128/PUU-XIII/2015

PUTUSAN Nomor 128/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh: 1. Nama : Holidin Pekerjaan : Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Bangun Rejo Alamat : Kampung Purwodadi, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupatan Lampung Tengah; 2. Nama : Mulyadi Pekerjaan : Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Kalirejo Alamat : Desa Way Krui, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah; 3. Nama : Sutarmin Pekerjaan : Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Sendang Agung Alamat : Desa Sendang Mukti, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah; 4. Nama : Tulus Ikhlas Pekerjaan : Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Bekri Alamat : Desa Bangun Sari, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah; SALINAN Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 5. Nama : Edi Sanipo Pekerjaan : Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Trimurjo Alamat : Desa Purwodadi, Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah; 6. Nama : Yusup Sukardi Pekerjaan : Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Bumi Ratu Nuban Alamat : Desa Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah; 7. Nama : M. Syahrudin Pekerjaan : Buruh Alamat : Bumi Agung Marga RT/RW, 001/001 Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1102/sk.mk/x/2015 dan Nomor 1103/sk.mk/x/2015 masing-masing bertanggal 12 Oktober 2015 memberi kuasa kepada Gunawan Raka, S.H., M. David, S.H., Andanan Idris, S.H., Dicki Zulkarnain S.H., Hambali S.H., M.H., dan Muhammad Yusuf, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hulkum dari Kantor Hukum Gunawan Raka & Partners, beralamat di Jalan Pulau Pisang Nomor 2A, Way Halim Permai Bandar Lampung, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 15 Oktober 2015, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 16 Oktober 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 Nomor 279/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 128/PUU-XIII/2015 pada tanggal 29 Oktober 2015, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 November 2015 dan 18 November 2015, pada pokoknya menguraikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Perubahan UUD 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut "MK" sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut “UU MK". 2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar..." 3. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,... "Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nornor 5076), seianjutnya disebut "UU KK” menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 Republik Indonesia Tahun 1945". 4. Bahwa objek permohonan pengujian undang-undang ini adalah pasal uji Pasal 33 huruf g, Pasal 50 huruf a dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 5. Bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur secara hierarki kedudukan UUD 1945 sebagai Groundnorms kedudukannya lebih tinggi dari Undang-Undang. Dengan demikian setiap ketentuan Undang- Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, maka dalam hal suatu Undang-Undang diduga dan terindikasi bertentangan dengan UUD 1945, pengujiannya diiakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 6. Bahwa oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 7. Bahwa dimilikinya kedudukan hukum (legal standing) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Pasal 51 ayat (1) UU MK: "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privati atau d. lembaga negara." Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK: "Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945." 8. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian Undang-Undang, yaitu: (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon dan (ii) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang. 9. Oleh karena itu, para Pemohon akan menguraikan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara a quo, sebagai berikut: Pertama kualifikasi sebagai Pemohon, bahwa para Pemohon adalah badan hukum privat sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Pemohon yang dibuat pada tanggal 17 Mei 2005. Pasal 2 APDESI adalah organisasi profesi berbentuk kesatuan dengan ruang lingkup nasional, berdaulat dan mandiri, atas dasar kesamaan kegiatan, profesi di bidang pemerintah desa, serta pembangunan pedesaan. Para Pemohon dalam Kapasitasnya bertindak untuk dan atas nama: Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia yang disingkat APDESI, Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Bangun Rejo, Kalirejo, Sendang Agung, Bumi Ratu Nuban, Trimurjo, Bekri Kabupaten Lampung Tengah, Trimurjo, yang membawahi seluruh desa- desa di 6 kecamatan tersebut yang keseluruhannya berada di Kabupaten Lampung Tengah yang langsung berkaitan dengan Perangkat Desa yang berkaitan langsung dengan pasal-pasal a quo. M. SYAHRUDI. Tempat tanggal lahir: Kota Bumi, 19 Oktober 1964, Pekerjaan Buruh lepas harian. Alamat: Bumi Agung Marga RT/RW 001/001 Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara adalah calon Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 Kepala Desa Bumi Agung Marga RT/RW 001/001 Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara, yang sekarang sedang mengikuti proses pemilihan kepala desa di Desa Bumi Agung Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara. Kedua, kerugian konstitusional Pemohon. Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang- Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat di dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nornor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadl, 10. Adapun kerugian konstitusional Pemohon terhadap Pasal 33 huruf g, Pasal 50 ayat (1) huruf a dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu: 10.1. Bahwa Pemohon masih banyak yang pendidikannya hanya sebatas sekolah Menengah Pertama, tentu dengan adanya batasan pendidikan pada Pasal 50 ayat (1) huruf c telah menutup kesempatan Pemohon untuk berkontribusi menjadi perangkat desa. 10.2. Bahwa adanya batasan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, telah menutup dan atau membatasai hak Pemohon Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 untuk menjadi Kepala Desa ataupun selaku perangkat Desa. 10.3. Bahwa Pemohon M. SYAHRUDIN adalah warga Bumi Agung, dan tahu betul kondisi dan wilayah tersebut, berhubung Pemohon baru tinggal di Desa Bumi Agung, Kabupaten Lampung Utara, di mana lamanya berdomisili Pemohon belum sampai 1 (satu) tahun sehingga Pemohon dinyatakan gugur dan tidak dapat mengajukan diri selaku Calon Kepala Desa. (bukti P-2). 11. Bahwa para Pemohon yang terdiri dari Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia yang disingkat APDESI yang tugas dan peranannya adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan perlindungan dan pembelaan serta penegakan hak-hak konsitusional warga negara sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana termuat dalam AD/ART APDI dan atau Masyarakat yang berniat mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa dan sebagai calon Perangkat Desa yang dirugikan atas berlakunya Pasal 33 hurut g, Pasal 50 ayat (1) huruf a dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni: • Pasal 33 "calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan": g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1(satu) tahun sebelum pendaftaran. • Pasal 50 ayat (1) huruf: (1) Perangkat desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 (sekertaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana tekhnis), diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan: a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat. e. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1(satu) tahun sebelum pendaftaran. 12. Bahwa berdasarkan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Maka pasal-pasal a quo telah merugikan kepentingan para Pemohon yang dijamin UUD 1945. Pasal- pasal a quo yang memberikan paradigma penyelenggaran Pemilihan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 Kepala Desa dan Perangkat Desa tldak memberikan kesempatan yang sama dan diskriminatif dalam hal persyaratan untuk menjadi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal-pasal a quo, sehingga jelas merugikan hak konstitusional para Pemohon yang secara nyata dijamin haknya untuk mendapatkan perlindungan kesempatan hak yang sama tidak diskriminatif dalam pemerintahan tanpa terkecuali, sehingga pasal-pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945. 13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan nyata bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang a quo terhadap UUD 1945. III. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG 14. Bahwa norma fundamental negara adalah Pancasila dan norma ini harus dijadikan dasar pemandu bagi perancang dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Bahwa merujuk uraian tersebut di atas, sepatutnya pasal-pasal a quo dalam Pasal 33 huruf g, Pasal ayat (1) huruf a dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa harus mencerminkan pada salah satu sila ke-5 (lima), yakni: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang selanjutnya akan Pemohon uraikan tersebut di bawah ini, sebagai berikut: • Pasal 33 "calon kepala desa wajib rnernenuht persyaratan": g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran. • Pasal 50 ayat (1): 1) Perangkat desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 (sekretaris desa. pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis), diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan: a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat. e. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1(satu) tahun sebelum pendaftaran. Bahwa pasal a quo tersebut, tidak mencerminkan dari marwah sila "Keadilan soslal bagi seluruh Indonesia", karena pasal a quo mengekang, dan memberi pembatasan, serta tidak memberi kesempatan yang sama kepada Pemohon, yang berniat dan ingin berkarya menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa, yakni pasal a quo mensyaratkan dan mewajibkan kepada Calon Kepala Desa dan Calon Perangkat Desa yakni: harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran. 15. Bahwa Pemohon dan warga penduduk daerah banyak yang bermigrasi ataupun pindah, ataupun merantau ke daerah lain untuk mengembangkan diri dan suatu saat akan kembali ke kampung halaman untuk berkarya dan membangun kampung halaman. 16. Bahwa pada saat kembali ke kampung halaman, kemudian adanya Pemilihan Kepala nesa di mana dalam Undang-Undang Desa dlpersyaratkan calon kepala desa terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal didesa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran. Bahwa dengan demikian Pemohon dan atau warga penduduk daerah (masyarakat) yang pada saat kembali, dan bertepatan dengan pemilihan kepala desa, dan berniat mencalonkan diri sebagai calon kepala desa di kampung halamanya, akan terhalang dengan persyaratan tersebut di atas. Bahwa dengan demikian hak dipilih dan hak politik sebagaimana dijamin secara konstitusi terhalang oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 tentang Desa, khususnya dalam Pasal 33 huruf g; Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat (1) huruf c dan karena itu hak konstitusional Pemohon terbukti dirugikan dengan adanya pasal a quo tersebut. 17. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang dilanggar dengan adanya ketentuan Pasal 33 huruf g, Pasal 50 ayat (1) huruf a, dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut dapat dijelaskan selanjutnya sebagai berikut: a. Ketentuan Pasal 33 huruf g, Pasal 50 ayat (1) huruf a, dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menentukan: Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. b. Ketentuan Pasal 33 huruf g, Pasal 50 ayat (1) huruf a, dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 yang menentukan: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; 18. Dengan demikian, Pasal 33 huruf g, Pasal 50 ayat (1) huruf a, dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut melanggar hak konstitusional Pemohon. Hak-hak konstitusional Pemohon yang dilanggar dengan adanya ketentuan Pasal 33 huruf g, Pasal 50 ayat (1) huruf a, dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut adalah: − Hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa sebab Pasal 33 huruf g, Pasal 50 ayat (1) huruf a, dan Pasal 50 ayat (1) Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut menjadi dasar kewenangan bagi Pemerintahan Daerah diatasnya (Camat/Bupati/Walikota) melalui Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa, untuk tidak menerlma calon kepala desa yang tidak/belum terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal didesa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, sehingga Pemohon mendapatkan kesulitan untuk dapat ikut serta dan berpartisipasi dalam Pemilihan sebagai Kepala Desa dan dipilih sebagai Perangkat Desa, karena ada pembatasan dan pengkebirian hak-hak konstitusional Pemohon dalam pasal-pasal a quo. − Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sebab Pasal 33 huruf g, Pasal 50 ayat (1) huruf a, dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut menjadi dasar kewenangan bagi Pemerintahan Daerah diatasnya (Camat/Bupati/Walikota) melalui Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa, untuk tidak menerima calon kepala desa yang tidak/belum terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal didesa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, sehingga Pemohon tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, karena ada pembatasan dan pengkebirian hak-hak konstitusional Pemohon dalam pasal-pasal a quo. − Hak untuk bekerja dengan perlakuan yang adil sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa, Pasal 33 huruf g, Pasal 50 ayat (1) huruf a, dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut menjadi dasar kewenangan bagi Pemerintahan Daerah di atasnya (Camat/Bupati/Walikota) melalui Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa, untuk tidak menerima calon kepala desa yang tidak/belum terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, sehingga Pemohon terhalang untuk bekerja dengan perlakuan yang adil sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa, karena ada pembatasan dan pengkebirian hak-hak konstitusional Pemohon dalam pasal-pasal a quo. − Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebab Pasal 33 huruf g, Pasal 50 ayat (1) huruf a, dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut menjadi dasar kewenangan bagi Pemerintahan Daerah di atasnya (Camat/Bupati/ Walikota) melalui Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa, untuk tidak menerima atau menolak Pemohon atau para calon Kepala Desa dan Calon Perangkat Desa yang tidak/belum terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, sehingga Pemohon merasa tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa, karena ada pembatasan dan pengkebirian hak-hak konstitusional Pemohon dalam pasal-pasal a quo. 19. Bahwa Pasal 33 huruf g, Pasal 50 ayat (1) huruf a, dan Pasal 50 ayat (1) huruf c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut merupakan ketentuan yang menimbulkan pelanggaran hak konstitusional Pemohon, sebab dijadikan dasar menjadi dasar kewenangan bagi Pemerintahan Daerah di atasnya (Camat/Bupati/Walikota) melalui Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa, untuk tidak menerima atau menolak Pemohon atau para calon Kepala Desa dan Calon Perangkat Desa yang tidakj belum terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran karena ada pembatasan dan pengkebirian hak-hak konstitusional Pemohon dalam pasal-pasal a quo. Bahwa Ketentuan tersebut melanggar Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yakni melanggar hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan persamaan kedudukan di dalam hukum, hak untuk memajukan diri dan berjuang secara kolektif untuk membangun bangsa dan negara, mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa, hak pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, hak dapat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 bekerja sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa, hak memperaleh perlakuan yang adil dan layak, hak turut dalam pemerintahan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa serta bebas dari perlakuan diskriminatif saat Pemohon akan ingin menjadi Kepala Desa dan atau Perangkat Desa, dimana sebagai bagian dalam berkarya dan membangun bangsa dan negara. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada para Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan pengujian Pasal 33 huruf g, Pasal 50 ayat (1) huruf a, dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomar 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Menyatakan Pasal 33 huruf g, Pasal 50 ayat (1) huruf a, dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Menyatakan Pasal 33 huruf g, Pasal 50 ayat (1) huruf a, dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17 yang disahkan dalam persidangan tanggal 18 November 2015 serta bukti P-18 dan bukti P-19, sebagai berikut: 1. Bukti P– 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Holidin; 2. Bukti P– 2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mulyadi; 3. Bukti P– 3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutarmin; 4. Bukti P– 4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tulus Ikhlas; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 5. Bukti P– 5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Edi Sanipo; 6. Bukti P– 6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusup Sukardi; 7. Bukti P– 7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M.Syahrudin; 8. Bukti P– 8 : Fotokopi Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 344.A/KPTS/LTD.6/2013 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kampung Sripendowo, Sidorejo, Sukanegara, Purwodadi, Sidodadi, Sukawaringin, Timbulrejo, Cimarias, dan Sidoluhur Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah; 9. Bukti P– 9 : Fotokopi Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 455/KPTS/LTD.6/2013 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kampung Sinarsari, Sukosari, Waya Krui, dan Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah; 10. Bukti P– 10: Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 263/KPTS/LTD.6/2013 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kampung Sendang Mulyo, Sendang Mukti, dan Kutowinangun Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah; 11. Bukti P-11: Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 347/KPTS/LTD.6/2012 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kampung Bulusari, Sidowaras, Bumi Rahayu, Bumi Raharjo, Sukajadi, Sidokerto, dan Sukajawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah; 12. Bukti P-12: Fotokopi Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 351/KPTS/LTD.6/2012 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kampung Kesuma Jaya, Bangun Sari, dan Binjai Ngagung Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah; 13. Bukti P-13: Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 59/KPTS/LTD.6/2011 tentang Pengesahan Hasil Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kampung pada Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Seputih Surabaya, dan Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah; 14. Bukti P-14: Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK: 1871121910640004 atas nama M. SYAHRUDIN; 15. Bukti P-15: Fotokopi Berita Acara Pembentukan Pengurus APDESI Kecamatan Sendangagung; 16. Bukti P-16: Fotokopi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 17. Bukti P-17: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 18. Bukti P-18 Fotokopi Anggaran Dasar Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI); 19. Bukti P-19 Fotokopi Surat Nomor 141/451/29-LU/2015 perihal Penyampaian hasil Pleno Calon Kepala Desa. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495, selanjutnya disebut UU 6/2014) terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan selaku badan hukum privat merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 33 huruf g serta Pasal 50 ayat (1) huruf a dan huruf c UU 6/2014, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa Pasal 33 huruf g, Pasal 50 ayat (1) huruf a dan huruf c UU 6/2014 tersebut melanggar hak konstitusional para Pemohon, antara lain, hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagai kepala desa dan perangkat desa, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hak untuk bekerja dengan perlakuan yang adil sebagai kepala desa dan perangkat desa, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebab Pasal-pasal a quo menjadi dasar kewenangan bagi Pemerintahan Daerah di atasnya melalui Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa, untuk tidak menerima calon kepala desa yang tidak/belum terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, sehingga para Pemohon mendapatkan kesulitan untuk dapat ikut serta dan berpartisipasi dalam Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 pemilihan sebagai kepala desa dan dipilih sebagai perangkat desa, karena ada pembatasan dan pengkebirian hak-hak konstitusional para Pemohon dalam Pasal-pasal a quo; b. Bahwa Pasal 33 huruf g, Pasal 50 ayat (1) huruf a dan huruf c UU 6/2014 tersebut merupakan ketentuan yang menimbulkan pelanggaran hak konstitusional para Pemohon, sebab Pasal-pasal a quo menjadi dasar kewenangan bagi Pemerintahan Daerah di atasnya melalui Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa, untuk tidak menerima atau menolak para Pemohon atau para calon kepala desa dan calon perangkat desa yang tidak atau belum terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran karena ada pembatasan dan pengebirian hak-hak konstitusional para Pemohon dalam Pasal-pasal a quo. c. Bahwa Pasal-pasal a quo melanggar Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 , yakni melanggar hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan persamaan kedudukan di dalam hukum, hak untuk memajukan diri dan berjuang secara koletif untuk membangun bangsa dan negara, mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagai kepala desa dan perangkat desa, hak pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, hak dapat bekerja sebagai kepala desa dan perangkat desa, hak memperoleh perlakuan yang adil dan layak, hak turut dalam pemerintahan sebagai kepala desa dan perangkat desa, serta bebas dari perlakuan diskriminatif saat para Pemohon akan menjadi kepala desa dan atau perangkat desa, di mana sebagai bagian dalam berkarya dan membangun bangsa dan negara. [3.6] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (legal standing) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh para Pemohon, menurut Mahkamah: • Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2), serta para Pemohon Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 menganggap hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan pengujian; • Kerugian konstitusional para Pemohon setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; • Terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, serta ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat, bahwa meskipun pada bagian awal argumentasinya para Pemohon menyatakan kualifikasinya sebagai badan hukum privat dan Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian hak konstitusional dalam kualifikasi tersebut, namun sebagai perorangan warga negara Indonesia, dalam hal ini sebagai sekelompok orang warga negara Indonesia yang mempunyai kepentingan sama, kerugian hak konstitusional para Pemohon secara potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi apabila yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai kepala desa yang disebabkan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian telah jelas pula bahwa potensi kerugian tersebut berhubungan secara kausal dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian sehingga apabila permohonan a quo dikabulkan, kerugian demikian tidak akan terjadi. Oleh karena itu, sebagai sekelompok warga negara Indonesia yang mempunyai kepentingan yang sama, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas maka dengan berpegang pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah tidak memandang urgen lagi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK dimaksud. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 [3.9] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut: Bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 33 huruf g serta Pasal 50 ayat (1) huruf a dan huruf c UU 6/2014 yang menyatakan: Pasal 33 huruf g: “Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan: ... g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; Pasal 50 ayat (1) huruf a dan huruf c: “Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan: a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; b. ... c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan...”. terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; Menurut para Pemohon pasal-pasal a quo melanggar hak konstitusionalnya yang dijamin dalam UUD 1945, yaitu hak mendapatkan kemudahan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; hak untuk bekerja dengan perlakuan yang adil; hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; [3.10] Menimbang, terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut: [3.10.1] Bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana tersebut dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat menyatakan, "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial …". Prinsip kesatuan dalam NKRI yang dinyatakan secara tegas dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 adalah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 bagian dari upaya membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pembukaan UUD 1945 tersebut merupakan dasar berdirinya bangsa Indonesia dalam negara kesatuan. Selain itu, ditegaskan pula bahwa negara menghormati kedudukan daerah-daerah dan segala peraturan negara mengenai daerah-daerah dengan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut. Keberadaan daerah-daerah tersebut tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam NKRI. Keberagaman karakteristik dan jenis desa atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi NKRI tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah ditegaskan dalam UUD 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2). [3.10.2] Bahwa UU 6/2014 disusun dengan semangat penerapan amanat UUD 1945, termasuk di dalamnya pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7) UUD 1945. Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan. Dengan konstruksi menggabungkan fungsi self-governing community dengan local self government, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa, ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat. Dengan tetap memperhatikan kekhasannya di sejumlah daerah, desa dan desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama, sedangkan perbedaannya hanyalah dalam implementasi tentang hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial desa adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. Desa adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, serta Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 mendapat fasilitas dan pembinaan dari pemerintah kabupaten/kota. Dalam posisi seperti ini, desa dan desa adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, di masa depan desa dan desa adat dapat melakukan perubahan wajah desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya; [3.10.3] Bahwa terkait dengan pengujian konstitusionalitas norma “terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran” sebagaimana yang disebut dalam Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c UU 6/2014, menurut Mahkamah, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Bahwa sebuah desa sekurang-kurangnya memiliki ciri-ciri yang bersifat universal, antara lain adalah bahwa desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan; desa merupakan bentuk kesatuan terkecil dalam sistem pemerintahan negara; serta desa bersifat otonom dalam arti mempunyai hak untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Baik desa biasa maupun desa adat sama-sama merupakan kesatuan masyarakat hukum. Artinya satuan pemerintahan desa dan kesatuan masyarakat hukum adat, sama-sama berstatus sebagai subjek hukum dalam lalu lintas hukum nasional. Bahwa UU 6/2014 merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yaitu memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; memberikan kejelasan status dan kepastian hukum bagi desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; melestarikan dan memajukan adat, tradisi, serta budaya masyarakat desa; membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab; memajukan perekonomian masyarakat desa dan mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Menurut Mahkamah, makna desa sebagaimana yang dimaksud dalam UU 6/2014 adalah masyarakat desa yang terstruktur dalam konteks rezim hukum Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 pemerintahan daerah. Artinya sebagai rezim hukum pemerintahan daerah, pelaksanaan pemilihan kepala desa dan pengangkatan perangkat desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa. Pemilihan kepala desa secara langsung oleh masyarakat desa dan pengangkatan perangkat desa tanpa mensyaratkan harus berdomisili di desa setempat telah bersesuaian dengan semangat Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”; [3.10.4] Bahwa untuk mendorong dan menggerakkan desa ke arah perkembangan menjadi masyarakat berperadaban maju dan modern, pengorganisasian warga desa memerlukan proses pelembagaan yang lebih baik. Institusi-institusi masyarakat desa harus difungsikan secara efektif untuk mendorong dan menggerakkan roda perkembangan ke arah kemajuan di segala bidang kehidupan warga desa. Kehidupan masyarakat desa membutuhkan ruang kebebasan untuk bergerak dan untuk saling berkompetisi secara sehat sekaligus saling bekerja sama dalam suasana tertib dan tenteram penuh kedamaian dan persaudaraan antara sesama warga. Masyarakat desa memerlukan peningkatan kesejahteraan yang semakin berkualitas dan merata yang tercermin dalam struktur keadilan sosial dan tidak adanya kesenjangan antara elit kaya dengan rakyat kebanyakan. Karena itu, perikehidupan di desa-desa Indonesia dewasa ini sudah seharusnya diarahkan untuk pada suatu saat kelak berkembang menjadi maju dan modern. Bahwa masyarakat perdesaan di Indonesia dapat dibedakan antara masyarakat desa dan masyarakat adat. Menurut Mahkamah, status desa dalam UU 6/2014 justru kembali dipertegas sebagai bagian tak terpisahkan dari struktur organisasi pemerintahan daerah, peraturan desa ditegaskan sebagai bagian dari pengertian peraturan perundang-undangan dalam arti peraturan yang melaksanakan fungsi pemerintahan, sehingga desa menjadi kepanjangan tangan terbawah dari fungsi-fungsi pemerintahan negara secara resmi. Oleh sebab itu sudah seyogianya pemilihan “kepada desa dan perangkat desa” tidak perlu dibatasi dengan mensyaratkan bahwa calon kepala desa atau calon perangkat desa harus “terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran”. Hal tersebut sejalan dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 rezim Pemerintahan Daerah dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak memberikan batasan dan syarat terkait dengan domisili atau terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di daerah setempat. Bahwa komunitas desa terbentuk oleh dan untuk kepentingan masyarakat desa yang pada waktunya bersepakat membentuk semacam organ- organ pemerintahan desa yang tersendiri. Itulah yang oleh Undang-Undang disebut sebagai pemerintahan desa. Dari perspektif negara, tentu saja pemerintahan desa itu dilihat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan NKRI secara keseluruhan. Karena itu, nomenklatur yang digunakan adalah pemerintahan desa, peraturan desa, badan perwakilan desa, dan sebagainya yang merujuk kepada logika pemerintahan negara Republik Indonesia secara umum. Dengan demikian satuan pemerintahan desa merupakan unit terbawah dari struktur organisasi pemerintahan daerah; [3.11] Menimbang bahwa terhadap petitum para Pemohon yang meminta pengujian konstitusional Pasal 50 ayat (1) huruf a UU 6/2014 mengenai syarat pendidikan bagi perangkat desa, oleh karena para Pemohon tidak menguraikan argumentasinya di dalam posita permohonannya maka permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut; [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 10.29 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Aswanto ttd. Maria Farida Indrati ttd. Wahiduddin Adams ttd. Patrialis Akbar ttd. Suhartoyo ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Manahan M.P Sitompul PANITERA PENGGANTI, ttd. Achmad Edi Subiyanto Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id