127/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 127/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Devi Ramadhani Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nasional Selanjutnya disebut ----------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Yanhar Mizam Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nasional Selanjutnya disebut ---------------------------------------------------- Pemohon II; 3 Nama : Agung Ramadhan Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nasional Selanjutnya disebut --------------------------------------------------- Pemohon III; 4 Nama : Anandhita Sandryana Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nasional Selanjutnya disebut --------------------------------------------------- Pemohon IV; 5 Institusi Kajian Demokrasi Deconstitute, diwakili oleh: Nama : Dr. Harimurti Adi Nugroho, S.H., M. Pd.I., M.Kn. Jabatan : Ketua/Direktur Eksekutif Perkumpulan Selanjutnya disebut ---------------------------------------------------- Pemohon V; 6 Nama : Azali Pangiringan Samosir Pekerjaan : Penerjemah Tersumpah/Ketua Umum IPPTI (Ikatan Penerjemah dan Pengalih Bahasa Tersumpah Indonesia) Selanjutnya disebut --------------------------------------------------- Pemohon VI; 7 Nama : Indra Listyo 2 Pekerjaan : Penerjemah Tersumpah/Ketua Umum HPI (Himpunan Penerjemah Indonesia) Selanjutnya disebut -------------------------------------------------- Pemohon VII; 8 Nama : Fahmy Yamani Pekerjaan : Penerjemah Profesional Bukan Tersumpah Selanjutnya disebut ------------------------------------------------- Pemohon VIII; 9 Nama : Slamat Parsaoran Sinambela Pekerjaan : Penerjemah Profesional Bukan Tersumpah Selanjutnya disebut --------------------------------------------------- Pemohon IX; 10 Nama : Mei Linda Pekerjaan : Penerjemah Tersumpah Selanjutnya disebut --------------------------------------------------- Pemohon X; 11 Nama : Ni Made Nunik Sayani Pekerjaan : Penerjemah Tersumpah Selanjutnya disebut --------------------------------------------------- Pemohon XI; 12 Nama : Ahmad Suryana LC Bin H Asman Pekerjaan : Penerjemah Tersumpah Selanjutnya disebut -------------------------------------------------- Pemohon XII; 13 Nama : Dimas Rangga Wicaksono Pekerjaan : Penerjemah Profesional Bukan Tersumpah Selanjutnya disebut ------------------------------------------------- Pemohon XIII; 14 Nama : Fatchurozak Pekerjaan : Penerjemah Tersumpah Selanjutnya disebut ------------------------------------------------- Pemohon XIV; 15 Nama : Michelle Pekerjaan : Penerjemah Profesional Bukan Tersumpah Selanjutnya disebut -------------------------------------------------- Pemohon XV; 16 Nama : Dede Wiharto Pekerjaan : Penerjemah Profesional Bukan Tersumpah Selanjutnya disebut ------------------------------------------------- Pemohon XVI; 17 Nama : Moh. Ali Mahfudz Arwani Pekerjaan : Penerjemah Profesional Bukan Tersumpah Selanjutnya disebut ------------------------------------------------ Pemohon XVII; 3 18 Nama : Nursalam Pekerjaan : Penerjemah Profesional Bukan Tersumpah Selanjutnya disebut ----------------------------------------------- Pemohon XVIII; 19 Nama : Iga Puspitaning Siwi Pekerjaan : Penerjemah Tersumpah Selanjutnya disebut ------------------------------------------------- Pemohon XIX; 20 Nama : Teguh Puja Pramadya Pekerjaan : Penerjemah Profesional Bukan Tersumpah Selanjutnya disebut -------------------------------------------------- Pemohon XX; 21 Nama : David Parulian Sinaga Pekerjaan : Penerjemah Profesional Bukan Tersumpah Selanjutnya disebut ------------------------------------------------- Pemohon XXI; 22 IKATAN AGENSI JASA BAHASA, yang diwakili oleh: 1. Nama : Sony Novian Jabatan : Ketua 2. Nama : Muhammad Reza Rizky Jabatan : Sekretaris 3. Nama : Rika Agusmelda Jabatan : Sekretaris Selanjutnya disebut ----------------------------------------------- Pemohon XXII; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, masing-masing bertanggal 15 Juli 2025, 13 Agustus 2025, 17 Agustus 2025, 18 Agustus 2025, 19 Agustus 2025, dan 20 Agustus 2025 memberi kuasa kepada Dr. Harimurti Adi Nugroho, S.H., M.Pd.I., M.Kn., Ramjahif Pahisa Gorya Fiver, S.H., M.H., dan Feri Kurniawan, S.H., kesemuanya merupakan Kuasa Hukum yang memilih domisili hukum di Jalan Greenlake City Boulevard, Rukan Cordoba, Blok E Nomor 37, Cipondoh, Kota Tangerang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon XXII disebut sebagai --------------- -----------------------------------------------------------------------------------------Para Pemohon 4 [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Juli 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 24 Juli 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 129/PUU/PAN.MK/ AP3/07/2025 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e- BRPK) dengan Nomor 127/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 31 Juli 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 25 Agustus 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD NRI 1945”) yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”; 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 3. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan absolut (absolute competentie) untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana 5 dinyatakan di dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum"; 4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah dan terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut “UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”) menyatakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang berbunyi: "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi"; 5. Bahwa ketentuan mengenai kewenangan absolut (absolute competentie) Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar dinyatakan pula di dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”; 6. Bahwa ketentuan mengenai kewenangan absolut (absolute competentie) Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar juga dinyatakan di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 6 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU Mahkamah Konstitusi”), yang menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 7. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar juga turut dinyatakan di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut “Peraturan MK No. 2 Tahun 2021”), yang berbunyi: “Objek permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”; 8. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil sebagaimana dinyatakan di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan MK No. 2 Tahun 2021 yang berbunyi: “Permohonan pengujian undang-undang meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil"; 9. Bahwa yang dimaksud dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar secara materiil adalah pengujian berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan MK No. 2 Tahun 2021 yang berbunyi: “Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945”; 10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji ketentuan Pasal 31 ayat (1) 7 dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan terhadap Pasal 36 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 1. Bahwa berkenaan dengan kedudukan para Pemohon telah ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang mendalilkan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara”; 2. Bahwa berkenaan dengan syarat kedudukan para Pemohon juga telah ditentukan di dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan MK No. 2 Tahun 2021, yang menyatakan: "Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara”; 3. Bahwa terhadap kedudukan hukum para Pemohon yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan MK No. 2 Tahun 2021 sebagaimana merujuk pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU- V/2007 adalah apabila: 8 a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi; 4. Bahwa pembahasan perihal kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon akan diuraikan di bawah ini; - PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, DAN PEMOHON IV ADALAH PERORANGAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERSTATUS SEBAGAI MAHASISWA 5. Bahwa Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa aktif pada Fakultas Hukum Universitas Nasional sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Universitas Nasional atas nama Devi Ramadhani (Bukti P-8); 6. Bahwa Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa aktif pada Fakultas Hukum Universitas Nasional; 7. Bahwa Pemohon III adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa aktif pada Fakultas Hukum Universitas Nasional sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Universitas Nasional atas nama Agung Ramadhan (Bukti P-9); 8. Bahwa Pemohon IV adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa aktif pada Fakultas Hukum Universitas Nasional sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa 9 (KTM) Universitas Nasional atas nama Anandhita Sandryana (Bukti P- 10); 9. Bahwa dengan demikian, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan MK No. 2 Tahun 2021; - KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, DAN PEMOHON IV 10. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah mahasiswa Fakultas Hukum, sebuah status yang tidak hanya bersifat individual, melainkan juga secara inheren melekatkan peran serta tanggung jawab moral dan intelektual sebagai agen perubahan (agent of change) dan kontrol sosial (social control). Peran fundamental ini merupakan pengejawantahan dari amanat Tridharma Perguruan Tinggi, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut “UU No. 12 Tahun 2012”), yang mencakup pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Lebih substansial, peran ini expressis verbis ditekankan pada Pasal 10 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2012 yang mana menyatakan bahwa rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi ditransformasikan, dikembangkan, dan/atau disebarluaskan oleh sivitas akademika melalui Tridharma. Sebagai sivitas akademika yang mengemban beban dan tanggung jawab Tridharma, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV memiliki beban moral akademik untuk secara aktif berkontribusi pada perbaikan dan kemajuan sistem hukum nasional. Kontribusi ini diejawantahkan melalui upaya kritis, analitis, serta partisipasi dalam menyebarluaskan pemahaman hukum yang benar dan berkeadilan kepada masyarakat luas, sebagai bagian integral dari upaya membangun masyarakat, bangsa, dan negara yang sadar hukum dan berlandaskan kepastian hukum, sebagaimana salah satunya yang dilakukan oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV saat ini untuk mengajukan pengujian materiil terhadap 10 undang-undang. Upaya kolektif tersebut hanya dapat terlaksana secara efektif apabila didasari oleh sistem hukum yang kokoh, memberikan kepastian, dan bebas dari kerancuan normatif; 11. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV mendalilkan hak-hak konstitusionalnya yang fundamental telah dirugikan, atau setidak-tidaknya secara potensial dapat dirugikan menurut penalaran yang wajar, oleh keberlakuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (selanjutnya disebut “UU No. 24 Tahun 2009”), khususnya berkenaan dengan frasa "wajib digunakan" pada ayat (1). Pasal ini telah menimbulkan tafsir yang sangat beragam (multitafsir) dan ketidakpastian hukum yang berdampak pada banyak pihak, di antaranya sivitas akademika (termasuk Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV), lembaga-lembaga swasta dan para hakim di lembaga peradilan. Hal ini terlihat dari variasi putusan pengadilan terkait pasal ini sejak tahun 2012 hingga saat ini. Salah satunya dapat dilihat dari hasil penelitian dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dalam jurnalnya yang berjudul “Pembatalan Perjanjian Akibat Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009: Studi Komparasi Putusan Pengadilan Tahun 2015–2021”. Kondisi multitafsir ini menjadi semakin nyata dan termanifestasi akibat praktik penafsiran frasa tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut “SEMA No. 3 Tahun 2023”), khususnya pada bagian Rumusan Hukum Kamar Perdata, poin B.1. Perdata Umum; 12. Bahwa keberlakuan Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009, khususnya frasa "wajib digunakan", yang secara literal dan gramatikal menyiratkan suatu imperatif penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia, telah mengalami deviasi makna melalui SEMA No. 3 Tahun 2023. SEMA a quo menafsirkan kewajiban ini 11 menjadi bersifat fakultatif, dengan menambahkan prasyarat adanya iktikad baik di antara para pihak. Praktik penafsiran demikian, menurut Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, secara nyata telah melahirkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) yang serius. Ketidakpastian ini timbul, pertama, karena adanya diskrepansi antara makna harfiah (literal) dan tata bahasa (gramatikal) norma undang- undang dengan penafsiran yang diberikan oleh SEMA. Kedua, SEMA No. 3 Tahun 2023, yang secara hierarkis merupakan produk internal Mahkamah Agung dan tidak memiliki kekuatan mengikat umum sebagai peraturan perundang-undangan (regeling), justru telah mengesampingkan atau setidaknya mereduksi substansi UU No. 24 Tahun 2009 yang merupakan norma hukum yang lebih tinggi dan mengikat secara eksternal. Situasi ketidakpastian hukum inilah yang menurut Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV menjadi akar dari munculnya kerugian konstitusional; 13. Bahwa kerugian konstitusional yang diderita Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV bersifat spesifik, aktual dan/atau setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi (specific, actual and/or potential loss which is reasonably certain to occur). Lebih lanjut, terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) yang jelas antara kerugian konstitusional yang dialami Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV dengan berlakunya norma a quo, sebagaimana akan diuraikan secara rinci di bawah ini; 14. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV bersifat spesifik dan partikular, karena melekat secara langsung pada statusnya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dan warga negara Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap tegaknya supremasi hukum. Dalam kapasitasnya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV secara intensif mempelajari, mendalami, dan diharapkan menginternalisasi asas-asas hukum fundamental, termasuk asas kepastian hukum (rechtszekerheid) dan teori jenjang norma (stufenbau theorie). 12 Penguasaan dan internalisasi prinsip-prinsip ini merupakan prasyarat mutlak bagi Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV untuk dapat secara efektif menjalankan perannya sebagai agent of change dan social control sesuai amanat Tridharma Perguruan Tinggi. Ambiguitas penafsiran Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009 oleh SEMA No. 3 Tahun 2023 secara langsung mencederai dan menghambat hak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945. Penghambatan ini terjadi karena ketidakpastian hukum yang timbul akibat norma a quo dan praktiknya telah menggerogoti kualitas pemahaman dan landasan pengetahuan hukum Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV. Padahal, pemahaman yang kokoh dan koheren atas hukum merupakan modal esensial bagi Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV untuk dapat berpartisipasi aktif dan konstruktif dalam diskursus hukum, melakukan edukasi hukum kepada masyarakat, serta mengadvokasikan perbaikan sistem hukum. Ketika prinsip dasar seperti kepastian hukum dan hierarki norma yang dipelajarinya justru tampak rapuh dalam praktik kenegaraan, maka kemampuan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV untuk berkontribusi secara kolektif dalam membangun kesadaran hukum masyarakat dan mendorong terciptanya tata kelola negara yang baik menjadi sangat terganggu. Dilema antara teori yang ideal dengan praktik yang problematik ini menciptakan kebingungan yang fundamental, meruntuhkan basis argumen dan kredibilitas Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sebagai calon yuris yang diharapkan mampu memberikan pencerahan, sehingga menghalangi perwujudan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945; 15. Bahwa secara aktual, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, dalam proses studinya dan dalam upayanya mempersiapkan diri untuk berkontribusi kepada masyarakat, dihadapkan 13 pada realitas praktik hukum yang menunjukkan multitafsir terhadap Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009, yang diperparah oleh SEMA No. 3 Tahun 2023 yang memaknai frasa "wajib digunakan" dalam pasal a quo yang ditafsirkan secara luas dengan menambahkan unsur “iktikad baik” di dalamnya. Situasi ambiguitas yang serba tidak pasti secara hukum ini menciptakan kerugian konstitusional berupa rasa kesia-siaan akademik dan devaluasi terhadap ilmu hukum yang dipelajarinya. Hal ini secara langsung mencederai hak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, karena norma yang seharusnya menjadi pedoman yang jelas dan pasti justru menjadi sumber kebingungan dan pertentangan. Lebih lanjut, ketidakpastian hukum yang sistemik ini secara signifikan menghambat potensi dan upaya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif guna membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sesuai dengan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945. Sebab, sebagai agent of change yang diharapkan mampu berkontribusi pada penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV dihadapkan pada situasi di mana fondasi pengetahuannya—yakni keyakinan akan kepastian dan koherensi sistem hukum—digoyahkan. Upaya untuk menjelaskan atau mengadvokasikan pentingnya ketaatan pada undang-undang menjadi tumpul dan kehilangan daya persuasifnya ketika undang-undang itu sendiri dapat "dikesampingkan" atau ditafsirkan secara bertentangan oleh instrumen yang secara hierarkis lebih rendah. Kondisi ini tidak hanya merugikan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV dalam pengembangan kapasitas intelektual dan moralnya yang esensial untuk berkontribusi, tetapi juga secara langsung mereduksi kemampuannya untuk berpartisipasi secara efektif dalam pembangunan tatanan masyarakat yang berlandaskan hukum yang pasti dan adil, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945; 14 - PEMOHON V ADALAH BADAN HUKUM PRIVAT PERKUMPULAN YANG BEGERAK DI BIDANG ADVOKASI KETATANEGARAAN 16. Bahwa Pemohon V merupakan badan hukum privat berbentuk Perkumpulan yang didirikan dan menjalankan aktivitasnya berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Institusi Kajian Demokrasi Deconstitute Nomor 12, tertanggal 12 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Notaris Agus Sumardi, S.H., S.E., M.Kn., di Kota Tangerang (selanjutnya disebut “Akta Pendirian Perkumpulan Deconstitute”) (Bukti P-11), dan telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0006489.AH.01.07. tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Institusi Kajian Demokrasi Deconstitute tertanggal 07 Agustus 2023 (Bukti P-12); 17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 paragraf 2 Akta Pendirian Perkumpulan Deconstitute menyebutkan “Ketua berwenang mewakili Perkumpulan, yang apabila Ketua berhalangan dibuktikan dengan keterangan tertulis ditandatangani oleh ketua, maka sekretaris dan bendahara berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan bertanggungjawab terhadap jalannya Perkumpulan baik mengenai pengurusan dan pemilikian Pekumpulan”; 18. Bahwa sesuai dengan Akta Pendirian Perkumpulan Deconstitute, Harimurti Adi Nugroho telah ditetapkan menjadi Ketua Perkumpulan; 19. Bahwa merujuk pada Pasal 8 paragraf 2 jo Pasal 13 angka I Akta Pendirian Perkumpulan Deconstitute, maka Harimurti Adi Nugroho berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Perkumpulan dalam Permohonan ini; 20. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon V sebagai badan hukum privat Perkumpulan yang didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia, serta telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0006489.AH.01.07., tertanggal 07 Agustus 2023, sejatinya telah memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 51 15 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Konstitusi jo Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan MK No. 2 Tahun 2021; - KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON V 21. Bahwa, untuk mengukur terpenuhinya kualifikasi kerugian konstitusional Pemohon V yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan MK No. 2 Tahun 2021 sebagaimana merujuk pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007, maka Pemohon V perlu menguraikan terlebih dahulu terkait dengan dasar-dasar kepentingan Pemohon V yang mencakup diri, visi, misi, tujuan, dan serangkaian program kerja yang tercantum dalam Akta Pendirian Perkumpulan Deconstitute; 22. Bahwa Pemohon V, sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 Akta Pendirian Perkumpulan Deconstitute, secara tegas menyatakan diri sebagai suatu lembaga independen yang memiliki fokus utama dalam bidang penelitian dan konsultasi (termasuk advokasi) seputar isu-isu demokrasi, pemilihan umum, dan ketatanegaraan; 23. Bahwa Pemohon V, sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 Akta Pendirian Perkumpulan Deconstitute, memiliki visi, misi, dan tujuan yang pada pokoknya berorientasi pada: a. pemajuan dan penegakan nilai-nilai demokrasi sesuai dengan amanat konstitusi; b. penguatan supremasi nilai-nilai konstitusi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara; c. perlindungan hak-hak konstitusional warga negara; dan d. pengawasan terhadap pembentukan dan implementasi peraturan perundang-undangan agar senantiasa selaras dengan nilai-nilai konstitusi; 24. Bahwa berdasarkan visi, misi, dan tujuan pokok sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Akta Pendirian Perkumpulan Deconstitute, Pemohon V tidak hanya memiliki kepentingan organisasional semata, melainkan juga secara inheren mengemban beban moral dan tanggung jawab sosial (moral and social burden) untuk secara aktif dan 16 berkelanjutan memajukan serta memastikan terwujudnya kepastian hukum dan supremasi nilai-nilai konstitusi dalam seluruh dinamika praktik ketatanegaraan, proses pembentukan peraturan perundang- undangan, serta dalam budaya berhukum masyarakat Indonesia sebagai suatu bangsa dan negara yang hidup di bawah payung negara hukum (rechtsstaat/rule of law) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945; 25. Bahwa untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuannya tersebut, Pemohon V secara aktif telah melakukan berbagai kegiatan terkait isu-isu ketatanegaraan sebagaimana telah menjadi pengetahuan umum (notoire feiten), meliputi : a. media monitoring terhadap isu-isu ketatanegaraan melalui website Deconstitute (https://deconstitute.com) (Bukti P-3); b. pemberian opini publik di media massa (Bukti P-4); c. pemberian pendapat sahabat pengadilan (Amicus Curiae) dalam Perkara Nomor 135/PUU-XXII/2024 (Bukti P-5); d. penelitian yang diterbitkan jurnal ilmiah (Bukti P-6); dan e. pengujian undang-undang, sebagaimana yang saat ini sedang Pemohon V lakukan dengan mengajukan Permohonan Pengujian Materiil terhadap Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; 26. Bahwa dalam rangka menjalankan kegiatan-kegiatan serta mencapai visi dan misinya, Pemohon V memiliki kewenangan organisasional untuk menjalin interaksi dan kerjasama formal dengan berbagai pihak. Kewenangan ini secara tegas diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b Akta Pendirian Perkumpulan Deconstitute, yang menyatakan: "Menandatangani perjanjian kemitraan dengan pemerintah, dengan swasta, dan dengan lembaga-lembaga lainnya baik di dalam maupun di luar negeri"; 27. Bahwa, selanjutnya untuk mengukur terpenuhinya kualifikasi kerugian konstitusional Pemohon V yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan MK No. 2 Tahun 2021, maka perlu diuraikan 17 hak-hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon V yang dijamin oleh UUD NRI 1945; 28. Bahwa, pertama, mengingat status Pemohon V sebagai perkumpulan yang berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Deconstitute memiliki visi dan misi yang secara fundamental bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka Pemohon V memandang adanya hak untuk memajukan diri secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan: "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya."; 29. Bahwa, kedua, mengingat agar Pemohon V dapat menjalankan seluruh kegiatan, program kerja, serta mencapai visi dan misinya dengan baik, maka Pemohon V memandang adanya hak untuk kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."; 30. Bahwa, selanjutnya guna mengukur lebih lanjut terpenuhinya syarat kerugian konstitusional yang diderita oleh Pemohon V sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b, c, d, dan e Peraturan MK No. 2 Tahun 2021, maka pada bagian selanjutnya akan dipaparkan secara terperinci korelasi antara berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemohon V—dimana pelaksanaan kegiatan tersebut bersumber dan dilindungi oleh hak-hak dasar konstitusional, khususnya yang termaktub dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945—dengan kerugian konstitusional yang secara nyata bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya potensial yang menurut suatu penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sebagai konsekuensi yuridis dari timbulnya ketidakpastian hukum akibat dualisme interpretasi antara norma Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009 khususnya terkait frasa “wajib digunakan” dengan SEMA No. 3 Tahun 2023 yang menambahkan anasir “iktikad baik” secara nyata 18 bertentangan dan mencederai visi, misi, dan tujuan pendirian Pemohon V sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 Akta Pendirian Perkumpulan Deconstitute yang salah satunya adalah untuk "mendukung penegakan hukum konstitusi yang berkeadilan" yang berlandaskan pada supremasi konstitusi dan kepastian hukum; 31. Bahwa lebih lanjut, akibat dari ketidakpastian hukum yang ditimbulkan dari ambiguitas Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009— sebagaimana ditafsirkan oleh SEMA No. 3 Tahun 2023, Pemohon V merasa dirugikan secara konstitusional. Beban moral dan sosial yang diemban Pemohon V untuk mengadvokasi dan memajukan penegakan hukum yang berkepastian hukum sesuai nilai-nilai supremasi konstitusi menjadi semakin terhambat secara fundamental dan bahkan sia-sia. Ketidakpastian hukum dalam praktik atas Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009 yang ditafsir luas dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 telah dan berpotensi menghambat upaya Pemohon V dalam menjalankan mandat kelembagaannya untuk memajukan diri secara kolektif menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang berhukum dengan baik sesuai dengan nilai-nilai dan asas-asas kepastian hukum, yang mana hak kolektif tersebut dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945; 32. Bahwa selanjutnya, visi Pemohon V untuk "mendukung penegakan hukum konstitusi yang berkeadilan" (vide Pasal 4 Akta Pendirian Perkumpulan Deconstitute), menjadi terhalang karena objek advokasinya sendiri, yakni undang-undang dan penerapannya, menjadi tidak pasti dan kehilangan supremasinya dalam praktik. Upaya Pemohon V untuk menyuarakan pentingnya ketaatan pada norma hukum yang jelas dan hierarki peraturan perundang-undangan juga menjadi tumpul bahkan sia-sia ketika praktik ketidakpastian hukum berupa ambiguitas dan inkonsistensi dipertontonkan serta dinormalisasi. Hal ini secara fundamental mencederai kemampuan Pemohon V untuk memenuhi beban moral dan sosialnya dalam berkontribusi pada perbaikan sistem hukum nasional, dan dengan demikian menghambat pencapaian tujuan Pemohon V; 19 33. Bahwa lebih lanjut, berangkat dari situasi hukum sebagaimana diuraikan pada poin-poin sebelumnya, Pemohon V merasa dirugikan secara konstitusional, di mana ketidakpastian hukum dalam praktik atas ambiguitas makna Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009 yang ditafsir luas dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 telah dan berpotensi menggerus kredibilitas dan efektivitas Pemohon V dalam menjalankan mandat kelembagaannya. Visi Pemohon V untuk menjadi "lembaga penelitian dan konsultasi terkemuka yang menyediakan informasi dan analisis yang obyektif dan akurat" guna "mendukung penegakan hukum konstitusi yang berkeadilan" (vide Pasal 4 Akta Pendirian Perkumpulan Deconstitute), menjadi secara inheren terhalang. Kapasitas Pemohon V untuk menghasilkan analisis hukum yang berbobot dan berotoritas, merumuskan rekomendasi kebijakan yang konstruktif, serta menyelenggarakan fungsi konsultasi hukum tata negara dan kebijakan publik (vide Pasal 5 Akta Pendirian Perkumpulan Deconstitute ) terkait implementasi Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009 ataupun isu-isu konstitusional lain yang bersinggungan dengan problematika interpretasi norma, antinomi peraturan, dan konsistensi dalam hierarki peraturan perundang-undangan, menjadi terlemahkan. Hal ini disebabkan karena setiap produk intelektual ataupun advis hukum yang disampaikan Pemohon V akan senantiasa dibayangi oleh ambiguitas yang bersumber dari diskrepansi antara kewajiban dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009 dengan penafsiran yang berbeda oleh SEMA No. 3 Tahun 2023. Keadaan demikian secara tidak terhindarkan berpotensi menimbulkan keraguan publik dan para pemangku kepentingan terhadap ketajaman, objektivitas, serta independensi analisis Pemohon V, yang pada gilirannya dapat mereduksi otoritas keilmuan dan dampak kontribusi substantif Perkumpulan dalam mewujudkan tujuan-tujuan luhurnya di bidang penegakan konstitusi dan pengembangan demokrasi; 34. Bahwa lebih lanjut, kondisi rechtsonzekerheid (ketidakpastian hukum) yang secara inheren dilahirkan oleh keberlakuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009 dalam koeksistensinya dengan SEMA 20 No. 3 Tahun 2023, khususnya pada bagian Rumusan Hukum Kamar Perdata, poin B.1. Perdata Umum, telah melahirkan suatu problematika yuridis-teoretis yang secara langsung dan merugikan menghambat pelaksanaan mandat Pemohon V di bidang "Riset & Publikasi" serta "Pendidikan (Seminar, Training, FGD)" sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Akta Pendirian Perkumpulan Deconstitute. Kerugian yang dimaksud termanifestasi dalam bentuk kesulitan fundamental bagi Pemohon V untuk menyajikan penjelasan yang definitif, koheren, dan secara doktrinal dapat dipertanggungjawabkan mengenai beberapa aspek krusial dalam teori hukum ketatanegaraan dan ilmu perundang- undangan (wetgevingsleer). Secara konkret, dalam menjalankan fungsi edukasi dan penelitiannya, Pemohon V akan menghadapi kesulitan yang tidak terhindarkan untuk menjelaskan secara lugas dan konsisten mengenai: (a) batas-batas kewenangan antara Mahkamah Agung (MA) dengan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam konteks interpretasi Undang- Undang; dan (b) kedudukan dan kekuatan mengikat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam sistem hukum Indonesia, yang mana sebagai suatu beleidsregel (peraturan kebijakan) yang lazimnya dianggap bersifat anjuran internal, yang kedudukannya tidak secara eksplisit diatur dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat secara efektif mengubah atau mempengaruhi penerapan suatu norma undang-undang; 35. Bahwa oleh karena itu, situasi ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) tersebut secara kausal mengakibatkan program edukasi dan literasi hukum Pemohon V menjadi tidak efektif, kehilangan substansi praktisnya, dan bahkan berpotensi memberikan informasi yang kurang tepat atau menyesatkan kepada masyarakat. Kegagalan untuk menyajikan materi edukasi yang jelas dan pasti ini secara langsung menghambat pencapaian tujuan program kerja Pemohon V sebagaimana diamanatkan Akta Pendirian Perkumpulan Deconstitute, mereduksi kualitas kontribusi Pemohon V dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa di bidang hukum dan konstitusi, serta mencederai hak 21 masyarakat untuk memperoleh informasi hukum yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan dari lembaga seperti Pemohon V yang memiliki fokus pada isu-isu tersebut; 36. Bahwa selain itu, kerugian konstitusional yang diderita Pemohon V juga termanifestasi secara konkret pada tataran operasional dan secara langsung berdampak pada kapasitas yuridisnya untuk bertindak sebagai entitas hukum yang mandiri. Pemohon V, dalam kedudukannya sebagai badan hukum privat berbentuk perkumpulan dan dengan demikian terkualifikasi sebagai "lembaga swasta Indonesia" yang secara eksplisit merupakan subjek hukum (rechtssubject) yang diatribusikan kewajiban oleh Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009, memiliki kewenangan statutair berdasarkan Pasal 9 ayat (2) huruf b Akta Pendirian Perkumpulan Deconstitute untuk "Menandatangani perjanjian kemitraan dengan pemerintah, dengan swasta, dan dengan lembaga- lembaga lainnya baik di dalam maupun diluar negeri". Eksistensi rechtsonzekerheid (ketidakpastian hukum) mengenai makna imperatif dari "kewajiban" penggunaan Bahasa Indonesia dalam ranah kontraktual, beserta implikasi yuridisnya apabila tidak dipatuhi secara ketat—terlebih dengan adanya penafsiran dalam SEMA No. 3 Tahun 2023, khususnya pada bagian Rumusan Hukum Kamar Perdata, poin B.1. Perdata Umum, yang mengindikasikan sifat fakultatif sepanjang dapat dibuktikan adanya bona fides (iktikad baik)—secara nyata telah menciptakan risiko dan hambatan operasional yang signifikan. Kondisi ini menjadi partikular relevan dan problematik manakala Pemohon V hendak atau sedang menjalin kerjasama strategis dengan mitra asing, suatu hal yang memiliki nilai krusial untuk mendukung optimalisasi program-program riset, publikasi, maupun kegiatan berdimensi internasional (vide Pasal 5 Akta Pendirian Perkumpulan Deconstitute). Kerugian ini bersifat aktual dan spesifik karena secara langsung mengganggu dan membatasi kemampuan serta kebebasan Pemohon V untuk, dengan landasan kepastian hukum (rechtszekerheid) yang memadai, mengadakan perikatan-perikatan hukum (verbintenissen) 22 yang bersifat esensial bagi pengembangan dan keberlanjutan program- program kelembagaannya; - PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X, PEMOHON XI, PEMOHON XII, PEMOHON XIII, PEMOHON XIV, PEMOHON XV, PEMOHON XVI, PEMOHON XVII, PEMOHON XVIII, PEMOHON XIX, PEMOHON XX, DAN PEMOHON XXI ADALAH PERORANGAN WARGA NEGARA YANG BERPROFESI SEBAGAI PENERJEMAH 37. Bahwa Pemohon VI adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai penerjemah tersumpah sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-20.AH.03.07.2022 atas nama Azali Pangiringan Samosir tertanggal 05 Oktober 2022 (Bukti P-13); 38. Bahwa Pemohon VII adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai penerjemah tersumpah sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30AH.03.07.2022 tentang Pengangkatan Penerjemah Tersumpah atas nama Indra Listyo tertanggal 05 Oktober 2022 (Bukti P-14); 39. Bahwa Pemohon VIII adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai penerjemah profesional bukan tersumpah yang tergabung dalam Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) sebagaimana dibuktikan dengan Surat Persetujuan Penerimaan Keanggotaan Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) Nomor HPI-00/0244/XI/2011/S- A1 atas nama Fahmy Yamani tertanggal 16 November 2011 (Bukti P-15); 40. Bahwa Pemohon IX adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai penerjemah profesional bukan tersumpah yang tergabung dalam Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) sebagaimana dibuktikan dengan Surat Persetujuan Penerimaan Keanggotaan Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) Nomor HPI-00/0143/VI/2012/S- A1 atas nama Slamat Parsaoran Sinambela tertanggal 19 Juni 2012 (Bukti P-16); 23 41. Bahwa Pemohon X adalah perseorangan warga negara yang berprofesi sebagai penerjemah tersumpah sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-14.AH.03.07 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Penerjemah Tersumpah atas nama Mei Linda tertanggal 6 Agustus 2025 (Bukti P-17); 42. Bahwa Pemohon XI adalah perseorangan warga negara yang berprofesi sebagai penerjemah tersumpah sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-20.AH.03.07 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Penerjemah Tersumpah atas nama Ni Made Nunik Sayani tertanggal 6 Agustus 2025 (Bukti P-18); 43. Bahwa Pemohon XII adalah perseorangan warga negara yang berprofesi sebagai penerjemah tersumpah sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-06.AH.03.07 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Penerjemah Tersumpah atas nama Ahmad Suryana tertanggal 3 Juni 2024 (Bukti P-19); 44. Bahwa Pemohon XIII adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai penerjemah profesional bukan tersumpah yang tergabung dalam Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) sebagaimana dibuktikan dengan Surat Persetujuan Penerimaan Keanggotaan Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) Nomor HPI- 00/0589.1/XI/2023/SA-3 atas nama Dimas Rangga Wicaksono tertanggal 16 November 2023 (Bukti P-20); 45. Bahwa Pemohon XIV adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai penerjemah tersumpah sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-34.AH.03.07 Tahun 2024 atas nama Fatchurozak tertanggal 3 Juni 2024 (Bukti P-21); 46. Bahwa Pemohon XV adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai penerjemah profesional bukan tersumpah yang tergabung dalam Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) sebagaimana 24 dibuktikan dengan Surat Persetujuan Penerimaan Keanggotaan Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) Nomor HPI-00/0273.1/X/2018/S- A2 atas nama Michelle tertanggal 17 Oktober 2018 (Bukti P-22); 47. Bahwa Pemohon XVI adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai penerjemah profesional bukan tersumpah yang tergabung dalam Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) sebagaimana dibuktikan dengan Surat Persetujuan Penerimaan Keanggotaan Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) Nomor HPI-00/0050.1/II/2020/S- A1 atas nama Dede Wiharto tertanggal 11 Februari 2020 (Bukti P-23); 48. Bahwa Pemohon XVII adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai penerjemah profesional bukan tersumpah yang tergabung dalam Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) sebagaimana dibuktikan dengan Surat Persetujuan Penerimaan Keanggotaan Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) Nomor HPI-00/0008.1/I/2016/S- A1 atas nama Moh. Ali Mahfudz Arwani tertanggal 18 Januari 2016 (Bukti P-24) 49. Bahwa Pemohon XVIII adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai penerjemah profesional bukan tersumpah yang tergabung dalam Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) Nomor TSN-HPI/2012/01/005 atas nama Nursalam AR tertanggal 5 Februari 2013 (Bukti P-25); 50. Bahwa Pemohon XIX adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai penerjemah tersumpah sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-17.AH.03.07 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Penerjemah Tersumpah atas Iga Puspitaning Siwi tertanggal 3 Juni 2024 (Bukti P-26); 51. Bahwa Pemohon XX adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai penerjemah profesional bukan tersumpah yang tergabung dalam Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) sebagaimana dibuktikan dengan Surat Persetujuan Penerimaan Keanggotaan Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) Nomor HPI- 25 00/0602.1/XI/2019/S-A2 atas nama Teguh Puja Pramadya tertanggal 25 November 2019 (Bukti P-27); 52. Bahwa Pemohon XXI adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai penerjemah profesional bukan tersumpah yang tergabung dalam Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) Nomor HPI-01-21-3945 atas nama David Parulian Sinaga tertanggal 18 November 2022 (Bukti P-28); 53. Bahwa dengan demikian, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, Pemohon XIII, Pemohon XIV, Pemohon XV, Pemohon XVI, Pemohon XVII, Pemohon XVIII, Pemohon XIX, Pemohon XX, dan Pemohon XXI memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan MK No. 2 Tahun 2021; - KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X, PEMOHON XI, PEMOHON XII, PEMOHON XIII, PEMOHON XIV, PEMOHON XV, PEMOHON XVI, PEMOHON XVII, PEMOHON XVIII, PEMOHON XIX, PEMOHON XX, DAN PEMOHON XXI 54. Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009 yang bersifat multitafsir telah menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam penyusunan perjanjian antara subjek hukum Indonesia dengan subjek hukum asing. Ketidakpastian hukum dimaksud secara langsung berdampak pada kedudukan profesi penerjemah yang berperan membantu penerjemahan dokumen nota kesepahaman dan perjanjian para pihak, sehingga jasa penerjemahan menjadi dianggap kurang relevan. Akibatnya, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, Pemohon XIII, Pemohon XIV, Pemohon XV, Pemohon XVI, Pemohon XVII, Pemohon XVIII, Pemohon XIX, Pemohon XX, dan Pemohon XXI yang berprofesi sebagai penerjemah tersumpah maupun penerjemah profesional bukan tersumpah tidak dapat menjalankan 26 profesinya secara pasti dan berkelanjutan serta terhambat hak konstitusionalnya atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; 55. Bahwa kondisi ketidakpastian hukum tersebut telah secara nyata dan aktual merugikan Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, Pemohon XIII, Pemohon XIV, Pemohon XV, Pemohon XVI, Pemohon XVII, Pemohon XVIII, Pemohon XIX, Pemohon XX, dan Pemohon XXI secara materiil- ekonomis berupa penurunan permintaan jasa penerjemahan pada perjanjian dan nota kesepahaman yang seharusnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hal demikian terjadi karena para pihak cenderung memilih alternatif yang dianggap lebih efisien secara biaya dengan tidak membuat versi bahasa Indonesia, mengingat interpretasi bahwa kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dianggap dapat dikesampingkan; 56. Bahwa Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, Pemohon XIII, Pemohon XIV, Pemohon XV, Pemohon XVI, Pemohon XVII, Pemohon XVIII, Pemohon XIX, Pemohon XX, dan Pemohon XXI juga mengalami kerugian nyata dan faktual berupa sia-sianya (sunk cost) investasi tenaga, waktu, dan biaya yang telah dikeluarkan untuk peningkatan kompetensi melalui sertifikasi, pendidikan, atau pelatihan khusus akibat menurunnya permintaan kebutuhan jasa penerjemahan berbasis kompetensi pada perjanjian dan nota kesepahaman yang seharusnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia; 57. Bahwa ketidakpastian hukum atas Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009 telah mengurangi kesempatan - Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, Pemohon XIII, Pemohon XIV, Pemohon XV, Pemohon XVI, Pemohon XVII, Pemohon XVIII, Pemohon XIX, Pemohon XX, dan Pemohon XXI untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek strategis kerja sama internasional bergengsi yang seharusnya memerlukan jasa penerjemah untuk memastikan akurasi dokumen perjanjian hukum. Kondisi demikian, 27 jelas secara aktual maupun potensial telah mengurangi peluang pendapatan dan peluang peningkatan reputasi profesional bagi Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, Pemohon XIII, Pemohon XIV, Pemohon XV, Pemohon XVI, Pemohon XVII, Pemohon XVIII, Pemohon XIX, Pemohon XX, dan Pemohon XXI; 58. Bahwa kerugian nyata dan aktual yang telah diderita Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, Pemohon XIII, Pemohon XIV, Pemohon XV, Pemohon XVI, Pemohon XVII, Pemohon XVIII, Pemohon XIX, Pemohon XX, dan Pemohon XXI sebagaimana tersebut di atas dalam batas penalaran yang wajar akan berkelanjutan menjadi kerugian potensial di masa depan dan mengancam eksistensi profesi penerjemah dalam setiap proses pembuatan perjanjian dan nota kesepahaman yang seharusnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia; - PEMOHON XXII ADALAH BADAN HUKUM PRIVAT YANG BERGERAK DI BIDANG AGENSI JASA BAHASA 59. Bahwa Pemohon XXII merupakan badan hukum privat berbentuk Perkumpulan yang didirikan dan menjalankan aktivitasnya berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Ikatan Agensi Jasa Bahasa Nomor 17, tertanggal 26 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Notaris Aurora Wina Muthmainnah, S.H., M.Kn., di Kabupaten Cianjur (selanjutnya disebut “Akta Pendirian Perkumpulan IKASA”) (Bukti P-29), dan telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0013230.AH.01.07.Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Ikatan Agensi Jasa Bahasa tertanggal 17 November 2021 (Bukti P-30); 60. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf g Akta Pendirian Perkumpulan IKASA disebutkan Pengurus bertugas untuk “Mewakili Perkumpulan di dalam pengadilan dalam rangka kegiatan operasional Perkumpulan”; 28 61. Bahwa sesuai dengan Akta Pendirian Perkumpulan IKASA telah ditetapkan dan disahkan susunan Pengurus, yakni Sony Novian sebagai Ketua Perkumpulan, Muhammad Reza Rizky sebagai Sekretaris Perkumpulan, dan Rika Agusmelda sebagai Bendahara Perkumpulan; 62. Bahwa dengan merujuk pada Pasal 17 ayat (1) huruf g Akta Pendirian Perkumpulan IKASA, maka Sony Novian sebagai Ketua Perkumpulan, Muhammad Reza Rizky sebagai Sekretaris Perkumpulan, dan Rika Agusmelda sebagai Bendahara Perkumpulan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan dalam Permohonan ini; 63. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon XXII sebagai badan hukum privat Perkumpulan yang didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia, telah memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Konstitusi jo Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan MK No. 2 Tahun 2021; - KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON XXII 64. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, secara tegas telah memberikan jaminan hak konstitusional bagi setiap orang—termasuk Pemohon XXII—untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil; 65. Bahwa multitafsir Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009 telah menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan hak konstitusional Pemohon XXII atas kepastian hukum yang adil sebagai organisasi yang berkepentingan langsung terhadap keberlanjutan dan pengembangan industri jasa bahasa, termasuk penerjemahan dokumen perjanjian dan nota kesepahaman yang seharusnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia; 66. Bahwa Pemohon XXII selaku organisasi yang anggota-anggotanya adalah agensi-agensi jasa bahasa dan mewakili kepentingan mereka, mencermati adanya kerugian konstitusional yang aktual dan spesifik yang diderita anggota-anggotanya berupa penurunan drastis permintaan jasa penerjemah sehubungan dengan proses pembuatan perjanjian yang 29 melibatkan pihak Indonesia akibat multitafsir Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009; 67. Bahwa segala kerugian-kerugian konstitusional yang secara aktual dan spesifik telah diderita oleh Pemohon XXII sebagaimana diuraikan pada poin-poin sebelumnya, dalam batas penalaran yang wajar akan berlanjut dan akan menjadi kerugian potensial di masa mendatang yang mana secara langsung mengancam kelangsungan industri jasa bahasa yang menjadi lapangan pekerjaan bagi para penerjemah profesional, khususnya penerjemah muda; 68. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan masing-masing uraian kerugian konstitusional para Pemohon di atas, pada saat yang bersamaan para Pemohon sebetulnya menyadari sepenuhnya bahwa problematika rechtsonzekerheid (ketidakpastian hukum) yang dilahirkan oleh keberlakuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009 jo interpretasinya dalam SEMA No. 3 Tahun 2023, khususnya pada bagian Rumusan Hukum Kamar Perdata, poin B.1. Perdata Umum, sejatinya tidak hanya berimplikasi pada tercederainya kepentingan konstitusional para Pemohon secara individual dan/atau institusional semata. Sebaliknya, isu ini merupakan suatu persoalan yuridis yang bersifat fundamental dan memiliki daya jangkau dampak yang jauh lebih luas, menyentuh kepentingan hukum setiap warga negara Indonesia sehingga diharapkan Mahkamah Konstitusi memahami kerugian-kerugian konstitusional tersebut sebagai kerugian konstitusional yang mendasar serta berdimensi luas bagi banyak pihak; 69. Bahwa berdasarkan keseluruhan paparan mengenai berbagai bentuk kerugian hak konstitusional yang secara spesifik, aktual, dan/atau potensial diderita oleh para Pemohon, dalam kapasitasnya selaku perseorangan warga negara Indonesia maupun dalam kapasitasnya selaku badan hukum privat Perkumpulan—sebagaimana telah diuraikan secara terperinci pada butir-butir sebelumnya, maka menurut penalaran yang wajar dan berdasarkan logika hukum, dapat ditarik suatu simpulan mengenai eksistensi hubungan sebab-akibat (causaal verband) yang bersifat langsung dan niscaya antara kerugian-kerugian termaksud 30 dengan keberlakuan norma Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009, khususnya frasa "wajib digunakan", yang ambigu dalam penerapannya; 70. Bahwa kerugian hak konstitusional para Pemohon, baik yang telah aktual terjadi maupun yang berpotensi timbul, dapat dipulihkan dan tidak akan terulang di kemudian hari seandainya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo. Mahkamah Konstitusi diharapkan memberikan suatu penafsiran konstitusional yang bersifat final dan mengikat demi menghilangkan ambiguitas penafsiran dan ketidakpastian hukum yang selama ini melingkupi pasal yang dimohonkan pengujian; 71. Bahwa dengan demikian, seluruh uraian yang telah diajukan para Pemohon terkait identitas, hak konstitusional, kerugian konstitusional yang spesifik, aktual dan/atau potensial, serta hubungan kausalitasnya dengan norma yang dimohonkan pengujian, telah memenuhi keseluruhan unsur dan kriteria sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi jo Pasal 4 ayat (1) Peraturan MK No. 2 Tahun 2021, sehingga para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam menguji konstitusionalitas Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009 terhadap UUD NRI 1945; III. ALASAN-ALASAN PARA PEMOHON A. RUANG LINGKUP PASAL YANG DIUJI 1. Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan tentang konstitusionalitas materi Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009, yang menurut para Pemohon multitafsir sehingga kurang sejalan dengan penegakan kedaulatan bahasa negara dan penegakan kepastian hukum; 2. Bahwa untuk jelasnya para Pemohon kutip isi ketentuan dari Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 yang berbunyi: (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia; (2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris”; 31 B. DASAR PENGUJIAN UUD NRI 1945 1. Pasal 36, yang menyatakan: "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia."; 2. Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”; C. DALIL-DALIL PARA PEMOHON - NORMA TIDAK LENGKAP (LEX IMPERFECTA) KARENA KETIADAAN SANKSI TERKAIT KEWAJIBAN DALAM PASAL 31 AYAT (1) DAN AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 MENGAKIBATKAN MULTITAFSIR DAN KETIDAKPASTIAN HUKUM DALAM IMPLEMENTASI 1. Bahwa dalam khazanah teori perundang-undangan di Indonesia, penggunaan diksi "wajib" dalam suatu norma hukum secara konsisten dan inheren menandakan adanya suatu suruhan atau perintah (gebod). Kaidah hukum yang berisi suruhan (gebod) merupakan kaidah hukum yang bersifat imperatif, yang berarti bahwa hukum imperatif bersifat memaksa dan merupakan aturan hukum yang tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak, baik melalui perbuatan tertentu maupun melalui suatu perjanjian. Hal ini selaras dengan Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memberikan panduan bahwa kata "wajib" digunakan untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan; 2. Bahwa kata “wajib” digunakan dalam Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 yang menandakan bahwa pasal a quo secara eksplisit dan tegas menunjukkan suatu perintah hukum atau kaidah suruhan (gebod) yang bersifat memaksa. Dalam hal ini, suruhan (gebod) tersebut berupa kewajiban kepada setiap subjek hukum lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia, dalam Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 untuk secara absolut menggunakan Bahasa Indonesia dalam setiap instrumen nota kesepahaman atau perjanjian yang mereka buat atau yang melibatkan mereka sebagai salah satu 32 pihak. Lebih lanjut, Pasal 31 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009, secara inheren dan tidak terpisahkan, kewajiban menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana ditegaskan pada ayat (1) juga berlaku dan mengikat dalam kondisi atau situasi di mana nota kesepahaman atau perjanjian tersebut melibatkan pihak Indonesia. Hal ini dikarenakan Pasal 31 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009 menyatakan bahwa nota kesepahaman atau perjanjian dengan pihak asing tersebut “ditulis juga” dalam bahasa nasional pihak asing dan/atau bahasa Inggris. Penggunaan frasa “ditulis juga” secara gramatikal dan logis mengimplikasikan bahwa penulisan dalam bahasa asing tersebut adalah bersifat tambahan atau pelengkap atau padanan terhadap kewajiban utama yang telah ada sebelumnya, yakni kewajiban penggunaan bahasa Indonesia berdasarkan ayat (1); 3. Bahwa kewajiban sebagaimana diatur dan dipahami dalam konstruksi Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009 di atas, diadopsi dan diperjelas kembali dalam Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut “Perpres No. 63 Tahun 2019”) yang mengatur : a. Pasal 26 ayat (1) menegaskan kembali kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia (lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan WNI); b. Pasal 26 ayat (2) mengatur bahwa nota kesepahaman atau perjanjian tersebut yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing dan/atau Bahasa Inggris; c. Pasal 26 ayat (3) menyatakan bahwa bahasa nasional pihak asing dan/atau Bahasa Inggris tersebut digunakan sebagai padanan atau terjemahan bahasa Indonesia untuk menyamakan pemahaman nota kesepahaman atau perjanjian dengan pihak asing; d. Pasal 26 ayat (4) mengatur bahwa dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap padanan atau terjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bahasa yang digunakan ialah bahasa yang disepakati dalam nota kesepahaman atau perjanjian; 33 4. Bahwa dengan demikian, secara logika hukum dapat dipahami maksud dari frasa “wajib digunakan” Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 jo Pasal 26 Perpres No. 63 Tahun 2019 yakni penegasan mengenai eksistensi versi bahasa Indonesia dalam suatu perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia. Penggunaan istilah "padanan atau terjemahan" untuk bahasa asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) Perpres No. 63 Tahun 2019 sebagai peraturan pelaksana yang memanifestasikan maksud dari Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009 menyiratkan bahwa bahasa Indonesia adalah teks sumber atau setidaknya teks paralel yang esensial. Oleh karena itu, klausul pilihan bahasa yang berlaku jika terjadi perbedaan tafsir sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (4) Perpres No. 63 Tahun 2019 tidak serta-merta meniadakan kewajiban fundamental untuk menyediakan versi bahasa Indonesia sebagaimana diamanatkan dan selaras dengan logika hukum maksud redaksi norma Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009; 5. Bahwa kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009 tersebut bermasalah diakibatkan tidak adanya norma sekunder berupa sanksi yang secara eskplisit memperjelas bagaimana konsekuensi hukum apabila norma kewajiban itu disimpangi. Akibatnya implementasi norma tersebut mengalami multitafsir; 6. Bahwa dalam teori hukum, ketiadaan norma sekunder di samping norma primer disebut sebagai “lex imperfecta” atau hukum yang tidak lengkap. Dalam konsep lex imperfecta, setiap pelanggaran terhadap norma tidak diikuti dengan konsekuensi hukum yang jelas. Akibatnya, muncul beragam penafsiran apabila suatu norma disimpangi. Hal ini, benar-benar tampak terjadi pada Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009; 7. Bahwa dengan bermasalahnya norma Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009, pada akhirnya berdampak pada praktik. Tampak pada praktik tersebut telah menimbulkan tafsir yang sangat 34 beragam (multitafsir) dan ketidakpastian hukum yang berdampak pada banyak pihak, diantaranya sivitas akademika, lembaga- lembaga swasta dan para hakim di lembaga peradilan; 8. Bahwa, ketidakpastian hukum dalam praktik di lingkungan peradilan, dapat dicermati dari data yang disajikan oleh Auliya Yasyfa Anwar dan Togi Marolop Pradana Pangaribuan dalam penelitiannya yang berjudul "Pembatalan Perjanjian Akibat Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009: Studi Komparasi Putusan Pengadilan Tahun 2015– 2021" yang menunjukkan adanya perbedaan penafsiran yang signifikan di antara putusan-putusan hakim dari tahun 2015 hingga 2021 dalam memaknai keberlakuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009, sebagaimana termuat dalam Tabel 1, Gambar 1, dan Gambar 2 di bawah ini; Tabel 1. Daftar Putusan (2015-2021) Tahun No. Nomor Putusan Hasil Putusan Para Pihak dalam kasus 2015 1. 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt. Bar Perjanjian Batal Demi Hukum PT Bangun Karya Pratama Lestari melawan Nine AM Ltd. 48/Pdt/2014/PT.DKI 1572 K/Pdt/2015 2017 2. 787/Pdt.G/2015/PN.Jkt. Sel Perjanjian Batal Demi Hukum PT Tata Artha melawan PT Cedrus Indonesia dan Rani Tarek Jarkas 615/Pdt/2017/PT.DKI 2018 3. 112/Pdt.G/2015/PN.Jkt. Pst Pengadilan Tidak Berwenang PT Media Nusantara Citra, Tbk. melawan Ang Choon Beng, Linktone International Limited, Linktone Ltd, Gordon Smith, dan Singapore International Arbitration Centre (SIAC) 117/Pdt/2018/PT.DKI 4. 101/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel Perjanjian Batal Demi Hukum Anton Susanto melawan PT Multi Selera Indonesia 760/Pdt/2017/PT.DKI 3230 K/Pdt/2018 Perjanjian Sah dan Mengikat 2019 5. 617/Pdt.G/2017/PN.Jkt. Sel Perjanjian Batal Demi Hukum PT Jasa Angkasa Semesta Tbk. 408/Pdt/2018/PT.DKI 35 3395 K/Pdt/2019 melawan PT Gatari Air Services 6. 61/Pdt.G/2018/PN.Bdg Perjanjian Batal Demi Hukum Ivan Crisna melawan Hilton Hotel Bandung dan Wedding Organizer Testim 73/Pdt/2019/PT.Bdg Perjanjian Sah dan Mengikat 7. 254/Pdt.G/2019/PN.Amp Perjanjian Sah dan Mengikat Alexander William Ford melawan Man Lee Ford Cheung 2020 8. 670/Pdt.G/2017/PN.Jkt. Brt Perjanjian Sah dan Mengikat PT Dunia Retail Indonesia melawan PT Mulia Intipelangi 320/PDT/2019/PT.DKI 1124 K/Pdt/2020 9. 461Pdt.G/2017/PN.Jkt.P st Pengadilan Tidak Berwenang PT Catur Jaya melawan Carlson Hotels Asia Pacific Pty. Limited 262/Pdt/2019/PT.DKI 1525 K/Pdt/2020 2021 10. 275/Pdt.G/2018/PN.Jkt. Tim Perjanjian Sah dan Mengikat PT Citra Abadi Kota Persada melawan MDS Investment Holding Limited dan PT ACR Global Investment 135/Pdt/2020/PT.DKI Perjanjian Batal Demi Hukum 3635 K/Pdt/2021 Batal Demi Hukum (Sumber: Penelitian tersebut di atas) Gambar 1. Sebaran Umum Hasil Putusan (2015-2021) (Sumber: diolah dari Penelitian tersebut di atas) 36 Gambar 2. Hasil Putusan Berdasarkan Tingkat Pengadilan (2015-2021) (Sumber: diolah dari Penelitian tersebut di atas) 9. Bahwa sebaran data putusan pengadilan di atas yang diputus dalam rentang 2015 sampai dengan 2021, secara jelas menegaskan bahwa tidak ada keseragaman pandangan hakim yang konsisten dalam menafsirkan dan menerapkan Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 di seluruh tingkatan pengadilan; 10. Bahwa kondisi multitafsir dan ketidakpastian hukum ini semakin diperparah dengan adanya panduan interpretatif sebagaimana tertuang dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 khususnya pada bagian Rumusan Hukum Kamar Perdata, poin B.1 Perdata Umum yang menyatakan, “Lembaga atau badan swasta Indonesia dan/atau perseorangan yang mengadakan perjanjian dengan pihak asing dalam bahasa asing tanpa disertai terjemahan bahasa Indonesia, tidak dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian, kecuali apabila ketiadaan terjemahan tersebut disebabkan oleh itikad tidak baik salah satu pihak”. SEMA No. 3 Tahun 2023, mengindikasikan bahwa ketiadaan perjanjian dalam bahasa Indonesia tidak serta-merta membuat perjanjian antara badan hukum swasta atau perseorangan dengan entitas asing menjadi batal demi hukum apabila dapat dibuktikan adanya iktikad baik (bona fides) dari para pihak. Dengan kata lain, ketiadaan bahasa Indonesia dalam konteks demikian, menurut logika SEMA No. 3 Tahun 2023 dapat ditoleransi dan 37 perjanjian tersebut tetap dianggap sah serta mengikat para pihak— yang mana mendegradasi sifat dari makna “wajib” dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009 menjadi fakultatif sepanjang adanya anasir iktikad baik; 11. Bahwa kerentanan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009 terhadap interpretasi yang beragam tersebut melahirkan dualisme pemahaman di tengah masyarakat dan para praktisi hukum. Di satu sisi, terdapat pemahaman bahwa frasa "wajib digunakan" adalah suatu keharusan absolut yang jika dilanggar akan berakibat pada validitas perjanjian yang dibuat dengan pihak asing. Di sisi lain, muncul pemahaman, sebagaimana terefleksi dalam praktik dan panduan seperti SEMA No. 3 Tahun 2023, yang memberikan ruang bagi validitas perjanjian meskipun syarat formil penggunaan bahasa Indonesia tidak terpenuhi secara tepat, asalkan didasari iktikad baik; 12. Bahwa situasi ketidakpastian hukum yang bersumber dari Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009 ini secara langsung mencederai hak konstitusional setiap warga negara atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Para pihak yang hendak membuat perjanjian, khususnya yang melibatkan pihak Indonesia, dihadapkan pada keraguan mengenai kekuatan mengikat dan akibat hukum dari pilihan bahasa dalam perjanjian mereka; - KONDISI MULTITAFSIR DAN KETIDAKPASTIAN HUKUM KEBERLAKUAN PASAL 31 AYAT (1) DAN AYAT (2) UU NO. 24 TAHUN 2009 JUGA TERJADI DALAM HIERARKI NORMA 13. Bahwa alih-alih memberikan solusi definitif yang memperkuat kepastian hukum berdasarkan teks Undang-Undang, kehadiran SEMA No. 3 Tahun 2023, khususnya yang menyatakan bahwa ketiadaan bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia tidak secara otomatis menjadi dasar pembatalan, dalam pandangan para Pemohon, justru memperparah ketidakpastian hukum. Hal ini terjadi karena SEMA No. 3 Tahun 2023 seolah-olah "menormalisasi" atau melegitimasi suatu pemaknaan atas Pasal 31 38 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009 yang secara substansial dapat dianggap menyimpang dari karakter imperatif norma tersebut; 14. Bahwa situasi ini menimbulkan problematika yuridis yang fundamental jika ditinjau dari perspektif teori hierarki norma (Stufenbau Theory) sebagaimana dianut dalam sistem hukum Indonesia dan ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Teori ini menggariskan bahwa norma hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan norma hukum yang lebih rendah memperoleh daya lakunya dari norma hukum yang lebih tinggi. Undang-Undang memiliki kedudukan hierarkis yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung, yang pada hakikatnya merupakan instrumen internal Mahkamah Agung untuk memberikan petunjuk atau pedoman kepada aparat peradilan di bawahnya dan bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang memiliki daya ikat keluar secara umum sebagaimana pernah ditegaskan pula oleh pendapat Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. dalam menanggapi ketidakpastian hukum Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009 kaitannya dengan SEMA No. 3 Tahun 2023 (Basuki Rekso Wibowo, “Masalah Bahasa dalam SEMA No. 3 Tahun 2023”, https://www.hukumonline.com/berita/a/masalah- bahasa-dalam-sema-no3-tahun-2023-lt659f1c6ecf993); 15. Bahwa ketika SEMA No. 3 Tahun 2023 memberikan arahan yang dapat ditafsirkan sebagai pelunakan atau pengesampingan konsekuensi logis dari pelanggaran kewajiban imperatif dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009 (yakni potensi batalnya perjanjian karena tidak terpenuhinya syarat kausa yang halal), maka secara de jure terjadi ketidaksesuaian antara norma pada level undang-undang dengan arahan implementatif pada level SEMA. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang baru dan lebih mendasar: sejauh mana suatu undang-undang dapat "dimodifikasi" atau "dikesampingkan" daya paksa dan konsekuensi hukumnya melalui instrumen yang secara hierarkis berada jauh di 39 bawahnya? Ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai supremasi undang-undang, dan tentunya ketegasan atas makna Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009; 16. Bahwa akibatnya, apabila ketidakpastian hukum dari ambiguitas makna Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU ayat (1) dan ayat (2) No. 24 Tahun 2009 tetap dibiarkan dengan menormalisasi dan menganggap bahwa SEMA No. 3 Tahun 2023 menjadi dasar interpretasinya, maka ketidakpastian hukum meluas pada pertanyaan fundamental mengenai kekuatan mengikat undang-undang vis-à-vis SEMA. Para pencari keadilan, praktisi hukum, dan masyarakat umum akan dihadapkan pada dilema: apakah harus berpegang pada teks literal yang jelas dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 3 Tahun 2023, ataukah berpedoman pada arahan SEMA No. 3 Tahun 2023 yang memberikan pemaknaan lebih longgar? Dualisme pemaknaan ini adalah sumber ketidakpastian hukum yang parah dan bertentangan dengan asas negara hukum (Rechtsstaat) yang menjunjung tinggi prediktabilitas dan kepastian hukum (Rechtszekerheid), sehingga makna konstitusional atas Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009 harus segera ditetapkan; 17. Bahwa oleh karena itu, para Pemohon berpendapat bahwa normalisasi pemaknaan yang permisif terhadap pelanggaran Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009 melalui SEMA No. 3 Tahun 2023, dan membiarkan makna Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009 berlarut-larut tenggelam dalam ambang ambiguitas ketidakpastian hukum, telah memperdalam dan memperluas spektrum ketidakpastian hukum. Hal tersebut tidak hanya mengaburkan makna sesungguhnya dari kewajiban yang termaktub dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009, tetapi juga mengancam koherensi sistem hukum nasional dengan mengintroduksi potensi disharmoni antara norma pada tingkat undang-undang dengan pedoman implementatif yudisial yang lebih rendah, yang secara logis tidak dapat diterima dalam kerangka teori hierarki hukum yang berlaku; 40 18. Bahwa selain itu, menurut para Pemohon, akumulasi dari berbagai problematika ketidakpastian hukum yang timbul dari pemaknaan frasa "wajib digunakan" dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009, beserta inkonsistensi dalam praktik penerapannya yang diperluas melalui SEMA No. 3 Tahun 2023 dan menimbulkan ketidakpastian dalam keberlakuan hierarki norma, sebagaimana diuraikan sebelumnya, secara nyata telah melanggar dan/atau tidak sesuai dengan hak atas kepastian hukum yang adil, yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin secara sakral oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; 19. Bahwa serangkaian ketidakpastian hukum yang telah para Pemohon paparkan sebelumnya secara kolektif telah menciptakan suatu lanskap hukum terkait penerapan dan ambiguitas Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009 yang bersifat tidak jelas (obscuur), tidak dapat diprediksi (unpredictable), dan tidak konsisten (inconsistent). Kondisi ini secara diametral bertentangan dengan esensi jaminan kepastian hukum yang adil; - MAKNA “KEWAJIBAN” DALAM PASAL 31 AYAT (1) DAN AYAT (2) UU NO. 31 TAHUN 2009 SEBENARNYA SUDAH SANGAT JELAS BERDASARKAN ANALISIS GRAMATIKAL DAN LOGIKA HUKUM 20. Bahwa menurut para Pemohon, berdasarkan analisis gramatikal yang cermat dan mendalam terhadap struktur serta hubungan antar norma yang terkandung dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009, secara terang dapat ditarik kesimpulan bahwa kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam pembuatan nota kesepahaman atau perjanjian juga berlaku secara imperatif (gebod) ketika salah satu pihak dalam perjanjian tersebut adalah perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum swasta Indonesia, meskipun pihak lainnya merupakan perseorangan warga negara asing atau badan hukum asing; 21. Bahwa Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 menyatakan: "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah 41 Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia." Secara gramatikal, ayat ini membangun sebuah proposisi hukum yang jelas, di mana "bahasa Indonesia" bertindak sebagai subjek yang dikenai norma kewajiban ("wajib digunakan") dalam konteks spesifik, yaitu "dalam nota kesepahaman atau perjanjian". Kualifikasi jenis nota kesepahaman atau perjanjian tersebut diperinci lebih lanjut melalui anak kalimat pewatas (adjectival clause) yang diawali dengan kata "yang", yaitu "yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia". Penggunaan kata kerja "melibatkan" dalam anak kalimat pewatas tersebut, menurut kaidah bahasa yang baku dan interpretasi yang logis, secara inheren mengindikasikan bahwa kehadiran atau partisipasi minimal salah satu dari entitas Indonesia yang disebutkan (enumerated) sudah cukup untuk mengaktifkan dan memberlakukan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam instrumen perjanjian tersebut; 22. Bahwa untuk memperjelas dan memperkuat cakupan kewajiban tersebut, khususnya dalam konteks transaksi yang bersifat lintas batas negara (cross-border), Pasal 31 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009 kemudian melanjutkan dengan norma: "Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris." Subjek dari ayat (2) ini adalah "Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing". Unsur yang paling krusial dan menjadi jangkar interpretasi dalam konstruksi subjek ini adalah frasa "sebagaimana dimaksud pada ayat (1)". Frasa ini berfungsi sebagai jembatan gramatikal (grammatical bridge) yang secara eksplisit, definitif, dan tidak terpisahkan mengikat jenis perjanjian yang diatur dalam ayat (2) dengan jenis perjanjian yang telah menjadi subjek pengaturan dan kualifikasi dalam ayat (1). Dengan demikian, objek material yang menjadi fokus pengaturan dalam ayat (2) bukanlah 42 kategori perjanjian yang sama sekali baru atau berbeda, melainkan merupakan sub-kategori atau varian spesifik dari perjanjian yang telah diidentifikasi dan tunduk pada ketentuan ayat (1), dengan karakteristik tambahan yaitu secara faktual "melibatkan pihak Indonesia"; 23. Bahwa lebih lanjut, predikat yang digunakan dalam Pasal 31 ayat (2) adalah "ditulis juga". Penggunaan adverbia "juga" (also/as well) dalam struktur kalimat tersebut, menurut prinsip-prinsip linguistik dan logika hukum, secara meyakinkan menandakan adanya suatu tindakan atau kondisi primer yang telah eksis atau berlaku terlebih dahulu, yang kemudian diikuti atau dilengkapi oleh tindakan atau kondisi sekunder atau tambahan. Dalam konteks ini, kondisi primer yang telah ditetapkan adalah kewajiban penggunaan bahasa Indonesia terhadap "nota kesepahaman atau perjanjian" sebagaimana dikualifikasikan dalam ayat (1) (yaitu, yang melibatkan entitas Indonesia). Oleh karena itu, ketika ayat (2) menyatakan bahwa perjanjian tersebut—yang berdasarkan ayat (1) telah inheren wajib menggunakan bahasa Indonesia—"ditulis juga" dalam bahasa nasional pihak asing dan/atau bahasa Inggris, hal ini secara definitif dan tanpa keraguan menegaskan bahwa penggunaan bahasa asing tersebut bersifat suplementer atau komplementer, dan sama sekali tidak meniadakan, menggantikan, ataupun memberikan opsi untuk mengabaikan kewajiban utama penggunaan bahasa Indonesia yang telah diletakkan oleh ayat (1); 24. Bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian telaah gramatikal yang sistematis, logis, koheren, dan mendalam terhadap struktur kalimat, pilihan kata (diksi), serta relasi antar klausa dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009 tersebut, sampai pada kesimpulan yang kuat bahwa norma hukum yang terkandung di dalamnya secara eksplisit dan implisit menetapkan bahwa kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam setiap nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia sebagai salah satu pihaknya 43 adalah bersifat fundamental dan tetap berlaku, bahkan menjadi prasyarat (condition precedent), ketika perjanjian tersebut juga melibatkan pihak asing. Penggunaan bahasa nasional pihak asing dan/atau bahasa Inggris dalam kondisi demikian, sebagaimana diatur dalam ayat (2), adalah bersifat tambahan (additional) dan/atau pelengkap (complementary), yang sama sekali tidak mengurangi, meniadakan, ataupun memberikan alternatif terhadap kewajiban primer untuk menggunakan bahasa Indonesia; - KEWAJIBAN MEMBUAT PERJANJIAN DALAM BAHASA INDONESIA DENGAN MITRA ASING ADALAH BENTUK KEDAULATAN BAHASA NEGARA SEKALIGUS PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA INDONESIA 25. Bahwa Pasal 36 UUD NRI 1945 secara tegas menyatakan: "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia" Ini artinya, ketentuan Pasal 36 UUD NRI 1945 menempatkan Bahasa Indonesia tidak hanya sebagai alat komunikasi, melainkan sebagai salah satu pilar dan simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 26. Bahwa konsepsi "Bahasa Negara" Pasal 36 UUD NRI 1945 secara inheren mengandung makna kedaulatan bahasa (linguistic sovereignty). Kedaulatan bahasa bermakna bahwa dalam seluruh ranah kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersifat resmi, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan hukum di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia, Bahasa Indonesia wajib diutamakan dan menjadi bahasa utama yang digunakan; 27. Bahwa kedaulatan bahasa negara mempunyai tautan erat yang tidak terpisahkan dengan sistem hukum. Mengingat, secara fundamental bahasa adalah elementer simbolik yang membentuk hukum. Tanpa bahasa, norma hukum tidak dapat dirumuskan, dikomunikasikan, dan dipahami. Dengan demikian, kedaulatan bahasa negara sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 36 UUD NRI 1945, secara langsung melahirkan konsekuensi bahwa sistem hukum nasional Indonesia harus beroperasi dan dijalankan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu, adanya hubungan 44 elementer antara konsepsi kedaulatan bahasa negara dan sistem hukum nasional, sejatinya menjadi penegasan bagaimana kehidupan berhukum itu seharusnya dilaksanakan tanpa mengabaikan kedaulatan bahasa negara. Termasuk dalam hal ini adalah pembuatan perjanjian; 28. Bahwa dalam hal perjanjian, meskipun sering kali dianggap sebagai bagian dari hukum privat, tidaklah dapat mengabaikan kedaulatan bahasa negara, terutama ketika perjanjian tersebut melibatkan kepentingan nasional dan/atau subjek hukum Indonesia. Perjanjian, baik yang dibuat oleh pemerintah maupun oleh entitas swasta, adalah instrumen hukum yang menciptakan hak dan kewajiban yang pelaksanaannya dilindungi dan dapat dipaksakan oleh negara. Oleh karena itu, proses pembuatannya harus sejalan dengan prinsip- prinsip dasar negara hukum Indonesia, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara; 29. Bahwa dalam konteks perjanjian yang melibatkan pihak asing, ketentuan Pasal 36 UUD NRI 1945 sebagai pilar utama kedaulatan bahasa negara menjadi relevan. Perjanjian dengan pihak asing sering kali menyangkut alih teknologi, investasi, eksploitasi sumber daya alam, dan hubungan komersial strategis lainnya yang berdampak luas bagi kepentingan nasional. Mengizinkan perjanjian semacam ini dibuat tanpa menggunakan bahasa Indonesia adalah bentuk pengabaian terhadap kedaulatan negara di hadapan entitas asing. Hal ini secara simbolis menempatkan bahasa Indonesia dan, secara substantif, menempatkan kepentingan hukum Indonesia pada posisi yang lebih rendah daripada bahasa dan kepentingan hukum pihak asing; 30. Bahwa masih dalam konteks perjanjian yang melibatkan pihak asing, urgensi penggunaan bahasa Indonesia tidak hanya untuk kepentingan simbolik kedaulatan bahasa, melainkan pula cara memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi subjek hukum Indonesia—baik perseorangan warga negara Indonesia maupun badan hukum swasta Indonesia—ketika terlibat dalam transaksi 45 hukum dengan pihak asing (Windi Yolandini, “Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Asing Di Indonesia”, Tesis, Universitas Sriwijaya, 2020). Penggunaan bahasa Indonesia bertujuan untuk memastikan bahwa pihak Indonesia dapat memahami secara penuh, komprehensif, dan tanpa ambiguitas seluruh klausul, hak, kewajiban, serta potensi risiko yang terkandung dalam suatu perjanjian. Hal ini esensial untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman, ketidakseimbangan posisi tawar, atau potensi kerugian akibat keterbatasan pemahaman terhadap bahasa asing atau terminologi hukum asing yang kompleks; 31. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, menjadi sangat jelas Pasal 36 UUD NRI 1945 merupakan suatu “kewajiban” konstitusional (constitutional legal obligation) bagi negara, pemerintah, dan setiap subjek hukum Indonesia, untuk turut menegakkan kedaulatan bahasa negara dalam bentuk penggunaan bahasa Indonesia dalam tiap-tiap kehidupan berhukum termasuk pembuatan perjanjian; - KEWAJIBAN MEMBUAT PERJANJIAN DALAM BAHASA INDONESIA DENGAN MITRA ASING TELAH MENDAPATKAN KEMAPANAN DALAM PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN 32. Bahwa pemaknaan atas Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009–khususnya terkait kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia serta akibat hukum berupa batalnya perjanjian apabila kewajiban tersebut dilanggar–bukanlah merupakan suatu penafsiran yang baru, spekulatif, ataupun masih bersifat cair. Sebaliknya, pemaknaan tersebut telah terkristalisasi dan menjadi suatu pendirian hukum yang mapan melalui serangkaian putusan pengadilan yang telah diuji secara berjenjang dan berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde); 33. Bahwa dasar pertimbangan hukum utama (legal reasoning) yang melandasi mayoritas putusan untuk menyatakan perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia batal demi hukum adalah bahwa pelanggaran terhadap kewajiban penggunaan bahasa Indonesia 46 sebagaimana diatur secara imperatif dan memaksa dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009 telah mengakibatkan perjanjian pinjaman tersebut dibuat berdasarkan suatu sebab yang terlarang (ongeoorloofde oorzaak). Konsekuensi logis-yuridis dari adanya sebab yang terlarang ini adalah perjanjian tersebut tidak memenuhi salah satu syarat kumulatif sahnya suatu perjanjian, yakni adanya "suatu sebab yang halal" (een geoorloofde oorzaak) sebagaimana diamanatkan secara tegas dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Hal ini diperkuat oleh ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila sebab tersebut dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Dalam konteks ini, pelanggaran terhadap perintah Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009 dikategorikan sebagai sebab yang terlarang. Secara teoretis, pandangan ini dapat dijelaskan sebagaimana diuraikan oleh Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., yang berpendapat bahwa perjanjian yang dibuat dalam bahasa asing dengan perjanjian yang dibuat dalam bahasa Indonesia harus memiliki makna yang sama satu sama lain. Harus pula dibuat pada waktu bersamaan ketika perjanjian itu ditandatangani para pihak. Apabila suatu perjanjian dibuat hanya dalam bahasa asing—tanpa disertai dengan terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia— maka perjanjian tersebut adalah “batal demi hukum”. Perjanjian yang demikian itu tidak memenuhi salah satu syarat objektif sahnya perjanjian yakni syarat kausa yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdata jo Pasal 1337 KUHPerdata jo. Pasal 31 ayat (1) UU No.24 Tahun 2009 jo. Pasal 4 ayat (1) & (2) Perpres No. 63 Tahun 2019 (Basuki Rekso Wibowo, “Masalah Bahasa dalam SEMA No. 3 Tahun 2023”, https://www.hukumonline.com/berita/a/masalah- bahasa-dalam-sema-no3-tahun-2023-lt659f1c6ecf993) (Bukti P-7); 34. Bahwa secara teoretis, pemaknaan atas Pasal 1337 KUHPerdata, yang menyatakan suatu kausa terlarang apabila "dilarang oleh undang-undang" telah berkembang dan dimaknai tidak hanya 47 mencakup larangan eksplisit terhadap perbuatan tertentu atau substansi dari hal yang diperjanjikan, melainkan juga atas aspek formal yang ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana ditegaskan oleh Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo dalam tulisannya (Bukti P-7); 35. Bahwa argumentasi yang menyatakan mayoritas hakim sebetulnya memandang dan menafsirkan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009 terkait kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian sebagai bagian dari syarat objektifnya perjanjian, yakni kausa yang halal atau diperbolehkan (vide Pasal 1320 KUHPerdata) didukung oleh data empirik yang disajikan sebelumnya. Merujuk pada Gambar 1. Sebaran Umum Hasil Putusan (2015-2021), terlihat jelas bahwa meskipun terdapat variasi putusan, mayoritas putusan yang ada, yaitu sebanyak 13 entri atau putusan, menyatakan "Batal Demi Hukum", mengindikasikan adanya kecenderungan dominan di antara para hakim untuk menafsirkan pelanggaran Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 sebagai pelanggaran terhadap syarat sahnya perjanjian, yang berakibat pada pembatalan perjanjian tersebut secara hukum; - URGENSI KEPASTIAN HUKUM MENGENAI MAKNA KONSTITUSIONAL FRASA “WAJIB DIGUNAKAN” DALAM PASAL 31 AYAT (1) DAN AYAT (2) UU NO. 24 TAHUN 2009 36. Bahwa demi mengakhiri ketidakpastian hukum yang telah berlangsung lama dan berpotensi merugikan kepentingan publik secara luas, serta untuk memulihkan hak konstitusional yang tercederai dan menjamin terwujudnya suatu tatanan hukum yang adil, prediktabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, menjadi suatu keniscayaan yuridis yang sangat mendesak bagi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, selaku penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) dan penafsir tunggal UUD NRI 1945, untuk memberikan penegasan atas makna yang konstitusional terhadap frasa "wajib digunakan" dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009. Penegasan makna konstitusional ini 48 menjadi krusial, terutama dalam konteks penyusunan nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia, agar norma tersebut menjadi jelas (lex certa), tidak lagi menimbulkan keraguan (dubia) maupun kebingungan (verwarring) bagi setiap subjek hukum, baik individu maupun badan hukum swasta Indonesia ketika membuat perjanjian dengan pihak asing; 37. Bahwa menurut para Pemohon, dengan mendasarkan pada seluruh bangunan argumentasi yang telah diuraikan sebelumnya, frasa "wajib digunakan" dalam Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 haruslah dimaknai dan ditegaskan secara konstitusional bahwa “kewajiban tersebut bersifat memaksa atau imperatif, dan tidak dapat dikesampingkan dengan alasan prinsip kebebasan berkontrak atau dengan alasan adanya iktikad baik para pihak atau alasan apa pun, sehingga pelanggaran atas pasal ini dapat mengakibatkan nota kesepahaman atau perjanjian tersebut batal demi hukum”; 38. Bahwa menurut para Pemohon demikian halnya dengan Pasal 31 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009 yang seharusnya dimaknai “kedua versi nota kesepahaman atau perjanjian tersebut (versi bahasa Indonesia dan versi bahasa asing dan/atau Inggris) harus dibuat dan diberlakukan secara simultan, bukan menyusul beberapa waktu (hari/bulan/tahun) kemudian”. Pemaknaan ini diperlukan karena pada prakteknya, banyak pihak memasukkan klausula dalam perjanjian yang mengatur agar pembuatan versi bahasa Indonesia dilakukan dengan jeda waktu yang cukup lama, yaitu 1 tahun kemudian bahkan lebih lama lagi; 39. Bahwa penegasan makna konstitusional sebagaimana diusulkan oleh para Pemohon di atas, khususnya mengenai keharusan adanya versi bahasa Indonesia secara simultan pada saat perjanjian dibuat, adalah esensial untuk memastikan bahwa kewajiban penggunaan bahasa Indonesia tersebut berfungsi secara efektif sebagai syarat objektif terkait adanya "suatu sebab yang halal" (een geoorloofde oorzaak) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Ketiadaan versi bahasa Indonesia pada saat perjanjian yang 49 melibatkan pihak Indonesia tersebut dibuat dan diberlakukan, secara langsung mengakibatkan perjanjian tersebut melanggar perintah Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009, sehingga kausanya menjadi terlarang (ongeoorloofde oorzaak) dan konsekuensi logis-yuridisnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum (nietig van rechtswege); 40. Bahwa dengan adanya penegasan makna konstitusional yang demikian, maka tidak dapat lagi dibuka ruang bagi penafsiran lain yang bersifat permisif atau melonggarkan, misalnya dengan menyatakan bahwa suatu perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia dapat tetap dianggap sah atau kewajiban penggunaan bahasa Indonesianya dapat dikesampingkan hanya dengan berlandaskan pada dalih prinsip kebebasan berkontrak atau pun adanya "iktikad baik" (goede trouw) para pihak, atau karena para pihak dianggap telah memahami substansi perjanjian meskipun hanya dibuat dalam bahasa asing. Pemaknaan yang demikian, sebagaimana secara implisit dapat ditarik dari arahan SEMA No. 3 Tahun 2023 atau pandangan-pandangan serupa lainnya, justru secara nyata akan melanggengkan dan bahkan memperdalam ketidakpastian hukum yang selama ini telah meresahkan dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil. Kepastian hukum yang adil sebagaimana dikonstruksikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menuntut adanya norma yang tegas, jelas, dan tidak ambigu, di mana pemenuhan syarat formal yang diperintahkan oleh UU No. 24 Tahun 2009–seperti kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia–tidak dapat dinegasikan atau direlatifkan oleh pertimbangan-pertimbangan subjektif, terutama ketika kewajiban tersebut secara fundamental dirancang untuk tujuan perlindungan hukum preventif dan penegakan kedaulatan bahasa negara; 41. Bahwa para Pemohon menyadari sepenuhnya bahwa penegasan makna konstitusional atas Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009—yang menegaskan sifat imperatif kewajiban 50 penggunaan bahasa Indonesia dan menetapkan konsekuensi batal demi hukum (nietig van rechtswege) atas pelanggarannya—dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap perjanjian-perjanjian yang telah ada (existing contracts) yang dibuat sebelum putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo diucapkan; 42. Berkenaan dengan hal tersebut, menurut hemat para Pemohon, kekhawatiran akan timbulnya kekacauan hukum atau batalnya semua perjanjian yang seharusnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah tidak beralasan. Hal ini didasarkan pada asas fundamental dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi bahwa putusan Mahkamah Konstitusi pada umumnya bersifat prospektif (berlaku ke depan) dan tidak berlaku surut (non-retroaktif); 43. Bahwa dengan demikian, penafsiran konstitusional yang akan diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan akhir perkara ini akan menjadi norma hukum baru yang berlaku dan mengikat bagi setiap perjanjian yang dibuat dan ditandatangani setelah putusan tersebut diucapkan dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia; 44. Bahwa untuk mengatasi kekhawatiran sebagaimana disebut dalam poin 42 di atas, maka terhadap nota kesepahaman dan perjanjian- perjanjian yang telah dibuat dan berlaku sebelum adanya putusan ini, para Pemohon menilai sebaiknya nota kesepahaman dan perjanjian- perjanjian tersebut akan menjadi batal demi hukum apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan Mahkamah Konstitusi ini dijatuhkan tidak ada versi bahasa Indonesianya. Adanya jangka waktu ini menurut para Pemohon cukup rasional agar para pihak dalam nota kesepahaman dan perjanjian-perjanjian tersebut mempunyai waktu yang cukup untuk membuat versi bahasa Indonesianya; 45. Bahwa oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa dikabulkannya permohonan para Pemohon tidak akan menciptakan ketidakpastian hukum baru. Sebaliknya, putusan Mahkamah Konstitusi justru akan 51 memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan untuk masa kini dan masa yang akan datang, mengakhiri ambiguitas Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009 yang telah berlangsung lama, dan memastikan bahwa setiap perjanjian baru yang dibuat di masa depan telah selaras dengan amanat konstitusi mengenai kedaulatan bahasa negara dan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan: Dalam Provisi: 1. Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menjadikan Permohonan a quo yang dimohonkan para Pemohon sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi guna memberikan perlindungan konstitusional dan meminimalisir kerugian konstitusional yang telah terjadi maupun yang berpotensi terjadi, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang segera berkenaan dengan kewajiban dan akibat hukum apabila tidak digunakannya Bahasa Indonesia dalam setiap nota kesepahaman dan perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia; Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa "wajib digunakan" dalam Pasal 31 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan adalah bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "kewajiban ini bersifat memaksa atau imperatif, dan tidak dapat dikesampingkan dengan alasan apa pun, sehingga pelanggaran atas pasal ini mengakibatkan nota kesepahaman dan perjanjian yang dibuat setelah Putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi batal demi hukum. Sedangkan untuk nota kesepahaman dan perjanjian yang dibuat (dan masih berlaku) sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini akan menjadi batal demi hukum apabila dalam jangka waktu 1 (satu tahun) 52 sejak putusan mahkamah konstitusi ini dijatuhkan tidak ada versi bahasa Indonesianya”; 3. Menyatakan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “kedua versi nota kesepahaman atau perjanjian (versi bahasa Indonesia dan versi bahasa asing dan/atau Inggris) yang dibuat setelah Putusan Mahkamah Konstitusi ini wajib dibuat dan diberlakukan secara simultan, bukan menyusul beberapa waktu (hari/bulan/tahun) kemudian”; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-30 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 25 Agustus 2025, sebagai berikut. 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Tangkapan Layar Website Institusi Kajian Demokrasi Deconstitute (https://deconstitute.com); 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kompilasi Tangkapan Layar Berita tentang Opini Institusi Kajian Demokrasi Deconstitute di Media Massa; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Tanda Terima No. 135-10/PUU/PAN.MK/AP3 atas dokumen Amicus Curiae Institusi Kajian Demokrasi Deconstitute dalam Perkara Nomor 135/PUU-XXII/2024; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kompilasi Tangkapan Layar Penelitian Institusi Kajian Demokrasi Deconstitute yang Diterbitkan di Jurnal Ilmiah; 53 7. Bukti P-7 : Fotokopi Tangkapan Layar Pendapat Ahli Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. Berjudul “Masalah Bahasa dalam SEMA No.3 Tahun 2023” pada Laman Hukumonline.com; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Universitas Nasional atas nama Devi Ramadhani; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Universitas Nasional atas nama Agung Ramadhan; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Universitas Nasional atas nama Anandhita Sandryana; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Institusi Kajian Demokrasi Deconstitute Nomor 12 tanggal 12 Juli 2023; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0006489.AH.01.07. tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Institusi Kajian Demokrasi Deconstitute tanggal 07 Agustus 2023; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 20.AH.03.07.2022 atas nama Azali Pangiringan Samosir; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 30AH.03.07.2022 tentang Pengangkatan Penerjemah Tersumpah atas nama Indra Listyo; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Penerimaan Keanggotaan Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) Nomor HPI- 00/0244/XI/2011/S-A1 atas nama Fahmy Yamani; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Penerimaan Keanggotaan Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) Nomor HPI- 00/0143/VI/2012/S-A1 atas nama Slamat Parsaoran Sinambela; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-14.AH.03.07 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Penerjemah Tersumpah atas nama Mei Linda; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-20.AH.03.07 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Penerjemah Tersumpah atas nama Ni Made Nunik Sayani; 54 19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-06.AH.03.07 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Penerjemah Tersumpah atas nama Ahmad Suryana LC Bin H Asman; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pengangkatan Keanggotaan Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) Nomor HPI- 00/0589.1/XI/2023/SA-3 atas nama Dimas Rangga Wicaksono; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-34.AH.03.07 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Penerjemah Tersumpah atas nama Fatchurozak; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Persetujuan Penerimaan Keanggotaan Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) Nomor HPI- 00/0273.1/X/2018/S-A2 atas nama Michelle; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Keputusan Persetujuan Penerimaan Keanggotaan Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) Nomor HPI-00/0050.1/II/2020/S-A1 atas nama Dede Wiharto; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Persetujuan Penerimaan Keanggotaan Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) Nomor HPI- 00/0008.1/I/2016/S-A1 atas nama Moh. Ali Mahfudz Arwani; 25. Bukti P-25 : Fotokopi Sertifikat Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) Nomor TSN-HPI/2012/01/005 atas nama Nursalam; 26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-17.AH.03.07 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Penerjemah Tersumpah atas nama Iga Puspitaning Siwi; 27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Persetujuan Penerimaan Keanggotaan Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) Nomor HPI- 00/0602.1/XI/2019/S-A2 atas nama Teguh Puja Pramadya; 28. Bukti P-28 : Fotokopi Sertifikat Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) Nomor HPI-01-21-3945 atas nama David Parulian Sinaga; 29. Bukti P-29 : Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Ikatan Agensi Jasa Bahasa Nomor 17 tanggal 26 Oktober 2021; 30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor AHU- 0013230.AH.01.07.Tahun 2021 tentang Pengesahan 55 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035, selanjutnya disebut UU 24/2009) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 36 UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Pendirian Perkumpulan Ikatan Agensi Jasa Bahasa tertanggal 17 November 2021; 56 [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal ihwal permohonan para Pemohon sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan para Pemohon pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2025. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan para Pemohon, yaitu berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) sehingga sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 2/2021. Selanjutnya, pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2025, para Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda menerima perbaikan permohonan dan pengesahan bukti yang disampaikan para Pemohon pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2025; [3.3.2] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon, menurut Mahkamah, dalam menguraikan mengenai alasan-alasan permohonan (Posita), telah ternyata para Pemohon tidak menguraikan secara jelas pertentangan antara norma yang diuji konstitusionalitasnya dengan pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Dalam hal ini, Mahkamah tidak mendapatkan uraian dan argumentasi hukum yang jelas dan memadai (komprehensif) ihwal pertentangan antara norma Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU 24/2009 dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 36 UUD NRI Tahun 1945. Padahal, uraian mengenai alasan pertentangan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut merupakan syarat mutlak dan fundamental yang menjadi dasar 57 dalam pengujian undang-undang di Mahkamah sebagaimana diatur dalam PMK 2/2021. Kalaupun terdapat uraian yang diperhadapkan dengan pasal dalam UUD NRI Tahun 1945, uraian tersebut lebih dikaitkan dengan anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon [vide angka 12 dan angka 18 Permohonan, hlm. 29- 30]. Padahal, anggapan kerugian konstitusional para Pemohon dimaksud seharusnya diuraikan pada bagian kedudukan hukum. Dalam konteks itu, tanpa adanya uraian yang jelas mengenai pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian, Mahkamah tidak dapat menilai adanya pertentangan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan UUD NRI Tahun 1945. [3.3.3] Bahwa selanjutnya perihal petitum Permohonan, para Pemohon, antara lain, memohon kepada Mahkamah agar Permohonan a quo diberikan prioritas untuk diperiksa. Berkenaan dengan permohonan prioritas dimaksud, setelah memeriksa secara saksama Permohonan a quo, Mahkamah sama sekali tidak menemukan alasan yang menjadi dasar untuk dilakukan pemeriksaan prioritas, permintaan demikian tiba-tiba muncul pada bagian petitum. Padahal dalam suatu Permohonan pengujian undang-undang diperlukan adanya korelasi atau ketersambungan antara alasan permohonan (posita) dengan yang dimohonkan untuk diputus (petitum). Hal demikian dikarenakan posita adalah pijakan atau fondasi yang menjelaskan duduk perkara dan alasan-alasan permohonan, sementara petitum adalah permohonan yang mengikuti pijakan tersebut. [3.3.4] Bahwa masih berkenaan dengan petitum, para Pemohon memohon agar frasa “wajib digunakan” dalam norma Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "kewajiban ini bersifat memaksa atau imperatif, dan tidak dapat dikesampingkan dengan alasan apa pun, sehingga pelanggaran atas pasal ini mengakibatkan nota kesepahaman dan perjanjian yang dibuat setelah Putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi batal demi hukum. Sedangkan, untuk nota kesepahaman dan perjanjian yang dibuat (dan masih berlaku) sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini akan menjadi batal demi hukum apabila dalam jangka waktu 1 (satu tahun) sejak putusan Mahkamah Konstitusi ini dijatuhkan tidak ada versi bahasa Indonesianya”. Setelah membaca secara saksama, dalam batas penalaran yang wajar, pemaknaan tersebut benar-benar telah mengubah secara 58 mendasar substansi norma Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 dan dapat pula dinilai telah mencampurkan berbagai substansi norma yang seharusnya diatur terpisah dalam berbagai bagian dan norma yang berbeda pada UU 24/2009. Salah satu hal yang paling mendasar, pemaknaan baru yang dimohonkan tersebut dapat dinilai telah mencampurkan antara makna frasa “wajib digunakan” dengan materi/substansi norma yang seharusnya dimuat pada bagian “Ketentuan Peralihan” atau norma transisi dalam suatu undang-undang. Padahal, secara struktur norma, ihwal norma transisi dalam UU 24/2009 diatur pada Bab VIII “KETENTUAN PERALIHAN”. Sementara itu, norma yang dimohonkan pemaknaan tersebut berada dalam Bab III BAHASA NEGARA. [3.3.5] Bahwa selain itu, berkenaan dengan petitum agar norma Pasal 31 ayat (2) UU 24/2009 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “kedua versi nota kesepahaman atau perjanjian (versi bahasa Indonesia dan versi bahasa asing dan/atau Inggris) yang dibuat setelah Putusan Mahkamah Konstitusi ini wajib dibuat dan diberlakukan secara simultan, bukan menyusul beberapa waktu (hari/bulan/ tahun) kemudian”. Setelah membaca secara saksama petitum tersebut, pemaknaan baru tersebut pun memosisikan norma Pasal 31 ayat (2) UU 24/2009 menjadi norma peralihan atau norma transisi. Padahal, secara struktur norma, ihwal norma transisi dalam UU 24/2009 a quo diatur pada Bab VIII “KETENTUAN PERALIHAN”. Sementara itu, norma yang dimohonkan pemaknaan tersebut berada dalam Bab III “BAHASA NEGARA”. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum pada Sub-paragraf [3.3.2] sampai dengan Sub-paragraf [3.3.5] tersebut di atas, dalam bagian alasan-alasan Permohonan (posita), para Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas mengenai pertentangan norma yang diuji dengan dasar pengujian, termasuk tidak menguraikan pula dasar argumentasi berkenaan dengan pemaknaan yang diminta dalam petitum Permohonan a quo. Lebih lanjut, para Pemohon juga tidak dapat menguraikan korelasi antara bagian posita dengan petitum. Selain itu, pemaknaan baru yang dimohonkan para Pemohon merupakan bentuk perumusan posita yang tidak lazim dalam pengujian undang-undang. Dengan fakta hukum tersebut, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). 59 [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon, namun oleh karena permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur), Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon lebih lanjut. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. 60 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh lima, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 13.51 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah 61 PANITERA PENGGANTI, ttd. Rizki Amalia