128/PUU-XXI/2023

SALINAN F PUTUSAN Nomor 128/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1 Nama : Muhammad Syeh Sultan Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : 014/005, Dusun Pon, Kondangsari, Beber, Cirebon, Jawa Barat Sebagai--------------------------------------------------------------------------------Pemohon I; 2 Nama : A. Fahrur Rozi Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : 002/014, Gunung Malang, Poteran, Talango, Sumenep, Jawa Timur Sebagai--------------------------------------------------------------------------------Pemohon II; 3 Nama : Tri Rahma Dona Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Gang Pemuda Dusun III 002/003, Gunung Batin Udik, Terusan Nunyai, Lampung Tengah, Lampung Sebagai-------------------------------------------------------------------------------Pemohon III; Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 11 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 12 September 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 124/PUU/PAN.MK/AP3/09/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 25 September 2023 dengan Nomor 128/PUU- XXI/2023, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 22 Oktober 2023 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 24 Oktober 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesa Tahun 5076) yang mengatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”. 3 4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (selanjutnya disebut UU 7/2020) yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang- undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”; 5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, ketentuan norma yang diuji adalah materi muatan Pasal dalam Undang-undang, oleh karenanya Mahkamah berwenang menguji Kembali Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 dengan anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 terhadap UUD 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 mengatur PARA PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara. 4 2. Bahwa terhadap syarat kedudukan PARA PEMOHON juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, yang menyatakan: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakuknya undang-undang atau perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum PARA PEMOHON yang menganggap hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007, apabila: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 4. Bahwa pertama, untuk mengukur apakah PARA PEMOHON memiliki Kedudukan Hukum sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 7/2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021, yakni PEMOHON adalah Perorangan Warga Negara Indonesia, maka perlu dijelasan bahwa PARA PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. (Bukti P.3, Bukti P.4, dan Bukti P.5). Oleh karenanya PARA PEMOHON memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian UU 07/2017 terhadap UUD 1945. 5 5. Bahwa kedua, untuk mengukur apakah PARA PEMOHON memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, yakni adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: Hak Konstitusional dalam UUD 1945 yang menjadi dasar PARA PEMOHON antara lain: Pasal 22E ayat (1), menyatakan: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” Pasal 28D ayat (1), menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” Pasal 31 ayat (5), menyatakan: “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia” Oleh karenanya PARA PEMOHON telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, karena memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI 1945 6. Bahwa ketiga, untuk mengukur apakah PARA PEMOHON memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, yakni adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, ATAU SETIDAK-TIDAKNYA menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: 6.1. PARA PEMOHON merupakan mahasiswa aktif di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Islam Negeri (PTKIN) yang memiliki peminatan yang tinggi terhadap isu-isu hukum ketatanegaraan yang dibuktikan dengan kepunyaan kartu tanda mahasiswa (KTM) (Bukti P.6, Bukti P.8, dan Bukti P.10). Di samping itu, PARA PEMOHON juga tergabung dalam organisasi kemahasiswaan tingkat nasional, Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara se-Indonesia (AMHTN-SI). Sejauh ini, PARA PEMOHON aktif melakukan diskusi 6 dan advokasi terhadap isu-isu ketatanegaraan yang mengalami pergolakan menjelang momentum tahun-tahun politik pada Pemilu 2024 (Bukti P.12): 6.1.1 Kajian Konstitusional “Menakar Peluang Penundaan Pemilu 2024” yang digelar secara virtual zoom pada12 Maret 2022 dengan menghadirkan akademisi hukum Bivitri Susanti, S.H., LL.M dan Muhtar Said, S.H., M.H 6.1.2 Kajian Konstitusional “Menguji Perppu Cipta Kerja” bersama sejumlah mahasiswa hukum tata negara PTKIN se-Indonesia secara daring pada 16 Januari 2023. 6.1.3 Kajian Konstitusional “Pro Kontra Uji Gagasan Capres di Kampus Pasca Putusan MK tentang Kampanye di Dunia Pendidikan” yang digelar di Kedai Kopi HK Corner, Menteng, Jakarta Pusat pada 28 Agustus 2023. Kajian ini menghadirkan Lawyer Konstitusi Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H, Founder Advokat Konstitusi Fitrah Bukhari, S.H., M.Si., LL.M, Ketua DPN Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Saiful Salim, S.H, dan Ketua BEM KEMA Universitas Padjadjaran M Haikal Febrian Syah. 6.1.4 “Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara: Lawan Upaya Penundaan Pemilu 2024” Suara Mahasiswa DetikNews (Sabtu, 04/04/2022) https://news.detik.com/berita/d-6015569/asosiasi- mahasiswa-hukum-tata-negara-lawan-upaya-penundaan- pemilu-2024 6.1.5 “Tolak Penghapusan LPSDK, AMHTN-SI: KPU Harus Ingat, Kualitas Pelaksanaan Pengaruhi Legitimasi Hasil Pemilu” laman politik RMOL.ID (Kamis, 08/06/2023) https://politik.rmol.id/read/2023/06/08/577088/tolak- penghapusan-lpsdk-amhtn-si-kpu-harus-ingat-kualitas- pelaksanaan-pengaruhi-legitimasi-hasil-pemilu 6.1.6 “AMHTN-SI: MK Harus Bisa Menilai Perkara Open Legal Policy Secara Tepat” laman news narasi.tv (07/08/2023) https://narasi.tv/read/narasi-daily/perkara-open-legal-policy-mk 7 6.2. Bahwa PARA PEMOHON juga aktif dalam sejumlah organisasi kemahasiswaan di lingkungan daerahnya masing-masing. PEMOHON I merupakan anggota aktif organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Cirebon yang dibuktikan dengan surat keterangan keanggotaan (Bukti P.7), PEMOHON II sedang menjabat dalam struktur kepungurusan organisasi internal kampus Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai Pengurus Bidang Kajian dan Keilmuan (Bukti P.9), serta PEMOHON III saat ini juga sedang menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Lampung yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Nomor 026/DPN- PERMAHI/Kep/II/2023 (Bukti P.11). 6.3. Bahwa PARA PEMOHON dalam hal ini berkedudukan sebagai pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai dengan alamat masing-masing. PEMOHON I merupakan pemilih pada TPS 13, Dusun Pon RT.14/RW.005, Kondangsari, Beber, Kabupaten Cirebon (Bukti P.13), PEMOHON II berkedudukan sebagai pemilih pada TPS 17, RT.002/RW.013, Dusun Gunung Malang, Poteran, Talango, Kabupaten Sumenep (Bukti P.14), serta PEMOHON III berkedudukan sebagai pemilih pada TPS 10 Gang Sawit, Gunung Batin Udik, Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah (Bukti P.15). 6.4. Bahwa tempat pendidikan sebagai objek kempanye politik melibatkan sivitas akademik secara keseluruhan, tidak terkecuali mahasiswa. Sivitas akademik merupakan satu kesatuan untuk menyebut semua subjek di lingkungan tempat Pendidikan itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan dalam bagian Penjelasan Umum Pasal 1 ayat UU 12/2012 tentang Perguruan Tinggi, bahwa yang disebut dengan sivitas akademik adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. Dengan demikian, dalam hal ini mahasiswa tidak boleh dilihat sebagai objek semata, tetapi mahasiswa juga merupakan subjek/pelaku dalam penyelenggaraan proses Pendidikan. Dalam konteks kampanye politik di tempat Pendidikan/perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam norma a quo, mahasiswa jelas diposisikan 8 sebagai objek semata dan sebatas hak mengikuti sejumlah rangkaian agenda kampanye politik para peserta Pemilu. Pasal a quo yang diujikan konstitusionalitasnya oleh PARA PEMOHON menimbulkan adanya monopoli akses pihak elit kampus. Keberlakuan norma a quo dalam hal kampanye di dunia Pendidikan dengan anotasi “sepanjang mendapat izin dari penanggungjawab tempat dimaksud” telah dengan jelas menempatkan mahasiswa sebagai objek semata dalam suatu perumusan kebijakan pemberian akses terhadap salah peserta Pemilu. Padahal jelas kampanye politik dalam hal ini juga menyasar suara mahasiswa. Sejauh ini, tidak terdapat satu pun agenda kampanye politik di lingkungan tempat Pendidikan yang dilakukan oleh peserta Pemilu yang tidak melibatkan mahasiswa di dalamnya. Oleh karenanya, dengan jelas norma a quo telah memposisikan mahasiswa sebagai objek dalam kondisi yang diabaikan dalam perumusan terkait kebijakan penyelenggaraan kampanye politik di kampus. Artinya, status mahasiswa yang melekat pada PARA PEMOHON sebagai bagian dari sivitas akademik yang tidak memiliki jabatan struktural dan fungsional di dalamnya, tidak semata-mata dapat dikesampingkan perannya dalam suatu proses perumusan pengambilan kebijakan di lingkungan kampus. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” 6.5. Bahwa PARA PEMOHON juga sering merasakan/mengalami dampak dari kampanye politik pemilihan mahasiswa (Pemilwa) yang menimbulkan polarisasi di antara warga kampus karena diakibatkan oleh prefensi atau pilihan politik yang berbeda. Hal ini bukan kebetulan terjadi atau adanya pengamanan yang kurang efektif terhadap suatu berjalannya momentum demokrasi di kampus, melainkan kampanye politik secara implisit memang membawa konsekuensi logis keterbelahan suatu kelompok atau komunitas yang terbangun dengan sendirinya karena muatan materi dan metode yang digunakan dalam kampanye politik itu sendiri. Dalam konteks yang lebih besar, dampak polarisasi kampanye politik di kampus semakin terbuka manakala hal 9 itu dilakukan oleh para peserta Pemilu 2024. Kampus akan menjadi tempat propaganda, branding calon, briefing isu, hingga penggiringan opini untuk kepentingan antarpeserta Pemilu. Bahwa keberlakuan norma a quo dengan anotasi “dan hadir tanpa atribut kampanye Pemilu” tidak semata-mata dapat menghilangkan dampak polarisasi yang ditimbulkan dari kampanye politik di kampus. Karena bagaimanapun, kampanye politik tetap suatu metode dalam mempengaruhi suara pemilih dengan cara-cara yang terstruktur dan sistematis di mana orientasinya diarahkan pada kepentingan personal peserta Pemilu. Kampanye politik dapat mempengaruhi persepsi publik sehingga hak konstitusional mereka sebagai pemilih dapat dengan mudah digiring dalam kondisi tertentu. Kampanye politik harus dibedakan dengan literasi politik yang orientasinya memberikan Pendidikan dan pengetahuan politik bagi publik. Keduanya merupakan entitas yang berbeda dengan subjek berkepentingan dan tujuan yang berbeda pula. Dalam hal ini jelas keberlakuan norma a quo bertentangan dengan Pasal 31 ayat (5) yang menyatakan: “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia” 6.6. Bahwa PEMOHON III dalam posisinya sebagai Ketua DPC Permahi Lampung bersama pihaknya telah menginisiasi satu kegiatan diskusi publik terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan kampanye di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintahan. Sejak awal, diskusi ini direncanakan akan digelar pada Minggu, 24 September 2023 di Aula Semergou Pemkot Bandar Lampung. Sejumlah pihak sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut sudah dikonfirmasi bakal hadir di waktu dan tempat yang telah direncanakan, di antaranya Wali Kota Bandar Lampung, Hj Eva Dwiana; Ketua KPU lampung, Erwan Bustami; Ketua Bawaslu Lampung, Iskardo P Anggar; Ketua DPD Ikadin Lampung Penta Peturun; Ketua KNPI Lampung, Iqbal Ardiansyah; Anggota DPR RI Taufik Basari, dan; Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika. Hingga h-1 menjelang gelaran kegiatan, PEMOHON III sebagai penanggungjawab kegiatan mendapat konfirmasi pembatalan sepihak dari penanggungjawab gedung Pemkot 10 (via Telepon WhatsApp) dengan dalih tempat kegiatan yang sedari awal terkonfirmasi kosong itu akan dipakai untuk agenda rapat pemerintahan (Bukti P.16). Pada esok harinya, merasa pihaknya dirugikan mengingat persiapan kegiatan sudah matang, PEMOHON III, panitia kegiatan, dan ratusan peserta diskusi tetap mendatangi gedung Pemkot tersebut mengkroscek kebenarannya. Sesampainya di tempat, gedung dimaksud pada jam yang disebut akan digelar rapat, ternyata kosong tanpa kegiatan. Selain merugikan, fakta tersebut juga mendorong PEMOHON III untuk menyelidiki motif di balik pembatalan sepihak dari pihak Pemkot. Dengan melakukan konfirmasi kepada sejumlah pihak dan verifikasi terhadap fakta yang ada, ditemukan adanya konflik kepentingan (conflict of interest) antara pihak Pemkot dan pihak yang diundang dalam kegiatan tersebut. Dalam hal ini, Wali Kota Bandar Lampung Hj Eva Dwiana memiliki seorang putri atas nama Rahmawati Herdian yang saat ini mencalonkan diri sebagai calon legislatif DPR RI Dapil Lampung 1 asal Partai Nasdem yang secara kebetulan, Taufik Basari sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut juga menjadi Caleg DPR RI dari dapil dan asal partai yang sama dengan sang putri Wali Kota. Konflik kepentingan tersebutlah yang menjadi motif pembatalan sepihak Pemkot atas diskusi publik yang melibatkan ratusan peserta itu. PEMOHON III telah melakukan kajian dan verifikasi faktual terhadap hal tersebut. Pihaknya merasa menyayangkan sikap Pemkot yang tidak netral terkait penggunaan fasilitas pemerintahan untuk kegiatan-kegiatan publik. [https://bongkarpost.co.id/bongkar-post-diskusi-publik-dpc-permahi- lampung-batal-digelar/] 6.7. Bahwa PARA PEMOHON sebagai bagian dari warga kampus di lingkungan PTKIN yang tidak memiliki jabatan strukutral di dalamnya dalam kebijakan tertentu sering kali dimonopoli secara sepihak oleh Menteri Agama (Menag). Salah satu contoh yang dirasakan oleh PARA PEMOHON dalam hal ini terkait Surat Edaran Menteri Agama No. 739 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Netralitas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Meskipun pada 11 substansinya keputusan ini untuk menegakkan netralitas kampus dari politik praktis, dalam konteks perumusan Surat Edaran Menag ini mahasiswa tidak menjadi pertimbangan dalam perumusan suatu norma. Artinya, dalam taraf yang lebih lanjut, pelarangan terhadap kampanye politik di kampus tidak serta-merta sebatas atas dasar netralitas ASN di lingkungan kampus. Akan tetapi, dalam konteks ini, pertimbangan mengenai struktur kemahsiswaan serta seperangkat prinsip pembelajaran juga menjadi satu-kesatuan yang harus dijaga eksistensinya dari orientasi politik praktis. [https://www.rri.go.id/daerah/385418/jaga-netralitas-rektor-uin- tiadakan-kampanye-di-kampus] 7. Bahwa PEMOHON dalam hal ini jelas dirugikan secara konstitusional dengan berlakunya ketentuan dalam pasal a quo karena menimbulkan tidak adanya keadilan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan jaminan konstitusional sebagai warga kampus sebagaimana diatur dalam PAsal 31 ayat (5), serta adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dalam tahap pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. 8. Bahwa Berdasarkan dalil-dalil dan dan dasar hukum yang telah diuraikan di atas, maka PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji materil Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dengan anotasi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65PUU-XXI/2023 terhadap UUD 1945, karena telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021. III. PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 280 AYAT (1) HURUF H UU 07/2017 DAPAT DIAJUKAN KEMBALI (TIDAK NEBIS IN IDEM) Bahwa sebelum menentukan apakah Mahkamah Konstitusi berwenang dalam menguji Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 07/2017 kembali, Penting bagi PARA PEMOHON untuk menjelaskan bahwa Ketentuan Norma Pasal sebagaimana dimohonkan dalam Perkara a quo masih dapat diuji Kembali dengan alasan sebagai berikut: 12 a. Bahwa Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 07/2017 telah diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Agustus 2023. b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU 7/2022 dan Pasal 78 PMK No. 2 Tahun 2021 yang pada pokoknya menyaratkan terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang dapat dimohonkan pengujian Kembali apabila materi muatan dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. c. Bahwa terdapat perbedaan antara Permohonan PARA PEMOHON dan Perkara Nomor 65/PUU-XXI/2023. Pertama, terkait objek pengujian norma di mana PARA PEMOHON di sini menguji ketentuan norma dalam batang tubuh, sedangkan perkara sebelumnya menguji ketentuan norma dalam bagian penjelasan pasal. Kedua, terkait dasar pengujian dalam di mana PARA PEMOHON dalam pengujian norma a quo juga menjadikan Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945 sebagai dasar pengujiannya. Ketiga, terkait kerugian konstitusional dan alasan permohonan (posita). Dalam kerugian konstitusional, kerugian dalam perkara sebelumnya karena tidak adanya kepastian hukum yang menitikberatkan terhadap subjek pelaku dalam kampanye politik, sedangkan PARA PEMOHON di sini mendalihkan kerugian karena tidak adanya keadilan sebagi objek dari kampanye politik. Dalam posita, selain menguraikan fakta hukum kekinian, PARA PEMOHON juga memberikan sejumlah catatan terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara sebelumnya yang dalam pandangan PARA PEMOHON tidak tepat. d. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 diucapkan pada 15 Agustus 2023, bentuk ketentuan yang terdapat pada Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 07/2017 sudah mengalami penambahan dan perubahan norma. Hal tersebut dapat dijelaskan: penambahan norma terjadi di mana mulanya Pasal 280 ayat (1) huruf h berbunyi “Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang: (h) Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” mendapat tambahan frasa: “kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggungjawab tempat dimaksud dan hadir tanpa 13 atribut kampanye pemilu”. Sedangkan perubahan norma terjadi pada ketentuan dalam frasa ”Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” yang termuat pada bagian penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h, mengalami perubahan ketentuan dalam frasa “sepanjang mendapat izin dari penanggungjawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu” yang terdapat pada bagian batang tubuh Pasal 280 ayat (1) huruf h. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap Permohonan Pengujian Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 07/2017 dengan anotasi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 terhadap frasa “kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggungjawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu” masih dapat diuji kembali karena memenuhi syarat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2022. IV. ALASAN PEMOHON Sebelum menjelaskan Alasan Permohonan, perlu kami jelaskan terlebih dahulu terkait dengan Pasal 54 UU 7/2020 yang menyatakan: Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden. Ketentuan norma Pasal 54 selalu menjadi dasar bagi Mahkamah Konstitusi apabila ingin memutus suatu perkara tanpa masuk pada pemeriksaan pokok perkara. Padahal terdapat Prinsip “Audi Et Alteram Partem” yang hakikatnya bermakna hakim mendengar kedua belah pihak berperkara di persidangan. Demikian pula jika kita ketentuan pada pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2020 yang menyatakan: (1) Dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, hakim konstitusi memeriksa Permohonan beserta alat bukti yang diajukan. (2) Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan Permohonan. 14 Artinya, penerapan Pasal 54 UU 7/2020 tentu haruslah memiliki Batasan yang jelas, seperti: a. Terhadap Permohonan yang sudah dapat dipastikan para Pemohon tidak memiliki Legal Standing terhadap ketentuan Norma yang diuji. b. Terhadap Permohonan yang sudah dapat dipastikan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. c. Terhadap Permohonan yang sudah dapat dipastikan Obscure Libel. Namun terhadap permohonan yang sudah dapat dipastikan Para Pemohon memiliki Legal Standing, juga terhadap permohonannya yang sudah dapat dipastikan tidak obscure libel, dan terhadap permohonan yang sudah dapat dipastikan objek permohonan adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Maka terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi wajib memanggil para pihak untuk memberikan keterangannya masing-masing in casu Presiden dan DPR serta Pihak terkait langsung yang memiliki keterkaitan langsung dengan undang-undang dan/atau ketentuan norma yang diuji. Oleh karenanya, para Pemohon pun berharap agar mendapatkan jawaban yang komprehensif dari Pembentuk undang-undang, dan juga untuk dapat mengetahui secara “original intent” alasan dibentuknya ketentuan norma a quo, kiranya dalam perkara a quo Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa perkara a quo dengan memanggil para pihak in casu Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), DPR (Pembentuk UU), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan sejumlah Asosiasi Pengajar/Dosen. Bahwa selanjutnya terhadap Ketentuan Norma yang diuji konstitusionalitasnya oleh PEMOHON, yakni: Pasal 280 ayat (1) huruf h dengan anotasi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, yang menyatakan: Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang: a… b… c… d... e… f… g… 15 h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggungjawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu Terhadap Frasa: “kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggungjawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye Pemilu” Bertentangan terhadap UUD 1945, yakni: Pasal 22E ayat (1), menyatakan: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” Pasal 28D ayat (1), menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” Pasal 31 ayat (5), menyatakan: “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia” DALAM ALASAN PROVISI Selanjutnya, sebelum masuk kepada bagian Alasan Pokok Permohonan, perkenankanlah PEMOHON meminta kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk dapat memberikan Putusan Sela (provisi) dengan alasan sebagai berikut: 1. Bahwa Pasal 69 PMK 2/2021, menyatakan: “Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan.” 2. Bahwa terdapat preferensi di mana gugatan provisi dikabulkan oleh Mahkamah dalam Putusan Sela Perkara Nomor 133/PUU-VII/2009 yang diucapkan pada tanggal 29 Oktober 2009. 3. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengesahkan PKPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum pada 9 Oktober 2023. Maka sesuai dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024 sebagaimana tertuang dalam PKPU 3/2022, ketentuan perubahan dalam PKPU 20/2023 dapat dipastikan akan berlaku pada kampanye Pemilu yang akan berlangsung pada Selasa, 28 November 2023 s/d Sabtu, 10 Februari 2024. 16 4. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 diucapkan pada tanggal 15 Agustur 2023, persoalan ketidakpastian hukum bagi sejumlah pihak: 4.1. Pada tanggal 21 Agustus 2023 ditemukan sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) beberapa kampus, di antaranya adalah BEM Universitas Indonesia, BEM Universitas Soedirman, BEM FIS Universitas Negeri Jakarta, BEM KM Universitas Negeri Semarang, dan BEM Universita Gadjah Mada mengundang para calon presiden secara terbuka, bahkan melalui surat undangan. Tindakan sejumlah Ketua BEM itu secara deklaratif diakui sebagai bentuk respon terhadap Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023. 4.2. Pada tanggal 29 Agustus 2023, bakal calon presiden Anies Rasyid Baswedan mengisi kuliah umum di Fakulas FISIP UI yang dalam waktu bersemaan mendatangi langsung Sekretariat BEM UI dalam rangka meminta surat undangan secara resmi dan langsung terkait undangan BEM UI tempo lalu. Bahwa tindakan hukum belakangan yang disebut itu terjadi ketika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dari larangan Kampanye Pemilu, mendapat sejumlah penolakan, dan turunan pengaturan terkait sistem dan ketentuan Kampanye masih dipertanyakan dan penuh dengan ketidakpastian hukum. 5. Bahwa berdasarkan uraian kerugian yang dialami PARA PEMOHON telah nyata terdapat cukup potensi terjadinya pelanggaran atas kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) sebagai Prinsip dari Negara Hukum Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. 6. Bahwa demi agar terwujud kepastian hukum yang adil bagi Para Pemohon, maka kiranya Mahkamah dapat memaksimalkan perannya sebagai The Guardian of Constitution, The Protector of Citizen’s Constitutional Rights dan The Protector of Human Rights dalam mempertegas dan memberikan rasa keadilan dalam perkara a quo dengan memberikan putusan provisi (sela) dalam perkara a quo. DALAM POKOK PERMOHONAN 17 Adapun alasan-alasan pokok Pemohon (Posita) atas pengujian Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 dengan anotasi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 terhadap UUD 1945 adalah sebagai berikut: 1. PARA PEMOHON menyadari bahwa bentuk permohonan ini bersifat anpresidentil yang tidak dijumpai dalam permohonan-permohonan perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Secara sepintas permohonan ini seolah-olah ingin merubah (challenge) putusan MK yang bersifat final dan mengikat (final and binding) melalui mekanisme peninjauan kembali (PK) terhadap putusan yang telah ditetapkan sebelumnya, mengingat permohonan ini diajukan dalam tempo yang masih terbilang sangat dekat sejak putusan sebelumnya diajukan, dan permohonan tersebut itu pula diajukan dalam satu lembaga peradilan yang sama, yaitu Mahakamah Konstitusi. Tidak dipungkiri jika secara sepintas mungkin permohonan ini ingin menguji putusan MK itu sendiri. Akan tetapi, Permohonan ini pada substansinya tetap menguji Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 sebagaimana telah dimaknai dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU- XXI/2023 mengingat adanya fakta hukum atau hal yang belum menjadi pertimbangan Mahkamah dalam memutus perkara Nomor 65/PUU- XXI/2023, serta adanya pertimbangan Mahkamah yang menurut PARA PEMOHON tidak tepat. Karena dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi menjadi catatan bagi keberlakuan norma dalam pasal yang diujikan, dalam hal permohonan, PARA PEMOHON dengan ini menguji Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 dengan anotasi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023. Tanpa bermaskud menafikkan adanya finalitas terhadap putusan Mahkamah, terhadap hal tersebut, PARA PEMOHON perlu menjelaskan dasar filosofis, dasar sosiologis, dan dasar yuridis terhadap perubahan sikap Mahkamah dalam perubahan suatu putusan, untuk memperkuat alasan permohonan PARA PEMOHON. 1.1. Awal mula kita perlu menelaah ulang makna putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat (final and binding). Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 jelas mengatur tentang putusan MK yang bersifat final 18 yang berkaitan erat dengan kekuatan hukum mengikat. Secara harfiah, putusan MK yang bersifat final dan mengikat memiliki makna hukum masing-masing. Frasa final dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai terakhir dari rangkaian pemeriksaan, sedangkan frasa mengikat diartikan sebagai mengeratkan dan menyatukan. Perlu dicermati bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum mengikat belum tentu bersifat final. Sedangkan putusan yang bersifat final telah tertutup segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum dapat dipastikan telah mempunyai daya hukum yang mengikat (inkracht van gewijdse). Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) UU MK, maka frasa “...putusannya bersifat final dan mengikat…” tidak dapat dilepaskan dari frasa “…Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir...”. Apabila kita cermati, maka dapat ditafsirkan MK berwenang mengadili perkara pada dua tingkat, yaitu tingkat pertama dan terakhir. Artinya, MK sebagai sebuah institusi peradilan memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang dilakukan secara berjenjang melalui dua ruang, yaitu pada tingkat pertama dan tingkat terakhir. Frasa “...putusannya bersifat final…” merupakan penegasan dari frasa “...terakhir...”. Sedangkan frasa “...pada tingkat pertama...” tidak adanya ketentuan putusan MK yang bersifat mengikat. Artinya, putusan MK yang bersifat final adalah putusan yang dijatuhkan pada tingkat terakhir, sedangkan putusan MK yang dijatuhkan pada tingkat pertama tidak adanya ketentuan bersifat final. Atas dasar tersebut, putusan MK sangat dimungkinkan dapat diajukan kembali kepada MK untuk dilakukan uji konstitusionalitasnya, mengingat dalam beberapa hal justru putusan MK perlu dilakukan perbaikan sehingga dapat menghindarkan bentuk pelanggaran hak konstitusional warga negara karena terdapat sejumlah hal yang belum menjadi pertimbangan dalam permohonan sebelumnya. Terhadap hal ini, Mahkamah menjelaskan dalil tersebut dalam putusan sub bab 3.12.1 Perkara 25/PUU-XVII/2019 dalam bagian pertimbangan hukum hakim yang dibacakan pada 15 April 2019: 19 [3.12.1] Bahwa putusan Mahkamah mengenai konstitusional atau tidaknya suatu norma undang-undang sesungguhnya tidak berada dalam ruang kosong belaka. Tidak pula sekadar berpijak pada landasan teoritis semata. Pengujian norma hukum tidak lantas diartikan sebagai pengujian yang sekadar berlandaskan teori tanpa melihat fenomena kemasyarakatan. Sebab esensi pengujian konstitusionalitas norma undang- undang adalah melakukan penafsiran konstitusi terhadap norma undang-undang yang konstitusionalitasnya diuji tersebut dengan tetap mempertimbangkan kelayakannya secara filosofis dan sosiologis. Sementara itu menafsirkan konstitusi dalam konteks pengujian konstitusionalitas undang- undang bukanlah sekadar mencocok-cocokkan norma undang-undang yang diuji dengan apa yang tertulis dalam konstitusi, bukan pula sekadar menilai undang-undang yang diuji dengan maksud pembentuk konstitusi. Menafsirkan konstitusi adalah bernalar dalam rangka memahami pengertian-pengertian yang terkandung dalam konstitusi dan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkannya. Oleh karena itulah, jika konstitusi hendak dijadikan sebagai konstitusi yang hidup maka ia juga harus ditafsirkan dengan menyerap pikiran-pikiran yang hidup di masyarakat tempat konstitusi itu berlaku. Dari sinilah asal mula adagium bahwa konstitusi hanya akan berdaya jika ia mampu mentransformasikan dirinya ke dalam pikiran-pikiran yang hidup. Sehingga secara sederhana dapat dikatakan bahwa dinyatakan inkonstitusional atau tidaknya suatu norma undang-undang bertumpu pada kombinasi 2 (dua) objek, yaitu i) makna norma undang-undang yang sedang diuji, dan ii) makna norma UUD 1945 yang sedang dipergunakan sebagai parameter pengujian. Makna di sini harus dipahami sebagai rangkaian pengetahuan yang dibentuk oleh rumusan tertulis norma hukum sekaligus realitas sosial kemasyarakatan yang menjadi basis berdirinya norma hukum dimaksud. Dengan kata lain, makna norma hukum menurut Mahkamah adalah sebuah proses sintesa antara teks dan konteks, yaitu jalinan antara rumusan norma hukum dengan realitas yang sedang diaturnya,” 1.2. Kedua, perilaku masyarakat senantiasa terus berkembang dari waktu ke waktu. Fakta sosiologis ini menunjukkan bahwa perilaku masyarakat senantiasa berada dalam kondisi yang berubah. Di satu sisi, sistem berhukum kita bersifat positivistik di mana peraturan tertulis menjadi syarat mutlak dari keberlakuan suatu perundang-undangan. Alhasil, untuk menghindari cara berhukum yang banal dan cenderung hitam putih, sejumlah peraturan memberikan mekanisme berhukum alternatif yang memungkinkan seorang warga negara dapat memperjuangkan hak yang dirugikan dari keberlakuan suatu norma. 20 Faktanya, hukum (positif) yang senantiasa beririsan dengan kehidupan masyarakat (ubi societas ibi ius) tidak dapat mengimbangi perilaku yang senantiasa berubah dengan pesat. Akibatnya, dalam kondisi tertentu mungkin suatu norma bisa selaras dengan kehendak kondisi sosial masyarakatnya, tapi mungkin dalam kondisi tertentu juga norma tersebut dapat merugikan hak konstitusional masyarakatnya berdasarkan penemuan-penemuan baru yang aktual dan faktual secara optik sosiologis (novum). Dalam kondisi inilah segala kemungkinan perubahan terhadap suatu norma dapat dipastikan bisa terjadi, termasuk sekalipun dalam konteks perubahan sikap Mahkamah dalam suatu perubahan putusan kendati bersifat final dan mengikat karena adanya novum atau sejumlah hal yang belum menjadi pertimbangan Mahkamah dalam perkara yang telah diputuskan. Hal demikian merupakan sebuah wujud terobosan hukum responsif, yang pernah didengungkan oleh Nonet dan Selznick dalam “Law and Society in Transition: Towards Responsive Law” mengenai ciri khas hukum yang mencari nilai tersirat yang terkandung dalam peraturan atau kebijakan: “…the souvereignity of purpose thus a distinctive feature of responsive law is the search for implicit values in rules and policies…the fixed due process…a more flexible interpretation that sees rules as bound to specific problems and contexts, and undertakes to identify the values at stake in procedural protection..." (Nonet & Selznick, 1978). 1.3. Terdapat sejumlah preseden dalam putusan-putusan Mahkamah terdahulu di mana terdapat perubahan sikap dalam pengujian satu norma yang sama. Hal ini tentu dibarengi dengan penemuan fakta hukum terbaru oleh Mahkamah yang memotivasi perubahan sikap Mahkamah dalam suatu putusan berbeda dalam menilai konstitusionalitas suatu norma. Salah satu contohnya dapat dilihat dalam Putusan 09/PUU-VII/2029, Putusan 98/PUU-VII/2009, Putusan 24/PUU-XII/2014, dan Putusan 25/PUU-XVII/2019 yang menguji suatu norma yang sama dalam undang-undang yang berbeda. Hal itu dapat dilihat dalam dalam tabel berikut: No. Pasal-Pasal Pasal-Pasal Pasal-Pasal Pasal-Pasal 21 dalam UU dalam UU dalam UU 8/2012 dalam UU 7/2017 10/2008 yang 42/2008 yang yang dinyatakan yang dinyatakan Dinyatakan Dinyatakan Bertentangan tetap konstitusional Bertentangan Bertentangan dengan UUD dan tetap memiliki dengan UUD dengan UUD 1945 dan tidak Kekuatan hukum 1945 dan tidak 1945 dan tidak Memiliki Mengikat oleh MK Memiliki memiliki kekuatan kekuatan hukum (25/PUU-XVII/2019, kekuatan hukum hukum mengikat mengikat oleh 15 April 2019) mengikat oleh oleh MK (98/ MK (24/PUU- MK (09/PUU- PUU-VII/2009, XII/2014, VII/2009, 3 Juli 2009) 3 April 2014) 30 Maret 2009) Norma : Pelarangan Pengumuman Hasil Survei Pada Masa Tenang 1. Pasal 245 ayat (2) yang berbunyi: “Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh dilakukan pada masa tenang” Pasal 188 ayat (2) yang berbunyi: “Hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh diumumkan dan/atau disebarluaskan pada masa tenang” Pasal 247 ayat (2) yang berbunyi: “Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang” Pasal 449 ayat (2), yang berbunyi: “Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang. Norma : Penundaan Pengumuman Hasil Quick Count 2. Pasal 245 ayat (3) Pasal 188 ayat (3) Pasal 247 ayat (2) Pasal 449 ayat (5) Yang berbunyi: Yang berbunyi: Yang berbunyi: Yang berbunyi: “Perhitungan “Hasil “Pengumuman “Pengumuman hasil perhitungan Penghitungan prakiraan hasil prakiraan hasil cepat hanya cepat dapat Penghitungan Penghitungan boleh dilakukan Diumumkan cepat Pemilu cepat Pemilu pada hari dan/atau hanya boleh hanya boleh berikutnya dari Disebarluaskan dilakukan paling dilakukan paling hari/tanggal paling cepat pada cepat 2 (dua) jam cepat 2 (dua) jam Pemungutan hari berikutnya setelah selesai setelah selesai suara.” dari hari/tanggal Pemungutan Pemungutan Pemungutan suara di wilayah suara di wilayah suara.” Indonesia bagian Indonesia bagian barat.” barat.” Meski diketahui empat putusan di atas berbeda satu sama lain terkait pasal undang-undang yang diuji, tapi jelas memiliki kesamaan dalam substansi norma. Ketika tiga putusan sebelumnya (09/PUU-VII/2029, Putusan 22 98/PUU-VII/2009, Putusan 24/PUU-XII/2014) menyatakan inkonstitusional terhadap norma yang diujikan karena keberlakuan norma a quo menghambat kebebasan dan partisipasi publik dan membatasi akses komunikasi-informasi dalam memperoleh akses pengetahuan, justru dalam putusan yang terkahir (25/PUU-XVII/2019) Mahkamah menyatakan sebaliknya, bahwa norma a quo tetap konstitusional. Dalam putusannya yang terkahir itu, Mahkamah melihat suatu norma a quo dalam konteks yang mendasar dengan sisi persepsional terhadap hak asasi manusia yang lebih original. Artinya dalam rangka melindungi destruktifikasi terjaminnya hak memilih sebagai warga negara itu sendiri, hasil pengumuman survei di hari tenang telah jelas bisa mempengaruhi persepsi publik sehingga hak konstitusional mereka sebagai pemilih dapat dengan mudah digiring dalam kondisi tertentu. Dalam konteks perubahan sikap Mahkamah terhadap suatu norma dalam sejumlah pengujian perkara di atas, jelas menunjukkan adanya ruang interpretasi yang berkelanjutan terhadap kosntitusionalitas suatu norma. Hal ini jelas memberikan preseden hukum terhadap pengajuan perkara saat ini, di mana suatu norma dapat diinterpretasi dalam sisi optik konstitusionalitas norma yang berbeda. Karena ratio decidendi yang senantiasa bergerak dalam interpretasi yang beragam itulah, dalam suatu sisi interpretasi tertentu keberlakuan suatu norma bisa saja inkonstitusional, tapi di dalam sisi interpretasi yang lain bisa saja putusan terhadap norma tadi kembali konstitusional. Berdasarkan pada pertimbangan di atas, PARA PEMOHON berkseimpulan perubahan sikap Mahkamah untuk mengubah putusan dalam pengujian norma yang sama tidak mustahil dan memiliki dasar pijakan yang benar kendati bersifat final dan mengikat. 2. Bahwa tempat pendidikan menjadi tempat untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran bagi seseorang/peserta didik dalam memperoleh pengetahuan, mengembangkan potensi diri, serta membentuk karakter dan kepribadian yang baik melalui sistem yang terintegrasi. Sebagai bagian dari usaha sadar dalam membentuk suasana pendidikan yang baik, sistem pembelajaran di dunia pendidikan memiliki sejumlah prinsip dan asas yang perlu diperhatikan bagaimana ilmu 23 pengetahuan dapat diperoleh oleh peserta didik. Hal ini bertujuan agar pengetahuan yang diperoleh nantinya bisa dipertanggungjawabkan kebenaran ilmiah dan tidak memiliki dampak buruk bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat. Dalam rangka membentuk pengetahuan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sejumlah perundang-undangan mengatur dengan jelas dan tegas terkait prinsip dasar dan asas dalam melangsungkan proses pendidikan di dunia pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya ketentuan bahwa pembelajaran di dunia pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa sebagai dijamin dalam Pasal 4 ayat (1) UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam ketentuan yang lain juga disebutkan, bahwa asas dalam memperoleh pendidikan harus berlandaskan kebenaran ilmiah; penalaran; kejujuran; keadilan; manfaat; kebajikan; tanggung jawab; kebhinekaan; dan keterjangkauan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi. Termasuk dalam hal ini juga diatur dalam Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945 mengamanatkan kepada pemerintah untukjuntuk memajukan ilmu pengetahuan dengan menjunjung tinggi adanya persatuan di antara sesama. Dengan demikian, pendidikan memiliki seperangkat nilai, asas, dan sumber dalam menjalankan fungsi pembelajaran. Suatu proses penyelenggaraan aktivitas di lingkungan kampus, jika bertentangan dengan seperangkat nilai, prinsip dan asas tersebut, maka harus dipastikan aktivitas destruktif di lingkungan kampus tersebut dibatalkan. Dalam konteks kampanye politik, selain memiliki tendensi politis yang tidak sesuai dengan asas pertanggungjawaban dan kebenaran ilmiah, kampanye politik juga bisa merusak persatuan di tengah prefensi politik yang berbeda hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 31 ayat (5) yang menyatakan: “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia” 24 3. Terkait pertimbangan hakim yang menjadi ratio decidendi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, perlu kami sampaikan beberapa catatan PARA PEMOHON: 1.1. Bahwa PARA PEMOHON menilai terdapat adanya kesalahan pembacaan hakim terhadap original intent Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang 7 Tahun 2017 antara pelarangan yang termuat dalam batang tubuh norma dengan kebolehan yang termuat di bagian penjelasan norma. Dalam sub-bab 2.2 putusan disebutkan: [2.2] Bahwa berdasarkan pandangan fraksi-fraksi tersebut di atas, dapat diketahui bersama bahwa mayoritas fraksi (F-PDIP, F-PG, F-PPP dan FPAN) tetap menghendaki kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah dilarang. Namun setiap peserta tetap diperbolehkan menghadiri undanganundangan di tempat ibadah atau tempat pendidikan sepanjang diundang dan bukan dalam rangka/agenda kampanye Pemilu. hanya F-PKS yang menghendaki larangan tersebut dicabut dan diserahkan kepada kebijakan lokal. Sementara F-KB salah satu opsinya sama dengan F-PAN menghendaki kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan diperbolehkan sepanjang diundang dan tanpa atribut kampanye. Mahkamah dalam kesimpulannya di atas mengakui bahwa kehendak pembuat undang-undang terkait norma a quo dengan jelas menginginkan adanya pelarangan terhadap kampanye di fasilitas pemerintahan, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Hal ini jelas didasarkan pada kebenaran koherensif terhadap fakta politik yang terjadi belakangan, dan hal tersebut masih relevan hingga sekarang. Selanjutnya, kelonggaran yang dituangkan oleh pembentuk undang- undang di bagian penjelasan pasal a quo—peserta Pemilu dapat hadir atas dasar undangan pihak terkait dan hadir tanpa atribut kampanye— merupakan norma tersendiri yang seharusnya diatur dalam bentuk norma tersendiri pula. Karena pembuat undang-undang dalam hal ini sudah menempatkan peserta Pemilu dalam dua entitas subjek dan dua konteks objek yang berbeda. Dalam entitas subjek, mereka dilarang dalam kapasitasnya sebagai peserta Pemilu, sedangkan mereka diperbolehkan dalam kapasistas personal sebagai tamu undangan. Dalam konteks objek, mereka dilarang hadir dalam rangka melakukan kampanye politik, sedangkan diperbolehkan ketika menghadiri momentum kegiatan atau perayaan di tiga tempat tersebut, 25 seperti peringatan hari besar keagamaan, undangan tasyakuran, peresmian tempat ibadah, undangan dies natalis, undangan reuni sekolah dan lain-lain. Dalam hal ini PARA PEMOHON berpendapat, bahwa antara larangan dalam pasal dan kebolehan dalam penjelasan tidak memiliki irisan norma sama sekali, sehingga pertentangan norma sebagaimana didalihkan Mahkamah dalam putusan sebelumnya tidak terbukti di sini. Secara substansi, antara pasal dan penjelasan merupakan norma tersendiri yang tidak beririsan dan tidak bertentangan (ancontradictio in terminis). Artinya, kampanye politik di fasilitas pemerintahan, tempat ibadah, dan tempat pendidikan tetap dilarang tanpa syarat/catatan apapun yang dapat membolehkan (termasuk bagian penjelasan). Walakin, di sinilah menurut PARA PEMOHON kesalahan bacaan Mahkamah terhadap original intent norma a quo. Sehingga menggabungkan antara norma dalam pasal dan norma dalam penjelasan (sebagai pengecualian) adalah tidak tepat karena kedua norma tersebut berada dalam substansi entitas subjek dan konteks objek yang berbeda. 1.2. Bahwa PARA PEMOHON berpendapat pertimbangan hukum Mahkamah tidak mengandung kebenaran koherensif terhadap sejumlah proposisi yang dituangkan dalam sub-bab [3.12] putusan. [3.12]…Menurut Mahkamah, pembatasan kampanye berdasarkan lokasi atau tempatnya adalah didasarkan pada beberapa prinsip penting yang bertujuan untuk menjaga netralitas dan integritas proses pemilu, mencegah gangguan terhadap aktivitas publik pada tempat-tempat tertentu sehingga mampu mempertahankan prinsip keseimbangan dan sekaligus menjaga prinsip netralitas serta untuk menghindari penyalahgunaan penggunaan fasilitas publik. Bagaimanapun, prinsip keseimbangan mengharuskan adanya keseimbangan antara hak-hak dan kepentingan para kandidat atau partai politik yang berkampanye dengan hak-hak dan kepentingan masyarakat umum serta institusi publik. Sedangkan prinsip netralitas mengharuskan agar beberapa tempat publik tetap netral dari anasir politik praktis guna menjaga adanya kenetralan dalam penggunaan sumber daya publik. Berpijak pada kedua prinsip tersebut, larangan atau pembatasan beberapa tempat publik untuk tidak boleh digunakan sebagai tempat kegiatan kampanye merupakan keniscayaan dalam penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. 26 Sedari awal, Mahkamah dalam pertimbangannya berkesimpulan bahwa kampanye politik memiliki peran penting untuk memajukan kehidupan politik dalam berdemokrasi dengan cara memberikan informasi kepada pemilih, mendorong partisipasi aktif dalam proses pemilu, serta membentuk opini publik terkait dengan berbagai isu politik [3.11.2]. Akan tetapi dalam proposisi selanjutnya, Mahkamah tampak ragu terhadap pelaksanaan kampanye politik di tempat publik seperti fasilitas pemerintahan, tempat ibadah, dan tempat pendidikan mengingat kepentingan pihak tempat yang harus dipertimbangkan, hak pihak terkait, dan seperangkat nilai masing-masing pihak yang harus dijaga [3.12]. Mahkamah pun tiba pada kesimpulan bahwa kampanye politik yang demikian itu harus dibatasi dalam rangka menjamin dan menjaga hak masing-masing pihak terkait. Hal yang bisa ditarik dari cara penalaran Mahkamah di atas bahwa kampanye politik sebagai pendewasaan politik membawa konsekuensi logis yang negatif, dan hal tersebut diakui oleh Mahkamah dapat merusak tatanan nilai dan hak masing-masing pihak tempat. Karena dasar itu kemudian, Mahkamah inkonsisten/ambigu dalam manarik suatu konklusi bernalar; antara pelarangan atau pembatasan—meski pada akhirnya Mahkamah memilih pembatasan dengan frasa “sepanjang mendapat izin dari penanggungjawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye”. Untuk membuktikan ambiguitas ini, PARA PEMOHON perlu menguraikan dua hal. Pertama, dalam hal ini Mahkamah diposisikan dalam satu pilihan/dituntut memilih; antara kampanye sebagai pendidikan politik dan netralitas-nilai keseimbangan sebagai nilai yang harus dijaga. Dalam konteks ini, Mahkamah tidak bisa mengakomodir dua proposisi dalam suatu tarikan konklusi dengan menggunakan prinsip pembatasan. Alasannya, antara kampanye politik dan hilangnya nilai netralitas merupakan proposisi hipotetik yang sifatnya bikondisional (kondisi logis yang tidak terbantahkan), jika PARA PEMOHON simpulkan; kampanye politik mempengaruhi pemilih (tidak netral) sebagai ekspresi berpolitik. Kedua, untuk mencapai konklusi yang mengharuskan Mahkamah memilih antara dua proposisi di atas, Mahkamah perlu berpijak pada suatu kaidah. 27 Dalam konteks ini, PARA PEMOHON berpendapat, bahwa terdapat suatu kaidah ushuliyyah dalam fikih klasik yang memberikan stratifikasi terhadap suatu pengambilan kesimpulan: “Dar'ul Mafasid Muqaddamu ‘Ala Jalbi Masholih” (meninggalkan Kerusakan lebih utama daripada mengambil kemaslahatan). Dalam konteks pilihan tadi, menjaga nilai netralitas dan keseimbangan harus didahulukan dari kampanye untuk membangun pendidikan politik. Walakin, menurut PARA PEMOHON Mahkamah berpegang teguh pada prinsip pelarangan terhadap kampanye politik di dunia pendidikan dan fasilitas pemerintahan. 1.3. Selanjutnya PARA PEMOHON juga berpendapat bahwa Mahkamah tidak secara utuh dan konsisten dalam memberikan pertimbangan terhadap sejumlah perangkat nilai dan asas yang berlaku di masing- masing tempat; fasilitas pemerintahan, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Terdapat hal yang luput dari bacaan hakim untuk dimasukkan sebagai bahan pertimbangan, yaitu terkait asas netralitas yang harus dijalankan oleh semua aparat sipil negara (ASN) baik di lingkungan dunia pendidikan maupun di lingkungan pemerintahan. Sedangkan dalam pertimbangannya, Mahkamah sebatas mempertimbangkan nilai-nilai yang termuat di lingkungan tempat ibadah: [3.13] Menimbang bahwa salah satu tempat yang oleh Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 dilarang digunakan untuk tempat kampanye adalah tempat ibadah. Dalam konteks ini, penting untuk menghormati sensitivitas dan nilai-nilai budaya, agama, dan kebebasan beragama dalam konteks kampanye pemilu” Dalam konteks ini, PARA PEMOHON berpendapat pertimbangan Mahkamah terkait pentingnya penghormatan terhadap sensitivitas nilai di tempat ibadah menjadi suatu dasar analogis untuk mempertimbangkan hal serupa di fasilitas pemerintahan dan tempat pendidikan. Bahwa kedua tempat yang disebutkan juga memiliki nilai sensitivitas dalam menjaga netralitas dari kepentingan politik. Maka, komposisi penegakan terhadap asas netralitas itu sendiri tidak cukup semata dibebankan penegakannya secara internal kepada masing- masing individu, tetapi juga dibarengi dengan keharusan untuk melindungi hal tersebut dari pelbagai hal yang dapat merusak/membatalkan, dalam hal ini adalah kampanye politik. Hal ini 28 jelas akan menimbulkan persoalan hukum baru mengingat nilai dan asas netralitas diatur dalam sejumlah perundang-undangan, di antaranya Pasal 2 ayat huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014: “Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas: h. netralitas” Selanjutnya, Pasal 5 huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021: “Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Ralryat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dengan cara: 1. ikut kampanye; 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara” Kemudian, Diktum KEDELAPAN nomor 2 SKB Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-547 4 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022: “Seluruh Pegawai ASN wajib menjaga netralitas dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan” Karena absennya pertimbangan serupa terhadap nilai-nilai di lingkungan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan mendorong Mahkamah memberikan kebolehan dengan terbatas bagi peserta Pemilu untuk melakukan kampanye politik di dua tempat tersebut. 4. Bahwa penggunaan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sebagai kampanye Pemilu dipastikan tidak dapat merata merata terhadap semua partai politik dan para calon. Karena ruang dan kesempatan yang ada akan lebih banyak ditentukan dari kedekatan dan kedudukan strukutral antara tiap-tiap peserta Pemilu dengan sejumlah pihak terkait. Pertama, sebagaimana diketahui, tiap-tiap partai politik tertentu memiliki pihak delegasinya masing-masing dalam sejumlah struktur pemerintahan, di antaranya Kepala Daerah. Kedua, DPR menyebut sebanyak 272 Pelaksana Tugas (Plt) menggantikan Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2022 dan 2023. Persentase jumlah yang besar itu merupakan hal yang krusial termasuk dalam penyelenggaraan akses 29 perizinan kampanye politik mengingat hampir setengah wilayah di Indonesia dipimpin oleh Kepala Daerah yang bukan dipilih langsung oleh rakyat. Ketiga, di tempat pendidikan sendiri Kementerian yang menaungi sejumlah kampus masih memiliki dominasi yang cukup besar terhadap kebeelangsungan asas netralitas di lingkungan kampus itu sendiri. Kita mengetahui Pemilihan Rektor di lingkungan perguruan tinggi negeri (PTN), Mendikbudristek masih memiliki 35% suara dari keseluruhan suara (Permenristekdikti 19/2017 dan 21/2018), sedangkan kampus di lingkungan perguruan tinggi keagaman Islam negeri (PTKIN) sendiri, Rektor ditentukan dan dipilih langsung oleh Kemenag kendati melalui proses bersama Senat Kampus (Permenag 68/2015). Berdasar pada tiga fakta tersebut, bahwa dengan diperbolehkannya penggunaan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan untuk kampanye politik menyebabkan pemerintah sulit untuk bersikap netral kepada semua peserta Pemilu dan tidak adanya keadilan hukum bagi segenap warga kampus. 5. Bahwa marak polarisasi yang terjadi antar peserta didik/mahasiswa ketika dihadapkan pada momentum-momentum tertentu yang bersifat politik. Hal yang sering menjadi ajang pertunjukan kerusuhan (chaos) antar mahasiswa dalam kampus ini terjadi ketika kepentingan organisasi ekstra kampus mengakar kuat melakukan doktrinasi dan dominasi di dalam kampus. Tawuran dan aksi saling pukul pun acap kali tidak terhindari yang dapat menyebabkan adanya degradasi dan dekadensi dunia pendidikan dan nilai luhur akademik di dalamnya (Main Ricuh Saat PBAK Universitas, link: https://lpminstitute.com/2022/09/02/main-ricuh-saat-pbak-universitas/ Artinya dalam penalaran yang yang dapat diterima kebolehan kampanye dalam dunia pendidikan dengan frasa antisipatif dalam norma a quo “sepanjang mendapat izin dari penanggungjawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu” tetap akan menimbulkan kerugian yang nyata bagi segenap warga dunia pendidikan. Karena kampanye politik bisa mempengaruhi persepsi publik sehingga hak konstitusional mereka sebagai pemilih dapat dengan mudah digiring dalam kondisi tertentu. Alih-alih membangun politik gagasan yang edukatif terhadap peserta didik dan membangun pengetahuan yang dibenarkan secara ilmiah, kampanye di dunia pendidikan terbukti menimbulkan adanya 30 perpecahan dan polarisasi antarsesama, hilangnya marwah dan nilai luhur pendidikan, memudarnya integritas dan netralitas dunia pendidikan serta akses perizinan yang akan dimonopoli oleh kelompok tertentu. 6. Bahwa dalam rangka mewujudkan rangkaian Pemilu yang sesuai dengan prinsip sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, hak konstitusional pemilih berupa kebebasan dalam pilihan politik setiap individu warga negara harus dibarengi dengan jaminan perlindungan dari sejumlah hal yang dapat atau berpotensi merusak, mengurangi, dan membatasi ruang kebebasan itu sendiri. Salah satu hal dalam mewujudkan hal itu adalah dengan mencegah segala bentuk yang menjadi tekanan dan dominasi terhadap hak kebebasan tersebut dari tarik ulur kepentingan dan dominasi struktural tertentu. Bahwa dalam rangka menjamin adanya hak kebebasan dalam pilihan politik, segenap individu harus ditempatkan dalam kapasitas yang sama sebagai warga negara tanpa diikuti dengan status subordinat dari masing-masing perseorangan, seperti halnya warga kampus, warga sekolah, atau perorangan yang merupakan bagian dari pemerintahan. Maka menjadi jelas hal tersebut menjadi pertimbangan dasar dalam pelaksanaan suatu kampanye. Objek atau sasaran pelaksanaan kampanye politik harus menyangkut dan menempatkan status warga negara secara umum dan setara, tanpa dibatasi dengan sekat ruang-ruang berupa tempat pendidikan atau fasilitas pemerintahan. Hal ini selaras dengan teori keadilan dari John Rawls dalam bukunya “A Theory of Justice” untuk menghasilkan fairness di antara warga negara. Menurut Rawls, keadilan hanya dimungkinkan dapat ditegakkan di antara warga negara jika negara menempatkan masing-masing warga negara dalam status yang setara dan posisi asali yang sama. Ia melihat posisi asali ini bersifat hipotesis. Ia memahami posisi asali sebagai hipotetis karena di fase ini kita bertanya tentang apa yang dapat dan akan disepakati, bukan apa yang telah disepakati. Di sini kita membuat semacam perkiraan, jika kondisi setiap orang berada dalam kondisi posisi asali, kesepakatan macam apakah yang akan mereka lahirkan. V. PETITUM 31 Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan: Dalam Provisi: 1. Memohon kebijakan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan sebelum masa kampanye Pemilu 2024, yakni tanggal Selasa, 28 November 2023, atau 2. Menunda keberlakuan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) dengan anotasi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 hingga adanya putusan akhir. Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya. 2. Menyatakan frasa “kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggungjawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye Pemilu” pada Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang- Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) dengan anotasi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak Mempunyai Hukum Mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 32 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Syeh Sultan; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama A Fahrur Rozi; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tri Rahma Dona; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atas nama Muhammad Syeh Sultan; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keterangan Keanggotaan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Cirebon; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atas nama A Fahrur Rozi; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keputusan Dekanat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 29 Tahun 2022; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atas nama Tri Rahma Dona; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keterangan Dewan Pengurus Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Nomor 026/DPN-PERMAHI/Kep/II/2023; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Sejumlah Poster kegiatan dalam penyelenggaraan diskusi dan advokasi bersama sejumlah pihak; 13. Bukti P-13 : Tangkapan layar hasil pencarian Daftar Pemilih Tetap (DPT) di laman web kpu.go.id atas nama Muhammad Syeh Sultan; 14. Bukti P-14 : Tangkapan layar hasil pencarian Daftar Pemilih Tetap (DPT) di laman web kpu.go.id atas nama A Fahrur Rozi; 15. Bukti P-15 : Tangkapan layar hasil pencarian Daftar Pemilih Tetap (DPT) di laman web kpu.go.id atas nama Tri Rahma Dona; 16. Bukti P-16 : Tangkapan layar Surat Peminjaman Tempat kegiatan Diskusi Publik DPC Permahi Lampung, poster, dan screnshoot bukti chat persetujuan dari penanggungajawab Gedung. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 33 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) dengan anotasi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU- XXI/2023 [Sic!] terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: 34 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 35 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 280 ayat (1) huruf h sepanjang frasa “kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye Pemilu” dengan anotasi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 [Sic!] yang menyatakan sebagai berikut: Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang: a. … h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu 2. Bahwa para Pemohon menyatakan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (5) UUD 1945; 3. Bahwa para Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-3, bukti P-4, dan bukti P-5) yang saat ini merupakan mahasiswa aktif di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Islam Negeri (PTKIN) dan memiliki peminatan tinggi terhadap isu-isu hukum ketatanegaraan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (bukti P-6, bukti P-8, dan bukti P-10) serta berkedudukan sebagai pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai dengan alamat masing-masing (bukti P-13, bukti P-14, dan bukti P-15); 4. Bahwa Pemohon I merupakan anggota aktif organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Cirebon yang dibuktikan dengan surat keterangan keanggotaan. Pemohon II merupakan penjabat dalam struktur kepengurusan organisasi internal kampus Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sebagai Pengurus Bidang Kajian dan Keilmuan. Pemohon III saat ini menjabat sebagai 36 Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Lampung; 5. Bahwa menurut para Pemohon, Keberlakuan norma a quo dalam hal kampanye di dunia pendidikan dengan anotasi “sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud” telah dengan jelas menempatkan mahasiswa sebagai objek semata dalam kondisi yang diabaikan dalam perumusan terkait kebijakan penyelenggaraan kampanye politik di kampus, padahal jelas kampanye politik dalam hal ini menyasar suara mahasiswa; 6. Bahwa para Pemohon sering merasakan/mengalami dampak dari kampanye politik pemilihan mahasiswa yang menimbulkan polarisasi di antara warga kampus akibat dari preferensi atau pilihan politik yang berbeda. Kampanye politik secara implisit memang membawa konsekuensi logis keterbelahan suatu kelompok atau komunitas yang terbangun dengan sendirinya karena muatan materi dan metode yang digunakan dalam kampanye politik itu sendiri; 7. Bahwa menurut para Pemohon, kampanye politik akan menyebabkan kampus menjadi tempat propaganda, branding calon, briefing isu hingga penggiringan opini untuk kepentingan antar peserta Pemilu. Keberlakuan norma a quo dengan anotasi “dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu” tidak semata akan menghilangkan dampak polarisasi yang ditimbulkan dari kampanye politik di kampus; 8. Bahwa Pemohon III dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPC Permahi Lampung pernah menginisasi satu kegiatan diskusi publik terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan kampanye di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintahan yang akan diselenggarakan di Aula Pemkot Bandar Lampung dan mengundang narasumber dari berbagai kalangan pejabat serta akan dihadiri oleh ratusan peserta. Pada prinsipnya perizinan penggunaan tempat telah diberikan oleh pihak Pemerintah Kota namun, pada H-1 pihak Pemerintah Kota membatalkan perizinan secara sepihak yang setelah diusut ternyata terdapat konflik kepentingan antara Walikota Lampung yang memiliki putri dan merupakan calon anggota legislatif dengan salah satu narasumber yang juga calon anggota legislatif dari Dapil dan partai yang sama dengan putri walikota. Hal demikian menunjukkan ketidaknetralan Pemerintah Kota dalam penggunaan fasilitas pemerintahan untuk kegiatan-kegiatan publik; 37 Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, para Pemohon telah menguraikan secara jelas kualifikasinya sebagai warga negara Indonesia dan juga sebagai mahasiswa yang aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan di perguruan tinggi/kampus masing-masing sehingga berpotensi mengalami kegiatan yang terkait dengan kampanye politik di tempat pendidikan oleh para peserta Pemilu. Dalam kualifikasi demikian, para Pemohon juga telah menerangkan hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu hak atas kepastian hukum yang adil dan jaminan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dengan demikian, para Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dimohonkan dengan berlakunya Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017. Adanya anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat potensial yang apabila permohonan dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan. Dalam Provisi [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk memeriksa dan memutus permohonan sebelum masa kampanye Pemilu 2024 yakni pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 dan memberikan putusan guna menunda pemberlakuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 dengan anotasi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 [Sic!] hingga adanya putusan akhir terhadap permohonan a quo. Terhadap alasan permohonan provisi para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah oleh karena terhadap pokok perkara a quo akan diputus tanpa 38 dilanjutkan kepada sidang berikutnya dengan agenda pembuktian yang mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 UU MK sehingga tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan permohonan provisi para Pemohon. Dengan demikian, permohonan provisi para Pemohon tidak dapat diterima. Dalam Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 dengan anotasi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 [Sic!], para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara); 1. Bahwa menurut para Pemohon, permohonan a quo pada substansinya tetap menguji Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 mengingat terdapat fakta hukum yang belum menjadi pertimbangan Mahkamah dalam memutus Perkara Nomor 65/PUU-XXI/2023 dan terdapat pertimbangan Mahkamah yang menurut para Pemohon adalah tidak tepat; 2. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 10 ayat (1) UU MK dalam frasa ”… putusannya bersifat final dan mengikat…” tidak dapat dilepaskan dari frasa “…Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir…”. Menurut para Pemohon berdasarkan hal tersebut di atas, MK sebagai institusi peradilan memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang dilakukan secara berjenjang melalui dua ruang yaitu pada tingkat pertama dan tingkat terakhir. Artinya Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final adalah putusan yang dijatuhkan pada tingkat terakhir, sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang dijatuhkan pada tingkat pertama tidak adanya ketentuan bersifat final. Atas dasar tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi sangat dimungkinkan dapat diajukan kembali kepada MK untuk dilakukan uji konstitusionalitas mengingat dalam beberapa hal justru Putusan MK perlu dilakukan perbaikan sehingga dapat menghindarkan bentuk pelanggaran hak konstitusional warga negara karena terdapat sejumlah hal yang belum menjadi pertimbangan dalam permohonan sebelumnya; 39 3. Bahwa menurut para Pemohon, pembelajaran di dunia pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa sebagaimana dijamin dalam Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adapun asas dalam memperoleh pendidikan harus berlandaskan kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, manfaat, kebajikan, tanggung jawab, kebhinekaan, dan ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan juga sesuai dengan amanat dari Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 yang mengamanatkan kepada pemerintah untuk menjalankan ilmu pengetahuan dengan menjunjung tinggi adanya persatuan di antara sesama. Sedangkan, kampanye politik, selain memiliki tendensi politis yang tidak baik sesuai dengan asas pertanggungjawaban dan kebenaran ilmiah, juga dapat merusak persatuan di tengah preferensi politik yang berbeda; 4. Bahwa menurut para Pemohon, terdapat kesalahan dalam memahami original intent Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 antara pelarangan yang termuat dalam batang tubuh norma dengan kebolehan yang termuat di bagian penjelasan norma. Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya mengakui bahwa kehendak pembuat undang-undang dengan jelas menginginkan adanya pelarangan terhadap kampanye di fasilitas pemerintahan, tempat ibadah, dan tempat pendidikan yang didasarkan pada kebenaran koherensif terhadap fakta politik yang masih relevan sampai sekarang. Adapun kelonggaran yang terdapat dalam bagian penjelasan pasal a quo merupakan norma tersendiri yang seharusnya diatur dalam bentuk norma tersendiri pula karena pembuat undang-undang telah menempatkan peserta Pemilu dalam dua entitas subjek dan dua konteks objek yang berbeda. Dalam entitas subjek, mereka dilarang dalam kapasitasnya sebagai peserta pemilu, sedangkan pembolehan sebagaimana diatur dalam penjelasan adalah dalam kapasitas personal sebagai tamu undangan, sedangkan dalam konteks objek, peserta pemilu dilarang hadir dalam rangka melakukan kampanye politik, namun diperbolehkan hadir untuk menghadiri kegiatan atau perayaan di ketiga tempat tersebut. Oleh karena itu, para Pemohon menganggap tidak terdapat irisan norma sama sekali antara norma yang tertuang dalam pasal a quo dengan penjelasan pasal tersebut 40 sebagaimana didalihkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 65/PUU- XXI/2023; 5. Bahwa menurut para Pemohon, kebolehan kampanye dalam dunia pendidikan dengan frasa antisipatif dalam norma a quo tetap akan menimbulkan kerugian yang nyata bagi segenap warga dunia pendidikan karena kampanye politik bisa mempengaruhi persepsi publik sehingga hak konstitusional mereka sebagai pemilih dapat dengan mudah digiring dalam kondisi tertentu. Alih-alih membangun politik gagasan yang edukatif terhadap peserta didik dan membangun pengetahuan yang dibenarkan secara ilmiah, kampanye di dunia pendidikan terbukti menimbulkan adanya perpecahan dan polarisasi antarsesama, hilangnya marwah dan nilai luhur pendidikan, memudarnya integritas dan netralitas dunia pendidikan serta akses perizinan yang akan dimonopoli oleh kelompok tertentu; 6. Bahwa menurut para Pemohon, dalam rangka mewujudkan rangkaian Pemilu yang sesuai dengan prinsip Pemilu sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, hak konstitusional pemilih berupa kebebasan dalam pilihan politik harus dibarengi dengan jaminan perlindungan dari sejumlah hal yang dapat atau berpotensi merusak, mengurangi, dan membatasi ruang kebebasan itu sendiri yaitu dengan mencegah segala bentuk yang menjadi tekanan dan dominasi terhadap hak kebebasan tersebut dari tarik ulur kepentingan dan dominasi struktural tertentu; 7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon dalam Petitumnya pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 sepanjang frasa “kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye Pemilu” dengan anotasi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. [3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16 yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara. 41 [3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK dan sebagaimana telah dipertimbangkan pula oleh Mahkamah dalam Paragraf [3.7] pada pertimbangan hukum permohonan provisi para Pemohon, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK dimaksud. [3.11] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan para Pemohon a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujiannya kembali; Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Terhadap permasalahan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa permohonan pengujian ketentuan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 mengenai pengecualian terhadap larangan dalam kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan terhadap Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang pernah diajukan sebelumnya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan amar menyatakan sebagai berikut: 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 42 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang frasa ”Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Menyatakan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”, sehingga Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi, “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Berkenaan dengan dalil para Pemohon dalam perkara a quo yang mempersoalkan norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU- XXI/2023 yang pada pokoknya mempermasalahkan ketidaktepatan pemaknaan yang telah diberikan Mahkamah terhadap norma Pasal a quo sehingga kampanye pemilu yang dilakukan di tempat pendidikan akan menimbulkan ketidakadilan dan tidak adanya jaminan kepastian hukum bagi warga kampus, menurut Mahkamah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 telah ternyata menimbulkan norma baru terhadap norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 dan terhadap norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 a quo belum pernah dilakukan pengujiannya sehingga tidak relevan untuk menilai keberlakuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021. [3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tidak terhalang oleh berlakunya ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut; 43 [3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.13.1] Bahwa berkaitan dengan objek permohonan yang diajukan oleh para Pemohon dalam permohonan a quo, yaitu pengujian terhadap norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 dengan anotasi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 [Sic!], menurut Mahkamah, permohonan demikian adalah permohonan yang tidak lazim diajukan ke Mahkamah Konstitusi karena menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi hanya sebagai sebuah anotasi terhadap ketentuan suatu norma undang-undang yang telah diberikan pemaknaan oleh Mahkamah. Hal demikian, menurut Mahkamah merupakan suatu pemahaman yang keliru terhadap kekuatan mengikat dan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, hal tersebut berarti Putusan Mahkamah Konstitusi telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Sementara itu, suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap berarti juga telah memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan. Adapun dalam hal pengujian undang-undang, pengujian dilakukan terhadap suatu norma yang abstrak dan berlaku umum meskipun dasar permohonan yang digunakan adalah kerugian hak konstitusional seorang/sekelompok orang, namun hak konstitusional tersebut sesungguhnya merupakan keterwakilan hak konstitusional seluruh warga negara. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah bersifat final akan mengikat semua komponen bangsa, baik penyelenggara negara maupun warga negara; Bahwa dalam permohonan ini, setelah Mahkamah mencermati secara saksama, Mahkamah dapat memahami apa sesungguhnya yang dimaksudkan oleh para Pemohon dalam permohonannya yaitu pengujian terhadap ketentuan norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Agustus 2023. [3.13.2] Bahwa terhadap permasalahan yang diajukan oleh para Pemohon yang pada pokoknya meminta agar Mahkamah menyatakan frasa “kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung 44 jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu” dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 adalah bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah memandang penting untuk mengutip pokok-pokok pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 sebagai berikut: [3.15] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal di atas, selanjutnya Mahkamah akan menjawab permasalahan utama yang didalilkan dalam permohonan a quo, yaitu apakah Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h bertentangan dengan norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017. Berkenaan dengan dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut: [3.15.1] Bahwa untuk dapat menentukan ada atau tidaknya pertentangan norma dalam batang tubuh dengan penjelasan suatu norma, menurut Mahkamah, perlu dipahami terlebih dahulu substansi norma yang terkandung dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 sebagai norma pokok dan kemudian dipersandingkan dengan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017. Persandingan tersebut dapat dilakukan baik dari sisi materi atau substansi maupun dari sisi teknik perumusan suatu penjelasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 telah menentukan salah satu kegiatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dalam kampanye, baik oleh pelaksana, peserta, maupun tim kampanye. Larangan tersebut berupa menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan untuk kampanye. Secara historis, norma serupa sebelumnya telah diatur juga dalam Pasal 86 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 8/2012) yang menyatakan, “Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye pemilu dilarang: h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”. Penjelasan atas ketentuan norma Pasal 86 ayat (1) huruf h UU 8/2012 ternyata sama dengan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 yang menyatakan, “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”. Lebih lanjut, dijelaskan pula dalam UU 8/2012 yang dimaksud dengan ”tempat pendidikan” pada ketentuan ini adalah gedung dan halaman sekolah/perguruan tinggi. Sedangkan, sanksi bagi pelaksana, peserta, dan petugas kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan dengan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) [vide Pasal 299 UU 8/2012]. Selanjutnya, materi norma yang sama diatur pula dalam Pasal 84 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 10/2008) yang menyatakan, “Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang: h. menggunakan fasilitas 45 pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”. Namun dalam penjelasan hanya dijelaskan mengenai maksud ”tempat pendidikan” adalah gedung dan halaman sekolah/perguruan tinggi. Selain itu, dalam Pasal 270 UU 10/2008 ditegaskan ancaman pidananya jika melanggar larangan kampanye dimaksud, berupa pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) [vide Pasal 270 UU 10/2008]. Sebelum UU 10/2008, ternyata norma larangan dimaksud juga telah diatur dalam Pasal 74 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 12/2003) yang menyatakan, “Dalam kampanye pemilu dilarang: h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”. Dengan penjelasan hanya untuk tempat pendidikan, dikecualikan apabila atas prakarsa/mendapat izin dari pimpinan lembaga pendidikan dan memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilu serta tidak menganggu proses belajar mengajar. Sekalipun terdapat pengecualiannya namun ditentukan pula sanksi yang dikenakan atas pelanggaran dimaksud yakni: peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye Pemilu melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; atau penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan yang bersangkutan apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain [vide Pasal 76 ayat (2) UU 12/2003]. Sedangkan, terkait dengan ancaman pidana atas pelanggaran penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan tersebut adalah berupa pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) [vide Pasal 138 ayat (2) UU 12/2003]. Jika ditelusuri lebih jauh, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (UU 3/1999), juga memuat norma larangan kampanye yang serupa, namun hanya terbatas pada larangan untuk menggunakan fasilitas pemerintah dan sarana ibadah [vide Pasal 47 ayat (1) huruf g UU 3/1999]. Ditegaskan pula dalam Penjelasannya bahwa adanya larangan ini dimaksudkan agar kampanye dapat berjalan dengan bebas, lancar, aman, tertib, serta tidak membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa [vide Penjelasan Pasal 47 ayat (1) UU 3/1999]. Sebagai undang-undang yang dihasilkan di era awal reformasi yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan pemilu tahun 1999 rumusannya lebih singkat dibandingkan dengan undang-undang pemilu lainnya, bahkan tidak terdapat pengaturan sanksi pidana yang lengkap atas pelanggaran larangan Pasal 47 ayat (1) huruf g UU 3/1999. [3.15.2] Bahwa berdasarkan telaahan historis pengaturan larangan kampanye untuk menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan telah diatur, paling tidak sejak era reformasi. Bahkan, telah pula diatur sanksi pidana jika terjadi pelanggaran atas larangan tersebut. Namun, jika dicermati secara saksama norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 yang mengutip kembali norma Pasal 299 UU 8/2012 yang sama-sama menentukan larangan bagi pelaksana, peserta dan tim kampanye untuk melakukan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, 46 dan tempat pendidikan. Bahkan, terhadap larangan dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 tersebut ditentukan sanksi yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) [vide Pasal 521 UU 7/2017]. Ketentuan pidana ini pun mengutip kembali rumusan yang diatur dalam Pasal 299 UU 8/2012. Masalahnya, apakah sanksi pidana tersebut dapat diterapkan secara efektif karena dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 ditentukan adanya unsur pengecualian atas norma larangan bahwa fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Selanjutnya, dijelaskan pula yang dimaksud dengan “tempat pendidikan” adalah gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi. [3.15.3] Bahwa berkenaan dengan adanya pengecualian dalam Penjelasan suatu undang-undang di luar norma pokok yang telah ditentukan, penting bagi Mahkamah untuk merujuk ketentuan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimuat dalam butir 176 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (UU 12/2011). Ketentuan teknis tersebut telah memberikan panduan atau pedoman dalam merumuskan penjelasan, pengertian dan sekaligus fungsi penjelasan adalah sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan merupakan sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh yang tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Tidak hanya itu, butir 178 Lampiran II UU 12/2011 juga telah menentukan bahwa “penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan”. Dalam kaitan ini, Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 sepanjang frasa “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” telah menimbulkan kondisi pertentangan dengan materi muatan atau norma pokok Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017. Misalnya, apabila dipelajari secara cermat frasa “dapat digunakan jika” dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017, secara leksikal frasa dimaksud mengandung pengertian pembolehan atas otoritas atau hak untuk melakukan sesuatu secara terbatas, padahal batas atau syarat tersebut telah ditentukan sebagai sebuah larangan. Oleh karena itu, apabila diletakkan dalam pemahaman materi pokoknya yang sifatnya memberikan larangan atau pembatasan untuk melakukan kampanye menggunakan fasilitas pemerintahan, tempat ibadah dan tempat pendidikan maka materi Penjelasan a quo sepanjang frasa yang dimohonkan para Pemohon adalah mengandung makna adanya pengecualian daripada sebagai sebuah penjelasan yang merupakan interpretasi resmi mengenai arti, ruang lingkup, 47 dan implikasi dari materi norma pokok yang dijelaskannya. Frasa yang dimohonkan tersebut berbeda dengan penjelasan perihal yang dimaksud dengan “tempat pendidikan” adalah gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi”. Dalam konteks materi muatan suatu peraturan perundang-undangan, antara norma larangan dengan pengecualian sebenarnya mengandung maksud mengesampingkan norma pokoknya karena adanya sebuah klausa atau pernyataan yang mengaitkan pelaksanaan suatu norma dengan terjadinya suatu peristiwa atau kondisi tertentu pada waktu atau batas waktu tertentu di luar peristiwa atau kondisi pokok yang dikehendaki dalam norma larangan. Kedua kondisi tersebut sebenarnya adalah seimbang dan masing- masing seharusnya berdiri sendiri sebagai sebuah materi muatan dari norma pokok, bukan merupakan esensi penjelasan suatu norma. Materi muatan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 sebagaimana telah diuraikan pada Sub- paragraf [3.15.1] dan Sub-paragraf [3.15.2] di atas secara jelas dan tegas melarang pelaksanaan kegiatan kampanye dengan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Terlebih, telah ditentukan pula sanksi pidana penjara dan/atau denda yang dijatuhkan bagi pihak-pihak yang melanggar larangan tersebut, di mana berpotensi ketentuan sanksi tersebut sulit untuk ditegakkan. Oleh karena itu, apabila terhadap norma yang memuat pengecualian atas norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 a quo masih atau tetap diperlukan, seharusnya hal tersebut dimuat dalam batang tubuh UU 7/2017 sebagai norma tersendiri yang mengecualikan atas hal-hal yang dilarang selama kampanye, bukan diletakkan pada bagian Penjelasan. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 sepanjang frasa “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”, dengan penekanan pada anak frasa “dapat digunakan jika” justru menimbulkan ambiguitas dalam memahami dan menerapkan norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 yang dalam pelaksanaannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum; [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, perihal perumusan norma pengecualian tersebut seharusnya diletakkan sebagai bagian norma batang tubuh UU 7/2017 karena merupakan bagian dari pengecualian atas larangan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017. Mahkamah menyadari, dalam konteks kampanye pemilu, fasilitas pemerintah atau tempat pendidikan masih mungkin untuk digunakan. Namun, karena kedua tempat tersebut dilarang sehingga Mahkamah perlu memasukkan sebagian dari pengecualian sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 ke dalam norma pokok Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017. Pemuatan ke dalam norma pokok tersebut didasarkan pada ketentuan UU 12/2011, di mana penjelasan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma, terlebih lagi jika penjelasan tersebut bertentangan dengan norma pokok. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, penting untuk memasukkan sebagian dari esensi penjelasan tersebut menjadi bagian dari pengecualian atas norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 sehingga pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dapat menggunakan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab 48 tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye. Oleh karena terhadap norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017, meskipun inskontitusionalitas norma Pasal a quo tidak dimohonkan oleh para Pemohon, namun karena norma a quo berkaitan erat dengan penjelasan yang akan dinyatakan dalam amar putusan adalah inkonstitusional, maka untuk kepentingan kampanye pemilu, norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 yang menyatakan, “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” bertentangan dengan UUD 1945 apabila tidak mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu. Dengan demikian, terhadap norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 selengkapnya akan dimaknai sebagaimana dalam amar Putusan a quo. [3.13.3] Bahwa setelah mencermati seluruh uraian pertimbangan hukum putusan di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memahami secara utuh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 karena dalam pertimbangan hukum putusan tersebut telah mempertimbangkan secara yuridis dan menjawab secara komprehensif isu konstitusionalitas yang dipermasalahkan oleh para Pemohon khususnya terkait dengan larangan dan pengecualian untuk melakukan kampanye pemilu di fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Dalam hal ini, perlu Mahkamah tegaskan kembali bahwa Mahkamah tidak membentuk suatu norma baru terhadap norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 yang telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU- XXI/2023 sehingga Mahkamah dapat dianggap sebagai positive legislature. Adapun Mahkamah berpendapat sebagaimana dinyatakan dalam Sub-paragraf [3.15.3] pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, bahwa Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 sepanjang frasa “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” mengandung makna adanya pengecualian terhadap materi muatan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, frasa tersebut berisi rumusan norma yang posisinya seimbang dengan materi muatan dari norma pokok yang terdapat dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 dan tidak dapat dikategorikan sebagai materi dari Penjelasan suatu norma yang berfungsi memberikan interpretasi resmi mengenai arti, ruang lingkup, dan implikasi maupun uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dari materi norma pokok Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 sebagaimana 49 diatur dalam butir 176 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 sehingga tidak menyebabkan ambiguitas, Mahkamah kemudian perlu menempatkan frasa “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan” yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 pada tempat yang seharusnya yaitu sebagai bagian dari materi muatan norma pokok Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 dengan mengecualikan frasa tempat ibadah. Pengecualian terhadap frasa tempat ibadah karena menurut Mahkamah, tempat ibadah memiliki makna dan nilai spiritual yang tinggi bagi setiap umat beragama, sehingga menggunakan tempat ibadah sebagai tempat kampanye politik berpotensi memicu emosi dan kontroversi serta merusak nilai-nilai agama, sebagaimana ditegaskan dalam Paragraf [3.13] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang menyatakan sebagai berikut: [3.13] Menimbang bahwa salah satu tempat yang oleh Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 dilarang digunakan untuk tempat kampanye adalah tempat ibadah. Dalam konteks ini, penting untuk menghormati sensitivitas dan nilai- nilai budaya, agama, dan kebebasan beragama dalam konteks kampanye pemilu. Meskipun kampanye politik adalah bagian penting dari proses demokrasi, namun harus diatur batasan-batasan sedemikian rupa agar tidak merusak keharmonisan dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. Tempat ibadah memiliki makna dan nilai spiritual yang tinggi bagi setiap umat beragama. Menggunakan tempat ibadah sebagai tempat kampanye berpotensi memicu emosi dan kontroversi serta merusak nilai-nilai agama. Terlebih lagi, apabila diletakkan pada situasi dan kondisi masyarakat yang semakin mudah terprovokasi dan cepat bereaksi pada isu-isu yang berkaitan dengan politik identitas, etnis, dan agama tanpa merujuk dan menilai fakta yang objektif berpotensi memperdalam polarisasi politik di tengah banyaknya narasi dan opini yang berbeda terhadap fakta yang sama yang dapat bermuara pada melemahnya kohesi sosial. Dalam hal ini, pembatasan penggunaan tempat ibadah untuk berkampanye tidaklah berarti adanya pemisahan antara agama dengan institusi negara, namun lebih kepada proses pembedaan fungsi antara institusi keagamaan dengan ranah di luar agama dalam masyarakat terutama untuk masalah yang memiliki nilai politik praktis yang sangat tinggi. 50 [3.14] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa kampanye di tempat pendidikan akan menimbulkan perpecahan dan polarisasi serta hilangnya marwah dan nilai luhur pendidikan sehingga bertentangan dengan Pasal 31 ayat (5) UUD 1945. Terhadap dalil para Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan terkait dengan kampanye pemilu di tempat pendidikan. Menurut Mahkamah, kampanye pemilu di tempat pendidikan adalah tepat jika ditujukan bagi peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yaitu jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang penyelenggaraannya dilakukan oleh perguruan tinggi. Selain merupakan sumber potensial dari keberadaan pemilih pemula, perguruan tinggi juga merupakan simbol pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban, tempat terkonsentrasinya orang-orang yang terdidik dan terpelajar, serta merupakan pusat energi dan kemampuan untuk melakukan langkah pencegahan yang antisipatif terhadap paham radikal dan intoleran. Oleh karena fungsi perguruan tinggi yang sangat strategis tersebut, menurut Mahkamah, perguruan tinggi melalui civitas akademika memiliki kemampuan besar dalam mengupayakan pendidikan politik serta partisipasi politik bagi masyarakat yang dilaksanakan melalui kampanye pemilu. Bahwa kampanye pemilu di perguruan tinggi dapat membuka kebebasan berbicara, berekspresi, dan mengemukakan pendapat bagi civitas akademika dan merupakan tempat yang tepat dalam menguji visi, misi, program dan/atau citra diri para peserta pemilu, sehingga peserta pemilu kemudian akan mendapatkan ide dan gagasan baru yang merupakan hasil dari diskusi ilmiah berdasarkan ilmu pengetahuan dan penelitian guna perbaikan dan perubahan pembangunan. Perguruan tinggi juga merupakan tempat berkembangnya kebebasan mimbar akademik yang dapat menciptakan dialog antara peserta pemilu untuk membahas sejauh mana program-program yang ditawarkannya dapat dengan mudah diterapkan setelah memenangkan pemilu. Kampanye pemilu di perguruan tinggi dapat juga membantu perguruan tinggi mencapai tujuannya untuk menciptakan dan menyebarluaskan pengetahuan serta memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Bagi mahasiswa sebagai bagian dari civitas akademika dan merupakan pemilih pemula, kampanye pemilu dapat memberikan informasi tentang rekam jejak, visi, misi, dan program kandidat peserta pemilu sehingga dapat menjadi dasar keputusan untuk menentukan pilihan yang terbaik berdasarkan hati nurani pada saat menggunakan hak suara dalam pemilu. Meskipun demikian, kampanye pemilu yang 51 diselenggarakan di perguruan tinggi perlu disesuaikan dengan pembatasan- pembatasan sebagaimana dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023. Pengaturan pembatasan demikian diperlukan agar kampanye pemilu tersebut tidak berubah menjadi kampanye politik yang menimbulkan perpecahan dan polarisasi civitas akademika yang berakhir dengan pelanggaran pemilu. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 yang telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 telah ternyata tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, tidak melanggar asas pemilihan umum serta tidak menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, nilai-nilai agama, maupun persatuan bangsa sebagaimana dijamin oleh Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (5) UUD 1945. Dengan demikian, permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan provisi tidak dapat diterima; [4.4] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 52 Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam Provisi: Menyatakan permohonan provisi para Pemohon tidak dapat diterima. Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal enam belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh tiga yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan November, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 15.22 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, dan M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh para Pemohon. KETUA, ttd. Suhartoyo 53 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Wahiduddin Adams ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Manahan MP. Sitompul ttd. Enny Nurbaningsih ttd. M. Guntur Hamzah Panitera Pengganti ttd. Fransisca