126/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 126/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Muhammad Hafidz Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Jalan Raya Tanjung Barat Nomor 81, RT 002, RW 004, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 11 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 11 September 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 122/PUU/PAN.MK/AP3/09/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 126/PUU-XXI/2023 pada 20 September 2023, yang telah diperbaiki dan diterima oleh Mahkamah pada 17 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut: 2 I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dinyatakan: Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum. 2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dinyatakan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesa Tahun 5076) dinyatakan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3 b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. 4. Bahwa Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dinyatakan: Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 5. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo, mengajukan pengujian materiil Pasal 56 ayat (3) UU MK, yang berbunyi: Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas frasa “dikabulkan” dalam Pasal 56 ayat (3) UU MK terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang menguji dan mengadili permohonan a quo. II. Kedudukan Hukum Pemohon 1. Bahwa Pasal 51 UU MK, dinyatakan: (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; 4 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan berikutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Pengaturan lebih lanjut sepanjang syarat adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), yang menyatakan: Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 5 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang masih aktif bekerja di perusahaan swasta, dan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yakni hak mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum. Pemohon saat ini sedang menguji konstitusionalitas keberlakuan norma Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 94/PUU-XXI/2023. Pasal 82 tersebut, menurut Pemohon akan menghilangkan hak Pemohon sebagai pekerja untuk dapat mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja, apabila diajukan dalam tenggang waktu melebihi 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukannya pemutusan hubungan kerja. Oleh karena, UU MK tidak menetapkan batasan waktu penyelesaian permohonan pengujian undang-undang, maka sangat dimungkinkan bagi Pemohon sebelum perkara tersebut diputus, lalu Pemohon lebih dahulu diputuskan hubungan kerjanya oleh Perusahaan tempat Pemohon bekerja. Dengan ketiadaan batasan waktu bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan permohonan pengujian undang-undang, maka sangat terbuka kemungkinannya bagi Pemohon melewati batas waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial yang hanya ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dilakukannya pemutusan hubungan kerja. Dan dapat dipastikan, Pemohon akan kehilangan hak-haknya untuk mendapatkan uang kompensasi pemutusan hubungan kerja yang dijamin dalam undang-undang ketenagakerjaan. Kemudian setelah melewati batas waktu 1 (satu) tahun, lalu Mahkamah Konstitusi baru menjatuhkan putusan 6 dalam Perkara Nomor 94/PUU-XXI/2023 tentang pengujian materiil Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang dimungkinkan amarnya mengabulkan permohonan Pemohon. Namun demikian meskipun permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, akan tetapi Pasal 56 ayat (3) UU MK tidak memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas hilangnya hak-hak keperdataan Pemohon berupa uang kompensasi pesangon, yang nyata-nyata terlanggar akibat berlakunya norma Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 4. Bahwa peristiwa yang dikhawatirkan oleh Pemohon, pernah dialami oleh Andriyani, seorang pekerja perempuan di PT. Megahbuana Citramasindo yang menguji konstitusionalitas Pasal 169 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Perkara Nomor 58/PUU- IX/2011. Permohonan uji materiil bertanggal 19 Agustus 2011 tersebut, ia ajukan setelah gugatannya yang menuntut uang kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa pesangon, ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah diputus pada tanggal 13 Juni 2011 dalam Perkara Nomor 61/PHI.G/2011/PN.Jkt.Pst. Setelah 11 bulan kemudian, Mahkamah Konstitusi baru menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh petitum yang dimohonkan oleh Andriyani. Namun berdasarkan asas ne bis in idem, Andriyani tidak dapat kembali mengajukan tuntutan uang kompensasi pesangon ke Pengadilan Hubungan Industrial, walaupun Mahkamah Konstitusi pada 12 Juli 2012 telah mengabulkan permohonannya. Demikian juga upaya kasasi ke Mahkamah Agung yang telah melewati masa tenggang waktu selama 13 bulan atau 1 tahun 1 bulan terhitung sejak putusan PHI dibacakan. 5. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka hilangnya hak-hak keperdataan Pemohon akibat putusan Mahkamah Konstitusi yang hanya menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 saja, tidak akan pernah dialami oleh Pemohon. Sebab, upaya hukum atas hilangnya hak-hak keperdataan Pemohon sebagai pekerja berupa uang kompensasi pemutusan 7 hubungan kerja yang dijamin dalam undang-undang ketenagakerjaan, tidak dapat diajukan upaya hukum ke lembaga peradilan lain selain Pengadilan Hubungan Industrial yang kewenangannya telah diatur secara tegas dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana telah pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Sdw tanggal 27 Oktober 2020. 6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia, dan telah mampu menjelaskan hak konstitusional yang bersifat spesifik dan berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 56 ayat (3) UU MK. Dengan demikian, Pemohon berpendapat telah memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. III. Alasan-Alasan Permohonan 1. Bahwa Pasal 56 ayat (3) UU MK, selengkapnya berbunyi: Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Bahwa menurut Pemohon, frasa “dikabulkan” dalam Pasal 56 ayat (3) UU MK bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 3. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai the final interpreter of constitution, dibentuk dengan fungsinya yang menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi, sehingga hak konstitusi warga negara terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstitusionalitasnya. Mahkamah Konstitusi yang juga memiliki peran sebagai the guardian of constitution, the guardian of democracy, the protector of citizen’s constitutional rights dan the protector of human rights, dapat Pemohon katakan sebagai satu-satunya lembaga dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman, yang memiliki kewenangan menguji materi muatan dalam suatu ayat, pasal, dan/atau 8 bagian dari undang-undang dengan UUD 1945, yang putusannya bersifat final dan mengikat ke depan (prospektif). 4. Bahwa sifat prospektif dalam putusan Mahkamah Konstitusi, memiliki arti bahwa putusan yang demikian hanya berlaku terhitung sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, yang diantaranya termasuk putusan dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Atau dengan kata lain, putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengembalikan hak-hak konstitusional yang telah dirugikan oleh berlakunya suatu ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang. Padahal pada Mahkamah Konstitusi dilekatkan sebagai lembaga pelindung hak-hak konstitusional warga negara (the protector of citizen’s constitutional rights). Lazimnya pelindung, maka seharusnya pada kelembagaan Mahkamah Konstitusi juga melekat konsep perlindungan hukum yang diberikan kepada warga negara agar semuanya dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum itu sendiri. 5. Bahwa Pemohon mencontohkan adanya pengaturan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi terdakwa yang pernah menjalani masa penahanan, namun kemudian dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf b, Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Akibat penahanan tersebut, si terdakwa tidak bisa menjalankan pekerjaannya seperti biasa, yang berkaitan erat dengan kehidupan orang yang bergantung pada si terdakwa. Atau akibat penahanan tersebut, si terdakwa tidak bisa mendapatkan pekerjaan karena martabat dan atau nama baiknya menjadi tidak baik akibat pernah ditangkap serta ditahan oleh pihak yang berwajib, meskipun telah ada putusan pengadilan yang menyatakan si terdakwa tidak bersalah. Hal mana tuntutan atas pemulihan harkat dan martabat, salah satunya telah pernah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 03/Pra.Per/2009/PN.Jkt.Ut., tanggal 30 Juli 2009. 6. Bahwa badan/atau pejabat tata usaha negara yang tindakan hukumnya dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain yang dimaksud Pasal 1 angka 9 dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. 9 Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dapat pula mengajukan tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi sebagaimana pernah dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 168/G/2013/PTUN-JKT tanggal 23 Januari 2014. 7. Bahwa terdapat relevansi antara adanya kerugian hak konstitusional yang dialami oleh perorangan warga negara akibat berlakunya suatu ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang merupakan produk hukum dari lembaga negara pembentuk undang-undang, yang diperhadapkan dengan konsep pertanggungjawaban negara. Sebagai lembaga negara pembentuk undang-undang, Presiden dan DPR dalam membentuk peraturan perundang- undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, serta wajib pula menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kendati Presiden dan DPR merupakan lembaga negara yang juga dapat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara, namun keputusan lembaga pembentuk undang-undang berupa pengundangan suatu undang-undang bukanlah bersifat keputusan yang dapat diajukan upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Karenanya, beralasan kiranya apabila Pemohon berkesimpulan bahwa keberlakuan suatu ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang telah melahirkan kerugian hak konstitusional seseorang, maka negara dapat dituntut ganti rugi dan atau rehabilitasi untuk mempertanggung-jawabkan hilangnya hak-hak keperdataan, martabat dan atau nama baik perorangan warga negara yang bersangkutan sebagai perangkat kepastian hukum dari negara dalam menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya. 8. Bahwa menurut Malcolm N. Shaw, konsep pertanggungjawaban negara terdiri dari prinsip pertanggungjawaban obyektif dan prinsip pertanggungjawaban subyektif. Prinsip pertanggungjawaban obyektif, menyatakan bahwa pertanggungjawaban hukum negara bersifat mutlak. Artinya, ketika suatu perbuatan melawan hukum terjadi, menimbulkan kerugian dan dilakukan oleh alat negara, menurut hukum internasional, 10 negara harus bertanggung jawab kepada pihak lain yang dirugikan, dengan mengabaikan apakah tindakan tersebut dilandasi oleh itikad baik atau itikad buruk. Sebaliknya, prinsip pertanggung-jawaban subyektif menegaskan bahwa harus ada unsur kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa) di pihak persona terkait sebelum negaranya dapat diputus bertanggungjawab secara hukum atas kerugian yang ditimbulkan. 9. Bahwa berdasarkan prinsip pertanggungjawaban obyektif yang bersifat mutlak, maka pertanggungjawaban negara dalam melaksanakan pemberian ganti rugi dan atau rehabilitasi, tidak perlu lagi memeriksa adanya unsur kesengajaan atau kelalaian. Sebab, ada atau tidak adanya kerugian hak konstitusional dari pemohon sebagai pihak yang dirugikan dari berlakunya suatu ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang, telah diperiksa terlebih dahulu oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga, Pemohon pengujian undang-undang yang permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka dirinya memiliki kedudukan hukum sebagai subyek hukum untuk dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan atau rehabilitasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan pihak-pihak selain pemohon pengujian undang-undang yang hak konstitusionalnya merasa dirugikan oleh berlakunya suatu ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang- undang, maka tidak secara otomatis memiliki kedudukan hukum sebagai subyek hukum untuk dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan atau rehabilitasi. Dengan demikian, maka sepanjang frasa “dikabulkan” dalam Pasal 56 ayat (3) UU MK hanya dapat memberikan kepastian hukum apabila dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai apabila materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berakibat pada hilangnya hak-hak keperdataan, martabat dan atau nama baik seseorang, maka negara dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi dan atau rehabilitasi. 11 IV. Petitum Berdasarkan segala uraian di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon. 2. Menyatakan frasa “dikabulkan” dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai apabila materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang- undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berakibat pada hilangnya hak-hak keperdataan, martabat dan atau nama baik seseorang, maka negara dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi dan atau rehabilitasi. 3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316); 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Tanda Terima Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 12 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial No. 2133/PAN.MK/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Bertanggal 26 Agustus 2014 beserta Lampirannya tentang Penunjukkan Pemohon sebagai Pekerja; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Sdw tanggal 27 Oktober 2020; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 03/Pra.Per/2009/PN.Jkt.Ut., tanggal 30 Juli 2009; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 168/G/2013/PTUN-JKT tanggal 23 Januari 2014. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Udang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; 13 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu UU MK terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 14 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah kata “dikabulkan” dalam Pasal 56 ayat (3) UU MK, yang menyatakan sebagai berikut: (1) ...; (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (4) ...; 2. Bahwa Pemohon dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia, menganggap hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, potensial dirugikan oleh berlakunya norma undang- undang yang dimohonkan pengujian dengan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon saat ini masih aktif bekerja di perusahaan swasta dan saat ini sedang menguji konstitusionalitas norma Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 15 Industrial (UU 2/2004) di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 94/PUU-XXI/2023; b. Bahwa norma Pasal 82 UU 2/2004 akan menghilangkan hak Pemohon sebagai pekerja untuk dapat mengajukan gugatan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), apabila diajukan dalam tenggang waktu melebihi 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukannya PHK; c. Bahwa oleh karena UU MK tidak menetapkan batasan waktu penyelesaian permohonan pengujian undang-undang, maka sangat dimungkinkan bagi Pemohon sebelum perkara tersebut diputus, lalu Pemohon lebih dahulu diputuskan hubungan kerjanya oleh Perusahaan tempat Pemohon bekerja; d. Bahwa dengan ketiadaan batasan waktu bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan permohonan pengujian undang-undang, maka sangat terbuka kemungkinannya bagi Pemohon melewati batas waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang hanya ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dilakukannya PHK, sehingga dapat dipastikan, Pemohon akan kehilangan hak-haknya untuk mendapatkan uang kompensasi PHK yang dijamin dalam undang-undang ketenagakerjaan. Kemudian setelah melewati batas waktu 1 (satu) tahun, lalu Mahkamah Konstitusi baru menjatuhkan putusan dalam Perkara Nomor 94/PUU-XXI/2023 tentang pengujian materiil Pasal 82 UU 2/2004, yang dimungkinkan amarnya mengabulkan permohonan Pemohon; e. Bahwa meskipun permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, akan tetapi Pasal 56 ayat (3) UU MK tidak memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas hilangnya hak-hak keperdataan Pemohon berupa uang kompensasi pesangon, yang nyata-nyata terlanggar akibat berlakunya norma Pasal 82 UU 2/2004; f. Bahwa peristiwa yang dikhawatirkan Pemohon pernah dialami oleh Andriyani, seorang pekerja perempuan di PT. Megahbuana Citramasindo yang menguji konstitusionalitas norma Pasal 169 ayat (1) huruf c Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Perkara Nomor 58/PUU-IX/2011. Permohonan uji materiil bertanggal 19 Agustus 2011 tersebut, ia ajukan setelah gugatannya yang menuntut uang kompensasi PHK berupa pesangon, ditolak seluruhnya oleh PHI pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah diputus pada tanggal 13 Juni 16 2011 dalam Perkara Nomor 61/PHI.G/2011/PN.Jkt.Pst. Setelah 11 bulan kemudian, Mahkamah Konstitusi baru menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh petitum yang dimohonkan oleh Andriyani. Namun berdasarkan asas ne bis in idem, Andriyani tidak dapat kembali mengajukan tuntutan uang kompensasi pesangon ke PHI, walaupun Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Juli 2012 telah mengabulkan permohonannya. Demikian juga upaya kasasi ke Mahkamah Agung yang telah melewati masa tenggang waktu selama 13 bulan atau 1 tahun 1 bulan terhitung sejak putusan PHI dibacakan; g. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka hilangnya hak-hak keperdataan Pemohon akibat putusan Mahkamah Konstitusi yang hanya menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 saja, tidak akan pernah dialami oleh Pemohon. Sebab, upaya hukum atas hilangnya hak-hak keperdataan Pemohon sebagai pekerja berupa uang kompensasi pemutusan hubungan kerja yang dijamin dalam undang- undang ketenagakerjaan, tidak dapat diajukan upaya hukum ke lembaga peradilan lain selain PHI; Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah cukup jelas dalam menerangkan kedudukan hukumnya berkenaan dengan pengujian kata “dikabulkan” dalam Pasal 56 ayat (3) UU MK. Dalam hal ini, Pemohon menyatakan diri sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang menurut anggapannya secara potensial dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya kata “dikabulkan” dalam Pasal 56 ayat (3) UU MK yang dimohonkan pengujian. Pemohon juga telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat potensial yang akan dialami dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil permohonan Pemohon perihal pertentangan norma dalam Pasal 56 ayat (3) UU MK yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo, Mahkamah berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. 17 [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas kata “dikabulkan” dalam Pasal 56 ayat (3) UU MK, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat ke depan (prospektif), yang artinya bahwa putusan yang demikian hanya berlaku terhitung sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Atau dengan kata lain, putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengembalikan hak-hak konstitusional yang telah dirugikan oleh berlakunya suatu ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang; 2. Bahwa menurut Pemohon, keberlakuan suatu ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang telah melahirkan kerugian hak konstitusional seseorang, maka negara dapat dituntut ganti rugi dan/atau rehabilitasi untuk mempertanggungjawabkan hilangnya hak-hak keperdataan, martabat dan/atau nama baik perorangan warga negara yang bersangkutan sebagai perangkat kepastian hukum dari negara dalam menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya; 3. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan prinsip pertanggungjawaban objektif yang bersifat mutlak, maka pertanggungjawaban negara dalam melaksanakan pemberian ganti rugi dan/atau rehabilitasi, tidak perlu lagi memeriksa adanya unsur kesengajaan atau kelalaian; 4. Bahwa menurut Pemohon, pengujian undang-undang yang permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka dirinya memiliki kedudukan hukum sebagai subjek hukum untuk dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau rehabilitasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan, pihak- pihak selain pemohon pengujian undang-undang yang hak konstitusionalnya merasa dirugikan oleh berlakunya suatu ayat, pasal, dan/atau bagian dari 18 undang-undang, maka tidak secara otomatis memiliki kedudukan hukum sebagai subjek hukum untuk dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan atau rehabilitasi; 5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon pada pokoknya agar Mahkamah menyatakan, kata “dikabulkan” dalam Pasal 56 ayat (3) UU MK bertentangan dengan UUD 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, “apabila materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berakibat pada hilangnya hak-hak keperdataan, martabat dan/atau nama baik seseorang, maka negara dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8. [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas maka dengan berdasarkan pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK dimaksud. [3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, terhadap permohonan Pemohon a quo Mahkamah mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: [3.10.1] Bahwa berkenaan dengan batas waktu penyelesaian perkara pengujian materiil di Mahkamah, sesungguhnya tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai jangka waktu penyelesaiannya. Tidak terdapatnya jangka waktu penyelesaian perkara pengujian materiil dikarenakan dalam beberapa perkara yang diperiksa oleh Mahkamah, apabila suatu perkara pengujian materiil masuk dalam pemeriksaan persidangan (pleno), Mahkamah perlu untuk mendengar keterangan berbagai pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK, sehingga lama tidaknya suatu proses pemeriksaan perkara pengujian undang-undang antara lain dipengaruhi oleh banyak tidaknya pihak dan alat bukti yang perlu didengar dan diperiksa di persidangan. 19 [3.10.2] Bahwa berkaitan dengan pengaturan ganti rugi, secara historis diatur dalam ketentuan hukum perdata yang kemudian diikuti juga dalam ranah hukum pidana yang berkaitan dengan perkara-perkara tertentu. Istilah ganti rugi sesungguhnya merupakan istilah yang terdapat dalam hukum perdata yaitu, hal yang timbul akibat wanprestasi dalam perikatan baik karena perjanjian maupun karena undang-undang yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata). Selanjutnya, berkaitan ganti rugi dalam ranah pidana diatur dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Salah satu jenis ganti rugi yang diatur dalam KUHAP antara lain terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 KUHAP yang menyatakan: Ganti rugi adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang- undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tuntutan ganti rugi merupakan tuntutan hak-hak keperdataan dan dapat diberlakukan dalam ranah hukum pidana yang bertujuan agar perkara pidana yang mengandung tuntutan ganti rugi dapat diputus bersama-sama dengan perkara pidana yang bersangkutan, sehingga hal demikian merupakan bentuk pelaksanaan dari asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam KUHAP, tuntutan ganti rugi biasanya terjadi karena antara lain alasan penangkapan yang dilakukan secara tidak sah, penahanan yang dilakukan secara tidak sah, tindakan lain yang dilakukan tanpa alasan undang-undang, dituntut dan diadili tanpa alasan undang-undang, atau penghentian penyidikan atau penuntutan dan juga tuntutan ganti rugi yang disebabkan karena sebagai korban tindak pidana. Sementara itu, dalam kaitan dengan rehabilitasi dalam ranah pidana diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 23 KUHAP). Dengan demikian, jelaslah tujuan dari rehabilitasi sebagai sarana untuk memulihkan kembali nama baik, kedudukan, dan martabat seseorang yang telah menjalani tindakan penegakan hukum baik 20 berupa penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Pada umumnya, permintaan rehabilitasi diajukan bersama-sama dengan ganti kerugian atau dengan kata lain rehabilitasi mengikuti ganti kerugian. Oleh karena itu, berkaitan dengan permintaan Pemohon dalam petitumnya yang memohon agar negara dapat dituntut untuk memberi ganti rugi dan/atau rehabilitasi, jika apabila materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berakibat pada hilangnya hak-hak keperdataan, martabat dan/atau nama baik seseorang, sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal tersebut lebih lanjut. [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada Paragraf [3.10] di atas, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon apakah ganti kerugian dan rehabilitasi dapat diterapkan pada perkara pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi. Berkenaan dengan dalil a quo, Mahkamah perlu mengemukakan bahwa Pasal 10 ayat (1) UU MK memberikan wewenang kepada Mahkamah, antara lain untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan kata lain, tidak ada upaya hukum lain terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan ini, maka putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final berarti, Pertama, secara langsung memperoleh kekuatan hukum; Kedua, karena telah memperoleh kekuatan hukum, maka putusan tersebut memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan. Semua pihak wajib mematuhi dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan putusan peradilan umum yang hanya mengikat para pihak yang berperkara; Ketiga, Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan pertama dan terakhir, maka tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Sebuah putusan apabila tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh, berarti telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan memperoleh kekuatan mengikat. 21 Berkenaan dengan hal di atas, Pasal 51 UU MK mengatur tentang hak konstitusional yang dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang, di mana kerugian tersebut dapat berasal dari pembentukan undang-undang yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945 dan/atau kerugian yang berasal dari materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, jelaslah bahwa kerugian hak konstitusional yang dianggap merugikan Pemohon bukan semata berasal dari kasus konkret yang dialaminya, melainkan karena adanya norma yang materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, sehingga kerugian konstitusional tersebut tidak bersifat privat dan dapat dialami oleh seluruh warga negara Indonesia. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi juga bersifat erga omnes. Artinya, putusan tersebut mengikat tidak hanya terhadap Pemohon saja akan tetapi seluruh warga negara Indonesia, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat diberlakukan terhadap perkara-perkara privat, terlebih menuntut negara untuk memberikan ganti kerugian atau rehabilitasi kepada pihak tertentu saja. Di samping itu, Pasal 56 ayat (3) UU MK juga sudah jelas dan tegas (expressis verbis) sehingga tidak memerlukan tafsir lain. Adapun keinginan Pemohon untuk memberikan makna baru pada kata “dikabulkan” dalam Pasal a quo, justru akan mempersempit makna dari norma tersebut, karena norma a quo berlaku untuk semua perkara bukan hanya perkara tertentu saja, termasuk, in casu, hanya berkaitan dengan ganti rugi. Sekalipun terhadap persoalan konstitusional Pemohon yang khawatir jika putusan Mahkamah Konstitusi diputus melewati tenggang waktu pengajuan permohonan ke PHI akan merugikan haknya sebagai pekerja dalam menerima uang kompensasi pesangon. Hal tersebut haruslah dilihat dari sifat putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri, sehingga harus dipahami bahwa kerugian tersebut juga dapat berlaku terhadap pekerja manapun selain Pemohon, sehingga jika permohonan dikabulkan oleh Mahkamah, maka sesungguhnya tidak menghilangkan hak-hak keperdataan Pemohon. Adapun kerugian Pemohon saat tidak menerima uang kompensasi pesangon, hal demikian lebih menitikberatkan kepada persoalan implementasi. Artinya, sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dapat berlaku pada Pemohon saat itu, namun karena sifatnya yang erga omnes maka berlaku pada pihak lain. Tidak diterimanya kompensasi pesangon tersebut bukan 22 merupakan kerugian hak konstitusional, tetapi merupakan kerugian yang bersifat privat, sehingga dalam hal ini, terdapat mekanisme lain untuk mengajukan upaya ganti rugi dan/atau rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil sebagaimana yang Pemohon uraikan adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap kata “dikabulkan” dalam norma Pasal 56 ayat (3) UU MK justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, permohonan Pemohon berkenaan dengan pengujian kata “dikabulkan” dalam norma Pasal 56 ayat (3) UU MK bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa berkenaan dengan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- 23 Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis, tanggal enam belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan November, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 11.49 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Wahiduddin Adams 24 ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Enny Nurbaningsih ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Anak Agung Dian Onita