahi amar-amar putusan MK. Kalau kita bicara putusan MK, tidak ada yang disalahi oleh pemerintah,” ucap Hasan, merespon putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang rangkap jabatan, Rabu (23/7/2025). “Coba teman-teman baca lagi amar putusan MK. Jadi yang dipegang tentu amar putusan MK. Jadi sejauh ini pemerintah tidak menyalahi dan tidak melanggar putusan MK,” lanjutnya. 25 (Sumber:https://www.kompas.tv/nasional/607206/istana-pede- wamen-rangkap-jabatan-komisaris-bumn-tidak-salah-aturan-mk). 3.8. Hal ini tentunya akan menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuat Penyelenggaraan Pemerintahan khususnya in casu pada Jabatan Wakil Menteri yang menjabat sebagai Komisaris pada Perusahaan Milik Negara terciderai dengan bentuk Pelanggaran terhadap Hukum dan nilai-nilai konstitusionalisme. Sehingga menjadi sangat penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk menilai Konstitusionalitas norma Pasal 23 UU 39/2008 dan memuat pemaknaan sebagaimana petitum pemohon dalam Amar Putusan. Hal tersebut tentunya merupakan Constitutional Morality bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan Peran dan Fungsinya sebagai The Guardian of Constitution. 4. Bahwa berikutnya walaupun Mahkamah Konstitusi telah menjelaskan terkait keberlakuan Pasal 23 UU 39/2008, dalam Putusan No. 80/PUU- XVIII/2019, namun dalam permohonan ini Para Pemohon tentunya harus menjelaskan dan menguraikan adanya pertentangan norma dalam Pasal 23 UU 39/2008 terhadap UUD 1945, adalah sebagai berikut: KETENTUAN NORMA PASAL 23 UU 39/2008 BERTENTANGAN SECARA BERSYARAT DENGAN PRINSIP NEGARA HUKUM, TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN MEMBERIKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM SEBAGAIMANA DIJAMIN DALAM PASAL 1 AYAT (3), PASAL 17 ayat (3) DAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945. 4.1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Meskipun singkat, frasa ini memiliki makna yang sangat mendalam dan menjadi landasan fundamental bagi seluruh sistem ketatanegaraan Indonesia. 4.2. Bahwa salah satu prinsip negara hukum adalah Supremacy of Law, dimana dalam prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada seorang pun, termasuk penguasa, yang berada di atas hukum. Semua tindakan Pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi. 4.3. Bahwa ketentuan Pasal 23 UU 39/2008 secara eksplisit hanya mengatur 26 menteri dilarang merangkap jabatan sebagai : 1) Pejabat negara lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; 2) Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau 3) Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 4.4. Bahwa ketentuan norma dalam Pasal 23 UU 39/2008 tersebut tidak mengatur juga larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri, padahal menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 80/PUU-XVII/2019, pada paragraf [3.13], halaman 96, menjelaskan: “..., pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana halnya pengangkatan dan pemberhentian menteri, maka wakil menteri haruslah ditempatkan pula sebagai pejabat sebagaimana halnya status yang diberikan kepada menteri, ...”. 4.5. Bahwa artinya seharusnya Ketentuan Pasal 23 UU 39/2008 juga berlaku bagi Wakil Menteri, sebagaimana juga penegasan dalam Putusan No. 80/PUU-XVII/2019, pada paragraf [3.13], halaman 96, menegaskan: “..., sekalipun wakil menteri membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian, oleh karena pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana halnya pengangkatan dan pemberhentian menteri, maka wakil menteri haruslah ditempatkan pula sebagai pejabat sebagaimana halnya status yang diberikan kepada menteri. Dengan status demikian, maka seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri. Pemberlakuan demikian dimaksudkan agar wakil menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat wakil menteri di kementerian tertentu. 4.6. Bahwa ketentuan Norma Pasal 23 UU 39/2008 yang tidak dimaknai termasuk Wakil Menteri tentunya melanggar prinsip negara hukum karena menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil serta melanggar prinsip Persamaan dihadapan hukum dimana terjadi pembedaan perlakuan hukum antara Menteri dan Wakil Menteri. 27 4.7. Terlebih lagi Mahkamah Konstitusi telah memberikan penjelasan terhadap keberlakuan Pasal 23 UU 39/2008 terhadap wakil menteri, dimana menurut mahkamah konstitusi, wakil menteri haruslah ditempatkan pula sebagai pejabat sebagaimana halnya status yang diberikan kepada menteri. (vide. Putusan No. 80/PUU-XVIII/2020) 4.8. Bahwa artinya sebagai bentuk Constitutional Morality dalam menegakan nilai-nilai luhur konstitusi, maka tentunya Ketentuan Pasal 23 UU/39/2008 terhadap frasa: “Menteri dilarang merangkap jabatan”, apabila tidak dimaknai: “Menteri dan Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan” maka ketentuan Norma a quo bertentangan dengan Prinsip- prinsip Konstitusionalisme terutama Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan terhadap pemaknaan tersebut harusnya dimuat dalam Amar Putusan. 4.9. Bahwa perlu dipahami Larangan rangkap jabatan, bagi pejabat publik in casu wakil menteri, didasarkan pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pencegahan konflik kepentingan, dan fokus pada tugas pokok. Prinsip-prinsip ini bukanlah sekadar aturan teknis, melainkan nilai-nilai fundamental yang menjadi pondasi Constitutional Morality. 4.10. Bahwa seorang wakil menteri memiliki tanggung jawab besar dalam membantu menteri menjalankan roda pemerintahan. Jika mereka juga menjabat sebagai komisaris BUMN, potensi benturan kepentingan, alokasi waktu yang terpecah, dan menurunnya fokus pada tugas utama sangatlah tinggi. Dari sudut pandang Constitutional Morality, rangkap jabatan semacam ini melanggar prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan publik yang utuh. Moralitas konstitusi menuntut pejabat publik untuk berdedikasi penuh pada tugas kenegaraan dan menghindari situasi yang dapat mengikis kepercayaan publik atau menciptakan bias dalam pengambilan keputusan. Jika Mahkamah Konstitusi telah menyoroti masalah ini dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019, maka hal tersebut menunjukkan adanya kekhawatiran serius terhadap integritas dan efektivitas birokrasi pemerintahan saat ini, yang merupakan esensi dari Constitutional Morality. 28 4.11. Bahwa tanpa bermaksud menarik Mahkamah Konstitusi ke dalam permasalahan konkrit, namun perlu kami uraikan sedikit dari perspektif tata kelola BUMN apabila Komisaris dirangkap jabatan oleh Wakil Menteri, sebagai berikut: - Komisaris dalam Perusahaan Milik Negara (BUMN) memiliki peran penting sebagai organ pengawas dan pemberi nasihat kepada Direksi. Berbeda dengan Direksi yang bertugas dalam pengelolaan operasional sehari-hari, Komisaris tidak terlibat langsung dalam manajemen perusahaan. Namun, mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dan untuk kepentingan pemilik saham (dalam hal ini, negara). (terhadap tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dapat dilihat dalam UU No. UU No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Perseoran Terbatas sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang). - Dengan dirangkapnya jabatan Komisaris di Perusahaan Milik Negara dengan Wakil Menteri, tentunya pada batas penalaran yang wajar, tugas dan tanggung jawab dalam mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi menjadi tidak optimal. - Banyaknya Perusahaan-Perusahaan Milik Negara yang Komisarisna dirangkap oleh Wakil Menteri, menyebabkan tidak maksimalnya pengawasan karena kedudukan komisaris perusahaan yang merangkap sebagai Wakil Menteri, kerap mengalami kerugian serta terjangkit dengan praktik-prakitik Korupsi dan Kolusi. 4.12. Bahwa artinya tidak adanya aturan yang secara eksplisit dalam ketentuan norma a quo, dalam batas penalaran yang wajar akan menimbulkan potensi, sebagai berikut: 1) Konflik Kepentingan (conflict of interest), antara lain: 29 Dualisme Peran: Wakil Menteri memiliki peran sebagai pembantu menteri dalam menjalankan roda pemerintahan dan kebijakan negara. Sementara itu, Komisaris BUMN bertugas mengawasi kinerja direksi BUMN dan memastikan perusahaan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance/GCG) serta mencapai tujuan bisnis. Ketika satu orang memegang kedua jabatan ini, muncul potensi konflik kepentingan. Prioritas Ganda: Individu tersebut akan mengalami kesulitan memisahkan kepentingan kementerian/pemerintah dengan kepentingan BUMN. Keputusan yang diambil bisa jadi lebih didasarkan pada agenda politik atau kepentingan kelompok tertentu daripada murni kepentingan bisnis atau keberlanjutan BUMN. Hal ini berpotensi dapat membuka celah untuk praktik korupsi, seperti penunjukan vendor, proyek, atau kebijakan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu karena kedekatan politik. 2) Melemahnya Tata Kelola Perusahaan (good corporate governance/gcg), antara lain: Independensi Pengawasan Terganggu: Salah satu pilar GCG adalah independensi dewan komisaris dalam melakukan pengawasan. Jika seorang komisaris adalah Wakil Menteri, independensinya dapat diragukan karena ia merupakan bagian dari eksekutif pemerintahan yang juga memiliki kewenangan atas BUMN. Pengawasan menjadi tidak objektif dan efektif, sehingga penyimpangan atau praktik korupsi lebih sulit terdeteksi atau dicegah. Akuntabilitas yang Buram: Batasan tanggung jawab antara peran sebagai pejabat negara dan pengawas korporasi menjadi tidak jelas. Hal ini mempersulit penentuan akuntabilitas jika terjadi kesalahan atau kerugian di BUMN. 3) Potensi Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang, antara lain: Peluang Patronase Politik: Rangkap jabatan ini seringkali dianggap sebagai bentuk "bagi-bagi jabatan" atau konsolidasi kekuasaan politik. Penunjukan komisaris tidak lagi berdasarkan meritokrasi atau kompetensi, melainkan kedekatan politik. Hal ini 30 dapat memicu praktik korupsi karena adanya akses yang lebih mudah terhadap sumber daya dan proyek BUMN untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Intervensi yang Tidak Sehat: Wakil Menteri yang juga komisaris dapat menggunakan pengaruh jabatannya untuk mengintervensi operasional BUMN, bahkan hingga ke level direksi, yang seharusnya bersifat independen dan profesional. Intervensi ini bisa berujung pada keputusan yang merugikan perusahaan demi keuntungan sesaat atau pihak tertentu. 4) Kinerja Perusahaan yang Tidak Maksimal, antara lain: Fokus dan Profesionalisme Terganggu: Kedua jabatan (Wakil Menteri dan Komisaris BUMN) menuntut waktu, energi, dan fokus yang besar. Sulit bagi satu individu untuk menjalankan kedua peran tersebut secara optimal, sehingga kinerja di salah satu atau kedua bidang bisa terganggu. Kurangnya Kompetensi yang Relevan: Jika penunjukan komisaris lebih didasarkan pada pertimbangan politik daripada keahlian di sektor BUMN terkait, maka fungsi pengawasan dan pemberian masukan strategis kepada direksi tidak akan berjalan maksimal. Hal ini dapat menghambat inovasi, efisiensi, dan daya saing BUMN. Beban Keuangan Negara: Adanya rangkap jabatan juga berarti adanya potensi pembayaran gaji dan tunjangan ganda dari anggaran negara, yang membebani keuangan jika tidak diimbangi dengan kinerja yang signifikan. 4.13. Bahwa perangkapan jabatan Wakil Menteri sebagai komisaris pada Perusahaan Milik Negara (BUMN) yang seharusnya menjadi entitas bisnis independen dengan pengawasan profesional, tentunya akan mengaburkan batas tersebut. Ini menciptakan tumpang tindih fungsi yang berpotensi melemahkan kontrol dan keseimbangan dalam pengelolaan perusahaan yang profesional serta menghambat terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel, hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 31 PENTINGNYA PENEGASAN LARANGAN JABATAN WAKIL MENTERI DIMUAT PADA BAGIAN AMAR PUTUSAN. 4.14. Bahwa sebelum masuk pada bagian Petitum, ijinkan PEMOHON menjelaskan pentingnya Mahkamah memuat larangan Rangkap Jabatan dalam Amar Putusan, sebagaimana telah dijelaskan pada angka 3.2 s.d angka 3.6 pada bagian alasan permohonan tersebut di atas bahwa untuk menyelesaikan persoalan perdebatan serta ketidakpastian hukum terhadap kekuatan hukum mengikat terkait penjelasan atas Pasal 23 UU 39/2008 dalam Putusan 80/PUU-XVII/2019, maka menjadi beralasan secara hukum terhadap petitum PEMOHON untuk dapat dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga apa yang telah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukum Putusan No. 80/PUU-XVII/2019 haruslah dimuat dalam Amar Putusan agar menjadi jelas dan tegas terhadap larangan rangkap jabatan wakil menteri untuk menduduki jabatan Komisaris pada Perusahaan Milik Negara. 4.15. Bahwa terdapat beberapa statment dari pejabat pemerintahan yang menilai penjelasan Mahkamah Konstitusi tentang keberlakuan Pasal 23 UU 39/2008 juga berlaku bagi wakil menteri sebagaimana tertulis pada bagian Pertimbangan hukum Putusan No. 80/PUU-XVII/2019 tidak mengikat karena penjelasan tersebut tidak mengikat, sehingga ketika Pemerintah masih melakukan memberikan jabatan komisaris kepada 30 Wakil Menteri untuk menduduki jabatan Komisaris pada perusahaan- perusahaan milik negara. Hal tersebut tidaklah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi. Adapun beberapa statment pejabat-pejabat negara tersebut sebagai berikut: - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani menilai, rangkap jabatan yang dilakukan wakil menteri menjadi komisaris perusahaan bukanlah hal yang dilarang. Menurut dia, amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 80/PUU-XVII/2019 tidak melarang hal tersebut. "Itu sebenarnya bukan larangan. Bukan larangan karena bukan (amar) keputusan (MK). Tapi, MK memberi pertimbangan," kata Muzani, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2025) (Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2025/07/24/09594811/ketua-mpr- 32 nilai-rangkap-jabatan-wamen-jadi-komisaris-bukan-dilarang-mk- tapi?page=all - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi juga memastikan sejauh ini pemerintah tidak menyalahi aturan apapun, termasuk putusan MK soal Wakil Menteri yang diberi amanat tambahan sebagai komisaris BUMN. "Sejauh ini pemerintah tidak ada menyalahi amar-amar putusan MK. Kalau kita bicara amar putusan MK, tidak ada yang disalahi oleh pemerintah. Jadi yang dipegang tentu amar putusan MK, jadi sejauh ini pemerintah tidak menyelisihi amar-amar putusan MK," sebut Hasan Nasbi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2025). (Sumber: https://finance.detik.com/berita-ekonomi- bisnis/d-8026883/istana-buka-suara-soal-rangkap-jabatan-wamen- komisaris-bumn. 4.16. Bahwa oleh karenanya menjadi sangat penting bagi Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa permohonan a quo untuk dapat memberikan kepastian hukum serta memperbaiki tata kelola dalam perusahaan-perusahaan milik negara dengan memuat Larangan Rangkap jabatan tersebut dalam Amar Putusan sebagaimaan Petitum yang diminta oleh Pemohon, sehingga dengan begitu, ketentuan Larangan Rangkap Jabatan bagi Wakil Menteri menjadi mengikat dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dikemudian hari. "Upaya Ini adalah bentuk Constitutional Morality" baik Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai “The Guardian of Constitution” Berdasarkan seluruh uraian termasuk di atas, maka menjadi sangat beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Norma Pasal 23 UU 39/2008 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutus: 33 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya: 2. Menyatakan Pasal 23 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) terhadap kata: “Menteri” bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Menteri dan Wakil Menteri”. Sehingga bunyi selengkapnya: “Menteri dan Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: 1. Pejabat negara lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan 2. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau 3. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, sebagai berikut. 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diuvah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 2. Bukti P-2 : Fotokopi UUD NRI Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP Pemohon; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0008675.AH.01.07.Tahun 2023 tentang Pengesahan; 34 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II; 6. Bukti P-6 : Print out Screenshoot Akun Mitra Driver Shopee – Pemohon II. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196, selanjutnya disebut UU 39/2008) terhadap UUD NRI Tahun 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 35 Kedudukan Hukum Para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 36 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana telah dikemukakan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut. 1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 23 UU 39/2008 yang rumusan selengkapnya sebagai berikut. Pasal 23 UU 39/2008 Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 2. Bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”; 3. Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat, yang memiliki concern terhadap penegakkan nilai-nilai konstitusi dan sering beracara atau berpraktik di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung serta menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Pengacara Konstitusi (PPK), sebuah badan hukum yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0008675.AH.01.07.Tahun 2023. Pemohon I menjelaskan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan karena beranggapan tata kelola pemerintah yang baik serta 37 bebas dari konflik kepentingan tidak dapat diwjudkan karena adanya ketidakjelasan jabatan wakil menteri dalam sistem pemerintahan; 4. Bahwa Pemohon II adalah warga negara Indonesia dan berprofesi sebagai mitra driver ShopeeFood yang dalam melaksanakan pekerjaanya, Pemohon II mengalami kekhawatiran akan keselamatan jiwanya dalam berkendaraan dikarenakan semua mitra kerja dari perusahaan platform digital seperti Gojek, Grab, ShopeeFood tidak mendapatkan jaminan perlindungan kerja karena buruknya tata kelola pemerintahan dan tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dijalankan secara tidak profesional. Terlebih dengan maraknya kasus korupsi BUMN karena lemahnya fungsi pengawasan yang menjadi tugas utama komisaris; 5. Bahwa apabila terdapat norma dalam suatu undang-undang yang berpotensi menimbulkan benturan atau konflik kepentingan maka akan membuka celah penyalahgunaan wewenang, atau melemahkan sistem ketatanegaraan, baik secara langsung maupun tidak langsung hal tersebut dapat mengganggu integritas sistem hukum dan prinsip-prinsip keadilan yang menjadi domain profesi Pemohon I sebagai advokat; 6. Bahwa terdapat sejumlah BUMN yang menempatkan wakil menteri sebagai Komisaris, antara lain: PT. Pertamina dan PT. Telkom Indonesia masing-masing sebanyak 6 (enam) orang; PT. PLN sebanyak 4 (empat) orang; PT. Pupuk Indonesia sebanyak 2 (dua) orang; serta PT. Garuda Indonesia sebanyak 2 (dua) orang. Kondisi tersebut justru menimbulkan maraknya praktik korupsi pada perusahaan BUMN dimaksud, karena fungsi dan tugas Komisaris tidak berjalan secara optimal, mengingat jabatan Komisaris dirangkap oleh Wakil Menteri yang pada hakikatnya memiliki tugas utama sebagai organ pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance); 7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 di mana Pemohon bertindak sebagai kuasa dalam putusan a quo, oleh karena Mahkamah telah memberikan pertimbangan terhadap wakil menteri haruslah ditempatkan pula sebagai pejabat sebagaimana halnya status yang diberikan kepada menteri. Dengan status demikian, maka seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana yang diatur dalam norma Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri sehingga pemberlakuan larangan 38 rangkap jabatan baik menteri maupun wakil menteri demikian dimaksudkan agar wakil menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat wakil menteri di kementerian tertentu. Bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II, penting bagi Mahkamah untuk melihat kembali pertimbangan hukum Mahkamah terkait dengan kedudukan hukum Pemohon yang mengajukan pengujian materiil Pasal 23 huruf c UU 39/2008 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 3 Juni 2010 sebagai berikut. [3.12.1] Bahwa benar, Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945, yakni hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, tetapi Undang-Undang yang dimohonkan pengujian adalah Undang-Undang mengenai organ pemerintahan in casu Undang-Undang Kementerian Negara yang di dalamnya mengatur mengenai kedudukan dan urusan pemerintahan, tugas, fungsi dan susunan organisasi, pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian, pengangkatan dan pemberhentian, hubungan fungsional kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, dan hubungan kementerian dengan pemerintah daerah. Pasal-pasal/materi muatannya mengikat penyelenggara negara/organ pemerintahan baik di pusat atau di daerah dan sama sekali tidak mengikat warga negara pada umumnya. Hal demikian, bukan berarti Undang-Undang a quo tidak bisa dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh warga negara; Undang-Undang a quo tetap dapat dipersoalkan konstitusionalitasnya sepanjang warga negara yang bersangkutan tersangkut kepentingan hukumnya baik langsung maupun tidak langsung terhadap undang-undang a quo. Sementara, menurut Mahkamah, seandainya pun terdapat pertentangan antara materi muatan yang satu dan materi muatan yang lain tetapi hal demikian tidak mengurangi, mengabaikan, dan melanggar hak-hak konstitusional Pemohon. Dengan kata lain, Pemohon sebagai warga negara Indonesia tidak mempunyai kepentingan hukum yang langsung maupun tidak langsung dengan materi muatan dalam Undang-Undang a quo khususnya terhadap pasal-pasal atau materi muatan yang dimohonkan pengujian; [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-VII/2009, hlm 82-83] Berdasarkan uraian kutipan pertimbangan hukum Mahkamah tersebut di atas yang kemudian diikuti oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU- XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Oktober 2020, meskipun Mahkamah menegaskan bahwa UU 39/2008 mengatur mengenai kedudukan dan urusan pemerintahan sehingga mengikat bagi penyelenggara negara/organ pemerintahan baik di pusat maupun di daerah dan 39 tidak mengikat bagi warga negara pada umumnya. Namun, Mahkamah juga menegaskan bukan berarti UU 39/2008 tidak dapat dipersoalkan konstitusionalitasnya jika terdapat warga negara yang tersangkut kepentingan hukumnya baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Undang-Undang a quo. Oleh karena itu, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan apakah terdapat kepentingan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung dari Pemohon I dan Pemohon II sehingga kepadanya dapat atau tidak dapat diberikan kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan a quo. Bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama permohonan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas, sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon II. Dalam kaitan ini, Pemohon II adalah benar sebagai perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide Bukti P-5], yang berprofesi sebagai mitra platform digital ShopeeFood dan menjelaskan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Namun, Pemohon II tidak dapat menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud dengan berlakunya norma Pasal 23 UU 39/2008 yang dimohonkan pengujian. Oleh karena kekhawatiran akan keselamatan jiwa Pemohon II dalam berkendara dikarenakan semua mitra kerja dari perusahaan platform digital seperti Gojek, Grab, ShopeeFood [vide Bukti-P6] tidak mendapatkan jaminan perlindungan kerja. Anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan Pemohon II tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai anggapan kerugian aktual maupun yang bersifat potensial, karena anggapan kerugian yang bersifat potensial haruslah dimaknai sebagai kerugian yang menurut penalaran yang wajar akan terjadi, bukan hanya sebagai bentuk kekhawatiran semata. Terlebih, dalam menguraikan kerugian hak konstitusional Pemohon II, tidak dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan potensi kerugian hak konstitusional Pemohon II dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujiannya. Dengan demikian, Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. Sementara itu, berkenaan dengan Pemohon I adalah benar merupakan perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-3] dan berprofesi sebagai advokat yang menjalankan profesinya dalam praktik beracara di Mahkamah Konstitusi. 40 Pemohon I memiliki perhatian dan kepedulian terhadap penegakan nilai-nilai konstitusi, khususnya prinsip good governance dan conflict of interest prevention dalam penyelenggaraan negara. Pemohon I berangggapan hak konstitusionalnya sebagai warga negara dalam memperoleh kepastian hukum yang adil dan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai jaminan atas penerapan prinsip rule of law, fairness, dan good governance pada umumnya, khususnya pada tata kelola kementerian negara, sehingga hak konstitusional Pemohon I berpotensi dirugikan dengan tidak dilaksanakannya ketentuan norma Pasal 23 UU 39/2008 sebagaimana mestinya karena telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019. Dalam hal ini, Pemohon I telah dapat menguraikan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 yang dianggap potensial dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I dimaksud, disebabkan karena upaya Pemohon I untuk mendorong agar ketentuan norma pasal a quo dapat memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus tunduk dan patuh serta selaras dengan tata kelola pemerintahan yang baik, serta sesuai dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019. Dengan demikian, Pemohon I telah dapat menerangkan adanya hubungan kausal (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang terjadi dengan berlakunya norma Pasal 23 UU 39/2008 yang dimohonkan pengujian. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya ihwal dalil Pemohon I (selanjutnya disebut Pemohon) perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya terhadap UUD NRI Tahun 1945, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma Pasal 23 UU 39/2008 a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma Pasal 23 UU 39/2008, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. 41 Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 23 UU 39/2008 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. a. Bahwa menurut Pemohon, fenomena rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris pada perusahaan milik negara terus terjadi hingga mencapai setidak- tidaknya 30 wakil menteri, yaitu antara lain: Wakil Menteri Pertanian sebagai komisaris utama PT. Pupuk Indonesia, Wakil Menteri Ketenagakerjaan sebagai komisaris PT. Pupuk Indonesia, Wakil Menteri Kebudayaan sebagai Komisaris PT. Garuda Maintanance Facility, Wakil Menteri ATR/BPN sebagai Komisaris PT. Telkom Indonesia, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebagai Komisaris PT. Bank Tabungan Negara, serta masih terdapat 25 wakil menteri lainnya; b. Bahwa menurut Pemohon, sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU- XXVII/2019 yang diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 27 Agustus 2020, Mahkamah telah memberikan pertimbangan yang pada pokoknya wakil menteri haruslah ditempatkan pula sebagai pejabat negara sebagaimana halnya status yang diberikan kepada menteri. Dengan status demikian, maka seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana yang diatur dalam norma Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri sehingga pemberlakuan larangan rangkap jabatan baik menteri maupun wakil menteri demikian dimaksudkan agar wakil menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat wakil menteri di kementerian tertentu; c. Bahwa menurut Pemohon, dengan tidak jelasnya status jabatan wakil menteri dalam norma Pasal 23 UU 39/2008 maka norma a quo bertentangan dengan prinsip negara hukum, tata pemerintahan yang baik, dan kepastian hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; Berdasarkan uraian dalil permohonan tersebut di atas, dalam petitumnya Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan ketentuan Pasal 23 UU 39/2008 terhadap frasa “Menteri dilarang merangkap jabatan” bertentangan secara 42 bersyarat dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Menteri dan Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan”. Sehingga bunyi frasa selengkapnya “Menteri dan Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: 1. Pejabat negara lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; 2. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau 3. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendaparan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 25 Agustus 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.11] Menimbang bahwa sebelum menjawab persoalan konstitusionalitas yang didalilkan para Pemohon di atas, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu berkaitan dengan norma Pasal 23 UU 39/2008 yang sebelumnya pernah diajukan pengujian ke Mahkamah, dikaitkan dengan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), sehingga dapat dinilai apakah terhadap norma Pasal a quo dapat dimohonkan kembali. Pasal 60 UU MK: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 72 PMK 7/2025 (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undangundang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 43 Terhadap persoalan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan ketentuan norma Pasal 23 UU 39/2008 yang sudah pernah diajukan pengujian sebelumnya dan telah diputus dalam 4 (empat) Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu: pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 3 Juni 2010 dengan amar “Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima”, Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Oktober 2020 dengan amar “Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima”, Ketiga, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 17 Juli 2025 dengan amar “Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima”, Keempat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 17 Juli 2025 dengan amar “Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima”. Berkenaan dengan 4 (empat) perkara tersebut di atas, setelah Mahkamah membaca secara saksama, telah ternyata dalam Permohonan Nomor 151/PUUVII/2009, Pemohon mengajukan pengujian Pasal 23 UU 39/2008 dengan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan alasan adanya inkonsistensi, kontradiksi, dan multi tafsir dalam muatan norma Pasal 23 UU 39/2008 serta pada bagian umum penjelasannya, selain tidak memenuhi asas kepastian hukum sebagaimana diamanatkan UUD NRI Tahun 1945, juga berpotensi mendegradasikan posisi kementerian negara dan posisi partai politik, serta berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam internal. Sedangkan, dalam Permohonan Nomor 76/PUU-XVIII/2020, Pemohon menguji norma Pasal 23 UU 39/2008 dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 17, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan alasan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUUXVIII/2019, pemaknaan dalam ketentuan norma Pasal 23 UU 39/2008 tentang larangan rangkap jabatan bagi menteri seharusnya termasuk wakil menteri dilarang rangkap jabatan pada posisi sebagaimana diatur pada Pasal 23 UU 39/2008. Selanjutnya, dalam Permohonan Nomor 21/PUU-XXIII/2025, Pemohon menguji norma Pasal 23 UU 39/2008 dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 17, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan alasan rangkap jabatan 44 merupakan salah satu tindakan yang dapat memicu adanya conflict of interest dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian, dalam Permohonan Nomor 35/PUU- XXIII/2025, para Pemohon menguji norma Pasal 23 UU 39/2008 dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 17 ayat (4), Pasal 20A ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan alasan adanya degradasi merit system, pelayanan publik, hingga kemungkinan di masa depan para Pemohon terhalangi haknya bila ingin menjadi menteri tanpa menjadi pengurus partai politik karena tidak adanya larangan rangkap jabatan. Adapun permohonan para Pemohon a quo yang menguji norma Pasal 23 UU 39/2008 dengan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan alasan bahwa seharusnya penyelenggaraan pemerintahan harus tunduk dan patuh serta selaras dengan nilai konstitusi (constitutional morality) dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terhadap norma Pasal 23 UU 39/2008, sekalipun terdapat dasar pengujian yang saling beririsan dalam Permohonan Nomor 151/PUU-VII/2009, Permohonan Nomor 76/PUU-XVIII/2020, dan Permohonan Nomor 21/PUU-XXIII/2025 serta Permohonan Nomor 35/PUU- XXIII/2025 dengan permohonan a quo, namun telah ternyata terdapat perbedaan alasan pengujian konstitusionalitas (posita) permohonan pada keempat perkara sebelumnya yang telah diputus oleh Mahkamah dengan permohonan a quo. Dengan demikian, terlepas substansi permohonan a quo beralasan atau tidak, karena adanya alasan konstitusionalitas yang berbeda, telah cukup bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon untuk menguji norma Pasal 23 UU 39/2008 tidak terhalang oleh keberlakuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025. Dengan demikian, Mahkamah menyatakan secara formal permohonan a quo dapat diajukan kembali. [3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025 berkenaan dengan norma Pasal 23 UU 39/2008 dapat diajukan kembali, Mahkamah akan mempertimbangkan konstitusionalitas norma pasal a quo lebih lanjut. [3.13] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama dan komprehensif dalil-dalil Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, menurut Mahkamah, 45 persoalan utama dalam menilai inkonstitusionalitas norma Pasal 23 UU 39/2008 adalah Pemohon tidak memperoleh hak atas kepastian hukum disebabkan norma Pasal a quo tidak mengatur larangan rangkap jabatan, bagi pejabat publik, in casu wakil menteri sebagai bagian dari organ pemerintah yang memiliki kewajiban menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, pencegahan konflik kepentingan, dan fokus pada tugas-tugas pokoknya sebagaimana hal tersebut telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang seharusnya dipedomani dan dilaksanakan oleh pemerintah sebagai bentuk ketaatan konstitusional (constitutional obedience) terhadap putusan Mahkamah yang bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu, menurut Pemohon, norma Pasal 23 UU 39/2008 a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terkait dengan persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian dimaksud, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.13.1] Bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon, oleh karena larangan rangkap jabatan yang dimaksudkan adalah larangan terhadap rangkap jabatan menteri dan/atau wakil menteri, maka menjadi relevan bagi Mahkamah untuk mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019. Dalam hal ini, Paragraf [3.13] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 mempertimbangkan sebagai berikut: “Namun demikian, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan perihal fakta yang dikemukakan oleh para Pemohon mengenai tidak adanya larangan rangkap jabatan wakil menteri yang mengakibatkan seorang wakil menteri dapat merangkap sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau swasta. Terhadap fakta demikian, sekalipun wakil menteri membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian, oleh karena pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana halnya pengangkatan dan pemberhentian menteri, maka wakil menteri haruslah ditempatkan pula sebagai pejabat sebagaimana halnya status yang diberikan kepada menteri. Dengan status demikian, maka seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri. Pemberlakuan demikian dimaksudkan agar wakil menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat wakil menteri di kementerian tertentu”. [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019, hlm 96] 46 Berkenaan dengan uraian kutipan pertimbangan hukum Mahkamah tersebut di atas telah diperkuat kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 Juli 2025, sekalipun dalam Permohonan Nomor 183/PUU-XXII/2024 yang dipersoalkan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, namun oleh karena esensi konstitusionalitas norma yang dipersoalkan memiliki relevansi dengan Permohonan Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang telah diputus perihal larangan rangkap jabatan bagi jabatan negara (pejabat negara), termasuk wakil menteri, maka Mahkamah perlu mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183/PUU-XXII/2024 Paragraf [3.19] dan Paragraf [3.20] yang mempertimbangkan antara lain sebagai berikut: [3.19] Menimbang bahwa merujuk kutipan pertimbangan hukum kedua putusan tersebut di atas, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XX/2022 berfokus pada larangan bagi seseorang untuk menjadi pimpinan organisasi advokat melebihi 2 (dua) periode masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Sementara itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 pada pokoknya menegaskan bahwa status jabatan wakil menteri ditempatkan sama dengan status yang diberikan kepada menteri. Dengan status demikian, seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri seperti yang diatur dalam norma Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri. Apabila pertimbangan hukum dalam kedua putusan Mahkamah tersebut di atas dikaitkan dengan larangan bagi advokat yang termaktub dalam UU 18/2003 serta larangan bagi menteri dan/atau wakil menteri dalam UU 39/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019, hal tersebut sesuai dengan larangan yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (3) UU 18/2003 yang menyatakan, “advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut”. Dengan demikian, advokat yang diangkat/ditunjuk Presiden menjadi menteri atau wakil menteri maka advokat yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas (cuti) sebagai advokat. Artinya, dengan status advokat tidak melaksanakan tugas sebagai advokat, dalam batas penalaran yang wajar, advokat yang menjalankan tugas sebagai pejabat negara dengan sendirinya menjadi kehilangan pijakan hukum untuk menjadi pimpinan suatu organisasi advokat. [3.20] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, meskipun norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 yang menyatakan “pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah”, setelah dipertautkan dengan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan diletakkan dalam 47 semangat norma Pasal 20 ayat (3) UU 18/2003 maka Mahkamah memiliki dasar yang kuat dan mendasar untuk menyatakan pimpinan organisasi advokat harus non-aktif apabila diangkat/ditunjuk sebagai pejabat negara. Hal demikian diperlukan agar pimpinan organisasi advokat sebagai pejabat negara dimaksudkan untuk menghindari potensi benturan kepentingan (conflict of interest) apabila diangkat/ditunjuk sebagai pejabat negara, termasuk jika diangkat/ditunjuk sebagai menteri atau wakil menteri. Oleh karena itu, Mahkamah akan memaknai kembali terhadap norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 secara lengkap sebagaimana tertuang dalam amar putusan a quo. [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183/PUU- XXII/2024, hlm 382-383] Berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon a quo yang mempersoalkan larangan rangkap jabatan wakil menteri, menurut Mahkamah, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 sesungguhnya telah secara jelas dan tegas menjawab bahwa seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri. Secara yuridis pertimbangan hukum dimaksud memiliki kekuatan hukum mengikat karena merupakan bagian dari putusan Mahkamah Konstitusi yang secara konstitusional bersifat final. Sebab, putusan Mahkamah tidak hanya berupa amar putusan, namun terdiri dari identitas putusan, duduk perkara, pertimbangan hukum, dan amar putusan bahkan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Termasuk dalam hal ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang menyatakan “permohonan para Pemohon tidak dapat diterima”, namun dalam bagian pertimbangan hukum Mahkamah yang merupakan ratio decidendi telah memuat judicial order yang menempatkan kedudukan wakil menteri sebagai pejabat negara yang sama dengan jabatan menteri. Dalam kaitan ini, pertimbangan hukum dimaksud seharusnya ditindaklanjuti sejak pengucapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019. Berkenaan dengan hal tersebut, larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagai pejabat negara wakil menteri harus fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementerian. Dasar pertimbangan itu pulalah yang menjadi alasan kebutuhan pengangkatan wakil menteri pada kementerian tertentu, sehingga dengan sendirinya jabatan wakil menteri tidak diperbolehkan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud norma Pasal 23 UU 39/2008. Hal demikian tidak berarti dengan sama-sama berstatus sebagai pejabat negara, menteri dan wakil menteri tidak perlu dikhawatirkan akan menimbulkan dualisme kepemimpinan di 48 kementerian. Oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019, sebagai konsekuensi kedudukan wakil menteri juga sebagai pejabat negara, maka fasilitas wakil menteri harus dipenuhi secara proporsional sesuai dengan jabatannya. [3.13.2] Bahwa berkenaan dengan larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri, in casu jabatan sebagai komisaris pada perusahaan BUMN sebagaimana dalil Pemohon, telah ternyata sejalan dengan norma Pasal 33 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU 19/2003). Sekalipun norma Pasal 33 UU 19/2003 telah dihapus dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU 1/2025), tanpa Mahkamah bermaksud menilai konstitusionalitas (formil dan materiil) UU 1/2025, telah ternyata substansi dimaksud tetap diakomodir atau dipertahankan bahwa anggota komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai, “b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” [vide Pasal 33 huruf b UU 19/2003 dan Pasal 27B huruf b UU 1/2025]. Dalam batas penalaran yang wajar, peraturan perundang-undangan dimaksud salah satunya adalah UU 39/2008. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah menegaskan dalam amar Putusan a quo mengenai larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri termasuk sebagai komisaris, sebagaimana halnya menteri agar fokus pada penanganan urusan kementerian. Sementara itu, untuk menjalankan jabatan sebagai komisaris pun memerlukan konsentrasi waktu, dalam kaitan ini tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, yang menentukan syarat seseorang untuk diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN atau anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan di antaranya “dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya” [vide Pasal 15 PER-3/MBU/03/2023]. Terlebih, pengaturan larangan rangkap jabatan karena berkaitan pula dengan prinsip penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari konflik kepentingan, serta pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. [3.13.3] Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, untuk menghindari kekosongan hukum maupun ketidakpastian dalam implementasi norma Pasal 23 UU 39/2008 a quo yang telah dimaknai Mahkamah, in casu terhadap frasa “wakil menteri”, Mahkamah memandang perlu memberikan tenggang waktu (grace period) 49 bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan larangan rangkap jabatan wakil menteri tersebut. Oleh karena itu, sepanjang rangkap jabatan untuk wakil menteri, Mahkamah mempertimbangkan diperlukan masa penyesuaian dimaksud paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan a quo diucapkan. Dengan demikian, tersedia waktu yang cukup dan memadai bagi pemerintah untuk melakukan penggantian jabatan yang dirangkap tersebut oleh orang yang memiliki keahlian dan profesionalitas dalam mengelola perusahaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dan sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 telah tenyata norma Pasal 23 UU 39/2008, bertentangan secara bersyarat dengan prinsip negara hukum dan asas setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Namun oleh karena terhadap Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 50 [4.4] Pokok Permohonan Pemohon I adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian; [4.5] Menolak permohonan untuk selain dan selebihnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Menteri dan Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.” 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima; 5. Menolak permohonan untuk selain dan selebihnya. 51 --------------------------------------------------------- 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah a quo, terdapat pendapat berbeda dari 2 (dua) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi Arsul Sani yang menyatakan sebagai berikut: [6.1] Menimbang Bahwa sehubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo yang baru saja selesai dibacakan, Mahkamah mengabulkannya untuk sebagian. Terhadap hal tersebut, saya memiliki pendapat hukum berbeda (dissenting opinion) dari mayoritas hakim konstitusi dengan alasan- alasan sebagai berikut: 1. Bahwa perkara yang diajukan pada pokoknya menyangkut pengujian norma Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (selanjutnya disebut UU 39/2008) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (selanjutnya disebut UU 61/2024) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Adapun norma yang dimohonkan pengujian adalah Pasal 23 UU 39/2008 yang menyatakan, “Menteri dilarang rangkap jabatan sebagai: 1. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau 3. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”. Selanjutnya, petitum permohonan pada pokoknya meminta agar kata “Menteri” dalam Pasal 23 UU 39/2008 dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Menteri dan Wakil Menteri”. 2. Bahwa berkenaan dengan jabatan wakil menteri, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011, tanggal 5 Juni 2012, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: [3.12] Menimbang, bahwa menurut Mahkamah, UUD 1945 hanya mengatur hal-hal yang pokok sehingga untuk pelaksanaan lebih lanjut diatur dengan Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan konstitusi pengangkatan wakil menteri itu adalah bagian dari kewenangan Presiden untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Tidak adanya perintah 52 maupun larangan di dalam UUD 1945 memberi arti berlakunya asas umum di dalam hukum bahwa “sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang itu boleh dilakukan” dan dimasukkan di dalam Undang- Undang sepanjang tidak berpotensi melanggar hak-hak konstitusional atau ketentuan-ketentuan lain di dalam UUD 1945. Menurut Mahkamah, baik diatur maupun tidak diatur di dalam Undang-Undang, pengangkatan wakil menteri sebenarnya merupakan bagian dari kewenangan Presiden sehingga, dari sudut substansi, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam konteks ini. Hal tersebut berarti bahwa bisa saja sesuatu yang tidak disebut secara tegas di dalam UUD 1945 kemudian diatur dalam Undang-Undang, sepanjang hal yang diatur dalam Undang-Undang tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945; ... [3.13] Menimbang, oleh karena pengangkatan wakil menteri itu boleh dilakukan oleh Presiden, terlepas dari soal diatur atau tidak diatur dalam Undang-Undang, maka mengenai orang yang dapat diangkat sebagai wakil menteri menurut Mahkamah, dapat berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, bahkan warga negara biasa, sebab Presiden yang mengangkat wakil menteri adalah pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar [vide Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) UUD 1945]; Bahwa Pasal 10 UU 39/2008 yang menyatakan, “Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada Kementerian tertentu”, merupakan ketentuan khusus dari Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo yang tidak mencantumkan wakil menteri dalam susunan organisasi Kementerian. Oleh karena Undang-Undang tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud “beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus” maka menurut Mahkamah hal tersebut menjadi wewenang Presiden untuk menentukannya sebelum mengangkat wakil menteri. Presiden-lah yang menilai seberapa berat beban kerja sehingga memerlukan pengangkatan wakil menteri. Begitu pula jika beban kerja dianggap sudah tidak memerlukan wakil menteri, Presiden berwenang juga memberhentikan wakil menteri tersebut. Berkembangnya masyarakat baik dari sudut pertambahan penduduk, ekonomi, pendidikan, kesehatan di satu pihak dan kemampuan Negara untuk memenuhi harapan masyarakat terutama di bidang ekonomi serta keamanan di lain pihak akan menimbulkan ledakan harapan masyarakat dan kebutuhan masyarakat sendiri. Misalnya di bidang ekonomi semakin meningkatnya daya beli rakyat untuk membeli mobil semakin diperlukan infrastruktur jalan yang memadai untuk berkendaraan secara nyaman. Jika harapan tersebut tidak terpenuhi maka hal ini akan menimbulkan frustrasi masyarakat dan akan menjadi beban negara yang akan membahayakan posisi politis pemerintah. Padahal kecepatan memenuhi harapan masyarakat oleh negara seringkali tidak sebanding dengan pertumbuhan harapan masyarakat untuk dipenuhi kebutuhannya. Keadaaan ekonomi dunia menunjukkan bahwa negaranegara maju (seperti Eropa dan Amerika Serikat) saat ini menghadapi resesi 53 ekonomi yang sangat mungkin mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Krisis minyak yang dialami Indonesia dapat menambah beban hutang negara untuk menutup defisit anggaran belanja negara. Oleh sebab itu, kewenangan Presiden mengangkat wakil menteri dalam rangka menangani beban kerja yang semakin berat tidak bertentangan dengan konstitusi jika dipandang dari sudut pengutamaan tujuan yang hendak dicapai (doelmatigheid) atau nilai kemanfaatan dalam rangka memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Dengan demikian, Pasal 10 UU 39/2008 tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengandung persoalan konstitusionalitas; Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah pada pokoknya telah menegaskan bahwa Presiden berwenang mengangkat wakil menteri jika terdapat beban kerja yang memerlukan penanganan khusus dan sekaligus berwenang pula memberhentikannya jika beban kerja tersebut dianggap sudah tidak memerlukan wakil menteri. Selain itu, Mahkamah juga menegaskan bahwa kewenangan Presiden mengangkat wakil menteri dalam rangka menangani beban kerja yang semakin berat tidak bertentangan dengan konstitusi jika dipandang dari sudut pengutamaan tujuan yang hendak dicapai (doelmatigheid) atau nilai kemanfaatan dalam rangka memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. 3. Bahwa lebih lanjut berkenaan dengan larangan rangkap jabatan wakil menteri, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019, tanggal 27 Agustus 2020, khususnya dalam Paragraf [3.13], pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: Namun demikian, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan perihal fakta yang dikemukakan oleh para Pemohon mengenai tidak adanya larangan rangkap jabatan wakil menteri yang mengakibatkan seorang wakil menteri dapat merangkap sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau swasta. Terhadap fakta demikian, sekalipun wakil menteri membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian, oleh karena pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana halnya pengangkatan dan pemberhentian menteri, maka wakil menteri haruslah ditempatkan pula sebagai pejabat sebagaimana halnya status yang diberikan kepada menteri. Dengan status demikian, maka seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri. Pemberlakuan demikian dimaksudkan agar wakil menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat wakil menteri di kementerian tertentu. 54 4. Dalam kutipan pertimbangan hukum di atas, sekalipun Mahkamah menjawab pokok permohonan, telah ternyata isu permohonan pada perkara tersebut adalah ketiadaan norma yang mengatur tugas dan fungsi wakil menteri serta persyaratan untuk dapat diangkat menjadi wakil menteri, sehingga para Pemohon ketika itu memohonkan pembatalan norma Pasal 10 UU 39/2008. Alih-alih mengabulkan permohonan tersebut, Mahkamah justru menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). 5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 sembilan hakim konstitusi bersepakat – termasuk saya – bahwa oleh karena pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana halnya pengangkatan dan pemberhentian menteri, maka wakil menteri haruslah ditempatkan pula sebagai pejabat sebagaimana halnya status yang diberikan kepada menteri. Dengan status demikian, maka seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri. Ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 seharusnya ditindaklanjuti oleh DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang- undang, yang dalam pembentukan undang-undang harus mendapat persetujuan bersama Presiden untuk melakukan perubahan terhadap UU a quo, namun ketika dilakukan perubahan terhadap UU 39/2008 dengan UU 61/2024 norma a quo tidak mengalami perubahan. Fakta ini menimbulkan pertanyaan mengapa DPR ataupun Presiden yang memiliki hak prerogatif dalam mengangkat menteri dan wakil menteri tidak menindaklanjuti pertimbangan putusan Mahkamah? Tentu kedua lembaga tersebut yang bisa menjawab. Di sisi yang lain UUD NRI Tahun 1945 mengatur pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat, di mana semua pasangan calon presiden dan wakil presiden mempunyai visi, misi dan program kerja, sehingga ketika terpilih dalam menyusun kabinet baik menteri maupun wakil menteri harus disesuaikan dengan visi, misi dan program kerja Presiden. 6. Bahwa selanjutnya, permohonan pengujian Pasal 23 UU 39/2008 sudah pernah beberapa kali diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU- VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII/2020, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XXIII/2025, dan Putusan Mahkamah 55 Konstitusi Nomor 35/PUU-XXIII/2025. Dari keempat putusan tersebut, Mahkamah menyatakan permohonan-permohonan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena para pemohon tidak dapat menunjukkan adanya kerugian yang bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial terjadi serta tidak dapat menunjukkan keterkaitan langsung antara pemberlakuan larangan rangkap jabatan menteri dengan hak konstitusionalnya. 7. Bahwa setelah menguraikan hal-hal tersebut di atas, perlu dipahami kedudukan menteri lebih dominan sebagai subyek utama yang memimpin kementerian dibandingkan dengan wakil menteri yang bertugas membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian. Pemosisian menteri sebagai subyek utama yang memimpin kementerian ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.”, dan Pasal 9 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a UU 39/2008 yang pada pokoknya menyatakan susunan organisasi kementerian terdiri atas unsur pemimpin, yaitu menteri. Sementara posisi wakil menteri didasarkan pada ketentuan Pasal 10 UU 39/2008 yang menyatakan, “Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada Kementerian tertentu.” Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas wakil menteri dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri (selanjutnya disebut Perpres 60/2012) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri (selanjutnya disebut Perpres 77/2021). Secara historis, Perpres 60/2012 dibentuk sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU- IX/2011. Tanpa bermaksud menilai legalitas Perpres 60/2012, ruang lingkup bidang tugas wakil menteri adalah membantu perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan kementerian dan mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi eselon I di lingkungan kementerian. Selanjutnya, ketentuan Pasal 3 Perpres 60/2012 memuat rincian tugas wakil menteri sebagai berikut: a. membantu Menteri dalam proses pengambilan keputusan Kementerian; b. membantu Menteri dalam melaksanakan program kerja dan kontrak kinerja; c. memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Menteri berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian; 56 d. melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian; e. membantu Menteri dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di lingkungan Kementerian; f. melaksanakan pengendalian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian; g. mewakili Menteri pada acara tertentu dan/atau memimpin rapat sesuai dengan penugasan Menteri; h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri; dan i. dalam hal tertentu, Wakil Menteri melaksanakan tugas khusus yang diberikan langsung oleh Presiden atau melalui Menteri. 8. Bahwa pengangkatan dan pemberhentian menteri dan wakil menteri didasarkan pada kedudukan Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar [vide Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945]. Adanya nomenklatur jabatan “wakil menteri” dan rincian tugas yang menjelaskan kedudukan wakil menteri di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri sesungguhnya mencerminkan perbedaan sifat dan karakteristik jabatan antara menteri dan wakil menteri, sehingga keduanya adalah saling berkaitan, namun dalam derajat kualitas yang berbeda. Di sisi yang lain, dalam setiap kementerian tidak boleh ada dua pucuk pimpinan (matahari kembar), sehingga penanggung jawab (pemimpin) pada setiap kementerian hanya berada di pundak menteri. Terlebih lagi, hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi wakil menteri diberikan di bawah hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi menteri dan di atas jabatan struktural eselon I.a [vide Pasal 5 ayat (1) Perpres 60/2012], termasuk uang penghargaan bagi wakil menteri yang telah berhenti atau berakhir masa jabatannya [vide Pasal 8 dan Pasal 8A Perpres 77/2021]. 9. Bahwa dalam konteks perkara a quo, pendirian Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 tetap perlu dipertahankan sebagai pedoman atau rambu-rambu (guidance) dalam pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri. Rambu-rambu dimaksud semestinya tidak perlu dirumuskan dalam amar putusan, melainkan cukup dalam pertimbangan hukum Mahkamah karena apabila tidak dilakukan kajian yang mendalam dan dipaksakan, maka pemaknaan baru terhadap norma a quo dapat mengaburkan batas peran dan pertanggungjawaban antara menteri dan wakil menteri. Padahal, sebagaimana telah dijelaskan di atas, keduanya berada dalam derajat 57 kualitas yang berbeda sekalipun keduanya diangkat berdasarkan hak prerogatif Presiden. Hak prerogatif ini dapat diartikan sebagai hak eksklusif Presiden yang bersifat mandiri dan diberikan oleh konstitusi dalam lingkup kekuasaan pemerintahan. Oleh karena Presiden berwenang menentukan orang-orang yang tepat untuk didudukkan dalam posisi menteri atau wakil menteri, maka seseorang yang ditempatkan dalam jabatan menteri karena bertanggung jawab penuh terhadap kementeriannya wajar apabila tidak merangkap jabatan lain sebagaimana ditentukan Pasal 23 UU 39/2008. Sementara seseorang yang ditempatkan dalam jabatan wakil menteri juga dianggap telah dipertimbangkan oleh Presiden sebagai unsur pembantu untuk membantu menteri (the second person) dalam memimpin kementerian, sehingga dalam batas penalaran yang wajar, pemberlakuan ketentuan norma a quo terhadap jabatan wakil menteri lebih longgar. 10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, terhadap permohonan a quo, seharusnya Mahkamah cukup memuat pedoman (rambu- rambu) tersebut dalam bagian pertimbangan hukum putusan a quo sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 tanpa merumuskannya dalam amar putusan. Oleh karena itu, Mahkamah seharusnya menolak permohonan a quo. [6.2] Menimbang bahwa terhadap Putusan Mahkamah a quo, saya, Hakim Konstitusi Arsul Sani memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) yang selengkapnya terurai sebagai berikut. 1. Bahwa para Pemohon dalam Perkara Nomor 128/PUU-XXIII/2025 pada pokoknya memohonkan pengujian norma Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU 39/2008) yang menyatakan, “Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah”. Pasal a quo, menurut anggapan para Pemohon bertentangan dengan Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 58 Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) sepanjang tidak dimaknai sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon. 2. Bahwa terhadap permohonan para Pemohon, amar Putusan a quo pada pokoknya menyatakan Pasal 23 UU 39/2008 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana yang termuat dalam Putusan a quo. Menurut saya, dengan amar Putusan demikian, dapat ditafsirkan bahwa Mahkamah telah memosisikan diri sebagai positive legislature, oleh karena Mahkamah tidak sekedar memaknai Pasal UU a quo, namun lebih dari itu, telah menambahkan norma baru, yakni dengan menambahkan frasa wakil menteri ke dalam rumusan Pasal 23 UU 39/2008. 3. Bahwa dalam praktik pengujian norma undang-undang di Mahkamah Konstitusi, dengan mendasarkan, antara lain, alasan hukum adanya keadaan tertentu sehingga diperlukan penambahan frasa yang memperluas keberlakuan atau adressat suatu norma dengan maksud menjamin hak konstitusional warga negara dan/atau alasan hukum adanya kebutuhan mengisi kekosongan hukum guna memastikan penyelenggaraan negara sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945, putusan Mahkamah sebagaimana tercermin dalam sejumlah putusan dipahami sebagai bentuk pemosisian Mahkamah sebagai positive legislature. Terlepas dari perdebatan terhadap penafsiran atau pemahaman demikian, menurut saya, dalam hal permohonan pengujian undang-undang yang di dalam permohonannya baik pada bagian alasan permohonan (posita) maupun bagian petitum permohonan, memohon kepada Mahkamah untuk masuk ke ranah atau ruang kewenangan pembentuk undang-undang (menjadi positive legislature) -in casu sebagaimana permohonan para Pemohon- Mahkamah perlu menerapkan due process perkara pengujian undang-undang yang bersifat deliberatif dan partisipatif manakala setelah tahap pemeriksaan pendahuluan terdapat peluang untuk dikabulkan. Dalam hal ini sifat deliberatif tersebut diwujudkan melalui proses persidangan yang dilakukan untuk mendalami pokok permohonan, dengan meminta dan menggali keterangan pembentuk undang-undang atas hal yang menjadi pokok permohonan, in casu terkait dengan permohonan para Pemohon adalah tentang rangkap jabatan wakil menteri 59 dengan jabatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 UU 39/2008. Terlebih berkaitan dengan pokok permohonan a quo, terdapat notoir feiten di ruang publik/media pemerintah menjelaskan alasan mengenai rangkap jabatan sejumlah wakil menteri pada posisi sebagai komisaris di badan usaha milik negara (BUMN). Terlepas dari tepat-tidaknya alasan yang menjadi keterangan pemerintah di bawah Presiden saat ini yang merupakan salah satu (unsur) pembentuk undang-undang, menurut saya, Mahkamah berkewajiban mendalaminya terlebih dahulu dengan seksama dan menyeluruh. Sedangkan terkait dengan keperluan adanya proses perkara pengujian yang bersifat partisipatif, hal demikian perlu dibuka kemungkinannya oleh Mahkamah mengingat dalam hal permohonan dikabulkan terdapat sejumlah orang, in casu para wakil menteri yang pada saat ini menjabat sebagai komisaris pada BUMN, yang akan terdampak langsung dengan Putusan Mahkamah a quo. Terhadap orang yang (potensial) terdampak tersebut tidak tertutup kemungkinan mengajukan diri sebagai pihak terkait, dan Mahkamah berkewajiban mendengarkan sebagaimana praktik yang selama ini telah diberlakukan oleh Mahkamah. Namun pengajuan diri demikian hanya terbuka kemungkinannya apabila Mahkamah tidak langsung memutuskan permohonan a quo. Dalam konteks ini, asas audi et alteram partem tidak seyogianya menjadi tertutup untuk diterapkan meskipun Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003) memang dapat dimaknai sebagai ketentuan yang bersifat fakultatif. 4. Bahwa terhadap pokok permohonan para Pemohon a quo, terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang memiliki kelindan dengan permohonan a quo, namun substansi permohonan dalam Putusan Mahkamah tersebut adalah mengenai pengujian konstitusionalitas norma Pasal 10 UU 39/2008. Putusan Mahkamah tersebut menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima, oleh karena para Pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan yang diputus tersebut. Dalam permohonan yang diputus tersebut, para pemohon yang bersangkutan tidak secara eksplisit meminta adanya larangan rangkap jabatan wakil menteri sebagai 60 komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau swasta, namun Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan tersebut menyatakan bahwa, “oleh karena pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana halnya pengangkatan dan pemberhentian menteri, maka wakil menteri haruslah ditempatkan pula sebagai pejabat sebagaimana halnya status yang diberikan kepada menteri ...”. Terhadap apa yang termuat dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 tersebut, jikapun hendak dipertahankan, menurut saya, tetap memerlukan proses pengujian yang deliberatif dan partisipatif sebagaimana dikemukakan di atas agar kepentingan pembentuk undang-undang maupun pihak terkait yang mungkin akan terdampak dapat didengarkan dalam suatu due process permohonan pengujian norma undang-undang, in casu norma Pasal 23 UU 39/2008. Terlebih, sekali lagi, menurut saya, permohonan para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan amar putusan yang hendak memosisikan Mahkamah masuk ke dalam ranah positive legislature. 5. Bahwa jikapun karena telah adanya pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 80/PUU-XVII/2019 terkait dengan larangan rangkap jabatan wakil menteri tersebut dan kemudian disebutkan kembali dalam putusan Mahkamah sesudahnya, menurut saya lebih tepat bagi Mahkamah untuk menetapkan judicial order terhadap pembentuk undang-undang agar menuangkan apa yang menjadi pendapat/sikap Mahkamah tersebut ke dalam perubahan undang-undang dalam jangka waktu tertentu, yakni agar pembentuk undang-undang merubah rumusan Pasal 23 UU 39/2008 dengan menambah adressat norma sebagaimana diputuskan Mahkamah. Dengan demikian, Mahkamah menghindarkan diri dari memosisikan menjadi positive legislature dalam suatu permohonan pengujian norma undang-undang di mana the true positive legislature tidak didengar keterangannya. Cara demikian juga tercermin dalam sejumlah putusan Mahkamah sebelumnya. 61 6. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan diatas, menurut saya, tidak seharusnya Mahkamah memutuskan permohonan para Pemohon dengan amar sebagaimana tertuang dalam Putusan a quo. *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh puluh lima, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 15.47 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing- masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fenny Tri Purnamasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Anwar Usman 62 ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Fenny Tri Purnamasari