126/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 126/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Wanda Cahya Irani Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Paron, RT 007/RW 001, Desa Paron, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur sebagai ------------------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Nicholas Wijaya Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Dukuh Kupang Utara 1/96, RT 003/RW 001, Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur sebagai ----------------------------------------------------------------------------- Pemohon II; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 September 2024 memberi kuasa kepada Terence Cameron, aktivis hukum yang berkedudukan di Jalan Dn. Mahalona DI/32, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 5 September 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 September 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 121/PUU/PAN.MK/ AP3/09/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 126/PUU-XXII/2024 pada tanggal 12 September 2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 8 Oktober 2024 dan diterima Mahkamah pada tanggal 8 Oktober 2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.” 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (untuk selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (untuk selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (untuk selanjutnya disebut UU PPP) menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai lembaga pengawal konstitusi (guardian of the constitution), lembaga penafsir tunggal dan tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution), lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of the constitutional rights of the citizens), dan lembaga penyeimbang sistem demokrasi (the balancer of democratic system). Oleh karena itu, jika dalam proses pembuatan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi dan bahkan sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan: 1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi 4 ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, menyatakan bahwa “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.” 8. Bahwa dalam Permohonan ini, Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah sebagai berikut:  Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 yang berbunyi: “Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.”  Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 yang berbunyi: “Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.” 9. Bahwa selanjutnya ketentuan dari Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di atas dianggap bertentanggan dengan beberapa Pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berikut:  Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”  Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 telah menyatakan bahwa saat ini pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah berada dalam satu rezim yang sama, sehingga prinsip-prinsip umum yang diakui secara konstitusional dalam pemilu secara mutatis mutandis juga berlaku dalam pilkada, demikian juga dengan asas pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. 5  Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Permohonan Pengujian Undang-Undang yang dimohonkan oleh Para Pemohon masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, Pasal 9 ayat (1) UU PPP, dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, dan oleh karena itu Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON A. Dasar Hukum 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. 2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 3. Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi dalam yurisprudensinya memberikan pengertian dan batasan mengenai kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang 6 yang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagimana Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang- Undang yang diuji; c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Bahwa parameter kerugian konstitusional sebagaimana diuraikan di atas sudah diperjelas dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan: Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu apabila: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terdapat 2 (dua) syarat kedudukan hukum (legal standing) yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang, yaitu: pertama, harus memiliki kualifikasi sebagai Pemohon, dan kedua, adanya kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya suatu undang-undang. 7 B. Kualifikasi Pemohon I Sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia 6. Bahwa Pemohon I adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wanda Cahya Irani (Bukti P-3). 7. Bahwa Pemohon I memiliki hak pilih pada Pilkada Serentak 2024 mendatang yang dibuktikan berdasarkan tangkapan layar pencarian data pemilih atas nama Wanda Cahya Irani dari situs cekdptonline.kpu.go.id (Bukti P-4), dan akan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Ngawi. 8. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi hanya akan diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon atau calon tunggal, dan sehubungan dengan itu, Pemohon I sebagai pemilih pada Pilkada Serentak 2024 merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya Pasal a quo sebagai landasan melaksanakan Pilkada yang hanya diikuti oleh calon tunggal, karena Pasal a quo berpotensi menguntungkan pasangan calon tunggal dan merugikan pendukung kolom kosong, serta menyebabkan ketidakpastian waktu pelaksanaan Pilkada berikutnya jika kotak kosong menang, yang tentu saja dapat menyebabkan Pilkada Serentak 2024 tidak terselenggara secara adil dan demokratis, serta tidak berkepastian hukum (yang akan dijelaskan lebih lanjut). 9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon I merupakan subjek hukum perorangan Warga Negara Indonesia yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK. C. Kualifikasi Pemohon II Sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia 10. Bahwa Pemohon II adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nicholas Wijaya (Bukti P-5). 11. Bahwa Pemohon II memiliki hak pilih pada Pilkada Serentak 2024 mendatang yang dibuktikan berdasarkan tangkapan layar pencarian data pemilih atas nama Nicholas Wijaya dari situs cekdptonline.kpu.go.id (Bukti P-6), dan akan 8 menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Surabaya. 12. Bahwa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya hanya akan diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon atau calon tunggal, dan sehubungan dengan itu, Pemohon II sebagai pemilih pada Pilkada Serentak 2024 merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya Pasal a quo sebagai landasan melaksanakan Pilkada yang hanya diikuti oleh calon tunggal, karena Pasal a quo berpotensi menguntungkan pasangan calon tunggal dan merugikan pendukung kolom kosong, serta menyebabkan ketidakpastian waktu pelaksanaan Pilkada berikutnya jika kotak kosong menang, yang tentu saja dapat menyebabkan Pilkada Serentak 2024 tidak terselenggara secara adil dan demokratis, serta tidak berkepastian hukum (yang akan dijelaskan lebih lanjut). 13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon II merupakan subjek hukum perorangan Warga Negara Indonesia yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK. D. Kerugian Konstitusional Para Pemohon 14. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional Para Pemohon, sebagai berikut: 1) Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945. Adapun hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI 1945 telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yakni:  Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”  Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 telah menyatakan bahwa saat ini pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah berada dalam satu rezim yang sama, sehingga prinsip-prinsip umum yang diakui secara 9 konstitusional dalam pemilu secara mutatis mutandis juga berlaku dalam pilkada, demikian juga dengan asas pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.  Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian.  Bahwa terdapat ketentuan Pasal a quo dalam UU Pilkada yang telah merugikan Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia, yaitu sebagai berikut  Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 yang berbunyi: “Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.”  Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 yang berbunyi: “Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.”  Bahwa pada Pilkada Serentak 2024, pendaftaran pasangan calon telah dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2024 hingga 29 Agustus 2024, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Bukti P-7).  Bahwa setelah dilakukan pembukaan pendaftaran pasangan calon kepala daerah pada tanggal 27 Agustus 2024 hingga 29 Agustus 2024, terdapat 43 (empat puluh tiga) daerah yang hanya memiliki 1 (satu) pasang calon atau calon tunggal, sebagaimana dibuktikan dengan pemberitaan pada https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240830173723-617- 1139495/daftar-lengkap-43-daerah-pilkada-hanya-diisi-paslon-tunggal.  Bahwa di antara 43 (empat puluh tiga) daerah yang hanya memiliki calon tunggal tersebut, terdapat Kabupaten Ngawi dan Kota Surabaya yang merupakan tempat Para Pemohon akan menggunakan hak pilihnya. 10  Bahwa selanjutnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara Pilkada Serentak 2024, pada tanggal 30 Agustus hingga 1 September telah melakukan sosialisasi perpanjangan pendaftaran di 43 (empat puluh tiga) daerah yang hanya memiliki calon tunggal tersebut, dan telah kembali membuka perpanjangan pendaftaran pada tanggal 2 September 2024 hingga 4 September 2024 yang dibuktikan dengan pemberitaan pada https://nasional.kompas.com/read/2024/08/31/13353311/pendaftaran-di- 43-pilkada-diperpanjang-hingga-4-september-karena-calon.  Bahwa setelah dilakukan perpanjangan pendaftaran hingga 4 September 2024, tetap tidak ada tambahan pasangan calon yang mendaftar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya, sehingga Pemilihan di daerah Para Pemohon hanya akan diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon atau calon tunggal, yang dibuktikan dengan pemberitaan pada https://www.metrotvnews.com/read/bmRCelMY-kpu-jatim-pastikan- pilkada-di-5-daerah-akan-lawan-kotak-kosong.  Bahwa dalam kondisi Pemilihan yang hanya diikuti oleh calon tungal tersebut, Para Pemohon akan dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal a quo.  Pertama, Para Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (4) dan 22E ayat (1) UUD NRI 1945 oleh berlakunya Pasal 54C ayat (2) UU Pilkada.  Bahwa dengan berlakunya Pasal 54C ayat (2) UU Pilkada berpotensi menyebabkan pemilih diarahkan untuk memilih pasangan calon tunggal, karena desain surat suara hanya memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar, tanpa menjelaskan alasan dan implikasi memilih pasangan calon tunggal atau kotak kosong.  Bahwa sebagaimana terlihat pada contoh surat suara calon tunggal di Pilkada Serentak 2020 di bawah ini, terlihat bahwa hanya terdapat keterangan “Coblos pada: Foto Pasangan Calon atau Kolom Kosong Tidak Bergambar”, tanpa memberikan penjelasan terhadap alasan dan implikasi dari pilihan tersebut. 11  Bahwa desain surat suara yang tidak memberikan penjelasan atas alasan dan implikasi dari pilihan tersebut, berpotensi untuk membingungkan banyak pemilih karena tidak semua pemilih mengerti bahwa kotak kosong merupakan sebuah opsi jika tidak setuju pasangan calon tunggal menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah.  Bahwa tanpa adanya penjelasan tersebut, menurut beberapa teori psikologi, hal ini berpotensi mengarahkan pemilih untuk mencoblos foto pasangan calon yang ada dibandingkan memilih sesuatu yang kosong (yang akan dijelaskan lebih lanjut).  Bahwa kondisi di atas yang berpotensi membingungkan pemilih dan mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan calon tunggal, tentu saja akan mengakibatkan Para Pemohon sebagai pemilih kehilangan hak untuk mendapatkan kepala daerah yang dipilih secara demokratis yang diberikan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945.  Selain itu, Para Pemohon yang merupakan pendukung kolom kosong yang tidak setuju dengan adanya aksi borong partai yang mengakibatkan fenomena calon tunggal, akan dirugikan karena pasangan calon tunggal 12 sangat diuntungkan dengan desain surat suara yang ada yang tidak memuat penjelasan mengenai alasan dan implikasi dari pilihan yang ada, sehingga kotak kosong telah mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan berpotensi akan kalah dari pasangan calon tunggal, yang tentunya mengakibatkan Para Pemohon sebagai pemilih dan pendukung kolom kosong kehilangan hak untuk mendapatkan Pilkada yang dilaksanakan secara adil yang diberikan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945.  Kedua, Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (4), 22E ayat (1), dan 28D ayat (1) UUD NRI 1945 oleh berlakunya Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada.  Bahwa dengan berlakunya Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada berpotensi menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum dalam waktu pelaksanaan Pemilihan berikutnya jika kotak kosong menang.  Bahwa Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada menyebutkan bahwa “Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.”  Bahwa frasa “tahun berikutnya” dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan berikutnya, yaitu dalam kondisi Pilkada Serentak 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024, maka tahun berikutnya dapat mencakup periode 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025. Namun, jika terjadi sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi yang berakibat pada Pemungutan Suara Ulang yang baru akan dilaksanakan di awal tahun 2025 dan kemudian kotak kosong menang, maka apakah “tahun berikutnya” tetap dihitung dari Pilkada awal yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 sehingga pemilihan berikutnya dapat dilaksanakan dalam periode 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025, atau apakah “tahun berikutnya” dihitung dari Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan pada awal tahun 2025 sehingga pemilihan berikutnya baru dapat dilaksanakan dalam periode 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2026.  Bahwa kondisi di atas tentu saja berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terkait waktu pelaksanaan pemilihan berikutnya jika kotak kosong 13 menang, yang tentunya mengakibatkan Para Pemohon sebagai pemilih kehilangan hak untuk untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.  Bahwa dengan berlakunya Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada juga berpotensi menyebabkan pemilih didorong untuk memilih pasangan calon tunggal, karena pemilih akan memiliki kekhawatiran bahwa jika kotak kosong menang, akan terjadi kekosongan kepala daerah definitif, dan pilkada baru akan diulang pada tahun 2029, karena terdapat frasa “dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan” yaitu berdasarkan UU Pilkada, Pemilihan serentak dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.  Bahwa kekhawatiran itu diperkuat oleh pernyataan KPU di beberapa pemberitaan yang menyatakan bahwa jika kotak kosong menang, maka daerah tersebut akan dipimpin oleh Penjabat hingga tahun 2029, tanpa menjelaskan mengenai opsi Pemilihan ulang di tahun berikutnya.  Bahwa kondisi tersebut tentu saja akan membuat pemilih khawatir jika kotak kosong menang, maka selama 5 (lima) tahun ke depan daerahnya akan dipimpin oleh Penjabat yang mereka tidak kenal, dan juga Penjabat memiliki batasan kewenangan sehingga roda pemerintahan daerah berpotensi akan terhambat.  Bahwa kondisi di atas tentu saja berpotensi membuat pemilih menjadi takut untuk memilih kotak kosong, dan mau tidak mau akan memilih pasangan calon tunggal untuk mencegah terjadinya kekosongan kepala daerah definitif selama 5 (lima) tahun, yang tentunya mengakibatkan Para Pemohon sebagai pemilih kehilangan hak untuk mendapatkan kepala daerah yang dipilih secara demokratis yang diberikan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945.  Selain itu, Para Pemohon yang merupakan pendukung kolom kosong yang tidak setuju dengan adanya aksi borong partai yang mengakibatkan fenomena calon tunggal, akan dirugikan karena pasangan calon tunggal sangat diuntungkan dengan ketentuan yang ada yang memungkinkan untuk terjadinya kekosongan Kepada Daerah definitif selama 5 (lima) tahun jika kotak kosong menang, sehingga pemilih mau tidak mau 14 didorong untuk memilih pasangan calon tunggal untuk mencegah terjadinya kekosongan kepala daerah definitif, sehingga kotak kosong telah mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan berpotensi akan kalah dari pasangan calon tunggal, yang tentunya mengakibatkan Para Pemohon sebagai pemilih dan pendukung kolom kosong kehilangan hak untuk mendapatkan Pilkada yang dilaksanakan secara adil yang diberikan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945. 3) Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Bahwa Para Pemohon sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pilkada Serentak 2024, dan akan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Ngawi (bagi Pemohon I), dan juga Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Surabaya (bagi Pemohon II) mengalami kerugian secara potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, yaitu sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya:  Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya tahun 2024 hanya akan diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon atau calon tunggal.  Bahwa dengan berlakunya Pasal 54C ayat (2) UU Pilkada berpotensi menyebabkan pemilih diarahkan untuk memilih pasangan calon tunggal, karena desain surat suara hanya memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar, tanpa menjelaskan alasan dan implikasi dari memilih pasangan calon tunggal atau kotak kosong, tentunya sangat merugikan Para Pemohon karena berpotensi mengakibatkan Para Pemohon sebagai pemilih di daerah dengan calon tunggal kehilangan hak konstitusional untuk mendapatkan kepala daerah yang dipilih secara demokratis yang diberikan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, serta merugikan Para Pemohon yang merupakan pendukung kolom kosong, karena pasangan calon tunggal sangat diuntungkan dengan desain surat 15 suara yang ada yang tidak memuat penjelasan dari alasan dan implikasi pilihan yang ada, sehingga kotak kosong telah mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan berpotensi akan kalah dari pasangan calon tunggal, yang tentunya mengakibatkan Para Pemohon sebagai pendukung kolom kosong kehilangan hak konstitusional untuk mendapatkan Pilkada yang dilaksanakan secara adil yang diberikan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945.  Bahwa dengan berlakunya Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada berpotensi menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum dalam waktu pelaksanaan Pemilihan berikutnya jika kotak kosong menang, yang tentunya mengakibatkan Para Pemohon sebagai pemilih kehilangan hak konstitusional untuk untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Selain itu, dengan berlakunya Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada juga berpotensi menyebabkan pemilih diarahkan untuk memilih pasangan calon tunggal, karena pemilih akan memiliki kekhawatiran bahwa jika kotak kosong menang, akan terjadi kekosongan kepala daerah definitif, dan pilkada baru akan diulang pada tahun 2029, karena terdapat frasa “dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan” yaitu pilkada serentak dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali, yang tentunya mengakibatkan Para Pemohon sebagai pemilih kehilangan hak konstitusional untuk mendapatkan kepala daerah yang dipilih secara demokratis yang diberikan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, serta merugikan Para Pemohon yang merupakan pendukung kolom kosong, karena pasangan calon tunggal sangat diuntungkan dengan ketentuan yang ada yang memungkinkan untuk terjadinya kekosongan Kepada Daerah definitif selama 5 (lima) tahun jika kotak kosong menang, sehingga pemilih mau tidak mau akan memilih pasangan calon tunggal untuk mencegah terjadinya kekosongan, sehingga kotak kosong telah mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan berpotensi akan kalah dari pasangan calon tunggal, yang tentunya mengakibatkan Para Pemohon sebagai pemilih dan pendukung kolom kosong kehilangan hak konstitusional untuk mendapatkan Pilkada yang dilaksanakan secara adil yang diberikan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945. 16 4) Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan  Bahwa dengan berlakunya ketentuan pasal a quo, jelas telah mengakibatkan Pemohon mengalami kerugian konstitusional secara potensial, dan jelas terdapat hubungan sebab-akibat antara berlakunya ketentuan pasal a quo dan kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yaitu:  Dengan berlakunya ketentuan Pasal 54C ayat (2) UU Pilkada, telah menghasilkan desain surat suara yang berpotensi menguntungkan pasangan calon tunggal karena hanya memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar, tanpa menjelaskan alasan dan implikasi dari memilih pasangan calon tunggal atau kotak kosong, sehingga pemilih akan diarahkan untuk memilih calon tunggal. Hal ini tentu saja berpotensi mengakibatkan Para Pemohon sebagai pemilih di daerah dengan calon tunggal kehilangan hak konstitusional untuk mendapatkan kepala daerah yang dipilih secara demokratis yang diberikan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, serta merugikan Para Pemohon yang merupakan pendukung kolom kosong, karena kotak kosong telah mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan berpotensi akan kalah dari pasangan calon tunggal, yang tentunya mengakibatkan Para Pemohon sebagai pendukung kolom kosong kehilangan hak konstitusional untuk mendapatkan Pilkada yang dilaksanakan secara adil yang diberikan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945.  Dengan berlakunya ketentuan Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada berpotensi menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum dalam waktu pelaksanaan Pemilihan berikutnya jika kotak kosong menang, yang tentunya mengakibatkan Para Pemohon sebagai pemilih kehilangan hak konstitusional untuk untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Selain itu, dengan berlakunya Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada juga berpotensi menyebabkan pemilih diarahkan untuk memilih pasangan calon tunggal, karena pemilih akan memiliki kekhawatiran bahwa jika kotak kosong menang, akan terjadi kekosongan kepala daerah definitif, dan pilkada baru akan diulang pada 17 tahun 2029, karena terdapat frasa “dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan” yaitu pilkada serentak dilaksanakan 5 tahun sekali, yang tentunya mengakibatkan Para Pemohon sebagai pemilih kehilangan hak konstitusional untuk mendapatkan kepala daerah yang dipilih secara demokratis yang diberikan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, serta merugikan Para Pemohon yang merupakan pendukung kolom kosong, karena pasangan calon tunggal sangat diuntungkan dengan ketentuan yang ada yang memungkinkan untuk terjadinya kekosongan Kepada Daerah definitif selama 5 tahun jika kotak kosong menang, sehingga pemilih mau tidak mau akan memilih pasangan calon tunggal untuk mencegah terjadinya kekosongan, sehingga kotak kosong telah mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan berpotensi akan kalah dari pasangan calon tunggal, yang tentunya mengakibatkan Para Pemohon sebagai pemilih dan pendukung kolom kosong kehilangan hak konstitusional untuk mendapatkan Pilkada yang dilaksanakan secara adil yang diberikan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945. 5) Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.  Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan permohonan ini, maka kerugian konstitusional Para Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam Pilkada Serentak 2024, yang dengan adanya ketentuan Pasal a quo berpotensi akan mendapatkan Pemilihan calon tunggal yang tidak adil dan demokratis, serta tidak berkepastian hukum, tidak akan terjadi karena Mahkamah dapat memperjelas ketentuan Pasal 54C ayat (2) UU Pilkada agar menghasilkan desain surat suara calon tunggal yang jelas memuat alasan dan implikasi dari pilihan yang ada, dan adil bagi kotak kosong, serta Mahkamah dapat memperjelas ketentuan dalam Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada agar mengatur waktu Pemilihan berikutnya yang lebih berkepastian hukum. II. POSITA/POKOK PERMOHONAN Tentang Permohonan Pemohon Bukan Ne Bis In Idem dan Dapat Diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi 18 1. Bahwa dalam mengajukan permohonan ini, Pemohon menyadari bahwa permohonan pengujian konstitusionalitas terhadap ketentuan di dalam Undang-Undang Pilkada bukanlah yang pertama diajukan kepada Mahkamah. 2. Bahwa jika melacak pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi, sudah terdapat banyak permohonan terdahulu yang coba untuk menguji ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada, dan pernah terdapat 1 (satu) permohonan terdahulu yang coba untuk menguji ketentuan Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016, yaitu: No Nomor Perkara Pasal dan Ayat UU yang diuji Batu Uji Pasal dan Ayat UUD NRI 1945 Ketentuan yang Diuji Alasan Permohonan 1 14/PUU- XVII/2019 Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) juncto ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 18 ayat (4) dan 28D ayat (1) Meminta Pemaknaan norma frasa “pemilihan berikutnya” dalam Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) juncto ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 untuk dimaknai sebagai pemilihan ulang bagi satu pasangan calon yang sudah ditetapkan sebelumnya melawan kolom kosong untuk kedua kalinya. Norma frasa “pemilhan berikutnya” dalam Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) juncto ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 mengandung ketidakpastian dan multitafsir sehinga berpotensi menghilangkan hak Pemohon untuk menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada pemilihan berikutnya padahal semula telah memenuhi semua persyaratan sebagai pasangan calon. 3. Bahwa dalam Permohonan a quo, Para Pemohon melakukan Pengujian Konstitusional sebagai berikut: No Nomor Perkara Pasal dan Ayat UU yang diuji Batu Uji Pasal dan Ayat UUD NRI 1945 Ketentuan yang Diuji Alasan Permohonan - - Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 18 ayat (4); Pasal 22E ayat (1); dan Pasal 28D ayat (1) Meminta Pemaknaan norma Pasal 54C ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 untuk memuat keterangan Coblos pada Kolom Foto Norma Pasal 54C ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 menghasilkan desain surat suara yang menguntungkan pasangan calon tunggal dan berpotensi mengarahkan pemilih 19 Pasangan Calon Jika Setuju Pasangan Calon untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota atau Coblos pada Kolom Kosong Tidak Bergambar Jika Tidak Setuju Pasangan Calon menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota; serta meminta Pemaknaan Pasal 54D ayat (3) untuk mempertegas bahwa Pemilihan berikutnya diulang kembali paling lambat 1 (satu) tahun setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilihan atau paling lambat 1 (satu) tahun setelah berakhirnya sengketa perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi untuk memilih pasangan calon tunggal sehingga merugikan hak konstitusional Para Pemohon untuk memperoleh Pilkada yang demokratis dan adil. Norma Pasal 54D ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum dalam waktu pelaksanaan Pemilihan berikutnya jika kotak kosong menang dan berpotensi mendorong pemilih untuk memilih pasangan calon tunggal sehingga merugikan hak konstitusional Para Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum serta Pilkada yang demokratis dan adil. 4. Bahwa di dalam UU MK, terdapat ketentuan terkait dengan pengujian terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang, yaitu di dalam Pasal 60 Undang-Undang MK yang menyatakan sebagai berikut: 20  Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011: “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.”  Pasal 60 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2011: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.” 5. Bahwa terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ini, Para Pemohon menguji kombinasi Pasal dan Ayat yang berbeda dengan yang pernah diuji sebelumnya, yaitu selain menguji Pasal 54D ayat (3), Para Pemohon juga menguji ketentuan Pasal 54C ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016. 6. Bahwa Para Pemohon juga menggunakan kombinasi batu uji UUD NRI 1945 yang berbeda dari permohonan terdahulu, yaitu Permohonan a quo menggunakan 3 (tiga) batu uji yaitu Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 7. Bahwa Pemohon juga menguji ketentuan yang berbeda dalam Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada dari permohonan terdahulu, dimana permohonan terdahulu menguji ketentuan untuk memaknai frasa “pemilihan berikutnya” sebagai pemilihan ulang bagi satu pasangan calon yang sudah ditetapkan sebelumnya melawan kolom kosong untuk kedua kalinya, sementara Para Pemohon dalam permohonan a quo menguji ketentuan waktu pelaksanaan Pemilihan berikutnya jika kotak kosong menang agar tercipta batas waktu Pemilihan berikutnya yang berkepastian hukum serta tidak berjarak terlalu lama. 8. Bahwa Para Pemohon juga mempunyai alasan konstitusional yang berbeda dari permohonan terdahulu. 9. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tidak termasuk perkara ne bis in idem, dan dapat diperiksa oleh Mahkamah, serta beralasan menurut hukum. Tentang Ketentuan Pasal 54C ayat (2) UU Pilkada yang Menghasilkan Desain Surat Suara yang Tidak Memberikan Keterangan yang Jelas serta Berpotensi Mengarahkan Pemilih untuk Memilih Pasangan Calon Tunggal 21 10. Bahwa pada mulanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak mengenal konsep pemilihan calon tunggal, sehingga jika pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) maka Pemilihan akan ditunda. 11. Bahwa baru setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi memperbolehkan Pemilihan untuk dilaksanakan walaupun hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon. Namun dalam paragraf [3.15] Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015, Mahkamah tidak sependapat dengan pandangan Pemohon yang meminta Mahkamah untuk memaknai bahwa frasa “setidaknya dua pasangan calon” atau “paling sedikit dua pasangan calon” yang terdapat dalam seluruh pasal yang dimohonkan pengujian dapat diterima dalam bentuk atau pengertian: “Pasangan Calon Tunggal dengan Pasangan Calon Kotak Kosong yang ditampilkan pada Kertas Suara”. 12. Bahwa Mahkamah dalam paragraf [3.15] Putusan Nomor 100/PUU- XIII/2015 menolak konsep kotak kosong dengan pertimbangan berikut: Pertama, Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir, semata- mata demi memenuhi hak konstitusional warga negara, setelah sebelumnya diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk menemukan paling sedikit dua pasangan calon; Kedua, Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon, manifestasi kontestasinya lebih tepat apabila dipadankan dengan plebisit yang meminta rakyat (pemilih) untuk menentukan pilihannya apakah “Setuju” atau “Tidak Setuju” dengan pasangan calon tersebut, bukan dengan Pasangan Calon Kotak Kosong, sebagaimana dikonstruksikan oleh Pemohon. Apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih “Setuju” maka pasangan calon dimaksud ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sebaliknya, apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih “Tidak Setuju” maka dalam keadaan demikian pemilihan ditunda sampai Pemilihan Kepala Daerah serentak berikutnya. Penundaan demikian tidaklah bertentangan dengan konstitusi sebab pada dasarnya rakyatlah yang telah memutuskan penundaan itu melalui pemberian suara “Tidak Setuju” tersebut. 13. Bahwa menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan untuk menyongsong Pilkada Serentak 2015, KPU menetapkan Peraturan Komisi 22 Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon (Bukti P-8). 14. Bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2015 tersebut, KPU menentukan bahwa “Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon dan kolom untuk memberikan pilihan setuju atau tidak setuju.” 15. Bahwa selain itu, dalam Pasal 14 ayat (2) PKPU 14/2015 tersebut juga merincikan ketentuan desain surat suara, dimana pada huruf e. “memuat tulisan yang menanyakan pilihan setuju atau tidak setuju terhadap Pasangan Calon untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota” dan pada huruf f. “kolom setuju atau tidak setuju”. 16. Bahwa sebagaimana terlihat pada contoh surat suara calon tunggal pada Pilkada Serentak 2015 di bawah ini, terlihat desain surat suara memuat foto Pasangan Calon, pertanyaan apakah pemilih setuju atau tidak setuju pasangan calon menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta kolom untuk memberikan pilihan setuju atau tidak setuju. 23 17. Bahwa desain surat suara calon tunggal pada Pilkada 2015 secara plebisit yang meminta pemilih untuk menentukan pilihannya “setuju” atau “tidak setuju” lebih memberikan kejelasan kepada pemilih dan tidak membingungkan, karena terdapat penjelasan dari opsi pilihan yang ada, dimana pemilih yang setuju pasangan calon tunggal untuk menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat memilih opsi setuju, sementara pemilih yang tidak mendukung pasangan calon tunggal dapat memilih opsi tidak setuju. 18. Bahwa setelah Pilkada Serentak 2015, pembentuk Undang-Undang merasa bahwa model plebisit tersebut memiliki kekurangan karena hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon, sehingga jika terjadi sengketa perselisihan hasil Pemilihan akan sulit menentukan pihak lawannya. 19. Bahwa kemudian pembentuk Undang-Undang dalam Perubahan Undang- Undang Pilkada menghadirkan konsep “kolom kosong” untuk Pemilihan yang hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon, agar dapat menjadi pihak lawan jika terjadi sengketa perselisihan hasil Pemilihan, dimana Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merincikan mekanisme Pemilihan dan desain surat suara untuk Pemilihan calon tunggal, yang menyatakan bahwa “Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.” 20. Bahwa ketentuan baru dalam Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 ini justru menimbulkan permasalahan baru, karena tidak memuat penjelasan mengenai alasan dan implikasi dari memilih kolom pasangan calon maupun memilih kolom kosong. 21. KPU kemudian mengikuti ketentuan dari Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 tersebut dan merubah Pasal 14 Peraturan tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon, dimana Pasal 14 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu 24 Pasangan Calon (Bukti P-9) menyatakan “Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto Pasangan Calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.” Sementara Pasal 14 ayat (2) huruf e dan f yang memuat desain surat suara dihapus. 22. Bahwa sebagaimana terlihat pada contoh surat suara calon tunggal di Pilkada Serentak 2020 di bawah ini, setelah adanya ketentuan Pasal 54C ayat (2) UU Pilkada yang merubah mekanisme Pemilihan dan desain surat suara untuk Pemilihan calon tunggal, terlihat bahwa hanya terdapat keterangan “Coblos pada: Foto Pasangan Calon atau Kolom Kosong Tidak Bergambar”, tanpa memberikan penjelasan terhadap alasan dan implikasi dari pilihan tersebut. 23. Bahwa desain surat suara yang tidak memberikan penjelasan atas alasan dan implikasi dari pilihan tersebut, berpotensi membingungkan banyak pemilih karena tidak semua pemilih mengerti bahwa kotak kosong 25 merupakan sebuah opsi jika tidak setuju pasangan calon tunggal menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. 24. Bahwa tanpa adanya penjelasan tersebut, menurut beberapa teori psikologi, termasuk teori “ambiguity effect” dan “picture superiority effect”, hal ini berpotensi mengarahkan pemilih untuk mencoblos foto pasangan calon yang ada dibandingkan memilih sesuatu yang kosong. 25. Bahwa dalam teori “ambiguity effect” atau “efek ambiguitas” yang pertama kali diperkenalkan oleh Daniel Ellsberg pada tahun 1961, yaitu kecenderungan kognitif dimana pengambilan keputusan dipengaruhi oleh kurangnya informasi atau "ambiguitas", ditemukan bahwa orang cenderung akan memilih opsi yang memiliki informasi yang lebih lengkap yang hasilnya lebih dapat diprediksi, daripada opsi dengan informasi yang kurang yang hasilnya kurang dapat diprediksi. 26. Bahwa teori “ambiguity effect” atau “efek ambiguitas” sudah banyak diulas dalam berbagai literatur dan ditemukan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, diantaranya:  “Decision Making Under Ambiguity” yang ditulis oleh Hillel J. Einhorn and Robin M. Hogarth.  “The role of ambiguity in manipulating voter behavior” yang ditulis oleh Raymond Dacey. 27. Bahwa dalam kasus surat suara di atas yang tidak memuat penjelasan terhadap alasan dan implikasi pilihan, pemilih yang sebenarnya tidak mendukung pasangan calon tunggal, akan memiliki kecenderungan untuk mencoblos pasangan calon tunggal, karena terdapat hasil yang lebih jelas yaitu pasangan calon tunggal akan menjadi kepala daerah, dibandingkan memilih kotak kosong yang mereka tidak ketahui konsep dan akibatnya. 28. Bahwa dalam teori “picture superiority effect” atau “efek superioritas gambar” yang pertama kali diperkenalkan Allan Paivio pada tahun 1971, yaitu sebuah fenomena dimana gambar dan foto akan lebih mudah dicerna oleh otak dibandingkan kata-kata atau sesuatu yang imajiner. 26 29. Bahwa teori “picture superiority effect” atau “efek superioritas gambar” sudah banyak diulas dalam berbagai literatur dan ditemukan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, diantaranya:  “Conceptual and perceptual factors in the picture superiority effect” yang ditulis oleh Georg Stenberg.  “The picture superiority effect in associative recognition” yang ditulis oleh William E. Hockley. 30. Bahwa dalam kasus surat suara di atas yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto Pasangan Calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar, saat pemilih membuka surat suara, maka otak akan bekerja dan mengarahkan pemilih untuk berfokus pada foto Pasangan Calon dan tanpa disadari akan mengarahkan pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon daripada mencoblos sesuatu yang kosong, walaupun sebenarnya pemilih tidak mendukung pasangan calon tunggal tersebut. 31. Bahwa oleh karena itu, agar tercipta Pemilihan calon tunggal yang adil dan demokratis, maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 54C ayat (2) UU Pilkada agar dapat menghadirkan desain surat suara yang jelas yang memuat penjelasan terhadap 2 (dua) pilihan yang ada, yaitu dengan memuat keterangan Coblos pada Kolom Foto Pasangan Calon Jika Setuju Pasangan Calon untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota atau Coblos pada Kolom Kosong Tidak Bergambar Jika Tidak Setuju Pasangan Calon menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota. 32. Bahwa Para Pemohon telah membuat spesimen surat suara dengan ketentuan baru tersebut untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terlihat pada spesimen surat suara calon tunggal di bawah ini: 27 33. Bahwa terlihat desain surat suara di atas yang jelas yang memuat penjelasan terhadap 2 (dua) pilihan yang ada lebih mudah untuk dimengerti oleh pemilih dan lebih adil bagi kolom kosong dan pendukungnya. Tentang Pasangan Calon Tunggal Yang Diuntungkan dan Hampir Selalu Menang Melawan Kotak Kosong 34. Bahwa dalam kondisi pilkada yang hanya terdapat dengan calon tunggal, pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar. 35. Bahwa desain surat suara yang ada saat ini tidak memberikan penjelasan atas alasan dan implikasi dari pilihan yang ada, sehingga berpotensi membingungkan banyak pemilih karena tidak semua pemilih mengerti bahwa kotak kosong merupakan sebuah opsi jika tidak setuju pasangan calon tunggal menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. 36. Bahwa dalam praktik Pilkada dengan calon Tunggal, pasangan calon Tunggal akan sangat diuntungkan dan akan memiliki paling tidak 3 (tiga) 28 keunggulan dari segi teknis, yaitu tidak adanya ketentuan dalam UU Pilkada dan peraturan turunannya yang mengatur kampanye bagi kotak kosong; tidak adanya saksi di TPS bagi kotak kosong, dan tidak memadainya informasi yang sampai ke pemilih bahwa kolom kosong pada surat suara adalah opsi. 37. Bahwa memang pernah terjadi peristiwa menangnya kotak kosong pada pilkada serentak, yaitu pada Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2018, namun peristiwa ini merupakan anomali dan kondisi calon tunggal juga tidak terjadi sejak awal. 38. Bahwa pada Pilwalkot Makassar 2018, pada awalnya terdapat 2 (dua) pasangan calon yang memenuhi syarat, namun pada perkembangannya setelah dimulainya masa kampanye, salah satu pasangan calon didiskualifikasi dan digantikan oleh kolom kosong, sehingga rakyat sudah mengetahui bahwa sebenarnya terdapat 2 (dua) pasangan calon, dan rakyat yang mendukung pasangan calon yang didiskualifiaksi akhirnya beralih mendukung kotak kosong. 39. Bahwa fenomena kemenangan kotak kosong seperti ini hampir tidak mungkin terjadi jika dari awal memang hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon atau calon tunggal, karena desain surat suara yang ada lebih menguntungkan pasangan calon tunggal dan tidak adil bagi kotak kosong dan para pendukungnya. 40. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, perlu dilakukan perubahan perubahan terhadap ketentuan Pasal 54C ayat (2) UU Pilkada agar dapat menghadirkan desain surat suara yang jelas dan adil yang memuat penjelasan terhadap 2 (dua) pilihan yang ada, yaitu dengan memuat keterangan Coblos pada Kolom Foto Pasangan Calon Jika Setuju Pasangan Calon untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota atau Coblos pada Kolom Kosong Tidak Bergambar Jika Tidak Setuju Pasangan Calon menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota. Tentang Ketentuan Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada yang Menyebabkan Ketidakpastian Hukum dalam Penentuan Waktu Pemilihan Berikutnya Jika 29 Kotak Kosong Menang serta Berpotensi Mendorong Pemilih untuk Memilih Pasangan Calon Tunggal 41. Bahwa Pasal 54D ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa “Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.” 42. Bahwa frasa “tahun berikutnya” dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan berikutnya, yaitu dalam kondisi Pilkada Serentak 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024, maka tahun berikutnya dapat mencakup periode 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025. Namun, jika terjadi sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi yang berakibat pada Pemungutan Suara Ulang yang baru akan dilaksanakan di awal tahun 2025 dan kemudian kotak kosong menang, maka apakah “tahun berikutnya” tetap dihitung dari Pilkada awal yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 sehingga pemilihan berikutnya dapat dilaksanakan dalam periode 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025, atau apakah “tahun berikutnya” dihitung dari Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan pada awal tahun 2025 sehingga pemilihan berikutnya baru dapat dilaksanakan dalam periode 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2026. 43. Bahwa pada mulanya, dalam upaya mencapai keserantakan Pilkada di Indonesia, dilakukan Pilkada Serentak secara bertahap di sebagian daerah, yaitu berdasarkan Pasal 201 UU Pilkada dilakukan pemungutan suara pada tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020, hingga akhirnya tercapai keserantakan pemungutan suara di seluruh daerah di Indonesia pada tahun 2024. 44. Bahwa frasa “dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan” sebelumnya memiliki rasionalitas karena jarak antara pemungutan suara tersebut hanya 1 (satu) atau (dua) tahun, sehingga jika kotak kosong menang, maka menunda pemilihan berikutnya selama 2 (dua) tahun masih cukup rasional untuk alasan efisiensi. 45. Bahwa sejak Pilkada Serentak 2024, sudah tidak ada lagi pemungutan suara secara bertahap, dan jika merujuk pada peraturan perundang- undangan, maka jadwal Pilkada Serentak adalah 5 (lima) tahun sekali, 30 sebagaimana tertera dalam Pasal 3 ayat (1) UU Pilkada yang berbunyi “Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 46. Bahwa oleh karena itu, jika merujuk pada frasa “dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan”, maka Pemilihan berikutnya setelah Pilkada Serentak 2024 akan dilaksanakan di tahun 2029. 47. Bahwa ketentuan ini sudah tidak rasional lagi, karena jarak antara Pemilihan adalah 5 (lima) tahun, sehingga tidak logis untuk menunda Pemilihan selama 5 (lima) tahun. Namun, selama ketentuan tersebut masih ada di UU Pilkada, maka KPU selaku penyelenggara Pilkada dapat saja melakukan penundaan selama 5 (lima) tahun tersebut, karena diperbolehkan oleh Undang-Undang. 48. Bahwa ketentuan ini berpotensi menyebabkan pemilih didorong untuk memilih pasangan calon tunggal, karena pemilih akan memiliki kekhawatiran bahwa jika kotak kosong menang, akan terjadi kekosongan kepala daerah definitif, dan pilkada baru akan diulang pada tahun 2029. 49. Bahwa kekhawatiran itu diperkuat oleh pernyataan KPU di beberapa pemberitaan yang menyatakan bahwa jika kotak kosong menang, maka daerah tersebut akan dipimpin oleh Penjabat hingga tahun 2029, tanpa menjelaskan mengenai opsi Pemilihan ulang di tahun berikutnya, yang dibuktikan dengan beberapa pemberitaan berikut:  https://nasional.kompas.com/read/2024/08/31/12502581/jika-kotak- kosong-menang-pilkada-2024-daerah-tersebut-akan-dipimpin-pj  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240902153244-617- 1140200/kotak-kosong-menang-pilkada-presiden-akan-tunjuk- penjabat-hingga-2029  https://metropolis.id/news/jika-kotak-kosong-menang-kepala-daerah- akan-dipimpin-pj-selama-5-tahun/amp.html 50. Bahwa kondisi tersebut tentu saja akan membuat pemilih takut untuk memilih kotak kosong, karena jika kotak kosong menang, selama 5 (lima) tahun ke depan daerahnya akan dipimpin oleh Penjabat yang mereka tidak 31 kenal, dan Penjabat juga memiliki batasan kewenangan sehingga roda pemerintahan daerah berpotensi akan terhambat. 51. Bahwa oleh karena itu, agar tercipta kepastian hukum terhadap waktu pelaksanaan Pemilihan berikutnya serta untuk mencegah kemungkinan terjadinya kekosongan kepala daerah definitif untuk waktu yang terlalu lama, maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada agar dapat menentukan batas waktu Pemilihan berikutnya yang berkepastian hukum serta tidak berjarak terlalu lama. 52. Bahwa jika merujuk pada jadwal dan tahapan Pilkada Serentak 2024, sebagaimana tertera dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2024 (vide bukti P-7), terlihat bahwa tahapan Pilkada mulai dari Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS pada tanggal 17 April 2024 hingga Pelaksanaan Pemungutan Suara pada tanggal 27 November 2024 memakan waktu sekitar 7 (tujuh) bulan. 53. Bahwa oleh karena itu, ketentuan batas waktu Pemilihan berikutnya yang ideal adalah dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilihan atau paling lambat 1 (satu) tahun setelah berakhirnya sengketa perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi agar dapat memberikan waktu yang cukup kepada KPU untuk mempersiapkan seluruh tahapan Pemilihan, namun tetap memberikan opsi kepada KPU untuk mempercepatnya jika memungkinkan. Bahwa ketentuan batas waktu Pemilihan berikutnya harus juga mengantisipasi potensi terjadinya sengketa perselisihan hasil pemilihan, karena dalam sejarah Pilkada di Indonesia, pernah terjadi sengketa perselisihan hasil pemilihan yang sangat lama hingga memakan waktu lebih dari 1 (satu) tahun yaitu pada Pilkada Yalimo 2020. Tentang Undang-Undang Pilkada yang Tidak Mengatur Masa Jabatan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Ulang 54. Bahwa Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada mengatur tentang Pemilihan ulang jika kolom kosong menang, namun UU Pilkada tidak mengatur mengenai masa jabatan Kepala Daerah hasil Pemilihan ulang tersebut yang tentu saja berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan Pilkada ulang tersebut. 32 55. Bahwa dalam keadaan normal, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sebagaimana diatur dalam Pasal 162 UU Pilkada. 56. Bahwa dalam hal dilakukan Pemilihan Ulang dalam waktu 1 (satu) tahun setelahnya, Kepala Daerah hasil Pemilihan Ulang terserbut tentu akan dilantik belakangan, dan jika tetap memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, maka dapat mempengaruhi keserantakan Pilkada serentak nasional berikutnya. 57. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya di Putusan Nomor 18/PUU-XX/2022 menyatakan antara lain sebagai berikut: [3.10.2] … Mengenai keserentakan waktu penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menurut Mahkamah tidak hanya merujuk pada waktu pemungutan suara (voting time) melainkan juga waktu pelantikan (inauguration time) yang juga perlu diatur dan disinkronkan keserentakannya. Karena, keserentakan tersebut merupakan langkah awal bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota terpilih untuk mensinergikan kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat serta mensinkronkan tata kelola pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat. Dengan disinkronkannya waktu penyelenggaraan baik pemungutan suara maupun pelantikan pasangan calon terpilih maka diharapkan tercipta efektivitas dan efisiensi kebijakan pembangunan antara daerah dan pusat. 58. Bahwa hal tersebut dipertegas oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Desember 2023 bahwa pengaturan transisi terkait dengan pemungutan suara secara serentak tidak dapat mengabaikan pengaturan terkait pelantikan kepala daerah dan wakilnya. Oleh karena itu, pengaturan tentang pemungutan suara secara serentak harus diikuti oleh norma yang mengatur tentang pelantikan secara serentak [vide Paragraf [3.17] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU- XXI/2023]. 59. Bahwa merujuk pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas dan untuk menjaga keserentakan Pilkada Serentak Nasional berikutnya, maka sudah sewajarnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Ulang hanya menjabat sampai 33 dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan serentak secara nasional berikutnya sepanjang tidak melewati 5 (lima) tahun masa jabatan. 60. Bahwa masa jabatan Kepala Daerah yang tidak sampai 5 (lima) tahun atau terpotong demi menjaga keserentakan Pilkada Serentak secara nasional juga telah dinyatakan kontitusional oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XX/2022, dimana Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa: Menurut Mahkamah para Pemohon telah mengetahui masa jabatan pemilihan bupati dan wakil bupati yang diikuti para Pemohon pada 2020 tidak sampai 5 (lima) tahun, bahkan sebelum mencalonkan diri sebagai pasangan calon, sehingga menjadi tidak relevan untuk dipersoalkan setelah para Pemohon terpilih dan dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara. Terlebih lagi, masa jabatan tidak sampai 5 (lima) tahun juga dialami oleh seluruh gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada 2020, jadi bukan hanya para Pemohon. Mahkamah juga tidak menemukan bukti ketentuan pemotongan atau pengurangan masa jabatan yang dialami para Pemohon sebagai bupati dan wakil bupati hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada 2020 menyebabkan para Pemohon tidak dapat menjalankan visi dan misinya. 61. Bahwa menimbang fakta-fakta di atas, selama ketentuan pemotongan masa jabatan Kepala Daerah hasil Pemilihan Ulang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diketahui oleh pasangan calon sebelum mencalonkan diri dalam pemilihan ulang tersebut, maka ketentuan pemotongan masa jabatan tersebut adalah konstitusional. Tentang Permohonan ini Dapat Langsung Diberlakukan untuk Pilkada Serentak 2024 dan Tidak Akan Mengganggu Tahapan Pilkada yang Sudah Berjalan 62. Bahwa Permohonan a quo mengenai perubahan ketentuan Pasal 54C ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur desain surat suara untuk pemilihan 1 (satu) pasangan calon atau calon tunggal, dapat langsung diberlakukan untuk Pilkada Serentak 2024 karena saat ini surat suara untuk Pilkada Serentak 2024 belum dicetak. 63. Bahwa dalam Undang-Undang Pilkada maupun Peraturan KPU lainnya, tidak diatur mengenai jadwal pencetakan surat suara, namun dalam praktiknya, KPU akan mulai mencetak surat suara mulai dari 29 (dua puluh 34 sembilan) Hari sebelum hari pemungutan suara, karena beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada memperbolehkan pergantian pasangan calon hingga 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara, dan tidak memperbolehkan penggantian pasangan calon mulai dari 29 (dua puluh sembilan) Hari sebelum hari pemungutan suara. 64. Bahwa Pasal 54 ayat (1) UU Pilkada menyatakan bahwa “Dalam hal pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia dalam jangka waktu sejak penetapan pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara, Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mengusulkan pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon pengganti paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.” 65. Bahwa Pasal 54A ayat (2) UU Pilkada juga menyatakan bahwa “Dalam hal salah satu calon dari pasangan calon perseorangan meninggal dunia terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara, calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara untuk ditetapkan sebagai pasangan calon Pemilihan.” 66. Bahwa selanjutnya Pasal 54 ayat (7) UU Pilkada menyatakan bahwa “Dalam hal salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) Hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti, dan salah satu calon dari pasangan calon yang tidak meninggal dunia ditetapkan sebagai pasangan calon Pemilihan.” 67. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dimungkinkan adanya penggantian pasangan calon hingga 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara, sehingga pada praktiknya KPU baru akan mulai mencetak surat suara mulai 29 (dua puluh sembilan) Hari sebelum hari pemungutan suara untuk memastikan surat suara yang dicetak sudah final dan sudah tidak mungkin ada pergantian pasangan calon. 68. Bahwa praktik pencetakan surat suara yang baru dimulai 29 (dua puluh sembilan) Hari sebelum hari pemungutan suara dibuktikan dengan beberapa pemberitaan di bawah ini: 35  KPU Jawa Timur menyatakan bahwa proses pencetakan surat suara Pilkada 2020 dilaksanakan pada tanggal 14 November 2020 hingga 23 November 2020, yaitu mulai dilakukan 25 (dua puluh lima) Hari sebelum hari pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020 sebagaimana diberitakan pada https://www.antaranews.com/berita/1842316/kpu-jatim- pencetakan-surat-suara-pilkada-2020-selesai-23-november  KPU Kabupaten Tojo Una-Una menyatakan bahwa proses pencetakan surat suara Pilkada 2020 dilaksanakan pada tanggal 14 November 2020 hingga 15 November 2020, yaitu mulai dilakukan 25 (dua puluh lima) Hari sebelum hari pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020 sebagaimana diberitakan pada https://kabarpublik.id/kpu-touna-segera- cetak-kertas-suara-pilkada-2020-120-019-eksemplar/2020/11/11/ 69. Bahwa pada Pilkada Serentak 2024 dimana hari pemungutan suara akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, sehingga 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara akan jatuh pada tanggal 28 Oktober 2024. 70. Bahwa jika Permohonan Pengujian Pasal 54C ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 dikabulkan paling lambat pada tanggal 28 Oktober 2024, maka dapat langsung diberlakukan untuk Pilkada Serentak 2024 dan tidak akan mengganggu tahapan Pilkada. 71. Bahwa selain itu, Permohonan a quo juga tidak akan menghilangkan konsep kolom kosong untuk pemilihan 1 (satu) pasangan calon atau calon tunggal, melainkan akan mengkombinasikannya dengan konsep plebisit dengan menambahkan penjelasan terhadap 2 (dua) pilihan yang ada, yaitu dengan memuat keterangan Coblos pada Kolom Foto Pasangan Calon Jika Setuju Pasangan Calon untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota atau Coblos pada Kolom Kosong Tidak Bergambar Jika Tidak Setuju Pasangan Calon menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota, sehingga tidak akan merubah nomor urut pasangan calon yang telah diundi pada tanggal 23 September 2024 berdasarkan jadwal yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 36 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Bukti P-10). 72. Bahwa terkait Permohonan Pengujian Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juga dapat langsung diberlakukan karena menguji ketentuan mengenai Pemilihan ulang jika kolom kosong menang karena dalam Pilkada Serentak 2024, penetapan perolehan suara hasil Pemilihan akan dilakukan pada tanggal 16 Desember 2024 (vide Bukti P-7), dan Pemilihan ulang baru akan dilaksanakan setelahnya. Tentang Permintaan Percepatan Penanganan Permohonan Untuk Mencegah Kerugian Konstitusional Para Pemohon serta untuk Menciptakan Kepastian Hukum dan Pemilihan yang Adil dan Demokratis 73. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ketentuan Pasal 54C ayat (2) UU Pilkada telah menghasilkan desain surat suara yang menguntungkan pasangan calon tunggal, dan ketentuan Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada telah mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam waktu pelaksanaan Pemilihan berikutnya. 74. Bahwa kedua kondisi tersebut berpotensi akan mengarahkan dan mendorong pemilih untuk memilih pasangan calon tunggal, walaupun sebenarnya pemilih tidak mendukung calon tunggal yang ada. 75. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Undang- Undang ini adalah untuk mendapatkan ketentuan pengaturan Pemilihan calon tunggal yang demokratis, adil serta berkepastian hukum, agar memastikan bahwa pasangan calon tunggal yang ada benar-benar dikehendaki oleh pemilih, dan juga untuk memberikan keadilan bagi para pendukung kolom kosong. 76. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, penting bagi Mahkamah untuk menjadikan permohonan ini sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah dan memutus perkara ini sebelum dimulainya pencetakan surat suara Pilkada Serentak 2024 yang dapat dimulai sejak 29 (dua puluh sembilan) Hari sebelum hari pemungutan suara atau pada tanggal 29 Oktober 2024. 37 III. PETITUM Berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut: Dalam Permohonan Provisi 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon dalam provisi untuk seluruhnya; 2. Menjadikan Permohonan a quo yang dimohonkan oleh Para Pemohon sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi dan memutus perkara a quo paling lambat pada tanggal 28 Oktober 2024 yaitu 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara Pilkada Serentak 2024; atau memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menunda pencetakan surat suara di daerah yang hanya memiliki calon tunggal sampai adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo. 3. Menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi ini langsung diberlakukan untuk Pilkada Serentak 2024. Dalam Pokok Permohonan 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan ketentuan di dalam Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898) yang berbunyi: “Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.” bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang 38 memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar; termasuk memuat keterangan Coblos pada Kolom Foto Pasangan Calon Jika Setuju Pasangan Calon untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota atau Coblos pada Kolom Kosong Tidak Bergambar Jika Tidak Setuju Pasangan Calon menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota.” 3. Menyatakan ketentuan di dalam Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898) yang berbunyi “Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.” bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali paling lambat 1 (satu) tahun setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilihan atau paling lambat 1 (satu) tahun setelah berakhirnya sengketa perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi dengan mengulang seluruh tahapan Pemilihan termasuk pendaftaran ulang pasangan calon jalur partai politik dan jalur perseorangan, dan selanjutnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan ulang ini hanya menjabat sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Serentak secara nasional berikutnya sepanjang tidak melewati 5 (lima) tahun masa jabatan.” 4. Memerintahkan pemuatan Putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 39 [2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 10 Oktober 2024, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Salinan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898). 2. Bukti P-2 : Salinan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Bukti P-3 : Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wanda Cahya Irani. 4. Bukti P-4 : Salinan Tangkapan Layar Pencarian Data Pemilih Pilkada 2024 dari situs cekdptonline.kpu.go.id atas nama Wanda Cahya Irani. 5. Bukti P-5 : Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nicholas Wijaya. 6. Bukti P-6 : Salinan Tangkapan Layar Pencarian Data Pemilih Pilkada 2024 dari situs cekdptonline.kpu.go.id atas nama Nicholas Wijaya. 7. Bukti P-7 : Salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. 8. Bukti P-8 : Salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon. 9. Bukti P-9 : Salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon. 10. Bukti P-10 : Salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil 40 Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016), maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 41 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 42 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016, yang rumusannya masing-masing adalah sebagai berikut: Pasal 54C ayat (2) Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar. Pasal 54D ayat (3) Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih kepala daerah pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 yang adil, demokratis, serta berkepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 [vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-6]; 3. Bahwa para Pemohon mendalilkan dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi (bagi Pemohon I) dan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya (bagi Pemohon II), di mana kedua pemilihan kepala daerah dimaksud nantinya hanya 43 akan diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon, atau dengan kata lain, kedua pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah tersebut, masing-masing akan melawan kolom kosong dalam Pilkada Serentak Tahun 2024; 4. Bahwa para Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 yang mengatur mengenai rancangan/desain surat suara bagi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon (calon tunggal), dan norma Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 yang mengatur mengenai batas waktu pemilihan berikutnya jika pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon dimenangkan oleh kolom kosong, karena kedua ketentuan norma pasal a quo yang merupakan landasan dalam pelaksanaan pilkada bagi pasangan calon tunggal berpotensi menguntungkan pasangan calon tunggal itu sendiri dan merugikan para Pemohon sebagai pendukung kolom kosong; 5. Bahwa para Pemohon beranggapan Mahkamah Konstitusi perlu memberikan pandangan dan kejelasan perihal norma Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 agar rancangan/desain surat suara bagi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon juga memuat dengan jelas alasan dan implikasi dari masing-masing pilihan yang ada, serta memberikan kejelasan dan kepastian hukum perihal norma Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 agar batas waktu pemilihan berikutnya jika pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon dimenangkan oleh kolom kosong dapat ditentukan secara pasti. Menurut para Pemohon, apabila Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan permohonan a quo, terdapat potensi pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 akan berjalan dengan tidak adil, tidak demokratis, serta tidak berkepastian hukum. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum di atas, adalah benar para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional dalam memilih pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2024 [vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-6]. Dalam menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian yaitu untuk mendapatkan kepala daerah yang dipilih secara demokratis, adil dan berkepastian hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dalam hal ini, para Pemohon menilai 44 norma Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 telah bertentangan dengan hak konstitusional dimaksud, apabila norma Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 tidak dimaknai rancangan/desain surat suara bagi pemilihan kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon harus pula memuat penjelasan alasan dan implikasi memilih pasangan calon tunggal ataupun kolom kosong, dan norma Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 tidak dimaknai batas waktu untuk menyelenggarakan pemilihan berikutnya jika pemilihan kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dengan calon pasangan tunggal dimenangkan oleh kolom kosong dalam Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 dihitung paling lambat 1 (satu) tahun setelah penetapan perolehan suara hasil pemilihan atau paling lambat 1 (satu) tahun setelah berakhirnya sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dengan mengulang seluruh tahapan Pemilihan termasuk pendaftaran ulang pasangan calon jalur partai politik dan jalur perseorangan, dan selanjutnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan ulang ini hanya menjabat sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Serentak secara nasional berikutnya sepanjang tidak melewati 5 (lima) tahun masa jabatan. Menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) yang bersifat spesifik perihal anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud bersifat potensial, di mana para Pemohon sebagai pemilih dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 beranggapan ketentuan norma Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara demokratis dan adil serta tidak memberikan jaminan kepastian hukum perihal penentuan batas waktu untuk penyelenggaraan pemilihan berikutnya dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon. Oleh karena itu, jika permohonan para Pemohon dikabulkan, anggapan kerugian para Pemohon yang bersifat potensial tersebut tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. 45 [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan para Pemohon. Dalam Provisi [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menjadikan permohonan a quo sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi dan memutus perkara a quo 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 yakni paling lambat tanggal 28 Oktober 2024, atau memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda pencetakan surat suara di daerah yang hanya memiliki 1 (satu) pasangan calon sampai adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo, agar para pemilih dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 termasuk para Pemohon mendapatkan ketentuan pengaturan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon yang demokratis, adil, serta berkepastian hukum. Terhadap permohonan provisi para Pemohon a quo, Mahkamah berpendapat, permohonan a quo diputus tanpa sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian yang antara lain mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 UU MK, sehingga terhadap permohonan a quo segera akan mendapatkan kepastian hukum. Oleh karena itu, tidak terdapat relevansi untuk mempertimbangkan permohonan provisi para Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dalam Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan (selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 46 1. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana diatur dalam norma Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 dinilai bertentangan dengan penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan pemilu yang adil serta berkepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 2. Bahwa menurut para Pemohon, berkenaan dengan norma Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016, ketiadaan penjelasan mengenai alasan dan implikasi dari memilih kolom pasangan calon maupun memilih kolom kosong pada surat suara yang didesain berdasarkan norma pasal a quo, membingungkan banyak pemilih karena tidak semua pemilih mengerti bahwa kolom kosong merupakan sebuah opsi jika tidak setuju pasangan calon tunggal tersebut menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga berpotensi mengarahkan pemilih untuk mencoblos foto pasangan calon tunggal yang ada dibandingkan memilih kolom kosong, walaupun sebenarnya pemilih tidak mendukung pasangan calon tunggal dimaksud. Hal ini menurut para Pemohon disebabkan akibat adanya efek superioritas gambar (picture superiority effect) dan efek ambiguitas (ambiguity effect) yang secara psikologis berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan, sehingga terdapat kecenderungan kognitif untuk memilih opsi yang memiliki informasi lebih lengkap yang hasilnya dapat diprediksi daripada opsi dengan minim informasi yang hasilnya kurang dapat diprediksi; 3. Bahwa menurut para Pemohon, dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon, pihak yang paling diuntungkan adalah pasangan calon tunggal itu sendiri, karena pasangan calon tunggal dimaksud memiliki setidaknya 3 (tiga) keunggulan dari sisi teknis, yakni tidak adanya ketentuan dalam UU 10/2016 dan peraturan turunannya yang mengatur kampanye bagi kolom kosong, tidak adanya saksi di TPS bagi kolom kosong, dan tidak memadainya informasi yang sampai ke pemilih perihal kolom kosong pada surat suara merupakan suatu opsi yang juga dapat dipilh untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap pasangan calon tunggal. Oleh sebab itu, fenomena kemenangan kolom kosong dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hanya diikuti oleh 1 47 (satu) pasangan calon menurut para Pemohon adalah sebuah anomali, karena pada praktiknya hampir tidak mungkin terjadi, terlebih desain surat suara yang ada lebih menguntungkan pasangan calon tunggal dan tidak memberikan keadilan bagi kolom kosong dan para pendukungnya; 4. Bahwa menurut para Pemohon, desain surat suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon yang dikehendaki para Pemohon adalah kombinasi konsep plebisit sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 dengan konsep kolom kosong sebagaimana diatur dalam UU 10/2016 dengan menambahkan keterangan penjelasan terhadap 2 (dua) pilihan yang ada, yakni keterangan "Coblos pada Kolom Foto Pasangan Calon Jika Setuju Pasangan Calon untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota atau Coblos pada Kolom Kosong Tidak Bergambar Jika Tidak Setuju Pasangan Calon menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota"; 5. Bahwa menurut para Pemohon, berkenaan dengan norma Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016, norma pasal a quo berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penentuan batas waktu penyelenggaraan pemilihan berikutnya (pemilihan ulang) jika pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon dimenangkan oleh kolom kosong. Para Pemohon beranggapan, ketidakpastian batasan waktu pada frasa "tahun berikutnya" dalam norma pasal a quo menyebabkan frasa dimaksud dapat dimaknai terhitung sejak dilaksanakannya Pilkada Serentak Tahun 2024, yakni dalam periode 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025, serta dapat pula dimaknai terhitung sejak Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan pada awal tahun 2025 apabila terdapat sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Mahkamah Konstitusi, sehingga pemilihan berikutnya baru dapat dilaksanakan dalam periode 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2026; 6. Bahwa menurut para Pemohon, frasa "dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan" dalam norma Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 menjadi tidak logis dan tidak rasional, karena dapat pula dimaknai pemilihan berikutnya baru akan diselenggarakan 5 (lima) tahun 48 kedepan, mengingat pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 1/2015), Pilkada Serentak dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Para Pemohon beranggapan, kondisi demikian berpotensi menyebabkan pemilih didorong untuk memilih pasangan calon tunggal, karena adanya kekhawatiran jika pemilihan dimenangkan oleh kolom kosong akan terjadi kekosongan kepala daerah definitif dan pilkada berikutnya baru akan diselenggarakan kembali di tahun 2029; 7. Bahwa menurut para Pemohon, apabila Mahkamah memutus dan mengabulkan permohonan a quo sebelum tanggal 28 Oktober 2024 sebagaimana yang dikehendaki oleh para Pemohon, maka perubahan norma Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 dapat langsung diberlakukan untuk Pilkada Serentak Tahun 2024 dan tidak akan mengganggu tahapan pilkada yang sudah berjalan, karena pencetakan surat suara baru akan dimulai 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara. Demikian halnya dengan perubahan norma Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 yang juga dapat langsung diterapkan untuk Pilkada Serentak Tahun 2024, karena penetapan perolehan suara akan dilakukan pada tanggal 16 Desember 2024, dan pemilihan berikutnya baru akan dilaksanakan setelahnya; Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, dalam petitumnya, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang: 1. Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 tidak dimaknai "Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar, termasuk memuat keterangan Coblos pada Kolom Foto Pasangan Calon Jika Setuju Pasangan Calon untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota atau Coblos pada Kolom Kosong Tidak Bergambar Jika Tidak Setuju Pasangan Calon menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota"; dan 49 2. Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 tidak dimaknai “Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali paling lambat 1 (satu) tahun setelah penetapan perolehan suara hasil pemilihan atau paling lambat 1 (satu) tahun setelah berakhirnya sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dengan mengulang seluruh tahapan pemilihan termasuk pendaftaran ulang pasangan calon jalur partai politik dan jalur perseorangan, dan selanjutnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan ulang ini hanya menjabat sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Serentak secara nasional berikutnya sepanjang tidak melewati 5 (lima) tahun masa jabatan”. [3.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 10 Oktober 2024, yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara. [3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah jelas, sebagaimana telah dikemukakan pula dalam Paragraf [3.7] di atas, menurut Mahkamah tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.11] Menimbang bahwa sebelum menilai konstitusionalitas norma Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon, Mahkamah telah ternyata pernah memutus perkara pengujian konstitusionalitas norma Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 yang pada pokoknya mengatur perihal pemilihan berikutnya dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon jika dimenangkan oleh kolom kosong, yakni dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XVII/2019 yang putusannya diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Mei 2019, dengan amar putusan menolak permohonan Pemohon. Oleh sebab itu, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah terhadap norma a quo, in casu norma Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 dapat dimohonkan pengujian kembali dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 50 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021). Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terkait hal demikian, setelah Mahkamah membaca secara saksama materi permohonan para Pemohon dalam perkara a quo, Mahkamah menyandingkan dengan permohonan sebelumnya yang telah diputus yaitu Perkara Nomor 14/PUU-XVII/2019, khususnya pengujian inkonstitusionalitas norma Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016. Adapun Perkara Nomor 14/PUU-XVII/2019 menguji konstitusionalitas norma Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) juncto ayat (4) UU 10/2016 dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan alasan pengujian ihwal subjek pasangan calon yang dapat mengikuti pemilihan berikutnya jika pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon dimenangkan oleh kolom kosong. Sementara itu, dalam permohonan a quo, in casu pengujian masalah konstitusionalitas norma Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016, sekalipun juga menggunakan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian sebagaimana Perkara Nomor 14/PUU-XVII/2019, dalam permohonan a quo, para Pemohon menambahkan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian serta menggunakan alasan konstitusional yang berbeda, yakni perihal batas waktu penyelenggaraan pemilihan berikutnya jika pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon 51 dimenangkan oleh kolom kosong. Alasan dimaksud belum pernah digunakan dalam pengujian norma Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 sebelumnya. Dengan demikian, terlepas secara substansial permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, karena terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda, Mahkamah berpendapat permohonan a quo tidak terhalang oleh ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali. [3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon berdasarkan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 sepanjang berkenaan dengan Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan menilai isu konstitusionalitas norma Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 yang dilakukan pengujian oleh para Pemohon. [3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, 2 (dua) isu utama yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah mengenai desain surat suara dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon melawan kolom kosong yang diatur dalam Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 dan mengenai ketiadaan batasan waktu yang spesifik untuk menyelenggarakan pemilihan berikutnya apabila pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon dimenangkan oleh kolom kosong sebagaimana diatur dalam Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016. [3.14] Menimbang bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat harus menjamin terwujudnya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Oleh karenanya, ketentuan-ketentuan yang mengatur perihal pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah haruslah menjamin terselenggaranya kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat telah sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945. Di samping adanya jaminan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat terselenggara, UUD NRI Tahun 1945 juga mengamanatkan bahwa kontestasi kepala daerah dan wakil kepala daerah harus 52 dipilih secara demokratis sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang salah satunya dapat diukur dari adanya jaminan ketersediaan ruang dan sekaligus peluang bagi rakyat untuk memanifestasikan kedaulatan dalam melaksanakan hak, baik hak untuk memilih (right to vote) dan hak untuk dipilih (right to be voted). Guna menjamin pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, maka kedaulatan rakyat harus dihormati sebagai syarat utama dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Di samping itu, dengan tidak dibedakan lagi antara rezim pemilu dan rezim pemerintahan daerah (rezim pemilihan kepala daerah), UUD NRI Tahun 1945 juga mengamanatkan agar penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus didasarkan pada asas-asas penyelenggaraan pemilu yang mengikat seluruh pihak, baik penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemerintah, dan pemilih, sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang secara eksplisit menyatakan pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Seluruh asas penyelenggaraan pemilu dimaksud dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah yang diwujudkan dalam mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sesuai dengan dasar hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, asas penyelenggaraan pemilu sesungguhnya tidak hanya bicara ihwal asas penyelenggaraan sebagaimana terdapat dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, melainkan juga dalam kerangka pemilu merupakan sarana demokrasi konstitusional dan pemenuhan hak pilih warga negara. Oleh sebab itu, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut, selain menjadi landasan hukum, juga turut menjadi sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilu, dengan tujuan agar pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang demokratis dapat terselenggara dengan baik. Bahwa sebagai salah satu upaya untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan memilih, in casu dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang kembali ditegaskan dan dikutip dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XVII/2019, 53 telah mengakomodir pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sekalipun hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Sebelumnya kontestasi tersebut baru terakomodir ketika terdapat 2 (dua) atau lebih pasangan calon. Sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hanya diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon (calon tunggal) ditempatkan sebagai upaya terakhir. Dengan kata lain, pemilihan dengan calon tunggal baru dapat dilaksanakan apabila syarat paling sedikit terdapat 2 (dua) pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak terpenuhi sekalipun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh. Adapun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 diamanatkan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon ini dilakukan dengan manifestasi yang meminta rakyat (pemilih) untuk menentukan pilihan dalam bentuk plebisit, yakni "setuju" atau "tidak setuju" dengan satu-satunya pasangan calon tersebut dalam surat suara yang dirancang sedemikian rupa guna memungkinkan para pemilih untuk menyatakan pilihan "setuju" atau "tidak setuju" dimaksud. Sehingga, penetapan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih didasarkan pada suara terbanyak pada opsi "setuju". Sebaliknya, jika opsi "tidak setuju" memeroleh suara lebih banyak, pemilihan ditunda sampai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berikutnya. Mekanisme demikian dipilih Mahkamah guna mewujudkan amanat konstitusi agar pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tetap dilaksanakan secara demokratis. Bahwa selanjutnya, mengingat pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan salah satu proses penting dalam sistem pemilu di Indonesia yang memiliki peran strategis untuk memperkuat demokrasi, penting bagi Mahkamah untuk memastikan ketentuan-ketentuan perihal penyelenggaraan pemilihan, dalam hal ini pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon dapat diimplementasikan dengan baik tanpa mencederai demokrasi dan rasa keadilan bagi masyarakat atau bahkan merugikan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.14] di atas serta dalam kaitannya dengan permohonan para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 54C ayat (2) 54 UU 10/2016, pertanyaan yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah: apakah Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 yang mengatur mengenai desain surat suara dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon dimaksud telah dapat menjamin dilaksanakannya pemilihan kepala daerah yang demokratis, adil, dan berkepastian hukum sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Ihwal pertanyaan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.15.1] Bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 perihal desain surat suara dengan 1 (satu) pasangan calon yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon a quo, Mahkamah memandang penting untuk menjelaskan terlebih dahulu manifestasi kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon yang dikehendaki Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 seperti telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Paragraf [3.14] tersebut di atas adalah dengan model plebisit. Di samping itu, Mahkamah tidak sependapat untuk menampilkan pasangan calon tunggal dengan pasangan calon kolom kosong dalam kertas suara, karena menurut Mahkamah manifestasi kontestasi yang demokratis untuk pemilihan kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon lebih tepat dipadankan dengan model plebisit yang meminta rakyat (pemilih) untuk menentukan pilihannya apakah “setuju” atau “tidak setuju” dengan pasangan calon tersebut, dan bukan dengan kolom kosong, sebagaimana dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Paragraf [3.15] dan Sub-paragraf [3.16.2] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 sebagai berikut: [3.15] …Namun, dalam hubungan ini, Mahkamah tidak sependapat dengan pandangan Pemohon yang meminta Mahkamah untuk memaknai bahwa frasa “setidaknya dua pasangan calon” atau “paling sedikit dua pasangan calon” yang terdapat dalam seluruh pasal yang dimohonkan pengujian dapat diterima dalam bentuk atau pengertian: Pasangan Calon Tunggal dengan Pasangan Calon Kotak Kosong yang ditampilkan pada Kertas Suara (vide Permohonan halaman 20). Sebab, pertama, Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir, semata-mata demi memenuhi hak konstitusional warga negara, setelah sebelumnya diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk menemukan paling sedikit dua pasangan calon; kedua, Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon, manifestasi kontestasinya lebih tepat apabila dipadankan dengan plebisit yang meminta rakyat (pemilih) untuk menentukan pilihannya apakah “Setuju” atau “Tidak Setuju” dengan 55 pasangan calon tersebut, bukan dengan Pasangan Calon Kotak Kosong, sebagaimana dikonstruksikan oleh Pemohon. Apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih “Setuju” maka pasangan calon dimaksud ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sebaliknya, apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih “Tidak Setuju” maka dalam keadaan demikian pemilihan ditunda sampai Pemilihan Kepala Daerah serentak berikutnya. Penundaan demikian tidaklah bertentangan dengan konstitusi sebab pada dasarnya rakyatlah yang telah memutuskan penundaan itu melalui pemberian suara “Tidak Setuju” tersebut. Mekanisme demikian, menurut Mahkamah, lebih demokratis dibandingkan dengan menyatakan “menang secara aklamasi” tanpa meminta pendapat rakyat (pemilih) jika calon tidak memiliki pesaing, sebagaimana ditunjukkan dalam hasil studi Pemohon yang terjadi di berbagai negara seperti Amerika Serikat (dalam pemilihan anggota House dan Senat), di Inggris, Kanada, Skotlandia (untuk pemilihan anggota parlemen), Islandia (untuk pemilihan Presiden), dan Singapura (untuk pemilihan Presiden dan parlemen) [vide Permohonan halaman 18- 19]. Penekanan terhadap sifat “demokratis” ini menjadi substansial karena, sebagaimana telah disinggung dalam pertimbangan sebelumnya, merupakan perintah konstitusi, dalam hal ini Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Dengan mekanisme sebagaimana diuraikan di atas, amanat konstitusi yang menuntut pemenuhan hak konstitusional warga negara, dalam hal ini hak untuk dipilih dan memilih, serta amanat agar Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara demokratis dapat diwujudkan. … [3.16.2] Bahwa Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada rakyat (pemilih) untuk menyatakan “Setuju” atau “Tidak Setuju” dalam surat suara yang didesain sedemikian rupa sehingga memungkinkan rakyat (pemilih) untuk menyatakan pilihan “Setuju” atau “Tidak Setuju” dimaksud. Apabila pilihan “Setuju” memperoleh suara terbanyak maka pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dimaksud ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sedangkan apabila pilihan “Tidak Setuju” memperoleh suara terbanyak maka pemilihan ditunda sampai Pemilihan Kepala Daerah serentak berikutnya. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, KPU selaku penyelenggara pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon (PKPU 14/2015) yang pada pokoknya mengatur perihal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon. Dalam hal ini, PKPU 14/2015 56 antara lain mengatur sarana yang digunakan untuk memberikan suara dalam pemilihan kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon serta ketentuan desain surat suara yang pada pokoknya mengakomodir mekanisme plebisit yang dikehendaki Mahkamah dengan menggunakan surat suara yang memuat foto pasangan calon, nama pasangan calon, dan 2 (dua) kolom kosong untuk memberikan pilihan “setuju” atau “tidak setuju” [vide Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 14/2015]. Desain surat suara dalam PKPU 14/2015 dimaksud telah digunakan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015. [3.15.2] Bahwa selanjutnya, guna penyempurnaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, pembentuk undang-undang mengubah atau merevisi UU 1/2015, dan memunculkan substansi baru, antara lain Pasal 54C dan Pasal 54D UU 10/2016 yang pada pokoknya mengatur perihal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon. Tidak hanya itu, melalui Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016, pembentuk undang-undang memodifikasi surat suara yang digunakan dalam pemilihan kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon. Dalam hal ini, model surat suara tidak lagi memuat foto pasangan calon, nama pasangan calon dan 2 (dua) kolom untuk menyatakan pilihan “setuju” atau “tidak setuju”, melainkan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang memuat 1 (satu) kolom berisi foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar. Perubahan desain surat suara dalam Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 a quo, tidak lagi menggunakan model plebisit sebagaimana dalam Pilkada Serentak Tahun 2015. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XVII/2019 tetap berpendirian yang sama dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. Dalam hal ini, Mahkamah kembali menegaskan, kolom kosong yang tidak bergambar dalam surat suara pemilihan kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 bukanlah pasangan calon, melainkan merupakan “tempat” bagi pemilih untuk menyatakan “tidak setuju” dengan satu-satunya pasangan calon yang mengikuti kontestasi. Pendirian Mahkamah dapat dibaca dalam pertimbangan hukum pada Sub-paragraf [3.11.2] dan Sub-paragraf [3.11.3] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XVII/2019 sebagai berikut. [3.11.2] Bahwa dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta 57 walikota dan wakil walikota maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas satu kolom yang memuat foto pasangan calon dan satu kolom kosong yang tidak bergambar. Selanjutnya, Pasal 54C ayat (3) UU 10/2016 menegaskan bahwa pemberian suara oleh pemilih dilakukan dengan cara mencoblos. Artinya, sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E UUD 1945 yang juga menjadi asas dalam pemilihan kepala daerah, pemilih dapat menentukan pilihannya apakah memilih dengan cara mencoblos pada kolom foto pasangan calon atau mencoblos pada kolom kosong. Dalam hal ini, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa kolom kosong yang tidak bergambar tersebut bukanlah merupakan pasangan calon tetapi merupakan “tempat” bagi pemilih untuk menentukan pilihannya jika tidak setuju dengan satu-satunya pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Artinya, bagi pemilih yang tidak setuju calon tunggal diberi tempat untuk menyatakan ketidaksetujuannya yaitu dengan mencoblos kolom kosong tersebut. [3.11.3] Bahwa terkait dengan hal tersebut sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 mekanisme inilah yang mencerminkan demokrasi dibandingkan dengan hanya menyatakan bahwa satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota langsung dinyatakan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah tanpa perlu meminta pendapat rakyat (pemilih) jika calon tidak memiliki pesaing. Oleh karena itulah dalam Putusan Mahkamah tersebut ditegaskan pula bahwa pilihan menyatakan “tidak setuju” yang dalam UU 10/2016 diwujudkan dalam bentuk kolom kosong merupakan semacam plebisit bagi pemilih untuk menyatakan sikap “setuju” atau “tidak setuju” terhadap calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, pemilih yang setuju dengan pasangan calon tunggal dimaksud diberi tempat untuk menyatakan kesetujuannya dengan mencoblos kolom yang memuat foto pasangan calon, sementara pemilih yang tidak setuju dengan pasangan calon tunggal diberi tempat menyatakan ketidaksetujuannya dengan mencoblos kolom kosong yang terdapat dalam surat suara. Sehingga, pilihan menyatakan “tidak setuju” pada kolom kosong dalam surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 menurut Mahkamah dalam putusan a quo juga merupakan suatu model plebisit. [3.15.3] Bahwa berkaitan dengan kekhawatiran para Pemohon terhadap desain surat suara dengan mekanisme kolom kosong seperti termaktub dalam Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 yang telah digunakan oleh KPU dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2019 akan menyebabkan para pemilih kebingungan dalam 58 menentukan pilihan dan akan mengarahkan para pemilih untuk mencoblos foto pasangan calon tunggal dibandingkan memilih kolom kosong, akibat tidak adanya penjelasan atas implikasi dari masing-masing pilihan yang ada dalam surat suara tersebut, baik pilihan untuk mencoblos pada kolom dengan foto pasangan calon, maupun pilihan mencoblos pada kolom kosong, menurut Mahkamah kekhawatiran tersebut wajar dan potensial terjadi. Sebab, pada surat suara yang digunakan dalam pemilihan kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon dimaksud, hanya terdapat keterangan “Coblos pada: Foto Pasangan Calon atau Kolom Kosong Tidak Bergambar”. Narasi keterangan tersebut menurut Mahkamah bukanlah merupakan suatu bentuk narasi yang utuh dan komprehensif dalam penyajian suatu pilihan. Mengingat tulisan/keterangan “Coblos pada: Foto Pasangan Calon atau Kolom Kosong Tidak Bergambar” tidak dilengkapi dengan narasi yang menggambarkan implikasi dari masing-masing pilihan, baik pilihan mencoblos pada foto pasangan calon, maupun pilihan mencoblos kolom kosong tidak bergambar, sehingga dapat menimbulkan mispersepsi bagi pembaca narasi keterangan tersebut, khususnya dalam hal ini bagi para pemilih tertentu, karena tidak semua pemilih mengerti bahwa kolom kosong merupakan sebuah tempat untuk menyatakan pilihan tidak setuju jika satu-satunya pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dimaksud menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Seharusnya, surat suara yang digunakan pada pemilihan kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon memuat keterangan dalam bentuk pernyataan bersyarat (conditional statement) yang memuat suatu kalimat yang berisi gagasan utama dan gagasan penjelas. Keterangan “Coblos pada: Foto Pasangan Calon atau Kolom Kosong Tidak Bergambar” dalam desain surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 merupakan kalimat yang berisi 2 (dua) pilihan yang keduanya merupakan gagasan utama yang tidak dilengkapi dengan gagasan penjelas yang dapat memberikan informasi secara utuh atas dua pilihan dalam gagasan utama itu sendiri. Oleh sebab itu, apabila Mahkamah dalam pertimbangan putusannya, baik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XVII/2019 telah berpendirian bahwa kolom kosong merupakan “tempat” bagi pemilih untuk menentukan pilihannya jika tidak setuju dengan pasangan calon tunggal yang telah ditetapkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota maka narasi keterangan yang lebih tepat untuk digunakan pada surat suara dalam pemilihan kepala daerah dengan 1 (satu) 59 pasangan calon, misalnya adalah “Coblos Pada: Kolom yang Memuat Foto Pasangan Calon Jika Setuju atau Coblos Pada Kolom Kosong Jika Tidak Setuju Pasangan Calon Menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”. Keterangan yang demikian merupakan suatu bentuk pernyataan bersyarat (conditional statement) yang lebih tegas atau jelas, karena berisi gagasan utama, yakni pilihan untuk mencoblos kolom bergambar foto pasangan calon atau kolom kosong tidak bergambar, dan gagasan yang berisi penjelasan atas masing-masing pilihan dimaksud, yakni jika setuju atau tidak setuju pasangan calon menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. [3.15.4] Bahwa potensi adanya kesalahan pemahaman akibat ketiadaan informasi atau penjelasan yang utuh dalam keterangan yang dimuat pada desain surat suara untuk pemilihan kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016, menurut Mahkamah secara langsung akan berdampak pada para pemilih dalam mengambil keputusan, karena tidak semua pemilih mengerti bahwa kolom kosong merupakan sebuah tempat untuk menyatakan pilihan "tidak setuju" pasangan calon tunggal tersebut menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Akibatnya, terdapat potensi ketidakseimbangan dalam memilih. Dalam hal ini, yang lebih diuntungkan adalah pilihan yang lebih banyak memuat informasi seperti pilihan kolom yang memuat foto pasangan calon, lengkap dengan nama calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sehingga cenderung lebih menarik perhatian para pemilih. Sementara itu, kolom kosong muncul tanpa penjelasan yang memadai karena desain surat suara nyaris tidak memuat informasi untuk memilih kolom kosong. Dalam batas penalaran yang wajar, desain surat suara yang demikian tidak memberikan keseimbangan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang demokratis, dan jauh dari asas-asas pemilu sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Bahwa dalam rangka memberikan keseimbangan agar asas-asas pemilu sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945 tergambar dengan benar dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon, Mahkamah dalam hal ini tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang menghendaki agar kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon kembali menggunakan model plebisit yang meminta para pemilih untuk menentukan pilihan baik “setuju” ataupun “tidak setuju” dengan pasangan 60 calon tunggal yang ada. Sekalipun kembali kepada model plebisit sebagaimana telah digunakan dalam Pilkada Serentak Tahun 2015, model dimaksud juga tetap memberikan peluang bagi para pemantau pemilihan yang terdaftar untuk merepresentasikan para pemilih kolom "tidak setuju" dengan pasangan calon tunggal tersebut untuk bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, pilihan dimaksud masih tetap dapat menyisakan persoalan yaitu misalnya terdapat calon pemilih yang tidak bisa atau memiliki keterbatasan baca-tulis. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif oleh penyelenggara agar pemilih paham arti sesungguhnya dari kata “setuju” atau “tidak setuju” dalam surat suara model plebisit dimaksud. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, sekalipun Mahkamah berpendirian terhadap model surat suara dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon perlu dikembalikan kepada model plebisit, namun karena proses dan tahapan pencetakan surat suara pilkada serentak secara nasional tahun 2024, termasuk pilkada dengan calon tunggal, telah memasuki tahap menjelang pemungutan suara sehingga tidak memungkinkan dilaksanakan pada pilkada serentak secara nasional tahun 2024. Oleh karena itu, desain/model surat suara baru dengan model plebisit dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon dimaksud mulai diberlakukan pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2029. [3.15.5] Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, norma Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian “Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat nama dan foto pasangan calon serta 2 (dua) kolom kosong di bagian bawah yang berisi/memuat pilihan untuk menyatakan “setuju” atau “tidak setuju” terhadap 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota”. Dengan demikian, terhadap norma-norma lain yang terdampak dengan pemaknaan dimaksud harus mengikuti/menyesuaikan dengan putusan ini. Oleh karena pemaknaan Mahkamah terhadap Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 a quo tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon maka dalil para Pemohon a quo adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. 61 [3.16] Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap dalil para Pemohon berkenaan dengan isu konstitusionalitas norma Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 yang dianggap para Pemohon bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.16.1] Bahwa para Pemohon dalam perkara a quo memohon agar Mahkamah menyatakan norma Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana petitum para Pemohon. Petitum yang demikian muncul dikarenakan ketiadaan batasan waktu yang pasti dalam penyelenggaraan pemilihan berikutnya jika pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon dimenangkan oleh kolom kosong. Ketentuan demikian, menurut para Pemohon, menyebabkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945; [3.16.2] Bahwa berkaitan dengan permohonan mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016, Mahkamah telah pernah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XVII/2019 pada Sub-paragraf [3.12.2] sampai dengan Sub-paragraf [3.12.4] yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Mei 2019 sebagai berikut. [3.12.2] Bahwa sementara itu, “pemilihan lanjutan” dan “pemilihan susulan” dilaksanakan setelah penetapan penundaan pelaksanaan pemilihan diterbitkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (2) UU 8/2015 penetapan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh: 1) KPU kabupaten/kota atas usul PPK dalam hal penundaan pelaksanaan pemilihan meliputi satu atau beberapa desa atau sebutan lain/kelurahan; 2) KPU kabupaten/kota atas usul PPK dalam hal penundaan pelaksanaan pemilihan meliputi satu atau beberapa kecamatan; atau 3) KPU provinsi atas usul KPU kabupaten/kota dalam hal penundaan pelaksanaan pemilihan meliputi satu atau beberapa kabupaten/kota. .... ... Terakhir, sebagai akibat dari diadopsinya kemungkinan terdapatnya satu pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah, UU 10/2016 memperkenalkan terminologi baru dalam pemilihan kepala daerah, yaitu “pemilihan berikutnya” yang dapat terjadi karena kondisi pasangan calon tunggal gagal mendapat dukungan mayoritas dari pemilih, sehingga pemilihan diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang- undangan. 62 [3.12.3] Bahwa setelah lebih lanjut mencermati secara saksama konstruksi hukum Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) UU 10/2016, frasa “pemilihan berikutnya” yang ditentukan dalam Pasal 54D ayat (2) dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 yang menyatakan, “Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan”. Ketentuan Pasal 54D ayat (3) tersebut menunjukkan adanya dua pilihan bagi KPU dalam menentukan waktu pemilihan kembali kepala daerah dalam hal pemilihan yang diikuti satu pasangan calon belum menghasilkan pasangan calon terpilih, yaitu: a. Pemilihan berikutnya dilaksanakan pada tahun berikutnya, yang artinya dilaksanakan satu tahun kemudian setelah pemilihan yang diikuti satu pasangan calon tidak berhasil memperoleh pasangan calon terpilih; atau b. Pemilihan berikutnya dilaksanakan dengan mengikuti jadwal yang telah dimuat dalam peraturan perundang-undangan in casu Pasal 201 UU 10/2016. [3.12.4] Bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 juncto UU 10/2016, frasa “pemilihan berikutnya” sebagaimana termaktub dalam Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) UU 10/2016 sesungguhnya adalah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dilakukan dengan tahapan yang baru sejak dari tahapan awal. Artinya, seandainya menggunakan dalil yang dikemukakan Pemohon yang secara konkret dituangkan dalam Petitum permohonan, yaitu frasa “pemilihan berikutnya bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai pemilihan ulang bagi satu pasangan calon yang sudah ditetapkan sebelumnya melawan kolom kosong untuk kedua kalinya” maka dalam batas penalaran yang wajar dalil demikian membawa konsekuensi logis bahwa pemilihan berikutnya tidak lagi dimulai dari tahapan awal. Padahal, secara sistematis, frasa “pemilihan berikutnya” dalam Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) UU 10/2016 harus dimaknai sebagai “pemilihan” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU 8/2015. Artinya, “pemilihan berikutnya” harus dipahami dan dilaksanakan melalui dua tahapan, yaitu “tahapan persiapan” dan “tahapan penyelenggaraan”. Dengan makna demikian, sepanjang memenuhi persyaratan, frasa “pemilihan berikutnya” membuka dan memberi kesempatan terhadap semua pihak untuk mengajukan diri dalam kontestasi pemilihan kepala daerah berikutnya termasuk kesempatan bagi pasangan calon tunggal yang sebelumnya tidak meraih suara mayoritas ketika berhadapan dengan kolom kosong. Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, oleh karena desain waktu pemilihan berikutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 54D ayat (3) 63 UU 10/2016 dimaksud dirumuskan oleh pembentuk undang-undang bukan dalam model desain pilkada serentak secara nasional, waktu “pemilihan berikutnya” tersebut ditegaskan diulang kembali pada tahun berikutnya. Hal ini disebabkan norma Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 di samping memuat frasa “pemilihan berikutnya”, juga memuat frasa “tahun berikutnya”. Oleh karena itu, Mahkamah harus memaknai keduanya secara berkelindan antara frasa “pemilihan berikutnya” dan “tahun berikutnya” dimaksud. Dalam hal ini, frasa “pemilihan berikutnya” dan “tahun berikutnya” harus dimaknai dengan tidak melepaskan hakikat pemilihan berikutnya dalam konteks keserentakan penyelenggaran pilkada serentak nasional tahun 2029 dan tidak diperbolehkannya penjabat kepala daerah atau Plt. yang menjabat terlalu lama dari pilkada serentak sebelumnya. Sehingga, menurut Mahkamah pemaknaan frasa “pemilihan berikutnya” dan “tahun berikutnya” dalam norma Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 menjadi “pemilihan berikutnya dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak pemungutan suara 27 November 2024”. Meskipun demikian sebagai penyelenggara seharusnya KPU berupaya melaksanakan pemilihan berikutnya tersebut dalam waktu secepat mungkin. Hal demikian dimaksudkan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih dari hasil pemilihan berikutnya tidak banyak kehilangan haknya untuk menjabat dalam periode masa jabatan sejak pelantikan. [3.16.3] Bahwa berkaitan dengan kekhawatiran para Pemohon perihal ketiadaan ketentuan yang mengatur masa jabatan kepala daerah hasil pemilihan berikutnya pasca pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan berikutnya, di mana dalam keadaan normal kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih dari pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 akan memangku jabatan selama 5 (lima) tahun, sementara apabila dalam kondisi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dari pemilihan berikutnya yang diselenggarakan paling lambat pada tanggal 27 November 2025 tetap akan memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun, maka akan berpengaruh pada keserentakan Pilkada secara nasional Tahun 2029. Menurut Mahkamah, kekhawatiran tersebut wajar dan berpotensi terjadi. Oleh karena itu, demi menjaga model keserentakan pemilihan kepala daerah secara nasional yang telah dinilai konstitusional dalam beberapa putusan Mahkamah, perlu diterima fakta bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih karena keharusan dilakukan pilkada ulang, termasuk 64 konsekuensi dari hasil penyelesaian sengketa di Mahkamah, harus menerima masa jabatan kurang dari 5 (lima) tahun. Dalam hal ini, masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak akan mencapai 5 (lima) tahun merupakan konsekuensi logis adanya “pemilihan berikutnya” dimaksud. Berkenaan dengan pengurangan masa jabatan dimaksud, perlu dipikirkan perlindungan hukum bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya tidak terpenuhi sampai dengan 5 (lima) tahun. Misalnya, perlindungan hukum dapat dilakukan dengan pemberian kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 202 UU 8/2015, atau dapat dirumuskan kompensasi dalam bentuk lain. Secara normatif, kompensasi yang demikian telah dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat dibenarkan dan dinilai konstitusional oleh Mahkamah [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XX/2022]. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas terhadap dalil a quo, norma Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Pemilihan berikutnya dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak hari pemungutan suara, dan kepala daerah/wakil kepala daerah yang terpilih berdasarkan hasil pemilihan berikutnya tersebut memegang masa jabatan sampai dilantiknya kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan serentak berikutnya, sepanjang tidak melebihi masa waktu 5 (lima) tahun sejak pelantikan”. [3.16.4] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, norma Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 adalah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Pemilihan berikutnya dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak hari pemungutan suara, dan kepala daerah/wakil kepala daerah yang terpilih berdasarkan hasil pemilihan berikutnya tersebut memegang masa jabatan sampai dilantiknya kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan serentak berikutnya, sepanjang tidak melebihi masa waktu 5 (lima) tahun sejak pelantikan”. Oleh karena pemaknaan a quo bukan sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon, dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. 65 [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, ketentuan norma Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 telah ternyata bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang demokratis, adil dan berkepastian hukum yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Namun oleh karena pemaknaan Mahkamah terhadap Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 tersebut tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon maka dalil permohonan para Pemohon a quo adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.18] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dalam permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum; [4.4] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 66 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam Provisi: Menolak Permohonan Provisi para Pemohon. Dalam Pokok Permohonan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat nama dan foto pasangan calon serta 2 (dua) kolom kosong di bagian bawah yang berisi/memuat pilihan untuk menyatakan “setuju” atau “tidak setuju” terhadap 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota”. 3. Menyatakan Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pemilihan berikutnya dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak hari pemungutan suara, dan kepala daerah/wakil kepala daerah yang terpilih berdasarkan hasil pemilihan berikutnya tersebut memegang masa 67 jabatan sampai dilantiknya kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan serentak berikutnya, sepanjang tidak melebihi masa waktu 5 (lima) tahun sejak pelantikan”. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 5. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal lima belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 09.50 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman 68 ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Yunita Nurwulantari