127/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 127/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Ichwan Setiawan Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Jalan Desa Putra Nomor 16 RT. 002 RW 017, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Selanjutnya disebut----------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Moh. Akil Rumaday Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Perum Polinia Nomor 38, RT 006 RW 006, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Selanjutnya disebut----------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Fajri Setiyo Hadi Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Jalan Cipinang Cempedak I Nomor 3 RT. 012 RW 002 Cipinang Cempedak Jatinegara, Jakarta Timur. Selanjutnya disebut---------------------------------------------------- Pemohon III; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 September 2024 memberi kuasa kepada Mirza Zulkarnaen, S.H., Anang Zubaidy S.H., M.H., Zaid 2 Mushafi S.H., M.H., Muhammad Akhiri S.H., M.H., Said Kemal Zulfi S.H.,M.H., Miftahurrahmah S.H., Randi Maulana S.H., Arbendi S.H., M.H., Reza Isafhilla Zen, S.H., Ibrahim Husein S.H., Andi Carson S.H., M.H., Ahmad Hanafi S.H., Riky Rizkian Harahap S.H., M.H., Hasan Daniel,S.H., Muhammad Fauzi S.H., Wandra Saputra S.H., M. Rafi Muharnis S.H., M. Aqil Hakim Firdaus S.H., dan Arif Wicaksono S.H., M.H., yang beralamat di Jalan Yusuf Building, Mampang Square Tower A Unit A2 Lantai 4, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 88 Jakarta Selatan, DKI Jakarta baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya, Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai ---------- -------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 September 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 September 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 122/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 127/PUU- XXII/2024 pada tanggal 17 September 2024, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Oktober 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa amandemen UUD NRI Tahun 1945, salah satunya telah menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 3 2. Bahwa Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menyebutkan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) berwenang melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), yang menyebutkan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Bahwa sejalan dengan ketentuan dengan UU MK di atas, kewenangan Mahkamah untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 juga ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang- undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 5. Bahwa kewenangan Mahkamah untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 juga ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Undang- Undang Nomor Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyebutkan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 4 6. Bahwa Mahkamah dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (unconstitutional), maka Mahkamah dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara menyeluruh, pasal per pasalnya ataupun ayat per ayatnya; 7. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (the guardian of constitution), Mahkamah juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar bersesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, Mahkamah juga telah beberapa kali menyatakan bagian dari suatu undang- undang konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan Mahkamah atau sebaliknya tidak konstitusional (conditionally unconstitutional) apabila tidak diartikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah; 8. Bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi berkepentingan untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagai nafas konstitusi. Oleh sebab itu, Mahkamah dalam memutus setiap perkara in casu perkara pengujian UU Pilkada terhadap UUD NRI Tahun 1945 tentu akan mempertimbangkan nilai-nilai demokrasi sebagai bentuk penghormatan terhadap hak konstitusional setiap warga negara untuk memilih dan dipilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 9. Bahwa Mahkamah berwenang untuk menemukan cara agar hak konstitusional warga negara yang sekaligus merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana pertimbangan Mahkamah pada poin 3.14 Putusan Mahkamah No. 100/PUU-XIII/2015, sebagai berikut: “Mahkamah berwenang untuk menemukan cara agar hak konstitusional warga negara yang sekaligus merupakan wujud 5 pelaksanaan kedaulatan rakyat itu, dalam hal ini hak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Kepala Daerah tetap terpenuhi tanpa tersandera oleh syarat paling sedikit adanya dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah...Guna menjamin pemenuhan hak konstitusional warga negara itulah salah satu alasan utama Mahkamah Konstitusi dibentuk. Mahkamah Konstitusi tidaklah tepat jika hanya terpaku pada teks Konstitusi melainkan juga pada semangat yang berada di balik teks itu; 10. Bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan Permohonan pengujian Pasal 54C ayat (2), Pasal 54D ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 5898), terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: - perorangan WNI; - kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; - badan hukum publik dan privat; atau - lembaga negara”. 2. Selanjutnya, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: ”Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 3. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara Pengujian Undang- Undang, yakni 1) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan 2) adanya hak dan/atau kepentingan konstitusional dari Para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang; 6 4. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU- III/2005 tanggal 31 Mei 2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: - Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; - Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; - Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; - Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; - Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 5. Bahwa Pemohon I adalah perseorangan warga Jakarta (Bukti P- 1 berupa fotokopi KTP Pemohon I) yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024 yang terdaftar dalam DPT nomor TPS 099 Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan (Bukti P-10) alamat potensial TPS Jl. Desa Putera No. 03. Pemohon I sebagai warga Jakarta yang lahir dan tinggal di Jakarta sejak tahun 1979 telah mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah Jakarta dan merasakan pengaruh kebijakan dari Kepala Daerah yang terpilih terhadap kehidupannya. Bahwa Pemohon I merasa hak konstitusionalnya sebagai warga negara yang berdomisili di Jakarta sekaligus sebagai Pemilih Anies Rasyid Baswedan yang telah merasakan pembangunan di Jakarta selama masa pemerintahan Anies Rasyid Baswedan untuk memilihnya kembali menjadi Gubernur Jakarta, nyata-nyata terhalang oleh ketentuan pasal-pasal yang diuji dalam permohonan a quo. Bahwa harapan Pemohon I agar Anies Rasyid Baswedan kembali memimpin Provinsi Jakarta bukan hanya kehendak pribadi melainkan harapan sebagian besar dari warga Jakarta yang dibuktikan dengan beragam hasil survei yang menempatkan Anies Rasyid Baswedan sebagai 7 calon Gubernur Jakarta yang paling banyak dipilih (Bukti P-6, P-7, dan P- 8). 6. Bahwa Pemohon II adalah perseorangan warga Jakarta (Bukti P-2 berupa Fotokopi KTP) yang mempunyai memiliki hak pilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024 yang terdaftar dalam DPT nomor TPS 019 Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur (Bukti P-11) alamat potensial TPS Jl. Otista 82. Pemohon II sebagai warga Jakarta yang tinggal di Jakarta dan merasakan pengaruh kebijakan dari Kepala Daerah terhadap kehidupannya; Bahwa Pemohon II merasa hak konstitusionalnya sebagai warga negara yang berdomisili di Jakarta sekaligus sebagai pengagum Anies Rasyid Baswedan yang telah merasakan pembangunan di Jakarta selama masa pemerintahan Anies Rasyid Baswedan untuk memilihnya menjadi Gubernur Jakarta periode kedua, nyata-nyata terhalang oleh ketentuan pasal-pasal yang diuji; Bahwa harapan Pemohon II agar Anies Rasyid Baswedan kembali memimpin Provinsi Jakarta bukan hanya kehendak pribadi melainkan harapan sebagian besar dari warga Jakarta yang dibuktikan dengan beragam hasil survei yang menempatkan Anies Rasyid Baswedan sebagai calon Gubernur Jakarta yang paling banyak dipilih; 7. Bahwa Pemohon III adalah perseorangan warga Jakarta (Bukti P-3 berupa Fotokopi KTP) yang mempunyai memiliki hak pilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024 yang terdaftar dalam DPT nomor TPS 010 Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur (Bukti P-12) alamat potensial TPS Jl. Kebon Nanas Selatan. PEMOHON III sebagai warga Jakarta yang tinggal di Jakarta merasakan pengaruh kebijakan dari Kepala Daerah terhadap kehidupannya; Bahwa Pemohon III merasa hak konstitusionalnya sebagai warga negara yang berdomisili di Jakarta sekaligus sebagai pengagum Anies Rasyid Baswedan yang telah merasakan pembangunan di Jakarta selama masa pemerintahan Anies Rasyid Baswedan untuk memilih Anies Rasyid Baswedan nyata-nyata terhalang oleh ketentuan pasal-pasal yang diuji. Bahwa harapan Pemohon III agar Anies Rasyid Baswedan kembali memimpin Provinsi Jakarta bukan hanya kehendak pribadi melainkan 8 harapan sebagian besar dari warga Jakarta yang dibuktikan dengan beragam hasil survei yang menempatkan Anies Rasyid Baswedan sebagai calon Gubernur Jakarta yang paling banyak dipilih (Bukti P-6, P-7, dan P- 8). 8. Bahwa selanjutnya para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini, sebagai berikut: 8.1. Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga Jakarta yang telah memiliki hak pilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024 yang dirugikan oleh Pasal 54C ayat (2), Pasal 54D ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3) UU Pilkada; 8.2. Bahwa berdasarkan penetapan KPU Jakarta terdapat tiga pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur (Bukti P-15 dan bukti P-16), yaitu pasangan: i) Ridwan Kamil dan Suswono; ii) Dharma Pongrekun dan Kun Wardana; dan iii) Pramono Anung dan Rano Karno; 8.3. Bahwa nama-nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta sebagaimana di atas, bukanlah nama-nama yang menjadi preferensi pilihan Para Pemohon dan sebagian besar masyarakat Jakarta sebagaimana terungkap dalam beragam survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga suvei yang kredibel. Sebagaimana Para Pemohon telah jelaskan poin 5, 6, dan 7 di atas, Para Pemohon adalah para pendukung dan pengagum Anies Rasyid Baswedan yang dalam berbagai survei mendapatkan suara tertinggi (Bukti P-6, P-7, dan P-8); 8.4. Bahwa berdasarkan beberapa hasil survei dalam Pilkada Jakarta 2024, secara terang calon yang menduduki hasil tertinggi dalam berbagai survei tersebut adalah Anies Rasyid Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama, sebagaimana dalam dilihat dari hasil survei sebagai berikut: i) Berdasarkan hasil survei dari Populi Center yang dilaksanakan pada tanggal 1 – 5 Mei 2024, Anies Rasyid 9 Baswedan dipilih oleh 30,3% sementara Basuki Tjahaja Purnama dipilih oleh 19,5% pemilih. Suara lebihnya diperebutkan oleh 11 nama yang lain (Bukti P- 8); ii) Berdasarkan hasil survei Sigma Consulting yang dilaksanakan pada 20 – 30 Juni 2024, Anies Rasyid Baswedan (46,4%) sementara Basuki Tjahaja Purnama (25,3%). Suara selebihnya diperebutkan oleh 8 nama yang lain (Bukti P- 7) iii) Berdasrkan Survey Litbang Kompas yang dirilis pada bulan Juli 2024, Pemilih Anies Rasyid Baswedan sebesar 29,8%, dan Pemilih Ahok 20,0% (Bukti P- 18); iv) Beradasrkan survei Indikator yang dilaksanakan pada 18 – 26 Juni 2024, Pemilih Anies Rasyid Baswedan sebesar 39,7% dan Basuki Tjahaja Purnama 23,8% (Bukti P-14); v) Berdasarkan survei Syaiful Mujani Research & Consulting (SMRC) yang dilaksanakan pada tanggal 8 – 12 Agustus 2024 diketahui sebagai berikut: Anies Rasyid Baswedan 37,8% dan Basuki Tjahaja Purnama (34,3%) (Bukti P-6); vi) Berdasarkan hasil Survei LSI “Pengaruh Anies di pemilihan Gubernur Jakarta” (Bukti P-13) 8.5. Bahwa berdasarkan survei tersebut di atas, terdapat 2 (dua) nama yang paling diharapkan masyarakat Jakarta untuk memimpin Jakarta, yaitu Anies Rasyid Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sayangnya, harapan para Pemohon sebagai warga Jakarta tidak terwakili oleh pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh KPU Jakarta; 8.6. Bahwa dengan tidak terdaftarnya Anies Rasyid Rasyid Baswedan sebagai salah satu Calon Gubernur Jakarta yang ditetapkan oleh KPU Jakarta, menjadikan para Pemohon tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan aspirasi sebagaimana dijamin oleh konstitusi; 8.7. Bahwa terhalangnya para Pemohon untuk memilih sesuai dengan aspirasinya tersebut bertentangan dengan jaminan kostitusional warga negara yang mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam 10 Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Bahwa persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan sebagamana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 salah satunya tercermin dalam hak untuk memilih dan hak untuk dipilih dalam pemilihan umum, in casu Pemilihan Kepala Daerah; 8.8. Bahwa hak para Pemohon untuk memilih dalam Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan aspirasinya sebagaimana dimaksud dalam poin 8.7. di atas juga merupakan hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. 8.9. Bahwa dikarenakan ketentuan pasal-pasal UU Pilkada yang diuji telah menghalangi hak konstitusional para Pemohon untuk memilih calon Kepala Daerah yang sesuai dengan aspirasi para Pemohon, karena di Jakarta telah terdapat lebih dari satu pasangan calon yang menutup peluang hadirnya kotak kosong, maka para Pemohon tidak memiliki alternatif untuk menyalurkan aspirasinya yang tidak setuju dengan semua pasangan calon yang tersedia. 8.10. Bahwa seharusnya kotak kosong/kolom tidak bergambar, tidak hanya diberlakukan pada daerah yang hanya ada satu pasangan calon (sebagaimana ketentuan Pasal 54 C UU Pilkada), tetapi juga harus diberlakukan untuk daerah yang pasangan calonnya lebih dari satu guna memastikan bahwa setiap pemilih (termasuk para Pemohon), dapat mengekspresikan pilihannya sesuai aspirasinya; 8.11. Bahwa karena tidak tersedianya kotak kosong/kolom tidak bergambar di Pilkada Jakarta (karena calonnya lebih dari satu pasangan), maka para Pemohon jelas-jelas dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak dapat memperjuangkan hak kolektifnya untuk menolak atau tidak memilih calon kepala daerah 11 yang tidak sesuai aspirasi Para Pemohon dengan cara mencoblos kotak kosong; 8.12. Bahwa keberadaan kotak kosong/kolom tidak bergambar sebagai saluran aspirasi rakyat, pernah terbukti menenangkan Pilkada Kota Makasar pada Tahun 2018. Hal ini membuktikan bahwa calon yang didukung oleh mayoritas partai politik tidak menjamin representasi warga Kota Makasar. Terbukti calon yang didukung oleh mayoritas Partai Politik kalah oleh kolom tidak bergambar/kotak kosong, yang merupakan simbol aspirasi masyarakat; 8.13. Bahwa guna melindungi hak-hak para Pemohon sebagai warga Jakarta yang aspirasinya dalam memilih calon Pemimpin Jakarta tidak terakomodir oleh keputusan Partai Politik, maka para Pemohon memandang perlu dilakukan uji materi terhadap Pasal 54C ayat (2) UU Pilkada; 8.14. Bahwa para Pemohon nyata-nyata dirugikan hak konstitusinalnya, karena berbeda dengan daerah lain yang pemilihan kepala daerahnya diikuti oleh calon tunggal karena “difasilitasi” dengan adanya surat suara terdapat kolom suara yang kosong (kotak kosong). Perlakuan hukum yang berbeda dalam memenuhi hak-hak pemilih di daerah yang hanya ada 1 (satu) pasangan calon dibandingkan dengan daerah yang calonnya lebih dari 1 (satu) pasangan calon nyata-nyata telah melanggar prinsip-prinsip kesamaan di hadapan hukum dan tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanahkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Oleh karena itu dengan tidak adanya kotak kosong di daerah yang lebih dari 1 (satu) pasangan calon jelas-jelas melanggar prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” dan senyatanya telah melanggar prinsip pemilu yang bebas sebagaimana diamanahkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Pemilihan Umum dilaksanakan 12 secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”; 8.15. Bahwa sejalan dengan kepentingan para Pemohon untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya dalam memilih sesuai aspirasinya, selain terhalang oleh ketentuan Pasal 54C ayat (2) UU Pilkada juga terhalang oleh ketentuan Pasal 54D ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3) UU Pilkada. Terhalangnya hak konstitusional Para Pemohon oleh Pasal 54D ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3) UU Pilkada karena ketentuan dalam pasal-pasal a quo bertali kelindan dengan ketentuan Pasal 54C ayat (2) UU Pilkada. Hal ini karena penghalang hak konstitusional Para Pemohon yang nantinya dibuka oleh Mahkamah dengan menyatakan inkonstitusionalitas secara bersyarat Pasal 54C ayat (2) UU Pilkada sudah barang tentu menuntut operasionalisasinya yang lebih konkrit yakni dengan menyatakan inkonstitusional bersyarat pula ketentuan Pasal 54D ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3) UU Pilkada; Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini. III. POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (1), (2) dan (3), dan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3) UU Pilkada yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 54C ayat (2): “Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar” Pasal 54D ayat (1), (2) dan (3) UU Pilkada berbunyi: Ayat (1) “KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada Pemilihan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C, jika mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah” Ayat (2) “Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam Pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam Pemilihan berikutnya” 13 Ayat (3): “Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan” Pasal 109 Ayat (1) dan (3) berbunyi: Ayat (1): “Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih”. Ayat (3): “Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur peserta Pemilihan memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah, ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih”. 2. Bahwa isu hukum pokok permohonan ini adalah: Pertama, mengapa surat suara 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar atau yang dikenal publik dengan “Kotak Kosong” hanya harus dicantumkan pada daerah yang hanya ada 1 (satu) pasangan calon dan tidak diharuskan terhadap daerah yang lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana ketentuan pasal 54C ayat (2) UU Pilkada? Kedua, bagaimana dan kapan Pemilihan Ulang dilaksanakan apabila pasangan calon kalah terhadap kotak kosong sebagaimana ketentuan Pasal 54D ayat (1), (2) dan (3) UU Pilkada?, Ketiga, Bagaimana jika Kolom tidak bergambar/kotak kosong memperoleh suara melebihi kolom bergambar? 3. Bahwa dalam pertimbangan poin 3.14 Putusan Mahkamah No. 100/PUU- XIII/2015, Mahkamah menegaskan: “telah menjadi pendirian Mahkamah bahwa sebagai pengawal Konstitusi Mahkamah tidak boleh membiarkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara, sebagaimana salah satunya tercermin dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010 yang menegaskan, antara lain, bahwa “Mahkamah, sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya, tidak akan membiarkan adanya norma dalam Undang-Undang yang tidak konsisten dan tidak sesuai dengan amanat perlindungan konstitusional yang dikonstruksikan oleh Mahkamah” (vide Putusan Mahkamah Nomor 1/PUU-VIII/2010, bertanggal 24 Februari 2011), lebih-lebih apabila pelanggaran demikian bersangkut-paut dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang membawa akibat luas sebab berdampak pada terganggunya pelaksanaan pemerintahan, dalam hal ini pemerintahan daerah.” 4. Bahwa dalam pertimbangan Putusan Mahkamah No. 100/PUU-XIII/2015, Mahkamah menegaskan: “Bahwa menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi (poin 3.15 Putusan No. 100/PUU-XIII/2015) sifat demokratis merupakan 14 perintah Konstitusi (Pasal 18 UUD 1945) yang menuntut pemenuhan hak konstitusional warga negara, dalam hal ini hak untuk dipilih dan memilih, serta amanat pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis dapat diwujudkan.” 5. Bahwa menurut para Pemohon, Kolom Tidak Bergambar/Kotak Kosong (menurut ketentuan Pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016) hanya memberikan pilihan kepada pemilih yang tidak setuju dengan satu pasangan calon yang tersedia. Ketentuan ini tidak memberikan kepastian hukum yang adil, karena ketentuan tersebut hanya berlaku jika ada satu pasangan calon. Sedangkan, hak konstitusional warga negara untuk memilih bukan semata-mata didasarkan pada jumlah calon yang ada, melainkan pada representasi pilihan yang sesuai dengan aspirasi mereka (Para Pemohon), termasuk apabila ada lebih dari satu pasangan calon namun tidak merepresentasikan preferensi pemilih; 6. Bahwa pada faktanya, kandidat yang sesuai dengan kehendak masyarakat tidak terdaftar dan tidak ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah di Jakarta. Kondisi demikian menjadikan hak konstitusional warga negara untuk memilih pemimpin yang mereka kehendaki menjadi terabaikan, meskipun terdapat lebih dari satu pasangan calon. Dengan pertimbangan tersebut maka pemberlakuan kotak kosong yang terbatas pada situasi dimana hanya ada satu pasangan calon, tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan hak untuk memilih yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan berhak atas perlindungan hukum yang adil. Hal ini juga melanggar prinsip kesetaraan dalam pemilu yang termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara; 7. Bahwa jaminan hak konstitusional masyarakat untuk dapat memilih sesuai kehendak/aspirasinya telah pula ditegaskan oleh Mahkamah dalam pertimbangan poin 3.11 Putusan Mahkamah No. 100/PUU-XIII/2015, Mahkamah menegaskan: “Menimbang, selain harus ada jaminan bahwa Pemilihan Kepala Daerah sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat diselenggarakan, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa kepala daerah harus dipilih secara demokratis. Kata “dipilih” 15 menunjukkan adanya kontestasi dan kontestasi itu harus diselenggarakan secara demokratis. Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah, salah satu ukuran kontestasi yang demokratis itu adalah penyelenggaraannya harus menjamin tersedianya ruang atau peluang bagi rakyat untuk memanifestasikan kedaulatannya dalam melaksanakan haknya, dalam hal ini baik hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih. Dengan kata lain, keharusan terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat itu harus disertai dengan jaminan bahwa pemilihan tersebut diselenggarakan dalam kontestasi yang demokratis dimana hak rakyat selaku pemegang kedaulatan, baik hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih, tidak boleh dikesampingkan atau diabaikan, lebih- lebih ditiadakan”; 8. Bahwa menurut pendapat para Pemohon ketentuan Pasal 54C ayat (2) UU Pilkada tidak memberikan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, karena setiap warga negara yang mempunyai hak untuk memilih sebagaimana dijamin Konstitusi tidak mempunyai kedaulatan dan kebebasan untuk menentukan pilihannya sesuai hati nuraninya apabila pemilih tidak mempunyai pilihan terhadap pasangan calon yang lebih dari 1 (satu) pasangan calon. Para Pemohon yang merupakan warga Jakarta disuguhkan 3 (tiga) pasangan calon yang tidak sesuai aspirasi warga Jakarta (tertinggi berdsarkan hasil survei), sehingga para Pemohon tidak mempunyai pilihan, apabila tiga pasangan calon dicoblos semua atau surat suara sengaja dirusak sebagai ekspresi kekecewaannya hanya menjadi surat suara tidak sah dan apabila Para Pemohon dan warga Jakarta lainnya tidak hadir ke TPS karena tidak ada calon yang disukainya maka hanya mempengaruhi pastisipasi pemilih. Berbeda dengan daerah lain yang diikuti oleh calon tunggal, mereka ada perlakuan hukum berbeda dimana dalam surat suara terdapat kolom suara yang kosong (kotak kosong). Perlakuan hukum yang berbeda dalam memenuhi hak-hak pemilih di daerah yang hanya ada 1 (satu) pasangan calon dibandingkan dengan daerah yang calonnya lebih dari 1 (satu) pasangan calon nyata-nyata telah melanggar prinsip-perinsip kesamaan di hadapan hukum dan tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanahkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; 16 9. Bahwa salah satu esensi dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung adalah dalam rangka penghormatan atas kedaulatan rakyat yang dijamin oleh konstitusi. Jaminan atas penghormatan kedaulatan rakyat juga dipertegas dalam konsideran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi: “bahwa untuk menjamin pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota”; 10. Bahwa salah satu wujud diakuinya kedaulatan rakyat adalah adanya jaminan hak untuk dipilih dan memilih dalam setiap kontestasi politik (Pemilu). Hak untuk dipilih diwujudkan dalam bentuk pemberian kesempatan yang sama, adil, dan setara kepada setiap orang untuk dicalonkan menjadi kandidat melalui mekanisme yang memastikan keadilan dan kesetaraan kesempatan. Sementara hak untuk memilih tercermin dalam bentuk pemberian ruang yang luas kepada setiap orang untuk memutuskan pilihan sesuai dengan aspirasinya dengan memastikan bahwa calon yang diusulkan adalah benar-benar sesuai dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat setempat, bukan berasal dari praktik kartel politik; 11. Bahwa jika jaminan kedaulatan rakyat tercermin dengan diberikannya kebebasan untuk memilih pasangan calon pemimpin sesuai dengan aspirasinya maka demokrasi yang sedang diikhtiarkan bersama oleh seluruh anak bangsa ini akan berjalan lebih substantif, bukan semata prosedural. Apalagi sekedar instrumental. Oleh karena itu dengan tidak adanya kotak kosong di daerah yang lebih dari 1 (satu) pasangan calon jelas-jelas melanggar prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” dan senyatanya telah melanggar prinsip pemilu yang bebas sebagaimana 17 diamanahkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”; 12. Bahwa ketentuan Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 109 ayat (1) ayat (3) UU Pilkada bertentangan dengan ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”; 13. Bahwa salah satu upaya untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak para Pemohon adalah melalui pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara demokratis dengan memberikan pilihan yang luas dan sebebas-bebasnya bagi masyarakat untuk menentukan pemimpinnya. Pertanyaannya, bagaimana jika diantara pasangan calon yang ada, tidak satupun pasangan calon yang sesuai dengan aspirasi Para Pemohon dan jutaan pemilih lainnya, meskipun sudah terdiri atas lebih dari 1 (satu) pasangan calon? Merujuk pada fakta perhelatan Pilkada di Jakarta sebagaimana telah Para Pemohon uraikan dalam Romawi II angka 8 poin 8.3 dan poin 8.4 Permohonan ini, ketiga pasangan calon yang mendaftar pada KPU Jakarta bukanlah pasangan calon yang dikehendaki oleh mayoritas masyarakat Jakarta; 14. Bahwa dengan diusungnya pasangan calon yang tidak sesuai dengan aspirasi para Pemohon, maka hal tersebut telah menciderai hak konstitusional Para Pemohon serta jutaan pendukung Anies Rasyid Baswedan; 15. Bahwa dalam perspektif ilmuwan politik Joseph Schumpeter, nilai dari demokrasi adalah masyarakat yang memiliki kesempatan untuk menerima maupun menolak orang yang akan memimpin mereka. Pernyataan ini mengandung pesan penting sebagai berikut: a. Pertama, dalam kontestasi elektoral harus disediakan mekanisme bagi pemilih untuk tidak harus memilih semua calon yang ada. Dalam pilkada disediakan kotak kosong. Hanya saja kotak kosong ini disediakan bila terdapat calon Tunggal. Bila pasangan calon lebih dari satu maka berdasarkan ketentuan Pasal 54C ayat (2) UU Pilkada, tidak 18 dimungkinkan adanya tambahan kolom berupa kotak kosong. Sementara tidak semua pemilih memiliki kepercayaan dan keyakinan terhadap semua calon yang ada. Hal ini membuat rakyat dikondisikan atau dipaksa memilih calon yang tidak diyakininya atau bahkan dengan sadar sengaja tidak menggunakan hak pilihnya. Disinilah pembajakan demokrasi terjadi; b. Kedua, proses kandidasi dalam kontestasi elektoral yang dilakukan parpol/gabungan parpol mesti menyertakan aspirasi rakyat. Ruang demokrasi di internal partai harus dibuka lebar, tidak elitis yang justru melanggar prinsip demokrasi. Faktanya, tidak ada pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berangkat dari penjaringan aspirasi masyarakat. Kesemuanya berasal dari masukan dan keputusan elit partai politik. Padahal Mahkamah Konstitusi telah memerintahkan kepada partai politik untuk melakukan rekrutmen calon pejabat publik yang akan dicalonkan dalam pemilu dengan mekanisme yang transparan dan akuntabel. Hal ini dapat dibaca pada poin [3.31.3] Putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-XX/2022. (Bukti P-19: Putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-XX/2022); c. Ketiga, mekanisme memberi ruang bagi rakyat/pemilih untuk menolak calon yang diajukan partai politik/gabungan partai politik bila mengusung calon yang tidak mengakar dan tidak berdasarkan aspirasi pemilih. Sehingga partai politik perlu mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam mengusung pasangan calon; dan d. Keempat, sebagai bentuk kontrol bagi penguasa atau pihak-pihak lain yang mengintimadasi partai politik untuk mengusung/tidak mengusung pasangan calon tertentu. Dengan diberikannya ruang aspirasi berupa kolom tidak bergambar/kotak kosong, maka bagi rakyat akan punya mekanisme demokrasi untuk melawan dengan cara tidak memilih calon yang ada. Dengan demikian bargainning position rakyat menjadi lebih kuat dalam merawat demokrasi; 16. Bahwa sejauh ini, ketika pasangan calon yang diajukan dalam sebuah kontestasi pemilihan umum tidak sesuai dengan harapan dan aspirasi masyarakat dan masyarakat mengespresikan aspirasinya dengan sengaja mencoblos seluruh pasangan, atau dengan sengaja merusak 19 surat suara, hanya dimaknai sebagai surat suara tidak sah. Padahal hal tersebut adalah suara sah rakyat untuk tidak memilih calon yang tersedia. Oleh sebab itu agar tidak ada hak konstitusional rakyat yang dianggap tidak sah, maka diperlukan kotak kosong; 17. Bahwa berdasarkan data Pilkada Kota Makassar tahun 2018 pasangan calon walikota dan calon wakil walikota Munafri Arifudin – Andi Rahmatika Dewi mendapatkan suara 46,77% sedangkan kotak kosong mendapatkan suara 53,3%. Hal ini membuktikan bahwa aspirasi masyarakat yang tidak tersalurkan pada pasangan calon yang tersedia lebih besar jumlahnya dibanding dengan calon yang tersedia; 18. Bahwa berdasarkan hal di atas, sudah saatnya penyelenggaraan Pilkada memberikan ruang bagi kotak kosong untuk ikut berkompetisi. Bagi para Pemohon, tidak ada satupun dari ketiga pasangan calon kepala daerah pada Pilkada Jakarta Tahun 2024 yang sesuai dengan aspirasi Para Pemohon. Pada saat yang sama, para Pemohon juga berkeyakinan bahwa masyarakat Jakarta serta masyarakat daerah lain di Indonesia yang memiliki kesamaan pandangan dengan Para Pemohon jumlahnya juga tidak sedikit dan tidak dapat diremehkan; 19. Bahwa pilihan kebijakan untuk mengikutsertakan “kotak kosong” dalam pelaksanaan pemilihan umum bukan hal baru dan satu-satunya di dunia. Beberapa negara seperti India, Kolombia, Perancis, dan Kanada mengakomodir keberadaan kotak kosong sebagai sarana penyampaikan aspirasi masyarakat dalam pemilu yang tidak setuju dengan kandidat yang ada. Beberapa negara yang telah menerapkan hal tersebut antara lain: a. India yang memiliki konsep "kotak kosong" dengan nama “None Of The Above” (NOTA). b. Kolombia yang menggunakan istilah “voto en blanco”; c. Prancis yang mengakui adanya “vote blanc”; dan d. Kanada yang memfasilitasi warganya untuk memiliki kolom “I don't support anyone”; 20. Bahwa praktik “Kotak Kosong”/“None Of The Above” (NOTA) di India dipraktikkan dalam pemilu sejak tahun 2013. Dengan menyatakan preferensinya terhadap tidak satu pun pilihan di atas, warga negara India dapat memilih untuk tidak memilih kandidat mana pun yang ikut serta 20 dalam pemilihan tersebut. pemilu. Dalam keputusan PUCL vs. Union of India tahun 2013, Mahkamah Agung India memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum India untuk memasukkan NOTA dalam pemilihan Lok Sabha dan majelis legislatif negara bagian masing-masing. Opsi NOTA pertama kali digunakan pada pemilihan dewan legislatif tahun 2013 yang diadakan di empat negara bagian—Chhattisgarh, Mizoram, Rajasthan, dan Madhya Pradesh, serta wilayah persatuan Delhi. Sejak diperkenalkan, NOTA semakin populer di kalangan pemilih di India, memperoleh lebih banyak suara dibandingkan beberapa kandidat dalam pemilihan dewan legislatif, dan dalam beberapa kasus, memperoleh lebih banyak suara daripada kandidat pemenang dalam pemilihan; 21. Bahwa praktik "Kotak Kosong”/“voto en blanco” di Kolombia diterapkan berdasarkan Undang-Undang Estatutoria 1475 yang dikeluarkan oleh Kongres Nasional pada tahun 2011. Dalam undang-undang ini diakui keberadaan hukum dari gerakan atau organisasi warga yang dapat mempromosikan suara kosong, dengan memberikan mereka hak yang setara dengan partai dan gerakan politik. Hal ini ditegaskan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Kolombia Nomor C-490 tahun 2011 yang menyatakan keabsahan undang-undang tersebut. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi Kolombia mendefinisikan suara kosong sebagai "sebuah ekspresi politik dari ketidaksetujuan, abstain, atau ketidakpuasan, dengan dampak politik." Di Kolombia, suara kosong adalah suara yang sah, berbeda dengan kertas suara yang tidak ditandai dan suara tidak sah. Oleh karena itu, bagi negara Kolombia suara kosong "merupakan ekspresi penting dari perbedaan pendapat yang mempromosikan perlindungan kebebasan pemilih."; 22. Bahwa praktik “kotak kosong”/ “vote blanc” di Perancis pertama kali diakui secara resmi dalam undang-undang pada tahun 2014 sebagai bentuk ekspresi politik yang sah. Undang-undang tersebut memungkinkan suara blanc dihitung terpisah dari suara tidak sah. “Vote blanc” memungkinkan pemilih untuk mengekspresikan ketidakpuasan terhadap pilihan yang tersedia, tanpa harus abstain (tidak memilih). Ini mencerminkan ketidakpuasan terhadap kandidat atau partai, namun tetap menunjukkan bahwa pemilih tersebut berkomitmen terhadap proses demokrasi. Dengan 21 demikian, “vote blanc” mencerminkan keinginan warga untuk berpartisipasi dalam demokrasi, bahkan jika mereka tidak setuju dengan kandidat yang tersedia; 23. Bahwa “kotak kosong”/“I don't support anyone” di Kanada merujuk pada pilihan yang disediakan bagi pemilih yang tidak mendukung salah satu kandidat atau partai, tetapi tetap ingin berpartisipasi dalam pemilihan; 24. Bahwa berdasarkan uraian di atas, pemberian kesempatan kepada masyarakat pemilih (in casu para Pemohon) untuk memberikan suara pada kolom/kotak kosong merupakan pelaksanaan dari jaminan hak untuk memilih sekaligus jaminan hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; 25. Bahwa oleh karena ketentuan Pasal 54C ayat (2) UU Pilkada terbukti bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan Pasal 54D ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 109 ayat (1), ayat (3) UU Pilkada secara mutatis mutandis harus pula dinyatakan bertentangan secara dengan UUD NRI Tahun 1945. Bahwa apabila penetapan pasangan calon terpilih pada Pemilihan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C, jika mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah dan terhadap Pemilihan lebih dari 1 (satu) pasangan calon penetapan calon terpilih apabila memperoleh suara tertinggi, termasuk harus mengalahkan kotak kosong dan apabila kotak kosong yang menang maka harus segera dilaksanakan Pemilihan Umum Ulang dengan membuka pendaftaran ulang; 26. Bahwa ketentuan Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada telah melanggar prinsip kedaulatan rakyat dan telah mencederai hak-hak pemilih untuk secara bebas dan demokratis memilih calon pemimpinnya, oleh karena frasa “Pemilihan berikutnya” tidak memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sehingga untuk menjamin kepastian hukum yang adil dan menjamin prinsip kedaulatan rakyat, apabila kotak kosong yang menang harus segera dilaksanakan Pemilihan Umum Ulang dengan membuka pendaftaran ulang sesuai peraturan perundangan yang berlaku; 22 27. Bahwa agar kehidupan demokrasi lebih sehat dan kompetisi lebih terbuka dan legitimasi kepala daerah lebih kuat maka sangat mendesak untuk ada pilihan alternatif kolom kosong/kotak kosong tanpa mempertimbangkan jumlah peserta baik diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon maupun lebih dari 1 (satu) pasangan calon untuk menjamin hak-hak pemilih sesuai prinsip kebebasan dan kedaulatan rakyat; 28. Bahwa berdasarkan uraian di atas, cukup beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan ketentuan Pasal 54C ayat (2) UU Pilkada bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan: “Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang menambahkan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar”. 29. Bahwa berdasarkan uraian di atas pula, cukup beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan ketentuan Pasal 54D ayat (1) UU Pilkada bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “Pemilihan lebih dari 1 (satu) pasangan calon penetapan calon terpilih apabila memperoleh suara tertinggi, termasuk harus mengalahkan kotak kosong”. Berdasarkan uraian di atas pula, cukup beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan ketentuan Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “apabila Pemilihan lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan kolong kosong/kotak kosong menang”. Demikian juga berdasarkan uraian di atas, cukup berasalan bagi Mahkamah untuk menyatakan ketentuan Pasal 54D ayat (2) UU Pilkada bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “Pelaksanaan Pemilihan Ulang harus segera dilaksanakan dengan membuka pendaftaran ulang baik calon yang diusung partai politik maupun calon perseorangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku”; 30. Bahwa berdasarkan uraian di atas pula, cukup beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan ketentuan Pasal 109 ayat (1) UU Pilkada bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai 23 kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih, termasuk harus mengalahkan kotak kosong”. Berdasarkan uraian di atas pula, cukup beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan ketentuan Pasal 109 ayat (3) UU Pilkada bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur peserta Pemilihan memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah, ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih, termasuk menghitung perolehan suara kotak kosong sebagai suara sah”. 31. Bahwa demikian juga berdasarkan uraian di atas, cukup berasalan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan ketentuan Pasal 54D ayat (2) UU Pilkada bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “Pelaksanaan Pemilihan Ulang harus segera dilaksanakan dengan membuka pendaftaran ulang dengan mengikuti tahapan-tahapan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku” 32. Bahwa demi kepastian hukum apabila kolom tidak bergambar/kotak kosong mendapatkan suara terbanyak maka Pilkada ulang yang dimulai dari pendaftaran calon harus dilaksanakan paling lambat empat hari setelah penetapan KPU atas perolehan hasil suara Pilkada, atau apabila ada sengketa di Mahkamah maka dilakukan satu hari setelah putusan sengeketa di Mahkamah. PERMOHONAN PROVISI DAN PEMERIKSAAN PRIORITAS 33. Bahwa oleh karena Permohonan ini telah amat sangat jelas dan terang benderang dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Para Pemohon dan seluruh warga negara yang hak pilihnya terhalang dan demi untuk mendapatkan keadilan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, agar memastikan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024 tetap menjamin hak konstitusional Para Pemohon dapat segera dipenuhi, 24 memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk tidak mencetak surat suara sampai dengan dijatuhkannya putusan akhir Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini. 34. Bahwa oleh karena permohonan ini juga telah amat sangat jelas dan terang benderang dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Para Pemohon dan seluruh warga negara yang hak pilihnya tercederai dan demi untuk mendapatkan keadilan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, maka mohon Mahkamah untuk segera menjadwalkan persidangan dan dilaksanakan dengan sidang acara cepat tanpa perlu memanggil dan memeriksa para pihak pemberi keterangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. IV. PETITUM Dalam Provisi Untuk memastikan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024 tetap menjamin hak konstitusional para Pemohon, memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk tidak mencetak surat suara sampai dengan dijatuhkannya putusan akhir Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini. Dalam Pokok Perkara Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan: “Pemilihan dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang menambahkan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar”, 25 sehingga bunyi lengkap Pasal 54C ayat (2) UU Pilkada berbunyi: “Pemilihan 1 (satu) pasangan calon atau lebih 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat kolom yang memuat foto pasangan calon atau beberapa foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar”. 3. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 54D ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan: “apabila Pemilihan lebih dari 1 (satu) pasangan calon penetapan calon terpilih apabila memperoleh suara tertinggi, termasuk harus mengalahkan kolom kosong yang tidak bergambar”, sehingga bunyi lengkap Pasal 54D ayat (1) UU Pilkada berbunyi: “KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada Pemilihan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C, jika mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah dan pada Pemilihan lebih 1 (satu) pasangan calon penetapan calon terpilih apabila memperoleh suara tertinggi, termasuk harus mengalahkan kolom kosong yang tidak bergambar dari suara sah”. 4. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 54D ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan: “apabila Pemilihan kolong kosong yang tidak bergambar menang”, sehingga bunyi lengkap Pasal 54D ayat (2) UU Pilkada berbunyi: “Jika perolehan suara pasangan calon kalah terhadap kolom kosong yang tidak bergambar sebagaimana dimaksud pada ayat 26 (1), pasangan calon yang kalah dalam Pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam Pemilihan berikutnya”. 5. Menyatakan materi muatan Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan: “Pemilihan Ulang harus segera dilaksanakan dengan membuka pendaftaran ulang baik calon yang diusung partai politik maupun calon perseorangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku”, sehingga bunyi lengkap Pasal 54D ayat (2) UU Pilkada berbunyi: “Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilaksanakan Pemilihan Ulang paling lambat 4 hari sejak penetapan KPU RI atau 1 hari sejak putusan sengketa Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi, dengan membuka pendaftaran ulang baik calon yang diusung partai politik maupun calon perseorangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.” 6. Menyatakan materi muatan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan: “termasuk harus mengalahkan kotak kosong”, sehingga bunyi lengkap Pasal 54D ayat (2) UU Pilkada berbunyi: “Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih, termasuk harus mengalahkan kotak kosong”. 7. Menyatakan materi muatan Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan: “termasuk menghitung perolehan suara kotak kosong sebagai suara sah”, sehingga bunyi lengkap Pasal 109 ayat (3) UU Pilkada berbunyi: “Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur peserta Pemilihan memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah, ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih, termasuk menghitung perolehan suara kotak kosong sebagai suara sah”. 8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19, yang disahkan dalam persidangan tanggal 10 Oktober 2024, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP atas nama Ichwan Setiawan; 2. Bukti P-2 : Fotokopi KTP atas nama Moh. Akil Rumaday; 3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP atas nama Fajri Setiyo Hadi; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang No 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Survei Provinsi DKI Jakarta Partisipasi dan Prefensi Pemilih menjelang Pilkada serentak 2024 populi Center; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Survei Pilkada Jakarta 2024 tentang Informasi Survey di DKI Jakarta oleh Sigma Research Indonesia; 28 8. Bukti P-8 : Fotokopi Simulasi Calon Gubernur & Wakil Gubernur DKI Jakarta oleh Populi Center: Survei Provinsi DKI Jakarta (1-5 Mei 2024); 9. Bukti P-9 : Printout Tangkapan Layar Berita terkait Pernyataan Komisioner KPU Idham Holik pada 4 September 2024; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Tangkapan Layar untuk Daftar Pemilih Tetap, yang dapat diakses melalui link website : KPU.go.id (online) milik Pemohon I; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Tangkapan Layar untuk Daftar Pemilih Tetap, yang dapat diakses melalui link website : KPU.go.id (online) milik Pemohon II; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Tangkapan Layar untuk Daftar Pemilih Tetap, yang dapat diakses melalui link website : KPU.go.id (online) milik Pemohon III; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Survei Pengaruh Anies di Pemilihan Gubernur Jakarta oleh LSI (Lembaga Survei Indonesia), tertanggal 6-12 September 2024; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Survei yang dilakukan oleh Indikator.co.id, dengan judul survei “Siapa Unggul Di Jakarta? Rematch Anies Vs Ahok Dan Potensi Munculnya Kuda Hitam.” tertanggal 18-26 Juni 2024; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Ibukota Jakarta nomor 125 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2024; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 131 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 100/PUU-XIII/2015, tertanggal 28 September 2015; 18. Bukti P-18 : Printout Tangkapan Layar dari berita media online Tempo.com, yang diakses melalui link : https://www.kompas.tv/nasional/522941/survei-litbang- kompas-juni-2024-elektabilitas-anies-baswedan-29-8- persen-kaesang-1-persen dengan judul berita “Yang Terjadi Jika Kotak Kosong Menang Pilkada.”; 19. Bukti P-19 : Fotokopi salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 29 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 54C ayat (2), Pasal 54D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau 30 kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 31 d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dikemukakan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Para Pemohon yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah, pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma yang terdapat dalam Pasal 54C ayat (2), Pasal 54D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3) (UU 10/2016), yang rumusannya masing-masing sebagai berikut: Pasal 54C ayat (2) Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar; Pasal 54D ayat (1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada Pemilihan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C, jika mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah; Pasal 54D ayat ayat (2) Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam Pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam Pemilihan berikutnya; Pasal 54D ayat (3) Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan; Pasal 109 ayat (1) Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih; 32 Pasal 109 ayat (3) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur peserta Pemilihan memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah, ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih. 2. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 54C ayat (2), Pasal 54D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3) UU 10/2016 a quo melanggar hak konstitusionalnya mengenai persamaan di dalam hukum, kepastian hukum, kedaulatan rakyat, dan prinsip pemilihan umum (pemilu) yang bebas sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1), Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia, yang berdomisili di DKI Jakarta dan memiliki hak pilih dalam pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) para Pemohon [Vide Bukti P-1, Bukti P-2 dan Bukti P- 3]. Dalam kaitan ini, Pemohon I terdaftar dalam Daftar Pemilih Tepat (DPT) Nomor TPS 099 Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan [Vide Bukti P-10]. Sedangkan Pemohon II terdaftar dalam DPT Nomor TPS 019 Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur [Vide Bukti P-11]. Demikian pula Pemohon III terdaftar dalam DPT nomor TPS 010 Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur [Vide Bukti P-12]; 4. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III (selanjutnya disebut para Pemohon) menyatakan bahwa hak konstitusionalnya sebagai warga negara Indonesia yang berdomisili di DKI Jakarta dan sebagai pengagum Anies Rasyid Baswedan telah merasakan pembangunan DKI Jakarta selama masa pemerintahan Anies Rasyid Baswedan. Sehingga, para Pemohon berharap dapat memilihnya kembali dalam Pilkada Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 sebagai Gubernur Jakarta untuk periode kedua, namun harapan Para Pemohon terhalang oleh ketentuan pasal-pasal dalam permohonan a quo; 5. Bahwa KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024 yaitu: Ridwan Kamil-Suswono, Dharma Pongrekun-Kun Wardana dan Pramono Anung-Rano Karno. Dari ketiga daftar pasangan calon dimaksud bukanlah preferensi atau pilihan yang 33 diharapkan oleh para Pemohon atau sebagian besar masyarakat DKI Jakarta yang berdasarkan hasil survey oleh sejumlah lembaga kredibel [Vide Bukti P-6, Bukti P-7 dan Bukti P-8]. Maka, dengan tidak terdaftarnya Anies Rasyid Baswedan sebagai salah satu Calon Gubernur DKI Jakarta yang ditetapkan oleh KPU DKI Jakarta, berakibat para Pemohon tidak dapat menggunakan hak pilihnya sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Berdasarkan seluruh uraian di atas, para Pemohon adalah benar perorangan warga Negara Indonesia yang berdomisili sebagai warga DKI Jakarta dibuktikan dengan KTP. Para Pemohon menguraikan berkeinginan agar kolom kotak kosong berlaku tidak hanya bagi daerah yang memiliki calon tunggal atau satu pasangan calon kepala daerah saja, akan tetapi juga dapat diberlakukan bagi daerah yang memiliki lebih dari satu pasangan calon kepala daerah seperti di DKI Jakarta, karena menurut para Pemohon, tidak terdaftarnya Anies Rasyid Baswedan sebagai Calon Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan oleh KPU DKI Jakarta, berakibat para Pemohon tidak dapat memperjuangkan hak kolektifnya untuk menolak atau tidak memilih Calon Kepala Daerah DKI Jakarta dengan mencoblos kolom kotak kosong. Dalam menguraikan kerugian hak konstitusionalnya, para Pemohon telah dapat menjelaskan secara spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial perihal anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon. Oleh karena itu, telah jelas tampak adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya norma yang dilakukan pengujian. Apabila norma a quo dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat, yaitu menyertakan kolom kotak kosong pada pemilihan lebih dari satu pasangan calon kepala daerah, kerugian hak konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya permohonan inkonstitusional bersyarat dimaksud, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam pengujian norma Pasal 54C ayat (2), Pasal 54D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3) UU 10/2016, maka 34 selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan para Pemohon. Dalam Provisi [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk tidak mencetak surat suara terlebih dahulu sampai dengan dijatuhkannya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo demi menjamin hak konstitusional para Pemohon. Berkenaan dengan permohonan provisi para Pemohon tersebut, setelah dicermati oleh Mahkamah telah ternyata terhadap permohonan a quo tidak dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan dengan agenda mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 54 UU MK. Oleh karena itu, terhadap permohonan a quo akan diputus dengan putusan akhir dan terhadap norma undang-undang yang dimohonkan pengujian akan segera mendapatkan kepastian hukum. Dengan demikian, permohonan provisi para Pemohon yang memerintahkan agar KPU tidak mencetak surat suara terlebih dahulu demi menjamin hak konstitusional para Pemohon atas permohonan a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. Dalam Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa para Pemohon menguraikan dalil-dalil (selengkapnya telat dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut para Pemohon, terdapat tiga isu hukum dalam pokok permohonan para Pemohon. Pertama, kolom kotak kosong hanya memberikan pilihan kepada pemilih yang tidak setuju dengan satu pasangan calon Kepala Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 dan tidak diberlaku pada lebih dari satu pasangan calon kepala daerah meskipun bukan merepresentasikan preferensi pemilih. Kedua, mengenai waktu dan kapan pemilihan ulang dilaksanakan apabila pasangan calon kalah terhadap kolom kotak kosong sebagaimana ketentuan Pasal 54D ayat (1), (2) dan (3) UU Pilkada. Ketiga, mengenai mekanisme kolom kotak kosong memperoleh suara melebihi kolom bergambar; 35 2. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena setiap warga negara yang mempunyai hak untuk memilih sebagaimana dijamin Konstitusi dan kebebasan untuk menentukan pilihannya sesuai hati nuraninya apabila pemilih tidak mempunyai pilihan terhadap daftar pasangan calon yang lebih dari 1 (satu) pasangan calon; 3. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 109 ayat (1) ayat (3) UU Pilkada bertentangan dengan ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; 4. Bahwa menurut para Pemohon kebijakan untuk mengikutsertakan kolom kotak kosong dalam pelaksanaan pemilihan umum bukan hal baru dan satu- satunya di dunia. Terdapat istilah di beberapa negara terkait kolom kotak kosong seperti “None Of The Above” (NOTA) di India, “Voto En Blanco” di Kolombia, “Vote Blanc” di Prancis dan “I Don't Support Anyone” di Kanada yang mengakomodir keberadaan kolom kotak kosong sebagai sarana menyampaikan aspirasi masyarakat dalam pemilu yang tidak setuju dengan pilihan calon kandidat yang ada. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, dalam petitumnya, para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan: 1. Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai yang berbunyi: “Pemilihan 1 (satu) pasangan calon atau lebih 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat kolom yang memuat foto pasangan calon atau beberapa foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar”; 2. Pasal 54D ayat (1) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai yang berbunyi: “KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada Pemilihan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C, jika mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah dan pada Pemilihan lebih 1 (satu) pasangan calon penetapan calon terpilih 36 apabila memperoleh suara tertinggi, termasuk harus mengalahkan kolom kosong yang tidak bergambar dari suara sah”. 3. Pasal 54D ayat (2) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai yang berbunyi: “Jika perolehan suara pasangan calon kalah terhadap kolom kosong yang tidak bergambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam Pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam Pemilihan berikutnya”; 4. Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai yang berbunyi: “Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilaksanakan Pemilihan Ulang paling lambat 4 hari sejak penetapan KPU RI atau 1 hari sejak putusan sengketa Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi, dengan membuka pendaftaran ulang baik calon yang diusung partai politik maupun calon perseorangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.” 5. Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai yang berbunyi: “Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih, termasuk harus mengalahkan kotak kosong”; 6. Pasal 109 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai yang berbunyi: “Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur peserta Pemilihan memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah, ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih, termasuk menghitung perolehan suara kotak kosong sebagai suara sah”. [3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 10 Oktober 2024. [3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon a quo telah jelas, sebagaimana telah dipertimbangkan pula dalam Paragraf [3.7] di atas, 37 Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan para Pemohon a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), apakah terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali. Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap norma pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan para Pemohon dalam perkara a quo dan menyandingkan dengan permohonan sebelumnya berkaitan dengan pengujian inkonstitusionalitas norma Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) UU 10/2016, yaitu Perkara Nomor 14/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Mei 2019, yang menguji konstitusionalitas norma Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) UU 10/2016 dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa selain putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XVII/2019, terhadap inkonstitusionalitas norma Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 telah pula diputus dalam perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 November 2024 dengan menggunakan dasar 38 pengujian Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan, dalam permohonan a quo, para Pemohon menggunakan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian, di mana Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 belum pernah digunakan dalam permohonan pengujian norma Pasal 54D ayat (2) dan/atau ayat (3) UU 10/2016. Dengan demikian, telah ternyata terdapat dasar pengujian yang berbeda dari permohonan a quo. Mahkamah berpendapat, permohonan a quo tidak terhalang dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga terhadap ketentuan norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali. [3.12] Menimbang bahwa oleh karena norma Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) UU 10/2016 dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan menilai persoalan konstitusionalitas norma a quo. Oleh karena yang diajukan permohonan tidak hanya norma Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) UU 10/2016, dalam permohonan a quo Mahkamah juga akan menilai persoalan konstitusionalitas norma Pasal 54C ayat (2), Pasal 54D ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3) UU 10/2016 yang dilakukan pengujian oleh para Pemohon. [3.13] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh norma- norma yang dimohonkan pengujian, berkenaan dengan norma Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 ternyata telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 yang diucapkan sebelumnya dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 November 2024. Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 a quo, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon dengan amar sebagai berikut. 2. Menyatakan Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat nama dan foto pasangan calon serta 2 (dua) kolom kosong di bagian bawah yang berisi/memuat pilihan untuk menyatakan “setuju” 39 atau “tidak setuju” terhadap 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota”. Bahwa dengan telah dikabulkannya substansi norma Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 dan telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, maka terhadap norma Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 tidak lagi sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon maka sesungguhnya terhadap ketentuan norma Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 a quo yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon objeknya telah berubah karena secara normatif yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat adalah sebagaimana pemaknaan yang telah dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 dan tidak lagi sebagaimana norma yang dijadikan objek dalam permohonan a quo. Dengan demikian, terhadap norma Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016, yang menjadi objek permohonan a quo telah memiliki pemaknaan baru yang berlaku sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 tersebut diucapkan [vide Pasal 47 UU MK]. Dengan demikian, permohonan para Pemohon berkenaan dengan norma a quo haruslah dinyatakan telah kehilangan objek. [3.14] Menimbang bahwa selain norma Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016, berkenaan dengan norma Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016, ternyata pula telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU- XXII/2024 yang diucapkan sebelumnya dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 November 2024. Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 a quo, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon dengan amar sebagai berikut. 3. Menyatakan Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pemilihan berikutnya dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak hari pemungutan suara, dan kepala daerah/wakil kepala daerah yang terpilih berdasarkan hasil pemilihan berikutnya tersebut memegang masa jabatan sampai dilantiknya kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil 40 pemilihan serentak berikutnya, sepanjang tidak melebihi masa waktu 5 (lima) tahun sejak pelantikan”. Bahwa dengan telah dikabulkannya substansi norma Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 dan telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, maka terhadap norma Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 tidak lagi sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon maka sesungguhnya terhadap ketentuan norma Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 a quo yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon objeknya telah berubah karena secara normatif yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat adalah sebagaimana pemaknaan yang telah dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 dan tidak lagi sebagaimana norma yang dijadikan objek dalam permohonan a quo. Dengan demikian, terhadap norma Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016, yang menjadi objek permohonan a quo telah memiliki pemaknaan baru yang berlaku sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 tersebut diucapkan [vide Pasal 47 UU MK]. Dengan demikian, permohonan para Pemohon berkenaan dengan norma a quo haruslah dinyatakan telah kehilangan objek. [3.15] Menimbang bahwa berkenaan dengan norma Pasal 54D ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 yang dimohonkan oleh para Pemohon, setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan a quo, telah ternyata pemaknaan yang dimohonkan dalam petitum permohonan berkelindan dengan petitum permohonan Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016. Berdasarkan fakta hukum tersebut, oleh karena Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 telah dimaknai secara bersyarat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.14] di atas dan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 telah ditegaskan bahwa norma-norma terdampak oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU- XXII/2024 harus mengikuti/menyesuaikan dengan putusan dimaksud. Oleh karena itu, menurut Mahkamah tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan dalil para Pemohon a quo yang menyandarkan pada norma Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Dengan demikian, dalil para 41 Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 54D ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 harus pula dinyatakan telah kehilangan objek. [3.16] Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3) UU 10/2016 yang ditambahkan dalam perbaikan permohonan para Pemohon dan dimohonkan dalam petitum angka 6 dan angka 7 yang meminta pemaknaan sebagai berikut: 6. Menyatakan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih, termasuk harus mengalahkan kotak kosong”. 7. Menyatakan Pasal 109 ayat (3) UU 2/2024 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur peserta Pemilihan memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah, ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih, termasuk menghitung perolehan suara kotak kosong sebagai suara sah”. Setelah mencermati kutipan petitum permohonan para Pemohon di atas, Mahkamah memeriksa pula dengan saksama, telah ternyata bahwa para Pemohon tidak menguraikan secara lengkap dan jelas pertentangan antara norma yang diuji konstitusionalitasnya dengan dasar pengujian yang digunakan. Mahkamah tidak menemukan uraian argumentasi hukum yang jelas dan memadai pada bagian posita mengenai alasan mengapa Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3) UU 10/2016 harus dimaknai sebagaimana petitum para Pemohon. Dalam kaitan ini, tidak pula diuraikan pertentangan antara norma-norma dimaksud dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945. Sehingga, dalil para Pemohon yang demikian tidak memiliki landasan argumentasi dalam posita. Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 2/2021 menyatakan, “…permohonan yang dimohonkan Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: b. uraian yang jelas mengenai: 3. Alasan permohonan, yang memuat penjelasan mengenai pembentukan undang-undang atau perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau perppu berdasarkan UUD 1945 dan/atau bahwa 42 materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau perppu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.” Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, menurut Mahkamah posita permohonan para Pemohon tidak memuat dengan jelas alasan-alasan permohonan yang menjadi dasar petitum permohonan para Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 2/2021. Dengan demikian, menurut Mahkamah posita dan petitum permohonan para Pemohon terkait dengan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3) UU 10/2016 menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur) yang berakibat permohonan para Pemohon terhadap kedua norma a quo tidak memenuhi syarat formal permohonan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 2/2021. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, oleh karena posita dan petitum para Pemohon, norma Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3) UU 10/2016 tidak jelas, sehingga menjadikan permohonan a quo tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon sepanjang Pasal 54C ayat (2), Pasal 54D ayat (1), Pasal 54D ayat (2), dan Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 telah kehilangan objek. Sementara itu, permohonan para Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3) UU 10/2016 adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.18] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 43 [4.3] Permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum; [4.4] Pokok permohonan para Pemohon sepanjang pengujian konstitusionalitas norma Pasal 54C ayat (2), Pasal 54D ayat (1), Pasal 54D ayat (2), dan Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 adalah kehilangan objek; [4.5] Pokok permohonan para Pemohon selain dan selebihnya kabur (obscuur). Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam Provisi: Menolak Permohonan Provisi para Pemohon. Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal empat, bulan November, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan November, tahun dua 44 ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 11.26 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fenny Tri Purnamasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arief Hidayat ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih 45 ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Fenny Tri Purnamasari