128/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 128/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Drs. Andri Tedjadharma. Alamat : Taman Aries C-1/4, Rt.003/Rw.006, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Pekerjaan : Wiraswasta. Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ Pemohon Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 050/SK/FMP/VII/2024, bertanggal 5 Juli 2024, memberi kuasa kepada Dr. Finsensius F. Mendrofa, S.H., M.H., C.LA., C.TA., Asnal Hafiz, S.H., M.H, Yatafao Mendrofa, S.H.,S.S.,M.H., Idaman Jaya Mendrofa, S.H., Monica Asmitha Tampubolon, S.H., para Advokat Auditor hukum, Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dan Konsultan Hukum, yang berkantor di “FINSENSIUS MENDROFA & PARTNERS (FMP LAW FIRM), yang beralamat di Palma One Building, 06th Floor Suite 603, Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-2, No. 4, Jakarta Selatan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Panitia Urusan Piutang Negara; 2 Membaca dan mendengar keterangan ahli dan saksi Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan ahli Presiden; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; Membaca kesimpulan Pemohon dan Presiden. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 September 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 7 September 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 123/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 128/PUU-XXII/2024 pada tanggal 17 September 2024. Permohonan telah diperbaiki dan perbaikannya diterima Mahkamah pada 9 Oktober 2024. Perbaikan permohonan dimaksud pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 1. Bahwa salah satu kewenangan konstitusional yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (“MKRI”) adalah untuk menguji Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana dimaksud pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, menyebutkan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 2. Bahwa kewenangan tersebut bertujuan untuk menjaga konstitusi Negara Indonesia agar setiap produk Undang-Undang yang dikeluarkan dan disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia tidak mengakibatkan kerugian pada hak konstitusi setiap Masyarakat dan keutuhan Negara Republik Indonesia, artinya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat membatalkan suatu Undang-Undang dan atau memberikan penafsiran terhadap ketentuan dalam suatu Undang-Undang agar tetap sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) sehingga kewenangan yang diberikan tersebut juga menjadikan 3 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai Pengawal Konstitusi (the guardian of constitusional); 3. Bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diatur dalam ketentuan, sebagai berikut:  Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitsusi sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) (“UU MK”), berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...”  Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157) (Selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”), berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945…”  Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, berbunyi: “Dalam hal satu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 4. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang Undang (“PMK No. 2 Tahun 2021”) menjelaskan permohonan pengujian di MK meliputi pengujian materiil, yang berarti pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, yang dikutip sebagai berikut: 4 Pasal 2 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2021 “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil.” Pasal 2 ayat (4) PMK No. 2 Tahun 2021 “Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.” 5. Bahwa objek pengujian dalam Permohonan ini adalah Pasal 4 angka 3, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, berbunyi: Pasal 4 angka 3: “Menyimpang dari ketentuan yang dimaksudkan dalam angka 1 di atas, mengurus piutang-piutang Negara dengan tidak usah menunggu penyerahannya, apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa Piutang-piutang Negara tersebut harus segera diurus” Pasal 8 setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011: “Yang dimaksud dengan piutang Negara atau hutang kepada Negara oleh Peraturan ini, ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara berdasarkan suatu Peraturan, perjanjian atau sebab apapun.” Pasal 9 ayat (1): “Penanggung hutang kepada Negara ialah orang atau Badan yang berhutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan” Pasal 9 ayat (2): “Sepanjang tidak diatur dalam perjanjian atau peraturan yang bersangkutan, maka para anggota pengurus dari Badan-badan yang berhutang tanggung renteng terhadap hutang kepada Negara” Pasal 11: “Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini, Pasal 1, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 23 Undang-undang Penagih Pajak Negara dengan surat paksa (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 63) dilakukan terhadap pengurusan piutang Negara yang dimaksudkan dalam Pasal 8 berhubungan dengan Pasal 10 Peraturan ini, dengan ketentuan bahwa: a. Pasal 1 huruf a "Undang-undang Penagihan Pajak Negara dengan surat paksa" dibaca "penanggung hutang kepada Negara ialah orang atau Badan dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Panitya Urusan Piutang Negara"; b. Dalam pasal-pasal dilakukan itu perkataan-perkataan "penanggung pajak" dan "hutang pajak". dibaca berturut- turut 5 "penanggung hutang kepada Negara" dan "hutang kepada Negara"; c. Dalam Pasal 5 yang dilakukan itu perkataan "mengingat peraturan pajak yang bersangkutan" dianggap tidak ada: d. Dalam Pasal 6 ayat (5) yang dilakukan itu perkataan "Inspeksi Keuangan" dibaca "Kantor Panitya Urusan Piutang Negara"; e. Pasal 13 ayat (3) tidak berlaku; f. Pasal 13 ayat (4) yang dilakukan itu seluruhnya dibaca sebagai berikut: "Sanggahan tidak dapat ditujukan terhadap sahnya atau kebenaran piutang Negara"; g. Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) yang dilakukan itu, perkataan "Kepala Daerah Swatantra Tingkat I" dibaca "Pengawas Kepala Kejaksaan Daerah Tingkat I"; 6. Bahwa objek pengujian tersebut di atas Pemohon ajukan untuk diuji terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi: Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” Pasal 28G ayat (1): “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Pasal 28H ayat (4): “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun” 7. Bahwa oleh karena Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai batu ujinya (toetsing ground), maka sangat berdasar hukum apabila Mahkamah Konstitusi Repubik Indonesia memeriksa dan mengadili Permohonan Pengujian Materiil ini. II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: 6 “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga Negara Indonesia; b. Ketentuan Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara.” Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 2. Bahwa Pasal 4 ayat (1) PMK No. 2/2021 “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” 3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor: 006/PUU-III/2005, telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional sebagai berikut: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh adanya Undang-Undang yang diuji; c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk menguji apakah Pemohon memiliki legal standing dalam perkara pengujian Undang-Undang, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi, sebagai berikut: 7 a. Kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. Hak dan/atau Kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang. 5. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia dan sebagai Pemegang Saham dan sekaligus sebagai Komisaris PT. Bank Centris Internasional Di mana rumusan pasal-pasal yang diuji dalam permohonan a quo secara faktual telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Pasal-pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” Pasal 28G ayat (1): “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Pasal 28H ayat (4): “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun” 6. Bahwa hak konstitusional Pemohon telah jelas dirugikan secara aktual akibat ketentuan pasal-pasal yang diuji tersebut karena keberadaan pasal- pasal yang diuji dalam Permohonan a quo justru mengakibatkan ketidakpastian hukum, kriminalisasi dan tindakan sewenang-wenang (abuse of power) terhadap Pemohon dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) tanpa melalui prosedur yang adil dan pasti menurut hukum. 7. Bahwa pasal-pasal tersebut nyatanya digunakan untuk mengkriminalisasi dan menjadi dasar untuk melakukan upaya-upaya paksa tanpa prosedur yang jelas dan pasti menurut hukum serta mengesampingkan hak-hak warga negara yang diatur didalam konstitusi Indonesia. 8 8. Bahwa Pemohon sebagai Pemegang Saham PT. Bank Centris Internasional tidak pernah terdaftar pada program Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) sebagaimana dalam Hasil Pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Dalam Rangka Pemeriksaan Atas Laporan Pelaksanaan Tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) No.34G/XII/11/2006, tanggal 30 November 2006 bahkan Pemohon sama sekali tidak pernah menandatangani Akta Pengakuan Utang (APU), Master Refinancing and Note Issuance Agreement (MRNIA) dan Master Settlement and Acquitition Agreement (MSAA) serta Perjanjian sebagai Personal Guarantee kepada siapapun dan kepada lembaga manapun. 9. Bahwa selain Pemohon tidak terdaftar dalam PKPS dan Personal Guarantee, Bank Centris Internasional (BCI) dengan nomor rekening 523.551.0016 tidak pernah menerima pembayaran Rp.1.- pun dari Bank Indonesia namun dana hasil Penjualan Promes Nasabah dengan jaminan yaitu Akta No. 46 diselewengkan ke Centris International Bank (CIB) dengan nomor rekening 523.551.000. Hal ini berdasarkan pada Audit Badan Pemeriksa Keuangan RI. 10. Bahwa meskipun Pemohon tidak pernah menjadi Personal Guarantee dan tidak pernah terdaftar dalam program Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) sebagimana ditegaskan dalam poin 8 di atas, Pemohon telah ditetapkan sebagai Penanggung Hutang atas piutang Negara berdasarkan Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor: PJPN-49/PUPNC.10.01/2021, tertanggal 3 Mei 2021 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama Andri Tedjadharma/Bank Centris Internasional dengan Piutang Negara sebesar: a. Rp.897.678.101,21 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus satu ribu rupiah dua puluh satu sen); dan b. Rp.8.976.785.541,01 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh satu rupiah satu sen) untuk biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 1% dari hak Penyerah Piutang apabila dilakukan pembayaran sampai 9 dengan tanggal 20 Juni 2013 dan/atau Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10% dari hak Penyerah Piutang sebesar Rp.89.767.855.410,12 (delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu empat ratus sepuluh rupiah dua belas sen) apabila dilakukan pembayaran setelah tanggal 20 Juni 2013. 11. Bahwa PUPN menetapkan Pemohon sebagai Penanggung Hutang didasarkan pada Surat Menteri Keuangan RI Nomor: S-589/MK.6/2012, tanggal 31 Oktober 2012, Perihal: Penyerahan Pengurusan Piutang Negara Obligor PKPS Bank Centris Internasional (BBO) a.n. Andri Tedjadharma/PT Centris Mekarlesatari/Prasetyo Utomo/Paul Banuara, dimana penyerahan pengurusan piutang Negara tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut: a. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Atas Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor: 34G/XII/11/2006, tanggal 30 November 2006; dan b. Berdasarkan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Agustus 2003 dan 31 Desember 2002 (audited) PT Bank Centris Internasional- BBO, Namun, terhadap 2 dasar pertimbangan penyerahan pengurusan piutang Negara yang diserahkan Menteri Keuangan RI kepada Panitia Urusan Piutang Negara adalah cacat hukum dan tidak bersifat pasti menurut hukum karena, sebagai berikut: a. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Atas Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor: 34G/XII/11/2006, tanggal 30 November 2006, Pemohon tidak terdaftar sebagai Pemegang Saham yang mengikuti Program Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) sehingga Pemohon tidak bisa dijadikan sebagai Obligor PKPS; 10 b. Berdasarkan Audit Independent tersebut, pada kesimpulannya menyatakan bahwa bukti pembayaran dana talangan Program Penjaminan dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional tidak pernah diperoleh sehingga jumlah dana talangan tersebut belum dapat diyakini kewajarannya. 12. Bahwa setelah adanya Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama Andri Tedjadharma/Bank Centris Internasional tersebut, Panitia Urusan Piutang Negara kemudian mengeluarkan Surat Paksa Nomor: 216/PUPNC.10.00/2021, tanggal 7 September 2021, berbunyi: “ANDRI TEDJADHARMA/BANK CENTRIS INTERNASIONAL untuk segera membayar hutangnya kepada Negara c.q. Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi sejumlah Rp. 897.678.554.101,21 (delapan ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu seratus satu rupiah dua puluh satu sen) dan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10% dari Saldo Hak Penyerah Piutang sesuai peraturan perundang-undangan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah pemberitahuan Surat Paksa.” 13. Bahwa kemudian oleh PUPN melakukan koreksi perubahan terhadap jumlah piutang negara yang dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Surat sebagai berikut: a. Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta I, Nomor: S-2027/KNL.0701/2023, Tanggal 16 Agustus 2023, Hal: Pemberitahuan Koreksi/Perubahan Besaran Piutang Negara a.n. PT. Bank Centris Internasional (BBO) dan; b. Surat Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI. Jakarta Nomor: SKPBN-05/PUPNC.10.01/2023, tanggal 16 Agustus 2023 Perihal: Pemberitahuan Koreksi/Perubahan Besaran Piutang Negara. Surat koreksi Piutang Negara tersebut, pada pokoknya menerangkan:  Dengan demikian, terkait koreksi besaran jumlah hutang Saudara sesuai amar putusan Mahkamah Agung Nomor 1688K/Pdt/2003 tanggal 04 Januari 2006 dan surat Penyerah Piutang d.h.i. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara DJKN Nomor 315/KN/KN.4/2023 tanggal 25 Juni 2023 hal Koreksi Nilai Piutang Negara Bank Centris Internasionak (BBO), terhitung sejak Desember 1997 sampai dengan Juni 2023, dilakukan koreksi 11 menjadi sebesar Rp.4.542.284.242.763,08 (empat triliun lima ratus empat puluh dua miliar dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah koma delapan sen), belum termasuk biaya administrasi Piutang Negara sebesar 10%.  Adapun terhadap denda dan bunga sebesar 1,5% (satu setengah persen) setiap bulannya akan tetap diperhitungkan dan ditagihkan, sampai dengan para Penanggung Utang membayar seluruh jumlah kewajiban sebagaimana diputuskan pada amar nomor 5 Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688K/Pdt/2003 tanggal 04 Januari 2006. 14. Bahwa terhadap koreksi yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1688K/Pdt/2003 tanggal 04 Januari 2006 oleh PUPN sebagaimana dimaksud pada poin 12 di atas, tersebut merupakan kekeliruan yang nyata dan bersifat tidak pasti, hal ini dikarenakan Putusan Mahkamah Agung tersebut diragukan kebenaran dan keabsahannya karena sangat janggal dan tidak lazim, Putusan Kasasi tersebut baru diterima oleh Pemohon pada tanggal 1 November 2022. Artinya setelah 16 (enam belas) tahun setelah di putus barulah Pemohon menerima surat pemberitahuan Putusan dan Salinan putusan kasasi tersebut, dan selain itu kejanggalan berikutnya adalah menurut Mahkamah Agung belum pernah menerima perkara kasasi tersebut, hal ini berdasarkan surat menyurat secara resmi antara Pemohon dengan Mahkamah Agung sebagai berikut:  Surat Pemohon tertanggal 19 Oktober 2022 Perihal: Permohonan Perkembangan Proses Perkara Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 554/PDT/2001/PT.DKI tanggal 4 Juni 2002 yang dimohonkan Kasasi oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam Perkara Nomor: 350/PDT.G/2000/PN.Jkt.Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;  Surat Pemohon tertanggal 03 Januari 2023 Perihal: Permohonan Perkembangan Proses Perkara Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 554/PDT/2001/PT.DKI tanggal 4 Juni 2002 yang dimohonkan kasasi oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam Perkara Nomor: 350/PDT.G/2000/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; 12  Surat Pemohon tertanggal 16 Februari 2023 Perihal: Permohonan Klarifikasi Terkait dengan Surat Tanggapan dari Mahkamah Agung RI melalui Panitera Muda Perdata atas nama Panitera Mahkamah Agung 1998/PAN.2/1301.SK/Perd/2022 tertanggal 22 Desember 2022; Atas surat dari Pemohon tersebut, Mahkamah Agung merespon dengan surat sebagai berikut:  Memorandum Panitera Mahkamah Agung RI. Nomor: 3203/PAN/HK.02/11/2022, tanggal 23 November 2022 di tujukan kepada Panitera Muda Perdata Umum Mahkamah Agung RI yang pada pokoknya menyatakan: agar segera menindak lanjuti dan menyampaikan untuk diketahui kepada yang Mulia Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara a quo jika perkara tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;  Surat Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung RI Nomor: 1998/PAN.2/1301.SK/Perd/2022 tertanggal 22 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan: Kepaniteraan Muda Perdata Umum tidak pernah menerima Perkara Nomor: 554/PDT/2001/PT.DKI tanggal 4 Juni 2022 yang dimohonkan Kasasi oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam Perkara Nomor: 350/PDT.G/2000/PN.Jkt.Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;  Surat Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung RI Nomor: 707/PAN.2/282.SK/Perd/2023 tertanggal 10 Mei 2023 yang pada pokoknya menyatakan: Kepaniteraan Muda Perdata Umum tidak pernah menerima Permohonan Kasasi Perkara Perkara Nomor: 350/PDT.G/2000/PN.Jkt.Sel. jo. Nomor: 554/PDT/2001/PT.DKI. tanggal 4 Juni 2002 (bukan tanggal 4 Juni 2022 seperti dalam surat kami tanggal 22 Desember 2022) yang dimohonkan Kasasi oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional; 15. Bahwa adapun amar Putusan Kasasi No. 1688 K/Pdt/2003, tertanggal 4 Januari 2006 tersebut, sebagai berikut: MENGADILI: 13 - Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Negara RI cq. Pemerintah RI cq. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tersebut; - Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Tanggal 4 April 2002, Nomor: 554/PDT/2001/ PT.DKI dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tanggal 12 Juli 2001 Nomor: 350/PDT.G/2000/PN.Jkt.Sel. MENGADILI SENDIRI: 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2) Menyatakan bahwa perjanjian jual beli promes dengan penyerahan jaminan Akta Notaris Nomor: 46 Tahun 1998 dan Akta Notaris Nomor: 47 Tahun 1998 tentang gadai saham, serta perjanjjian antara Tergugat I dan Penggugat tanggal 4 April 1998 sah dan berharga; 3) Menyatakan bahwa Tergugat I bersama-sama Tergugat VI dan VII telah melakukan ingkar janji; 4) Menghukum Tergugat I bersama-sama Tergugat VI dan VII untuk memenuhi kewajibannya dan mengembalikan atau membayar seluruh hutang kepada Penggugat sebesar Rp.812.573.209.796,36,- (delapan ratus dua belas milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus Sembilan puluh enam koma tiga puluh enam rupiah) seketika dan sekaligus; 5) Menghukum Tergugat I bersama-sama Tergugat VI dan VII untuk membayar denda dan bunga sebesar 1,5% (satu setengah prosen) setiap bulannya sejak bulan Desember 1997 sampai dengan para Tergugat membayar seluruh kerugian yang diderita Penggugat; 6) Menghukum Tergugat II, III, IV, V baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum; 7) Menolak gugatan selebihnya; 8) Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, baik ditingkat pertama, banding maupun dalam tingkat kasasi, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). 16. Bahwa apabila putusan Mahkamah Agung tersebut pun dianggap benar adanya (Pemohon tetap konsisten sesuai surat MA tidak pernah menerima permohonan kasasi terhadap perkara a quo) maka faktanya di dalam amar Putusan Kasasi tersebut tidak menghukum Pemohon untuk membayar sejumlah uang kepada negara, namun PUPN dengan tanpa dasar yang pasti menurut hukum tetap menetapkan Pemohon sebagai Penanggung Hutang atas Piutang Negara yang adanya dan besarannya telah pasti menurut hukum merupakan kewajiban dari PT. Bank Centris Internasional selaku Tergugat I, Suharyanto Harsono sebagai Presiden Direktur selaku Tergugat VI dan Daud Gozali sebagai Direktur selaku Tergugat VII, bukan 14 kewajiban Pemohon. Selain menetapkan Pemohon sebagai Penanggung Hutang tersebut, PUPN juga melakukan Penyitaan terhadap harta benda Milik Pemohon yang tidak ada kaitannya dengan perjanjian pemberian Fasilitas diskonto dua antara PT. Bank Centris Internasional dengan Bank Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 75, No.76, No.77, dan No.78 masing-masing tertanggal 17 Oktober 1997 yang dibuat di hadapan Teddy Anwar, S.H., Notaris dan PPAT di Jakarta Pusat sebagaimana telah dicabut, dibatalkan dan diubah dengan Akta No. 46 tanggal 9 Januari 1998 tentang Perjanjian Jual Beli Promes Nasabah dengan Penyerahan Jaminan, dibuat di hadapan Notaris Teddy Anwar, S.H. Adapun harta benda yang disita dan akan disita oleh PUPN melalui KPKNL Jakarta I tanpa melalui penetapan Pengadilan sebagai berikut: a. Sebidang tanah dan bangunan seluas 68 M2, yang terletak di Maqna Residence Blok A No. 15, Jl. Meruya Ilir Raya, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat berdasarkan Salinan Surat Perintah Penyitaan PUPN Cabang DKI Jakarta No. SPS-02/PUPNC.10.01/2024 Panitia Urusan Piutang Negara, tertanggal 27 Maret 2024 juncto Surat KPKNL Jakarta I No. S-698/KNL/0701/2024, tanggal 26 Maret 2024 Perihal: Pemberitahuan Rencana Penyitaan Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain Penanggung Utang an. PT Bank Centris Internasional juncto Berita Acara Penyitaan No. BAP- 02/KNL.0701/SPS/2024, tanggal 1 April 2024. b. Delapan bidang tanah dan bangunan, yang terletak di Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat berdasarkan Surat KPKNL Jakarta I No. S-3136/KNL/0701/2023, tanggal 28 November 2023 Perihal: Pemberitahuan Rencana Penyitaan Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain Debitur a.n. PT Bank Centris Internasional (BBO) di Wilayah Bandung Barat juncto Surat KPKNL Jakarta I No. S-722/KNL.0701/2024, tertanggal 28 Maret 2024, Perihal: Pemberitahuan Rencana Penyitaan Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain PT Bank Centris Internasional (BBO) di Wilayah Bandung Barat juncto Berita Acara Penyitaan Nomor: BA- 01/KNL.080103/IV/2024, tanggal 2 April 2024. 15 c. 27 (dua puluh tujuh) bidang tanah dan bangunan, yang terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali berdasarkan Salinan Surat Perintah Penyitaan No. SPS- 10/PUPNC.10.01/2023 Panitia Urusan Piutang Negara, tertanggal 25 Agustus 2023 juncto Surat KPKNL Jakarta I No. S- 2762/KNL.0710/2023, tanggal 26 Oktober 2023. d. Sebidang tanah yang terletak di seluas 1.880 m2 berikut bangunan villa di atasnya, sesuai SHGB Nomor 689, terletak di Desa Megamendung, Kec. Megamendung, Kab. Bogor berdasarkan Surat KPKNL Jakarta I No. S-1280/KNL.0701/2024, tertanggal 10 Juni 2024, Perihal: Pemberitahuan Rencana Penyitaan Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain Penanggung Utang an. PT. Bank Centris Internasional di Wilayah Kabupaten Bogor. 17. Bahwa selain dari harta kekayaan milik Pemohon, PUPN Cabang DKI Jakarta dan KPKNL Jakarta I juga telah memberitahukan akan melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan Istri Pemohon atas nama Doktoranda Justina Elawitachya berdasarkan Salinan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SPS-08/PUPNC.10.01/2024, tanggal 29 Juli 2024 juncto Surat KPKNL Jakarta I No. S-1874/KNL.0701/2024, tertanggal 31 Juli 2024, Perihal: Pemberitahuan Rencana Penyitaan Harta Kekayaan Lain Debitur a.n. PT. Bank Centris Internasional (BBO) juncto Surat KPKNL Jakarta I No. S- 2123/KNL.0701/2024, tertanggal 22 Agustus 2024, Perihal: Pemberitahuan Perubahan Jadwal Rencana Penyitaan Harta Kekayaan Lain Debitur a.n. PT. Bank Centris Internasional (BBO), dengan aset yang hendak di sita berupa sebidang tanah seluas 2.593 M2 berikut bangunan rumah tinggal permanen diatasnya sesuai SHM Nomor 8862 atas nama Doktoranda Justina Elawitachya terletak di Perumahan Taman Kebon Jeruk Blok E1, Persil No. 14 dan 15 RT 1 RW 10, kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat. 18. Bahwa dengan berlakunya pasal a quo yang dimohonkan Pemohon, senyatanya telah merugikan hak konstitusional para Pemohon. Kekuasaan yang berlebihan dan tanpa kontrol mekanisme hukum yang sewajarnya, dengan menggunakan kewenangan PUPN hanya berdasarkan pada 16 “pendapatnya”, telah mengakibatkan tindakan sewenang-wenang PUPN melakukan Penetapan Pemohon sebagai Penanggung hutang, melakukan penetapan besarnya piutang negara dan melakukan koreksi terhadap piutang negara, melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta milik Pemohon dan Istri Pemohon, bahkan dengan menghalalkan segala macam cara serta tanpa melalui prosedur hukum yang benar. 19. Bahwa berdasarkan hal itu, kerugian konstitusional yang dialami Pemohon bersifat spesifik dan aktual. Jika ketentuan pasal a quo tidak ada atau paling tidak, dapat dimaknai seperti permohonan a quo maka kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi. 20. Bahwa dengan demikian, Pemohon menilai kepastian hukum, perlindungan hak milik pribadi, kehormatan, harkat, dan martabat yang dijamin oleh UUD 1945 telah dilanggar dengan berlakunya ketentuan Pasal 4 angka 3, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) yang memberikan kesempatan kepada PUPN untuk melakukan perbuatan-perbuatan atau paling tidak menafsirkan pasal a quo sehingga bertindak sewenang-wenang dengan menindas harkat dan martabat serta kehormatan Pemohon, sehingga secara mutatis mutandis kerugian konstitusional yang dialami Pemohon bersifat spesifik dan aktual sekaligus kerugian yang dialami Pemohon memiliki hubungan sebab akibat (causalitas) dengan berlakunya ketentuan pasal yang sedang dimohonkan pengujian a quo. 21. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam UU Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi, maupun sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi Pemohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. 17 III. MATERI MUATAN DALAM PERMOHONAN PARA PEMOHON DAPAT DIMOHONKAN PENGUJIAN KEMBALI DAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS NE BIS IN IDEM 1. Bahwa dalam Pengujian Undang-Undang oleh MK terhadap Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pembatasan terkait materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan kembali. Pembatasan makna asas ne bis in idem atau yang secara harfiah dimaknai sebagai “not twice in the same” atau “tidak dua kali tentang hal yang sama”. Dalam konteks perkara Pengujian Undang-Undang berarti suatu permohonan uji materiil terhadap suatu undang-undang yang telah diputus oleh MK serta memiliki kekuatan hukum tetap (final and binding) tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. 2. Bahwa pengaturan mengenai tidak bisanya materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji dimohonkan pengujian Kembali atau asas nebis in idem diatur dalam Pasal 60 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [“UU MK Perubahan”] sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU MK dan Pasal 78 PMK No. 2/2021 yang masing-masing menyatakan sebagai berikut: Pasal 60 UU MK Perubahan (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian Kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.” Pasal 78 PMK No. 2/2021 (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.” 3. Bahwa berdasarkan rumusan ketentuan atau pasal di atas, MK tidak berwenang untuk memeriksa permohonan yang diajukan kepadanya jikalau materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang telah diuji dimohonkan kembali pengujiannya. Namun pengajuan permohonan uji 18 materiil dapat dianggap tidak bertentangan dan dikecualikan dari asas ne bis in idem sepanjang pertama, materi muatan dalam UUD 1945 yang menjadi batu uji dan kedua, alasan permohonan yang berbeda. 4. Bahwa Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara pernah dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi, menurut Pemohon Permohonan a quo berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu sehingga tidak bertentangan dengan asas ne bis in idem dengan pertimbangan sebagai berikut: a. Putusan Nomor 023/PUU-IV/2006  Bahwa Pemohon dalam perkara tersebut menguji Pasal 12 ayat (2) tentang dilarang menyerahkan pengurusan piutang Negara kepada Pengacara.  Batu Ujinya adalah Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.  Alasan Permohonan adalah terkait kerugian konstitusional Pemohon tersebut sebagai seorang Pengacara yang dibatasi secara diskriminatif dalam Pasal 12 ayat (2) tersebut. b. Putusan Nomor 77/PUU-IX/2011  Bahwa Pemohon dalam perkara tersebut menguji Pasal 4, Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.  Batu Ujinya adalah Pasal 28D ayat (1) juncto Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.  Alasan Permohonan adalah terkait kedudukan Bank BUMN dalam memperlakukan nasabah Bank BUMN yang memiliki hutang dipersamakan sebagai penanggung hutang sehingga dengan berlakunya undang-undang tentang BUMN maka maksud “badan- badan” dalam UU PUPN dihapus dan tidak berlaku sebagai piutang negara. 5. Bahwa apabila merujuk pada putusan MK tahun 2006 dan tahun 2011 a quo, maka Permohonan Pengujian Pemohon memiliki perbedaan yang jelas sesuai syarat yang telah ditentukan. Adapun Pasal yang diuji dan batu ujin Pemohon sebagai berikut: 19  Bahwa Pemohon dalam permohonan menguji Pasal 4 ayat (3), Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.  Batu Ujinya adalah Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.  Alasan Permohonan adalah Pemohon ditetapkan sebagai Penanggung hutang tanpa melalui memberikan kesempatan bagi Pemohon melakukan pembelaan diri termasuk melakukan penyitaan terhadap harta benda milik Pemohon yang tidak memiliki kaitan dengan permasalahan piutang negara antara Bank Centris Internasional dengan Bank Indonesia. 6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas, maka Permohonan a quo memiliki batu uji atau dasar pengujian yang berbeda dan juga memiliki alasan yang berbeda sehingga permohonan pengujian terhadap Pasal 4 angka 3, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 11 Undang- Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dapat diajukan kembali dan tidak bertentangan dengan asas ne bis in idem. IV. ALASAN-ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 49 TAHUN 1960 TENTANG PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA TERHADAP UUD 1945 1. Bahwa sebelum Pemohon menguraikan alasan-alasan Permohonan ini, terlebih dahulu Pemohon mengutip kembali Pendapat Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara, sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 023/PUU-IV/2006, menyebutkan: “Bahwa meskipun Pasal 12 ayat (2) UU PUPN tidak bertentangan dengan UUD 1945, tetapi karena raison d’etre dan suasana kebatinan UU PUPN sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sekarang, sebagaimana diakui sendiri oleh Pemerintah, maka Mahkamah berpendapat bahwa pembentuk undang-undang perlu segera melakukan pembaharuan atas UU PUPN dimaksud agar tertib hukum berdasarkan UUD 1945 tertata dan terjamin konstitusionalitasnya” 2. Bahwa meskipun pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap Putusan Nomor: 023/PUU-IV/2006 bersifat “obiter dicta”, namun secara 20 esensi dari pendapat mahkamah aquo dapat diaplikasikan sebagai “ratio decidendu” dalam pertimbangan hukum atas kasus-kasus berikutnya, dalam hal ini terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara khususnya yang dimohonkan oleh Pemohon; 3. Bahwa untuk mewujudkan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 023/PUU-IV/2006 yang bersifat “obiter dicta” menjadi “ratio decidendu” atas Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara tersebut, Pemohon perlu menguraikan alasan dan tujuan lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (PERPPU) Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara; 4. Bahwa alasan dan tujuan lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara dapat dilihat dan dimaknai dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara, sebagai berikut: NO. ALASAN TUJUAN 1. Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Kpts/Peperpu/0241/1958 tentang pembentukan Panitya Penyelesaian Piutang Negara berikut semua keputusan- keputusan dan Peraturan- peraturan berkenaan dengan itu, tidak akan berlaku lagi dengan sendirinya menurut hukum mulai pada tanggal 16 Desember 1960 berdasarkan pasal 61 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang No. 23 tahun 1959 Penagihan piutang Negara secara singkat dan effektif itu, terutama terhadap para penanggung hutang yang "nakal" dan dengan tindakannya terang-terangan merugikan Negara, 21 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139), berhubungan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 22 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 66) 2. Untuk kepentingan keuangan Negara, hutang kepada Negara atau Badan-badan, baik yang langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh Negara, perlu segera diurus. Panitya ini tidak saja bertugas untuk menyelesaikan piutang- piutang Negara, akan tetapi lebih dari itu, maka meskipun Panitya ini dimaksudkan sebagai kelangsungan hidupnya Panitya Penyelesaian Piutang Negara, dirasakan perlu untuk mengubah istilah "penyelesaian" dengan "pengurusan" pada nama Panitya ini karena istilah pengurusan mempunyai pengertian yang lebih luas daripada penyelesaian. 3. Penagihan - penagihan piutang termaksud seumumnya memuaskan, hasil mana tidak akan tercapai apabila procedure- procedure yang biasa seperti disediakan oleh H.I.R. (Staatsblad 1941 No: 44 pasal 195 dan seterusnya). Diberi hak kekuasaan untuk menagih piutang Negara yang dimaksud dalam Peraturan ini sesuai dengan cara yang ditentukan dalam "Undang- undang penagihan pajak Negara dengan surat paksa" 5. Bahwa pada tahun 1961, semua Undang-Undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang berlaku sebelum tanggal 1 Januari 1961, yang mana salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan 22 Piutang Negara kemudian diundangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang; 6. Bahwa meskipun lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (PERPPU) Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara bersifat genting dan memaksa yang berlaku sejak tanggal 16 Desember 1960, namun oleh Pemerintah setelah 62 (enam puluh dua) tahun kemudian barulah menerbitkan Peraturan Pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara yang berlaku sejak tanggal 31 Agustus 2022. 7. Bahwa kewenangan Presiden Soekarno membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara berdasarkan kewenangan subjektif yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 ayat (1), berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang” Bahwa dari bunyi Pasal tersebut, syarat Presiden mengeluarkan Perppu adalah “dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa”. Bahwa ukuran pemaknaan genting dan memaksa merupakan kewenangan subjektifitas dari Presiden, yang dijelaskan dalam Penjelasan UUD 1945 (asli) atau sebelum perubah, menerangkan: “Pasal ini mengenai noodverordeningsrecht Presiden. Aturan sebagai ini memang perlu diadakan agar supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian, pemerintah tidak akan terlepas dari pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, peraturan pemerintah dalam pasal ini, yang kekuatannya sama dengan undang-undang harus disahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat” 8. Bahwa Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai norma subyektif juga dinyatakan Jimmly Assiddiqie sebagaimana dikutip Ibnu Sina Chandranegara dalam artikel berjudul pengujian Perppu terkait sengketa kewenangan konstitusional antar 23 lembaga negara: kajian atas Putusan MK nomor 138/PUU-VII/2009, menyebutkan: “Pasal 22 memberikan kewenangan kepada presiden untuk secara subyektif menilai keadaan negara atau hal Ihwal yang terkait dengan negara yang menyebabkan suatu undang undang tidak dapat dibentuk segera, sedangkan kebutuhan akan pengaturan materil mengenai hal yang perlu diatur sudah sangat mendesak Sehingga Pasal 22 UUD 1945 memberikan kewenangan, Kepada presiden untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang undang (Perpu) (Asshiddiqie, 2010:209)” 9. Bahwa kemudian dalam perkembangannya, ukuran objektif penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) barulah dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tunggal konstitusi (the sole interpreter of the constitution) melalui Putusan Nomor: 138/PUU- VII/2009, telah menetapkan syarat objektif diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diperlukan apabila: a. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; b. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; dan c. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. 10. Bahwa terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang pada saat itu, apabila dikaji dari sistem penegakkan hukum di Indonesia pada saat itu lebih berorientasi dan terpusat pada politik otoritas penguasa kala itu dalam menjalankan konsep revolusi dan demokrasi terpimpin, artinya 1 (satu) tahun sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (PERPPU) Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang, situasi pemerintahan saat itu dalam posisi genting sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 yaitu membubarkan Konstituante dengan menetapkan kembali pada UUD 1945. 24 11. Bahwa salah satu bukti penegakkan hukum berorientasi pada penguasa, sejak berlakunya kembali UUD 1945 pasca dekrit 5 Juli 1959 yaitu terkait intervensi Presiden terhadap peran kekuasaan Yudikatif yang diatur dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 19 berbunyi: “Pengadilan adalah tidak bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan membuat Undang-undang. Sandaran yang terutama bagi pengadilan sebagai alat Revolusi adalah Pancasila dan Manipol/Usdek. Segala sesuatu yang merupakan persoalan hukum berbentuk perkara-perkara yang diajukan, wajib diputus dengan sandaran itu dengan mengingat fungsi Hukum sebagai pengayoman. Akan tetapi adakalanya, bahwa Presiden/Pemimpin Besar Revolusi harus dapat turun atau campur tangan baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana. Hal ini disebabkan karena adanya kepentingan- kepentingan Negara dan Bangsa yang lebih besar” Dijelaskan oleh Oemar Seno Adji, (1983: 46), bahwa pemberlakukan Undang-Undang nomor 19 tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menegaskan Pengadilan tidak bebas dari pengaruh Kekuasaan eksekutif dan legislatif. Hal ini sejalan dengan politik Sukarno dalam pidatonya mengutip ungkapan dari aktivis buruh Jerman Liebknecht “Met Juristen, green revolutie maken” artinya bersama dengan ahli hukum tidak ada revolusi yang bisa diperbuat. Pernyataan Sukarno yang sangat dikenal di kalangan sarjana hukum ini menggambarkan hukum saat itu dikendalikan dan terpusat pada penguasa. 12. Bahwa intervesi dan pengaruh kekuasaan Presiden dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang secara terang menerangkan pengaruh kekuasaan Presiden terhadap kekuasaan kehakiman yang menyebutkan “bahwa Presiden/Pemimpin Besar Revolusi harus dapat turun atau campur tangan baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana.” bahwa meskipun lebih dahulu terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang, namun kewenangan yang luas dan tidak terbatas yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang merupakan pengejawantahan dari Pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 25 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam hal Presiden melalui Panitia Urusan Piutang Negara telah ikut campur tangan secara tidak terbatas dalam perkara perdata maupun pidana terkait piutang negara tanpa melalui serangkaian proses hukum yang menjunjung tinggi hak asasi setiap individu/warga negara. 13. Bahwa Proses hukum merupakan serangkaian tindakan untuk mengurai hak asasi seseorang yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum atas nama negara. Dalam hal proses penegakkan hukum tidak melanggar prinsip hak asasi manusia, maka diperlukan satu prosedur dalam melaksanakannya. Prosedur hukum ini menjadi serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi untuk melindungi hak asasi seseorang. Jadi dalam konteks penegakkan hukum harusnya ada hukum acara yang berlaku baginya, pentingnya hukum acara mengandung dua hal yaitu proses dan prosedur, tidak boleh ada proses tanpa prosedur dan prosedur tidak pula dapat dilakukan tanpa ada proses. Sehingga jika ada proses hukum dan proses hukum itu dapat dan berpotensi melanggar atau mengurai hak asasi seorang, maka proses hukum yang dapat mengurai hak asasi seseorang ini harus dilaksanakan secara procedural, tidak diperbolehkan mengurai atau menegasikan prosedur yang telah diatur dan ditetapkan menurut hukum. Sebab prosedur itu adalah ukuran untuk menilai apakah proses dalam menegakkan keadilan digunakan atau tidak digunakan. 14. Bahwa dalam praktek penegakkan hukum, misalnya dalam hal pemidanaan termasuk dan tidak terbatas pada “upaya paksa badan” dan untuk melindungi hak hak konstitusional dari seorang warga negara maka diperlukan hukum acara pidana sebagai tolak ukurnya. Maka pada dasarnya hukum acara pidana merupakan serangkaian aturan yang mengatur dan memberikan batasan yang dapat dan/atau tidak dapat dilakukan oleh negara dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga proses peradilan dengan metode yang baku untuk menegakkan hukum dan melindungi Hak hak individu selama proses hukum berlangsung. Hukum acara di rancang untuk memastikan proses hukum yang adil dan konsisten yang biasa disebut sebagai ”due process of law” untuk mencari keadilan yang hakiki dalam semua perkara yang diproses dalam penyelidikan hingga proses 26 pengadilan. Setiap prosedur dalam due process of law menguji dua hal, yaitu pertama apakah negara telah menghilangkan kehidupan, kebebasan dan hak milik seseorang tanpa prosedur, kedua jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan due process (Rhonda Wasserman, 2004 dalam Procedural Due Process: A Reference Guide to the United States Constitution, Santa Barbara: Greenwood Publishing Group, halaman 1), Oleh karena itu, pada hakikatnya hukum acara pidana adalah aturan hukum untuk melindungi warga negara dari perlakuan sewenang-wenang oleh aparatur penegak hukum karena diduga melakukan perbuatan pidana. Secara khusus, hukum acara pidana dirancang untuk melindungi dan menegakkan hak hak konstitusional tersangka dan terdakwa, pada saat dimulai penyelidikan, penyidikan, proses peradilan, pelaksanaan hukuman atau eksekusi. Perlindungan yang diberikan oleh hukum acara pidana ini termasuk perlindungan dari tindakan pencarian bukti kesalahan yang tidak masuk di akal dan menjurus pada unfair prejudice atau penyitaan terhadap barang dengan cara melanggar hukum dalam proses penyelidikan dan penuntutan yang tidak berdasarkan atas hukum serta proses peradilan yang memihak (unlawful legal evidence). 15. Bahwa ketika seorang individu ditetapkan melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang patut diduga merugikan negara, maka individu tersebut pada hakikatnya berhadapan dan melawan negara. Jika individu merupakan warga negara dari negara yang bersangkutan, maka pada hakikatnya dia berhadapan dengan negaranya sendiri. Dalam sistem peradilan pidana dikenal dengan istilah bureaucratic model artinya konflik antara negara dan terdakwa. Negara melalui aparatur - aparaturnya memang berwenang menegakkan hukum kepada siapa saja yang disangka bersalah termasuk merugikan negara, Namun pada sisi lain, aparatur negara juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya sendiri. Tidak ada pilihan lain ketika negara berhadapan dengan dilema ini, kecuali negara memegang teguh prinsip keadilan. (Lawrence M. Fridman: 2005, Roads to Democracy, Syracuse J. Int’L. & Com. Vol. 33:51, hal 51-52). Bahkan oleh Gustav Redbruch, mengatakan jika hukum positif isinya tidak 27 adil dan gagal untuk melindungi kepentingan rakyat, maka undang-undang seperti ini adalah cacat secara hukum dan tidak memiliki sifat hukum, sebab hukum itu pada prinsipnya untuk menegakkan keadilan (Statustory Lawlessness and Supra Statutory Law (1946)”, Oxford Journal of legal studies, Vol. 26, No. 1 (2006), pp 1-11 hal 7). 16. Bahwa dalam konteks hukum perdata di Indonesia atau disebut dalam bahasa Belanda yaitu Burgerlijk Recht, bersumber pada Burgerlik Wetboek (B.W), Menurut Prof. Subekti pengertian Hukum Perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Selanjutnya menurut beliau, perkataan Hukum Perdata adakalanya dipakai dalam arti yang sempit, sebagai lawan dan Hukum Dagang. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, Hukum Perdata adalah keseluruhan peraturan yang mempelajari hubungan antara orang yang satu dengan lainnya dalam hubungan keluarga dan dalam pergaulan masyarakat. Dalam hubungan keluarga melahirkan Hukum Tentang Orang dan Hukum Keluarga, sedangkan dalam pergaulan masyarakat melahirkan Hukum Benda dan Hukum Perikatan. 17. Bahwa untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum termasuk dalam hal transparansi keperdataan maka diperlukan hukum acara perdata dengan tujuan sebagaimana dikutip dalam buku “buku hukum acara perdata lengkap” tulisan Ropaun Rambe, sebagai berikut: a. Memberikan Hak untuk Memperjuangkan Keputusan Adil; b. Mengatur Tata Cara Peradilan; c. Mengedepankan Prinsip Keadilan; d. Mendukung Penyelesaian Damai; e. Memastikan Kepastian Hukum; f. Mencegah Penyalahgunaan Sistem Hukum; g. Mengatur Eksekusi Putusan; h. Menghindari Konflik yang Lebih Lanjut; i. Menjamin Perlindungan Hak Asasi Manusia; j. Menyelenggarakan Proses Peradilan yang Efisien; k. Mendukung Kepentingan Publik. 28 18. Bahwa mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi setiap warga negara dengan mengedepankan hak asasi dalam penegakkan hukum baik dalam hukum keperdataan maupun hukum pidana, maka diperlukan hukum acara yang adil dan pasti bagi setiap orang. Merujuk pada putusan mahkamah Nomor 34/ PUU-XI/2013 tertanggal 6 Maret 2014 (hal. 84 sampai 85), Mahkamah telah menegaskan bahwa “Prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 (vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945) meletakkan suatu prinsip bahwa setiap Orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya“. Mahkamah juga menyatakan bahwa “kewajiban negara untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip negara hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang undangan (vide Pasal 28I ayat (5) UUD 1945). Lebih lanjut Mahkamah menegaskan bahwa “terkait dengan penegakan dan perlindungan HAM yang juga merupakan hak konstitusional berdasarkan UUD 1945 maka dalam proses peradilan pidana yang dialami seseorang haruslah mendapatkan kepastian hukum yang adil” (vide Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). 19. Bahwa berdasarkan pada uraian di atas, adapun Pasal dalam Undang- Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 1945, sebagai berikut: No. PASAL YANG DIUJI BATU UJI PASAL UUD 1945 1. Pasal 4 angka 3 UU PUPN Pasal 28D ayat (1) Pasal 28G ayat (1) Pasal 28H ayat (4) 2. Pasal 8 UU PUPN Pasal 28D ayat (1) Pasal 28G ayat (1) Pasal 28H ayat (4) 3. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU PUPN Pasal 28D ayat (1) Pasal 28G ayat (1) Pasal 28H ayat (4) 29 4. Pasal 11 UU PUPN Pasal 28D ayat (1) Pasal 28G ayat (1) Pasal 28H ayat (4) A. Alasan Pemohon Mengajukan Pengujian Pasal 4 angka 3 Undang- Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) bertentangan dengan UUD 1945. 1. Bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 angka 3 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara, berbunyi: “Menyimpang dari ketentuan yang dimaksudkan dalam angka 1 diatas, mengurus piutang-piutang Negara dengan tidak usah menunggu penyerahannya, apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa Piutang-piutang Negara tersebut harus segera diurus” 2. Bahwa keberadaan frasa “…apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa Piutang-piutang Negara tersebut harus segera diurus” merupakan ketentuan yang tidak menjamin ketidakpastian hukum bahkan mengakibatkan diskriminasi terhadap Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia. Dengan frasa tersebut, PUPN dalam melakukan pengurusan piutang Negara hanya didasarkan pada pendapatnya saja tanpa terlebih dahulu memastikan bahwa piutang negara yang segera diurus tersebut adalah piutang yang adanya dan besarannya telah pasti menurut hukum seperti piutang Negara yang dimaksud pada ketentuan Pasal 4 angka 2 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. 3. Bahwa apabila merujuk pada ketentuan Pasal 4 angka 2 dan Pasal 12 ayat (1) UU PUPN, maka Panitya Urusan Piutang Negara (PUPN) hanya mengurus piutang negara yang adanya dan besarnya piutang negara bersifat pasti secara hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya. Artinya, piutang Negara yang diurus oleh PUPN adalah hanya piutang Negara yang sebagai berikut: 30 a. Piutang yang adanya dan besarnya piutang negara bersifat pasti secara hukum (telah melalui pengujian kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia); dan b. Piutang tersebut tidak mau dilunasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa penagihan piutang Negara tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ditagihkan kepada Orang atau Badan yang tepat dan nominal (besaran hutang) yang benar sehingga menjamin kepastian hukum dan tidak mendiskriminasi pihak yang tidak seharusnya bertanggungjawab. Akan tetapi, keberlakuan frasa “…apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa Piutang-piutang Negara tersebut harus segera diurus” justru bertolak belakang atau tidak konsisten dengan ketentuan Pasal 4 angka 2 dan Pasal 12 ayat (1) UU PUPN karena dengan frasa tersebut, PUPN dapat mengurus piutang negara hanya berdasarkan pada pendapatnya saja, tanpa terlebih dahulu memastikan bahwa piutang negara tersebut merupakan: a. Piutang yang adanya dan besarnya piutang negara bersifat pasti secara hukum (telah melalui pengujian kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia); dan b. Piutang tersebut tidak mau dilunasi. Artinya, ketentuan tersebut tidak menjamin kepastian hukum karena mempersilahkan kepada PUPN untuk mengurus piutang Negara kepada orang atau badan yang tidak punya tanggungjawab secara hukum untuk membayar kepada Negara, asalkan pengurusan tersebut berdasarkan pendapat PUPN. Padahal, segala sesuatu yang didasarkan pada “pendapat” belum tentu pasti dan atau sah menurut hukum, baik terhadap adanya piutang maupun terhadap besaran piutang. Akibatnya, pengurusan PUPN sangat berpotensi melanggar hak-hak setiap warga negara yang ditetapkan sebagai Penanggung Hutang. 4. Bahwa frasa tersebut juga tidak hanya dapat ditafsirkan (multitafsir) pada saat diserahkan atau tidak diserahkan pengurusannya, melainkan juga dapat ditafsirkan pada pelaksanaan pengurusan piutang Negara, dimana 31 apabila PUPN menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, maka PUPN dapat segera mengurus piutang negara tersebut. Artinya apabila piutang Negara yang diserahkan oleh Pemerintah tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 angka 2 UU PUPN, tidak menghilangkan kewenangan PUPN untuk tetap melanjutkan pengurusannya jika menurut pendapatnya ada cukup alasan. Artinya, pendapat PUPN lebih kuat daripada kepastian hukum. 5. Bahwa kewenangan PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 11 UU PUPN dan atau secara keseluruhan dalam ketentuan UU PUPN merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk dapat menjalankan sendiri atau mengambil sendiri apa yang menjadi haknya tanpa perantara dari hakim. Hal tersebut sesuai sebagaimana pendapat R. Subekti dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata”, Bandung, 1989, mengatakan: Parate Eksekusi adalah menjalankan sendiri atau mengambil sendiri apa yang menjadi haknya, tanpa ada perantara dari Hakim. Bahwa Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada PUPN tersebut, bukan berarti Undang-Undang mengesampingkan dan/atau tidak menjamin kepastian hukum kepada Penanggung Hutang atau siapapun Orang atau Badan yang dinyatakan sebagai Penanggung Hutang. Asas Kepastian Hukum merupakan hal yang utama dan terutama dalam menjamin kepastian hukum, baik kepada Pemerintah melalui PUPN yang bertindak sebagai Kreditur maupun Penanggung Hutang yang bertindak sebagai Debitur sehingga keduanya berimbang dan pasti menurut hukum. 6. Bahwa ketentuan Pasal 4 angka 3 UU PUPN tersebut disatu sisi telah memberikan penguatan kewenangan kepada Pemerintah RI melalui PUPN untuk melakukan pengurusan piutang Negara atas kekuasaanya sendiri tanpa melalui prosedur ke Pengadilan, dalam hal Penanggung Hutang tidak melunasi hutangnya sebagaimana mestinya (cidera janji). Namun, pada sisi lain pengaturan dalam Pasal 4 angka 3 UU PUPN hanya berfokus dan “terbatas” untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah RI melalui PUPN (Kreditur) dengan cara dapat melakukan pengurusan piutang Negara secara serta merta tanpa perlu 32 terlebih dahulu diperiksa melalui proses Pengadilan. Oleh karena itulah, ketentuan ini menemukan kelemahannya, khususnya dalam memberikan pemaknaan detail pelaksanaannya yang justru dapat melanggar hak Penanggung Hutang atau Orang atau Badan yang dinyatakan berhutang kepada Negara. Artinya, UU PUPN hanya menjamin kepastian hukum kepada Pemerintah melalui PUPN dalam melakukan pengurusan piutang Negara, sedangkan pengaturan perlindungan hukum dan penjaminan kepastian hukum kepada Orang atau Badan sebagaimana menjadi Hak Konstitusional Warga Negara yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Penanggung Hutang tidak diatur dalam UU PUPN. 7. Bahwa kewenangan parate executie yang diberikan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) melalui Undang Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara tersebut bukan merupakan suatu hal yang mutlak apabila pengaturannya tidak menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada setiap Warga Negara Indonesia. Artinya bahwa setiap kewenangan yang diberikan kepada suatu Lembaga wajib diterapkan dan/atau diberikan pembatasan-pembatasan pada pelaksanaan kewenangannya, demi terciptanya Kepastian Hukum dan mencegah terjadinya tindakan diskriminasi dan kesewenang-wenangan (abuse of power). 8. Bahwa salah satu buktinya pembatasan kewenangan “parater executie” berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019, tertanggal 6 Januari 2020, dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pernah memeriksa dan memutus ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi: (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (3) Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri. 33 Bahwa Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dimaksud bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Adapun pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan pengujian tersebut sebagai berikut: Bahwa lebih lanjut penting ditegaskan oleh Mahkamah, tanpa bermaksud mengabaikan karakteristik fidusia yang memberikan hak secara kebendaan kepada pemegang atau penerima fidusia (kreditur), sehingga pemegang atau penerima fidusia (kreditur) dapat melakukan eksekusi sendiri terhadap barang yang secara formal adalah miliknya sendiri, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yaitu adanya keseimbangan posisi hukum antara pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur) serta untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi, Mahkamah berpendapat kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh penerima hak fidusia (kreditur) tetap dapat melekat sepanjang tidak terdapat permasalahan dengan kepastian waktu perihal kapan pemberi hak fidusia (debitur) telah “cidera janji” (wanprestasi) dan debitur secara suka rela menyerahkan benda yang menjadi objek dari perjanjian fidusia kepada kreditur untuk dilakukan penjualan sendiri. Dengan kata lain, dalam hal ini, pemberi fidusia (debitur) mengakui bahwa dirinya telah “cidera janji” sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyerahkan benda yang menjadi objek perjanjian fidusia kepada penerima fidusia (kreditur) guna dilakukan penjualan sendiri oleh penerima fidusia (kreditur). Bahwa dengan demikian telah jelas dan terang benderang sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi). Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, di mana pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Dengan demikian hak konstitusionalitas pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima hak fidusia (kreditur) terlindungi secara seimbang. 9. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi tidak serta merta menghilangkan keberlakuan peraturan 34 perundang-undangan apabila Penerima Hak Fidusia (Kreditur) dalam pelaksanaan kewenangannya melakukan eksekusi jaminan fidusia secara sendiri tanpa bantuan Pengadilan sepanjang tidak terdapat permasalahan mengenai kepastian waktu “Cidera Janji” dan Debitur secara sukarela menyerahkan benda Jaminan Fidusia. Namun, apabila terjadi permasalahan kepastian waktu kapan “Cidera Janji” dan Debitur tidak mau secara sukarela menyerahkan benda Jaminan Fidusia, maka Penerima Hak Fidusia (Kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri, melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan. 10. Bahwa permasalahan pengujian Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Fidusia tersebut sama dengan permasalahan pengujian Pasal 4 angka 3 UU PUPN, dimana hak konstitusional Pemerintah melalui PUPN tidak seimbang dengan hak konstitusional Pemohon sebagai Orang yang ditetapkan sebagai Penanggung Hutang. Pasal 4 angka 3 UU PUPN dapat melakukan pengurusan piutang Negara hanya dilandaskan pada pendapatnya saja, tidak mempertimbangkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, apakah Pemohon secara hukum terbukti mempunyai hutang kepada negara atau tidak? 11. Bahwa Ketika Pemohon bermaksud untuk membela diri dan melakukan perlawanan/keberatan terhadap penetapan Pemohon sebagai Penanggung hutang dan pengurusan piutang Negara tersebut oleh PUPN, tidak memiliki dampak apapun untuk melindungi hak konstitusional Pemohon karena ketentuan Pasal 4 angka 3 UU PUPN tidak mengatur bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh Pemohon sebagai orang yang ditetapkan sebagai Penanggung Hutang kepada Negara, padahal Pemohon telah mengajukan keberatan atas penetapan dirinya sebagai Penanggung hutang dengan membuktikan Pemohon sebagai Pemegang Saham PT. Bank Centris Internasional tidak pernah terdaftar pada program Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) sebagaimana dalam Hasil Pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Dalam Rangka Pemeriksaan Atas Laporan 35 Pelaksanaan Tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) No. 34G/XII/11/2006, tanggal 30 November 2006 bahkan Pemohon sama sekali tidak pernah menandatangani Akta Pengakuan Utang (APU), Master Refinancing and Note Issuance Agreement (MRNIA) dan Master Settlement and Acquitition Agreement (MSAA) serta Perjanjian sebagai Personal Garansi kepada siapapun dan kepada Lembaga manapun. Sehingga, untuk menjamin kepastian hukum kepada Pemohon yang telah diperlakukan sewenang-wenang oleh PUPN akibat berlakunya Pasal 4 angka 3 tersebut, maka apabila merujuk pada pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU- XII/2019, tertanggal 6 Januari 2020 maka pengurusan piutang Negara dengan melakukan upaya paksa penyitaan terhadap harta milik Pemohon dan istri Pemohon hanya dapat dilakukan dengan segera apabila Penanggung Hutang senyata-nyatanya mengakui keberadaan hutang atau piutang tersebut sebagai hutangnya dan secara sukarela bersedia untuk menyerahkan harta benda miliknya untuk digunakan sebagai pembayaran utang kepada negara, namun apabila Penanggung Hutang dalam hal ini Pemohon tidak menerima ditetapkan sebagai Penanggung Hutang dan tidak bersedian memberikan harta benda miliknya untuk membayar hutang yang bukan kewajibannya, maka PUPN dalam melakukan pengurusan piutang Negara tidak dapat melaksanakan sendiri, melainkan harus dengan permohonan atau gugatan ke Pengadilan. 12. Bahwa makna “pasti menurut hukum” adalah telah melalui suatu proses pembuktian dengan mengedepankan prinsip-prinsip negara hukum, hal ini sebagaimana merujuk Putusan Mahkamah Nomor 34/PUU-XI/2013 tertanggal 6 Maret 2014 (hal. 84 sampai 85), Mahkamah telah menegaskan bahwa “Prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 (vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945) meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya” Mahkamah juga menyatakan bahwa “kewajiban negara untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip negara 36 hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang undangan (vide Pasal 28I ayat (5) UUD 1945). Lebih lanjut Mahkamah menegaskan bahwa “terkait dengan penegakan dan perlindungan HAM yang juga merupakan hak konstitusional berdasarkan UUD 1945 maka dalam proses peradilan pidana yang dialami seseorang haruslah mendapatkan kepastian hukum yang adil” (vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945); 13. Bahwa frasa “pasti menurut hukum” sangat erat kaitannya dengan makna “Kepastian Hukum”. Apabila merujuk pada makna “kepastian hukum” maka dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “einführung in die rechtswissenschaften”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: a. Keadilan (Gerechtigkeit); b. Kemanfaatan (Zweckmassigkeit); dan c. Kepastian Hukum (Rechtssicherheit). Lebih lanjut diterangkan Gustav Radbruch dalam teori kepastian hukum ada 4 (empat) hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut. a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan; b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan; c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan; dan d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah. 14. Bahwa sejatinya keberadaan asas kepastian hukum dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas 37 kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu (Sudikno Mertokusumo, Bab- Bab Tentang Penemuan Hukum, 1993, hlm. 2). Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal tersebut memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan. 15. Bahwa dari pandangan tersebut maka dapat dipahami tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (uncertainty) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (chaos) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. 16. Bahwa berdasarkan makna “kepastian hukum” dipermasakan dengan makna frasa “pasti menurut hukum” di dalam Pasal 4 angka 2 dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara maka frasa “piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum” harusnya dimaknai penetapan piutang negara harus berdasarkan pada bukti-bukti yang sudah diuji melalui badan peradilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang mengedepankan hak asasi manusia. 17. Bahwa pembatasan terhadap pengurusan piutang-piutang negara secara limitatif yaitu terhadap piutang negara yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum merupakan hak setiap warga Negara Indonesia untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, namun hal tersebut justru bertolak belakang terhadap frasa “...apabila menurut pendapatnya 38 ada cukup alasan yang kuat, bahwa Piutang-piutang Negara tersebut harus segera diurus” sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 angka 3 UU PUPN karena dengan ketentuan tersebut siapapun warga Negara Indonesia, baik orang perorangan maupun badan-badan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dengan ditetapkan sebagai Penanggung Hutang hanya didasarkan pada pendapat PUPN sehingga ketentuan tersebut tidak menjamin kepastian hukum kepada setiap warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 18. Bahwa akibat dari frasa tersebut Pemohon telah ditetapkan sebagai Penanggung Hutang hanya didasarkan pada pendapat PUPN saja karena yang menjadi alasan dan dasar PUPN menetapkan Pemohon sebagai Penanggung Hutang tersebut tidak pernah terbukti secara hukum bahwa Pemohon mempunyai kewajiban pembayaran hutang kepada Negara sebagaimana telah Pemohon uraikan pada penjelasan Kedudukan Hukum Pemohon pada Romawi II dengan kata lain Pemohon tidak mempunyai hutang kepada Negara yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, namun karena adanya frasa “…apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa Piutang- piutang Negara tersebut harus segera diurus”, maka ada tidaknya utang Pemohon yang telah pasti secara hukum bahkan sekalipun utang tersebut senyata-nyatanya merupakan hutang pihak lain yang telah pasti menurut hukum, Pemohon tetap dapat ditetapkan sebagai Penanggung Hutang dan dilakukan penyitaan atas harta benda milik Pemohon dan istri Pemohon karena berdasarkan pendapat PUPN yang menginginkannya. 19. Bahwa ketentuan tersebut sama sekali tidak menjamin kepastian hukum kepada Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena ketika Pemohon bermaksud untuk membela diri dan melakukan perlawanan/keberatan terhadap penetapan Pemohon sebagai Penanggung hutang termasuk penyitaan terhadap harta benda milik Pemohon dan istri Pemohon oleh PUPN, tidak memiliki dampak apapun untuk melindungi hak konstitusional Pemohon karena ketentuan 39 Pasal 4 angka 3 UU PUPN tidak mengatur bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh Pemohon sebagai orang yang ditetapkan sebagai Penanggung Hutang kepada negara, untuk menjamin kepastian hukum kepada Pemohon yang telah diperlakukan sewenang-wenang oleh PUPN akibat berlakunya Pasal 4 angka 3 tersebut, maka merujuk pada pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU- XII/2019, tertanggal 6 Januari 2020, pengurusan piutang Negara dengan melakukan upaya paksa penyitaan terhadap harta milik Pemohon dan istri Pemohon hanya dapat dilakukan dengan segera apabila Penanggung Hutang senyata-nyatanya mengakui keberadaan hutang atau piutang tersebut sebagai hutangnya dan secara sukarela bersedia untuk menyerahkan harta benda miliknya untuk digunakan sebagai pembayaran utang kepada Negara, namun apabila Penanggung Hutang dalam hal ini Pemohon tidak menerima ditetapkan sebagai Penanggung Hutang dan tidak bersedian memberikan harta benda miliknya untuk membayar hutang yang bukan kewajibannya, maka PUPN dalam melakukan pengurusan piutang negara tidak dapat melaksanakan sendiri, melainkan harus dengan permohonan atau gugatan ke Pengadilan. Sehingga apabila penetapan Pemohon sebagai Penanggung Hutang atas hutang pihak lain kepada Negara didasarkan hanya pada pendapat PUPN, maka ketentuan tersebut dalam Pasal 4 angka 3 UU PUPN telah bertentangan dengan UUD 1945. 20. Bahwa selain tidak menjamin kepastian hukum kepada Pemohon, ketentuan tersebut juga tidak memberikan perlindungan kepada Pemohon, Keluarga Pemohon dan harta benda milik Pemohon karena kemudian PUPN melakukan pengurusan piutang negara dengan memperlakukan Pemohon sebagai penanggung hutang yang seolah- olah terbukti secara hukum, dengan diberikan Surat Paksa, Penyitaan harta benda dan pelelangan harta benda Pemohon bahkan Keluarga Pemohon juga diperlakukan sebagai selayaknya Penanggung hutang dengan dilakukan penyitaan terhadap harta milik Istri Pemohon sebagaimana telah Pemohon uraikan pada kedudukan hukum Pemohon bagian Romawi II, yang mana secara hukum tidak punya tanggung jawab 40 untuk membayarkan sejumlah uang kepada negara. Tentunya hal tersebut mengakibatkan harkat dan martabat Pemohon dan Keluarga Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia telah direndahkan sehingga ketentuan Pasal 4 angka 3 UU PUPN tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. 21. Bahwa penyitaan yang telah dilakukan oleh PUPN kepada Pemohon dan Keluarga Pemohon sebagai akibat dari berlakunya ketentuan Pasal 4 angka 3 UU PUPN yang tanpa kepastian hukum dapat menetapkan Pemohon sebagai penanggung hutang hanya berdasarkan pendapatnya, mengakibatkan harta milik Pemohon dan Keluarga Pemohon diambil, di sita dan di lelang secara sewenang-wenang oleh PUPN untuk digunakan sebagai pembayaran hutang PT Bank Centris Internasional kepada Negara sehingga ketentuan Pasal 4 angka 3 UU PUPN tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. 22. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional, Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya sebagai warga negara dengan Pemohon ditetapkan sebagai Penanggung Hutang atas utang pihak lain dan dilakukan penyitaan terhadap harta milik Pemohon dan Istri Pemohon tanpa melalui mekanisme due process of law yang membuktikan kesalahan Pemohon untuk mempertanggungjawabkan piutang Negara tersebut dengan pasti menurut hukum sehingga telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan berakibat pada perbuatan diskriminasi dan sewenang-wenang (abuse of power) yang dilakukan oleh PUPN. Berdasarkan uraian di atas, maka frasa “apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa Piutang-piutang Negara tersebut harus segera diurus” pada Pasal 4 angka 3 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) telah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap pengurusan piutang Negara, baik 41 penetapan hingga eksekusi yang tidak ada kesepakatan dan atau adanya keberatan dari Penanggung Hutang, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pengurusan piutang Negara harus dilakukan dan berlaku sama melalui proses di Pengadilan. B. Alasan Pemohon Mengajukan Pengujian Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. 1. Bahwa berdasarkan pengertian piutang negara dalam Pasal 8 Undang- Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara, berbunyi: Yang dimaksud dengan piutang Negara atau hutang kepada Negara oleh Peraturan ini, ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu Peraturan, perjanjian atau sebab apapun. 2. Bahwa ketentuan pasal tersebut pernah diuji di Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011. Pengujian terhadap ketentuan Pasal 8 UU PUPN tersebut adalah mengenai frasa “atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara” karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) juncto Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, frasa “atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara” dalam Pasal 8 UU PUPN tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adapun bunyi ketentuan Pasal 8 UU PUPN tersebut setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011, sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan piutang Negara atau hutang kepada Negara oleh Peraturan ini, ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara berdasarkan suatu Peraturan, perjanjian atau sebab apapun” 42 3. Bahwa sekalipun frasa “atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara” telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tetapi tidak mengakibatkan ketentuan tersebut menjamin kepastian hukum dan keadilan terhadap Pemohon karena masih berlaku frasa “sebab apapun” dalam Pasal 8 UU PUPN telah menimbulkan terlanggarnya hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa frasa yang diuji oleh Pemohon dalam permohonan a quo tidak sama dengan frasa yang diuji oleh Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi memeriksa dan mengadili Permohonan pengujian frasa “sebab apapun” dalam Pasal 8 UU PUPN terhadap UUD 1945. 4. Bahwa pengertian Piutang Negara pada Pasal 8 UU PUPN tersebut disebutkan juga dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara, menyebutkan: “Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun”. 5. Bahwa untuk dinyatakan sebagai “Piutang Negara” dilihat dari pengertinya, maka “piutang negara” lahir berdasarkan atas 3 (tiga) sumber, yaitu: a. Piutang Negara berdasarkan suatu peraturan; b. Piutang Negara berdasarkan suatu perjanjian; dan a. Piutang Negara berdasarkan sebab apapun. 6. Bahwa terhadap bunyi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara, Pemohon berkepentingan untuk menguraikan frasa yang menimbulkan multitasfir yaitu keberadaan Frasa “Piutang Negara berdasarkan sebab apapun”. 7. Bahwa lahirnya “piutang negara” yang didasarkan pada 3 (tiga) sumber tersebut, berkaitan erat dengan makna dari frasa “piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum”, artinya untuk mewujudkan 43 piutang negara yang pasti menurut hukum maka utamanya didasarkan pada kepastian atas sumber lahirnya “piutang negara” tersebut, sehingga atas dasar itu Pemohon berkepentingan menguraikan sumber “piutang negara berdasarkan sebab apapun” yang menimbulkan ketidakpastian hukum, sebagai berikut: Piutang Negara Berdasarkan Sebab Apapun: a. Bahwa “Piutang Negara berdasarkan sebab apapun” tidak dijelaskan lebih lanjut didalam Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara; b. Bahwa pengertian “sebab apapun” tidak ditemukan dalam referensi apapun, sehingga frasa “Piutang Negara berdasarkan sebab apapun” telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan kesewenang-wenangan Panitia Urusan Piutang Negara dalam melakukan pengurusan piutang negara berdasarkan sebab apapun, apabila dibandingkan Pengertian Piutang Negara di dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara tidak sebab apapun namun frasanya adalah “akibat ainnya yang sah, sebagaimana berbunyi: “Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah”. c. Bahwa jika dibandingkan antara frasa “sebab apapun” dengan frasa “akibat lainnya yang sah” memiliki pemaknaan yang berbeda dan dampak yang berbeda. Jika frasa “akibat lainnya yang sah” maka ukurannya jelas dapat dipertanggungjawabkan yaitu terhadap hal yang bersifat sah secara hukum artinya dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar piutang negara harus sah secara hukum dan dari dikeluarkan oleh lembaga negara yang sah, sedangkan frasa ”sebab apapun” tidak ada ukuran yang jelas apakah sah atau tidak, hal ini tidak lagi menjadi dasar dalam makna frasa “sebab apapun”, sehingga kewenangan yang dimiliki PUPN sebagaimana dimaksud Pasal 4 angka 3 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara yang menyebutkan: 44 “Menyimpang dari ketentuan yang dimaksudkan dalam angka 1 diatas, mengurus piutang-piutang Negara dengan tidak usah menunggu penyerahannya, apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa Piutang-piutang Negara tersebut harus segera diurus” Khususnya terhadap keberadaan frasa “menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa Piutang-piutang Negara tersebut harus segera diurus” termasuk dan tidak terbatas pada Pasal 11 huruf f Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara, menyebutkan: “Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini, Pasal 1, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 23 Undang-undang Penagih Pajak Negara dengan surat paksa (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 63) dilakukan terhadap pengurusan piutang Negara yang dimaksudkan dalam Pasal 8 berhubungan dengan Pasal 10 Peraturan ini, denga ketentuan bahwa: f. Pasal 13 ayat (4) yang dilakukan itu seluruhnya dibaca sebagai berikut: "Sanggahan tidak dapat ditujukan terhadap sahnya atau kebenaran piutang Negara" artinya Kewenangan yang tidak terbatas bersifat subjektif dan tidak dapat dilakukan sanggahan atas sahnya atau kebenaran piutang negara maka ketidakpastian hukum terhadap frasa “piutang negara berdasarkan sebab apapun” menjadikan PUPN sebagai Lembaga yang memiliki kebenaran tunggal, termasuk dan tidak terbatas pada dokumen- dokumen yang dianggap tidak sah sumbernya dapat dijadikan sebagai dasar bagi PUPN maka tetap dianggap sah dan tidak dapat disanggah kebenarannya. 8. Bahwa berdasarkan peristiwa hukum di atas, Pemohon jelas sangat dirugikan akibat dari ketidakpastian makna “Piutang Negara berdasarkan sebab apapun” karena Pemohon ditetapkan sebagai Penanggung hutang untuk membayar Piutang Negara hanya berdasarkan pada Surat Menteri Keuangan tentang Penyerahan Pengurusan Piutang Negara yang belum pasti menurut hukum sebagaimana diuraikan di atas dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang tidak sah karena oleh Mahkamah Agung sendiri tidak pernah mengeluarkan putusan Nomor: 1688 K/Pdt/2003 Tanggal 04 Januari 2006 sebagaimana surat balasan resmi Mahkamah Agung kepada Pemohon. 45 9. Bahwa akibat dari frasa “Piutang Negara berdasarkan Sebab Apapun” PUPN dalam menetapkan Pemohon sebagai Penanggung Hutang, besarnya Piutang Negara telah menggunakan dasar pertimbangan dari dokumen-dokumen yang diragukan keasliannya dan diragukan kepastian besarnnya menurut hukum sebagaimana telah kami uraikan di atas, sehingga mengakibatkan PUPN melakukan penyitaan terhadap harta milik Pemohon dan harta milik istri Pemohon termasuk melakukan pemblokiran terhadap harta-harta milik Pemohon. Atas ketidakpastian hukum terhadap frasa “piutang negara berdasarkan sebab apapun” telah bertentangan dengan UUD NRI 1945, sehingga frasa “sebab apapun” di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “sebab apapun” tidak dimaknai pada dokumen yang sah atau putusan pengadilan”. C. Alasan Pemohon Mengajukan Pengujian Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) bertentangan dengan UUD NRI 1945 1. Bahwa pengertian Penanggung Hutang menurut UU PUPN Pasal 9, berbunyi: (1) Penanggung hutang kepada Negara ialah orang atau Badan yang berhutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan. (2) Sepanjang tidak diatur dalam perjanjian atau peraturan yang bersangkutan, maka para anggota pengurus dari Badan- badan yang berhutang tanggung renteng terhadap hutang kepada negara. 2. Bahwa berdasarkan frasa “…berhutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan” dalam Pasal 9 ayat (1) UU PUPN, maka untuk dinyatakan sebagai “Penanggung Hutang” tersebut terdapat 2 (dua) sumber hutang, yaitu: a. Berhutang menurut peraturan yang bersangkutan; dan b. Berhutang menurut perjanjian; 46 3. Bahwa sumber hutang menurut frasa “…berhutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan” dalam Pasal 9 ayat (1) UU PUPN tersebut tidak menjamin kepastian hukum kepada setiap orang atau badan untuk tidak ditetapkan sebagai Penanggung Hutang secara sewenang-wenang. Dalam permohonan ini Pemohon telah uraikan bagaimana PUPN menetapkan Pemohon sebagai Penanggung Hutang yang tidak jelas didasarkan pada sumber hutang yang mana, apakah Pemohon berhutang menurut perjanjian atau Pemohon berhutang menurut peraturan yang bersangkutan? 4. Bahwa ketidakjelasan frasa “…berhutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan” dalam Pasal 9 ayat (1) UU PUPN tersebut mengakibatkan PUPN dapat menilai sendiri siapa saja pihak yang dibebani piutang negara asalkan dapat dikait-kaitkan dengan kedua sumber hutang tersebut. Padahal, demi kepastian hukum dan keadilan bagi Pemohon, menyatakan setiap orang atau badan berhutang kepada negara menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan seharusnya harus diuji terlebihi dahulu secara hukum melalui mekanisme di Pengadilan, apakah Pemohon senyata-nyatanya telah berhutang kepada Negara atau tidak? 5. Bahwa kedua sumber hutang tersebut tidak cukup menjamin kepastian hukum dan keadilan kepada Pemohon karena sebagai berikut: a. Berhutang menurut “perjanjian” tersebut belum tentu pasti menurut hukum karena harus melalui pengujian dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia, apakah “perjanjian” tersebut memenuhi syarat sahnya perjanjian? Dan siapakah pihak yang senyata-nyatanya mengikatkan dirinya untuk melaksanakan kewajiban pembayaran? Serta apakah yang diperjanjikan dalam “perjanjian” tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku? Sehingga sejauh belum dilakukan pengujian terhadap “perjanjian” tersebut tidak akan menjamin kepastian hukum dan akan berakibat kriminalisasi b. Berhutang menurut “peraturan yang bersangkutan” tersebut tidak jelas, apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku atau 47 yang akan berlaku atau dapat didasarkan pada peraturan perusahaan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Buktinya ketentuan dalam Pasal 1653 KUH Perdata, menyatakan sebagai berikut: Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan. dan Pasal 1654 KUH Perdata: Semua badan hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan- perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasinya atau menundukkannya kepada tata cara tertentu Ketentuan tersebut sudah memberikan kepastian hukum bahwa Badan Hukum merupakan subjek hukum yang sama dengan orang perorangan, yaitu dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dan juga dapat dimintakan pertanggungjawaban. 6. Bahwa begitu juga keberadaan frasa “Sepanjang tidak diatur dalam perjanjian atau peraturan yang bersangkutan” dalam Pasal 9 ayat (2) UU PUPN telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga Pemerintah menafsirkan berbeda. frasa “Sepanjang tidak diatur dalam perjanjian atau peraturan yang bersangkutan” bersifat pengecualian (exclusionary rule) artinya apabila di dalam perjanjian atau peraturan telah mengatur pihak-pihak yang bertanggungjawab maka hanya kepadanya dimintakan pertanggungjawaban sebagai penanggung hutang dan tidak bisa dimintakan diluar yang sudah ditentukan oleh perjanjian atau peraturan sedangkan jika belum diatur pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam perjanjian maka barulah berlaku pengecualian yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) a quo. Namun menjadi berbeda makna Ketika Pemerintah mengartikan bahwa secara otomatis terhadap badan hukum perseroan dan badan hukum yayasan/koperasi yang bertanggungjawab adalah direksi, komisaris dan pemegang saham atau pengurus. Pemerintah tidak memaknai Pasal 9 48 ayat (2) a quo sebagai Pengecualian (exclusionary rule) terhadap Pasal 9 ayat (1) khususnya terkait penanggung hutang “badan” namun memaknai secara otomatis terhadap badan hukum yayasan/koperasi yang bertanggungjawab adalah pemegang saham, direksi dan komisaris atau pengurus. 7. Bahwa pemaknaan Pemerintah terhadap frasa “Sepanjang tidak diatur dalam perjanjian atau peraturan yang bersangkutan” berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara, yang berbunyi: “Badan hukum perseroan dan badan hukum yayasan/koperasi, dengan pihak yang bertanggungjawab: 1. Direksi atau pengurus perusahaan atau yayasan atau koperasi; 2. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas; dan/ atau 3. Pemegang saham, dalam hal: a. secara langsung atau tidak mernanfaatkan perseroan kepentingan pribadi; b. terlibat dalam perbuatan hukum yang dilakukan perseroan; atau langsung untuk melawan dalam ; c. secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan. Bahwa apabila dilihat dari pemaknaan frasa “Sepanjang tidak diatur dalam perjanjian atau peraturan yang bersangkutan” yang dijabarkan oleh Pemerintah tidak bersifat pengecualian (exclusionary rule) namun sebagai penegasan pihak yang bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum perseroan dan badan hukum yayasan/koperasi adalah orang yang menduduki jabatan direksi atau pengurus, dewan komisaris atau dewan pengawas dan pemegang saham; 8. Bahwa pembebanan tanggungjawab secara langsung kepada direksi atau pengurus, dewan komisaris atau dewan pengawas dan pemegang saham telah menghilangkan esensi dari “badan” itu sendiri, karena sejatinya “badan” merupakan subjek hukum. Badan hukum diberi status oleh hukum sebagai “Persoon” yang mempunyai hak dan kewajiban, badan hukum sebagai pembawa hak dapat melakukan tindakkan 49 sebagai pembawa hak manusia yaitu badan hukum dapat melakukan persetujuan. Persetujuan tersebut memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggotanya. 9. Bahwa pertanggung jawaban “badan hukum” perusahaan, yayasan dan koperasi di Indonesia telah diatur oleh undang-undang yang berbeda beda. Hal ini sebagaimana Kami uraikan dibawah ini: Badan Hukum Perseroan: Pertanggungjawaban Pemegang Saham: 10. Bahwa merujuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas selanjutnya disebut UU PT, dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT, berbunyi: “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki” Selanjutnya Penjelasan Pasal 3 ayat (1) tersebut mengatakan, ketentuan ini mempertegas ciri Perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggungjawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadi. Konsep dan prinsip entitas terpisah (separate entity) dan tanggung jawab terbatas (limited liability) yang diatur pada pada UU PT 2007, sama dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Bertitik-tolak dari konsep dan prinsip separate entity dan limited liability yang dikemukakan di atas perlu dijelaskan sebagai berikut: a. Perseroan sebagai badan hukum merupakan entitas terpisah (Separate Entity) Hukum perseroan seperti yang dirumuskan pada Pasal 3 ayat (1) UUPT 2007, secara imajiner membentangkan tembok pemisah antara perseroan dengan pemegang saham untuk melindungi pemegang saham dari segala tindakan, perbuatan dan kegiatan Perseroan.  Tindakan, perbuatan dan kegiatan perseroan, bukan tindakan pemegang saham; 50  Kewajiban dan tanggung jawab perseroan bukan kewajiban dan tanggung jawab pemegang saham. Jika demikian halnya, perseroan sebagai badan hukum, adalah makhluk hukum (a creature of the law), Yang memiliki hal-hal berikut:  Kekuasaan (power) dan kapasitas yang dimilikinya karena diberikan hukum kepadanya, Dan berwenang berbuat dan bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan, dalam anggaran dasar (AD);  Mempunyai kekuasaan yang diatur secara tegas (express power) seperti untuk memiliki kayaan, menggugat dan digugat atas nama perseroan;  Kkekuasaan yang bersifat implisit (lmplicit power), yakni berwenang melakukan apa saja, asal dilakukan secara reasonable dan penting (reasonably necessary) untuk perseroan, Seperti menguasai dan mentransfer bareng, meminjamkan uang, memberi sumbangan, dan sebagainya. b. Tanggung jawab terbatas (beperkte Aansprakeljkheid, Limited Liability) Pemegang saham Bahwa sifat perseroan (Corporate Nature) merupakan Perorangan atau person yang tidak terlihat, tidak teraba atau abstrak dan artifisial, meskipun pemegang saham dikonstruksi sebagai pemilik (eigenar, owner) dari perseroan, namun hukum perseroan (corporate law) Melalui Pasal 3 ayat (1) UUPT 2007, membatasi tanggung jawabnya dengan acuan:  Pemegang saham perseroan, tidak bertanggung jawab secara pribadi (personal liability) atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan maupun atas kerugian yang dialami perseroan;  Resiko yang ditanggung pemegang saham, hanya sebesar investasinya atau tidak melebihi saham yang dimilikinya pada perseroan;  Dengan demikian, pada prinsipnya pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atau secara individual atas utang perseroan. 51 Prinsip ini dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1), bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruhnya saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Tanggung jawab pemegang saham yang terbatas inilah yang di bakukan dalam Istilah “tanggung jawab terbatas “(beperkte aansprakeljkheid, Limited liability). c. Hapusnya tanggung jawab terbatas, melalui prinsip piercing the corporate veil Salah satu keuntungan besar dan penting yang diperoleh pemegang saham dalam perseroan adalah tanggung jawab terbatas (limited liability):  Resiko yang ditanggungnya, hanya sebesar investasi yang ditanamkan nya dalam saham;  Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap utang Perseroan. Pertanggungjawaban Direksi: 11. Bahwa dalam hal direksi bertanggungjawab secara pribadi diatur dalam Pasal 97 ayat (3) UU PT, menyebutkan: “Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)” Bahwa untuk menjamin kepastian hukum yang adil bagi “direksi” dalam hal dimintakan pertanggungjawaban penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan oleh UU PT telah mengatur mekanisme yaitu melalui “Pengadilan”, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 97 ayat (6) UU PT, berbunyi: “Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan” Pertanggujawaban Komisaris: 12. Bahwa dalam hal komisaris bertanggungjawab secara pribadi diatur dalam Pasal 114 ayat (3) UU PT, berbunyi: 52 “Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)” Bahwa untuk menjamin kepastian hukum yang adil bagi “komisaris” dalam hal dimintakan pertanggungjawaban penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan oleh UU PT telah mengatur mekanisme yaitu melalui “Pengadilan”, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 114 ayat (6), berbunyi: “Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri” 13. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, badan hukum Perseroan terbatas merupakan subjek hukum yang oleh hukum dibekali dengan hak dan kewajiban tidak ubahnya dari hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang manusia. Oleh karena PT adalah subjek hukum mandiri, maka keberadaannya tidak tergantung dari keberadaan pemegang sahamnya maupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Sekalipun mereka berganti atau diganti, pergantian tersebut tidak mempengaruhi keberadaan badan hukum perseroan selaku persona standi in judicio. Sehingga badan hukum Perseroan terbatas wajib memenuhi kewajiban- kewajiban yang disepakatinya berdasarkan perjanjian-perjanjian yang telah dibuatnya. Lalu muncul persoalan, bagaimana pemegang saham, direksi dan komisaris dapat dinyatakan bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian perseroran? Persoalan ini yang menjadi masalah dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara, karena tidak adanya mekanisme yang diatur untuk menetapkan pemegang saham, direksi dan komisaris secara pribadi bertanggungjawab atas kerugian Perseroan. 14. Bahwa ketiadaan prosedur yang pasti menurut hukum dalam Undang- Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara ditetapkannya anggota pengurus badan hukum Perseroan sebagai penanggung hutang maka untuk ditetapkan pemegang saham, 53 direksi dan komisaris bertanggungjawab secara pribadi haruslah merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas selanjutnya disingkat UU PT. Badan Hukum Yayasan 15. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 35 ayat (5), menyatakan: “Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga.” Pasal 47 ayat (1) dan (2): (1) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengawas dalam melakukan tugas pengawasan dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (2) Anggota Pengawas Yayasan yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.” 16. Bahwa ketentuan tersebut menegaskan bahwa Pengurus dan Pengawas pada Yayasan tidak secara otomatis bertanggungjawab secara pribadi atas utang Yayasan, harus terlebih dahulu ada pembuktian bahwa dalam menjalankan tugas tidak sesuai ketentuan Anggaran Dasar, untuk menilai Pengurus dan Pengawas telah terbukti tidak melaksanakan tugasnya harus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri. Badan Hukum Koperasi: 17. Bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menyatakan: (1) Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. (2) Di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.” 54 18. Bahwa hal yang sama juga terhadap ketentuan Undang-Undang Perkoperasian, dimana Pengurus Koperasi tidak dapat secara otomatis bertanggungjawab secara pribadi atas hutang Koperasi kepada negara, kecuali jika Pengurus tersebut dengan sengaja atau lalai mengakibatkan kerugian terhadap Koperasi dan untuk menilai hal tersebut harus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri. 19. Bahwa pemaknaan “Badan” pada Pasal 9 ayat (1) UU PUPN sebagaimana dimaksud dan diartikan oleh Pemerintah melalui ketentuan atau penjabaran dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 a quo bertentangan dengan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sehingga berlakunya Pasal 9 ayat (1) UU PUPN tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia karena menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi Pemohon. Atas dasar itu frasa “… berhutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan” dalam Pasal 9 ayat (1) Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) telah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Penanggung hutang kepada Negara ialah orang atau Badan yang berhutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan yang ditetapkan melalui putusan pengadilan. Sedangkan Pasal 9 ayat (2) bertentangan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Sepanjang tidak diatur dalam perjanjian atau peraturan yang bersangkutan, maka pertanggungjawaban para anggota pengurus dari Badan-badan berdasarkan pada putusan pengadilan. D. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 55 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) bertentangan dengan UUD NRI 1945 1. Bahwa Pasal 11 Undang-Undang No 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara (“UU PUPN”), berbunyi: “Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini, Pasal 1, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 23 Undang- undang Penagih Pajak Negara dengan surat paksa (Lembaran- Negara tahun 1959 No. 63) dilakukan terhadap pengurusan piutang Negara yang dimaksudkan dalam Pasal 8 berhubungan dengan Pasal 10 Peraturan ini, dengan ketentuan bahwa: a. Pasal 1 huruf a "Undang-undang Penagihan Pajak Negara dengan surat paksa" dibaca "penanggung hutang kepada Negara ialah orang atau Badan dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Panitya Urusan Piutang Negara"; b. dalam pasal-pasal dilakukan itu perkataan-perkataan "penanggung pajak" dan "hutang pajak". dibaca berturut- turut "penanggung hutang kepada Negara" dan "hutang kepada Negara"; c. dalam Pasal 5 yang dilakukan itu perkataan "mengingat peraturan pajak yang bersangkutan" dianggap tidak ada; d. dalam Pasal 6 ayat (5) yang dilakukan itu perkataan "Inspeksi Keuangan" dibaca "Kantor Panitya Urusan Piutang Negara"; e. Pasal 13 ayat (3) tidak berlaku; f. Pasal 13 ayat (4) yang dilakukan itu seluruhnya dibaca sebagai berikut: "Sanggahan tidak dapat ditujukan terhadap sahnya atau kebenaran piutang Negara"; g. Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) yang dilakukan itu, perkataan "Kepala Daerah Swatantra Tingkat I" dibaca "Pengawas Kepala Kejaksaan Daerah Tingkat I"; 2. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangan PUPN berpedoman pada tata cara pelaksanaan kewenangan tersebut di atur sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 aquo, Artinya, ketentuan tersebut menegaskan bahwa Pasal 1, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 23 UU No. 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa berlaku atau dilakukan terhadap Pengurusan Piutang Negara, kecuali ketentuan Pasal 13 ayat (3); 3. Bahwa larangan dan/atau pembatasan untuk tidak dapat dilakukan sanggahan terhadap sahnya atau kebenaran piutang Negara yang diberikan kepada PUPN oleh Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang merupakan hanya memberikan kepastian hukum kepada PUPN namun tidak memberikan 56 keseimbangan kepastian hukum kepada orang dan/atau badan yang ditetapkan oleh PUPN sebagai penanggung hutang atas piutang negara. 4. Bahwa seiring perkembangan hukum tentang Perpajakan di Indonesia, Undang-Undang No. 19 Tahun 1959 tentang Penagih Pajak Negara dengan Surat Paksa kemudian dicabut dengan berlakunya Undang- Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Adapun alasan UU tersebut diganti sebagaimana dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, sebagai berikut: a. Tidak dapat sepenuhnya mendukung pelaksanaan Undang- undang perpajakan yang berlaku sehubungan dengan adanya perkembangan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat yang dinamis sehingga diperlukan Undang-undang penagihan pajak yang mampu memberi kepastian hukum dan keadilan serta dapat mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya; dan b. Dalam rangka menegakkan keadilan, Undang-undang ini tetap memberikan perlindungan hukum, baik kepada Penanggung Pajak maupun pihak ketiga berupa hak untuk mengajukan. Karena pelaksanaan sanggahan pada hakikatnya tidak berbeda dengan pelaksanaan gugatan. 5. Bahwa alasan pencabutan tersebut, maka Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara khususnya Pasal 11 yang hampir seluruhnya mengadopsi pasal-pasal dalam Undang-Undang No 19 Tahun 1959 berdasarkan Pasal 11 UU PUPN, maka sangat beralasan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara juga dinyatakan tidak dapat sepenuhnya mendukung pelaksanaan pengurusan Piutang Negara yang berlaku sehubungan dengan adanya perkembangan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat yang dinamis sehingga diperlukan Undang-undang PUPN atau Penagihan Piutang Negara yang mampu memberi kepastian hukum 57 dan keadilan serta dapat mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sehingga UU PUPN sudah seharusnya diganti dengan UU yang baru yang mengedepankan prinsip-prinsip negara hukum, yang mampu mengikuti perkembangan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat yang dinamis agar mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan; 6. Bahwa kemudian dalam menyesuaikan perkembangan hukum Nasional, UU No 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa tersebut kemudian diubah dengan UU No 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka sebagaimana diterangkan dalam Penjelasan Umum UU No 19 Tahun 2000 tersebut, sebagai berikut: a. Tindakan penagihan pajak yang selama ini dilaksanakan adalah berdasarkan pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dengan Undang-undang penagihan pajak yang demikian itu diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat Wajib Pajak dan kepentingan negara. Keseimbangan kepentingan dimaksud berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak berat sebelah atau tidak memihak, adil, serasi, dan selaras dalam wujud tata aturan yang jelas dan sederhana serta memberikan kepastian hukum; b. Sejalan dengan perkembangan perekonomian Indonesia saat ini dan didukung dengan semangat reformasi, perlu kiranya dilakukan pembaharuan undang-undang penagihan pajak, dengan dilandasi pokok-pokok pikiran sebagai berikut: : 1) Memperhatikan ketentuan perundang-undangan lain, seperti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 2) Menegakkan keadilan; 58 3) Memberikan perlindungan hukum, baik kepada Penanggung Pajak maupun pihak ketiga berupa hak untuk mengajukan gugatan; dan 4) Melaksanakan law enforcement secara konsisten dengan berdasar pada jadwal waktu penagihan yang telah ditentukan. 7. Bahwa sekalipun pemberlakuan UU Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan untuk menyesuaikan dengan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat yang dinamis dan untuk memberika kepastian hukum serta keadilan, Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara masih belum mengalami perubahan sama sekali. Alhasil, pemberlakuan UU PUPN tersebut oleh Panitia Urusan Piutang Negara dilakukan secara sewenang-wenang dan bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia; 8. Bahwa salah satu yang ditekankan dalam Pasal 11 huruf f Undang- Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara, menyebutkan: “Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini, Pasal 1, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 23 Undang- undang Penagih Pajak Negara dengan surat paksa (Lembaran- Negara tahun 1959 No. 63) dilakukan terhadap pengurusan piutang Negara yang dimaksudkan dalam Pasal 8 berhubungan dengan Pasal 10 Peraturan ini, dengan ketentuan bahwa: f. Pasal 13 ayat (4) yang dilakukan itu seluruhnya dibaca sebagai berikut: "Sanggahan tidak dapat ditujukan terhadap sahnya atau kebenaran piutang Negara"; 9. Bahwa keberadaan frasa "Sanggahan tidak dapat ditujukan terhadap sahnya atau kebenaran piutang Negara sebagaimana telah terjadi perubahan berkali-kali terhadap Undang-Undang No. 19 Tahun 1959 tentang Penagih Pajak Negara dengan Surat Paksa kemudian dicabut dengan berlakunya Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan kemudian diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa tidak lagi membatasi atau melarang subjek hukum melakukan sanggahan atas 59 sahnya atau kebenaran piutang negara, hal ini sebagaimana Pemohon terangkan diatas dan untuk mempermudah, Pemohon menguraikan perbanding dalam bentuk tabel di bawah ini: Perpu No. 49/1960 UU No. 19 Tahun 1959 Tentang Surat Paksa UU No. 19 Tahun 1997 Tentang Surat Paksa UU No. 19 Tahun 2000 Tentang Surat Paksa Pasal 11 huruf f “tidak dapat disanggah kebenaran piutang negara” Pasal 13 ayat (4): “tidak dapat disanggah sahnya atau kebenarannya ketetapan pajak, namun ketetapan pajak itu diperkenankan bandingan kepada Majelis Pertimbangan Pajak menurut peraturan pajak yang bersangkutan Pasal 37 ayat (1) “dapat digugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, sita, atau lelang hanya dapat diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Pasal 37 ayat (1) “dapat diajukan gugatan terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak. 10. Bahwa apabila dilihat dari perkembangan hukum tentang surat paksa sebagaimana dilihat dalam tabel di atas maka telah terjadi perubahan yang signifikan di mana bagi orang/badan yang dibebankan penanggung pajak diberikan hak untuk melakukan bantahan, sanggahan bahkan gugatan di Pengadilan Pajak yang khusus memeriksa dan memutus terkait dengan hutang pajak sehingga kepastian hukum kepada orang/badan diberikan secara seimbang dengan pemerintah. 11. Bahwa salah satu perkembangan hukum terkait undang-undang tentang surat paksa adalah lahirnya badan peradilan pajak yang semula tidak ada didalam UU No. 19 Tahun 1959 Tentang Surat Paksa, namun dalam perkembangannya badan peradilan pajak tidak lagi dibawah kementerian keuangan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 26/PUU-XXI/2023 terkait dengan kedudukan Pengadilan Pajak 60 yang semula dibawah tanggungjawab dari Kementerian Keuangan menjadi dibawah tanggungjawab Mahkamah Agung, adapun bunyi putusan Kami kutip sebagai berikut: : Menyatakan sepanjang frasa “Departemen Keuangan” dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi “Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026”, sehingga Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 selengkapnya berbunyi, “Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026”; Bahwa dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan fungsi Kementerian Keuangan terhadap Lembaga Yudikatif, berbunyi sebagai berikut: “Bahwa salah satu unsur fundamental dari negara hukum yaitu adanya lembaga peradilan yang independen. Terkait hal ini dalam konstitusi juga telah ditentukan secara tegas, bahwa negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Secara doktriner, sebagai negara hukum, salah satu faktor atau ciri terpenting terletak pada kemandirian lembaga peradilan, di mana dimungkinkan selalu timbul adanya sengketa antara yang diperintah dengan yang memerintah. Dalam hal ini, sengketa antara penyelenggara negara yang berhadapan dengan rakyatnya, sebagaimana halnya yang berkenaan dengan tugas dan kewenangan pengadilan pajak. Salah satu prinsip dari negara hukum adalah hadirnya kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, independen dari pengaruh segala unsur kekuasaan apapun. Tanpa adanya independensi maupun kemandirian terhadap badan kekuasaan kehakiman dapat memberikan pengaruh dan dapat berdampak tercederainya rasa keadilan termasuk peluang munculnya penyalahgunaan atau penyimpangan kekuasaan maupun juga diabaikannya hak asasi manusia oleh penguasa negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, dan juga lembaga peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, maupun peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berkenaan hal tersebut Hakim dalam hal ini sebagai badan fungsional pelaksana kekuasaan kehakiman, mempunyai kedudukan yang sentral, sebab pada dasarnya kekuasaan kehakiman mempunyai pilar- pilar yang terdiri dari badan-badan peradilan yang dibentuk dan 61 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan juga termasuk tugas dan kewenangannya masing-masing yang mempunyai sifat dan perlakuan yang sama” 12. Bahwa berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah menegaskan kembali pentingnya pembagian kekuasaan sesuai konsep umum dari trias politika, sehingga Lembaga eksekutif tidak bisa mengambil peran dan kewenangan baik sebagian maupun seluruhnya dari fungsi-fungsi kekuasaan kehakiman; 13. Bahwa merujuk pada perubahan-perubahan undang-undang tentang surat paksa sebagaimana Pemohon uraikan di atas, sangat terlihat bahwa Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara sudah tidak relevan terhadap tatanan hukum nasional dan prinsip-prinsip negara hukum, hal ini bersesuaian dengan Pendapat Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara, sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 023/PUU- IV/2006, menyebutkan: “Bahwa meskipun Pasal 12 ayat (2) UU PUPN tidak bertentangan dengan UUD 1945, tetapi karena raison d’etre dan suasana kebatinan UU PUPN sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sekarang, sebagaimana diakui sendiri oleh Pemerintah, maka Mahkamah berpendapat bahwa pembentuk undang-undang perlu segera melakukan pembaharuan atas UU PUPN dimaksud agar tertib hukum berdasarkan UUD 1945 tertata dan terjamin konstitusionalitasnya” 14. Bahwa meskipun pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap Putusan Nomor: 023/PUU-IV/2006 bersifat “obiter dicta”, namun secara esensi dari pendapat mahkamah aquo dapat diaplikasikan sebagai “ratio decidendu” dalam pertimbangan hukum atas kasus-kasus berikutnya, dalam hal ini terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara khususnya yang dimohonkan oleh Pemohon; 15. Bahwa pendapat Mahkamah Konstitusi RI tentang Undang-Undang No 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara memerintahkan Pembentuk Undang-Undang untuk segera melakukan pembaharuan atas Undang-Undang No 49 Prp. Tahun 1960 tentang 62 Panitia Urusan Piutang Negara dimaksud agar tertib hukum berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 tertata dan terjamin konstitusionalitasnya, namun faktanya Pembentuk Undang-Undang bukan melakukan pembaharuan sebagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi, justru membuat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara terhadap Undang- Undang No 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara tersebut, dimana Peraturan Pemerintah tersebut telah menafsirkan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang No 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara tersebut lebih luas dan merugikan Pemohon. 16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional akibat frasa "Sanggahan tidak dapat ditujukan terhadap sahnya atau kebenaran piutang Negara" sebagaimana dalam Pasal 11 huruf f karena tidak sesuai dengan prinsip negara hukum yang mengedepankan kepastian hukum yang adil, termasuk dan tidak terbatas pada hak-hak subjek hukum membela diri atas penetapan PUPN menetapkan piutang negara dan penangggung hutang. Atas dasar itu Pasal 11 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dapat disanggah atau digugat di Pengadilan Negeri. V. Hal-Hal yang Dimohonkan Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili dan memutus dengan keputusan sebagai berikut: DALAM POKOK PERKARA: 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya; 63 2. Menyatakan frasa “apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa Piutang-piutang Negara tersebut harus segera diurus” dalam Pasal 4 angka 3 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap pengurusan piutang Negara, baik penetapan hingga eksekusi yang tidak ada kesepakatan dan atau adanya keberatan dari Penanggung Hutang, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pengurusan piutang Negara harus dilakukan dan berlaku sama dengan proses di Pengadilan. 3. Menyatakan frasa “piutang Negara berdasarkan sebab apapun” dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terbatas pada dokumen yang sah atau melalui putusan pengadilan”. 4. Menyatakan Pasal 9 ayat (1) Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Penanggung hutang kepada Negara ialah orang atau Badan yang berhutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan yang ditetapkan melalui putusan pengadilan”. 5. Menyatakan Pasal 9 ayat (2) Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 64 mengikat sepanjang tidak dimaknai “sepanjang tidak diatur dalam perjanjian atau peraturan yang bersangkutan, maka pertanggungjawaban para anggota pengurus dari Badan-badan harus berdasarkan pada putusan pengadilan”. 6. Menyatakan Pasal 11 Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dapat disanggah atau digugat di Pengadilan Negeri”. 7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-35 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 14 Oktober 2024, dan tambahan bukti yang diberi tanda Bukti P-36 sampai dengan Bukti P-39 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Akta Pengakuan Hutang Nomor 75, yang dibuat di hadapan Notaris Teddy Anwar, S.H., tanggal 17 Oktober 1997; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Akta Pengakuan Hutang Nomor 76, yang dibuat di hadapan Notaris Teddy Anwar, S.H., tanggal 17 Oktober 1997; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Akta Nomor 77, yang dibuat di hadapan Notaris Teddy Anwar, S.H., tanggal 17 Oktober 1997; 65 5. Bukti P-5 : Fotokopi Akta Nomor 78, yang dibuat di hadapan Notaris Teddy Anwar, S.H., tanggal 17 Oktober 1997; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Akta Nomor 46 tentang Perjanjian Jual Beli Promes Nasabah dengan Penyerahan Jaminan, dibuat di hadapan Notaris Teddy Anwar, S.H., tanggal 9 Januari 1998; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 140/Cidaun/1997, yang dibuat dihadapan Notaris Dida Heppyda Sutaryat, S.H., tanggal 17 Oktober 1997; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 972/1997, atas nama Bank Indonesia, tanggal 30 Oktober 1997; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Peringkat ke II (kedua) Nomor: 48 dibuat di hadapan Teddy Anwar, S.H., tanggal 09 Januari 1998; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Akta Nomor 47 tentang Gadai Saham, yang dibuat di hadapan Notaris Teddy Anwar, S.H., tanggal 9 Januari 1998; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Akta Nomor 39 tentang Penyerahan dan Pengalihan Hak (cessie), dibuat di hadapan Notaris Mudofir Hadi, S.H., tanggal 22 Februari 1999; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Laporan Pemeriksaan Atas Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor: 34G/XII/11/2006, tanggal 30 November 2006; 13. Bukti P-13a : Fotokopi Pembelian Money Market dan Pelunasan Money Market; 14. Bukti P-13b : Fotokopi Pedoman Laporan Berkala bank Umum (LBBU), Juli 2006 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; 15. Bukti P-14 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 350/PDT.G/2000/PN.Jkt.Sel, tanggal 12 Juli 2001; 16. Bukti P-15 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 554/PDT/2001/PT.DKI, tanggal 4 Juni 2002; 66 17. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi Nomor: 1689 K/Pdt/2022, tanggal 1 November 2022; 18. Bukti P-17 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688K/Pdt/2003, tanggal 4 Januari 2006; 19. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pemohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang mempertanyakan perkembangan proses perkara kasasi, tanggal 19 Oktober 2022; 20. Bukti P-19 : Fotokopi Memorandum Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3203/PAN/HK.02/11/2022, tanggal 23 November 2022; 21. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Mahkamah Agung melalui Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung RI Nomor: 1998/PAN.2/1301.SK/Perd/2022, ditujukan kepada Pemohon, tanggal 22 Desember 2022; 22. Bukti P-21a : Fotokopi Surat Pemohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait klarifikasi kesalahan tahun dalam surat Mahkamah Agung, tanggal 3 Januari 2023; 23. Bukti P-21b : Fotokopi Surat Pemohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Klarifikasi, tanggal 16 Februari 2023; 24. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung RI 707/PAN.2/282.SK/Perd/2023, tanggal 10 Mei 2023; 25. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor: PJPN-49/PUPNC.10.01/2021, tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama Andri Tedjadharma/ Bank Centris Internasional, tanggal 3 Mei 2021; 26. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Paksa Panitia Urusan Piutang Negara Nomor: 216/PUPNC.10.00/2021, tanggal 7 September 2021; 27. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI. Jakarta Nomor: SKPBN- 67 05/PUPNC.10.01/2023, Perihal: Pemberitahuan Koreksi/Perubahan Besaran Piutang Negara, tanggal 16 Agustus 2023; 28. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta I Nomor: S-2027/KNL.0701/2023, Hal: Pemberitahuan Koreksi/Perubahan Besaran Piutang Negara a.n. PT. Bank Centris Internasional (BBO), tanggal 16 Agustus 2023; 29. Bukti P-27a : Fotokopi Surat Perintah Penyitaan PUPN Cabang DKI Jakarta Nomor SPS-02/PUPNC.10.01/2024 Panitia Urusan Piutang Negara, tanggal 27 Maret 2024; 30. Bukti P-27b : Fotokopi Surat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I No. S-698/KNL/0701/2024, Perihal: Pemberitahuan Rencana Penyitaan Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain Penanggung Utang an. PT Bank Centris Internasional, tanggal 26 Maret 2024; 31. Bukti P-27c : Fotokopi Berita Acara Penyitaan Nomor BAP- 02/KNL.0701/SPS/2024, tanggal 1 April 2024; 32. Bukti P-28a : Fotokopi Surat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I Nomor S-3136/KNL/0701/2023, Perihal: Pemberitahuan Rencana Penyitaan Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain Debitur a.n. PT Bank Centris Internasional (BBO) di Wilayah Bandung Barat, tanggal 28 November 2023; 33. Bukti P-28b : Fotokopi Surat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I Nomor S-722/KNL.0701/2024, Perihal: Pemberitahuan Rencana Penyitaan Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain PT Bank Centris Internasional (BBO) di Wilayah Bandung Barat, tanggal 28 Maret 2024; 34. Bukti P-28c : Fotokopi Berita Acara Penyitaan Nomor: BA- 01/KNL.080103/IV/2024, tanggal 2 April 2024; 68 35. Bukti P-29a : Fotokopi Salinan Surat Perintah Penyitaan Nomor SPS- 10/PUPNC.10.01/2023 Panitia Urusan Piutang Negara, tanggal 25 Agustus 2023; 36. Bukti P-29b : Fotokopi Surat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I Nomor S-2762/KNL.0710/2023, tanggal 26 Oktober 2023; 37. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I Nomor S-1280/KNL.0701/2024, tanggal 10 Juni 2024; 38. Bukti P-31a : Fotokopi Salinan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SPS- 08/PUPNC.10.01/2024, Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta, tanggal 29 Juli 2024; 39. Bukti P-31b : Fotokopi Surat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I Nomor S-1874/KNL.0701/2024, tanggal 31 Juli 2024; 40. Bukti P-31c : Fotokopi Surat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I Nomor S-2123/KNL.0701/2024, tanggal 22 Agustus 2024; 41. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Menteri Keuangan RI Nomor: S- 589/MK.6/2012, Perihal Penyerahan Pengurusan Piutang Negara Obligor PKPS Bank Centris Internasional (BBO) a.n. Andri Tedjadharma/PT Centris Mekarlesatari/Prasetyo Utomo/Paul Bauara, tanggal 31 Oktober 2012; 42. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta, Perihal: Penerimaan Pengurusan Piutang Negara Obligor PKPS Bank Centris Internasional (BBO) a.n. Andri Tedjadharma/PT. Centris Mekarlestari/Prasetyo Utomo/Paul Banuara Silalahi, tanggal 21 Desember 2012; 43. Bukti P-34 : Fotokopi Resume Hasil Penelitian Kasus Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I Nomor: RHPK- 13/WKN.07.KNL.01.04/2012, tanggal 20 Desember 2012; 44. Bukti P-35 : Fotokopi Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT Bank Centris Internasional (BBO) untuk 69 Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Agustus 2003 dan 31 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Arifin Wirakusuma dan Rekan; 45. Bukti P-36 : Fotokopi Kronologis BLBI dari Badan Pemeriksa Keuangan 46. Bukti P-37 : Fotokopi Lalu Lintas Giro (LLG); 47. Bukti P-38 : Fotokopi Rekening Koran atas nama Centris Internasional Bank Nomor 523.551.000; 48. Bukti P-39 : Fotokopi Catatan Pengembalian Dikonto Bank Indonesia, tanggal 22 Maret 1998; Selain itu, Pemohon juga mengajukan dua orang ahli bernama dan Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.S., dan Dr. Maruarar Siahaan, S.H., M.H., serta dua orang saksi bernama Teddy Anwar dan Audia Asriantie yang didengarkan keterangannya di bawah sumpah/janji dalam persidangan Mahkamah tanggal 28 Mei 2025. Kemudian kedua ahli Pemohon memberikan tambahan keterangan secara tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 16 Juni 2025 dan tanggal 17 Juni 2025, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: AHLI PEMOHON 1. Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.S. TENTANG DUE PROCES OF LAW "Due process of law" (proses hukum yang adil) dalam hukum perdata merujuk pada jaminan konstitusional bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses hukum perdata memiliki kesempatan yang adil dan prosedur yang sesuai untuk memperjuangkan hak-hak mereka. lni berarti bahwa setiap orang berhak atas pemberitahuan yang memadai, kesempatan untuk didengar, dan pengadilan yang adil. Proses hukum yang adil ini dapat berupa penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan secara formal dan juga mengandung jaminan hak atas kemerdekaan dari seorang warga negara. Di dalam hukum acara perdata, demikian juga di dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, due process of law tercermin dalam asas audi et alteram partem, yaitu asas yang menjamin hak setiap pihak untuk didengar dan diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya dalam persidangan. Asas ini memastikan peradilan yang adil dan objektivitas hakim dalam memutuskan perkara. 70 TENTANG KEDUDUKAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS DAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL Perseroan Terbatas, selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU ini serta Peraturan Pelaksanaannya (Pasal 1 ayat (1) UUPT No.40/2007). Dengan keluarnya UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, difinisi PT mengalami sedikit perubahan dengan diperkenalkannya PT Perorangan, sebagai berikut: PT adalah badan hukum yang merupakan Persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Sebagai badan hukum berarti PT adalah subyek hukum (rechts persoon) seperti halnya orang (natuurlijke persoon). PT mermpunyai persona standi in judicio sendiri terlepas dari para pemodalnya yang kemudian disebut pemegang saham. Namun karena PT sebagai rechts persoon adalah merupakan artificial persoon, maka agar dapat bertindak sebagai subyek hukum akan diwakili organ yang namanya Direksi. Menurut Pasal 98 ayat (1) UUPT No. 40/2007, Direksi mewakili PT baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Baik menurut KUHD dahulu (Pasal 36 - 56), UU No.1 Tahun 1995 maupun UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, organ PT terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. RUPS adalah organ PT yang mempunyai wewenang atau kekuasaan "tertinggi" dalam struktur organ PT, dalam arti kekuasaan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris. Komisaris adalah organ PT yang berwenang melakukan pengawasan perbuatan pengurusan yang dilakukan Direksi dan memberikan nasehat kepada Direksi atas perbuatan pengurusan PT, sedangkan Direksi adalah organ PT yang berwenang melakukan pengurusan PT untuk kepentingan PT sesuai dengan maksud dan tujuan PT serta mewakili PT baik di dalam maupun diluar Pengadilan. Dalam teori hukum Perseroan, Pemegang Saham PT tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT dan tidak bertanggung 71 jawab atas kerugian PT melebihi saham yang dimilikinya (Pasa 3 ayat (1) UUPT No. 40/2007; hal yang sama diatur dalam UU No. 1/1995). Ketentuan ayat (1) tersebut tidak berlaku apabila dipenuhi hal-hal sebagai berikut: a. persyaratan PT sebagai Badan Hukum belum atau tidak terpenuhi; b. Pemegang Saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi; c. Pemegang Saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT; atau d. Pemegang Saham yang bersangkutan baik langsung atau tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan PT yang mengakibatkan tidak cukup untuk melunasi utang PT. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU No.40/2007 (hal yang sama diatur dalam UU No.1/1995) ini dalam teori hukum Perseroan yang disebut sebagai doktrin atau prinisp Piercing the Corporate Veil. Faktor utama dipilihnya bentuk hukum PT sebagai badan usaha oleh masyarakat adalah karena adanya prinsip limited liability atau pertanggung jawaban terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT No. 40/2007. Limited liability pemegang saham adalah suatu kondisi ketika pemegang saham dari suatu Perseroan hanya bertanggung jawab pada sejumlah saham yang mereka miliki di Perseroan. Secara ekonomis unsur pertanggung jawaban terbatas ini mempunyai arti penting sebagai umpan pendorong kesediaan pemodal atau investor mengambil saham Perseroan (Rudhi Prasetya (1983: 13). Dengan semakin berkembang usaha PT, sejak munculnya kasus Salomon vs Salomon Co. Ltd di Amerika, memberikan pelajaran dalam perkembangan hukum Perseroan bahwa di dalam praktik pendirian badan hukum PT dapat ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan karakteristik pertanggung jawaban pemegang saham pada PT. Kemudian Hakim telah melakukan terobosan dengan menembus tabir selubung pertanggung jawaban terbatas pemegang saham tersebut, karena pemegang saham mayoritas dan sekaligus pengendali PT telah memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi pemegang saham. PT diperlakukan seolah-olah bukan suatu badan hukum atau subyek hukum mandiri yang terpisah dari para pemegang 72 saham, melainkan hanya sebagai agen dari kepentingan pribadi pemegang saham. Dari sinilah kemudian lahir doktrin Piercing the Corporate Veil. Dengan demikian diketahui bahwa doktrin ini merupakan rule exception atas prinsip limited liability. Doktrin ini merupakan upaya menghapuskan imunitas Pemegang Saham atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan bersama Direksi PT dan/atau PT. Dari uraian di atas dapat kita pahami bahwa esensi doktrin piercing the corporate veil adalah menyingkap tabir atau perisai pertanggung jawaban terbatas menjadi tidak terbatas. Hal ini berlaku tidak hanya terhadap pemegang saham, tapi juga terhadap direksi dan komisaris. Namun yang perlu diperhatikan bahwa terhadap pemegang saham harus dibuktikan bahwa ia telah ikut melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan dan mungkin juga merugikan pihak ketiga - termasuk negara - (vide dan bandingkan: Prof. Dr. Nindyo Pramono, 2024: hal 367 - 374). Dengan demikian, jika ada seorang pemegang saham suatu PT Perbankan misalnya, kemudian di era krisis ekonomi tahun 1998, PT Perbankan tersebut memperoleh fasilitas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), kemudian Pemegang Saham PT. Perbankan itu tidak pernah terdaftar pada program Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS), tidak pernah menandatangani Master Settlement And Acuitition Agreement (MSAA), Master Refinancing and Note Issuance Agreement (MRNIA), Akta Pengakuan Utang (APU), dan tidak pernah menandatangani Perjanjian Penjaminan sebagai Personal Guarantee kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), maka menurut teori hukum Perseroan sebagaimana Ahli kemukakan di atas, Pemegang Saham tersebut tidak tepat jika kemudian ditetapkan secara sepihak oleh Pemerintah - dalam hal ini PUPN - sebagai Penanggung Hutang atau Personal Guarantee. Mengacu pada uraian di atas, saya sebagai Pemerhati Hukum Perseroan berpendapat bahwa: JIKA SEORANG PEMEGANG SAHAM PT, TIDAK TERLIBAT DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN BERSAMA DENGAN PT YANG DIWAKILI DIREKSI ATAU MEMANFAATKAN PT UNTUK KEPENTINGANNYA SENDIRI, TIDAK PERNAH MENANDATANGANI PKPS, MSAA, MRNIA, APU DAN PERSONAL GUARANTEE KEPADA PEMERINTAH 73 MELALUI BPPN, MAKA KEPADA PEMEGANG SAHAM TERSEBUT TIDAK DAPAT DIMINTAI PERTANGGUNG JAWABAN SAMPAI DENGAN HARTA PRIBADINYA BERDASARKAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL ATAS KERUGIAN PEMERINTAH DAN TIDAK DAPAT DITETAPKAN SECARA SEPIHAK SEBAGAI PENANGGUNG HUTANG. TIMBULNYA BORGTOCHT ATAU PERSONAL GUARANTEE DALAM HUKUM KEPERDATAAN Pada umumnya Penaggung Hutang atau Botgtocht atau Personal Guarantee dalam hukum keperdataan dapat timbul untuk menjamin perikatan atau perutangan yang timbul dalam segala macam hubungan hukum, seperti dalam kasus-kasus BLBI. Lazimnya hubungan hukum itu bersifat keperdataan, namun dlmungkinkan juga bahwa borgtocht diberikan untuk menjamin pemenuhan prestasi yang lahir dari hubungan hukum yang bersifat hukum publik. Asal prestasi dapat dinilai dalam bentuk uang (vide dan bandingkan: Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H.2011: 80). Dari sejarahnya, untuk menyelesaikan masalah BLBI, pada September 1998 BPPN melakukan suatu terobosan baru dalam rangka Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS). Penyelesaian dilakukan melakukan jalur perdamaian (out of court settlement) karena dirasakan lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan penggunaan jalur pengadilan (court settlement). lnstrumen penyelesaian utang antara pemegang saham pengendali bank penerima BLBI (debitor/obligor) itu adalah Master Settlement and Acquitition Agreement (MSSA) dan Master Refinancing and Note Issuance Agreement (MRNIA). Keduanya merupakan bentuk agreement yang diambil Pemerintah dengan beberapa pertimbangan, antara lain yaitu: 1. Semaksimal mungkin menggunakan out of court settlement, 2. Rekomendasi IMF dan World Bank agar Pemerintah mengutamakan pendekatan ini; 3. Pemberian insentif release and discharge agar kedua pihak dapat berkonsentrasi terhadap proses settlement secepat mungkin; 4. Unsur dokumentasi hukum melalui Akta Pengakuan Utang (APU); 5. Equity Base yang lebih pasti dan konkret melalui penyerahan aset; 74 6. Mendukung upaya keberlanjutan pada sektor perbankan dan sektor riil dengan mentransfer sebagian "negative factors" pada bank kepada pemegang saham pengendali. MSAA merupakan agreement yang ditandatangani oleh pemegang saham bank penerima BLBI dan pelanggar BMPK (Batas Maksimal Pemberian Kredit) apabila asset yang diserahkan dan atau dimiliki oleh pemegang saham pengendali dianggap cukup untuk melunasi seluruh utang atau kewajibannya. Sedangkan, MRNIA adalah agreement yang ditandatangani oleh pemegang saham bank penerima BLBI yang dianggap tidak cukup untuk menutup seluruh kewajibannya sehingga mereka harus memberikan jaminan pribadi (personal guarantee). Penggunaan MSAA/MRNIA merupakan keputusan Pemerintah yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kebijakan sebagaimana dikemukakan di atas. Namun BPPN dan Pemerintah memandang MSAA/MRNIA merupakan instrument perdata yang tunduk pada hukum perdata positif, yaitu Pasal 1338 KUHPerdata sehingga agreement itu sendiri menjadi undang-undang bagi penandatangannya berdasarkan asas pacta sunt servanda. DARI SINI DAPAT DIKETAHUI BAHWA TIMBULNYA PERSONAL GUARANTEE DALAM KAITAN DENGAN PENYELESAIAN BLBI MELALUI BPPN ADALAH KETIKA PEMEGANG SAHAM PENGENDALI (DEBITUR/OBLIGOR) MENANDATANGANI MRNIA YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PENANDATANGAN APU DAN PERSONAL GUARANTEE. Dalam hukum perdata jaminan umum dalam hubungan keperdataan sebenarnya sudah disediakan oleh Pasal 1131 dan 1132 KUHPdt, namun hal itu belum cukup di dalam praktek perbankan, karena cenderung sulit dalam proses eksekusinya. Disitulah timbul kebutuhan khusus lembaga jaminan. Lahirlah hak-hak jaminan kebendaan (zakelijke zekerheidsrechten) dan hak jaminan pribadi atau perorangan (persoonlijke zekerheidsrechten) (J. Satrio, 2003: 1). Dalam teori hukum jaminan, tidak dibedakan antara personal guarantee dengan corporate guarantee. Corporate guarantee secara teoritis masuk dalam golongan personal guarantee, karena terminologi persoon dalam teori hukum itu ada 2 (dua): 75 natuurlijk persoon dan rechts persoon). Yang dapat menjadi personal guarantee adalah individu dan badan hukum sebagai subyek hukum. Alasan menggunakan Personal Garantee adalah: 1. Si Penanggung mempunyai persamaan kepentingan ekonomi dalam usaha dengan si peminjam; 2. Penanggungan memegang peran penting dan banyak terjadi dalam bentuk bank garansi, dimana yang bertindak selaku Penangung (borg) adalah bank; Penanggungan mempunyai peran penting, karena pemerintah lazim mensyaratkan adanya penanggungan untuk kepentingan pengusaha kecil (Purwahid Patrik dan Kashadi, 2009: 63-64). TENTANG TIMBULNYA BORGTOCHT ATAU PERSONAL GUARANTEE Timbulnya Borgtocht atau Personal Gurantee, tegas dikatakan dalam Pasal 1820 KUHPerdata bahwa penanggungan didasarkan atas suatu perjanjian yaitu perjanjian antara kreditur dengan pemberi jaminan pribadi (borg). Kemudian menurut Pasal 1821 ayat (1) KUHPerdata, untuk adanya penanggungan atau borgtoch atau personal guarantee disyaratkan adanya perikatan pokok yang sah. Dengan adanya perikatan pokok yang sah, perjanjian penanggungan (borchtogt, personal guarantee) akan menjadi perjanjian accesoir atau perjanjian ikutan yang sah pula. Adapun sifat dari perjanjian accesoir adalah apabila perjanjian pokoknya berpindah, hapus atau berakhir, maka perjanjian accesoir ikut berpindah, hapus atau berakhir. Sebagai accesoir seorang penanggung hutang tidak dapat mengikatkan dirinya untuk menanggung lebih maupun dengan syarat-syarat yang lebih berat dari pada perikatannya si berhutang atau debitur. Sekarang dalam kaitannya dengan BLBI, perjanjian pokok yang melahirkan adanya perjanjian penanggungan (borgtocht, personal guarantee) itu apa? Jawabnya adalah dari penjelasan Ahli di atas diketahui bahwa perjanjian pokok yang melahirkan personal guarantee adalah MRNIA, yang ditandatangani oleh pemegang saham bank penerima BLBI yang dianggap tidak cukup untuk menutup seluruh kewajibannya sehingga mereka harus memberikan jaminan pribadi (personal guarantee). 76 Dari uraian di atas, JIKA TERNYATA TERDAPAT SEORANG PEMEGANG SAHAM SUATU PT PERBANKAN TIDAK PERNAH MENANDATANGANI PKPS, MSAA, MRNIA, APU MAUPUN PERSONAL GUARANTEE, KEMUDIAN SE-CARA SEPIHAK DITETAPKAN SEBAGAI PENANGGUNG HUTANG ATAU PERSONAL GUARANTEE OLEH PUPN, MAKA MENURUT AHLI PENETAPAN TERSEBUT MERUPAKAN PENETAPAN YANG TIDAK TEPAT MENURUT HUKUM. TENTANG PROMES NASABAH Di samping itu dalam kaitan dengan piutang negara , hubungan hukum antara orang atau badan -- misalnya PT. Perbankan -- itu dapat timbul melalui dibuatnya Perjanjian Jual Beli Promes Nasabah dengan Penyerahan Jaminan, berupa HGB, Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Gadai Saham, yang dibuat secara Notariil. Di sini Bank Indonesia memberikan fasilitas Surat Berharga Pasar Uang khusus (SBPUK) kepada PT. Perbankan dengan cara Penjualan Promes Nasabah Bank yang bersangkutan, disertai jaminan-jaminan dimaksud. Adapun Promes atau surat promes dalam teori hukum dagang dikenal juga sebagai Surat sanggup bayar atau promissory note, dalam akuntansi dapat juga disebut "nota yang dapat diuangkan", yang diberi pengertian sebagai suatu kontrak yang berisikan janji secara terinci dari suatu pihak (pembayar) untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya (pihak yang dibayar). Kewajiban ini dapat timbul dari adanya suatu kewajiban pelunasan suatu hutang. Misalnya, dalam suatu transaksi penjualan barang di mana pembayarannya mungkin saja dilakukan sebagian secara tunai dan sisanya dibayar dengan menggunakan satu atau beberapa promes. Dalam promes disebutkan jumlah pokok hutang serta bunga (apabila ada) dan tanggal jatuh tempo pembayarannya. Kadang kala dicantumkan pula adanya suatu ketentuan yang mengatur apabila si pembayar mengalami gagal bayar. Promes atau "surat sanggup bayar" ini diatur dalam Pasal 174-177 Kitab Undang- undang Hukum Dagang (KUHD). Di mana menurut KUHD, promes adalah penyanggupan tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal jatuh tempo dan pada tempat pembayaran yang ditentukan dengan mencantumkan nama orang yang kepadanya pembayaran itu harus dilakukan atau yang kepada 77 tertunjuk pembayaran harus dilakukan dengan ditandatangani oleh orang yang mengeluarkan promes. Promes ini dalam hukum keperdataan masuk dalam kualifikasi benda bergerak yang intangible sebagaimana diatur dalam BUKU II KUHPerdata. Promes dapat dipakai sebagai jaminan utang. Jika promes diterbitkan oleh nasabah suatu bank - misalnya Bank Centris -- berarti promes itu berisi kesanggupan bayar atau janji bayar dari nasabah kepada Bank untuk melunasi utang atau pinjaman dengan jumlah tertentu pada tanggal yang telah disepakati. Surat ini menjadi bukti bahwa nasabah bersedia membayar utang tersebut. Kemudian proses inilah yang dijual oleh Bank kepada Bank lndonesia untuk melunasi kewajiban hutangnya. Bilamana debitur wan prestasi atas kredit yang diterimanya dari Bank dengan jaminan berupa SHT, Promes maupun Gadai Saham, maka Bank akan berkedudukan sebagai Kreditur Separatis yang dapat mengeksekusi piutangnya dengan "Parate Eksekusi ", untuk tujuan pelunasan atas hutang debitur yang belum tertagih. Dalam kaitan dengan promes sebagai jaminan hutang, maka dalam penetapan hutang oleh Pemerintah - dalam hal ini sekarang PUPN --, konversi atas hasil penjualan promes nasabah, hasil dari nilai jaminan yang lain seperti SHGB, Gadai Saham dan sebagainya ditinjau dari sudut pandang hukum keperdataan khisisnya hukum jaminan, seharusnya hasil penjualan barang jaminan tersebut dijadikan pengurangan atas kewajiban hutang tertunggak atau yang belum dibayar, baru jika masih kurang dapat dimintakan pertanggung jawaban kepada Penanggung Hutang atau Personal Guarantee. TENTANG PARATE EKSEKUSI Parate eksekusi adalah pelaksanaan eksekusi langsung atas putusan pengadilan. Bisa juga merupakan hak dari pemegang gadai untuk menuntut barang dari orang yang berhutang untuk dilelang lebih dahulu tanpa ada putusan pengadilan. Berarti Parate eksekusi (eksekusi langsung) adalah hak kreditur untuk menjual langsung barang jaminan (agunan) tanpa harus meminta izin atau persetujuan pengadilan. lni adalah bagian dari hukum jaminan yang digunakan untuk melunasi utang debitur yang wanprestasi. Parate eksekusi memungkinkan kreditur untuk menguangkan piutangnya secara cepat dan efisien. 78 Parate eksekusi diatur dalam beberapa ketentuan hukum, seperti Pasal 1155 KUH Perdata, Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UU HT), dan Pasal 15 ayat (3) jo. Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU JF). Parate eksekusi biasanya melibatkan perjanjian antara kreditur dan debitur yang menyatakan bahwa jika debitur wanprestasi, kreditur berhak untuk langsung menjual barang jaminan. Jika seseorang mengambil kredit dengan agunan rumah - misalnya-- dan kemudian tidak mampu membayar cicilan, bank dapat melakukan eksekusi langsung terhadap rumah tersebut tanpa perlu menunggu putusan pengadilan. Oleh sebab itu, karena fasilitas perbankan lahir dari perjanjian yaitu melalui Akta Notaris dan Bank memegang jaminan separatis, maka jika Bank akan melaksanakan parate eksekusi dan lelang terhadap kekayaan Pemegang saham debitur Bank, kekayaan Pemegang Saham itu harus telah diikat dalam perjanjian jaminan lebih dahulu dalam Personal Guarantee, jika tidak demikian, maka sita maupun parate eksekusi harta kekayaan Pemegang Saham yang tidak dijaminkan kepada Bank tentu tidak dapat dibenarkan menurut hukum jaminan. SIAPA YANG DIMAKSUD DENGAN PENANGGUNG HUTANG DALAM UU NO. 49 PRP. 1960 Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) keduanya mendefenisikan "Piutang Negara" dan "Penanggung Hutang". Sebagai catatan saja bahwa Pasal 8 pernah diputus oleh MK dengan menghapus sebagian frasa, sehingga Pasal 8 dibaca menjadi "Yang dimaksud dengan piutang negara atau hutang kepada negara oleh Peraturan ini, ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun". Pasal 9 ayat (1) berbunyi: Penanggung hutang kepada negara ialah orang atau Badan yang berhutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan. Penjelasannya mengatakan: Cukup jelas. Menurut Ahli sumber lahirnya hutang dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) memang berbeda, khususnya terkait dengan frasa "sebab apapun", sebagai sebab lahirnya hutang kepada negara tersebut. Di mana dalam Pasal 8 mengatur tentang obyek piutang negara yaitu piutang negara atau hutang kepada negara ialah jumlah uang 79 yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun, sedangkan Pasal 9 mengatur tentang Subyek Penanggung Hutang kepada negara yang timbulnya hutang datang dari perjanjian atau peraturan yang bersangkutan. Frasa sebab apapun tidak ada di Pasal 9. Hutang dalam konsep hukum perdata tidak hanya diartikan sebagai tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata, tetapi meliputi juga tidak memenuhi prestasi sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata. Disamping itu ada pengertian hutang berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No. 37/2004) yang mengartikan utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari (kontinjen), yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Menurut ahli "frasa sebab apapun "dalam Pasal 8 UU No. 49 Prp. 1960, dalam teori hukum memenuhi syarat disebut norma kabur, atau norma terbuka atau blanket norm dalam arti norma yang umum dan luas, ruang lingkupnya. Blanket norm dalam teori hukum dalam pelaksanaannya cenderung eksesif, menimbulkan multi tafsir. Oleh karena menimbulkan multi tafsir, maka akibatnya akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh sebab itu, Ahli sependapat dengan Pendapat Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara, ketika memeriksa Uji Materi Pasal 12 ayat (2) UU PUPN, sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 023/PUUIV/2006, menyebutkan: "Bahwa meskipun Pasal 12 ayat (2) UU PUPN tidak bertentangan dengan UUD 1945, tetapi karena raison d'etre dan suasana kebatinan UU PUPN sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sekarang, sebagaimana diakui sendiri oleh Pemerintah, maka Mahkamah berpendapat bahwa pembentuk undang- undang perlu segera melakukan pembaharuan atas UU PUPN dimaksud agar tertib hukum berdasarkan UUD 1945 tertata dan terjamin konstitusionalitasnya". 80 UUPUPN yang lahir tahun 1960 tentu memuat suasana kebatinan yang berbeda dengan situasi sekarang, juga dalam kaitannya dengan kasus BLBI. Penyelesaian kasus BLBI dampak dari krisis 1997/1998, Pemerintah sendiri menempuh cara dengan tidak mengedepankan proses pengadilan tapi lebih memilih penyelesaian dengan cara out of court settlement. Pada hal idealnya ditempuh cara-cara court settlement, yang didasarkan pada Pasal 1338 KUHPerdata yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak yang melahirkan doktrin pacta sunt servanda. Dengan demikian untuk meminimalisasi terjadi dispute, maka cara-cara sebagaimana dahulu ditempuh oleh BPPN dengan mengedepankan out of court settlement dan jika tidak berhasil baru ditempuh proses pengadilan, layak untuk menjadi pertimbangan Pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus BLBI saat ini. Selanjutnya, untuk memahami siapa sebenarnya yang dimaksud dengan Penanggung Hutang menurut UU No. 49 Prp. 1960, menurut Ahli tetap perlu dilakukan penafsiran. Siapa pihak yang ketika dibentuknya UUPUPN ini dikatakan memiliki hutang kepada negara. Di dalam UUPUPN diketahui pihak-pihak tersebut adalah pihak yang berhutang dengan memperoleh fasilitas kredit dari Negara- termasuk dari Bank-bank Negara, P.T. P.T. Negara, Perusahaan-perusahaan Negara, Yayasan Perbekalan dan Persediaan, Yayasan Urusan Bahan Makanan dan sebagainya. Dengan kalimat terakhir frasa: “...dan sebagainya” dapat dipahami masih mungkin terdapat badan-badan lain yang modalnya datang dari Negara, sebagai pihak kreditur atau Pihak Yang Berpiutang. Pihak yang berhutang dengan memperoleh kredit tersebut bisa orang perorangan, bisa badan apapun- misalnya Perseroan Terbatas. Jika badan itu berbentuk hukum PT, maka PT yang membuat perjanjian hutang tentu akan diwakili oleh Direksinya atau Pengurusnya. Dalam hukum PT, Direksi atau Pengurus itu bertanggung jawab secara kolektif kolegial atau tanggung renteng. Kemudian jika mengacu pada KUHD Pasal 36-55, yang dahulu berlaku untuk PT di jaman UUPUPN sampai dengan lahirnya UU No. 1 Tahun 1995 yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 40/2007 Tentang PT, Pemegang Saham hanya akan bertanggung jawab sebatas saham yang dimiliki seperti yang kemudian diatur dalam UU No. 1/1995 dan UU No. 40/2007. Waktu itu belum ada ketentuan seperti yang 81 diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT No. 1/1995 maupun UU No. 40/2007 yang dikenal dengan doktrin Piercing the Corporate Veil. Jadi Ahli berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Penanggung Hutang Badan dalam UU PUPN adalah Direksi atau Pengurus PT yang bertindak mewakili PT baik di dalam maupun diluar Pengadilan (bukan Pemegang Saham), antara lain: membuat perjanjian kredit dengan Negara, seperti dengan: Bank-bank Negara, P.T. P.T. Negara, Perusahaan-perusahaan Negara, Yayasan Perbekalan dan Persediaan, Yayasan Urusan Bahan Makanan dan sebagainya. Jika akan dimaknai termasuk Pemegang Saham, maka harus dibuktikan dahulu apakah Pemegang Saham melanggar doktrin Piercing the Corporate Veil atau tidak. Jika terbukti melanggar, maka kepada Pemegang Saham baru dapat dimintai pertanggung jawaban. Namun penerapan doktrin ini baru berlaku sejak lahirnya UU No.1/1995 dan UU No.40/2007. Jika pelaksanaan kewajiban pembayaran hutang tersebut akan dibebankan kepada ahli waris dari Pengurus atau Direksi Badan, menurut Ahli semuanya juga wajib dilakukan melalui prosedur pengadilan. Dari uraian di atas, JIKA TERNYATA TERDAPAT SEORANG PEMEGANG SAHAM SUATU PT PERBANKAN TIDAK PERNAH MENANDATANGANI PKPS, MSAA, MRNIA, APU MAUPUN PERSONAL GUARANTEE, KEMUDIAN SECARA SEPIHAK DITETAPKAN SEBAGAI PENANGGUNG HUTANG ATAU PERSONAL GUARANTEE OLEH PUPN, MAKA MENURUT AHLI PENETAPAN TERSEBUT MERUPAKAN PENETAPAN YANG TIDAK TEPAT MENURUT HUKUM. UNTUK DAPAT MINTA PERTANGGUNG JAWABAN KEPADA PEMEGANG SAHAM YANG DALAM SUATU PUTUSAN PENGADILAN ATAS SENGKETA ANTARA BPPN DENGAN PEMEGANG SAHAM, DIMANA PEMEGANG SAHAM DINYATAKAN MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) NAMUN TIDAK DIHUKUM DENGAN DIBEBANI MEMBAYAR HUTANG, DENDA DAN BUNGA, MAKA JIKA PEMEGANG SAHAM TERSEBUT TETAP AKAN DIMINTAI PERTANGGUNGJAWABAN UNTUK MEMBAYAR HUTANG, DENDA DAN BUNGA, MENURUT AHLI KEPADA PEMEGANG SAHAM HARUS DILAKUKAN GUGATAN PMH TERLEBIH DAHULU MELALUI PENGADILAN. 82 Demikian pula, jika Pemerintah - dalam hal ini PUPN - akan meminta pertanggung jawaban kepada Direksi atau Pengurus suatu Badan - misalnya PT Perbankan - Dimana PT Perbankan tersebut berhutang kepada negara, menurut Ahli tetap wajib dilakukan gugatan terlebih dahulu melalui Pengadilan, tidak melalui penerbitan surat paksa , kecuali sejak awal Direksi atau Pengurus Badan yang bertindak mewakili Badan tersebut sejak semula telah membuat Kesepakatan Bersama Antara Panitia (PUPN) dengan Penanggung Hutang (Baca Direksi/Pengurus Badan), sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU No. 49 Prp. 1960. Jika mengacu pada UU No. 49 Prp. 1960, khususnya Pasal 10 dan Penjelasannya, dengan telah dibuatnya Kesepakatan Bersama Antara Panitia dengan Penanggung Hutang yang berisi tentang jumlah hutangnya yang masih harus dibayar,termasuk bunga uang,denda yang tidak bersifat pidana,serta biaya-biaya yang bersangkutan dengan piutang, dan memuat kewajiban penanggung hutang untuk melunasinya, maka Surat Pernyataan bersama ini mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti suatu keputusan hakim dalam perkara perdata yang berkekuatan pasti,untuk mana pernyataan bersama itu berkepala "Atas Nama Keadilan". Setelah dicapai kesepakatan ini, maka eksekusinya dapat dilakukan dengan penerbitan Surat Paksa. Penjelasan Pasal 10 mengatakan bahwa: Dengan adanya surat kata sepakat antara Ketua Panitya dan penanggung hutang maka Peraturan ini tidak menjalahi hakekat bahwa segala sengketa perdata harus diputuskan oleh Pengadilan. Pemakaian sistim surat paksa seperti dalam hal pajak dapat dipertanggung jawabkan oleh karena kinipun Negaralah yang merupakan pihak berpiutang. Dengan demikian sebaliknya, jika tidak pernah dibuat Kesepakatan Bersama Antara Panitia dengan Penanggung Hutang yang berisi tentang jumlah hutangnya yang masih harus dibayar, termasuk bunga uang,denda yang tidak bersifat pidana,serta biaya-biaya yang bersangkutan dengan piutang, dan memuat kewajiban penanggung hutang untuk melunasinya, penerbitan surat paksa tidak dapat dibenarkan. TENTANG ASAS RES JUDICA TA PRO VERITATE HABETUR Pasal 1917 ayat (1) KUHPerdata mengatur bahwa putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap akan mengikat sepanjang mengenai hal yang telah ditetapkan di dalamnya. Pasal 1917 ayat (1) KUHPerdata memiliki akibat hukum 83 bahwa untuk setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap bersifat mengikat sehingga apa yang telah diputus harus dianggap benar. Doktrinnya dikenal dengan: Res judicata pro veritate habetur. Saya merujuk pada pendapat Prof. Sudikno dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia" yang menyatakan sebagai berikut: "Putusan hakim merupakan persangkaan-bahwaꞏisinya benar: apa yang telah diputus ꞏoleh hakim harus dianggap benar (res judicata pro veritate habetur)." Kemudian, jika terjadi peristiwa hukum di mana harta kekayaan seorang Tergugat ternyata tidak disebutkan di dalam amar putusan, maka menurut ketentuan Pasal 1917 ayat (1) KUHPerdata yang dikenal dengan doktrin res judicata pro veritate habetur, tidak tepat jika kemudian harta kekayaan seorang Tergugat itu dilakukan penyitaan secara paksa dan dilakukan pelelangan. PENUTUP Demiikian Pendapat Hukum saya sebagai Ahli Hukum Bisnis sehubungan dengan permohonan Uji materiil Pasal 4 angka 3, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 Undang-Undang No. 49 Prp. 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara bertentangan dengan UUD1945 di Mahkamah Konstitusi. Tambahan Keterangan Ahli Prof. Nindyo Pramono S.H., M.S. A. Pertanyaan Dari Kuasa Hukum Pemohon: Finsensius F. Mendrofa (halaman 30- 31) 1. Bagaimana menurut pendapat Ahli, misalnya jika orang atau badan mendapatkan satu fasilitas kredit dari perbankan dan telah diletakkan jaminan Hak Tanggungan, Penjualan Promes dan Gadai Saham atas fasilitas tersebut, namun kemudian Debitor tersebut wanprestasi, apa upaya yang dilakukan oleh Bank terhadap jaminan yang telah diletakkan Sertifikat Hak Tanggungan dan juga terhadap Penjualan Promes dan Gadai Saham tersebut? Jawaban: Upaya yang dilakukan Bank terhadap jaminan yang telah diletakkan Sertifikat Hak Tanggungan dan Penjualan Promes dan Gadai Saham tersebut adalah dengan mengeksekusi benda-benda jaminan tersebut dan hasilnya digunakan untuk menutup kewajiban kredit orang atau badan yang mendapat fasilitas kredit tersebut. Dan jika dari hasil penjualan benda jaminan tersebut ternyata masih terdapat kekurangan untuk menutup kredit yang diberikan, maka kepada orang 84 atau badan tersebut masih harus memenuhi atau menutup kekurangan pembayaran tersebut. 2. Saudara Ahli, sebagaimana di dalam Permohonan kami bahwa kemudian telah dikoreksi nilai tagihan kepada Pemohon ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Berdasarkan perspektif Hukum Acara Perdata, jika suatu tagihan didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap, maka: a. Pelaksanaan penyitaan, eksekusi dan lelang harus melalui Permohonan eksekusi melalui Pengadilan? atau b. PUPN dapat melakukan eksekusi paksa tanpa melalui prosedur ekseksui riil melalui Pengadilan? Jawaban: Jika suatu tagihan didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap, maka: Pelaksanaan penyitaan, eksekusi dan lelang harus melalui Permohonan eksekusi melalui Pengadilan, bukan dengan eksekusi paksa tanpa melalui prosedur ekseksui riil melalui Pengadilan. 3. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Perppu 49 Tahun 1960 ini berbunyi, ”Sepanjang tidak diatur dalam perjanjian atau peraturan yang bersangkutan, maka para anggota pengurus dari badan badan yang berutang, tanggung renteng terhadap utang kepada negara.” Dari sisi perspektif hukum keperdataan atau hukum perseroan, siapakah yang dimaksud dengan anggota pengurus dari badan-badan yang berutang dalam frasa Pasal 9 ayat (2) tersebut? Jawaban: Dari perspektif hukum keperdataan atau hukum perseroan, yang dimaksud dengan pengurus dari badan-badan yang berutang dalam Pasal 9 ayat (2) Perpu No. 49 Tahun 1960 adalah Direksi Badan-badan yang berutang tersebut. Dala hukum perseroan, jika mengacu pada Perpu No. 49 Tahun 1960, ketika itu jika badan yang dimaksud adalah Perseroan Terbatas misalnya, maka hukum perseroan terbatas yang berlaku waktu itu adalah Pasal 36 sampai dengan 55 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Terdapat 3 (tiga) Organ PT, yaitu: RUPS, Komisaris dan Direksi. Direksi atau disebut juga Pengurus adalah organ perseroan yang bertindak untuk dan atas nama PT serta mewakili PT baik 85 di dalam maupun diluar Pengadilan. Ketentuan sama saat ini diatur dalam Pasal 98 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 4. Itu memang ada dua putusan sekaligus, yaitu wanprestasi dan PMH. Nah, di wanprestasi itu diwajibkan yang membayar itu adalah Tergugat I, Tergugat V, dan Tergugat VI. Sedangkan Pemohon pada saat itu adalah Tergugat III. Jadi yang membayar itu adalah tiga tergugat itu. Nah pertanyaan kami, kalau seperti itu putusannya apakah masih tetap dibebankan kewajiban membayar itu kepada Pemohon? Jawaban: Kewajiban membayar tidak tepat, jika dibebanlkan kepada Pemohon, karena Pemohon tidak dibebani kewajiban membayar sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht). 5. Mohon pendapat Ahli, Di sana itu dikatakan itu sah dan berharga. Akta 46 dan 47 itu adalah jaminan. Faktanya adalah belum pernah dilakukan eksekusi terhadap jaminan, yaitu 46 dan 47 itu, ada SHT di sana. Yang dilakukan sekarang oleh PUPN adalah melakukan sita dan lelang terhadap harta kekayaan pribadi Pemohon, sedangkan jaminan tidak pernah dilakukan. Jawaban: Menurut Ahli langkah PUPN tidak tepat, karena benda jaminan yang ada belum dilakukan eksekusi. Prosedur yang benar menurut hukum, menurut Ahli adalah mengeksekusi benda-benda jaminan tersebut seperti SHT itu, kemudian dari hasil eksekusi benda jaminan tersebut diperhitungkan untuk memenuhi kewajiban tagihan Debitur/Obligor/Badan yang menerima fasilitas kredit, kemudian jika masih kurang, dapat dilakukan sita dan lelang terhadap harta kekayaan pribadi Pemohon. Itupun jika Pemohon terikat sebagai Borgtocht atau Guarantoor sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdata. B. Pertanyaan dari Hakim Anggota: M. Guntur Hamzah (halaman 40-41) Kalau salah satu Pihak sebagai borgtocht, sebagai penjamin, sebagai personal garansi atau menandatangani MSAA, atau menandatangani MRNIA. Apakah tagihan itu harus dibebankan kepada yang bersangkutan atau ada penjelasan lebih lagi terkait bagaimana meletakkan Pihak yang berhutang ini? Jawaban: 86 Menurut Ahli dalam konteks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di masa krisis ekonomi tahun 1997 dan 1998 , dimana Obligor yang mendapatkan fasilitas kredit itu mekanisme penyelesaian yang ditempuh BPPN waktu itu dengan mengedepankan mekanisme out of court settlement, dengan cara kepada para Obligor diminta untuk menandatangani MSAA,. MRNIA, APU dan Personal Guarantee. Tagihan baru bisa dibebankan kepada Personal Guarantee jika terbukti bahwa yang bersangkutan – dalam hal ini Pemohon – telah menandatangani Personal Guarantee tersebut. Bagaimana mungkin menurut hukum, orang yang tidak terikat sebagai Penjamin (Borgtocht, Personal Guanrantee) dapat dimintai pertanggung jawaban untuk membayar utang atau tagihan badan, di mana dia tidak terikat dalam perjanjian penjaminan. C. Pertanyaan dari Hakim Anggota: Enny Nurbaningsih (halaman 41-42) Kalau Pasal 9 UU No 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN itu dibaca sebetulnya, apakah ada persoalan konstitusional? Jawaban: Menurut Ahli ada persoalan konstitusional. Pasal 9 Perpu No. 49 Tahun 1960 itu menggunakan frasa atau kata: “Penanggung Utang”. Penanggung Utang itu dalam teori hukum keperdataan adalah Borgtocht atau Penjamin atau Personal Guarantee atau Corporate Guarantee. Borgtocht diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan 1850 KUHPerdata. Menurut Ahli, kata Penanggung Utang kepada negara dalam Pasal 9 UU No. 49 Prp 1960 adalah orang atau badan yang memperolah fasilitas kredit dari bank- bank negara waktu itu. Orang atau badan tersebut, tentu yang dimaksud oleh pasal 9 tersebut adalah: Jika “orang “(yang memperoleh kredit), maka yang tepat yang dimaksud orang tersebut dalam Pasal 9 adalah Direksi atau Pengurus Badan. Jika yang dimaksud adalah badan (yang memperoleh kredit), maka tinggal dilihat badan itu berbentuk hukum apa. Jika berbentuk PT, maka PT sebagai badan hukum, sebagai subyek hukum dapat mengikat perjanjian utang piutang yang dalam bertindak akan diwakili oleh Direksi atau Pengurus PT. Oleh sebab itu, menurut Ahli yang dimaksud dengan Penanggung utang dalam Pasal 9 adalah Pengurus atau Direksi Badan (baca: PT) atau Badan itu sendiri sebagai Subyek Hukum. 87 Dikaitkan dengan teori hukum keperdataan, berarti kata Penanggung Utang dalam Pasal 9 adalah tidak tepat, karena yang dimaksud adalah Direksi Badan (baca: PT) dan bukan Penanggung Utang dalam pengertian Borgtocht atau Penjaminan Utang. Borgtocht yang dalam teori hukum keperdataan disebut Penaggung Utang baru terikat jika ia terikat dalam Perjanjian Penanggungan atau Perjanjian Penjaminan. Dalam kasus a quo, Pemohon bukan Direksi PT, sama sekali tidak pernah menandatangani Perjanjian Guanrantee atau Perjanjian Penjaminan, tidak pernah menandatangani Akta Pengakuan Utang (APU), tidak menandatangani MRNIA, tau-tau disita harta pribadinya sebagai Guarantor, menurut Ahli hak konstitusional Pemohon diciderai dalam perkara ini. D. Pertanyaan dari Ketua Majelis Hakim: Suhartoyo (halaman 42-43) Ini sebuah perjanjian yang mempunyai kekuatan eksekutorial, yang kemudian sudah diberlakukan sebagaimana putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tapi kalau kemudian sedikit-sedikit meminta diakomodir persoalannya, kemudian sebaiknya digugat dulu ke pengadilan. Kapan bisa menciptakan adanya kepastian hukum? Oleh karena itu, mohon Ahli memberikan penegasan karena di satu sisi menghormati prinsip-prinsip parate eksekusi, kemudian putusan pengadilan adalah sepanjang itu tidak bisa dibuktikan sebaliknya dan tidak dipatahkan dengan putusan pengadilan yang lain yang harus dihormati karena sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jawaban: Ahli hanya ingin menegaskan makna dari Parate Eksekusi dan Asas atau doktrin res judicata pro veritate habetur. Dalam konteks perkara a quo, menurut Ahli dalam tataran uji eksaminasi putusan Pengadilan, terdapat fakta seorang Pemohon tidak pernah menandatangani MRNIA, APU, Personal Guarantee, tau- tau harta pribadinya disita dan akan dieksekusi oleh Lembaga yang berwenang dengan menggunakan parate eksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan. Putusan Pengadilan benar menganut asas res judicata pro veritate habetur. Dalam konteks perkara a quo, menurut Ahli Pemohon yang tidak menandatangani MRNIA, APU dan Personal Guarantee kemudian dalam putusan diputus oleh Pengadilan terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun tidak dihukum untuk membayar tagihan atau utang kepada 88 Negara, menurut Ahli tidak tepat jika kemudian harta kekayaan pribadinya disita oleh Negara untuk memenuhi kewajiban utang badan, di mana Ia tidak pernah menandatangani perjanjian penjaminan. Jika pun sebagai Pemegang Saham dituduh telah melanggar doktrin piercing the corporate veil berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 tahun 1995 jo. UU No. 40 Tahun 2007, pelanggaran itu tetap harus dibuktikan dahulu di Pengadilan, baru harta kekayaan pribadi pemegang saham dapat dieksekusi untuk memenuhi tagihan utang dimaksud. 2. Dr. Maruarar Siahaan, S.H., M.H., No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Pendahuluan. Suatu pemerintahan yang menjalankan kekuasaan negara dengan Pemerintah sebagai aparatur atau salah. Satu lembaga negara pelaksanan kekuasaan, dalam konstitusi sudah diatur hubungan-hubungannya, baik dengan lembaga negara lain maupun dengan warganegara. Dengan sejumlah mekanisme dan hubungan antara Lembaga Negara sebagai pembatasan kekuasaan negara, pembatasan lain juga ditentukan dalam konstitusi dengan menetapkan hak warga negara dan hak asasinya yang sifatnya positif maupun negatif (positive rights diartikan sebagai memberi hak kepada pemegang hak tersebut untuk meminta penyelenggara negara memenuhi haknya, sedang negative rights dipahami sebagai hak seseorang untuk meminta penyelenggara negara tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hak-haknya). Kedudukan rakyat sebagai warga negara, merupakan sumber kekuasaan penyelenggara negara, yang kemudian berdasar mandat rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi membentuk hukum yang memberi hak kepada penyelenggara negara untuk menjalankan wewenang tertentu untuk menyelenggarakan kepentingan bersama dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Penyerahan mandat atau kewenangan kepada para wakil sebagai penyelenggara kekuasaan dikonstruksi sebagai sebagai penyerahan kekuasaan dan kebebasannya secara sukarela sebagai pemberi mandat kepada wakil-wakil yang dipilihnya untuk menjalankan kekuasaan negara. Karena hal demikian konstitusi Indonesia secara jelas menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang demokratis. (Democratische reshctsstaat) dan negara demokrasi yang berdasar hukum 89 (constitutional democracy). Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, dan ayat (3) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Indonesia Negara Hukum Pernyataan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 di atas itu tampak sangat sederhana. Tetapi apa yang tampak sederhana, sesungguhnya mengandung konsepsi dan pemikiran yang selama berabad-abad direnungkan dan mengalami perkembangan yang berkesinambungan. Pada awalnya, dari Yunani sejak abad sebelum masehi, yang sampai saat ini telah merambat keseluruh dunia, terutama negara yang baru merdeka atau melepaskan diri dari sistim otoriter, konsep negara hukum tetap menjadi satu pemikiran yang berkembang dengan dinamis. Hampir semua negara sekarang juga menyatakan dalam konstitusinya bahwa negara itu merupakan negara hukum yang berpaham konstitusionalisme. Namun harus diingat bahwa pernyataan demikian tidaklah cukup. Ada syarat-syarat dan ukuran-ukuran yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai satu negara hukum, lengkap dengan jaminan dan mekanisme untuk mempertahankan apa yang disebut hukum yang demokratis tersebut. Secara ringkas UUD 1945 yang asli atau sebelum Perubahan, memiliki sebuah penjelasan, yang menyebutkan bahwa negara hukum Indonesia itu adalah negara yang tidak berdasarkan kekuasaan belaka dan tidak berdasar absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas. Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Dengan penjelasan demikian mungkin belum jelas kepada kita, bagaimana suatu negara yang tidak berdasarkan kekuasaan belaka dan didasarkan pada kekuasaan yang tidak tak terbatas dapat disebut negara hukum. Setiap negara memiliki konstitusi, sebagai satu dokumen yang memuat kesepakatan yang dirumuskan para pendiri negara, yang memuat apa yang menjadi tujuan negara yang dibentuk, serta dasar- dasar pemikiran di atas mana negara itu didirikan, cabang-cabang kekuasaan negara yang dibentuk, dan bagaimana hubungan lembaga-lembaga negara itu satu sama lain serta hubungan negara dengan rakyatnya. Pada umumnya UUD dinyatakan merupakan konstitusi tertulis yang merupakan hukum yang tertinggi di 90 negara yang menganut paham konstisionalisme tersebut. Termasuk Indonesia secara tegas menyebut hal tersebut dalam Penjelasan UUD 1945 yang dianggap sebagai bagian dari UUD Republik Indonesia Tahun 1945, sampai sebelum perubahan konstitusi yang berlangsung dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Ada pandangan yang menyatakan bahwa negara hukum itu didasarkan pada suatu keinginan bahwa kekuasaan negara harus harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil: Hukum menjadi landasan dari segenap tindakan negara, dan hukum itu sendiri harus baik dan adil. Baik, karena sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan. Ada empat alasan utama untuk menuntut agar negara diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum: (1) kepastian hukum, (2) tuntutan perlakuan yang sama (3) legitimasi demokratis, dan (4) tuntutan akal budi. Lebih lanjut, untuk dapat disebut sebagai negara hukum, disyaratkan adanya beberapa unsur yang merupakan prinsip yang dipedomani dalam penyelenggaraan negara. Unsur pertama yang harus dimiliki oleh satu negara hukum adalah adanya pengakuan bahwa rakyat maupun penguasa menghormati dan menjunjung tinggi hukum dan konstitusi, dengan mana segala tindakan yang dilakukan pemerintah atau negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku yang telah ada sebelumnya. Secara ringkas hal tersebut dirumuskan sebagai asas legalitas. Unsur kedua adalah diakuinya dan dihormatinya hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, lengkap dengan jaminan perlindungan atas pelanggaran yang terjadi terhadap hak asasi warganegara tersebut. Dan unsur yang ketiga adalah adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warganegara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa (Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi, Prinsip-Prinsip Bengalore - Prinsip-Prinsip Dasar Kode Etik Hakim, halaman 9-12; Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung R.I. dan Komisi Yudisial No. 047/KMA/SKB/IV/2009 - No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 HurufC Pengaturan - Angka 1 dan Angka 2. Jimly Asshidiqie, Pokok-Pokok Hukum Tatanegara Indonesia Pasca Reformasi, Pt. Bhuana Ilmu 91 Populer. 2007 Hal 310). Unsur tersebut semakin berkembang lagi, sejalan dengan tuntutan zaman. Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Jenis, bentuk, materi muatan dan tata urut peraturan perundang-undangan secara bertahap telah mengalami perubahan dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia. Penataan menurut sistim dalam UUD 1945 mulai dilakukan setelah kemerdekaan melalui Ketetapan MPR(S) sejak tahun 1966, dan kemudian diubah pada tahun 2000 dengan Ketetapan MPR Tahun 2000. Terakhir setelah reformasi dan perubahan UUD 1945 dalam 4 (empat) tahap yang dimulai sejak tahun 1999 dan diakhir tahun 2002, tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut juga berubah. Perubahan tersebut memang sangat perlu dilakukan karena adanya beberapa bentuk dan jenis peraturan perundang-undangan yang sama sekali tidak dikenal dalam UUD 1945, selama pemerintahan Bung Karno, telah hampir menjadi kewenangan yang diterima, yang menyebabkan kekuasaan Sukarno menjadi sangat besar dan tanpa ada kekuasaan penyeimbang untuk melakukan kontrol. Jenis peraturan itu adalah "Penetapan Presiden" yang masa itu dikenal luas dengan sebutan Penetapan Presiden. Perubahan dan penataan yang dilakukan kemudian mendapat bentuk terakhir dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang mengubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 sebagai Perubahan terhadap Undang-Undang 12 Tahun 2011, yang juga mengubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana telah diuraikan di atas (Terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Dalam Pasal 7 Bab Ill yang mengatur tentang jenis, hirerarki dan materi muatan Peraturan Perundang-Undangan, kita mengetahui bahwa jenis dan hierarki Peraturan perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan 92 g. Peraturan Daerah Kabupaten Kata. Kekuatan hukum Peraturan perundang-undangan masing-masing adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana ditentukan diatas. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Setelah Putusan MK No. 138/PUU-Vll/2009, MK menentukan syarat/ukuran objektif lahirnya suatu Perpu apabila: a. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang; b. Undang-Undang yang dituhkan itu belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai; c. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang- undang secara prosedur biasa karena memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Perpu Nomor 49/1960 yang menjadi objek pengujian saat ini, jika ditinjau dari sistem hukum yang telah mengalami banyak perubahan, maka perkembangan dan perubahan social politik, pemerintahan, hukum dengan perubahan UUD 1945 sebanyak 4 tahap sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2002, perubahan konstitusi yang terjadi menyebabkan perubahan juga berdampak pada produk peraturan perundang-undangan sebelumnya secara mendasar. Ketika konstruksi kekuasaan negara yang vertikal diubah menjadi horizontal dengan kekuasaan negara dijalankan oleh kekuasaan eksekutif, legislatif dan judikatif dalam posisi yang setara tetapi dalam proses saling mengawasi atau checks and balances dalam pemerintahan yang bedasarkan konstitusi dan rule of law yang demokratis, maka dengan kewenangan MK/MA untuk melakukan judicial review terhadap undang-undang yang dihasilkan oleh Pembuat Undang-Undang, maka kondisi Tahun 1960 ketika Perpu 49 diundangkan dalam suasana Demokrasi Terpimpin dalam suatu pemerintahan presidensil tapi dalam transisi pemerintahan parlementer, faktor kondisi sosial politik dan pemerintahan pada masa awal setelah kemerdekaan dengan UUD yang berubah di mana pada tahun 1950 Indonesia didasarkan pada UUDS, dengan Konstituante yang ditugaskan membentuk UUD baru, tetapi tidak berhasil, yang mengakibatkan Presiden Sukarno melihat kondisi keadaan genting, dengan situasi perpecahan dan pemberontakan mulai dari 0I/TII. 93 RMS dan kemudian PRRI/Permesta yang mengakibatkan sumber keuangan negara menjadi semakin sulit ketika Indonesia harus membiayai operasi militer untuk mengatasi gerakan-gerakan yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Meskipun setelah nasionalisasi tahun 1958 kita seyogianya memiliki sumber daya ekonomi yang tidak kecil dari penguasaan Perusahaan-perusahaan Pemerintah Hindia Belanda dan swasta, dengan keadaan di mana kemungkinan pada saat itu terdapat piutang negara yang dapat ditagih untuk menambah pendapatan negara, tetapi kondisi sosial politik yang memerlukan pengerahan pasukan mengatasi pemberontakan, maka memang perlu langkah cepat ketika dibutuhkan landasan hukum tindakan pemerintahan yang cepat diperlukan suatu Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perpu). Dasar hukum Perpu tersebut pada saat itu didasarkan pada Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan. Pada masa mana terbentuknya Penitia Penyelesaian Piutang negara berikut dengan Keputusan-keputusan dan Peraturan terkait, dinyatakan tidak berlaku sejak tamggal 16 Desember 1960 karena lahirnya Perpu Nomor 23 Tahun 1959 dan Perpu Nomor 22 Tahun 1960. Peralihan dari ketentuan Penguasa Perang yang tidak diperlakukan lagi dikawatirkan tidak memperoleh hasil yang lebih cepat dalam mengurus piutang negara, sehingga oleh karena keadaan memaksa tersebut, Pengurusan Piutang Negara diatur dengan Perpu. Tetapi juga dikatakan bahwa karena tidak berlakunya lagi Peraturan Penguasa Perang maka pengurusan piutang negara tidak dimungkinkan memperoleh hasil yang lebih cepat, sehingga perlu diatur dengan Perpu berdasarkan Pasal 22 UUD 1945. Jadi alasan terbentuknya Perpu Nomor 49/1960 adalah karena tidak berlaku lagi Keputusan Penguasa Perang tentang Pembentukan PUPN, padahal perlu pengurusan yang lebih cepat, maka dengan memperhatikan siatuasi sosial politik dan hukum pada saat itu, sudah barang tentu sebenarnya dari perubahan kondisi yang ada, dan PUPUN yang dibentuk hanya karena kebutuhan untuk pengurusan yang lebih baik dan mungkin dimaksudkan efektif, maka dari sistem hukum konstitusi dan perkembangan yang terjadi dalam perubahan UUD 1945 tentang struktur organisasi pemerintahan yang didasarkan pada pembagian kekuasaan dan checks and balance, secara yuridis, sosiologis dan filosofis, saat ini Perpu 49/1960 tersebut sesungguhnya tidak relevan lagi, dan bahkan tanpa merinci pengujian secara individual Pasal-Pasal, dalam suasana UUD 1945 Perubahan sekarang, 94 Perpu 49/1960 tersebut tidak relevan lagi, apalagi jika Konsiderans Perpu menyebutkan tidak berlakunya lagi Peraturan/Keputusan Penguasa Perang, dikhawatirkan PUPN tidak effektif dalam mengurus piutang negara, maka dengan perkembangan yang ada, instrumen hukum yang harus dijadikan landasan serta terjadinya konstitusionalisasi HAM, maka tanpa argumen mendalam kepada pasal yang spesifik, dapat dengan mudah dikatakan Perpu 49/1960 jika masih dipergunakan sebagai landasan hukum pengurusan Piutang Negara, hal tersebut secara menyeluruh bertentangan dengan UUD 1945 Perubahan. Pengaturan lebih lanjut yang oleh Perpu No. 49/1960 dalam Pasal 14 disebut bahwa Menteri Keuangan menetapkan peraturan pelaksanaan, dengan tidak disebut batasan dari pasal mana yang harus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, tapi 62 tahun berlalu, baru terbentuk Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022, dan sementara landasan hukum dan jenis peraturan perundang- undangan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia telah berubah jauh dari situasi tahun 1960, maka di samping juga peraturan yang dihasilkan pada pelaksanaan Perpu 49/1960 masih terpengaruh sistem parlementer dan keterbatasan hirarki peraturan perundang-undangan yang baru terbentuk secara baku kecuali sesudah reformasi, maka dalam sistem hukum berdasarkan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam TAP MPRS Nomor III/MPRS/1966 dan diperbaiki dalam TAP MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Kedua pengaturan tersebut kemudian secara tegas dimuat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan”. Di dalam UUD 1945 sebelum perubahan, terdapat Pembukaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Batang Tubuhnya. Pembukaan UUD 1945 memuat Pancasila yang ditetapkan sebagai dasar negara, falsafah dan pandangan hidup bangsa serta menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila ditetapkan sebagai sumber dari segala sumber hukum (Pasal 95 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) yang dapat dipandang sebagai Grundnorm seperti dinyatakan oleh Hans Kelsen atau Staatsfundamentalnorm oleh Hans Nawiasky. Pancasila merupakan staats idee (cita-negara) dan rechtsidee (cita-hukum) yang memuat nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa yang menjadi falsafah negara. Teori tersebut kemudian secara tegas dipositifkan dalam TAP MPRS Nomor III/MPRS/1966 dan diperbaiki dalam TAP MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Kedua pengaturan tersebut kemudian secara tegas dimuat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, yang berbunyi "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang- undangan" Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 telah diubab .beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, telah mengadopsi ajaran Kelsen tentang Stufenbau des Recht, yang sebelumnya dalam TAP MPR Nomor XX/MPRS/1966 dan diperbaharui dengan TAP MPR Nomor III/MPR/2000, meskipun dengan beberapa variasi yang berbeda dengan pengaturan terakhir dalam UU 10/2004, sebagai pedoman bagi penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu dengan dimantapkannya otonomi daerah setelah reformasi, peraturan daerah dipertegas kedudukannya dalam tata-urutan peraturan perundang-undangan. Dari TAP MPR dan UU 10 tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan UU 13 Tahun 2023, diperjelas tentang jenis dan tata urutan Peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam teori hirarki norma tentu kita pahami bahwa kebasahan norma hukum yang lebih rendah harus didasarkan pada norma hukum yang ada diatasnya, sampai pada akhirnya sampai kepada UUD sebagai norma tertinggi. Jikalau kita amati irrelevansi Perpu 49/1960 saat ini karena perubahan konstitusi dan perubahan social politik dan ekonomi dari kondisi tahun 1959 ketika dekrit dikeluarkan untuk memperlakukan kembali UUD 1945, baik struktur, sistem dan jenis peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam UUP3, maka sesungguhnya keterlambatan Pembuat Undang-Undang mengantisipasi urgensi perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mewajibkan 96 perubahan total Perpu 49/1960, maka kondisi yang terjadi sekarang, di mana Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2022, yang terdiri dari 80 Pasal, dan Pasal yang mengatur kewenangan pengaturan lebih lanjut UU 49/PrP/1960 ada pada Menteri Keuangan, sedang PP 28 /2022 ditetapkan oleh Presiden, maka ketentuan dan pergeseran kewenangan tersebut adalah karena pergeseran rumusan peraturan perundang-undangan dan hirarkinya, yang barus ditegaskan setelah Tap MPR Nbmor III/MPR/1966 dan UUP3 Tahun 2004 dengan perubahan-perubahannya. Karena sistem Pemerintahan yang bersifat Parlementer yang masih terbawa dalam sistem Presidensil ketika belum sempat terbentuk Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka pengaruh sistem Parlementer tersebut masih terbawa dalam pembentukan peraturan perundang- undangan yang sistemnya sudah berubah menjadi sistem Presidensil, tetapi belum terbentuk ketentuan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang- undangan yang mengatur hal tersebut. Hal itu jugalah yang memperkuat argumentasi kita bahwa sesungguhnya UU 49/Prp/1960 tidak relevan lagi dan pasti bertentangan dengan sistem konstitusi sebagai mana dijumapai saat ini. Konsekwensi yang timbul jika uji materi terhadap UU 49/Prp/1960 dikabulkan, ada kemungkinan tidak seluruhnya dikabulkan sehingga seluruh UU yang dimohonkan diuji dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, agar tidak terjadi kekosongan hukum yang secara mendasar akan memiliki dampak pada keberlakuan PP 28/2022. Suatu kesulitan dalam sistem pengujian peraturan perundang-undangan kita yang terpisah antara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 ada ditangan MK dan pengujian peraturan di bawah UU kepada undang- Undang berada di MA, maka hal ini secara empirik dan teoritis menimbulkan konsekwensi yang ganjil dan berpotensi menimbulkan ketidak pastian hukum yang berbahaya baik kekacauan sistem maupun boleh jadi berakibat terjadinya konflik horisontal. Hal tersebut telah diperlihatkan dalam hasil pengujian undang-undang Pilpres terhadap UUD 1945 oleh MK tentang keterpilihan seorang calon Presiden ketika Pasangan Calon yang turut serta hanya dua, yang ditentukan MK hanya dilihat dari keunggulan perolehan 50% plus satu, tetapi pengujian PKPU di MA yang menggunakan tolok ukur bahwa keterpilihan ditentukan juga dengan syarat dalam Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 yang menentukan bahwa perolehan Calon harus mencapai 20% suara di lebih dari 50% Provinsi, menyebabkan kontradiksi 97 hasil yang berbahaya bagi stabilitas politik. Oleh karena itu patut dipertimbangkan juga tulisan seorang ahli konstitusi Australia yang menulis di Jurnal MKRI, yang mengatakan Indonesia gagal mengawal konstitusionalitas peraturan perundang- undangannya dari yag paling atas sampai yang terendah.Tampaknya baik dari segi rasionalitas regulasi maupun dari segi integritas sistem hukum yang dipertahankan melalui mekanisme judicial review, menyebabkan sesungguhnya tidak ada alasan yang tepat untuk melakukan pemisahan kewenangan judicial review peraturan perundang-undangan antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi. lmplikasi putusan MK yang menguji norma undang-undang terhadap UUD 1945, yang ruang lingkup akibat hukumnya boleh jadi bersifat horizontal terhadap norma yang sama dalam undang-undang tersebar, dan secara vertikal ke bawah terhadap peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan undang-undang yang telah diuji dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka seyogianya judicial review peraturan perundang-undangan harus berada satu atap. Dilihat dari beban tugas penanganan perkara di Mahkamah Agung, maka cukup beralasan bahwa penanganan judicial review satu atap tersebut berada di Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi karena kewenangan judicial review yang terbagi tersebut diatur dalam UUD 1945, agak sukar untuk melihat jalan lain kecuali perubahan UUD 1945. Meskipun putusan MK dapat memberi tafsir baru terhadap konstitusi, akan tetapi pemberian dan pengaturan kewenangan yang dilakukan secara eksplisit dan expressis verbis dalam Pasal 24A dan 24C, menuntut perubahan dengan sifat yang sama tegas dalam UUD 1945. Ketika kerangka penegakan konstitusi dan konstitusionalisme yang mendesak dalam hal aturan di bawah undang-undang mendesak diuji kepada konstitusi, secara insidentil hal demikian dapat dilakukan setelah upaya judicial review di Mahkamah Agung telah dilalui (exhausted). Bahwa adanya "frasa "apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa piutang-piutang negara tersebut harus segera diurus", adalah frasa yang dapat berakibat tidak fair jika frasa "apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat" tidak dapat diuji pendapat pejabat PUPN jika dijadikan satu-satunya ukuran untuk menentukan piutang yang pasti dengan cara penyelesaian yang tidak membuka kesempatan untuk due process yang memungkinkan pihak berutang yang biasanya berada dalam posisi yang lebih 98 lemah, diberi kesempatan mengajukan alasan dengan bukti-bukti yang sah untuk dipertimbangkan sebelum Pejabat yang berwenang mengambil keputusan baik tentang jumlah hutang maupun eksekusinya dengan memperhatikan perjanjian yang menjadi dasar hutang-piutang, sehingga dengan due process seperti itu ada kontrol terhadap pihak yang lebih kuat dan debitur yang biasanya dalam posisi lemah dapat memperoleh kepastian hukum yang adil. Batu uuji yang diajukan dalam kasus ini, adalah: a. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyebut setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan “kepastian hukum yang adil” dan perlakuan yang sama di depan hukum. b. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyebut "Setiap orang berhak atas perlindugan diri pribadi, keluarga, kehormatan,martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaan ketakutan untuk bernuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. c. Pasal 28H ayat (4): Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapunn. Jika seluruh proses PUPN memberi ruang kepada hak konstitusional yang bersifat HAM tersebut sebagai supra constitutional norm " tersebut untuk dijadikan ukuran keabsahan seluruh hak dan tindakan yang berdasar kewenangan yang ada baik dalam UU 49/Prp/1960 maupun PP 28/2022 telah diberi ruang dan jaminan maka ukuran itu akan menjadi indikator konstitusionalitas norma baik dalam UU 49/Prp/1960 maupum Peraturan Presiden 28/2022. Ukuran-ukuran konstitusionalitas norma tersebut akan dilihat dari prinsip-prinsip HAM yang disebut masing-masing: 1. Kepastian hukum yang adil. Kepastian hukum dapat juga diartikan bahwa aturan hukum yang umumnya tertulis dapat diprediksi dalam situasi konkrit ketika pencari keadilan hendak mengetahui kejelasan bagaimana suatu norma hukum berlaku dalam kasus tertentu. Kepastian hukum dapat juga mencakup perlindungan terhadap pihak yang terlibat dalam masalah hukum yang dihadapi, sebagai suatu kemampuan bertindak sesuai hukum tanpa ancaman kebatalan atau konsekuensi hukum lain, tanpa ketentuan yang pasti yang diketahui semua 99 pihak. Kepastian hukum juga dapat dikatakan sebagai jaminan bahwa hukum ditegakkan sehingga pihak yang berhak memperoleh haknya sebagaimana mestinya berdarkan substansi aturan (legal substance) yang dijalankan oleh Petugas (legal structure) dan diterima serta dipahami bersama dalam budaya hukum yang dipahami secara sama (legal culture) yang diterima dan berlaku dalam satu masyarakat yang sama. Kepastian hukum juga diartikan sebagai keserasian dengan norma hukum dalam sistem yang ada, baik horizontal maupun vertikal. 2. Keadilan. Ajaran Plato, Aristotle menyatakan dua hal tentang equality yang mendominasi pikiran barat sejak itu, yakni: i) Equality dalam moral berarti bahwa hal yang sama harus diperlakukan sama, dan hal yang tidak sama harus diperlakukan tidak sama seimbang dengan ketidak samaan mereka; ii) equality dan justice (keadilan) sinonim: bersifat adil adalah bersifat sama, sedang bersifat tidak adil adalah bersifat tidak sama. Pernyataan itu telah menimbulkan pertanyaan, yaitu apa hubungan fakta bahwa dua hal adalah sama sehingga secara moral disimpulkan mereka harus diperlakukan sama, dan di mana letak pembenaran bahwa keadilan dipersamakan dengan equality. Menurut Westen jawabannya ditemukan dalam unsur komponen formula equality itu, yang menyatakan bahwa "yang sama diperlakukan sama", yaitu pertama, penentuan dua orang adalah sama, dan kedua, satu penilaian moral bahwa keduanya diperlakukan sama. Tetapi sebenarnya untuk tujuan persamaan, harus dipahami apa yang dimaksudkan dengan pernyataan dua orang adalah sama atau serupa. Orang yang sama, serupa atau setara boleh jadi berarti serupa dalam segala hal. Tetapi tidak ada orang yang serupa dalam segala hal. Jadi boleh jadi serupa berarti meski tidak sama dalam segala hal, tetapi dalam beberapa hal sama. Orang yang keadaannya sama, boleh juga berarti orang- orang yang secara moral sama dalam hal tertentu. Dengan mengatakan dua orang adalah sama dalam satu hal tertentu sama artinya dengan mensyaratkan adanya satu peraturan, satu standard atau ukuran yang ditetapkan untuk memperlakukan mereka. Sebelum aturan seperti itu ditetapkan tidak terdapat ukuran untuk memperbandingkan. Setelah satu aturan demikian ditetapkan, maka persamaan di antara keduanya merupakan konsekuensi logis dari aturan yang ditetapkan. Mereka sama (equal) berkenaan 100 dengan aturan tersebut karena itulah arti persamaan, yaitu "sama menurut aturan yang sama tersebut". Lalu apa hubungan antara persamaan dengan keadilan? Keadilan dapat diartikan memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya. Gagasan keadilan, seperti halnya gagasan persamaan merupakan dua prinsip yang terpisah tetapi berhubungan satu sama lain. Apa yang menjadi hak seseorang yang harus diberikan padanya, tidak menjelaskan apa yang dimaksud sebagai haknya. Menjadikan keadilan bermakna, orang harus melihat di luar dalil bahwa setiap orang harus diberi apa yang menjadi haknya ke arah ukuran-ukuran moral dan hukum yang substantif yang menentukan apa yang menjadi haknya. Keadilan dapat dipandang sebagai tuntutan dan norma. Sebagai tuntutan, keadilan menuntut agar hak setiap orang dihormati dan semua orang diperlakukan sama. Dalam pengelolaan konflik di masyarakat sebagai proses yang berlangsung terus menerus, keadilan merupakan norma utama pemecahan masalah secara wajar, untuk menunjang perdamaian dan kestabilan. Keadilan adalah prinsip moral yang hakiki untuk mempertahankan martabat manusia. Keadilan menuntut agar kita menghormati segenap orang sebagai mahluk yang bernilai pada dirinya sendiri, dan keadilan merupakan prinsip dasar penataan kehidupan masyarakat. Apa yang dimaksud dengan keadilan dan berbuat adil? Kesulitan menjawab pertanyaan tersebut melekat pada ambiguitas yang melekat pada istilah keadilan (Justice). Keadilan dapat menunjuk kepada penerapan hukum dalam masyarakat, sementara secara khusus di lnggris dan Amerika istilah justice juga dapat diartikan Hakim. Melaksanakan keadilan dapat dimaknai menerapkan hukum secara imparsial, seimbang dan adil, yang dapat dianggap sebagai koreksi terhadap hukum-terutama hukum positif yang dianggap memiliki kekurangan dan kelemahan yang cenderung menimbulkan ketidakadilan, serta koreksi terhadap terhadap hukum positif yang dianggap ketinggalan zaman atau yang secara moral dianggap salah (Jonathan Westphal (ed), Justice: Hackel Reading in Philosophy, Racket Publishing Company, India Napolis, 1996, diterjemahkan oleh Iswahyudi Handono, halaman 2). Aristotles memuat teori keadilan dalam uraiannya berjudul "The Nicomachean Ethics” dan mengatakan istilah keadilan (justice) dan ketidakadilan 101 (injustice), dipergunakan dalam beberapa arti, tetapi karena penggunaannya yang meragukan sangat berkaitan erat, keraguan tersebut tidak mudah ditelusuri (Clarence Morris (ed),The Great Legal Philosophers, Selected Readings in Jurisprudence, University of Pensylvania Press, Philadelphia, 1981, halaman 16). Dikatakan lebih jauh: "Let us then ascertain in how many senses as is said to be "unjust' Now the term unjust is held to apply both to the man who breaks the law and the man who takes more than his due, the unfair man. Hence it is clear that the law- abiding man and the fair man will be both just. The 'Just" therefore means that which is lawful and which is equal or fair, and "the unjust" means that which is illegal that which is unfair' Konsep tentang apa yang tidak adil dipandang diterapkan, baik kepada orang yang melanggar hukum maupun orang yang mengambil lebih dari yang menjadi haknya, yaitu orang yang tidak jujur. Karenanya orang yang patuh hukum dan orang yang jujur keduanya adil. Yang adil karenanya berarti yang sah dan yang setara atau jujur, dan yang tidak adil artinya yang tidak sah dan yang tidak setara atau tidak jujur. Demikian luas kajian tentang keadilan yang mencakup pemikiran mulai dari keadilan distributif, keadilan retributif sampai kepada keadilan restoratif, sehingga menurut Franz Magnis Suseno, masalah yang kita hadapi sebaiknya tidak kita rumuskan "bagaimana merumuskan keadilan, melainkan bagaimana membongkar ketidak adilan". Untuk mewujudkan keadaan yang semakin adil, cukup kalau diusahakan menghapus ketidakadilan satu demi satu. Ketidakadilan yang diusahakan pembongkarannya adalah ketidakadilan struktural, yaitu ketidakadilan yang berdasarkan struktur kekuasaan. Kepastian hukum yang adil, menjadi suatu ukuran tersendiri sebagai hak asasi manusia yang merupakan norma konstitusi, yang merujuk pada keadaan di mana diperlukan bahwa hukum yang berlaku di suatu masyarakat harus difahami secara bersama oleh individu atau kelompok masyarakat maupun organ negara ketika terkait satu sama lain dalam hubungan hukum yang memerlukan hak dan kewajiban masing-masing peserta dalam suatu hubungan hukum, berdasarkan adanya hukum yang dituliskan atau dipahami bersama mengikat kepada semua pihak yang terkait di dalam hubungan hukum tertentu. Kepastian hukum itu juga dimaknai bahwa dia dapat diprediksi atau diramalkan, apa akibat yang timbul ketika satu pihak bersikap atau bertindak tidak sesuai dengan norma yang disepakati Bersama sebagai mengikat masing-masing dengan akibat yang dipahami bersama 102 jika terjadi pelanggaran atau pengingkaran atas norma atau aturan yang sudah disepakati. Kepastian hukum itu juga mencakup kesamaan akibat bagi pihak-pihak yang terkait jika terjadi pelanggaran atas norma yang diterima bersama. Kepastian hukum juga mengandung jaminan bahwa hukum ditegakkan sehingga pihak-pihak yang berhak memperoleh haknya dan memberi perlindungan kepada kepada para pihak secara adil untuk memastikan bahwa pihak akan memperoleh apa yang diharapkan dari situasi tertentu. Due Process of Law Ketika di antara para pihak yang saling terkait dan ada suatu hubungan hukum yang memerlukan pemecahan, maka dapat dilakukan penyelesaian dihadapan pihak yang independen dan tidak memihak, dengan memberi kesempatan bagi para pihak yang berbeda pendapat memberi argumen. Due process of law, dimaknai sebagai pelaksanaan kekuasaan pemerintahan sebagaimana ditentukan oleh hukum dan dengan sanksi atau akibat hukum, serta berdasar jaminan-jaminan bagi perlindungan hak asasi orang perorang dalam kasus yang sedang berjalan. Kerangka proses hukum sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam sistem hukum kita, untuk pemenuhan dan perlindungan hak-hak para pihak. Untuk menyatakan proses tertentu menjadi sah, melalui peradilan yang berwenang berdasar konstitusi secara independen dan tidak memihak, maka hal itu mengandung makna bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai pihak - saksi atau tergugat/terdakwa - harus dihadirkan dalam persidangan untuk didengar dalam proses yang akan menentukan putusan tentang hidup seseorang, kebebasan dan hak miliknya, dalam keutuhan yang paling sempurna (comprehensive). Hak untuk didengar keterangannya/bantahannya dengan dalil dan bukti-bukti, dan diberi kesempatan mempertanyakan saksi dan bukti yang diajukan pihak lawan. Jika tiap persoalan fakta atau tanggung jawab pidana hanya diasumsikan terhadap seorang terdakwa, maka tidak terdapat due process of law dalam persidangan tersebut, yang menyebabkan putusan yang diambil menjadi tidak sah atau keliru secara nyata. Proses persidangan di mana seorang terdakwa yang tidak diberi hak-haknya untuk di dengar dan mewujudkan hak-hak proseduralnya dihadapan pengadilan yang berwenang untuk mengadili dan memutus perkara, maka hal itu pasti bertentangangan dengan due process of law. Konsep due process of law sebagaimana secara universal diakui dan juga telah 103 dianut dalam KUHAP Indonesia, yang dipahami sebagai pengertian bahwa tidak seorangpun boleh dirampas hidupnya, kebebasan dan hak miliknya yang dilindungi konstitusi, kecuali melalui suatu proses peradilan sesuai dengan ketentuan- ketentuan hukum acara dan tidak memperbolehkan adanya keterangan yang dipertimbangkan sebagai bagian dari pengambilan keputusan tanpa didengar di persidangan yang memberi hak bagi terdakwa atau tergugat untuk menguji keterangan yang dipergunakan oleh pengadilan. Perbedaan paham atau sengketa yang dihadapi dalam kasus tertentu, terutama tentang jumlah hutang yang didalilkan, maka untuk dapat melakukan langkah eksekusi, harus terlebih dahulu diperoleh suatu jumlah yang ditetapkan pihak ketiga netral, yang didasarkan pada kelembagaan berdasar peraturan perundang-undangan yang ada. Keputusan tentang jumlah hutang misalnya, jikalau mendapat bantahan karena perbedaan hitungan atas dasar aturan yang berbeda, maka pihak ketiga yang netral/impartial; dan independen memiliki kewenangan yang ditetapkan secara hukum, mendengar pihak yang berbeda pendapat secara fair dan adil sebelum diputuskan jumlah kewajiban yang harus ditetapkan dan mengikat bagi pihak yang berselisih pendapat tentang suatu hak, in casu hutang yang harus ditanggung. Putusan Kasasi MA adalah hasil akhir dari proses pemeriksaan perkara, yang dikenal dalam system peradilan dibawah MA, Di mana putusan pada tingkat pertama diberi kesempatan dalam hukum acara untuk mengajukan keberatan terhadap putusan tingkat pertama ketingkat banding, dan putusan pengadilan tingkat banding yang dianggap tidak tepat dapat dimohon kasasi kepada Mahkamah Agung. Proses dalam pengajuan upaya hukum memiliki standard of fairness dalam hukum acara sebagai bagian dari due process of law dengan cara bahwa setiap permohonan banding atau kasasi maupun PK yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pada tingkat tertentu, kemudian harus diberitahukan kepada pihak lawan dengan suatu Berita Acara yang disebut relaas pemberitahuan banding atau kasasi. Demikian pun untuk tingkat kasasi harus ada memori yang memuat alasan kasasi atas permohonan kasasi yang diajukan, dan menurut hukum acara tanpa suatu memori yang memuat alasan-alasan yang dapat membatalkan putusan tingkat banding tersebut, tanpa mana permohonan kasasi tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima. Alasan fairness juga mewajibkan bahwa memori kasasi atas permohonan kasasi tersebut harus disampaikan kepada pihak lawan, 104 sehingga MA juga dalam praktek hukum acara tidak akan melanjutkan pemeriksaan kasasi tersebut tanpa dilengkapi bahwa memori kasasi yang diajukan pemohon kasasi telah sampai secara tegas kepada pihak lawan yang dibuktikan oleh relaas atau berita acara penyerahan memori kasasi tersebut. Karenanya putusan kasasi adalah hasil proses penilaian terhadap putusan Pengadilan Tinggi, dan jika dianggap bahwa putusan hakim banding melampaui kewenangannya, dan tidak mendasarkan diri kepada hukum yang berlaku atau salah menerapkan hukum yang berlaku, maka putusan kasasi akan membatalkan putusan tingkat banding tersebut, dan Hakim Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan putusan kasasi MA. Jikalau dapat dianggap terbukti bahwa Mahkamah Agung belum pernah menerima permohonan kasasi terhadap perkara Pengadilan Tinggi nomor 554/Pdt/2001/PT OKI jo. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 350/Pdt.G/2000/PN.Jkt Sel, maka jika dirangkaikan dengan jawaban Kepaniteraan MA terhadap Permohonan klarifikasi Pemohon atas perkara kasasi tersebut, bahwa tidak pernah diterima permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi nomor 554/Pdt/2001/PT OKI jo. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 350/Pdt.G/2000/PN.Jkt Sel, maka dapat dipastikan Putusan MA Nomor 1688K/Pdt/2003 tanggal 4 Januari 2006, tidak pernah ada atau fiktif, sehingga tidak digunakan sebagai dasar koreksi terhadap frasa "Piutang Negara yang dibebankan kepada Pemohon". Jika forum pengadilan digunakan sebagai tempat menentukan jumlah piutang negara yang pasti, maka putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap itulah yang menentukan jumlah piutang negara secara tetap, dan jialau konsiten terhadap eksistensi putusan MA 1688K/PDT/2003, maka pelaksanaan jumlah tersebut adalah Pengadilan Negeri tersebutlah sebagai forum eksekusi atas jumlah hutang yang telah pasti tersebut, yang akan dimohon oleh PPUN melalui permohonan eksekusi; Frasa piutang "berdasarkan sebab apapun" kemungkinan sulit untuk dibayangkan saat ini, tetapi ketika muncul aset/keuntungan/barang, yang belum diatur oleh perjanjian ataupun peraturan perundang-undangan seperti harta karun di bawah tanah/lahan tertentu yang dimiliki individu, yang belum diatur hak dan kewajiban atasnya, tetapi Pasal 33 ayat (3) menyatakan aset demikian dikuasai oleh negara, yang oleh MK "dikuasai" tidak diartikan dimiliki melainkan merupakan kewenangan yang mengatur, mengurus, mengusahakan dan mengawasi, itu dapat 105 diartikan adanya hak negara untuk memiliki tagihan atau bagian dari aset demikian, yang belum diatur secara tegas. Bagian negara dalam hal demikian dapat disebut "Piutang berdasar sebab apapun". Piutang Negara berdasarkan sebab apapun" harus memiliki ukuran objektif seperti yang ditentukan dalam UUD 1945 tentang "kepastian hukum yang adil" dalam Pasal 28D ayat (1) dengan mana juga harus dipahami bahwa pihak-pihak yang ditarik untuk menanggung hutang atau piutang kepada negara, harus berdasarkan hukum yang berlaku, yang tunduk kepada validitas norma, dengan mendasrkan pada norma diatasnya. Jika Perpu 49 Tahun 1960 dipandang masih berlaku meskipun sitem ketatanegaraan yang berubah, dan terjadinya konstitusionalisasi norma serta perubahan yang terjadi pada UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berdasar UU Penagihan Pajak Tahun 1959, yang justru substansinya sudah berubah dan lahir Pengadilan Pajak sebagai bagian dari Peradilan di bidang Hukum Administrasi Negara yang ditingkat terakhir dapat bermuara di Mahkamah Agung sebagai proses pengujian Putusan Pengadilan Pajak sebagai Tingkat pertama dan terakhir yang tunduk kepada Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung, sehingga Penggunaan Pasal 11 dalam penentuan anggota pengurus dari Badan Hukum yang berhutang secara tanggung renteng terhadap hutang kepada Negara, sudah tidak relevan lagi dalam system hukum dan perundang-undangan yang bersumber pada UUD 1945, yang ditata pembentukan norma dalam bentuk undang-undang, sesuai dengan UUP3. Perubahan undang-undang yang dirujuk oleh UU 49/1960 sebagai dasar hukum proses penagihan piutang negara, berakibat bahwa pasal undang-undang yang sudah berubah tersebut tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar penentuan hak dan kewajiban pihak dalam soal piutang negara yang diurus PUPN, karena Undang- Undang Perpajakan telah berubah dan Undang-Undang baru mengenal sanggahan atau keberatan, yang diajukan kepada Dirjen Pajak sedang upaya hukum gugatan diajukan kepada Pengadilan Pajak yang dapat diajukan PK ke MA sebagai Upaya terakhir. Oleh karena rujukan kepada UU Perpajakan tahun 1959 yang tidak berlaku lagi, menyebabkan rujukan demikian tidak mempunyai dasar hukum keberlakuan yang sah. Tambahan Keterangan Ahli Dr. Maruarar Siahaan S.H., M.H. 106 1. Pertanyaan Kuasa Pemohon: a. Apakah menurut ahli ada cukup alasan yang kuat bahwa piutang-piutang negara tersebut harus segera diurus, telah memenuhi kaidah kepastian hukum dan due process of law yang berlaku di Indonesia? b. Pasal 4 angka 2 Perpu No. 49/Prp/1960 menyebut, adanya dan besarnya piutang yang telah pasti yang diurus oleh PUPN adalah piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, akan tetapi dalam faktanya PUPN mengeluarkan surat paksa berdasar frasa dalam Pasal 4 angka 3 tagihan sebesar Rp. 800 milyar lebih, tapi tidak didasarkan pada putusan Mahkamah Agung, tetapi PUPN mengoreksi surat paksa yang sudah diberikan sebesar Rp. 800 Milyar menjadi Rp. 4. Trilyun lebih. Apakah PUPN dapat dikatakan telah menjalankan kewenangannya sebagaimana didasarkan pada Pasal 4 angka 3 dan bukan didasarkan pada jumlah yang pasti menurut hukum? Apakah PUPN dapat melakukan eksekusiterhadap harta kekayaan penanggung utang tanpa melalui putusan Pengadilan? Jawaban Atas Pertanyaan Pemohon. a. Oleh karena hubungan hukum antara BI dengan Pemohon sebagai suatu Bank swasta didasarkan pada perjanjian jual beli diskonto yang dijamin dengan asset yang dimiliki oleh Pemohon (Bank Centris) berdasarkan Akta Notariil, maka seandainya benar objek perjanjian berupa dana jual beli diskonto nasabah telah diserahkan kepada Bank Centris (Pemohon) dan jika perikatan demikian didasarkan pada akta yang menggunakan irah-Irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka benar bahwa akat yang demikian memiliki kekuatan yang sama dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan dapat di eksekusi. Akan tetapi karena bersamaan dengan akta jual beli fasilitas diskonto nasabah demikian diserahkan jaminan berupa Asset yang juga sudah diletakkan hak tanggungan yang telah dibuat dalam sertifikat Hak Tanggungan atas nama B.I. maka Akta dengan irah-irah”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” demikian disamakan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, tentu dapat dimohon eksekusinya oleh pihak kreditur, yang dalam hal ini sudah diserahkan kepada BPPN dan kemudian PUPN. Tetapi menjadi pertanyaan mengapa prosedur demikian tidak ditempuh oleh PUPN, 107 dan seandainya benar bahwa hutang yang pasti tersebut telah dapat ditetapkan dan sesuai dengan perjanjian yang dimuat dalam 2 Akta tersebut barang jaminan telah diserahkan bahkan telah ditaruh dibawah Hak Tanggungan aatas nama B.I., mengapa tidak dieksekusi dengan mengambil pelunasan dari barang jaminan yang telah diserahkan, dan justru kemudian menetapkan hutang Bank Centris/Pemohon secara sepihak. b. Frasa bahwa “Piutang-Piutang Negara harus segera diiurus” tidak dapat menjadi alasan bahwa menentukan besarnya hutang dapat ditetapkan secara subjektif oleh PUPN – terutama jika besaran hutang ditetapkan dalam Akte Notaril yang memuat Perjanjian para pihak – dan jika terjadi perbedaan pemahaman juga tidak dapat ditentukankan secara sepihak melainkan dalam negara hukum yang berdasarkan konstitusionalisme, Dimana hak asasi manusia dilindungi proses penentuan hutang demikiab harus dilakukan oleh Lembaga yang independent dan tidak memihak melalui suatu due process of law, yang memberi hak pada para pihak untuk saling menyanggah dan saling memberi bukti. Suatu jumlah hutang yang ditetapkan yang diambil berdasar “pendapat” sendiri secara sepihak, secara juridis dan berdasarkan konstitusi tidaklah merupakan suatu putusan yang didasarkan pada keadilan sehingga dengan demikian juga tidak menggambarkan suatu kepastian yang dibutuhkan. Jika hal demikian merupakan sikap yang didasarkan pada norma Pasal 4 ayat (3) UU 49/1960, maka norma demikian bertentangan dengan konstitusi dan harus dinyatakan tidak mempunyai daya laku. c. Ketika kemudian BPPN dan/atau PUPN melalui Kejaksaan Agung sebagai Pengacara Negara menggugat Bank Centris dan Pemohon di Pengadilan Jakarta Selatan dalam Perkara Nomor dalam perkara No. 350/PDT.G/2000/PN-Jaksel dan Putusan Pengadilan Negeri dengan mendasarkan diri pada alat bukti yang otentik yang diajukan Tergugat- Tergugat/ Bank Centris dan Pemohon, maka gugatan BPPN/PUPN/Kejaksaan Agung dipandang tidak terbukti dan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Ditingkat banding, dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 544/Pdt/2001/PT. DKI Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diperbaiki dengan menyatakan Gugatan BPPN/PUPN cq Kejaksaan Agung R.I, dinyatakan tidak dapat diterima. 108 Bahwa ketika kemudian BPPN/PUPN – dalam suatu proses yang tidak transparan atau tanpa due process of law, menjadikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688K/Pdt/2003 tanggal 4 Januari 2006 sebagai dasar penetapan hutang dan dasar pelaksanaan eksekusi dengan Penetapan PUPN yang kemudian diubah, akan tetapi justru oleh Mahkamah Agung dinyatakan bahwa MA belum pernah menerima permohonan kasasi terhadap perkara Pengadilan Tinggi nomor 554/Pdt/2001/PT DKI jo. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 350/Pdt.G/2000/PN.Jkt Sel, maka jika dirangkaikan dengan jawaban Kepaniteraan MA terhadap Permohonan klarifikasi Pemohon atas perkara kasasi tersebut, bahwa tidak pernah diterima permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi nomor 554/Pdt/2001/PT DKI jo. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 350/Pdt.G/2000/PN.Jkt Sel, dapat dipastikan Putusan MA Nomor 1688K/Pdt/2003 tanggal 4 Januari 2006, tidak pernah ada atau fiktif, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar yang sah sebagai koreksi terhadap frasa “Piutang Negara yang dibebankan kepada Pemohon”. Jika forum pengadilan digunakan sebagai tempat menentukan jumlah piutang negara yang pasti, maka putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap itulah yang menentukan jumlah piutang negara secara tetap. Jikalau konsisten terhadap eksistensi putusan MA 1688K/PDT/2003, maka pelaksanaan atau eksekusi atas jumlah hutang tersebut harus didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri tersebut sebagai forum yang menentukan hutang yang pasti dan eksekusi atas jumlah hutang yang telah pasti tersebut, yang akan dimohon oleh PPUN melalui permohonan eksekusi. Jika seandainya putusan MA itu benar – quod non - maka proses hukum yang mencapai kepastian hukum, masih harus memberikan kesempatan kepada Bank Centris dan/atau Pemohon,untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Nomor 1688K/Pdt/2003 tanggal 4 Januari 2006,sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari due process of law untuk menilai adanya kekhilafan hakim/ kekeliruan hakim yang nyata dalam memutus Putusan No. 1688K/Pdt/2003 MA atau Putusan didasarkan pada kebohongan, tipu muslihat atau bukti Palsu untuk mengukuhkan pernyataan Mahkamah Agung bahwa tidak 109 pernah menerima permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 554/Pdt/2001/PT DKI d. Bahwa jikalau PUPN mendalilkan dia mendasarkan pada Pasal 4 ayat 3 UU 49 tahun 1960, akan tetapi tuntutan konstitusi akan keberadaan suatu due process of law, dengan kesempatan untuk menyanggah dalil PUPN/BPPN atas eksistensi hutang dan jumlah hutang, dan dengan kesempatan untuk memberi bukti baik surat maupun saksi, maka forum yang tepat dengan persyaratan due process of law, adalah Peradilan Umum/TUN lah yang memenuhi syarat untuk memutus sengketa demikian yang merupakan lembaga negara dan pihak ketiga yang independent dan impartial untuk menjadi forum yang sah menurut konstitusi untuk menetapkan hutang secara pasti yang memenuhi syarat kepastian hukum dan due process of law tentang jumlah hutang dan bukan dengan penetapan sepihak oleh organ PUPN, yang justru mengesampingkan seluruh alat-alat bukti Bank Sentris dan bahkan hasil audit BPK yang diperintahkan DPR atas BLBI; e. PUPN tidak dapat dikatakan telah menjalankan kewenangannya sebagaimana didasarkan pada Pasal 4 angka 3 untuk segera mengurus piutang negara meskipun bukan didasarkan pada jumlah yang pasti menurut hukum. Frasa “Piutang Negara berdasarkan sebab apapun” adalah sumber timbulnya piutang diluar yang disebut dalam perjanjian dan hukum, dan tidak memberikan kewenangan kepada PUPN menentukan besaran hutang tanpa dasar hukum yang jelas. PUPN juga tidak dapat melakukan eksekusi terhadap harta kekayaan penanggung utang tanpa suatu kepastian jumlah hutang melalui putusan Lembaga yang independent dan impartial yang memutus dalam due process of law, yang dalam UUD 1945 dinyatakan lembaga itu adalah Lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 24 dan 24A ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memeriksa dan memutus masalah yang dipersengketakan dengan memperhatikan ukuran-ukuran konstitusionalitas norma tersebut dilihat dari prinsip- prinsip HAM yang disebut masing-masing dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat(4) sebagai pengakuan, jaminan dan perlindungan kepastian hukum yang adil, dengan mana hak milik, dinyatakan tidak boleh diambil alih secara sewenang- 110 wenang oleh siapapun. Kesimpulan: Berdasar seluruh uraian dalam keterangan yang diberikan dihadapan siding MK dan jawaban tertulis ini, Permohonan Pemohon beralasan dan Pasal-Pasal UU 49/1960 yang dimohon untuk diuji terbukti dan Pasal-Pasal tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2. Pertanyaan YM Hakim Konstitusi Arsul Sani. a. Terlepas dari isu adanya putusan jadi-jadian, sebelumnya juga ada putusan perdatanya nomor 171/2024, Dimana putusan pengadilan tersebut ditolak seluruhnya dan ditingkat banding dikuatkan. Apakah dapat diberikan dokumen putusan-putusan tersebut. Disamping itu terkesan Permohonan Pemohon tampaknya sangat sarat dengan kasus kongkrit. b. Kalau pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya diberi pemaknaan sebagaimana diinginkan Pemohon, bisakah dibayangkan jika ada Pemohon lain yang datang ke Mahkamah minta pemaknaan yang lain, sehingga mengakibatkan pasal itu compang camping. Apakah ini sebetulnya persoalan konstitusionalitas norma yang menjadi kewenangan MK atau persoalan konkrit yang menjadi kewenangan pengadilan lain, sebab jika ada pemohon lain minta diversi makna menurut kepentingannya, pasal-pasal (pidana) bisa jadi kacau kemudian bagaimana proses penegakan hukumnya? Jawaban atas Pertanyaan YM Hakim Konstitusi Arsul Sani: a. Kewenangan MK sebagai the ultimate interpreter of the Constitution, yang diartikan bahwa semua boleh menafsir norma konstitusi sesuai pemahamannya, namun tafsir akhir yang mengikat berada pada Mahkamah Konstitusi, yang penafsirannya bermuara dalam amar putusan yang diambil sebagai hasil tafsir dalam dictum putusan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sifatnya erga omnes. Jika seandainyapun tidak ada larangan bahwa pasal-pasal yang sama dapat dimohonkan pengujiannya untuk diberi pemaknaan sebagaimana diinginkan Pemohon-pemohon yang lain, akan tetapi jikalau dipegang teguh bahwa norma yang sudah diuji dan diputus MK, sebagaimana diatur dalam Peraturan MK tidak dapat diuji lagi, kecuali jika menggunakan dasar konstitusional yang berbeda, maka kekuatiran Bapak 111 Hakim Arsul Sani tidak cukup beralasan. Yang harus dipegang teguh adalah konsistensi MK, karena putusan yang telah diumumkan merupakan suatu precedent yang mengikat yang dikeluarkan oleh MK untuk menafsirkan konstitusionalitas suatu norma sesuai dengan makna filosofis, yuridis dan sosiologis, yang mengikat baik sebagai norma yang bersifat negative maupun – secara terbatas – legislasi yang bersifat positif, dalam hal-hal yang menyangkut norma HAM yang tidak dapat ditunda-tunda keberlakuannya. Yang justru menjadi kekuatiran adalah kalau MK kehilangan konsistensi sebagai penafsir konstitusi, yaitu tidak menempatkan kepastian hukum yang adil sebagai tonggak berdasarkan suatu pola jurisprudensi tetap yang menjadi judge-made law. b. Persoalan yang diajukan Pemohon adalah persoalan konstitusionalitas norma, khususnya implementasi kewenangan PUPN yang didasarkan pada Pasal-pasal dalam UU 49/Prp/1960 tentang pengurusan piutang negara yang pasti dan harus diurus secara segera dengan eksekusi yang menjadi kewenangannya berdasar norma-norma Pasal yang diuji. Banyaknya Putusan Pengadilan , baik peradilan umum, peradilan tata usaha negara dan angka-angka hutang piutang yang didasarkan pada perjanjian perjanjian antar pihak, yang jadi muatan Permohonan, menimbulkan kesan seolah-olah MK diminta menguji perkara konkrit dan bukan masalah konstitusionalitas norma, maka kami berpendapat bahwa yang disajikan adalah magnitude (besaran) kerugian konstitusional, yang dialami dan disajikan untuk memenuhi unsur-unsur legal standing sebagaimana dipersyaratkan dalam Jurisprudensi MK, tentang 5 (lima) unsur untuk memenuhi legal standing Pemohon untuk mengajukan permohonan judicial review Undang-Undang Nomor 49/1960. Secara keseluruhan permohonan Pemohon demikian menurut pendapat kami, adalah menyangkut konstitusionalitas norma yang menjadi kewenangan MK, sehingga menguji kewenangan untuk menentukan suatu jumlah yang pasti dari Piutang Negara, meskipun hasil akhirnya menyangkut persoalan kongkrit tentang ada tidaknya utang dan jumlah yang pasti, namun prinsip-prinsip konstitusi menentukan jika masih menjadi kontroversi, konstitusi menentukan lembaga mana yang berwenang dan dengan proses 112 bagaimana untuk memutus persoalan kongkrit tersebut dengan memberi arah dan implementasi kewenangan lembaga negara yang kompeten melakukannya sesuai dengan prinsip- prinsip dan norma konstitusi yang berlaku universal, dan tidak merujuk pada Lembaga yang tidak memenuhi normativitas proses penegakan hukum yang sesuai dengan konstitusionalisme yaitu rule of law, due process of law yang sesuai dengan standard independensi dan impartialiatas yang mampu mengambil keputusan yang adil dan tidak memihak. Dalam kasus Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia, Pasal 24, Pasal 24A dan Pasal 24B UUD 1945 menjadi landasan kelembagaan dan prosesnya, dengan mana kewenangan PUPN berdasar pasal-pasal UU 49/Prp/1960 yang dimohon diuji tidak dapat digunakan lagi, karena kehilangan keabsahan konstitusionalitasnya, baik karena perubahan situasi dan keadaan hukum konstitusi, negara dan Masyarakat, Perubahan hukum baik karena perubahan undang-undang maupun karena lahirnya norma baru sebagai akibat dictum putusan sehingga Mahkamah Konstitusi berperan negative legislator – sebagaimana dikatakan Hans Kelsen bahwa : “ hakim konstitusi adalah negative legislator. Artinya hakim dan putusan-putusannya yang dibuat dalam fungsi melaksanakan pengawasan dan penyeimbangan penyelenggaraan kekuasaan negara dengan pengawasan tersebut MK dapat membatalkan satu norma undang-undang dan dinyatakan tidak berlaku lagi”. Lebih jauh Kelsen menyatakan bahwa ”The annulment of a law is legislative function, an act – so to speak – of negative legislation. A court which is competent to abolish laws – individually or generally – functions as a negative legislator” (Hans Kelsen, General Theory Theory of Law and State (New York: Russel & Russel, 1973) hal. 268). MK sebagai positif legislator secara terbatas sebagai perkembangan setelah perang dunia kedua, akibat masuknya Hak Asasi Manusia kedalam konstitusi, maka perubahan norma demikian memiliki implikasi yang bersifat horizontal maupun vertikal. Norma-norma yang sama dari satu undang-undang tetapi dipakai sebagai bagian norma untuk undang-undang 113 lain, maka jika satu norma undang-undang yang dirujuk atau dijadikan sumber norma dalam undang-undang lain, telah berubah, maka norma yang sama yang dipakai dalam undang-undang lain, kehilangan daya laku karena akibat hukum kebatalan yang bersifat horizontal karena dipergunakan dalam undang-undang lain, sehingga undang-undang lain yang meminjam atau merujuk norma yang sudah berubah itu, tidak dapat lagi menggunakan norma yang sudah berubah dalam undang-undang lain sebagai sumber, atau dengan kata lain dia sudah kehilangan daya laku. Demikian pun secara vertikan ketingkat yang lebih rendah, maka norma yang berada secara hirarkis bersumber dari norma undang-undang yang sudah mengalami perubahan atau dibatalkan, maka norma yang lebih rendah demikian kehilangan keabsahannya untuk berlaku. Pendapat ini merupakan konsekuensi validitas satu norma didasarkan norma yang berada diatasnya dalam hierarti norma yang sah sebagaimana diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan khususnya UUP3 UU 10/2004 sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011. 3. Pertanyaan YM. Hakim Konstitusi Prof. Guntur Hamzah a. Menyangkut putusan MA yang tadi dianggap tidak ada, ternyata menurut Dirjen ada Putusan Nomor 1688, tinggal ditunjukkan kepada Majelis Hakim. b. Undang-Undang No. 49/Prp/1960 sebagai dasar hukum proses penagihan piutang negara, tentu ada dasar-dasar lain untuk memback-up sehingga PUPN melakukan penagihan terhadap Piutang Negara itu. Jika dibandingkan dengan pengadilan Pajak yang tentu sudah melalui due process of law untuk melakukan penagihan kewajiban membayar pajak. Kalau dalam konteks seperti seperti ini rujukannya bagaimana, apakah cukup dengan prinsip- prinsip yang telah disebutkan tanpa ada dasar yang lebih kuat, yang secara normal lebih kuat untuk bisa menyatakan bahwa dasar rujukan yang dilakukan tidak tepat lagi digunakan. Ahli juga mungkin bisa mempertimbangkan kerugian keuangan negara yang juga menjadi hak dari warga negara sehingga ditemukan formula yang tepat. Jawaban Atas Pertanyaan YM Hakim Konstitusi Prof. Guntur Hamzah: 114 a. Memang benar bahwa jika dikatakan bahwa Undang-Undang No. 49/Prp/1960 sebagai dasar hukum proses penagihan piutang negara, tentu ada dasar-dasar lain untuk mem back-up sehingga PUPN melakukan penagihan terhadap Piutang Negara itu. Hal demikian benar adanya. Di samping ketentuan-ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengatur tentang kewajiban hukum berdasar undang-undang dan berdasar perjanjian dalam suatu perikatan, maka rangkaian peraturan perundang- undangan yang bukan hanya memback up tetapi juga berdampingan dalam arti boleh membatasi keberlakuan UU 49/Prp/1960 tersebut, karena karakteristik Piutang Negara yang dapat bersumber dari beberapa hal, sehingga jikalau juga karena keadaan demikian, maka PUPN juga tidak dapat hanya semata-mata mendasarkan kewenangannya pada UU PUPN dan Peraturan Pelaksanaannya. Undang-Undang lain dalam Bab tentang perikatan, yang boleh melahirkan piutang negara baik karena hukum maupun yang bersumber dari perbuatan melawan hukum, dan juga bersumber dari perikatan, sehiingga dapat dipahami juga bahwa PUPN juga tidak dapat hanya mendasarkan diri pada UU PUPN dan Peraturan Pelaksanaan yang relevan, tetapi Undang-Undang dan Peraturan lain yang relevan juga harus diperhitungkan dalam kondisi dan suasana yang berbeda. Jikalau dilihat bunyi beberapa pasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Pengurusan Piutang Negara oleh PUPN, yang normanya sesungguhnya justru sudah menjadi materi muatan undang-undang, telah menyebabkan kewenangan PUPN menjadi sangat beralasan jika diuji konstitusionalitas normanya. b. Jika dibandingkan dengan pengadilan Pajak yang didasarkan pada norma dalam Undang-Undang Perpajakan dengan Perubahan yang terakhir yang juga mengenal, dan tentu sudah ditata melalui due process of law untuk melakukan keberatan atas penagihan kewajiban membayar pajak yang ditetapkan tetapi dirasakan tidak tepat. Kalau dalam konteks seperti ini rujukannya dengan hak untuk mengajukan banding terhadap penetapan pajak yang sudah melalui proses keberatan, maka jika PUPN mendasarkan pada Pasal UU 49/PRP/1960 yang mendasarkann diri pada Peraturan Perpajakan yang sudah berulangkali berubah sampai dengan UU 115 Perpajakan terbaru yang mengenal prosedur keberatan, banding dan Peninjauan kembali (PK) kepada Mahkamah Agung, maka jika penagihan piutang negara dengan mendasarkan diri pada UU Nomor 49/Prp/1960 dijadikan rujukan pelaksanaan wewenang PUPN, tidak lah lagi memadai jika didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah disebutkan tanpa ada dasar yang lebih kuat, untuk bisa menyatakan bahwa dasar penetapan besar piutang negara yang dilakukan tanpa suatu due process of law seperti yang sudah diadopsi dalam UU Perpajakan, yang mengenal proses keberatan, banding dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak, yang putusannya dapat diajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung sebagai suatu proses peradilan dengan hak menyanggah, mengajukan bukti dan melakukan Upaya PK. Hal demikian telah menyebabkan rujukan PUPN kepada Pasal 11 yang menentukan bahwa Pasal 13 ayat (4) UU 49/1960 harus dibaca bahwa: “Sanggahan tidak dapat ditujukan kepada sahnya atau kebenaran piutang negara”, dengan sangat terang benderang, harus dikatakan bukanlah merupakan norma yang memiliki keabsahan secara konstitusional. Terlepas dari perubahan yang telah dirujuk diatas, fakta kongkrit tentang besaran piutang negara, yang bahkan dari pemeriksaan audit BPK – Dana BI tersebut - tidak pernah diterima oleh Bank Centris/Pemohon, telah menjawab masalah konstitusionalitas norma demikian, yang secara diametral bertentangan dengan due process of law dan kepastian hukum yang adil. 4. Pertanyaan YM Hakim Ketua Suhartoyo a. Ahli sebagai yang pernah di Pengadilan Negeri, pasti berurusan dengan dengan perjanjian utang dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang mempunyai kekuatan hukum mengikat sama dengan putusan Pengadilan. Jika dicermati permohonan Pemohon ini, petitumnya dia ingin eksekusi saja atau sejak awal harus proses gugatan? Kalau hanya proses eksekusi disamapakn dengan BHTnya Pengadilan, saya kira bisa saja kemudian ada MoU atau kerja sama antara PUPN dengan Pengadilan untuk setiap kredit macet, kemudian pilihannya melalui kantor Lelang atau pengadilan negeri untuk eksekusinya. b. Tapi kalau proses diajukan lagi dari nol, sementara secara factual sudah ada 116 putusan, meskipun dulu yang mengajukan adalah BPPN, bukan pihak yang berhutang/debitur, kapan lagi ada kepastian hukum kalau harus mengajukan gugatan baru, kapan lagi ada kepastian hukum? Jawaban Atas Pertanyaan YM Hakim/Ketua Mahkamah Konstitusi. Benar bahwa Ahli sebagai bekas hakim Pengadilan Negeri, berurusan dengan perjanjian utang yang diuraikan dalam Akta Notariil dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang mempunyai kekuatan hukum mengikat sama dengan putusan Pengadilan yanhg sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika dicermati permohonan Pemohon ini, petitumnya apakah Pemohon ingin dilakukan eksekusi saja atau sejak awal harus proses dengan gugatan, maka kalau hanya proses eksekusi disampaikan dengan Penetapan yang dianggap mempunyai kekuatan BHT ke Pengadilan, tentu bisa ada MoU atau kerja sama antara PUPN dengan Pengadilan untuk setiap piutang negara atau kredit macet, kemudian pilihannya melalui kantor Lelang atau pengadilan negeri untuk eksekusinya. Tapi kalau proses diajukan lagi dari awal sementara secara faktual sudah ada putusan, meskipun dulu yang mengajukan adalah BPPN, bukan pihak yang berhutang/debitur, maka kekuatiran Bapak Ketua MK kapan lagi ada kepastian hukum kalau harus mengajukan gugatan baru, maka persoalannya adalah apakah benar sudah ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan Putusan MA Nomor 1688K/Pdt/2003, tanggal 4 Januari 2006, yang oleh MA sendiri dikatakan tidak pernah ada permohonan kasasi atas Putusan PT DKI Jakarta No. Nomor 1688K/Pdt/2003 tanggal 4 Januari 2006. Oleh karena itu, pertanyaannya apakah kepastian hukum dengan putusan yang mengikat tersebut hanya akan didasarkan pada pernyatan sepihak saja dari PUPN, atau harus dari putusan Mahkamah Agung yang riil dan mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sah. Jawaban atas pertanyaan ini, menurut pendapat saya, tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan jawaban yang telah diuraikan di atas, terutama berkenaan dengan penentuan piutang yang pasti, tidaklah lagi dapat didasarkan pada keputusan yang sifatnya sepihak seperti yang dikenal dalam Pasal 13 UU 49/1960 yang menyatakan bahwa: “Sanggahan tidak dapat ditujukan kepada sahnya atau kebenaran piutang negara”, 117 yang secara tegas dan dengan sangat terang benderang, harus dikatakan bukanlah merupakan norma yang memiliki keabsahan secara konstitusional. Terlepas dari perubahan yang telah dirujuk diatas, fakta kongkrit tentang besaran piutang negara, yang bahkan dari pemeriksaan audit BPK, dana yang diperjanjikan tersebut tidak pernah diterima oleh Bank Centris/Pemohon, telah menjawab masalah konstitusionalitas norma demikian, yang secara diametral bertentangan dengan due process of law dan kepastian hukum yang adil. Jika merujuk pada “norma yang dipinjam pakai UU PUPN” dari UU Perpajakan lama, tetapi UU Perpajakan sudah berubah secara drastis sesuai dengan norma konstitusi yang mengenal due process of law, dan kepastian hukum yang adil, maka dengan proses keberatan, banding, gugatan ke Pengadilan Pajak yang bahkan dapat diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, sebagaimana dalam praktek peradilan yang kita laksanakan juga di masa lalu, PUPN hanyalah mengeksekusi piutang yang sudah pasti dengan jumlah hutang dalam akta notarial yang mempunyai irah-irah Demi Keadilan Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa”, sebagai telah memuat hutang yang pasti dan kemudian diperlakukan sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap (BHT). Tetapi toh jika ada permasalahan yang menyangkut ketidak pastian jumlah hutang, maka khusus tentang perjanjian kredit demikian di masa lalu, Pihak Bank-bank sendiri banyak yang menyerahan tentang keputusan besarnya hutang/piutang yang masih tidak dapat dikatakan pasti, padahal hubungan hukum tentang kredit demikian telah diikat dengan akta notarial dengan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Ketika pihak Bank tidak segera menyerahkan pengurusannya kepada PUPN, mereka mengakui adanya persoalan mendasar menyangkut kepastian besarnya hutang, yang membutuhkan kepastian hukum, untuk dapat segera di eksekusi dengan terlebih dahulu mengajukan perselisihan jumlah yang pasti kepada Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, tidak ada keragu-raguan sama sekali tentang prinsip kepaastian hukum yang adil tersebut, harus melalui suatu proses yang memberi ruang saling sanggah dan saling membuktikan dalam suatu due process of law yang terbuka dan fair untuk diputus pihak ketiga yang independent dan imparsial sebagai prasyarat keadilan dalam pengambilan Keputusan. 118 Khusus untuk pengujian norma atas UU 49/1960 yang dihadapi dalam permohonan J.R. ini, juga tidaklah fair kalau persoalan ini dihadapkan kepada Pemohon/Bank Centris tentang soal yang mengkuatirkan proses yang lama dan kepastian hukum, karena seandainya ada kejujuran pada PUPN untuk sungguh-sungguh memiliki kepercayaan yang kuat kepada Audit BPK, Putusan PN Jakarta Selatan dan PT DKI Jakarta, dan tidak bersikukuh akan keabsahan Putusan Mahkamah Agung yang disangkal keberadaanya dengan surat Kepaniteraan Mahkamah Agung sendiri bahwa tidak pernah menerima perkara permohonan kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 554/Pdt/2001/PT DKI jo. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 350/Pdt.G/2000/PN.Jkt Sel, maka jika surat Mahkamah Agung itu dapat dijadikan pedoman, sudah lama dicapai kepastian hukum dalam kasus Bank Centris. Dan sebaliknya jika dianggap ada putusan tersebut, dengan melihat jangka waktu diterimanya pemberitahuan Putusan MA Nomor 1688K/Pdt/2003 bertanggal 4 Januari 2006, baru disampaikan kepada Bank Centris dan Pemohon pada tahun 2022, maka suatu sikap yang harus dimiliki Mahkamah Konstitusi – meskipun tersangkut paut dengan soal kongkrit dalam suatu kasus yang seyogianya dipertimbangkan sebagai landasan atau syarat legal standing dalam suatu permohonan judicial review, maka hal itu seyogianya akan menguatkan keyakinan MK untuk menilai inkonstitusionalitas norma yang diuji sepanjang menyangkut lembaga yang seyogianya independen/imparsial menentukan piutang pasti, kepastian hukum yang adil, due process of law dalam suatu kejujuran dalam menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berfungsi menjadi Grundnorm sebagai batu uji konstitusionalitas norma secara efektif dan jujur. Jika seandainyapun benar keberadaan Putusan MA a quo adalah berdasarkan hukum yang berlaku – quod non - secara processual sudah barang tentu harus diberikan hak untuk menguji Putusan tersebut di Tingkat Peninjauan Kembali (PK), sehingga forum yang dipergunakan untuk memeriksa dan memutus jumlah yang pasti dari piutang negara yang masih problematis dan dipertentangkan, secara adil dalam hukum Indonesia forum untuk itu bukan secara sepihak seperti yang dilakukan PUPN, melainkan secara contentiosa 119 menjadi kewenangan Lembaga Mahkamah Agung sebagai peradilan yang didasarkan pada doktrin independensi dan imparsialitas hakim, yang menjadi prinsip negara hukum dan doktrin konstitusionalisme. SAKSI PEMOHON 1. Teddy Anwar - Saksi adalah notaris yang membuat, menandatangani, mengesahkan satu akta antara Bank Centris Internasional dengan Bank Indonesia, yaitu akta pengurangan utang Nomor 75 dengan jaminan, dan akta pengurangan utang Nomor 76 tanpa jaminan adalah pengurangan utang murni; - Akta Nomor 75 dan Akta Nomor 76 adalah satu fasilitas diskonto sebesar Rp239.643.687.500,00 untuk jangka waktu selama 90 hari, terhitung tanggal 3 Oktober 1997 sampai 31 Desember 1997; - Akta pengurangan utang dengan jaminan, yang dijaminkan adalah 5 sertifikat hak guna bangunan, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, kerta jati yang terletak di Kabupaten Cianjur atas nama PT. Varia Indopermai Pratama berkedudukan di Bandung; - Selanjutnya dilakukan penandatanganan akta saham dan dilakukan penyerahan akta pernyataan dan kesanggupan, letter of undertaking Nomor 78, tanggal 17 Oktober 1997 dan akta pemberian hak tanggungan tanggal 17 Oktober 1997, dengan akta PPAT Nomor 140, Cidaun, 1997, dihadapan notaris Dida Heppyda Sutaryat, selaku PPT di Kabupaten Cianjur. - Sertifikat hak guna bangunan sebagai jaminan pelunasan utang sebesar Rp.239.643.687.500,00 dengan nilai penjaminannya yang dapat ditagih sebesar Rp.163.018.980.000,00. - Setelah akta ditandatangani, maka Bank Indonesia menyerahkan selembar pemindahanbukuan ke dalam rekening Nomor 5235510016 atas nama PT. Bank Central Indonesia pada Bank Indonesia di hadapan saksi sebagai notaris saat itu. - Kemudian dilakukan pengesahan akta-akta di hadapan saksi sebagai Notaris, yaitu pengikatan kedua yang dilakukan pada tanggal 9 Januari 1998 bertempat di Bank Indonesia, dalam rangka pemberian satu fasilitas Surat 120 Berharga Pasar Uang (SBPU) khusus. SBPU pada umumnya adalah tanpa jaminan dan maka diberikanlah kata khusus karena memakai jaminan. - Akta perjanjian jual-beli promis DAS nasabah dan penyerahan jaminan tanggal 9 Januari 1998 Nomor 16 akan dibayar dengan pemindahbukuan ke rekening dan terdaftar pada catatan harian pada rekening koran para debitur yang terdaftar di Bank Indonesia. Terdaftar atas nama debitur dalam rangka promis nasabah sebesar Rp490.787.748.596,16 dengan pemotongan bunga di depan sebesar 27% sebesar Rp99.269.917.594,49. Sehingga utang Bank Centris Internasional sebesar Rp391.517.831.041,67 selanjutnya dibayar oleh Bank Centris dengan cara penjualan promis nasabah tersebut hak tagih bank terhadap nasabah PT Bank Centris Internasional kepada Bank Indonesia sebanyak Rp492.216.516.580,00 dengan memakai hak untuk membeli kembali oleh Bank Centris Internasional. - Kegiatan kedua ini membatalkan semua akta-akta yang dahulu, kecuali jaminan dengan nilai hak tanggungan tingkat pertama atas (suara tidak terdengar jelas) tersebut. 2. Audia Asriantie - Terdapat perjanjian antara Bank Centris Internasional (BCI) dengan Bank Indonesia (BI) berdasarkan Akta Nomor 75, Nomor 76, Nomor 77 dan Nomor 78, tertanggal 17 Oktober 1997. Ketiga akta tersebut kemudian dibatalkan berdasarkan Akta Nomor 46 dan Nomor 47, tertanggal 9 Januari antara BCI dan BI. Akte Nomor 46 tersebut berjudul Perjanjian Jual-Beli Promis Nasabah dengan penyertaan jaminan yang memuat BCI menjual promes-promes nasabah bank atau hak tagih bank terhadap nasabah sebanyak Rp492.216.516.580,00. BCI memberikan jaminan tanah seluas 452 hektar yang telah dipasang hak tanggungan Nomor 972 kepada BI. Pemegang saham BCI melakukan perjanjian gadai saham bank kepada BI sebagaimana tertuang di Akta Nomor 47; - Terdapat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Nomor 350 Tahun 2000, di mana dalam perkara tersebut, Pemohon digugat oleh BPPN melalui Kejaksaan Agung RI pada tahun 2000. Namun dalam menghadapi gugatan tersebut, Pemohon tidak memiliki dokumen BCI, karena pada 121 tanggal 4 April 1998, secara mendadak BPPN melakukan penyegelan Kantor BCI; - Ada beberapa fakta di Putusan PN Jaksel Nomor 350 Tahun 2000, yaitu bukti yang diajukan BPPN berupa audit BPK yang seharusnya terhadap BCI nomor 523-551-0016, ternyata audit tersebut terhadap Centris Internasional Bank (CIB) nomor 523-551-000. Ini menjelaskan adanya dua rekening dengan nama sentris, yaitu BCI milik Pemohon dan CBI yang berjenis individual; - Audit BPK memperlihatkan bahwa uang pembayaran yang seharusnya dipindahbukukan ke rekening BCI sebesar Rp.497.787.748.596,16 ternyata dipindahbukukan ke rekening CBI. Pemohon tidak pernah dapat melihat rekening koran dan bukti pembayaran ke rekening BCI, walaupun Pemohon sudah meminta berkali-kali seluruh dokumen autentik milik BCI yang telah dikuasai oleh BPPN; - Surat BI Nomor 30/PMK1 menyatakan BCI tidak dikonversi menjadi SBPUK karena BCI tidak bersaldo debit atau negatif. Ada Akta Nomor 39 antara BI dengan BPPN, tanggal 22 Februari 1999 yang dibuat tanpa sepengetahuan, persetujuan, dan verifikasi dengan BCI adalah tentang penyerahan dan pengalihan hak tagih atau CSI. Di akta tersebut tertulis jumlah hak tagih sebesar Rp.629.624.459.126,36 yang angkanya sama persis seperti yang tertera di bukti yang kami dapatkan dari pihak BPPN melalui persidangan di PN Jaksel tahun 2000; - KPKNL juga pernah memanggil Pemohon dengan Surat Nomor S475 Tahun 2013, demkian juga Satgas pernah memanggil Pemohon tanggal 30 Agustus 2022; - Pemohon mencari tahu tentang Keputusan Mahkamah Agung, dengan mendatangi PN Jakarta dan diberikan salinan Putusan Mahkamah Agung nomor 1688K.PDT/2003; - Terdapat surat dari KPKNL bahwa KPKNL tidak pernah menerima pengurusan piutang negara dengan penyerahan jaminan. Sementara kita mendapatkan tanda terima bukti bahwa BI telah menyerahkan seluruh piutang negaranya kepada BPPN dengan ada tanda terimanya. 122 Kemudian Saksi Pemohon menyampaikan bukti-bukti tertulis yang diterima Mahkamah tanggal 19 Juni 2025, sebagai berikut: 1. Lampiran 1 : Fotokopi Rangkaian Bukti Audit BPK terhadap Centris International Bank Nomor 523-551-000, di Bank Indonesia yang Digunakan sebagai Bukti Gugatan BPPN di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; 2. Lampiran 2 : Fotokopi Akta-akta Perjanjian Antara Bank Indonesia dan Bang Centris Internasional, Akta Tanggungan; 3. Lampiran 3 : Fotokopi Memorandum Bank Indonesia Nomor 30 tentang Bank Centris Internasional Tidak Terima BLBI; 4. Lampiran 4 : Fotokopi Akta Nomor 39 Perjanjian Bank Indonesia dengan BPPN mengenai Cessie; 5. Lampiran 5 : Fotokopi Jawaban Pemohon atas Panggilan KPKNL Tahun 2013; 6. Lampiran 6 : Fotokopi Panggilan Satgas; 7. Lampiran 7 : Fotokopi Relaas Nomor 1689 K/PDT/2022 Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688 K/PDT/2003; 8. Lampiran 8 : Fotokopi Tiga Surat dari Mahkamah Agung tentang Tidak Menerima Permohonan Kasasi dari BPPN Klarifikasi dari Prof. Bagir Manan; 9. Lampiran 9 : Fotokopi Koreksi Amar Putusan Mahkamah Agung; 10. Lampiran 10 : Fotokopi Surat dari KPKNL untuk Menyita dan Melelang; 11. Lampiran 11 : Fotokopi Surat-Surat dari Pemohon tentang Penolakan dan Keberatan serta Meminta Perlindungan Hukum; 12. Lampiran 12 : Fotokopi Penyerahan dari Menteri Keuangan ke PUPN dengan Dasar Audit PKPS dan Audit Independen; 13. Lampiran 13 : Fotokopi Surat Keputusan dan Surat Paksa Bayar Serta Resume; 14. Lampiran 14 : Fotokopi Surat Pemohon ke Bank Indonesia perihal Menanyakan Jaminan Bank Centris Internasional; 15. Lampiran 15 : Fotokopi Surat Pemohon ke Bank Indonesia perihal Permohonan Dokumen Bank Centris Internasional; 123 16. Lampiran 16 : Fotokopi Surat Pemohon ke DJKN perihal Permohonan Audiensi; 17. Lampiran 17 : Fotokopi Surat Pemohon ke DJKN Perihal Permohonan Dokumen dan Aset Bank Centris Internasional yang Dikuasai BPPN; 18. Lampiran 18 : Fotokopi Penggelapan Jaminan Bank Centris Internasional di DJKN; 19. Lampiran 19 : Fotokopi Surat Pengaduan Pemohon kepada Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung; 20. Lampiran 20 : Fotokopi List Daftar Bukti Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Laporan Polisi Putusan Mahkamah Agung Yang Tidak Terdaftar Berita di Media; 21. Lampiran 21 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 350/PDT.G/2000/PN.JKT.SEL; 22. Lampiran 22 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 428/G/2022/PTUN.JKT; 23. Lampiran 23 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 171/PDT.G/2024/PN.JKT.PST; 24. Lampiran 24 : Fotokopi LLG dan Rekening Koran; [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangannya di dalam persidangan pada 17 Juni 2025 dan dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 17 Juni 2025 yang diterima oleh Mahkamah pada 6 Agustus 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KETENTUAN UU 49/1960 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 Pemohon mengajukan pengujian Pasal 4 ayat (3), Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 11 UU 49/1960 yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 4 angka 3 UU 49/1960 Panitya Urusan Piutang Negara bertugas: 3. Menyimpang dari ketentuan yang dimaksudkan dalam angka 1 diatas, mengurus piutang-piutang Negara dengan tidak usah menunggu penyerahannya, apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa Piutang-piutang Negara tersebut harus segera diurus. 124 Pasal 8 UU 49/1960 Yang dimaksud dengan piutang Negara atau hutang kepada Negara oleh Peraturan ini, ialah jumlah uang wajib dibayar kepada Negara atau Badan- badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu Peraturan, perjanjian atau sebab apapun. Pasal 8 UU 49/1960 telah dimaknai MK melalui Putusan Nomor 77/PUU- IX/2011 menjadi sebagai berikut: Yang dimaksud dengan piutang Negara atau hutang kepada Negara oleh Peraturan ini, ialah jumlah uang wajib dibayar kepada Negara berdasarkan suatu Peraturan, perjanjian atau sebab apapun. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU 49/1960 (1) Penanggung hutang kepada Negara ialah orang atau Badan yang berhutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan. (2) Sepanjang tidak diatur dalam perjanjian atau peraturan yang bersangkutan, maka para anggota pengurus dari Badan-badan yang berhutang tanggung renteng terhadap hutang kepada Negara. Pasal 11 UU 49/1960 Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini, pasal 1, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 23 Undang-Undang Penagih Pajak Negara dengan surat paksa (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 63) dilakukan terhadap pengurusan piutang Negara yang dimaksudkan dalam pasal 8 berhubungan dengan Pasal 10 peraturan ini, dengan ketentuan bahwa: a. pasal 1 huruf a “Undang-Undang Penagihan Pajak Negara dengan surat paksa “dibaca” penanggung hutang kepada Negara ialah orang atau Badan dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Panitya Urusan Piutang Negara”; b. dalam pasal-pasal dilakukan itu perkataan-perkataan “penanggung pajak” dan “hutang pajak”. dibaca berturut-turut “penanggung hutang kepada Negara” dan “hutang kepada Negara”; c. dalam pasal 5 yang dilakukan itu perkataan “mengingat peraturan pajak yang bersangkutan” dianggap tidak ada; d. dalam pasal 6 ayat (5) yang dilakukan itu perkataan “Inspeksi Keuangan” dibaca “Kantor Panitya Urusan Piutang Negara”; e. pasal 13 ayat (3) tidak berlaku; f. pasal 13 ayat (4) yang dilakukan itu seluruhnya dibaca sebagai berikut: “Sanggahan tidak dapat ditujukan terhadap sahnya atau kebenaran piutang Negara”; g. pasal 15 ayat (1), pasal 17 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) yang dilakukan itu, perkataan “Kepala Daerah Swatantra Tingkat I” dibaca “Pengawas Kepala Kejaksaan Daerah Tingkat I”. Bahwa ketentuan tersebut dianggap oleh Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 125 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Bahwa Pemohon menyatakan kerugian konstitusional yang dialaminya akibat berlakunya pasal-pasal a quo ialah tindakan sewenang-wenang (abuse of power), kriminalisasi, dan menjadi dasar untuk melakukan upaya-upaya paksa tanpa prosedur yang jelas dan pasti menurut hukum dengan melakukan penetapan Pemohon sebagai penanggung hutang, melakukan penetapan besarnya piutang negara dan melakukan koreksi terhadap piutang negara, melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap hak milik Pemohon dan istri Pemohon (vide Perbaikan Permohonan hlm. 7 – 12). Bahwa Pemohon dalam petitumnya memohon sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa “apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa Piutang-piutang Negara tersebut harus segera diurus” dalam Pasal 4 angka 3 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap pengurusan piutang Negara, baik penetapan hingga eksekusi yang tidak ada kesepakatan dan atau adanya keberatan dari Penanggung Hutang, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pengurusan piutang Negara harus dilakukan dan berlaku sama dengan proses di Pengadilan”; 3. Menyatakan frasa “piutang negara berdasarkan sebab apapun” dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 126 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terbatas pada dokumen yang sah atau melalui putusan pengadilan”; 4. Menyatakan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Penanggung hutang kepada Negara ialah orang atau Badan yang berhutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan yang ditetapkan melalui putusan pengadilan”; 5. Menyatakan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sepanjang diatur dalam perjanjian atau peraturan yang bersangkutan, maka pertanggungjawaban para anggota pengurus dari Badan-badan harus berdasarkan putusan pengadilan”; 6. Menyatakan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dapat disanggah atau digugat di Pengadilan Negeri”; 7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). II. KETERANGAN DPR RI A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 127 Terkait kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam pengujian UU a quo secara materiil, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang; c. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Terkait kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam perkara a quo DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) parameter tersebut sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mendalilkan mengalami kerugian konstitusional terhadap hak-hak yang diberikan berdasarkan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 berupa tindakan sewenang-wenang (abuse of power), tindakan kriminalisasi atau upaya-upaya paksa tanpa prosedur yang jelas dan pasti dari PUPN kepada Pemohon akibat dari keberlakuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 11 UU 49/1960. 2. Bahwa pada dasarnya UU a quo mengatur mengenai pengurusan piutang negara yang harus segera dilakukan untuk kepentingan 128 keuangan negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Ketentuan UU a quo, termasuk pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon, memberikan kewenangan kepada PUPN untuk melakukan penagihan kepada para penanggung utang yang tidak beritikad baik untuk melunasinya dan secara nyata merugikan negara karena hasil penagihan tidak akan tercapai jika menggunakan prosedur biasa sebagaimana disediakan oleh H.I.R. Hasil penagihan atas piutang selanjutnya akan digunakan oleh negara melalui mekanisme APBN atau APBD demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 3. Bahwa Pasal-Pasal a quo tidak mengurangi hak Pemohon atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, karena ketentuan dalam UU PUPN telah mengatur secara tegas terkait prosedur penyelesaian dan kriteria piutang yang bisa diselesaikan oleh PUPN. Berdasarkan ketentuan tersebut maka PUPN tidak dapat sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya. Ketentuan dalam UU PUPN justru memberikan kepastian hukum dalam proses pembayaran utang warga negara kepada negara. 4. Permasalahan yang dialami oleh Pemohon sejatinya bukanlah permasalahan konstitusionalitas norma namun merupakan permasalahan implementasi norma, terutama terkait penafsiran Pemohon terhadap kewenangan PUPN dalam melakukan pengurusan piutang negara. Bahwa pelaksanaan pengurusan piutang negara oleh PUPN terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengacu kepada ketentuan yang terdapat pada UU 49/1960 maupun aturan turunannya. 5. Bahwa pada dasarnya kerugian yang dialami Pemohon akibat dari dasar pertimbangan penyerahan pengurusan piutang dari Menteri Keuangan kepada PUPN. Kerugian tersebut merupakan kerugian materiil yang tidak memiliki keterkaitan dengan pasal yang diujikan karena Pasal 4 angka 3 UU 49/1960 memberikan kewenangan kepada PUPN untuk mengurus piutang tanpa menunggu penyerahan piutang. Permasalahan yang dialami Pemohon tidak termasuk dalam ruang 129 lingkup materi Pasal a quo karena telah terjadi penyerahan pengurusan dari Menteri Keuangan kepada PUPN berdasarkan Surat Menteri Keuangan sebagaimana disebutkan Pemohon dalam permohonannya. 6. Bahwa mencermati perjalanan kasus yang dialami oleh Pemohon, terutama dalam kaitannya dengan piutang negara yang ditanggung oleh Pemohon, pada faktanya Pemohon masih dapat melakukan beberapa upaya hukum, seperti gugatan perdata maupun gugatan tata usaha negara terhadap peristiwa tersebut. Oleh karena itu, keberlakuan Pasal a quo sama sekali tidak memberikan batasan bagi Pemohon dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara dalam melakukan upaya hukum tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa Pasal a quo tidak membatasi hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, termasuk mengajukan perkara ke pengadilan negeri dan pengadilan lainnya sesuai dengan kasus konkret yang dialami oleh Pemohon. 7. Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan kerugian konstitusionalnya dengan jelas, baik yang bersifat aktual maupun potensial, yang diakibatkan oleh keberlakuan Pasal a quo. Dengan demikian tidak dapat terlihat adanya hubungan kausalitas antara hak-hak konstitusional yang menurut pendapat Pemohon telah dirugikan dengan keberlakuan Pasal a quo. Selain itu, tidak terlihat adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan a quo maka kewajiban Pemohon untuk membayar utang kepada negara menjadi gugur. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian materiil ini, DPR RI memberikan pandangan selaras dengan Putusan MK Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] MK menyatakan bahwa menurut Mahkamah: ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connection). 130 Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam Putusan MK terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian materiil UU 49/1960 terhadap UUD NRI Tahun 1945. B. PANDANGAN UMUM 1. Salah satu faktor terpenting yang dapat memastikan proses penyelenggaraan negara yang efisien dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, adalah pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara ini tidak hanya terbatas pada aspek manajemen penggunaan anggaran, namun juga pada upaya optimalisasi pendapatan negara, di mana salah satunya melalui pengelolaan piutang negara. 2. Piutang negara memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan suatu negara. Sebagai salah satu sumber pendapatan, piutang negara dapat membantu pemerintah dalam membiayai berbagai program pembangunan, layanan publik, dan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun pada penerapannya, upaya penyerapan pendapatan negara melalui pengelolaan piutang negara kerap menemui hambatan. Hal ini utamanya dikarenakan banyak pihak-pihak yang berutang kepada negara tidak menyelesaikan kewajibannya sebagaimana yang diatur ataupun diperjanjikan. Kondisi demikian menyebabkan potensi kerugian terhadap keuangan negara. 3. Terhadap kondisi tersebut, pada tahun 1960, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitya Urusan Piutang Negara. Kehadiran Perpu ini, yang kemudian diundangkan menjadi undang-undang, diharapkan 131 dapat menjadi solusi yang efektif bagi Pemerintah untuk dapat menyelesaikan berbagai piutang negara yang ada pada saat itu karena prosedur yang disediakan oleh HIR tidak cukup untuk mengoptimalisasi penagihan piutang negara. Penagihan piutang negara tidak hanya perlu dilakukan secara singkat, efektif, dan efisien namun juga memberikan jaminan hukum kepada penanggung utang, maka UU 49/1960 memberikan hak kekuasaan kepada PUPN dengan syarat tertentu untuk menagih piutang negara sesuai dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 63). 4. Peraturan ini dibentuk sebagai lex specialis sebagai dasar bagi PUPN untuk mengatur pengelolaan dan penanganan piutang negara secara khusus. Sebagai aturan yang lebih spesifik, UU 49/1960 mengatur prosedur, kewenangan, dan tanggung jawab PUPN dalam pengelolaan piutang negara yang timbul dari berbagai sumber, termasuk piutang perpajakan dan non-perpajakan. Dengan adanya UU 49/1960 ini, diharapkan proses penagihan dan penyelesaian piutang negara dapat dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel, serta meminimalisir risiko kehilangan pendapatan bagi negara. 5. Walaupun sudah berumur lebih dari 60 tahun, UU 49/1960 dirasa masih dibutuhkan dalam melakukan pengelolaan piutang negara saat ini. Hal ini misalnya tergambar dari jumlah kasus yang ditangani PUPN pada tahun 2022 yang mencapai 45.524 berkas dengan total nilai outstanding sebesar Rp 170,23 triliun. Dalam rangka memastikan pelaksanaan UU 49/1960 yang masih sejalan dengan kondisi pada masa kini, Pemerintah juga telah menerbitkan aturan pelaksana dari UU 49/1960 berupa Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PP 28/2022) dan sejumlah peraturan menteri keuangan sebagai pengaturan teknis terhadap pelaksanaan pengurusan piutang negara. C. PANDANGAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. Sebelum memberikan pandangan terhadap pokok permohonan a quo, terlebih dahulu DPR RI menyampaikan keterangan sebagai berikut: 132 a. Bahwa pada hakikatnya piutang negara adalah piutang rakyat sehingga yang memiliki hak tagih terhadapnya adalah seluruh rakyat Indonesia. Negara perlu melakukan upaya-upaya tertentu agar dapat menyelamatkan keuangan negara. Penanganan piutang negara diselesaikan dengan menganut beberapa prinsip, yaitu prinsip kewenangan, prinsip prompter treatment, dan hak eksekusi (Agus Pandoman, “Hukum Piutang Negara”, Jawara Bisnis Grup: 2015). b. Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, Menteri Keuangan selaku chief financial officer memiliki tanggung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara. Berdasarkan hal tersebut Menteri memiliki kewenangan untuk membentuk PUPN yang bertugas untuk mengurus piutang negara dan melakukan pengawasan terhadap piutang atau kredit yang telah dikeluarkan oleh negara. Tugas dan wewenang yang diberikan kepada PUPN tersebut dilakukan berdasarkan hukum publik, sehingga segala perbuatan hukum yang terjadi dalam lingkup hukum publik selalu bersifat sepihak atau hubungan hukum bersegi satu (eenzijdige). c. Penanganan piutang negara dilakukan dengan prinsip prompter treatment, yaitu diselesaikan sesingkat-singkatnya. Kementerian/lembaga negara sebagai kreditor yang memiliki piutang menyerahkan penanganannya pada suatu badan khusus, dalam hal ini PUPN, sehingga hubungan hukum antara PUPN dan penanggung utang bersifat sub-ordinasi. Kedudukan kreditor melalui PUPN memiliki kewenangan yang lebih tinggi sehingga terdapat penyelesaian piutang yang berbeda dibandingkan dengan penyelesaian utang-piutang dalam hubungan hukum privat yang mendudukkan kreditor dan debitor dalam posisi sejajar. d. Menurut Arifin P. Soeria Atmadja prinsip penyelesaian sesingkat- singkatnya dimungkinkan karena keperluan yang khusus, yaitu penyelamatan keuangan negara. Dengan adanya keperluan khusus tersebut, maka diperlukan pengaturan yang berbeda tentang eksekusi piutang negara dibandingkan dengan piutang non-negara. 133 e. Bahwa ketentuan khusus terhadap pengurusan piutang negara dinyatakan dalam ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 UU PUPN. Cara penyelesaian piutang berdasarkan ketentuan tersebut adalah dengan mengadakan suatu Pernyataan Bersama antara ketua PUPN dan penanggung utang yang memuat kesepakatan tentang jumlah utang yang masih harus dibayar dan memuat kewajiban penanggung utang untuk melunasi utangnya. Pelaksanaan Pernyataan Bersama tersebut dijalankan dengan pengeluaran Surat Paksa sebagaimana juga diatur dalam Pasal 6 UU 49/1960. Di dalam surat Pernyataan Bersama dan Surat Paksa tersebut diberikan kekuatan pelaksanaan seperti suatu putusan hakim dengan adanya irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh karena itu surat Pernyataan Bersama merupakan surat pernyataan pengakuan utang yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijs) dan kekuatan memaksa (dwingend bewijs). f. Bahwa kekuatan pelaksanaan Pernyataan Bersama dan Surat Paksa, yang sama dengan putusan hakim dalam perkara perdata yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, merupakan upaya percepatan dan efektivitas pengurusan piutang negara. Upaya percepatan proses pengurusan piutang negara ditujukan untuk efisiensi sumber daya yang digunakan, seperti waktu, biaya, dan tenaga sebagai bagian dari upaya penghematan keuangan negara. Adapun upaya efektivitas ditujukan untuk memaksimalkan hasil pengurusan piutang negara sehingga semakin banyak kekayaan negara yang diselamatkan dari piutang yang belum terbayar. 2. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan frasa “...apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa piutang-piutang negara tersebut harus segera diurus” dalam Pasal 4 angka 3 UU 49/1960 menyebabkan PUPN dalam melakukan pengurusan piutang negara hanya didasarkan pada pendapatnya saja tanpa terlebih dahulu memastikan bahwa piutang negara yang segera diurus tersebut adalah 134 piutang yang adanya dan besarannya telah pasti (vide Perbaikan Permohonan hal. 24), DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut: a. Ketentuan Pasal 4 angka 3 UU 49/1960 pada pokoknya mengatur bahwa PUPN harus segera mengurus piutang tanpa menunggu penyerahannya apabila menurut pendapat PUPN terdapat cukup alasan yang kuat. Untuk melihat ketentuan terkait kewenangan PUPN dalam melakukan pengurusan piutang negara tanpa proses penyerahan tersebut, maka Pasal 4 angka 3 UU 49/1960 tidak dapat dimaknai secara terpisah dan berdiri sendiri namun harus dimaknai dengan komprehensif sebagai satu kesatuan pasal dalam lingkup Pasal 4 UU 49/1960 maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain. b. Ketentuan Pasal 4 angka 3 UU 49/1960 merupakan sebuah penyimpangan dari Pasal 4 angka 1 UU 49/1960 bahwa PUPN bertugas mengurus piutang yang telah diserahkan pengurusannya oleh Pemerintah. Adapun kondisi piutang negara yang diurus oleh PUPN diatur dalam Pasal 4 angka 2 UU 49/1960 yang tidak disimpangi oleh ketentuan manapun dalam UU a quo. Dengan demikian PUPN tetap terikat dengan pasal tersebut. c. Pasal 4 angka 2 UU 49/1960 menjelaskan bahwa piutang negara yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini merupakan “piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, akan tetapi yang penanggung utangnya tidak melunasi sebagaimana mestinya”. Berdasarkan kondisi tersebut maka terdapat dua syarat piutang negara yang diurus oleh PUPN, yaitu: 1) piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum; dan 2) penanggung utang tidak melunasi sebagaimana mestinya. d. Hal ini juga diperkuat dengan Penjelasan Pasal 4 UU 49/1960 yang menyatakan bahwa adanya hal-hal tertentu jika PUPN bertindak tanpa menunggu penyerahan piutang. Hal-hal tertentu tersebut antara lain: 1) dikhawatirkan adanya kerugian negara; 135 2) piutang/kredit itu dipergunakan tidak sesuai dengan permohonan, tujuan, dan syarat tujuan pemberian kredit; atau 3) adanya laporan yang telah diuji kebenarannya bahwa penanggung utang memang sama sekali mengabaikan kewajiban untuk melakukan pembayaran utang. e. Lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) PP 28/2022 telah memberikan persyaratan yang lebih spesifik terkait piutang negara yang diurus oleh PUPN, yaitu piutang negara yang harus memenuhi kriteria: 1) didukung dokumen sumber atau dokumen pendukung yang memadai sehingga dapat dibuktikan subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap penyelesaiannya, dan 2) didukung dokumen sumber atau dokumen pendukung yang memadai sehingga dapat dipastikan jumlah/besarannya. f. Sejalan dengan ketentuan Pasal 4 angka 2 UU 49/1960, Pasal 8 ayat (2) PP 28/2022 mengatur kriteria piutang negara yang dapat diserahkan kepada PUPN, yaitu telah dilakukan proses penyelesaian terlebih dahulu di tingkat penyerah piutang dan ditetapkan adanya dan besarnya piutang negara telah pasti menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 3 PP 28/2022. g. Keberadaan dokumen sumber atau dokumen pendukung piutang negara untuk dapat memastikan penanggung atau penjamin utang serta memastikan jumlah piutang negara kembali dipertegas melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara Pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PMK 163/2020) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2022. h. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, PUPN terikat secara formil untuk dapat memenuhi persyaratan “piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum” dan “telah dilakukan proses penyelesaian utang terlebih dahulu di tingkat penyerah utang”. PUPN tidak dapat melakukan pengelolaan 136 piutang negara hanya berdasarkan “pendapat”-nya sendiri, namun juga harus memastikan bahwa seluruh piutang negara yang akan dikelola oleh PUPN sudah memenuhi segala persyaratan yang diatur melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. i. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa keberlakuan Pasal 4 angka 3 UU 49/1960 telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuat pendapat PUPN lebih kuat daripada kepastian hukum adalah keliru karena Pemohon gagal memaknai ketentuan Pasal 4 angka 3 UU 49/1960 sebagai bagian dari ketentuan Pasal 4 UU 49/1960 yang harus dimaknai dalam satu kesatuan pasal yang utuh dan bukan ketentuan ayat yang saling terpisah dan berdiri sendiri. Pendapat ini juga sejalan dengan Putusan MK No. 97/PUU- XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 November 2017, yang pada pertimbangan hukum [3.13.2.1] MK menyatakan bahwa: Guna menilai konstitusionalitas konteks suatu norma, terdapat tiga asas dalam penafsiran kontekstual, yaitu: pertama, asas noscitur a sociis, yang mengandung pengertian bahwa suatu kata atau istilah harus dikaitkan dengan rangkaiannya; kedua, asas ejusdem generis, yang mengandung pengertian bahwa makna suatu kata atau istilah dibatasi secara khusus dalam kelompoknya; dan ketiga, asa expressio unius exclusio alterius yang mengandung pengertian bahwa jika suatu konsep digunakan untuk satu hal maka ia tidak berlaku untuk hal lain. j. Adapun Pemohon berdalih bahwa penetapannya sebagai penanggung utang oleh PUPN dilakukan secara sewenang-wenang akibat dari penerapan Pasal 4 angka 3 UU 49/1960 tersebut. Namun berdasarkan fakta yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya, proses pengurusan piutang negara yang dibebankan kepada Pemohon sejatinya dilakukan berdasarkan proses penyerahan Piutang Negara dari Kementerian Keuangan kepada PUPN melalui Surat Menteri Keuangan RI Nomor: S- 589/MK.6/2012 tertanggal 31 Oktober 2012, Perihal: Penyerahan Pengurusan Piutang Negara Obligor PKPS Bank Centris Internasional (BBO) a.n. Andri Tedjadharma/PT Centris 137 Mekarlesatari/Prasetyo Utomo/Paul Banuara kepada PUPN. Oleh karena itu peristiwa penyerahan piutang negara yang ditanggung oleh Pemohon bukan merupakan implementasi Pasal 4 angka 3 UU 49/1960, melainkan pelaksanaan dari Pasal 4 angka 1 dan angka 2 UU 49/1960 dan tidak berkaitan dengan ketentuan Pasal 4 angka 3 UU 49/1960 yang oleh Pemohon dijadikan objek pengujian dalam Permohonan a quo. PUPN tidak melakukan pengelolaan piutang negara yang ditanggung Pemohon hanya berdasarkan “pendapat”-nya saja sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, namun berdasarkan peristiwa hukum berupa penyerahan piutang negara dari Kementerian Keuangan sebagaimana disebutkan di atas. k. Selain itu, terhadap petitum Pemohon yang pada intinya meminta pelaksanaan ketentuan pasal a quo dilakukan melalui proses di pengadilan justru menimbulkan kerancuan yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Dalam hal ini permintaan Pemohon menjadi tidak jelas, apakah proses di pengadilan yang dimaksud tersebut hanya dilakukan terhadap mekanisme pengurusan piutang negara oleh PUPN tanpa adanya penyerahan berdasarkan Pasal 4 angka 3 UU 49/1960 yang diujikan, ataukah terhadap seluruh proses penyerahan piutang negara kepada PUPN berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 UU 49/1960 secara keseluruhan? Dengan demikian permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur/obscuur libel. 3. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan frasa “sebab apapun” dalam Pasal 8 UU 49/1960 tidak memiliki makna yang pasti sehingga menyebabkan kerancuan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan Pemohon ditetapkan sebagai penanggung utang oleh PUPN (vide Perbaikan Permohonan hal. 35), DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut: a. Penting terlebih dahulu untuk dipahami, bahwa keberadaan Pasal 8 UU a quo ialah untuk memberikan definisi terkait piutang negara yang diatur dalam UU a quo, termasuk terkait bagaimana piutang 138 negara tersebut pada akhirnya timbul. Berdasarkan ketentuan tersebut kewajiban pembayaran sejumlah uang kepada negara timbul berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun. Bahwa frasa “sebab apapun” dalam ketentuan tersebut dapat dimaknai sebagai segala peristiwa yang mengakibatkan timbulnya suatu piutang negara yang dibebankan oleh penanggung utang di luar dari segala ketentuan peraturan atau perjanjian yang berlaku, misal piutang negara yang timbul berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. b. Meskipun terdapat frasa “sebab apapun” dalam Pasal 8 UU 49/1960, namun Penjelasan dari pasal tersebut membatasi adanya piutang negara yang diselesaikan sendiri tanpa dilakukan oleh PUPN, yaitu utang pajak. Lebih lanjut Pasal 2 ayat (2) PP 28/2022 memperjelasnya bahwa terdapat jenis piutang negara yang penyelesaiannya tidak diurus oleh PUPN, yaitu: 1) piutang negara yang penyelesaiannya diatur tersendiri dengan peraturan perundang-undangan, seperti piutang perpajakan, piutang uang pengganti putusan korupsi, dan piutang yang timbul karena perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan 2) piutang negara yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, seperti piutang negara yang adanya dan besarnya tidak pasti menurut hukum dan piutang negara yang berdasarkan peraturan menteri keuangan ditetapkan untuk diurus sendiri tanpa melalui PUPN. Dengan demikian adanya frasa “sebab apapun” tidak serta merta memberikan keleluasaan bagi PUPN untuk dapat menyelesaikan seluruh piutang negara karena terdapat jenis piutang negara yang tidak diurus oleh PUPN. c. Selanjutnya terdapat pergeseran terhadap pemilihan frasa dari “sebab apapun” menjadi “akibat lainnya yang sah” untuk menggambarkan peristiwa timbulnya piutang negara di luar dari ketentuan peraturan atau perjanjian sebagai penyebab timbulnya 139 piutang negara, sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) yang selengkapnya berbunyi: Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Namun jika ditelusuri lebih lanjut frasa “sebab apapun” dengan frasa “akibat lainnya yang sah” sejatinya memiliki makna yang sama dan hanya merupakan perbedaan dalam pemilihan diksi yang digunakan akibat perkembangan zaman, mengingat dibentuknya UU 49/1960 berjarak lebih dari 4 (empat) dekade sebelum UU Perbendaharaan Negara dibentuk. Oleh sebab itu dalil Pemohon yang menyatakan frasa “sebab apapun” dalam Pasal 8 UU 49/1960 rancu dan tidak memberikan kepastian hukum adalah berlebihan dan tidak tepat, dan frasa “sebab apapun” memiliki makna yang sama dengan frasa “akibat lainnya yang sah” sebagaimana dirumuskan dalam UU Perbendaharaan Negara. d. Adapun berkaitan kasus konkret yang dialami oleh Pemohon, sejatinya Pemohon telah keliru dalam memaknai penetapan dirinya sebagai penanggung utang. Bahwa pada dasarnya kewajiban pembayaran utang negara pada Pemohon timbul akibat perbuatan hukum, berupa perjanjian, yang dilakukan oleh Bank Centris Internasional dengan Bank Indonesia dalam kurun waktu tahun 1997-1998. Adapun dikarenakan pada pelaksanaan perjanjian tersebut, Bank Centris Internasional gagal memenuhi prestasinya kepada Bank Indonesia, maka Pemohon sebagai salah satu pemegang saham Bank Centris Internasional berkewajiban untuk melakukan penyelesaian kewajiban utang negara atas nama Bank Centris Internasional. Berdasarkan uraian tersebut maka piutang negara yang ditanggung oleh Pemohon tidak berdasarkan pada “sebab apapun” melainkan merupakan piutang yang lahir 140 dari “perjanjian” sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 UU 49/1960. 4. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU 49/1960 menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga Pemohon ditetapkan sebagai penanggung utang padahal yang berutang menurut perjanjian adalah PT. Bank Centris Internasional (vide Perbaikan Permohonan hal. 36-37), DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut: a. Pemohon merupakan pemegang saham dari PT Bank Centris Internasional yang berbentuk badan hukum perseroan, oleh karenanya tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris yang masing-masing memiliki kewenangan dan tanggung jawab. b. Ketentuan Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) UU PT menjelaskan bahwa direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab atas pengurusan serta pengawasan kegiatan operasional perseroan, maka dalam hal ini jajaran direksi dan dewan komisaris juga bertanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban perseroan untuk membayar segala utang, termasuk namun tidak terbatas pada utang negara yang dimiliki oleh perseroan. c. Adapun terhadap pemegang saham, berlaku Pasal 3 ayat (2) UU PT yang menegaskan bahwa pemegang saham turut bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan pertanggungjawaban tersebut dapat melebihi jumlah saham yang dimiliki apabila: 1) persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; 2) pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi; 3) pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau 141 4) pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan. d. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b PP 28/2022 sebagai peraturan pelaksana dari UU 49/1960 telah sejalan dengan ketentuan UU PT di atas yang berketentuan sebagai berikut: Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi: b. badan hukum perseroan dan badan hukum yayasan/koperasi, dengan pihak yang bertanggungjawab: 1. direksi atau pengurus perusahaan atau yayasan atau koperasi; 2. anggota dewan komisaris atau dewan pengawas; dan/atau 3. pemegang saham, dalam hal: a) secara langsung atau tidak langsung memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi; b) terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam perseroan; atau c) secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi utang perseroan. Selain itu Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 3 PP 28/2002 menyatakan bahwa Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi badan hukum atau badan usaha lainnya termasuk pemilik modal yang bertanggung jawab atas piutang negara dari penanggung utang secara proporsional berdasarkan porsi kepemilikan saham atau modal, terhadap piutang negara dari penanggung utang. e. Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU PUPN yang menjelaskan terkait dengan tanggung jawab para anggota pengurus, termasuk pemegang saham, dari badan terhadap utang negara yang dimiliki oleh badan yang berutang sejatinya telah sejalan dengan ketentuan UU PT. Bahwa dengan kehadiran PP 28/2022 juga kembali menegaskan terkait kriteria pasti anggota pengurus dan pemegang saham yang dapat dimintakan 142 pertanggungjawaban terhadap pembayaran utang negara yang dimiliki oleh badan dalam bentuk perseroan terbatas. f. Bahwa berkaitan dengan fakta yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya (vide Perbaikan Permohonan hlm. 7-8), proses penetapan Pemohon sebagai penanggung utang dari PT. Bank Centris Internasional karena Pemohon berkedudukan sebagai pemegang saham pengendali, telah melalui mekanisme yang panjang dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan Pemohon sebagai penanggung utang sebagaimana dijelaskan di atas, sejatinya didasarkan atas hasil dari audit keuangan PT. Bank Centris Internasional, baik yang dilakukan oleh auditor independen melalui Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Agustus 2003 dan 31 Desember 2002 (audited) PT Bank Centris Internasional-BBO, maupun melalui Laporan Pemeriksaan Atas Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dikeluarkan oleh BPK RI Nomor: 34G/XXI/11/2006. 5. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa UU 49/1960 tidak dapat sepenuhnya mendukung pelaksanaan pengurusan piutang negara sehubungan dengan perkembangan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat yang dinamis (vide Perbaikan Permohonan hlm. 46), DPR RI menguraikan perencanaan dilakukannya perubahan UU 49/1960 sebagai berikut: a. Bahwa pada prinsipnya DPR RI menilai pelaksanaan UU 49/1960 masih relevan hingga saat ini, mengingat ketentuan dalam UU 49/1960 menjadi payung hukum bagi PUPN untuk dapat melakukan pengurusan piutang negara secara optimal. Jika ketentuan dalam UU 49/1960 sepenuhnya dicabut dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka dikhawatirkan dapat menyebabkan terjadinya kekosongan hukum yang berimplikasi kepada proses pengelolaan piutang negara yang tidak optimal dan berpengaruh terhadap keuangan negara. 143 b. Kendati demikian, sejalan dengan Putusan MK No. 023/PUU- IV/2006 yang pada pertimbangan hukumnya Mahkamah menyatakan perlu segera dilakukan pembaharuan terhadap UU 49/1960 dan Putusan MK No. 77/PUU-IX/2011 yang telah menyatakan frasa “atau Badan-badan yang dimaksudkan dalam Pasal 8 Peraturan ini” dalam Pasal 4 ayat (1), frasa “/Badan-badan Negara” dalam Pasal 4 ayat (4), frasa “atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara” dalam Pasal 8, dan frasa “dan Badan-badan Negara” dalam Pasal 12 ayat (1) UU 49/1960 inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, DPR RI juga menilai perlu dilakukannya perbaikan dan penyesuaian terhadap ketentuan yang terdapat dalam UU 49/1960 dengan kondisi yang terjadi pada saat ini. c. Bahwa sikap DPR RI yang memandang perlu adanya perbaikan dan penyesuaian UU 49/1960 dapat terlihat dalam proses panjang yang telah ditempuh oleh DPR RI bersama dengan Pemerintah untuk merancang suatu undang-undang yang secara khusus mengatur terkait pengelolaan piutang negara. Rencana tersebut sejatinya telah berjalan lama dan telah dituangkan dalam Program Legislasi Nasional/Prolegnas sejak tahun 2010, dengan rincian sebagai berikut: No. Masa Prolegnas Judul RUU SK Prolegnas 1. Prioritas Tahun 2010 RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah (Nomor urut 6) dengan NA dan draf RUU disiapkan oleh Pemerintah Keputusan DPR RI Nomor: 119/DPR RI/II/2009-2010 tentang Penetapan 12 Rancangan Undang- Undang Tambahan dan Perubahan Penyiapan Penyusunan Rancangan Undang- Undang Dalam Program Legislasi Nasional Rancangan 144 No. Masa Prolegnas Judul RUU SK Prolegnas Undang-Undang Prioritas Tahun 2010 2. Prioritas Tahun 2011 RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah (Nomor Urut 56) dengan draf RUU dan NA disiapkan oleh Pemerintah (Kementerian Keuangan) Keputusan DPR RI Nomor: 02B/DPR RI/II/2010-2011 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas Tahun 2011 3. Prioritas Tahun 2012 RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah (Nomor Urut 16) dengan draf RUU dan NA disiapkan oleh Pemerintah Keputusan DPR RI Nomor: 08/DPR RI/II/2011-2012 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas Tahun 2012 ** Keterangan dalam SK disebutkan bahwa RUU dalam tahap pembicaraan tingkat I di Komisi XI 4. Prioritas Tahun 2013 RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah (Nomor Urut 15) dengan draf RUU dan NA disiapkan oleh Pemerintah Keputusan DPR RI Nomor: 04/DPR RI/II/2012-2013 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas Tahun 2013 ** Keterangan dalam SK disebutkan bahwa RUU dalam tahap pembicaraan tingkat I di Komisi XI 145 No. Masa Prolegnas Judul RUU SK Prolegnas 5. Prioritas Tahun 2014 RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah (Nomor Urut 16) dengan draf RUU dan NA disiapkan oleh Pemerintah Keputusan DPR RI Nomor: 03A/DPR RI/II/2013-2014 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas Tahun 2014 ** Keterangan dalam SK disebutkan bahwa RUU dalam tahap pembicaraan tingkat I di Komisi XI 6. 2015-2019 RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah (Nomor urut 136) dengan NA dan draf RUU disiapkan oleh DPR/Pemerintah Keputusan DPR RI Nomor: 06A/DPR RI/II/2014-2015 tentang Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2015 7. 2020-2024 RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah (Nomor urut 222) dengan NA dan draf RUU disiapkan oleh Pemerintah Keputusan DPR RI Nomor: 46/DPR- RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 d. Walaupun dalam Prolegnas tahun 2025-2029 secara eksplisit tidak terdapat rencana pembentukan RUU tentang Perubahan Atas UU 49/1960, berdasarkan ketentuan dan pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan, namun perubahan terhadap UU 146 49/1960 masih dapat dilaksanakan melalui mekanisme daftar kumulatif terbuka akibat putusan MK, mengingat sebelumnya sudah terdapat putusan MK yang telah mengubah materi muatan pada UU 49/1960. e. Berdasarkan hal tersebut maka DPR RI mendorong Pemohon untuk dapat menyalurkan aspirasinya yang berkaitan dengan perbaikan dan penyesuaian materi muatan UU 49/1960 kepada pembentuk undang-undang, sehingga proses penyesuaian UU 49/1960 dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Bahwa dalam petitumnya, Pemohon menginginkan mekanisme dan prosedur hukum dalam pengurusan piutang negara harus dilakukan dan berlaku sama di pengadilan, penetapan piutang negara melalui putusan pengadilan, penetapan penanggung utang oleh pengadilan, pertanggungjawaban anggota pengurus dari penanggung utang berdasarkan pengadilan, dan adanya mekanisme sanggahan atau gugatan terhadap sahnya atau kebenaran piutang negara berdasarkan putusan pengadilan. Terhadap hal tersebut DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut: a. Bahwa PUPN diberikan tugas untuk menyelesaikan utang kepada negara yang sebelumnya telah berusaha ditagih oleh kementerian/lembaga namun sulit diselesaikan. Hal ini tercermin dari ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a PP 28/2022 yang menetapkan salah satu kriteria untuk menyerahkan pengurusan piutang negara kepada PUPN ialah telah dilakukan proses penyelesaian terlebih dahulu di tingkat penyerah piutang, seperti upaya penagihan tertulis maupun upaya optimalisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan piutang negara/daerah. b. Kemudian terdapat pula PMK 163/2020 yang mengatur lebih teknis prosedur pengelolaan piutang negara oleh kementerian/lembaga. Dalam hal upaya penagihan telah dilakukan namun piutang negara tidak juga dilunasi, kementerian/lembaga melakukan penyerahan 147 pengurusan piutang negara macet kepada PUPN. Berdasarkan hal tersebut maka desain penyelesaian piutang negara menempatkan PUPN sebagai upaya terakhir untuk menagih dan memenuhi hak negara atas piutang yang dimilikinya. Oleh karena itu prinsip dalam pengurusan piutang oleh PUPN adalah cepat dan efisien sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum UU 49/1960. c. Bahwa satu hal krusial dan perlu penguatan dalam pengurusan piutang negara oleh PUPN adalah pelaksanaan eksekusi guna mendapatkan kepastian hukum atas pelunasan utang. Penguatan ini terlihat dari Pasal 16 PP 28/2022 yang mengatur bahwa Pernyataan Bersama memuat paling sedikit irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, begitu pula yang termuat dalam Surat Paksa berdasarkan Pasal 20 PP 28/2022. Adanya irah-irah dalam kedua surat yang dikeluarkan PUPN tersebut memberikan kekuatan pelaksanaan terhadap Pernyataan Bersama dan Surat Paksa layaknya putusan pengadilan dalam perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap. Atas adanya titel eksekutorial ini maka PUPN dapat mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi secara paksa kepada pengadilan. d. Dari uraian di atas maka tergambar adanya proses yang panjang untuk menagih piutang negara, mulai dari pengelolaan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga hingga penyelesaiannya diserahkan kepada PUPN. Apabila tiap tahap penyelesaian oleh PUPN, mulai dari penetapan piutang, penetapan penanggung utang, hingga mekanisme sanggahan dilakukan melalui pengadilan sebagaimana dimohonkan Pemohon, maka akan mencederai prinsip cepat dan efisien dalam pelaksanaan tugas PUPN. Diperlukan kepastian hukum dalam pemenuhan hak negara namun juga diiringi dengan jaminan hukum terhadap penanggung utang melalui syarat-syarat sebagaimana telah diatur dalam UU 49/1960. e. Bahwa sejatinya ketentuan dalam UU 49/1960 menguraikan terkait mekanisme PUPN dalam melakukan pengurusan dan pengelolaan 148 piutang negara. Dalam hal ini UU 49/1960 memberikan seperangkat kewenangan bagi PUPN dalam rangka memastikan pengurusan dan pengelolaan piutang negara dapat dijalankan dengan efektif dan efisien sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Namun bagaimanapun kewenangan yang diberikan kepada PUPN tersebut tidak serta merta menegasikan hak-hak warga negara, utamanya hak untuk mendapatkan perlindungan hak milik pribadi maupun jaminan akan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Pada hakikatnya warga negara masih memiliki kesempatan untuk melakukan upaya-upaya hukum tertentu berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan PUPN dalam melakukan pengurusan dan pengelolaan piutang negara. f. Bahwa berkaitan dengan masih terdapatnya ruang bagi upaya- upaya hukum yang dapat dilakukan oleh warga negara sebagaimana dimaksud di atas, sejatinya telah tergambar dengan upaya-upaya hukum yang telah Pemohon tempuh selama ini sebelum akhirnya melakukan permohonan pengujian pasal-pasal a quo di MK. DPR RI mencatat setidaknya terdapat 4 (empat) kali upaya hukum yang dilakukan Pemohon melalui pengajuan perkara, baik dalam lingkup pengadilan umum maupun pengadilan tata usaha negara, hingga saat ini. Perkara-perkara tersebut di antaranya: 1) Perkara perdata melalui Perkara Nomor 350/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel jo. 554/PDT/2021/PT. DKI jo. 1688/K/Pdt/2003 2) Perkara Nomor 171/Pdt.G.2024/PN.Jkt.Pst jo. 191/Pdt/2024/PT. DKI. 3) Perkara tata usaha negara/TUN melalui Perkara Nomor 428/G/TUN/2022/PTUN.JKT jo. 202/B/2023/PT.TUN.JKT jo. 227K/TUN/2024 4) Perkara Nomor 510/G/2023/PTUN.JKT. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan dalam pasal-pasal a quo telah melanggar hak Pemohon dalam 149 mendapatkan perlindungan dan jaminan akan kepastian hukum merupakan dalil yang tidak tepat III. KETERANGAN TAMBAHAN DPR RI 1. Bahwa DPR RI menyampaikan apresiasi dan menerima atas setiap masukan yang disampaikan Yang Mulia Hakim Konstitusi dalam persidangan Perkara No. 128/PUU-XXII/2024 pada Selasa tanggal 17 Juni 2025, setiap masukan tersebut akan disampaikan kepada Alat Kelengkapan Dewan yang membidangi tugas dalam lingkup keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan sektor jasa keuangan. Selain itu, DPR RI memastikan bahwa setiap Putusan MK terkait UU 49/1960 akan menjadi bagian dari tindak lanjut terhadap upaya perbaikan dan penyesuaian terhadap UU a quo. 2. Bahwa terkait dengan landasan terhadap upaya perbaikan dan penyesuaian UU 49/1960 dengan kondisi kekinian, DPR RI kembali menjelaskan keterangannya sebagai berikut: a. Bahwa sejatinya pembentukan UU 49/1960 tidak dilakukan dalam proses pembentukan undang-undang dalam keadaan normal, melainkan dilaksanakan pada mekanisme penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. b. Bahwa sejalan dengan amanah Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, ketentuan dalam UU 49/1960 telah mendapatkan persetujuan oleh DPR RI melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut UU 1/1961). c. Bahwa pada prinsipnya walaupun DPR RI tidak ikut serta dalam proses pembahasan substansi norma UU 49/1960 yang berasal dari Perpu melainkan hanya memberikan persetujuan setelah UU 49/1960 diterbitkan oleh Presiden, namun kondisi tersebut tidak menutup ruang bagi DPR RI bersama dengan Pemerintah untuk dapat melakukan penyesuaian dan perbaikan norma apabila telah nyata ditemukan 150 ketentuan norma dalam UU 49/1960 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi kekinian. Bahwa hal tersebut juga telah ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU 1/1961, yang menerangkan bahwa, “Sudah barang tentu peraturan-peraturan Negara yang telah ditetapkan menjadi undang-undang biasa senantiasa dapat diubah, ditambah, dicabut, diganti apabila dipandang perlu.” d. Bahwa upaya penyesuaian dan perbaikan norma terhadap UU 49/1960 telah dilakukan oleh DPR RI bersama dengan Pemerintah sejak dimasukkannya RUU yang materi muatannya mengatur terkait pengelolaan piutang negara pada Prolegnas, sebagaimana dimaksud pada Keterangan DPR RI di atas. Namun pada pelaksanaannya, hingga saat ini pembentuk undang-undang belum berhasil merumuskan produk undang-undang sebagaimana dimaksud tersebut. e. Bahwa urgensi penyesuaian dan perbaikan terhadap norma UU 49/1960 sejatinya juga dapat terlihat ketika Mahkamah sendiri telah mengeluarkan beberapa putusan terhadap pengujian UU a quo, dimana pada sebagian perkara tersebut Mahkamah mengabulkan permohonan sehingga telah mengubah sebagian norma dalam UU a quo. f. Bahwa dengan demikian, mengingat sudah tidak terdapatnya lagi RUU yang secara tegas mengatur terkait pengelolaan piutang negara pada Prolegnas 2025-2029, DPR RI menilai proses perbaikan dan penyesuaian terhadap UU 49/1960 masih tetap dilakukan melalui mekanisme daftar kumulatif terbuka sesuai dengan ketentuan pada UU Pembentukan PUU. Bahwa kemudian berdasarkan landasan di atas, pembentuk undang-undang dapat melakukan proses pembentukan suatu undang-undang yang pada materi substansinya dapat mengganti, menyesuaikan maupun memperbaiki ketentuan yang terdapat pada UU 49/1960. 3. Bahwa terkait dengan keberadaan RUU Penghapusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam daftar Program Legislasi Nasional 2025- 2029 dan proses pengurusan piutang negara ke depannya dalam upaya perbaikan dan penyesuaian norma pada UU a quo, DPR RI menyampaikan keterangannya sebagai berikut: 151 a. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, rencana untuk mengubah UU 49/1960 telah tercantum dalam dokumen Program Legislasi Nasional Jangka Menengah Tahun 2010-2014 dengan judul RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah. RUU tersebut menjadi usul inisiatif Pemerintah sehingga NA dan draf RUU disiapkan oleh Pemerintah. b. Dalam Rapat Kerja tanggal 5 Oktober 2011, Pemerintah menyampaikan bahwa diperlukan penyesuaian UU 49/1960 dengan undang-undang lainnya, seperti UU tentang Bank Indonesia yang menjadikan Bank Indonesia tidak lagi menjadi bagian dari Pemerintah sehingga tidak lagi menjadi anggota PUPN Pusat, dan BUMN/BUMD menyelesaikan sendiri piutang macetnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku di bidang perseroan terbatas dan BUMN/BUMD (Kementerian Keuangan, “Progress RUU Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah”, Media Kekayaan Negara Edisi No. 6, Tahun II/2011, diakses pada https://www.djkn.kemenkeu.go.id/files/mediakn/9e5681ea8c623ff7c9f2 785094bf5c18.pdf, hlm. 27). Proses pembahasan RUU ini telah masuk dalam tahap pembicaraan tingkat I di Komisi XI dan hingga tahun 2014 selalu masuk dalam Daftar Prolegnas Prioritas Tahunan. Namun demikian belum tercapai kesepakatan pembentuk undang-undang hingga akhir periode keanggotaan 2009-2014. c. Pada periode keanggotaan 2014-2019, RUU tersebut kembali dimasukkan dalam Daftar Prolegnas Jangka Menengah 2015-2019 dengan judul RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah pada nomor 136 dengan NA dan draf RUU disiapkan oleh DPR/Pemerintah. Sepanjang periode ini, RUU tersebut selalu masuk dalam Prolegnas Jangka Menengah namun tidak pernah dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas Tahunan. d. Pada periode keanggotaan 2019-2024, RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah dimasukkan dalam Prolegnas Jangka Menengah tahun 2020-2024 pada nomor 222 dengan NA dan draf RUU disiapkan oleh Pemerintah. Dalam Rapat Kerja Badan 152 Legislasi DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM dan DPD RI pada tanggal 23 November 2020 dalam rangka membahas Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021, Pemerintah mengusulkan untuk melakukan simplifikasi rancangan undang-undang dengan menggabungkan materi muatan RUU tentang Perlelangan, RUU tentang Penilai, dan RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah ke dalam muatan RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara. Berdasarkan usulan tersebut maka terdapat perubahan Prolegnas Jangka Menengah tahun 2020-2024 yang tidak lagi mencantumkan judul RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah. e. Dalam Prolegnas Jangka Menengah tahun 2025-2029 terdapat perubahan judul RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara menjadi RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan. RUU tersebut terdapat pada nomor 76 dengan NA dan RUU disiapkan oleh DPR/Pemerintah. Selain itu terdapat pula judul RUU yang berkaitan dengan piutang negara, yaitu RUU tentang Penghapusan Piutang Negara pada nomor 31 dengan NA dan draf RUU disiapkan oleh DPR RI. f. Bahwa inisiasi pembentukan RUU tentang Penghapusan Piutang Negara ini ialah untuk memberikan suatu kepastian hukum terhadap proses pengelolaan piutang negara, utamanya dalam penghapusan piutang negara yang tidak tertagih. Ide pembentukan RUU tentang Penghapusan Piutang Negara sendiri secara umum akan mengatur terkait tata kelola penghapusan piutang negara yang statusnya tidak dapat ditagihkan kepada penanggung utang sebagaimana prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. g. Bahwa sehubungan dengan pengelolaan piutang negara tidak dapat dilepaskan dari pengaturan yang terdapat dalam Bab V Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara), yaitu mulai dari Pasal 33 sampai dengan Pasal 37. Pada dasarnya setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola kekayaan negara/daerah, wajib mengusahakan agar setiap 153 piutang negara/daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu. Dalam hal kewajiban tersebut tidak dapat dijalankan, maka penyelesaiannya dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. h. Pengaturan mengenai penghapusan piutang negara/daerah diatur hanya dalam satu pasal, yaitu Pasal 37 UU Perbendaharaan Negara mengatur bahwa piutang negara/daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan, kecuali mengenai piutang negara/daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang. Tata cara mengenai penghapusan piutang negara/daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Adanya rencana untuk mengatur mengenai penghapusan piutang negara/daerah dalam suatu undang-undang tersendiri akan memberikan suatu kepastian hukum terhadap proses pengelolaan piutang negara. i. Dengan konstruksi rumusan norma dalam UU Perbendaharaan Negara, maka penghapusan piutang negara/daerah merupakan upaya terakhir dalam mekanisme pengelolaan piutang negara. Jika PUPN telah mengupayakan penagihan secara optimal namun debitor tetap tidak melunasi piutang negara, maka kementerian/lembaga yang telah menyerahkan pengurusan piutangnya kepada PUPN dapat mengambil kebijakan akuntansi piutang. Kebijakan tersebut adalah dengan menghapus piutang secara bersyarat (hapus buku) maupun menghapus piutang secara mutlak (hapus tagih). Dengan demikian secara umum RUU tentang Penghapusan Piutang Negara memiliki irisan dengan materi muatan UU 49/1960 dalam konteks proses pengelolaan piutang negara. j. Adapun dalam proses pembahasan RUU tentang Penghapusan Piutang Negara dapat mengalami dinamika perubahan dan pengembangan materi muatan RUU. Pengurusan piutang negara oleh 154 PUPN dan penghapusan piutang negara merupakan tahapan mekanisme dalam ruang lingkup pengelolaan piutang negara. Dilakukannya penghapusan piutang negara tidak berarti mengesampingkan proses penagihan piutang negara eksisting, baik yang terdapat di kementerian/lembaga, maupun piutang negara yang diurus oleh PUPN berdasarkan UU 49/1960. Proses penagihan piutang oleh pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola kekayaan negara/daerah maupun oleh PUPN tetap menjadi prioritas utama sebagai bentuk upaya pemulihan kekayaan negara. Oleh karena itu materi muatan RUU tentang Penghapusan Piutang Negara dapat dikembangkan menjadi pengelolaan piutang negara yang di dalamnya terdapat materi norma mengenai pengurusan piutang oleh PUPN. k. Meskipun tidak terdapat judul RUU tentang pengurusan/pengelolaan piutang negara dalam Prolegnas Jangka Menengah tahun 2025-2029, namun perubahannya dimungkinkan melalui proses evaluasi prolegnas. Terhadap prolegnas jangka menengah, evaluasi dilakukan setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan prolegnas prioritas tahunan. Oleh karena itu judul RUU dalam Prolegnas Jangka Menengah tahun 2025-2029 dapat ditambah dan/atau dikurangi dengan memasukkan RUU tentang Pengurusan Piutang Negara. l. Selain itu perubahan atas UU 49/1960 dapat dilakukan berdasarkan daftar kumulatif terbuka dalam Prolegnas. Dengan adanya Putusan MK No. 023/PUU-IV/2006 yang pada pertimbangan hukumnya Mahkamah menyatakan perlu segera dilakukan pembaharuan terhadap UU 49/1960 dan Putusan MK No. 77/PUU-IX/2011 yang telah mengubah materi muatan pada UU 49/1960, maka rencana perubahan atas UU 49/1960 dapat dilaksanakan melalui mekanisme daftar kumulatif terbuka. 4. Berkaitan dengan kedudukan PUPN dengan penanggung utang serta proses pengurusan piutang negara ke depannya dalam upaya perbaikan dan penyesuaian norma pada UU a quo, DPR RI menyampaikan keterangannya sebagai berikut: 155 a. Bahwa sebagaimana keterangan yang DPR RI sampaikan dalam Sidang Pleno MK, pada prinsipnya semangat yang dibawa dalam seluruh proses legislasi yang berjalan di DPR RI ialah untuk melindungi kepentingan dan hak-hak warga negara dalam setiap undang-undang yang dihasilkan oleh DPR RI bersama dengan Pemerintah. Semangat itu juga berjalan beriringan dengan kewajiban DPR RI untuk memastikan kepentingan negara juga dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Dengan demikian DPR RI bersama dengan Pemerintah selaku pembentuk undang-undang wajib memastikan terciptanya keseimbangan antara hak warga negara serta kepentingan negara itu sendiri dalam setiap undang-undang yang dihasilkan. b. Bahwa berkaitan dengan proses pengurusan piutang negara sebagaimana dimaksud dalam UU a quo, DPR RI menilai perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam untuk dapat menemukan formulasi yang tepat bagi proses pengurusan piutang negara tersebut. DPR RI menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan terhadap adanya ruang-ruang yang dapat diberikan kepada warga negara untuk dapat menjaga proses pengurusan piutang negara oleh PUPN. Bahwa kondisi tersebut pun juga harus memastikan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam aspek pengelolaan piutang negara seperti prinsip kewenangan, prinsip prompter treatment, dan hak eksekusi. Dengan demikian bentuk pasti terhadap formulasi mekanisme pengurusan piutang negara oleh PUPN ke depannya akan menjadi fokus utama bagi pembentuk undang-undang untuk menemukan formulasi yang seimbang sebagaimana dimaksud dalam penjelasan di atas. IV. PETITUM DPR RI Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohoan a quo untuk seluruhnya; 156 3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (3), Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 11 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 28 April 2025 yang diterima Mahkamah tanggal 28 April 2025, kemudian disampaikan dalam persidangan tanggal 30 April 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON 1. Bahwa frasa "apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa Piutang-piutang Negara tersebut harus segera diurus" dalam Pasal 4 angka 3 UU PUPN menyebabkan Panitia Urusan Piutang Negara (selanjutnya disebut PUPN) dalam melakukan pengurusan piutang negara hanya didasarkan pada pendapatnya saja tanpa terlebih dahulu memastikan bahwa piutang negara yang segera diurus tersebut adalah piutang yang adanya dan besarannya telah pasti menurut hukum, sehingga tidak menjamin ketidakpastian hukum bahkan mengakibatkan diskriminasi terhadap Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 2. Bahwa frasa "piutang Negara berdasarkan sebab apapun" dalam Pasal 8 UU PUPN telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan kesewenang-wenangan PUPN dalam melakukan pengurusan piutang negara. Akibat dari frasa "Piutang Negara berdasarkan sebab apapun" PUPN dalam menetapkan Pemohon sebagai penanggung hutang, besarnya piutang negara menggunakan dasar pertimbangan dari dokumen-dokumen yang diragukan keasliannya dan diragukan kepastian besarannya menurut hukum, sehingga mengakibatkan PUPN melakukan penyitaan terhadap 157 harta milik Pemohon dan harta milik Istri Pemohon termasuk melakukan pemblokiran terhadap harta-harta milik Pemohon. 3. Bahwa ketidakjelasan frasa "berhutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan" dalam Pasal 9 ayat (1) UU PUPN mengakibatkan PUPN dapat menilai sendiri siapa saja pihak yang dibebani piutang Negara asalkan dapat dikait-kaitkan dengan kedua sumber hutang tersebut. Padahal, demi kepastian hukum dan keadilan bagi Pemohon, menyatakan setiap orang atau badan berhutang kepada Negara menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan seharusnya diuji terlebihi dahulu secara hukum melalui mekanisme di pengadilan. 4. Bahwa frasa "sepanjang tidak diatur dalam perjanjian atau peraturan yang bersangkutan" dalam Pasal 9 ayat (2) UU PUPN telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga Pemerintah menafsirkan berbeda. Pemerintah tidak memaknai Pasal a quo UU PUPN sebagai pengecualian (exclusionary rule) terhadap Pasal 9 ayat (1) UU PUPN khususnya terkait penanggung hutang "badan" namun memaknai secara otomatis terhadap badan hukum yayasan/koperasi yang bertanggungjawab adalah pemegang saham, direksi dan komisaris atau pengurus. 5. Bahwa larangan dan/atau pembatasan untuk tidak dapat dilakukan sanggahan terhadap sahnya atau kebenaran piutang negara dalam Pasal 11 huruf f UU PUPN hanya memberikan kepastian hukum kepada PUPN namun tidak memberikan keseimbangan kepastian hukum kepada orang dan/atau badan yang ditetapkan oleh PUPN sebagai penanggung hutang atas piutang negara. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (selanjutnya disebut UU Penagihan Pajak 19/1997) dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (selanjutnya disebut UU Penagihan Pajak 19/2000) tidak lagi membatasi atau melarang subjek hukum melakukan sanggahan atas sahnya atau kebenaran piutang negara, sehingga UU PUPN sudah seharusnya diganti dengan Undang-Undang yang baru. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 158 Dalam perkara a quo ini, izinkanlah Pemerintah memberikan tanggapan terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. Menurut Pemerintah, Pemohon tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak-tidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya akibat keberlakuan ketentuan Pasal 4 angka 3, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 11 UU PUPN yang dimohonkan dengan alasan sebagai berikut: A. Ketentuan-ketentuan mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut UU MK jelas mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yang meliputi: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, sehubungan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, maka harus dibuktikan bahwa: a. Pemohon memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK; dan b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan akibat berlakunya undang-undang yang diuji. Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU- III/2005 dan Nomor: 010/PUU-III/2005 yang pada pokoknya menyatakan, dikutip: “Bahwa, kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 159 1. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; 2. Adanya hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; 3. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.” B. Tanggapan Pemerintah atas Uraian Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Pemerintah berpendapat Pemohon tidak memenuhi syarat kerugian konstitusional dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan Pemohon lebih kepada pengaduan konstitusional (constitutional complaint) karena permasalahan yang didalilkan Pemohon disebabkan oleh suatu perbuatan hukum, bukan oleh norma suatu Undang-Undang. Dengan demikian, permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon bukan menjadi ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi yang mengadili pengujian Undang-Undang yang diduga bertentangan dengan UUD NRI 1945 (constitutional review); 2. Pokok permasalahan yang disampaikan Pemohon sebenarnya adalah terkait dengan proses pengurusan piutang negara atas nama Andri Tedjadharma in casu Pemohon sebagai penanggung utang dari PT Bank Centris Internasional oleh PUPN Cabang DKI Jakarta. Hal tersebut telah disampaikan Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya halaman 7 angka 8 s.d. 13 yang pada pokoknya menjelaskan terkait hubungan Pemohon dengan PT Bank Centris Internasional, dan penetapan Pemohon sebagai penanggung utang oleh PUPN Cabang DKI Jakarta. 3. Bahwa menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujiannya, juga apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan 160 aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. 4. Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya kerugian hak konstitutional yang diberikan UUD 1945 akibat berlakunya ketentuan Pasal 4 angka 3, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 11 UU PUPN yang didasarkan bahwa: a. Pemohon tidak dapat menjelaskan kerugian konstitusional yang dialami dengan berlakunya ketentuan Pasal 4 angka 3, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 11 UU PUPN. Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa ketentuan dalam pasal- pasal yang diuji tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum, kriminalisasi, dan tindakan sewenang-wenang oleh Pemerintah melalui PUPN kepada Pemohon. b. Terkait legal standing Pemohon, Pemerintah berpendapat kedudukan legal standing Pemohon tidak terpenuhi karena permasalahan yang dikemukakan Pemohon adalah terkait dengan permasalahan di bidang keperdataan atau tata usaha negara dan bukan disebabkan oleh permasalahan konstitusionalitas norma Pasal 4 angka 3, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 11 UU PUPN. c. Apabila Pemohon merasa dirugikan dengan adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak sesuai prosedur dan asas- asas umum pemerintahan yang baik, maka Pemohon dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Apabila Pemohon sebagai pemegang saham sekaligus Komisaris menganggap tidak bertanggung jawab terhadap kewajiban PT Bank Centris Internasional kepada Negara, maka Pemohon dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri sesuai dengan mekanisme hukum yang ada. Apabila Pemohon meragukan keaslian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688K/PDT/2003 tanggal 4 Januari 2006 yang menjadi dasar penetapan jumlah kewajiban PT 161 Bank Centris Internasional kepada Negara, maka Pemohon dapat menempuh mekanisme hukum ke pihak yang berwenang. d. Bahwa Pemohon telah sering mengajukan gugatan baik perdata dan tata usaha negara melawan Pemerintah cq. PUPN Cabang DKI Jakarta baik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Adapun telah ada putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688K/PDT/2003 tanggal 4 Januari 2006 yang telah memutus Pemohon telah ingkar janji dan melakukan perbuatan melawan hukum atas utangnya kepada Negara yang tidak dibayar sampai dengan saat ini. Selengkapnya sebagai berikut: No Perkara Keterangan 1 Perkara Perdata No. 350/Pdt.G/2000/PN.Jak.Se l jo. 554/PDT/2021/PT.DKI jo. 1688K/Pdt/2003 - Pemohon sebagai Tergugat III - Amar Putusan Kasasi 1688K/Pdt/2003: 1. Menyatakan bahwa Tergugat I (PT Bank Centris Internasional) bersama-sama Tergugat VI (Suharyanto Harsono) dan VII (Daud Gozali) telah melakukan ingkar janji; 2. Menghukum Tergugat I (PT Bank Centris Internasional) bersama-sama Tergugat VI (Suharyanto Harsono) dan VII (Daud Gozali) untuk memenuhi kewajibannya dan mengembalikan atau membayar seluruh hutang kepada Penggugat (BPPN) sebesar Rp812.573.209.796,36,- (delapan ratus dua belas milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan 162 ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah tiga puluh enam sen) seketika dan sekaligus dan membayar denda dan bunga sebesar 1,5% (satu setengah prosen) setiap bulannya sejak bulan Desember 1997 sampai dengan para Tergugat membayar seluruh kerugian yang diderita Penggugat (BPPN); 3. Menghukum Tergugat II (PT. Centris Mekar Lestari), III (Andri Tedjadharma), IV (Prasetyo Utomo), V (Kem Kem Achmad Basar) baik secara bersama maupun sendiri-sendiri telah, melakukan perbuatan melawan hukum; 2. Perkara TUN Nomor 428/G/TUN/2022/PTUN.JK T jo. 202/B/2023/PT.TUN.JKT jo. 227K/TUN/2024 - Pemohon adalah Penggugat dalam perkara ini. - Amar putusan perkara nomor 227K/TUN/2024 tanggal 2 Oktober 2024 adalah: 1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 202/B/PT.TUN.JKT., tanggal 13 September 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 428/G/2022/PTUN.JKT tertanggal 11 April 2023; 2. Menyatakan gugatan Penggugat ANDRI 163 TEDJADHARMA tidak dapat diterima; 3. Perkara TUN Nomor 510/G/2023/PTUN.JKT - Pemohon adalah Penggugat dalam perkara ini. - Sudah inkracht, Majelis Hakim menyatakan PTUN tidak berwenang untuk memeriksa perkara (kompetensi absolut) 4. Perkara Perdata Nomor 171/Pdt.G.2024/PN.Jkt.Pst jo. 191/Pdt/2025/PT DKI - Pemohon adalah Penggugat dalam perkara a quo. - Amar putusan perkara nomor 171/Pdt.G.2024/PN.Jkt.Pst: MENGADILI: DALAM EKSEPSI - Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara Rp.828.000;- (delapan ratus dua puluh delapan ribu Rupiah); - Amar putusan tersebut kemudian dikuatkan pada putusan tingkat banding. - Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding telah menyatakan bahwa Andri Tedjadharma sebagai Pemohon adalah 164 Penanggung Hutang dari Bank Centris Internasional dan mempunyai kewajiban utang kepada Negara yang belum dibayar sampai dengan saat ini. e. Pemohon lebih banyak menguraikan terkait permasalahan hukum yang dialami Pemohon dan tidak memberikan penjelasan yang spesifik mengenai pertentangan pasal yang diuji terhadap UUD 1945 dan mengakibatkan kerugian konstitusional bagi Pemohon. f. Tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan ketidakpastian hukum yang disebut Pemohon dengan keberlakuan Pasal 4 angka 3, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 11 UU PUPN yang menyebabkan kerugian konstitusional bagi Pemohon. g. Pemohon juga tidak dapat menjelaskan apabila permohonannya dikabulkan, maka kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi lagi. Sehingga, tidak ada kerugian konstitusional dari Pemohon yang dilanggar dengan berlakunya pasal a quo. h. Bahwa dalil-dalil kerugian konstitusional dari Pemohon akibat ketentuan Pasal 4 angka 3, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 11 UU PUPN hanya bersifat asumsi semata, tidak bersifat spesifik (khusus) dan aktual serta tidak sesuai dengan syarat-syarat adanya kerugian konstitusional tersebut. i. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, tidak satupun secara konkret dan jelas termuat uraian mengenai bentuk kerugian konstitusional dari Pemohon dengan mempersoalkan UU PUPN dan dalil-dalil Pemohon hanya berdasarkan pada asumsi-asumsi semata dan nyata-nyata tidak didasarkan pada adanya kerugian konstitusional karena berlakunya ketentuan a quo yang diuji. j. Pemerintah berpendapat bahwa akan sangat berbahaya jika suatu norma dalam undang-undang dibatalkan hanya berdasarkan alasan- alasan yang dibuat-buat oleh satu pihak saja, apalagi oleh debitor 165 yang enggan membayar kewajiban dan sudah dihukum oleh putusan pengadilan untuk membayar kewajibannya kepada negara, tanpa mempertimbangkan dampak hukum dan ekonomi dari dibatalkannya undang-undang tersebut. k. Prof (H.C.) DR. H. Yulius, S.H, M.H Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI pada pidato pengukuhan sebagai professor kehormatan dalam bidang hukum administrasi negara pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada tanggal 20 April 2024 telah mewanti-wanti bahwa: “Selama ini, para obligor BLBI sangat piawai dalam memanfaatkan celah hukum positif untuk melepaskan dirinya dari kewajiban membayar utang kepada negara. Dalam perkara pidana misalnya, terdapat beberapa obligor BLBI yang melarikan diri ke luar negeri sesudah putusan pidana penjara. Beberapa obligor lainnya bebas atau lepas dari tuntutan hukum (onslag van recht vervolging). Adapun yang sudah diputus pidana tidak otomatis dapat memenuhi utangnya. Demikian juga pada pemeriksaan beberapa perkara oleh judex facti Peradilan TUN, para obligor mendalilkan keadilan procedural, dimana berdasarkan peraturan perundangan- undangan memang ditemukan cacat prosedur, yang seringkali ringan, dalam berbagai keputusan atau Tindakan Satgas BLBI” (hal- 30-31 pidato pengukuhan). Lebih jauh DR. H. Yulius menambahkan: “Terhadap gugatan- gugatan tersebut Mahkamah Agung telah menolaknya, yang secara substantif didasarkan pada pertimbangan dan paradigma sebagai berikut: (1) mengutamakan keadilan substantif, dimana cacat prosedur yang ringan tidak meniadakan substansi sejatinya, yaitu para obligor telah berhutang kepada negara, dan hutang harus dibayar. (2) berparadigma hukum progresif sebagaimana diajarkan oleh Profesor Satjipto Raharjo, dimana hakim harus…melakukan terobosan cara berpikir…dst (hal.31 pidato pengukuhan). 5. Selain itu, Pemohon pada angka 14 s.d. 16 memberikan penjelasan mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688K/Pdt/2003 tanggal 4 Januari 2006 yang digunakan oleh PUPN sebagai dasar dalam 166 menetapkan jumlah kewajiban Pemohon kepada Negara, yang menurut Pemohon Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688K/Pdt/2003 tanggal 4 Januari 2006 tersebut diragukan kebenarannya. 6. Terhadap hal tersebut, dapat Pemerintah sampaikan bahwa faktanya PUPN Cabang DKI Jakarta menerima salinan putusan Mahkamah Agung Nomor 1688K/Pdt/2003 tanggal 04 Januari 2006 secara resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan demikian, karena salinan putusan tersebut diterima secara resmi melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sudah sepatutnya putusan a quo dianggap benar kecuali ada putusan yang menyatakan sebaliknya. 7. Bahwa posita Pemohon juga tidak konsisten dengan petitumnya dengan penjelasan sebagai berikut: a. Pemohon menguraikan kerugiannya terkait dokumen yang menjadi dasar ditetapkannya Pemohon sebagai penanggung utang, seperti putusan pengadilan yang menurut Pemohon tidak sah; b. Namun dalam petitumnya justru Pemohon meminta agar setiap pasal yang diuji ditambahkan frasa “melalui putusan pengadilan”. Apabila Pemohon meragukan keabsahan putusan pengadilan, maka menjadi pertanyaan mengapa Pemohon justru meminta putusan pengadilan menjadi tambahan rumusan dalam pasal-pasal yang diuji? Tidak konsistennya posita dan petitum Pemohon menimbulkan ketidakjelasan/kekaburan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (obscuur libel); 8. Oleh karena itu, sudah sepatutnya permohonan pengujian yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. Dasar permohonan yang disampaikan adalah Pemohon keberatan terhadap penetapan Pemohon sebagai Penanggung Utang, yang mana hal tersebut merupakan pelaksanaan dari tugas PUPN yang seharusnya tidak dapat dimohonkan pengujian. Seluruh dasar keberatan Pemohon seharusnya dibuktikan melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara bukan di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 4 angka 3, Pasal 8, Pasal 167 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 11 UU PUPN tidak terdapat permasalahan konstitusionalitas norma. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007). Dengan demikian, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Namun, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan- putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. III. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI A. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis UU PUPN, serta Perkembangan sistem penagihan dengan Surat Paksa 1. Bahwa jumlah Piutang Negara yang dikelola pemerintah senantiasa bertambah dari waktu kewaktu sehingga memerlukan penanganan yang cepat dan berkepastian hukum. Sebelum lahirnya UU PUPN, piutang negara telah menjadi isu penting sehingga waktu itu telah ada lembaga berupa Panitya Penyelesaian Piutang Negara yang dibentuk berdasarkan Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No.Kpts.Peperpu/0244/1958. Kepada Panitya tersebut diberikan tugas untuk menyelesaikan utang-utang kepada Negara yang sulit dalam penagihannya, dengan mempergunakan kekuasaan-kekuasaan yang tercantum dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat yang bersangkutan, sehingga penagihan-penagihan piutang termaksud seumumnya memuaskan, hal tersebut tidak akan tercapai apabila 168 tetap menggunakan prosedur biasa sebagaimana diatur dalam H.I.R. (Staatsblad 1941 No.44 pasal 195 dan seterusnya). 2. Sebagaimana diketahui semua peraturan Penguasa Perang Pusat tidak berlaku lagi karena hukum mulai tanggal 16 Desember 1960 berdasarkan pasal 61 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Tahun 1959 No.139) berhubungan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No.66). Oleh karena itu dipandang perlu untuk meneruskan tugas-tugas Panitya Penyelesaian Piutang Negara tersebut dengan menetapkan UU 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara. 3. Supaya penagihan piutang Negara itu pada satu pihak berlaku secara cepat dan efisien dan pada lain pihak para penanggung utang mendapat jaminan-jaminan hukum, maka kepada Panitya dengan syarat-syarat tertentu diberi hak kekuasaan untuk menanggih piutang Negara yang dimaksud dalam Peraturan ini sesuai dengan cara yang ditentukan dalam "Undang-undang penagihan pajak Negara dengan surat paksa"(Lembaran Negara Tahun 1959 No.63). 4. Bahwa pengurusan Piutang Negara oleh PUPN berdasarkan BAB III UU PUPN adalah PENGURUSAN PIUTANG NEGARA SECARA KHUSUS, yaitu prosedur penyelesaian piutang yang berada di luar peradilan umum. Cara menyelesaikan piutang-piutang negara secara khusus menurut Penjelasan Pasal 10 dan Pasal 11 UU PUPN adalah berupa mengadakan sesuatu Pernyataan Bersama (PB) antara Ketua Panitia dan Penanggung-Utang yang memuat kata sepakat antara mereka tentang jumlah utang yang masih harus dibayar dan memuat pula kewajiban penanggung uutang untuk melunasi utangnya. Kepada surat Pernyataan Bersama (PB) diberi kekuatan pelaksanaan seperti suatu Putusan Hakim dalam perkara perdata dan pelaksanaannya dijalankan dengan pengeluaran Surat Paksa seperti dalam hal memungut pajak. Oleh karena itu surat Pernyataan Bersama itu merupakan pernyataan pengakuan utang yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijs) dan kekuatan memaksa (dwingend bewijs). 169 PB ini mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti suatu putusan Hakim dalam perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk mana pernyataan bersama itu berkepala "Atas nama Keadilan". 5. Bahwa disamping dengan PB, dalam Pasal 6 UU PUPN juga diatur tentang mekanisme penagihan dengan Surat Paksa. Seperti halnya PB, Surat Paksa juga mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti suatu putusan Hakim dalam perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk mana Surat Paksa itu berkepala "Atas nama Keadilan". 6. Bahwa mekanisme pengurusan/penagihan piutang dengan Surat Paksa saat ini masih relevan sehingga tidak hanya terdapat di PUPN dan Pajak, tetapi telah diperluas juga ke Lembaga Penjamin Simpanan sesuai Penjelasan Pasal 41 huruf i Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang berbunyi: “Menurut ketentuan ini, atas piutang Bank terhadap pihak ketiga, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan tindakan penagihan piutang dengan penerbitan surat paksa, dengan berdasarkan pada catatan utang debitur yang bersangkutan pada Bank dalam Program Restrukturisasi Perbankan. Surat paksa ini memuat irah-irah dengan frasa "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal tindakan penagihan piutang tidak diindahkan oleh debitur, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan penyitaan atas kekayaan debitur dan selanjutnya dapat melakukan pelelangan atas kekayaan debitur dalam rangka pengembalian piutang dimaksud. Harta debitur yang tidak dapat disita meliputi perlengkapan rumah tangga, buku, dan peralatan kerja untuk kelangsungan hidup debitur. Walaupun Lembaga Penjamin Simpanan diberi wewenang untuk melakukan penagihan paksa, tata cara pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek kepastian hukum dan keadilan. 7. Bahwa Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H. selaku Ketua Peminatan Hukum Keuangan Publik dan Perpajakan Fakultas Hukum Universitas Indonesia telah memberikan pendapat hukum terkait “Dasar Falsafah Pengurusan Piutang Negara dan Karakteristik Khas Pengurusannya” pada saat beliau memberikan affidavit yang dimuat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 40 P/HUM/2023 (hal.206-207) 170 dalam perkara uji materiil Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh PUPN, dengan kutipan sebagai berikut: a. Piutang negara sebagai jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun, merupakan bagian dari keuangan negara yang regulasi, tata kelola, dan risikonya diatur dalam peraturan perundang-undangan serta memiliki karakteristik publik yang berbeda dengan piutang dalam hubungan keperdataan pada umumnya; b. Karakteristik publik dalam piutang negara terwujud dalam bentuk adanya regulasinya yang diatur dalam peraturan perundang- undangan yang mengatur keuangan negara dan perbendaharaan negara, tata kelolanya didasarkan pada mekanisme hubungan dan pertanggungjawaban hukum publik, di mana terdapat mekanisme hubungan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara dan risikonya yang berkaitan dengan penyelesaian dan pengembalian piutang negara didasarkan pada aspek hubungan hukum publik, yang dapat bersifat hak mendahului (droit de preference) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. c. Konsep hukum publik yang mewajibkan penyelesaian piutang negara diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu didasarkan pada falsafah keuangan negara sebagai uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan juga kepada rakyat melalui perwakilannya di parlemen. Hal inilah yang menyebabkan karakteristik penyelesaian piutang negara mempunyai karakteristik yang bersifat tidak hanya mendahului (droit de preference), tetapi bersifat memulihkan dan mencegah kondisi yang akan merugikan keuangan negara (restitutio in integrum). d. Karakteristik piutang negara yang bersifat publik yang memiliki hak mendahului (droit de preference) dan memulihkan (restitutio in integrum) mendasari pengurusan piutang negara didasarkan pada wewenang, prosedur, dan subtanbsinya yang sesuai dengan 171 karakter hukum publik, yaitu (1) diatur dalam peraturan perundang- undangan (2) memiliki sanksi dan dilekatkan dengan tindakan administrasi pemerintahan yang mengikat umum; (3) dapat langsung dilaksanakan (parate executie) dengan memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). e. Karakteristik parate executie tergambar jelas dari kewenangan PUPN untuk menetapkan produk hukum yang berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yaitu produk hukum berupa Pernyataan Bersama dan Surat Paksa, sesuai Pasal 6 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang 49 Prp.Tahun 1960. Konsekuensinya adalah mempunyai kekuatan pelaksanaan yang sama dengan putusan hakim dalam perkara perdata yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. f. Dengan karakteristik piutang negara yang bersifat demikian tersebut, keliru jika terdapat anggapan pelanggaran hak asasi manusia dalam pelaksanaan pengurusan piutang negara karena tidak dipahaminya segi hukum publik dalam karakteristik piutang negara. B. Tugas dan Fungsi PUPN Secara Kelembagaan 1. PUPN merupakan lembaga interdepartemental berdasarkan UU PUPN yang terdiri dari PUPN Pusat dan PUPN Cabang. Keanggotaan PUPN Pusat terdiri dari wakil-wakil dari unsur Kementerian Keuangan, Kejaksaaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia. Adapun keanggotaan PUPN Cabang terdiri dari wakil-wakil dari unsur Kementerian Keuangan, Kejaksaan, Kepolisian dan Pemerintah Daerah. 2. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2006 tentang PUPN dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.06/2017 tentang Keanggotaan dan Tata Kerja PUPN, saat ini terdapat 1 PUPN Pusat dan 34 PUPN Cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. 3. PUPN mempunyai tugas untuk mengurus Piutang Negara/Daerah yang diserahkan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, termasuk piutang yang berasal dari eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia 172 (BLBI). Dalam menjalankan tugas tersebut PUPN berdasar pada UU PUPN berikut peraturan turunannya. Pada prinsipnya seluruh piutang negara dan daerah yang telah macet harus diserahkan kepada PUPN untuk diurus secara optimal. 4. Peran PUPN dalam mengurus piutang negara berdasarkan UU PUPN telah diperkuat oleh banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga telah membentuk sistem pengurusan piutang negara secara khas, berdampingan dengan penyelesaian piutang pajak yang diselesaikan sendiri berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa (PPSP). Beberapa peraturan perundang- undangan yang memperkuat peran PUPN dan UU PUPN, diantaranya: 1) Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: “Piutang negara/daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 2) Pasal 41A ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan: “Untuk penyelesaian piutang yang sudah diserahkan kepada panitia urusan piutang negara, Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin kepada panitia urusan piutang negara untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai Simpanan Nasabah Debitur.” 3) Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara Daerah (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2017): “Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, hanya dapat dilakukan setelah Piutang Negara/Daerah diurus secara optimal oleh PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengurusan Piutang Negara.” 4) Pasal 16 Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pungutan Otoritas Jasa Keuangan: “Dalam hal Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dibayar sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dan dikategorikan 173 macet oleh OJK, OJK menyerahkan penagihan atas Pungutan kepada Panitia Urusan Piutang Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.” 5) Pasal 45 Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain: ”Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur, Bupati, atau Walikota menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara/Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Negara/Daerah yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K diterbitkan.” 6) Pasal 45 ayat (4) Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak: “Pimpinan Instansi Pengelola PNBP menerbitkan Surat Penyerahan Tagihan PNBP kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang piutang negara.” 7) Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: “Dalam hal terlapor tidak melaksanakan putusan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang berwenang dalam bidang urusan piutang negara dan/atau aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 8) Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh PUPN; 9) Pasal 27 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah 41 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan Dan Pungutan Di Sektor Jasa Keuangan: “Dalam hal Pungutan dan penerimaan lainnya dikategorikan piutang macet oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), 174 Otoritas Jasa Keuangan: b. meminta penyelesaian piutang macet melalui pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengurusan piutang negara.” 10) Pasal 13 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah: ”Piutang dana bergulir dinyatakan telah diurus secara optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal telah dinyatakan sebagai: PSBDT oleh PUPN. 11) Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara; 12) Pasal 27 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK. 05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima: "Dalam hal sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterimanya SP3/penagihan keempat dari KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyedia barang/ jasa tidak melakukan penyetoran ke kas negara, KPA rnenyerahkan pengurusan piutang negara kepada PUPN melalui KPKNL setempat dengan tembusan kepada KPPN." 13) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara. 14) Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.05/2021 Tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri Dan Rekening Dana Investasi Pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya: "Dalam hal optimalisasi penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, penyelesaian Piutang Negara pada BUMN/Perseroan/BHL dilakukan melalui pengurusan oleh PUPN dengan mengikuti mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku." 175 15) Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230 /PMK.06/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2020 Tentang Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional Oleh Menteri Keuangan: “Aset Kredit yang memenuhi syarat adanya dan besarnya piutang diserahkan pengurusannya oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal kepada Panitia Urusan Piutang Negara.” 16) Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi Oleh Menteri Keuangan: “Penyerahan pengurusan Aset Kredit kepada Panitia Urusan Piutang Negara didasarkan pada Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan (cessie). 17) Pasal 3 ayat (5) Peraturan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penghapusbukuan Dan Penghapustagihan Piutang Iuran Dan Piutang Denda: “"Untuk Piutang Iuran dan/atau Piutang Denda kategori piutang diragukan dan piutang macet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, BPJS Ketenaga kerjaan melimpahkan pengurusan Piutang Iuran dan/atau Piutang Denda kepada PUPN. 5. Peran PUPN dalam mengembalikan kerugian negara juga diakui oleh Prof (H.C.) DR.H.Yulius, S.H, M.H Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI pada saat memberikan pidato pengukuhan sebagai professor kehormatan dalam bidang hukum administrasi negara pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada tanggal 20 April 2024, dengan mengatakan: “pengembalian kerugian keuangan negara tidak hanya dapat dilakukan melalui upaya perdata (melalui gugatan perdata terhadap obligor BLBI) maupun pidana (dengan menjerakan pelakunya), namun juga dapat dilakukan secara efektif dan efisien menggunakan sarana hukum administrasi melalui Keputusan Pemerintah (PUPN) sebagai wali dari masyarakat berdasarkan doktrin parens patriae.” (hal 32-33). C. Dampak Bagi Keuangan Negara Akibat Obligor yang Tidak Membayar Utangnya 176 1. Bahwa Pemerintah perlu menyampaikan kembali bahwa seluruh piutang negara dan daerah yang telah macet pada prinsipnya harus diserahkan kepada PUPN untuk diurus secara optimal. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2023 audited jumlah piutang negara (Pemerintah Pusat) bukan pajak sebesar Rp. 346.336.409.911.621,00 (tiga ratus empat puluh enam triliun tiga ratus tiga puluh enam miliar empat ratus sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus dua puluh satu rupiah). Jumlah itu masih ditambah dengan piutang jangka panjang sebesar Rp 53.609.768.282.371,00 (lima puluh tiga triliun enam ratus sembilan miliar tujuh ratus enampuluh delapan juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah). Dalam hal ini belum termasuk jumlah piutang daerah yang dicatat dalam LKPD masing pemerintah provinsi/kabupaten/kota. 2. Bahwa Satgas BLBI yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Keppres 30 Tahun 2023 telah mendukung kinerja PUPN. Berdasarkan data di DJKN Kemenkeu, kinerja PUPN dan Satgas BLBI cukup bagus dengan berhasil mencapai nilai pemulihan hak tagih negara dan asset BLBI total sebesar lebih dari Rp39 triliun dari target penyelesaian sebesar Rp110 triliun, dengan rincian sesuai tabel dibawah: 177 3. Dari data tersebut diatas dapat digambarkan besarnya potensi kerugian negara apabila debitor/obligor tidak membayar kewajibannya, apalagi jika pasal-pasal dalam UU PUPN sebagai norma yang menjadi payung hukum pengurusan piutang negara dibatalkan. 4. Bahwa penyelesaian piutang negara eks BLBI memberikan dampak terhadap APBN karena Pemerintah harus menganggarkan dana sebesar Rp640,8 triliun dan diperkirakan baru selesai pada tahun 2043, yang terdiri dari: a. Dalam rangka penanganan krisis perbankan pada tahun 1998, Pemerintah menerbitkan obligasi rekap melalui 16 seri Fixed Rate, 16 seri Variable Rate, dan 32 seri Hedge Bond. Jumlah total obligasi rekap yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam kurun 1999-2001 sebesar Rp422.625.511.000.000,00 (empat ratus dua puluh dua triliun enam ratus dua puluh lima miliar lima ratus sebelas juta rupiah) dengan jumlah seluruh penerima sebanyak 29 bank.  7 Bank Swasta sebesar Rp17.863.303.000.000,00 (tujuh belas triliun delapan ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus tiga juta rupiah);  12 Bank Pembangunan Daerah sebesar Rp1.230.450.000.000,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);  6 Bank Swasta Take Over sebesar Rp124.124.303.000.000,00 dan (seratus dua puluh empat triliun seratus dua puluh empat miliar tiga ratus tiga juta rupiah);  4 Bank BUMN sebesar Rp279.407.455.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan triliun empat ratus tujuh miliar empat ratus lima puluh lima juta rupiah). b. Dalam rangka BLBI dan Program Penjaminan, Pemerintah menerbitkan Surat Utang kepada BI sebesar total Rp218,3 T melalui 4 seri Surat Utang (SU) dengan masing-masing kupon 3%. Surat Utang dimaksud telah direstrukturisasi sebanyak 4 kali, yaitu:  2003: SU-001 dan SU-003 direstrukturisasi menjadi SRBI-001 dengan kupon 0,1% dan jatuh tempo 2033. 178  2006: kupon SU-002 menjadi 1%, indeksasi pokok dihilangkan, jatuh tempo menjadi tahun 2025, serta tunggakan bunga dan indeksasi pokok dibayar dengan SU-007 sebesar Rp54,9 T.  2008: kupon SU-002 dan SU-004 menjadi 0,1% .  2012: SRBI-001 dengan amortisasi pokok jatuh tempo 2043 dan penggunaan surplus BI untuk pelunasan SBN tradable maupun non-tradable. 5. Sejak 25 April 2022, tidak ada obligasi rekap yang tersisa. Seri obligasi rekap terakhir VR0031 jatuh tempo pada 25 Juli 2020, sedangkan Surat Utang kepada BI adalah seri SU-002, SU-004, SU-007, dan SRBI-001 dengan outstanding sebesar Rp95,45 triliun. 6. Bahwa karena Penanggung Utang yang tidak melakukan pembayaran, maka Negara akan mengambil sumber penerimaan negara yang lainnya untuk membayar utang dari dana BLBI tersebut. Padahal sebenarnya dana tersebut dapat digunakan untuk berbagai kepentingan masyarakat, misalnya membangun sekolah dan membantu masyarakat miskin. 7. Dengan demikian, apabila Penanggung Utang tidak membayar utangnya maka akan berdampak terhadap alokasi anggaran dalam APBN. D. Keterangan Pemerintah Terkait dengan Pokok-Pokok Permohonan Pemohon Tanggapan Pemerintah Atas Dalil Pemohon Pasal 4 angka 3 UU PUPN 1. Terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada intinya mendalilkan frasa "apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa Piutang-piutang Negara tersebut harus segera diurus" dalam Pasal 4 angka 3 UU PUPN menyebabkan PUPN dalam melakukan pengurusan piutang negara hanya didasarkan pada pendapatnya saja tanpa terlebih dahulu memastikan bahwa piutang negara yang segera diurus tersebut adalah piutang yang adanya dan besarannya telah pasti menurut hukum, sehingga tidak menjamin ketidakpastian hukum bahkan mengakibatkan diskriminasi terhadap Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia dan 179 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa Penjelasan Pasal 4 UU PUPN telah menyatakan: Dalam hal-hal tertentu, dimana dikuatirkan Negara akan dirugikan, maka Panitya dapat bertindak tanpa menunggu penyerahan penyelesaian piutang Negara itu kepadanya. Hal ini akan dilakukan apabila misalnya piutang-piutang/Kredit-kredit itu dipergunakan tidak sesuai dengan permohonan, tujuan dan sarat- sarat tujuan pemberian kredit atau berhubung dengan adanya laporan yang telah diuji kebenarannya bahwa penanggung hutang-penanggung hutang itu memang sama sekali mengabaikan kewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap hutangnya. Untuk dapat mengetahui dengan jelas bahwa penanggung hutang tersebut telah menyalah-gunakan pemakaian kredit yang diterimanya itu, sudah pada tempatnya apabila Panitya ini terlebih dahulu mencari bahan-bahan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum menyerahkan persoalan tersebut kepada fihak Kejaksaan dan untuk keperluan ini dengan sendirinya memerlukan keterangan-keterangan dari pihak Bank- bank. Namun demikian perlu adanya pembatasan, yaitu bahwa keterangan-keterangan yang diperlukan itu hanya berhubungan dengan soal penyalahgunaan pemakaian kredit itu saja. b. Berdasarkan Penjelasan Pasal 4 UU PUPN tersebut frasa "apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa Piutang- piutang Negara tersebut harus segera diurus" dalam Pasal 4 angka 3 UU PUPN memiliki ukuran yang jelas yaitu: 1) adanya potensi negara dirugikan; 2) piutang atau kredit dipergunakan tidak sesuai dengan permohonan, tujuan, dan syarat pemberian kredit; atau 3) adanya laporan yang telah diuji kebenarannya bahwa penanggung hutang sama sekali mengabaikan kewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap hutangnya c. Alasan utama Pemohon mengajukan pengujian terhadap pasal 4 angka 3 UU PUPN yaitu terdapat frasa “apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa piutang-piutang Negara tersebut harus segera diurus (hal. 23), oleh karena itu menurut Pemohon frasa ini tidak menjamin kepastian hukum bahkan mengakibatkan diskriminasi terhadap pemohon sebagai Warga 180 Negara Indonesia. Dengan demikian, menurut Pemohon, “dengan frasa tersebut, PUPN dalam melakukan pengurusan Piutang Negara hanya didasarkan pada pendapatnya saja tanpa terlebih dahulu memastikan bahwa piutang negara yang segera diurus tersebut adalah piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum seperti piutang negara yang dimaksud pada ketentuan Pasal 4 angka 2 UU 49 Prp.Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara” (hal. 23). Lebih jauh pemohon menyampaikan bahwa frasa ini justru bertolak belakang atau tidak konsisten dengan Pasal 4 angka 2 dan Pasal 12 ayat (1) UU PUPN karena dengan frasa tersebut PUPN dapat mengurus piutang negara hanya berdasarkan pendapatnya saja…dst (hal 24). Lebih jauh pemohon menyimpulkan “pendapat PUPN lebih kuat daripada kepastian hukum” (hal.24). d. Untuk memperkuat pendapatnya, Pemohon menjelaskan pembatasan kewenangan “parate eksekusi” yang terdapat pada UU jaminan fidusia sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019. Berdasarkan pemahaman yang bersangkutan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pemohon menyimpulkan: “Namun, apabila terjadi permasalahan kepastian waktu kapan “cidera janji” dan debitor tidak mau secara sukarela menyerahkan benda jaminan fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditor) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri, melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan (hal.27). Atau dengan kata lain, Pemohon berpendapat bahwa jika debitor tidak sukarela mengakui adanya dan besarnya utang maka PUPN tidak bisa mengurus piutang negara tersebut dan kasusnya harus diajukan ke Pengadilan. e. Pemerintah sangat berkeberatan dengan argumentasi dari Pemohon tersebut karena Pemohon salah memahami maksud dari Pasal 4 angka 3 UU PUPN terutama frasa “apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa piutang-piutang Negara tersebut harus segera diurus.” Kesalahan fatal Pemohon berakibat 181 salah dalam membuat kesimpulan yaitu bahwa frasa tersebut menurut Pemohon mengakibatkan PUPN dalam melakukan pengurusan Piutang Negara hanya didasarkan pada pendapatnya saja tanpa terlebih dahulu memastikan bahwa piutang negara yang segera diurus tersebut adalah piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum seperti piutang negara yang dimaksud pada ketentuan Pasal 4 angka 2 UU PUPN. f. Kekeliruan tersebut muncul karena Pemohon tidak membaca secara keseluruhan Pasal 4 UU PUPN yang berbunyi: “Panitia Urusan Piutang Negara bertugas: 1. Mengurus piutang Negara yang berdasarkan Peraturan ini telah diserahkan pengurusannya kepadanya oleh Pemerintah atau Badan-badan yang dimaksudkan dalam pasal 8 Peraturan ini; 2. Piutang Negara yang diserahkan sebagai tersebut dalam angka 1 di atas, ialah piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, akan tetapi yang penanggung hutangnya tidak melunasinya sebagaimana mestinya; 3. Menyimpang dari ketentuan yang dimaksudkan dalam angka 1 di atas, mengurus piutang-piutang Negara dengan tidak usah menunggu penyerahannya, apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa piutang- piutang Negara tersebut harus segera diurus; 4. Melakukan pengawasan terhadap piutang-piutang/kredit- kredit yang telah dikeluarkan oleh Negara/Badan-badan Negara apakah kredit itu benar-benar dipergunakan sesuai dengan permohonan dan/atau syarat-syarat pemberian kredit dan menanyakan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Bank-bank dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.23 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank.” g. Bahwa Pasal 4 angka 3 UU PUPN harusnya dikaitkan dengan Pasal 4 angka 1, bukan angka 2 seperti yang disangkakan Pemohon. Oleh karena itu, memahami Pasal 4 angka 3 harus dilihat dari Pasal 4 angka 1 UU PUPN. h. Pasal 4 angka 1 berisi tugas PUPN dalam mengurus piutang negara yang “telah diserahkan pengurusannya kepadanya.” Sedangkan Pasal 4 angka 3 merupakan kewenangan PUPN dalam mengurus piutang negara dengan “tidak usah menunggu penyerahannya.” Dengan kata lain berdasarkan Pasal 4 angka 1 dan angka 3 PUPN 182 berwenang mengurus piutang negara yang telah diserahkan maupun yang tidak usah menunggu penyerahan. Sehingga sama sekali tidak berhubungan dengan anggapan Pemohon yang menyatakan bahwa PUPN “hanya didasarkan pada pendapatnya saja tanpa terlebih dahulu memastikan bahwa piutang negara yang segera diurus tersebut adalah piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum.” i. Selanjutnya Pemerintah juga ingin menegaskan bahwa terhadap Pasal 4 angka 3 UU PUPN tersebut sudah diberikan penjelasan resmi pada Alinea kedua Penjelasan Pasal 4 UU PUPN, yang berbunyi: “Dalam hal-hal tertentu, di mana dikuatirkan Negara akan dirugikan, maka Panitya dapat bertindak tanpa menunggu penyerahan penyelesaian piutang Negara itu kepadanya. Hal ini akan dilakukan apabila misalnya piutang-piutang/Kredit-kredit itu dipergunakan tidak sesuai dengan permohonan, tujuan dan sarat-sarat tujuan pemberian kredit atau berhubung dengan adanya laporan yang telah diuji kebenarannya bahwa penanggung hutang-penanggung hutang itu memang sama sekali mengabaikan kewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap hutangnya.” j. Bahwa Pasal 4 angka 3 UU PUPN tidak ada hubungannya dengan anggapan Pemohon bahwa (i) “PUPN lebih kuat daripada kepastian hukum” atau (ii) PUPN dalam melakukan pengurusan Piutang Negara hanya didasarkan pada pendapatnya saja.”. Justru Pasal 4 angka 3 UU PUPN dimaksudkan untuk melindungi keuangan negara dari kebocoran-kebocoran yang mungkin saja dilakukan oleh lembaga/badan negara dalam menyalurkan kredit/pembiayaan kepada para debitor terutama debitor nakal. k. Dapat Pemerintah informasikan bahwa dalam menetapkan adanya dan besarnya piutang negara pasti menurut hukum tentu telah melalui proses yang teliti melalui verifikasi dokumen sumber pengakuan utang secara memadai, bahkan sebelum piutang tersebut diserahkan pengurusannya kepada PUPN. 183 l. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara (sebagaimana telah diubah dengan PMK 150/PMK.06/2022) diuraikan dokumen sumber pengakuan utang sebagai berikut: 1) perjanjian kredit, akta pengakuan utang, perjanjian ikatan dinas, perjanjian penyaluran dana, surat keputusan/keterangan/penunjukan pejabat yang menimbulkan Piutang Negara, surat kontrak, surat keputusan kerugian negara, perhitungan pungutan ekspor/bea keluar, beserta perubahan/addendum, dokumen pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak, surat tagihan berdasarkan laporan hasil verifikasi/monitoring Penerimaan Negara Bukan Pajak, surat tagihan dan surat ketetapan kurang bayar berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta surat tagihan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; 2) rekening koran, prima nota, mutasi Piutang Negara, tagihan/ tunggakan/ perhitungan, surat ketetapan, bukti pembayaran dan dokumen lain sejenis yang membuktikan besarnya Piutang Negara; 3) rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal Piutang Negara berasal dari Tuntutan Ganti Rugi (TGR); dan/ atau 4) dokumen lain yang dapat membuktikan adanya dan besarnya Piutang Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. m. Dari penjabaran dokumen sumber Piutang Negara sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 sudah sangat jelas bahwa Pemerintah selaku pemilik piutang (kreditor) sudah mempunyai kriteria yang jelas untuk menentukan adanya dan besarnya Piutang Negara, bahkan jauh sebelum piutang tersebut diserahkan pengurusannya kepada PUPN. 184 n. Penjabaran dokumen sumber ini secara tidak langsung juga membantah argumentasi Pemohon yang berkali-kali menegaskan bahwa dirinya bukan debitor/obligor (tidak punya kewajiban kepada negara) karena sebagai pemegang saham PT Bank Centris Internasional ia mengaku tidak menandatangani APU, MRNIA ataupun MSAA. Secara tersirat sebenarnya Pemohon mengakui bahwa ia mempunyai utang kepada negara, sesuai pernyataannya sendiri: “…Piutang Negara yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum merupakan kewajiban dari PT Bank Centris Internasional selaku tergugat I, Suharyanto Harsono sebagai Presiden Direktur selaku Tergugat VI dan Daud Gozali sebagai Direktur selaku Tergugat VII, bukan kewajiban Pemohon” (hal.11). Mengapa Pemohon menyangkal mempunyai kewajiban? Karena Pemohon sebagai pemegang saham pengendali (obligor) dari PT Bank Centris Internasional mencoba menyusun teori bahwa pemegang saham merupakan entitas yang berbeda dan terlepas dengan PT Bank Centris Internasional sebagai badan hukum. Pemohon mengutip Pasal 3 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi: “Pemegang Saham Perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi sahan yang dimiliki” (hal.30). Namun Pemohon tidak mengutip Pasal 3 ayat (2) dari UU Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila: a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi; c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan 185 kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.” Faktanya saat ini sudah terdapat putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1688K/Pdt/2003 yang salah satu amarnya: Menghukum Tergugat II (PT. Centris Mekar Lestari), III (Andri Tedjadharma), IV (Prasetyo Utomo), V (Kem Kem Achmad Basar) baik secara bersama maupun sendiri-sendiri telah, melakukan perbuatan melawan hukum. o. Dengan demikian, Pemerintah beranggapan bahwa permohonan uji materiil terhadap UU PUPN bukan karena alasan konstitusionalitas norma, tetapi karena masalah hukum yang dihadapi oleh Pemohon sendiri. p. Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemerintah berkeyakinan bahwa Pasal 4 angka 3 UU PUPN tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Dengan demikian, frasa ”menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat” dalam Pasal 4 angka 3 UU PUPN memiliki ukuran yang jelas, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan “PUPN dalam melakukan pengurusan piutang negara hanya didasarkan pada pendapatnya saja tanpa terlebih dahulu memastikan bahwa piutang negara yang segera diurus tersebut adalah piutang yang adanya dan besarannya telah pasti menurut hukum” merupakan dalil yang tidak berdasar. Tanggapan Pemerintah Atas Dalil Pemohon Pasal 8 UU PUPN 2. Terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada intinya mendalilkan bahwa frasa "piutang Negara berdasarkan sebab apapun" dalam Pasal 8 UU PUPN telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan kesewenang-wenangan PUPN dalam melakukan pengurusan piutang negara. Akibat dari frasa "Piutang Negara berdasarkan sebab apapun" PUPN dalam menetapkan Pemohon sebagai penanggung hutang, besarnya piutang negara menggunakan dasar pertimbangan dari dokumen-dokumen yang diragukan keasliannya dan diragukan kepastian besarannya menurut hukum, sehingga mengakibatkan PUPN melakukan penyitaan terhadap harta milik Pemohon dan harta milik Istri Pemohon 186 termasuk melakukan pemblokiran terhadap harta-harta milik Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa frasa “sebab apapun” dalam Pasal 8 UU PUPN bertujuan mengatur sebab seseorang/badan hukum wajib melakukan pembayaran kepada negara, yang dasarnya di luar yang diatur perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan peraturan selain peraturan perundang-undangan. b. Bahwa frasa “sebab apapun” dalam Pasal 8 UU PUPN bertujuan untuk mengakomodir segala kondisi yang menyebabkan timbulnya piutang negara. c. Apabila frasa “sebab apapun” dalam ketentuan a quo dimaknai “terbatas pada dokumen yang sah atau melalui putusan pengadilan” justru akan menimbulkan ketidakpastian bagi negara dalam melakukan pengurusan piutang negara karena menjadi celah yang dapat dimanfaatkan penanggung utang untuk mengulur waktu melalui pengajuan gugatan ke pengadilan terhadap dokumen yang menurutnya tidak sah, sedangkan piutang negara harus segera diurus sebagaimana tercantum dalam Dasar Menimbang huruf b UU PUPN. d. Pasal 8 UU PUPN yang diuji oleh Pemohon setelah Putusan Mahkamah Konstitusi 77/PUU-IX/2011 berbunyi: Yang dimaksud dengan piutang negara atau hutang kepada negara oleh Peraturan ini, ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara berdasarkan peraturan, perjanjian atau sebab apapun.” e. Pemohon berpendapat bahwa frasa “sebab apapun” telah menimbulkan terlanggarnya hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum (hal.33). f. Selain itu Pemohon juga menjelaskan bahwa pengertian “sebab apapun” tidak ditemukan dalam referensi apapun dan menimbulkan kesewenang-wenangan PUPN dalam melakukan pengurusan piutang negara berdasarkan sebab apapun (hal.34). g. Pemohon juga menyatakan bahwa dalam Pasal 1 angka 6 Undang- undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tidak 187 menggunakan istilah “sebab apapun” tetapi menggunakan istilah “akibat lainnya yang sah” (hal.34). h. Selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa istilah “sebab apapun” akan menjadikan PUPN sebagai Lembaga yang memiliki kebenaran tunggal, termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen yang dianggap tidak sah sumbernya dapat dijadikan sebagai dasar bagi PUPN maka tetap dianggap sah dan tidak dapat disanggah kebenarannya (hal.35). i. Pemerintah sangat keberatan dengan pendapat dari Pemohon, karena Pemohon sekali lagi tidak memahami maksud dan tujuan UU PUPN khususnya Pasal 8 dalam konteks melindungi keuangan negara. j. Terkait argumentasi Pemohon bahwa istilah “sebab apapun” tidak ditemukan dalam referensi apapun jelas merupakan pernyataan yang gegabah. Istilah “sebab apapun” atau yang setara maknanya masih cukup banyak dijumpai dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, misalnya: 1) Pasal 4 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang berbunyi: “Termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh warga negara asing sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan di luar Indonesia.” 2) Penjelasan Pasal 5 Huruf c Angka 12 (halaman 135) UU 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan: “Hak dan/atau penerimaan manfaat tersebut dapat diperoleh baik langsung maupun tidak langsung melalui perjanjian, atau melalui hubungan atau cara apapun.” 188 k. Dalam praktek pengurusan piutang negara pada kementerian/lembaga, contoh piutang yang muncul dari “sebab apapun”, antara lain: 1) Piutang yang muncul karena adanya kerugian negara meliputi: tuntutan ganti rugi, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kepada pihak ketiga; 2) Piutang yang muncul karena pelaksanaan putusan hakim; 3) Piutang yang muncul karena adanya temuan dari BPK-RI atau APIP; 4) Piutang yang muncul dari reklas “pendapatan yang harus diterima”; dan 5) Piutang yang berasal dari reklas “uang muka belanja”; l. Bahwa memang benar istilah yang dipakai dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 dan UU PUPN berbeda. Tetapi bukan berarti saling bertentangan, justru saling menguatkan. UU Nomor 1 Tahun 2004 menggunakan istilah “akibat lainnya yang sah” mengingat dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 salah satu tujuannya yaitu untuk keperluan pencatatan akuntansi keuangan negara, namun dalam UU PUPN tujuannya lebih kepada penegakan hukum menghadapi para debitor nakal, sehingga sangat wajar jika menggunakan rumusan istilah yang lebih kuat, yaitu sebab apapun. m. Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemerintah berkeyakinan bahwa Pasal 8 UU PUPN tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. sehingga permohonan Pemohon harus ditolak. Tanggapan Pemerintah Atas Dalil Pemohon Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU PUPN 3. Terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada intinya mendalilkan bahwa frasa "berhutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan" dalam Pasal 9 ayat (1) UU PUPN mengakibatkan PUPN dapat menilai sendiri siapa saja pihak yang dibebani piutang Negara asalkan dapat dikait-kaitkan dengan kedua sumber hutang tersebut. Padahal, demi kepastian hukum dan keadilan bagi Pemohon, 189 menyatakan setiap orang atau badan berhutang kepada Negara menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan seharusnya diuji terlebihi dahulu secara hukum melalui mekanisme di pengadilan. Kemudian, frasa "sepanjang tidak diatur dalam perjanjian atau peraturan yang bersangkutan" dalam Pasal 9 ayat (2) UU PUPN telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga Pemerintah menafsirkan berbeda. Pemerintah tidak memaknai Pasal a quo UU PUPN sebagai pengecualian (exclusionary rule) terhadap Pasal 9 ayat (1) UU PUPN khususnya terkait penanggung hutang "badan" namun memaknai secara otomatis terhadap badan hukum yayasan/koperasi yang bertanggungjawab adalah pemegang saham, direksi dan komisaris atau pengurus, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU PUPN mengatur seseorang/badan yang identitasnya memang tercantum dalam perjanjian ataupun peraturan sebagai penanggung utang, sedangkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU PUPN mengatur penanggung jawab yang belum ditentukan baik dalam perjanjian maupun peraturan, sehingga para anggota pengurus badan hukum tersebut harus menjadi penanggung hutang secara tanggung renteng. b. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU PUPN ini merupakan norma yang melengkapi ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU PUPN. c. Terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU PUPN, Pemohon mendalilkan frasa “…berhutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan” dalam Pasal 9 ayat (1) UU PUPN tidak menjamin kepastian hukum kepada setiap orang atau badan untuk tidak ditetapkan sebagai Penanggung Utang secara sewenang-wenang. Selain itu, keberadaan frasa “Sepanjang tidak diatur dalam perjanjian atau peraturan yang bersangkutan” dalam Pasal 9 ayat (2) UU PUPN dimaknai Pemerintah tidak bersifat pengecualian (exclusionary rule) terhadap ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) UU PUPN, tetapi langsung membebankan tanggung jawab kepada direksi atau pengurus, dewan komisaris atau dewan pengawas dan pemegang saham yang 190 bertentangan dengan tanggung jawab terbatas sebagaimana diatur dalam UU Perseroan Terbatas. d. Pemerintah keberatan jika frasa “berhutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan” dalam Pasal 9 ayat (1) UU PUPN dipandang tidak menjamin kepastian hukum bahkan menimbulkan kesewenang-wenangan pemerintah. Sebenarnya sudah tidak perlu diperdebatkan lagi jika perjanjian dan peraturan menjadi landasan penting dalam kehidupan bernegara. Berutang menurut perjanjian tentu telah terdapat banyak contoh, misalnya perjanjian pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah, Perjanjian/Kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah, perjanjian kredit/pembiayaan, MRNIA, MSAA, APU, Kesepakatan Awal dan sebagainya. Istilah “peraturan yang bersangkutan” dapat dipahami secara gamblang, yaitu peraturan yang dapat menimbulkan kewajiban kepada negara antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur pungutan di bidang perpajakan, peraturan yang mengatur pungutan PNBP, dan peraturan kerugian negara. Semua perjanjian dan peraturan tersebut berpotensi menimbulkan hak dan kewajiban bagi orang pribadi/badan terhadap negara yang selanjutnya bisa menjadi piutang. Oleh karena itu, sekali lagi, Pemerintah sangat keberatan dengan pendapat pemohon yang menganggap frasa ini tidak menjamin kepastian hukum bahkan menimbulkan kesewenang- wenangan pemerintah. e. Menjadi keliru apabila Pemohon menyampaikan berutang menurut “perjanjian” dan “peraturan” tersebut harus diuji terlebih dahulu secara hukum melalui mekanisme di Pengadilan (hal.37). Selanjutnya Pemohon karena tidak memahami makna dari Pasal 9 ayat (1) dan (2) justru menggiring opini agar berutang menurut “perjanjian” tersebut harus diuji dulu dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia, apakah memenuhi syarat sahnya perjanjian seolah Pemohon meragukan seluruh instansi, para pihak dan notaris/PPAT yang membuat dan mengesahkan perjanjian tersebut. 191 f. Pemohon juga berpendapat bahwa keberadaan frasa “sepanjang tidak diatur dalam perjanjian atau peraturan yang bersangkutan” dalam Pasal 9 ayat (2) UU PUPN telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga pemerintah menafsirkan berbeda (hal.38). Pemohon mendalilkan bahwa frasa ini membuat pemerintah bebas untuk menentukan siapa yang harus bertanggung jawab dalam menyelesaikan kewajiban kepada negara. Mengingat Pemohon merupakan pemegang saham pengendali (obligor) dari PT Bank Centris Internasional maka pemohon secara tidak langsung mendalilkan bahwa yang menjadi penanggung utang adalah PT Bank Centris Internasional sebagai badan hukum, bukan ia selaku pemegang saham pengendali (obligor). Selanjutnya Pemohon juga menjelaskan konsep separate entity dan limited liability yang diatur dalam UU PT 2007. g. Pemerintah menjelaskan bahwa ketentuan terkait pemegang saham pengendali sudah banyak diatur dalam peraturan perundang- undangan, diantaranya: 1) Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan: “Pihak Terafiliasi adalah: a. anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasa pejabat, atau karyawan bank; b. anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya; d. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi, keluarga pengurus.” 192 2) Pasal 114 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: “Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya...” 3) Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 /POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan: “Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham atau yang setara dengan saham LJK dan mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian atas LJK (lembaga jasa keuangan); 4) Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 /POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan: “Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. PSP. b. anggota Direksi dan c. anggota Dewan Komisaris.” 5) Pasal 104 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum: “Pemegang saham pengendali wajib bertanggung jawab dan mendukung penguatan, penanganan, dan/atau penyelesaian permasalahan keuangan Bank serta menjaga keberlangsungan usaha Bank.” 6) Pasal 114 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum: Pemegang saham pengendali Bank wajib mendukung pengembangan Bank yang sehat dan menjaga kesinambungan usaha Bank, paling sedikit dengan: a. mendukung dan melaksanakan upaya penguatan permodalan bank; dan b. tidak melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Bank terpapar risiko. 193 7) Pasal 1 angka 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional Oleh Menteri Keuangan (sebagaimana telah diubah dengan PMK 230/PMK.06/2022): “Obligor adalah pemegang saham pengendali Bank Asal yang berutang menurut peraturan, perjanjian, atau sebab apapun kepada BPPN c.q. Pemerintah Republik Indonesia.” Dengan kata lain Pemerintah hendak menegaskan bahwa frasa “sepanjang tidak diatur dalam perjanjian atau peraturan yang bersangkutan” dalam Pasal 9 ayat (2) UU PUPN” dilakukan dengan memperhatikan “perjanjian” atau “peraturan yang bersangkutan” yang berlaku. h. Dalam surat permohonannya, pihak Pemohon juga mendalilkan bahwa ia menyangkal mengakui kewajiban. Pemohon sebagai pemegang saham pengendali (obligor) dari PT Bank Centris Internasional mencoba menyusun teori bahwa pemegang saham merupakan entitas yang berbeda dan terlepas dengan PT Bank Centris Internasional sebagai badan hukum. Pemohon mengutip Pasal 3 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi: “Pemegang Saham Perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki” (hal.39). Seperti yang sudah Pemerintah sampaikan sebelumnya, Pemohon tidak mengutip Pasal 3 ayat (2) dari UU Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila: a. … b. … c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan 194 Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.” Faktanya saat ini sudah terdapat putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1688K/Pdt/2003 yang salah satu amarnya: Menghukum Tergugat II (PT. Centris Mekar Lestari), III (Andri Tedjadharma), IV (Prasetyo Utomo), V (Kem Kem Achmad Basar) baik secara bersama maupun sendiri-sendiri telah, melakukan perbuatan melawan hukum. i. Dalam menetapkan seorang debitor/obligor sebagai penanggung utang kepada negara tentu telah melalui proses yang teliti dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku bahkan sebelum piutang tersebut diserahkan pengurusannya kepada PUPN. Perlu diingat bahwa PUPN bukanlah kreditor yang selama ini dipahami oleh Pemohon. Sebelum piutang macet diserahkan ke PUPN, piutang tersebut wajib ditagih dan dikelola terlebih dulu secara optimal oleh kementerian/Lembaga/pemerintah daerah. Mereka ini yang memelihara dokumen sumber terjadi piutang. Dalam hal terjadi keberatan, maka tentu dapat dibicarakan dengan K/L/Pemda, termasuk dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan. j. Pemerintah telah menginformasikan di bagian awal, bahwa Pemohon merupakan obligor BLBI yang sering mengajukan gugatan ke Pengadilan. Setidaknya tercatat 4 (empat) gugatan di Pengadilan, yaitu: 1) Perkara Perdata No. 350/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel jo. 554/PDT/2021/PT.DKI jo. 1688K/Pdt/2003; 2) Perkara TUN Nomor 428/G/TUN/2022/PTUN.JKT; 3) Perkara TUN Nomor 510/G/2023/PTUN.JKT; dan 4) Perkara Perdata Nomor 171/Pdt.G.2024/PN.Jkt.Pst. Adapun hasil dari gugatan tersebut telah Pemerintah uraikan pada bagian atas jawaban ini. Dengan demikian, Pemerintah semakin berkeyakinan bahwa permohonan uji materi terhadap UU PUPN bukan karena alasan konstitusionalitas norma, tetapi karena 195 permasalahan piutang negara yang dihadapi oleh Pemohon sendiri. k. Lebih lanjut Pemerintah hendak menyampaikan bahwa Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU PUPN terbukti tidak menghalangi upaya masyarakat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Karena memang Pasal 9 ini disusun bukan untuk menciptakan ketidakpastian hukum atau kesewenang-wenangan Pemerintah, justru sebagai acuan bersama dalam melindungi keuangan negara. Sehingga dalil- dalil lainnya yang disampaikan pemohon sudah sepatutnya tidak perlu ditanggapi. l. Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemerintah berkeyakinan bahwa Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU PUPN tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Dengan demikian permohonan Pemohon harus ditolak. Tanggapan Pemerintah Atas Dalil Pemohon Pasal 11 huruf f UU PUPN 4. Terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada intinya mendalilkan bahwa larangan dan/atau pembatasan untuk tidak dapat dilakukan sanggahan terhadap sahnya atau kebenaran piutang negara dalam Pasal 11 huruf f UU PUPN hanya memberikan kepastian hukum kepada PUPN namun tidak memberikan keseimbangan kepastian hukum kepada orang dan/atau badan yang ditetapkan oleh PUPN sebagai penanggung hutang atas piutang negara. Bahwa dengan berlakunya UU Penagihan Pajak 19/1997 yang kemudian diubah dengan UU Penagihan Pajak 19/2000 tidak lagi membatasi atau melarang subjek hukum melakukan sanggahan atas sahnya atau kebenaran piutang negara, sehingga UU PUPN sudah seharusnya diganti dengan Undang-Undang yang baru, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Sebelum menanggapi argumentasi Pemohon, terlebih dahulu Pemerintah menyampaikan latar belakang munculnya Pasal 11 UU PUPN ini. Memang benar bahwa Pasal 11 UU PUPN ini mengadopsi kurang lebih 21 pasal dalam UU 19 Tahun 1959 yang mengatur penagihan pajak dengan surat paksa. Salah satu pertimbangannya adalah bahwa piutang pajak merupakan piutang negara juga, 196 sehingga sangat beralasan jika beberapa pasal yang ada dalam undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa diadopsi dalam UU PUPN. Hal ini pertegas dalam Alinea empat Penjelasan Pasal 10 UU PUPN yang berbunyi: “Pemakaian sistim surat paksa seperti dalam hal pajak dapat dipertanggungjawabkan oleh karena kinipun Negara yang merupakan pihak berpiutang.” b. Pemohon mendalilkan bahwa pasal 11 huruf f UU PUPN ini “tidak memberikan keseimbangan kepastian hukum kepada orang dan/atau badan yang ditetapkan PUPN sebagai penanggung utang atas piutang negara” (hal.45). c. Selanjutnya Pemohon dengan cukup baik menjelaskan perkembangan UU Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, dimulai dari UU 19/1959, UU 19/1997 dan UU 19/2000 untuk disandingkan dengan Pasal 11 huruf f UU PUPN. Dari penyandingan ini Pemohon mengambil kesimpulan “Bahwa apabila dilihat dari perkembangan hukum tentang surat paksa sebagaimana dilihat dalam tabel diatas maka telah terjadi perubahan yang signifikan dimana bagi orang/badan yang dibebankan penanggu pajak diberikan hak untuk melakukan bantahan, sanggahan bahkan gugatan di Pengadilan Pajak yang khusus memeriksa dan memutus terkait dengan hutang pajak sehingga kepastian hukum kepada orang/badan diberikan secara seimbang oleh pemerintah” (hal 48). d. Selanjutnya Pemohon juga menguraikan bahwa “merujuk pada undang-undang tentang surat paksa sebagaimana Pemohon uraikan di atas, sangat terlihat bahwa Undang-undang Nomor 49 Prp.Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara sudah tidak relevan terhadap tatanan hukum nasional dan prinsip-prinsip negara hukum…dst” (hal.50). e. Pemerintah sangat keberatan dengan argumentasi dan kesimpulan Pemohon, dengan pertimbangan sebagai berikut: 1) Memang benar, UU PUPN mengambil sistem surat paksa yang terdapat dalam UU Pajak. Namun perlu Pemerintah tegaskan bahwa PUPN hanya mengurus piutang negara yang adanya dan 197 besarnya telah pasti menurut hukum. Sehingga wajar jika diperlukan adanya norma yang menyatakan "sanggahan tidak dapat ditujukan kepada sahnya atau kebenaran piutang Negara" seperti yang tertuang dalam Pasal 11 huruf f UU PUPN yang diajukan uji materiil. Jika masih dapat disanggah maka norma adanya dan besarnya pasti menurut hukum menjadi kehilangan makna. Sedangkan dalam UU Pajak tidak ada ketentuan bahwa piutang pajak merupakan “adanya dan besarnya pasti menurut hukum” sehingga cukup masuk akal jika diatur mekanisme sanggahan/banding terhadap penetapan pajak. 2) Terdapat perbedaan mekanisme “check and balances” antara piutang pajak dan piutang negara. Dalam piutang pajak terdapat mekanisme check and balances yang bermuara pada Pengadilan Pajak. Sedangkan dalam piutang negara diatur check and balances tersendiri berupa tata kelola piutang negara yang pruden dan akuntabel, yang dapat diuraikan secara ringkas sebagai berikut: a. Hak negara baru dapat diakui sebagai piutang negara jika telah dicatat dalam laporan keuangan oleh kementerian/lembaga berdasarkan dokumen sumber yang cukup berdasarkan standar akuntansi pemerintah; b. Rincian dokumen sumber sudah diatur detail dalam regulasi di bidang piutang negara terutama pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2022; c. Setiap piutang negara yang dicatat dalam laporan keuangan tentu dilakukan audit berkala oleh BPK-RI untuk menjamin akurasinya; d. Kementerian/Lembaga sebagai pencatat piutang wajib melakukan pengelolaan dan penagihan piutang sampai optimal sesuai ketentuan. Secara umum penagihan dilakukan secara surat tertulis dan penagihan dengan upaya 198 optimalisasi, seperti restrukturisasi, dan gugatan ke pengadilan; e. Dalam hal debitor keberatan dengan adanya dan besarnya Piutang negara tentu sudah dapat dilakukan upaya konfirmasi bahkan gugatan ke pengadilan saat piutang tersebut masih dikelola/ditagih oleh kementerian/Lembaga; dan f. Dalam hal piutang tidak dapat ditagih sendiri oleh kementerian/lembaga serta adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, maka piutang macet tersebut dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN. Dengan kata lain PUPN adalah muara akhir dari penyelesaian piutang negara. 3) Bahwa dalam proses pengurusan piutang negara, setelah diterbitkannya Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) maka PUPN melakukan pemanggilan terhadap para debitor/obligor untuk meminta klarifikasi atas piutang negara (Pasal 41 s.d. Pasal 45 PMK 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara). Namun terhadap pemanggilan yang dilakukan oleh PUPN, Pemohon tidak pernah hadir. 4) Dalam pengurusan piutang negara, masih dibuka adanya koreksi besarnya piutang negara. Norma adanya dan besarnya piutang negara pasti menurut hukum bukan berarti besaran piutang tersebut tidak dapat dikoreksi. Permohonan koreksi pada prinsipnya diajukan kepada kementerian/lembaga sebagai pencatat piutang (kreditor), bukan kepada PUPN. Mekanisme koreksi ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara, terutama pasal 26 ayat (1) yang berbunyi: “Koreksi besaran Piutang Negara hanya dapat dilakukan jika terdapat: a. pembayaran yang tidak tercatat; b. kesalahan perhitungan oleh Penyerah. Piutang; dan/ atau c. sebab lain yang sah.” Frasa “sebab lain yang sah” dapat dimaknai berdasarkan temuan BPK RI, APIP atau putusan pengadilan. 199 Dalam hal kementerian/lembaga mempunyai cukup alasan untuk melakukan koreksi berdasarkan Pasal 26 tersebut, maka perihal koreksi tersebut disampaikan kepada PUPN. Selanjutnya PUPN akan menyampaikan perubahan besaran piutang negara kepada debitor. Atau dengan kata lain dalam sistem pengurusan piutang negara telah memberikan kesempatan kemungkinan adanya koreksi melalui kementerian/lembaga sebagai pencatat piutang (kreditor), dan PUPN mengikuti koreksi final saja. Sehingga sangat wajar jika piutang negara yang diurus PUPN “tidak bisa lagi diajukan sanggahan” mengingat mekanisme koreksi/perubahan piutang dibuka pada domain kementerian/lembaga pencatat piutang. 5) Bahwa sejalan dengan uraian pada angka 3) Pemohon telah mengajukan beberapa gugatan ke Pengadilan yang sejauh ini memberatkan Pemohon. Salah satu konsekuensi dari putusan pengadilan tersebut yaitu Kementerian Keuangan dan PUPN mengkoreksi (menambah) besaran piutang negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. Sehingga sekali lagi Pemerintah menegaskan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi bahwa sebenarnya tidak ada masalah konstitusionalitas norma, tetapi yang ada adalah permasalahan piutang negara dari Pemohon sendiri. f. Berdasarkan uraian diatas maka Pemerintah berkeyakinan bahwa Pasal 11 UU PUPN tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 sehingga permohonan Pemohon harus ditolak. IV. KESIMPULAN Berdasarkan hal-hal yang telah Pemerintah uraikan di atas, baik pada bagian II mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dan bagian III mengenai Keterangan Pemerintah atas Materi Permohonan yang Dimohonkan Untuk Diuji, dapat Pemerintah simpulkan bahwa: 1. Bahwa pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas norma sebagaimana kewenangan 200 Mahkamah Konstitusi (Constitutional Review) melainkan merupakan permasalahan Pemohon dalam bidang keperdataan atau tata usaha negara. 2. Bahwa dengan demikian maka Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar sekiranya dapat menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon. 3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, ketentuan Pasal 4 angka 3, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 11 UU PUPN yang diuji materi tidak bertentangan dengan UUD 1945 maka menurut Pemerintah terhadap dalil Pemohon tersebut menjadi tidak beralasan dan tidak berdasar, sehingga adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan Menolak Permohonan Uji Materiil Pemohon. V. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitusional review) ketentuan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 4. Menyatakan ketentuan Pasal 4 angka 3, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 201 [2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Presiden dalam persidangan pada tanggal 17 Juni 2025 mengajukan seorang orang ahli yakni Dr. Oce Madril S.H., M.A., yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada 13 Juni 2025, pada pokoknya sebagai berikut: AHLI PRESIDEN Dr. Oce Madril S.H., M.A. I. Piutang Negara merupakan Keuangan Negara Bahwa UUD 1945 telah mengatur Hal Keuangan pada BAB VIII, dalam ketentuan Pasal 23C diatur: “Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang”. Menindaklanjuti amanat Pasal 23C UUD 1945 tersebut, pembentuk UU telah membentuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Menurut UU 17/2003, Keuangan Negara didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Vide Pasal 1 angka 1 UU 17/2003 tentang Keuangan Negara). Lebih lanjut, Pasal 2 UU 17/2003 menguraikan Keuangan Negara meliputi: a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c. Penerimaan Negara; d. Pengeluaran Negara; e. Penerimaan Daerah; f. Pengeluaran Daerah; g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak- hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Cakupan keuangan Negara yang begitu luas tersebut merupakan bagian usaha untuk memperbaiki pengaturan keuangan negara. Menurut Arifin P. Soeria Atmadja, cakupan yang luas tersebut menunjukkan betapa ketat dan kedap air 202 (waterdicht) perumusan keuangan negara dalam aspek pengelolaan dan tanggungjawab maupun pemeriksaannya. Piutang negara merupakan bagian dari keuangan negara. Oleh karena itu, maka segala bentuk pengelolaan yang dilakukan terhadap piutang negara tunduk pada rezim hukum Publik, yaitu UU 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 3 ayat (1) UU Keuangan Negara menegaskan: ”Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.” UU Keuangan Negara menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan. Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan dan dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Pengelolaan piutang negara merupakan kewenangan yang bersifat khusus, sebagaimana penjelasan ketentuan Pasal 6 UU Keuangan Negara, bahwa: ”Kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat ini meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan rencana kerja kementerian negara/lembaga, penetapan gaji dan tunjangan, serta pedoman pengelolaan Penerimaan Negara. Kewenangan yang bersifat khusus meliputi keputusan/ kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, antara lain keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan, dan penghapusan aset dan piutang negara”. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan Negara yang dikuasakan kepada Kementerian/Lembaga tersebut, salah satunya mengamanatkan kepada menteri/pimpinan lembaga untuk juga mengelola piutang negara dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya (Vide 203 Pasal 9 huruf e UU 17/2003). Dalam penjelasan Pasal 9 huruf e UU 17/2003 ditegaskan: ”Piutang dimaksud dalam ayat ini adalah hak negara dalam rangka penerimaan negara bukan pajak yang pemungutannya menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang bersangkutan...” Pengertian Piutang Negara telah diatur dalam UU 49/Prp/1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara, Pasal 8 mengatur: ”Yang dimaksud dengan piutang Negara atau hutang kepada Negara oleh Peraturan ini, ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu Peraturan, perjanjian atau sebab apapun. Lebih lanjut ditegaskan dalam penjelasan Pasal 8 UU 49/Prp/1960, yang berbunyi: ”Dengan piutang Negara dimaksudkan hutang yang: a. langsung terhutang kepada Negara dan oleh karena itu harus dibayar kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; b. terhutang kepada badan-badan yang umumnya kekayaan dan modalnya sebagian atau seluruhnya milik Negara, misalnya Bank- bank Negara, P.T.-P.T. Negara, Perusahaan-perusahaan Negara, Yayasan Perbekalan dan Persediaan, Yayasan Urusan Bahan Makanan dan sebagainya. Hutang pajak tetap merupakan piutang Negara, akan tetapi diselesaikan tersendiri dengan Undang-undang Penagihan Pajak Negara dengan surat paksa.” Dalam perkembangannya, pengertian Piutang Negara tersebut kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam Pasal 1 angka 6 disebutkan: ”Piutang Negara didefinisikan sebagai jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.” Pengelolaan Piutang Negara merupakan bagian dari Perbendaharaan Negara. Kewenangan untuk melakukan pengelolaan (penatausahaan, penagihan, penyelesaian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pertanggungjawaban) Piutang Negara merupakan kewenangan atributif yang diberikan undang-undang kepada Menteri Keuangan selaku bendahara negara (Vide Pasal 1 angka 1 dan Pasal 7 ayat 2 huruf l dan huruf n UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara). 204 Piutang Negara yang merupakan hak Negara perlu dikelola secara optimal melalui pengembangan sistem pengelolaan Piutang Negara yang efektif. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 UU Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara (sebagaimana telah diubah dengan PMK 150/PMK.06/2022). Menurut Pasal 8 ayat (1), sumber piutang terdiri dari: (1) perjanjian kredit, akta pengakuan utang, perjanjian ikatan dinas, perjanjian penyaluran dana, surat keputusan/keterangan/penunjukan pejabat yang menimbulkan Piutang Negara, surat kontrak, surat keputusan kerugian negara, perhitungan pungutan ekspor /bea keluar, beserta perubahan/addendum, dokumen pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak, surat tagihan berdasarkan laporan hasil verifikasi/monitoring Penerimaan Negara Bukan Pajak, surat tagihan dan surat ketetapan kurang bayar berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta surat tagihan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; (2) rekening koran, prima nota, mutasi Piutang Negara, tagihan/ tunggakan/ perhitungan, surat ketetapan, bukti pembayaran dan dokumen lain sejenis yang membuktikan besarnya Piutang Negara; (3) rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal Piutang Negara berasal dari Tuntutan Ganti Rugi (TGR); dan/ atau (4) dokumen lain yang dapat membuktikan adanya dan besarnya Piutang Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan negara/daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang negara diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu. Apabila Piutang negara yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 34 UU 1/2004), dalam hal ini dilakukan melalui UU 49/Prp/1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara – selanjutnya ditulis UU PUPN. Salah satu tujuan utama dibentuknya UU PUPN adalah agar terhadap para penanggung hutang (debitor) yang "tidak kooperatif" atau "nakal" dapat dilakukan langkah-langkah penanganan penagihan piutang negara secara singkat, cepat dan efektif. Dengan kata lain, tidak melalui prosedur biasa sebagaimana diatur dalam Herziene Inlands Reglement atau HIR (Stb. 1941 No. 44) yang dapat menemui berbagai macam kendala dan kesulitan serta memakan waktu yang cukup lama. 205 Konsekuensi jika piutang negara tidak dikelola, maka pejabat tersebut bisa dianggap lalai dalam menjalankan tugas yang dapat menyebabkan kerugian negara. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (1) DAN (2) UU Perbendaharaan Negara yang mengatur: (1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa piutang negara merupakan bagian dari Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara yang diatur berdasarkan undang-undang yang tunduk pada prinsip-prinsip hukum publik (bukan hukum privat). Pengelolaan piutang negara, termasuk penagihannya, merupakan kewenangan pemerintah yang diberikan oleh undang-undang secara atributif. Secara khusus terkait dengan penagihan piutang negara, tunduk pada pengaturan dalam UU PUPN yang harus dibaca secara satu kesatuan dengan pengaturan keuangan negara dan perbendaharaan negara. II. Perihal Kelembagaan dan Kewenangan PUPN Pasca Proklamasi Indonesia tahun 1945, istilah penagihan piutang negara pertama kali diatur dan merupakan kewenangan dari Thesaurie Negara yang berada di bawah Kementerian Keuangan (Vide Pasal 2 Jo Pasal 5 huruf d PP 51/1948 tentang Susunan dan Lapang Pekerjaan Kementerian Keuangan). Namun, situasi ekonomi dan politik saat itu tidak memungkinkan penagihan piutang negara berjalan lancar, dikarenakan pada kurun tahun 1950-1960, situasi keamanan Republik Indonesia tidak stabil (Pemberontakan PRRI, Permesta, DI/TII). Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh sektor swasta yang memiliki hutang kepada negara untuk tidak melaksanakan kewajiban membayar hutang. Penagihan yang dilakukan Theasurie Negara melalui mekanisme HIR-RGB tidak mencapai sasaran yang diinginkan. Situasi demikian kemudian menjadi salah satu alasan bagi Pemerintah untuk menetapkan keadaan Bahaya (Staat Van Oorlog en Beleg) berdasarkan UU 74/1957. Dalam situasi tersebut, tepatnya pada 16 April 1958 Penguasa Perang kala itu membuat terobosan penagihan piutang negara melalui Panitya 206 Penyelesaian Piutang Negara yang memiliki kewenangan Parate Executie (Vide Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kpts/Peperpu/0241/1958 tentang Pembentukan Panitya Penyelesaian Piutang Negara/P3N). Kurang dari 2 (dua) tahun sejak dibentuk, tepatnya pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno menerbitkan Dekrit Presiden yang salah satu dampaknya adalah pencabutan Keputusan Nomor Kpts/Peperpu/0241/1958 yang merupakan payung hukum bagi P3N. Namun, karena P3N dianggap cukup membantu dalam melaksanakan penyelesaian piutang negara secara cepat dan efisien, maka disusun peraturan pengganti melalui Perpu Nomor 49/Prp/1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara (PUPN) dengan tetap diberikan kewenangan Parate Executie. Pada 4 Februari 1961 pemerintah Indonesia resmi menetapkan UU 1/1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang. Maka dari itu, secara otomatis Perpu 49/Prp/1960 resmi menjadi undang-undang. Kelembagaan PUPN PUPN merupakan lembaga interdepartemental berdasarkan UU 49/Prp/1960 yang terdiri dari PUPN Pusat dan PUPN Cabang. PUPN Pusat berkedudukan di Jakarta. PUPN Cabang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Keuangan (Vide Pasal 2 (1) Jo Pasal 3 Perpres 89/2006 tentang PUPN). Saat ini terdapat 1 PUPN Pusat dan 34 PUPN Cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Pelaksanaan keputusan PUPN diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang merupakan salah satu pejabat unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Vide Pasal 4 Jo Pasal 1 (5) Permenkeu 102/PMK. 06/2017 tentang Keanggotaan dan Tata Kerja PUPN). Keanggotaan Panitia Pusat terdiri atas: (1) Wakil dari Kementerian Keuangan sebagai Anggota, yang terdiri dari: 207 a. Direktur Jenderal yang membidangi pengurusan Piutang Negara sebagai Ketua PUPN; b. Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi pengurusan Piutang Negara sebagai Sekretaris PUPN; dan c. Kepala Biro Hukum. (2) Wakil dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Anggota yang dijabat oleh Direktur II Ekonomi dan Khusus pada Badan Reserse dan Kriminal; (3) Wakil dari Kejaksaan Agung sebagai Anggota yang dijabat oleh Direktur Pemulihan dan Perlindungan Hak pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. (Vide Pasal 4 Perpres 89/2006 Jo Pasal 5 Permenkeu 102/PMK. 06/2017). Keanggotaan PUPN Cabang terdiri dari: (1) Wakil dari Departemen Keuangan, terdiri dari Kepala Kantor Wilayah dan/atau Kepala Kantor Pelayanan yang menangani pengurusan Piutang Negara yang menjabat sebagai Ketua dan Sekretaris. (2) 1 orang Wakil dari Kepolisian Daerah sebagai Anggota; (3) 1 orang Wakil dari Kejaksaan Tinggi sebagai Anggota; dan (4) 1 orang Wakil dari Pemerintah Daerah sebagai Anggota (Vide Pasal 5 Perpres 89/2006 Jo Pasal 7 dan 8 Permenkeu 102/PMK. 06/2017). Peran PUPN dalam mengurus piutang negara telah diperkuat oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa PUPN telah membentuk sistem pengurusan piutang negara secara khas, berdampingan dengan penyelesaian piutang pajak yang diselesaikan sendiri berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa (PPSP). Beberapa peraturan perundang- undangan yang memperkuat peran PUPN, diantaranya: UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 34 ayat (2) menyebutkan: "Piutang negara/daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 41A ayat (1) mengatur: "Untuk penyelesaian piutang yang sudah diserahkan kepada panitia urusan piutang negara, Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin kepada 208 panitia urusan piutang negara untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai Simpanan Nasabah Debitur." PP 14/2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2017), Pasal 3 ayat (1) menyebutkan: "Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, hanya dapat dilakukan setelah Piutang Negara/Daerah diurus secara optimal oleh PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara." PP 11/2014 tentang Pengelolaan Pungutan Otoritas Jasa Keuangan: "Dalam hal Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dibayar sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dan dikategorikan macet oleh OJK, OJK menyerahkan penagihan atas Pungutan kepada Panitia Urusan Piutang Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan." PP 38/2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, Pasal 45 menyebutkan: "Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur, Bupati, atau Walikota menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara/Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Negara/Daerah yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K diterbitkan." PP 58/2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pasal 45 ayat (4) menyebutkan: "Pimpinan Instansi Pengelola PNBP menerbitkan Surat Penyerahan Tagihan PNBP kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang piutang negara." PP 44/2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 13 ayat (2) menyebutkan: "Dalam hal terlapor tidak melaksanakan putusan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang berwenang dalam bidang urusan piutang negara dan/atau aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PP 28/2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh PUPN. 209 PP ini memang dibentuk oleh pemerintah untuk memperkuat tugas dan wewenang pengurusan piutang negara oleh PUPN, sebab masih banyak piutang negara yang belum terselesaikan. PP 41/2024 tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan Dan Pungutan Di Sektor Jasa Keuangan, Pasal 27 ayat (1) huruf b menyebutkan: "Dalam hal Pungutan dan penerimaan lainnya dikategorikan piutang macet oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan: b. meminta penyelesaian piutang macet melalui pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengurusan piutang negara." PP 47/2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Pasal 13 ayat (2) huruf a menyebutkan: "Piutang dana bergulir dinyatakan telah diurus secara optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal telah dinyatakan sebagai: PSBDT oleh PUPN." Perpres 89/2006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Peraturan Presiden ini mengatur perilah kelembagaan, anggota dan tugas PUPN. PMK 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima, Pasal 27 ayat (4) menyebutkan: "Dalam hal sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterimanya SP3/penagihan keempat dari KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyedia barang/ jasa tidak melakukan penyetoran ke kas negara, KPA menyerahkan pengurusan piutang negara kepada PUPN melalui KPKNL setempat dengan tembusan kepada KPPN." PMK 211/PMK.05/2021 Tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri Dan Rekening Dana Investasi Pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya, Pasal 6 ayat (3) menyebutkan: "Dalam hal optimalisasi penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, penyelesaian Piutang Negara pada BUMN/Perseroan/BHL dilakukan melalui pengurusan oleh PUPN dengan mengikuti mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku." 210 PMK 230 /PMK.06/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2020 Tentang Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional Oleh Menteri Keuangan, Pasal 42 ayat (1) menyebutkan: "Aset Kredit yang memenuhi syarat adanya dan besarnya piutang diserahkan pengurusannya oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal kepada Panitia Urusan Piutang Negara." PMK 170/2023 Tentang Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi Oleh Menteri Keuangan, Pasal 8 ayat (1) menyebutkan: "Penyerahan pengurusan Aset Kredit kepada Panitia Urusan Piutang Negara didasarkan pada Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan (cessie)." Peraturan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Nomor 2/2020 tentang Penghapusbukuan Dan Penghapustagihan Piutang Iuran Dan Piutang Denda, Pasal 3 ayat (5) menyebutkan: "Untuk Piutang Iuran dan/atau Piutang Denda kategori piutang diragukan dan piutang macet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, BPJS Ketenagakerjaan melimpahkan pengurusan Piutang Iuran dan/atau Piutang Denda kepada PUPN." Tugas dan Kewenangan PUPN Tugas PUPN diatur dalam Pasal 4 UU 49/Prp/1960 tentang PUPN yang berbunyi: “Panitia Urusan Piutang Negara bertugas: 1) Mengurus piutang Negara yang berdasarkan Peraturan ini telah diserahkan pengurusannya kepadanya oleh Pemerintah atau Badan- badan yang dimaksudkan dalam pasal 8 Peraturan ini; 2) Piutang Negara yang diserahkan sebagai tersebut dalam angka 1 di atas, ialah piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, akan tetapi yang penanggung hutangnya tidak melunasinya sebagaimana mestinya; 3) Menyimpang dari ketentuan yang dimaksudkan dalam angka 1 di atas, mengurus piutang-piutang Negara dengan tidak usah menunggu penyerahannya, apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa piutang-piutang Negara tersebut harus segera diurus; 4) Melakukan pengawasan terhadap piutang-piutang/kredit-kredit yang telah dikeluarkan oleh Negara/Badan-badan Negara apakah kredit itu benar-benar dipergunakan sesuai dengan permohonan dan/atau syarat-syarat pemberian kredit dan menanyakan keterangan- keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Bank-bank dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 211 Pengganti Undang-undang No. 23 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank.” Terkait kewenangan, Pasal 6 UU 49/Prp/1960 tentang PUPN mengatur: ”Ketua Panitya Urusan Piutang Negara berwenang untuk: a. Mengeluarkan surat paksa yang berkepala Atas Nama Keadilan; b. Meminta bantuan Jaksa apabila terbukti ada penyalahgunaan pemakaian kredit oleh fihak penanggung hutang untuk mendapatkan pengurusannya.” Lebih lanjut, Permenkeu 102/PMK. 06/2017 tentang Keanggotaan dan Tata Kerja PUPN mengatur kewenangan PUPN sebagai berikut: ”Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia berwenang: (1) menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara; (2) menerbitkan Surat Penolakan Pengurusan Piutang Negara; (3) menerbitkan Surat Pengembalian Pengurusan Piutang Negara; (4) membuat Pernyataan Bersama; (5) menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara; (6) menerbitkan Surat Pemberitahuan Koreksi atau Perubahan Besaran Piutang Negara; (7) menerbitkan Surat Paksa; (8) menerbitkan Surat Perintah Penyitaan; (9) menerbitkan Surat Permintaan Sita Persamaan; (10) menerbitkan Surat Perintah Pengangkatan Penyitaan; (11) menerbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan; (12) menerbitkan Surat Persetujuan Penjualan Tanpa Melalui Lelang; (13) menerbitkan Surat Penolakan Penjualan Tanpa Melalui Lelang; (14) menetapkan Nilai Limit Lelang; (15) menetapkan Nilai Penjualan Tanpa Melalui Lelang; (16) menetapkan nilai Penebusan dengan nilai di bawah hak tanggungan; (17) menerbitkan Surat Pernyataan Pengurusan Piutang Negara Lunas; (18) menerbitkan Surat Pernyataan Pengurusan Piutang Negara Selesai; (19) menerbitkan Surat Penetapan Piutang Negara Untuk Sementara Belum Dapat Ditagih; (20) menerbitkan Surat Persetujuan Penarikan Piutang Negara; (21) menerbitkan Surat Penolakan Penarikan Piutang Negara; (22) menerbitkan Surat Persetujuan Rencana Paksa Badan; (23) menerbitkan Surat Penolakan Rencana Paksa Badan; (24) menerbitkan Surat Permintaan Izin Paksa Badan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi; (25) menerbitkan Surat Perintah Paksa Badan; (26) menerbitkan Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan; (27) menerbitkan Surat Izin Keluar dari Tempat Paksa Badan; (28) menerbitkan Surat Perintah Pembebasan Paksa Badan; (29) menerbitkan Surat Pernyataan Pencabutan Piutang Negara Untuk Sementara Belum Dapat Ditagih; 212 (30) menerbitkan Surat Piutang Negara Telah Dihapuskan secara Mutlak; dan (31) menerbitkan surat permintaan izin kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah.” PUPN mempunyai tugas untuk mengurus Piutang Negara yang diserahkan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Vide Pasal 12 UU 49/Prp/1960), termasuk piutang yang berasal dari eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Pengurusan Piutang Negara oleh PUPN berdasarkan BAB III UU 49 Prp/1960 adalah ”Pengurusan Piutang Negara Secara Khusus”, yaitu prosedur penyelesaian piutang yang berada di luar peradilan umum. Cara menyelesaikan piutang-piutang negara secara khusus adalah berupa mengadakan sesuatu Pernyataan Bersama (PB) antara Ketua Panitia dan Penanggung Hutang yang memuat kata sepakat antara mereka tentang jumlah hutang yang masih harus dibayar dan memuat pula kewajiban penanggung hutang untuk melunasi hutangnya. Kepada surat Pernyataan Bersama (PB) diberi kekuatan pelaksanaan seperti suatu Putusan Hakim dalam perkara perdata dan pelaksanaannya dijalankan dengan pengeluaran Surat Paksa seperti dalam hal memungut pajak. Oleh karena itu surat Pernyataan Bersama itu adalah merupakan pernyataan pengakuan hutang yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijs) dan kekuatan memaksa (dwingend bewijs). PB ini mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti suatu putusan Hakim dalam perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk mana pernyataan bersama itu berkepala "Atas nama Keadilan" (Vide Penjelasan Pasal 10 Jo Pasal 11 UU 49/Prp/1960). Bahwa disamping dengan PB, dalam Pasal 6 UU 49/1960 juga diatur tentang mekanisme penagihan dengan Surat Paksa. Seperti halnya PB, Surat Paksa juga mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti suatu putusan Hakim dalam perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk mana Surat Paksa itu berkepala "Atas nama Keadilan". Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2023 audited, jumlah piutang negara (Pemerintah Pusat) bukan pajak sebesar kurang lebih Rp 346 Triliun. Jumlah itu masih ditambah dengan piutang jangka panjang sebesar kurang lebih Rp 53 Triliun. Piutang tersebut belum termasuk jumlah piutang daerah yang dicatat dalam LKPD masing-masing pemerintah provinsi/kabupaten/kota. 213 Pada Tahun 2021, Pemerintah membentuk Tim Satgas BLBI berdasarkan Keppres 6/2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Keppres 30/2023. Satgas BLBI dibentuk untuk mendukung kinerja PUPN. Berdasarkan data di DJKN Kemenkeu, PUPN dan Satgas BLBI telah berhasil menagih piutang negara yang berasal dari obligor BLBI lebih dari Rp 39 triliun dari target penyelesaian sebesar Rp 110 triliun. III. Berkaitan dengan Pemaknaan Ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) UU PUPN Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) harus dibaca dan dimaknai secara utuh dalam satu tarikan nafas, yang selengkapnya berbunyi: “Panitya Urusan Piutang Negara bertugas; 1. Mengurus piutang Negara yang berdasarkan Peraturan telah diserahkan pengurusannya kepadanya oleh Pemerintah atau Badan-badan yang dimaksudkan dalam pasal 8 Peraturan ini; 2. Piutang Negara yang diserahkan sebagai tersebut dalam angka 1 diatas, ialah piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, akan tetapi yang penanggung hutangnya tidak melunasinya sebagaimana mestinya; 3. Menyimpang dari ketentuan yang dimaksudkan dalam angka 1 diatas, mengurus piutang-piutang Negara dengan tidak usah menunggu penyerahannya, apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa Piutang-piutang Negara tersebut harus segera diurus” Bahwa ayat (2) dan (3) sama-sama merujuk pada ayat (1). Frasa “....apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat...” dalam ayat (3) memiliki keterkaitan dengan frasa ”...ialah piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum...” dalam ayat (2). Dengan kata lain, pendapat PUPN harus didasari dengan alasan yang kuat dan pasti menurut hukum. Pemaknaan ini sejalan dengan penjelasan Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi: “Dalam hal-hal tertentu, dimana dikuatirkan Negara akan dirugikan, maka Panitya dapat bertindak tanpa menunggu penyerahan penyelesaian piutang Negara itu kepadanya. Hal ini akan dilakukan apabila misalnya piutang-piutang/Kredit-kredit itu dipergunakan tidak sesuai dengan permohonan, tujuan dan sarat-sarat tujuan pemberian kredit atau berhubung dengan adanya laporan yang telah diuji kebenarannya bahwa penanggung hutang-penanggung hutang itu memang sama sekali mengabaikan kewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap hutangnya. Untuk dapat mengetahui dengan jelas bahwa penanggung hutang tersebut telah menyalahgunakan pemakaian kredit yang diterimanya itu, sudah pada 214 tempatnya apabila Panitya ini terlebih dahulu mencari bahan-bahan pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan sebelum menyerahkan persoalan tersebut kepada pihak Kejaksaan dan untuk keperluan ini dengan sendirinya memerlukan keterangan-keterangan dari pihak Bank-bank. Namun demikian perlu adanya pembatasan, yaitu bahwa keterangan- keterangan yang diperlukan itu hanya berhubungan dengan soal penyalahgunaan pemakaian kredit itu saja. Dengan demikian maka hilanglah adanya pertentangan antara Peraturan ini dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Rahasia Bank.” Bahwa secara utuh, ketentuan Pasal 4 ayat (3) bermakna: a. Bahwa PUPN dapat bertindak tanpa menunggu penyerahan penyelesaian piutang kepadanya dalam hal terdapat potensi negara dirugikan; b. Bahwa tindakan PUPN tersebut harus didukung oleh alasan yang kuat secara hukum; dan c. Bahwa tindakan PUPN tersebut dilakukan terhadap piutang negara yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum. Sebagai kepanjangan tangan Pemerintah dalam melakukan tindakan hukum penagihan piutang, menurut batas penalaran yang wajar, maka setiap tindakan hukum yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Jika dilakukan tanpa dasar alasan yang kuat, maka akan dengan mudah dipermasalahkan secara hukum. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) PP 28/2022 tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh PUPN, yang menyebutkan: “Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria: a) didukung dokumen sumber atau dokumen pendukung yang memadai sehingga dapat dibuktikan subyek hukum yang harus bertanggungjawab terhadap penyelesaiannya; dan b) didukung dokumen sumber atau dokumen pendukung yang memadai sehingga dapat dipastikan jumlah/besarnya.” Dengan demikian frasa ”... apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat...” dalam ayat (3) bermakna kongruen dengan frasa ”...piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum...” dalam ayat (2). Dengan kata lain, Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. IV. Perihal Definisi Piutang Negara dalam ketentuan Pasal 8 UU PUPN Bahwa ketentuan Pasal 8 UU PUPN selengkapnya berbunyi: 215 “Yang dimaksud dengan piutang Negara atau hutang kepada Negara oleh Peraturan ini, ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu Peraturan, perjanjian atau sebab apapun.” Bahwa ketentuan Pasal 8 tersebut merupakan definisi piutang negara yang dimuat dalam UU PUPN. Oleh karena terkait dengan definisi, maka makna Pasal 8 tersebut harus dipahami secara komprehensif dengan definisi Piutang Negara yang diatur dalam UU Perbendaharaan Negara, yaitu: “Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.” Dengan kata lain, definisi tersebut masih relevan dan harus dibaca dengan definisi yang terbaru. Hal ini sejalan dengan Pertimbangan MK dalam Putusan Nomor 77/PUU-IX/2011, yang menyebutkan: “[3.18] Menimbang bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (selanjutnya disebut UU 1/2004), pengertian piutang negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UU 1/2004 yang menyatakan, “Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah”. Dengan demikian, piutang negara hanyalah piutang Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, sehingga tidak termasuk piutang badan-badan usaha yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara termasuk dalam hal ini piutang Bank BUMN. Terkait dengan frasa ”Sebab apapun” dalam Pasal 8 UU PUPN, perlu dipahami sebagai “sebab apapun yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. Frasa “sebab apapun” tersebut tidak mungkin bermakna sesuatu yang tidak sah, sebab intensi undang-undang tidak mungkin mengarah pada kausa yang tidak halal. Selain itu, apabila “sebab apapun” dimaknai secara serampangan oleh PUPN, maka tentulah PUPN akan menghadapi berbagai masalah hukum. V. Berkaitan dengan Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU PUPN Bahwa ketentuan Pasal ayat (1) dan (2) UU PUPN berbunyi: (1) Penanggung hutang kepada Negara ialah orang atau Badan yang berhutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan. 216 (2) Sepanjang tidak diatur dalam perjanjian atau peraturan yang bersangkutan,maka para anggota pengurus dari Badan-badan yang berhutang tanggung renteng terhadap hutang kepada Negara. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) tersebut menekankan pada identifikasi penanggung hutang kepada negara, yaitu: a. Orang; b. Badan; c. Yang berhutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan Bahwa konsep penanggung hutang telah diatur lebih lanjut dalam PP 48/2022, dalam ketentuan Pasal 4 diatur: (1) Penanggung utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi: a. Orang perseorangan yang berkedudukan sebagai pihak yang berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun termasuk obligor; b. Badan hukum perseorangan dan badan hukum Yayasan/koperasi, dengan pihak yang bertanggung jawab: 1. Direksi atau pengurus perusahaan atau Yayasan atau koperasi; 2. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas; 3. Pemegang saham, dalam hal: a) Secara langsung atau tidak langsung memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi b) Terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam perseroan c) Secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan. Berkaitan dengan Pasal 9 ayat (2), dimaksudkan untuk melindungi uang negara dari pengurus suatu lembaga/badan yang berusaha menghindari kewajiban pembayaran hutang kepada Negara. Dalam perjanjian hutang –termasuk BLBI-, jika dewan komisaris dan direksi tidak dibebani tanggungjawab secara renteng terhadap hutang kepada negara, maka potensi uang negara yang hilang akan besar dan pihak-pihak yang menikmati uang tersebut, akan sulit untuk dimintai pertanggungjawaban. 217 VI. Terkait Sanggahan tidak dapat ditujukan terhadap sahnya atau kebenaran piutang negara dalam Pasal 11 huruf f UU PUPN Bahwa perlu dipahami, tugas PUPN berada di ranah hilir dari alur penanganan/pengelolaan piutang negara. PUPN bertugas melakukan penagihan piutang melalui beberapa tindakan hukum. Bahwa piutang yang ditangani oleh PUPN adalah piutang yang telah nyata ada dan pasti jumlahnya menurut hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 UU PUPN. Oleh karena penagihan piutang negara yang dilakukan oleh PUPN merupakan penyerahan yang berasal dari Kementerian/Lembaga, maka tindakan PUPN (deklaratoir) adalah muara dari penyelesaian piutang negara. Kondisi ini membawa konsekuensi bahwa hak sanggah yang dapat dilakukan debitor berada di kementerian/lembaga yang telah menghitung secara pasti piutang negara (Konstitutif) yang akan diserahkan penagihannya kepada PUPN. Dengan kata lain, sah/kebenaran piutang negara yang diurus oleh PUPN tidak dapat disanggah, sebab PUPN hanya mengurus dalam artian melakukan penagihan piutang, tidak dalam posisi menentukan jumlah piutang yang mana sudah ditentukan oleh kementerian/lembaga atau berdasarkan dokumen hukum yang sah, misal audit BPK atau putusan pengadilan. Bahwa perlu dicermati ketentuan Pasal 8 PP 28/2022, yang menyebutkan: (1) PUPN menerima pengurusan Piutang Negara yang diserahkan Penyerah Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). (2) Penyerahan Piutang Negara kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kewajiban bagi Penyerah Piutang jika telah memenuhi kriteria: (a) dilakukan proses penyelesaian terlebih dahulu di tingkat Penyerah Piutang; dan (b) ditetapkan adanya dan besarnya Piutang Negara telah pasti menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.” Meski demikian, ketentuan Pasal 11 huruf f UU PUPN tersebut tidak menjadikan PUPN sebagai lembaga kebal hukum atau superbody tanpa pengawasan. Faktanya, PUPN telah sering digugat baik secara perdata di Pengadilan Negeri atau secara administrasi di PTUN. Beragam tindakan hukum PUPN dalam melakukan penagihan piutang negara, nyatanya bisa dipersoalkan di pengadilan. Dalam berbagai perkara yang melibatkan PUPN, adakalanya tindakan PUPN dikuatkan oleh pengadilan dan kadang tindakan PUPN dibatalkan oleh pengadilan. Misalnya dalam putusan PTUN Bandung Nomor 64/G/2022/PTUN.Bdg dan PTTUN Jakarta, Putusan Nomor 19/B/2023/PT.TUN.Jkt, dimana tindakan 218 hukum PUPN dibatalkan oleh PTUN. Hal ini membuktikan adanya jaminan keseimbangan hukum antara PUPN dan pihak yang berhutang pada negara. VII. Kesimpulan 1. Piutang negara merupakan Keuangan Negara dan bagian dari Perbendaharaan Negara yang diatur berdasarkan undang-undang dalam rezim hukum publik. Pengelolaan piutang negara, termasuk penagihannya, merupakan kewenangan pemerintah yang diberikan oleh undang-undang secara atributif. Penagihan piutang negara diatur dalam UU PUPN yang harus dibaca secara satu kesatuan dengan pengaturan keuangan negara dan perbendaharaan negara; 2. PUPN merupakan lembaga interdepartemental yang memiliki tugas pokok untuk mengurus dan melakukan penagihan piutang negara melalui serangkaian tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan; 3. Ketentuan Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 11 UU PUPN merupakan ketentuan yang diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dalam pengurusan piutang negara. [2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah telah menetapkan Panitia Urusan Piutang Negara sebagai Pihak Terkait dalam perkara a quo berdasarkan Ketetapan Pihak Terkait Nomor 1.128/PUU/TAP.MK/PT/4/2025 tanggal 30 April 2025 dan kemudian dipanggil untuk memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah tanggal 28 Mei 2025, yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah tanggal 27 Mei 2025, dan tambahan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah tanggal 25 Juni 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut: I. PASAL-PASAL DALAM UU PUPN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 1. Ketentuan-ketentuan dalam UU PUPN tidak bertentangan dengan UUD 1945, khususnya ketentuan Pasal 4 angka 3, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 11 UU PUPN sebagaimana yang dimohonkan uji materiil oleh Pemohon. 219 2. Pemohon beranggapan ketentuan dalam Pasal 4 angka 3 telah membuat PUPN lebih kuat dari kepastian hukum dan dapat melakukan pengurusan piutang berdasarkan pendapatnya saja. 3. Pasal 4 angka 3 UU PUPN sudah diberikan penjelasan resmi pada alinea kedua Penjelasan Pasal 4 UU PUPN, yang berbunyi: “Dalam hal-hal tertentu, di mana dikuatirkan Negara akan dirugikan, maka Panitya dapat bertindak tanpa menunggu penyerahan penyelesaian piutang Negara itu kepadanya. Hal ini akan dilakukan apabila misalnya piutang-piutang/Kredit-kredit itu dipergunakan tidak sesuai dengan permohonan, tujuan dan sarat-sarat tujuan pemberian kredit atau berhubung dengan adanya laporan yang telah diuji kebenarannya bahwa penanggung hutang-penanggung hutang itu memang sama sekali mengabaikan kewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap hutangnya.” 4. Frasa "apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa Piutang-piutang Negara tersebut harus segera diurus" dalam Pasal 4 angka 3 UU PUPN memiliki kriteria yang jelas sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 4 UU PUPN, yaitu: - ada potensi negara dirugikan; - piutang atau kredit dipergunakan tidak sesuai dengan permohonan, tujuan, dan syarat pemberian kredit; atau - adanya laporan yang telah diuji kebenarannya bahwa penanggung hutang sama sekali mengabaikan kewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap hutangnya. 5. Hal tersebut membuktikan PUPN dalam melakukan pengurusan piutang negara tidak bertindak tanpa dasar, karena teknis pengurusan piutang negara sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Pengurusan Piutang Negara. 6. Pemohon juga mendalilkan frasa "piutang Negara berdasarkan sebab apapun" dalam Pasal 8 UU PUPN telah menimbulkan ketidakpastian 220 hukum dan menimbulkan kesewenang-wenangan PUPN dalam melakukan pengurusan piutang negara. 7. Untuk menanggapi hal tersebut, perlu untuk memperhatikan tujuan pembentukan UU PUPN, yaitu untuk kepentingan keuangan Negara berupa utang kepada Negara atau Badan-badan, baik yang langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh Negara, perlu segera diurus, khususnya dari debitor yang tidak mau membayar utangnya kepada Negara. 8. Perlu untuk diperhatikan juga, PUPN dalam menentukan piutang negara tetap memperhatikan kaidah-kaidah hukum dan pemerintahan yang baik, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur secara rinci mengenai pengurusan piutang Negara. 9. Pasal 8 UU PUPN juga sudah pernah diuji dan terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011: ”Yang dimaksud dengan piutang negara atau hutang kepada negara oleh Peraturan ini, ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara berdasarkan peraturan, perjanjian atau sebab apapun.” 10. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan frasa yang kuat untuk mendukung kinerja PUPN agar dapat melakukan pengurusan piutang negara secara cepat dengan kewenangan khusus untuk menghadapi para debitor yang secara terang-terangan berusaha menghindar dan mencari-cari cara untuk tidak mau bertanggung jawab terhadap kewajibannya kepada Negara. 11. Pemohon juga mendalilkan terkait ketentuan Pasal 9 UU PUPN: (1) Penanggung hutang kepada Negara ialah orang atau Badan yang berhutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan. (2) Sepanjang tidak diatur dalam perjanjian atau peraturan yang bersangkutan, maka para anggota pengurus dari Badan-badan yang berhutang tanggung renteng terhadap hutang kepada Negara. 12. Menurut Pemohon, hal tersebut mengakibatkan PUPN dapat menilai sendiri siapa saja pihak yang dibebani piutang Negara asalkan dapat dikait- kaitkan dengan kedua sumber hutang tersebut dan menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga Pemerintah menafsirkan berbeda. Seharusnya pihak yang bertanggung jawab ditentukan oleh pengadilan. 221 13. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU PUPN sebenarnya telah memberikan pemaknaan yang jelas dan tidak mengakibatkan kerugian konstitusional bagi Pemohon. 14. Perikatan antara kreditur dan debitur jelas memberikan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai klausul dalam perikatan tersebut. Sebagai contoh, PT Bank Centris Internasional telah menerima dana bantuan likuiditas dari Bank Indonesia, namun lebih dari 20 tahun hingga saat ini para penanggung utang tidak melunasi kewajibannya kepada negara, termasuk Andri Tedjadharma in casu Pemohon sebagai pemegang saham pengendali. 15. Pemegang saham bertanggung jawab atas utang perseroan bukanlah hal baru karena telah terdapat dalam: - Pasal 37A ayat (3) huruf l UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan: “Dalam melaksanakan program penyehatan terhadap bank-bank, badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) serta wewenang lain yaitu: ... (l) menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami bank dalam program penyehatan dan membebankan kerugian tersebut kepada modal bank yang bersangkutan, dan bilamana kerugian tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi, Komisaris, dan atau pemegang saham, maka kerugian tersebut akan dibebankan kepada yang bersangkutan.” - Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila: a. … b. … c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.” 222 16. Penetapan Pemohon sebagai penanggung utang juga didasarkan pada putusan pengadilan yang berkekutan hukum tetap, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688 K/PDT/2003 tanggal 4 Januari 2006 yang salah satu amarnya menyatakan dengan tegas Pemohon melakukan perbuatan melawan hukum dan PT Bank Centris Internasional dihukum untuk membayar seluruh utangnya kepada Negara cq. BPPN. 17. Dengan demikian tidak terdapat inkonstitusionalitas norma Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU PUPN terhadap UUD 1945 karena Negara cq. PUPN telah melakukan pengurusan piutang negara terhadap pihak-pihak yang sudah seharusnya bertanggung jawab. 18. Pemohon kemudian mendalilkan larangan dan/atau pembatasan untuk tidak dapat dilakukan sanggahan terhadap sahnya atau kebenaran piutang negara dalam Pasal 11 huruf f UU PUPN hanya memberikan kepastian hukum kepada PUPN namun tidak memberikan keseimbangan kepastian hukum kepada orang dan/atau badan yang ditetapkan oleh PUPN sebagai penanggung hutang atas piutang negara karena tidak dapat dilakukan sanggahan. 19. Perlu ditekankan kembali bahwasanya PUPN mengurus piutang negara yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum. Sehingga wajar jika diperlukan adanya norma yang menyatakan "sanggahan tidak dapat ditujukan kepada sahnya atau kebenaran piutang Negara" seperti yang tertuang dalam Pasal 11 huruf f UU PUPN. 20. Apabila masih dapat dilakukan sanggahan, maka frasa ”piutang negara yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum” menjadi kehilangan makna. 21. Meskipun demikian, bukan berarti PUPN menetapkan jumlah piutang negara tanpa dasar. Perlu diingat kembali bahwa PUPN adalah ’muara terakhir’ pengurusan piutang negara yang tidak terselesaikan oleh Kementerian/Lembaga, Bendahara Umum Negara, Pemerintah Daerah atau Lembaga-lembaga sui generis. 22. Sebagai ‘muara terakhir’, maka sudah sepatutnya piutang negara yang diurus PUPN adalah yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, karena apabila ada sanggahan terhadap jumlah piutang untuk 223 dikoreksi seharusnya dilakukan sebelum piutang negara tersebut diserahkan kepada PUPN. 23. Mekanisme koreksi ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara, terutama pasal 26 ayat (1) yang berbunyi: “Koreksi besaran Piutang Negara hanya dapat dilakukan jika terdapat: a. pembayaran yang tidak tercatat; b. kesalahan perhitungan oleh Penyerah Piutang; dan/ atau c. sebab lain yang sah.” 24. Frasa “sebab lain yang sah” dapat dimaknai berdasarkan temuan BPK RI, APIP atau putusan pengadilan. 25. Pihak-pihak yang disebut berutang kepada negara tetap memiliki hak untuk melakukan sanggahan sebelum piutang negara diserahkan kepada PUPN. Selain itu, dalam pengurusan piutang negara penanggung utang pasti akan dipanggil terlebih dahulu, namun seringkali pihak yang dipanggil tidak mau hadir. 26. Dengan demikian, pengurusan piutang negara yang dilakukan berdasarkan UU PUPN tidak bertentangan dengan UUD 1945 khususnya terkait Negara yang berusaha memperoleh haknya. Perlu diingat bahwa Pemohon juga sudah mengajukan beberapa gugatan ke Pengadilan Negeri atau PTUN. Sesuai amar putusan Mahkamah Agung Nomor 1688K/PDT/2003 tanggal 4 Januari 2006 yang berkekuatan hukum tetap, jumlah kewajiban Pemohon kepada Negara hingga Juni 2023 adalah sebesar Rp4.542.284.242.763,08 (empat triliun lima ratus empat puluh dua miliar dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah dan delapan sen). 27. Pasal-pasal dalam UU PUPN masih relevan dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Kewenangan PUPN yang diatur dalam UU PUPN sangat penting dalam pengurusan piutang negara dan apabila pasal-pasal a quo yang diuji oleh Pemohon dikabulkan, maka akan berdampak besar pada terhambatnya pengurusan piutang negara dan berakibat pada kerugian negara yang lebih besar. 28. Secara filosofis berdasarkan UUD 1945, Negara memiliki kewajiban untuk, diantaranya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 224 kehidupan bangsa yang dilakukan melalui program-program pembangunan oleh Negara. Hal tersebut akan sulit dicapai apabila Negara harus menanggung kerugian dan beban keuangan negara dari piutang negara yang tidak dibayar. 29. Justru, pihak-pihak yang tidak mau bertanggung jawab terhadap utangnya kepada Negara padahal telah menikmati pinjaman dari Negara tersebut adalah pihak-pihak yang sebenarnya mengkhianati tujuan bernegara sesuai UUD 1945, karena tindakan mereka tersebut harus ditanggung seluruh masyarakat Indonesia karena berakibat pada adanya beban keuangan yang besar. 30. Berdasarkan hal tersebut, semakin jelas peran PUPN sebagai instrumen Negara untuk menjaga dan menyelamatkan keuangan negara dalam kepentingan yang lebih luas dari pihak-pihak yang secara sengaja berusaha menghindar dan menolak bertanggung jawab atas utangnya terhadap Negara. II. SEJARAH DAN LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN PUPN 1. Sebelum dibentuknya PUPN, terdapat lembaga berupa Panitia Penyelesaian Piutang Negara (P3N) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No.Kpts/Peperpu/0241/1958 tanggal 6 April 1958 tentang pembentukan Panitia Penyelesaian Piutang Negara. Panitia tersebut bertugas untuk menyelesaikan utang-utang kepada Negara yang sulit dalam penagihannya, dengan menggunakan kekuasaan-kekuasaan yang tercantum dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat yang bersangkutan pada saat itu, yang mana hal tersebut tidak akan tercapai apabila tetap menggunakan prosedur biasa sebagaimana diatur dalam H.I.R. 2. Bahwa dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka ketidakstabilan politik di Indonesia pada saat itu telah dapat diatasi oleh Pemerintahan Presiden Soekarno. 3. Bahwa sejak tanggal 16 Desember 1960 seluruh peraturan Penguasa Perang Pusat tidak berlaku lagi berdasarkan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Tahun 1959 No.139) berhubungan 225 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No.66). Oleh karena itu, mengingat kinerja P3N pada saat itu efektif maka dipandang perlu untuk meneruskan tugas-tugas P3N tersebut dengan membentuk Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dengan menetapkan UU 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. 4. Pembentukan PUPN tetap bertujuan untuk melakukan penagihan piutang Negara secara efektif dan efisien terhadap para penanggung utang yang merugikan Negara dengan kewenangan khusus yang diberikan, sehingga diharapkan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan mengikuti prosedur yang biasa. 5. Pengurusan piutang negara oleh PUPN merupakan pengurusan piutang negara yang bersifat khusus berupa mengadakan sesuatu Pernyataan Bersama yang mempunyai kekuatan pelaksanaaan seperti suatu putusan pengadilan, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijs) dan kekuatan memaksa (dwingend bewijs). 6. PUPN memiliki sejarah yang panjang dalam pengurusan piutang negara, dan meskipun telah terdapat banyak peraturan pelaksana yang mengalami pergantian dan penyesuaian, PUPN sebagai lembaga interdepartemental tetap bertahan dan tidak mengalami perubahan. 7. Menindaklanjuti amanat Pasal 2 ayat (1) UU PUPN yang menyatakan “Bentuk, susunan dan hal-hal lain tentang Panitya Urusan Piutang Negara ditentukan dengan Keputusan Menteri Pertama”, maka diterbitkan Keputusan Menteri Pertama Nomor 454/MP/1961 tentang Pembentukan PUPN. 8. Untuk mendukung Keputusan Menteri Pertama tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Nomor Kep-371/MK7/10/1969 tanggal 21 Oktober 1969 tentang Organisasi, Tata Kerja dan Keanggotaan Organisasi PUPN Pusat dan PUPN Cabang di Daerah Tingkat I. 9. Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1976 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara Dan Badan Urusan Piutang Negara (Keppres 11/1976), diatur mengenai tugas dan keanggotaan PUPN serta membentuk Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) dilingkungan 226 Departemen Keuangan (vide Pasal 3 ayat (2) yang bertugas menyelenggarakan pelaksanaan pengurusan piutang negara yang berada langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan. 10. Berdasarkan Keppres 11/1976, PUPN mempunyai tugas, yaitu: a. membahas pengurusan piutang negara, yakni hutang kepada negara yang harus dibayar kepada Instansi-instansi Pemerintah/Badan-badan Usaha Negara yang modal atau kekayaannya sebagaian atau seluruhnya milik Negara baik di pusat maupun di daerah dan melakukan; b. melakukan pengawasan terhadap piutang-piutang, kredit-kredit yang telah dikeluarkan oleh Instansi-instansi Pemerintah/Badan-badan Usaha Negara baik dipusat maupun didaerah, sedangkan tugas BUPN ialah menyelenggarakan pelaksanaan pengurusan piutang negara yang terhutang kepada Instansi-instansi Pemerintah/Badan-Badan usaha Negara, atau badan-badan lainnya baik di pusat maupun di daerah yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 11. Ketua PUPN secara ex officio adalah Kepala BUPN sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Keppres 11/1976. Selain itu juga, Pasal 11 mengatur bahwa Kepala BUPN mempunyai kedudukan setingkat Direktur Jenderal. Oleh karena itu hingga saat ini, Direktur Jenderal Kekayaan Negara secara ex officio juga menjabat sebagai Ketua PUPN Pusat. BUPN juga memiliki Instansi Vertikal di Wilayah Daerah Tingkat I. 12. Sebagai penjabaran Keppres 11/1976 tersebut, maka Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep- 1075/MK/IV/8/1976 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 517/MK/IV/4/1976 tentang Tata Kerja dan Organisasi BUPN. 13. Dalam perkembangannya, melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara (BUPLN) (Keppres 21/1991) dan Keputusan Menteri Keuangan No. 940/KMK.01/1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Urusan 227 Piutang dan Lelang Negara, BUPN secara organisasi berubah menjadi BUPLN. 14. Adanya perubahan BUPN menjadi BUPLN memberi kewenangan bagi BUPLN untuk menyelenggarakan pengurusan piutang Negara dan Lelang yang tetap dipimpin seorang Kepala yang mempunyai kedudukan setingkat dengan Direktur Jenderal. 15. Sebagai tindak lanjut dari Keppres Tahun 11/1976 dan Keppres Nomor 21/1991, dipandang perlu meninjau kembali fungsi dan kedudukan PUPN dan juga BUPLN dengan menerbitkan: a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 294/KMK.09/1993 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 294/1993 tersebut PUPN dibagi menjadi PUPN Pusat, PUPN Wilayah dan PUPN Cabang. c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 381/KMK.09/1998 tentang PUPN, yang membagi PUPN menjadi PUPN Pusat dan PUPN Cabang. d. KMK Nomor 21/KMK.08/2002 jo. KMK Nomor 533/KMK.08/2002 tentang PUPN yang membagi PUPN menjadi PUPN Pusat dan PUPN Cabang serta Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara secara ex officio adalah Ketua PUPN Pusat. 16. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001, BUPLN ditingkatkan menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) dan operasionalnya dilaksanakan oleh Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN). 17. DJPLN kemudian berubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2006 dan KP2LN berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). 18. Berdasarkan hal tersebut, kembali diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2006 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Perpres 89/2006) mencabut Keppres 11/1976. 228 19. Pemerintah tetap berupaya melakukan penyesuaian dan pengembangan terhadap peran, tugas, dan fungsi PUPN melalui peraturan-peraturan pelaksananya dan didasarkan dengan kewenangan PUPN yang diberikan dalam UU PUPN. 20. Berdasarkan Perpres 89/2006, Menteri Keuangan mengatur kembali keanggotaan dan tata kerja PUPN terakhir Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.06/2017 Tentang Keanggotaan Dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara (PMK 102/2017) yang masih berlaku hingga saat ini. 21. Berdasarkan PMK 102/2017 saat ini PUPN terdiri dari 1 PUPN Pusat dan 34 PUPN Cabang. Keanggotaan PUPN Pusat terdiri dari wakil dari Kementerian Keuangan, Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung dan keanggotaan PUPN Cabang terdiri dari wakil dari Kementerian Keuangan, Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, dan pemerintah daerah. Adapun rincian PUPN Cabang berikut wilayah kerja dan kedudukannya, sebagai berikut: No. Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Wilayah Kerja Tempat Kedudukan 1. PUPN Cabang ACEH Provinsi Aceh Banda Aceh 2. PUPN Cabang SUMATERA UTARA Provinsi Sumatera Utara Medan 3. PUPN Cabang RIAU Provinsi Riau Pekanbaru 4. PUPN Cabang SUMATERA BARAT Provinsi Sumatera Barat Padang 5. PUPN Cabang SUMATERA SELATAN Provinsi Sumatera Selatan Palembang 6. PUPN Cabang BANGKA BELITUNG Provinsi Bangka Belitung Pangkal Pinang 7. PUPN Cabang LAMPUNG Provinsi Lampung Bandar Lampung 8. PUPN Cabang JAMBI Provinsi Jambi Jambi 9. PUPN Cabang BENGKULU Provinsi Bengkulu Bengkulu 10. PUPN Cabang DKI JAKARTA Provinsi DKI Jakarta Jakarta 11. PUPN Cabang KALIMANTAN BARAT Provinsi Kalimantan Barat Pontianak 12. PUPN Cabang KALIMANTAN TENGAH Provinsi Kalimantan Tengah Palangka Raya 13. PUPN Cabang JAWA BARAT Provinsi Jawa Barat Bandung 14. PUPN Cabang BANTEN Provinsi Banten Serang 15. PUPN Cabang JAWA TENGAH Provinsi Jawa Tengah Semarang 229 16. PUPN Cabang DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Provinsi DI Yogyakarta Yogyakarta 17. PUPN Cabang KALIMANTAN SELATAN Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru 18. PUPN Cabang JAWA TIMUR Provinsi Jawa Timur Surabaya 19. PUPN Cabang KALIMANTAN TIMUR Provinsi Kalimantan Timur Samarinda 20. PUPN Cabang BALI Provinsi Bali Denpasar 21. PUPN Cabang NUSA TENGGARA BARAT Provinsi Nusa Tenggara Barat Mataram 22. PUPN Cabang NUSA TENGGARA TIMUR Provinsi Nusa Tenggara Timur Kupang 23. PUPN Cabang SULAWESI SELATAN Provinsi Sulawesi Selatan Makassar 24. PUPN Cabang SULAWESI TENGGARA Provinsi Sulawesi Tenggara Kendari 25. PUPN Cabang SULAWESI TENGAH Provinsi Sulawesi Tengah Palu 26. PUPN Cabang SULAWESI UTARA Provinsi Sulawesi Utara Manado 27. PUPN Cabang GORONTALO Provinsi Gorontalo Gorontalo 28. PUPN Cabang MALUKU Provinsi Maluku Ambon 29. PUPN Cabang MALUKU UTARA Provinsi Maluku Utara Ternate 30. PUPN Cabang PAPUA Provinsi Papua Jayapura 31. PUPN Cabang KEPULAUAN RIAU Provinsi Kepulauan Riau Batam 32. PUPN Cabang PAPUA BARAT *) Provinsi Papua Barat Manokwari 33. PUPN Cabang KALIMANTAN UTARA Provinsi Kalimantan Utara Tarakan 34. PUPN Cabang SULAWESI BARAT Provinsi Sulawesi Barat Mamuju 22. Perkembangan-perkembangan organisasi PUPN tersebut menunjukkan peran penting PUPN dalam keuangan negara sejak awal berdiri hingga sekarang, dalam hal ini adalah pengurusan piutang negara. 23. Usaha-usaha untuk selalu memperkuat PUPN tersebut adalah sejalan dengan semangat dan tujuan awal pembentukan PUPN, yaitu untuk melakukan pengurusan piutang negara secara cepat dan efektif terhadap pihak-pihak yang tidak melunasi utangnya terhadap Negara. III. DASAR HUKUM PENGURUSAN PIUTANG NEGARA OLEH PUPN 1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 UU PUPN, PUPN adalah lembaga interdepartemental yang dapat dibentuk PUPN Cabang dengan 230 keanggotaan PUPN terdiri dari wakil-wakil dari unsur Kementerian Keuangan, Kejaksaan, Kepolisian Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah. Bahwa Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2006 tentang PUPN dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.06/2017 tentang Keanggotaan dan Tata Kerja PUPN, saat ini terdapat 1 PUPN Pusat dan 34 PUPN Cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. 2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 UU PUPN, PUPN bertugas untuk mengurus Piutang Negara/Daerah yang diserahkan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, termasuk piutang yang berasal dari eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dalam menjalankan tugas tersebut PUPN berdasar pada UU PUPN berikut peraturan turunannya. Pada prinsipnya seluruh piutang negara dan daerah yang telah macet harus diserahkan kepada PUPN untuk diurus secara optimal. 3. Bahwa berdasarkan Pasal 6 UU PUPN, PUPN berwenang untuk mengeluarkan surat paksa yang berkepala Atas Nama Keadilan. 4. Bahwa berdasarkan PMK 102/2017, PUPN Pusat bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas PUPN Cabang. Adapun PUPN Cabang dalam pelaksanaan tugasnya, memiliki kewenangan antara lain: a. menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara; b. menerbitkan Surat Penolakan Pengurusan Piutang Negara; c. menerbitkan Surat Pengembalian Pengurusan Piutang Negara; d. membuat Pernyataan Bersama; e. menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara; f. menerbitkan Surat Pemberitahuan Koreksi atau Perubahan Besaran Piutang Negara; g. menerbitkan Surat Paksa; h. menerbitkan Surat Perintah Penyitaan; i. menerbitkan Surat Permintaan Sita Persamaan; j. menerbitkan Surat Perintah Pengangkatan Penyitaan; k. menerbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan; l. menerbitkan Surat Persetujuan Penjualan Tanpa Melalui Lelang; m. menerbitkan Surat Penolakan Penjualan Tanpa Melalui Lelang; 231 n. menetapkan Nilai Limit Lelang; o. menetapkan Nilai Penjualan Tanpa Melalui Lelang; p. menetapkan nilai Penebusan dengan nilai di bawah hak tanggungan; q. menerbitkan Surat Pernyataan Pengurusan Piutang Negara Lunas; r. menerbitkan Surat Pernyataan Pengurusan Piutang Negara Selesai; s. menerbitkan Surat Penetapan Piutang Negara Untuk Sementara Belum Dapat Ditagih; t. menerbitkan Surat Persetujuan Penarikan Piutang Negara; u. menerbitkan Surat Penolakan Penarikan Piutang Negara; v. menerbitkan Surat Permintaan Izin Paksa Badan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi; w. menerbitkan Surat Perintah Paksa Badan; x. menerbitkan Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan; y. menerbitkan Surat Izin Keluar dari Tempat Paksa Badan; z. menerbitkan Surat Perintah Pembebasan Paksa Badan; aa. menerbitkan Surat Pernyataan Pencabutan Piutang Negara Untuk Sementara Belum Dapat Ditagih; dan bb. menerbitkan Surat Piutang Negara Telah Dihapuskan secara Mutlak. 5. Peran PUPN dalam mengurus piutang negara berdasarkan UU PUPN telah diperkuat oleh banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga telah membentuk sistem pengurusan piutang negara secara khusus, berdampingan dengan penyelesaian piutang pajak yang diselesaikan sendiri berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa (PPSP). Beberapa peraturan perundang-undangan yang memperkuat peran PUPN dan UU PUPN, diantaranya: a. Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: “Piutang negara/daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” b. Pasal 41A ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan: “Untuk penyelesaian piutang yang sudah diserahkan kepada panitia urusan piutang negara, Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin kepada 232 panitia urusan piutang negara untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai Simpanan Nasabah Debitur.” c. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara Daerah (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017): “Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, hanya dapat dilakukan setelah Piutang Negara/Daerah diurus secara optimal oleh PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara.” d. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pungutan Otoritas Jasa Keuangan: “Dalam hal Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dibayar sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dan dikategorikan macet oleh OJK, OJK menyerahkan penagihan atas Pungutan kepada Panitia Urusan Piutang Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.” e. Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain: ”Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur, Bupati, atau Walikota menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara/Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Negara/Daerah yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K diterbitkan.” f. Pasal 45 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak: “Pimpinan Instansi Pengelola PNBP menerbitkan Surat Penyerahan Tagihan PNBP kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang piutang negara.” g. Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang 233 Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: “Dalam hal terlapor tidak melaksanakan putusan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang berwenang dalam bidang urusan piutang negara dan/atau aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” h. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh PUPN; i. Pasal 27 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan Dan Pungutan Di Sektor Jasa Keuangan: “Dalam hal Pungutan dan penerimaan lainnya dikategorikan piutang macet oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan: b. meminta penyelesaian piutang macet melalui pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengurusan piutang negara.” j. Pasal 13 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah: “Piutang dana bergulir dinyatakan telah diurus secara optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal telah dinyatakan sebagai: Piutang Sementara Belum dapat Ditagih (PSBDT) oleh PUPN.” k. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK. 05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima: "Dalam hal sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterimanya SP3/penagihan keempat dari KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyedia barang/ jasa tidak melakukan penyetoran ke kas negara, KPA rnenyerahkan pengurusan piutang negara kepada PUPN melalui KPKNL setempat dengan tembusan kepada KPPN." l. Pasal 3 ayat (5) Peraturan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penghapusbukuan Dan Penghapustagihan Piutang Iuran Dan Piutang Denda: “Untuk Piutang Iuran dan/atau 234 Piutang Denda kategori piutang diragukan dan piutang macet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, BPJS Ketenaga kerjaan melimpahkan pengurusan Piutang Iuran dan/atau Piutang Denda kepada PUPN.” 6. Bahwa peran PUPN terkait pengurusan piutang negara pada Kementerian/Lembaga, Bendahara Umum Negara, Pemerintah Daerah dan Lembaga-lembaga sui generis seperti Bank Indonesia, OJK, LPS, BPJS, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dan lain-lain telah memperlihatkan bahwa pentingnya dan peran vital PUPN dalam keuangan negara. 7. Peran PUPN dalam pengurusan piutang negara tetap sesuai dengan situasi dan perkembangan zaman, terbukti dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang menegaskan peran dan fungsi PUPN dalam mengurus piutang negara yang ditangani masing-masing oleh Kementerian/Lembaga, Bendahara Umum Negara, Pemerintah Daerah dan Lembaga-lembaga sui generis. 8. Peraturan-peraturan tersebut adalah peraturan yang relatif baru diterbitkan dan tetap menekankan peran PUPN dalam pengurusan piutang negara sebagaimana ketentuan dalam UU PUPN. 9. Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut tentunya relevan dengan perkembangan zaman, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik. 10. Sebagai contoh, PP 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara pernah diajukan uji materiil oleh Dewan Pimpinan Pusat Ferari (Federasi Advokat Republik Indonesia) di Mahkamah Agung terhadap ketentuan Pasal 1 Angka 6, Pasal 1 Angka 15, Pasal 1 Angka 17, Pasal 3 Ayat (2) Huruf b, Pasal 4 Ayat (1) Huruf b angka 1, Pasal 4 Ayat (1) Huruf b angka 2, Pasal 4 Ayat (1) Huruf b angka 3, Pasal 4 Ayat (3), Pasal 5, Pasal 7 Ayat (1) Huruf s, Huruf t, Huruf u, Huruf x, dan Huruf aa, Pasal 8 Ayat (2) Huruf b, Pasal 16 Ayat (1), Pasal 19 Huruf a, Pasal 19 Huruf c, Pasal 24 Ayat (1) Huruf b, Pasal 24 Ayat (1) Huruf c, Pasal 24 Ayat (1) Huruf d, Pasal 24 Ayat (1) Huruf I, Pasal 24 Ayat (4), Pasal 25 235 Ayat (1), Pasal 25 Ayat (2), Pasal 26 Ayat (1) Huruf b, Pasal 26 Ayat (1) Huruf c, Pasal 26 Ayat (1) Huruf d, Pasal 26 Ayat (1) Huruf I, Pasal 27 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (2), Pasal 38 Ayat (1), Pasal 38 Ayat (2), Pasal 45 Ayat (2) Huruf c, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 64 Huruf a dan Pasal 65 Huruf b dan Pasal 77. 11. Terhadap permohonan keberatan hak uji materiil tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Putusan Nomor 40 P/HUM/2023 yang amar putusannya menolak permohonan keberatan hak uji materiil tersebut untuk seluruhnya. 12. Sehingga, keberadaan UU PUPN masih relevan untuk digunakan hingga saat ini, terutama dengan adanya ketentuan peraturan perundang- undangan di bawahnya yang mengatur secara rinci mengenai proses pengurusan piutang negara dan telah disesuaikan dengan perkembangan hukum dan ekonomi saat ini. IV. PENGURUSAN PIUTANG OLEH PUPN 1. Bahwa berdasarkan Pasal 8 UU PUPN mengatur piutang negara atau utang kepada negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun. 2. Bahwa dalam rangka penyelesaian piutang negara yang lebih efektif dan efisien, perlu diupayakan pengurusannya secara optimal. Berdasarkan Pasal 14 UU PUPN, Menteri Keuangan menetapkan peraturan turunan dari UU PUPN yaitu peraturan Menteri keuangan (PMK Nomor 128/PMK.06/2007 dan disempurnakan terakhir dengan PMK Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara). 3. Piutang negara pada tingkat pertama diselesaikan sendiri oleh instansi Pemerintah. Sebelum pengurusan piutang negara diserahkan kepada PUPN, pengelolaan piutang negara terlebih dahulu dikelola dan dilaksanakan penagihannya oleh Kementerian/Lembaga pemilik piutang. Pemilik piutang perlu mengupayakan terlebih dahulu agar setiap piutang diselesaikan tepat waktu. Dalam hal setelah dilakukan penagihan oleh 236 pemilik piutang, namun masih belum dapat ditagih maka pemilik piutang (penyerah piutang) wajib menyerahkan pengurusannya kepada PUPN. 4. PUPN akan menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) yang berisi pernyataan menerima penyerahan pengurusan piutang negara dari penyerah piutang, apabila berkas penyerahan dari penyerah piutang telah memenuhi persyaratan dan dari hasil penelitian berkas dapat dibuktikan adanya dan besarnya piutang negara. Sejak SP3N diterbitkan, pengurusan piutang negara beralih kepada PUPN dan penyelenggaraannya dilakukan oleh KPKNL. 5. Pengurusan piutang negara tersebut dilakukan oleh PUPN Pusat dan PUPN Cabang sesuai kewenangan yang dimiliki berdasarkan PMK 102/2017 dan tata cara pengurusan piutang negara secara rinci dilakukan sesuai PMK 240/2016. 6. Sebagai contoh, proses pengurusan piutang negara terhadap PT Bank Centris Internasional (BBO) dengan salah satu penanggung utang adalah Andri Tedjadharma in casu Pemohon berdasarkan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Negara dari Kementerian Keuangan nomor S- 589/MK.6/2012 tanggal 31 Oktober 2012 dengan jumlah utang yang belum diselesaikan sebesar Rp897.678.554.101,21 ditambah biaya administrasi pengurusan piutang negara sebesar 10%. 7. Setelah diterbitkannya (SP3N) maka PUPN melakukan pemanggilan terhadap para debitor/obligor untuk meminta klarifikasi atas piutang. Bahwa karena tidak ada hasil dari pemanggilan tersebut, maka tidak dapat dibuat Pernyataan Bersama. 8. Walaupun telah diingatkan untuk segera melunasi kewajibannya kepada negara, namun Pemohon tetap tidak melakukan kewajibannya, sehingga PUPN sesuai kewenangan yang dimiliki berdasarkan UU PUPN mengeluarkan Surat Paksa yang berirah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. 9. Terhadap jumlah utang PT Bank Centris Internasional (BBO) tersebut, ternyata terdapat putusan Mahkamah Agung Nomor 1688K/Pdt/2003 tanggal 04 Januari 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga dilakukan koreksi besaran jumlah utang menjadi sebesar Rp 237 4.542.284.242.763,08 (empat triliun lima ratus empat puluh dua miliar dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah koma delapan sen) terhitung sejak Desember 1997 sampai dengan Juni 2023 dan belum termasuk biaya administrasi Piutang Negara sebesar 10%. 10. Meskipun dengan segala proses yang telah dilakukan tersebut, Pemohon dan penanggung utang yang lain tetap tidak melunasi kewajibannya kepada Negara, sehingga Negara harus menanggung beban dan kerugian keuangan negara yang sangat besar dari pihak-pihak yang telah menikmati pembiayaan dari Negara tapi tidak mau bertanggung jawab terhadap pelunasan dana tersebut. 11. Ditambah lagi Pemohon sebagai salah satu penanggung utang yang tidak mau membayar utangnya justru mengajukan uji materiil terhadap UU PUPN dan berusaha untuk mengurangi kewenangan yang dimiliki PUPN. 12. Dapat dibayangkan bagaimana kerugian yang akan dialami Negara apabila PUPN kehilangan kewenangan yang dimiliki apabila permohonan uji materiil yang seperti ini dikabulkan. 13. Bahwa dengan demikian, karena Permohonan a quo merupakan cara yang dilakukan penanggung utang untuk berkelit dari kewajibannya kepada Negara, adalah beralasan menurut hukum apabila Mahkamah menolak seluruh dalil-dalil Pemohon karena permohonan Pemohon tidak terkait dengan konstitusionalitas suatu norma. V. POTENSI PIUTANG NEGARA YANG DIURUS OLEH PUPN 1. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2023 audited, jumlah piutang negara (pemerintah pusat) bukan pajak sebesar Rp 346.336.409.911.621,00 (tiga ratus empat puluh enam triliun tiga ratus tiga puluh enam miliar empat ratus sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus dua puluh satu rupiah). 2. Jumlah piutang negara tersebut merupakan piutang negara yang diurus oleh PUPN dan juga piutang negara yang berpotensi untuk diurus oleh PUPN. Dalam hal ini belum termasuk jumlah piutang daerah yang dicatat dalam LKPD masing-masing pemerintah provinsi/kabupaten/kota. 238 3. Berdasarkan data tersebut maka dapat digambarkan besarnya potensi kerugian negara, khususnya apabila debitor/obligor tidak membayar kewajibannya. 4. Potensi kerugian negara tersebut akan semakin besar jika pasal-pasal dalam UU PUPN sebagai norma yang menjadi payung hukum pengurusan piutang negara dibatalkan. Hal tersebut akan berdampak pada seluruh peraturan perundang-undangan di bawah yang telah secara spesifik menegaskan kewenangan PUPN dalam mengurus piutang negara yang tidak terselesaikan. 5. Berdasarkan LKPP 2023, piutang negara (pemerintah pusat) bukan pajak adalah lebih dari tiga ratus triliun. Jumlah yang sangat besar ini tentu akan memberikan dampak signifikan dalam pembangunan negara dan masyarakat secara umum apabila dapat diselesaikan, khususnya untuk piutang negara yang diurus dan yang akan diurus oleh PUPN. 6. Dengan demikian, dalam mengurus piutang negara yang sangat besar tersebut, harapannya adalah PUPN perlu dikuatkan dengan kewenangan- kewenangan khusus atau setidak-tidaknya kewenangan tersebut tidak dikurangi dalam hal pengurusan piutang negara. VI. KESIMPULAN Berdasarkan hal-hal yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, dapat Pihak Terkait simpulkan bahwa: 1. Proses pengurusan piutang negara oleh PUPN berdasarkan UU PUPN dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan PUPN adalah tidak bertentangan dengan UUD 1945. 2. Berdasarkan uraian tersebut di atas, khususnya ketentuan Pasal 4 angka 3, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 11 UU PUPN yang diuji materi tidak bertentangan dengan UUD 1945 maka menurut Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon tersebut menjadi tidak beralasan dan tidak berdasar, sehingga adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan Menolak Permohonan Uji Materiil Pemohon. VII. PETITUM 239 Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitusional review) ketentuan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PanitIa Urusan Piutang Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 2. Menerima Keterangan Pihak Terkait secara keseluruhan; 3. Menyatakan ketentuan Pasal 4 angka 3, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). TAMBAHAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT I. PENTINGNYA PUPN DALAM PENGURUSAN PIUTANG NEGARA 1. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2023 audited, jumlah piutang negara (pemerintah pusat) bukan pajak adalah sebesar Rp 346.336.409.911.621,00 (tiga ratus empat puluh enam triliun tiga ratus tiga puluh enam miliar empat ratus sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus dua puluh satu rupiah). 2. Jumlah yang terdapat dalam LKPP tersebut menunjukkan besarnya piutang yang dimiliki Negara, yang dapat menjadi kerugian yang besar bagi Negara apabila tidak diurus dengan maksimal. 3. Piutang Negara dalam LKPP tersebut ada yang sudah diurus oleh PUPN, dan juga yang berpotensi untuk diurus oleh PUPN. Untuk dapat diurus 240 secara maksimal, maka sudah sewajarnya PUPN tetap dipertahankan kewenangannya. 4. PUPN adalah muara terakhir dari pengurusan piutang negara, yang artinya piutang negara yang tidak dapat diselesaikan oleh Kementerian/Lembaga wajib diserahkan kepada PUPN. 5. Terdapat urgensitas untuk segera mengurus piutang negara agar tidak semakin membebani keuangan negara. Namun, pengurusan piutang negara tersebut dilakukan secara pruden dan akuntabel berdasarkan dokumen yang dapat dipertanggung jawabkan. 6. Dengan demikian, tidak terdapat inkonstitusionalitas norma dalam UU PUPN, khususnya pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji materiil. Untuk mengurus piutang negara yang sangat besar tersebut diperlukan payung hukum bagi Negara agar dapat diurus secara maksimal. II. GUGATAN HUKUM ANDRI TEDJADHARMA IN CASU PEMOHON A. Perkara Perdata Nomor 1688 K/Pdt/2003 jo. 554/PDT/2021/PT.DKI jo. 350/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel Para Pihak Penggugat: Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Tergugat 1. PT Bank Centris Internasional 2. PT Centris Mekarlestari 3. Andri Tedjadharma 4. Prasetyo Utomo 5. Kem Kem Achmad Basar 6. Suharyanto Harsono 7. Daud Gozali Pokok Gugatan 1. PT Bank Centris Internasional telah menerima Fasilitas Surat Berharga Pasar Uang Khusus dari Bank Indonesia sebesar Rp490.787.748.596,16 (empat ratus sembilan puluh milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah enam belas sen) berdasarkan Akte Jual Beli Promes dengan penyerahan jaminan Nomor 46. 2. Perjanjian antara PT Bank Centris Internasional dengan Bank Indonesia dilengkapi dengan perjanjian gadai saham dengan Akte Notaris Nomor 47. 241 3. PT Bank Centris Internasional tidak memenuhi dan melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Akte Notaris Nomor 46, diantaranya: - Saldo negatif PT Bank Centris Internasional pertanggal 31 Desember 1997 tanpa ada usaha untuk memperkecil saldo debet tersebut; - Menggunakan BLBI untuk pelunasan call money sebesar Rp139.488.241.111 (seratu tiga puluh sembilan milyar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu seratus sebelas rupiah); - Memberikan fasilitas giro overdraf yang dilakukan pada saat giro bank di BI bersaldo negatif atau di bawah Giro Wajib Minimum sebesar Rp13.777.868.885 (tiga belas milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) 4. Bahwa karena PT Bank Centris Internasional tidak memenuhi Akte Nomor 46 dan untuk menghindari kerugian negara yang lebih besar, maka Bank Indonesia telah menyerahkan PT Bank Centris Internasional kepada BPPN sebagai bank dalam proses penyehatan. Kemudian pada tanggal 11 Februari 1998, PT Bank Centris Internasional dinyatakan sebagai Bank Beku Operasi (BBO). 5. Ekspansi kredit dengan cara menyimpang kepada pihak terkait pada saat giro di Bank Indonesia bersaldo negatif yang pencairannya dengan merekayasa transaksi untuk menggunakan fasilitas BLBI senilai Rp80.756.992.538 (delapan puluh milyar tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah). 6. Melakukan pembelian tanah seharga Rp30.550.000.000 (tiga puluh milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan giro bank di Bank Indonesia. 7. Melakukan ekspansi kredit sebesar Rp53.885.060.765 (lima puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh lima juta enam puluh ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) saat giro di Bank Indonesia bersaldo negatif. 8. Memberikan fasilitas giro overdraf kepada usaha 5 nasabah sebesar Rp13.777.868.885 (tiga belas milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah). 9. Tindakan pengurus dan pemegang saham PT Bank Centris Internasional tersebut telah memberikan kerugian bagi Negara. 242 Pertimbangan Hakim 1. Judex Facti telah salah menerapkan hukum, yaitu UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah karena tidak mempertimbangkan dengan benar pengakuan hutang nomor 73 tanggal 17 Oktober 1977. 2. Judex Facti telah salah menerapkan UU No. 4 Tahun 1996 untuk perjanjian gadai saham. Dalam Perjanjian No. 46 Tahun 1998 ditentukan untuk menjamin pembayaran promes dijamin dengan gadai saham, tetapi kenyataannya PT Bank Centris Internasional tidak pernah menyerahkan saham yang dijanjikan sebanyak 60.000 saham. 3. Judex Facti telah salah menerapkan hukum, karena faktanya BPPN telah menyerahkan 82 alat bukti, dua saksi dan satu ahli sedangkan PT Bank Centris Internasional tidak mengajukan bukti apapun. Dengan demikian judex facti tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis yang telah diajukan oleh BPPN sehingga menimbulkan bias dalam putusannya. Putusan MENGADILI SENDIRI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan bahwa perjanjian jual beli promes dengan penyerahan jaminan Akte Notaris Nomor: 46 Tahun 1998 dan Akte Notaris Nomor 47 Tahun 1998 tentang gadai saham, serta perjanjian antara Tergugat I dan Penggugat tanggal 4 April 1998 sah dan berharga; 3. Menyatakan bahwa Tergugat I bersama-sama Tergugat VI dan VII telah melakukan ingkar janji; 4. Menghukum Tergugat I bersama-sama Tergugat VI dan VII untuk memenuhi kewajibannya dan mengembalikan atau membayar seluruh hutang kepada Penggugat sebesar Rp.812.573.209.796,36,- (delapan ratus dua belas milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah tiga puluh enam sen) seketika dan sekaligus; 5. Menghukum Tergugat I bersama-sama Tergugat VI dan VII untuk membayar denda dan bunga sebesar 1,5% (satu setengah persen) setiap bulannya sejak bulan Desember 1997 sampai dengan Para Tergugat membayar seluruh kerugian yang diderita Penggugat; 6. Menghukum Tergugat II, III, IV, V baik secara bersama maupun sendiri-sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum; 7.Menolak gugatan selebihnya; B. Perkara TUN Nomor 227K/TUN/2024 jo. 202/B/2023/PT.TUN.JKT jo. 428/G/TUN/2022/PTUN.JKT 243 Para Pihak Penggugat: Andri Tedjadharma Tergugat: PUPN Cabang DKI Jakarta Pokok Gugatan 1. Penggugat tidak pernah menandatangani perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) dengan BPPN, sehingga tidak bertanggung jawab terhadap kewajiban PT Bank Centris Internasional kepada Negara. 2. Penerbitan Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor PJPN- 49/PUPNC.10.01/2021 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama Andri Tedjadharma/Bank Centris International tanggal 3 Mei 2021 dan Surat Paksa Nomor 216/PUPNC.10.00/2021 tanggal 7 September 2021 merupakan adalah tidak sah dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pertimbangan Hakim Bahwa oleh karena objek sengketa merupakan keputusan terkait penagihan piutang negara yang telah diputus dalam perkara perdata dan telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688 K/PDT/2003, tanggal 4 Januari 2006, sehingga termasuk keputusan tata usaha negara yang tidak dapat dijadikan sebagai objek sengketa di peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Putusan MENGADILI 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 202/B/2023/PT.TUN.JKT., tanggal 13 September 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 428/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 11 April 2023; MENGADILI SENDIRI: 1. Menyatakan gugatan Penggugat ANDRI TEDJADHARMA tidak dapat diterima; 2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah). C. Perkara TUN Nomor 510/G/2023/PTUN.JKT 244 Para Pihak Penggugat: Andri Tedjadharma Tergugat: 1. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I 2. PUPN Cabang DKI Jakarta Pokok Gugatan 1. Penerbitan Surat Nomor S-2027/KNL.0701/2023 tanggal 16 Agustus 2023 dan Surat Nomor SKPBN- 05/PUPNC.10.01/2023 oleh Para Tergugat yang diterbitkan dengan cara cara melawan hukum. 2. Terdapat banyak kejanggalan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688 K/PDT/2003, tanggal 4 Januari 2006 yang menjadi dasar penetapan penanggung utang oleh Para Tergugat. Pertimbangan Hakim Bahwa meskipun dalam sengketa ini 2 (dua) objek sengketa menyangkut sah tidaknya Pemberitahuan Koreksi/Perubahan Besaran Piutang Negara a.n PT Bank Centris Internasional (BBO) oleh Tergugat I dan Tergugat II namun tindakan korektif tidak bisa dipisahkan dari benar tidaknya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688K/Pdt/2003 tanggal Januari 2006 dimana “Menyatakan bahwa perjanjian jual beli promes dengan penyerahan jaminan akte Notaris Noomor 46 Tahun 1988 dan Akte Notaris Nomor 47 Tahun 1998 tentang gadai saham, serta perjanjian antara PT. Bank Centris Internasional dan Negara tanggal 4 April 1998 sah dan berharga”, selain itu dalam bukti P-34 berupa Hasil Pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Nomor:34G/XII/11/2006 tanggal 30 Nopember 2006 telah dilakukan serangkaian negosiasi salah satunya penentuan jumlah yang harus diselesaikan, dimana penyelesaian kewajiban para pemilik lama saham mayoritas BBO dan BTO, dimana salah satunya Centris bahwa jumlah kewajiban yang harus diselesaikan oleh pemilik lama saham mayoritas adalah jumlah total pasiva/kewajiban bank (diluar pinjaman dari pihak yang terafiliasi) dikurangi dengan total nilai aktiva bersih, disini jelas prosedur penyelesaian atas isi perikatan hukum telah ditentukan secara tersendiri dalam perikatan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tersebut maka dalam sengketa ini masih terdapat persoalan menyangkut siapa sebenarnya yang mempunyai kewajiban atas utang PT Bank Centris (BBO) kepada negara, hal ini jelas menyangkut daripada isi perikatan hukum yang bukan menjadi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk menafsirkan akibat hukum dari perikatan tersebut. 245 Putusan MENGADILI - Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara a quo (kompetensi absolut); D. Perkara Perdata Nomor 171/Pdt.G.2024/PN.Jkt.Pst jo. 191/Pdt/2025/PT DKI Para Pihak Penggugat: Andri Tedjadharma Tergugat: 1. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I cq. PUPN Cabang DKI Jakarta 2. Bank Indonesia Pokok Gugatan 1. Penetapan Penggugat sebagai penanggung utang dan penyitaan terhadap aset milik Penggugat yang didasarkan pada Surat Nomor S- 2027/KNL.0701/2023 tanggal 16 Agustus 2023, Surat Nomor SKPBN-05/PUPNC.10.01/2023 tanggal 16 Agustus 2023, Surat Perintah Penyitaan Nomor SPS-10/PUPNC.10.01/2023 tanggal 25 Agustus 2023 merupakan perbuatan melawan hukum. 2. Terdapat banyak kejanggalan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688 K/PDT/2003, tanggal 4 Januari 2006 yang menjadi dasar penetapan jumlah utang dan penanggung utang oleh Para Tergugat. 3. Sesuai Akta Perjanjian Jual Beli Promes dengan Jaminan Nomor 46 terdapat jaminan yang diserahkan PT Bank Centris Internasional kepada Bank Indonesia. Seharusnya jaminan tersebut yang digunakan sebagai pembayaran utang perseroan. 4. Penggugat tidak bertanggung jawab terhadap kewajiban PT Bank Centris Internasional kepada Negara karena tidak pernah menandatangani perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham sehingga tindakan penyitaan terhadap Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum. Pertimbangan Hakim 1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688K/PDT/2003 tanggal 4 Januari 2006 yang berkekuatan hukum tetap, Andri Tedjadharma in casu Penggugat, PT Bank Centris Internasional, beserta pengurusnya terbukti telah melakukan ingkar janji dan perbuatan melawan hukum serta dihukum untuk segera membayar seluruh utang dan bunganya kepada negara, Penggugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum 246 dan dihukum untuk mengganti kerugian yang dialami oleh negara. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688 K/PDT/2003 tanggal 4 Januari 2006 yang tidak pernah dibatalkan oleh pihak manapun; 2. Penggugat merupakan Penanggung Utang dari PT Bank Centris Internasional, wajib bertanggung jawab terhadap kewajiban PT Bank Centris Internasional kepada negara dan tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. maka Penggugat sebagai pemegang saham pengendali wajib bertanggung jawab dan tidak dapat dipisahkan dari kewajiban PT Bank Centris Internasional kepada negara dan hal tersebut telah sesuai dengan amar putusan yang berkekuatan hukum tetap dan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 3. Oleh karena terkait dugaan pemalsuan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688 K/PDT/2003 tertanggal 18 September 2023 dan terhadap laporan Penggugat hingga yang dalam perkara ini tidak dibuktikan oleh Penggugat terkait adanya tindak pidana pemalsuan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688 K/PDT/2003 yang mana putusan tersebut juga tidak pernah dianulir, maka penerbitan Surat Nomor S-2027/KNL.0701/2023 tanggal 16 Agustus 2023 dan Surat Nomor SKPBN- 05/PUPNC.10.01/2023 tanggal 16 Agustus 2023 terkait koreksi besaran piutang negara PT Bank Centris Internasional didasarkan pada Putusan 1688 K/ 2003 yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I. Putusan MENGADILI DALAM EKSEPSI: - Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA: 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara Rp.828.000;- (delapan ratus dua puluh delapan ribu Rupiah);  Putusan tersebut kemudian dikuatkan pada tingkat banding melalui putusan Nomor 191/Pdt/2025/PT DKI. 247  Saat ini Penggugat masih mengajukan upaya hukum kasasi. III. KESIMPULAN 1. Telah terdapat beberapa putusan pengadilan baik perdata atau Tata Usaha Negara, yang mana seluruh putusan tersebut pada pokoknya menolak gugatan Andri Tedjadharma in casu Pemohon dan menegaskan legalitas Negara dalam menagih kewajiban Pemohon terhadap Negara. 2. Segala keberatan-keberatan atau dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonan uji materiil a quo sebenarnya sudah pernah disampaikan dalam persidangan di peradilan umum, baik perdata atau Tata Usaha Negara, dan Pemerintah dengan tegas sudah membantah seluruh dalil Pemohon tersebut dan hal tersebut telah dikuatkan oleh Majelis Hakim dalam putusan pengadilan. 3. Dalil-dalil permohonan Pemohon bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas norma PUPN sebagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi (Constitutional Review) melainkan merupakan permasalahan pribadi Pemohon dalam bidang keperdataan atau Tata Usaha Negara terkait kewajiban Pemohon kepada Negara yang belum terselesaikan hingga kini. Tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara permasalahan pribadi Pemohon dengan permasalahan konstitusionalitas norma UU PUPN dimaksud. 4. Tindakan Pemohon mengajukan Permohonan Uji Materiil terhadap UU PUPN semata-mata hanyalah merupakan upaya lain dari Pemohon yang masih berusaha dan beritikad tidak baik untuk menghindar dan tidak mau bertanggung jawab terkait utangnya kepada Negara. 5. Padahal faktanya, yang juga terdapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Nomor : 34G/XII/11/2006 tanggal 30 Nopember 2006, dengan tegas disebutkan bahwa Bank Centris Internasional termasuk ke dalam Kategori C, yaitu Bank Dalam Penyehatan yang menurut laporan Financial Due Diligence (FDD) dan Legal Due Diligence (LDD) ditemukan indikasi pelanggaran hukum (irregularities) dan/atau transaksi tidak wajar yang menguntungkan Pemegang Saham Pengendali (PSP) atau pihak terkait, 248 sehingga PSP wajib mengikuti Program Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS), namun PKPS tidak dapat dilaksanakan, karena PSP tidak bersedia/tidak kooperatif. 6. Hal tersebut jelas-jelas membuktikan Pemohon sebagai Pemegang Saham Pengendali dari PT Bank Centris Internasional telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan transaksi tidak wajar yang menguntungkan dirinya sendiri terkait penerimaan dana BLBI yang disalurkan oleh Pemerintah untuk PT Bank Centris Internasional. 7. Fakta-fakta hukum tersebut, didukung dengan putusan-putusan pengadilan yang mendukung pengurusan piutang negara yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap Pemohon membuktikan tidak ada inkonstitusionalitas norma dalam UU PUPN. Semua keberatan yang disampaikan Pemohon merupakan upaya-upaya Pemohon untuk mengelak dari kewajibannya kepada Negara yang sudah Pemohon nikmati selama 20 tahun lebih dan selama itu juga Negara harus menanggung beban bagi keuangan Negara. 8. Norma-norma pada UU PUPN sebagai salah satu dasar pengurusan piutang negara yang dilakukan oleh Pemerintah, yang justru diperlukan penguatan norma-norma pada UU PUPN dimaksud guna optimalisasi penyelamatan keuangan negara dan penyelesaian hak tagih negara. 9. Melalui kewenangan yang dimiliki dengan didasarkan pada UU PUPN, Negara tetap berusaha untuk menagih haknya dari pihak-pihak yang menggunakan berbagai cara dengan iktikad buruk untuk menghindari kewajibannya terhadap Negara, termasuk Pemohon. 10. Berdasarkan uraian tersebut di atas, ketentuan pasal-pasal dalam UU PUPN yang diuji materi tidak bertentangan dengan UUD 1945, maka menurut Pemerintah terhadap dalil Pemohon tersebut menjadi tidak beralasan dan tidak berdasar, sehingga Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan Menolak Permohonan Uji Materiil Pemohon. [2.7] Menimbang bahwa Pemohon dan Presiden telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima oleh Mahkamah pada tanggal 25 Juni 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: 249 KESIMPULAN PEMOHON I. PEMOHON MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (PUU) TENTANG KETENTUAN PASAL 4 ANGKA 3, PASAL 8, PASAL 9 AYAT (1) DAN AYAT (2), PASAL 11 UNDANG-UNDANG NOMOR 49 PRP. TAHUN 1960 TENTANG PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (“UU PUPN”) TERHADAP UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (“UUD 1945”) 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Bukti P-32 dan P-33, terbukti bahwa penetapan Pemohon sebagai Penanggung Hutang didasarkan dari penyerahan Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor: S-589/MK.6/2012, tanggal 31 Oktober 2012, Perihal Penyerahan Pengurusan Piutang Negara Obligor PKPS Bank Centris Internasional (BBO) a.n. Andri Tedjadharma/PT Centris Mekarlesatari/Prasetyo Utomo/Paul Bauara, dimana penyerahan tersebut didasarkan pada: a. Bukti P-12 berupa Laporan Pemeriksaan Atas Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor: 34G/XII/11/2006, tanggal 30 November 2006. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon sama sekali tidak pernah terdaftar mengikuti program Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) berdasarkan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada tanggal 30 November 2006 bahkan Pemohon tidak pernah menandatangani Akta Pengakuan Utang (APU), Master Refinancing and Note Issuance Agreement (MRNIA) dan Master Settlement And Acquitition Agreement (MSAA) serta Perjanjian sebagai Personal Guarantee kepada siapapun dan kepada Lembaga mana pun; b. Bukti P-35 berupa Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT Bank Centris Internasional (BBO) untuk Tahun Yang Berakhir 250 Tanggal 31 Agustus 2003 dan 31 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Arifin Wirakusuma dan Rekan Berdasarkan Audit Independent tersebut, pada kesimpulannya menyatakan bahwa bukti pembayaran dana talangan Program Penjaminan dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional tidak pernah diperoleh sehingga jumlah dana talangan tersebut belum dapat diyakini kewajarannya. 2. Bahwa sekalipun tidak ada bukti yang menjadi dasar menetapkan Pemohon sebagai Penanggung Hutang dalam Bukti P-12 dan P-35 tersebut, PUPN terbukti tanpa dasar tetap menetapkan Pemohon sebagai Penanggung Hutang sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-23 dengan jumlah hutang sebesar: a. Rp. 897.678.101,21 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus satu ribu rupiah dua puluh satu sen); dan b. Rp. 8.976.785.541,01 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh satu rupiah satu sen) untuk biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 1% dari hak Penyerah Piutang apabila dilakukan pembayaran sampai dengan tanggal 20 Juni 2013 dan/atau Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10% dari hak Penyerah Piutang sebesar Rp.89.767.855.410,12 (delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu empat ratus sepuluh rupiah dua belas sen) apabila dilakukan pembayaran setelah tanggal 20 Juni 2013. 3. Bahwa setelah adanya Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama Andri Tedjadharma/Bank Centris Internasional yang tidak berdasar tersebut (Bukti P-23), PUPN kemudian mengeluarkan Surat Paksa Nomor: 216/PUPNC.10.00/2021, tanggal 7 September 2021(vide Bukti P-24), berbunyi: “ANDRI TEDJADHARMA/BANK CENTRIS INTERNASIONAL untuk segera membayar hutangnya kepada Negara c.q. Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi sejumlah Rp. 897.678.554.101,21 (delapan ratus sembilan puluh tujuh miliar 251 enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu seratus satu rupiah dua puluh satu sen) dan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10% dari Saldo Hak Penyerah Piutang sesuai peraturan perundang-undangan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah pemberitahuan Surat Paksa.” 4. Bahwa faktanya bertolak dari jumlah hutang sebelumnya, PUPN melakukan koreksi perubahan terhadap jumlah piutang negara yang dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Surat sebagai berikut: a. Bukti P-26 berupa Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta I, Nomor: S-2027/KNL.0701/2023, Tanggal 16 Agustus 2023, Hal: Pemberitahuan Koreksi/Perubahan Besaran Piutang Negara a.n. PT. Bank Centris Internasional (BBO); dan b. Bukti P-25 berupa Surat Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI. Jakarta Nomor: SKPBN-05/PUPNC.10.01/2023, tanggal 16 Agustus 2023 Perihal: Pemberitahuan Koreksi/Perubahan Besaran Piutang Negara. Surat koreksi Piutang Negara tersebut, pada pokoknya menerangkan:  Dengan demikian, terkait koreksi besaran jumlah hutang Saudara sesuai amar putusan Mahkamah Agung Nomor 1688K/Pdt/2003 tanggal 04 Januari 2006 dan surat Penyerah Piutang d.h.i. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara DJKN Nomor 315/KN/KN.4/2023 tanggal 25 Juni 2023 hal Koreksi Nilai Piutang Negara Bank Centris Internasional (BBO), terhitung sejak Desember 1997 sampai dengan Juni 2023, dilakukan koreksi menjadi sebesar Rp 4.542.284.242.763,08 (empat triliun lima ratus empat puluh dua miliar dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah koma delapan sen), belum termasuk biaya administrasi Piutang Negara sebesar 10%.  Adapun terhadap denda dan bunga sebesar 1,5% (satu setengah persen) setiap bulannya akan tetap diperhitungkan dan ditagihkan, sampai dengan para Penanggung Utang membayar seluruh jumlah kewajiban sebagaimana diputuskan pada amar nomor 5 Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688K/Pdt/2003, tanggal 04 Januari 2006. 5. Bahwa koreksi perubahan yang dilakukan oleh PUPN tersebut ternyata tidak hanya berkaitan dengan perubahan jumlah hutang saja, tetapi juga berkaitan dengan dasar penetapan Pemohon, padahal apabila Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1688K/Pdt/2003 tanggal 04 Januari 2006 tersebut benar adanya, maka seharusnya Menteri Keuangan Republik 252 Indonesia mengetahui hal tersebut sejak awal dan menjadikan Salinan Putusan Mahkamah Agung RI (Bukti P-17) tersebut sebagai dasar penyerahan piutang Negara kepada PUPN (Bukti P32). Begitu juga dengan Laporan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) yang dikeluarkan oleh BPK RI, maka apabila Salinan Putusan Mahkamah Agung RI tersebut benar adanya, seharusnya Bukti P-17 tersebut menjadi salah satu dasar BKP RI untuk menyatakan Pemohon sebagai Pemegang Saham dalam Laporan PKPS (Bukti P-12) tersebut, namun faktanya hal tersebut tidak pernah terjadi karena dalam Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1688K/Pdt/2003 tanggal 04 Januari 2006, Pemohon sama sekali tidak dihukum untuk membayar sejumlah uang sedikitpun. Artinya, bagaimana mungkin seseorang yang tidak dihukum untuk membayar sejumlah uang oleh Putusan Pengadilan, kemudian oleh PUPN justru membebankan seseorang tersebut untuk membayar kewajiban orang atau badan lain yang nyata-nyata dihukum untuk membayar sejumlah uang; 6. Bahwa ketidakjelasan/ketidakpastian tindakan PUPN dalam menetapkan Pemohon sebagai Penanggung Hutang, baik dalam menetapkan jumlah hutang maupun dalam membuktikan dasar menetapkan Pemohon sebagai Penanggung Hutang tersebut semakin terbukti dengan adanya Surat resmi (Otentik) dari Mahkamah Agung Republik Indonesia atas surat permohonan dari Pemohon, sebagai berikut: a. Bukti P-19 berupa Memorandum Panitera Mahkamah Agung RI. Nomor: 3203/PAN/HK.02/11/2022, tanggal 23 November 2022 ditujukan kepada Panitera Muda Perdata Umum Mahkamah Agung RI yang pada pokoknya menyatakan: agar segera menindak lanjuti dan menyampaikan untuk diketahui kepada yang Mulia Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara a quo jika perkara tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung RI; b. Bukti P-20 berupa Surat Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung RI Nomor: 1998/PAN.2/1301.SK/Perd/2022 tertanggal 22 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan: Kepaniteraan Muda Perdata Umum tidak pernah menerima Perkara Nomor: 554/PDT/2001/PT.DKI. tanggal 253 4 Juni 2022 yang dimohonkan Kasasi oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam Perkara Nomor: 350/PDT.G/2000/PN.Jkt.Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; c. Bukti P-22 berupa Surat Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung RI Nomor: 707/PAN.2/282.SK/Perd/2023 tertanggal 10 Mei 2023 yang pada pokoknya menyatakan: Kepaniteraan Muda Perdata Umum tidak pernah menerima Permohonan Kasasi Perkara Perkara Nomor: 350/PDT.G/2000/PN.Jkt.Sel. jo. Nomor: 554/PDT/2001/PT.DKI. tanggal 4 Juni 2002 (bukan tanggal 4 Juni 2022 seperti dalam surat kami tanggal 22 Desember 2022) yang dimohonkan Kasasi oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional; 7. Bahwa tidak hanya itu saja, berdasarkan Bukti P-16 telah terbukti bahwa pemberitahuan Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI (Bukti P-17) tersebut baru diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 1 November 2022, lebih dari 16 (enam belas) tahun setelah diputus pada tanggal 4 Januari 2006. Hal tersebut sangat membuktikan ketidakpastian atas keberadaan dan kebenaran Salinan Putusan Kasasi tersebut, terlebih-lebih lagi dalam Relaas tersebut ternyata dengan jelas bahwa nomor perkara yang dicantumkan adalah 1689 K/Pdt/2022, bukan 1688 K/Pdt/2003; 8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah seharusnya Pemohon tidak dapat ditetapkan sebagai Penanggung Hutang oleh PUPN, akan tetapi berdasarkan Bukti P-27a sampai dengan Bukti P-31c, PUPN justru melakukan Penyitaan terhadap harta benda Milik Pemohon bahkan harta benda milik Istri Pemohon atas nama Doktoranda Justina Elawitachya yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan perjanjian pemberian Fasilitas diskonto dua antara PT. Bank Centris Internasional dengan Bank Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 75 (vide Bukti P-2), No.76 (vide Bukti P-3), No 77 (vide Bukti P-4) dan No 78 (vide Bukti P5), masing- masing tertanggal 17 Oktober 1997 yang dibuat di hadapan Teddy Anwar, SH. Notaris dan PPAT di Jakarta Pusat sebagaimana telah dicabut, dibatalkan dan diubah dengan Akta No. 46 tanggal 9 Januari 1998 (vide 254 Bukti P-6) tentang Perjanjian Jual Beli Promes Nasabah dengan Penyerahan Jaminan, dibuat di hadapan Notaris Teddy Anwar, S.H. 9. Bahwa hal-hal tersebut dialami oleh Pemohon dikarenakan adanya dan berlakunya ketentuan Pasal 4 angka 3, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104), yang dimohonkan Pemohon a quo. Ketentuan tersebut telah memberikan kekuasaan yang berlebihan dan tanpa kontrol mekanisme hukum yang sewajarnya kepada PUPN. Kewenangan PUPN yang hanya berdasarkan pada “pendapatnya” telah mengakibatkan tindakan sewenang-wenang PUPN menetapkan Pemohon sebagai Penanggung hutang, melakukan penetapan besarnya piutang negara dan melakukan koreksi terhadap piutang negara, melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta milik Pemohon dan Istri Pemohon, bahkan dengan menghalalkan segala macam cara serta tanpa melalui prosedur hukum yang telah pasti; 10. Bahwa sampai perkara ini berjalan, jumlah hutang Pemohon masih tidak pasti apakah Pemohon harus membayar seluruh hutang yang menjadi kewajiban pihak lain berdasarkan Salinan Putusan Kasasi (Bukti P-17) atau adakah jumlah hutang yang telah pasti harus dibayar oleh Pemohon? dasar ditetapkannya Pemohon sebagai Penanggung hutang didasarkan pada bukti yang mana? apakah aset yang dijadikan jaminan berdasarkan Bukti P-6, P-7, P-8 dan P-9 sudah dilakukan eksekusi? apakah jaminan tersebut tidak cukup untuk melunasi Piutang Negara yang ditagihkan kepada Pemohon? dan berapa kekurangannya apabila setelah jaminan dieksekusi masih tidak mencukupi? 11. Bahwa atas dasar hal tersebut, Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia sangat dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam Putusan MK Nomor: 006/PUU-III/2005 karena ketentuan Pasal-pasal yang dimohonkan Pemohon a quo menjamin kepastian hukum, keadilan dan perlindungan terhadap diri Pemohon, keluarga Pemohon dan harta kekayaan Pemohon sehingga berdasarkan hal itu, kerugian konstitusional yang dialami Pemohon bersifat spesifik dan aktual. Jika ketentuan pasal a 255 quo tidak ada atau paling tidak, dapat dimaknai seperti permohonan a quo, maka kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi; 12. Bahwa berdasarkan uraian di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 ayat (1) PMK No. 2/2021, Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam UU Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi, maupun sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi Pemohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. II. Terbukti bahwa frasa “apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa Piutang-piutang Negara tersebut harus segera diurus” dalam Pasal 4 angka 3 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara bertentangan dengan UUD 1945. 1. Bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 angka 3 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara, berbunyi: “Menyimpang dari ketentuan yang dimaksudkan dalam angka 1 diatas, mengurus piutang-piutang Negara dengan tidak usah menunggu penyerahannya, apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa Piutang-piutang Negara tersebut harus segera diurus” 2. Bahwa frasa “…apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa Piutang-piutang Negara tersebut harus segera diurus” dalam ketentuan Pasal 4 angka 3 UU PUPN telah memberikan kewenangan kepada PUPN untuk mengurus Piutang Negara dengan cukup didasarkan pada “menurut pendapat” PUPN saja. Berdasarkan frasa tersebut, maka pengurusan Piutang Negara yang didasarkan pada “menurut pendapat” PUPN tersebut dapat dilakukan oleh PUPN tanpa melalui tahap due process of law yang adil; 3. Bahwa frasa tersebut mengandung makna ketidakpastian dan ketidakadilan karena bagaimana mungkin seseorang atau badan dapat ditetapkan 256 sebagai Penanggung Hutang dengan cukup didasarkan pada “menurut pendapat” atau buah pikiran dari PUPN saja, padahal pendapat PUPN tersebut sangat subjektif dan tidak akan ada jaminan bahwa pendapat atau buah pikiran dari PUPN tersebut telah pasti menurut hukum; 4. Bahwa sangat bertolak belakang antara frasa “menurut pendapatnya’ dalam ketentuan Pasal 4 angka 3 UU PUPN dengan ketentuan Pasal 4 angka 2 dan Pasal 12 ayat (1) UU PUPN, dimana dalam ketentuan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Panitya Urusan Piutang Negara (PUPN) hanya mengurus piutang negara yang adanya dan besarnya piutang negara bersifat pasti secara hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya. Artinya, piutang Negara yang diurus oleh PUPN adalah hanya piutang Negara yang sebagai berikut: a. Piutang yang adanya dan besarnya piutang negara bersifat pasti secara hukum (telah melalui pengujian kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia); dan b. Piutang tersebut tidak mau dilunasi. Di satu sisi PUPN hanya mengurus Piutang Negara yang telah pasti menurut hukum, namun disisi lain dalam Pasal 4 angka 3 UU PUPN justru memperbolehkan PUPN untuk mengurus Piutang Negara yang didasarkan “menurut pendapatnya” saja tanpa terlebih dahulu memastikan apakah Piutang Negara tersebut telah pasti menurut hukum atau tidak. Artinya, ketentuan tersebut seolah-olah menempatkan pendapat PUPN lebih kuat daripada kepastian hukum itu sendiri karena sejauh PUPN berpendapat bahwa seseorang atau badan mempunyai hutang kepada Negara, maka saat itu orang atau badan secara otomatis menjadi Penanggung Hutang tanpa perlu proses pembuktian yang sah di persidangan; 5. Bahwa Pemerintah dalam Keterangan Presiden pada tanggal 30 April 2025, pada halaman 27 bagian D nomor 1 huruf b, menyatakan sebagai berikut: Berdasarkan Penjelasan Pasal 4 UU PUPN tersebut frasa “apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa piutang-piutang Negara tersebut harus segera diurus” dalam Pasal 4 angka 3 UU PUPN memiliki ukuran yang jelas yaitu: 1) adanya potensi Negara dirugikan ; 2) Piutang atau kredit dipergunakan tidak sesuai dengan permohonan, tujuan dan syarat pemberian kredit; atau 257 3) Adanya laporan yang telah diuji kebenarannya bahwa penanggung hutang sama sekali mengabaikan kewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap hutangnya 6. Bahwa keterangan Presiden tersebut mencoba mengalihkan/menghindari konteks frasa yang dipermasalahkan oleh Pemohon, yaitu frasa “menurut pendapatnya”. Pemohon sangat keberatan dengan keterangan Presiden tersebut karena “ada cukup alasan yang kuat” tersebut tetap didasarkan pada frasa “menurut pendapatnya”. Artinya, kuat atau tidaknya alasan PUPN mengurus Piutang Negara tersebut tetap didasarkan pada subjektivitas atau pendapat PUPN, bukan didasarkan pada piutang Negara yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum sehingga ukuran- ukuran yang sampaikan oleh PUPN tidak serta merta dapat dikatakan telah pasti menurut hukum karena pendapat PUPN dalam menilai sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 4 UU PUPN yaitu adanya (1) potensi Negara dirugikan, (2) Piutang atau kredit dipergunakan tidak sesuai dengan permohonan, tujuan dan syarat pemberian kredit atau (3) adanya laporan yang telah diuji kebenarannya bahwa penanggung hutang sama sekali mengabaikan kewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap hutangnya SAMA SEKALI TIDAK MENJAMIN BAHWA PENDAPAT PUPN TERSEBUT TELAH PASTI MENURUT HUKUM; 7. Bahwa apabila dilihat dari “adanya potensi Negara dirugikan”, berdasarkan Bukti P-12 sama sekali tidak membuktikan bahwa Pemohon terdaftar sebagai Pemegang Saham yang berkewajiban membayar sejumlah uang kepada Negara, sekalipun dalam Salinan Putusan Kasasi (Bukti P-17) sebelumnya menyatakan Pemohon melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Artinya, menilai “adanya potensi Negara dirugikan” tersebut tergantung pada pendapat PUPN saja, apakah dianggap ada potensi merugikan Negara atau tidak sekalipun Pemohon tidak pernah terbukti merugikan Negara; Selain itu, ukuran “adanya potensi Negara dirugikan” tersebut sangat tidak pasti karena sampai kapan pun yang namanya “potensi” tidak akan pernah dapat dipastikan secara hukum sehingga apabila Pemerintah menempatkan hal tersebut sebagai salah satu ukuran pada frasa “menurut pendapatnya”, maka terbukti bahwa piutang-piutang Negara yang diurus oleh PUPN berdasarkan Pasal 4 angka 3 UU PUPN tidak pasti menurut hukum; 258 8. Bahwa apabila dilihat dari “Piutang atau kredit dipergunakan tidak sesuai dengan permohonan, tujuan dan syarat pemberian kredit”, berdasarkan Bukti P-36 dan P-38, P-13a dan P-13b Pemohon tidak pernah menerima fasilitas SBPUK dari Bank Indonesia karena pembayaran Fasilitas SBPUK tersebut dibayarkan ke rekening No. 523.551.000 atas nama Centris International Bank (CIB), bukan ke rekening No. 523.551.0016 atas nama Bank Centris Internasional (BCI) sehingga jangankan Bank Centris Internasional (BCI) menggunakan uang FSBPUK dari Bank Indonesia, menerimanya saja tidak pernah. Apalagi Pemohon sebagai Pemegang Saham sama sekali tidak pernah menerima FSBPUK tersebut. Lalu kemudian, dengan subjektivitas PUPN tetap menetapkan Pemohon sebagai Penanggung Hutang tanpa dasar yang jelas dan pasti bahkan berdasarkan Bukti P-39 semakin membuktikan bahwa FSBPUK telah diterima oleh bank- bank, kecuali PT Bank Centris Internasional (BCI). Akan tetapi, sekalipun demikian PUPN tetap berpegang teguh pada pendapatnya dengan menetapkan Pemohon sebagai Penanggung Hutang; Mengenai perbedaan rekening tersebut sesuai dengan keterangan Saksi Fakta atas nama Audia Asriantie pada tanggal 28 Mei 2025, yang menyatakan bahwa: 1. Bukti yang diajukan BPPN (Penggugat) berupa Audit BPK yang seharusnya terhadap Bank Centris Internasional (BCI) No 523.551.0016 ternyata audit tersebut terhadap Centris International Bank (CIB) No. 523.551.000 di Bank Indonesia. Ini menjelaskan adanya dua rekening dengan nama Centris yaitu Bank Centris Internasional (BCI) No. 523.551.0016 milik pemohon, dan Centris International Bank (CIB) No. 523.551.000 jenis INDIVIDUAL. 2. Audit BPK terdiri dari kronologis BLBI dan rekening koran serta Mutasi maupun LLG milik CIB memperlihatkan bahwa uang pembayaran yang seharusnya di pindah buku kan ke rekening BCI No. 523.551.0016 sebesar Rp. 490.787.748.596,16,- ternyata di pindah buku kan ke rekening CIB No. 523.551.000 dan Pemohon tidak pernah dapat melihat rekening koran dan bukti pembayaran ke rekening BCI No. 523.551.0016, walaupun Pemohon sudah minta berkali-kali seluruh dokumen autentik milik BCI yang telah dikuasai BPPN. Padahal sebelumnya, berdasarkan Bukti P-6 yakni Akta No 46, PT Bank Centris Internasional telah menjual promes nasabah sebesar Rp. 492.216.516.580.- dan memberikan jaminan tanah seluas 452 Ha (vide 259 bukti P-7, P-8 dan P-9) apabila promes tidak tertagih. Artinya, seharusnya Bank Indonesia membayar uang sebesar Rp. 492.216.516.580.- kepada PT Bank Centris Internasional, namun ternyata berdasarkan Bukti P-36 dan P- 38 terbukti bahwa Bank Indonesia tidak pernah melakukan pembayaran kepada PT Bank Centris Internasional dengan rekening No. 523.551.0016, melainkan kepada Centris International Bank (CIB) dengan rekening No. 523.551.000; 9. Bahwa apabila dilihat dari “adanya laporan yang telah diuji kebenarannya bahwa penanggung hutang sama sekali mengabaikan kewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap hutangnya”, berdasarkan Laporan PKPS (Bukti P-12) Pemohon tidak pernah terdaftar sebagai Pemegang Saham yang mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada Negara bahkan sama sekali tidak pernah menandatangani Akta Pengakuan Utang (APU), Master Refinancing and Note Issuance Agreement (MRNIA) dan Master Settlement And Acquitition Agreement (MSAA) serta Perjanjian sebagai Personal Guarantee kepada siapapun dan kepada Lembaga mana pun. Begitu juga dengan Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI (Bukti P-17), Pemohon tidak pernah dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada Negara karena yang berkewajiban membayar sejumlah uang kepada Negara dalam Salinan Putusan tersebut adalah Tergugat I, Tergugat VI dan Tergugat VII, namun tetap saja PUPN lebih mengutamakan pendapatnya untuk menetapkan Pemohon sebagai Penanggung Hutang; 10. Bahwa selanjutnya dalam keterangan Presiden pada halaman 33-34, pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dalam amar Putusan Kasasi MA RI (Bukti P-17) telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menurut Pemerintah RI Pemohon sebagai Pemegang Saham wajib bertanggungjawab karena berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c UU PT yang mengatur bahwa “pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan”; 11. Bahwa pendapat Pemerintah sangat keliru memahami ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c UU PT tersebut, dimana menurut M. Yahya Harahap, S.H 260 dalam bukunya yang berjudul Hukum Perseroan Terbatas, halaman 81 nomor 3, mengatakan sebagai berikut : Dasar yang ketiga untuk menghapus perisai tanggung jawab, apabila pemegang saham terlibat atau bersekongkol dengan Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Penerapan alasan ini tidak kompliketit. Yang perlu dibuktikan ada fakta yang menunjukkan keterlibatan pemegang saham dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan Perseroan. 12. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (2) huruf c UU PT tersebut Pemegang bertanggungjawab secara pribadi apabila dapat dibuktikan bahwa ada fakta yang menunjukkan keterlibatan pemegang saham dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan Perseroan. Artinya, ketentuan tersebut mengharuskan bahwa Perseroan terlebih dahulu harus terbukti melakukan perbuatan melawan hukum lalu kemudian Pemegang Saham terbukti terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan tersebut; 13. Bahwa dalam perkara a quo, Salinan Putusan Mahkamah RI (vide Bukti P- 17) dalam amar putusannya tidak terbukti bahwa PT. Bank Centris Internasional telah melakukan perbuatan melawan hukum karena dalam Salinan Putusan Kasasi tersebut, PT. Bank Centris Internasional hanya dihukum untuk membayar sejumlah uang dikarenakan ingkar janji / wanprestasi (bukan perbuatan melawan hukum) sehingga sekalipun Pemohon sebagai Pemegang Saham dalam Salinan Putusan Kasasi tersebut dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun PT. Bank Centris Internasional tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka Pemohon tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi karena tindak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c UU PT tidak pernah terpenuhi; 14. Bahwa berdasarkan keterangan tertulis Ahli Dr. MARUARAR SIAHAAN, S.H., M.H, tanggal 26 Mei 2025, menyatakan bahwa: adanya “frasa “apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa piutang-piutang negara tersebut harus segera diurus”, adalah frasa yang dapat berakibat tidak fair jika frasa ”apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat” tidak dapat diuji pendapat pejabat PUPN jika dijadikan satu-satunya ukuran untuk menentukan piutang yang pasti dengan cara penyelesaian yang tidak membuka 261 kesempatan untuk due process yang memungkinkan pihak berutang yang biasanya berada dalam posisi yang lebih lemah, diberi kesempatan mengajukan alasan dengan bukti-bukti yang sah untuk dipertimbangkan sebelum Pejabat yang berwenang mengambil keputusan baik tentang jumlah hutang maupun eksekusinya dengan memperhatikan perjanjian yang menjadi dasar hutang-piutang, sehingga dengan due process seperti itu ada kontrol terhadap pihak yang lebih kuat dan debitur yang biasanya dalam posisi lemah dapat memperoleh kepastian hukum yang adil. 15. Bahwa dari keterangan Ahli tersebut, frasa “menurut pendapatnya” tersebut dinilai tidak fair atau tidak adil karena tidak memberikan kesempatan untuk due process yang memungkinkan pihak berutang dalam hal ini adalah Pemohon yang berada dalam posisi yang lebih lemah diberi kesempatan mengajukan alasan dengan bukti-bukti yang sah untuk dipertimbangkan sebelum Pejabat yang berwenang mengambil keputusan baik tentang jumlah hutang maupun eksekusinya dengan memperhatikan perjanjian yang menjadi dasar hutang-piutang; 16. Bahwa selanjutnya menurut Ahli PROF.DR.NINDYO PRAMONO,SH.,MS. dalam keterangan tertulisnya pada tanggal 26 Mei 2025, menyatakan bahwa: “Due process of law" (proses hukum yang adil) dalam hukum perdata merujuk pada jaminan konstitusional bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses hukum perdata memiliki kesempatan yang adil dan prosedur yang sesuai untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Ini berarti bahwa setiap orang berhak atas pemberitahuan yang memadai, kesempatan untuk didengar, dan pengadilan yang adil. Proses hukum yang adil ini dapat berupa penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan secara formal dan juga mengandung jaminan hak atas kemerdekaan dari seorang warga negara. Di dalam hukum acara perdata, demikian juga di dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, due process of law tercermin dalam asas audi et alteram partem, yaitu asas yang menjamin hak setiap pihak untuk didengar dan diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya dalam persidangan. Asas ini memastikan peradilan yang adil dan objektivitas hakim dalam memutuskan perkara. 17. Bahwa dari keterangan Ahli tersebut sangat jelas, ketentuan Pasal 4 angka 3 UU PUPN tersebut tidak mengedepankan proses due process of law yang adil terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang atau badan sebagai Penanggung Hutang karena ketentuan UU PUPN tersebut hanya menjamin kepastian hukum kepada Pemerintah melalui PUPN dalam 262 melakukan pengurusan piutang Negara, sedangkan pengaturan perlindungan hukum dan penjaminan kepastian hukum kepada Orang atau badan sebagaimana menjadi Hak Konstitusional Warga Negara yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Penanggung Hutang tidak diatur dalam UU PUPN; 18. Bahwa selanjutnya, kewenangan “parate executie” pada PUPN yang selama ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 angka 3 UU PUPN tersebut tidak berarti membenarkan setiap penetapan Penanggung Hutang dapat di dasarkan pada “menurut pendapat” PUPN saja tanpa ada proses due process of law yang adil terlebih dahulu karena kepastian hukum dan rasa keadilan adalah adanya keseimbangan posisi hukum antara Kreditur dalam hal ini adalah Pemerintah dengan Debitur. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019, tertanggal 6 Januari 2020; 19. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 18/PUU-XII/2019, tertanggal 6 Januari 2020 tersebut, Mahkamah Konstitusi RI tidak serta merta menghilangkan keberlakuan peraturan perundang-undangan apabila Penerima Hak Fidusia (Kreditur) dalam pelaksanaan kewenangannya melakukan eksekusi jaminan fidusia secara sendiri tanpa bantuan Pengadilan sepanjang tidak terdapat permasalahan mengenai kepastian waktu “Cidera Janji” dan Debitur secara sukarela menyerahkan benda Jaminan Fidusia. Namun, apabila terjadi permasalahan kepastian waktu kapan “Cidera Janji” dan Debitur tidak mau secara sukarela menyerahkan benda Jaminan Fidusia, maka Penerima Hak Fidusia (Kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri, melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan; 20. Bahwa sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut, Ahli PROF.DR. NINDYO PRAMONO,SH.,MS dalam keterangan tertulisnya juga menjelaskan sebagai berikut: Parate eksekusi adalah pelaksanaan eksekusi langsung atas putusan pengadilan. Bisa juga merupakan hak dari pemegang gadai untuk menuntut barang dari orang yang berhutang untuk dilelang lebih dahulu tanpa ada putusan pengadilan. Berarti Parate eksekusi (eksekusi langsung) adalah hak kreditur untuk menjual langsung barang jaminan (agunan) tanpa harus meminta izin atau persetujuan 263 pengadilan. Ini adalah bagian dari hukum jaminan yang digunakan untuk melunasi utang debitur yang wanprestasi. Parate eksekusi memungkinkan kreditur untuk menguangkan piutangnya secara cepat dan efisien. Parate eksekusi diatur dalam beberapa ketentuan hukum, seperti Pasal 1155 KUH Perdata, Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UU HT), dan Pasal 15 ayat (3) jo. Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU JF). Parate eksekusi biasanya melibatkan perjanjian antara kreditur dan debitur yang menyatakan bahwa jika debitur wanprestasi, kreditur berhak untuk langsung menjual barang jaminan. Jika seseorang mengambil kredit dengan agunan rumah misalnya dan kemudian tidak mampu membayar cicilan, bank dapat melakukan eksekusi langsung terhadap rumah tersebut tanpa perlu menunggu putusan pengadilan. Oleh sebab itu, karena fasilitas perbankan lahir dari perjanjian yaitu melalui Akta Notaris dan Bank memegang jaminan separatis, maka jika Bank akan melaksanakan parate eksekusi dan lelang terhadap kekayaan Pemegang saham debitur Bank, kekayaan Pemegang Saham itu harus telah diikat dalam perjanjian jaminan lebih dahulu dalam Personal Guarantee, jika tidak demikian, maka sita maupun parate eksekusi harta kekayaan Pemegang Saham yang tidak dijaminkan kepada Bank tentu tidak dapat dibenarkan menurut hukum jaminan. 21. Bahwa dari keterangan Ahli tersebut, maka yang dimaksud dengan parate eksekusi tersebut adalah hak dari Kreditur untuk menjual langsung barang jaminan (agunan) tanpa harus meminta izin atau persetujuan pengadilan. Ini adalah bagian dari hukum jaminan yang digunakan untuk melunasi utang debitur yang wanprestasi. Apabila dilihat dari perkara a quo, Pemohon mengalami kerugian konstitusional, dimana PUPN melaksanakan kewenangan parate eksekusi terhadap harta milik pribadi Pemohon yang tidak masuk dalam jaminan hak tanggungan berdasarkan Bukti P-6, P-7, P- 8 dan P-9 dilakukan penyitaan dan pelelangan, sedangkan barang/benda yang dijaminkan oleh PT Bank Centris Internasional kepada Bank Indonesia tidak dilakukan eksekusi, dalam hal ini tidak melaksanakan kewenangan parate ekesekusinya untuk mengembalikan kerugian Bank Indonesia. Bahwa menurut keterangan Saksi Fakta atas nama H. TEDDY ANWAR, SH. SpN pada tanggal 28 Mei 2025, menyatakan pada pokoknya bahwa akta yang masih berlaku adalah Akta No 46 (vide Bukti P-6), Sertifikat Hak 264 Tanggungan (vide Bukti P-8), Akta Pemberian Hak Tanggungan (vide Bukti P-7) dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (vide Bukti P-9) sehingga ketentuan-ketentuan dalam akta-akta tersebut tetap mengikat PUPN, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh PUPN. 22. Bahwa kesalahan memahami makna parate eksekusi tersebut oleh PUPN dalam bertindak merupakan akibat dari keberadaan frasa “menurut pendapatnya” sehingga PUPN mengartikan segala sesuatu yang merugikan Pemerintah, maka Pemerintah berwenang melakukan segala upaya apapun untuk mendapatkan hak Pemerintah tanpa memperdulikan ketentuan hukum dan hak-hak asasi manusia, paradigma Pemerintah dan DPR RI dan pihak terkait (PUPN) yang menggunakan doktrin hak publik dalam melakukan pengurusan piutang negara ini merupakan penghinaan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia dan nilai-nilai konstitusional Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia; 23. Bahwa oleh karena pengurusan piutang Negara terhadap Pemohon hanya didasarkan pada “menurut pendapat” PUPN saja, maka hak konstitusional Pemohon menjadi terlanggar. Akibatnya terhadap Pemohon adalah sekalipun dalam Bukti P-12, Bukti P-35 dan Bukti P-17 tidak terbukti bahwa Pemohon mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada Negara, PUPN tetap dapat menetapkan Pemohon sebagai Penanggung Hutang dan menuntut agar Pemohon membayar hutang yang tidak jelas dasarnya. Selanjutnya, sekalipun terdapat barang jaminan berdasarkan Bukti P-6, P-7, P-8 dan P-9, PUPN tidak pernah melakukan eksekusi terhadap barang jaminan tersebut, tetapi justru mengeksekusi harta benda milik pribadi Pemohon dan Istri Pemohon. Artinya, pengurusan piutang Negara oleh PUPN dapat dilakukan berdasarkan subjektivitas dari PUPN tanpa ada jaminan kepastian hukum mengenai benar tidaknya dasar dan mekanisme penetapan Pemohon sebagai Penanggung Hutang tersebut, terlebih-lebih dalam ketentuan tersebut tidak diatur apa yang dimaksud dengan frasa “menurut pendapatnya” bahkan selama proses persidangan dan dalam keterangan Presiden Republik Indonesia serta keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sama sekali tidak dapat menjelaskan ketentuan mana yang mengatur penjelasan dan 265 batasan frasa “menurut pendapatnya” tersebut sehingga cukup alasan bahwa Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sejatinya menyadari ketidakpastian atas keberadaan frasa dalam ketentuan tersebut; 24. Bahwa tanpa adanya due process of law, PUPN berdasarkan Bukti P-27a sampai dengan Bukti P-31c telah melakukan penyitaan sejumlah harta benda Pemohon, termasuk harta benda milik Istri Pemohon. Hal tersebut membuktikan betapa ketentuan Pasal 4 angka 3 UU PUPN tersebut begitu tidak adil dan sama sekali tidak menjamin kepastian hukum kepada Pemohon; 25. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional, Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya sebagai warga Negara dengan Pemohon ditetapkan sebagai Penanggung Hutang atas utang pihak lain, yaitu pihak Centris Bank Internasional sebagai penerima dana dari Bank Indonesia berdasarkan Bukti P-36 dan P-38 atau Tergugat I, Tergugat VI dan Tergugat VII berdasarkan Bukti P-17 dan dilakukan penyitaan terhadap harta milik Pemohon dan Istri Pemohon tanpa melalui mekanisme due process of law yang membuktikan kesalahan Pemohon untuk mempertanggungjawabkan piutang Negara tersebut dengan pasti menurut hukum sehingga telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan berakibat pada perbuatan diskriminasi dan sewenang-wenang (abuse of power) yang dilakukan oleh PUPN; 26. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti bahwa frasa “apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa Piutang-piutang Negara tersebut harus segera diurus” pada Pasal 4 angka 3 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara telah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap pengurusan piutang Negara, baik penetapan hingga eksekusi yang tidak ada kesepakatan dan atau adanya keberatan dari Penanggung Hutang, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pengurusan piutang Negara harus dilakukan dan berlaku sama melalui proses di Pengadilan. 266 III. Terbukti frasa “Piutang Negara atau hutang kepada negara berdasarkan sebab apapun” dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara bertentangan dengan UUD 1945. 1. Bahwa berdasarkan pengertian piutang negara dalam Pasal 8 Undang- Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011, Pasal 8 tersebut berbunyi: “Yang dimaksud dengan piutang Negara atau hutang kepada Negara oleh Peraturan ini, ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara berdasarkan suatu Peraturan, perjanjian atau sebab apapun” 2. Bahwa untuk dinyatakan sebagai “Piutang Negara” atau “Hutang kepada Negara” dilihat dari pengertiannya, maka “piutang negara” atau “hutang kepada negara” lahir berdasarkan atas 3 (tiga) sumber, yaitu: a. Piutang Negara berdasarkan suatu peraturan; b. Piutang Negara berdasarkan suatu perjanjian; dan c. Piutang Negara berdasarkan sebab apapun. 3. Bahwa terhadap bunyi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara, Pemohon berkepentingan untuk menguraikan frasa yang menimbulkan multitasfir yaitu keberadaan Frasa “Piutang Negara atau hutang kepada negara berdasarkan sebab apapun”. 4. Bahwa lahirnya “piutang negara” atau “hutang kepada negara” yang didasarkan pada 3 (tiga) sumber tersebut, berkaitan erat dengan makna dari frasa “piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum”, artinya untuk mewujudkan piutang negara yang pasti menurut hukum maka utamanya didasarkan pada kepastian atas sumber lahirnya “piutang negara” tersebut; 5. Bahwa apabila lahirnya “piutang negara” atau “hutang kepada negara” berdasarkan suatu peraturan, maka sudah dapat dipastikan bahwa adanya dan besarnya “piutang negara” atau “hutang kepada negara” tersebut telah pasti menurut hukum. Selanjutnya, apabila lahirnya “piutang negara” atau “hutang kepada negara” didasarkan pada suatu perjanjian, maka sudah dapat dipastikan berdasarkan kesepakatan para pihak bahwa adanya dan 267 besarnya “piutang negara” atau “hutang kepada negara” tersebut telah pasti menurut hukum. Akan tetapi, apabila lahirnya “piutang negara” atau “hutang kepada negara” berdasarkan “sebab apapun”, maka dasar tersebut tidak dapat menjamin bahwa adanya dan besarnya “piutang negara” atau “hutang kepada negara” tersebut telah pasti menurut hukum karena UU PUPN sama sekali tidak mengatur batasan dan pengertian dari frasa “sebab apapun” tersebut; 6. Bahwa frasa “sebab apapun” tersebut juga tidak terlepas hubungannya dari frasa “menurut pendapatnya” dalam Pasal 4 angka 3 UU PUPN karena dengan dasar apapun tanpa mempertimbangkan sah atau tidaknya dasar tersebut, apabila menurut pendapat PUPN sudah cukup, maka apa pun dasar lahirnya “piutang negara” atau “hutang kepada negara”, PUPN tetap dapat menetapkan seseorang atau badan sebagai Penanggung Hutang, padahal untuk menguji kebenaran dasar lahirnya “piutang negara” atau “hutang kepada negara” harus melalui tahapan pembuktian di dalam persidangan bahkan sekalipun dasarnya adalah Perjanjian dan Peraturan, tetap saja untuk dan demi kepastian hukum, pengujiannya harus melalui due process of law; 7. Bahwa Pemerintah RI dalam keterangan Presiden pada tanggal 30 April 2025, pada halaman 35 huruf a dan b, menyatakan sebagai berikut: a. Bahwa frasa “sebab apapun” dalam Pasal 8 UU PUPN bertujuan mengatur sebab seseorang/badan hukum wajib melakukan pembayaran kepada negara, yang dasarnya di luar yang diatur perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan peraturan selain peraturan perundang-undangan. b. Bahwa frasa “sebab apapun” dalam Pasal 8 UU PUPN bertujuan untuk mengakomodir segala kondisi yang menyebabkan timbulnya piutang negara. Pemohon sangat keberatan dengan keterangan Pemerintah RI tersebut karena pengertian dan penjelasan atas frasa “sebab apapun” dari Pemerintah tersebut membuktikan bahwa frasa “sebab apapun” tersebut sama sekali tidak ada ukurannya, Pemerintah memukul rata bahwa “di luar yang diatur” dalam perjanjian, peraturan perundang-undangan bahkan peraturan selain dari peraturan perundang-undangan dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan seseorang atau badan sebagai Penanggung Hutang tanpa ada batasan dan due process of law dalam 268 menentukan sah tidaknya dasar piutang Negara atau hutang kepada Negara tersebut. Artinya, tidak ada cela bagi siapa pun yang tidak salah, namun selagi dapat dikait-kaitkan pada hutang Negara tetap dapat ditetapkan sebagai Penanggung Hutang oleh PUPN sejauh terdapat alasan di luar dari yang diatur dalam perjanjian, peraturan perundang-undangan bahkan peraturan selain dari peraturan perundang-undangan karena dengan pendapat PUPN seseorang atau badan hukum tetap dapat ditetapkan sebagai Penanggung Hutang; Pertanyaannya adalah, apa saja yang dapat dijadikan dasar di luar dari yang diatur dalam Perjanjian, peraturan perundang-undangan bahkan peraturan selain dari peraturan perundang-undangan? dan ketentuan mana yang mengatur ukuran-ukuran/batasan tersebut ? 8. Bahwa kemudian oleh Ahli dari Pemerintah RI atas nama Dr. Oce Madril, S.H., M.A dalam keterangannya pada tanggal 12 Juni 2025, pada halaman 16 paragraf terakhir, menyatakan sebagai berikut: Terkait dengan frasa ”Sebab apapun” dalam Pasal 8 UU PUPN, perlu dipahami sebagai “sebab apapun yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Frasa “sebab apapun” tersebut tidak mungkin bermakna sesuatu yang tidak sah, sebab intensi undang-undang tidak mungkin mengarah pada kausa yang tidak halal. Selain itu, apabila “sebab apapun” dimaknai secara serampangan oleh PUPN, maka tentulah PUPN akan menghadapi berbagai masalah hukum. Bahwa Pemohon keberatan dengan keterangan dari Ahli tersebut karena Ahli dari Pemerintah pun tidak dapat menjelaskan ukuran yang pasti mengenai frasa “sebab apapun” dalam Pasal 8 UU PUPN tersebut, sehingga menunjukkan bahwa frasa “sebab apapun” tersebut tidak menjamin kepastian hukum karena ukuran dan batasan daripada frasa “sebab apapun” tersebut tidak dapat dipastikan batasannya. 9. Bahwa apabila Pasal 8 UU PUPN dihubungkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU PUPN, maka terbukti terdapat perbedaan/pertentangan dari sumber hutang kepada Negara atu piutang Negara, dimana sumber hutang kepada Negara atau piutang Negara pada Pasal 8 UU PUPN tersebut adalah perjanjian, peraturan dan sebab apapun, sedangkan sumber hutang 269 kepada Negara atau piutang kepada berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU PUPN adalah perjanjian dan peraturan yang bersangkutan; Hal tersebut sesuai dengan keterangan Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., atau pada tanggal 28 Mei 2025, halaman 11 mengatakan sebagai berikut: Menurut Ahli sumber lahirnya hutang dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) memang berbeda, khususnya terkait dengan frasa ―sebab apapun ―, sebagai sebab lahirnya hutang kepada negara tersebut. Dimana dalam Pasal 8 mengatur tentang obyek piutang negara yaitu piutang Negara atau hutang kepada Negara ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara berdasarkan suatu Peraturan, perjanjian atau sebab apapun, sedangkan Pasal 9 mengatur tentang Subyek Penanggung Hutang kepada negara yang timbulnya hutang datang dari perjanjian atau peraturan yang bersangkutan. Frasa sebab apapun tidak ada di Pasal 9. 10. Bahwa berdasarkan keterangan tertulis dari Ahli Dr. Maruarar Siahaan, S.H., M.H., berkaitan dengan frasa “sebab apapun” tersebut, menyatakan sebagai berikut: Frasa piutang “berdasarkan sebab apapun” kemungkinan sulit untuk dibayangkan saat ini, tetapi ketika muncul asset/keuntungan/barang, yang belum diatur oleh perjanjian ataupun peraturan perundang- undangan seperti harta karun dibawah tanah/ lahan tertentu yang dimiliki individu, yang belum diatur hak dan kewajiban atasnya, tetapi Pasal 33 ayat (3) menyatakan asset demikian dikuasai oleh negara, yang oleh MK “dikuasai” tidak diartikan dimiliki melainkan merupakan kewenangan yang mengatur, mengurus, mengusahakan dan mengawasi, itu dapat diartikan adanya hak negara untuk memiliki tagihan atau bagian dari asset demikian, yang belum diatur secara tegas. Bagian Negara dalam hal demikian dapat disebut “Piutang berdasar sebab apapun”. Piutang Negara berdasarkan sebab apapun” harus memiliki ukuran objektif seperti yang ditentukan dalam UUD 1945 tentang “kepastian hukum yang adil” dalam Pasal 28D ayat (1) dengan mana juga harus dipahami bahwa pihak-pihak yang ditarik untuk menanggung hutang atau piutang kepada negara, harus berdasarkan hukum yang berlaku, yang tunduk kepada validitas norma, dengan mendasarkan pada norma diatasnya. 11. Bahwa dari keterangan Ahli tersebut di atas, maka untuk menentukan frasa “sebab apapun” tersebut sangat sulit untuk dibayangkan karena tidak ada ukurannya sehingga menurut Ahli, “piutang negara” atau “hutang kepada negara” berdasarkan “sebab apapun” itu harus memiliki ukuran yang objektif. Hal tersebut membuktikan bahwa PUPN selama ini memang 270 mengandalkan “pendapatnya” untuk menentukan dasar seseorang ditetapkan sebagai Penanggung Hutang bahkan ketika dalam Bukti P-32, P-33, P-12, P-17 dan P-35 tidak ada yang membuktikan bahwa Pemohon mempunyai kewajiban membayar hutang kepada Negara, tetap saja PUPN menuntut Pemohon untuk membayar sejumlah uang yang seharusnya pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab pihak lain; 12. Bahwa lebih tegas oleh Ahli PROF. DR. Nindyo Pramono, S.H., M.S., dalam keterangan tertulisnya, menyatakan sebagai berikut: Menurut ahli frasa sebab apapun dalam Pasal 8 UU No.49 Prp 1960, dalam teori hukum memenuhi syarat disebut norma kabur, atau norma terbuka atau blanket norm dalam arti norma yang umum dan luas, ruang lingkupnya. Blanket norm dalam teori hukum dalam pelaksanaannya cenderung eksesif, menimbulkan multi tafsir. Oleh karena menimbulkan multi tafsir, maka akibatnya akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh sebab itu, Ahli sependapat dengan Pendapat Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara, ketika memeriksa Uji Materi Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN, sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 023/PUUIV/2006, menyebutkan Bahwa meskipun Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN tidak bertentangan dengan UUD 1945, tetapi karena raison d’etre dan suasana kebatinan UU PUPN sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sekarang, sebagaimana diakui sendiri oleh Pemerintah, maka Mahkamah berpendapat bahwa pembentuk undang-undang perlu segera melakukan pembaharuan atas UU PUPN dimaksud agar tertib hukum berdasarkan UUD 1945 tertata dan terjamin konstitusionalitasnya. 13. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut, maka sangat jelas bahwa frasa “sebab apapun” tersebut dalam Pasal 8 UU PUPN tersebut merupakan norma yang kabur dan multi tafsir sehingga akibatnya akan menimbulkan ketidakpastian hukum; 14. Bahwa ketidakpastian hukum atas keberadaan frasa “sebab apapun” tersebut telah mengakibatkan kerugian konstitusional, dimana dasar penetapan Pemohon sebagai Penanggung Hutang adalah berdasarkan Bukti P-32, P-33, P-12, P-17 dan P-35, akan tetapi bukti-bukti tersebut sama sekali tidak membuktikan bahwa Pemohon sebagai Pemegang Saham PT Bank Centris Internasional mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada Negara. Sekalipun demikian, oleh 271 karena tidak adanya ukuran objektif dari frasa “sebab apapun” tersebut dan mengingat PUPN dapat bertindak “menurut pendapatnya” saja, maka dengan sewenang-wenangnya Pemohon tetap dinyatakan sebagai Penanggung Hutang oleh PUPN; 15. Bahwa selain itu, akibat dari frasa “Piutang Negara berdasarkan Sebab Apapun” PUPN dalam menetapkan Pemohon sebagai Penanggung Hutang, besarnya Piutang Negara telah menggunakan dasar pertimbangan dari dokumen-dokumen yang diragukan keasliannya dan diragukan kepastian besarannya menurut hukum sebagaimana telah kami uraikan di atas telah mengakibatkan PUPN melakukan penyitaan terhadap harta milik Pemohon dan harta milik Istri Pemohon termasuk melakukan pemblokiran terhadap harta-harta milik Pemohon; 16. Bahwa atas dasar hal tersebut, maka terbukti atas ketidakpastian hukum terhadap frasa “piutang negara berdasarkan sebab apapun” telah bertentangan dengan UUD NRI 1945, sehingga frasa “sebab apapun” di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “sebab apapun” tidak dimaknai pada dokumen yang sah atau putusan pengadilan”. IV. Terbukti bahwa frasa “…berhutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan” dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) bertentangan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. 1. Bahwa pengertian Penanggung Hutang menurut UU PUPN Pasal 9, berbunyi: (1) Penanggung hutang kepada Negara ialah orang atau Badan yang berhutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan. (2) Sepanjang tidak diatur dalam perjanjian atau peraturan yang bersangkutan, maka para anggota pengurus dari Badan-badan yang berhutang tanggung renteng terhadap hutang kepada Negara. 272 2. Bahwa berdasarkan frasa “…berhutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan” dalam Pasal 9 ayat (1) UU PUPN, maka untuk dinyatakan sebagai “Penanggung Hutang” tersebut terdapat 2 (dua) sumber hutang, yaitu: c. Berhutang menurut peraturan yang bersangkutan; dan d. Berhutang menurut perjanjian; 3. Bahwa sumber hutang menurut frasa “…berhutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan” dalam Pasal 9 ayat (1) UU PUPN tersebut tidak menjamin kepastian hukum kepada setiap orang atau badan untuk tidak ditetapkan sebagai Penanggung Hutang secara sewenang-wenang. Ketidakjelasan frasa tersebut mengakibatkan PUPN dapat menilai sendiri siapa saja pihak yang dibebani piutang Negara asalkan dapat dikait-kaitkan dengan kedua sumber hutang tersebut. Padahal, demi kepastian hukum dan keadilan, setiap orang atau badan berhutang kepada Negara menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan seharusnya harus diuji terlebihi dahulu secara hukum melalui mekanisme di Pengadilan; 4. Bahwa kedua sumber hutang tersebut tidak menjamin kepastian hukum dan keadilan karena sebagai berikut: c. Berhutang menurut “perjanjian” tersebut belum tentu pasti menurut hukum karena harus melalui pengujian dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia: 1) Apakah “perjanjian” tersebut memenuhi syarat sahnya perjanjian? 2) Siapakah pihak yang senyata-nyatanya mengikatkan dirinya untuk melaksanakan kewajiban pembayaran? 3) Apakah yang diperjanjikan dalam “perjanjian” tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku? sehingga sejauh belum dilakukan pengujian terhadap “perjanjian” tersebut tidak akan menjamin kepastian hukum dan akan berakibat kriminalisasi. Buktinya sekalipun ada Perjanjian berdasarkan Bukti P-2 sampai dengan P-8, dimana dalam perjanjian tersebut sudah jelas bahwa Pemohon bukanlah pihak, tetap saja PUPN menetapkan Pemohon sebagai Penanggung Hutang. Harusnya pihak yang terikat dalam 273 Perjanjian tersebut adalah hanya pihak yang bersepakat, membuat dan menandatangani perjanjian tersebut, sedangkan pihak yang bukan Pihak tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala akibat dari perjanjian tersebut; d. Berhutang menurut “peraturan yang bersangkutan” tersebut tidak jelas, apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan berlaku atau dapat didasarkan pada peraturan perusahaan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum; Buktinya, sekalipun dalam Undang-Undang Nomor Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengatur batasan pertanggungjawaban Pemegang Saham dan dalam ketentuan Pasal 1653 dan Pasal 1654 KUH Perdata mengatur bahwa badan hukum merupakan subjek hukum yang sah, PUPN tetap saja menetapkan hutang PT. Bank Centris Internasional sebagai hutang Pemohon kepada Negara dengan jumlah yang tidak pernah jelas sampai saat ini. 5. Bahwa begitu juga keberadaan frasa “Sepanjang tidak diatur dalam perjanjian atau peraturan yang bersangkutan” dalam Pasal 9 ayat (2) UU PUPN telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga Pemerintah menafsirkan berbeda. Frasa “Sepanjang tidak diatur dalam perjanjian atau peraturan yang bersangkutan” bersifat pengecualian (exclusionary rule) artinya apabila di dalam perjanjian atau peraturan telah mengatur pihak-pihak yang bertanggungjawab maka hanya kepadanya dimintakan pertanggungjawaban sebagai penanggung hutang dan tidak bisa dimintakan di luar yang sudah ditentukan oleh perjanjian atau peraturan sedangkan jika belum diatur pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam perjanjian maka barulah berlaku pengecualian yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) a quo. 6. Bahwa Pemerintah RI dalam keterangan Presiden, tanggal 30 April 2025 pada halaman 43, pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Penanggung Hutang dikarenakan Pemohon dalam amar Putusan Kasasi MA RI (vide Bukti P-17) telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menurut PUPN berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU 274 PT, Pemohon sebagai Pemegang Saham harus bertanggungjawab. Akan tetapi, Pemerintah RI tidak memahami bahwa Pemohon bukan Penanggung Hutang berdasarkan Perjanjian dan bukan Anggota Pengurus PT. Bank Centris Internasional, melainkan sebagai Pemegang Saham; 7. Bahwa perlu Pemohon tegaskan bahwa Pemegang Saham bertanggung jawab berdasarkan ketentuan UU PT tersebut apabila Pemegang Saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan karena ketentuan tersebut tidak berdiri sendiri, dimana apabila PT. Bank Centris Internasional tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka sekalipun Pemohon dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum tetap bahwa Pemohon tidak dapat diminta untuk bertanggungjawab secara pribadi; 8. Bahwa dilihat dalam amar Putusan Kasasi MA RI (Bukti P-17) tersebut tidak terdapat amar yang menyatakan PT. Bank Centris Internasional telah melakukan perbuatan melawan hukum yang melibatkan Pemohon karena PT. Bank Centris Internasional hanya dinyatakan ingkar janji sehingga tidak benar jika kemudian Pemerintah menyatakan bahwa Pemohon sebagai Pemegang Saham wajib membayar sejumlah uang kepada Negara; 9. Bahwa sekalipun dalam amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No 1688 K/Pdt/2003, tanggal 4 Januari 2006 (vide Bukti P-17) telah jelas bahwa pihak yang dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada Negara adalah Tergugat I, Tergugat VI dan Tergugat VII, akan tetapi PUPN tetap meminta Pemohon untuk membayar. Tindakan tersebut telah melanggar HAM Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum, perlindungan hukum dan terbebas dari tindakan kriminalisasi oleh Pemerintah; 10. Bahwa sangat jelas dalam amar Putusan Kasasi tersebut menyatakan bahwa Pemohon telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun dalam amar putusan tersebut sama sekali tidak menghukum Pemohon untuk membayar sejumlah uang kepada Negara. Apabila PUPN meminta agar Pemohon membayar sejumlah uang atas dasar salinan putusan kasasi tersebut, maka PUPN harus terlebih dahulu membuktikan berapa jumlah yang menjadi kewajiban Pemohon melalui tahapan due process of 275 law sehingga semuanya pasti menurut hukum, apalagi keberadaan Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI (Bukti P-17) tersebut tidak dapat dijamin kebenarannya; 11. Bahwa dalam keterangan tertulis Ahli Prof. DR. Nindyo Pramono, S.H., M.S., pada tanggal 28 Mei 2026, halaman 13, mengatakan sebagai berikut: Selanjutnya, untuk memahami siapa sebenarnya yang dimaksud dengan Penanggung Hutang menurut UU No.49 Prp 1960, menurut Ahli tetap perlu dilakukan penafsiran. Siapa pihak yang ketika dibentuknya UUPUPN ini dikatakan memiliki hutang kepada negara. Di dalam UUPUPN diketahui pihak-pihak tersebut adalah pihak yang berhutang dengan memperoleh fasilitas kredit dari Negara— termasuk dari Bank-bank Negara, P.T. P.T. Negara, Perusahaan-perusahaan Negara, Yayasan Perbekalan dan Persediaan, Yayasan Urusan Bahan Makanan dan sebagainya. Dengan kalimat terakhir frasa: …dan sebagainya ―..,dapat dipahami masih mungkin terdapat badan-badan lain yang modalnya datang dari Negara, sebagai pihak kreditur atau Pihak Yang Berpiutang.Pihak yang berhutang dengan memperoleh kredit tersebut bisa orang perorangan, bisa badan apapun— misalnya Perseroan Terbatas. Jika badan itu berbentuk hukum PT, maka PT yang membuat perjanjian hutang tentu akan diwakili oleh Direksinya atau Pengurusnya. Dalam hukum PT, Direksi atau Pengurus itu bertanggung jawab secara kolektif kolegial atau tanggung renteng. Kemudian jika mengacu pada KUHD Pasal 36-55 , yang dahulu berlaku untuk PT di jaman UUPUPN sampai dengan lahirnya UU No.1 Tahun 1995 yang kemudian diperbaharui dengan UU No.40/2007 Tentang PT, Pemegang Saham hanya akan bertanggung jawab sebatas saham yang dimiliki seperti yang kemudian diatur dalam UU No.1/1995 dan UU No.40/2007. Waktu itu belum ada ketentuan seperti yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT No.1/1995 maupun UU No.40/2007 yang dikenal dengan doktrin Piercing the Corporate Veil. Jadi Ahli berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Penanggung Hutang Badan dalam UU PUPN adalah Direksi atau Pengurus PT yang bertindak mewakili PT baik di dalam maupun diluar Pengadilan (bukan Pemegang Saham), antara lain: membuat perjanjian kredit dengan Negara, seperti dengan: Bank-bank Negara, P.T. P.T. Negara, Perusahaan- perusahaan Negara, Yayasan Perbekalan dan Persediaan, Yayasan Urusan Bahan Makanan dan sebagainya. 12. Bahwa lebih lanjut menurut Ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., dalam keterangannya pada tanggal 28 Mei 2025 mengenai masalah konstitusional Pasal 9 UU PUPN adalah sebagai berikut: 276 Menurut Ahli ada persoalan konstitusional. Pasal 9 Perpu No. 49 Tahun 1960 itu menggunakan frasa atau kata: “Penanggung Utang“. Penanggung Utang itu dalam teori hukum keperdataan adalah Borgtocht atau Penjamin atau Personal Guarantee atau Corporate Guarantee. Borgtocht diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan 1850 KUHPerdata. Menurut Ahli, kata Penanggung Utang kepada Negara dalam Pasal 9 UU No.49 Prp 1960 adalah orang atau badan yang memperolah fasilitas kredit dari Bank-bank Negara waktu itu. Orang atau badan tersebut, tentu yang dimaksud oleh Pasal 9 tersebut adalah: Jika “orang” (yang memperoleh kredit), maka yang tepat yang dimaksud orang tersebut dalam Pasal 9 adalah Direksi atau Pengurus Badan. Jika yang dimaksud adalah badan (yang memperoleh kredit), maka tinggal dilihat badan itu berbentuk hukum apa. Jika berbentuk PT, maka PT sebagai badan hukum, sebagai subyek hukum dapat mengikat perjanjian utang piutang yang dalam bertindak akan diwakili oleh Direksi atau Pengurus PT. Oleh sebab itu, menurut Ahli yang dimaksud dengan Penanggung utang dalam Pasal 9 adalah Pengurus atau Direksi Badan (baca : PT) atau Badan itu sendiri sebagai Subyek Hukum. Dikaitkan dengan teori hukum keperdataan, berarti kata Penanggung Utang dalam Pasal 9 adalah tidak tepat, karena yang dimaksud adalah Direksi Badan (baca: PT) dan bukan Penanggung Utang dalam pengertian Borgtocht atau Penjaminan Utang. Borgtocht yang dalam teori hukum keperdataan disebut Penaggung Utang baru terikat jika Ia terikat dalam Perjanjian Penanggungan atau Perjanjian Penjaminan. Dalam kasus a quo, Pemohon bukan Direksi PT, sama sekali tidak pernah menandatangani Perjanjian Guanrantee atau Perjanjian Penjaminan, tidak pernah menandatangani Akta Pengakuan Utang (APU), tidak menandatangani MRNIA, tau-tau disita harta pribadinya sebagai Guarantor, menurut Ahli hak konstitusional Pemohon diciderai dalam perkara ini. 13. Bahwa dari keterangan Ahli tersebut, menegaskan bahwa frasa “penanggung hutang” tersebut dalam teori hukum keperdataan tidak tepat karena yang dimaksud dalam Pasal 9 UU PUPN tersebut adalah Direksi Badan, bukan Penanggung Hutang dalam pengertian Borgtocht atau Penjaminan Utang. Penanggung Hutang tersebut bertanggungjawab apabila pihak tersebut terikat dalam Perjanjian Penanggungan atau Perjanjian Penjaminan sehingga oleh karena dalam Bukti P-12 tidak terbukti bahwa Pemohon tidak pernah menandatangani Akta Pengakuan Utang ( APU ), tidak menandatangani MRNIA, serta bukan Direksi pada PT. 277 Bank Centris Internasional, tetapi tiba-tiba harta pribadinya disita sebagai Guarantor merupakan pelanggaran atas hak konstitusional; Bahwa atas dasar itu, frasa “…berhutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan” dalam Pasal 9 ayat (1) Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) telah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Penanggung hutang kepada Negara ialah orang atau Badan yang berhutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan yang ditetapkan melalui putusan pengadilan. Sedangkan Pasal 9 ayat (2) bertentangan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Sepanjang tidak diatur dalam perjanjian atau peraturan yang bersangkutan, maka pertanggungjawaban para anggota pengurus dari Badan-badan berdasarkan pada putusan pengadilan. V. Terbukti bahwa Pasal 11 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara bertentangan dengan UUD 1945 1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonan Pemohon di halaman 44 bagian D nomor 1 sampai dengan nomor 14, dimana ketentuan Pasal 11 Undang-Undang UU PUPN tersebut telah melanggar hak asasi manusia, khususnya melanggar hak-hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia di hadapan hukum; 2. Bahwa keberadaan Pasal 11 huruf f UU PUPN yang menyatakan "Sanggahan tidak dapat ditujukan terhadap sahnya atau kebenaran piutang Negara", adalah merupakan norma atau ketentuan yang mengkriminalisasi hak setiap orang atau badan yang ditetapkan sebagai Penanggung Hutang kepada Negara. Apabila penetapan piutang Negara oleh PUPN tidak dapat disanggah atau digugat, maka siapa dan konstitusi mana yang menjamin bahwa dasar dan jumlah piutang Negara serta orang yang di tetapkan oleh PUPN adalah telah pasti menurut hukum? Artinya pembatasan tersebut hanya memberikan kepastian hukum kepada PUPN atau Pemerintah saja, namun tidak memberikan keseimbangan 278 kepastian hukum kepada orang dan/atau badan yang ditetapkan oleh PUPN sebagai penanggung hutang atas piutang negara; 3. Bahwa Pemerintah RI dan PUPN selama persidangan tidak dapat menjelaskan berkaitan dengan keberlakuan Pasal 11 UU PUPN tersebut yang berpedoman pada tata cara pelaksanaan kewenangan tersebut di atur sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 a quo, apakah Pasal 11 UU PUPN tersebut menjadi tidak berlaku karena Undang-Undang No 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa sudah berlaku atau Pasal 11 UU PUPN tersebut mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Perpajakan? 4. Bahwa perlu Pemohon sampaikan kembali, perkembangan hukum tentang Perpajakan di Indonesia, Undang-Undang No 19 Tahun 1959 tentang Penagih Pajak Negara dengan Surat Paksa yang diadopsi oleh UU PUPN kemudian dicabut dengan berlakunya Undang-Undang No 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa karena dinilai UU No 19 Tahun 1595 sudah tidak sesuai dengan perkembangan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat yang dinamis serta untuk memberikan perlindungan hukum kepada Penanggung Pajak; 5. Bahwa berdasarkan alasan pencabutan tersebut, maka UU PUPN khususnya Pasal 11 yang hampir seluruhnya mengadopsi pasal-pasal dalam Undang-Undang No 19 Tahun 1959, maka sudah pasti ketentuan Pasal 11 UU PUPN tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat yang dinamis serta tidak memberikan perlindungan hukum kepada Penanggung Pajak. Akibatnya, ketentuan Pasal 11 UU PUPN tersebut menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan sebagaimana dialami oleh Pemohon selam bertahun-tahun sehingga sudah seharusnya UU PUPN tersebut diganti dengan UU yang baru yang mengedepankan prinsip-prinsip negara hukum, yang mampu mengikuti perkembangan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat yang dinamis agar mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan; 6. Bahwa salah satu perubahan yang dapat Pemohon uraikan adalah ketentuan Pasal 11 huruf UU PUPN, sebagai berikut: 279 Perpu No. 49/1960 UU No. 19 Tahun 1959 Tentang Surat Paksa UU No. 19 Tahun 1997 Tentang Surat Paksa UU No. 19 Tahun 2000 Tentang Surat Paksa Pasal 11 huruf f “tidak dapat disanggah kebenaran piutang negara” Pasal 13 ayat (4) : “tidak dapat disanggah sahnya atau kebenarannya ketetapan pajak, namun ketetapan pajak itu diperkenankan bandingan kepada Majelis Pertimbangan Pajak menurut peraturan pajak yang bersangkutan Pasal 37 ayat (1) “dapat digugat Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, sita, atau lelang hanya dapat diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Pasal 37 ayat (1) “dapat diajukan gugatan terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak. 7. Bahwa sekalipun pemberlakuan UU Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan untuk menyesuaikan dengan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat yang dinamis dan untuk memberikan kepastian hukum serta keadilan, terbukti bahwa Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara masih belum mengalami perubahan sama sekali. Alhasil, pemberlakuan UU PUPN tersebut oleh Panitia Urusan Piutang Negara dilakukan secara sewenang-wenang dan bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia; Bukti kesewenang-wenangan tersebut kemudian dialami oleh Pemohon yang ditetapkan berdasarkan pendapat PUPN, dengan dasar sebab apapun dan dari hutang/kewajiban pihak lain. Tindakan tersebut dialami oleh Pemohon selama bertahun-tahun tanpa ada kepastian hukum dan selama bertahun-tahun itu, Pemerintah RI dan DPR RI membiarkan UU 280 PUPN tersebut tetap berlaku dan digunakan secara sewenang-wenang oleh PUPN; 8. Bahwa Ahli dari Pemerintah RI atas nama Dr. Oce Madril, S.H., M.A dalam keterangannya pada tanggal 17 Juni 2025, di halaman 28 nomor 44, paragraf terakhir, menyatakan sebagai berikut: Dokumen-dokumen yang digunakan adalah dokumen yang sah seperti audit BPK, audit APIP, kemudian putusan pengadilan yang sudah inkrah, maka itu bisa dipertanggungjawabkan. Tapi catatannya tidak menutup kemungkinan pihak-pihak yang merasa dirugikan atas tindakan hukum itu bisa menggugat PUPN di pengadilan. Tapi sejauh norma Pasal 8, kemudian Pasal 4, dan Pasal 9, saya tidak melihat ada norma ini memunculkan diskriminasi atau ketidakpastian hukum. Ahli tersebut menjelaskan bahwa PUPN dapat digugat oleh Pihak yang dirugikan di Pengadilan, akan tetapi Ahli tersebut sepertinya belum membaca seutuhnya perkembangan ketentuan Pasal 11 UU PUPN tersebut dan kaitannya dengan UU Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa karena dalam ketentuan Pasal 11 huruf f UU PUPN, menyatakan sebagai berikut : f. Pasal 13 ayat (4) yang dilakukan itu seluruhnya dibaca sebagai berikut: "Sanggahan tidak dapat ditujukan terhadap sahnya atau kebenaran piutang Negara"; Namun, Ahli tersebut kemudian menambahkan lagi bahwa dalam ketentuan tersebut tidak ada yang mengatakan PUPN tidak bisa digugat. hal tersebut adalah kesesatan dalam memberikan keterangan karena apabila Ahli tersebut teliti dan mempelajari perkembangan Pasal 11 UU PUPN tersebut, maka maksud dari sanggahan tersebut adalah gugatan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa pada bagian penjelasan Umum paragraf keempat, berbunyi sebagai berikut: Karena pelaksanaan sanggahan pada hakikatnya tidak berbeda dengan pelaksanaan gugatan, ketentuan dalam Undang-undang ini mengatur bahwa gugatan Penanggung Pajak terhadap tindakan pelaksanaan penagihan pajak berupa pelaksanaan Surat Paksa, sita, atau lelang diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. 281 Artinya sangat jelas bahwa sanggahan yang dimaksud pada Pasal 11 huruf f UU PUPN adalah Gugatan sehingga dapat ketentuan Pasal 11 huruf f UU PUPN tersebut mengatur bahwa: Gugatan tidak dapat ditujukan terhadap sahnya atau kebenaran piutang Negara Dengan demikian, maka keterangan Ahli dari Pemerintah RI harus diabaikan. 9. Bahwa apabila dilihat dari perkembangan hukum tentang surat paksa sebagaimana dilihat dalam tabel di atas maka telah terjadi perubahan yang signifikan dimana bagi orang/badan yang dibebankan penanggung pajak diberikan hak untuk melakukan bantahan, sanggahan bahkan gugatan di Pengadilan Pajak yang khusus memeriksa dan memutus terkait dengan hutang pajak sehingga kepastian hukum kepada orang/badan diberikan secara seimbang dengan pemerintah. 10. Bahwa merujuk pada perubahan-perubahan undang-undang tentang surat paksa sebagaimana Pemohon uraikan di atas, sangat terlihat bahwa Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara sudah tidak relevan terhadap tatanan hukum nasional dan prinsip-prinsip negara hukum, hal ini bersesuaian dengan Pendapat Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara, sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 023/PUU-IV/2006, menyebutkan: “Bahwa meskipun Pasal 12 ayat (2) UU PUPN tidak bertentangan dengan UUD 1945, tetapi karena raison d’etre dan suasana kebatinan UU PUPN sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sekarang, sebagaimana diakui sendiri oleh Pemerintah, maka Mahkamah berpendapat bahwa pembentuk undang-undang perlu segera melakukan pembaharuan atas UU PUPN dimaksud agar tertib hukum berdasarkan UUD 1945 tertata dan terjamin konstitusionalitasnya” 11. Bahwa meskipun pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap Putusan Nomor: 023/PUU-IV/2006 bersifat “obiter dicta”, namun secara esensi dari pendapat mahkamah a quo dapat diaplikasikan sebagai “ratio decidendi” dalam pertimbangan hukum atas kasus-kasus berikutnya, dalam hal ini terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 282 tentang Panitya Urusan Piutang Negara khususnya yang dimohonkan oleh Pemohon; 12. Bahwa pendapat Mahkamah Konstitusi RI tentang Undang-Undang No 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara memerintahkan Pembentuk Undang-Undang untuk segera melakukan pembaharuan atas Undang-Undang No 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dimaksud agar tertib hukum berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 tertata dan terjamin konstitusionalitasnya, namun faktanya Pembentuk Undang-Undang bukan melakukan pembaharuan sebagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi, justru membuat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara terhadap Undang-Undang No 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara tersebut, dimana Peraturan Pemerintah tersebut telah menafsirkan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang No 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara tersebut lebih luas dan merugikan Pemohon. 13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional akibat frasa "Sanggahan tidak dapat ditujukan terhadap sahnya atau kebenaran piutang Negara" sebagaimana dalam Pasal 11 huruf f karena tidak sesuai dengan prinsip negara hukum yang mengedepankan kepastian hukum yang adil, termasuk dan tidak terbatas pada hak-hak subjek hukum membela diri atas penetapan PUPN menetapkan piutang negara dan penanggung hutang; 14. Bahwa atas dasar itu, maka terbukti bahwa Pasal 11 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara telah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dapat disanggah atau digugat di Pengadilan Negeri. VI. Hal-Hal yang Dimohonkan Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili dan memutus dengan keputusan sebagai berikut: DALAM POKOK PERKARA: 283 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan frasa “apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa Piutang-piutang Negara tersebut harus segera diurus” dalam Pasal 4 angka 3 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap pengurusan piutang Negara, baik penetapan hingga eksekusi yang tidak ada kesepakatan dan atau adanya keberatan dari Penanggung Hutang, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pengurusan piutang Negara harus dilakukan dan berlaku sama dengan proses di Pengadilan. 3. Menyatakan frasa “piutang Negara berdasarkan sebab apapun” dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terbatas pada dokumen yang sah atau melalui putusan pengadilan”. 4. Menyatakan Pasal 9 ayat (1) Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Penanggung hutang kepada Negara ialah orang atau Badan yang berhutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan yang ditetapkan melalui putusan pengadilan”. 5. Menyatakan Pasal 9 ayat (2) Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 284 Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sepanjang tidak diatur dalam perjanjian atau peraturan yang bersangkutan, maka pertanggungjawaban para anggota pengurus dari Badan-badan harus berdasarkan pada putusan pengadilan”. 6. Menyatakan Pasal 11 Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dapat disanggah atau digugat di Pengadilan Negeri”. 7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) KESIMPULAN PRESIDEN I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Sesuai dengan dalil dan fakta dalam persidangan yang telah diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi, tidak terbantahkan lagi bahwa dalil-dalil kerugian konstitusional dari Pemohon tidak memenuhi syarat kerugian konstitusional yang telah diberikan pemaknaannya oleh Mahkamah Konstitusi. 2. Pemerintah menilai bahwa Pemohon tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak-tidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya akibat keberlakuan ketentuan Pasal 4 angka 3, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 11 UU PUPN yang dimohonkan. 3. Permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon bukan menjadi ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pengujian Undang- Undang yang diduga bertentangan dengan UUD NRI 1945 (constitutional review) karena terkait dengan proses pengurusan piutang negara atas nama Andri Tedjadharma in casu Pemohon sebagai penanggung utang 285 dari PT Bank Centris Internasional oleh PUPN Cabang DKI Jakarta. 4. Legal standing Pemohon tidak terpenuhi karena permasalahan yang dikemukakan Pemohon adalah terkait dengan permasalahan di bidang keperdataan atau tata usaha negara dan bukan disebabkan oleh permasalahan konstitusionalitas norma Pasal 4 angka 3, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 11 UU PUPN. 5. Sehubungan dengan pengurusan piutang negara terhadap Pemohon selaku penanggung utang PT Bank Centris Internasional, telah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688K/PDT/2003 tanggal 4 Januari 2006 dengan amar putusan memerintahkan PT Bank Centris Internasional untuk memenuhi kewajibannya dan mengembalikan atau membayar seluruh hutang kepada Penggugat (BPPN) sebesar Rp812.573.209.796,36 (delapan ratus dua belas milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah tiga puluh enam sen) seketika dan sekaligus dan membayar denda dan bunga sebesar 1,5% (satu setengah persen) setiap bulannya sejak bulan Desember 1997 sampai dengan para Tergugat membayar seluruh kerugian yang diderita Penggugat (BPPN) dan menyatakan Andri Tedjadharma in casu Pemohon telah melakukan perbuatan melawan hukum. 6. Pemohon juga tercatat telah mengajukan beberapa gugatan terhadap PUPN DKI Jakarta baik ke Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu: a. Perkara Nomor 428/G/TUN/2022/PTUN.JKT jo. 202/B/2023/PT.TUN.JKT jo. 227K/TUN/2024, dengan amar putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; b. Perkara Nomor 510/G/2023/PTUN.JKT, dengan amar putusan menyatakan PTUN Jakarta tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa perkara; c. Perkara Nomor 171/Pdt.G.2024/PN.Jkt.Pst jo. 191/Pdt/2025/PT DKI, dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 7. Berdasarkan hal tersebut, terlihat upaya-upaya yang dilakukan Pemohon 286 untuk menghindar dari kewajibannya kepada Negara, termasuk mengajukan permohonan uji materiil terhadap UU PUPN, namun dalil-dalil kerugian konstitusional dari Pemohon akibat ketentuan Pasal 4 angka 3, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 11 UU PUPN hanya bersifat asumsi semata, tidak bersifat spesifik (khusus) dan aktual serta tidak sesuai dengan syarat-syarat adanya kerugian konstitusional tersebut. 8. Pemerintah berpandangan akan berbahaya jika suatu norma dalam undang-undang dibatalkan hanya berdasarkandari keberatan pihak yang enggan membayar kewajiban terutama sudah dihukum oleh putusan pengadilan untuk membayar kewajibannya kepada Negara tanpa mempertimbangkan dampak hukum dan ekonomi dari dibatalkannya undang-undang tersebut. 9. Selain dari hal tersebut, Pemohon dalam petitumnya meminta agar penetapan jumlah piutang dan pihak yang bertanggung jawab didasarkan pada putusan pengadilan. Dengan demikian, sebenarnya apa yang diminta oleh Pemohon telah terpenuhi dibuktikan dengan gugatan-gugatan yang diajukan oleh Pemohon dan jumlah piutang juga didasarkan dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 10. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Pemerintah berpendapat Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta berdasarkan putusan- putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Selanjutnya Pemerintah juga berpendapat kedudukan legal standing Pemohon tidak terpenuhi karena permasalahan yang dikemukakan Pemohon terkait dengan proses pengurusan piutang negara yang dijalani oleh Pemohon. Oleh karena itu, sudah sepatutnya jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana untuk menolak Legal Standing Pemohon secara keseluruhan dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat 287 diterima (niet ontvankelijke verklaard). II. KETERANGAN TAMBAHAN PRESIDEN A. Penetapan Penanggung Utang dalam UU PUPN 1. Pemerintah menetapkan adanya dan besarnya piutang negara secara pasti menurut hukum tentu telah melalui proses yang teliti melalui verifikasi dokumen sumber pengakuan utang secara memadai, bahkan sebelum piutang tersebut diserahkan pengurusannya kepada PUPN. 2. Frasa "apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa Piutang-piutang Negara tersebut harus segera diurus" dalam Pasal 4 angka 3 UU PUPN memiliki kriteria yang jelas sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 4 UU PUPN, yaitu: a. ada potensi negara dirugikan; b. piutang atau kredit dipergunakan tidak sesuai dengan permohonan, tujuan, dan syarat pemberian kredit; atau c. adanya laporan yang telah diuji kebenarannya bahwa penanggung hutang sama sekali mengabaikan kewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap hutangnya. 3. Terhadap pertanyaan Hakim Mahkamah Konstitusi tentang frasa “menurut pendapatnya” pada Pasal 4 ayat (3) UU PUPN dan frasa “piutang negara berdasarkan sebab apapun” dalam Pasal 8 UU PUPN, apakah harus dimaknai dengan PMK 163/2020 juncto PMK 150/2022 atau dapat dikaitkan dengan dokumen tertentu lainnya? Bahwa terhadap pertanyaan Hakim Mahkamah Konstitusi, dapat Pemerintah jelaskan bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara (sebagaimana telah diubah dengan PMK 150/PMK.06/2022), dapat diuraikan dokumen sumber pengakuan utang sebagai berikut: 1) perjanjian kredit, akta pengakuan utang, perjanjian ikatan dinas, perjanjian penyaluran dana, surat keputusan/keterangan/penunjukan pejabat yang menimbulkan 288 Piutang Negara, surat kontrak, surat keputusan kerugian negara, perhitungan pungutan ekspor/bea keluar, beserta perubahan/addendum, dokumen pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak, surat tagihan berdasarkan laporan hasil verifikasi/monitoring Penerimaan Negara Bukan Pajak, surat tagihan dan surat ketetapan kurang bayar berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta surat tagihan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; 2) rekening koran, prima nota, mutasi Piutang Negara, tagihan/ tunggakan/ perhitungan, surat ketetapan, bukti pembayaran dan dokumen lain sejenis yang membuktikan besarnya Piutang Negara; dan/ atau 3) dokumen lain yang dapat membuktikan adanya dan besarnya Piutang Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. 4. Pemerintah (dalam hal ini selaku Kementerian/Lembaga) sebagai pemilik piutang (kreditor) telah mempunyai kriteria yang jelas untuk menentukan adanya dan besarnya piutang negara, sebelum piutang tersebut diserahkan pengurusannya kepada PUPN. 5. Berdasarkan PMK 163/2020 jo. PMK 150/2022 dan PP Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh PUPN, seseorang dapat ditarik sebagai Penanggung Utang berdasarkan dokumen/perjanjian kredit atau dokumen lain yang relevan terlebih lagi apabila perjanjian/dokumen tersebut memuat ketentuan bahwa pihak ketiga sebagai Penanggung Utang. 6. Terhadap pertanyaan Hakim Mahkamah Konstitusi tentang apakah pernah ada besaran piutang yang sudah pasti kemudian digugat ke pengadilan dan nilai besaran piutangnya berubah. Bahwa terhadap pertanyaan Hakim Mahkamah Konstitusi, dapat Pemerintah sampaikan yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 1688K/PDT/2003 tanggal 4 Januari 2006 yang dipermasalahkan Pemohon eksistensinya, dapat kami berikan keterangan sebagai berikut: 289 1) Dalam putusan MA 1688K/PDT/2003 terdapat narasi yang menggambarkan kronologis proses beracara di tingkat Kasasi sebagai berikut: “bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2002 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 September 2002 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 350/Pdt.G/2000/PN Jak-Sel, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Oktober 2002;” 2) Selanjutnya putusan MA 1688K/PDT/2003 juga terdapat narasi: “Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 17 Oktober 2002 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari penggugat/pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Oktober 2002.” “Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan- alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima.” 3) Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1688K/PDT/2003 tersebut, Pemohon (Andri Tedjadarma) selaku pemegang saham pengendali ditarik sebagai Penanggung Utang mengingat putusan Mahkamah Agung tersebut memutus Pemohon telah ingkar janji dan melakukan perbuatan melawan hukum atas utangnya kepada Negara yang tidak dibayar sampai dengan saat ini. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) dari UU Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila: 290 e. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; f. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi; g. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau h. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.” 4) Atas perkara ini, terdapat perbaikan besaran dan jumlah utangnya pada tingkat Mahkamah Agung yang diputus oleh Mahkamah Agung yaitu jumlah utang sebesar Rp812 miliar ditambah dengan bunga 1,5% per bulan, sehingga itu kemudian Pemerintah melakukan penyesuaian jumlah piutang berdasarkan putusan tersebut. 7. Perlu Pemerintah sampaikan bahwa kasus yang melibatkan Pemohon adalah termasuk salah satu kasus BLBI yang para pelakunya adalah sophisticated person, yang mana seringkali para debitur memang selalu menggunakan perhitungan besaran jumlah sehingga tidak ada pernah ketemu kesepakatan pada saat penetapan besaran piutang negara. 8. Dalam kasus-kasus BLBI, penikmat dana Pemerintah adalah kelompok grup sendiri. Sebagaimana yang telah disampaikan dalam Keterangan Presiden, pemilik bank mendapatkan dana dari nasabah, kemudian dana nasabah itu diarahkan kepada usahanya sendiri. 9. Bahwa khusus untuk perkara yang terkait dengan BLBI, para obligor atau debitur kebanyakan memang selalu mempermasalahkan besaran jumlah. Beberapa debitur/obligor ada yang lari ke luar negeri. Tindakan debitur/obligor tersebut merupakan salah satu usaha untuk menghalang-halangi usaha Pemerintah pada saat melakukan penyitaan. B. Pengurusan Piutang Negara oleh PUPN 1. Berdasarkan Penjelasan Pasal 4 UU PUPN diatur ketentuan bahwa 291 piutang negara pada prinsipnya diselesaikan terlebih dahulu oleh Kementerian/Lembaga yang terkait. Apabila ternyata penanggung hutang tidak bersedia maka oleh Kementerian/Lembaga kemudian menyerahkan penyelesaiannya kepada PUPN. 2. Dapat Pemerintah sampaikan terkait data perkara terkait jumlah piutang yang telah ditetapkan PUPN berubah berdasarkan putusan pengadilan atau dokumen lain yang sah, yaitu antara lain: a. Obligor PT Bank Centris Internasional (BBO) 1) Penanggung Utang sesuai Surat Penyerahan Nomor S- 589/MK.6/2012 tanggal 31 Oktober yaitu Andri Tedjadharma, PT Centris Mekarlestari, Prasetyo Utomo, dan Paul Banuara Silalahi dengan jumlah kewajiban sebesar Rp897.678.554.101,21 (delapan ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu seratus satu rupiah dan dua puluh satu sen). 2) Koreksi jumlah piutang sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688K/Pdt/2003 yaitu PT Bank Centris Internasional, Suharyanto Harsono selaku Presiden Direktur dan Daud Gozali selaku Direktur dengan koreksi jumlah kewajiban menjadi Rp4.541.284.242.763,08 (empat triliun lima ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah dan delapan sen). b. Obligor Bank Asia Pasific (BBKU) atas nama Setiawan Harjono/Hendrawan Harjono. 1) Menteri Keuangan berdasarkan surat penyerahan nomor S- 587/MK.6/2012 tanggal 31 Oktober 2012 telah menyerahkan pengurusan piutang negara macet Obligor Bank Asia Pasific (BBKU) atas nama Setiawan Harjono/Hendrawan Harjono kepada PUPN Cabang DKI Jakarta sebesar Rp2.066.302.642.989,58 (dua triliun enam puluh enam miliar tiga ratus dua juta enam ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah koma lima puluh delapan 292 sen); 2) Berdasarkan penyerahan tersebut, PUPN Cabang DKI Jakarta menerbitkan surat penerimaan pengurusan piutang negara (SP3N) nomor SP3N-11/PUPNC.10.01/2012 tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp2.066.302.642.989,58 (dua triliun enam puluh enam miliar tiga ratus dua juta enam ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah koma lima puluh delapan sen); 3) Dalam perkembangannya Menteri Keuangan sesuai surat nomor S-91/MK.6/KN.5/2014 tanggal 7 Mei 2014 mengoreksi besaran piutang negara tersebut. Koreksi tersebut dilakukan berdasarkan Laporan Auditor Independen atas PT. Bank Asia Pasific (BBKU). Koreksi tersebut disampaikan kepada PUPN Cabang DKI Jakarta; 4) Berdasarkan surat koreksi dari Menteri Keuangan sesuai S- 91/MK.6/KN.5/2014 tersebut, PUPN Cabang DKI Jakarta menetapkan kembali jumlah piutang negara menjadi Rp3.579.412.035.913,11 (tiga triliun lima ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus dua belas juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga belas rupiah koma sebelas sen) (belum termasuk Biad 10%). Penetapan PUPN Cabang DKI Jakarta tersebut dituangkan dalam surat PJPN Nomor- 09/PUPNC.10.01/2019 tanggal 23 Mei 2019. 3. Dalam rangkaian prosedur pengurusan piutang negara, jika piutang negara tersebut betul-betul tidak dapat ditagih lagi maka dimungkinkan untuk menetapkan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) oleh PUPN. Berdasarkan Pasal 281 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara, Piutang Negara ditetapkan sebagai PSBDT dalam hal: a. Penanggung Hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak ketahui tempat tinggalnya, dan b. Barang Jaminan tidak ada, telah terjual, ditebus, atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis. 293 4. Penetapan PSBDT harus dilakukan setelah Surat Paksa disampaikan. Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis ditentukan berdasarkan laporan penilaian yang menyatakan Barang Jaminan mempunyai nilai jual yang rendah atau sama sekali tidak mempunyai nilai jual. 5. Penetapan PSBDT harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu atau tidak didahului pemeriksaan namun dilakukan penelitian lapangan sesuai dengan nilai sisa hutang. 6. Pengurusan piutang negara yang telah diterbitkan PSBDT dilanjutkan jika perkembangan selanjutnya Penanggung Hutang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan hutang dengan Panitia Cabang menetapkan dan memberitahukan secara tertulis Pencabutan PSBDT yang telah diterbitkan. 7. Penetapan PSBDT oleh PUPN disampaikan kepada Kementerian/Lembaga yang merupakan penyerah piutang, sebagai salah satu dokumen bagi Kementerian/Lembaga untuk mengajukan usulan penghapusan bersyarat kepada Menteri Keuangan atau Presiden sesuai peraturan perundang-undangan. C. PUPN Memiliki Peran Penting Dalam Mengamankan Keuangan Negara 1. Ketentuan Pasal 4 angka 1 UU PUPN, PUPN bertugas mengurus piutang negara yang berdasarkan peraturan telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN oleh Pemerintah 2. Pihak-pihak yang disebut berutang kepada negara dapat melakukan sanggahan sebelum piutang negara diserahkan kepada PUPN. Selain itu, dalam pengurusan piutang negara penanggung utang akan dipanggil terlebih dahulu, namun seringkali pihak yang dipanggil tidak mau hadir. 3. Dalam hal debitor keberatan dengan adanya dan besarnya piutang negara dapat dilakukan sanggahan bahkan gugatan ke pengadilan. 4. Dalam hal piutang tidak dapat ditagih sendiri oleh kementerian/lembaga serta adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, maka piutang macet tersebut dapat diserahkan 294 pengurusannya kepada PUPN. Oleh karena itu, PUPN menjadi muara akhir dari penyelesaian piutang negara. 5. Sebagai ‘muara terakhir’, maka sudah sepatutnya piutang negara yang diurus PUPN adalah yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, karena apabila ada sanggahan terhadap jumlah piutang untuk dikoreksi seharusnya dilakukan sebelum piutang negara tersebut diserahkan kepada PUPN. 6. Dalam permohonan a quo, putusan Mahkamah Agung Nomor 1688K/Pdt/2003 menghukum Andri Tedjadharma melakukan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan putusan pengadilan tersebut, dilakukan koreksi (menambah) besaran piutang negara oleh penyerah piutang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. 7. Bahwa tindakan penyesuaian besaran piutang negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah merupakan usaha Pemerintah untuk dapat menyelamatkan keuangan negara dan pelunasan kewajiban pembayaran piutang negara tersebut dapat digunakan bagi kesejahteraan masyarakat. 8. Pemerintah berpendapat bahwa akan sangat berbahaya jika suatu norma dalam undang-undang dibatalkan hanya berdasarkan alasan- alasan yang dibuat-buat oleh satu pihak saja, apalagi oleh debitor yang enggan membayar kewajiban dan sudah dihukum oleh putusan pengadilan untuk membayar kewajibannya kepada negara, tanpa mempertimbangkan dampak hukum dan ekonomi dari dibatalkannya undang-undang tersebut. 9. Pemerintah perlu menyampaikan kembali bahwa seluruh piutang negara dan daerah yang telah macet pada prinsipnya harus diserahkan kepada PUPN untuk diurus secara optimal. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2023 audited jumlah piutang negara (Pemerintah Pusat) bukan pajak sebesar Rp. 346.336.409.911.621,00 (tiga ratus empat puluh enam triliun tiga ratus tiga puluh enam miliar empat ratus sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus dua puluh satu rupiah). Jumlah itu masih 295 ditambah dengan piutang jangka panjang sebesar Rp53.609.768.282.371,00 (lima puluh tiga triliun enam ratus sembilan miliar tujuh ratus enampuluh delapan juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah). Dalam hal ini belum termasuk jumlah piutang daerah yang dicatat dalam LKPD masing pemerintah provinsi/kabupaten/kota. 10. Peran PUPN dalam mengurus piutang negara berdasarkan UU PUPN telah diperkuat oleh banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya: - Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, - Pasal 41A ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, - Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, - Pasal 16 PP Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pungutan Otoritas Jasa Keuangan, - Pasal 45 PP Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, - Pasal 45 ayat (4) PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, - Pasal 13 ayat (2) PP Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, - PP Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara; - Pasal 27 ayat (1) huruf b PP Nomor 41 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan, sehingga telah membentuk sistem pengurusan piutang negara yang saling terkait dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 11. Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut tentunya relevan dengan perkembangan zaman, tidak bertentangan dengan peraturan 296 perundang-undangan yang lebih tinggi dan sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik. 12. UU PUPN walau ditetapkan tahun 1960 di masa akhir darurat militer namun pokok-pokok substansinya tetap relevan sampai saat ini. Hal ini dapat dibuktikan dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Dalam UU P2SK mengatur juga sistem penagihan piutang macet dengan Surat Paksa yang berkepala Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sama dengan yang diatur dalam UU PUPN. Penjelasan Pasal 41 ayat (1) huruf i UU P2SK berbunyi: “Menurut ketentuan ini, atas piutang Bank terhadap pihak ketiga, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan tindakan penagihan piutang dengan penerbitan surat paksa, dengan berdasarkan pada catatan utang debitur yang bersangkutan pada Bank dalam Program Restrukturisasi Perbankan. Surat paksa ini memuat irah-irah dengan frasa "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal tindakan penagihan piutang tidak diindahkan oleh debitur, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan penyitaan atas kekayaan debitur dan selanjutnya dapat melakukan pelelangan atas kekayaan debitur dalam rangka pengembalian piutang dimaksud. Harta debitur yang tidak dapat disita meliputi perlengkapan rumah tangga, buku, dan peralatan kerja untuk kelangsungan hidup debitur. Walaupun Lembaga Penjamin Simpanan diberi wewenang untuk melakukan penagihan paksa, tata cara pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek kepastian hukum dan keadilan.” 13. Dalam perkembangan pengurusan piutang negara oleh PUPN dan mengingat piutang yang diurus oleh PUPN merupakan piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum maka dipandang perlu untuk memperkuat tugas dan fungsi PUPN, sekaligus memperkaya upaya penagihan, tidak hanya dengan melakukan 297 pemblokiran, penyitaan, pelelangan, pencegahan ke luar wilayah Indonesia, tetapi juga melakukan pembatasan keperdataan dan penghentian layanan publik. Upaya ini dilakukan untuk memenuhi hak negara mengingat para penanggung hutang/penjamin hutang telah nyata melalaikan kewajibannya. D. Keabsahan Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688K/PDT/2003 dan Kewenangan PUPN dalam Parate Eksekusi Menurut UU PUPN. 1. Bahwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh Pemohon pada persidangan hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025 di Mahkamah Konstitusi terkait Salinan putusan Mahkamah Agung Nomor 1688K/PDT/2003, Pemerintah akan memberikan tanggapan sebagai berikut: - Pemohon dalam keterangannya menyinggung terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688 K/PDT/2003 tanggal 4 Januari 2006 yang disebut tidak pernah menerima permohonan kasasi dan tidak ada relaas permohonan kasasi, sehingga meragukan keabsahan putusan tersebut. - Dapat Pemerintah sampaikan, Pemerintah memperoleh salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688 K/PDT/2003 tanggal 4 Januari 2006 secara resmi dari kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 November 2022. - Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688 K/PDT/2003 tanggal 4 Januari 2006 diterima melalui prosedur resmi dari PN Jakarta Selatan, sehingga sudah sepatutnya dianggap benar kecuali ada putusan lain yang menyatakan sebaliknya. - Selain itu, faktanya Andri Tedjadharma in casu Pemohon melalui kuasa hukumnya adalah pihak yang pertama kali membawa salinan putusan Mahkamah Agung Nomor 1688 K/PDT/2003 tanggal 4 Januari 2006 saat pertemuan dengan Satgas BLBI. Setelah Pemohon membawa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688 K/PDT/2003 tanggal 4 Januari 2006 tersebut, Pemerintah kemudian bersurat dan meminta salinan putusan kepada kepaniteraan PN Jakarta Selatan. 298 - Sehingga patut dipertanyakan mengapa Pemohon yang notabene adalah pihak yang pertama kali membawa putusan tersebut kepada Satgas BLBI, saat ini justru menyatakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688 K/PDT/2003 tanggal 4 Januari 2006 adalah palsu. - Terkait keterangan Pemohon mengenai klaim terdapat dua nomor rekening bank Bank Centris Internasional, di mana yang benar adalah Nomor 523.551.0016, sedangkan dana BLBI ditransfer ke rekening Nomor: 523.551.000 sehingga dana tersebut tidak diterima. - Faktanya, pada tanggal 3 Oktober 1997 PT. Bank Centris Internasional mengajukan permohonan untuk memperoleh Fasilitas Diskonto II sebesar Rp239.643,687.500 dengan nilai diskonto sebesar 25% yaitu sebesar Rp15.547,000.000 yang dibayar dimuka oleh PT Bank Centris Internasional dengan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 1997. - Pada tanggal 5 Desember 1997, PT Bank Centris Internasional kembali mengajukan permohonan Fasilitas Diskonto II kepada Bank Indonesia sebesar Rp159.517.700.000. - Untuk mengkonversi saldo debet dan saldo fasilitas lainnya, pada tanggal 26 Desember 1997 PT. Bank Centris Internasional mengajukan permohonan Fasilitas Surat Berharga Pasar Uang Khusus (SBPUK) kepada bank Indonesia. Meskipun telah diberikan Fasilitas SBPUK, PT. Bank Centris Internasional masih mengalami saldo debet. Hal tersebut kemudian menjadi pertimbangan PT Bank Centris Internasional dimasukkan dalam program penyehatan dan diserahkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). - Berdasarkan hal tersebut, menjadi pertanyaan bagaimana Pemohon mengaku tidak menerima dana bantuan likuiditas sementara faktanya, PT Bank Centris Internasional telah beberapa kali mengajukan permohonan dan menerima bantuan likuiditas dari Bank Indonesia. Dengan demikian, klaim Pemohon 299 yang menyatakan tidak menerima dana karena salah rekening adalah tidak beralasan menurut hukum. - Dapat Pemerintah sampaikan, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) BPK RI Nomor: 34G/XII/11/2006 tanggal 30 Nopember 2006, dengan tegas dinyatakan bahwa Bank Centris Internasional dimasukkan ke dalam Kategori C, yaitu Bank Dalam Penyehatan (BDP) yang menurut laporan Financial Due Diligence (FDD) dan Legal Due Diligence (LDD) ditemukan indikasi pelanggaran hukum (irregularities) dan/atau transaksi tidak wajar yang menguntungkan Pemegang Saham Pengendali (PSP) atau pihak terkait, sehingga PSP wajib mengikuti PKPS, namun PKPS tidak dapat dilaksanakan, karena PSP tidak bersedia/tidak kooperatif. - Pemegang Saham Pengendali PT Bank Centris Internasional yang harus bertanggung jawab adalah Andri Tedjadharma, PT. Centris Mekarlestari, Prasetyo Utomo, Paul Banuara Silalahi. - Berdasarkan LHP BPK RI Nomor 34G/XII/11/2006 tanggal 30 Nopember 2006, susunan pemegang saham PT Bank Centris International adalah: 1. Andri Tedjadharma (12000 saham) 20%; 2. PT Centris Mekarlestari (30000 saham) 50%; 3. Prasetyo Utomo (9000 saham) 15%; 4. Paul Banuara Silalahi (9000 saham) 15%. - Berdasarkan Surat Ditjen AHU Nomor AHU2.AH.01.01-600 tanggal 19 Juni 2013, susunan pemegang saham PT Centris Mekarlestari adalah: 1. Andri Tedjadharma (118.750.000 saham) 95%; 2. Kem Kem A Basar (6.250.000 saham) 5%. - Berdasarkan data di atas, telah jelas dalam LHP BPK Nomor 34G/XII/11/2006 tanggal 30 Nopember 2006 disebut terdapat pelanggaran hukum dan transaksi tidak wajar yang menguntungkan pemegang saham pengendali PT Bank Centris 300 Internasional, dalam hal ini salah satunya adalah Andri Tedjadharma in casu Pemohon, namun tidak dapat dilakukan PKPS karena Pemohon tidak koperatif. 2. Selain itu, dapat Pemerintah sampaikan bahwa penetapan Pemohon sebagai penanggung utang dari PT Bank Centris Internasional didasarkan pada alasan-alasan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. 3. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, dalam LHP BPK Nomor 34G/XII/11/2006 tanggal 30 Nopember 2006, terdapat transaksi tidak wajar yang menguntungkan pemegang saham pengendali PT Bank Centris Internasional sehingga seharusnya Pemohon mengikuti PKPS, namun PKPS tidak dapat dilaksanakan karena Pemohon tidak bersedia dan tidak koperatif. 4. Di saat Pemohon sebagai pemegang saham pengendali PT Bank Centris Internasional terindikasi melakukan transaksi tidak wajar yang menguntungkan dirinya sendiri dan tidak koperatif/tidak bersedia mengikuti PKPS, menyebabkan terhadap para pemegang saham pengendali tersebut Negara harus berdiam diri dan tidak dapat meminta pertanggung jawaban apapun? Sementara mereka sudah menikmati dana bantuan dari Negara dan Negara hingga saat ini harus menanggung beban bagi keuangan negara. 5. Selain dari LHP BPK Nomor 34G/XII/11/2006 tanggal 30 Nopember 2006, terdapat Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Nomor 1688 K/Pdt/2003 tanggal 4 Januari 2006 yang dengan tegas menyatakan Andri Tedjadharma in casu Pemohon telah melakukan perbuatan melawan hukum. 6. Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban dikarenakan beritikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi, terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, atau menggunakan kekayaan perseroan 301 yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan. 7. Berdasarkan Pasal 37A ayat (3) huruf L UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, diatur: “Dalam melaksanakan program penyehatan terhadap bank-bank, badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) serta wewenang lain yaitu: l. menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami bank dalam program penyehatan dan membebankan kerugian tersebut kepada modal bank yang bersangkutan, dan bilamana kerugian tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi, Komisaris, dan atau pemegang saham, maka kerugian tersebut akan dibebankan kepada yang bersangkutan.” 8. Berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon tetap dapat ditetapkan sebagai penanggung utang dari PT Bank Centris Internasional meskipun tidak menandatangani PKPS, karena sejak awal Pemohon secara nyata- nyata tidak koperatif dan berusaha menghindar dari kewajibannya kepada Negara, meskipun dalam LHP BPK Nomor 34G/XII/11/2006 tanggal 30 Nopember 2006, terdapat transaksi tidak wajar yang menguntungkan pemegang saham pengendali PT Bank Centris Internasional (termasuk Pemohon), dan PKPS tidak dapat dilaksanakan karena Pemohon tidak bersedia dan tidak koperatif. 9. Parate eksekusi dalam konteks kewenangan PUPN adalah kewenangan yang dimiliki oleh PUPN dalam melakukan eksekusi atau penyitaan dan pelelangan barang jaminan/harta kekayaan milik debitor/penanggung utang/penjamin utang bahkan penyanderaan (paksa badan). Kewenangan parate eksekusi ini diatur dalam UU PUPN, yaitu: a. Pasal 6 huruf a yang berbunyi: “Ketua Panitya Urusan Piutang Negara berwenang untuk: a. Mengeluarkan surat paksa yang berkepala Atas Nama Keadilan.” b. Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi: 302 2) Pernyataan bersama ini mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti suatu putusan hakim dalam perkara perdata yang berkekuatan pasti, untuk mana pernyataan bersama itu berkepala "Atas Nama Keadilan". 3) Pelaksanaan ini dilakukan oleh Ketua Panitya dengan mengeluarkan suatu surat paksa, yang dapat dijalankan secara pensitaan dan pelelangan barang-barang kekayaan penanggung hutang dan secara penyaderaan terhadap penanggung hutang. Penjelasan Umum:…”Kepada Panitya tersebut diberikan tugas untuk meyelesaikan hutang-hutang kepada Negara yang oleh berbagai kesulitan sukar sekali ditagihnya, dengan mempergunakan kekuasaan-kekuasaan yang tercantum dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat yang bersangkutan, sehingga penagihan-penagihan piutang termaksud seumumnya memuaskan, hasil mana tidak akan tercapai apabila procedure-procedure yang yang biasa seperti disediakan oleh H.I.R. (Staatsblad 1941 No.44 pasal 195 dan seterusnya) dituruti.” III. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP POKOK PERMOHONAN PEMOHON A. Tugas dan Fungsi PUPN Secara Kelembagaan 1. PUPN merupakan lembaga interdepartemental berdasarkan UU PUPN yang terdiri dari PUPN Pusat dan PUPN Cabang. Keanggotaan PUPN Pusat terdiri dari wakil-wakil dari unsur Kementerian Keuangan, Kejaksaaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia. Adapun keanggotaan PUPN Cabang terdiri dari wakil-wakil dari unsur Kementerian Keuangan, Kejaksaan, Kepolisian dan Pemerintah Daerah. Saat ini terdapat 1 PUPN Pusat dan 34 PUPN Cabang di Indonesia. 2. Peran PUPN dalam mengurus piutang negara berdasarkan UU PUPN telah dipertegas dalam banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga telah membentuk sistem pengurusan piutang negara yang khas. 303 3. Peran PUPN dalam pengurusan piutang negara juga diperkuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan hingga saat ini. 4. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa PUPN memiliki peran yang penting dalam penyelesaian piutang negara yang tidak terselesaikan oleh Kementerian/Lembaga, didukung dengan peraturan perundang-undangan yang tetap mengikuti perkembangan hukum dan ekonomi. B. Dampak Bagi Keuangan Negara Akibat Obligor yang Tidak Membayar Utangnya 1. Seluruh piutang negara dan daerah yang tidak terselesaikan pada prinsipnya harus diserahkan kepada PUPN. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2023 audited jumlah piutang negara (Pemerintah Pusat) bukan pajak sebesar Rp346.336.409.911.621 (tiga ratus empat puluh enam triliun tiga ratus tiga puluh enam miliar empat ratus sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus dua puluh satu rupiah). Jumlah tersebut belum termasuk jumlah piutang daerah yang dicatat dalam LKPD masing- masing pemerintah provinsi/kabupaten/kota. 2. Jumlah piutang negara tersebut dapat menggambarkan besarnya potensi kerugian negara apabila debitor/obligor tidak membayar kewajibannya, apalagi jika pasal-pasal dalam UU PUPN sebagai norma yang menjadi payung hukum pengurusan piutang negara dibatalkan. 3. Piutang negara tersebut menjadi beban bagi keuangan negara, karena faktanya negara tetap harus membayar utang dan/atau bunga tersebut melalui APBN setiap tahunnya. 4. Para obligor/debitor tersebut telah menikmati pinjaman dari Negara dalam jumlah yang besar, namun banyak yang tidak mau membayar dan berusaha untuk menghindar dari kewajibannya terhadap negara, termasuk dengan melakukan pengujian UU PUPN untuk membatasi dan mengurangi kewenangan negara dalam menagih haknya. C. Tanggapan Pemerintah Atas Dalil Pemohon Pasal 4 angka 3 UU PUPN 304 1. Menurut Pemohon Pasal 4 angka 3 UU PUPN menyebabkan PUPN dalam melakukan pengurusan piutang negara hanya didasarkan pada pendapatnya saja tanpa terlebih dahulu memastikan bahwa piutang negara yang segera diurus tersebut adalah piutang yang adanya dan besarannya telah pasti menurut hukum, sehingga tidak menjamin ketidakpastian hukum bahkan mengakibatkan diskriminasi terhadap Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 2. Dalam Penjelasan Pasal 4 UU PUPN frasa "apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa Piutang-piutang Negara tersebut harus segera diurus" dalam Pasal 4 angka 3 UU PUPN memiliki ukuran yang jelas yaitu: 1) adanya potensi negara dirugikan; 2) piutang atau kredit dipergunakan tidak sesuai dengan permohonan, tujuan, dan syarat pemberian kredit; atau 3) adanya laporan yang telah diuji kebenarannya bahwa penanggung hutang sama sekali mengabaikan kewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap hutangnya. 3. Untuk memahami Pasal 4 angka 3 harus dilihat dari Pasal 4 angka 1 UU PUPN, karena Pasal 4 angka 1 berisi tugas PUPN dalam mengurus piutang negara yang “telah diserahkan pengurusannya kepadanya.” Sedangkan Pasal 4 angka 3 merupakan kewenangan PUPN dalam mengurus piutang negara dengan “tidak usah menunggu penyerahannya.” 4. Terhadap Pasal 4 angka 3 UU PUPN tersebut sudah diberikan penjelasan resmi pada Alinea kedua Penjelasan Pasal 4 UU PUPN, yang berbunyi: “Dalam hal-hal tertentu, di mana dikuatirkan Negara akan dirugikan, maka Panitya dapat bertindak tanpa menunggu penyerahan penyelesaian piutang Negara itu kepadanya. Hal ini akan dilakukan apabila misalnya piutang-piutang/Kredit-kredit itu dipergunakan tidak sesuai dengan permohonan, tujuan dan sarat-sarat tujuan pemberian kredit atau berhubung dengan adanya laporan yang telah diuji kebenarannya bahwa penanggung hutang-penanggung hutang itu memang sama 305 sekali mengabaikan kewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap hutangnya.” 5. Pasal 4 angka 3 tidak mengartikan PUPN lebih kuat dari kepastian hukum, tetapi untuk melindungi keuangan negara. PUPN dalam melakukan pengurusan piutang negara tidak didasarkan pada pendapatnya saja, karena dalam menetapkan adanya dan besarnya piutang negara pasti menurut hukum tentu telah melalui proses yang teliti melalui verifikasi dokumen sumber pengakuan utang secara memadai, bahkan sebelum piutang tersebut diserahkan pengurusannya kepada PUPN. D. Tanggapan Pemerintah Atas Dalil Pemohon Pasal 8 UU PUPN 1. Pemohon menyatakan frasa "piutang Negara berdasarkan sebab apapun" dalam Pasal 8 UU PUPN telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan kesewenang-wenangan PUPN dalam melakukan pengurusan piutang negara. 2. Sebagai sebuah norma hukum, frasa “sebab apapun” sudah pasti bermakna suatu sebab yang sah, bukan sebab-sebab apapun yang bertentangan dengan hukum dan asas-asas pemerintahan yang baik. 3. Frasa “sebab apapun” dalam Pasal 8 UU PUPN bertujuan untuk mengakomodir segala kondisi yang menyebabkan timbulnya piutang negara. Frasa tersebut diperlukan karena prinsip pengurusan piutang negara yang efektif dan harus segera diurus. 4. Dengan demikian, dalam upaya memenuhi hak tagih negara dari debitor nakal yang secara terang-terangan berusaha menghindar dari kewajibannya, maka diperlukan norma hukum yang kuat, seperti ketentuan Pasal 8 UU PUPN. E. Tanggapan Pemerintah Atas Dalil Pemohon Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU PUPN 1. Pemohon beranggapan demi kepastian hukum dan keadilan bagi Pemohon, seharusnya setiap orang atau badan berhutang kepada Negara menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan diuji terlebihi dahulu secara hukum melalui mekanisme di pengadilan. 306 2. Pemerintah beranggapan bahwasanya norma dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU PUPN sudah jelas dan tidak terdapat inkonstitusionalitas, karena hak dan kewajiban dapat timbul melalui perjanjian ataupun peraturan. Dengan demikian, sudah sepatutnya pihak-pihak selama tidak diatur lain ikut bertanggung jawab terhadap kewajiban yang timbul. 3. Pemohon yang merasa tidak bertanggung jawab terhadap kewajiban PT Bank Centris Internasional terhadap Negara tidak terkait dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU PUPN, karena penetapan sebagai penanggung utang oleh PUPN tersebut didasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan peraturan perundang-undangan yang dengan tegas menyatakan pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi terhadap utang perseroan. F. Tanggapan Pemerintah Atas Dalil Pemohon Pasal 11 huruf f UU PUPN 1. Pemohon menyatakan larangan dan/atau pembatasan untuk tidak dapat dilakukan sanggahan terhadap sahnya atau kebenaran piutang negara dalam Pasal 11 huruf f UU PUPN hanya memberikan kepastian hukum kepada PUPN namun tidak memberikan keseimbangan kepastian hukum kepada orang dan/atau badan yang ditetapkan oleh PUPN sebagai penanggung hutang atas piutang negara. 2. PUPN bertugas mengurus piutang Negara yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum. Sehingga wajar jika diperlukan adanya norma yang menyatakan "sanggahan tidak dapat ditujukan kepada sahnya atau kebenaran piutang Negara" seperti yang tertuang dalam Pasal 11 huruf f UU PUPN. Jika masih dapat disanggah maka norma adanya dan besarnya pasti menurut hukum menjadi kehilangan makna. 3. Namun dalam Penjelasan Pasal 11 UU PUPN (mengadopsi 21 pasal dari UU Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Nomor 19 Tahun 1959) telah diatur banyak pasal yang mengatur sanggahan kepada PUPN. Hal ini membuktikan PUPN bukan lembaga super body yang kebal hukum, diantaranya: 307 a. Sanggahan penanggung utang kepada Negara terhadap pelaksanaan, baik dalam hal penyitaan barang gerak rnaupun penyitaan barang tak gerak, harus diajukan olehnya baik secara tertulis rnaupun dengan lisan, kepada hakirn Pengadilan Negeri yang akan menyuruh mencatatnya jika sanggahan tersebut dilakukan dengan lisan (vide Pasal 11 UU PUPN jo Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 1959); b. Perkara tersebut kemudian diajukan dalarn sidang Pengadilan Negeri pada hari sidang yang terdekat untuk diputus setelah diadakan pemeriksaan atau dilakukan panggilan selayaknya terhadap pihak-pihak yang bersangkutan (vide Pasal 11 UU PUPN jo Pasal 13 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 1959); c. Sanggahan tidak dapat diajukan terhadap sahnya atau kebenaran piutang negara (vide Pasal 11 UU PUPN jo Pasal 13 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 1959); d. Penanggung utang kepada Negara yang tidak mengajukan sanggahan menurut cara yang ditentukan pada pasal 20 atau sanggahannya ditolak segera dimasukkan oleh juru sita ke dalam penjara yang telah ditentukan untuk penyanderaan di tempat penahanan itu, dan jika di tempat itu tidak terdapat penjara yang sedemikian ke dalam penjara yang sedemikian disuatu tempat yang berdekatan (vide Pasal 11 UU PUPN jo Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 1959); e. Penanggung utang kepada Negara dapat mengajukan sanggahan terhadap perintah penyanderaan karena dianggap tidak sah. Sanggahan ini diberitahukannya secara tertulis kepada hakim Pengadilan Negeri (vide Pasal 11 UU PUPN jo Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 1959); f. Sanggahan terhadap pelaksanaan, juga dari pihak ketiga berdasarkan hak milik atas barang-barang yang disita menurut pengakuannya, diajukan kepada dan diadili oleh Pengadilan Negeri (vide Pasal 11 UU PUPN jo Pasal 7 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 1959). 308 4. Namun, mengapa Pasal 11 huruf f UU PUPN mengatur norma berupa ”sanggahan terhadap sahnya atau kebenaran piutang negara?” Seperti yang telah beberapa kali Pemerintah sampaikan karena piutang Negara yang diurus oleh PUPN adalah piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum. Dalam perkembangannya untuk lebih menegakkan rasa keadilan terhadap pelaksanaan pasal ini telah diatur mekanisme koreksi besaran utang yang dapat diajukan oleh debitor kepada Kementerian/Lembaga selaku penyerah piutang sebelum piutang tersebut diserahkan kepada PUPN. Pengaturan koreksi dalam Pengurusan piutang negara dilakukan secara pruden dan akuntabel berdasarkan dokumen sumber yang memadai, baik itu sebelum maupun sesudah diserahkan kepada PUPN. Dengan demikian jelas bahwa Pasal 11 huruf f UU PUPN yang mengatur norma berupa ”sanggahan terhadap sahnya atau kebenaran piutang negara” tidak ada masalah konstitusionalitas dengan UUD 1945. 5. PUPN merupakan muara terakhir pengurusan piutang negara, sehingga saat pengurusan piutang negara diserahkan kepada PUPN sudah sewajarnya memiliki besar yang pasti dan tidak dapat dilakukan sanggahan. Apabila terdapat sanggahan, maka hal tersebut dilakukan kepada penyerah piutang sebelum piutang tersebut diserahkan kepada PUPN. Adapun koreksi besaran piutang harus dilakukan dengan bukti dokumen sumber yang memadai sehingga secara prinsip tidak bertentangan dengan norma Pasal 11 huruf f UU PUPN. 6. Namun, seringkali pihak-pihak yang diminta pertanggungjawaban tidak koperatif seperti tidak mau hadir meskipun telah dipanggil beberapa kali. Baru pada saat akan dilakukan proses eksekusi mereka menggunakan segala cara untuk menunda-nunda. 7. Pengurusan piutang negara merupakan proses yang panjang, dan tidak dilakukan secara diam-diam. Keberatan dan sanggahan tetap dapat dilakukan, namun bukan saat piutang Negara sudah diserahkan kepada PUPN sebagai muara terakhir pengurusan. Apabila ada koreksi, maka itu dilakukan oleh penyerah piutang, bukan PUPN. 309 8. Pihak yang diminta pertanggung jawaban seringkali mengabaikan proses tersebut, dan baru mengajukan somasi atau gugatan hukum saat PUPN melakukan penyitaan. Padahal penyitaan merupakan langkah terakhir karena piutang negara tidak juga diselesaikan hingga batas waktu tertentu. 9. Dengan demikian, ketentuan Pasal 11 UU PUPN tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, terutama dalam kaitannya untuk melindungi keuangan negara dari obligor yang tidak mau bertanggung jawab terhadap utang kepada Negara. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian (constitutional review) Pasal 4 angka 3, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 3. Menolak permohonan pengujian materiil Pemohon untuk seluruhnya; 4. Menyatakan Pasal 4 angka 3, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara 310 Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 4 angka 3, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104, selanjutnya disebut UU 49/1960) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan 311 konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 312 d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian Pasal 4 angka 3, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 UU 49/1960, yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 4 angka 3: “Menyimpang dari ketentuan yang dimaksudkan dalam angka 1 di atas, mengurus piutang-piutang Negara dengan tidak usah menunggu penyerahannya, apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa Piutang-piutang Negara tersebut harus segera diurus” Pasal 8 setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011: “Yang dimaksud dengan piutang Negara atau hutang kepada Negara oleh Peraturan ini, ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara berdasarkan suatu Peraturan, perjanjian atau sebab apapun.” Pasal 9 ayat (1): “Penanggung hutang kepada Negara ialah orang atau Badan yang berhutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan” Pasal 9 ayat (2): “Sepanjang tidak diatur dalam perjanjian atau peraturan yang bersangkutan, maka para anggota pengurus dari Badan-badan yang berhutang tanggung renteng terhadap hutang kepada Negara” Pasal 11: “Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini, Pasal 1, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 23 Undang-undang Penagih Pajak Negara dengan surat paksa (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 63) dilakukan terhadap pengurusan piutang Negara yang dimaksudkan dalam Pasal 8 berhubungan dengan Pasal 10 Peraturan ini, dengan ketentuan bahwa: a. Pasal 1 huruf a "Undang-undang Penagihan Pajak Negara dengan surat paksa" dibaca "penanggung hutang kepada Negara ialah orang atau Badan dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Panitya Urusan Piutang Negara"; 313 b. Dalam pasal-pasal dilakukan itu perkataan-perkataan "penanggung pajak" dan "hutang pajak". dibaca berturut- turut "penanggung hutang kepada Negara" dan "hutang kepada Negara"; c. Dalam Pasal 5 yang dilakukan itu perkataan "mengingat peraturan pajak yang bersangkutan" dianggap tidak ada: d. Dalam Pasal 6 ayat (5) yang dilakukan itu perkataan "Inspeksi Keuangan" dibaca "Kantor Panitya Urusan Piutang Negara"; e. Pasal 13 ayat (3) tidak berlaku; f. Pasal 13 ayat (4) yang dilakukan itu seluruhnya dibaca sebagai berikut: "Sanggahan tidak dapat ditujukan terhadap sahnya atau kebenaran piutang Negara"; g. Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) yang dilakukan itu, perkataan "Kepala Daerah Swatantra Tingkat I" dibaca "Pengawas Kepala Kejaksaan Daerah Tingkat I"; 2. Bahwa Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 yaitu hak perlindungan dan kepastian hukum yang adil, hak perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat termasuk harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak milik pribadi yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon menjelaskan menjelaskan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perseorangan warga negara Indonesia pemegang saham sekaligus sebagai Komisaris PT. Bank Centris Internasional yang menganggap dirugikan hak konstitusionalnya akibat norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian. 4. Bahwa Pemohon menganggap norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian mengakibatkan ketidakpastian hukum, kriminalisasi dan tindakan sewenang- wenang (abuse of power) terhadap Pemohon dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) tanpa melalui prosedur yang adil dan pasti menurut hukum. Pasal-pasal yang dimohonkan pengujian menjadi dasar untuk melakukan upaya-upaya paksa tanpa prosedur yang jelas dan pasti menurut hukum serta mengesampingkan hak-hak warga negara yang diatur di dalam konstitusi Indonesia. 5. Bahwa Pemohon sama sekali tidak pernah menandatangani Akta Pengakuan Utang (APU), Master Refinancing and Note Issuance Agreement (MRNIA) dan Master Settlement And Acquitition Agreement (MSAA) serta Perjanjian sebagai Personal Guarantee kepada siapapun dan kepada lembaga manapun. Meskipun 314 Pemohon tidak pernah menjadi Personal Guarantee dan tidak pernah terdaftar dalam program Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS), Pemohon telah ditetapkan sebagai penanggung hutang atas piutang negara berdasarkan Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor: PJPN-49/PUPNC.10.01/2021, tertanggal 3 Mei 2021 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama Andri Tedjadharma/ Bank Centris Internasional. 6. Bahwa Pemohon sebagai penanggung hutang didasarkan pada Surat Menteri Keuangan RI Nomor: S-589/MK.6/2012 hal ini berdasarkan Laporan Pemeriksaan Atas PKPS Pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dikeluarkan oleh BPK RI dan berdasarkan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Agustus 2003 dan 31 Desember 2002 (audited) PT Bank Centris Internasional-BBO. Menurut Pemohon Surat Menteri Keuangan tersebut cacat hukum karena Pemohon tidak terdaftar sebagai Pemegang Saham yang mengikuti Program PKPS sehingga Pemohon tidak bisa dijadikan sebagai Obligor PKPS, selain itu bukti pembayaran dana talangan Program Penjaminan dari BPPN tidak pernah diperoleh sehingga jumlah dana talangan tersebut belum dapat diyakini kewajarannya. 7. Bahwa Panitia Urusan Piutang Negara kemudian mengeluarkan Surat Paksa Nomor: 216/PUPNC.10.00/2021, tanggal 7 September 2021, dan melakukan koreksi terhadap jumlah piutang negara menjadi Rp 4.542.284.242.763,08. Koreksi dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1688K/Pdt/2003 tanggal 04 Januari 2006, sampai dengan Mahkamah Agung memberikan Putusan Kasasi yang amarnya tidak menghukum Pemohon untuk membayar sejumlah uang kepada Negara. Namun PUPN dengan tanpa dasar yang pasti menurut hukum tetap menetapkan Pemohon sebagai Penanggung Hutang atas Piutang Negara. 8. Bahwa PUPN Cabang DKI Jakarta dan KPKNL Jakarta I juga telah memberitahukan akan menyita harta kekayaan istri Pemohon berupa sebidang tanah seluas 2.593 M2. 9. Bahwa menurut Pemohon hal ini merugikan hak konstitusional Pemohon karena kewenangan PUPN dinilai berlebihan dan tanpa kontrol mekanisme hukum yang wajar, sehingga PUPN menjadi sewenang-wenang. Kerugian konstitusional yang 315 dialami Pemohon bersifat spesifik dan actual, dan jika ketentuan pasal a quo tidak ada atau paling tidak, dapat dimaknai seperti permohonan a quo maka kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi. Berdasarkan seluruh uraian dalam menjelaskan kedudukan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, Pemohon telah ditetapkan sebagai penanggung hutang atas piutang negara berdasarkan Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor: PJPN- 49/PUPNC.10.01/2021, tertanggal 3 Mei 2021 [vide Bukti P-23]. Dalam kualifikasinya sebagai penanggung hutang atas piutang negara tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menerangkan secara spesifik hak konstitusional yang menurut anggapannya secara aktual dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu hak perlindungan dan kepastian hukum yang adil, hak perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat termasuk harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak milik pribadi yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya, telah nampak adanya keterkaitan logis dan hubungan kausal (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak terjadi lagi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma Pasal 4 angka 3, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 UU 49/1960 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. 316 Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan konstitusionalitas norma Pasal 4 angka 3, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 UU 49/1960 yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, Pemohon mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 4 angka 3 UU 49/1960 dalam frasa “…apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa piutang-piutang negara tersebut harus segera diurus” merupakan ketentuan yang tidak menjamin kepastian hukum bahkan mengakibatkan diskriminasi terhadap Pemohon. Dengan frasa tersebut, PUPN dalam melakukan pengurusan piutang negara hanya didasarkan pada pendapatnya saja tanpa terlebih dahulu memastikan bahwa piutang negara yang segera diurus tersebut adalah piutang yang adanya dan besarannya telah pasti menurut hukum seperti piutang negara yang dimaksud pada ketentuan Pasal 4 angka 2 UU 49/1960. Selain itu frasa tersebut juga tidak menjamin kepastian hukum, ketentuan tersebut juga tidak memberikan perlindungan kepada Pemohon, keluarga dan harta benda Pemohon karena PUPN memperlakukan Pemohon sebagai penanggung hutang yang seolah-olah terbukti secara hukum, dengan diberikan surat paksa, penyitaan harta benda dan pelelangan harta benda Pemohon bahkan keluarga. 2. Bahwa menurut Pemohon, Frasa “atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara” dalam Pasal 8 UU 49/1960 pernah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum oleh Mahkamah dalam Putusan 77/PUU-IX/2011 namun menurut Pemohon tidak mengakibatkan ketentuan tersebut menjamin kepastian hukum dan keadilan terhadap Pemohon, karena masih berlaku frasa “sebab apapun” dalam Pasal 8 UU 49/1960 yang telah menimbulkan terlanggarnya hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum. Hal ini karena “piutang negara berdasarkan sebab apapun” tidak dijelaskan lebih lanjut di dalam Penjelasan Pasal 8, dan tidak pula ditemukan pengertiannya dalam referensi apapun. Selain itu, frasa “sebab apapun” tidak ada ukuran yang jelas, sehingga ketidakpastian hukum terhadap 317 frasa “piutang negara berdasarkan sebab apapun” menjadikan PUPN sebagai lembaga yang memiliki kebenaran tunggal, termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen yang dianggap tidak sah sumbernya dapat dijadikan sebagai dasar bagi PUPN maka tetap dianggap sah dan tidak dapat disanggah kebenarannya. Hal ini kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan PUPN. 3. Bahwa menurut Pemohon, frasa “…berhutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan” dalam Pasal 9 ayat (1) UU 49/1960 tidak menjamin kepastian hukum, karena “berhutang menurut perjanjian” belum tentu pasti menurut hukum karena harus melalui pengujian dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu apakah “perjanjian” tersebut memenuhi syarat sahnya perjanjian; siapa pihak yang mengikatkan dirinya untuk melaksanakan kewajiban pembayaran; serta apakah yang diperjanjikan dalam “perjanjian” tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Oleh karenanya sepanjang belum dilakukan pengujian terhadap “perjanjian” tersebut tidak akan menjamin kepastian hukum dan akan berakibat kriminalisasi. Sedangkan frasa berhutang menurut “peraturan yang bersangkutan”, menjadi tidak jelas apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan berlaku atau dapat didasarkan pada peraturan perusahaan. 4. Bahwa menurut Pemohon, frasa “sepanjang tidak diatur dalam perjanjian atau peraturan yang bersangkutan” dalam Pasal 9 ayat (2) UU 49/1960 telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga pemerintah menafsirkan secara berbeda. Frasa “sepanjang tidak diatur dalam perjanjian atau peraturan yang bersangkutan” bersifat pengecualian (exclusionary rule) artinya apabila di dalam perjanjian atau peraturan telah mengatur pihak-pihak yang bertanggungjawab maka hanya kepadanya dimintakan pertanggungjawaban sebagai penanggung hutang dan tidak bisa dimintakan kepada pihak lain di luar yang sudah ditentukan oleh perjanjian atau peraturan, sedangkan jika belum diatur pihak- pihak yang bertanggungjawab dalam perjanjian, maka akan berlaku pengecualian yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) UU 49/1960 a quo. 5. Bahwa menurut Pemohon, larangan dan/atau pembatasan untuk tidak dapat dilakukan sanggahan terhadap sahnya atau kebenaran piutang negara yang 318 diberikan kepada PUPN, hanya memberikan kepastian hukum kepada PUPN namun tidak memberikan keseimbangan kepastian hukum kepada orang dan/atau badan yang ditetapkan oleh PUPN sebagai penanggung hutang atas piutang negara. Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional akibat frasa "Sanggahan tidak dapat ditujukan terhadap sahnya atau kebenaran piutang Negara" sebagaimana dalam Pasal 11 huruf f UU 49/1960 karena tidak sesuai dengan prinsip negara hukum yang mengedepankan kepastian hukum yang adil, termasuk dan tidak terbatas pada hak-hak subjek hukum membela diri atas penetapan PUPN menetapkan piutang negara dan penangggung hutang. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon dalam petitumnya agar Mahkamah menyatakan sebagai berikut: a. frasa “apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa Piutang-piutang negara tersebut harus segera diurus” dalam Pasal 4 angka 3 UU 49/1960 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap pengurusan piutang negara, baik penetapan hingga eksekusi yang tidak ada kesepakatan dan atau adanya keberatan dari penanggung hutang, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pengurusan piutang negara harus dilakukan dan berlaku sama dengan proses di Pengadilan.” b. frasa “piutang negara berdasarkan sebab apapun” dalam Pasal 8 UU 49/1960 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terbatas pada dokumen yang sah atau melalui putusan pengadilan”. c. Pasal 9 ayat (1) UU 49/1960 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Penanggung hutang kepada negara ialah orang atau badan yang berhutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan yang ditetapkan melalui putusan pengadilan”. d. Pasal 9 ayat (2) UU 49/1960 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sepanjang tidak diatur dalam perjanjian atau peraturan yang bersangkutan, maka pertanggungjawaban para anggota pengurus dari Badan-badan harus berdasarkan pada putusan pengadilan”, 319 e. Pasal 11 UU 49/1960 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dapat disanggah atau digugat di Pengadilan Negeri”. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-35 sebagaimana telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Oktober 2024, serta menghadirkan ahli Dr. Maruarar Siahaan S.H., M.H., dan Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., serta saksi Teddy Anwar dan Audia Asriantie yang didengarkan keterangannya di bawah sumpah/janji dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 28 Mei 2025. Selain itu, Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 25 Juni 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan Dewan Perwakilan Rakyat yang disampaikan dalam persidangan Mahkamah tanggal 17 Juni 2025 dan dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 17 Juni 2025 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 6 Agustus 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Presiden pada tanggal 28 April 2025 yang telah didengar dalam persidangan pada tanggal 30 April 2025. Untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Presiden telah mengajukan ahli, yakni Dr. Oce Madril, S.H., M.A yang didengarkan keterangannya di bawah sumpah/janji dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 17 Juni 2025. Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 25 Juni 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Pihak Terkait Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) pada tanggal 27 Mei 2025 dan selanjutnya disampaikan dalam persidangan Mahkamah tanggal 28 Mei 2025. Pihak Terkait PUPN juga telah menyampaikan Keterangan tambahan yang diterima Mahkamah tanggal 25 Juni 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); 320 [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan Pemohon, keterangan Presiden, keterangan DPR, keterangan Pihak Terkait PUPN, keterangan ahli dan saksi Pemohon, keterangan ahli Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, kesimpulan tertulis Pemohon dan Presiden, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon. [3.13] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan perihal dapat/tidak dapat diajukan kembali pengujian norma Pasal 4 dan Pasal 8 UU 49/1960 karena sebelumnya norma a quo telah pernah diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah terlebih dahulu akan menilai keterpenuhan syarat yang termaktub dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), yang masing-masing menyatakan: Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah membaca secara saksama materi permohonan Pemohon dalam perkara a quo dan menyandingkan dengan permohonan sebelumnya berkaitan dengan pengujian inkonstitusionalitas norma Pasal 4 dan Pasal 8 UU 49/1960, yaitu Putusan 321 Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 September 2012. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 menguji Pasal 4 dan Pasal 8 UU 49/1960 dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan, permohonan Pemohon a quo menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 belum pernah digunakan dalam permohonan pengujian norma Pasal 4 dan Pasal 8 UU 49/1960. Dengan demikian, terlepas substansi permohonan a quo beralasan atau tidak, karena adanya dasar pengujian yang berbeda, Mahkamah berpendapat secara formal permohonan a quo tidak terhalang dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga terhadap ketentuan norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali. Oleh karenanya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut. [3.14] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan menilai isu konstitusionalitas Pasal 4 angka 3, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 UU 49/1960 yang dilakukan pengujian oleh Pemohon. [3.15] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, isu utama yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah berkaitan dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 4 angka 3, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 UU 49/1960 mengenai kewenangan PUPN yang menurut Pemohon terlalu luas dan menyebabkan kesewenang-wenangan yang mengakibatkan Pemohon kehilangan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian dimaksud, sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Piutang Negara didefinisikan pada 2 (dua) undang-undang yang saat ini masih berlaku, yaitu UU 49/1960 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 322 Perbendaharaan Negara (UU 1/2004). Piutang negara dalam Pasal 8 UU 49/1960 didefinisikan sebagai jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan- badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun. Sedangkan Pasal 1 angka 6 UU 1/2004 mendefinisikan piutang negara sebagai jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Lebih lanjut, istilah penagihan piutang negara pertama kali diatur dan menjadi kewenangan dari Thesaurie Negara sebagai lembaga dengan fungsi verifikasi dan penatausahaan yang berada di bawah Kementerian Keuangan [vide Pasal 2 jo. Pasal 5 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1948 tentang Susunan dan Lapang Pekerjaan Kementerian Keuangan], namun penagihan yang dilakukan Thesaurie Negara melalui mekanisme hukum acara perdata HIR-RBG tidak mencapai sasaran yang diinginkan. Pada tanggal 16 April 1958, Penguasa Perang kala itu membuat terobosan penagihan piutang negara melalui Panitya Penyelesaian Piutang Negara yang memiliki kewenangan Parate Executie [vide Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kpts/Peperpu/0241/1958 tentang Pembentukan Panitya Penyelesaian Piutang Negara (P3N)]. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno menerbitkan Dekrit Presiden yang salah satu dampaknya adalah pencabutan Keputusan Nomor Kpts/Peperpu/0241/1958 yang merupakan payung hukum bagi P3N. Namun, karena lembaga P3N dianggap cukup membantu dalam melaksanakan penyelesaian piutang negara secara cepat dan efisien, maka disusun peraturan pengganti melalui Perpu Nomor 49/Prp/1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara dengan tetap diberikan kewenangan parate executie. Namun untuk meningkatkan efektivitas pengurusan piutang negara maka kata “penyelesaian” diubah menjadi “urusan” karena dianggap memiliki makna yang lebih luas, sehingga melalui UU 49/1960 dibentuklah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang bertugas melakukan pengurusan piutang negara. Dalam Konsiderans Menimbang UU 49/1960 disebutkan bahwa salah satu alasan dibentuknya PUPN adalah karena piutang negara perlu segera diurus untuk kepentingan keuangan negara. Kemudian dalam rangka penguatan tugas dan fungsi PUPN sekaligus memperkaya upaya 323 penagihan piutang negara, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PP 28/2022) dan peraturan pelaksana lainnya seperti Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Perpres 89/2006) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.06/2017 tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara (Permenkeu 102/2017). PUPN merupakan panitia yang bersifat interdepartemental yang melakukan pengurusan serta penagihan piutang negara. Karena sifatnya yang interdepartemental maka unsur yang menjadi anggota PUPN terdiri dari pejabat dari beberapa instansi yaitu departemen keuangan, pejabat angkatan perang dan pejabat pemerintah lain yang dianggap perlu [vide Pasal 2 ayat (3) UU 49/1960] yang dalam struktur saat ini berdasarkan Permenkeu 102/2017 PUPN terdiri dari unsur Kementerian Keuangan, Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung. Wakil dari Kementerian Keuangan sebagai Anggota, yang terdiri dari: a. Direktur Jenderal yang membidangi pengurusan Piutang Negara sebagai Ketua PUPN, b. Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi pengurusan Piutang Negara sebagai Sekretaris PUPN, dan c. Kepala Biro Hukum. Wakil dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Anggota yang dijabat oleh Direktur II Ekonomi dan Khusus pada Badan Reserse dan Kriminal. Wakil dari Kejaksaan Agung sebagai Anggota yang dijabat oleh Direktur Pemulihan dan Perlindungan Hak pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara [vide Pasal 4 Perpres 89/2006 jo. Pasal 5 Permenkeu 102/2017]. PUPN terdiri atas dua tingkat kelembagaan, yaitu PUPN Pusat dan PUPN Cabang [vide Pasal 2 ayat (2) UU 49/1960]. PUPN Pusat berkedudukan di Jakarta. PUPN Cabang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Keuangan [vide Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 Perpres 89/2006]. Oleh karena itu, saat ini terdapat 1 PUPN Pusat dan 34 PUPN Cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Demikian halnya berkenaan dengan kelembagaan, PUPN bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan [vide Pasal 3 UU 49/1960], dan oleh karenanya sekurang-kurangnya sekali dalam waktu enam bulan PUPN diwajibkan menyampaikan laporan tertulis tentang hasil pekerjaannya kepada Menteri Keuangan, atau pejabat yang ditunjuk dan kepada Badan Pemeriksa Keuangan [vide Pasal 7 UU 49/1960]. Di samping itu, berkaitan dengan kewenangan untuk mengurus Piutang Negara yang diurus oleh 324 PUPN merupakan piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, tetapi penanggung utang dan/atau penjamin utang tidak melunasi sebagaimana mestinya [vide Pasal 4 angka 2 UU 49/1960]. Lebih lanjut, masih berkenaan dengan tugas dan wewenang PUPN, Pasal 4 UU 49/1960 mengatur tugas dari PUPN yaitu: 1. Mengurus piutang negara yang berdasarkan Peraturan ini telah diserahkan pengurusannya kepadanya oleh Pemerintah atau Badan-badan yang dimaksudkan dalam Pasal 8 Peraturan ini; 2. Piutang negara yang diserahkan sebagai tersebut dalam angka 1 di atas, ialah piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, akan tetapi yang penanggung hutangnya tidak melunasinya sebagaimana mestinya; 3. Menyimpang dari ketentuan yang dimaksudkan dalam angka 1 di atas, mengurus piutang-piutang negara dengan tidak usah menunggu penyerahannya, apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa piutang-piutang negara tersebut harus segera diurus; 4. Melakukan pengawasan terhadap piutang-piutang/kredit-kredit yang telah dikeluarkan oleh negara/badan-badan negara apakah kredit itu benar-benar dipergunakan sesuai dengan permohonan dan/atau syarat-syarat pemberian kredit dan menanyakan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Bank-bank dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank. Bahwa UU 49/1960 memberikan kewenangan kepada PUPN untuk melakukan pengurusan piutang instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, lembaga-lembaga negara, dan badan-badan yang secara langsung maupun tidak langsung dikuasai negara. Oleh karena itu, berdasarkan UU 49/1960, seluruh institusi tersebut wajib menyerahkan pengurusan piutang macetnya kepada PUPN [vide Pasal 12 UU 49/1960]. Namun pada tahun 2012 melalui proses pengujian undang-undang (judicial review) UU 49/1960 telah dimaknai oleh Mahkamah sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-X/2011, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 25 September 2012. Berdasarkan putusan tersebut, piutang badan-badan usaha yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara, bukan lagi merupakan piutang negara yang harus dilimpahkan penyelesaiannya ke PUPN. Sehingga jangkauan kewenangan PUPN saat ini, fokus pada kegiatan pengurusan piutang negara yang berasal dari kementerian negara/lembaga, badan hukum publik yang dibentuk undang-undang serta subjek hukum lain yang diamanatkan 325 oleh peraturan perundang-undangan, bukan berkenaan dengan badan-badan usaha milik negara. [3.16] Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal tersebut, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut. [3.16.1] Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon yang menyatakan frasa “…apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa piutang- piutang negara tersebut harus segera diurus” dalam Pasal 4 angka 3 UU 49/1960 merupakan ketentuan yang tidak menjamin kepastian hukum bahkan mengakibatkan diskriminasi terhadap Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 4 UU 49/1960 harus ditempatkan dalam kerangka pemahaman yang utuh dan harus dibaca serta dimaknai secara bersamaan dengan mengaitkan pada semua ayatnya. Dalam konteks dalil permohonan a quo, penafsiran terhadap Pasal 4 angka 3 UU 49/1960 harus dilekatkan dan tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya dengan norma Pasal 4 angka 1 UU 49/1960 yang menyatakan “mengurus piutang negara yang berdasarkan Peraturan ini telah diserahkan pengurusannya kepadanya oleh Pemerintah atau Badan-badan yang dimaksudkan dalam Pasal 8 Peraturan ini”. Pasal 4 angka 1 UU 49/1960 yang menjelaskan tugas PUPN dalam mengurus piutang negara yang “telah diserahkan pengurusannya kepadanya”. Sedangkan, Pasal 4 angka 3 UU 49/1960 mengatur tugas PUPN yang lebih proaktif dalam mengurus piutang negara yang “tidak usah menunggu penyerahannya”, karena pada hakikatnya telah diserahkan, sehingga jika mendasarkan Pasal 4 angka 1 dan angka 3 UU 49/1960 maka PUPN bertugas mengurus piutang negara yang tentunya telah diserahkan maupun tidak perlu menunggu penyerahan karena hal tersebut justru menjadikan adanya syarat yang bersifat redundant. Di samping itu, ketentuan Pasal 4 angka 3 UU 49/1960 juga berkaitan dengan Pasal 4 angka 2 UU 49/1960 terutama frasa “…ialah yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum…”. Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah pada hakikatnya piutang negara yang diserahkan kepada PUPN untuk ditagih besarannya sudah pasti menurut hukum, namun jika menurut debitur besaran hutang dimaksud belum/tidak pasti, maka tersedia mekanisme upaya hukum yang dapat ditempuh oleh debitur, bukan menghambat proses penyelesaian 326 utang yang dilakukan PUPN. Terlebih, berkaitan dengan hal tersebut Penjelasan Pasal 4 UU 49/1960 menyebutkan mengenai hal-hal yang menjadi tolok-ukur piutang negara harus segera diurus tanpa menunggu penyerahan, yaitu: 1. Potensi negara akan dirugikan; 2. Piutang atau kredit dipergunakan tidak sesuai dengan permohonan, tujuan, dan syarat pemberian kredit; 3. Adanya laporan yang telah diuji kebenarannya bahwa penanggung hutang sama sekali mengabaikan kewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap hutangnya. Di samping itu, dalam Penjelasan Pasal 4 UU 49/1960 juga menegaskan bahwa “panitia terlebih dahulu mencari bahan-bahan pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan…”. Oleh karena itu, anggapan Pemohon bahwa PUPN dalam melakukan pengurusan piutang negara hanya didasarkan pada pendapatnya saja tanpa terlebih dahulu memastikan bahwa piutang negara tersebut telah pasti adanya dan besarnya, merupakan dalil yang tidak tepat dan hal tersebut menunjukkan adanya kekeliruan dalam memahami norma dimaksud. Lebih lanjut, dapat dijelaskan, bahwa memahami ketentuan norma Pasal 4 angka 3 UU 49/1960 tidak dapat dilepaskan dari norma Pasal 4 angka 1 UU 49/1960 yang keberlakuannya merupakan konsekuensi logis dari upaya efektivitas pengurusan piutang negara, baik yang telah diserahkan maupun yang belum diserahkan. Menurut Mahkamah, norma Pasal 4 angka 3 UU 49/1960 hadir sebagai langkah preventif dan pengaman dalam rangka menjaga keuangan negara dari potensi kebocoran, khususnya akibat kelalaian atau penyimpangan lembaga atau badan negara dalam menyalurkan pembiayaan kepada debitur yang tidak kooperatif. Namun demikian, PUPN dalam menjalankan tugasnya tetap terikat pada prinsip-prinsip hukum yang mengharuskan adanya kepastian mengenai keberadaan dan besarnya piutang negara yang bersumber dari proses verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penetapan adanya dan besarnya piutang negara yang pasti menurut hukum tetap didasarkan pada proses verifikasi dan validasi dokumen yang memadai yang dilakukan secara cermat sebelum piutang tersebut masuk dalam pengurusan PUPN. Sebab, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum sebelumnya, adanya tindakan PUPN yang menyalahi prinsip-prinsip hukum di atas, termasuk tidak/belum pastinya jumlah 327 piutang yang akan ditangani berpotensi untuk dilakukan upaya-upaya hukum oleh debitur ataupun pihak ketiga lainnya yang merasa dirugikan. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam Pasal 3 ayat (2) PP 28/2022, menyebutkan “Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria: a) didukung dokumen sumber atau dokumen pendukung yang memadai sehingga dapat dibuktikan subyek hukum yang harus bertanggungjawab terhadap penyelesaiannya; dan b) didukung dokumen sumber atau dokumen pendukung yang memadai sehingga dapat dipastikan jumlah/besarnya.” Dengan demikian, telah jelas dan tegas, bahwa PUPN dalam menjalankan tugas penyelesaian piutang negara sudah dibatasi dengan rambu-rambu hukum yang kuat untuk tidak bertindak di luar hal-hal yang berpotensi melanggar hak-hak debitur dan pihak ketiga yang merasa dirugikan, sebagai bagian dari hak untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap petitum permohonan Pemohon yang menghendaki pengurusan piutang negara harus dilakukan dan berlaku sama dengan proses di pengadilan, menurut Mahkamah hal tersebut akan menghilangkan karakteristik perkara piutang negara yang menjadi kewenangan PUPN, sebagaimana yang diatur dalam UU 49/1960, yang memiliki kekhususan dalam pelaksanaanya yang telah dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Hal demikian juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 6 UU 49/1960 yang menentukan bahwa Ketua PUPN berwenang untuk mengeluarkan surat paksa yang berkepala Atas Nama Keadilan, dan juga berwenang untuk meminta bantuan jaksa apabila terbukti ada penyalahgunaan pemakaian kredit oleh pihak penanggung hutang untuk mendapatkan pengurusannya. Sehingga instrumen yang digunakan dalam UU 49/1960 memang tidak melalui putusan pengadilan. Demikian halnya yang termaktub dalam Penjelasan Pasal 10 UU 49/1960 yang menyatakan sebagai berikut: “Cara menyelesaikan piutang-piutang Negara dalam Peraturan ini adalah berupa mengadakan sesuatu pernyataan bersama antara Ketua Panitya dan Penanggung Hutang, yang meuat kata sepakat antara mereka tentang jumlah hutang yang masih harus dibayar dan emuat pula kewajiban penanggung hutang untuk melunasi hutangya. 328 Kepada surat pernyataan diberi kekuatan pelaksanaaan seperti suatu putusan Hakim dalam perkara perdata dan pelaksanaannnya dijalankan dengan pengeluaran surat paksa seperti dalam hal memungut pajak. Oleh karena itu surat pernyataan bersama itu adalah merupakan surat pernyataan pengakuan hutang yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijs) dan kekuatan memaksa (dwingend bewijs). Dengan adanya sarat kata sepakat antara Ketua Panitya dan Penanggung Hutang maka Peraturan ini tidak menjalani hakekat bahwa sengketa perdata harus diputuskan oleh Pengadilan. Pemakaian sistim surat paksa seperti dalam hal pajak dapat dipertanggungjawabkan oleh karena kinipun negara yang merupakan pihak berpiutang.” Penjelasan Pasal 10 UU 49/1960 di atas pada pokoknya menjelaskan adanya kesepakatan antara ketua panitia dan debitur termasuk penanggung hutang sehingga dalam menjalankan eksekusi tidak diwajibkan adanya putusan pengadilan. Namun demikian, menurut Mahkamah hal ini tidak berarti tidak ada hak bagi debitur termasuk penanggung hutang (personal guarantee) untuk mempersoalkan hak-haknya jika dianggap dirugikan melalui upaya-upaya hukum di pengadilan, sebagaimana yang terjadi dalam perkara yang dialami Pemohon dengan mengajukan gugatan ke pengadilan baik secara perdata maupun tata usaha negara. Dengan demikian, menurut Mahkamah, mempersamakan proses pengurusan piutang negara yang menjadi kewenangan PUPN dengan proses di pengadilan sama halnya melemahkan keberadaan dan kewenangan PUPN yang memiliki kekhususan karena adanya titel parate eksekusi, yang secara universal melekat pada perjanjian-perjanjian khusus yang telah disepakati para pihak, bahwa jika debitur wanprestasi maka kreditur dapat melakukan eksekusi sendiri tanpa adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Terlebih, hal-hal yang diurus oleh PUPN adalah menyangkut keuangan/kekayaan negara yang berpengaruh kuat terhadap stabilitas perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 4 angka 3 UU 49/1960 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.16.2] Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang menyatakan frasa “sebab apapun” dalam Pasal 8 UU 49/1960 telah menimbulkan pelanggaran atas hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum, karena “piutang negara berdasarkan sebab apapun” tidak dijelaskan lebih lanjut sehingga 329 tidak ada ukuran yang jelas, yang kemudian menimbulkan kesewenang-wenangan PUPN. Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, Mahkamah terlebih dahulu melihat dari konteks kaidah bahasa, di mana dalam frasa “sebab apapun” kata “apapun” adalah unsur yang digunakan untuk memperluas makna kata sebelumnya (sebab). Kata “apapun” dalam konteks “sebab apapun” bukan kata penghubung, fungsinya memperluas konteks sebab tanpa pembatasan. Maksud frasa “sebab apapun” yaitu tidak ada penyebab yang dikecualikan. Oleh karena itu, dalam konteks peraturan perundang-undangan frasa “sebab apapun” menegaskan ketentuan yang berlaku universal dan tidak memberikan ruang pengecualian terhadap sebab atau alasan tertentu dalam konteks yang diatur oleh ketentuan tersebut. Sementara itu, frasa “sebab apapun” digunakan untuk mengakomodir segala kemungkinan atau kondisi yang menyebabkan munculnya suatu akibat hukum, sehingga hukum tersebut berlaku secara menyeluruh dan tidak terbatas hanya pada sebab-sebab tertentu yang diatur secara eksplisit. Jadi, suatu tindakan atau kondisi berlaku “sebab apapun”, artinya aturan tersebut berlaku untuk seluruh sebab atau alasan apapun tanpa pengecualian. Lebih lanjut, dalam konteks penerapan Pasal 8 UU 49/1960, Mahkamah dapat memahami maksud pembentuk undang-undang yang menggunakan frasa “sebab apapun” dalam norma tersebut, yaitu untuk mengakomodir segala kondisi yang mungkin terjadi, sehingga dapat memberikan ruang dan fleksibilitas yang luas bagi keberlakuan ketentuan dimaksud. Hal tersebut dikarenakan keterkaitan dengan penerapan norma a quo, yang bukan tidak mungkin terdapat berbagai kondisi dan situasi yang mungkin tidak diperkirakan secara rinci yang menjadi ruang/celah para pihak sebagai upaya untuk menghindar dari tanggung jawab yang menjadi semangat yang ada dalam Pasal 8 UU 49/1960. Frasa “sebab apapun” juga diharapkan dapat menghindari celah hukum, sehingga tidak akan ada piutang negara yang terlepas dari penagihan karena tidak termaktub dalam maksud Pasal 8 UU 49/1960. Namun demikian, permasalahan yang harus dipertimbangkan kemudian adalah apakah frasa “sebab apapun” dalam Pasal 8 UU 49/1960 menjadikan rumusan norma tersebut menjadi sangat terbuka atau inklusif sehingga menimbulkan multitafsir, yang berpotensi dapat diterapkan oleh PUPN secara sewenang-wenang. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah dalam beberapa putusan sebelumnya telah berpendirian bahwa sifat multitafsir suatu norma dapat 330 disebabkan oleh norma yang bersifat catch all provision dan open-ended clause, yang dirumuskan untuk mengakomodasi berbagai kondisi, kejadian, atau situasi yang tidak spesifik diatur secara rinci dalam peraturan yang bersangkutan. Oleh karena itu, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan berkaitan dengan Pasal 8 UU 49/1960, apakah menimbulkan ketidakpastian hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan keterangan tertulis Presiden dalam praktik pengurusan piutang negara pada kementerian/lembaga, terdapat beberapa piutang yang muncul dari kondisi yang tidak termasuk dalam suatu peraturan dan perjanjian sehingga masuk dalam kategori “sebab apapun”, antara lain: 1) piutang yang muncul karena adanya kerugian negara meliputi: tuntutan ganti rugi, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kepada pihak ketiga; 2) piutang yang muncul karena pelaksanaan putusan hakim; 3) piutang yang muncul karena adanya temuan dari BPK-RI atau APIP; 4) piutang yang muncul dari reklas “pendapatan yang harus diterima”; dan 5) piutang yang berasal dari reklas “uang muka belanja”. Berdasarkan pada fakta hukum di atas terdapat kondisi yang dapat menimbulkan piutang negara yang tidak dapat dikategorikan sebagai piutang hanya berdasarkan peraturan atau perjanjian, sehingga tergolong ke dalam piutang yang muncul karena hal-hal yang menimbulkan kewajiban hukum dan menjadikan PUPN memiliki kewenangan untuk mengurusnya yang diakomodir dalam frasa “sebab apapun” pada norma Pasal 8 UU 49/1960 tersebut. Dengan demikian, menurut Mahkamah, norma Pasal 8 UU 49/1960 tidak dapat dikategorikan sebagai norma yang catch all provision dan bersifat multitafsir, karena tujuan dari dilekatkannya frasa “sebab apapun” pada norma Pasal 8 UU 49/1960 tersebut adalah untuk menghindari kerugian negara yang dapat disebabkan karena adanya hal-hal di luar peraturan dan perjanjian an sich. Oleh karena itu, karena sifat berlakunya suatu norma adalah universal, maka terhadap norma Pasal 8 UU 49/1960 a quo pun menjadi tidak adil, tidak memberikan kepastian hukum dan tidak bernilai manfaat jika dibatasi daya jangkauannya sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Sebab, dengan memaknai frasa “sebab apapun” dalam Pasal 8 UU 49/1960 hanya “terbatas pada dokumen yang sah atau melalui putusan pengadilan” sebagaimana yang dimohonkan Pemohon justru akan mempersempit makna dari norma pasal a quo dan berpotensi banyak piutang-piutang negara yang tidak dapat ditangani/diurus oleh PUPN dan hal tersebut jelas berdampak pada timbulnya 331 kerugian negara. Di samping itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum sebelumnya, mempersempit jangkauan PUPN untuk mengurus hal-hal yang menjadi piutang negara sekalipun hak/kewenangan tersebut timbul bukan karena peraturan dan perjanjian para pihak an sich, akan menutup celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak untuk menghindari dari kewajiban kepada negara dalam hal ini debitur dan pihak ketiga lainnya termasuk adanya penanggung hutang untuk membayar kewajibannya secara hukum yang harus dipenuhi kepada negara. Terlebih, jika dicermati lebih lanjut permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitumnya sama halnya menghendaki kewenangan PUPN sebelum melaksanakan pengurusan piutang negara harus didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan hal tersebut jelas berpotensi menghilangkan karakteristik kewenangan PUPN yang di dalamnya melekat sifat parate eksekusi. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan frasa “sebab-apapun” dalam norma Pasal 8 UU 49/1960 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.16.3] Bahwa Pemohon mendalilkan frasa “…berhutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan” dalam Pasal 9 ayat (1) UU 49/1960 tidak memberikan kepastian hukum, karena “berhutang menurut perjanjian” belum tentu pasti menurut hukum karena harus melalui pengujian dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan, frasa “…berhutang menurut peraturan yang bersangkutan”, menjadi tidak jelas apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan berlaku atau dapat didasarkan pada peraturan perusahaan. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan frasa “sepanjang tidak diatur dalam perjanjian atau peraturan yang bersangkutan” dalam Pasal 9 ayat (2) UU 49/1960 telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga pemerintah dapat menafsirkan secara berbeda. Berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU 49/1960 tersebut karena memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, oleh karena itu Mahkamah akan mempertimbangkan secara bersama-sama. Dalam hal ini, norma Pasal 9 ayat (1) UU 49/1960 mengatur mengenai subjek hukum yang menjadi penanggung hutang kepada negara yaitu: 332 orang, badan dan yang berhutang menurut perjanjian dan peraturan yang bersangkutan. Sementara itu, norma Pasal 9 ayat (2) UU 49/1960 menjelaskan lebih lanjut bahwa para anggota pengurus dari badan-badan yang berhutang akan bertanggungjawab secara tanggung renteng terhadap hutang kepada negara, kecuali diatur dalam perjanjian atau peraturan yang bersangkutan siapa pihak yang akan bertanggung jawab. Oleh karena itu, Pemohon dalam petitumnya memohon agar Pasal 9 ayat (1) UU 49/1960 dimaknai “Penanggung hutang kepada negara ialah orang atau badan yang berhutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan yang ditetapkan melalui putusan pengadilan”. Sedangkan, Pasal 9 ayat (2) UU 49/1960 Pemohon memohon untuk dimaknai “sepanjang tidak diatur dalam perjanjian atau peraturan yang bersangkutan, maka pertanggungjawaban para anggota pengurus dari badan-badan harus berdasarkan pada putusan pengadilan”. Dengan kata lain, Pemohon menghendaki penetapan penanggung hutang dan pertanggungjawaban anggota pengurus dari badan-badan harus melalui putusan pengadilan. Berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah Pasal 9 ayat (1) UU 49/1960 tidak menyebabkan PUPN dapat sewenang-wenang menetapkan penanggung hutang tanpa adanya hubungan hukum yang sah dengan perjanjian hutang yang dilakukan para pihak, sebagaimana didalilkan Pemohon. Hal tersebut dikarenakan, perjanjian dan dalam hal ini peraturan merupakan dua sumber sah yang dapat menimbulkan hubungan hukum yang mengikat antara individu atau badan dengan negara. Oleh karena itu, pada saat terjadi suatu perjanjian hutang-piutang dapat dipastikan ada konsekuensi hukum akibat perjanjian dimaksud, dan dalam konteks dalil Pemohon a quo peraturan dan perjanjian piutang negara yang dibuat orang atau badan tentu akan melahirkan subjek hukum yang akan menjadi penanggung hutang jika hal tersebut terdapat atau melibatkan penanggung hutang. Dengan demikian, ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU 49/1960 justru mencerminkan kepastian hukum yang adil karena frasa “peraturan yang bersangkutan” dalam norma tersebut secara jelas mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan, dalam konteks ini tentunya peraturan yang memuat kewajiban kepada negara berkenaan dengan keuangan negara, seperti peraturan di bidang perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), maupun peraturan lain yang mengatur tentang pencegahan adanya kerugian negara. Oleh 333 karena itu, frasa a quo tidak hanya sah menurut hukum, tetapi juga diperlukan untuk menjamin efektivitas pengurusan piutang negara. Menurut Mahkamah, perjanjian maupun kewajiban berdasarkan peraturan yang berlaku telah melalui prosedur hukum yang sah, dibuat oleh para pihak yang berwenang berdasarkan kesepakatan yang didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak dan seringkali juga disahkan oleh pejabat yang berwenang seperti notaris. Dengan demikian, fakta hukum a quo menepis anggapan Pemohon yang meragukan keabsahan seluruh instrumen hukum perjanjian yang dibuat oleh instansi pemerintah dan mitranya yang berpotensi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Lebih lanjut, berkenaan dengan dalil Pemohon yang menganggap ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU 49/1960 seolah-olah menyimpangi prinsip tanggung jawab terbatas (limited liability) pada Perseroan Terbatas (PT) yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah jikapun ada pengecualian yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU PT, yang menyebutkan 4 (empat) kondisi yang dapat mengecualikan prinsip tanggung jawab terbatas, namun secara normatif memang Pasal 9 ayat (2) UU 49/1960 dirumuskan untuk dapat menerobos prinsip tanggung jawab terbatas dimaksud, meskipun terdapat pengecualian yaitu jika telah diatur dalam peraturan dan perjanjian yang bersangkutan, terutama sudah disepakati para pihak, maka tanggung jawabnya dapat dilakukan secara terbatas. Oleh karena itu, meskipun secara normatif Pasal 9 ayat (2) UU 49/1960 memberi peluang untuk menerobos prinsip limited liability (piercing the corporate veil), hal ini merupakan konsekuensi logis dari sifat perjanjian hutang-piutang seseorang atau suatu badan dengan negara yang didasarkan adanya kesepakatan para pihak adalah kebebasan yang diperbolehkan dalam membuat perjanjian, sepanjang secara prinsip tidak bertentangan dengan undang-undang. Sebab, kesepakatan yang dilakukan tidak dengan itikad baik dan bertentangan undang-undang maka dengan sendirinya kesepakatan tersebut batal demi hukum (nietig van rechtswege) atau dapat dibatalkan (vernietigbaar). Di samping pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah jika dicermati UU 49/1960 memiliki misi khusus menyelamatkan keuangan negara dari piutang yang tidak terbayarkan, jangan sampai seseorang atau pengurus badan melakukan tindakan-tindakan manipulatif untuk membebaskan diri dari kewajiban membayar hutangnya terhadap negara, sehingga 334 menimbulkan kerugian negara. Oleh karena itu, piutang negara yang sumbernya berasal dari salah satunya perjanjian tertentu, penerapan prinsip tanggung renteng sekalipun tidak ditentukan penangungjawab dalam peraturan atau perjanjian, namun karena sebab lain, misalnya ada putusan pengadilan, maka norma pasal yang dipersoalkan Pemohon tersebut penting menjadi instrumen untuk dijadikan dasar hukum yang dapat menjamin penyelesaian piutang negara secara efektif dan akuntabel, serta meminimalisir risiko piutang negara yang macet atau sulit penyelesaiannya. Selain itu, prinsip tersebut juga menjadi dasar hukum agar penagihan bisa dilakukan kepada salah satu debitur jika debitur lain tidak memenuhi kewajibannya, karena pada akhirnya, prinsip ini membantu penyelesaian/ pengurusan piutang negara dapat dengan pasti ditagih dari debitur atau para debitur secara efektif dan efisien, sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, norma Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU 49/1960 telah memberikan kepastian hukum karena telah mengatur dengan jelas bahwa hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban dapat bersumber dari perjanjian maupun peraturan perundang- undangan. Dengan demikian, pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan hukum tersebut wajib tunduk dan bertanggung jawab sepanjang tidak ada ketentuan lain yang mengecualikan. Dalam perkara a quo, keberatan Pemohon terhadap penetapan dirinya sebagai penanggung hutang dari PT Bank Centris International, menurut Mahkamah tidak relevan dengan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU 49/1960, karena penetapan tersebut justru didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta tanpa Mahkamah bermaksud menilai putusan pengadilan dimaksud, telah ternyata juga terdapat ketentuan hukum yang menyatakan bahwa pemegang saham tertentu dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi terhadap utang Perseroan, karena adanya prinsip tanggung renteng tersebut [vide Pasal 3 ayat (2) UU PT]. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon yang menghendaki agar Mahkamah memaknai Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU 49/1960 penetapan PUPN harus berdasarkan putusan pengadilan, adalah dalil yang tidak berdasar, karena terhadap persoalan hutang-piutang a quo jika menimbulkan persoalan yang berpotensi menimbulkan dilanggarnya hak konstitusional para 335 pihak, terhadap hal tersebut tetap tersedia mekanisme gugatan pada pengadilan, sepanjang hal tersebut tidak ditujukan untuk mengulur-ulur waktu bagi debitur atau pihak ketiga lainnya termasuk penanggung hutang untuk menghindari kewajiban hukumnya, sebagaimana juga telah dilakukan dalam perkara konkret yang dialami oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.16.4] Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pasal 11 in casu, Pasal 11 huruf f UU 49/1960 tidak sesuai dengan prinsip negara hukum yang mengedepankan kepastian hukum yang adil sepanjang tidak dimaknai “dapat disanggah atau digugat di pengadilan negeri”, karena pembatasan demikian hanya memberikan kepastian hukum kepada PUPN namun tidak memberikan keseimbangan kepastian hukum kepada orang dan/atau badan yang ditetapkan oleh PUPN sebagai penanggung hutang atas piutang negara”. Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah setelah dicermati secara saksama norma a quo dilatarbelakangi pertimbangan bahwa piutang pajak adalah juga piutang negara, sehingga tata cara penagihannya dilakukan dengan mengadopsi penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa, sehingga beberapa pasal yang ada dalam undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa diadopsi dalam UU 49/1960. Hal ini sejalan dengan semangat yang ada dalam Alinea ke-empat Penjelasan Pasal 10 UU 49/1960 yang berbunyi: “Pemakaian sistim surat paksa seperti dalam hal pajak dapat dipertanggungjawabkan oleh karena kinipun negara yang merupakan pihak berpiutang.” Oleh karena itu, ketentuan dalam Pasal 11 huruf f UU 49/1960 yang mengatur larangan mengajukan sanggahan terhadap sahnya atau kebenaran piutang negara, berlandaskan pada prinsip bahwa piutang yang diurus oleh PUPN adalah piutang yang telah pasti keberadaan dan besarnya menurut hukum. Hal ini dikarenakan jika masih dapat disanggah maka frasa “adanya dan besarnya pasti menurut hukum” menjadi kehilangan makna. Sedangkan, jika dibandingkan dengan konteks perpajakan, dalam UU Pajak tidak ada ketentuan bahwa piutang pajak merupakan sesuatu yang “adanya dan besarnya pasti menurut hukum”, bahkan wajib pajak bisa menghitung pajaknya secara self assessment oleh karena itu menjadi rasional jika diatur mekanisme sanggahan/banding terhadap penetapan pajak. 336 Namun demikian, meskipun tidak ada mekanisme sanggahan sebagaimana dalam piutang pajak, namun demi menjamin rasa keadilan, sistem hukum yang ada tetap menyediakan mekanisme koreksi atas besarnya piutang negara melalui kementerian/lembaga selaku kreditur sebelum piutang diserahkan kepada PUPN. Proses koreksi tersebut dilakukan secara hati-hati dan akuntabel dengan mendasarkan pada dokumen dan bukti yang memadai, baik sebelum maupun sesudah proses penyerahan/pengurusan. Proses koreksi tersebut bukan menjadi kewenangan PUPN secara langsung melainkan menjadi ranah kementerian/lembaga selaku kreditur yang mencatat dan menyerahkan piutang kepada PUPN. Hal ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara dan tanpa bermaksud menilai legalitas peraturan dimaksud, apabila kementerian atau lembaga sebagai kreditur memiliki dasar yang cukup untuk melakukan koreksi berdasarkan Pasal 26 Permenkeu dimaksud, maka hasil koreksi disampaikan kepada PUPN. Selanjutnya, PUPN akan memberitahukan perubahan nilai piutang kepada debitur. Oleh karena itu, mekanisme pengurusan piutang negara secara sistematis telah membuka ruang koreksi melalui kreditur dan PUPN hanya menjalankan pengurusan sesuai besaran piutang final yang telah pasti dan telah dikoreksi. Dengan demikian, wajar apabila terhadap piutang negara yang telah diserahkan dan diproses oleh PUPN, tidak lagi dibuka ruang sanggahan mengenai sah atau benar tidaknya piutang tersebut, karena proses verifikasi dan koreksi telah dilakukan sebelumnya. Secara a contrario, jika Pasal 11 huruf f UU 49/1960 dimaknai sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, maka Pasal 11 UU 49/1960 secara keseluruhan pemaknaannya menjadi tidak saling bersesuaian atau menjadi tidak jelas, yang pada gilirannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 11 huruf f UU 49/1960 telah memberikan perlindungan terhadap keuangan negara dari debitur yang tidak bertanggung jawab atas kewajibannya membayar hutangnya kepada negara. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.17] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan seluruh dalil- dalil permohonan Pemohon, Pemohon pada pokoknya memohon agar ada proses 337 pengadilan dalam setiap norma yang dimohonkan pengujiannya, sebagai bentuk ketidakpercayaan Pemohon atas proses hukum yang dilakukan PUPN dalam pengurusan piutang negara. Terhadap pokok permohonan Pemohon yang menginginkan adanya proses hukum di pengadilan dalam setiap norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah menegaskan kembali sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas, bahwa UU 49/1960 tidak menghalangi proses hukum di pengadilan jika debitur menganggap terjadi kesewenang-wenangan dalam proses penyelesaian/pengurusan piutang negara oleh PUPN, sebagaimana yang telah terjadi pula terhadap kasus konkret dalam perkara yang dialami oleh Pemohon yaitu terdapat beberapa gugatan baik perdata maupun tata usaha negara. Namun, dalam konteks permohonan Pemohon yang memohon adanya proses pengadilan pada setiap proses yang dilalui dalam pengurusan piutang negara, menurut Mahkamah hal ini berpotensi untuk disalahgunakan debitur yang beritikad tidak baik dengan memanipulasi atau mengulur-ngulur waktu, bahkan menghindari kewajibannya, di mana hal tersebut jelas tidak sesuai dengan tujuan utama dari UU 49/1960, yaitu untuk menyelamatkan keuangan negara dengan mengembalikan piutang negara secara efektif. Terlebih, terdapat prinsip tepat dan segera (prompter treatment) dalam pengurusan piutang negara yang menjadi pijakan agar piutang negara dapat diselesaikan sesingkat-singkatnya secara efektif dan efisien, sebagaimana secara lengkap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas. [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, ketentuan norma Pasal 4 angka 3, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 UU 49/1960 telah ternyata tidak melanggar hak perlindungan dan kepastian hukum yang adil, hak perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat termasuk harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak milik pribadi yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil- dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.19] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 338 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tiga puluh satu, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan Agustus, tahun dua 339 ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 15.10 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Yunita Rhamadani