125/PUU-XIII/2015

PUTUSAN Nomor 125/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh: Nama : Dr. H. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H. Pekerjaan : Anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia Alamat : Jalan Asem Gede Timur Nomor 9, RT. 008/RW. 005, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 September 2015, memberi kuasa kepada Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Ai Latifah Fardhiyah, S.H., Vivi Ayunita Kusumandari, S.H., dan M. Jodi Santoso, S.H., adalah para advokat dan advokat magang pada Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm, yang berlamat di Menteng Square Tower A, Nomor Ar-03, Jalan Matraman Kavling 30E, Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------------Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; SALINAN Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 Membaca keterangan tertulis ahli Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; Membaca kesimpulan Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 28 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 28 September 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 271/ PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 15 Oktober 2015 dengan Nomor 125/PUU-XIII/2015, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 November 2015, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah Konstitusi I.1. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 24/2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 8/2011 maka salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. I.2. Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas, apabila ada warga negara atau sejumlah warga negara atau badan hukum/badan hukum privat yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan sebagai akibat pemberlakuan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah berwenang menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang tersebut “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) UU 8/2011. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 I.3. Bahwa para Pemohon beranggapan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur dan dilindungi dalam UUD 1945 telah dirugikan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial [selanjutnya disebut UU 22/2004] sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial [selanjutnya disebut UU 18/2011, bukti P-1a] dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [selanjutnya disebut UU 14/1985, vide bukti P-2] sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [selanjutnya disebut UU 14/1985, bukti P-2a]. Pasal 10 ayat UU 22/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU 18/2011 menyatakan: (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali, dalam hal: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan Negara. (2) Pelaksanaan penangkapan atau penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam harus dilaporkan kepada Jaksa Agung. Pasal 17 UU 14/1985 sebagaimana terakhir diubah dengan UU 3/2009 menyatakan: (1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapatkan persetujuan Presiden, kecuali dalam: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau; b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 (2) Pelaksanaan penangkapan atau penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam harus dilaporkan kepada Jaksa Agung. Bahwa materi Pasal 10 UU 22/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU 18/2011 dan Pasal 17 UU 14/1985 sebagaimana terakhir diubah dengan UU 3/2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan sangat merugikan Pemohon, karena pasal-pasal a quo mencederai hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengatakan, bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.”Spirit Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tentang ide negara hukum tersebut dapat didekati dengan pemikiran A.V. Dicey, bahwa pada setiap negara hukum senantiasa ada unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: (1) pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia (human rights); (2) adanya peradilan yang bebas, mandiri, dan tidak memihak (independent and impartial trial); (3) adanya pembagian kekuasaan dalam sistem pengelolaan kekuasaan Negara (separation of power); dan (4) berlakunya asas legalitas hukum (equality before the law), yaitu bahwa semua tindakan negara harus didasarkan atas hukum yang sudah dibuat secara demokratis dan menempatkan semua orang sama kedudukan-nya di hadapan hukum. Pandangan Dicey tentang ide “pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia (human rights)” dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 1.4. Bahwa sejalan dengan segenap uraian tersebut tentang jurisdiksi Mahkamah tersebut di atas, maka Mahkamah berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 10ayat (1) UU 22/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU 18/2011 dan Pasal 17 ayat (1) UU 14/1985 sebagaimana terakhir diubah dengan UU 3/2009 terhadap UUD 1945. II. Kedudukan Hukum Dan Kerugian Konstitusional Pemohon II.1 Pengakuan hak setiap warga negara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan salah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warganegara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 juncto UU Nomor 24 Tahun 2003. Mahkamah Konstitusi merupakan badan judicial yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran the guardian of the constitution (pengawal konstitusi) dan the sole interpreter of the constitution (penafsir tunggal konstitusi). Dalam hukum acara perdata yang berlaku dinyatakan hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum, atau zonder belang geen rechtsingan). Pengertian asas tersebut adalah bahwa hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan. Dalam perkembangannya ternyata ketentuan atau asas tersebut tidak berlaku mutlak berkaitan dengan diakuinya hak orang atau lembaga tertentu untuk mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan, dengan mengatasnamakan kepentingan publik, yang dalam doktrin hukum universal dikenal dengan “organizational standing” (legal standing). Para pemohon dalam permohonan a quo sebagai pribadi perseorangan warga negara termasuk dalam kategori pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang a quo terhadap UUD 1945 sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003. II.2. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, bahwa “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu; a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. II.3. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 dikatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Uraian kerugian Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 hak konstitusional para Pemohon akan dijabarkan lebih lanjut dalam Permohonan a quo. II.4. Bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 tanggal 11 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; II.5. Bahwa lima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung, yang menyebutkan sebagai berikut: “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003 tanggal 29 Oktober 2004) berbagai asosiasi, termasuk partai politik dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945. II.6. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia [bukti P-4] sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003. Pemohon yang saat ini adalah Anggota Komisi Yudisial R.I Periode 2010-2015 [bukti P-5], merasa dirugikan dengan adanya ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU 22/2004 sebagaimana Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 telah diubah dengan UU 18/2011 yang mensyaratkan persetujuan Presiden hanya untuk tindakan penangkapan atau penahanan saja, tidak mencakup keseluruhan tindakan kepolisan. Tindakan kepolisian yang dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan penyidik kepolisian terbukti menggangu pelaksanaan tugas dan kewajiban Pemohon sebagai Anggota KomisiYudisial. Bahwa Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.” Pasal 13 UU 22/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU 18/2011 menyatakan “Komisi Yudisial mempunyaii wewenang: ...... b.menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.” Berkaitan dengan kewenangan tersebut, Pemohon memiliki kepentingan untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Untuk menjamin terjaganya kehormatan dan keluhuran martabat hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam menegakkan hukum dan keadilan, maka diperlukan persetujuan Presiden dalam setiap tindakan kepolisian yang dikenakan pada Hakim Agung. Dengan demikian, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara pengujian a quo ke Mahkamah. II.7.Bahwa berkaitan dengan permohonan ini, Pemohon menegaskan bahwa Pemohon memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945, yaitu apabila dinyatakan sebagai setiap pribadi warga negara berhak untuk mendapatkan perlakuan sesuai dengan prinsip “perlindungan dari kesewenang- wenangan” sebagai konsekuensi dari dinyatakannya Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara pengujian a quo ke Mahkamah. III. Dalil-Dalil Permohonan Bahwa secara jelas ketentuan dalam Pasal 10ayat (1) UU 22/2004sebagaimana telah diubah dengan UU 18/2011 dan Pasal 17 ayat (1) UU 14/1985 sebagaimana terakhir diubah dengan UU 3/2009 bertentangan dengan UUD 1945, yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya dalam permohonan a quo. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 III.1. Bahwa Pasal 10 UU 22/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU 18/2011 dan Pasal 17 UU 14/1985 sebagaimana terakhir diubah dengan UU 3/2009bertentangan dengan UU 12/2011, karena materi muatan Pasal-pasal a quo tidak mengandung asas “g. keadilan”, “h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan,” “i. ketertiban dan kepastian hukum” sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU 12/2011. Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf g UU 12/2011 mengatakan, bahwa ‘Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.” Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf h UU 12/2011 bahwa ‘yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial’. Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf I UU 12/2011, bahwa ‘asas ketertiban dan kepastian hukum’ adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. III.2. Bahwa dalam kedudukan sebagai pribadi, maka Pemohon menggangap bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU 22/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU 18/2011 bahwa “Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden........” telah membuat ketidakpastian hukum kepada Pemohon, karena ketentuan Pasal a quo tidak mencakup keseluruhan “tindakan kepolisian” yang terbukti mengganggu pelaksanaan tugas Pemohon sebagai Anggota Komisi Yudisial. Tindakan kepolisian tanpa ijin Presiden yang dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan penyidik kepolisian terbukti menggangu pelaksanaan kewajiban konstitusonal Komisi Yudisial sebagai lembaga Negara yang diatur dalam UUD 1945. III.3. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri menyusul pengaduan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bernama SARPIN RIZALI terkait pemeriksaan gugatan Pra-Peradilan penetapan tersangka terhadap Komisaris Jenderal Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan putusan Hakim Sarpin a quo. Pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri atas perkara dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP. Pemohon pun harus menghadap penyidik Bareskrim Polri sekalipun telah mengutarakan keberatan terhadap proses pemeriksaan penyidik tersebut seraya meminta penundaan pemeriksaan guna menunggu hasil pemeriksaan Dewan Pers terkait legalitas pemberitaan komentar KY terhadap persidangan Pra-Peradilan gugatan penetapan tersangka “Komjen BG” dan Putusan Hakim Sarpin di PN Jakarta Selatan. [bukti P-5] Aduan perkara a quo disandarkan pada keterangan Pemohon kepada Media Massa terkait Pemeriksaan gugatan Pra-Peradilan Komjen Budi Gunawan di PN Jakarta Selatan dan Putusan Hakim Sarpin a quo, yang antara lain mengatakan “Komisioner Komisi Yudisial Nilai Hakim Sarpin Keluar Jalur (www.news.Liputan6.com, edisi 19 Februari 2015)”, “KY sebut putusan Hakim Sarpin Otak Atik KUHAP sudah seperti MK” (www.Merdeka.com, edisi 24 Februari 2015), “Sarpin Banjir Kritikan, Komisioner KY: Itu Resiko” (www.Tempo.co.id, edisi 28 Februari 2015). Pendapat-pendapat Pemohon tersebut disampaikan kepada Media dalam kapasitas sebagai Juru Bicara KY. III.4. Bahwa jika frasa “Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden……..” sebagaimana dimuat dalam Pasal 10 ayat (1) UU 22/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU 18/2011 seharusnya diberi tafsir bahwa “Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan presiden……..” sebagai “Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial dapat dikenai tindakan kepolisian setelah mendapat persetujuan Presiden……..”. Bahwa “persetujuan Presiden” sebelum memeriksa pejabat Negara tersebut diperlukan dalam rangka melindungi harkat, martabat dan wibawa pejabat Negara dan lembaga negara agar diperlakukan secara hati-hati, cermat, tidak sembrono dan tidak sewenang-wenang. Pejabat negara dan lembaga negara merupakan alat negara. Ketentuan tentang “prosedur ijin” ini menggantikan forum privilegiatum yang diatur dalam Pasal 106 UUDS 1960 (atau Pasal 148 Konstitusi RIS), karena sejak 1 Juli 1959 konstitusi Indonesia tidak lagi berdasarkan UUDS 1960 tetapi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 kembali kepada UUD 1945 dan dalam UUD 1945 tidak dikenal ketentuan forum privilegiatum. Bahwa “persetujuan Presiden” juga diperlukan dalam hal pemeriksaan kepolisian yang dilakukan terhadap pejabat negara lainnya yaitu Hakim Konstitusi, Anggota BPK, Anggota DPR, Pimpinan dan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Oleh karenanya adanya “persetujuan Presiden” juga sangat diperlukan dalam hal dilakukannya tindakan kepolisian terhadap Anggota Komisi Yudisial dan Hakim Agung. No. Pejabat Undang-Undang Keterangan 1. Hakim Mahkamah Konstitusi Pasal 6 ayat (2) UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2011 Hakim Konstitusi hanya dapat dikenai tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden, kecuali dalam hal: a. tertangkap tangan; b. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara atau tindak pidana khusus. 2. Pimpinan dan Anggota BPK Pasal 24 UU 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Tindakan kepolisian terhadap anggota BPK guna pemeriksaan suatu perkara dilakukan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis Presiden. 3. Pimpinan dan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Pasal 49 UU 23/1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 6/2009 Pemanggilan, permintaan keterangan dan penyidikan terhadap anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden 4. Anggota DPR Pasal 245 ayat (1) UU 17/2014 (UU MD3) juncto Putusan MK Nomor 76/PUU- XII/2014 Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 persetujuan tertulis dari Presiden. III.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU 22/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU 18/2011 menyatakan: “Komisi Yudisial mempunyai wewenang: a. mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR; dan b. menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.” Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 13 huruf b UU 22/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU 18/2011, maka Pemohon dalam kedudukan sebagai Komisioner KY memiliki kepentingan untuk “menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat …. Hakim.” Hasrat untuk menjaga “menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat …. Hakim” dapat dilakukan Pemohon, antara lain, memberikan perlindungan kepada hakim untuk mencegah tindakan kepolisian “tanpa ijin presiden” melalui pengujian Undang-Undang a quo. III.6. Dengan tidak adanya frasa “persetujuan Presiden” bagi pemeriksaan pejabat negara, termasuk bagi “Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial” dan “Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung”, yang dikenai tindakan kepolisian oleh kepolisian terbukti telah membuat ketidakpastian hukum kepada Pemohon, karena ketentuan pasal a quo terbukti mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Komisioner Yudisial. Pemeriksaan polisi tanpa ijin Presiden yang dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan penyidik kepolisian terbukti menggangu pelaksanaan kewajiban konstitusonal Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara pengujian a quo ke Mahkamah. III.7.Bahwa dalam doktrin pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sebagai keputusan politik dan keputusan hukum, maka setiap pembentukan perundang-undangan memiliki fungsi yang inheren dengan fungsi hukum itu sendiri, dan salah satu fungsinya di samping menjamin keadilan adalah terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum (rechtszekerheid, legal certainty) merupakan asas penting dalam tindakan hukum (rechtshandeling) dan penegakan hukum (handhaving, uitvoering). Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi daripada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Namun perlu diketahui, kepastian hukum peraturan perundang-undangan tidak semata- mata diletakkan pada bentuknya yang tertulis (geschreven, written). Untuk benar- benar menjamin kepastian hukum, peraturan perundang-undangan selain harus memenuhi syarat-syarat formal, harus memenuhi syarat-syarat lain yaitu: • Jelas dalam perumusannya (unambiguous). • Konsisten dalam perumusannya - baik secara intern maupun ekstern. Konsisten secara intern mengandung makna bahwa dalam pertautan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematik antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa. Konsisten secara ekstern adalah adanya hubungan “harmonisasi” antara berbagai peraturan perundang- undangan. • Penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti. Bahasa peraturan perundang-undangan haruslah bahasa yang umum dipergunakan masyarakat. Tetapi ini tidak berarti bahasa hukum tidak penting. Bahasa hukum - baik dalam arti struktur, peristilahan, atau cara penulisan tertentu harus dipergunakan secara ajeg karena merupakan bagian dari upaya menjamin kepastian hukum. Melupakan syarat-syarat di atas, peraturan perundang-undangan mungkin menjadi lebih tidak pasti dibandingkan dengan hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU 22/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU 18/2011 dan Pasal 17 ayat (1) UU 14/1985 sebagaimana terakhir diubah dengan UU 3/2009 tidak memenuhi syarat pembentukan peraturan perundang-undang yang baik, karena membuahkan ketidak-pastian hukum dan “diskriminasi” perlakuan antar pejabat terkait “ijin presiden” IV. Petitum Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, serta keterangan para ahli yang akan didengar dalam pemeriksaan perkara, dengan ini para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 2. Menyatakan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau setidak-tidaknya menyatakan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa “Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden…..” dimaknai sebagai “Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial dapat dikenai tindakan kepolisian setelah mendapat persetujuan Presiden……..” 3. Menyatakan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa “Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden” tidak dimaknai sebagai “Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial dapat dikenai tindakan kepolisian setelah mendapat persetujuan Presiden……..” 4. Menyatakan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau setidak-tidaknya menyatakan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tidak bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 “Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapatkan persetujuan Presiden…” dimaknai sebagai “Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung dapat dikenai tindakan kepolisian setelah mendapatkan persetujuan Presiden…” 5. Menyatakan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang frasa “Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapatkan persetujuan Presiden…” tidak dimaknai sebagai “Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung dapat dikenai tindakan kepolisian setelah mendapatkan persetujuan Presiden…” 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial; 2. Bukti P-1a : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial; 3. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 4. Bukti P-2a : Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 5. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 Indonesia Tahun 1945; 6. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 7. Bukti P-5 : Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Nomor 130/P Tahun 2010; 8. Bukti P-6 : Fotokopi Surat bertanggal 14 September 2009, perihal Permohonan Penundaan Pemeriksaan Atas Nama Dr. H. Taufiqurrohman Syahuri, SH., MH.; 9. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Bertanggal 27 Maret 2015, dari Badan Reserse Kriminal POLRI, Perihal Bantuan Penghadapan Hakim Komisi Yudisial an. DR. Taufiqurrahman Syahuri; 10. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Bertanggal 13 Juli 2015, dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal, Perihal Bantuan Menyampaikan Surat Panggilan dan Menghadirkan Anggota Komisi Yudisial a.n. DR. Taufiqurrahman Syahuri, SH., MH.; 11. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Bertanggal 9 September 2015, dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perihal Bantuan Menyampaikan Surat Panggilan; Selain itu, Pemohon menyerahkan keterangan tertulis Ahli [Letkol Cpm (Purn) Dr. Drs. Helvis, S.Sos., SH., MH.] yang diterima dalam persidangan pada tanggal 28 Maret 2016 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: a. Konsep negara hukum di dalam kepustakaan hukum Indonesia sudah sangat populer. Pada umumnya istilah tersebut dianggap merupakan terjemahan yang tepat dari dua istilah yaitu Rechsstaat dan Rule Of law. Konsep tersebut selalu dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum sebab konsep-konsep itu tidak lepas dari gagasan untuk memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak- hak asasi manusia. Konsep Rechsstaat dan Rule Of Law sesungguhnya lahir dari sejarah yang berbeda meskipun pada intinya sama-sama menginginkan perlindungan bagi Hak-Hak Asasi Manusia melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Istilah Rechsstaat dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Sthal dan banyak dianut di negara-negara Eropa Kontinental yang bertumpu pada sistem civil law. Konsep negara hukum Rechtsstaat yang digagas Imanuel Kant dalam Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 karya ilmiahnya yang berjudul “Methaphisiche Ansfangsgrunde” sebagai dikemukakan bahwa pihak yang bereaksi terhadap negara Polizei adalah orang- orang kaya dan cendikiawan. Orang kaya (borjuis) dan cendikiawan ini menginginkan agar hak-hak kebebasan pribadi tidak terganggu, yang mereka inginkan adalah hanya ingin kebebasan mengurusi kepentingannya sendiri. Konkritnya adalah agar permasalahan perekonomian menjadi urusan mereka dan negara tidak ikut campur dalam penyelenggaran tersebut. Konsep negara polis adalah konsep dimana negara menyelenggarakan keamanan dan ketertiban serta memenuhi seluruh kebutuhan masyarakatnya. Konsep negara ini lebih banyak dieselenggarakan oleh penguasa. Seperti yang dikatakan oleh Roberto Von Mhol sebagai polisi yang baik melaksanakan fungsinya berdasarkan hukum serta memperhatikan masyarakat. Tetapi yang banyak terjadi adalah polisi yang tidak baik, yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat yang memanfaatkan kekuasaan demi kepentingan sendiri atau kelompoknya. Negara dalam konteks ini hanya menjaga ketertiban dan keamanan, oleh sebab itu konsep ini biasanya disebut dengan Negara Penjaga Malam. Konsep yang ditawarkan oleh Kant adalah Konsep Negara Hukum Liberal. Selain Imanuel Kant, konsep negara hukum Eropa oleh Friderich Julius Sthal dalam karya ilmiahnya yang berjudul “Philosopie des rechts”, diterbitkan pada tahun 1878, sama halnya dengan Kant hanya memperlihatkan unsur formalnya saja dan mengabaikan unsur materialnya. Karena itu konsep negara ini dinamakan konsep negara hukum formal. Konsep negara hukum formal menempatkan pemerintah hanya bertugas sebagai pelaksana Undang-Undang tanpa boleh turut campur terhadap apa yang dilakukan oleh masyarakat sejauh tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Sthal berusaha menyempurnakan negara hukum liberal milik Kant. Dengan pengaruh paham liberal dari JJ Rouseseau, Sthal menyusun negara hukum formal dengan unsur-unsur sebagai berikut: 1) Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia 2) Untuk melindungi hak-hak asasi manusia, maka penyelenggaraan negara haruslah berdasarkan theory atau konsep trias politica 3) Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah dibatasi oleh Undang-Undang 4) Apabila dalam melaksanakan tugas pemerintah masih melanggar hak asasi, maka ada pengadilan administrasi yang mengadilinya. Dari konsep Sthal ini Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 dapat diambil kesimpulan bahwa negara hukum (Rechtsstaat) bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan membatasi kekuasaan terhadapnya. Konsep ini hanya mendahulukan aspek formalnya saja. Hasilnya membawa persamaan pada aspek politik dan sosialnya saja, tetapi dalam penyelenggaraan ekonomi, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat memberi kesempatan bersaing secara bebas. Yang terkuat yang dapat memenangkan keuntungan yang sebedsar-besarnya bagi dirinya tanpa mementingkan kepentingan masyarakat. b. Sedangkan konsep the rule of law dikembangkan oleh Albert Venn Dicey, dengan karyanya Intrduction to Study Of The Law Of The Constitution. Paham ini banyak dikembangkan di negara-negara dengan tradisi Anglo Saxon yang bertumpu pada sistem common law. Sistem rule of law adalah suatu sistem yang didasarkan atas yurisprudensi yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang menjadi putusan hakim selanjutnya. AV Dicey mengemukakan tiga hal unsur utama the rule of law : 1) Supremacy of law dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. 2) Equality before the law; kesamaan di depan hukum untuk untuk semua warga negara, baik selaku pribadi maupun statusnya sebagai pejabat negara. 3) Terjaminnya hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang atau keputusan pengadilan. Perumusan ciri negara hukum dari konsep Recthsstaat dan Rule Of Law sebagaimana dikemukakan oleh Sthal dan Dicey kemudian diintegrasikan pada pencirian baru yang lebih memungkinkan pemerintah bersikap aktip dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Perumusan kembali ciri-ciri tersebut, antara lain dihasilkan dari International Comission Of Juridist yang pada konfernsinya di Bangkok pada tahun 1965 mencirikan konsep negara hukum yang dinamis atau konsep negara hukum material sebagai berikut 1) Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin 2) Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak 3) Adanya Pemilihan Umum yang bebas Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 4) Adanya kebebasan menyatakan pendapat 5) Adanya kebebasan berserikat / berorganisasi dan beroposisi 6) Adanya pendidikan kewarganegaraan Selain dilihat dari lingkup tugas pemerintah perbedaan negara hukum dalam arti formal dan material dapat juga dilihat dari segi materi hukumnya. Negara hukum dalam arti formal didasarkan pada paham legisme yang berpandangan bahwa hukum itu sama dengan Undang-Undang sehingga tindakan menegakkan hukum berarti menegakkan Undang-Undang atau apa yang telah ditetapkan oleh badan legeslatif, sedangkan negara hukum dalam arti material melihat bahwa hukum bukan hanya yang secara formal ditetapkan oleh lembaga legeslatif tetapi yang dipentingkan addalah nilai keadilannya. Seperti yang berlaku di Inggris misalnya bisa saja Undang-Undang dikesampingkan bilamana bertentangan dengan rasa keadilan. Oleh karenanya penegakkan hukum itu berarti penegakkan keadilan dan kebenaran. c. Konsep Negara Hukum Indonesia. Landasan Yuridis Negara Hukum Indonesia adalah Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Mengandung arti bahwa segala perilaku yang ada dalam suatu negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh yang diperintah (rakyat) harus berdasarkan atas aturan-aturan hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan. Hukum dijadikan sebagai Panglima dalam kehidupan bernegara. Sebelum diamandemen, landasan yuridis negara hukum Indonesia hanya tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undanng Dasar 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara yaitu: “Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat)”. Amandemen UUD 1945 meniadakan Penjelasan Umum yang kemudian dimasukkan ke dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, tanpa penambahan kata “Rechtsstaat”. Menurut M. Mahfud MD (2007) perubahan tanpa mencantumkan lagi kata Rechtsstaat di dalam kurung, harus diartikan bahwa negara hukum Indonesia menerima asas kepastian hukum (titik berat pada Rechtsstaat) sekaligus asas keadilan (titik berat pada Rule Of law) dengan maksud memberi tempat yang lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan tanpa dominasi kepastian hukum. Oleh karena itu Jimly Ashiddiqie (2011) berpendapat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 bahwa Negara Hukum Indonesia dapat dikategorikan dalam konsep Negara Hukum Materil atau negara hukum dalam arti luas. d. Sebagai negara hukum materil Indonesia menerima sekaligus konsep kepastian hukum (titik berat Recthsstaat ) yang dalam hal ini tampak dengan adanya peradilan administrasi di Indonesia serta sekaligus menerima asas keadilan atau equality before the law (titik berat pada Rule Of Law) yang dalam hal ini tampak di salah satu Pasal dalam UUD 1945 yaitu, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” Pasal ini mengandung arti bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat apakah dia penduduk asli ataupun bukan, berasal dari golongan golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah ke atas atau kaum marginal yang bergumul dengan kemiskinan harus dilayani sama di hadapan hukum. Sedangkan Kedudukan berarti menempatkan warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sehingga dengan kedudukan yang setara, maka warga negara dalam berhadapan dengan hukum tidak ada yang berada di atas hukum. No man above the law, artinya tidak ada keistimewaan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum, kalau ada subjek hukum yang memperoleh keistimewaan berarti menempatkan subjek hukum tersebut berada di atas hukum. Tujuan Utama adanya equality before the law, adalah menegakkan keadilan dimana persamaan kedudukan berarti hukum sebagai satu entitas tidak membedakan siapapun yang meminta keadilan kepadanya. Diharapkan dengan adanya asas ini tidak terjadi suatu diskriminasi dalam supremasy hukum di Indonesia dimana ada suatu pembeda antara penguasa, si kaya , si miskin dan rakyat jelata. [2.3] Menimbang bahwa Presiden pada persidangan tanggal 30 November 2015 telah memberikan keterangan dalam persidangan dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Desember 2015 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: I. Pokok Permohonan Pemohon 1. Bahwa ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Komisi Yudisial menimbulkan ketidakpastian kepada Pemohon karena pasal a quo tidak mencakup keseluruhan “tindakan kepolisian” dengan tanpa ijin presiden yang dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan penyidik kepolisian Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 terbukti menggangu pelaksanaan tugas Pemohon sebagai Anggota Komisi Yudisial. 2. Bahwa “persetujuan Presiden” juga diperlukan dalam hal pemeriksaan kepolisian yang dilakukan terhadap pejabat negara lainnya yaitu Hakim Konstitusi, Anggota BPK, Anggota DPR, Pimpinan dan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Oleh karenanya adanya “persetujuan Presiden” juga sangat diperlukan dalam hal dilakukannya tindakan kepolisian terhadap Anggota Komisi Yudisial dan Hakim Agung; 3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Komisi Yudisial dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung tidak memenuhi syarat pembentukan peraturan perundang-undang yang baik karena membuahkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi perlakuan antar pejabat terkait “izin Presiden”. II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan- putusan berikutnya), harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana ditentukan oleh ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007). Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 III. Keterangan Pemerintah Terhadap Materi Yang Dimohonkan Oleh Pemohon Bahwa perubahan UUD 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman (judicative power). Berdasarkan Pasal 24 UUD 1945, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Iingkungan peradilan umum, Iingkungan peradilan agama, Iingkungan peradilan militer, Iingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Selain perubahan yang menyangkut kelembagaan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dikemukakan di atas, UUD 1945 telah mengintroduksi suatu lembaga baru yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (judicative power) yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 bahwa: "Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim". Kewenangan Komisi Yudisial dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, bahwa Komisi Yudisial tersebut kemudian mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Terhadap kewenangan Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung, Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Sehubungan dengan posita Pemohon yang pada intinya menganggap ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Komisi Yudisial dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung bertentangan dengan UUD 1945 karena dengan tidak adanya frasa “persetujuan Presiden” bagi pemeriksaan pejabat negara, termasuk bagi “Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial” dan “Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung”, oleh kepolisian terbukti telah membuat ketidakpastian hukum kepada Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 Pemohon, karena ketentuan pasal a quo terbukti mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Komisioner Yudisial, Pemerintah memberikan keterangannya sebagai berikut: 1. Bahwa Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial adalah 2 (dua) Lembaga Negara dari lembaga negara lainnya yang mempunyai peranan penting dalam menjalankan usahanya untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai kekuasaan negara di bidang yudikatif. 2. Mengingat peranan penting kedua lembaga tersebut, guna menjaga kemandirian dalam melaksanakan kewenangan dan bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya, negara telah memberikan perlindungannya bagi setiap pejabat negara baik harkat martabat, dan wibawanya agar dalam menjalankan tugasnya pejabat tersebut harus berhati-hati, cermat, tidak sembrono, dan tidak sewenang-wenang dalam Pelaksanaannya. Hal ini terlihat dari adanya perumusan norma yang tertuang dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Komisi Yudisial dan Pasal 17 Undang-Undang Mahkamah Agung yang secara lengkap dinyatakan bahwa: Pasal 10 Undang-Undang Komisi Yudisial (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali dalam hal: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan keamanan negara. (2) Pelaksanaan penangkapan atau penahanan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam harus dilaporkan kepada Jaksa Agung. Pasal 17 Undang-Undang Mahkamah Agung (1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali dalam hal: c.tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau d. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan keamanan negara. (2) Pelaksanaan penangkapan atau penahanan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam harus dilaporkan kepada Jaksa Agung. Adapun maksud dari ketentuan a quo dengan frasa “persetujuan presiden” adalah bentuk perlindungan bagi pejabat Negara ketika diduga melakukan tindakan yang menurut hukum terjadi pelanggaran dengan memberikan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 prosedur persetujuan presiden sebelum Jaksa Agung melakukan penahanan. 3. Namun prosedur dalam persetujuan penahanan dan penangkapan dalam ketentuan a quo dikecualikan terhadap perkara tindak pidana karena dengan alasan: a. Bahwa tidak semua pejabat negara harus diberlakukan sedemikian rupa, karena berdasarkan asas persamaan di depan hukum (equality before the law); karena di dalam ‘prosedur ijin’ terkandung ‘perlindungan hukum’ bagi pejabat negara yang tidak dimiliki oleh warga negara biasa. Selain itu, terhadap sesama pejabat juga ada perlakuan yang berbeda karena ada pejabat negara harus ada ijin dan ada yang tidak diharuskan ada ijin terlebih dahulu, seperti Presiden, Wakil Presiden dan para Menteri [Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP]. b. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan (constante justitie); karena prosedur ijin memerlukan waktu yang lama dan melalui birokrasi yang panjang, sehingga secara tidak langsung membutuhkan biaya operasional untuk mengurusnya [Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP]. c. Asas independensi kekuasaan kehakiman; karena ‘prosedur ijin’ secara tidak langsung dapat dijadikan alat intervensi penguasa terhadap penanganan perkara pidana yang dilakukan penegak hukum. Intervensi itu bisa dilakukan dengan cara menunda atau tidak mengeluarkan persetujuan bila yang tersangkut korupsi berasal dari kelompoknya dan mempercepat keluarnya ijin pemeriksaan bila berasal dari lawan politiknya [Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman]. d. Menimbulkan diskriminasi bagi pejabat negara yang perkaranya ditangani oleh institusi yang berbeda, karena untuk pejabat negara yang ditangani kejaksaan dan kepolisian harus ada ijin, sedangkan untuk pejabat negara yang ditangani KPK tidak memerlukan ijin [Pasal 46 ayat (1) juncto Penjelasan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi]. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 e. Prosedur ijin dalam melakukan pemeriksaan pejabat negara merupakan salah satu hambatan dalam proses penegakan hukum karena: 1) Proses penyidikan menjadi terhambat karena menunggu keluarnya ijin pemeriksaan. Bahkan, seringkali ijin yang di minta tidak pernah ada jawaban apakah disetujui atau ditolak, sehingga penanganan perkaranya menjadi tidak jelas dan terkatung-katung penyelesaiannya. 2) Terhambatnya proses pemeriksaan terhadap pejabat negara, mempengaruhi proses penyidikan terhadap tersangka lainnya dalam perkara yang melibatkan pejabat negara, sehingga penyidikannya menjadi lamban dan terkesan macet. 3) Dengan adanya rentang waktu yang cukup lama sampai keluarnya izin pemeriksaan, tersangka masih bebas menghirup udara segar, sehingga dikhawatirkan: melarikan diri; menghilangkan atau merusak barang bukti; mengganti atau merubah alat bukti surat; dapat mengulangi tindak pidana korupsi; dapat mempengaruhi para saksi; dan memindahtangankan kekayaan hasil korupsi kepada orang lain. Oleh karena itu, dengan mendasari keterangan di atas, Pemerintah berpendapat ketentuan a quo khususnya dalam frasa “persetujuan presiden” sesungguhnya ditujukan dalam rangka melindungi harkat dan martabat pejabat negara dan lembaga negara agar diperlakukan dengan hati-hati, cermat, tidak secara sembrono dan tidak semena-mena, karena pada hakekatnya mereka itu adalah alat kelengkapan dari negara guna menjalankan kekuasaannya secara mandiri tanpa adanya campur tangan dari kekuasaan lainnya. Menjaga harkat, martabat dan wibawa pejabat negara, sama dengan menjaga harkat, martabat dan wibawa sebuah negara. Namun dalam ‘perlakuan khusus’ itu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan asas-asas peradilan pidana yang diberlakukan dalam Hukum di Indonesia. IV. Petitum Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian (constitutional Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 review) ketentuan a quo terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2. Menolak permohonan pengujian Pemohon (void) seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 4. Menyatakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2011 dan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [2.4] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 April 2016 yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya; [2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusional Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250, selanjutnya disebut UU KY), dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958, selanjutnya disebut UU MA), yang menyatakan: a. Pasal 10 ayat (1) UU KY: Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali dalam hal: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. b. Pasal 17 ayat (1) UU MA: Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali dalam hal : a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup, disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: a. Pasal 1 ayat (3): Negara Indonesia adalah negara hukum b. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, in casu Pasal 10 ayat (1) UU KY dan Pasal 17 UU MA terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang menjabat sebagai Anggota Komisi Yudisial Periode 2010 sampai dengan 2015 pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal yang diuji oleh Pemohon, karena ketentuan tersebut hanya mensyaratkan persetujuan Presiden untuk tindakan penangkapan dan penahanan saja namun tidak mencakup keseluruhan tindakan Kepolisian. Sehingga tindakan Kepolisian yang dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan penyidik Kepolisian mengganggu pelaksanaan dan kewajiban Pemohon sebagai anggota Komisi Yudisial; Pemohon juga mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dan ketentuan Pasal 13 huruf b UU KY yang menyatakan, “Komisi Yudisial mempunyai wewenang: ... b. menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim”, telah menegaskan bahwa Pemohon sebagai anggota Komisi Yudisial memiliki kepentingan untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Untuk menjamin terjaganya kehormatan dan keluhuran martabat hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam menegakkan hukum dan keadilan, maka diperlukan persetujuan Presiden dalam setiap tindakan Kepolisian yang dikenakan pada Hakim Agung. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana dijelaskan pada paragraf [3.5] di atas tampak bahwa kedudukan hukum Pemohon berkait erat dengan pokok permohonan. Oleh karena itu, kedudukan hukum Pemohon akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan mengenai pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan pengujian konsitusionalitas Pasal 10 ayat (1) UU KY dan Pasal 17 ayat (1) UU MA terhadap UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya bahwa ketentuan tersebut telah membuat ketidakpastian hukum kepada Pemohon, karena tidak mencakup keseluruhan tindakan Kepolisian yang terbukti mengganggu pelaksanaan tugas Pemohon sebagai Anggota Komisi Yudisial. Tindakan Kepolisian tanpa ijin Presiden yang dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan Penyidik Kepolisian terbukti mengganggu pelaksanaan kewajiban konstitusional Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara yang diatur dalam UUD 1945. Hal tersebut Pemohon perjelas dengan kasus Pemohon yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri atas perkara dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena pengaduan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi, terkait pemeriksaan gugatan praperadilan penetapan tersangka terhadap Komisaris Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 Jenderal Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang Pemohon komentari pada beberapa media massa (dalil selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara); [3.8] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, baik dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya maupun dalam menjelaskan pertentangan Pasal yang diuji oleh Pemohon terhadap UUD 1945, sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.7] di atas, setelah Mahkamah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon secara saksama, memeriksa bukti-bukti Pemohon, membaca keterangan tertulis ahli Pemohon, serta mendengarkan dan membaca keterangan tertulis Presiden, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: a. Pemeriksaan/penyidikan merupakan prosedur administrasi yang harus ditempuh untuk melakukan suatu kegiatan pemeriksaan dalam rangkaian tindakan kepolisian, sehingga pemeriksaan yang dilakukan memenuhi syarat yuridis dan administratif. Adapun prosedur penyidikan meliputi prosedur umum berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan prosedur khusus berdasarkan Undang-Undang yang mengaturnya yang ditujukan kepada Presiden dan Wakil Presiden; Majelis Permusyawaratan Rakyat; Dewan Perwakilan Rakyat; Dewan Perwakilan Daerah; Hakim Agung; hakim pada semua badan peradilan, Mahkamah Konstitusi; Badan Pemeriksa Keuangan; Komisi Yudisial; Menteri dan jabatan setingkat menteri; Duta Besar Luar Biasa; dan Kepala Daerah serta pejabat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang; b. Bahwa dalam prosedur khusus pemeriksaan diatur mengenai prosedur ijin sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pejabat negara tersebut di atas yaitu persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk memeriksa pejabat negara guna mengetahui terjadinya suatu tindak pidana dan mengetahui siapa yang bersalah yang harus memikul tanggung jawab pidana; c. Bahwa telah ditentukan dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara salah satu yang masuk sebagai kategori pejabat negara adalah Hakim Agung dan Komisioner Komisi Yudisial yang merupakan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 objek pemeriksaan dalam prosedur khusus seperti yang tercantum dalam butir a tersebut di atas; d. Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan, “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Begitu pula dalam Pasal 28D ayat (1) yang menentukan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil di hadapan hukum”. Dari kedua ketentuan tersebut di atas jelas pula bahwa semua warga negara di depan hukum sama kedudukannya tidak ada pengecualiannya, begitupula dalam mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Namun yang membedakan antara masyarakat biasa dengan pejabat negara bila berhadapan atau bermasalah dengan hukum adalah prosedurnya, yaitu sesuai dengan ketentuan jika ada pejabat negara yang ditangkap atau ditahan harus melalui izin pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku kecuali bila tertangkap tangan atau melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau kejahatan terhadap keamanan negara. e. Bahwa prosedur izin sebelum memeriksa pejabat negara dalam hal ini komisioner Komisi Yudisial yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) UU KY dan Hakim Agung yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) UU MA adalah dalam rangka melindungi harkat dan martabat serta wibawa pejabat negara dan lembaga negara agar diperlakukan secara hati-hati, cermat, dan tidak sembrono serta tidak sewenang-wenang; f. Bahwa permasalahan hukum yang dialami oleh Pemohon menurut Mahkamah berkaitan dengan suatu implementasi atau penerapan norma hukum suatu pemberlakuan Undang-Undang yang tidak dapat dipertentangkan dengan konstitusionalitas keberlakuan suatu Undang-Undang. Lagipula hal tersebut juga merupakan prosedur hukum yang mesti dipatuhi oleh Pemohon dan juga tidak terkecuali kepada siapapun yang diduga telah melanggar ketentuan hukum tetap harus diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dari mulai proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di hadapan pengadilan sampai adanya putusan pengadilan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 Andaikan Pemohon menganggap bahwa proses hukum yang dialami oleh Pemohon terdapat kekeliruan dan yang tidak sesuai dengan prosedur formil dan/atau materiil hukum yang berlaku, maka Pemohon dapat melakukan berbagai upaya hukum melalui tata cara hukum yang ada, misalnya melalui praperadilan, dan jika sudah dalam proses di lembaga peradilan maka Pemohon dapat melakukan upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum peninjauan kembali, dan bukan mempermasalahkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU KY- nya. Begitupula dengan ketentuan yang diatur oleh Pasal 17 ayat (1) UU MA yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon, bukan berarti dengan membatalkan pasal a quo penegakan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim Agung yang menjadi salah satu wewenang Komisi Yudisial menjadi terlaksana, karena hal tersebut tidak ada kaitannya antara penegakan kehormatan dan wibawa hakim dengan pasal yang diuji oleh Pemohon. Apabila kejadian yang menimpa diri Pemohon dialami oleh seorang Hakim Agung, maka upaya hukum juga dapat ditempuh seperti yang telah Mahkamah kemukakan di atas. Dengan demikian Pasal 17 ayat (1) UU MA menurut Mahkamah tidak menimbukan kerugian konstitusional kepada Pemohon; [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat tidak ada kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon dengan berlakunya Pasal 10 ayat (1) UU KY dan Pasal 17 ayat (1) UU MA yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo. Bahkan seandainya pun Pemohon memiliki kedudukan hukum, quod non, telah ternyata bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Manahan M.P Sitompul, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu enam belas, dan pada hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal sembilan, bulan November, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 11.49 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 Usman, Patrialis Akbar, Manahan M.P Sitompul, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden/yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat/yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon/kuasanya. KETUA, ttd Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd Anwar Usman ttd Patrialis Akbar ttd Manahan M.P Sitompul ttd Wahiduddin Adams ttd Suhartoyo ttd Maria Farida Indrati ttd Aswanto ttd I Dewa Gede Palguna PANITERA PENGGANTI, ttd Saiful Anwar Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id