124/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 124/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Brahma Aryana Pekerjaan : Paralegal Alamat : Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. sebagai ------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Arina Sa’yin Afifa Jabatan : Mahasiswa Alamat : Jalan Parung Hijau, Kemang, Kabupaten Bogor. sebagai ------------------------------------------------------------------ Pemohon II; 3. Nama : Muhammad Adam Arroftu Arfah Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Parung Hijau, Kemang, Kabupaten Bogor. sebagai ----------------------------------------------------------------- Pemohon III; Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 1 Juli 2025 memberi kuasa kepada Girindra Sandino, S.Sos., S.H., advokat dan konsultan hukum di Girindra Sandino and Partners, beralamat di Jalan Gading Kirana Timur, A-11/15, Kelapa Gading, Jakarta Utara, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- para Pemohon; 2 [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 18 Juli 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Juli 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 127/PUU/PAN.MK/ AP3/07/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 124/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 24 Juli 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 14 Agustus 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut. I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk menguji Undang-Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut “UU MK”), Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”), dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (“Selanjutnya disebut UU PPP”), yang masing-masing menyatakan: Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 3 lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.” Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (selanjutnya disebut UU MK): "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945.” Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman): “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU PPP): "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi." 2. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (“PMK 2/2021”), kewenangan Mahkamah Konstitusi (“Mahkamah”) untuk menguji undang- undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang ("Perppu”) terhadap UUD NRI Tahun 1945 kembali lagi ditegaskan scbagaimana ternyata dalam Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 2 PMK 2/2021 a quo, dimana pengujian materiil undang-undang atau Perppu dapat berkenaan dengan materi muatan 4 ayat, pasal dan/atau bagian dari suatu undang-undang atau Perppu. 3. Bahwa meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (final and binding) sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU MK, namun Putusan tersebut bukan merupakan produk legislasi dalam arti sebenarnya, melainkan penafsiran konstitusi yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Sebagai guardian of the constitution, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab filosofis dan yuridis untuk menjamin efektivitas UUD 1945, yang memerlukan adaptasi dan penyesuaian interpretasi terhadap dinamika sosial dan politik (living constitution atau constitutional dynamism). Hal ini berarti bahwa setiap norma yang berlaku, termasuk yang berasal dari putusan yudisial yang kemudian terbukti menciptakan norma baru dan merugikan hak konstitusional, harus dapat diuji kembali demi keadilan, kepastian hukum, dan supremasi konstitusi yang sejati. 4. Bahwa Para Pemohon memahami perbedaan antara "rekayasa konstitusional" (constitutional engineering) dan "rekayasa undang- undang" (law engineering) serta Mahkamah hanya melakukan "rekayasa konstitusional" dengan menetapkan prinsip-prinsip dasar, sementara "rekayasa undang-undang" adalah ranah pembentuk undang-undang. 5. Bahwa Para Pemohon memahami dan menghormati batasan ini. Namun demikian, Para Pemohon berpandangan bahwa "rekayasa konstitusional" yang diperintahkan Mahkamah dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 secara tidak terhindarkan menimbulkan "ikatan konstitusional" (constitutional bind) yang mengharuskan Mahkamah untuk mengambil langkah korektif.  Teori "ikatan konstitusional" yang dikemukakan oleh Aziz Rana (2024) dalam bukunya The Constitutional Bind: How Americans Came to Idolize a Document that Fails Them, menjelaskan bagaimana penghormatan yang mendalam terhadap konstitusi atau interpretasi dominannya—dapat secara ironis menghambat kemampuan suatu masyarakat untuk melakukan reformasi demokratis yang esensial dan mengatasi krisis sosial yang lebih besar.  Dalam perkara a quo, "ikatan konstitusional" ini terjadi karena putusan Mahkamah, meskipun dimaksudkan untuk perbaikan sistem, menciptakan dilema di mana satu-satunya cara untuk mengimplementasikannya justru 5 melanggar prinsip konstitusional lain, yaitu periodisitas pemilu lima tahunan (Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945). Hal ini adalah bentuk "deformasi konstitusional" yang muncul sebagai konsekuensi tak terhindarkan dari "rekayasa konstitusional" itu sendiri. 6. Bahwa Mahkamah menyatakan tidak akan menilai "barang yang belum ada", akan tetapi di sisi lain kerugian konstitusional yang didalilkan adalah "potensial yang dapat dipastikan akan terjadi". Proses legislasi untuk merevisi UU Pemilu akan segera dijalankan meski pelaksanaan Pemilu masih jauh yakni Tahun 2029, dan jika Mahkamah tidak memberikan batasan yang jelas, pembentuk undang-undang dapat melanjutkan penyusunan norma transisi yang mengarah pada perpanjangan masa jabatan yang tidak konstitusional. (Risalah Sidang Perkara Nomor 120, 124, 126/PUU-XXIII/2025; Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, halaman 325-326). 7. Bahwa Putusan MK 135/2024, mengubah atau memodifikasi norma-norma dalam UU 7/2017 dan UU 8/2015 mengenai keserentakan pemilu. Perubahan atau modifikasi norma ini, meskipun dalam bentuk putusan, secara esensi telah menciptakan norma hukum baru yang setara dengan undang-undang, dan oleh karenanya, memiliki dampak konstitusional yang fundamental sehingga perlu diuji kembali, sebab telah menimbulkan kerugian konstitusional yang nyata bagi PARA PEMOHON sebagai warga negara dan pemilih serta sebagai perwakilan organisasi pemantau pemilu. 8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang memadai untuk memeriksa dan memutus permohonan ini. Permohonan ini diajukan bukan untuk mengulang pengujian norma, melainkan untuk mengatasi "ikatan konstitusional" yang menghambat terwujudnya demokrasi yang sejati. 9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki yurisdiksi dan kewenangan yang sah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya 6 dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Rl yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara. 2. Bahwa terhadap syarat kedudukan Para Pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, yang menyatakan: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum Para Pemohon yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU- V/2007, apabila: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 4. Bahwa Pertama, untuk mengukur apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 7/2020 UU MK dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021, yakni Para Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia, maka perlu 7 dijelaskan bahwa Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. (Bukti P.5 sampai dengan P.7). Lebih lanjut, dalam kualifikasi sebagai Warga Negara Indonesia, Para Pemohon juga merupakan Pemilih yang berdaulat dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (Bukti P.8 sampai dengan P.10) yang memperoleh mandat konstitusionalitas dengan diberikannya jaminan atas pelaksanaan kedaulatan rakyat, pemilu yang luber jurdil, dan kepastian hukum yang adil. Oleh karenanya PARA PEMOHON telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, karena memiliki hak Konstitusional dalam pengujian konstitusionalitas pasal a quo sebagaimana yang telah dimaknai dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap UUD 1945. 5. Bahwa PEMOHON I mengajukan permohonan ini dalam kapasitasnya sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dan aktif sebagai pemantau pemilu dalam Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia (Bukti P.11). Kedudukan ini memberikan PEMOHON I hak dan kepentingan konstitusional yang secara langsung terpengaruh oleh implikasi Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024. Hak-hak konstitusional PEMOHON I yang dirugikan oleh implikasi Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 antara lain: ● Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Sebagai pemilih dan pemantau pemilu, PEMOHON I adalah subjek kedaulatan rakyat yang berhak atas pelaksanaan kedaulatan tersebut secara efektif dan periodik. ● Pasal 22E ayat (1) UUD 1945: "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali." Ketentuan ini menjamin hak PEMOHON I sebagai pemilih untuk berpartisipasi dalam pemilu yang berkualitas, periodik, dan tidak menimbulkan kebingungan. ● Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Hak ini menjamin PEMOHON I atas kepastian hukum terkait siklus pemilu dan masa jabatan wakil rakyat yang dipilihnya. 8 KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON I YANG SPESIFIK, AKTUAL, DAN POTENSIAL Implikasi Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, khususnya mengenai pemisahan jadwal pemilu dengan jeda waktu 2-2,5 tahun, menimbulkan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik, aktual, dan potensial bagi Pemohon I: ● Potensi Kejenuhan Pemilih dan Penurunan Kualitas Partisipasi Putusan MK Nomor 135/2024, meskipun dipersepsikan untuk tujuan perbaikan sistem, berpotensi menyebabkan kejenuhan pada pemilih. Pemohon I, sebagai pemilih, akan menghadapi dua kali agenda pemilu besar (nasional dan daerah) dalam rentang lima tahun, dengan jeda yang signifikan. Hal ini dapat menurunkan minat dan partisipasi pemilih bagi Pemohon I, serta mengurangi rasionalitas dalam memilih karena faktor kejenuhan dengan dua gelombang besar penyelenggaraan pemilu/pilkada. Putusan MK 135/2024 pun mengakui adanya kejenuhan pemilih akibat kompleksitas pemilu sebelumnya, namun model baru ini belum memberikan kepastian bahwa kejenuhan tersebut akan hilang. Sehingga dalam batas penalaran yang wajar memungkinkan pula akan memindah atau memperpanjang kejenuhan bagi pemilih. ● Hambatan dalam Pendidikan Publik dan Advokasi Demokrasi bagi Pemantau Pemilu Sebagai pemantau pemilu yang aktif memantau dan mengadvokasi perbaikan sistem pemilu, Pemohon I mengalami kesulitan dalam menjalankan perannya. Implikasi Putusan MK Nomor 135/2024 yang memperkenalkan penyimpangan pragmatis dari ideal pemilu yang teratur, langsung, dan akuntabel, mempersulit upaya Pemohon I dalam melakukan pendidikan publik dan advokasi demokrasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan skeptisisme publik terhadap integritas proses elektoral atau bahkan lembaga peradilan itu sendiri. ● Potensi Skeptisisme Publik terhadap Integritas Proses Elektoral dan Lembaga Peradilan Ketidakjelasan dan inkonsistensi prinsip-prinsip demokrasi yang diakibatkan oleh putusan ini mempersulit kampanye pendidikan publik. Pemohon I harus menginvestasikan lebih banyak sumber daya untuk 9 menjelaskan penalaran hukum yang kompleks kepada publik, yang berpotensi mengalihkan fokus dari kegiatan pemantauan atau advokasi demokrasi lainnya. Hal ini secara tidak langsung mengikis kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. HUBUNGAN SEBAB-AKIBAT (CAUSAL VERBAND) ANTARA KERUGIAN PEMOHON I DAN IMPLIKASI PUTUSAN MK 135/2024 6. Bahwa implikasi Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 secara langsung menciptakan landasan hukum baru bagi pengaturan keserentakan pemilu ke depan, yang berpotensi menyebabkan perpanjangan masa jabatan DPRD. Kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon I, baik sebagai pemilih maupun sebagai pemantau pemilu, secara langsung diakibatkan oleh penafsiran dan arahan yang terkandung dalam putusan tersebut. Tanpa Putusan tersebut, tidak akan ada perubahan atau pemisahan jadwal pemilu dengan konsekuensi kerugian yang telah dijelaskan. 7. Mahkamah Konstitusi sebelumnya mempertanyakan keberadaan norma yang digugat, namun dalam kasus ini, argumennya adalah bahwa meskipun perpanjangan masa jabatan bukan norma eksplisit dalam Putusan MK Nomor 135/2024, hal itu merupakan implikasi langsung, dapat diperkirakan, dan tidak terhindarkan dari putusan konstitusional bersyarat tersebut. Implikasi ini menciptakan realitas hukum de facto (perpanjangan masa jabatan) yang secara langsung merugikan hak konstitusional Pemohon I sebagai pemilih dan pemantau pemilu. Hubungan sebab-akibat ini oleh karena itu tidak hanya terkait dengan pasal undang-undang tertentu, tetapi dengan interpretasi mengikat dari pasal- pasal tersebut yang diucapkan oleh Mahkamah Konstitusi, yang kemudian mengharuskan tindakan legislatif yang berujung pada kerugian. Dengan demikian, tindakan yudisial dalam interpretasi Putusan MK Nomor 135/2024, dengan menetapkan kerangka waktu spesifik untuk pemisahan, secara implisit memerintahkan periode transisi yang akan memperpanjang masa jabatan, sehingga telah menciptakan kerugian konstitusional bagi Pemohon I. 8. Bahwa perpanjangan masa jabatan tanpa mandat elektoral baru telah mengikis hak konstitusional Pemohon I untuk mengekspresikan langsung kedaulatan rakyat, di mana seharusnya kekuasaan berasal dari dan 10 diperbarui secara berkala oleh rakyat sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 22E Ayat (1). Ikhwal kedaulatan rakyat untuk memberikan mandat elektoral baru turut ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU- VI/2008 yang menegaskan bahwa: “Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, sehingga dalam berbagai kegiatan pemilihan umum, rakyat langsung memilih siapa yang dikehendakinya. Besarnya suara pilihan rakyat menunjukkan tingginya legitimasi politik yang diperoleh oleh para calon legislatif maupun eksekutif, sebaliknya rendahnya perolehan suara juga menunjukkan rendahnya legitimasi politik calon yang bersangkutan. Bahwa prinsip kedaulatan rakyat merupakan prinsip konstitusi yang sangat mendasar yang bukan saja memberi warna dan semangat pada konstitusi yang menentukan bentuk pemerintahan, akan tetapi juga dapat dipandang sebagai moralitas konstitusi yang memberi warna dan sifat pada keseluruhan undangundang di bidang politik”. Lebih lanjut, ekspresi dalam memberikan mandat elektoral baru turut pula ditegaskan dalam Putusan MK No. 9/PUU-XIV/2016, pada paragraf [3.9.1]: “Makna dari “kedaulatan berada di tangan rakyat” di antaranya adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan”. 9. Bahwa dengan demikian, dengan kebijaksanaan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo dan memberikan penegasan atau tafsir ulang yang lebih melindungi hak konstitusional Pemohon I, maka kerugian yang akan dialami tidak lagi atau tidak akan terjadi di kemudian hari. Hal ini akan memulihkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu dan memastikan bahwa partisipasi pemilih serta upaya pemantauan pemilu dapat berjalan secara optimal tanpa hambatan yang tidak konstitusional. 10. Pemohon II dan Pemohon III merupakan Mahasiswa Aktif Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia “UNUSIA” (Bukti P.12 sampai 11 dengan P.15) yang concern dalam kegiatan akademik, perlombaan debat dan advokasi konstitusional. Keduanya tergabung dalam komunitas debat dan riset Fakultas Hukum yang dikenal dengan nama Legal Science Action, yaitu komunitas berbasis riset yang menjadi ruang aktualisasi dan kajian kritis mahasiswa hukum UNUSIA dalam menjawab persoalan hukum dan demokrasi. Selain itu, Pemohon II dan Pemohon III juga merupakan kader aktif Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), organisasi mahasiswa yang selama ini konsisten menjaga api demokrasi, mengawal hak-hak konstitusional rakyat, dan menjadi mitra kritis dalam pembangunan hukum nasional, serta berkomitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. 11. Bahwa untuk mengukur apakah Pemohon II dan Pemohon III memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, yakni adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya Putusan yang dimohonkan pengujiannya, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON II DAN PEMOHON III YANG DIRUGIKAN Hak-hak konstitusional Pemohon II dan Pemohon III yang dirugikan oleh implikasi Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 antara lain: ● Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemohon II dan Pemohon III memiliki kepentingan dalam sistem pemilu yang periodik dan berkualitas sebagai objek studi dan advokasi. ● Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 Bahwa Putusan a quo dengan menafsirkan ulang norma periodisitas Pemilu yang sudah jelas dalam UUD 1945, telah menciptakan kebingungan logika dan metodologi berpikir hukum. Sebagai mahasiswa hukum, Pemohon II dan Pemohon III dirugikan karena hak Pemohon II dan Pemohon III untuk memahami dan mengembangkan ilmu hukum yang koheren, konsisten, dan 12 berdasarkan pada prinsip-prinsip konstitusional yang mapan menjadi terhalangi. Putusan 135/2024 mengajarkan praktik hukum yang tidak berpijak pada teks konstitusi secara harfiah (textualism) dengan merujuk makna asli (original intent), melainkan cenderung pada interpretasi yang fleksibel tanpa batasan yang jelas, sehingga mengikis prinsip kepastian hukum dan objektivitas ilmu hukum. Kerugian ini bersifat aktual, karena saat ini pun Pemohon II dan Pemohon III dipaksa untuk mengkritisi dan mengoreksi pemahaman Pemohon II dan Pemohon III terhadap konstitusi akibat putusan yang dinilai tidak konsisten dengan putusan-putusan terdahulu (vide Putusan MK No. 55/2019, Putusan MK No. 14/2013, dan Putusan MK No. /2008 ● Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini mencakup kepastian dalam memahami dan mengkaji ilmu hukum tata negara dan kepemiluan yang menjadi fokus studi Pemohon II dan Pemohon III. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON II DAN III YANG SPESIFIK, AKTUAL, DAN POTENSIAL Sebagai mahasiswa hukum yang mendalami hukum tata negara dan kepemiluan, Pemohon II dan Pemohon III merasakan langsung kerugian konstitusional yang spesifik, aktual, dan potensial: ● Ketidakpastian Hukum dan Inkonsistensi Regulasi Pemilu dalam Konteks Akademik dan Kajian Hukum Pemohon II dan Pemohon III menyadari dan merasakan langsung kerugian konstitusional yang timbul akibat ketidakstabilan regulasi pemilu. Ketika norma-norma hukum berubah secara inkonsisten dan tidak mencerminkan prinsip keadilan konstitusional, hal tersebut tidak hanya mengaburkan kepastian hukum, tetapi juga mempersulit Pemohon II dan Pemohon III sebagai mahasiswa hukum dalam memahami, mengkaji, dan mengembangkan ilmu hukum secara sistematis dan utuh. ● Menciptakan Ambiguitas Dalam Metodologi dan Logika Berpikir Hukum (Pasal 28C ayat (2) UUD 1945) Bahwa Putusan a quo dengan menafsirkan ulang norma periodisitas Pemilu yang sudah jelas dalam UUD 1945, telah menciptakan kebingungan dalam 13 logika dan metodologi berpikir hukum. Sebagai mahasiswa hukum, Pemohon II dan Pemohon III dirugikan karena hak Pemohon II dan Pemohon III untuk memahami dan mengembangkan ilmu hukum yang koheren, konsisten, dan berdasarkan pada prinsip-prinsip konstitusional yang mapan menjadi terhalangi. Putusan ini mengajarkan praktik hukum yang tidak berpijak pada teks konstitusi secara harfiah (textualism), melainkan cenderung pada interpretasi yang fleksibel tanpa batasan yang jelas, sehingga mengikis prinsip kepastian hukum dan objektivitas ilmu hukum. Kerugian ini bersifat aktual, karena saat ini pun mereka dipaksa untuk mengkritisi dan mengoreksi pemahaman mereka terhadap konstitusi akibat putusan yang dinilai tidak konsisten. 12. Bahwa dengan demikian, Pemohon II dan Pemohon III memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK 2/2021, yakni adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini dan memberikan penegasan atau tafsir ulang yang lebih melindungi hak konstitusional Para Pemohon, dapat dipastikan kerugian yang akan dialami oleh Para Pemohon tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari. 13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal a quo sebagaimana yang telah dimaknai dalam Putusan MK Nomor 135/PUU- XXII/2024, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021. PELANGGARAN PRINSIP PERIODISITAS KONSTITUSIONAL, KEDAULATAN RAKYAT, DAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL PEMILIH 14. Bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan "setiap lima tahun sekali". Dengan demikian, perpanjangan masa jabatan anggota DPRD dari 2029 hingga 14 2031 secara langsung menyimpang dari periodisitas konstitusional yang jelas ini. 15. Bahwa, perpanjangan masa jabatan tanpa dukungan elektoral baru melemahkan ekspresi langsung kedaulatan rakyat, yang seharusnya kekuasaan berasal dari dan diperbarui secara berkala oleh rakyat sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 22E Ayat (1). 16. Bahwa suatu negara dapat dikatakan telah melaksanakan pemilu secara demokratis, idealnya mengacu pada konsep pemilu berintegritas (electoral integrity). Menurut Norris (2013), dalam “The New Research Agenda Studying Electoral Integrity, Vol 32”, pemilu berintegritas adalah pemilu yang terlaksana dengan mengikuti standar pemilu internasional atau norma-norma internasional dalam konteks pemilu yang bebas dan adil (free and fair election). Secara konseptual, pemilu yang bebas dan adil ini merupakan refleksi dari pemilu yang sesungguhnya (genuine election) dan hal-hal subtantif lainnya. Standar dan norma pemilu yang berlaku secara universal itu tertuang dalam artikel 25 International Covenant for Civil and Political Rights (ICCPR), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Norma-norma pemilu universal tersebut adalah: 1. Pemilu periodik; 2. Hak pilih universal; 3. Prinsip satu orang satu suara; 4. Hak untuk mencalonkan dan berkompetisi dalam pemilu; 5. Hak pemilih sah untuk dapat menggunakan suaranya; 6. Hak penyuaraan yang bersifat rahasia; 7. Pemilu sesungguhnya (genuine); 8. Pemilu merupakan ekspresi kehendak rakyat. Delapan norma universal tersebut merupakan pembimbing untuk mengukur sejauh mana proses penyelenggaraan pemilu di suatu negara berjalan free and fair. Di sisi lain Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017, kemudian Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang menetapkan pemisahan pelaksanaan pemilihan umum nasional dari pemilihan umum daerah dengan jeda waktu antara 2 hingga 2,5 tahun tidak selaras dengan norma-norma pemilu universal tersebut, khususnya pada norma universal tentang Pemilu 15 periodik dan norma universal yang menyebut Pemilu merupakan ekspresi kehendak rakyat. Menurut pandangan Para Pemohon Pasal a quo sebagaimana yang telah dimaknai dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 jelas bertentangan dengan norma universal tentang pemilu periodik dan periodisitas konstitusional sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yang secara eksplisit menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan "setiap lima tahun sekali" Di sisi lain dalam norma universal pemilu merupakan ekspresi kehendak rakyat seperti telah dipaparkan di atas, terkait perpanjangan masa jabatan tanpa dukungan elektoral baru merupakan pengingkaran dari ekspresi langsung kedaulatan rakyat. DAMPAK NEGATIF PADA AKUNTABILITAS DAN REPRESENTASI DEMOKRATIS 17. Bahwa wacana mengenai perpanjangan masa jabatan bagi pejabat publik, khususnya di tingkat legislatif daerah, memunculkan kekhawatiran serius terhadap prinsip-prinsip dasar demokrasi. Meskipun terkadang diusung dengan dalih efisiensi atau stabilitas, perpanjangan masa jabatan dapat secara fundamental melemahkan lingkaran akuntabilitas demokratis, menimbulkan perlakuan yang tidak setara, dan berujung pada "pemerintahan yang terputus" antara perwakilan dan konstituen, menjauhkan dari terbentuknya penguatan partai politik dan sistem kepartaian yang kuat serta sistem pemerintahan yang efektif, dampak konstitusional yang kompleks yang menyebabkan konflik hukum dengan peraturan perundangan lainnya serta terpisahnya isu nasional dan isu daerah, yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta prinsip kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. MELEMAHNYA AKUNTABILITAS DEMOKRATIS 18. Bahwa salah satu pilar utama demokrasi adalah akuntabilitas elektoral, di mana pejabat terpilih bertanggung jawab kepada rakyat melalui pemilihan berkala. Semakin panjang periode tanpa mandat elektoral langsung, semakin besar risiko bagi para anggota legislatif untuk menjadi kurang responsif terhadap kepentingan publik dan lebih rentan terhadap pengaruh 16 lain. Hal ini dapat dijelaskan melalui Teori Agensi (Agency Theory) dalam ilmu politik. Dalam konteks ini, pemilih adalah "prinsipal" yang mendelegasikan kekuasaan kepada perwakilan terpilih sebagai "agen", (Downs, 1957, An Economic Theory of Democracy). 19. Bahwa pemilihan berkala berfungsi sebagai mekanisme vital untuk memastikan agen tetap bertanggung jawab dan bertindak demi kepentingan prinsipal. Ketika siklus pemilihan diperpanjang, kontrol prinsipal atas agen menjadi lemah, membuka peluang bagi agen untuk menyimpang dari mandat awal mereka. Smart dan Sturm (2013) dalam Journal of Public Economics secara implisit menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan dapat memiliki efek sebaliknya dari batasan masa jabatan, mengurangi insentif akuntabilitas. 20. Bahwa selain itu, insentif perilaku politisi sangat dipengaruhi oleh prospek pemilihan ulang. Politisi cenderung lebih responsif terhadap konstituen ketika mereka tahu harus menghadapi evaluasi publik dalam waktu dekat. Perpanjangan masa jabatan mengurangi frekuensi tekanan elektoral ini, sehingga mengurangi motivasi mereka untuk secara aktif mencari dan merespons kebutuhan masyarakat. Key (1961) dalam Public Opinion and American Democracy telah lama menyoroti bagaimana politisi merespons opini publik. Kurangnya tekanan ini dapat membuat politisi lebih condong pada kepentingan kelompok tertentu atau agenda pribadi, daripada kepentingan konstituen luas. PERLAKUAN TIDAK SETARA DALAM PEMBENTUKAN INSTITUSI PUBLIK 21. Bahwa perpanjangan masa jabatan ini, meskipun diterapkan secara seragam, dapat dianggap sebagai perlakuan yang tidak setara dibandingkan dengan pejabat yang menjabat selama masa jabatan lima tahun yang ketat (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945), yang berpotensi menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan konsistensi penerapan hukum. Jika mekanisme elektoral untuk akuntabilitas diregangkan, hubungan antara perwakilan dan konstituen dapat melemah, yang dapat menyebabkan "pemerintahan yang terputus" di tingkat lokal. 17 22. Bahwa prinsip persamaan di hadapan hukum (Equality Before the Law) adalah pondasi sistem hukum demokratis. Prinsip ini menyatakan bahwa semua warga negara, termasuk pejabat publik, harus diperlakukan secara setara di bawah hukum. Apabila ada satu kelompok pejabat yang masa jabatannya diperpanjang secara ad hoc sementara yang lain tetap tunduk pada batasan waktu yang ketat, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap keadilan prosedural. Filsuf politik seperti Rawls (1971) dalam A Theory of Justice dan Dworkin (2011) dalam Justice for Hedgehogs menekankan pentingnya kesetaraan kesempatan dan perlakuan yang adil dalam pembentukan institusi publik. 23. Bahwa perbedaan perlakuan semacam ini juga dapat mengikis legitimasi institusional. Jika publik melihat adanya ketidakadilan dalam penerapan aturan main politik, kepercayaan terhadap sistem politik secara keseluruhan, termasuk lembaga legislatif dan proses pemilu, dapat terkikis. Tyler (2006) dalam Why People Obey the Law menunjukkan bagaimana persepsi keadilan prosedural mempengaruhi legitimasi institusi dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. North (1990) dalam Institutions, Institutional Change and Economic Performance juga membahas bagaimana institusi dan aturan main politik mempengaruhi perilaku aktor dan kinerja sistem, termasuk aspek legitimasi. MELEMAHNYA HUBUNGAN PERWAKILAN DAN KONSTITUEN ("PEMERINTAHAN YANG TERPUTUS") 24. Bahwa ketika mekanisme elektoral untuk akuntabilitas diregangkan, hubungan antara perwakilan dan konstituen dapat melemah, yang pada gilirannya dapat menyebabkan apa yang disebut "pemerintahan yang terputus" di tingkat lokal. Teori representasi politik menjelaskan bagaimana perwakilan bertindak atas nama konstituen mereka. Pemilihan adalah titik krusial di mana hubungan ini diperbarui dan diperkuat. Jeda waktu yang lebih lama antara pemilihan dapat menciptakan jarak antara perwakilan dan yang diwakili, mengurangi pemahaman perwakilan tentang kebutuhan lokal dan memburuknya persepsi konstituen tentang keterwakilan mereka. Pitkin (1967) dalam The Concept of Representation secara mendalam menganalisis berbagai dimensi representasi politik dan bagaimana hubungan ini terbentuk. 18 25. Bahwa studi tentang desentralisasi dan tata kelola pemerintahan lokal seringkali menekankan pentingnya kedekatan geografis dan responsivitas institusi lokal terhadap warga. Implikasi Putusan Mk 135/2024 dapat mengikis keuntungan desentralisasi ini, karena pejabat lokal mungkin menjadi kurang peka terhadap perubahan kebutuhan komunitas akibat berkurangnya tekanan elektoral. Crook dan Manor (1998) dalam Democracy and Decentralisation in South Asia and West Africa: Participation, Accountability and Performance menunjukkan betapa pentingnya akuntabilitas elektoral untuk keberhasilan tata kelola lokal. Ribot (2003) dalam artikelnya "Democratic decentralization of natural resources: Institutional choice and discretionary power in Sub-Saharan Africa" juga menyoroti pentingnya akuntabilitas "ke bawah" (kepada masyarakat) untuk keberhasilan desentralisasi, yang dapat terganggu oleh kurangnya mekanisme kontrol langsung. 26. Bahwa dengan demikian, perpanjangan masa jabatan bukan sekadar isu teknis administrasi, melainkan sebuah persoalan fundamental yang menyentuh inti demokrasi, keadilan, dan efektivitas pemerintahan. Mengabaikan implikasi ini dapat memiliki konsekuensi jangka panjang yang merugikan bagi hubungan antara rakyat dan wakilnya. 27. Berdasarkan poin-poin di atas, kami PARA PEMOHON mengajukan permohonan pengujian Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi menjaga integritas konstitusi, kedaulatan rakyat, dan kepastian hukum dalam sistem demokrasi Indonesia. III. PERMOHONAN PENGUJIAN ULANG PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024 DAPAT KEMBALI DIMOHONKAN PENGUJIAN 1. Bahwa sebelum masuk pada alasan Pokok Permohonan, penting bagi PARA PEMOHON untuk menjelaskan bahwa ketentuan mengenai jadwal 19 dan keserentakan pemilihan umum, yang diatur dalam Pasal a quo sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan MK Nomor 135/PUU- XXII/2024, pernah menjadi objek permohonan pengujian sebelumnya. 2. Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK, menyatakan: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.” Lebih lanjut, Pasal 78 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Pengujian Undang- Undang, menyatakan bahwa: "(1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda." 3. Bahwa, adapun terhadap Pasal a quo yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon in casu bunyi normanya telah berubah terhitung sejak diucapkan. Artinya, telah terjadi perubahan norma tehadap Pasal a quo sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan MK Nomor 135/PUU- XXII/2024. Dengan demikian, Para Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan pengujian atas Pasal a quo sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024. Sehingga, apa yang dimohonkan oleh Para Pemohon berbeda dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang telah diputus pada Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024. 4. Bahwa, selain itu, Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 berimplikasi terhadap perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hasil Pemilu 2024 hingga tahun 2031. Hal ini menimbulkan pertentangan konstitusionalitas dengan prinsip periodisitas pemilu "setiap lima tahun sekali" sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, serta mengikis kedaulatan rakyat Para Pemohon (Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945) dan hak pilih pemilih (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945). 20 Meskipun telah memutus mengenai pemisahan jadwal Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah, perlu untuk diajukan pengujian kembali mengingat adanya perbedaan substansial dalam materi muatan UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian dan/atau terdapat alasan permohonan yang berbeda dari permohonan sebelumnya. 5. Bahwa, dalil-dalil yang menjadi dasar permohonan a quo adalah berbeda dengan dalil-dalil permohonan sebelumnya yang berkaitan dengan pengaturan pemilu serentak (misalnya Putusan MK Nomor 14/PUU- XI/2013) atau putusan-putusan lain yang membentuk sistem elektoral Indonesia (misalnya Putusan No. 55/PUU-XVII/2019, No. 85/PUU- XX/2022). Oleh karenanya, implikasi konstitusional dari perpanjangan masa jabatan DPRD yang disebabkan oleh Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 turut menjadi concern utama dalam permohonan a quo dan bukan semata-mata pada isu keserentakan pemilu. 6. Bahwa materi muatan UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian dalam permohonan a quo secara khusus meliputi, namun tidak terbatas pada, Pasal 1 ayat (2) (kedaulatan rakyat), Pasal 18 ayat (4) (pemilihan kepala daerah secara demokratis), Pasal 22E ayat (1) dan (2) (periodisitas pemilu dan cakupan pemilu), serta Pasal 28D ayat (1) (kepastian hukum yang adil) UUD NRI 1945, yang secara spesifik relevan dengan dampak perpanjangan masa jabatan DPRD. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, dan dengan merujuk pada Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021, maka terhadap pengujian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dapat diperiksa dan dilakukan pengujian kembali. 7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 135/2024 (paragraf [3.13]) telah mengakui bahwa perkara-perkara sebelumnya (Nomor 37/PUU-XVII/2019, Nomor 55/PUU-XVII/2019, Nomor 16/PUU-XIX/2021, Nomor 35/PUU-XX/2022) memiliki dasar konstitusional yang berbeda. Hal ini memperkuat argumen bahwa perbedaan dalam penerapan dan penekanan pada pasal-pasal konstitusional, terutama ketika dihubungkan dengan masalah konstitusional yang baru muncul, sudah cukup untuk memenuhi syarat pengecualian nebis in idem. Perkara ini secara khusus 21 mengaitkan Pasal 22E ayat (2) dengan implikasi perpanjangan masa jabatan DPRD, yang merupakan dimensi baru dalam pengujian konstitusionalitas keserentakan pemilu. 8. Bahwa Permohonan a quo secara substansial berbeda karena objek pengujiannya adalah bunyi norma yang telah dimaknai dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, bukan semata-mata norma undang-undang aslinya. Artinya, yang digugat adalah norma baru yang tercipta dari penafsiran Mahkamah, yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan menimbulkan kerugian konstitusional. 9. Bahwa fokus utama permohonan ini adalah implikasi konstitusional dari pemisahan agenda demokrasi prosedural yang berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan, di mana, secara langsung disebabkan oleh Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024. Perpanjangan ini bertentangan dengan prinsip periodisitas pemilu "setiap lima tahun sekali" sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, serta mengikis kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945) dan hak pilih pemilih (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945). Isu ini, dengan segala konsekuensinya, tidak menjadi perhatian utama dalam permohonan yang melahirkan Putusan MK Nomor 135/2024. Permohonan sebelumnya lebih berfokus pada model keserentakan secara umum dan beban penyelenggara, bukan pada dampak spesifik terhadap masa jabatan pejabat terpilih. 10. Bahwa argumentasi ini merupakan pendekatan hukum yang canggih, karena para Pemohon tidak sekadar meminta evaluasi ulang terhadap teks undang-undang yang sudah ada, melainkan terhadap interpretasi mengikat yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi, yang secara efektif mengubah landasan hukum. Interpretasi ini, dengan menetapkan kerangka waktu pemisahan yang spesifik, secara implisit memerintahkan periode transisi yang mengimplikasikan perpanjangan masa jabatan, sehingga menciptakan masalah konstitusional baru. Argumen ini memanfaatkan doktrin "konstitusi yang hidup" untuk menegaskan bahwa bahkan interpretasi yudisial, jika menimbulkan kerugian konstitusional baru, dapat dan menjadi keharususan untuk dilakukan pengujian kembali. 11. Bahwa untuk memperjelas perbedaan dasar pengujian dan alasan permohonan, berikut disajikan tabel perbandingan: 22 Tabel 5: Perbandingan Dasar Pengujian Konstitusionalitas Norma Terkait Keserentakan Pemilu (Putusan MK Terdahulu vs. Permohonan A Quo) Kriteria Perbandin gan Perkara 37/PUU- XVII/2019 Perkara 55/PUU- XVII/2019 Perkara 16/PUU- XIX/2021 Perkara 35/PUU- XX/2022 Permohon an A Quo (Perkara 124/PUU- XXIII/2025) Pasal UU yang Diuji Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017, Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017, Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 (sebagaima na dimaknai Putusan 135/2024) Dasar Konstitusi onal UUD 1945 Alinea 4 Pembukaan UUD 1945, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (4) Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 22E ayat (1) Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2) Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1) Fokus Utama Permohon an Hak untuk hidup dan lingkungan hidup yang Penguatan sistem presidensial , efisiensi Hak atas perlindunga n diri, keluarga, Hak untuk memajukan diri secara kolektif, Implikasi perpanjang an masa jabatan 23 baik, hak atas kesehatan, hak untuk tidak disiksa (terkait beban penyelengg ara pemilu). pemilu, kemudahan pemilih, beban penyelengg ara. kehormatan , martabat, harta benda, rasa aman, dan kebebasan dari penyiksaan. kepastian hukum yang adil. DPRD, pelanggara n periodisitas konstitusion al, kerugian kedaulatan rakyat dan hak pilih akibat penafsiran Putusan MK 135/2024. Tabel ini secara visual dan eksplisit menyoroti perbedaan dalam dasar konstitusional yang digunakan dan alasan permohonan, sehingga memperkuat argumen bahwa permohonan a quo tidak terhalang oleh prinsip nebis in idem. 12. Bahwa keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU- XXII/2024 menjadi yurisprudensi penting yang mendukung permohonan a quo. Putusan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah terbuka untuk menerima pengujian konstitusionalitas norma yang timbul dari putusan sebelumnya, terutama jika putusan tersebut menghasilkan implikasi atau kerugian konstitusional baru yang belum secara eksplisit dipertimbangkan secara mendalam, atau jika terdapat perubahan kondisi faktual atau dasar pengujian konstitusional yang relevan. Putusan Nomor 141/PUU-XXII/2024 memperkuat pemahaman bahwa prinsip nebis in idem tidak berlaku secara mutlak apabila esensi konstitusionalitas yang dipermasalahkan berbeda atau memiliki dimensi kerugian baru. Hal ini mencerminkan peran Mahkamah dalam beradaptasi dengan dinamika sosial-politik dan memastikan bahwa interpretasi konstitusi tetap relevan dan adil. Adanya yurisprudensi ini memberikan landasan yang kuat bagi permohonan ini untuk dipertimbangkan pokok perkaranya, menegaskan 24 bahwa pengujian ini bukan upaya untuk merusak finalitas putusan, melainkan untuk mencari keadilan atas kerugian konstitusional yang baru muncul. 13. Bahwa Mahkamah Konstitusi, sebagai guardian of the constitution, memiliki tanggung jawab filosofis dan yuridis untuk menjamin efektivitas UUD 1945, yang memerlukan adaptasi dan penyesuaian interpretasi terhadap dinamika sosial dan politik (living constitution atau constitutional dynamism). Prinsip ini mengimplikasikan bahwa setiap norma yang berlaku, termasuk yang berasal dari putusan yudisial yang kemudian terbukti menciptakan norma baru dan merugikan hak konstitusional, harus dapat diuji kembali demi keadilan, kepastian hukum, dan supremasi konstitusi yang sejati. 14. Bahwa Putusan MK Nomor 135/2024, sebagai penafsir undang-undang, telah mengubah atau memodifikasi norma-norma dalam UU 7/2017 dan UU 8/2015 mengenai keserentakan pemilu. Perubahan atau modifikasi norma ini, meskipun dalam bentuk putusan, secara esensi telah menciptakan norma hukum baru yang setara dengan undang-undang. Oleh karenanya, putusan tersebut memiliki dampak konstitusional yang fundamental sehingga perlu diuji kembali apabila menimbulkan kerugian konstitusional yang nyata bagi para Pemohon sebagai warga negara. Argumentasi ini secara langsung menjawab kekhawatiran Majelis Hakim mengenai pengujian "norma yang belum ada". Putusan MK Nomor 135/2024, melalui "rekayasa konstitusional" yang dilakukannya, dengan menetapkan jeda waktu 2-2,5 tahun, secara implisit memerintahkan skenario di mana masa jabatan DPRD yang ada harus diperpanjang agar selaras dengan jadwal pemilu yang baru. Mandat implisit ini, meskipun bukan tindakan legislatif langsung, berfungsi sebagai norma de facto. "Tangan tak terlihat" dari interpretasi yudisial ini, ketika menyebabkan kerugian konstitusional (seperti perpanjangan masa jabatan tanpa mandat elektoral), menjadi objek yang sah untuk ditinjau kembali secara yudisial. Ini adalah inovasi hukum yang krusial dalam permohonan, menegaskan bahwa konsekuensi dari interpretasi yang mengikat, bukan hanya teks literal suatu undang-undang, dapat menjadi subjek pengujian jika menimbulkan kerugian konstitusional baru. 15. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, dan dengan 25 merujuk pada Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021, maka terhadap pengujian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dapat diperiksa dan dilakukan pengujian kembali IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN ■ Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai ikhtiar untuk menegakkan prinsip-prinsip konstitusional yang fundamental bagi kedaulatan rakyat dan integritas demokrasi di Indonesia. Permohonan a quo diajukan sebagai respons terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, yang dengan segala pertimbangan, telah menimbulkan kerugian konstitusional yang signifikan bagi Pemohon I sebagai pemilih dan pemantau pemilu dalam organisasi KIPP Indonesia, serta Pemohon II dan Pemohon III sebagai pemilih dan mahasiswa hukum. ■ Bahwa Putusan a quo, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh lima, secara fundamental mengubah desain sistem pemilihan umum di Indonesia. Putusan ini memerintahkan pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional (pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat/DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah/DPD) dengan pemilu lokal/daerah (pemilihan kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD) mulai tahun 2029. Pemilu lokal akan digelar 2-2,5 tahun sejak pelantikan anggota DPR, DPD, dan presiden/wakil presiden terpilih. Konsekuensi langsung dari putusan ini adalah potensi perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hasil Pemilu 2024, yang seharusnya berakhir pada tahun 2029, untuk diperpanjang hingga tahun 2031. ■ Bahwa Para Pemohon berpandangan bahwa pemaknaan bersyarat dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tersebut secara fundamental bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1) dan (2), serta Pasal 28D ayat (1). Permohonan ini tidak semata-mata menguji teks undang-undang secara langsung, melainkan secara substansial menguji efek dari interpretasi yudisial yang diberikan 26 oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Ketika Mahkamah menyatakan suatu pasal konstitusional secara bersyarat, hal ini berarti Mahkamah telah mendorong jauh suatu interpretasi spesifik yang harus diikuti agar norma tersebut tetap konstitusional. Interpretasi semacam ini secara efektif menulis ulang makna dan penerapan praktis dari norma tersebut. ■ Bahwa apabila putusan Mahkamah mengamanatkan suatu tindakan atau hasil di masa depan yang spesifik, seperti jadwal pemilu bertahap yang meniscayakan perpanjangan masa jabatan, maka Mahkamah telah melampaui perannya sebagai negative legislator (yang hanya membatalkan undang-undang) dan secara aktif membentuk kebijakan (sebagai legislator positif atau melalui aktivisme yudisial). Hal ini merupakan inti alasan para Pemohon yakni untuk menguji produk yudisial sebagai sumber kerugian konstitusional. ■ Bahwa permohonan ini bukan menguji sesuatu yang "belum ada atau belum terjadi" dalam Putusan 135/2024, sehingga perpanjangan masa jabatan DPRD masih sebatas ide yang belum menjadi norma hukum. Permohonan ini menegaskan bahwa implikasi dari Putusan MK Nomor 135/PUU- XXII/2024 sudah merupakan norma yang mengikat secara de facto dan menimbulkan kerugian konstitusional, bukan sekadar tindakan legislatif hipotetis di masa depan. Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 menyatakan pasal-pasal a quo "bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai...". Frasa "tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai" ini adalah bentuk inkonstitusionalitas bersyarat (conditionally unconstitutional). Hal ini berarti Mahkamah telah menciptakan suatu interpretasi spesifik yang mengikat dan harus diikuti agar norma tersebut tetap konstitusional. Interpretasi ini, dengan sendirinya, adalah norma hukum baru yang mengikat. ■ Bahwa konsekuensi langsung dari interpretasi Mahkamah ini adalah penundaan pemilu daerah selama 2-2,5 tahun setelah pemilu nasional. Penundaan ini secara langsung dan tak terhindarkan menyebabkan perpanjangan masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 hingga tahun 2031. Hal ini tentu bukan hanya sekadar "ide" atau "rekayasa 27 konstitusional" yang diserahkan sepenuhnya kepada legislatif; ini merupakan konsekuensi langsung, logis, dan mengikat dari putusan Mahkamah itu sendiri. Putusan Mahkamah menciptakan keniscayaan perpanjangan masa jabatan ini. Mahkamah Konstitusi sendiri memiliki preseden dalam melakukan "aktivisme yudisial" dan "legislasi dari bangku hakim" (legislating from the bench). Sebagai contoh, dalam Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023, Mahkamah bahkan "memerintahkan legislatif untuk menciptakan undang-undang ketenagakerjaan baru". Hal ini menunjukkan kapasitas Mahkamah untuk menciptakan atau memodifikasi norma melalui interpretasinya. Oleh karena itu, menguji konsekuensi dari norma yang diciptakan secara yudisial semacam ini adalah tindakan yang sah dan beralasan hukum. Doktrin "konstitusi hidup" (living constitution) memungkinkan "adaptasi dan penyesuaian interpretasi terhadap dinamika sosial dan politik." Apabila suatu interpretasi yudisial menciptakan norma baru yang kemudian terbukti merugikan atau inkonstitusional dalam penerapannya, maka norma tersebut harus dapat ditinjau kembali. Ini adalah bagian dari peran Mahkamah sebagai "penjaga konstitusi" (guardian of the constitution). PELANGGARAN PASAL 22E UUD 1945 DAN MASA JABATAN DPRD ■ Bahwa Pasal 22E UUD 1945 merupakan landasan konstitusional penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Ayat (1) secara eksplisit mengamanatkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan "setiap lima tahun sekali" secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ketentuan ini menetapkan prinsip periodisitas yang ketat dan seragam untuk semua jenis pemilu yang diatur dalam konstitusi. Lebih lanjut, Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945 secara spesifik menyebutkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penempatan DPRD dalam pasal ini mengindikasikan bahwa pemilihannya adalah bagian integral dan tak terpisahkan dari siklus pemilu lima tahunan yang diamanatkan oleh konstitusi. ■ Bahwa Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pemilu nasional dan daerah dengan jeda 2 hingga 2,5 tahun secara langsung 28 menciptakan konflik dengan prinsip periodisitas 5 tahunan untuk DPRD (Pasal 367 ayat (4) UU MD3 mengatur bahwa masa jabatan anggota DPRD adalah 5 tahun dan berakhir ketika anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji). Masa jabatan anggota DPRD, sebagaimana anggota DPR dan DPD, adalah lima tahun. Jika pemilu DPRD baru dilaksanakan 2 hingga 2,5 tahun setelah pemilu nasional, maka akan terjadi kekosongan jabatan atau perpanjangan masa jabatan yang tidak konstitusional bagi anggota DPRD. ■ Bahwa perpanjangan masa jabatan anggota DPRD secara otomatis akan melanggar prinsip periodisitas lima tahunan yang diatur dalam Pasal 22E UUD 1945. Hal ini tidak hanya mengganggu siklus demokratis, tetapi juga mengurangi legitimasi perwakilan rakyat. Pengosongan jabatan atau pengisian oleh penjabat (seperti yang disarankan untuk kepala daerah dalam konteks jeda pemilu) untuk DPRD tidak memiliki dasar konstitusional. Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum." Ketentuan ini menegaskan bahwa DPRD harus diisi oleh hasil pemilu, bukan penunjukan atau perpanjangan. ■ Bahwa situasi ini dapat menyebabkan krisis legitimasi yang serius di tingkat pemerintahan daerah. Jika anggota DPRD tidak dipilih secara langsung sesuai siklus konstitusional atau jika masa jabatan mereka diperpanjang atau diisi oleh non-elektoral, maka legitimasi mereka sebagai representasi rakyat akan dipertanyakan. Hal ini dapat mengurangi efektivitas fungsi pengawasan dan legislasi DPRD, serta mengikis kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi lokal. ■ Bahwa meskipun memang UUD 1945 hanya secara eksplisit menentukan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, sementara masa jabatan DPR, DPD, dan DPRD selama lima tahun merupakan penafsiran dari ketentuan pemilu yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Meskipun benar bahwa UUD 1945 tidak secara eksplisit menyatakan "masa jabatan 5 tahun" untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD, periodisitas 5 tahunan untuk semua jenis pemilihan umum yang diatur dalam konstitusi adalah prinsip yang tak terbantahkan. 29 Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 secara eksplisit mengamanatkan bahwa "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali". Lebih lanjut, Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 secara spesifik menyebutkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penempatan DPRD dalam pasal ini mengindikasikan bahwa pemilihannya adalah bagian integral dan tak terpisahkan dari siklus pemilu lima tahunan yang diamanatkan oleh konstitusi. Frasa "setiap lima tahun sekali" dalam Pasal 22E ayat (1) secara inheren menetapkan periodisitas 5 tahunan untuk semua pemilihan yang disebutkan dalam Pasal 22E ayat (2), termasuk DPRD. Ini adalah dasar konstitusional yang kuat bagi masa jabatan 5 tahun bagi anggota DPRD, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit sebagai "masa jabatan." Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pemilu nasional dan daerah dengan jeda 2 hingga 2,5 tahun secara langsung menciptakan konflik dengan prinsip periodisitas 5 tahunan ini. Apabila pemilu DPRD baru dilaksanakan 2 hingga 2,5 tahun setelah pemilu nasional, maka akan terjadi perpanjangan masa jabatan yang tidak konstitusional bagi anggota DPRD hasil Pemilu 2024, yang seharusnya berakhir pada tahun 2029, menjadi hingga tahun 2031. Perpanjangan masa jabatan ini secara otomatis melanggar prinsip periodisitas lima tahunan yang diatur dalam Pasal 22E UUD 1945. Situasi ini dapat menyebabkan krisis legitimasi yang serius di tingkat pemerintahan daerah. Jika anggota DPRD tidak dipilih secara langsung sesuai siklus konstitusional atau jika masa jabatan mereka diperpanjang, legitimasi mereka sebagai representasi rakyat akan dipertanyakan. Meskipun ada preseden perpanjangan masa jabatan anggota DPRD pada tahun 1971, hal itu terjadi di era Orde Baru yang otoriter, bukan dalam kerangka demokrasi pasca- reformasi yang menjunjung tinggi periodisitas dan akuntabilitas. Dalam konteks demokrasi pasca-reformasi, kepatuhan yang ketat terhadap periodisitas adalah esensial untuk akuntabilitas dan kedaulatan rakyat. DAMPAK JANGKA PANJANG PADA TATA KELOLA DAN STABILITAS POLITIK DAERAH ■ Bahwa lebih lanjut, disrupsi periodisitas ini berpotensi merusak siklus 30 perencanaan pembangunan daerah yang idealnya selaras dengan masa jabatan legislatif dan eksekutif lokal. Ketidakpastian mengenai durasi mandat dapat menghambat perumusan dan implementasi program jangka menengah daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang efektif. Akibatnya, stabilitas pemerintahan lokal dan sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah dapat terganggu. Hal tersebut menciptakan ketidakpastian dan ketidakefisienan dalam tata kelola pemerintahan yang berujung pada kerugian konstitusional bagi masyarakat yang berhak atas pemerintahan yang stabil dan efektif. ■ Bahwa krisis legitimasi yang timbul dari pengabaian mandat elektoral periodik ini tidak hanya mempengaruhi fungsi pengawasan dan legislasi DPRD, tetapi juga dapat mengikis kepercayaan publik yang lebih luas terhadap integritas proses elektoral dan bahkan lembaga peradilan itu sendiri. Hilangnya kepercayaan ini melemahkan pondasi sistem demokrasi secara keseluruhan, karena legitimasi kekuasaan sangat bergantung pada persetujuan rakyat dan akuntabilitas para wakilnya (bandingkan dengan David Beetham, 1991, The Legitimation of Power). HILANGNYA HAK KONSTITUSIONAL PEMILIH DAN KEDAULATAN RAKYAT ■ Bahwa hak memilih dan dipilih adalah hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1). Hak-hak ini merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan partisipasi warga negara dalam pembentukan kehendak negara. Pemilihan umum adalah sarana penyaluran hak asasi warga negara yang paling fundamental dan harus dilaksanakan secara LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil), sebagaimana secara eksplisit diamanahkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 dan diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pasal 2). ■ Bahwa jika masa jabatan DPRD tidak sesuai dengan siklus lima tahunan yang dipilih rakyat, atau diisi oleh penjabat, maka hak konstitusional Para Pemohon sebagai pemilih untuk memilih wakilnya secara langsung tergerus. Rakyat kehilangan hak untuk secara penuh menentukan perwakilan mereka di tingkat daerah setiap lima tahun. Meskipun MK mengklaim pemisahan akan meningkatkan kualitas pemilih, argumen ini 31 akan disanggah di bagian selanjutnya. ■ Bahwa Permohonan ini akan menjelaskan secara spesifik mengenai argumentasi tidak ada kerugian hak konstitusional pemilih terkait masa jabatan DPRD, karena hak Para Pemohon pemilih untuk memilih tidak terhalangi secara total. Penjelasan ini akan menegaskan bahwa kerugian tidak hanya terletak pada penolakan hak memilih secara mutlak, tetapi pada kualitas dan kebermaknaan pelaksanaan hak elektoral tersebut. Perpanjangan masa jabatan anggota DPRD secara efektif menunda pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih wakilnya pada waktu yang seharusnya. Pemilih kehilangan hak fundamental untuk secara berkala "memperbarui mandat" wakilnya melalui pemilihan umum. Ketika mandat diperpanjang tanpa pemilihan baru, kedaulatan rakyat untuk memilih dan memperbarui wakilnya terbatasi. Hal ini juga mendistorsi prinsip akuntabilitas elektoral. ■ Bahwa jika wakil rakyat tidak memulai dan mengakhiri masa jabatan mereka sesuai dengan siklus pemilihan yang jelas dan langsung dari rakyat, maka mekanisme akuntabilitas menjadi kabur. Pemilih akan kesulitan menilai kinerja wakil mereka secara periodik dan memberikan mandat baru. Menurut Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim (1983) dalam "Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia", inti dari demokrasi perwakilan adalah pembaruan mandat secara berkala melalui pemilihan umum. Pejabat yang menjabat lebih lama dari mandat awal tanpa pemilihan baru menghadapi "defisit legitimasi" untuk periode tambahan tersebut. Kondisi ini dapat mengurangi responsivitas legislatif daerah terhadap aspirasi masyarakat, karena ikatan langsung antara pemilih dan wakilnya menjadi lemah. Pada akhirnya, hal ini mereduksi esensi kedaulatan rakyat di mana rakyat berhak memilih dan mengawasi wakilnya secara berkala dan konsisten. ■ Bahwa Meskipun tindakan pencoblosan mungkin masih terjadi, kualitas dari asas "langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil" (LUBER JURDIL) akan berkurang jika periodisitasnya dilanggar. Konsep pemilu berintegritas (electoral integrity) mensyaratkan pemilu yang periodik dan merupakan ekspresi kehendak rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 International Covenant for Civil and Political Rights (ICCPR). Perpanjangan masa jabatan tanpa dukungan elektoral baru merupakan pengingkaran dari 32 ekspresi langsung kedaulatan rakyat dan tidak selaras dengan norma universal tentang pemilu periodik. ■ Bahwa gangguan terhadap siklus mandat ini mendistorsi prinsip akuntabilitas elektoral. Jika wakil rakyat tidak memulai dan mengakhiri masa jabatan mereka sesuai dengan siklus pemilihan yang jelas dan langsung dari rakyat, maka mekanisme akuntabilitas menjadi kabur. Pemilih akan kesulitan menilai kinerja wakil mereka secara periodik dan memberikan mandat baru. Hal ini dapat mengurangi responsivitas legislatif daerah terhadap aspirasi masyarakat, karena ikatan langsung antara pemilih dan wakilnya menjadi lemah. Pada akhirnya, hal ini dapat mereduksi esensi kedaulatan rakyat di mana rakyat berhak memilih dan mengawasi wakilnya secara berkala dan konsisten. ■ Tabel berikut merangkum secara visual dampak pemisahan pemilu yang diamanatkan oleh Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap hak- hak konstitusional dan prinsip kedaulatan rakyat. Tabel ini berfungsi untuk memberikan gambaran komprehensif dan terstruktur mengenai kerugian yang didalilkan, memudahkan pemahaman mengenai hubungan kausal antara putusan tersebut dan pelanggaran prinsip-prinsip demokrasi fundamental. Aspek Hak Konstitusional/Prinsip Kedaulatan Rakyat Deskripsi Konstitusional Dampak Putusan MK (Jeda 2-2.5 Tahun) Hak Memilih Hak warga negara untuk memilih wakilnya dalam pemilu secara LUBER JURDIL. Potensi tergerusnya hak memilih DPRD sesuai periodisitas 5 tahunan. Hak Dipilih Hak warga negara untuk mencalonkan diri dan dipilih sebagai wakil. Potensi penundaan atau ketidakpastian siklus pencalonan untuk DPRD. Hak Atas Kesamaan Kedudukan di Hadapan Hukum dan Pemerintahan Jaminan kesetaraan bagi warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Mengurangi kesempatan yang sama bagi pemilih untuk menentukan 33 perwakilan daerah secara berkala. Periodisitas Pemilu Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali untuk semua lembaga perwakilan. Jeda 2-2.5 tahun untuk pemilu DPRD melanggar siklus 5 tahunan konstitusional. Legitimasi Perwakilan Pemerintahan yang baik adalah cerminan pemilu berkualitas, berdasarkan mandat rakyat. Kekosongan atau perpanjangan masa jabatan DPRD mengurangi legitimasi perwakilan rakyat di daerah. Partisipasi Politik Hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pembentukan kehendak negara melalui pemilu. Potensi penurunan kualitas partisipasi jika fokus pemilih terpecah atau terjadi apelektoral. Akuntabilitas Wakil Rakyat Pertanggungjawaban wakil rakyat kepada pemilih melalui mekanisme elektoral. Distorsi mandat dan akuntabilitas karena siklus jabatan tidak selaras dengan siklus pemilihan. Bahwa selain melemahkan akuntabilitas dan representasi demokratis, argumentasi Mahkamah Konstitusi mengenai penurunan kualitas pemilih akibat pemilu serentak juga perlu ditinjau kembali secara cermat. KLAIM PENURUNAN KUALITAS PEMILIH AKIBAT PEMILU 5 KOTAK SUARA ■ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 135/PUU- XXII/2024 yang mengamanatkan pemisahan jadwal pemilu nasional dari pemilu daerah, dengan jeda waktu 2 hingga 2,5 tahun, patutlah kita telaah secara mendalam. Argumentasi yang melandasi putusan ini, yakni bahwa pemilu serentak lima kotak telah menciptakan kebingungan pemilih, berujung pada tingginya suara tidak sah, dan pada gilirannya menggerus kualitas kedaulatan rakyat, nampak prematur. Justru, observasi empiris dan multifaktor lain mengisyaratkan suatu realitas yang berbeda, bahkan mengindikasikan bahwa kedaulatan rakyat Indonesia menunjukkan daya 34 tahan adaptif yang mungkin justru terancam oleh format elektoral yang baru, sehingga bertentangan dengan semangat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tentang kedaulatan rakyat. ■ Bahwa klaim perihal tergerusnya kedaulatan rakyat yang menjadi dasar putusan Mahkamah dapat disandingkan secara fundamental dengan data partisipasi pemilih. Apabila sistem pemilu serentak lima kotak memang demikian membingungkan dan mereduksi esensi kedaulatan rakyat, niscaya tingkat partisipasi akan anjlok secara drastis. Akan tetapi, data justru memperlihatkan fenomena yang kontradiktif, yakni, pada Pemilu 2019, yang merupakan pelaksanaan perdana pemilu serentak lima kotak, tingkat partisipasi pemilih mencapai 81,97%. Angka itu mencatat kenaikan signifikan dibandingkan Pemilu 2014. Demikian pula, pada Pemilu 2024, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 adalah 81,48%. Di Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024 adalah 81,14%. Tingkat pengguna hak pilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 adalah 81,50%. (Indeks Partisipasi Pemilu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU RI: 2024). ■ Bahwa data Partisipasi Pemilih dari Pemilu Serentak mengindikasikan bahwa keserentakan pemilu tidak secara inheren menurunkan partisipasi, yang seringkali menjadi indikator awal kualitas pemilu. Klaim bahwa format pemilu serentak dapat menghambat partisipasi pemilih tidak didukung oleh data empiris dari pemilihan umum terbaru. Data menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi, yang mengindikasikan antusiasme masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya meskipun ada kompleksitas dalam sistem. Tabel 2: Tingkat Partisipasi Pemilih (Pemilu Nasional 2019 & 2024 serta Pilkada 2024) Pemilu/Pilkada Tingkat Partisipasi Nasional Tingkat Partisipasi Regional (Contoh) Sumber Pemilu 2019 81% Jawa Timur: 82.53% (Pilpres), 82.27% (DPR), Dibalik Partisipasi Pemilih Pemilu 2019 - KPU, 35 82.26% (DPRD Prov), 82.35% (DPD) accessed July 6, 2025, https://www.kpu.go.id/berit a/baca/7729/Persentase- jumlah-pemilih-yang- menggunakan-hak- pilihnya-dari-total-pemilih- terdaftar-pada-Pemilu- 2019-sangatlah-tinggi.- Secara-nasional--angka- partisipasi-pemilih-Pemilu- 2019-itu-ialah-81-persen. Pemilu 2024 Pilpres: 81.48%, Legislatif: 81.14%, DPD: 81.50% Jawa Timur (Pilgub): 70.06% KPU Jatim Sebut Partisipasi Masyarakat Capai 82,5 Persen Di Pemilu 2019, accessed July 6, 2025, https://kominfo.jatimprov.g o.id/berita/kpu-jatim- sebut-partisipasi- masyarakat-capai-82-5- persen-di-pemilu-2019 Pilkada 2024 Umumnya di bawah 70% - KPU Luncurkan Indeks Partisipasi Pemilu 2024, accessed July 6, 2025, https://www.kpu.go.id/berit a/baca/12788/kpu- luncurkan-indeks- partisipasi-pemilu-2024 ■ Bahwa data di atas secara jelas menunjukkan bahwa partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019 mencapai 81% secara nasional, melampaui target nasional 77,5%. Di beberapa wilayah seperti Jawa Timur, angka partisipasi bahkan lebih tinggi, mencapai 82,53% untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Demikian pula, pada Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum 36 (KPU) melaporkan tingkat partisipasi yang luar biasa tinggi, dengan 81,48% untuk Pemilu Presiden, 81,14% untuk Pemilu Legislatif, dan 81,50% untuk DPD. Angka-angka ini secara konsisten menunjukkan keterlibatan yang kuat dari para pemilih. ■ Bahwa tingginya angka partisipasi pemilih dalam pemilu serentak nasional 2019 dan 2024 secara langsung membantah argumen bahwa kompleksitas sistem lima kotak secara signifikan menghalangi pemilih untuk menggunakan hak suaranya. Meskipun kompleksitas mungkin mempengaruhi kualitas suara, seperti yang terlihat dari tingginya surat suara tidak sah, namun hal itu tidak menghalangi mayoritas besar pemilih untuk berpartisipasi. ■ Bahwa perbandingan antara partisipasi dalam pemilu nasional (di atas 81%) dan partisipasi dalam Pilkada 2024 (umumnya di bawah 70%) mengungkap dinamika yang menarik. Disparitas ini menyiratkan bahwa jenis pemilu, apakah nasional atau daerah, dan intensitas politik yang menyertainya (misalnya, efek ekor jas atau coattail effect dari pemilihan presiden), mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap tingkat partisipasi pemilih daripada sekadar keserentakan berbagai jenis surat suara. ■ Pemilu nasional, khususnya pemilihan presiden, cenderung membangkitkan antusiasme publik yang lebih besar. Oleh karena itu, memisahkan pemilu nasional dan daerah tidak serta-merta menjamin peningkatan partisipasi dalam pemilu daerah. Bahkan, jika pemilu nasional menghasilkan efek ekor jas yang meningkatkan partisipasi secara keseluruhan, pemisahan ini justru dapat menyebabkan partisipasi yang lebih rendah dalam pemilu yang hanya bersifat daerah, seperti yang terlihat pada Pilkada 2024. Dengan demikian, argumentasi untuk memisahkan jadwal pemilu dengan tujuan meningkatkan partisipasi secara keseluruhan, termasuk di tingkat daerah, tidak sepenuhnya didukung oleh data komparatif ini. ■ Bahwa dalam ranah teori politik kontemporer, peningkatan partisipasi politik kuantitatif acapkali berbanding lurus dengan peningkatan kualitas demokrasi. Sebagaimana diungkapkan Robert Dahl (1971) dalam Polyarchy: Participation and Opposition, semakin luas dan intens partisipasi 37 massa dalam pemilihan dan proses politik, semakin mendekati suatu sistem pada konsep poliarhi, yang merupakan representasi demokrasi yang berfungsi dan stabil. Partisipasi yang meluas memperkukuh akuntabilitas pemerintah dan responsivitas terhadap kehendak rakyat. ■ Peningkatan partisipasi pemilih yang tercatat juga secara signifikan memperkuat legitimasi demokratis sistem elektoral. Berdasarkan kerangka David Beetham (1991) dalam The Legitimation of Power, suatu kekuasaan dianggap sah tidak semata karena legalitasnya, melainkan pula karena kemampuannya untuk dibenarkan (justifiable) dan adanya ekspresi persetujuan (expressed consent) dari rakyat yang diatur. Tingginya partisipasi dalam pemilu serentak secara eksplisit adalah bentuk "ekspresi persetujuan" ini. Hal itu berarti bahwa rakyat, melalui partisipasi aktifnya, secara sukarela memberikan legitimasi dan menerima otoritas yang dihasilkan dari proses pemilu, terlepas dari kompleksitasnya. Dengan demikian, klaim bahwa kedaulatan rakyat terkikis menjadi sulit dipertahankan, sebab kedaulatan itu sendiri diekspresikan dan dikukuhkan melalui partisipasi dan persetujuan tersebut. SUARA TIDAK SAH ADALAH FENOMENA MULTIDIMENSIONAL ■ Bahwa perihal tingginya suara tidak sah yang kerap diajukan sebagai bukti kebingungan pemilih dan penurunan kualitas kedaulatan rakyat, perlu pula ditelaah lebih jauh. Data menunjukkan persentase suara tidak sah untuk Pemilu DPR RI yang tinggi juga terjadi pada Pemilu 2009 (14,4%) dan 2014 (10,46%), suatu periode di mana sistem pemilu belum sepenuhnya serentak lima kotak seperti yang diterapkan pada 2019 dan 2024. Fakta itu menegaskan bahwa masalah suara tidak sah bersifat kompleks dan tidak dapat secara tunggal diatribusikan pada keserentakan pemilu. ■ Bahwa suara tidak sah sesungguhnya dapat menjadi cerminan dari berbagai faktor multidimensional, antara lain adalah suatu bentuk ekspresi protes atau ketidakpuasan pemilih terhadap pilihan kandidat yang tersedia atau sistem politik secara umum, alih-alih murni kebingungan; faktor teknis dan sosialisasi yang kurang optimal, seperti kesalahan teknis dalam pencoblosan atau desain surat suara yang perlu disempurnakan; atau bahkan pengaruh tingkat pendidikan pemilih yang belum merata, yang membutuhkan edukasi politik berkelanjutan. Lebih jauh, faktor manajemen 38 penyelenggara pemilu tahun 2024 yang memprihatinkan. ■ Bahwa Putusan Mahkamah yang mengamanatkan pemisahan jadwal pemilu dengan jeda waktu 2 hingga 2,5 tahun justru berpotensi menimbulkan serangkaian konsekuensi negatif yang dapat secara nyata mengikis kedaulatan rakyat di kemudian hari, yang mana bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Pertama, adanya potensi kelelahan pemilih (voter fatigue) yang lebih parah. Rakyat akan dihadapkan pada siklus politik yang nyaris tanpa jeda, dengan dua momen pemilu besar yang terpisah dan pararel dengan interval 2-2.5 tahun. Hal itu akan menimbulkan beban ganda dan potensi kelelahan pemilih yang signifikan. PARA PEMOHON mengilustrasikan bagaimana ramainya hiruk pikuk kegiatan pesta elektoral yang tiada henti selama rentang lima tahun pemerintahan. Persiapan untuk Pilpres dan Pileg saja sudah sangat terasa, bahkan pemantauan kami di grassroot, persiapan sudah sejak 2 tahun sebelumnya hingga presiden dan wakil presiden dilantik dan membentuk kabinet baru. Belum lagi selesai sudah persiapan Pilkada dan Pileg daerah, sehingga dapat terbayang bagaimana jenuh dan pusingnya Pemilih selalu disuguhkan “ramai, bising dan penuhnya janji politik” bukan “damai, penuhnya dompet, dan kesejahteraan Pemilih”. Kedua, terjadi disorientasi dan fragmentasi isu politik. Pemisahan jadwal pemilu berpotensi memecah fokus isu-isu politik. Pemilih mungkin akan kesulitan mengaitkan visi pembangunan secara menyeluruh antara tingkat pusat dan daerah, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan pilihan mereka kurang optimal dan mereduksi kualitas kedaulatan rakyat. Pemisahan jadwal pemilu dengan jeda 2 hingga 2,5 tahun berisiko menciptakan "pemerintahan terputus" (disconnected government) secara vertikal. Konsep ini, yang dijelaskan oleh Suzanne Mettler (2018) dalam bukunya The Government- Citizen Disconnect, merujuk pada kesenjangan antara persepsi publik terhadap pemerintah dan peran sebenarnya yang dimainkannya. Keterputusan ini dapat menyebabkan ketidakpastian dan ketidakefisienan dalam tata kelola pemerintahan, yang berujung pada kerugian konstitusional bagi masyarakat yang berhak atas pemerintahan yang stabil dan efektif. Ketiga, muncul inefisiensi anggaran dan sumber daya yang sangat besar. Penyelenggaraan dua gelombang pemilu terpisah akan menuntut alokasi 39 anggaran dan sumber daya yang jauh lebih besar serta berulang. Anggaran yang seharusnya dapat dialokasikan untuk pelayanan publik atau program kesejahteraan rakyat, justru akan tersedot untuk membiayai siklus pemilu yang berulang, yang merupakan bentuk pengikisan kedaulatan rakyat sebab sumber daya yang seharusnya untuk kemaslahatan umum terpakai untuk proses elektoral yang berlebihan. Keempat, terdapat potensi kekosongan jabatan dan ketidakpastian pemerintahan. Putusan tersebut menciptakan kebutuhan akan "rekayasa konstitusional" untuk masa transisi jabatan kepala daerah dan anggota DPRD, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan kompleksitas baru. Ketidakpastian dan potensi kekosongan jabatan itu dapat memicu ketidakstabilan politik dan pemerintahan, yang mengikis kepercayaan rakyat terhadap institusi demokrasi dan pada akhirnya, kedaulatan rakyat itu sendiri. ■ Bahwa dengan demikian, data partisipasi pemilih yang meningkat pada pemilu serentak justru menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat tidak serta- merta melemah. Argumen yang paling rasional adalah bahwa upaya untuk mengubah format secara drastis semestinya didasarkan pada bukti yang lebih kokoh dan pertimbangan dampak yang lebih komprehensif terhadap keberlanjutan demokrasi dan efisiensi negara, bukan menciptakan kompleksitas baru yang justru berpotensi mengikis kedaulatan rakyat, yang sejalan dengan amanat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. ■ Bahwa pemisahan jadwal pemilu yang diamanatkan oleh Putusan a quo tidak hanya menciptakan kerugian pada aspek periodisitas, akuntabilitas, dan partisipasi pemilih, namun juga secara signifikan memengaruhi dinamika dan penguatan partai politik sebagai pilar utama demokrasi PENGUATAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILU SERENTAK ■ Bahwa PARA PEMOHON adalah warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI 1945, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui sistem kepartaian yang sehat, hak atas sistem demokrasi yang efektif, dan hak atas kepastian hukum. ■ Bahwa partai politik adalah pilar utama demokrasi modern, dan penguatan institusionalisasi partai adalah prasyarat bagi terwujudnya kedaulatan rakyat dan representasi yang efektif. Setiap pengaturan pemilu yang menghambat atau melemahkan proses penguatan partai politik, meskipun 40 dengan dalih lain, berpotensi merugikan hak-hak konstitusional PARA PEMOHON untuk hidup dalam sistem demokrasi yang sehat dan akuntabel. ■ Bahwa partai politik adalah institusi sentral dalam demokrasi perwakilan. Partai politik di samping berfungsi sebagai agregasi dan pemandu banyak kepentingan (Miriam Budiarjo: 2008), juga sebagai jembatan antara rakyat dan negara, menyalurkan aspirasi, melakukan rekrutmen politik, serta menjadi sarana akuntabilitas. Oleh karena itu, penguatan partai politik, baik secara organisasi maupun ideologi, adalah prasyarat bagi terwujudnya demokrasi yang sehat dan efektif. ■ Bahwa UUD NRI 1945 mengamanatkan sistem demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945) dan pelaksanaan pemilu yang periodik dan demokratis (Pasal 22E UUD NRI 1945), yang secara implisit menuntut adanya sistem kepartaian yang kuat dan mampu menopang jalannya pemerintahan. ■ Bahwa Pemilu serentak di Indonesia, khususnya yang menggabungkan pemilihan presiden dan legislatif, telah terbukti menjadi mekanisme efektif dalam penguatan partai politik melalui efek ekor jas (coattail effect). Teori ini menyatakan bahwa popularitas seorang kandidat di tingkat pemilihan yang lebih tinggi (seperti calon presiden) dapat memberikan limpahan suara positif bagi kandidat dari partai yang sama di tingkat pemilihan yang lebih rendah (legislatif). Menurut Popkin (1991) dalam The Reasoning Voter: Communication and Persuasion in Presidential Campaigns, menjelaskan bahwa pemilih sering menggunakan pilihan presiden sebagai "jalan pintas kognitif" untuk memilih partai di tingkat legislatif, sehingga preferensi terhadap figur puncak terbawa ke partai. Sementara Campbell et al. (1960) dalam The American Voter, meskipun lebih awal, juga membahas bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan suara di berbagai tingkatan dapat saling terkait, mendukung mekanisme efek ekor jas. ■ Bahwa secara lebih rinci, efek ekor jas dalam pemilu serentak memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan partai politik melalui beberapa aspek: Pertama, Peningkatan Perolehan Kursi: Partai-partai yang mengusung calon presiden pemenang cenderung memperoleh lebih banyak kursi legislatif, baik di tingkat nasional maupun daerah. Kedua, Konsolidasi Identifikasi Partisan: Efek ekor jas memperkuat identifikasi 41 pemilih terhadap partai, karena pemilih mengasosiasikan partai dengan figur presiden yang populer, yang merupakan indikator penting dari pelembagaan partai. Ketiga, Pendorong Institusionalisasi Partai: Pemilu serentak mendorong partai untuk memiliki visi holistik dan melakukan kaderisasi serta rekrutmen yang lebih strategis, yang esensial bagi proses institusionalisasi partai (Panebianco, 1988, Political Parties: Organization and Power; Mainwaring & Scully, 1995, Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America). Hal ini tentu sangat membantu partai menjadi organisasi yang stabil, mandiri, dan berakar kuat dalam sistem politik. ■ Bahwa fenomena penguatan partai politik ini telah terbukti secara empiris di Indonesia, sebagaimana tercermin dari data partisipasi pemilih dalam pemilu serentak Sebagai Contoh Kasus Indonesia: Tingkat partisipasi pemilih yang tinggi dalam Pemilu serentak 2019 (81% nasional) dan 2024 (di atas 81% untuk semua tingkatan nasional) menunjukkan antusiasme masyarakat yang besar dalam sistem ini. Disparitas ini (dibandingkan Pilkada 2024 yang umumnya di bawah 70%) mengindikasikan bahwa efek ekor jas dari pemilihan presiden memiliki pengaruh besar terhadap partisipasi pemilih secara keseluruhan, yang kemudian berdampak positif pada perolehan suara partai pengusung. Tingginya partisipasi dalam pemilu serentak ini merupakan cerminan bahwa sistem tersebut, dengan efek ekor jasnya, berhasil membangkitkan gairah politik dan mengkonsolidasi dukungan bagi partai-partai. ■ Bahwa setiap ketentuan undang-undang yang mengatur desain pemilu, termasuk penjadwalan dan pemisahan pemilihan, haruslah tetap menjunjung tinggi semangat penguatan partai politik sebagai pilar demokrasi. Ketentuan undang-undang yang mengabaikan atau secara negatif mempengaruhi penguatan partai politik melalui efek ekor jas, berpotensi merugikan Pemohon sebagai warga negara yang menginginkan sistem kepartaian yang kuat dan mampu menjalankan fungsinya secara optimal dalam demokrasi. ■ Bahwa pemilu serentak di Indonesia, yang menggabungkan pemilihan presiden dan legislatif hingga tingkat daerah, telah memicu perdebatan mendalam mengenai dampaknya terhadap sistem kepartaian. Di satu sisi, 42 desain elektoral ini dianggap sebagai katalisator bagi penguatan partai politik. Di sisi lain, keputusan Mahkamah Konstitusi untuk memisahkan jadwal pemilu nasional dan daerah memunculkan pertanyaan kritis tentang arah evolusi partai politik di Indonesia. ■ Bahwa salah satu argumen kunci mendukung pemilu serentak adalah kemampuannya untuk mendorong penyederhanaan sistem multi-partai dan pembentukan koalisi jangka panjang yang lebih solid. Dalam teori politik, fenomena ini dapat dijelaskan melalui kerangka pemikiran institusionalisme elektoral (misalnya, Duverger, 1954, Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State, meskipun lebih awal, karyanya tentang hukum Duverger relevan untuk memahami bagaimana sistem elektoral mempengaruhi sistem partai). Pemilu serentak, terutama dengan adanya pemilihan presiden secara langsung, cenderung menciptakan tekanan bagi partai-partai untuk membentuk aliansi pra-pemilu yang lebih besar dan stabil. Hukum Duverger (Duverger's Law), meskipun sering dikaitkan dengan sistem mayoritarian, prinsip dasarnya tentang bagaimana sistem elektoral mempengaruhi jumlah partai tetap relevan. Dalam konteks pemilu serentak dengan ambang batas presiden, partai-partai kecil dipaksa untuk berkoalisi agar calon mereka dapat bersaing, yang pada akhirnya mengurangi fragmentasi dan mendorong konsolidasi partai. ■ Bahwa selain mendorong konsolidasi partai dan mengurangi fragmentasi, aspek efisiensi juga menjadi pertimbangan penting dalam desain pemilu serentak. Dari segi rasionalitas partai (Party Rationality), pemilu serentak memungkinkan kampanye yang lebih efisien dan efektif dari segi waktu, tenaga, dan biaya. Partai politik dapat mengkonsolidasikan sumber daya mereka untuk satu periode kampanye yang intensif, daripada menyebarkannya ke berbagai jadwal pemilu yang terpisah. ■ Bahwa meskipun demikian, tantangan yang dihadapi partai politik dalam pemilu serentak, seperti kompleksitas manajemen kampanye atau beban kognitif pemilih, seharusnya dipandang sebagai bagian dari proses adaptasi menuju sistem partai yang lebih matang dan kohesif, maka keputusan MK untuk memisahkan pemilu dapat diinterpretasikan sebagai tindakan protektif yang justru menghambat evolusi alami partai politik. Teori Adaptasi Partai (Party Adaptation Theory) berpendapat bahwa partai politik adalah 43 entitas yang dinamis dan akan beradaptasi dengan perubahan lingkungan elektoral dan institusional (misalnya, Panebianco, 1988; Mainwaring & Scully, 1995). Pemilu serentak memaksa partai untuk berinovasi dalam strategi rekrutmen, kampanye, dan pembangunan koalisi. Jika partai diizinkan untuk beradaptasi dengan tekanan ini, hasilnya adalah sistem partai yang lebih kuat dan lebih responsif. ■ Bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi, meskipun didasarkan pada interpretasi konstitusi, dapat dilihat sebagai intervensi yudisial yang membentuk kebijakan elektoral. Dalam konteks ini, jika keputusan tersebut menghambat "evolusi alami" partai menuju konsolidasi dan kohesi, maka hal itu berisiko mempertahankan fragmentasi politik dan koalisi taktis jangka pendek yang kurang stabil. Hal ini dapat menghambat pembentukan pemerintahan yang efektif dan stabil, yang pada akhirnya melemahkan sistem presidensial yang ingin diperkuat oleh pemilu serentak. ■ Bahwa dengan demikian pemilu serentak, telah mendorong partai politik di Indonesia untuk beradaptasi menuju sistem yang lebih terkonsolidasi dan kohesif. Proses ini, meskipun menantang, adalah bagian dari evolusi alami partai dalam menghadapi lingkungan elektoral yang baru. Keputusan untuk memisahkan pemilu, meskipun mungkin dimaksudkan untuk mengatasi masalah tertentu, berisiko menghambat proses adaptasi ini, berpotensi mempertahankan fragmentasi politik dan koalisi yang kurang stabil, serta melemahkan kapasitas partai untuk mendukung sistem presidensial secara efektif. KONFLIK HUKUM DENGAN UNDANG-UNDANG PILKADA ■ Bahwa Konsekuensi dari perubahan desain pemilu ini tidak hanya mempengaruhi penguatan partai politik, tetapi juga menciptakan ketidakselarasan dan konflik hukum yang signifikan dengan Undang- Undang Pilkada, yang berpotensi merugikan hak konstitusional PARA PEMOHON. ■ Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan jadwal pemilu nasional dan daerah, dengan implikasi perpanjangan masa jabatan DPRD, menciptakan konflik signifikan dengan ketentuan Undang-Undang Pilkada terkait syarat pengajuan calon kepala daerah, yakni UU No. 10 Tahun 2016 dan UU No. 1 Tahun 2015 mengatur syarat pencalonan kepala daerah, 44 termasuk dukungan partai politik berdasarkan perolehan suara sah atau kursi di DPRD pada pemilu terakhir. ■ Bahwa dengan pemisahan pemilu DPRD dari pemilu nasional dan penundaannya hingga 2-2,5 tahun setelah pelantikan Presiden/DPR/DPD (yaitu 2031), data perolehan suara atau kursi DPRD yang menjadi basis pencalonan kepala daerah akan merujuk pada data Pemilu 2024 (yang seharusnya berakhir 2029). Jika Pilkada dilaksanakan pada 2031, basis data perolehan suara/kursi DPRD yang digunakan untuk pencalonan kepala daerah akan berusia 7 tahun (dari Pemilu 2024). Hal ini sangat tidak relevan dan tidak mencerminkan kekuatan politik partai secara aktual di tingkat lokal pada saat Pilkada 2031 diselenggarakan. ■ Bahwa secara hukum, PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Pasal 11 ayat (5) dan Pasal 12 secara eksplisit menyatakan bahwa perolehan suara sah dan jumlah kursi DPRD didasarkan pada penetapan KPU atas hasil Pemilu anggota DPRD terakhir. Dengan adanya jeda waktu 2-2,5 tahun, "Pemilu anggota DPRD terakhir" akan merujuk pada Pemilu 2024, padahal dinamika politik dan perubahan preferensi pemilih selama 7 tahun dapat sangat signifikan. Hal ini menciptakan ketidaksesuaian antara basis hukum pencalonan kepala daerah dengan realitas politik dan mandat demokratis yang seharusnya diperbarui secara berkala. Partai politik yang mungkin telah kehilangan dukungan signifikan atau sebaliknya, mendapatkan dukungan baru pasca 2024, akan tetap terikat pada hasil pemilu DPRD 2024 yang sudah usang, yang dapat menimbulkan ketidakadilan politik. ■ Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis." Makna "dipilih secara demokratis" tidak semata-mata pada mekanisme pencoblosan, namun juga mencakup jaminan atas periodisitas mandat yang jelas dan akuntabilitas berkala kepada rakyat. Dengan Putusan MK 135/2024 yang menyebabkan perpanjangan masa jabatan DPRD hingga 2031 dan Pilkada yang juga akan terdampak jadwal ini, basis pencalonan kepala daerah yang mengacu pada hasil Pemilu DPRD 2024 (yang sudah berusia 7 tahun) secara nyata mengikis kualitas demokratis dari pemilihan kepala daerah. Partai politik tidak dapat mengajukan calon 45 berdasarkan kekuatan politik aktualnya, dan pemilih tidak dapat memilih kepala daerah yang secara penuh didukung oleh komposisi DPRD yang merepresentasikan kehendak politik terbaru. Hal ini tidak hanya menimbulkan ketidakadilan politik, tetapi juga mereduksi esensi kedaulatan rakyat dalam penentuan pemimpin daerah yang dijamin konstitusi. PARTISIPASI PEMILIH DAN REPRESENTASI: MELAMPAUI ISU DOMINASI NASIONAL ■ Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 135/PUU- XXII/2024 berargumen bahwa pemilu serentak menyebabkan "dampak pembangunan daerah yang kerap tenggelam di bawah dominasi isu nasional". Hal itu menyiratkan bahwa pemilih kurang fokus pada isu lokal saat memilih di pemilu serentak karena perhatian mereka lebih tersedot pada kontestasi tingkat nasional. ■ Bahwa meskipun kekhawatiran tentang "tenggelamnya" isu lokal dapat dipahami, akan tetapi fakta politik justru menunjukkan bahwa pemilu serentak dapat meningkatkan partisipasi pemilih secara signifikan. Peningkatan partisipasi ini, terutama di tingkat lokal, dapat menghasilkan representasi yang lebih baik dari seluruh pemilih, karena pemilih yang biasanya tidak berpartisipasi dalam pemilu lokal terpisah akan ikut memilih ketika digabungkan dengan pemilu nasional. Fenomena ini selaras dengan teori mobilisasi partisipasi yang mengindikasikan bahwa tingkat pemilihan yang lebih tinggi dan menarik (seperti pemilihan presiden) dapat memobilisasi pemilih untuk juga berpartisipasi dalam pemilihan tingkat bawah yang kurang menarik jika diadakan terpisah, (misalnya, Campbell et al., 1960; Jacobson, 2016). Sebaliknya, pemilu terpisah (off-cycle elections) dapat memperkuat pengaruh kelompok kepentingan terorganisir karena partisipasi pemilih yang lebih rendah. Hal ini berarti isu lokal yang diangkat mungkin lebih mencerminkan kepentingan kelompok minoritas yang terorganisir daripada kepentingan publik yang lebih luas, sehingga kualitas representasi dan akuntabilitas justru dapat menurun. ■ Bahwa pemilih yang rasional cenderung menyelaraskan pilihan mereka di tingkat lokal dengan pilihan mereka di tingkat nasional untuk memastikan koherensi pemerintahan. Popularitas pemimpin nasional dapat mempengaruhi pilihan di tingkat lokal, berpotensi menghasilkan 46 pemerintahan yang lebih terintegrasi dan stabil. Keterkaitan ini dapat mengurangi stagnasi kebijakan dan memastikan tata kelola yang lebih stabil dan berkelanjutan, karena pemerintah pusat dan daerah memiliki mandat yang lebih selaras. Meskipun ada kekhawatiran isu lokal kurang terangkat, pemilu serentak justru dapat mendorong partai politik untuk menyajikan platform kebijakan yang lebih terintegrasi antara nasional dan daerah, memaksa mereka untuk mengartikulasikan bagaimana isu nasional relevan di tingkat lokal dan sebaliknya. Hal ini mendorong koherensi kebijakan vertikal, sebuah aspek penting dalam Teori Federalisme Fiskal dan Politik (contoh: Oates: 1972 dalam Fiscal Federalism). ■ Bahwa pemilu serentak mendorong partai politik untuk menyusun platform yang mengintegrasikan isu nasional dan daerah, yang dapat menghasilkan pemerintahan yang lebih sinergis. Pemisahan pemilu berisiko menciptakan pemerintahan daerah yang berlawanan dengan pemerintah pusat atau legislatif nasional, yang dapat menghambat implementasi kebijakan dan pembangunan di daerah, serta meningkatkan biaya politik dari negosiasi dan konflik antar tingkatan pemerintahan. Hal tersebut berkaitan dengan Teori Governan Kolaboratif (contoh: Ansell & Gash: 2008 dalam "Collaborative Governance in Theory and Practice" dalam Journal of Public Administration Research and Theory) yang menekankan pentingnya sinergi antar-lembaga untuk efektivitas kebijakan. Peningkatan partisipasi ini juga dapat menghasilkan pemilih yang lebih representatif dari keseluruhan elektorat. Selain itu, pemilu serentak juga dikaitkan dengan efisiensi biaya dan administrasi yang lebih rendah. ■ Bahwa secara keseluruhan, meskipun argumen MK tentang dominasi isu nasional dan pentingnya fokus lokal memiliki validitasnya, manfaat pemilu serentak dalam meningkatkan partisipasi, mendorong koherensi kebijakan, dan menciptakan efisiensi administratif seringkali terabaikan. Pilihan sistem pemilu harus mempertimbangkan keseimbangan antara berbagai tujuan demokrasi, dan bahwa solusi yang diusulkan Mahkamah Konstitusi mungkin tidak optimal dalam jangka panjang jika menghasilkan partisipasi yang lebih rendah dan memungkinkan kelompok kepentingan tertentu mendominasi, sehingga kualitas representasi dan akuntabilitas justru dapat menurun. Hal ini menunjukkan bahwa pilihan sistem pemilu harus 47 mempertimbangkan keseimbangan antara berbagai tujuan demokrasi, dan bahwa solusi yang diusulkan MK mungkin tidak optimal dalam jangka panjang. ■ Bahwa terhadap argumen Mahkamah Konstitusi terkait kompleksitas pemilu serentak yang memicu voter fatigue dan tingginya suara tidak sah, PEMOHON menegaskan bahwa solusi atas isu-isu ini seharusnya berpusat pada peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu melalui reformasi administratif dan penguatan edukasi politik yang berkelanjutan, daripada mengubah prinsip konstitusional periodisitas pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan partai politik memiliki tanggung jawab untuk secara proaktif melakukan sosialisasi yang masif dan inovatif guna meningkatkan pemahaman pemilih terhadap sistem elektoral yang berlaku. Perbaikan desain surat suara, peningkatan kualitas petugas TPS, serta kampanye pendidikan pemilih yang lebih intensif adalah pendekatan yang lebih tepat sasaran untuk mengatasi masalah teknis tanpa mengorbankan siklus demokratis yang diamanahkan UUD 1945. Mengubah desain pemilu karena alasan teknis yang sebenarnya dapat diatasi melalui perbaikan manajemen dan sosialisasi, justru berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional yang lebih besar bagi kedaulatan rakyat. IKHWAL MENGEMBALIKAN PENAFSIRAN ORIGINAL INTENT DAN MODEL KESERENTAKAN YANG KONSTITUSIONAL ■ Bahwa dengan telah diuraikannya kerugian konstitusional Para Pemohon beserta basis argumentasinya, Para Pemohon merasa perlu untuk menegaskan kembali ikhwal penggunaan original intent dalam memeriksa dan memutus pengujian terhadap keserentakan keserentakan pemilu. Hal ini sebagaimana yang turut dipertimbangan dalam Putusan MK No. 55/2019 paragraf [3.15.1] yang menegaskan bahwa: “Bahwa sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, salah satu dasar penilaian perihal konstitusionalitas Pemilu Serentak adalah berdasarkan pada original intent UUD 1945”. Urgensi mempertahankan dan setia dengan makna asli sesuai maksud perumus konstitusi serta gagasan penyesuaian melalui perkembangan konstitusi selaras dengan waktu dan kondisi, merupakan dua nilai yang 48 tidak bisa dipisahkan. Keduanya menduduki posisi yang kompatibel. Sebagaimana diungkapkan oleh Jack M. Balkin dalam Living Originalism (London: The Belknap Press, 2011) yaitu terdapat versi metode penafsiran original intent yang konsisten dengan pencapaian terbesar perkembangan konstitusi; yaitu terkait perlindungan hak-hak sipil modern, kebebasan sipil serta pembentukkan negara modern. Hal ini dapat didefinisikan dengan ‘living originalism’. Absennya penggunaan original intent dalam pemaknaan Pasal a quo pada Putusan 135/2024 berdampak pada konsistensi kelembagaan Mahkamah Konstitusi dalam mengatasi kerugian konstitusional warga negara yang telah menciptakan dilema konstitusional baru bagi Para Pemohon. Sungguhpun penafsiran original intent bukan merupakan bentuk penafsiran tunggal, namun penggunaan original intent turut konsisten diterapkan dalam pengujian perihal keserentakan pemilu. ■ Bahwa untuk mengatasi hal demikian, dirasa perlu Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan penafsiran original intent dalam menentukan model keserentakan bagi agenda demokrasi elektoral indonesia untuk menjaga mandat konstitusional yang jelas untuk masa jabatan lima tahun bagi semua badan yang dipilih dan tidak memperpanjang masa jabatan tanpa mandat elektoral baru melemahkan akuntabilitas anggota DPRD kepada konstituen mereka, yang mengarah pada "pemerintahan yang terputus" (disconnected government), Salah satu model keserentakan yang konsitusional yang kemudian dapat memulihkan kerugian konstitusional Para Pemohon yakni sebagaimana yang telah ditawarakan dalam Putusan MK No. 55/2019: “Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota..” ■ Bahwa Model demikian dengan jeda waktu yang sangat minimal dan pengaturan yang ketat untuk memastikan masa jabatan lima tahun tetap terjaga.  Mekanisme: Awal tahun 2029 Pemilu Nasional (Presiden/Wakil Presiden, 49 DPR, DPD) dilaksanakan. Sementara pertengahan atau akhir 2029: Pemilu Daerah (Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) dilaksanakan. Masa jabatan semua pejabat terpilih tetap lima tahun. Jika ada masa transisi, diatur dengan mekanisme yang tidak memperpanjang masa jabatan atau menciptakan kekosongan. Untuk mempernmudah pemahaman terkait alternatif model di atas Analisis Komparatif Model Keserentakan: Dampak pada Prinsip Konstitusional dan Praktis Kriteria Perbandingan Model "Lima Kotak" (MK 14/2013) Model "Bertahap" (MK 135/2024) Model 4 (Nasional & Lokal di Tahun yang Sama) Prinsip Konstitusional Periodisitas (Pasal 22E(1) UUD 1945) Terpelihara (5 tahun) Terlanggar (perpanjangan masa jabatan DPRD) Terpelihara (5 tahun untuk semua jabatan) Kedaulatan Rakyat (Pasal 1(2) UUD 1945) Terpelihara (partisipasi tinggi) Terkikis (mandat elektoral terputus) Terpelihara (akuntabilitas berkala) Akuntabilitas (Pasal 28D (1) UUD 1945) Potensi melemah di lokal (fragmentasi) Melemah (perpanjangan masa jabatan) Meningkat (fokus lokal, mandat jelas) Kepastian Hukum Cukup jelas (satu hari) Tidak pasti (jeda transisi, implikasi perpanjangan) Jelas (siklus tahunan yang terdefinisi) Praktis Beban Manajemen Elektoral Sangat Tinggi (kematian, sakit, logistik) Moderat (terbagi dua gelombang) Rendah (beban terdistribusi, lebih terkelola) 50 Kriteria Perbandingan Model "Lima Kotak" (MK 14/2013) Model "Bertahap" (MK 135/2024) Model 4 (Nasional & Lokal di Tahun yang Sama) Rasionalitas Pemilih/Kejenuhan Rendah (kompleksitas tinggi, suara tidak sah) Potensi kejenuhan baru (dua gelombang besar) Tinggi (pilihan lebih sedikit per gelombang) Efisiensi Biaya Tinggi (satu gelombang besar) Lebih tinggi (dua gelombang terpisah) Lebih efisien (infrastruktur digunakan dua kali, namun tidak berulang di tahun berbeda) Konsolidasi Sistem Kepartaian Mendorong (efek ekor jas kuat) Potensi menghambat (fragmentasi baru) Mendorong (efek ekor jas nasional, fokus lokal) Koherensi Tata Kelola Lokal Terganggu (Pilkada & DPRD tidak serentak) Terputus (jeda waktu, basis dukungan usang) Meningkat (Pilkada & DPRD serentak lokal) Risiko Perpanjangan Masa Jabatan Tidak ada (untuk DPRD) Sangat Tinggi (untuk DPRD) Tidak ada (untuk DPRD) ■ Bahwa model pemilu di atas dengan jeda waktu yang sangat singkat (misalnya 6 bulan) antara pemilu nasional dan daerah, dengan masa jabatan yang tetap lima tahun, akan secara langsung mengatasi pelanggaran Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang terjadi akibat perpanjangan masa jabatan. Ini menunjukkan komitmen terhadap periodisitas konstitusional. ■ Bahwa dari sisi efisiensi dan akuntabilitas, jeda minimal ini memungkinkan penyelenggara pemilu untuk melakukan persiapan yang lebih terfokus 51 untuk setiap gelombang pemilu, mengurangi beban kerja yang berlebihan. Meskipun ada dua gelombang, jeda yang singkat dan jadwal yang tetap akan meminimalkan "voter fatigue" yang parah dibandingkan jeda 2-2,5 tahun. Akuntabilitas tetap terjaga karena pejabat daerah menghadapi evaluasi elektoral dalam waktu yang tidak terlalu jauh dari pelantikan mereka. ■ Bahwa meskipun efek ekor jas mungkin sedikit berkurang dibandingkan pemilu serentak penuh, jeda yang singkat masih memungkinkan partai untuk mempertahankan momentum kampanye dan identifikasi pemilih dari pemilu nasional ke daerah. Partai tetap didorong untuk memiliki visi terintegrasi. ■ Bahwa dalam kepastian hukum, dengan masa jabatan yang tetap lima tahun, konflik dengan UU Pilkada mengenai basis pencalonan (perolehan suara DPRD terakhir) dapat dihindari, karena data akan tetap relevan. V. PERMOHONAN PROVISI Selanjutnya, sebelum masuk kepada bagian Petitum, perkenankanlah PARA PEMOHON meminta kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk dapat memberikan Putusan Sela (provisi) dengan alasan sebagai berikut: 1. Bahwa Pasal 69 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang (PMK 2/2021) menyatakan: "Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan." Hal ini memberikan landasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan putusan sela dalam perkara pengujian undang-undang. 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah secara historis mengakui dan menerapkan kewenangan untuk mengeluarkan putusan sela, sebagaimana pertama kali ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009 yang diucapkan pada tanggal 29 Oktober 2009. Mahkamah memandang perlu menjatuhkan putusan provisi dalam perkara a quo dengan mendasarkan pada aspek keadilan, keseimbangan, kehati- hatian, kejelasan tujuan, dan penafsiran yang dianut dan telah berlaku tentang kewenangan Mahkamah dalam menetapkan putusan sela, demi 52 mencegah terjadinya pelanggaran hak konstitusional warga negara dan untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum yang adil. 3. Bahwa dalam perkara a quo, meskipun pokok permohonan akan dinilai pada putusan akhir, terdapat potensi kerugian konstitusional yang bersifat nyata, segera, dan tidak dapat dipulihkan apabila Putusan a quo tetap dilaksanakan tanpa putusan sela. Bahwa saat ini Revisi UU Pemilu menjadi agenda Prolegnas tahun 2025 dan memiliki batas waktu dalam pembahasan RUU Pemilu tersebut hingga 2026, meski Pemilu baru akan dilaksanakan pada Tahun 2029. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang mengamanatkan pemisahan pemilu dan perpanjangan masa jabatan DPRD hingga tahun 2031 menimbulkan ketidakpastian hukum yang serius dan pelanggaran terhadap prinsip periodisitas konstitusional yang diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. 4. Bahwa pelanggaran periodisitas ini, jika terus dibiarkan, akan secara langsung berdampak pada: a. Melemahnya Akuntabilitas Demokratis dan Terkikisnya Kedaulatan Rakyat Perpanjangan masa jabatan tanpa mandat elektoral baru akan mengikis akuntabilitas anggota DPRD kepada konstituen, karena mekanisme evaluasi berkala melalui pemilu lima tahunan diabaikan. Hal ini secara langsung merampas hak konstitusional rakyat untuk secara berkala memperbarui mandat wakilnya, sehingga mengikis esensi kedaulatan rakyat. Kondisi ini dapat menimbulkan "pemerintahan yang terputus" dan mengurangi responsivitas wakil rakyat terhadap aspirasi masyarakat. b. Krisis Legitimasi Institusi Daerah dan Penurunan Hak Konstitusional Memilih DPRD yang masa jabatannya diperpanjang tanpa melalui proses pemilihan yang seharusnya dapat kehilangan legitimasi di mata publik. Hal ini secara fundamental melanggar hak konstitusional pemilih untuk menentukan wakilnya setiap lima tahun sekali, sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Kondisi ini berpotensi memicu ketidakpercayaan luas terhadap institusi demokrasi di tingkat daerah, karena rakyat kehilangan sarana ekspresi kedaulatan mereka secara periodik. 53 c. Ketidakpastian dan Konflik Hukum Berkelanjutan Implementasi Putusan a quo akan menciptakan kekosongan dan tumpang tindih jadwal yang kompleks, serta konflik dengan Undang-Undang Pilkada, yang pada gilirannya dapat memicu berbagai gugatan hukum di masa depan dan mengganggu stabilitas politik lokal. Kondisi ini pada akhirnya mereduksi kepastian hukum yang adil bagi warga negara terkait hak-hak elektoral dan proses pemerintahan yang stabil. 5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU- VII/2009, Mahkamah memandang terdapat cukup potensi terjadinya pelanggaran atas kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum (vide Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945), dan kebebasan dari ancaman rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (vide Pasal 28G ayat (1), sehingga Mahkamah harus memainkan peran yang besar dalam mempertegas dan memberikan rasa keadilan dalam perkara a quo melalui putusan provisi. Prinsip-prinsip yang dipertimbangkan Mahkamah tersebut sangat relevan dengan kerugian konstitusional yang didalilkan para Pemohon dalam perkara ini. 6. Bahwa jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak memberikan putusan sela atas permohonan ini, maka pelaksanaan Putusan a quo akan terus berlangsung dan menimbulkan kerugian konstitusional yang semakin meluas dan sulit untuk dipulihkan di kemudian hari. Hal ini termasuk potensi dampak negatif pada kualitas pemilu daerah yang akan datang dan stabilitas pemerintahan lokal. 7. Oleh karena itu, demi memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta mencegah dampak yang lebih buruk terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan hak-hak konstitusional warga negara, menjadi beralasan hukum apabila Mahkamah Konstitusi memberikan Putusan Sela (provisi) dalam perkara a quo. VI. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian fakta hukum dan alasan-alasan hukum (fundamentum petendi) sebagaimana telah dikemukakan di atas, para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim 54 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: DALAM PROVISI: 1. Mengabulkan Permohonan Provisi para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Memerintahkan penundaan segala tindakan atau kebijakan yang berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap Pokok Permohonan a quo." Bahwa permohonan provisi ini diajukan untuk menegakkan prinsip-prinsip konstitusionalitas dan kepastian hukum. Langkah ini krusial untuk mencegah kerugian konstitusional yang nyata, segera, dan tidak dapat dipulihkan akibat dari implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Permintaan ini tidak bermaksud untuk menunda putusan yang bersifat final dan mengikat, melainkan untuk membekukan konsekuensi norma baru yang lahir dari interpretasi Mahkamah itu sendiri. Dengan demikian, tindakan ini menunjukkan kepatuhan terhadap otoritas yudisial, sembari melindungi hak-hak konstitusional warga negara dari dampak hukum yang inkonstitusional DALAM POKOK PERKARA: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) sebagaimana yang telah dimaknai dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 bertentangan dengan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 55 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Agustus 2025, sebagai berikut. 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU- XXII/2024; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Brahma Aryana; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Arina Sa’yin Afifa; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Muhammad Adam Arrofiu Arfah; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Brahma Aryana; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Arina Sa’yin Afifa; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Muhammad Adam Arrofiu Arfah; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keputusan Majelis Anggota Nasional KIPP Indonesia; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Arina Sa’yin Afifa; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Muhammad Adam Arrofiu Arfah; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Keterangan Aktif Mahasiswa Arina Sa’yin Afifa; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Keterangan Aktif Mahasiswa Muhammad Adam Arrofiu Arfah. 56 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) serta Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 57 Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu. a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa 58 kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu. a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4], para Pemohon pada pokoknya menguraikan kedudukan hukumnya sebagai berikut. 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 serta Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU- XXII/2024, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut: Pasal 167 ayat (3) UU 7/2017 “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional” Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 “Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 59 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden diselenggarakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota” Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 “Pemilihan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota yang dilaksanakan dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden.” 2. Bahwa para Pemohon menyebutkan memiliki hak konstitusional antara lain sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon I mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dan aktif sebagai pemantau pemilu dalam Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia [vide Bukti P-5, Bukti 8, dan Bukti P-11]. Dalam kualifikasi yang demikian Pemohon I menganggap hak konstitusionalnya atas kepastian hukum terkait siklus pemilu dan masa jabatan wakil rakyat yang dipilih dirugikan secara spesifik, aktual, dan potensial oleh implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang secara langsung menciptakan landasan hukum baru bagi pengaturan keserentakan pemilu ke depan yang berpotensi menyebabkan perpanjangan masa jabatan DPRD. 4. Bahwa Pemohon II dan Pemohon II juga berkualifikasi sebagai peorangan warga negara Indonesia yang merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) dan pemilih [vide Bukti P-6 dan Bukti P- 7, Bukti P-9 dan Bukti P-10 serta Bukti P-12 sampai dengan Bukti P-15] menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Sebab, hak konstitusional Pemohon II dan Pemohon III untuk memahami dan mengembangkan ilmu hukum yang koheren, konsisten, dan berdasarkan pada prinsip-prinsip konstitusional yang mapan menjadi terhalangi akibat ketidakstabilan regulasi pemilu. 60 5. Bahwa menurut Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dengan mengabulkan permohonan a quo maka kerugian hak konstitusional yang akan dialami tidak lagi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, akan memulihkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu dan memastikan partisipasi pemilih serta upaya pemantauan pemilu dapat berjalan secara optimal tanpa hambatan yang tidak konstitusional. Bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya serta syarat kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian konstitusionalitas norma undang-undang sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III telah memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang, baik perorangan warga negara Indonesia yang juga sebagai pemilih dan aktivis pemantau pemilu (Pemohon I) maupun perorangan warga negara Indonesia yang juga sebagai pemilih dan mahasiswa (Pemohon II dan Pemohon III). Akan tetapi, terkait dengan anggapan adanya kerugian hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III telah ternyata berkenaan dengan masa jabatan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota yang sama sekali belum dinormakan oleh pembentuk undang-undang sebagai suatu rekayasa konstitusional (constitutional engineering) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Anggapan kerugian dari Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dimaksud juga dapat dibaca dalam permohonan provisi berupa permohonan untuk menunda segala tindakan/kebijakan yang berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota. Apabila dikaitkan dengan anggapan adanya kerugian atau setidak-tidaknya potensi kerugian hak konstitusional yang harus dipenuhi dalam menguraikan ihwal kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang adalah bertumpu pada adanya norma undang-undang yang berlaku. Dalam permohonan a quo, anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III sama sekali tidak didasarkan pada norma yang telah berlaku. Bahkan, hingga permohonan a quo diputus oleh Mahkamah, rekayasa konstitusional pembentuk undang-undang berkaitan dengan masa jabatan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota sebagai tindak lanjut terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 belum dilaksanakan. Berdasarkan fakta 61 hukum tersebut, ihwal anggapan kerugian atau potensi kerugian Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III belum atau tidak dapat dinilai oleh Mahkamah. Dengan sendirinya, Mahkamah pun tidak dapat menilai ihwal hubungan sebab akibat (causal verband) yang ditimbulkan antara hak konstitusional yang diberikan UUD NRI Tahun 1945 dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dalam hal ini, ihwal syarat-syarat anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan- putusan selanjutnya yang telah diuraikan pada Paragraf [3.4] di atas adalah bersifat kumulatif. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III (selanjutnya disebut sebagai para Pemohon) tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo maka Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan para Pemohon. [3.7] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan. [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan provisi dan pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan. 62 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 13.51 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy’ari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo 63 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Syukri Asy’ari