126/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 126/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Dr. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H. Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum Alamat : Jalan Lingkar Istana Nomor 01 Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang Selanjutnya disebut --------------------------------------------- Pemohon I 2. Nama : Iwan Kurniawan, S.Sy Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum Alamat : Jalan Demang Nomor 15 RT/RW 004/005, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih Selanjutnya disebut -------------------------------------------- Pemohon II 3. Nama : Yuseva, S.H., M.H. Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum Alamat : Jalan Lingkar Istana Nomor 01, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang Selanjutnya disebut -------------------------------------------- Pemohon III 4. Nama : Rio Adhitya, S.T., S.H., MKn Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum Alamat : Jalan Pengadilan Tinggi KM. 9 Nomor 1210, RT/RW 035/010, Kelurahan Karya Baru, 2 Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang Selanjutnya disebut ------------------------------------------- Pemohon IV Dalam hal ini Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2025 memberi kuasa kepada Dr. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H. (Pemohon I), adalah advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Palembang International Law Office Dr. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H., CGL & Partners, yang beralamat di Jalan Lingkar Istana Nomor 01 Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 18 Juli 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Juli 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 128/PUU/PAN.MK/ AP3/07/2025, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 126/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 28 Juli 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 11 Agustus 2025, pada pokoknya sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut: “MKRI”) diatur Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, mengatur: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewe-nangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 3 2. Kewenangan MKRI untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 dijabarkan lebih lanjut dalam: a. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (selanjutnya disebut: “UU MK”)]; yang mengatur: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” b. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut: “UU Kekuasaan Kehakiman”); mengatur: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” c. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut: “UU PPP”) mengatur: “(1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 4 3. Pasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut: “PMK No. 2 Tahun 2021”) mengatur bahwa salah satu bentuk pengujian undang-undang di MKRI adalah pengujian materiel, yaitu pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945. 4. Berdasarkan kewenangan MKRI sebagaimana diuraikan di atas, maka MKRI adalah pengawal konstitusi (the guardian of the constitution) memiliki fungsi menjaga agar undang-undang tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 baik dengan cara membatalkan ketentuan undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 maupun dengan cara memberikan tafsir agar pertentangan itu menjadi tidak ada (conditionally constitutional) maupun memberikan tafsir yang menyatakan bahwa undang-undang tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan tafsir MKRI (unconditionally constitutional). 5. Bahwa selain mengemban fungsi sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution) MKRI juga mengemban fungsi sebagai lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights of the citizens). Oleh karena itu, apabila terdapat norma undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka MKRI dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat norma pasal, ayat, atau frase dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) UU MK, yang mengatur: “(1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.” 6. Bahwa dalam fungsinya sebagai Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara (The Protector of Citizen's Constitusional Rights), MKRI berfungsi melindungi hak konstitusional warga negara terhadap perbuatan maupun 5 kelalaian pejabat publik yang menyebabkan tercederanya hak konstitusional warga negara. 7. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, mengatur Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) adalah undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). 8. Bahwa obyek uji materiel yang diajukan Para Pemohon adalah: Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Pasal 18 ayat (2), Pasal 22E ayat (2) Pasal 24 ayat (1) dan (2) dan Pasal 24C ayat (1), dan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 9. Tentang Pengujian Kembali, Perbedaan Norma Penguji, dan Peru- bahan Putusan Mahkamah Konstitusi. 9.1. Bahwa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 60 mengatur: “(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.” 9.2. Bahwa, Pemohon Perkara Pengujian No.135/PUU-XXII/2024 telah mengaju-kan norma penguji Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, sebagaimana tertera dalam Bukti P-06: Putusan PUU No.135/PUU-XXI/2024 halaman 4 angka 7 yang berbunyi: “Bahwa karena permohonan yang diajukan oleh para Pemohon ini adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 in casu Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1), UU No. 7 Tahun 2017 dan Pasal 3 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015 terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945,maka menurut Pemohon, 6 Mahkamah memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo.” 9.3. Sedangkan Para Pemohon Pengujian Kembali a quo, mengajukan norma penguji yang berbeda yaitu: Pasal 18 ayat (2), Pasal 22E ayat (2), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 24C ayat (1), dan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 9.4. Bahwa, dalam mengadili perkara pengujian undang-undang; Mahkamah Konstitusi (kadang disebut: “Mahkamah”) telah beberapa kali mengubah putusannya dalam menguji norma yang sama sebagaimana terjadi pada Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023 versus Putusan No.90/PUU-XXI/2023 vide Bukti P-08, P-09, dan P-07; dan Putusan No. 62/PUU-XXII/2024 vide Bukti P-10 tentang Pengujian Pasal 222 UU No.7 Tahun 2027 tentang ambang batas pencalonan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden. Ipso jure, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; 2. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya, penjelasan huruf a menyatakan, “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama” 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 jo Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 Putusan serta putusan-putusan lainnya, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK 2/2021) mengatur syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional haruslah memenuhi kelima syarat berikut: 7 a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 4. Bahwa, Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengemban profesi Advokat vide Bukti P-04. 5. Sebagai Advokat yang menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 berkedudukan sebagai penegak hukum, sebagaimana norma Pasal 5 ayat (1) UU No.18 Tahun 2003 berbunyi: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”. 6. Sebagai Advokat penegak hukum, Para Pemohon berwenang memberikan jasa hukum berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien vide Pasal 1 butir 2 UU No.18 Tahun 2003. 7. Sebagai Advokat penegak hukum, Para Pemohon berhak dan/atau berkepentingan mewujudkan peradilan yang menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diatur Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 jo Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. 8. Sebagai warga negara, para Pemohon memiliki hak konstitusional: 8.1. Untuk ikut aktif mewujudkan peradilan yang menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diatur Pasal 28C ayat (2) jo Pasal 24 ayat (1) jo Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 8 8.2. Untuk mendapat pelayanan yang baik dari Pemerintah Daerah sesuai kewenangan otonomi dan tugas perbantuan vide Pasal 18 ayat (2). UUD NRI Tahun 1945. 8.3. Untuk mendapat jaminan bahwa Pemerintah Daerah tidak akan lumpuh oleh karena tidak memiliki anggota DPRD hasil pemilihan setiap 5 tahun Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 9. Hak dan/atau kepentingan konstitusional Para Pemohon sebagaimana diatur Pasal 28C ayat (2) jo. Pasal 24 ayat (1) jo. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah dirugikan atau akan dirugikan oleh berlakunya Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dimaknai konstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi vide Putusan No.135/PUU-XXII/2024 berdasarkan penalaran konstitusional-yuridis sebagai berikut: 9.1. Bahwa, Pemohon memiliki hak/kepentingan konstitusional untuk ikut aktif mewujudkan peradilan yang menegakkan hukum dan keadilan, dalam arti memberikan putusan yang memuat kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan a quo telah atau akan dirugikan oleh berlakunya Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dimaknai konstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi vide Putusan No.135/PUU- XXII/2024. Hak/kepentingan konstitusional tersebut, akan dirugikan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan sebagaimana telah dimaknai konstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi vide Putusan No.135/PUU-XXII/2024. Oleh karena pemaknaan tersebut akan melahirkan kevakuman anggota DPRD minimal selama 2-2,5 tahun sejak selesai Pemilu yang memilih Anggota DPR, DPD, dan Presiden-Wakil Presiden pada tahun 2029. Oleh karena Mahkamah telah menetapkan jeda waktu selama 2-2,5 tahun sejak selesai Pemilu yang memilih Anggota DPR, DPD, dan Presiden-Wakil Presiden pada tahun 2029. Kevakuman ini akan menyebabkan lumpuhnya Pemerintah Daerah, khususnya DPRD Kota Palembang dan DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebagai tempat tinggal Para Pemohon. 9 Kevakuman tersebut akan terjadi oleh karena anggota DPRD merupakan jabatan yang harus diisi melalui pemilihan umum (elected officer) tidak dapat diisi melalui penunjukkan atau pengangkatan (appointed officer), sebagaimana pengisian jabatan Kepala Daerah yang sebagai penerima delegasi dari pemerintah memang dapat ditunjuk/diangkat oleh Presiden atau pejabat bawahannya yang menerima delegasi kewenangan. Dengan demikian, “rekayasa konstitusional” tidak kompatible untuk mengatasi atau mencegah terjadinya kevakuman anggota DPRD tersebut. Kevakuman anggota DPRD, khususnya anggota DPRD Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan yang akan mengakibatkan Pemerintah Daerah lumpuh oleh karena DPRD merupakan penyelenggara Pemerintah Daerah vide 57 Undang-Undang (dalam kesempatan lain disebut: “UU”) dan DPRD juga merupakan perangkat Daerah bersama-sama dengan Kepala Daerah vide Pasal 1 angka 23 UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Kelumpuhan Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Daerah Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan, akan menyebabkan pelaya-nan pemerintah terhadap hajat Para Pemohon sebagai warga negara menjadi terbengkalai atau terabaikan. 9.2. Sesuai ketentuan Pasal 28C ayat (2) jo. Pasal 24C ayat (1), Pemohon memiliki hak/kepentingan konstitusional untuk mewujudkan peradilan yang menegakkan dan menjunjung hukum dalam artian adanya jaminan kepastian hukum bahwa Mahkamah Konstitusi tidak melampaui wewenangnya (ultra vires) dalam mengadili in casu menguji norma UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22E ayat (1) terhadap norma UUD NRI Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 9.3. Sebagai warga negara Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memperoleh pelayanan dari Pemerintah Daerah setidak-tidaknya mencakup pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan warga negara vide Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ke-4. 10 10. Sebagai warga negara Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur Pasal 28C ayat (2): “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. 11. Kerugian hak/kepentingan konstitusional Pemohon di atas, berdasarkan penalaran yang wajar akan terjadi sebagai akibat berlakunya Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dimaknai bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi eks Putusan No.135/PUU-XXII/2024. Dengan demikian, kerugian hak/kepentingan konstitusional Pemohon yang bersifat potensial tersebut memiliki hubungan kausalitas (causalitas verband) dengan berlakunya Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dimaknai bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No.135/PUU-XXII/2024. Kerugian hak dan/atau kepentingan konstitusional potensial Pemohon a quo tidak terjadi atau tidak akan lagi terjadi dengan dikabulkannya Permohonan a quo. Ipso jure, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukkan Permohonan Pengujian Undang-Undang a quo. III. Pokok Permohonan 1. Bahwa, Para Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia yang mengemban profesi sebagai Advokat memiliki hak dan/atau kepentingan konstitusional sebagaimana diatur Pasal 18 ayat (2), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 24C ayat (1) Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: Pasal 18 ayat (2) mengatur: “Pemerintah Daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dsn mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asasotonomi daerah dan tugas perbantuan.” Pasal 22E ayat (2): “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.” Pasal 24 ayat (1): “(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” 11 Pasal 24C ayat (1): “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undangundang terhadap UndangUndang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” Pasal 28C ayat (2): “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” 2. Hak dan/atau kepentingan konstitusional Para Pemohon a quo telah atau akan dirugikan oleh karena berlakunya Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109). Oleh karena itu, Para Pemohon mengajukan Permohonan Uji Materi Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22E ayat (2) Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 24C ayat (1), dan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Tentang Putusan No.135/PUU-XXII/2024 Ultra Vires 3.1. Para Pemohon memiliki hak dan/atau Kepentingan konstitusional yang diatur Pasal 28C ayat (2) jo. Pasal 24 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 24C ayat (1) UU NRI Tahun 1945, yaitu hak/kepentingan konstitusional untuk mewujudkan peradilan yang menegakkan hukum dalam artian adanya jaminan kepastian hukum bahwa Mahkamah Konstitusi tidak melampaui wewenangnya (ultra vires) dalam mengadili in casu menguji norma UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22E ayat (1) terhadap norma UUD NRI Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 vide Putusan No.135/PUU-XXII/2024. Hak dan/atau kepentingan konstitusional a quo telah atau akan dirugikan oleh berlakunya Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 12 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Oleh karena, Pemohon PUU No.135/PUU-XXII/2024 telah mengajukan uji materi terhadap norma Pasal 1 Ayat (1) Undang- Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang sebetulnya merupakan reformulasi norma Pasal 22E ayat (1) dan (2). Fakta tersebut dapat disimak dengan cara membandingkan dan memeriksa dengan seksama rumusan norma Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 dengan norma Pasal 1 Ayat (1) Undang- Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi: “(1). Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” (2). Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilian Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.” Sedangkan rumusan norma Pasal 1 angka 1 berbunyi: “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan ratyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Perbedaan rumusan Pasal 22E ayat (1) dan (2) dengan Pasal 1 angka 1 UU No.7 Tahun 2017, hanya berupa: 1. Frase “…lima tahun sekali..: yang ada dalam Pasal 22E ayat (1) namun tidak ada dalam rumusan Pasal 1 angka 1 UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. 2. Kata “…diselenggarakan…” yang ada dalam Pasal 22E ayat (2) namun tidak ada dalam rumusan Pasal 1 angka 1 UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. 3. Frase: “…yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat…” yang ada dalam rumusan Pasal 1 angka 1 13 UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu namun tidak ada dalam rumusan Pasal 22E ayat (1) dan (2). 4. Frase: “…dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” yang ada dalam rumusan Pasal 1 angka 1 UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu namun tidak ada dalam rumusan Pasal 22E ayat ayat (1) dan (2). Dengan demikian, perbedaan teks rumusan antara Pasal 1 angka 1 UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu namun dengan rumusan Pasal 22E ayat ayat (1) dan (2) adalah sangat minor, sedangkan secara substantif identik. Perbedaan demikian dalam teknik texting disebut reformulasi. 3.2. Oleh karena itu, pengujian Pasal 1 angka 1 UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu terhadap penguji Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 vide Putusan PUU No.135/PUU-XXII/2024 halaman 10 sejatinya merupakan pengujian norma UUD NRI Tahun 1945 terhadap norma UUD NRI Tahun 1945, sehingga dalam Putusan No.135/PUU-XXII/2024 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah melampaui kewenangannya (ultra vires) yaitu melampaui kewenangannya yang diatur Pasal 24C ayat (1) UU NRI Tahun 1945 yang memberi wewenang kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 4. Tentang Ancaman Anggota DPRD dan Kelumpuhan Pemerintah Dae- rah. 4.1. Bahwa, berlakunya Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dimaknai bersyarat oleh Mahkamah Kon-stitusi vide Putusan No.135/PUU- XXII/2024 potensial merugikan hak dan/atau kepentingan konstitusional Pemohon yang diatur Pasal 18 ayat (2) jo Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 4.2. Oleh karena Mahkamah telah menetapkan jeda waktu Pemilu untuk memilih anggota DPRD selama 2-2,5 tahun sejak selesai Pemilu yang memilih Anggota DPR, DPD, dan Presiden-Wakil Presiden pada 14 Pemilu Tahun 2029 yang akan datang maka, muncul ancaman kevakuman anggota DPRD selama periode 2029 sampai minimal 2031. Kevakuman tersebut akan terjadi oleh karena anggota DPRD merupakan jabatan yang harus diisi melalui pemilihan umum (elected officer) vide Pasal 22E ayat (2). Anggota DPRD tidak dapat isi melalui penunjukkan atau pengangkatan (appointed officer), sebagaimana pengisian jabatan Kepala Daerah. Pengisian Jabatan Kepala Daerah sebagai organ pemerintah yang menerima delegasi kewenangan dari pemerintah memang dapat ditunjuk/diangkat oleh Presiden atau pejabat bawahannya yang menerima delegasi kewenangan. Dengan demikian, “rekayasa konstitusional” tidak kompatible untuk mengatasi atau mencegah terjadinya kevakuman anggota DPRD dikarenakan rekayasa konstitusional tidak dapat memberi tafsir lain terhadap frase “…setiap lima tahun.” yang tertera dalam Pasal 22E ayat (1) yang pemaknaannya tidak dapat dipisahkan dengan objeknya dalam Pasal 22E ayat (2); yang menghendaki pemilihan umum diselenggarakan setiap lima tahun untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilian Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.” Rekayasa konstitusional terbatas frase “…setiap lima tahun.” yang sudah sangat jelas, padat, dan lengkap (clear, concise, dan complete) akan menyergap Pembentuk Undang-Undang (wetgever) melanggar asas Interpretatio cessat in claris atau Interpretatio est perversio. Terjadinya kevakuman anggota DPRD, akan mengakibatkan Pemerintah Daerah lumpuh oleh karena DPRD merupakan penyelenggara Pemerintah Daerah vide 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan DPRD juga merupakan perangkat Daerah bersama-sama dengan Kepala Daerah vide Pasal 1 angka 23 UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. 4.3. Untuk mendapat jaminan bahwa Pemerintah Daerah tidak akan lumpuh dan pelayanan terhadap rakyat tidak terbengkalai oleh karena Pemerintah Daerah tidak memiliki anggota DPRD hasil pemilihan 15 umum setiap 5 tahun vide Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagai implikasi berlakunya Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan sebagaimana telah dimaknai konstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi vide Putusan No.135/PUU-XXII/2024; Seyogiyanya Mahkamah Konstitusi memberi pemaknaan lain atau berbeda terhadap norma Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dimaknai konstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi vide Putusan No.135/PUU-XXII/2024. Pemaknaan lain atau berbeda tersebut minimal harus mereinstate, atau memberlakukan kembali rumusan norma yang berbunyi: “Pemilihan umum diselenggarakan setiap lima tahun untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilian Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.” 5. Tentang Permohonan Pengujian Kembali vide Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 60. 5.1. Bahwa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 60 mengatur: “(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.” 5.2. Dengan demikian, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 60, Pemohon memang berhak mengajukan Permohonan Pengujian Kembali terhadap norma undang-undang yang sama, dengan syarat materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.” 16 5.3. Namun dalam praktik pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi ternyata syarat adanya perbedaan norma penguji (getoets) tersebut nyaris tidak menjadi perhatian atau pertimbangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili. Fakta demikian dapat diketahui dalam Permohonan Pengujian Kembali norma Pasal 222 UU No. 7/2017 Tentang Pemilihan Umum yang telah dimohonkan pengujian kembali sebanyak 32 kali. Dari prevalensi Permohonan Pengujian Kembali Pasal 222 UU No. 7/2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut, ditemukan data tabulasi bahwa Permohon Pengujian Kembali rerata menggunakan norma penguji yang sama atau kurang lebih sama. Meskipun Pemohon menggunakan norma penguji yang sama, namun Mahkamah memutus dengan amar putusan yang berbeda-beda. Tabel 1: Data Norma Penguji dalam Permohonan Pengujian Kembali Pasal 222 UU No. 7/2017 Tentang Pemilihan Umum Nomor PUU Norma Penguji Amar Putusan 47/PUU-XVI/2018 Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2) dan (5) Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Permohonan tidak dapat diterima 58/PUU-XVI/2018 Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 Permohonan tidak dapat diterima 16/PUU-XX/2022 Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 UUD NRI Tahun 1945 Permohonan ditarik kembali 52/PUU-XX/2022 Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Permohonan ditolak 80/PUU-XXI/2023 Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (2), (3), (4), dan (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal Permohonan tidak dapat diterima 17 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 62/PUU- XXII/2024 Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Mengabulkan Perm- ohon untuk seluruh- nya 6. Beranjak dari data Tabel 1 di atas, menjadi pertanyaan bagaimana Mahkamah Konstitusi memaknai norma Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi? IV. Petitum Berdasarkan uraian di atas, dengan rendah hati, Para Pemohon mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa dan mengadili seadil-adilnya, selanjutnya memutus dengan amar putusan yang berbunyi: 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah dimaknai konstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi vide Putusan No.135/PUU-XXII/2024 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat ke depan sepanjang tidak dimaknai “Pemilihan umum diselenggarakan setiap lima tahun untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.” 3. Memerintahkan putusan dimuat dalam Berita Negara Rebuplik Indonesia. Dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. 18 [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 yaitu sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Identitas para Pemohon atas nama Dr. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H., CGL., Iwan Kurniawan, Yuseva, dan Rio Adhitya; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Nomor 55/PUU-XXI/2023 tanggal 19 September 2023; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 tanggal 19 Mei 2023; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Nomor 90/PUU-XXII/2024 tanggal 13 Agustus 2024; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023 tanggal 19 September 2023; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Putusan Nomor 51/PUU-XXI/2023 tanggal 19 September 2023; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 tanggal 3 Desember 2024. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 19 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: 20 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 21 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4], Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV pada pokoknya menguraikan kedudukan hukumnya sebagai berikut. 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 1 angka 1 UU 7/2017, selengkapnya menyatakan sebagai berikut: “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” 2. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin antara lain dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV menerangkan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat yang merupakan bagian dari penegak hukum, sehingga Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV berhak dan/atau berkepentingan mewujudkan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana amanat Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juncto Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 4. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV mendalilkan hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 angka 1 UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai konstitusionalitasnya secara bersyarat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 karena pemaknaan dalam putusan dimaksud akan menyebabkan lumpuhnya pemerintah daerah akibat kevakuman anggota DPRD minimal 2 (dua) sampai dengan 2,5 (dua setengah) tahun sejak selesai Pemilihan Umum Tahun 2029, khususnya DPRD 22 Kota Palembang dan DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebagai tempat tinggal Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV. Kevakuman tersebut akan terjadi karena anggota DPRD merupakan jabatan yang harus diisi melalui pemilihan umum dan tidak dapat diisi melalui penunjukkan atau pengangkatan seperti pengisian jabatan kepala daerah. Kelumpuhan pemerintah daerah, in casu Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan, akan menyebabkan pelayanan pemerintah terhadap hajat Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sebagai warga negara menjadi terbengkalai atau terabaikan. 5. Bahwa sebagai warga negara, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV memiliki hak konstitusional untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah daerah setidak-tidaknya mencakup pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV menyatakan memiliki hak/kepentingan konstitusional yang bersifat potensial dan memiliki hubungan kausalitas dengan berlakunya Pasal 1 angka 1 UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai bersyarat oleh Putusan Mahkamah Nomor 135/PUU-XXII/2024. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV dalam menjelaskan kedudukan hukum di atas, adalah benar Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV merupakan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat [vide Bukti P-4]. Namun demikian, setelah Mahkamah mencermati secara saksama, dalam konteks perkara a quo, yang diuji konstitusionalitasnya adalah norma Pasal 1 angka 1 UU 7/2017, semestinya dikaitkan dengan kedudukan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sebagai pemilih dalam pemilihan umum karena norma tersebut secara langsung berkenaan dengan hak warga negara untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Dalam menguraikan kedudukan hukum, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sama sekali tidak menjelaskan sebagai pemilih, melainkan hanya menguraikan sebagai advokat yang berkepentingan terhadap tegaknya keadilan. Terlebih, sesungguhnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tidak memberikan pemaknaan terhadap Pasal 1 angka 1 UU 7/2017, melainkan memaknai Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017, serta Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 23 Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam hal ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 mempertimbangkan agar pembentuk undang-undang menyesuaikan norma-norma lain, termasuk Pasal 1 angka 1 dimaksud, dengan pemaknaan bersyarat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Berdasarkan fakta hukum tersebut, ihwal anggapan kerugian atau potensi kerugian Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV tidak atau belum dapat dinilai Mahkamah. Dengan sendirinya, Mahkamah belum mendapatkan fakta hukum telah terdapat atau belum adanya hubungan sebab akibat (causal verband) yang ditimbulkan antara hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dengan berlakunya norma undang- undang yang dimohonkan pengujian. Dalam hal ini, ihwal syarat anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.4] di atas adalah bersifat kumulatif. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV (selanjutnya disebut sebagai para Pemohon) tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. [3.7] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 24 [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 13.51 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Aqmarina Rasika sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri 25 oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Aqmarina Rasika