126/PUU-XIII/2015

1 PUTUSAN Nomor 126/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh: Nama : Henky Setiabudhi Alamat : Jalan Kebangkitan Nasional Nomor 33 Surakarta Berdasarkan Surat Kuasa, bertanggal 29 September 2015, memberikan kuasa kepada Wahyudhi Harsowiyoto, S.H., dan Mario Tanasale, S.H., adalah Advokat pada kantor hukum “Wahyudhi Harsowiyoto dan Rekan”, beralamat di Jalan Srengseng Sawah Gang Harlap I Nomor 34, Jagakarsa, Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti tertulis Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 5 Oktober 2015, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Oktober 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 273/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 126/PUU-XIII/2015 pada tanggal 29 Oktober 2015, dan diperbaiki yang SALINAN Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 diserahkan melalui Kepaniteraan Mahkamah tanggal 17 November 2015 dan 18 November 2015. Pemohon dalam permohonannya menguraikan sebagai berikut: Bahwa Pemohon mengajukan pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 4 serta Pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 angka 2, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Pasal 1 angka 4, “Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”. Pasal 5: (1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4: a. Karena kewajiban mempunyai wewenang: 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang adanya tindak pidana. 2. Mencari keterangan dan barang bukti. 3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: 1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan. 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat. 3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang. 4. Membawa dan menghadapkan seorang kepada Penyidik. (2) Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada Penyidik. Pasal pasal tersebut di atas dapat dijabarkan bahwa: DASAR BAGI POLISI MELAKUKAN PENYIDIKAN. Tugas dan wewenang dari penyidik salah satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”). Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 Penyelidik dalam hal ini Polisi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP, atas laporan/pengaduan tersebut, mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Didalam penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, Penyidik/ Polisi mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Apalagi di dalam Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap 14/2012), dasar dilakukan penyidikan adalah: a. Laporan Polisi/Pengaduan. b. Surat perintah tugas c. Laporan hasil penyelidikan (LHP). d. Surat perintah penyidikan, dan e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Bahwa dasar pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut harus diuji di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia antara lain, A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA: 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan bukan peradilan yang di bawahnya dan bukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap UUD, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum”. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian Undang-Undang (UU) terhadap UUD yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2003 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) Menguji Undang-Undang (UU) terhadap UUD1945”. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pelindung Konstitusi (the guardian of constitutional), apabila terdapat UU yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inconstitutional) maka 5. Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan UU tersebut secara menyeluruh ataupun per pasal; 6. Bahwa sebagai pelindung konstitusi Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal pasal undang undang agar berkesesuaian dengan nilai nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut; merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terdapat pasal pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas dan/atau multi tafsir dapat pula memintakan penafsiran kepada Mahkamah Konstitusi; 7. Bahwa di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Pasal 4 ayat (2) Pengujian Materiil adalah Pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945; 8. Bahwa dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disyaratkan adanya pemenuhan atas asas-asas dalam membentuk peraturan perundangan yang baik meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan, atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, berdaya gunaan dan kehasil gunaan, kejelasan rumusan dan Keterbukaan; 9. Bahwa di dalam penjelasannya disebutkan “kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata, atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interprstasi dalam pelaksanaan; 10. Bahwa selain asas-asas dalam proses pembuatan peraturan perundang- undangan juga harus memperhatikan materi muatan peraturan perundang- undangan mengandung asas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, meliputi pengayoman, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, kebinneka tunggal ikaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan/atau keseimbangan, keserasian dan keselarasan; 11. Bahwa di dalam Penjelasan di sebutkan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang undangan harus menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum; 12. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan uji materi atas Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 4 dan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON. Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Meningkatnya peran dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional menuntut perbaikan dan penyempurnaan peraturan perundang undangan, terutama tuntutan era globalsisasi yang menekankan adanya prinsip prinsip tata kelola yang baik, transparansi, akuntabiliti dan ekualiti terutama keadilan hukum dalam melaksanakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 4, dan Pasl 5 bagi para pelaku usaha dalam dunia perdagangan di Indonesia Mengingat negara Indonesia masih membutuhkan investasi dari luar negeri sehingga kalau saja Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 2, dan Pasal 1 angka 4 serta Pasal 5 tidak diperhatikan/tidak dilaksanakan dalam menjalankan hukum di Indonesia maka akan terjadi kekacauan dan bencana hukum sehingga berakibat kurang menariknya para investor luar negeri berinvestasi di Indonesia. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 Bahwa karena dalam kasus yang dialami Pemohon UM bahwa Penyidikan Polisi, Jaksa Penuntut Umum (JPU), “memakai Laporan Polisi yang sudah dicabut/ dibatalkan/tidak berlaku karena sudah ada kesepakatan, ada pembayaran uang kontan dan menjadi ranah perdata, tetapi oleh Penyidik masih tetap digunakan untuk mempidanakan Pemohon sehingga di Pengadilan Negeri Semarang Perkara Nomor 57/B/2014/PN.SMG., Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Register Nomor 218/PID/2014/PT.SMG. dan di Mahkamah Agung Register Nomor 98K/PID/2015 Pemohon dihukum selama 1 (satu) tahun penjara dan sudah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Bahwa sudah jelas Undang-Undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 tentang kebebasan warga Negara-nya sehingga sudah layak perkara ini dibawa ke MKRI. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 yang menyebutkan antara lain: Bahwa sebagai pelindung konstitusi, Makamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang- Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitusion) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsiran kepada Mahkamah Konstitusi. Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 4 dan Pasal 5 sudah jelas bahwa Polisi menyidik suatu tindak pidana harus memakai Surat Laporan Polisi. Bahwa namun dalam pelaksanaan KUHAP tersebut ada kelalaian oknum Polisi yang dalam melaksanakan hukum telah menggunakan Laporan Polisi yang sudah dicabut/dibatalkan/tidak berlaku dan tidak punya kekuatan hukum masih dipaksakan untuk dijadikan alat untuk mempidanakan Pemohon. Padahal kalau saja Penyidik dari Poltabes Semarang, jeli perkara ini sudah menjadi perkara perdata biasa bukan tugas Kepolisian. Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang dibuktikan dari Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, serta kehadirannya dalam sidang MKRI hari Kamis tanggal 5 November 2015, jam 9.12 WIB. bersama dengan Kuasa Hukum Pemohon. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 Dengan ini mengajukan Uji Materiil terhadap keberadaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 4 serta Pasal 5 apakah Surat Laporan Polisi yang sudah dicabut/dibatalkan/tidak berlaku, masih dapat digunakan sebagai dasar bagi polisi melakukan penyidikan kemudian dijadikan alasan Jaksa Penuntut Umum untuk diajukan tuntutan ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi serta ke Mahkamah Agung karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Perkara Nomor 57/PID/B/2014/PN.SMG juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Perkara Nomor 218/Pid/2014/PT.SMG juncto Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 98K/PID/2015, Pemohon dihukum selama 1 (satu) tahun penjara dan putusan dijatuhkan secara melanggar hukum dan tidak sesuai dengan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 4 serta Pasal 5 dimana Polisi wajib menerima Surat Laporan Polisi, baru dapat melakukan penyidikan dan seterusnya. Karena Pengadilan Negeri Semarang telah lalai dan khilaf dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang memakai Laporan Polisi yang sudah dicabut/dibatalkan/tidak berlaku. C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN UJI MATERIIL, Bahwa sesuai dengan Pasal 5 yang menyebutkan Polisi berdasarkan Surat Laporan Polisi/Pengaduan dari seseorang baru dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, membuat surat perintah tugas, melaporkan hasil penyelidikan (LHP), membuat surat perintah penyidikan dan membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Bahwa pada dasarnya melakukan tindakan dalam mempidanakan seseorang wajib menerima Surat Laporan Polisi dari seorang. Polisi tidak boleh memproses suatu tindak pidana khususnya Penipuan dan Penggelapan tanpa dasar Surat Laporan Polisi . Bahwa namun dalam peristiwa yang dialami Pemohon, pasal-pasal tersebut telah dengan tidak sadar dilanggar oleh oknum Penyidik di Polresta Kota Semarang dengan mempidanakan Pemohon dengan mempergunakan SURAT LAPORAN POLISI Nomor LP/553/A/VI/2009/WILTABES yang sudah dicabut/ dibatalkan/tidak berlaku karena ada penyelesaian perdamaian yang difasilitasi oleh oknum Penyidik sehingga secara hukum perkara a quo sudah menjadi perkara perdata biasa. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 Bahwa kronologis kasus a quo adalah sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon telah dilaporkan ke Polrestabes Semarang oleh Ariyanto Hadinoto (Pelapor) karena memberikan Bilyet Giro untuk pembayaran barang yang tidak ada dananya. Laporan Polisi Nomor LP/553/A/VI/ 2009/WILTABES. Bahwa padahal Yurisprudensi/Putusan Mahkamah Agung Nomor 63 K/PDT/1987 tanggal 15 Oktober 1988 memutuskan: “Dalam hal Tergugat membayar harga barang yang dibelinya dengan Giro Bilyet yang ternyata tidak ada dananya/kosong, dapat diartikan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji/wan prestasi dan mempunyai hutang atau pinjaman kepada Penggugat sebesar harga barang tersebut dan tentang ganti rugi tersebut adalah ganti rugi atas dasar bunga yang tidak diperjanjikan yaitu 6 (enam) persen setahun”. Bahwa Putusan Mahkamah Agung a quo yang sudah punya kekuatan hukum tetap/in kracht van gewijsde tersebut yang memutuskan bahwa bilyet giro kosong masuk dalam ranah perdata dan menjadi yurisprudensi MARI tersebut, oleh Penyidik dianggap angin lalu dengan tetap menerima Laporan Polisi yang dibuat oleh Pelapor Ariyanto Hadinoto. Dan pihak Penyidik tetap memproses kasus yang menurut yurisprudensi Mahkamah Agung di atas adalah ranah Perdata oleh Penyidik Polresta Semarang tetap dipaksakan menjadi tindak pidana penipuan dan penggelapan. Dan anehnya Laporan Polisi tahun 2009 tetapi baru di proses 3 (tiga) tahun kemudian, sehingga patut diduga ada keragu-raguan dari Penyidik. 2. Bahwa kemudian ada perdamaian antara Pelapor dengan Pemohon yang difasilitasi oleh oknum Penyidik di Kantor Polresta Semarang dengan membuat perdamaian antara lain Pelapor menerima pembayaran Rp.70.000.000,-- (tujuh puluh juta rupiah) sebagai pembayaran pertama. Kemudian disetujui dalam bentuk Kesepakatan sisanya akan diangsur Rp. 10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sampai tahun 2016. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 57/PID/B/2012/ PN.SMG; Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 218/PID/2014/ PT.SMG.; Putusan Mahkamah Agung Nomor 98K/PID/2015 bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 4 dan Pasal 5 karena dasar mempidanakan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 Pemohon berupa Surat Laporan Polisi/Pengaduan Nomor LP/553/A/ VI/2009/WILTABES sudah dicabut /dibatalkan/tidak berlaku lagi. Bahwa dengan keluarnya Putusan MA Nomor 98K/PID/2015 bahwa perkara membayar dengan Giro Bilyet yang tidak ada dananya masuk ranah pidana. Putusan ini sangat bertentangan dengan Putusan MA sendiri Perkara Nomor 63K/PDT/1987 tanggal 15 Oktober 1988 yang menyebutkan bahwa pembayaran dengan giro bilyet yang tidak ada dananya merupakan Ingkar Janji/wan prestasi utang piutang dan masuk dalam ranah perdata. Sebagai pencari keadilan Pemohon menjadi kebingungan sendiri, mana yang harus digugu dan mana yang harus ditiru?; 3. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak dapat membatalkan suatu Putusan dari Peradilan Tingkat apapun “karena memang bukan domainnya”. Tetapi Mahkamah Konstitusi berhak mengawal jalannya pelaksanaan setiap Undang-Undang di Negara Republik Indonesia dan kalau diperlukan dapat mengambil sikap dengan merevisi Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) huruf a yang berbunyi: (1). Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan tingkat terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Bahwa Pemohon juga sudah berusaha mempraperadilankan pihak Poltabes Semarang Perkara Nomor 08/PID.PRA./2015/PN.SMG dan oleh Yang Mulia Hakim Tunggal Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Semarang gugatan a quo ditolak dengan alasan sudah terlanjur/kadaluwarsa di Putus di Pengadilan Negeri Semarang perkara Nomor 57/PID/B/2012/PN.SMG, dikuatkan di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 218/PID/2014/ PT.SMG.dan Kasasi Pemohon ditolak Mahkamah Agung Register Nomor 98 K/Pid./2015. Bahwa pertimbangan Yang Mulia Hakim Tunggal Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Semarang perkara pokok “sudah terlanjur” diadili di Pengadilan Negeri Semarang dan peradilan di atasnya dan dianggap kadaluwarsa. Meskipun dasar pemidanaannya memakai Laporan Polisi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 Nomor LP/553/A/VI/2009/WILTABES yang sudah tidak berlaku menurut hukum karena sudah dicabut/dibatalkan. Itulah yang menyebabkan hukum di Indonesia jadi abu-abu alias tidak jelas. Bahwa sedangkan waktu kita kecil dahulu, orang tua maupun guru di sekolah selalu mengajarkan kebaikan bukan kesalahan. Kalau kita berhitung salah 5 X 5 = 35, maka oirang tua maupun guru selalu mengatakan bahwa itu salah dan harus diperbaiki menjadi 5 X 5 = 25, bukan dibiarkan karena “sudah terlanjur” salah, apalagi karena kadaluwarsa. Bahwa bagi pihak yang belum mendapat haknya berupa keadilan, dimata Tuhan Yang Maha Esa tidak ada istilah terrlanjur/kadaluwarsa. Bahwa kehendak Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat ditebak-tebak, siapa tahu dengan kejadian yang menimpa Pemohon, nanti bisa dibentuk Undang-Undang “PASCA PERADILAN” disamping Undang-Undang Pra Peradilan yang sudah ada karena tersangka baru mengetahui haknya setelah pokok perkara diadili. Karena Hukum itu tidak statis melainkan dinamis, buktinya sebelum tahun 2003 tidak ada Mahkamah Konstitusi dan karena dirasakan perlu maka dibentuklah institusi ini demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. 5. Bahwa demikian juga kesalahan dari oknum Penyidik Poltabes Semarang yang telah salah dalam menggunakan Laporan Polisi Nomor LP/553/ A/VI/2009/WILTABES yang pada tanggal 06 Agustus 2012 sudah di cabut/dibatalkan/tidak berlaku karena ada perdamaian kesepakatan antara Pemohon dengan Pelapor tetap dijadikan alat untuk mempidanakan Pemohon, padahal Surat Laporan Polisi menurut hukum dapat dicabut kalau Pelapor merasa sudah tidak dirugikan. Bahwa dengan adanya perdamaian antara Pemohon dengan Pelapor dan penyerahan sejumlah uang, kemudian Laporan Polisi a quo sudah dicabut/ dibatalkan/tidak berlaku lagi yang merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perdamaian. Dan terhitung dari peristiwa itu maka perkara tersebut sudah menjadi perkara perdata, apalagi sudah ada putusan dari benteng terakhir keadilan yaitu Mahkamah Agung yang memutuskan bahwa pembayaran giro yang tidak ada dananya merupakan domain Peradilan Perdata. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 6. Bahwa tidak ada jalan lain kecuali mengajukan PKSLB langsung ke Mahkamah Agung dengan harapan para Pinisepuh/Hakim Agung disana dapat melihat kesalahan di Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menyidangkan perkara dengan memakai Surat Laporan Polisi yang sudah tidak berlaku karena sudah dicabut/dibatalkan/ tidak berlaku. Apalagi sudah ada Putusan dari Mahkamah Agung sendiri bahwa pembayaran dengan Giro Bilyet yang tidak ada dananya merupakan domain Perdata bukan Pidana. Bahwa harapan Pemohon adalah harapan dari pihak yang diperlakukan tidak adil oleh Hukum karena para Pendekar Hukum di Polrestabes Semarang, Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Mahkamah Agung telah menggunakan Surat Laporan Polisi yang sudah dicabut/dibatalkan/tidak berlaku sebagai alat untuk mempidanakan Pemohon secara melawan hukum, menyebabkan pasal-pasal a quo Undang-Undang KUHAP menjadi bertentangan dengan UUD 1945. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon memohon sudilah kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam permohonan a quo yang memeriksa, mengadili dan memutuskan pemohonan uji materiil a quo menyatakan bahwa karena ada putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dari Mahkamah Agung Register Nomor 98K/PID/2015 maka Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 2 dan angka 4 serta Pasal 5 perlu diperbaiki/direvisi kembali karena tidak sesuai dengan UUD 1945 atau apapun putusannya adalah merupakan kebaikan bagi seluruh Rakyat Indonesia. D. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon memohon kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memeriksa dan mengadili dengan putusan sebagai berikut: MENGADILI: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 2. Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 4, serta Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai keharusan Penyidik menerima Laporan Polisi dari masyarakat namun tidak dilaksanakan di lapangan oleh Penyidik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G serta Pasal 28H tentang Hak Asasi Manusia. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 11, yang disahkan dalam persidangan tanggal 18 November 2015 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); 3. Bukti P-3 : Fotokopi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Peninjauan Kembali “Sangat Luar Biasa”, dalam perkara Nomor 08/PID.PRA/2015/PN.SMG; 5. Bukti P-5 : Fotokopi tanda terima uang sebesar Rp.70 Juta untuk penyelesaian perkara; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kesepakatan Bersama; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Pencabutan Laporan Polisi; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tambahan; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Putusan Nomor 57/Pid/B/2014/PN Smg; 10.Bukti P-10 : Fotokopi Putusan Nomor 218/Pid/2014/PT.SMG; 11.Bukti P-11 : Fotokopi print out Putusan Mahkamah Agung Nomor 98/Pid/2015. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.2] Menimbang bahwa karena yang dimohonkan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, in casu Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258, selanjutnya disebut KUHAP) terhadap Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G serta Pasal 28H UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan selanjutnya telah berpendirian adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 [3.5] Menimbang bahwa setelah memperhatikan syarat kedudukan hukum dan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas serta uraian Pemohon dalam permohonannya telah ternyata bahwa masalah kedudukan hukum (legal standing) Pemohon terkait erat dengan pokok permohonan. Oleh karena itu, pendapat Mahkamah mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan mengenai pokok permohonan; [3.6] Menimbang, sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan a quo, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan a quo cukup jelas, Mahkamah akan memutus perkara a quo tanpa mendengar keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden; Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa substansi permohonan a quo adalah Pemohon merasa dirugikan karena telah diadili dan dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Diadili dan dipidananya Pemohon bermula dari adanya laporan kepada polisi bahwa Pemohon telah melakukan tindak pidana penipuan karena memberikan pembayaran dengan bilyet giro yang tidak ada dananya. Padahal, menurut Pemohon, telah ada perdamaian antara Pemohon dan pihak pelapor namun proses peradilan tetap berjalan. Pemohon juga telah mengajukan pra peradilan tetapi upaya ini ditolak pengadilan karena telah lewat waktu. Oleh karena itu, Pemohon merasa telah diperlakukan tidak adil Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 sebab proses pengadilan (dan pemidanaan) terhadap dirinya didasarkan atas laporan polisi yang sudah dicabut oleh adanya perdamaian antara Pemohon dan pihak pelapor; [3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa apa yang dialaminya adalah karena adanya Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 4, dan Pasal 5 KUHAP namun Pemohon sama sekali tidak menjelaskan hak konstitusional apa yang telah dirugikan oleh berlakunya norma Undang-Undang (KUHAP) yang dimohonkan pengujian tersebut. Pemohon hanya menguraikan peristiwa yang dialaminya dan kemudian langsung menyatakan dalam petitum permohonannya bahwa Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 4, dan Pasal 5 KUHAP bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G, dan Pasal 28H UUD 1945; [3.9] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dalam persidangan, dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah berpendapat: 1) Bahwa Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah ketentuan umum yang memberikan definisi hukum mengenai pengertian Penyidikan. Sementara itu, Pasal 1 angka 4 KUHAP adalah ketentuan umum yang memberikan definisi hukum tentang Penyelidik. Adapun Pasal 5 adalah mengatur tentang kewenangan Penyelidik. Jika mengikuti penalaran Pemohon, apabila norma Undang-Undang tersebut dikatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka yang terjadi bukan saja ketidakpastian hukum melainkan kekosongan hukum. Sebab, menjadi tidak jelas apa yang dimaksud dengan Penyidikan, apa yang dimaksud dengan Penyelidik, dan apa saja kewenangan Penyelidik. Dengan demikian, sama sekali tidak terdapat pertentangan Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 4, dan Pasal 5 KUHAP terhadap UUD 1945; 2) Bahwa telah terang bagi Mahkamah apa yang dialami oleh Pemohon bukanlah kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Kalaupun benar Pemohon merasa dirugikan oleh peristiwa yang dialaminya, kerugian itu bukanlah disebabkan oleh inkonstitusionalnya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian in casu Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 4, dan Pasal 5 KUHAP; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 3) Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1) dan angka 2) di atas telah ternyata bahwa, di satu pihak, kerugian yang dialami Pemohon bukan merupakan kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, di lain pihak, norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945; [3.10] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena tidak terdapat kerugian konstitusional maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Dalil permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri tujuh Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Wahiddudin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Suhartoyo dan Manahan M.P Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal enam belas, bulan Maret, tahun dua ribu enam belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan Maret, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 11.43 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Suhartoyo, Wahiddudin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, dan Manahan M.P Sitompul masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, dan Presiden atau yang mewakili, serta tanpa dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Aswanto ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams ttd. Maria Farida Indrati Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 ttd. Patrialis Akbar ttd. Manahan M.P Sitompul PANITERA PENGGANTI, ttd. Ida Ria Tambunan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id