125/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 125/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Heriyanto, S.H., M.H. Alamat : Jalan Siswa RT 003/ RW 009, Kelurahan Larangan Indah, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten. Pekerjaan : Pengacara Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon I 2. Nama : Ramdansyah, S.H., M.H. Alamat : Jalan Muncang Blok 2a/K, Lagoa, RT 001/ RW 013 Koja, Jakarta Utara, Daerah Khusus Jakarta. Pekerjaan : Pengacara Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon II 3. Nama : Muhamad Raziv Barokkah, S.H., M.H. 2 Alamat : Jalan Sadar Raya I, Nomor 110 RT 002/RW 002, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta. Pekerjaan : Pengacara Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon III Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 1 September 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 September 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 120/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 12 September 2024 dengan Nomor 125/PUU-XXII/2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 8 Oktober 2024 dan diterima Mahkamah pada tanggal 8 Oktober 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.” 3 3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;” 4. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (“UU MK”) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 5. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (“UU PPP”) menyatakan : “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK 2/2021”) menyatakan: “Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945” 7. Bahwa objek permohonan yang Pemohon ajukan adalah norma dalam undang-undang sebagai berikut: a. Pasal 79 ayat (1) UU Pilkada: “Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b memuat foto, nama, dan nomor urut calon.” b. Pasal 85 ayat (1) UU Pilkada: “Pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan dengan cara: a. Memberi tanda satu kali pada surat suara; atau b. Memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik.” 4 c. Pasal 94 UU Pilkada: “Surat suara untuk Pemilihan dinyatakan sah jika: a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan b. Pemberian tanda satu kali pada nomor urut, foto, atau nama salah satu Pasangan calon dalam surat suara d. Pasal 107 ayat (1) UU Pilkada: “Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Terpilih.” e. Pasal 109 ayat (1) UU Pilkada: “Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Terpilih.” f. Pasal 10 ayat (2) UU DKJ: “Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) ditetapkan sebagai GUbernur dan Wakil Gubernur terpilih.” g. Pasal 10 ayat (3) UU DKJ: “Dalam hal tidak ada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diadakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama.” Untuk selanjutnya Pasal 79 ayat (1); Pasal 85 ayat (1); Pasal 94; Pasal 107 ayat (1); Pasal 109 ayat (1) UU Pilkada dan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) UU DKJ secara bersama-sama disebut sebagai “Pasal-pasal yang diujikan”. Bertentangan dengan: a. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. b. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum 5 c. Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 Gubernur, Bupati dan Walikota masing-¬masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis d. Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. e. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum. f. Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945: Setiap warga negara berhak memeroleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. g. Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945: Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. h. Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: Hak untuk hidup, hak untuk disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. i. Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 8. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili perkara a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 PMK 2/2021 telah menentukan entitas yang dapat memiliki kualifikasi sebagai Pemohon antara lain: 6 a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. 2. Bahwa selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, memberikan tafsir yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah “hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Lebih lengkap, Pasal 4 PMK 2/2021 dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuanng dalam Putusan Perkara Nomor: 006/PUU-III/2005 juncto Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 memberikan kualifikasi para Pemohon dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang sebagai berikut: a. Adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. Kerugian konstitusional para Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya berisfat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalikan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Kelima elemen di atas telah dipenuhi oleh para Pemohon dengan penjelasan sebagai berikut: A. Pertama: Para Pemohon Memiliki Hak Konstitusional yang Diberikan oleh UUD 1945 7 3. Bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 sebagai berikut: Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum Pasal 28D ayat (3) UUD 1945: Setiap warga negara berhak memeroleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945: Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu Berdasarkan Pasal a quo, para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mendapat perlakuan dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi di hadapan hukum dan pemerintahan. Di mana turunan dari ketiga hak konstitusional di atas adalah adanya “hak turut serta dalam pemerintahan”, yakni “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 4. Bahwa Pemohon I merupakan warga negara Indonesia berdasarkan KTP dengan NIK 3671132509860007, hak pilih pada Pemilihan Umum (“Pemilu”) dan Pemilihan Kepala Daerah (“Pilkada”) Serentak 2024 di Kota Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id. Pemohon I telah menggunakan hak suaranya dalam Pemilu 14 Februari 2024 yang lalu serta akan menggunakan hak suaranya dalam Pilkada 2024 Serentak 2024 di Kota Tangerang, Provinsi Banten, pernah bekerja di Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia selama 2 periode sebagai Tenaga Ahli, yang mengkaji setiap pelanggaran yang sengketa yang dilaporkan oleh masyarakat. Pemohon I juga pernah mengajukan permohonan pengujian Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur sanksi pidana di 8 dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Amar Putusan Nomor 17/PUU-X/20212 terhadap gugatan Pemohon I tersebut mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Pemohon I pernah menggugat UU Pilkada sebelumnya sebagaimana nama Pemohon tercantum di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU- XIII/2015. Selain itu, Pemohon I juga sebagai Advokat yang memiliki spesialisasi di bidang kepemiluan, di mana perkara pilkada yang pernah ditangani yakni Pilkada Boeven DIgoel tahun 2020 di mana Pemohon I kuasa hukum Calon Bupati Boeven Digoel atas nama Martumus Wagi yang berhasil mendiskualifikasi Yusak Yaluwo Calon Bupati Terpilih Boven Digoel, Pemohon I sebagai kuasa hukum juga berhasil membuat Pemungutan Suara Ulang di 80 TPS Kota Banjarmasin di Mahkamah Konstitusi. 5. Bahwa Pemohon II merupakan warga negara Indonesia berdasarkan KTP dengan NIK 3172033012680009, memiliki hak pilih pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Jakarta berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id. Pemohon II telah menggunakan hak suaranya dalam Pilkada 2024 Serentak 2024 di Provinsi Jakarta, mantan Ketua Panwaslu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012. Ketua Panwaslu yang mengawal pemilihan GUbernur dan Wakil Gubernur yang demokratis yang menghasilkan Pasangan Calon Joko Widodo-Basuki T. Purnama. Pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Islam Daman Aman (IDAMAN) dan merupakan pendiri dari Lembaga Rumah Demokrasi yang mengkhususkan pada penelitian dan kajian kepemiluan dan demokrasi. 6. Bahwa Pemohon III merupakan warga negara Indonesia berdasarkan KTP dengan NIK 3174041610940004, memiliki hak pilih pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Jakarta berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id. Pemohon III telah menggunakan hak suaranya dalam Pemilu 14 Februari 2024 yang lalu serta akan menggunakan hak suaranya dalam Pilkada 2024 Serentak 2024 di Provinsi Jakarta. Pemohon III merupakan seorang advokat muda yang sudah beberapa kali bersidang 9 di Mahkamah Konstitusi baik dalam Pengujian Undang-Undang mapun perkara PHPU Pemilu Legislatif dan Pilkada, selain itu juga seorang warga Betawi pemerhati hukum dan pemerintahan. B. Kedua: Hak Konstitusional Para Pemohon Dianggap Dirugikan Akibat Berlakunya Pasal-Pasal yang Diujikan 7. Bahwa hak konstitusional para Pemohon berupa hak untuk memilih berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang bebas dan jujur, dan adil sebagaimana diberikan dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 telah dirugikan akibat berlakunya Pasal-Pasal yang diujikan, Pasal-pasal yang diujikan seharusnya ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi tetap memberikan ruang adanya Blank Vote untuk tetap mengakomodir hak konstitusional para Pemohon; 8. Bahwa pasal-pasal yang diujikan mengunci ruang gerak para Pemohon dalam menjalankan hak memilihnya, karena menciptakan kondisi di mana para Pemohon hanya dapat menggunakan/memberikan suaranya kepada pasangan calon peserta Pilkada yang terdapat di dalam surat suara. Sementara, sejatinya para Pemohon memiliki hak untuk menggunakan/memberikan suara kepada figur-figur lain yang dirasa memiliki integritas dan kapabilitas yang dapat merepresentasikan kehendak para Pemohon, namun sayangnya figur-figur ini tidak dapat kesempatan untuk mencalonkan diri akibat terbentur proses politik praktis yang pragmatis dan transaksional. 9. Bahwa Pemohon I sebagai pemegang hak memilih dalam Pilkada Provinsi Banten 2024 merasa dirugikan dengan keberlakuan Pasal-Pasal yang diujikan, karena pada hari pemungutan suara nanti akan dipaksa untuk memberikan suaranya kepada pasangan calon yang ada saat ini yang Pemohon I anggap tidak sesuai dengan kehendak hati Pemohon I. Dua kandidat dalam Pilkada Provinsi Banten 2024 yang ada saat ini, tidak satupun sesuai dengan harapan Pemohon, pasangan calon yang satu mewakili dinasti/oligarki kekuasaan yang sebelumnya pernah tersandung Tindak Pidana Korupsi, bahkan orang terdekat satu ranjang dari Calon Gubernur ini terlibat juga dalam Tindak Pidana Korupsi. Pemohon khawatir 10 Calon Gubernur sebagai seorang istri tidak mampu menolak pengaruh buruk yang berpotensi timbul di kemudian hari bagi pemerintahan. Begitupun Calon Gubernur yang lain, bisa maju dikarenakan atasan yang bersangkutan yang juga Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Banten memiliki kuasa dan pengaruh bahkan pendendali di dalam Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus). Bahkan Anggota DPR RI ini bukan hanya memajukan stafnya di banten tetapi juga memajukan stafnya yang lain sebagai Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat. Perspektif Pemohon I yang muncul adalah Pasangan Calon yang berkontestasi merupakan kroni-kroni orang terdekat dari orang-orang yang mengendalikan KIM Plus (only say yes). Menurut Pemohon I, fungsi partai politik sebagai kaderisasi kepemimpinan telah gagal, di mana partai politik yang ada telah tersandera kepentingan kekuasaan yang menyebabkan tidak dapat memajukan kadernya sendiri. Misalnya tokoh-tokoh Banten seperti Arief Wismansyah (Walikota Tangerang 2 periode) yang telah membawa kemajuan pembangunan di Kota Tangerang gagal mendapatkan dukungan untuk maju bahkan dari partainya sendiri. Bahkan setelah Mahkamah Konstitusi mengkorting diskon usungan pun tetap gagal diusung karena partai politik tempat Arief Wismansyah bernanung, tetap berada di KIM Plus. Padahal Arief Wismansyah sudah pasang baliho di mana-mana sebagai Bakal Calon Gubernur Banten. Pemohon sendiri merasakan pembangunan di zaman Arief Wismansyah sebagai Walikota Tangerang 2 periode, jalan di depan rumah Pemohon dipasang bata blok (konblok) yang cepat menyerap air dan lampu penerangan jalan. Mempermudah akses pelayanan publik melalui Aplikasi Tangerang Live. Dengan kondisi ketidaksetujuan (blank vote) Pemohon terhadap pasangan calon yang ada, pilihan Pemohon hanya 2 yakni memilih datang ke TPS tetapi memilih semua pasangan calon atau mencoblos di luar kotak pasangan calon atau membiarkan surat suara tidak tercoblos. Dalam kondisi demikian maka suara ketidaksetujuan Pemohon tersebut merupakan bagian kedaulatan rakyat dan kebebasan berekspresi yang Pemohon lakukan dan itu dilindungi oleh Konstitusi UUD NRI 1945. Namun 11 suara ketidaksetujuan Pemohon tersebut yang dinyatakan sebagai suara tidak sah telah menimbulkan posisi yang tidak sama dan seimbang dalam hukum, sehingga hak persamaan dalam hukum (equality before the law) dari Pemohon telah nyata-nyata terlanggar. Suara ketidaksetujuan Pemohon (blank vote) menjadi suara tidak sah akan juga menimpa puluhan juta rakyat Indonesia yang tidak setuju dengan kandidat yang ada, akan menimpa pendukung Anies Baswedan (“Anies”) di DKI Jakarta, pendukung Komjen Pol. (Purn) Paulus Waterpauw di Papua, dan pendukung tokoh lainnya yang dibegal di tengah jalan hak politiknya untuk maju dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pemohon juga iri dengan pemilih di daerah-daerah dengan Calon Tunggal, di mana Mahkamah Konstitusi sudah melindungi suara ketidaksetujuan (blank vote) terhadap Pasangan Calon Tunggal menjadi suara sah dalam bentuk kotak kosong yang dapat dicoblos. Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 100/PUU0XIII/2015, menyatakan dasar pertimbangan pemberlakuan kotak kosong dalam hal calon tunggal sebagai berikut: “…Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu Pasangan Calon manifestasi kontestasinya lebih tepat apabila dipadankan dengan plebisit yang meminta rakyat (pemilih) untuk menentukan pilihannya apakah setuju atau tidak setuju dengan Pasangan Calon … Sebaliknya apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih tidak setuju maka dalam keadaan demikian pemilihan ditunda sampai pemilihan kepala daerah serentak berikutnya. Penundaan demikian tidaklah bertentangan dengan Konstitusi sebab pada dasarnya rakyatlah yang telah menentukan penundaan itu melalui pemberian suara tidak setuju tersebut.” 10. Bahwa Pemohon II sebagai pemilih aktif di Provinsi Daerah Khusus Jakarta di Pilkada 2024 berkeyakinan bahwa Anies Rasyid Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta Periode 2017 – 2022 telah berhasil menjalankan tugasnya sebagai gubernur yang cakap. Keberhasilan Anies memimpin Jakarta tentunya Pemohon II ingin agar terus dilanjutkan. Pemohon II juga melihat hasil suvey yang dilakukan oleh Lembaga Survei Saiful Muzani Research and Consulting (SMRC) pada tanggal 8-12 Agustus 2024 memperlihatkan bahwa Anies Baswedan lebih unggul dibandingkan calon lainnya seperti Ridwan Kamil, Basuki Tjahaja Purnama (“Ahok”) atau 12 dengan Kaesang Pangarep. Berdasarkan hasil survey SMRC tersebut Pemohon II menetapkan hati akan memilih Anies Baswedan. Pemohon II pernah menempuh pendidikan di Universitas Paramadina Jakarta dan lulus tahun 2014 di mana kemudian Pemohon II diwisuda dan ijazah kelulusan bernomor UPM/ICAS/PM/14/0003 tertanggal 24 Maret 2014 ditandatangani langsung oleh Anies Rasyid Baswedan, Ph.D., selaku Rektor Universitas Paramadina saat itu, sehingga memunculkan keinginan untuk memberikan suara kepada Anies Baswedan. Pemohon II melihat keberadaan Anies Baswedan dengan segala prestasinya membangun dan menjaga Jakarta lebih baik percaya bahwa ada partai politik yang mengusung Anies sebagai calon Gubernur DKI. Terlebih lagi ada putusan MK Nomor 60 Tahun 2024 yang menurunkan ambang batas suara pemilih dari partai politik di Jakarta dari 25% menjadi 7,5% yang membuat partai politik secara sendirian dapat mengusung Anies. Pemohon II yakin bahwa dari hasil survey, perolehan suara partai pengusung yang minimal 7,5% dan bukti nyata keberhasilan dalam memimpin Jakarta, maka Anies memiliki peluang besar menjadi Gubernur Daerah Khusus Jakarta. Pendaftaran bisa saja dilakukan last minute. Berdasarkan pengalaman Pemohon II menjadi penyelenggara Pemilu di Pilkada DKI 2012, partai mendaftar pada menit-menit terakhir, tetapi sampai hari penutupan di tanggal 29 Agustus 2024 pukul 23.59 tidak ada partai politik yang mengusung Anies Baswedan. Pemohon II melihat bahwa tidak terpilihnya Anies Baswedan dikarenakan adanya upaya penjegalan dari kartel politik dalam demokrasi di Indonesia yang mencegah calon pemimpin potensial menjadi pemimpin kepala daerah. Hal ini dituangkan dalam percakapan di Radio Elshinta 29 Agustus 2024, pukul 23.00 s.d. 24.00 yang kemudian diangkat oleh 54 media daring nasional dan lokal terkait hal tersebut. 13 Pemohon II pada akhirnya menyampaikan rilis media tentang pandangan Mollie J. Cohen dalam bukunya “None of Above” sebagai bentuk protes terhadap kandidat yang diusulkan tetapi tidak memuaskan pemilih. Cohen menjelaskan bahwa di kedua negara tersebut, protes semacam ini menyebabkan sebagian besar suara menjadi tidak sah, yang mencerminkan ketidaksetujuan pemilih terhadap pilihan yang ada dalam surat suara. Pemohon II mengalami kerugian konstitusional ketika calon yang diharapkan dapat diusung oleh partai politik, tetapi tertolak oleh keberadaan kartel politik. Pemohon akan menggunakan haknya untuk memilih “non pasangan dalam surat suara” atau None of Above di Pilkada DKI 2024. Kalau Pemohon II menggunakan haknya ini kemudian suaranya dianggap tidak sah, maka ada hak dasar warganegara yang hilang untuk memilih dengan bebas sesuai hati nurani. 11. Bahwa Pemohon III sebagai pemegang hak pilih dalam Pilkada Provinsi Jakarta 2024 merasa hak pilihnya dirugikan karena dengan berlakunya Pasal-Pasal Yang Diujikan, preferensi dan penggunaan hak pilih Pemohon III pada akhirnya nanti akan dikualifikasi sebagai “suara tidak sah”. Padahal, Pemohon III sebagai advokat dan pemerhati hukum tata negara dan politik memiliki kapabilitas yang cukup untuk melakukan pencoblosan di TPS. Namun, konstruksi hukum Pasal-Pasal yang Diujikan lah yang membuat hak politik itu dipaksa menjadi “tidak sah”. Pemohon III meyakini terdapat 2 (dua) orang yang amat layak untuk berkontestasi dalam Pilkada Jakarta 2024, yakni Anies Baswedan (Anies) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Hal itu dirasakan sendiri oleh Pemohon III sebagai orang asli Jakarta (Betawi). Terlebih, hal itu juga terfleksi dalam berbagai survey elektabilitas di mana Anies dan Ahok selalu menempati urutan 2 (dua) tertinggi, dengan selisih cukup jauh dari peringkat ketiga. Sayangnya, preferensi politik Pemohon III nantinya terpaksa tidak dapat digunakan karena partai politik gagal menyerap aspirasi publik dalam kandidasi pasangan calon, terlebih, kuat dugaan adanya politik 14 penyanderaan yang membuat figur-figur pilihan publik tidak dapat berkontestasi. Selain penyanderaan, terdapat pula praktik dugaan kecurangan dalam kandidasi Pasangan Calon Pilkada Jakarta 2024, di mana KTP Pemohon III dicatut untuk memberikan dukungan kepada pasangan nomor urut 2 Pilkada Jakarta, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Padahal, Pemohon III sama sekali tidak pernah memberikan dukungan tersebut. Dengan kondisi demikian, di mana Anies atau Ahok sebagai figur dengan elektabilitas tinggi tidak dapat berkontestasi, justru digantikan dengan figur- figur ‘antah berantah’, ditambah terdapat dugaan skandal pencurian data KTP, maka Pemohon III memilih untuk tidak memberikan suara kepada ketiga pasangan calon Pilkada Jakarta yang ada saat ini. Namun, Pemohon III tetap ingin menggunakan hak konstitusionalnya untuk menggunakan hak pilih/suaranya dalam Pilkada 2024. Oleh karena itu, Pasal-Pasal Yang Diuji mutlak harus ditafsirkan memberikan ruang bagi Pemohon III dalam bentuk Blank Vote. C. Ketiga: Kerugian Konstitusional Para Pemohon dimaksud Bersifat Spesifik atau Khusus dan Aktual atau Setidaknya Bersifat Potensial Berdasarkan Penalaran yang Wajar dapat Dipastikan akan Terjadi 12. Bahwa para Pemohon adalah advokat, praktisi hukum, pemerhati, bahkan mantan penyelenggara atau pengawas Pemilu-Pilkada yang memiliki daya analisa kepemiluan dan ketatanegaraan di atas rata-rata masyarakat awam pada umumnya. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki concern yang jauh lebih dalam terkait dengan hak konstitusional yang Para Pemohon miliki, utamanya hak untuk memilih. 13. Bahwa para Pemohon pasti akan menggunakan hak suara nya di TPS pada 27 November 2024 nanti pada hari pemungutan suara Pilkada 2024. Namun, dengan berlakunya Pasal-Pasal Yang Diujikan, hak memilih tersebut akan terampas oleh hukum, karena para Pemohon hanya akan dihadapkan pada 2 (dua) pilihan, yakni antara hak memilih yang dimiliki 15 dikonversi menjadi suara tidak sah atau dipaksa berdiam diri di rumah tidak datang ke TPS sehingga dianggap abstain. 14. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, kerugian konstitusional para Pemohon jelas-jelas bersifat spesifik, khusus, dan potensial berdasarkan penalarang yang wajar, yakni hak memilih dalam Pilkada 2024 pada tanggal 27 November 2024 nantinya. D. Keempat: Kerugian Yang Diderita Para Pemohon Memiliki Sebab Kausalitas Dengan Pasal-Pasal Yang Diujikan. 15. Bahwa kerugian konstituonal yang diderita oleh para Pemohon jelas memiliki kausalitas dengan Pasal-Pasal Yang Diujikan, mengingat pasal- pasal tersebut tidak memberikan ruang adanya Blank Vote yang dapat menjadi saluran preferensi politik para Pemohon. Pasal-Pasal Yang Diujikan itulah yang pada akhirnya melahirkan kerugian bagi para Pemohon. E. Kelima: Kemungkinan Bahwa Dengan Dikabulkannya Permohonan Maka Kerugian Konstitusional Yang Didalilkan Tidak Akan Atau Tidak Lagi Terjadi. 16. Bahwa jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memaknai Pasal-Pasal yang Diuji untuk memberikan ruang Blank Vote, maka sudah pasti, hak konstitusional para Pemohon berupa hak memilih yang akan digunakan pada hari pemungutan suara Pilkada 2024 tanggal 27 November 2024 nantinya, tidak akan terjadi. Karena para Pemohon dapat menyalurkan hak memilihnya, dengan memilih kolom kosong, mengingat tidak ada satupun pasangan calon yang dapat merepresentasikan kehendak atau preferensi politik para Pemohon. 17. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, maka jelas para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk memohonkan Perkara a quo. III. ALASAN PERMOHONAN A. PASAL 79 AYAT (1), PASAL 85 AYAT (1), PASAL 94, PASAL 107 AYAT (1), PASAL 109 AYAT (1) UU PILKADA DAN PASAL 10 AYAT (2) DAN (3) UU 16 DKJ YANG TIDAK MENYEDIAKAN RUANG BLANK VOTE TELAH MERAMPAS PERSAMAAN HAK UNTUK MEMILIH YANG DIMILIKI PARA PEMOHON 1. Bahwa pada dasarnya Pasal 79 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), Pasal 94, Pasal 107 ayat (1), Pasal 109 ayat (1) UU Pilkada dan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) UU DKJ mengandung problem konstitusional yang sama, yakni tidak menyediakan ruang blank vote (kolom kosong) dalam Pilkada 2024, sehingga merampas persamaan hak untuk memilih para Pemohon, yang diberikan dan dijamin dalam UUD 1945. Oleh karena ke-tujuh Pasal a quo memiliki persamaan dalil utama, maka demi menghindari pengulangan (redundant), para Pemohon akan mengikat 7 (tujuh) pasal tersebut dalam 1 (satu) bangunan argumentasi yang sama agar permohonan menjadi lebih efektif. 2. Bahwa persamaan yang dimaksud dalam ke-tujuh Pasal a quo yakni seluruhnya berbicara mengenai ketiadaan eksistensi blank vote, dengan pembagian sebagai berikut: a. Pasal 79 ayat (1) UU Pilkada merupakan ketiadaan blank vote dalam desain surat suara; b. Pasal 85 ayat (1) dan Pasal 94 UU Pilkada merupakan ketiadaan blank vote dalam kategorisasi suara sah; c. Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU Pilkada merupakan ketiadaan blank vote dalam batas keterpilihan kepala daerah; d. Pasal 10 ayat (2) dan (3) UU DKJ merupakan ketiadaan blank vote dalam batas keterpilihan Gubernur/Wakil Gubernur di Provinsi Daerah Khusus Jakarta. 3. Bahwa eksistensi blank vote dalam desain surat suara, kategorisasi suara sah, dan batas keterpilihan kepala daerah baik di Jakarta maupun di daerah lainnya merupakan hal yang mutlak harus ada, untuk mengakomodir hak memilih bagi seluruh pemilih di Indonesia dengan berbagai preferensi politiknya. 4. Bahwa konstruksi hukum Pilkada yang diatur dalam Pasal 79 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), Pasal 94, Pasal 107 ayat (1), Pasal 109 ayat (1) UU Pilkada 17 dan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) UU DKJ tidak mengakomodir seluruh pemilih dalam menjalankan hak memilihnya, utamanya para Pemohon yang merasa dalam Pilkada 2024 ini, pasangan calon yang ada sama sekali tidak merepresentasikan kehendak para Pemohon. Oleh karenanya, para Pemohon memutuskan untuk memberikan hak suara tidak kepada siapapun pasangan calon yang ada di surat suara (none of the above). 5. Bahwa sayangnya, pilihan politik para Pemohon tersebut dipaksa oleh hukum untuk menjadi suara tidak sah, seakan-akan para Pemohon tidak dianggap kedudukannya sebagai sebuah subjek hukum yang sedang melaksanakan hak pilihnya. Hal ini amat bertentangan dengan prinsip- prinsip Pilkada 2024 yang seharusnya berjalan demokratis sesuai dengan kerangka yang dijamin dalam UUD 1945. B. PROSES KANDIDASI YANG TIDAK BEBAS, JUJUR, DAN ADIL 6. Bahwa kekecewaan para Pemohon yang merasa pasangan calon Pilkada 2024 yang ada saat ini tidak merepresentasikan kehendak para Pemohon bukanlah tanpa dasar atau sebagai bentuk egoisme individu semata, melainkan memang didukung dengan data dan fenomena yang akurat, di mana proses kandidasi Pilkada 2024 yang dilakukan oleh partai politik gagal menyerap aspirasi publik karena didominasi oleh sandera kekuasaan. 7. Bahwa proses kandidasi yang gagal menyerap aspirasi publik dapat terlihat dalam Pilkada Jakarta 2024, dimana terdapat figur-figur dengan elektabilitas tinggi justru tidak dapat berkontestasi dalam Pilkada, seperti Anies dan Ahok yang menempati peringkat tertinggi dalam survey elektabilitas sebagai berikut: Survei Indikator Politik Indonesia, 18-26 Juni 2024: 1. Anies Baswedan: 39,7 persen 2. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok): 23,8 persen 3. Ridwan Kamil: 13,1 persen 4. Tri Rismaharini: 1,4 persen 5. Erick Thohir: 1,1 persen 6. Erwin Aksa: 0,8 persen 7. Ahmad Sahroni: 0,6 persen 18 8. Haru Budi Hartono: 0,4 persen 9. Uya Kuya:0,4 persen 10. Kaesang Pangarep: 0,3 persen 11. Sandiaga Uno: 0,3 persen 12. Raffi Ahmad: 0,3 persen 13. Mardani Ali Sera:0,2 persen 14. Sri Mulyani Indrawati: 0,2 persen 15. Ahmad Syaikhu: 0,2 persen 16. Dharma Pongrekun: 0,2 persen 17. Dede Yusuf: 0,2 persen 18. Charles Honoris: 0,1 persen 19. Ahmad Riza Patria: 0,1 persen 20. Eko Patrio: 0,1 persen 21. Rahayu Saraswati: 0,1 persen 22. Ahmed Zaki Iskandar: 0,1 persen 23. Andika Perkasa: 0,1 persen 24. Jokowi: 0,1 persen 25. Tidak tahu/tidak jawab: 16,1 persen Survei dilakukan kepada responden yang memiliki hak pilih di Jakarta, menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 800 orang dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 800 responden memiliki toleransi kesalahan sekira 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Hasilnya, Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama menempati urutan elektabilitas tertinggi. Survei Litbang Kompas, 15-20 Juni 2024: 1. Anies Baswedan: 29.8 persen 2. Basuki Tjahaja Purnama: 20 persen 3. Ridwan Kamil: 8,5 persen 4. Erick Thohir: 2,3 persen 5. Sri Mulyani: 1,3 persen 6. Kaesang Pangarep: 1 persen 19 7. Tri Rismaharini: 1 persen 8. Andika Perkasa: 1 persen 9. Heru Budi Hartono: 1 persen 10. Nama lainnya: 4,3 persen Survei Litbang Kompas dilakukan terhadap 400 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Jakarta, melalui wawancara tatap muka dengan penarikan sampel acak sederhana. Survei bersifat independen dan memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error kurang lebih 4,9 persen. 8. Bahwa tidak hanya di Jakarta, hal serupa juga terjadi di Pilkada Papua, di mana terdapat figur dengan elektabilitas tertinggi, namun gagal berkontestasi dalam Pilkada 2024, yakni Paulus Waterpauw yang menempati hasil survey elektabilitas sebagai berikut: Survei Panel Survey Indonesia Pilkada Papua 2024: 1. Paulus Waterpauw sebesar 26,2 persen 2. Benhur Tomi Mano sebesar 23,1 persen 3. Mathius Awoitauw sebesar 16,6 persen, 4. Constan Karma 12,3 persen, 5. Mathius Fakhiri 7,2 persen, 6. William Frans Ansanay 6,2 persen serta 7. tokoh lainnya di bawah 3 persen data di atas menunjukkan Komjen Pol (purn) Paulus Waterpauw, kader Partai Golkar yang menjabat Ketua Golkar Provinsi Papua Barat, menurut Hasil Panel Survei Indonesia, menempatkan Paulus Waterpauw sebagai Kandidat dengan survey tertinggi. Namun pada akhirnya gagal diusung menjadi salah satu calon kepala daerah yang bertarung dalam Pilkada 2024. 9. Bahwa hal yang sama juga terjadi di Pilkada Banten, di mana ada figur dengan elektabilitas tinggi, namun gagal berkontestasi dalam Pilkada 2024, yakni Arif Wismansyah yang menempati hasil survey sebagai berikut: Survey Alvara Strategi 2024 Pikada Banten 2024 20 1. Airin Rachmi Diani sebesar 46,8% 2. Arief R Wismansyah 24,1% 3. Rano Karno 8,7% 4. Andra Soni 6,4% 5. Acham Dimyati Natakusumah 3,1% 6. Ade Sumardi 0,4% 7. Ari Untung 0,1% 8. Belum menentukan pilihan 7,3% Survey ini dilakukan pada 13-19 Agustus 2024 dengan dengan melibatkan 815 responden. Survei menggunakan metode kuantitatif dan dilakukan dengan wawancara tatap muka. Margin of error sekitar 3,43%. 10. Mohon menjadi perhatian yang mulia, bahwa peristiwa ini tidak hanya terjadi di Jakarta, Papua, dan Banten, tapi hampir terjadi di setiap daerah di Indonesia. 11. Bahwa proses kandidasi yang tidak bebas, jujur, dan adil tersebut bukan hanya terjadi di hilir, melainkan juga di sektor hulu. Hal ini dapat dilihat dari Pilkada Jakarta 2024, di mana Anies sebelumnya telah mendapat dukungan resmi dari PKS pada 25 Juni 2024, NasDem pada 22 Juli 2024, dan PKB pada 12 Juni 2024. Namun seluruh dukungan tersebut dicabut pada pertengahan Agustus 2024. Pencabutan dukungan serentak ini ditenggarai akibat ada pihak ‘penguasa’ yang tidak mengingkan Anies untuk berkompetisi dalam Pilkada 2024 (barrier to entry). Fenomena ini pula yang menyebabkan seorang Anies tidak sempat mengumpulkan dukungan KTP untuk maju melalui jalur independen akibat waktu yang sudah tidak memungkinkan. 12. Bahwa hal yang sama juga terjadi di Papua, di mana Paulus Waterpauw dengan elektabilitas tertinggi yang awalnya telah mendapat dukungan resmi dari Golkar (partainya sendiri), tiba-tiba dukungan tersebut dicabut setelah terjadi pergantian kepemimpinan yang janggal di tubuh Golkar. Dukungan tersebut kemudian dialihkan kepada Mathius Fakhiri. 21 13. Bahwa pada 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 sebagai landmark decision yang menurunkan ambang batas pencalonan pasangan calon kepala daerah partai politik. PDIP hampir mengusung Anies dalam Pilkada Jakarta 2024 karena dapat mengusung sendiri. Namun, menjelang akhir pendaftaran, dukungan tersebut juga batal diberikan. Diduga kuat terdapat tekanan kekuasaan kepada PDIP agar tidak mengusung Anies. 14. Bahwa indikasi sandera kekuasaan dibalik proses kandidasi yang tidak bebas, jujur, dan adil ini bukan tanpa dasar, melainkan dapat dilihat dari berbagai fakta sebagai berikut:  Sekjen PDI Perjuangan, yang diduga tersandera oleh kasus Harun Masiku. Bahkan Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, secara lantang dan tegas mengatakan akan mendatangi Kapolri apabila Sekjen dijemput paksa oleh Kepolisian [Link: …]  Sekjen PDI Perjuangan juga mengatakan PDIP dan Anies Baswedan dikepung oleh Kekuasaan (https://www.viva.co.id/berita/politik/1747423-hasto-kekuasaan- mengepung-pdip-dan-anies-baswedan)  Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, yang diduga tersandera kasus minyak goreng. Bahkan tidak ada angin dan hujan yang seharusnya munaslub Golkar di bulan Desember namun dipercepat di Bulan Agustus 2024, dan mengundurkan diri dari kursi Ketua Umum (https://sinpo.id/detail/56000/golkar-di-tangan-airlangga-tersandera- kasus-hukum)  Partai Nasdem diduga menerima aliran dana dari Terpidana Syahrul Yasin Limpo Mantan Menteri Pertanian (https://www.detik.com/bali/berita/d-7217171/terungkap-aliran-uang- korupsi-syl-ke-istri-hingga-nasdem)  Dan berita-berita lainnya. 22 15. Bahwa banyak pihak membantah adanya sandera kekuasaan yang menghadirkan barrier to entry bagi figur-figur tertentu untuk mencalonkan diri dalam Pilkada 2024, namun bantahan itu gugur ketika Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, dengan tegas menyatakan ada “Mulyono and the gank” dibalik gagalnya Anies mencalonkan diri menjadi Calon Gubernur Jawa Barat. (https://nasional.tempo.co/read/1910342/saat-ono-surono-pdip-sebut- nama-mulyono-di-balik-gagalnya-anies-maju-pilkada-jabar) Pernyataan Ono Surono semakin mengonfirmasi bahwa praktik sandera kekuasaan dalam proses kandidasi sehingga menciptakan Pilkada yang tidak bebas, jujur, dan adil adalah sebuah kenyataan. Akibatnya, pasangan calon yang ada dalam Pilkada 2024 sama sekali tidak merepresentasikan kehendak para Pemohon dan mungkin juga kehendak publik lainnya. C. MENGHADIRKAN BLANK VOTE UNTUK MELINDUNGI HAK KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON DAN MENGEMBALIKAN PILKADA KE KORIDOR YANG DIKEHENDAKI KONSTITUSI 16. Bahwa tidak dapat dipungkiri, blank vote adalah jawaban untuk memecah kebuntuan konstitusional yang dialami oleh para Pemohon akibat norma yang diatur dalam Pasal 79 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), Pasal 94, Pasal 107 ayat (1), Pasal 109 ayat (1) UU Pilkada dan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) UU DKJ. Di mana blank vote adalah salah satu jenis saluran kedaulatan rakyat dalam menggunakan hak pilih, ketika tidak ada satupun pasangan calon di dalam surat suara yang merepresentasikan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, rakyat berhak untuk menggunakan hak suaranya dengan tidak diberikan kepada pasangan calon manapun (none of the above). 17. Bahwa para ahli juga menjelaskan blank vote adalah salah satu jenis menggunakan hak pilih dengan sikap tidak memberikan suara tersebut kepada pasangan calon manapun. Hal itu memiliki perbedaan mendasar dengan “memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilih/tidak memilih/abstain”. Para ahli menjelaskan blank vote sebagai berikut: 1) Giovanni Satori, menyatakan blank vote adalah salah satu jenis partisipasi politik yang mengekspresikan kritik terhadap kandidat yang 23 ada. Sartori menganggap ketika blank vote mencapai tingkat yang signifikan, itu bisa menjadi alarm peringatan sistem demokrasi bahwa ada ketidakpuasan meluas di antara pemilih. (Sartori, Giovanni. 1962. Democratic Theory. Detroit, Wayne University Press) 2) Piere Rosanvallon, menyatakan blank vote sebagai saluran dari demokrasi ketidakpercayaan (democratie la defiance) sebagai akibat ketidakpercayaan dengan kandidat-kandidat yang ada karena tidak mewakili aspirasi pemilih secara memadai. Namun, para pemilih tetap memilih berpartisipasi dalam proses pemilihan sebagai bentuk dari tanggung jawab sipil. (Counter-democracy: politics in an age of distrust, Cambridge University Press, New York 2008) 3) Jean Luc Parodi (Perancis), menyatakan blank vote adalah bentuk protes yang sah dan merupakan cara bagi pemilih untuk menunjukkan ketidakpuasan mereka dengan pilihan tanpa sepenuhnya menarik diri dari proses pemilihan (tidak abstain). (referensi …) 4) Pierre Martin, menyatakan blank vote merupakan wadah untuk mengakomodir perilaku pemilih, di mana blank vote adalah alat ukur ketidakpuasan publik terhadap pilihan politik yang ada, dan bagaimana hal ini berbeda dari suara tidak sah yang biasanya disebabkan oleh kesalahan atau ketidaktauan (spoiled vote). (referensi …) 5) Mark Franklin, menyatakan bahwa terdapat banyak faktor yang memengaruhi prilaku pemilih, salah satunya adalah ketidakpuasan terhadap kandidat yang ada memengaruhi tingkat partisipasi pemilih, oleh karena itu blank vote penting untuk disediakan sebagai saluran untuk tetap menjada partisipasi pemilih. (Voter Turnout and The Dynamics of Electoral Competition in Democracies since 1945) 24 18. Bahwa penting bagi para Pemohon untuk memberikan penekanan bahwa blank vote merupakan yang berbeda dengan abstain/tidak memilih/invalid vote. Perbedaan tersebut terletak dalam 3 (tiga) sudut pandang sebagai berikut: 1) Validitas Hukum i. Blank Vote: merupakan suara sah karena Pemilih mengikuti semua prosedur yang benar meskipun pemilih tidak memilih kandidat manapun. Blank Vote tetap dihitung sebagai suara sah yang diberikan meskipun tidak masuk ke dalam perhitungan kandidat manapun, karena pemilih Dapat Menentukan Preferensi Pemilih. ii. Invalid Vote: merupakan suara tidak sah karena penyimpangan terhadap aturan teknis pemilihan. Surat suara tidak sah tidak dihitung dalam perhitungan suara karena Tidak Dapat Menentukan Preferensi Pemilih. 2) Niat Pemilih i. Blank Vote: pemilih secara sengaja tidak memilih kandidat manapun, dan ini sebagai wujud protes pasif atas ketidakpuasan terhadap pilihan yang tersedia. Pemilih ingin menunjukkan partisipasi politik dalam pemilihan tetapi tidak mendukung kandidat manapun. ii. Invalid Vote: pemilih secara tidak sengaja melakukan kesalahan dalam penandaan, seperti mencoret nama kandidat, atau menggunakan simbol yang tidak diperbolehkan, tidak mencerminkan niat yang jelas dari pemilih untuk tidak memilih kandidat melainkan terjadi karena kekeliruan. 3) Pengaruh dalam Hasil Pemilu i. Blank Vote: di beberapa negara seperti di Kolombia yang pernah terjadi di dalam Pemilihan Walikota Bello, Medelin, Blank Vote mengalahkan perolehan suara kandidat yang menyebabkan pemilu diulang ii. Invalid Vote tidak mempengaruhi hasil Pemilihan dikarenakan dihitung sebagai suara Tidak sah. 25 19. Bahwa konstruksi hukum yang diatur dalam Pasal 79 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), Pasal 94, Pasal 107 ayat (1), Pasal 109 ayat (1) UU Pilkada dan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) UU DKJ, yang mencampuradukkan antara blank vote dengan suara tidak sah juga menjadi pemicu tinggi nya tingkat apatisme pemilu di Indonesia. Pemilih cenderung enggan datang ke TPS karena protes mereka terdapat proses kandidasi dipersamakan sebagai suara tidak sah. 20. Bahwa Internasional IDEA merumuskan penyebab dari Partisipasi Pemilih yang rendah dikarenakan Apatisme Pemilih dan Ketidakpercayaan terhadap Proses Politik. Hal ini dapat dilihat di dalam Halaman 5 Voter Turnout Database Code Book yang diterbitkan Internasional IDEA : “Voter turnout is one of the crucial indicators of how citizens participate in the governance of their country. Higher voter turnout is in most cases a sign of the vitality of democracy, while lower turnout is usually associated with voter apathy and mistrust of the political process (Solijonov 2016)”. (Sumber: https://www.idea.int/sites/default/files/publications/voter- turnout-database-codebook.pdf) 21. Bahwa secara politik, tinggi rendahnya partisipasi pemilih abstain yang terkait dengan Suara Kosong atau Blank Vote dapat diakibatkan: a. Pengaruh Suara Pemilih terhadap perubahan yang akan terjadi setelah pemilu (Closeness of Election); b. Persepsi terhadap perubahan yang diusung oleh kandidat dalam isu-isu tertentu (Perception of the Political Isueses at Stake); c. Jumlah kandidat yang berkompetisi (Political Fragmentation). (Sumber: https://www.idea.int/sites/default/files/publications/voter-turnout- trends-around-the-world.pdf) 22. Bahwa sebagai sebuah pengalaman, Golput/Abstain yang tinggi di dalam Pilkada Tahun 2020 seperti yang terjadi di daerah sebagai berikut : 1) Pilkada Kota Medan Tahun 2020, Golput mencapai 54,22% atau 886.964 orang dari 1.635.846 Total Pemilih, padahal yang maju di Kota Medan adalah Menantu Presiden Joko Widodo. 2) Pilkada Kabupaten Kota Depok Tahun 2020, 451.625 Pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. 26 3) Pilkada Kota Tangsel tahun 2020, terdapat 400 ribu pemilih Golput dari DPT sebanyak 976.019. Sampel 3 Kabupaten/Kota tersebut merupakan Kabupaten/Kota yang banyak masyarakat terdidik tinggal di dalamnya dengan kesadaran politik yang tinggi tentunya. Namun faktanya menghasilkan angka abstain yang amat tinggi. 23. Bahwa begitupula dengan suara tidak sah, Blank Vote menjadi penyebab utama terjadinya suara tidak sah. Misalnya di dalam Penelitian Surat Suara Tidak Sah di dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Karangasem, Bali. Penelitian ini diambil dari tulisan Santi Covarida, Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Kelembagaan Pemilu (www. Journal.kpu.go.id) Dari hasil penelitian di atas, mengungkapkan blank vote menyumbang Suara Tidak Sah terbesar dalam Suara Tidak Sah dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Karangasem Bali - 71% dalam Pemilu DPD - 70% dalam Pemilu DPR RI 27 - 66% dalam Pemilu DPRD PRovinsi - 59% dalam Pemilu DPRD Kabupaten/Kota 24. Bahwa melihat fakta-fakta di atas, apabila blank vote dilembagakan menjadi suara sah, maka para Pemohon jamin selain akan menghilangkan kerugian konstitusional para Pemohon, jug akan menghasilkan peningkatan signifikan terhadap angka partisipasi pemilihm karena pemilih memiliki wadah sebagai wujud perlawanan rakyat/pemilih melaksanakan kedaulatan rakyat untuk Tidak Setuju atau Menolak Seluruh pasangan Calon yang dihasilkan dari proses yang tidak demokratis. D. PRAKTIK BLANK VOTE DI NEGARA LAIN 25. Bahwa praktik blank vote sebagai suara sah dikenal luas di negara-negara lain dengan berbagai istilah seperti “blank null and void/BNV”, “voto en blanco”, dan lain sebagainya. Negara-negara tersebut antara lain Kolombia, Ekuador, Ukraina, Mongolia, Perancis, Spanyol, Swiss, Swedia, Belanda, Negara Bagian Nevada Amerika Serikat, dan India. 26. Bahwa dari negara-negara di atas, para Pemohon akan membandingkan dengan blank vote di Kolombia. Bukan tanpa alasan, karena antara Kolombia dengan Indonesia memiliki tertium comparasionis yang tepat, mengingat keduanya sama-sama menjalankan demokrasi yang berdasarkan ketuhanan. Demokrasi berdasarkan Ketuhanan di Indonesia ditegaskan dalam preambule UUD 1945, begitu juga dengan Demokrasi berdasarkan Ketuhanan di Kolombia juga ditegaskan dalam preambule Konstitusi Kolombia 1991 sebagai berikut: The People of Colombia, In the exercise of their sovereign power, represented by their delegates to the National Constituent Assembly, invoking the protection of God, and in order to strengthen the unity of the nation and ensure to its members life, peaceful coexistence, work, justice, equality, understanding, freedom, and peace within a legal, democratic, and participatory framework that may guarantee a just political, economic, and social order and committed to promote the integration of the Latin American community, decree, authorize, and promulgate the following 27. Bahwa Demokrasi berdasarkan Ketuhanan menjadikan nilai moralitas sebagai acuan utama dalam penyelenggaraan pesta demokrasi. Oleh 28 karenanya, perlu dibuka ruang seluas-luasnya untuk mengartikulasikan moralitas dalam Pilkada. Termasuk melembagakan protes ketika terdapat kandidasi yang tidak memenuhi prinsip genuine moralitas yang original, atau dikenal dengan istilah the real clean. 28. Bahwa blank vote (dikenal dengan sebutan voto en blanco) di Kolombia diatur dalam beberapa aturan detail sebagai berikut: 1) Konstitusi Kolombia (1991): o Pasal 258 Konstitusi Kolombia mengakui suara kosong sebagai salah satu opsi pemilih. Pasal ini menetapkan bahwa suara kosong dihitung sebagai suara sah dan merupakan bagian dari sistem demokrasi. 2) Undang-Undang Pemilu (Ley Estatutaria de Participación Ciudadana, Ley 134 de 1994): o Artikel 9 dari Undang-Undang ini menjelaskan bahwa suara kosong harus dihitung dalam penghitungan suara. Artikel ini mengakui bahwa pemilih memiliki hak untuk memilih suara kosong sebagai bentuk ekspresi politik. o Artikel 41 menetapkan bahwa jika suara kosong memperoleh mayoritas dalam pemilihan, pemilu harus diulang dengan kandidat yang berbeda. Ini memberikan kekuatan hukum nyata pada suara kosong dan memungkinkan pemilih untuk memaksa perubahan dalam kandidat yang ada. 3) Reforma Politik (Ley 1475 de 2011): o Artikel 258 dari reformasi tahun 2011 menguatkan ketentuan mengenai "voto en blanco," memperjelas cara penghitungan suara kosong dan efeknya pada pemilihan. Artikel ini memastikan bahwa suara kosong dihitung sebagai suara sah dan menetapkan aturan lebih lanjut tentang dampaknya jika suara kosong menang mayoritas. 4) Código Electoral (Kode Pemilu): o Kode Pemilu Kolombia juga mengatur mekanisme penghitungan dan pengolahan suara, termasuk suara kosong. Ini meliputi 29 prosedur untuk bagaimana suara kosong harus diintegrasikan dalam hasil pemilu dan pengaturan yang relevan terkait dengan pelaksanaan pemilu. 29. Bahwa blank vote di Kolombia merupakan sarana menjunjung tinggi moralitas untuk menghadirkan kandidasi yang memenuhi aspek the real clean. Oleh karena itu, keberadaan blank vote merupakan hal yang mutlak dalam Pilkada Kolombia sebagai wadah bagi rakyat dan warning system bagi partai politik sebagai pengusung kandidat. 30. Bahwa karena perannya yang amat krusial, blank vote di Kolombia juga memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil Pilkada. Hal itu pernah terjadi di Pemilihan Walikota Bello, Madelin, Kolombia pada tahun 2011. Pilkada Bello 2011 diikuti oleh 3 (tiga) kandidat sebagai berikut: 1) Óscar Suárez Mira: Mantan senator dan politisi terkemuka dari Partai Konservatif Kolombia. Óscar Suárez Mira adalah kandidat utama dalam pemilihan tersebut. Namun, ia menjadi tokoh kontroversial karena adanya tuduhan keterlibatan dalam skandal korupsi dan hubungan dengan kelompok paramiliter. Ketidakpuasan terhadapnya menjadi salah satu alasan utama mengapa banyak pemilih memilih suara kosong. 2) Germán Londoño: Kandidat lain yang bersaing dalam pemilihan ini, meskipun tidak seterkenal Óscar Suárez Mira. Dia juga tidak berhasil mendapatkan dukungan yang signifikan dari pemilih. 3) John Jairo Berrío: Seorang kandidat yang juga gagal memenangkan kepercayaan pemilih di tengah ketidakpuasan luas terhadap semua kandidat yang bersaing. Pada akhirnya, Pilkada Bello 2011 dimenangkan oleh blank vote yang menyebabkan Pilkada harus diulang. 31. Bahwa ketika Pilkada Bello 2011 diulang, terjadi rekonfigurasi dukungan politik sehingga menghasilkan kandidasi yang berbeda yang jauh lebih dikehendaki rakyat, yakni: 1) Carlos Muñoz López: Dia adalah kandidat dari Partai Konservatif Kolombia (Partido Conservador Colombiano). 30 2) Diana Montoya: Mewakili Partai Liberal Kolombia (Partido Liberal Colombiano). Pada akhirnya, Pilkada ulang Bello 2011 dimenangkan oleh Carlos Munoz, meskipun juga diikuti oleh blank vote. Pemilu ulang ini dilakukan setelah pemilih menolak semua kandidat awal dengan memilih suara kosong pada pemilihan sebelumnya, memaksa diadakannya pemilu ulang sesuai dengan ketentuan hukum di Kolombia. Pemilu Ulang yang dilaksanakan Bulan Desember 2011 akhirnya memenangkan Carlos Muñoz López terpilih sebagai wali kota Bello. Hal semacam ini lah yang perlu untuk dicontoh dan juga diterapkan di Indonesia. 32. Bahwa pengalaman yang terjadi di Kolombia menunjukkan bahwa eksistensi blank vote amat penting untuk melindungi hak konstitusional pemilih, serta tidak akan menciptakan kondisi dead lock dalam Pilkada. Hal yang sama juga pernah terjadi pada Pilkada Makassar tahun 2018, di mana kotak kosong menang melawan pasangan Munafri Arifuddin – Andi Rachmatika Dewi (APPI-Cicu), yang menyebabkan Pilkada Makassar diulang pada tahun berikutnya. Kemenangan tersebut bahkan bisa dibilang telak, APPI-Cicu yang mengantongi 83% dukungan DPRD Makassar, justru kalah telah dengan selisih 36.898 suara (53,23% berbanding 46,77%). Saat Pilkada ulangan, terjadi rekonfigurasi dukungan partai politik yang menghasilkan kandidat baru, dari 1 pasangan calon menjadi 4 pasangan calon. Hal ini juga menunjukkan bahwa di Indonesia pun dead lock tidak terjadi ketika opsi kotak kosong dibuka. 33. Bahwa berikut juga para Pemohon sampaikan bagaimana jenis-jenis surat suara di negara lain yang mengakomidir blank vote dalam Pilkada atau Pemilu nya: 31 Gambar di atas adalah surat suara di Kolombia dimana terdapat blank vote dalam surat suaranya. Gambar di atas adalah surat suara di India di mana terdapat blank vote dalam surat suaranya pada kolom paling bawah. 32 Gambar di atas adalah surat suara di Negara Bagian Amerika Serikat, di mana terdapat blank vote dalam surat suaranya pada kolom paling bawah. Bahkan Pemilih juga diberi hak untuk menulis nama lain selain calon-calon yang ada. E. MEMAKNAI PASAL 79 AYAT (1), PASAL 85 AYAT (1), PASAL 94, PASAL 107 AYAT (1), PASAL 109 AYAT (1) UU PILKADA DAN PASAL 10 AYAT (2) DAN AYAT (3) UU DKJ DENGAN MEMFASILITASI BLANK VOTE DI DALAMNYA SEBAGAI BENTUK MENGAKOMODIR PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON DAN MENDUDUKKAN KEMBALI PILKADA KE JALUR KONSTITUSIONAL 34. Bahwa berbagai argumentasi di atas menunjukkan bahwa eksistensi Pasal Pasal 79 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), Pasal 94, Pasal 107 ayat (1), Pasal 109 ayat (1) UU Pilkada dan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) UU DKJ yang tidak menyediakan blank vote merupakan perampasan terhadap hak untuk memilih yang dimiliki oleh para Pemohon. 35. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan “Kedaulatan di Tangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, perampasan hak memilih para Pemohon adalah hal yang amat bertolak belakang dengan kedaulatan di tangan rakyat yang diatur dalam UUD. Kondisi a quo menjadikan rakyat tidak berdaulat. Oleh karena itu, Pasal 79 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), Pasal 94, Pasal 107 ayat (1), Pasal 109 ayat (1) UU Pilkada dan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) UU DKJ menjadi bertentangan secara 33 bersyarat dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. 36. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan “Negara Indonesia adalah negara hukum”, di mana salah satu ciri dari negara hukum adalah equality before the law. Perampasan hak memilih para Pemohon adalah pelanggaran terhadap prinsip negara hukum. Oleh karenanya Pasal 79 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), Pasal 94, Pasal 107 ayat (1), Pasal 109 ayat (1) UU Pilkada dan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) UU DKJ menjadi bertentangan secara bersyarat dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. 37. Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menegaskan “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara Demokratis”. Kebuntuan konstitusional yang mengkonversi hak pilih para Pemohon menjadi suara tidak sah jelas- jelas tidak mencerminkan pelaksanaan Pilkada yang demokratis. Oleh karena itu, Pasal 79 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), Pasal 94, Pasal 107 ayat (1), Pasal 109 ayat (1) UU Pilkada dan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) UU DKJ menjadi bertentangan secara bersyarat dengan prinsip Pilkada yang demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. 38. Bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menegaskan “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”. Sementara Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 juga menegaskan serupa di mana “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Kedua pasal tersebut sama-sama menjamin kebebasan dalam pelaksanaan pemilu dan mengeluarkan pendapat. Namun, kebebasan tersebut terenggut dengan konstruksi hukum Pilkada saat ini yang tidak memberikan ruang bagi para Pemohon dalam menjalankan ekspresi politiknya secara bebas, karena dianggap menjadi suara tidak sah. Termasuk kebebasan partai politik dalam mengusung pasangan calon yang juga tersandera. Oleh karenanya, Pasal 79 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), Pasal 94, Pasal 107 ayat (1), Pasal 109 ayat (1) UU Pilkada dan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) UU DKJ menjadi 34 bertentangan secara bersyarat dengan prinsip kebebasan dalam Pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. 39. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”, sementara Pasal 28D ayat (3) mengatur “Setiap Warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”. Kemudian Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menegaskan “Hak untuk Hidup, Hak untuk Tidak Disiksa, Hak Kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berkaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” Serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 mengatur “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Keempat Pasal dalam konstitusi di atas menjamin hal yang serupa yakni “pengakuan dan persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan”, hal yang mana seluruhnya terlanggar akibat terampasnya hak memilih bagi para Pemohon yang pada akhirnya tidak dapat dijalankan secara sama, mengingat pilihan para Pemohon dalam menjalankan hak memilih akan dikonversi menjadi suara tidak sah. Oleh karena itu, Pasal 79 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), Pasal 94, Pasal 107 ayat (1), Pasal 109 ayat (1) UU Pilkada dan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) UU DKJ jelas bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 40. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, Pasal 79 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), Pasal 94, Pasal 107 ayat (1), Pasal 109 ayat (1) UU Pilkada dan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) UU DKJ menjadi jelas bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai: 1) Pasal 79 ayat (1) UU Pilkada: 35 Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b memuat foto, nama, dan nomor urut calon, dan kolom kosong sebagai wujud pelaksanaan suara kosong. 2) Pasal 85 ayat (1) UU Pilkada: Pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan dengan cara: a. Memberi tanda satu kali pada surat suara dalam hal telah terdapat kolom kosong di dalamnya; b. Memberi tanda pada semua kotak pasangan calon atau coblos semua dalam hal belum terdapat kolom kosong dalam surat suara untuk dihitung sebagai suara kosong; c. Menulis nomor, nama, atau istilah lain selain pasangan calon dalam hal belum terdapat kolom kosong dalam surat suara untuk dihitung sebagai suara kosong; atau d. Memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik. 3) Pasal 94 UU Pilkada: Surat suara untuk Pemilihan dinyatakan sah jika surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan: a. Pemberian tanda satu kali pada nomor urut, foto, atau nama salah satu Pasangan calon atau pada kolom kosong dalam surat suara; b. Pemberian tanda pada semua kotak pasangan calon atau coblos semua dalam hal belum terdapat kolom kosong dalam surat suara untuk dihitung sebagai suara kosong; atau c. Pemberian tulisan nomor, nama, atau istilah lain selain pasangan calon dalam hal belum terdapat kolom kosong dalam surat suara untuk dihitung sebagai suara kosong. 4) Pasal 107 ayat (1) UU Pilkada: Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak dan mengalahkan suara kosong ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Terpilih, di mana jika suara kosong memperoleh suara terbanyak, maka pemilihan diulang pada tahun berikutnya. 5) Pasal 109 ayat (1) UU Pilkada: Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak dan mengalahkan kolom kosong ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Terpilih, di mana jika suara kosong memperoleh suara terbanyak, maka pemilihan diulang pada tahun berikutnya. 36 6) Pasal 10 ayat (2) UU DKJ: Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih atau dalam hal suara kosong mendapat perolehan suara lebih dari 50% maka diadakan pemilihan ulang pada tahun berikutnya. 7) Pasal 10 ayat (3) UU DKJ: Dalam hal tidak ada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diadakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon atau suara kosong yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama. 41. Bahwa para Pemohon perlu menyampaikan permintaan memberikan tafsir terkait dengan Pasal-Pasal yang diujikan di atas amat sangat penting dilakukan demi melindungi hak konstitusional para Pemohon, utamanya dalam melaksanakan pemungutan suara pada 27 November 2024 nanti. Permintaan agar Mahkamah memaknai secara eksplisit sebuah norma dalam Undang-Undang demi menjaga dan melindungi hak konstitusional adalah hal yang wajib dilakukan. Hal ini sebagaimana pertama kali MK mengenalkan putusan ‘konstitusional bersyarat’ dalam Putusan Nomor 10/PUU-VI/2008 yang pada ratio decidendi nya menyatakan sebagai berikut: Halaman 212, Putusan Nomor 10/PUU-VI/2008: “[3.25] Menimbang bahwa terhadap masalah yang Ketiga, yaitu ketiadaan norma konstitusi yang bersifat implisit melekat dalam suatu pasal konstitusi, in casu syarat domisili di provinsi yang diwakilinya bagi calon anggota DPD, implisit melekat pada Pasal 22C ayat (1) dan (2) UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa apabila mengacu kepada Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK, memang tidak mungkin untuk diajukan permohonan pengujian. Karena, permohonan yang demikian akan dianggap kabur (obscuur libel), tidak jelas, yang berakibat permohonan tidak dapat diterima sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 ayat (1) UU MK. Namun demikian, Mahkamah dapat juga menyatakan bahwa suatu pasal, ayat, dan/atau bagian undang- undang yang tidak memuat suatu norma konstitusi yang implisit melekat pada suatu pasal konstitusi yang seharusnya diderivasi secara eksplisit dalam rumusan pasal, ayat, dan/atau bagian undang-undang, oleh Mahkamah dapat dinyatakan sebagai 37 “konstitusional bersyarat” (conditionally constitutional) atau “inkonstitusional bersyarat” (conditionally unconstitutional);” 42. Bahwa alasan MK melakukan penafsiran terhadap sebuah norma dalam Undang-Undang juga berkali-kali ditentang oleh DPR selaku pembentuk UU karena menganggap perannya sebagai positive legislature diintervensi. Tentu pemikiran tersebut amat keliru, karena kewenangan MK dalam memaknai sebuah norma dalam UU bukanlah dalam hal bertindak sebagai positive legislature, namun tetap bertindak dalam kerangka Lembaga peradilan yang menegakkan hukum dan keadilan dengan mengisi kekosongan hukum, jika kekosongan tersebut benar-benar melanggar hak konstitusional rakyat. Hal mana tertuang dalam Putusan Nomor 48/PUU- IX/2011 sebagai berikut: Halaman 94, Putusan Nomor 48/PUU-IX/2011: Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 57 ayat (2a) UU 8/2011 tersebut bertentangan dengan tujuan pembentukan Mahkamah untuk menegakkan hukum dan keadilan khususnya dalam rangka menegakkan konstitusionalitas norma Undang-Undang sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Adanya Pasal 57 ayat (2a) UU 8/2011 tersebut berakibat terhalangnya Mahkamah untuk (i) menguji konstitusionalitas norma; (ii) mengisi kekosongan hukum sebagai akibat putusan Mahkamah yang menyatakan suatu norma bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sementara itu, proses pembentukan Undang-Undang membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga tidak dapat segera mengisi kekosongan hukum tersebut; (iii) melaksanakan kewajiban hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; Oleh karenanya, dalam permohonan ini, sudah tepat bagi Mahkamah untuk mengisi kekosongan norma terkait blank vote dengan mengabulkan perkara a quo. 43. Bahwa penting bagi para Pemohon tekankan, mengingat para Pemohon meminta diakomodir blank vote untuk melindungi hak konstitusional para Pemohon, oleh karenanya jika permohonan ini dikabulkan dan ada kondisi di mana blank vote menang dalam Pilkada, konsekuensi yang paling logis adalah Pilkada harus diulang pada tahun berikutnya. Hal ini tentu mengacu pada preseden yang telah dilakukan selama ini di Indonesia untuk kasus 38 calon tunggal, begitu juga telah disepakati oleh KPU RI bersama dengan Komisi II DPR RI, dalam hal kotak kosong menang, maka Pilkada diulang pada tahun 2025. (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240911070804-617- 1143181/kpu-dpr-sepakat-pilkada-ulang-digelar-2025-kalau-kotak-kosong- menang) 44. Bahwa penting untuk para Pemohon beri penekanan terkait dengan dalam kondisi apa blank vote dikatakan memenangi Pilkada, tentu konsep yang dianut harus mengacu pada sistem pemilihan di Indonesia yang terbagi menjadi (2), yakni absolute majority voting untuk Pemilu serta Pilkada Jakarta dan plurality voting untuk Pilkada di Provinsi, Kabupaten, Kota lainnya. 45. Bahwa plurality voting adalah keterpilihan pasangan calon cukup hanya menjadi peserta dengan perolehan suara terbanyak, sementara absolute majority voting mensyaratkan perolehan suara lebih dari 50% untuk terpilih menjadi pemenang. Lebih lengkap dapat di simak dalam tabel sebagai berikut: Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10 Tahun 2016 (Plurality Voting) Pasal 6A ayat (3) NRI UUD 1945 Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Terpilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah Provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Terpilih Berdasarkan pemahaman yang demikian, maka jika blank vote memperoleh suara terbanyak (tidak perlu lebih dari 50%) di provinsi, kabupaten, atau kota selain Jakarta, konsekuensinya adalah mengikuti 39 sistem plurality voting yang dianut di mana secara seketika Pilkada harus diulang. Tanpa melihat penjumlahan suara dari calon-calon yang lain. 46. Sementara untuk di Jakarta, karena menganut sistem absolute majority system, maka jika pada putaran pertama blank vote mendapat suara lebih dari 50%, otomatis Pilkada Jakarta harus diulang. Namun jika blank vote berhasil menempati urutan pertama atau kedua (di bawah 50%), maka blank vote berhak untuk masuk kedalam putaran kedua. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan di atas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: DALAM PROVISI: 1. Mengabulkan Permohonan Provisi para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menunda pelaksanaan pencetakan surat suara sampai adanya putusan dalam perkara nomor 125/PUU-XXII/2024. DALAM POKOK PERMOHONAN: 1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588, Tahun 2015) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b memuat foto, nama, dan nomor urut calon, dan kolom kosong sebagai wujud pelaksanaan suara kosong. 3. Menyatakan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588, Tahun 2015) 40 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan dengan cara: a. Memberi tanda satu kali pada surat suara dalam hal telah terdapat kolom kosong di dalamnya; b. Memberi tanda pada semua kotak pasangan calon atau coblos semua dalam hal belum terdapat kolom kosong dalam surat suara untuk dihitung sebagai suara kosong; c. Menulis nomor, nama, atau istilah lain selain pasangan calon dalam hal belum terdapat kolom kosong dalam surat suara untuk dihitung sebagai suara kosong; atau d. Memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik. 4. Menyatakan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, Tahuun 2015) bertentangan dengan Undang-Undang NRI 1945 dan Tidak Mempuunyai Kekuatan Hukum Mengikat sepanjang tidak dimaknai: Surat suara untuk Pemilihan dinyatakan sah jika surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan: a. Pemberian tanda satu kali pada nomor urut, foto, atau nama salah satu Pasangan calon atau pada kolom kosong dalam surat suara; b. Pemberian tanda pada semua kotak pasangan calon atau coblos semua dalam hal belum terdapat kolom kosong dalam surat suara untuk dihitung sebagai suara kosong; atau c. Pemberian tulisan nomor, nama, atau istilah lain selain pasangan calon dalam hal belum terdapat kolom kosong dalam surat suara untuk dihitung sebagai suara kosong. 5. Menyatakan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, Tahun 2016) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat sepanjang tidak dimaknai: 41 Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak dan mengalahkan suara kosong ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Terpilih, di mana jika suara kosong memperoleh suara terbanyak, maka pemilihan diulang pada tahun berikutnya. 6. Menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, Tahun 2016) bertentangan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak dan mengalahkan kolom kosong ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Terpilih, di mana jika suara kosong memperoleh suara terbanyak, maka pemilihan diulang pada tahun berikutnya. 7. Menyatakan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913, Tahun 2024) bertentangan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih atau dalam hal suara kosong mendapat perolehan suara lebih dari 50% maka diadakan pemilihan ulang pada tahun berikutnya. 8. Menyatakan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913, Tahun 2024) bertentangan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Dalam hal tidak ada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diadakan 42 pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon atau suara kosong yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama. 9. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16, yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 10 Oktober 2024 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan GUbenur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tetang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. 2. Bukti P-2 : Cetak Berita Daring dari situs viva.co.id, berjudul “Hasto: Kekuasaan Mengepung PDIP dan Anies Baswedan”, tanggal 30 Agustus 2024; 3. Bukti P-3 : Cetak Berita Daring dari situs SIN PO.id, berjudul “Golkar di tangan Airlangga Tersandera Kasus Hukum”, tanggal 29 Juli 2023; 43 4. Bukti P-4 : Cetak Daftar Pemilih Tetap atas nama Muhamad Raziv Barokkah, Ramdansyah, dan Heriyanto dari situs kpu.id; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-X/2012, dengan Pemohon Heriyanto; Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU- XIII/2015, dengan Heriyanto dan Ramdansyah sebagai Pemohon; 6. Bukti P-6 : Foto Baliho bergambar Arief Wismansyah di Area Publik; Cetak Berita Daring dari situs okezone.com, berjudul Survei Terbaru Pilgub Banten 2024: Airin 46,8%, Arief Wismansyah 24,1%, Rano Karno 8,7%, tanggal 23 Agustus 2024; Cetak Berita Daring dari situs Tribun-Medan.com, berjudul Sederet Prestasi Arief Wismansyah bacalon Gubernur Banten yang Kena PHP Partai Demokrat, tanggal 22 Juli 2024; 7. Bukti P-7 : - Cetak Berita Daring dari situs DetikNews, berjudul Survei SMRC: Anies Unggul Jika Lawan RK, Ahok, atau Kaesang di Jakarta, tanggal 18 Agustus 2024; - Cetak Berita Daring dari situs VoA, berjudul Survei Indikator Politik: Anies Ungguli Ahok dan Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta, tanggal 26 Juli 2024; 8. Bukti P-8 : Cetak Berita Daring dari situs PKS.id, berjudul PKS Resmi Usung Anies baswedan-Sohibul IMan sebagai Cagub- Cawgub Jakarta; 9. Bukti P-9 : Cetak Berita Daring dari situs DetikSumut.com, berjudul Didukung NasDem dan PKS, Anies Cukup Syarat Maju Pilgub Jakarta, tanggal 23 Juli 2024; 10. Bukti P-10 : Cetak Berita Daring dari situs metrotv.id, berjudul Anies Masih Didukung PKB, Tapi…, tanggal 7 Oktober 2024; 11. Bukti P-11 : - Cetak Berita Daring dari situs kompas.com, berjudul “Dipasangkan dengan Tokoh Islam, Golkar Usung 44 Paulus Waterpauw sebagai Calon Gubenur Papua”, tanggal 20 Juli 2024; - Cetak Berita Daring dari situs beritapapua.co, berjudul “Survei: Mayoritas Masyarakat Papua Inginkan Gubenur Berpengalaman, Paulus Waterpauw Unggul”, tanggal 3 Agustus 2024; - Cetak Berita Daring dari situs tempo.co, berjudul “Survei PSI: Nama Paulus Waterpauw Unggul”, tanggal 2 Agustus 2024; - Cetak Berita Daring dari situs beritapapua.co, berjudul “Golkar Ungkap Alasan di Balik Rekomendasi Paulus Waterpauw Maju Pilgub Papua 2024”, tanggal 23 Juli 2024; - Cetak Berita Daring dari situs ceposonline.com, berjudul “Sah! Mathius Fakhiri - Aryoko Rumaropen Kantongi B1KWK Partai Golkar Maju Pilkada Papua”, tanggal 26 Agustus 2024; - Cetak Berita Daring dari situs rmol.id, berjudul “Paulus Waterpauw Dizolimi Partai Golkar Tokoh Adat Papua Buka Suara”, tanggal 15 Agustus 2024; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 814/18/1/2023 tentang Pengangkatan Staf Khusus Gubernur Papua Barat Tahun 2023, tanggal 18 Januari 2023; 13. Bukti P-13 : Cetak Berita Daring dari situs kajianberita.com, berjudul “Dipaksa Mundur oleh Penguasa Demi Ambisi Politik Menantu Jokowi, Ijeck Pasti Kecewa Berat”, tanggal 1 Juni 2024; 14. Bukti P-14 : - Cetak Berita Daring dari situs suarasumbar.id, berjudul “Kecewa Berat! PPP Sumbar Bicara Langkah Politik Audy Usai “Ditinggal” Mahyeldi di Pilgub Sumbar 2024: Inilah Politik!”, tanggal 13 Juli 2024; 45 - Cetak Berita Daring dari situs topnews.com, berjudul “DPW PPP Kecewa, Mahyeldi Tinggalkan Audy”, tanggal 15 Juli 2024; 15. Bukti P-15 : - Cetak Berita Daring dari situs bogor.pjoksatu.id, berjudul “Kader Golkar Kabupaten Bogor Minta KIM Dibubarkan, Ternyata Ini Penyebabnya”, tanggal 27 Agustus 2024; - Cetak Berita Daring dari situs jabarekspres.com, berjudul “Dipaksakan Jadi Wakil Bupati, Jaro Ade Bakal Pertimbangkan Pindah Partai”, tanggal 28 Agustus 2024; - Cetak Berita Daring dari situs jabarjppn.com, berjudul “Jaro Ade Kehilangan Pendukungnya Jika Ngotot Dampingi Rudy Susmanto”, tanggal 28 Agustus 2024; - Cetak Berita Daring dari situs potretbogor.com, berjudul “Masyarakat Bogor Menolak Jaro Ade Jadi Wakil Bupati”, tanggal 28 Agustus 2024; - Cetak Berita Daring dari situs radarbogor.com, berjudul “Jaro Ade Legowo Jadi Wakil Rudy Susmanto di Pilbup Bogor 2024, Ini Tiga Alasannya”, tanggal 16 September 2024. 16. Bukti P-16 : Contoh surat suara di berbagai negara yang mengakomodir blank vote. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 46 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588, selanjutnya disebut UU 1/2015); Pasal 94 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) dan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913, selanjutnya disebut UU 2/2024) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 47 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; 48 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1) UU 1/2015; Pasal 94 UU 8/2015, Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 dan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2024, yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 79 ayat (1) UU 1/2015 Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b memuat foto, nama, dan nomor urut calon. Pasal 85 ayat (1) UU 1/2015 (1) Pemberian suara untuk Pemilihan dapat dilakukan dengan cara: a. memberi tanda satu kali pada surat suara; atau b. memberi suara melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik. Pasal 94 UU UU 8/2015 Surat suara untuk Pemilihan dinyatakan sah jika: a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan b. pemberian tanda satu kali pada nomor urut, foto, atau nama salah satu Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dalam surat suara. Pasal 107 ayat (1) UU 10/2016 Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak 49 ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih. Pasal 109 ayat (1) UU UU 10/2016 Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih Pasal 10 ayat (2) UU 2/2024 (2) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Pasal 10 ayat (3) UU 2/2024 (3) Dalam hal tidak ada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diadakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama. 2. Bahwa para Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam prinsip kedaulatan rakyat; prinsip negara hukum; prinsip pilkada yang demokratis; prinsip pemilihan umum yang langsung, umum bebas, rahasia, jujur, dan adil; hak terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum; hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan; hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; dan hak bebas atas perlakuan diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa para Pemohon menjelaskan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk dipilih dan memilih dalam Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024; Pemohon I merupakan warga negara Indonesia berdomisili di Kota Tangerang, Banten yang memiliki hak pilih pada Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024, Pemohon pernah bekerja sebagai Tenaga Ahli Bawaslu, dan pernah mengajukan pengujian Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah ke Mahkamah. Selain itu Pemohon I juga merupakan advokat yang memiliki 50 spesialisasi di bidang kepemiluan dan menjadi kuasa hukum dalam perselisihan hasil Pemilukada untuk Kota Banjarmasin dan Kabupaten Boven Digoel; Pemohon II merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024 di Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Pemohon II pernah menjadi Ketua Panswaslu DKI Jakarta Tahun 2012 dan merupakan pendiri Lembaga Rumah Demokrasi yang melakukan penelitian dan kajian bidang kepemiluan dan demokrasi; Pemohon III merupakan warga negara Indonesia memilliki hak pilih pada Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024 di Provinsi Jakarta, merupaka advokat yang beberapa kali menangani perkara di Mahkamah. Pemohon III juga merupakan warga Betawi pemerhati hukum dan pemerintahan. 4. Bahwa para Pemohon menganggap norma yang dimohonkan pengujian telah mengunci ruang gerak para Pemohon dalam menjalankan hak memilihnya karena para Pemohon hanya dapat menggunakan suaranya kepada pasangan calon yang ada dalam surat suara. 5. Bahwa para Pemohon menganggap pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan kepala daerah di daerahnya saat ini tidak sesuai dengan kehendaknya. Pemohon I sebagai warga Banten berharap tokoh Banten seperti Arief Wismansyah yang Pemohon I anggap telah membawa kemajuan pada Kota Tangerang dapat maju sebagai calon gubernur. Pemohon II dan Pemohon III berharap Anies Baswedan dan Basuki Tjahja Purnama akan diajukan sebagai Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta. Namun calon-calon dimaksud terhambat pencalonanya karena adanya kartel politik, sehingga tidak ada calon yang dikehendaki para Pemohon untuk dipilih dalam Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024 di daerahnya. Karena itulah para Pemohon berharap dapat menggunakan haknya untuk memilih “non-pasangan” dalam surat suara, yang dapat diwujudkan dengan adanya “blank vote” dalam surat suara. 6. Bahwa kerugian para Pemohon bersifat spesifik, khusus, dan potensial berdasarkan penalaran yang wajar akan terjadi saat Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024, tanggal 27 November 2024. Kerugian dimaksud dianggap memiliki hubungan kausalitas dengan norma yang dimohonkan pengujian. 51 Berdasarkan seluruh uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, in casu sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024 [vide bukti P-4]. Dalam kualifikasi sebagai pemilih tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya secara aktual atau setidak-tidaknya potensial dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu hak untuk memilih kepala daerah dalam pemilihan yang demokratis sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya, telah tampak adanya keterkaitan logis dan hubungan kausal (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan para Pemohon dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak terjadi lagi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1) UU 1/2015; Pasal 94 UU 8/2015, Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 dan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2024 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon (selanjutnya disebut para Pemohon) dalam mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan. Dalam Provisi [3.7] Menimbang bahwa dalam permohonan a quo para Pemohon memohon agar Mahkamah menjatuhkan putusan provisi dengan alasan agar Komisi Pemilihan Umum menghentikan terlebih dahulu pencetakan surat suara sampai adanya putusan terhadap permohonan a quo. Terhadap permohonan provisi dimaksud, oleh karena terhadap permohonan a quo diputus tanpa terlebih dahulu dilakukan Sidang Pleno dengan agenda mendengar keterangan DPR dan Presiden serta pihak lain 52 yang dianggap perlu, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK, maka terhadap permohonan a quo akan segara mendapat kepastian hukum terkait ada atau tidaknya relevansi dengan permohonan para Pemohon a quo. Oleh karena itu, tidak terdapat alasan bagi Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan provisi para Pemohon a quo. Dengan demikian, permohonan provisi para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Dalam Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1) UU 1/2015; Pasal 94 UU 8/2015, Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 dan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2024, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1) UU 1/2015; Pasal 94 UU 8/2015, Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 dan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2024 yang tidak menyediakan ruang “blank vote” (kolom kosong) dalam Pilkada 2024, telah merampas hak untuk memilih yang dimiliki para Pemohon yang telah dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945; a. Pasal 79 ayat (1) UU 1/2015, tidak mengatur “blank vote” dalam desain surat suara; b. Pasal 85 ayat (1) UU 1/2015 dan Pasal 94 UU 8/2015, tidak mengatur “blank vote” dalam kategorisasi suara sah; c. Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016, tidak mengatur “blank vote” dalam batas keterpilihan kepala daerah; d. Pasal 10 ayat (2) dan (3) UU 2/2024, tidak mengatur “blank vote” dalam batas keterpilihan Gubernur/Wakil Gubernur di Provinsi Daerah Khusus Jakarta. 2. Bahwa menurut para Pemohon, “blank vote” diperlukan karena proses kandidasi dalam pencalonan kepala daerah tidak bebas, jujur dan adil, terutama yang terjadi pada Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024. Para Pemohon meganggap 53 partai politik gagal menyerap aspirasi publik karena didominasi oleh sandera kekuasaan. Hal ini mengakibatkan figur-figur kandidat calon kepala daerah dengan elektabilitas yang tinggi justru tidak bisa berkontestasi, seperti Anies Baswedan, Basuki Tjahaja Purnama, Arief R. Wismansyah, dan Paulus Waterpauw. 3. Bahwa menurut para Pemohon, “blank vote” adalah jawaban untuk memecah kebuntuan konstitusional yang dialami oleh para Pemohon. Karena “blank vote” adalah salah satu jenis saluran kedaulatan rakyat dalam menggunakan hak pilih, ketika tidak ada satupun pasangan calon di dalam surat suara yang merepresentasikan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, rakyat berhak untuk menggunakan hak suaranya dengan tidak diberikan kepada pasangan calon manapun (none of the above). 4. Bahwa menurut para Pemohon, “blank vote” berbeda dengan abstain/tidak memilih/invalid vote jika dilihat dari segi validitas hukum, niat pemilih, dan pengaruh dalam hasil pemilu. “Blank vote” dapat menentukan preferensi pemilih, dan menunjukkan niat pemilih untuk berpartisipasi secara politik, yang kemudian dapat memengaruhi hasil pemilihan. 5. Bahwa menurut para Pemohon, konstruksi hukum yang diatur dalam Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1) UU 1/2015; Pasal 94 UU 8/2015, Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 dan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2024, yang mencampuradukkan antara “blank vote” dengan suara tidak sah juga menjadi pemicu tingginya tingkat apatisme pemilu di Indonesia, karena proses kandidasi dipersamakan sebagai suara tidak sah. 6. Bahwa menurut para Pemohon, “blank vote” telah dipraktekan di negara lain, seperti di Kolombia di mana “blank vote” sebagai wadah bagi rakyat dan warning system bagi partai politik sebagai pengusung kandidat. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Pemohon dalam petitum memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1) UU 1/2015; Pasal 94 UU 8/2015, Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 dan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2024 bertentangan dengan 54 UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut. 1. Pasal 79 ayat (1) UU 1/2015 sepanjang tidak dimaknai: “Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b memuat foto, nama, dan nomor urut calon, dan kolom kosong sebagai wujud pelaksanaan suara kosong.” 2. Pasal 85 ayat (1) UU 1/2015 sepanjang tidak dimaknai: “Pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan dengan cara: a. Memberi tanda satu kali pada surat suara dalam hal telah terdapat kolom kosong di dalamnya; b. Memberi tanda pada semua kotak pasangan calon atau coblos semua dalam hal belum terdapat kolom kosong dalam surat suara untuk dihitung sebagai suara kosong; c. Menulis nomor, nama, atau istilah lain selain pasangan calon dalam hal belum terdapat kolom kosong dalam surat suara untuk dihitung sebagai suara kosong; atau d. Memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik.” 3. Pasal 94 UU 8/2015 sepanjang tidak dimaknai: “Surat suara untuk pemilihan dinyatakan sah jika surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan: a. Pemberian tanda satu kali pada nomor urut, foto, atau nama salah satu pasangan calon atau pada kolom kosong dalam surat suara b. Pemberian tanda pada semua kotak pasangan calon atau coblos semua dalam hal belum terdapat kolom kosong dalam surat suara untuk dihitung sebagai suara kosong; atau c. Pemberian tulisan nomor, nama, atau istilah lain selain pasangan calon dalam hal belum terdapat kolom kosong dalam surat suara untuk dihitung sebagai suara kosong. 4. Pasal 107 ayat (1) UU 10/2016 sepanjang tidak dimaknai: “Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memeroleh suara terbanyak dan mengalahkan suara kosong ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Terpilih, di mana jika suara kosong memeroleh suara terbanyak, maka pemilihan diulang pada tahun berikutnya.” 5. Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 sepanjang tidak dimaknai: “Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memeroleh suara terbanyak dan mengalahkan kolom kosong ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Calon Gubernur Terpilih, di mana jika suara kosong memeroleh suara terbanyak, maka pemilihan diulang pada tahun berikutnya.” 6. Pasal 10 ayat (2) UU 2/2024 sepanjang tidak dimaknai: “Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memeroleh suara lebih dari 50% ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur 55 terpilih atau dalam hal suara kosong mendapat perolehan suara lebih dari 50% maka diadakan pemilihan ulang pada tahun berikutnya.” 7. Pasal 10 ayat (3) UU 2/2024 sepanjang tidak dimaknai: “Dalam hal tidak ada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memeroleh suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diadakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon atau suara kosong yang memeroleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama.” [3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16 sebagaimana telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 10 Oktober 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, maka sebagaimana pula telah dipertimbangkan pada Paragraf [3.7] Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK; [3.11] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon, isu utama yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1) UU 1/2015; Pasal 94 UU 8/2015, Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 dan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2024 yang tidak mengatur mengenai “blank vote” atau kotak kosong pada pemilihan kepala daerah yang pesertanya lebih dari satu pasangan calon (bukan calon tunggal), mengakibatkan para Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya untuk memilih calon kepala daerah sesuai dengan kehendaknya, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian dimaksud, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 56 [3.11.1] Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat yang maknanya adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar, yang kemudian oleh Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dilengkapi dengan penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sehingga jelas bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang berlandaskan hukum. Amandemen Konstitusi membawa perubahan terutama dalam hal pelibatan rakyat dalam proses demokratisasi, yang salah satunya mengatur pemilihan umum termasuk pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung, sebagaimana diatur dalam Pasal 6A dan Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945. Perubahan Konstitusi juga membawa paradigma hubungan pemerintah pusat dan daerah yang mewujudkan prinsip demokrasi berlandaskan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945. Perwujudan demokrasi yang berlandaskan hukum tidak hanya dalam memilih pejabat publik tingkat pusat, namun juga pejabat publik tingkat lokal di daerah. Tujuannya agar tercipta demokratisasi di tingkat lokal dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara normatif, hal tersebut dijamin dalam Perubahan Kedua Konstitusi dengan ditetapkannya Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing- masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”. Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang dirumuskan secara fleksibel ini memberi ruang bagi pembentuk undang-undang untuk mengatur mengenai pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Mahkamah Konstitusi telah menafsirkan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 ini dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 Maret 2005, yang pada pokoknya menyatakan bahwa menjadi pilihan kebijakan (policy) pembentuk undang-undang untuk mengatur tata cara pemilihan kepala daerah. Kemudian pembentuk undang-undang membentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [UU 32/2004], dan sistem yang dipilih untuk memilih kepala daerah secara demokratis adalah pemilihan secara langsung [vide Pasal 24 ayat (5) UU 32/2004]. Pemilihan kepala daerah 57 secara langsung ini diharapkan dapat melahirkan pimpinan daerah yang kredibel dan didukung oleh masyarakat. Selain itu, pemilihan kepala daerah secara langsung akan membuka ruang partisipasi yang cukup luas bagi masyarakat dalam proses demokrasi dan menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal. [3.11.2] Bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung melahirkan hak memilih dan dipilih bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat yang telah ditentukan. Masyarakat daerah pemilihan berhak memilih kepala daerah sepanjang memenuhi syarat sebagai penduduk dari daerah dimaksud dan telah cukup usia. Demikian juga dengan hak untuk dipilih sebagai kepala daerah yang dimiliki oleh setiap orang yang memenuhi syarat untuk itu, baik syarat usia, syarat diajukan oleh partai politik, dan syarat didukung oleh sejumlah orang bagi calon perseorangan. Hak memilih dan dipilih ini termasuk ke dalam hak asasi manusia yang harus dipenuhi sebagaimana Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya yang menegaskan bahwa memilih dan dipilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi sehingga pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-I/2003, yang diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Februari 2004]. [3.11.3] Bahwa sebagai hak yang tidak boleh dilanggar maka Mahkamah dalam beberapa putusan sebelumnya telah membatalkan atau memaknai norma undang- undang yang terbukti telah/potensial membatasi, menyimpangi, meniadakan atau menghapus hak memilih dan dipilih in casu dalam proses pemilihan kepala daerah. Mahkamah juga beberapa kali mengembalikan hak memilih dan dipilih dalam putusan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang terbukti melanggar hak pilih. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud di antaranya sebagai berikut. 1. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Juli 2007, telah memaknai Pasal 59 ayat (3) UU 32/2004 dengan membuka kesempatan bagi calon perseorangan yang tidak diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan diri sebagai calon kepala daerah. Mahkamah menilai 58 bahwa terjadi pembatasan hak dipilih jika pencalonan kepala daerah hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik; 2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 yang diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Maret 2013, membatalkan pemberlakuan norma Pasal 69 ayat (1) UU 32/2004 yang mensyaratkan untuk dapat menggunakan hak memilih, harus terdaftar sebagai pemilih, Mahkamah memutuskan bahwa pemilih dapat menggunakan KTP atau passpor jika belum terdaftar dalam daftar pemilih. Pendirian Mahkamah diperkuat dalam putusan-putusan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, Mahkamah beberapa kali membenarkan praktik yang dilakukan oleh KPU daerah yang memperbolehkan pemilih memilih dengan menunjukkan KTP yang masih berlaku, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010 yang diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Juli 2010, tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Tahun 2010; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 yang diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Desember 2010, tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Tahun 2010; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PHPU.D-X/2012 yang diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 November 2012 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012; 3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Maret 2009; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2010; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum pada tanggal 9 Juli 2015; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Agustus 2016; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno yang 59 terbuka untuk umum pada tanggal 19 Juli 2017, telah membuka peluang bagi mantan terpidana untuk dapat mengikuti ajang politik sebagai bentuk perlindungan hak asasi warga negara tentunya dengan syarat yang ditentukan; 4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2015, telah memberikan hak untuk menyatakan “setuju” atau “tidak setuju” atas pasangan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah. Sehingga meskipun hanya ada satu pasangan calon, namun pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal tetap dilaksanakan; 5. Bahwa terakhir Mahkamah memutus mengenai ambang batas perolehan suara sah bagi partai politik yang hendak mencalonkan kepala daerah pada Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Agustus 2024, Mahkamah mengatur ambang batas dengan mendasarkan pada hasil perolehan suara sah dalam pemilu pada provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan dengan besaran sebagaimana yang telah dimaknai oleh Mahkamah. Sehingga akan semakin banyak partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengajukan calon kepala daerah. Sehingga akan membuka peluang seseorang yang hendak mencalonkan diri untuk dipilih, juga bagi masyarakat pemilih akan memiliki banyak pilihan calon yang dapat dipilih sesuai kehendak masing-masing. [3.11.4] Bahwa dari putusan-putusan di atas, telah jelas selama ini Mahkamah berkomitmen untuk terus menjaga hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih agar tidak dikurangi oleh pengaturan-pengaturan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang. Dengan demikian, maka pemilihan kepala daerah yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 untuk diselenggarakan secara demokratis, kemudian dapat diatur oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kondisi dan situasi politik yang ada. Namun, pengaturan- pengaturan yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang tidak boleh mengurangi hak asasi warga negara untuk memilih dan dipilih sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. 60 [3.12] Menimbang bahwa dalam konteks permohonan para Pemohon, maka persoalan yang kemudian harus dijawab Mahkamah adalah, apakah tidak adanya aturan mengenai “blank vote” dalam pemilihan kepala daerah yang pesertanya lebih dari satu pasangan calon (bukan calon tunggal), melanggar hak memilih karena para Pemohon tidak dapat memilih sesuai dengan hati nuraninya yaitu pilihan tidak setuju dengan semua pasangan calon peserta pemilihan yang tertera dalam surat suara. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Mahkamah terlebih dahulu akan mengguraikan mengenai “blank vote” atau kotak kosong yang menjadi pokok persoalan para Pemohon. “Blank vote” adalah pilihan untuk tidak memilih dari pilihan-pilihan yang tersedia. Singkatnya, “blank vote” adalah pilihan yang tidak terakomodir dalam semua pilihan yang tersedia. “Blank vote” sering dikaitkan dengan protest vote, di mana pemilih kecewa dengan calon yang tersedia sehingga memutuskan untuk tidak memilih calon dimaksud. Berbeda dengan abstain, “blank vote” tetap memilih dan pilihannya tetap akan diperhitungkan sebagai suara sah yang akan menentukan siapa yang akan terpilih dalam pemilihan. Terdapat beberapa jenis “blank vote” yang dipraktikkan di dunia, seperti blank ballots, null ballots, spoiled ballots, dan none of the above vote. Sebagai sebuah pilihan sistem pemilihan, “blank vote” dapat diterima dan dipraktikan di beberapa negara terutama negara yang mewajibkan warga negara yang telah memenuhi syarat, untuk memilih. Dengan beragamnya kondisi politik, sosial, dan budaya masyarakat di setiap tempat, maka tidak semua negara menerapkan “blank vote” pada pemilihannya. Karena “blank vote” bukan merupakan rujukan demokratis atau tidaknya sebuah pemilihan. Sistem yang dipilih masing-masing negara akan menyesuaikan dengan kondisi politik, sosial, dan budaya masyarakatnya. Meskipun penerapan “blank vote” dapat mengurangi jumlah pemilih yang golput, sehingga tingkat partisipasi masyarakat akan tinggi, namun “blank vote” belum tentu cocok diterapkan di semua negara. Dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sejenis “blank vote” yaitu sejak tahun 2015 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. Dalam hal ini, model “blank vote” dimaksud diperintahkan oleh Mahkamah untuk diterapkan bagi pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Mahkamah dalam 61 memutus berlakunya “blank vote” pada pemilihan dengan calon tunggal memiliki banyak pertimbangan, karena berkaitan erat dengan hak rakyat yang terancam hilang. Pilihan menerapkan “blank vote” pada pemilihan dengan calon tunggal tidak terlepas dari sistem kontestasi yang dipilih untuk pemilihan kepala daerah yaitu pemilihan secara langsung. Kontestasi pemilihan kepala daerah diatur bahwa setidak-tidaknya pemilihan diikuti oleh dua pasangan calon peserta, karena memang kontestasi demikianlah yang dianggap ideal untuk membentuk kompetisi yang sehat. Dengan syarat harus adanya lebih dari satu pasangan calon, ternyata pembentuk undang-undang tidak menyiapkan jalan keluar jika syarat ini tidak terpenuhi, yang kemudian menyebabkan kekosongan hukum karena menyebabkan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal akan ditunda pelaksanaannya. Karena itulah Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU- XIII/2015 memutuskan bahwa pemilihan harus dilaksanakan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon dengan terlebih dahulu diupayakan dengan sungguh- sungguh untuk mendapatkan paling sedikit dua pasangan calon. Calon tunggal adalah upaya akhir demi memenuhi hak konstitusional warga negara, dan karena bagi pemilihan dengan calon tunggal tidak ada kontestan lain, maka manifestasi kontestasinya lebih tepat dipadankan dengan meminta rakyat (pemilih) untuk menentukan pilihannya apakah “setuju” atau “tidak setuju” (model plebisit) dengan pasangan calon tunggal tersebut. Pertimbangan Mahkamah ini menetapkan bahwa “blank vote”/kotak kosong dalam calon tunggal menjadi sebuah pilihan, meskipun bukan merupakan pilihan yang ideal karena menghilangkan makna kompetisi dan kontestasi dalam pengertian yang sesungguhnya. Oleh karena itu, maka “blank vote” pada pemilihan dengan calon tunggal di Indonesia adalah jalan keluar terakhir demi menyelamatkan hak memilih warga negara yang terancam tidak dapat dipenuhi. Yang harus diutamakan adalah pemilihan dengan kompetisi yang sehat dengan lebih dari satu pasangan calon, sehingga tidak perlu ada “blank vote” sebagaimana pada calon tunggal. Menurut Mahkamah, bagi negara Indonesia yang menghendaki adanya kompetisi dan kontestasi dalam pemilihan langsung, maka “blank vote” bukanlah pilihan yang ideal, karena yang diharapkan adalah adanya adu gagasan dan program dari para pasangan calon dalam kontestasi yang sehat. Sehingga terlihat keunggulan dan 62 kekurangan masing-masing pasangan calon, yang akan menjadi pertimbangan masyarakat sebagai pemilih untuk dapat lebih cermat dan selektif dalam menentukan pilihan yang cocok dengan kehendaknya. “Blank vote” atau kotak kosong hanya pilihan anti-mainstream yang jika dipilihpun hanya akan memperpanjang proses pemilihan. Karena itulah “blank vote” pada calon tunggal adalah jalan keluar dari kekosongan hukum yang terjadi, namun bukan menjadi pilihan yang ideal. Dengan pertimbangan demikian, menurut Mahkamah dengan tidak adanya pilihan “blank vote” dalam pemilihan kepala daerah dengan lebih dari satu pasangan calon tidak mengurangi hak memilih para Pemohon. Para Pemohon adalah pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, sehingga jelas memiliki hak pilih yang tidak dapat dihalangi. Tidak ada hak pilih yang hilang atau terganggu dengan tidak adanya “blank vote” pada pemilihan kepala daerah dengan lebih dari satu pasangan calon. Namun, akan berbeda jika “blank vote” tidak ada pada pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal, yang tanpa “blank vote” maka pemilihan akan ditunda sampai pemilihan berikutnya, sehingga tidak ada kontestasi yang dikehendaki sebagai sebuah sistem pemilihan. [3.13] Menimbang bahwa selain itu, Mahkamah menegaskan kembali bahwa memilih dalam pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah merupakan hak asasi manusia, sehingga bukan merupakan kewajiban warga negara. Dalam hal ini, meskipun UUD NRI Tahun 1945 tidak mewajibkan warga negara untuk memilih dalam pemilihan umum, namun sebagai warga negara yang baik partisipasi pemilih dalam pemilihan tetap diperlukan. Berbeda dengan beberapa negara lain yang mewajibkan warga negaranya untuk memilih dalam pemilihan umum. Seperti negara Australia yang akan mengenakan denda bagi warga negara berusia di atas 18 tahun yang tidak memberikan suara dalam pemilihan umum federal atau negara bagian kecuali dengan alasan yang sah. Bahwa oleh karena memilih dan dipilih bukan merupakan kewajiban, maka bagi pemilih yang menganggap tidak ada pasangan calon yang sesuai kehendaknya, tidak dapat dipaksakan untuk tetap memilih, apalagi sampai dikenakan sanksi jika tidak memilih. Negara telah menjamin setiap warga negara 63 dapat menjalankan haknya, namun warga negara juga berhak untuk menggunakan atau melepaskan haknya. Sebagai sebuah hak, maka untuk memperoleh pemenuhan atas hak memilih dimaksud, masyarakat harus berpartisipasi dan menggunakan hak suaranya. Dalam hal ini, tentu Mahkamah sama sekali tidak bermaksud mendorong masyarakat untuk tidak memilih atau melepaskan haknya dalam pemilihan kepala daerah, apalagi dengan alasan tidak ada calon yang dikehendaki dan tidak ada “blank vote” yang dapat dipilih, karena dengan memilih maka masyarakat telah berpartisipasi aktif pada proses politik yang merupakan tanggung jawab bersama. Partisipasi politik yang tinggi akan memberikan legitimasi lebih besar bagi pemerintahan yang dijalankan oleh calon terpilih, yang kemudian memberikan legitimasi pula pada kebijakan-kebijakannya yang akan mengikat semua masyarakat setempat tanpa terkecuali, baik yang memilih maupun tidak. [3.14] Menimbang bahwa yang menjadi akar persoalan para Pemohon yang menginginkan memilih “blank vote” pada pemilihan lebih dari satu pasangan calon, adalah kekecewaan karena calon yang para Pemohon harapkan akan menjadi kepala daerah tidak menjadi peserta pemilihan akibat praktik kartel politik. Menurut Mahkamah, terlepas dari benar atau tidaknya ihwal kartel politik yang menyebabkan persoalan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon, persoalan demikian terletak pada awal tahapan pemilihan yaitu pada proses penjaringan calon, yang seharusnya diselesaikan dengan memperbaiki proses pencalonan. Karena proses pencalonan bukan hanya tentang partai politik yang memiliki strategi dan manuver tertentu untuk mencapai tujuannya, namun juga terkait dengan figur/tokoh yang memiliki keinginan untuk maju dan memimpin daerah, baik figur yang berasal dari partai politik maupun yang berasal dari perseorangan, yang seharusnya juga mempersiapkan diri dengan matang. Para pendukung dari figur/tokoh yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah juga harus memberikan dukungan konkret sejak awal, sehingga figur/tokoh tersebut dapat merencanakan dengan matang pencalonannya, membuat strategi, misi, dan program yang menarik di mata para pemilih, sehingga memiliki “nilai jual” dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Hal ini dilakukan untuk mencari partai politik yang dapat menjadi kendaraan politiknya untuk mencalonkan diri, jikapun tidak ada kendaraan dari partai, maka calon yang bersangkutan dapat menggunakan jalur calon perseorangan yang harus dipersiapkan secara matang. 64 Bahwa persoalan dukungan partai politik yang tergabung dalam “koalisi besar” sehingga mengurangi peluang banyak calon yang menjadi peserta pemilihan menjadi tantangan tersendiri. Terhadap hal ini, Mahkamah sebagaimana dikemukakan di atas, juga sudah memberikan kelonggaran syarat partai politik yang dapat mengajukan calon kepala daerah sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang menurunkan ambang batas/threshold bagi partai politik dengan mendasarkan pada hasil perolehan suara sah dalam pemilu pada provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan dengan besaran sebagaimana yang telah dimaknai oleh Mahkamah. Sehingga, idealnya akan semakin banyak partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengajukan calon kepala daerah, dan akan membuka peluang seseorang yang hendak mencalonkan diri, juga bagi masyarakat pemilih akan memiliki banyak pilihan calon yang dapat dipilih sesuai kehendaknya. Namun, dengan pengaturan demikian pun, ternyata masih banyak daerah yang pemilihannya hanya diikuti oleh calon tunggal karena partai politik tetap memilih berkoalisi. Hal ini secara hukum tidak dapat dipersalahkan karena partai politik memiliki agenda masing-masing. Meskipun fakta demikian, berdampak pada tidak terserapnya aspirasi masyarakat. Padahal, fungsi partai politik di antaranya adalah melakukan rekrutmen dalam pengisian jabatan politik dan menyerap aspirasi masyarakat termasuk dalam proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Namun, terlepas dari semua itu, proses pencalonan sudah diatur sedemikian rupa dengan pilihan sistem yang ada, dengan adanya jalur partai politik dan jalur perseorangan, maka menurut Mahkamah di kemudian hari partai politik dan figur/tokoh yang hendak menjadi calon hendak bersinergi jauh hari sebelum dimulainya proses pencalonan. [3.15] Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah tidak terjadi pengurangan hak memilih yang melanggar prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Dalam hal ini, yang sesungguhnya terjadi adalah praktik politik yang masih berada dalam proses pencarian bentuk yang ideal untuk dapat menghadirkan kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang lebih sehat. Oleh karena itu, dalil para Pemohon mengenai ketiadaan pengaturan “blank vote” dalam norma yang 65 dimohonkan pengujian telah menyebabkan hak memilih dari para Pemohon menjadi terlanggar adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.16] Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 107 ayat (1), Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 dan Pasal 10 ayat (2) UU 2/2024 yang dimohonkan dalam petitum angka 5, angka 6 dan angka 7 dalam permohonannya para Pemohon meminta pemaknaan sebagai berikut: 5. Menyatakan Pasal 107 ayat (1) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak dan mengalahkan suara kosong ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Terpilih, di mana jika suara kosong memperoleh suara terbanyak, maka pemilihan diulang pada tahun berikutnya.” 6. Menyatakan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memeroleh suara terbanyak dan mengalahkan kolom kosong ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Calon Gubernur Terpilih, di mana jika suara kosong memeroleh suara terbanyak, maka pemilihan diulang pada tahun berikutnya.” 7. Menyatakan Pasal 10 ayat (2) UU 2/2024 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memeroleh suara lebih dari 50% ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih atau dalam hal suara kosong mendapat perolehan suara lebih dari 50% maka diadakan pemilihan ulang pada tahun berikutnya.” Setelah mencermati kutipan petitum permohonan para Pemohon di atas, Mahkamah memeriksa pula dengan saksama uraian posita permohonan para Pemohon yang seharusnya memuat alasan-alasan permohonan. Namun, dalam kaitan dengan petitum angka 5, angka 6 dan angka 7 di atas, Mahkamah tidak menemukan uraian argumentasi hukum yang jelas dan memadai pada bagian posita mengenai alasan mengapa Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 dan Pasal 10 ayat (2) UU 2/2024 harus dimaknai demikian. Dalam kaitan ini, tidak pula diuraikan pertentangan antara norma-norma dimaksud dengan pasal-pasal 66 yang menjadi dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945. Sehingga petitum- petitum demikian tidak memiliki landasan argumentasi dalam posita. Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 2/2021 menyatakan, “…permohonan yang dimohonkan Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: b. uraian yang jelas mengenai: 3. Alasan permohonan, yang memuat penjelasan mengenai pembentukan undang-undang atau perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau perppu berdasarkan UUD 1945 dan/atau bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau perppu bertentangan dengan UUD 1945.” Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, menurut Mahkamah posita permohonan para Pemohon tidak memuat dengan jelas alasan-alasan permohonan yang menjadi dasar petitum permohonan para Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 2/2021. Dengan demikian, menurut Mahkamah posita dan petitum permohonan para Pemohon terkait Pasal 107 ayat (1), Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 dan Pasal 10 ayat (2) UU 2/2024 menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur) dan ketidakjelasan demikian berakibat permohonan para Pemohon terhadap ketiga norma a quo tidak memenuhi syarat formal permohonan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 2/2021. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, oleh karena posita dan petitum para Pemohon norma Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 dan Pasal 10 ayat (2) UU 2/2024 tidak jelas, sehingga menjadikan permohonan a quo tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1) UU 1/2015, Pasal 94 UU 8/2015 dan Pasal 10 ayat (3) UU 2/2024 telah ternyata tidak melanggar prinsip kedaulatan rakyat, prinsip negara hukum, prinsip pemilihan kepala daerah yang demokratis, prinsip pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, tidak pula menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak melanggar hak mengeluarkan pendapat, tidak melanggar hak kemerdekaan pikiran, dan tidak bersifat diskriminatif sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Oleh 67 karenanya tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, permohonan para Pemohon terkait Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1) UU 1/2015, Pasal 94 UU 8/2015 dan Pasal 10 ayat (3) UU 2/2024 adalah tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan, terkait dengan pengujian norma Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 dan Pasal 10 ayat (2) UU 2/2024 adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.18] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1) UU 1/2015, Pasal 94 UU 8/2015 dan Pasal 10 ayat (3) UU 2/2024 adalah tidak beralasan menurut hukum; [4.4] Permohonan Pemohon berkenaan dengan pengujian Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016, serta Pasal 10 ayat (2) UU 2/2024 tidak jelas atau kabur (obscuur). Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- 68 Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam Provisi : Menolak permohonan provisi para Pemohon. Dalam Pokok Perkara : 1. Menyatakan permohonan para Pemohon berkenaan pengujian Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913 Tahun 2024) tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal empat, bulan November, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 10.25 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, 69 dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foek ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Yunita Rhamadani