125/PUU-XXIII/2025

P PUTUSAN Nomor 125/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Dr. Ir. Iwan Ratman, MSc., PE., Alamat : LAPAS Kelas 1 Sukamiskin, Jalan A.H Nasution Nomor 114, Bandung, Jawa Barat; Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------------- Pemohon [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 25 Juni 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 25 Juni 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 113/PUU/PAN.MK/AP3/06/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 28 Juli 2025 dengan Nomor 125/PUU-XXIII/2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 5 Agustus 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 2 II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan pengujian undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan: 1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar..." 2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar." Permohonan ini menguji konstitusionalitas Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 terhadap jaminan hak-hak konstitusional dalam UUD 1945, khususnya: 1. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: Hak atas Kepastian Hukum yang Adil “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pertentangan: Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor membuka ruang penyitaan harta tanpa pembuktian sah bahwa harta tersebut berasal dari tindak pidana, termasuk milik pihak ketiga. Hal ini mencederai prinsip due process of law dan presumption of innocence. Norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena:  Tidak adanya kejelasan batas objek yang dapat disita;  Penyitaan terhadap aset yang tidak relevan dengan tindak pidana (misalnya aset istri/anak atau harta lama yang sah). 2. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945: Hak atas Perlindungan Diri dan Keluarga “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya...” Pertentangan: Penerapan Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor dalam praktik telah menyeret harta milik keluarga (istri, anak) ke dalam eksekusi penyitaan, meskipun mereka tidak terkait secara hukum dengan tindak pidana. Ini bertentangan dengan prinsip individualisasi pertanggungjawaban pidana dan melanggar hak konstitusional anggota keluarga yang tidak bersalah. 3 3. Pasal 28H ayat (4) UUD 1945: Hak Milik Pribadi “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.” Pertentangan: Norma Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor memungkinkan negara melakukan penyitaan dan perampasan aset tanpa pembuktian sah, termasuk terhadap:  Aset pribadi terpidana yang diperoleh sebelum delik (non-deliktual);  Aset milik istri yang secara hukum merupakan harta bersama (gono-gini);  Aset anak atau pihak ketiga lain yang tidak beritikad jahat. Hal ini merupakan bentuk pengambilalihan hak milik secara sewenang- wenang tanpa dasar hukum yang jelas dan tanpa mekanisme perlindungan yang layak. Simpulan Rinci Kewenangan: Dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, serta berdirinya hubungan kausalitas langsung antara norma yang diuji dan kerugian konstitusional Pemohon, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a quo sesuai ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK. III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING) Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Putusan MK No. 006/PUU-III/2005, Pemohon memiliki legal standing karena: 1. Pemohon adalah subjek hukum yang dirugikan secara aktual oleh keberlakuan Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor. 2. Hak konstitusional Pemohon yang dijamin UUD 1945, seperti hak atas kepastian hukum (Pasal 28D ayat (1)), hak atas perlindungan diri dan keluarga (Pasal 28G ayat (1)), dan hak milik (Pasal 28H ayat (4)) telah dirugikan secara langsung, nyata, dan potensial terus berlanjut. 3. Kerugian tersebut bersifat konstitusional dan memiliki hubungan sebab- akibat langsung dengan keberlakuan norma yang diuji, karena aset milik istri dan keluarga Pemohon disita meskipun tidak ada pembuktian bahwa aset tersebut berasal dari hasil tindak pidana. 4 IV. POSITA (ALASAN PERMOHONAN) A. PENYITAAN ASET YANG TIDAK TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI 1. Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor menyatakan bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang. Jika tidak mencukupi, dijatuhkan pidana penjara tambahan. Dalam praktiknya, ketentuan ini diterapkan secara meluas terhadap harta yang tidak terbukti berasal dari tindak pidana atau bahkan milik pihak ketiga seperti istri atau anak terpidana. Hal ini bertentangan dengan asas legalitas, prinsip proporsionalitas, serta prinsip perlindungan terhadap hak milik dan hak keluarga dalam UUD 1945. 2. Pasal ini melanggar prinsip due process of law. Penyitaan tanpa pembuktian bahwa harta merupakan hasil tindak pidana korupsi, bertentangan dengan prinsip keadilan dalam negara hukum demokratis. Apalagi terhadap harta yang diperoleh jauh sebelum peristiwa pidana terjadi (sebelum tempus delicti). 3. Norma ini juga tidak membedakan secara eksplisit antara harta milik terdakwa dan harta pihak ketiga, yang seharusnya menjadi objek proses hukum perdata tersendiri. Dalam beberapa kasus, aset keluarga Pemohon disita tanpa proses pembuktian keterkaitan dengan tindak pidana yang dijatuhkan kepada Pemohon. 4. Hak milik pribadi dan keluarga dilindungi secara eksplisit dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor berpotensi menafikan hak tersebut dan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena memungkinkan negara menyita aset tanpa verifikasi hukum yang adil. 5. Pemohon mengalami kerugian nyata dan konstitusional akibat penyitaan aset sebagaimana tercantum dalam Daftar Alat Bukti, yaitu: a. Penyitaan terhadap mobil Mercedes Benz GL 400 Tahun 2016 (leasing atas nama pihak ketiga), disita sejak penyidikan tanpa pembuktian hubungan dengan tindak pidana. Status saat ini tidak jelas apakah sudah dilelang atau belum. b. Penyitaan mobil Honda CRV Tahun 2013 (sebelum tempus delicti) atas nama istri Pemohon, yang kemudian dikembalikan berdasarkan Putusan MA karena tidak terkait dengan perkara. Jaksa eksekutor kemudian 5 mengembalikan aset ini dan disita kembali dengan alasan untuk membayar Uang Pengganti. Sampai saat ini status tidak jelas apakah sudah dilelang atau belum. c. Penyitaan tanah di Cinere atas nama istri Pemohon (diperoleh tahun 2005, sebelum tempus delicti), diblokir saat penyidikan tanpa dicantumkan dalam amar putusan. d. Penyitaan unit apartemen Kalibata City (diperoleh tahun 2009, sebelum tempus delicti), dijadikan objek pembayaran uang pengganti tanpa bukti berasal dari hasil korupsi. Status saat ini tidak jelas apakah sudah dilelang atau belum. e. Penyitaan rumah di Jl. Kemang Utara 33 atas nama Pemohon (diperoleh tahun 2010, sebelum tempus delicti), padahal menurut hukum harta gono gini juga merupakan hak istri dan anak. Kerugian konstitusional tersebut menunjukkan pelanggaran terhadap:  Hak atas kepastian hukum (Pasal 28D ayat (1))  Hak milik pribadi (Pasal 28H ayat (4))  Perlindungan keluarga (Pasal 28G ayat (1)) Dengan demikian, penerapan Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor telah digunakan secara tidak proporsional, melampaui batas yang dapat diterima oleh konstitusi dan hukum HAM internasional. 6. Berikut penjelasan terperinci dan berbasis instrumen hukum internasional mengenai bagaimana ICCPR Pasal 14 dan 17, serta United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), mengatur dan menegaskan pentingnya perlindungan hak milik dan keluarga terhadap penyitaan yang tidak adil, dan relevansinya dengan permohonan Judicial Review Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor: a) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1) Pasal 14 ICCPR: Hak atas Pengadilan yang Adil “Everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law…” Makna dan Prinsip Utama: Menjamin hak setiap individu atas proses peradilan yang adil dan tidak memihak (fair trial), termasuk di dalamnya:  Hak untuk membela diri terhadap tuduhan dan tindakan hukum, termasuk penyitaan aset. 6  Hak pihak ketiga (misalnya istri/anak) untuk mengajukan pembelaan atas harta miliknya. Relevansi dengan Permohonan:  Penyitaan yang dilakukan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor seringkali tidak melalui proses pembuktian di pengadilan, terutama terhadap harta milik pihak ketiga atau harta yang tidak terbukti hasil kejahatan.  Ini melanggar prinsip fair trial, karena tidak memberi ruang pembelaan bagi yang terkena dampaknya. 2) Pasal 17 ICCPR: Perlindungan atas Privasi, Keluarga, dan Hak Milik “No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation.” Makna dan Prinsip Utama:  Melarang campur tangan sewenang-wenang atau tidak sah terhadap rumah, keluarga, dan properti pribadi.  Mengakui bahwa keluarga adalah unit yang dilindungi, termasuk dalam konteks perlindungan terhadap aset keluarga. Relevansi dengan Permohonan: Ketika jaksa menggunakan Pasal 18 ayat (1) untuk menyita rumah keluarga, kendaraan atas nama istri, atau tanah yang diperoleh sebelum tindak pidana:  Maka negara telah mencampuri urusan keluarga dan harta pribadi secara tidak sah.  Tindakan ini bertentangan dengan perlindungan dalam Pasal 17 ICCPR, terutama jika tanpa pembuktian sah dan tanpa jalur hukum terpisah untuk membela hak milik keluarga. b) United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) (Konvensi PBB Menentang Korupsi – diratifikasi Indonesia dengan UU No. 7 Tahun 2006) Pasal-Pasal Terkait:  Pasal 31 (Freezing, Seizure, and Confiscation)  Pasal 6 & 8 (Due Process and Safeguards) 7  Pasal 52 (Protection of Third Party Rights) Prinsip dan Ketentuan Penting:  Negara diperbolehkan menyita hasil korupsi asalkan ada proses hukum yang adil.  UNCAC menegaskan: “…shall take such measures as may be necessary to ensure the rights of bona fide third parties are protected.” (Negara wajib menjamin hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik.)  Negara juga wajib: Memberikan kesempatan membela diri bagi pemilik harta Menjamin perlindungan terhadap penyitaan yang salah sasaran Relevansi dengan Permohonan: Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor tidak mengatur mekanisme perlindungan bagi pihak ketiga. Hal ini melanggar kewajiban Indonesia sebagai negara pihak UNCAC untuk:  Melindungi hak milik sah (terutama pihak ketiga)  Mencegah penyitaan yang tidak adil dan sewenang-wenang Rekomendasi untuk Judicial Review: Permohonan ini diperkuat oleh instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan bersifat mengikat, yaitu: 1) ICCPR melalui UU No. 12 Tahun 2005 2) UNCAC melalui UU No. 7 Tahun 2006 Karena Pasal 18 ayat (1) tidak memberikan perlindungan hukum minimal sebagaimana disyaratkan, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menafsirkan secara konstitusional terbatas agar Penyitaan hanya dapat dilakukan terhadap harta yang terbukti hasil kejahatan 7. Yurisprudensi yang Mendukung Permohonan Sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung telah memberikan arah interpretasi hukum yang sejalan dengan permohonan ini, a) Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 Pokok Perkara: Permohonan pengujian terhadap Pasal 50 ayat (1) dan (2) KUHPidana yang berkaitan dengan prinsip non-retroaktif dan perlindungan hukum terhadap hak milik dalam hukum pidana. 8 Amar dan Pertimbangan MK:  MK menegaskan bahwa hak milik merupakan hak konstitusional yang tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh negara.  Mahkamah menekankan pentingnya pembatasan hak milik harus melalui hukum, bersifat proporsional, dan ditujukan untuk kepentingan umum.  Negara tidak boleh merampas harta seseorang tanpa proses hukum yang adil dan pembuktian yang sah. Relevansi dengan Permohonan: Putusan ini memperkuat argumentasi bahwa aset yang tidak terbukti berasal dari tindak pidana korupsi tidak dapat disita berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor. Penyitaan terhadap harta yang sah (terutama milik pihak ketiga) tanpa pembuktian, merupakan pelanggaran terhadap hak milik yang dijamin UUD 1945 dan prinsip proporsionalitas sebagaimana ditegaskan MK dalam perkara ini. b) Putusan MK No. 77/PUU-IX/2011 Pokok Perkara: Pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor oleh Pemohon yang merasa dirugikan karena penyitaan terhadap aset milik orang lain yang tidak terbukti terlibat dalam tindak pidana. Amar dan Pertimbangan MK:  MK menyatakan bahwa pihak yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana atau dirampas hartanya.  Mahkamah menekankan bahwa hukum pidana menganut asas pertanggungjawaban individual, sehingga pihak ketiga yang beritikad baik tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maupun dikenakan penyitaan.  Hak milik pihak lain yang tidak terkait harus dilindungi dari penyitaan. Relevansi dengan Permohonan: Putusan ini secara langsung mendukung tafsir konstitusional terhadap Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor yang dimohonkan, yaitu:  Penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga yang beritikad baik. 9  Pasal 18 ayat (1) harus dimaknai secara konstitusional terbatas agar tidak melanggar prinsip pertanggungjawaban personal dan perlindungan hak milik. c) Putusan MA No. 1294 K/Pid.Sus/2014 Pokok Perkara: Kasasi dalam perkara pidana korupsi di mana mobil milik istri terdakwa disita untuk membayar uang pengganti, padahal tidak terbukti berasal dari tindak pidana korupsi. Amar dan Pertimbangan MA:  Mahkamah Agung membatalkan penyitaan terhadap mobil tersebut.  Majelis hakim menyatakan bahwa tidak ada bukti bahwa harta tersebut berasal dari kejahatan, dan istri terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan suaminya.  Menyita harta tersebut melanggar prinsip due process of law dan hukum keperdataan mengenai harta milik pribadi dan harta bersama. Relevansi dengan Permohonan: Putusan ini secara konkret mencerminkan fakta yang dialami Pemohon, yaitu:  Mobil Honda CRV milik istri Pemohon disita padahal tidak berkaitan dengan perkara.  Penyitaan tanah di Cinere atas nama istri Pemohon (diperoleh tahun 2005, sebelum tempus delicti), diblokir saat penyidikan tanpa dicantumkan dalam amar putusan.  MA memutuskan bahwa penyitaan atas harta istri yang tidak terbukti berasal dari kejahatan adalah tidak sah. Ini menunjukkan bahwa praktik penyitaan atas nama Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor telah melampaui batas hukum yang adil, dan butuh penafsiran konstitusional yang membatasi ruang penyitaan tersebut. 8. Perbandingan Internasional: Restriksi Penyitaan Aset di Negara Hukum Modern a) JERMAN (Germany) Dasar Hukum:  Strafgesetzbuch (StGB) atau German Penal Code, khususnya: Pasal 73 – 76: Einziehung (confiscation) 10  Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) untuk proses pihak ketiga, Artikel 14 Grundgesetz (GG) (Konstitusi Jerman): "Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen." (Hak milik membawa tanggung jawab. Penggunaannya harus melayani kepentingan umum.) Prinsip Pokok:  Hanya harta hasil kejahatan yang dapat disita.  Harus ada pembuktian keterkaitan langsung antara aset dan tindak pidana.  Jika harta berada pada pihak ketiga, wajib proses hukum terpisah untuk membuktikan apakah pihak ketiga tersebut: Mengetahui asal- usul harta tersebut, Beritikad baik atau tidak Relevansi dengan Permohonan: Dalam sistem Jerman, pihak ketiga beritikad baik tidak dapat dirampas hartanya tanpa melalui proses hukum independen. Hal ini menjamin prinsip due process, kepastian hukum, dan perlindungan hak milik. b) BELANDA (Netherlands) Dasar Hukum:  Wetboek van Strafrecht (Penal Code of the Netherlands), terutama: Artikel 36e: Confiscation of unlawfully obtained gains  Wet op de economische delicten dan Strafvordering (Code of Criminal Procedure) Prinsip HAM dalam Artikel 1 Protokol No. 1 European Convention on Human Rights (ECHR): “Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions.” Prinsip Pokok: Confiscation (ontneming) hanya dapat dilakukan jika:  Ada vonis pidana terlebih dahulu yang menyatakan terdakwa bersalah  Terdapat bukti bahwa aset tersebut merupakan hasil kejahatan  Jika harta berada pada pihak ketiga, pengadilan akan mengadakan proses hukum terpisah (civil forfeiture hearing).  Hak pihak ketiga untuk membela diri dijamin secara hukum. 11 Relevansi dengan Permohonan: Praktik Belanda membedakan dengan jelas antara pelaku dan pihak ketiga, serta menjamin hak untuk membela kepemilikan sebelum penyitaan. Penyitaan tanpa pembuktian akan dianggap melanggar ECHR. c) INGGRIS (United Kingdom) Dasar Hukum:  Proceeds of Crime Act 2002 (POCA): Section 6–27: Criminal confiscation after conviction  Part 5: Civil Recovery (non-conviction based confiscation)  Human Rights Act 1998, mengadopsi European Convention on Human Rights (ECHR) Prinsip Pokok: Dua jalur penyitaan: 1. Criminal confiscation (pasca vonis) — aset dibuktikan sebagai hasil kejahatan 2. Civil recovery — proses terpisah yang tidak memerlukan vonis, namun tetap harus melalui proses peradilan dengan pembuktian di pengadilan sipil 3. Pihak ketiga dapat mengajukan keberatan secara hukum dan berhak mendapatkan perlindungan jika mereka:  Tidak mengetahui asal usul kejahatan  Beritikad baik dan memiliki bukti kepemilikan Relevansi dengan Permohonan:  Inggris menerapkan prinsip "no confiscation without judicial oversight."  Tidak boleh ada penyitaan tanpa putusan pengadilan yang sah, terutama terhadap aset pihak ketiga.  Hak milik dilindungi bahkan dalam jalur civil forfeiture, melalui proses yang adil dan transparan. 9. Kesesuaian dengan PMK No. 2 Tahun 2021: Pembatasan Aset yang Dapat Disita Bahwa ketentuan pelaksanaan terhadap Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PMK) No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Pengadilan dan Penetapan Hakim dalam 12 Perkara Tindak Pidana Korupsi. PMK ini secara normatif mempertegas bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan terhadap aset yang terbukti berasal dari tindak pidana. Berikut ketentuan penting dalam PMK No. 2 Tahun 2021 yang relevan dengan permohonan ini: a) Pasal 3 huruf a dan b PMK 2/2021: “Dalam hal putusan pengadilan menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti... jaksa penuntut umum atau jaksa eksekutor melakukan penelusuran harta benda terpidana yang: 1. diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi; 2. setara dengan jumlah uang pengganti dalam putusan pengadilan." Penjelasan: Norma ini secara eksplisit membatasi ruang lingkup aset yang dapat disita, yakni hanya yang “berasal dari hasil tindak pidana korupsi” atau yang bernilai setara. Hal ini berarti aset sah, seperti milik istri/anak atau harta yang diperoleh sebelum delik terjadi (pre-tempus delicti), tidak dapat langsung dijadikan objek eksekusi, kecuali ada pembuktian. b) Pasal 5 ayat (1) PMK 2/2021: “Jaksa melakukan penelusuran harta benda untuk pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti... dengan mengutamakan aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana.” Penjelasan PMK ini menegaskan asas proporsionalitas dan kehati-hatian dalam penegakan hukum. Artinya, tidak semua aset dapat serta-merta disita, dan diperlukan verifikasi asal-usul aset secara hukum. c) Pasal 6 dan Pasal 9 PMK 2/2021: Menegaskan bahwa harta benda yang disita dan dilelang harus memiliki nilai setara serta tidak menimbulkan kerugian pihak ketiga yang tidak terkait. Penjelasan: Ketentuan ini memberikan ruang perlindungan hukum bagi pihak ketiga beritikad baik. Dalam konteks Pemohon, istri atau anak Pemohon yang memiliki harta pribadi sah, seharusnya tidak menjadi korban eksekusi tanpa proses pembuktian independen. 13 Dengan demikian, PMK No. 2 Tahun 2021 justru mendukung permohonan ini, karena secara implisit sudah menafsirkan Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor secara konstitusional terbatas, yakni: “Penyitaan hanya dapat dilakukan terhadap harta yang berasal dari tindak pidana atau yang setara nilainya, dengan tetap menghormati hak milik pihak ketiga yang beritikad baik.” B. PENGHAPUSAN PEMIDANAAN GANDA: TAFSIR KONSTITUSIONAL ATAS PILIHAN PIDANA ATAU UANG PENGGANTI 1. Norma Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor Berpotensi Menimbulkan Penghukuman Ganda (Double Punishment) yang Bertentangan dengan UUD 1945 a) Bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan: “Dalam hal terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara sebagaimana ditentukan dalam putusan pengadilan.” b) Bahwa ketentuan tersebut membuka ruang dijatuhkannya tiga jenis pidana secara kumulatif kepada terpidana korupsi, yaitu: 1) Pidana pokok, berupa pidana penjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi; 2) Pidana tambahan, berupa kewajiban membayar uang pengganti; 3) Pidana penjara pengganti uang pengganti, apabila terpidana tidak mampu membayar. c) Bahwa praktik tersebut merupakan bentuk penghukuman ganda (double punishment) yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain: 1) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Norma tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum, karena:  Tidak membedakan antara terpidana yang tidak mampu membayar dan yang menolak membayar, 14  Tidak tersedia mekanisme verifikasi kemampuan ekonomi atau uji keabsahan harta,  Tidak memberi ruang pembelaan sebelum dijatuhi pidana penjara tambahan. 2) Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda…” Pemidanaan penjara tambahan tanpa mempertimbangkan harta milik keluarga, harta tidak terkait dengan tindak pidana, atau harta yang diperoleh sebelum tempus delicti, bertentangan dengan perlindungan hak pribadi dan keluarga. 3) Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 “Setiap orang berhak memiliki hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.” Ketentuan Pasal 18 ayat (1) memungkinkan penyitaan dan hukuman berlapis atas harta yang belum tentu merupakan hasil kejahatan. d) Bahwa dari perspektif hukum pidana, penerapan Pasal 18 ayat (1) juga bertentangan dengan asas dan prinsip fundamental, yaitu: 1. Asas Ne Bis In Idem "Seseorang tidak dapat dihukum dua kali atas perbuatan yang sama." Dalam konteks ini, seseorang yang telah dijatuhi pidana pokok dan diperintahkan membayar uang pengganti, masih dijatuhi tambahan pidana penjara hanya karena tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, meskipun tidak melakukan tindak pidana baru. 2. Prinsip Proporsionalitas Pemidanaan tambahan yang tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi, niat, dan kondisi keluarga merupakan bentuk pemidanaan berlebihan (excessive punishment). 3. Asas Ultimum Remedium Hukum pidana adalah sarana terakhir (last resort). Pemidanaan penjara tidak semestinya digunakan sebagai alat pemaksa pembayaran administratif tanpa terlebih dahulu menempuh mekanisme perdata atau eksekusi biasa. e) Bahwa berdasarkan instrumen hak asasi manusia internasional, norma ini juga bertentangan dengan: 15 1) Pasal 14 ayat (7) ICCPR: “No one shall be liable to be tried or punished again for an offence for which he has already been finally convicted or acquitted.” 2) UN Convention Against Corruption (UNCAC): Menekankan pentingnya pengembalian aset dengan perlindungan terhadap pihak yang tidak bersalah dan menolak penyitaan sewenang- wenang tanpa due process. 2. Bahwa dalam perkara Pemohon, penerapan Pasal 18 ayat (1) telah menimbulkan risiko pemidanaan ganda, di mana:  Pemohon telah dijatuhi pidana penjara pokok,  Dikenakan uang pengganti,  Dihadapkan pada pidana tambahan penjara karena sebagian besar aset yang disita tidak berasal dari tindak pidana, bahkan milik pihak ketiga (istri dan anak),  Tidak ada mekanisme pengujian kemampuan membayar atau verifikasi hukum yang adil. 3. Bahwa oleh karena itu, agar norma Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor tidak melanggar prinsip konstitusional, asas keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, maka ketentuan tersebut harus ditafsirkan secara konstitusional terbatas, yakni: a) Terpidana hanya dapat dijatuhi salah satu dari dua sanksi, yaitu pidana penjara atau kewajiban membayar uang pengganti, dan bukan keduanya sekaligus. b) Pidana penjara pengganti hanya dapat dijatuhkan apabila terpidana memilih untuk tidak membayar atau terbukti secara sah dan meyakinkan menyembunyikan harta yang berasal dari tindak pidana korupsi. Dalam hal terpidana tidak mampu membayar karena tidak memiliki harta atau hartanya telah disita (termasuk harta yang bukan berasal dari tindak pidana), maka pidana penjara pengganti tidak dapat diberlakukan, karena akan mengakibatkan pemidanaan ganda yang tidak proporsional dan melanggar hak konstitusional. 4. Kesesuaian dengan PMK Nomor 2 Tahun 2021: Urgensi Tafsir Pilihan antara Pidana Penjara atau Membayar Uang Pengganti Bahwa PMK Nomor 2 Tahun 2021 juga memberikan kerangka eksekusi bertahap dalam melaksanakan pidana tambahan berupa uang pengganti, 16 yang mendukung pemahaman bahwa pidana pengganti penjara bukan merupakan opsi langsung atau kumulatif, melainkan sebagai jalan terakhir (ultimum remedium). a) Pasal 13 PMK 2/2021: “Dalam hal terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana diputuskan, jaksa eksekutor melakukan penyitaan dan pelelangan harta benda untuk menutupi uang pengganti.” Penjelasan: Pidana penjara belum dapat langsung dijatuhkan apabila masih ada proses penelusuran dan penyitaan aset. Ini menunjukkan bahwa negara terlebih dahulu wajib menempuh upaya administratif dan eksekusi perdata, bukan langsung pidana. b) Pasal 14 PMK 2/2021: “Jika hasil lelang harta benda terpidana tidak mencukupi, jaksa mengajukan laporan kepada ketua pengadilan untuk pelaksanaan pidana pengganti berupa pidana penjara.” Penjelasan: Norma ini menyiratkan bahwa pidana pengganti penjara hanya dapat dilakukan setelah semua harta benda yang sah dijadikan objek eksekusi, dan bila masih belum mencukupi. Maka, bukan serta-merta dijatuhkan, dan terlebih lagi tidak boleh berasal dari harta pihak ketiga. c) Pasal 15 PMK 2/2021: “Pelaksanaan pidana pengganti penjara hanya dapat dilakukan berdasarkan surat perintah pelaksanaan dari Ketua Pengadilan.” Penjelasan: Ini menguatkan bahwa pidana pengganti penjara tidak bersifat otomatis atau administratif semata, melainkan harus melalui kontrol yudisial tambahan. Oleh karenanya, mekanisme uji kemampuan membayar harus tersedia sebelum pidana dijatuhkan. Dengan demikian, PMK ini sejalan dengan permohonan Pemohon yang menginginkan agar norma Pasal 18 ayat (1) ditafsirkan sebagai: “Hanya dapat dijatuhkan salah satu pidana: membayar uang pengganti atau pidana penjara pengganti, dan tidak keduanya secara otomatis. Pidana pengganti penjara hanya boleh dijatuhkan bila terbukti adanya niat jahat untuk menghindari pembayaran.” Oleh karena itu, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tidak dapat disertai dengan pidana penjara pengganti secara otomatis, karena sifat 17 pidana tambahan bukanlah pidana pokok, dan tidak dapat diberi subsider secara kumulatif. Hal ini sejalan dengan asas mutatis mutandis yang tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk memberlakukan pemidanaan baru tanpa proses hukum terpisah. Penjatuhan pidana penjara pengganti harus dianggap sebagai bentuk kriminalisasi administratif yang melanggar due process of law dan asas ne bis in idem. V. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian permohonan tersebut di atas, serta demi tegaknya prinsip-prinsip konstitusi, negara hukum, dan keadilan, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional); 3. Menafsirkan secara konstitusional terbatas terhadap Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor tersebut, sebagai berikut: a) Penyitaan dan pelelangan harta benda hanya dapat dilakukan terhadap aset yang terbukti berasal dari hasil tindak pidana korupsi, atau yang memiliki nilai setara, dan bukan terhadap harta milik pihak ketiga (termasuk istri, anak, atau pihak lain beritikad baik) tanpa pembuktian melalui proses hukum yang sah dan independen; b) Amar putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi wajib menentukan secara tegas pilihan antara: (i). Menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara; atau (ii). Menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti. Dalam hal pengadilan memilih menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti, maka ketentuan pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 18 1) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sama sekali, maka pidana penjara dilaksanakan sepenuhnya sesuai amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht); 2) Jika terpidana membayar sebagian uang pengganti, maka pidana penjara dijalankan secara proporsional terhadap sisa uang pengganti, dan besarannya ditetapkan oleh pengadilan melalui penetapan resmi; 3) Jika terpidana telah membayar seluruh uang pengganti, maka pengadilan wajib menetapkan pembebasan terpidana dari pidana penjara; 4) Pembayaran uang pengganti tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu, dan dapat dilakukan setiap saat; 5) Selama uang pengganti belum dibayar lunas, terpidana tetap menjalani pidana penjara sebagaimana diputuskan. 6) Pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti tidak dapat disertai pidana penjara pengganti secara otomatis, karena tidak sejalan dengan sifat pidana tambahan yang bersifat aksesori. Penjatuhan pidana penjara pengganti hanya dapat dilakukan bila terdapat putusan pengadilan tersendiri yang menyatakan adanya kesengajaan terpidana untuk menyembunyikan atau menghindari kewajiban membayar uang pengganti. c) Dalam hal terpidana tidak memiliki harta benda yang berasal dari tindak pidana atau harta yang sah telah disita, maka tidak dapat dijatuhi pidana pengganti berupa penjara tanpa terlebih dahulu dilakukan mekanisme pemeriksaan kemampuan ekonomi melalui proses peradilan yang adil (due process of law). 4. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana disebutkan dalam angka 3 huruf a, b, dan c di atas. 5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan. 6. Menyatakan bahwa apabila dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan pada angka 5 tidak dilakukan perbaikan, maka Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan. 19 7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. VI. PENUTUP Bahwa permohonan ini diajukan semata-mata untuk menegakkan prinsip negara hukum, konstitusionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana korupsi di Indonesia. Pemohon tidak mempersoalkan substansi pemberantasan korupsi, namun semata-mata menuntut agar mekanisme pelaksanaan pidana tambahan tidak bertentangan dengan prinsip due process of law, asas proporsionalitas, dan perlindungan hak milik pribadi serta keluarga sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 dan instrumen hukum internasional. Permohonan ini bertujuan untuk menghindari penerapan norma yang membuka ruang penyitaan dan pemidanaan ganda secara sewenang-wenang tanpa dasar pembuktian yang sah, yang tidak hanya merugikan terpidana, tetapi juga merusak prinsip keadilan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia untuk mengabulkan permohonan ini untuk seluruhnya, dan menetapkan tafsir konstitusional yang adil dan seimbang atas ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor sebagaimana telah diuraikan secara sistematis dalam permohonan ini. Demikian permohonan ini disusun dan diajukan dengan penuh rasa hormat, agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya keadilan konstitusional di Negara Kesatuan Republik Indonesia. [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 dan Bukti P-10 sampai dengan Bukti P-12, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keterangan Lapas Kelas 1 Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Petikan Putusan kasasi Mahkamah Agung (MA), Jakarta; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Petikan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Samarinda, Kalimantan Timur; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Tipikor, samarinda, Kalimantan Timur; 20 5. Bukti P-5 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5625, atas nama Dr.Ir.Iwan Ratman, MSC.,PE, berlokasi di Jalan kemang Utara 33 Kav 2, Kel.Bangka, Kec.Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Perolehan Tahun 2011; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6733, atas nama Ir. Wiriasti Ramadani, berlokasi di Jalan PesanggarahanVI, Blok OA, Nomor 02, Kel Cinere, Kecamatan, Kota Depok, Jawa Barat, Perolehan tahun 2005, dan pecah sertifikat di BPM Depok Tahun 2013; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Jawaban Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur tentang Permohonan Pengembalian Barang sitaan, Nomor B-330/0-4.1/Ft.1/02/2022; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon; 9. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Rumah oleh istri dan anak Pemohon; 10. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Sita Apartemen Kalibata City; 11. Bukti P-12 : Fotokopi Faktur lunas dan PPJB Pembelian Apartemen Kalibata City. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Risalah Sidang dan Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874, selanjutnya disebut UU Tipikor) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 1 Agustus 2025. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, alasan permohonan (posita), dan hal- hal yang dimohonkan (petitum), sehingga sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 2/2021. Selanjutnya, pada tanggal 5 Agustus 2025, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan pada tanggal 14 Agustus 2025. 22 [3.3.2] Bahwa Pemohon dalam perbaikan pemohonan telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum Pemohon, dan alasan permohonan. Bahkan, sebelum menguraikan ihwal ketiga hal tersebut, Pemohon pun telah menguraikan perihal identitas Pemohon. Selain itu, sebagai bagian dari sistematika yang harus dipenuhi sesuai dengan PMK 2/2021, permohonan Pemohon juga telah memuat hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah untuk diputus. Namun, setelah dicermati secara saksama pada bagian kedudukan hukum, Pemohon hanya menguraikan dasar hukum Pasal 51 ayat (1) UU MK dan tidak menguraikan sama sekali hak konstitusional yang dimiliki sebagaimana yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 serta adanya anggapan kerugian konstitusional yang dialaminya dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. [3.3.3] Bahwa kemudian berkaitan dengan sistematika atau format perbaikan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada Sub-paragraf [3.3.2] pada dasarnya telah sesuai dengan sistematika atau format permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021, namun demikian pada bagian alasan-alasan permohonan (posita), meskipun Pemohon menyebutkan dasar pengujian yakni Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, akan tetapi dalam bagian alasan-alasan permohonan telah ternyata Pemohon tidak menguraikan secara jelas adanya pertentangan norma dan/atau ayat yang dimohonkan pengujian tersebut dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Hal demikian, mengakibatkan Mahkamah tidak dapat mengetahui dengan pasti pertentangan pasal atau norma yang diuji dengan UUD NRI Tahun 1945. Sebab, uraian adanya alasan pertentangan norma undang- undang yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan syarat fundamental yang menjadi dasar dalam pengujian undang-undang di Mahkamah. Dalam hal ini, Pemohon lebih banyak menguraikan instrumen hukum internasional mengenai bagaimana International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang mengatur dan menegaskan pentingnya perlindungan hak milik dan keluarga terhadap penyitaan yang tidak adil, yurisprudensi sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang memberikan arah interpretasi hukum yang sejalan dengan permohonan a quo, 23 perbandingan dengan berbagai negara hukum modern di dunia internasional tentang pembatasan penyitaan aset, penyebutan PMK 2/2021 secara berulang- ulang yang menurut Pemohon adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Pengadilan dan Penetapan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Berkenaan dengan hal tersebut, seharusnya Pemohon menyebutkan yang benar adalah PERMA, sekalipun PERMA 2/2021 dimaksud setelah dicermati adalah berkenaan dengan Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang tidak ada relevansinya dengan ketentuan norma Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor yang dimohonkan pengujian. Sementara itu, dalam persidangan pendahuluan dengan agenda pemberian nasihat yang dimaksudkan oleh Mahkamah adalah agar Pemohon dalam memperbaiki permohonannya berpedoman pada PMK 2/2021, bukan PERMA 2/2021 sebagaimana yang dipahami oleh Pemohon. [3.3.4] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan hal-hal yang dimohonkan, Pemohon dalam petitum permohonannya sebagaimana tercantum dalam perbaikan permohonan, memohon kepada Mahkamah untuk: 1. …; 2. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional); 3. Menafsirkan secara konstitusional terbatas terhadap Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor tersebut, sebagai berikut: a) Penyitaan dan pelelangan harta benda hanya dapat dilakukan terhadap aset yang terbukti berasal dari hasil tindak pidana korupsi, atau yang memiliki nilai setara, dan bukan terhadap harta milik pihak ketiga (termasuk istri, anak, atau pihak lain beritikad baik) tanpa pembuktian melalui proses hukum yang sah dan independen; b) Amar putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi wajib menentukan secara tegas pilihan antara: (i) Menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara; atau (ii) Menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti. Dalam hal pengadilan memilih menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti, maka ketentuan pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 1) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sama sekali, maka pidana penjara dilaksanakan sepenuhnya sesuai amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht); 24 2) Jika terpidana membayar sebagian uang pengganti, maka pidana penjara dijalankan secara proporsional terhadap sisa uang pengganti, dan besarannya ditetapkan oleh pengadilan melalui penetapan resmi; 3) Jika terpidana telah membayar seluruh uang pengganti, maka pengadilan wajib menetapkan pembebasan terpidana dari pidana penjara; 4) Pembayaran uang pengganti tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu, dan dapat dilakukan setiap saat; 5) Selama uang pengganti belum dibayar lunas, terpidana tetap menjalani pidana penjara sebagaimana diputuskan. 6) Pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti tidak dapat disertai pidana penjara pengganti secara otomatis, karena tidak sejalan dengan sifat pidana tambahan yang bersifat aksesori. Penjatuhan pidana penjara pengganti hanya dapat dilakukan bila terdapat putusan pengadilan tersendiri yang menyatakan adanya kesengajaan terpidana untuk menyembunyikan atau menghindari kewajiban membayar uang pengganti. c) Dalam hal terpidana tidak memiliki harta benda yang berasal dari tindak pidana atau harta yang sah telah disita, maka tidak dapat dijatuhi pidana pengganti berupa penjara tanpa terlebih dahulu dilakukan mekanisme pemeriksaan kemampuan ekonomi melalui proses peradilan yang adil (due process of law). 4. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana disebutkan dalam angka 3 huruf a, b, dan c di atas. 5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan. 6. Menyatakan bahwa apabila dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan pada angka 5 tidak dilakukan perbaikan, maka Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan. 7. … Bahwa setelah mencermati lebih lanjut rumusan petitum Pemohon pada angka 2, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat, namun Pemohon ternyata dalam merumuskan pemaknaan norma secara bersyarat tersebut saling bertentangan (kontradiksi) antar pemaknaan yang satu dengan yang lain. Artinya, dengan rumusan petitum yang dimohonkan untuk dimaknai secara bersyarat terhadap ketentuan norma Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor tersebut dengan banyak pilihan tanpa mencantumkan kata “atau” pada pemaknaan yang satu dengan pemaknaan yang lainnya mengakibatkan kerancuan atau saling bertentangan di antara pemaknaan petitum dimaksud. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat memahami pemaknaan petitum sesungguhnya yang 25 dikehendaki oleh Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor tersebut. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena uraian dalam menjelaskan kedudukan hukum dan alasan-alasan permohonan (posita) tidak jelas sebagaimana diuraikan dalam Sub-paragraf [3.3.3] serta hal-hal yang dimohonkan dalam permohonan (petitum) juga tidak jelas karena mengandung kerancuan atau saling bertentangan (contradictio in terminis), sebagaimana diuraikan dalam Sub-paragraf [3.3.4] di atas, mengakibatkan Mahkamah tidak dapat memahami permohonan Pemohon sesungguhnya yang dimaksudkan. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur), Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 26 Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 13.51 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh 27 ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd Ridwan Mansyur ttd Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Ida Ria Tambunan