124/PUU-XXI/2023

PUTUSAN Nomor 124/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Ridho Rahmadi Pekerjaan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai UMMAT Alamat : Jalan Tebet Timur Dalam Raya Nomor 63 RT/RW 11/07 Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 2. Nama : Ahmad Muhajir Sodrudin Pekerjaan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai UMMAT Alamat : Jalan Tebet Timur Dalam Raya Nomor 63 RT/RW 11/07 Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 166.B/Partai Ummat/KU-SJ/IX/2023 bertanggal 2 September 2023, dalam kedudukan masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai UMMAT memberi kuasa dengan hak substitusi kepada H. Muhammad Yuntri, S.H., M.H., Meizaldi Mufti, S.H., Ir. Burhanuddin Suralaga, S.H., Ichsan Hadisaputra, S.H., Dedi Iskandar, S.H., M.H., Trio Segara, S.H., Adenan Pujiantoro, S.H., dan Kaspudin Nor, S.H., M.Si., yaitu advokat dan konsultan hukum dalam Tim Advokasi Partai Ummat, yang beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam Raya Nomor 63 RT/RW 11/07 Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; 2 yang selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi bertanggal 7 Oktober 2023, H. Muhammad Yuntri, S.H., M.H., Meizaldi Mufti, S.H., Ir. Burhanuddin Suralaga, S.H., Ichsan Hadisaputra, S.H., Dedi Iskandar, S.H., M.H., Trio Segara, S.H., Adenan Pujiantoro, S.H., memberi kuasa substitusi kepada Anulzufri, S.H. dan Nia Mudjiyanto, S.H. selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; Membaca dan mendengar Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar Keterangan Presiden; Membaca kesimpulan Pemohon dan kesimpulan DPR. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 4 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 September 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 114/PUU/PAN.MK/AP3/09/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 18 September 2023 dengan Nomor 124/PUU-XXI/2023, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 20 Oktober 2023 dan diterima Mahkamah pada tanggal 20 Oktober 2023, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 1. Bahwa norma Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar”. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, wewenang yang sama juga ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1), yang menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara 3 Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya, di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) kembali ditegaskan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang (“PMK 2 Tahun 2021”) menegaskan “Pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Demikian pula di dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa “Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 2. Bahwa di dalam literatur ilmu hukum dikenal adanya dua jenis pengujian terhadap undang-undang, yakni pengujian materil dan pengujian formil. Pengujian materil berkaitan dengan menguji sebuah norma peraturan yang 4 lebih rendah dengan norma peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal pengujian materil, kewenangan Mahkamah Konstitusi telah dengan jelas diatur di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang sebagaimana diuraikan dalam angka 1 di atas. Sedangkan pengujian formil adalah pengujian tentang terpenuhi atau tidaknya pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut sesuai ketentuan prosedur yang berlaku. Dalam hal melakukan pengujian formil, norma Pasal 51A ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa “Dalam hal permohonan pengujian merupakan formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan”. Pemohon memahami bahwa karena prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan diatur juga di dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka pengujian tersebut dengan sendirinya dapat pula menggunakan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya; 3. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (the guardian of constitution), Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi; atau sebaliknya tidak 5 konstitusional, jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi. 4. Bahwa pada dasarnya pengujian undang-undang yang diajukan Pemohon ini adalah pengujian materil atas norma Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yakni “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR”, terhadap norma-norma dalam UUD NRI 1945. Sementara batu uji yang digunakan dalam pengujian undang-undang ini adalah: 4.1. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni: “Negara Indonesia adalah negara hukum”; 4.2. Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”; 4.3. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; 5. Bahwa sekalipun Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945, namun khusus untuk materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, maka harus ditemukan materi muatan UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian yang berbeda (batu uji) atau alasan permohonan yang berbeda agar Mahkamah Konstitusi dapat kembali berwenang melakukan pengujian. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 PMK 2/2021, sebagaimana selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 60 UU MK: “(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.” 6 Pasal 78 PMK 2/2021: “(1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda” 6. Bahwa hingga Permohonan ini diajukan, telah terdapat 6 (enam) Putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian ambang batas parlemen (parliamentary threshold) terhadap UUD NRI 1945, yaitu: 2.1. Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009 bertanggal 13 Februari 2009, dimana amar putusannya adalah “Ditolak untuk seluruhnya”; 2.2. Putusan Nomor 52/PUU-X/2012 bertanggal 29 Agustus 2012, dimana amar putusannya adalah “Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian” (membatalkan ketentuan ambang batas parlemen untuk pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota); 2.3. Putusan Nomor 51/PUU-X/2012 bertanggal 29 Agustus 2012, dimana amar putusannya adalah “Permohonan tidak dapat diterima”; 2.4. Putusan Nomor 56/PUU-XI/2013 bertanggal 7 Mei 2013, dimana amar putusannya adalah “Permohonan pemohon ditolak untuk seluruhnya”; 2.5. Putusan Nomor 20/PUU-XVI/2018 bertanggal 4 April 2018, dimana atas pengujian Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 terhadap UUD NRI 1945, amar putusannya adalah “Permohonan tidak dapat diterima” karena ne bis in idem; 2.6. Putusan Nomor 48/PUU-XVIII/2020 bertanggal 13 Agustus 2020, dimana atas pengujian Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 terhadap UUD NRI 1945, amar putusannya adalah “Permohonan tidak dapat diterima” karena Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 7. Bahwa mengingat norma Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 PMK 2/2021 memberikan batasan ne bis in idem hanya untuk undang-undang yang sama, maka Pemohon hanya memfokuskan penyusunan batu uji yang 7 berbeda atau alasan permohonan yang berbeda berdasarkan putusan terhadap Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu. 8. Bahwa mengingat pengujian terhadap persoalan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) telah diajukan sebanyak 6 (enam) kali, dimana 2 kali pengujian khusus atas Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tentu menjadi sebuah tantangan yang tidak mudah untuk menemukan batu uji atau alasan permohonan berbeda. Meskipun demikian, Pemohon tetap berikhtiar semaksimal mungkin untuk menemukan perbedaan-perbedaan tersebut. 9. Bahwa penting untuk Pemohon sampaikan, meskipun telah terdapat 6 (enam) putusan pengujian atas pasal tentang ambang batas parlemen yang tersebar pada 3 (tiga) undang-undang yang berbeda terhadap UUD 1945, dalam permohonan a quo adalah pengujian Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 terhadap UUD NRI 1945, namun hanya 3 (tiga) putusan yang pokok perkaranya dipertimbangkan. Sementara, dari 3 (tiga) putusan sisanya, 1 putusan dinyatakan ne bis in idem dan 2 putusan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard), sehingga pokok perkaranya tidak dipertimbangkan, jikapun dipertimbangkan, maka Mahkamah hanya menyatakan pertimbangan dalam Putusan 56/PUU- X1/2013 berlaku mutatis mutandis. Atas dasar tersebut, maka Pemohon hanya akan memaparkan batu uji dan alasan permohonan yang berbeda terhadap 3 (tiga) permohonan yang pokok perkaranya dipertimbangkan. 10. Bahwa dari 6 (enam) putusan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu, hanya 3 (tiga) putusan yang ditolak dan pokok perkaranya dipertimbangkan, yakni Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 52/PUU-X/2012 dan Putusan Nomor 56/PUU-X1/2013. Pemohon akan menjelaskan bahwa terdapat perbedaan batu uji atau alasan permohonan yang berbeda antara Permohonan ini dengan 3 (tiga) permohonan di atas. Untuk lebih jelas silahkan simak tabel di bawah ini: No Batu Uji UUD NRI 1945 3/PUU-VII/2009 Pasal/UU yang Diuji Permohonan a Quo 1 Pasal 1 ayat (3) Pasal 202 ayat (1) 2 Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2008 Yang Diuji 3 Pasal 27 ayat (1) Pasal 414 ayat (1) 8 4 Pasal 28D Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 5 Pasal 28I Ayat (1) 52/PUU-X/2012 6 Pasal 22E ayat (1) Batu Uji 7 Pasal 22E ayat (3) Pasal 8 ayat (1); Batu Uji 8 Pasal 27 ayat (1) Pasal 8 ayat (1); Pasal 1 ayat (3) 9 Pasal 28 Pasal 208 Pasal 22E ayat (1) 10 Pasal 28D ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 28D ayat (1) 11 Pasal 28D ayat (3) 12 Pasal 28I ayat (2) 56/PUU-XI/2013 13 Pasal 1 ayat (2) 14 Pasal 6 ayat (2) Pasal 208 15 Pasal 6A ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 16 Pasal 19 ayat (1) 17 Pasal 22B 18 Pasal 22E ayat (1) 19 Pasal 22E ayat (2) 20 Pasal 27 ayat (1) 21 Pasal 28C ayat (2) 22 Pasal 28D ayat (1) 23 Pasal 28D ayat (3) 24 Pasal 28I ayat (5) Dari tabel di atas tampak dengan jelas bahwa undang-undang yang diuji permohonan a quo, yakni UU Nomor 7 Tahun 2017, berbeda dengan undang-undang-undang yang telah diberi putusan oleh Mahkamah Konstitusi, yakni: UU Nomor 10 Tahun 2008 dan UU Nomor 8 Tahun 2012. Meskipun, norma yang diuji secara substantif adalah sama yakni perihal ambang batas (parliamentary threshold), juga terdapat kesamaan dalam hal batu uji yang dipakai. Karenanya, Pemohon dalam permohonan a quo juga akan berpijak pada alasan permohonan yang berbeda; 11. Bahwa alasan permohonan yang berbeda yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonan a quo adalah, bahwa “pemberlakuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) adalah kebijakan hukum yang bersifat terbuka relatif yang bertentangan dengan UUD 1945 dan dapat dibatalkan dan atau dimaknai berbeda oleh Mahkamah Konstitusi sepanjang terpenuhi syarat-syarat tertentu”. 9 12. Bahwa alasan permohoan yang berbeda seperti tertulis dalam angka 11 di atas berangkat dari dan mendasakan kepada Putusan MK Nomor 51-52- 59/PUU-VI/2008 mengenai Pengujian UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang dalam Pertimbangan Hukum dinyatakan: “Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan presidential threshold dan pemisahan jadwal Pemilu dalam perkara a quo, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable”. 13. Bahwa Pemohon tidak akan menjelaskan secara panjang lebar dan terperinci mengenai alasan permohonan yang berbeda pada bagian ini. Kami meyakini bahwa Yang Mulia Hakim Konstitusi adalah para negarawan yang tentunya sangat memahami kontekstualisasi dari argumentasi di atas. 14. Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas, telah jelas Permohonan a quo merupakan pengujian sebuah peraturan perundang- undangan berbentuk Undang-Undang, yakni Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dengan batu uji atau alasan permohonan yang berbeda dari permohonan- permohonan yang telah ada sebelumnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 PMK 2/2021 terkait pengecualian pengujian kembali materi undang-undang yang telah diuji dan terbebas dari ne bis in idem. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan a quo. II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 15. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menentukan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: (a) Perorangan Warga Negara Indonesia; (b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; (c) Badan hukum publik atau privat; atau (d) Lembaga Negara". 10 Penjelasan Pasal 51 ayat (1) dari UU MK tersebut menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 2 Tahun 2021 menentukan bahwa, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu, yaitu: (a) Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; (b) Masyarakat adat; (c) Badan hukum publik atau badan hukum privat; (d) Lembaga Negara”. 16. Pemohon adalah partai politik yang berbadan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 23 tanggal 25 April 2021 tentang Akta Pendirian Partai Ummat, yang dibuat di hadapan Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas, S.H., Notaris di Yogyakarta, (vide Bukti P-1) dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor: M.HH-13.AH.11.01 TAHUN 2021, tanggal 20 Agustus 2021 tentang Pengesahan Badan Hukum Partai Ummat (vide Bukti P-3), serta telah menjadi partai politik peserta Pemilu tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 551 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota Tahun 2024 (vide Bukti P-4), yang bernomor urut 24 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 552 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 519 tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (vide Bukti P-5). Dengan status Pemohon sebagai partai politik peserta pemilu yang berbadan hukum maka Pemohon memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK; 11 17. Bahwa Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Ummat Periode 2021-2025 terakhir didasarkan kepada Akta Nomor 03 tanggal 14 Juni 2022 tentang Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Ummat yang dibuat di hadapan Dewi Maya Rachmandani, S.H., M, Kn., Notaris di Tangerang Selatan yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-13.AH.11.02 TAHUN 2022 tanggal 22 Juli 2022 (vide Bukti P-2), diwakili oleh Ketua Umum Ridho Rahmadi, dan Sekretaris Jenderal A. Muhajir, S.H., M.H., masing-masing menjadi prinsipal dalam permohonan ini yang kewenangannya didasarkan kepada ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Partai UMMAT (vide Bukti P-8) Jo. Pasal 34 ayat (2) Jo Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai UMMAT (vide Bukti P-9 ); 18. Bahwa Pemohon adalah partai politik yang telah lolos verifikasi administratif dan faktual dan dinyatakan sah sebagai peserta dalam Pemilu Anggota DPR dan DPRD tahun 2024, sebagaimana telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia berdasarkan Keputusan KPU Nomor 551 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (vide Bukti P-5), yang bernomor urut 24 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 552 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Peerwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Peewakilan Kabupaten/Kota 2024 (vide Bukti P-6); 19. Bahwa Pemohon bukanlah partai politik yang mempunyai wakil di DPR RI sebagai hasil Pemilihan Umum Tahun 1999, Pemilihan Umum Tahun 2004, Pemilihan Umum Tahun 2009, Pemilihan Umum Tahun 2014 dan, khususnya Pemohon bukanlah partai politik yang mempunyai wakil di DPR RI Pemilihan Umum Tahun 2014 yang membahas dan mensahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dengan demikian, 12 Pemohon bukanlah partai politik yang dikategorikan sebagai subyek atau pihak yang tidak diperkenankan untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52- 59/PUU-VI/2008, Nomor 73/PUU-XII/2014 dan Nomor 85/PUU-XII/2014, karena turut serta mengambil bagian dalam pembahasan, penyusunan dan pengambilan keputusan dalam proses penyusunan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji ini beserta perubahan-perubahannya. Pemohon sama sekali tidak terlibat dalam pembahasan pembentukan maupun perubahan atas undang-undang tersebut; 20. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 Jo. Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan setelahnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan “kerugian konstitusional” dengan berlakunya suatu norma undang- undang, yaitu: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 21. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan dalam angka 18, Pemohon adalah adalah partai politik yang telah lolos verifikasi dan dinyatakan sebagai peserta dalam Pemilu Anggota DPR dan DPRD tahun 2024 yang akan datang sebagaimana telah ditetapkan oleh Keputusan KPU Nomor 551 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota Tahun 2024 (vide Bukti P-5). Ketika 13 permohonan ini didaftarkan ke Sekretariat Mahkamah Konstitusi, Pemohon telah menyerahkan daftar calon sementara Anggota DPR RI dan calon sementara anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota di seluruh tanah air dan telah pula diterbitkan Daftar Calon Sementara oleh KPU. Bahkan, saat Perbaikan Permohonan ini diserahkan, tahapan pemilihan umum telah sampai pada Penyerahan Daftar Calon Tetap (DCT) ke Komisi Pemilihan Umum, dimana Pemohon telah mengajukan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR RI Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di seluruh Daerah Pemilihan DPR RI, yakni sebanyak 84 Daerah Pemilihan dan mengajukan pula 514 calon dari 580 calon DPR RI yang disediakan atau memenuhi sekitar 88,62% (Bukti P-10A). Proses ini akan terus berlanjut sesuai tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan- peraturan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sampai dengan hari pelaksanaan pemilihan umum dan pelantikan anggota-anggota DPR, DPD, MPR dan DPRD pada tahun 2024 yang akan datang; 22. Bahwa sebagai sebuah partai politik yang berbadan hukum, Pemohon mempunyai hak yang diberikan oleh konstitusi, dalam hal ini Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 untuk mengikuti Pemilihan Umum. Seperti telah dikemukakan di atas, Pemohon telah dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2024. Sebagai peserta pemilihan umum, Pemohon berhak untuk merumuskan cita-cita perjuangan, program-program yang akan dilaksanakan, sebagai materi kampanye pemilihan umum. Merumuskan cita-cita perjuangan dan program-program yang akan dilaksanakan adalah juga merupakan hak konstitusional Pemohon untuk menyatakan pikiran dan pendapat sebagaimana diatur dalam norma Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang pelaksanaannya dirumuskan lebih lanjut tentang penyusunan program partai politik sebagai bahan materi untuk melakukan kampanye pemilihan umum. Demikian pula, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi Pemohon, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 atas keikutsertaannya dalam Pemilihan Umum 14 2024 dan memeroleh hasil –yakni kursi DPR RI, yang setara dengan usaha –suara pemilih yang diperoleh melalui proses pemilu; 23. Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh Daerah Pemilihan DPR RI dengan Calon Anggota Legislatif yang diajukan oleh Partai Ummat sebesar 88,62%, menurut penalaran yang wajar bila proses pemilihan umum berlangsung secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, maka potensi Partai Ummat untuk dapat meraih sejumlah kursi DPR RI di daerah-daerah pemilihan menjadi suatu hal yang niscaya; 24. Bahwa sebagai partai peserta Pemilu 2024 yang baru, yakni Pemilu pertama yang diikuti oleh Partai Ummat sejak didirikan, dan mampu memenuhi 86,62% kuota kursi DPR RI yang disediakan, serta memenuhi 100% kuota Daerah Pemilihan di seluruh Indonesia, maka menurut penalaran yang wajar Partai Ummat berpeluang untuk meraih kursi DPR RI di Daerah-daerah Pemilihan, sekurang-kurangnya kursi-kursi terakhir dengan harga yang relatif murah (kecil); 25. Bahwa nilai dari kursi-kursi DPR RI terakhir yang berpotensi diraih oleh Partai Ummat di Daerah-daerah Pemilihan berdasarkan hasil analisis awal dan potensi ceruk pemilih Partai Ummat, dimana sebagian besar adalah berasal dari Daerah-Daerah Pemilihan yang berada di luar Pulau Jawa, yakni: Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan; 26. Bahwa selain hal tersebut di atas, salah satu program yang kini sedang disusun oleh Pemohon dalam menghadapi Pemilihan Umum adalah keinginan Pemohon untuk memperkuat sistem pemilu proporsional, antara lain dengan adanya kepastian hukum bahwa Pemilu, sebagai amanat UUD NRI 1945, berlangsung secara jujur dan adil baik dalam proses serta hasilnya. Keadilan terhadap hasil Pemilu adalah dalam bentuk terjaminnya proporsionalitas pemilu, yang ditandai dengan tingginya derajat keterwakilan terhadap anggota DPR RI terpilih sebagai konversi perolehan suara partai politik peserta pemilu di setiap daerah pemilihan, yang diukur dengan kesetaraan yang wajar antara perolehan suara dan perolehan kursi; 27. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon untuk memperoleh jaminan adanya kepastian hukum sebagaimana diberikan oleh norma Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, sebagai konsekuensi langsung atas keikutsertaan 15 Pemohon dalam Pemilihan Umum 2024 dan memeroleh hasil berupa sejumlah kursi DPR RI, yang setara dengan perolehan suara pemilih melalui proses pemilu, secara spesifik akan dilanggar oleh berlakunya norma Pasal 414 ayat (1) undang-undang a quo yang dimohonkan untuk diuji, dimana tolok ukur untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR adalah semata-mata berdasar atas perolehan suara sah nasional; 28. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon untuk memperoleh keadilan dalam konteks hasil pemilu yang proporsional, sebagaimana dijamin oleh norma Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, secara spesifik akan dilanggar dengan berlakunya norma Pasal 414 ayat (1) undang-undang a quo yang dimohonkan untuk diuji, karena perolehan kursi-kursi DPR RI dari sejumlah daerah pemilihan dengan jumlah tertentu sangat mungkin tidak setara dengan perolehan suara akibat berlakunya norma pada Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu; 29. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemohon berkeyakinan bahwa Pemohon yang merupakan sebuah partai politik yang berbadan hukum dapat dikategorikan sebagai badan hukum privat atau publik yang mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Pemohon bukanlah partai politik yang terlibat dalam proses penyusunan Undang-Undang a quo yang dimohonkan untuk diuji beserta perubahannya, sehingga dikecualikan dari partai politik yang tidak diperkenankan mengajukan permohonan pengujian undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Kerugian konstitusional Pemohon, yakni hak untuk memiliki kepastian hukum dan mendapatkan keadilan sebagaimana diberikan oleh UUD NRI1945 telah nyata-nyata dilanggar dengan berlakunya norma Pasal 414 ayat (1) undang-undang a quo yang dimohonkan untuk diuji. Kerugian konstitusional itu belum sepenuhnya terjadi secara faktual, namun menurut penalaran yang wajar adalah sesuatu yang sangat mungkin atau potensial akan terjadi. Begitu pula dengan sifat spesifik dari kerugian konstitusional tersebut beserta hubungan sebab-akibat (causal verband) antara hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945 dengan berlakunya norma Pasal 414 ayat (1) undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Dengan demikian, 16 Pemohon menyatakan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau “legal standing”' untuk mengajukan permohonan ini. III. Argumentasi Permohonan 30. Bahwa, Pemohon perlu sampaikan bahwa permohonan a quo adalah permohonan tentang pengujian konstitusionalitas ambang batas parlemen (parliamentary threshold) di Mahkamah Konstitusi. Sejauh penelusuran Pemohon, setidaknya ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian norma ambang batas parlemen tersebut, terhitung mulai dari tahun 2009 hingga tahun 2020. Artinya, sejak pemberlakuan ambang batas parlemen pada Pemilu 2009, selalu ada pengujian terhadap ambang batas parlemen, dan Mahkamah juga sudah berulang kali pula menimbang dan memutuskan bahwa ambang batas parlemen, merupakan kebijakan hukum terbuka yang dimaksudkan sebagai instrumen penyederhanaan partai politik; Ambang Batas Parlemen sebagai Kebijakan Hukum Terbuka Relatif 31. Bahwa meskipun ambang batas parlemen merupakan kebijakan hukum yang bersifat terbuka, menurut Mardian Wibowo (2017: 6), tidak tertutup kemungkinan bahwa kelak MK akan merumuskan putusan pengujian undang-undang yang menyatakan bahwa suatu kebijakan hukum terbuka adalah bertentangan dengan UUD 1945. Kemungkinan demikian terlihat dari antara lain Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 mengenai Pengujian UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang dalam Pertimbangan Hukum dinyatakan: “Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan presidential threshold dan pemisahan jadwal Pemilu dalam perkara a quo, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable”. 32. Bahwa ambang batas parlemen yang terdapat dalam Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017, sebagai kebijakan hukum terbuka merupakan perintah tidak langsung dari konstitusi, karena normanya tidak diatur secara tegas dalam UUD NRI 1945, tepatnya hanya implisit terkandung 17 pada Pasal 22E ayat (6) yang menyebutkan bahwa, “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang"; 33. Bahwa karena normanya tidak diatur secara tegas dalam UUD NRI 1945, maka ambang batas parlemen sebagai kebijakan hukum terbuka terkategori sebagai kebijakan hukum terbuka relatif yang dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dengan dasar pengujian berupa norma keadilan, dalam arti bahwa menurut penalaran yang wajar kebijakan hukum terbuka relatif, baik potensi atau implikasinya tidak bertentangan dengan asas keadilan; 34. Bahwa menurut pertimbangan Mahkamah pada sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 93/PUU-XVI/2018 angka [3.14.1] hal. 59-60 dinyatakan: “Perlu dicermati bahwa suatu kebijakan hukum merupakan ranah kebebasan pembentuk undang-undang, sehingga ketika suatu kebijakan hukum yang berisi norma yang tidak dimuat secara eksplisit dalam UUD 1945 ditetapkan maka tidak serta-merta hal itu dapat dinilai tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan Konstitusi. Batasan sebuah kebijakan yang dibentuk merupakan kebijakan hukum terbuka adalah kesesuaiannya dengan moralitas, rasionalitas, dan tidak mengandung ketidakadilan yang intolerable. Dengan demikian, sepanjang kebijakan hukum terbuka dimaksud tidak bertentangan dengan moralitas, rasionalitas dan tidak mengandung ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi maka kebijakan hukum dimaksud tidak dapat dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.” Pertimbangan mahkamah ini secara a contrario dapat dipahami bahwa “sepanjang kebijakan hukum terbuka dimaksud bertentangan dengan moralitas, rasionalitas dan mengandung ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi maka kebijakan hukum dimaksud dapat dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.” 35. Bahwa hal sebagai yang tersebut pada angka 34 di atas, yakni “sepanjang kebijakan hukum terbuka dimaksud bertentangan dengan moralitas, rasionalitas dan mengandung ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi”. Dengan kata lain, kebijakan hukum terbuka (opened legal policy) pembentuk undang-undang merupakan kewenangan sepenuhnya dari pembentuk undang-undang, kecuali pilihan kebijakan tersebut jelas-jelas 18 melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Dalam praktiknya beberapa putusan Mahkamah dalam pertimbanganna menyebutkan bahwa, “terkait dengan kebijakan hukum terbuka tidak dapat diserahkan penentuannya kepada pembentuk undang-undang. Dapat ditemukan dalam beberapa putusan mahkamah mengkonfirmasi tentang hal ini, antara lain, (a) Bahwa prinsip kebijakan hukum atau dikenal sebagai open legal policy dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XVI/2018]; (b) Bahwa prinsip kebijakan hukum atau dikenal sebagai open legal policy juga dapat dikesampingkan jika merupakan penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir), atau dilakukan secara sewenang-wenang (willekeur) dan melampaui kewenangan pembentuk undang-undang [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015]; (c) Bahwa prinsip kebijakan hukum terbuka atau dikenal sebagai open legal policy itu bertentangan dengan UUD 1945. 36. Bahwa konkretisasi atas penjelasan seperti yang tertuang dalam angka 31 sampai dengan 35 di atas, Pemohon mendasarkan atas putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, dan mengajukan alternatif makna atas norma yang diuji, yang pada pokoknya sebagai berikut: (1) Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013. Pada asalnya, pengujian atas Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 8/2011 menyatakan, "Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: ...d. berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun". Terhadap hal ini, dalam pertimbangannya [3.11], Mahkamah menyebut bahwa: “Menimbang bahwa sebagaimana putusan Mahkamah terdahulu, Mahkamah berpendirian bahwa terhadap kriteria usia yang UUD 1945 tidak menentukan batasan usia tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan, hal ini merupakan kebijakan hukum (legal policy) dari pembentuk Undang- 19 Undang, yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang- Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang, apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun demikian, menurut Mahkamah hal tersebut dapat menjadi permasalahan konstitusionalitas jika aturan tersebut menimbulkan problematika kelembagaan, yaitu tidak dapat dilaksanakan, aturannya menyebabkan kebuntuan hukum (dead lock) dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara yang bersangkutan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara". Selanjutnya, amar Putusan Mahkamah menyebutkan bahwa, “Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu tidak konstitusional sepanjang tidak dimaknai, “Berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama”; (2) Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022. Pada asalnya pengujian atas Pasal 29 huruf (e) Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selengkapnya berbunyi: “Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:.... (e) Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”. Dalam pertimbangannya [3.16] Mahkamah menyebut bahwa: “..., menurut Mahkamah, ketentuan norma Pasal 29 huruf e UU 19/2019 a quo meskipun berkaitan dengan usia minimal dan usia maksimal pengisian jabatan publik yang merupakan syarat formal tidak secara eksplisit bertentangan dengan Konstitusi, namun secara implisit norma a quo menimbulkan persoalan ketidakadilan dan bersifat diskriminatif bila dikaitkan dengan 20 persyaratan yang bersifat substantif, misalnya seseorang yang pernah atau sedang menjabat sebagai pimpinan KPK dan mempunyai track record yang baik berkaitan dengan integritas dan persyaratan lain yang diatur dalam Pasal 29 UU KPK a quo. Bahwa perubahan ketentuan yang mengatur batas usia bagi calon pimpinan KPK tersebut terjadi ketika Pemohon telah mengikuti seleksi jabatan pimpinan KPK dan telah terpilih sebagai pimpinan KPK. Hal demikian menurut Mahkamah, harus dipandang bahwa ketika Pemohon mendaftar sebagai calon pimpinan KPK Pemohon telah dapat memperkirakan kemungkinan jika kelak Pemohon akan kembali mendaftar sebagai pimpinan KPK untuk periode kedua, maka Pemohon akan tetap memenuhi syarat pencalonan karena Pemohon telah berusia lebih dari batas minimal yang ditentukan yaitu 40 tahun (vide Pasal 29 huruf e UU 30/2002). Namun, ketika Pemohon menjabat sebagai pimpinan KPK telah terjadi perubahan terhadap syarat minimal batasan usia untuk dapat mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK sehingga menyebabkan Pemohon tidak lagi memenuhi kualifikasi untuk menjadi pimpinan KPK, hal ini menurut Mahkamah telah menyebabkan ketidakadilan bagi Pemohon. Hak konstitusional Pemohon untuk dapat dipilih kembali dalam pencalonan sebagai pimpinan KPK telah ternyata diabaikan dan dilanggar dengan berlakunya norma Pasal 29 UU 19/2019”. Selanjutnya, amar Putusan Mahkamah menyebut bahwa, “Menyatakan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang semula berbunyi, “Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”; 21 (3) Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Pada pokoknya, objek Permohonan yaitu Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: "Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah: … q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun," telah senyatanya: (a) Bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur dan dilindungi oleh UUD 1945 (b) Norma itu juga telah menimbulkan diskriminasi nyata terhadap Pemohon, yang mana hal ini jelas-jelas telah merugikan dan melanggar hak konstitusional Pemohon; (c) Keberadaan objek permohonan jelas-jelas merupakan suatu bentuk pelanggaran moral, yang memiliki makna nilai yang berhubungan dengan yang baik dan yang buruk; dan (d) objek permohonan juga mengakibatkan ketidakadilan yang intolerable karena objek permohonan memaksakan rakyat Indonesia untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan calon yang memenuhi kriteria usia yang sudah ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Atas hal ini, Mahkamah dalam pertimbangannya [6.3] menyatakan bahwa, "Oleh karena itu dalam konteks permohonan a quo yang diminta oleh Pemohon adalah agar Mahkamah memaknai secara alternatif Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yakni berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun bagi calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut adalah “atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota”. Artinya, jika diikuti logika Pemohon bahwa bagi yang berpengalaman sebagai gubernur untuk provinsi, bupati untuk kabupaten atau walikota untuk kota, apabila diajukan sebagai calon presiden atau wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka telah dianggap “memenuhi syarat” karena adanya alternatif terhadap syarat batas usia minimal atau paling rendah 40 (empat puluh) tahun dalam norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Selanjutnya, menurut Mahkamah, keberadaan kebijakan hukum atau kebijakan hukum terbuka (open legal policy) meskipun dapat diterima 22 dalam praktik ketatanegaraan, namun dalam perkembangannya seperti dalam beberapa putusan Mahkamah tersebut di atas, Mahkamah dapat mengabaikan/mengesampingkan seraya memberi tafsir ulang terhadap norma yang merupakan open legal policy tersebut. Bahkan, Mahkamah dapat menilai norma yang sebelumnya termasuk open legal policy dimaksud apakah tetap konstitusional atau inkonstitusional atau pun konstitutional/inkonstitusional bersyarat, sebagian atau seluruhnya. Terlebih, setiap pengujian undang-undang meskipun sama isu konstitutionalnya, belum tentu sama karakter perkaranya baik karena berbeda batu ujinya, posita dan petitumnya, maupun perbedaan dari segi makna (frasa) yang dimohonkan oleh pemohon. Sehingga, perbedaan karakter perkara dimaksud dapat berimplikasi pada perbedaan hasil atau putusan Mahkamah, antara lain seperti dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, dan/atau Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022. Selanjutnya, Putusan Nomor 90/PUU- XXI/2023, dalam amarnya, “Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”; Ambang Batas Parlemen Sebagai Instrumen Penyederhanaan Partai Politik 37. Bahwa maksud awal dihadirkannya ambang batas parlemen yang diterapkan sejak Pemilu tahun 2009 adalah sebagai instrumen penyederhanaan partai politik atau bertujuan untuk mewujudkan sistem multi partai sederhana demi memperkuat dan mengefektifkan sistem pemerintahan presidensial. Karenana, pertanyaan penting yang harus 23 dijawab adalah, “Bagaimanakah efektifitas pemberlakuan ambang batas parlemen efektif di dalam menyederhanakan sistem kepasrtaian di Indonesia?” 38. Bahwa ambang batas parlemen (parliamentary threshold) pertamakali diterapkan pada Pemilu 2009, dimana partai sebagai peserta Pemilu harus mendapatkan minimal dukungan untuk mendapatkan perwakilan dilihat dari persentase perolehan suara Pemilu. Tercatat 9 partai politik yang lolos ambang batas perwakilan 2,5 persen pada Pemilu 2009, 10 partai politik lolos ambang batas perwakilan 3,5 persen Pemilu 2014, dan 9 partai politik lolos ambang batas perwakilan 4 persen Pemilu 2019. 39. Bahwa dari keterangan angka 37 di atas, yakni UU Nomor 10 Tahun 2008 yang menetapkan besaran ambang batas parlemen Pemilu DPR 2,5%, memberikan hasil Pemilu 2009 yang menunjukkan ketentuan ini berhasil mengurangi jumlah partai politik di DPR, dari 17 (hasil Pemilu 2004 yang tidak menggunakan ambang batas parlemen) menjadi 9. Setelah besaran ambang batas parlemen Pemilu DPR dinaikkan menjadi 3,5% oleh UU Nomor 8 Tahun 2012, Pemilu 2014 menghasilkan jumlah partai masuk DPR justru naik menjadi 10. Lalu, UU Nomor 7 Tahun 2017 menaikkan lagi ambang batas parlemen Pemilu DPR menjadi 4%. Hasil Pemilu 2019 menunjukkan, jumlah partai politik turun tapi tidak signifikan, yakni 9; 40. Bahwa tujuan dihadirkannya ambang batas parlemen adalah untuk menyederhanakan sistem kepartaian, tetapi faktanya menyederhanakan sistem kepartaian di DPR tidak selalui identik dengan mengurangi jumlah partai politik di DPR. Sebab, sistem kepartaian tidak ditentukan oleh berapa jumlah partai politik di DPR, melainkan oleh berapa besar konsentrasi kursi ke partai politik di DPR. Hal ini berarti, semakin besar jumlah kursi yang terkonsentrasi ke sedikit partai politik, sistem kepartaian semakin sederhana; sebaliknya semakin besar jumlah kursi yang menyebar ke banyak partai politik, sistem kepartaian semakin ekstrim; 41. Bahwa dalam perkembangannya untuk melihat seberapa relevan ukuran partai politik, Laakso dan Taagepara (1979) merumuskan formula hitung yang dikenal dengan effective number of parliamentary parties (ENPP) untuk mengukur bobot ukuran atau relevansi partai politik di legislatif dalam berinteraksi dan membentuk sistem kepartaian. Adapun perumusan ENPP 24 yang diajukan oleh Laakso dan Taagepara (1979) adalah sebagai berikut (Bukti P-10B): 𝑁= 1 ∑ 𝑝1 2 𝑛 𝑖=1 42. Bahwa bila perumusan penghitunan jumlah partai efektif di parlemen yang dirumuskan oleh Laakso dan Taagepara tersebut pda angka 40 digunakan pada pemilu di Indonesia sejak Pemilu 1999 sampai Pemilu 2019, akan diperoleh nilai ENPP-nya sebagai berikut: Tabel 1. Nilai ENPP Hasil Pemilu 1999 – 2019 di Indonesia Pemilu Jumlah Peserta Pemilu Ambang Batas Parlemen (%) Jumlah Partai di DPR RI Nilai ENPP 1999 48 0 21 4,72 2004 24 0 17 7,11 2009 38 2,5 9 6,21 2014 12 3,5 10 8,22 2019 16 4 9 7,48 Dari tabulasi hasil 5 (lima) kali pemilu di atas tampak bahwa Nilai ENPP hasil Pemilu DPR pasca-Orde Baru adalah: (1) Pemilu 1999 menghasilkan sistem lima-partai; (2) Pemilu 2004 menghasilkan sistem tujuh-partai; (3) Pemilu 2009 menghasilkan sistem enam-partai; (4) Pemilu 2014 menghasilkan sistem delapan-partai, dan; (5) Pemilu 2019 menghasilkan sistem delapan-partai. Hal ini berarti bahwa hanya Pemilu 1999 –yang justru tidak menggunakan indikator ambang batas parlemen, yang menghasilkan sistem pluralisme moderat atau multipartai sederhana, sedangkan pemilu-pemilu berikutnya menghasilkan sistem pluralisme ekstrim atau multipartai ekstrim. Secara khusus, Pemilu 2009, Pemilu 2014, dan Pemilu 2019 yang masing-masing berambang batas parlemen, yakni: 2,5% (2009), 3,5% (2014), dan 4,0% (2019), menghasilkan sistem pluralisme ekstrim. Jika pengertian sistem multipartai sederhana disamakan dengan sistem pluralisme moderat, 25 maka ambang batas parlemen gagal menciptakan sistem multipartai sederhana sebagaimana dikehendaki oleh pembuat undang-undang. 43. Bahwa hasil penghitungan dengan perumusan Laakso dan Taagepara pada angka 41 di atas, mengonfirmasi hasil telaah Komisi II DPR RI tahun 2020, yang dituangkan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang Tentang Pemilihan Umum [hal. 37-38] (Bukti P-10C), dimana dinyatakan: “UU Pemilu dan UU Partai Politik bertujuan untuk mewujudkan sistem multi partai sederhana demi memperkuat dan mengefektifkan sistem pemerintahan presidensial, namun DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 sama-sama menunjukkan fragmentasi politik tinggi di parlemen. Jumlah partai politik hasil Pemilu 2014 memang turun dari 17 menjadi 10 partai politik, dan pemilu 2019 dari 10 menjadi 9 partai politik. Meskipun penetapan Parliamentary Threshold (PT) atau Ambang Batas Perolehan Kursi di Parlemen telah mengurangi jumlah partai politik di DPR, namun tetap menciptakan sistem multi partai ekstrem di DPR. Ini berarti penetapan dan kenaikan PT menjadi 4% sebagaimana diatur dalam Pasal 414 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, gagal menciptakan multi partai sederhana atau multi partai moderat, di mana hanya ada 3, atau 4, atau 5 partai dominan di DPR.” 44. Bahwa selanjutnya untuk melihat sisi rasionalitas dan ketakadilan yang tak dapat ditolerir terhadap penerapan ambang batas parlemen sebagaimana dikandung pada norma Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017, Pemohon akan memaparkan argumentasi permohonan ini didasarkan atas 4 (empat) pendekatan, yakni: Pendekatan Historis, Pendekatan Filosofis- Teoritis, dan Pendekatan Sosiologis serta Pendekatan Teknis-Praktis. 45. Bahwa setelah mencermati pula secara mendetail dan seksama segala pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Mahkamah terhadap putusan-putusan terkait dengan kebijakan hukum terbuka (open legal policy), ambang batas parlemen khususnya, Pemohon dalam perkara a quo sesungguhnya tidak lagi hendak menyoal eksistensi ambang batas parlemen. Di dalam permohonan a quo yang menjadi titik tekan dari permohonan Pemohon adalah standar atau tolok ukur penggunaan 4% 26 (empat persen), dimana selama ini –tepatnya sejak Pemilu tahun 2009 hingga Pemilu 2019 dan akan berlaku pula pada Pemilu tahun 2024, tolok ukur penggunaan 4% semata-mata berdasar atas perolehan suara sah nasional, yang menurut Pemohon berpotensi, menurut penalaran yang wajar, merugikan hak konstitusional partai politik peserta pemilu tahun 2024, Pemohon khususnya, dalam konstestasi Pemilu bila tidak dimaknai pula dengan penggunaan tolok ukur yang lain. Pendekatan Historis 46. Bahwa sejak tahun 1999 sampai saat Permohonan ini diajukan, Indonesia telah menyelanggarakan Pemilihan Umum –selanjutnya disebut Pemilu, sebagai amanat UUD 1945, sebanyak 5 (lima) kali, yakni: Pemilu 1999, Pemilu 2004, Pemilu 2009, Pemilu 2014, dan Pemilu 2019; 47. Bahwa Pemilu-Pemilu yang diselenggarakan setelah perubahan ketiga UUD 1945, dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana peserta Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik, dan peserta Pemilu untuk memilih Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan, serta peserta Pemilu untuk memilih Presiden/Wakil Presiden adalah partai politik dan/atau gabungan partai politik; 48. Bahwa sejak pelaksanaan Pemilu tahun 1999 hingga Pemilu 2019 telah dikenal dan diterapkan apa yang disebut sebagai Ambang Batas (threshold) dalam Pemilu, yakni: ambang batas pemilihan (electoral threshold) dan ambang batas parlemen (parliamentary threshold); 49. Bahwa dalam Pemilu 1999 yang diselenggarakan berdasar atas Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, tegas disebutkan dalam Pasal 39 ayat (3), bahwa: “Untuk dapat mengikuti Pemilihan Umum berikutnya, Partai Politik harus memiliki sebanyak 2% (dua perseratus) dari jumlah kursi DPR atau memiliki sekurang-kurangnya 3% (tiga seratus) jumlah kursi DPRD I atau DPRD II yang tersebut sekurang-kurangnya di ½ (setengah) jumlah propinsi dan di ½ (setengah) jumlah 27 kabupaten/kotamadya seluruh Indonesia berdasarkan hasil Pemilihan Umum". Hal ini berarti bahwa untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya, yakni Pemilu 2004, partai politik harus memiliki 2% (dua perseratus) dari jumlah kursi DPR. Atau, parpol harus memiliki sekurang-kurangnya tiga persen jumlah kursi DPRD I atau DPRD II di separuh jumlah provinsi dan di separuh jumlah kabupaten/kotamadya seluruh Indonesia (Bukti P - 11). Hasil dari Pemilu dengan syarat ambang batas pemilihan seperti tercantum dalam norma di atas, adalah terdapat enam parpol yang memenuhi ambang batas pencalanonan (electoral threshold) itu, yakni: PDI Perjuangan (33,12%, 153 kursi DPR), Partai Golkar (25,97%), PPP (12,55%), PKB (11,04%), PAN (7,36%), dan PBB (2,81%), seperti tertera pada Tabel 1 di bawah ini. Tabel 2: Partai Politik yang Memenuhi Electoral Threshold pada Pemilu 1999 No. Nama Partai Kursi Persentase (%) 1 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 153 33,12 2 PARTAI GOLONGAN KARYA 120 25,97 3 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 58 12,55 4 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 51 11,04 5 PARTAI AMANAT NASIONAL 34 7,36 6 PARTAI BULAN BINTANG 13 2,81 50. Bahwa Pemilu 2004 yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam KETENTUAN PERALIHAN yang terdapat pada Pasal 142 UU a quo, menyebutkan: “Partai Politik Peserta Pemilu tahun 1999 yang memperoleh 2% (dua persen) atau lebih dari jumlah kursi DPR atau memperoleh sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) jumlah kursi DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang tersebar sekurang- kurangnya di ½ (setengah) jumlah provinsi dan di ½ (setengah) kabupaten/kota seluruh Indonesia, ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu setelah Pemilu tahun 1999.” Norma pada pasal di atas menegaskan bahwa partai politik peserta Pemilu 1999 yang memperoleh 2 persen atau lebih jumlah kursi di DPR ditetapkan 28 sebagai parpol peserta Pemilu 2004. Berdasarkan syarat pemenuhan terhadap ambang batas pemilihan (electoral threshold) di atas, terdapat enam parpol yang otomatis lolos menjadi peserta Pemilu 2004, yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, PPP, PKB, PAN, dan PBB; 51. Bahwa dalam pelaksanaannya, Pemilu 2004 diikuti oleh 24 partai politik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 16 parpol berhasil mendapatkan kursi di DPR. Sebagai dasar bagi pelaksanaan Pemilu 2004, UU Nomor 12 Tahun 2003 juga mengatur ambang batas pemilihan (electoral threshold) untuk pemilu berikutnya (Pemilu 2009). Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 (Bukti P-12), menyebutkan bahwa: “(1) Untuk dapat mengikuti Pemilu berikutnya, Partai Politik Peserta Pemilu harus: a. memperoleh sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) jumlah kursi DPR; b. memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat persen) jumlah kursi DPRD Provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ (setengah) jumlah provinsi seluruh Indonesia; atau c. memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat persen) jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota yang tersebar di ½ (setengah) jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia.” Norma yang terkandung dalam Pasal 9 ayat (1) di atas merupakan syarat ambang batas bagi partai politik peserta pemilu untuk mengikuti pemilu berikutnya, yakni Pemilu 2009. Kedua syarat itu adalah: Pertama, memperoleh sekurangnya 3 persen jumlah kursi DPR. Kedua, memperoleh sekurangnya 4 persen kursi DPRD provinsi yang tersebar di setengah jumlah provinsi di seluruh Indonesia atau memperoleh sekurangnya 4 persen jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar di setengah jumlah kabupaten/kota di Indonesia; 52. Bahwa berdasarkan syarat tersebut pada angka 18 di atas, dari 24 partai politik peserta Pemilu 2004, terdapat 7 partai politik yang memenuhi ambang batas pemilihan, yang dihitung berdasar atas perolehan kursi DPR RI untuk mengikuti Pemilu 2009, yakni Partai Golkar (23,09% kursi), PDI Perjuangan (19,82%), PPP (10,55%), Partai Demokrat (10, 18%), PAN (9,64), PKB (9,45%), dan PKS (8,18%). Tabel 3: Partai Politik yang Memenuhi Electoral Threshold pada Pemilu 2004 No. Nama Partai Kursi Persentase (%) 29 1 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 109 19,82% 2 PARTAI GOLONGAN KARYA 127 23,09% 3 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 58 10,55% 4 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 52 9,45% 5 PARTAI AMANAT NASIONAL 53 9,64% 6 PARTAI DEMOKRAT 56 10,18% 7 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 45 8,18% 53. Bahwa Pemilu 2009 diikuti oleh 38 partai politik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9 parpol berhasil mendapatkan kursi di DPR. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai dasar pelaksanaan Pemilu 2009, tidak lagi mengatur ambang batas pemilihan sebagai syarat untuk mengikuti pemilu berikutnya. Semua parpol peserta Pemilu 2009 dapat menjadi peserta Pemilu 2014, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU a quo, yakni: “Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.” (Bukti P-13) 54. Bahwa, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mengatur syarat ambang batas yang baru, berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, yaitu ambang batas parlemen (parliamentary threshold), berdasar atas norma yang di kandung dalam Pasal 202 ayat (1) UU a quo (Bukti P-14), yakni: "Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR." Dari norma yang terdapat dalam Pasal 202 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008 di atas, tampak bahwa ambang batas parlemen, adalah ambang batas yang diukur dari perolehan suara sah secara nasional setiap partai politik peserta Pemilu untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di DPR; 55. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu-pemilu berikutnya, yakni Pemilu tahun 2014 dan Pemilu tahun 2019, undang-undang yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Pemilu-pemilu tersebut adalah Undang-Undang 30 Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 (Bukti P-15 ), menyebutkan bahwa: “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.” Sementara, Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017, menyebutkan, bahwa: “Partai Politik Peserta Pemilu harls memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.” Kedua undang-undang di atas, yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 2014 dan Pemilu 2019, mencantumkan dengan tegas bahwa ambang batas parlemen, yakni ambang batas yang diukur dari perolehan suara sah secara nasional, adalah syarat bagi suatu partai politik peserta Pemilu untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR; 56. Bahwa dari 5 (lima) kali pelaksanaan pemilu tersebut di atas, ambang batas sebagai syarat, telah menggunakan perolehan kursi secara Nasional (DPR) atau perolehan suara sah secara nasional. Syarat yang dimaksudkan adalah syarat keikutsertaan dalam pemilu berikutnya dengan ambang batas perolehan kursi sebagai acuannya, dan syarat diikutkan dalam penentuan perolehan kursi dengan ambang batas perolehan suara secara nasional sebagai acuannya. Dengan kata lain, pilihan atas perolehan suara atau perolehan kursi secara nasional sebagai ambang batas, dalam praktiknya dapat dipertukarkan secara proporsional; Pendekatan Filosofis - Teoritis 57. Bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil adalah asas-asas utama penyelenggaraan Pemilu. Dua asas terakhir tegas menyebut kata JUJUR dan ADIL; 31 58. Bahwa kata ‘Adil berasal dari Bahasa Arab, dimana bentuk perubahannya adalah 'Adala, Ya'dilu, 'Adlan. Adil dalam Bahasa Arab memiliki makna kebalikan dari Zalim (Majma’u Lugoh Al-Arabiyah, t. t, Al-Mu’jamul Wasit, Darud Da’wah, Kairo, hal. 588). Dengan merujuk kepada akar katanya, ‘Adil’ memiliki 4 (empat) pengertian, yaitu: Pertama, memberikan hak kepada yang berhak dan mengambil dari yang tidak berhak; Kedua, serupa dan sama; Ketiga, balasan, dan; Keempat, tebusan. Berangkat dari pengertian dasar di atas, dalam perspektif hukum Islam, para Yuris Islam mendefiniskan hakekat adil dari sisi bahasa, yakni: (1) Adil berarti keseimbangan dan istiqamah; (2) Adil berarti kesamaan dan tidak memihak; (3) Adil berarti menjaga hak dan memberikannya kepada yang berhak. (Muhammad Hasan Qodrodan Qaramaliki, Al-‘Adl, Terjemahan Sayid Hasan Ali Mator, Darul Kafil, Cet: 2, 2016, hal. 15). 59. Bahwa adil dalam arti keseimbangan dimaknai tidak selalu sama antara dua pihak tersebut secara kuantitatif, tapi lebih kepada proporsional dan profesional. Di sini, keadilan identik dengan pengertian kesesuaian, bukan lawan kata “kezaliman”, yakni kesesuaian antara ukuran, kadar dan waktu. Ia ditetapkan apabila memang kondisi menghendaki demikian. Adil dalam pengertian ini merupakan hakikat yang penting dalam keadilan. 60. Bahwa Pasal 19 ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan, 'Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum'. Dimana selanjutnya berdasarkan norma yang terkandung pada Pasal 22E UUD NRI 1945 ayat (1), dimana 'Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali’. Sementara dalam ayat (6) pasal a quo disebutkan bahwa, 'Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang’, tegas mendelegasikan kepada undang-undang untuk menjadikan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai asas-asas Pemilu, sebagai asas utamanya; 61. Bahwa Pasal 2 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyebutkan, “Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.” Dan bahwa Pasal 168 ayat (2) undang-undang a quo, menyebutkan, “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka; 32 62. Bahwa penegasan asas adil dan sistem proporsional bagi pemilu, untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang disebutkan menggunakan sistem proporsional, mengandung konsekuensi hadirnya sebuah penyelenggaraan pemilu legislatif yang hasil pemilunya proporsional pula; 63. Bahwa untuk memperkuat argumen tentang sistem pemilu proporsional, Pemohon akan mengajukankan beberapa defenisi pemilu proporsional, yang dikemukakan oleh beberapa ahli politik dan pemilu; 64. Bahwa Arend Lijpart (2003: 170-171), mendefinisikan derajat proporsionalitas pemilu ke dalam dua elemen dasar yakni: (1) derajat dimana presentase perolehan kursi setimpal dengan persentase perolehan suara; (2) derajat dimana partai besar dan kecil diperlakukan secara setara; Dan, masih menurut Lijpart, bahwa prinsip yang dituju dari sistem pemilu perwakilan berimbang (proporsional) adalah sesuai dengan yang tersirat pada namanya: alokasi kursi di lembaga perwakilan selaras dengan jumlah suara yang didapatkan oleh partai politik atau oleh kandidat; 65. Bahwa menurut International Encyclopedia of Election yang disusun oleh Richard Rose dijelaskan bahwa menjelaskan proporsionalitas hasil pemilu sebagai, ‘sebuah prinsip yang berkaitan dengan partai politik mendapatkan lebih atau kurang perolehan kursi yang sama dari jumlah suara yang dimenangkan; jika partai politik memenangkan 20 persen suara di bawah sistem pemilu perwakilan berimbang (proporsional), maka harus menerima mendekati 20 persen kursi. Hasilnya harus sepenuhnya proporsional (berimbang), setiap partai persis memenangkan “pembagain yang adil” dari kursi, sebagai situasi yang merujuk pada proporsionalitas secara penuh’; 66. Bahwa menurut Andrew Reynolds (2005) dalam Electoral System Design: The New International IDEA Handbook, “Alasan yang mendasari semua sistem PR adalah untuk dengan sadar mengurangi disparitas antara porsi perolehan suara nasional sebuah partai dan porsinya dalam kursi parlementer; jika sebuah partai besar memperoleh 40 persen suara, mestinya ia meraih kurang lebih 40 persen kursi, dan sebuah partai kecil 33 dengan 10 persen suara harusnya juga mendapat 10 persen kursi legislatif”. 67. Bahwa dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan di dalam menyelenggarakan pemilu proposional bahwa: Penyelenggaraan pemilu legislatif dengan sistem proporsional, berarti memperhatikan dan mendesain sistem pemilunya, agar jumlah atau persentase suara yang didapat oleh partai politik, selaras dengan jumlah kursi atau persentase kursi yang diraihnya di parlemen. Misalnya, jika partai politik peserta pemilu mendapatkan suara sebesar 10%, ketika suara itu dikonversikan menjadi kursi legislatif, partai politik tersebut mesti pula mendapatkan 10% kursi legislatif di parlemen. Jika partai politik tersebut mendapatkan 5% suara pemilih, partai politik tersebut mesti mendapatkan 5% dari total kursi lembaga perwakilan. Kondisi inilah yang disebut dengan pemilu proporsional, dimana hasil pemilunya juga proporsional; 68. Bahwa proporsionalitas atau keselarasan perolehan “Suara – Kursi” yang dikandung dalam makan sistem pemilu proporsional itu telah “terkandung” dalam filosofi penyusunan alokasi kursi per dapil dalam UU pemilu di Indonesia, yang tecermin melalui “tujuh prinsip penyusunan penataan dapil dan alokasi kursi yang harus dipedomani”, yaitu : (1) Kesetaraan nilai suara, (2) Ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, (3) Proporsionalitas, (4) Integralitas wilayah, (5) Berada dalam cakupan wilayah yang sama, (6) Kohesivitas, dan (7) Kesinambungan. 69. Bahwa berdasar atas hasil Sensus Penduduk Indonesia tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270.203.917 jiwa (Bukti P-16), dibedakan dalam 2 (dua) kategori, Daerah Berpenduduk Besar dan Daerah Berpenduduk Tak-Besar. 70. Bahwa Daerah Berpenduduk Besar terdiri atas 7 Propinsi dengan masing- masingnya terdiri atas: Propinsi Sumatera Utara (14.799.361 jiwa); Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (10.562.088 jiwa); Propinsi Banten (11.904.562 jiwa); Propinsi Jawa Barat (48.274.162 jiwa); Propinsi Jawa Tengah (36.516.035 jiwa); Propinsi Jawa Timur (40.665.696 jiwa); dan Propinsi Sulawesi Selatan (9.073.509 jiwa). Prosentase ketujuh propinsi yang terkategori sebagai Daerah Berpenduduk Besar adalah: = (171.795.413/270.203.917) x 100% 34 = 63,579%; 71. Bahwa berdasarkan Lampiran III UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, alokasi kursi DPR RI yang berada pada Daerah Berpeduduk Besar adalah sebanyak: Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (21 kursi); Propinsi Banten (22 kursi); Propinai Jawa Barat (91 kursi); Propinsi Jawa Tengah (77 kursi); Propinsi Jawa Timur (87 kursi); dan Propinsi Sulawesi Selatan (24 kursi); serta Propinsi Sumatera Utara (30 kursi) (Bukti P-17). Prosentase kursi DPR RI di ketujuh propinsi yang terkategori sebagai Daerah Berpenduduk Besar adalah: = (352/575) x 100% = 61,217%; 72. Bahwa berdasarkan jumlah penduduk dan alokasi kursi, maka nilai perbandingan antara harga kursi dengan jumlah penduduk di daerah dengan kategori Daerah Berpenduduk Besar adalah: = 171.795.413 jiwa/352 kursi = 488.055 jiwa/kursi; 73. Bahwa berdasarkan jumlah penduduk dan alokasi kursi, maka nilai perbandingan antara harga kursi dengan jumlah penduduk di daerah dengan kategori Daerah Berpenduduk Tak-Besar adalah; = 98.408.504 jiwa/223 kursi = 441.294 jiwa/kursi; 74. Bahwa bila keterangan pada angka 37, 38, 39, dan 40 di atas ditabulasi, akan tampak lebih jelas rasio hubungan dan kesetaraan antara Suara – Kursi pada Daerah Berpenduduk Besar dengan Daerah Berpenduduk Tak- Besar, sebagai berikut: Tabel 4: Perbandingan Jumlah Penduduk Besar dan Tak-Besar dengan Alokasi Kursi No Kategori Daerah (Besar/Tak-Besar) Jumlah (Jiwa) Jum. Kursi DPR Rasio (Jiwa/Kursi) 1 BERPENDUDUK BESAR 171.795.413 (63,579%) 352 (61,217%) 488.055 2 BERPENDUDUK TAK-BESAR 98.408.504 (36,421%) 223 (38,783%) 441.294 Dari Tabel 4 di atas, diperoleh keterangan yang jelas bahwa hubungan erat dan kuat antara “Suara - Kursi”, yang termanifestasi dengan jumlah 35 penduduk yang memilih (suara) dengan kuota kursi di setiap dapil, dimana nilai selisih mutlak indeksnya adalah: (a) Deviasi Daerah Berpenduduk Besar = |63,579% - 61,217%| = 2,362%; (b) Deviasi Daerah Berpenduduk Tak-Besar = |36,421% - 38,783%| = 2,362% Sehingga, deviasi antara mutlak antara indeks kursi dan suara adalah: = (a) – (b) = |2,362% -2,362%| = 0% 75. Bahwa dengan hal tersebut pada Angka 41 di atas, nyatalah bahwa penggunaan jumlah suara atau jumlah kursi sebagai indikator untuk mengukur atau menjadi syarat sesuatu besaran adalah signifikan dan dapat dipertukarkan (setara). Dengan kata lain, penggunaan perolehan suara sah secara nasional oleh suatu partai politik peserta pemilu sebagai ambang batas untuk diikutkan dalam penghitungan perolehan kursi – seperti praktik pada Pemilu tahun 2009, Pemilu tahun 2014 dan Pemilu tahun 2019, adalah akan memiliki sifat dan karakter yang sama (dapat dipertukarkan/setara), bila menggunakan perolehan akumulai kursi DPR dari setiap daerah pemilihan sebagai ambang batasnya. 76. Bahwa selanjutnya, berdasarkan analisis terhadap harga/nilai kursi terakhir di setiap Daerah Pemilihan pada Pemilu tahun 2019, dimana jumlah anggota DPR RI yang dipilih adalah sebanyak 575 orang yang tersebar di 80 daerah pemilihan, dan jumlah suara sah nasional sebanyak 139.970.810, maka diperoleh tabulasi berdasarkan Daerah Pemilihan di Pulau Jawa dan Daerah Pemilihan di luar Pulau Jawa sebagai berikut: Tabel 5. Harga Kursi Terakhir DPR R RI di Setiap Dapil di Luar Pulau Jawa No. Daerah Pemilihan Harga Kursi Partai Yang Dapat 1 ACEH I 94.194 PKB 2 ACEH II 91.787 GOLKAR 3 SUMUT I 105.054 PKS 4 SUMUT II 122.243 NASDEM 5 SUMUT III 98.635 PDIP 36 6 SUMBAR I 87.003 PAN 7 SUMBAR II 78.378 PPP 8 SUMSEL I 114.412 GERINDRA 9 SUMSEL II 122.594 PKS 10 LAMPUNG I 80.485 DEMOKRAT 11 LAMPUNG II 111.671 PAN 12 RIAU I 92.157 PPP 13 RIAU II 111.991 DEMOKRAT 14 BENGKULU 121.990 PAN 15 KEP. RIAU 83.447 NASDEM 16 KEP. BABEL 101.265 PAN 17 JAMBI 120.092 PKB 18 SULSEL I 114.395 PKB 19 SULSEL II 105.802 PKS 20 SULSEL III 87.530 NASDEM 21 SULBAR 83.499 DEMOKRAT 22 SULTENG 96.004 PKS 23 SULTRA 95.522 NASDEM 24 SULUT 82.889 NASDEM 25 GORONTALO 87.748 GERINDRA 26 KALBAR I 128.280 PAN 27 KALBAR II 82.273 GOLKAR 28 KALSEL I 97.334 PDIP 29 KALSEL II 79.021 PDIP 30 KALTENG 87.504 DEMOKRAT 31 KALTIM 111.135 PDIP 32 KALTARA 37.616 DEMOKRAT 33 MALUKU 94.298 GERINDRA 34 MALUKU UTARA 62.549 NASDEM 35 NTB I 89.949 PAN 36 NTB II 113.428 NASDEM 37 NTT I 86.819 DEMOKRAT 38 NTT II 78.451 PDIP 39 PAPUA 157.551 NASDEM 40 PAPUA BARAT 101.713 PDIP 41 BALI 109.600 GERINDRA Jumlah 4.008.308 41 77. Bahwa dari Tabel 5 di atas terlihat bahwa jumlah kursi terakhir dan jumlah suara dari setiap daerah pemilihan di luar Pulau Jawa, yakni yang berasal 37 dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, dan Nusa Tenggara serta Bali adalah sebanyak 41 kursi, dengan akumulasi jumlah suara sah sebanyak 4.008.308. Berdasar atas Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti P-18), dimana suara sah nasional yang ditetapkan adalah sebanyak 139.970.810 dan jumlah kursi DPR RI sebanyak 575, maka 41 kursi DPR RI yang berasal dari luar Pulau Jawa setara dengan 7,13% dari keseluruhan kursi DPR RI, dengan akumulasi suara sah nasional hanya sebesar 2,86%; 78. Bahwa dari hasil perhitungan yang disebutkan dalam Angka 77 di atas bermakna, bahwa suatu partai politik peserta pemilu yang berhasil meraih kursi-kursi terakhir di setiap daerah pemilihan di luar Pulau Jawa, meski total perolehan suaranya di bawah ambang batas yang dipersyaratkan sebesar 4%, yakni hanya 2,86%, ternyata mampu mendapatkan 41 kursi DPR RI atau setara dengan 7,13%; 79. Bahwa selanjutnya, bila terhadap daerah-daerah pemilihan di Pulau Jawa dilakukan analisis yang sama dengan Angka 76 di atas, akan diperoleh tabulasi sebagai berikut: Tabel 6. Harga Kursi Terakhir DPR R RI di Setiap Dapil di Pulau Jawa No Daerah Pemilihan Harga Kursi Partai Yang Dapat 42 BANTEN I 110.823 PPP 43 BANTEN II 114.668 PAN 44 BANTEN III 129.527 PDIP 45 DIY 152.903 GOLKAR 46 DKI I 114.596 PKS 47 DKI II 143.673 DEMOKRAT 48 DKI III 123.537 PAN 49 JABAR I 100.826 NASDEM 50 JABAR II 144.417 GOLKAR 51 JABAR III 122.291 PDIP 52 JABAR IV 111.452 DEMOKRAT 53 JABAR V 134.107 PKB 54 JABAR VI 161.405 PAN 55 JABAR VII 147.717 NASDEM 38 56 JABAR VIII 120.520 DEMOKRAT 57 JABAR IX 113.521 GOLKAR 58 JABAR X 116.840 PKB 59 JABAR XI 125.658 GERINDRA 60 JATENG I 127.595 PPP 61 JATENG II 129.121 PPP 62 JATENG III 122.291 PDIP 63 JATENG IV 99.774 PDIP 64 JATENG V 128.436 PDIP 65 JATENG VI 120.020 DEMOKRAT 66 JATENG VII 130.778 PDIP 67 JATENG VIII 116.578 DEMOKRAT 68 JATENG IX 95.726 PKB 69 JATENG X 111.655 PPP 70 JATIM I 112.828 DEMOKRAT 71 JATIM II 106.775 NASDEM 72 JATIM III 120.361 NASDEM 73 JATIM IV 99.473 PDIP 74 JATIM V 112.044 PDIP 75 JATIM VI 128.363 PKB 76 JATIM VII 139.147 DEMOKRAT 77 JATIM VIII 108.687 NASDEM 78 JATIM IX 110.966 GERINDRA 79 JATIM X 98.473 NASDEM 80 JATIM XI 212.081 GOLKAR Jumlah 4.819.653 39 80. Bahwa dari tabel di atas tampak bahwa dengan mengambil harga kursi terakhir terendah dari dapil yang ada di setiap propinsi di Pulau Jawa, yakni: Propinsi Banten (BANTEN I), Propinsi DIY, Propins DKI Jakarta (DKI I), Propinsi Jawa Barat (JABAR I), Propinsi Jawa Tengah (JATENG IX), dan Propinsi Jawa Timur (JATIM X), bila ditambah dengan jumlah suara sah harga kursi terakhir di dapil-dapil luar Pulau Jawa (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, dan Nusa Tenggara serta Bali) sebanyak 4.008.308 maka akumulasi suaranya adalah: = (110.823+152.903+114.596+100.826+95.726+98.473+4.008.308) = 4.681.655 suara, Dimana 4.681.655 suara itu adalah setara dengan: = (4.681.655/139.970.810) x 100% 39 = 3,34% suara sah nasional; 81. Bahwa dari hasil perhitungan yang disebutkan dalam Angka 79 di atas bermakna, bahwa suatu partai politik peserta pemilu yang berhasil meraih kursi-kursi terakhir di setiap daerah pemilihan di luar Pulau Jawa dan di beberapa kursi di dapil Pulau Jawa, atau dengan kata lain meraih kursi- kursi terakhir yang tersebar di seluruh propinsi di Indonesia, meskipun perolehan suaranya di bawah ambang batas 4%, yakni hanya 3,34% suara sah nasional, namun kursi DPR RI yang bisa diperoleh adalah sebanyak 47 kursi atau setara dengan 8,17%; 82. Bahwa jika penjelasan pada Angka 81 di atas dibandingkan dengan hasil perolehan suara sah nasional dan kursi DPR RI dari salah satu partai politik peserta Pemilu tahun 2019 yang memenuhi ambang batas parlemen, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yakni sebanyak 6.323.147 suara sah nasional yang setara dengan 4,52%, dengan perolehan sebanyak 19 kursi DPR RI atau setara dengan 3.30%, tampak bahwa penerapan ambang batas parlemen yang hanya berdasar atas perolehan suara sah nasional, sangat tidak proporsional, yang bermakna pula tidak rasional, dan tidak adil. Bahkan, lebih dari itu, ketidakadilan yang dihasilkan dari penerapan ambang batas perlemen 4% yang dihitung hanya berdasar perolehan suara sah nasional, sangat tidak mencerminkan keterwakilan pemilih yang tersebar dan beragam di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi ketakadilan ini merupakan keadaan yang tak bisa ditolerir (intorelable); 83. Bahwa berdasar atas analisis pada angka 81 dan angka 82 di atas, bila penerapan ambang batas parlemen bagi partai politik peserta pemilu untuk diikutkan dalam penghitungan perolehan kursi DPR juga menggunakan tolok ukur jumlah kursi DPR yang diperoleh dari setiap daerah pemilihan, selain menggunakan tolok ukur perolehan suara sah nasional, maka asas proporsionalitas dan keterwakilan serta ketersebaran-nya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terpenuhi; 84. Bahwa berdasar atas hal-hal yang disebutkan pada angka 76 sampai dengan 83 di atas menunjukkan bahwa perlunya menjadikan bukan hanya perolehan suara sah nasional semata-semata sebagai ambang batas bagi partai politik peserta pemilu untuk diikutkan dalam penghitungan perolehan 40 kursi DPR RI, sebagaimana yang diatur dalam norma yang dikandung pada Pasal 414 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, namun juga perlu menjadikan perolehan akumulasi kursi DPR RI dari setiap dapil, sebagai nilai ambang batas parlemen bagi partai politik peserta pemilu untuk diikutkan dalam penghitungan perolehan kursi DPR RI. Hal ini penting untuk memberikan rasa adil atas perolehan kursi, mengingat bahwa harga kursi di daerah pemilihan yang berada di luar Pulau Jawa khususnya, jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga kursi di Pulau Jawa. Bahkan lebih dari itu untuk menjaga rasionalitas hasil pemilu yang berkorelasi secara positif dengan sistem pemilu proporsional; 85. Bahwa menjadikan akumulasi perolehan kursi DPR RI dari partai politik peserta Pemilu di setiap Daerah Pemilihan sebagai ambang batas parlemen, sejatinya merupakan bentuk lain dari menjamin agar hasil pemilihan umum proporsional, dalam koridor sistem pemilu yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945 dengan kata adil, serta semangat yang terkandung dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang tegas menganut asas proporsional yang dicirikan dengan equality, yaitu kesetaraan suara yang menegaskan bahwa nilai suara setiap pemilih adalah sama dalam suatu pemilihan. Oleh karena itu harga kursi perwakilan nilainya kurang lebih sama. 86. Bahwa berdasar atas data dan penjelasan yang termuat dalam angka 76 sampai dengan 81 di atas, dengan penalaran yang wajar dapat disebutkan bahwa terdapat potensi bagi partai politik peserta pemilu dengan basis konstituen adalah pemilih di luar Pulau Jawa untuk meraih sejumlah kursi yang signifikan jumlahnya/besar, dalam arti memeroleh kursi DPR yang lebih besar dari 4%, namun dengan perolehan suara yang tidak-signifikan (kecil), dalam arti kurang dari 4%. Sebaliknya, bahwa terdapat potensi bagi partai politik peserta pemilu dengan basis konstituen adalah pemilih di Pulau Jawa untuk meraih sejumlah suara yang signifikan (besar), dalam arti memeroleh suara sah nasional yang lebih besar dari 4%, namun dengan perolehan kursi yang tidak-signifikan, dalam arti kurang dari 4% (sedikit); 87. Bahwa hal yang tersebut di atas, pada Angka 82 khususnya, adalah merupakan bentuk diskriminasi yang nyata bagi partai politik peserta 41 Pemilu, dengan membedakan peluang bagi partai politik peserta pemilu dengan basis konstituen pemilih luar Pulau Jawa dan partai politik peserta pemilu dengan basis konstituen pemilih Pulau Jawa, untuk mampu mencapai atau melampaui ambang batas parlemen karena semata- semata suara sah nasional sajalah sebagai ambang batas bagi partai politik peserta pemilu untuk diikutkan dalam penghitungan perolehan kursi DPR. Pembedaan peluang terhadap partai politik peserta Pemilu untuk mencapai dan melampuai ambang batas parlemen ini, nyata-nyata bertentangan dengan norma yang terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pendekatan Sosiologis 88. Bahwa secara sosiologis, hukum merupakan refleksi tata nilai yang diyakini oleh masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal tersebut berarti muatan hukum seharusnya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, bukan hanya bersifat kekinian, namun juga menjadi acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi dan politik di masa mendatang. (Amarullah Ahmad SF., dkk. Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta, GIP, 1996, hal. ix); 89. Bahwa menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dirubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dirubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dimana pembentukan peraturan perundang- undangan, harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi: (a) kejelasan tujuan; (b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; (c) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; (d) dapat dilaksanakan; (e) kedayagunaan dan kehasilgunaan; (f) kejelasan rumusan; dan (g) keterbukaan; 90. Bahwa asas dapat dilaksanakan sebagaimana disebut dalam angka 56 di atas berarti setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus 42 memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis; 91. Bahwa yang dimaksudkan pendekatan sosiologis menurut Pemohon adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan (norma) yang dibentuk dan atau yang berlaku, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, serta menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara; 92. Bahwa Indonesia telah menyelenggarakan Pemilihan Presiden secara langsung (selanjutnya ditulis Pilpres) sebanyak 4 (empat) kali, yakni: Pilpres Tahun 2004, Pilpres Tahun 2009, Pilpres Tahun 2014 dan Pilpres Tahun 2019; 93. Bahwa pelaksanaan keempat Pilpres yang disebut pada angka 59 di atas didasarkan pada norma yang tercantum pada masing-masing undang- undang tentang Pilpres dengan syarat sebagai berikut: (a) Pilpres Tahun 2004, dilaksanakan berdasar atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, menyebutkan bahwa: “Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR”; (b) Pilpres Tahun 2009, dilaksanakan berdasar atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilhan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilhan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyebutkan bahwa: “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”; 43 (c) Pilpres 2014, dilaksanakan berdasar atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilhan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyebutkan bahwa: “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”; (d) Pilpres 2019, dilaksanakan berdasar atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 221 dan Pasal 222 Undang-undang a quo menyebutkan bahwa: Pasal 221 : “Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.” Pasal 222 : “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”; 94. Bahwa praktik Pilpres di Indonesia sejak dilaksanakan secara langsung sejak Pemilu 2004 hingga Pemilu 2019 mempersyaratkan ambang batas (threshold) dengan alat ukurnya adalah perolehan kursi atau perolehan suara secara nasional. Hal ini menjadi fakta empiris dan telah menjadi muatan hukum yang mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, bukan hanya bersifat kekinian, namun juga menjadi acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi dan politik di masa mendatang. 95. Bahwa Pilpres tahun 2024, akan dilaksanakan berdasar atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sesuai dengan norma Pasal 221 dan Pasal 222 Undang-undang a quo menyebutkan bahwa: Pasal 221: “Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.” 44 Pasal 222: “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”; 96. Bahwa berdasarkan fakta sosiologis Pilpres di atas, penggunaan syarat ambang batas yang menggunakan perolehan suara atau perolehan kursi secara nasional telah menjadi fakta hukum secara empiris. Fakta empiris yang telah diterima ole masyarakat pemilih di Indonesia. Pendekatan Teknis-Praktis 97. Pendekatan Teknis-Praktis yang dimaksud oleh Pemohon adalah untuk menjawab pertanyaan, “Bagaimana mungkin menjadikan jumlah perolehan kursi DPR sebagai syarat untuk diikutsertakan dalam perhitungan perolehan kursi DPR?”; “Bukankah menjadikan jumlah perolehan kursi DPR sebagai syarat untuk diikutsertakan dalam perhitungan perolehan kursi DPR seperti ungkapan ‘jeruk makan jeruk’, yang berarti penyelesaian masalah oleh anggota korps sendiri sehingga diragukan objektivitasnya?” (https://kbbi.lektur.id/jeruk-makan-jeruk); atau bahkan pertanyaan yang lebih serius, “Apakah menjadikan jumlah perolehan kursi DPR sebagai syarat untuk diikutkan dalam pengitungan perolehan kursi DPR bukan sesuatu yang dapat menjurus pada vicious circle?”; 98. Bahwa Pemohon dalam menjawab semua pertanyaan sebagaimana yang tertulis pada Angka 64 di atas, mengacu pada sejarah dan semangat serta dasar yang digunakan dalam pembentukkan dan pembagian daerah pemilihan DPR dengan sifat yang melekat padanya; 99. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MKRI Nomor 80/PUU- XX/2022, telah menyebabkan terjadinya perubahan kewenangan lembaga yang menetapkan Daerah Pemilihan, dimana sejak dibacakannya Keputusan a quo maka penetapan Daerah Pemilihan menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU); 100. Bahwa KPU telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 (Bukti P-19) tentang Penataan Daerah Pemilihan, dimana terdapat tujuh prinsip 45 penyusunan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi yang harus dipedomani, sebagaimana disebut pada Pasal 2 ayat (1), yaitu: a. Kesetaraan nilai suara; b. Ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional; c. Proporsionalitas; d. Integralitas wilayah; e. Berada dalam cakupan wilayah yang sama; f. Kohesivitas, dan ; g. Kesinambungan. 101. Prinsip kesetaraan nilai suara sebagaimana dimaksud pada Angka 99 huruf (a) di atas, merupakan upaya untuk meningkatkan nilai suara atau harga kursi yang setara antara 1 (satu) Dapil dan Dapil lainnya dengan prinsip 1 (satu) orang-satu suara-satu nilai. Sementara, Angka 99 huruf (b), yakni Ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, merupakan ketaatan dalam pembentukan Dapil dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik setara mungkin dengan persentase suara sah yang diperoleh; 102. Bahwa di samping itu, penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan adalah bersifat independen dan mandiri. Hal ini berarti bahwa: Pertama, perolehan kursi DPR dari masing-masing partai politik peserta pemilu di setiap daerah pemilihan adalah semata-mata hanya berdasarkan perolehan suara sah dari masing-masing partai politik di daerah pemilihan tersebut yang dikonversi dengan mekanisme/cara tertentu menjaid kursi hingga seluruh kuota kursi DPR di daerah pemilihan tersebut habis terbagi. Kedua, tidak terjadi aliran atau akumulasi suara pada suatu daerah pemilihan, yang berarti bahwa tidak diperbolehkan masuk atau keluarnya suara suatu partai politik peserta pemilu dari satu daerah pemilihan ke daerah pemilihan lainnya meskipun daerah pemilihan-daerah pemilihan itu berada dalam satu propinsi yang sama. 103. Bahwa berangkat dari hal-hal seperti yang disebutkan dalam angka 97, 98, dan 99 di atas, tampak dengan jelas bahwa semangat yang terkandung dari PKPU Nomor 6 Tahun 2022 sebagai perwujudan atas amar Putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022 adalah “kesetaraan suara – kursi dalam sistem pemilu proporsional”, yang dengan kata lain dapat disebutkan 46 bahwa Putusan MK a quo merupakan “amar agar KPU menyelenggarakan Pemilu yang jujur dan adil sebagaimana amanat UUD NRI 1945 yang bukan saja tecermin dalam proses pelaksanaannya tetapi juga hasil Pemilunya”. 104. Bahwa berdasarkan atas seluruh argumen yang diajukan oleh Pemohon, yang didekati dari Pendekatan Historis, Pendekatan Filosofis-Teoretis, dan Pendekatan Sosiologis serta Pendekatan Teknis-Praktis, menurut Pemohonan adalah beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 karena mengandung ketidakpastian hukum, berpotensi menimbulkan diskriminasi, tidak rasional karena telah dan akan terus menghasilkan produk yang tidak memenuhi sistem pemilu proporsional, serta mengandung ketakadilan yang tak bisa ditolerir (intorelable); 105. Bahwa Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang dimohonkan untuk diuji akan menjadi tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945, tepatnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945, memberi kepastian hukum, tidak menimbulkan diskriminasi, rasional karena akan menghasilkan produk yang memenuhi sistem pemilu proporsional, serta tidak mengandung ketakadilan yang tak bisa ditolerir (intorelable) bila frasa “perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional” dimaknai juga dengan “perolehan kursi paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah kursi DPR RI”. IV. Petitum Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara 47 paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional atau perolehan kursi paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah kursi DPR RI untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.”; 3. Memerintahkan agar Putusan ini ditempatkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-19 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Akta Pendirian Nomor 23 tanggal 25 April 2021 tentang Pembentukan dan Anggaran Dasar Partai UMMAT. 2. Bukti P-2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 TAHUN 2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Partai Ummat Peride 2021 – 2025. 3. Bukti P-3 : Akta Nomor 03 tanggal 14 Juni 2022 tentang Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Ummat. 4. Bukti P-4 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-13.AH.11.02 TAHUN 2022 tanggal 22 Juli 2022. 5. Bukti P-5 : Keputusan KPU Nomor 551 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh Dan DPR Kabupaten/Kota Tahun 2024. 6. Bukti P-6 : Keputusan KPU Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519 Tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD, Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. 7. Bukti P-7 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ridho Rahmadi. 8. Bukti P-8 : Kartu Tanda Penduduk atas nama A. Muhajir, S.H., M.H. 48 9. Bukti P-9 : Anggaran Dasar Partai UMMAT 10. Bukti P-10 : Anggaran Rumah Tangga Partai UMMAT 11. Bukti P-10A : Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Perbaikan Calon Anggota DPR RI dalam Pemilihan Umum 2024 12. Bukti P-10B : “Effective Number of Parties: A Measure with Application to West Europe” oleh Markku Laakso dan Rein Taagepera. DOI:10.1177/001041407901200101, https:scholarship.org/uc/item/703827 13. Bukti P-10C : Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum oleh Komisi II DPR RI Tahun 2020. 14. Bukti P-11 : Pasal 39 ayat (3) UU No. 3 Tahun 1999 15. Bukti P-12 : Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2003 16. Bukti P-13 : Pasal 8 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008 17. Bukti P-14 : Pasal 202 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008 18. Bukti P-15 : Pasal 208 UU No. 8 Tahun 2012 19. Bukti P-16 : Sensus Penduduk Indonesia Tahun 2020 https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020 20. Bukti P-17 : Lampiran UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tentang Daerah Pemilihan DPR RI. 21. Bukti P-18 : Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. 22. Bukti P-19 : Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 22 Januari 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Januari 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 49 I. Keterangan DPR RI A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian undang-undang a quo secara materiil, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 001/PUU- V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: 1. Terkait adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 Bahwa DPR RI berpandangan keberlakuan pasal a quo tidaklah menghalangi hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon 124 selaku partai politik dalam mengikuti suatu kontestasi pemilihan umum yang diselenggarakan secara jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 dan UU 7/2017. Hal tersebut juga dibuktikan dengan lolosnya partai Para Pemohon 124 yang telah terdaftar untuk dapat mengikuti pemilu. Terlebih batu uji yang digunakan Pemohon 124 yakni Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur terkait dengan hak konstitusional, sebaliknya keberadaan UU a quo yang merupakan payung hukum pelaksanaan Pemilu telah sesuai dengan prinsip Indonesia sebagai negara hukum dan pelaksanaan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali Sebagaimana Pemohon 124 sampaikan sendiri dalam permohonannya bahwa kerugian konstitusional tersebut belum sepenuhnya terjadi maka dapat dikatakan tidak ada kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon 124 akibat keberlakuan pasal a quo, keberadaan pasal a quo semata-mata untuk dapat mengefektifkan sistem presidensial multi partai yang kita jalani saat ini dan tidak bertujuan untuk membatasi hak setiap orang untuk dapat ikut serta dalam kontestasi pemilihan umum. 50 2. Terkait adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang Bahwa Pemohon 124 dalam permohonannya tidak menguraikan secara jelas apa yang kemudian menjadi kerugian konstitusional akibat keberlakuan pasal a quo kepada Pemohon 124 sebagai partai politik. Pemohon 124 sebagai partai politik tetap dapat menjadi peserta pemilu sebagaimana didalilkan sendiri oleh Pemohon 124 dalam permohonannya bahwa Pemohon 124 telah sah menjadi peserta pemilu sebagaimana telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Selain itu, pengaturan terkait dengan ambang batas tersebut merupakan open legal policy pembentuk undang-undang sebagaimana diamanatkan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas dapat dimaknai bahwa keberadaan pasal a quo sama sekali tidak menghalangi hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon 124 sebagai partai politik untuk dapat turut serta sebagai peserta pemilu di Indonesia. Sebaliknya, keberadaan pasal a quo sebagai open legal policy pembentuk undang- undang sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945 bertujuan untuk dapat mengefektifkan sistem presidensial multipartai yang ada di Indonesia dan sebagai payung hukum pelaksanaan pemilu sebagaimana diamanatkan UUD NRI Tahun 1945. 3. Terkait adanya kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi Bahwa Pemohon 124 dalam permohonannya tidak menguraikan secara jelas kaitan keberlakuan pasal a quo dengan kerugian hak konstitusional yang bersifat spesik dan aktual dapat terjadi sebagai partai politik dalam mengikuti kontestasi dalam pemilihan umum. Keberadaan pasal a quo sudah secara jelas mengatur terkait dengan ambang batas perolehan suara dengan tidak menghalangi hak untuk dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu, sebaliknya ketentuan tersebut bertujuan agar dapat mengefektifkan sistem pemerintahan Presidensial dengan multpartai. 51 Oleh karena tidak ada pertautan langsung antara kerugian yang didalilkan oleh Pemohon 124 dengan keberlakuan UU a quo, maka sudah dapat dipastikan tidak ada satupun kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon 124 yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. UU a quo justru merupakan upaya negara dalam mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Indonesia. 4. Terkait adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian Bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada angka 1, 2, dan 3, berlakunya ketentuan Pasal a quo sama sekali tidak menimbulkan kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon 124 yang bersifat spesifik, aktual, maupun potensial. sehingga kerugian yang didalilkan oleh Pemohon 124 tidak memiliki hubungan sebab- akibat dengan ketentuan dalam UU 7/2017 5. Terkait adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi Bahwa karena tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional baik yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan tidak ada hubungan sebab akibat (i) atas kerugian konstitusional dengan penjelasan pasal-pasal a quo maka sudah dapat dipastikan bahwa bila permohonan Pemohon 116 maupun Pemohon 124 dikabulkan justru akan menimbulkan tidak adanya jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, maka dikabulkan atau tidak permohonan a quo oleh Mahkamah Konstitusi tidak akan berimplikasi apapun bagi Para Pemohon, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan permohonan Para Pemohon. Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connnection), Mahkamah 52 Konstitusi telah menggariskan syarat adanya kepentingan hukum/kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang dibacakan pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang dibacakan pada tanggal 20 September 2007, yang kemudian telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian UU 6/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945. B. Pandangan Umum 1. Bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Makna dari “kedaulatan berada di tangan rakyat” yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk 53 pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. 3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap warga negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di Lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga daerah. Pemilu yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Penyelenggaraan Pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat komperisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945, Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Secara prinsipil, UU 7/2017 ini dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam tiga Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menjawab dinarnika politik terkait pengaturan, penyelenggara dan peserta Pemilu, sistem 54 pemilihan, manajemen pemilu, dan penegakan hukum dalam satu undang-undang. 5. Bahwa norma parliamentary threshold sebagaimana ditentukan dalam Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 secara substansi sama dengan norma yang dimuat dalam Undang-Undang Pemilihan Umum sebelumnya, baik dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 maupun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Pasal 202 ayat (1) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 10/2008) menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR”. Kemudian Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 8/2012) menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.” Dengan demikian pengaturan parliamentary threshold bukanlah pengaturan yang baru dalam sistem kepemiluan. 6. Efektivitas lembaga perwakilan tidak terlepas dari banyak atau sedikitnya faksi-faksi kekuatan politik yang ada di DPR. Semakin sedikit partai politik yang ada di lembaga perwakilan maka efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga perwakilan akan berjalan lebih baik. Keberadaan parliamentary threshold adalah sebagai langkah untuk menghilangkan praktik reinkarnasi partai politik yang tidak lolos electoral threshold untuk mengikuti pemilu berikutnya. Selain itu, keberadaan parliamentary threshold juga untuk mendorong sebuah pembangunan partai politik yang lebih sehat karena peran dan fungsi partai politik yang sangat luar biasa yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang (Khairul Fahmi, 2016:7). 55 C. Keterangan DPR RI Terhadap Pokok Permohonan Bahwa pengujian UU 7/2017 tentang materi muatan ambang batas perolehan suara (parliamentary threshold) ke MK telah diajukan beberapa kali dan telah diputus oleh MK di antaranya putusan Nomor 55/PUU- XVIII/2020, 20/PUU-XVI/2018, dan 48/PUU-XIX/2021, yang pada intinya MK telah menyatakan bahwa ketentuan mengenai ambang batas perolehan suara (parliamentary threshold) adalah open legal policy dari pembentuk Undang-Undang. Dalam perkara a quo pada hakikatnya sama dengan apa perkara-perkara tersebut yang telah diputus oleh MK dan secara esensi yang dimohonkan dalam perkara a quo adalah sama dengan perkara terdahulu, yakni mempersoalkan mengenai Parliamentary Threshold, oleh karenanya sudah sepatutnya MK menolak permohonan a quo dan menyatakan ne bis in idem. Namun meskipun demikian, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa mengutip pendapat MK dalam Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009: “Pendapat Mahkamah (3.16) huruf d Bahwa untuk menilai konstitusional tidaknya kebijakan PT yang tercantum dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 tersebut, kiranya perlu ditelaah lebih dahulu ketentuan normatif tentang Pemilu yang tercantum dalam Pasal 22E UUD 1945 sebagai berikut: Ayat (1): “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Ayat (2): “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ayat (3): “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.” Ayat (4): “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.” Ayat (5): “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.” Ayat (6): “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.” Ketentuan Pasal 22E UUD 1945 56 tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi rambu-rambu Konstitusi mengenai Pemilu adalah: a) Pemilu dilakukan secara periodik setiap lima tahun sekali; b) dianutnya asas Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; c) tujuan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden; d) peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, sedangkan peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan; dan e) penyelenggara Pemilu adalah suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dengan demikian, ketentuan selebihnya yang berkaitan dengan Pemilu, misalnya tentang sistem Pemilu, Daerah Pemilihan, syarat-syarat untuk ikut Pemilu, hak pilih, dan sebagainya, oleh UUD 1945 didelegasikan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya dalam undang- undang secara bebas sebagai kebijakan hukum (legal policy) pembentuk Undang-Undang, sudah barang tentu sepanjang tidak menegasikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945, seperti prinsip kedaulatan rakyat, prinsip persamaan, prinsip keadilan, dan prinsip non diskriminasi;” Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 memberikan rambu-rambu konstitusi mengenai pemilu dalam hal: 1) pemilu dilakukan secara periodik; 2) asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; 3) tujuan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden; 4) Peserta pemilu adalah partai politik untuk memilih anggota DPR dan DPRD sedangkan untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan; dan 5) Penyelenggara pemilu yang bersifat nasional Sehingga, selain hal tersebut seperti sistem pemilu, daerah pemilihan, syarat-syarat untuk ikut pemilu, hak pilih, dan sebagainya merupakan hal yang didelegasikan kepada pembentuk undang-undang sebagai 57 open legal policy untuk diatur dalam undang-undang yang tentu telah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada pada saat ini melalui proses yang mendalam dengan melakukan kajian dan menyerap aspirasi dari berbagai pihak untuk kemudian dituangkan kedalam suatu norma pengaturan yang berlaku bagi setiap orang dengan tujuan untuk mencapai suatu kondisi ideal dalam pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu, keberadaan pasal a quo sama sekali tidak menghalangi ataupun merugikan hak konstitusional Pemohon 124 sebagai partai politik untuk dapat mengikuti pemilu. 2. Parliamentary threshold sebagai sebuah pilihan kebijakan yang lahir dari konsensus politik pembentuk undang-undang. Konsensus politik ini sesuai dengan norma-norma konstitusi. Semua partai politik yang mengikuti Pemilu mendapatkan perlakuan yang sama. Dalam konteks ini, konsensus politik harus dianggap sebagai sebuah pilihan kebijakan. 3. Tujuan dari penerapan parliamentary threshold adalah untuk menciptakan sistem pemerintahan presidensial yang kuat dengan ditopang lembaga perwakilan yang efektif. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari tujuan utamanya yakni untuk menyederhanakan sistem kepartaian karena sistem pemerintahan suatu negara memiliki keterkaitan yang erat dengan sistem kepartaian dan sistem pemilu yang diterapkan oleh negara tersebut. Jumlah partai politik yang terdapat di parlemen akan memengaruhi kerja pemerintahan. Peran parliamentary threshold sangat diperlukan sebagai instrumen penyederhanaan partai politik. Berkurangnya jumlah partai politik di parlemen diharapkan dapat mengurangi fragmentasi politik sehingga berdampak positif terhadap pengambilan keputusan di parlemen. Dengan begitu akan tercipta pemerintahan yang stabil. 4. Parliamentary threshold juga merupakan konsep penyederhanaan partai politik yang tidak mencederai demokrasi. Dari penerapan parliamentary threshold yang hanya berlaku di DPR RI saja memberikan kesempatan untuk partai-partai kecil mendapatkan suaranya di daerah. Selain itu tidak seperti electoral threshold yang menutup kemungkinan partai baru muncul dalam pemilu legislatif, parliamentary threshold memberi kesempatan partai-partai baru lahir. Parliamentary threshold 58 juga memberikan tempat yang pantas bagi partai-partai memperoleh capaian suara berdasarkan batas yang ditentukan, yang kemudian akan mendorong terjadinya koalisi partai sedari awal sehingga kerja partai politik di parlemen akan lebih efektif. 5. Seperti yang sudah dijelaskan Para Pemohon dalam permohonannya melalui pendekatan historis yang pada intinya bahwa sejak tahun 1999 hingga saat ini, Indonesia telah menyelenggarakan pemilu sebanyak 5 kali dengan ketentuan yang berbeda-beda maka perlu Pemohon 124 pahami bahwa pengaturan terkait dengan hal tersebut, selain dikarenakan memang merupakan open legal policy yang diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena hal tersebut merupakan open legal policy, maka tidaklah tepat bagi Pemohon 124 untuk melakukan pengujian judicial review ke Mahkamah Konstitusi, seharusnya hal tersebut merupakan ranah kewenangan legislative review yang dilaksanakan oleh DPR RI yang memiliki fungsi legislasi sebagai bentuk mekanisme evaluasi produk undang-undang. 6. Bahwa ada beberapa mekanisme yang bisa diberlakukan untuk melakukan penyederhanaan partai. Pemberlakuan PT juga dikenal di negara lain. Di Jerman ambang batasnya adalah 5%, sedangkan di Turki sebesar 10%. Dengan ambang batas 10% Turki hanya memiliki 3 atau 4 partai politik yang memiliki wakilnya di parlemen (vide https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&v iew=article&id=438:sistem-multi-partai-presidensial-dan-persoalan- efektivitas-pemerintah&catid=100&Itemid=180&lang=en) 7. Lebih lanjut, mengutip pertimbangan hukum MK dalam Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009: “[3.19] Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lembaga legislatif dapat menentukan ambang batas sebagai legal policy bagi eksistensi Partai Politik baik berbentuk ET maupun PT. Kebijakan seperti ini diperbolehkan oleh konstitusi sebagai politik penyederhanaan kepartaian karena pada hakikatnya adanya Undang- Undang tentang Sistem Kepartaian atau Undang-Undang Politik yang terkait memang dimaksudkan untuk membuat pembatasan- pembatasan sebatas yang dibenarkan oleh konstitusi. Mengenai 59 berapa besarnya angka ambang batas adalah menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya tanpa boleh dicampuri oleh Mahkamah selama tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas. Dengan demikian pula, menurut Mahkamah, ketentuan mengenai adanya PT seperti yang diatur dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 tidak melanggar konstitusi karena ketentuan Undang-Undang a quo telah memberi peluang bagi setiap warga negara untuk membentuk partai politik tetapi sekaligus diseleksi dan dibatasi secara rasional melalui ketentuan PT untuk dapat memiliki wakil di DPR. Di mana pun di dunia ini konstitusi selalu memberi kewenangan kepada pembentuk Undang-Undang untuk menentukan batasan-batasan dalam Undang-Undang bagi pelaksanaan hak-hak politik rakyat.” Berdasarkan pertimbangan hukum MK di atas, penegasan penentuan ambang batas ataupun mekanisme pelaksanaan pemilu sebagai open legal policy menjadi tidak terbantahkan. Keberadaan pasal a quo sama sekali tidak bertujuan untuk membatasi ataupun merugikan Pemohon 124 sebagai partai politik dalam mengikuti penyelenggaraan pemilu, justru keberadaan pasal a quo telah memberi peluang bagi setiap warga negara untuk membentuk partai politik dengan tetap menyeleksi dan dibatasi secara rasional melalui parliamentary threshold untuk dapat memiliki wakil di DPR RI dan untuk tetap menjadikan sistem presidensial multi partai yang dianut oleh Indonesia dapat berjalan dengan efektif dan efisien. 8. Untuk dapat mengefektifkan sistem pemerintah presidensial multi partai yang dianut tersebut, tentu pembentuk undang-undang terus berupaya untuk dapat mencapai suatu sistem dan mekanisme yang efektif dan efisien dengan melakukan pembatasan pada ambang batas tersebut. Pembatasan berdasarkan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang- undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk 60 memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Pasal yang diuji dalam perkara a quo merupakan pembatasan atau pengaturan terkait dengan prosedur dan mekanisme Pemilu serta ditetapkan pula dengan Undang-Undang, bukan dengan peraturan pemerintah ataupun peraturan presiden. Pengaturan atau pembatasan demikian dibenarkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan Nomor 010/PUU-III/2005, yang menyatakan pembatasan- pembatasan dalam bentuk mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan hak-hak tersebut dapat dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. II. Petitum DPR RI Demikian keterangan DPR RI disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima; 3. Menerima Keterangan DPR secara keseluruhan; 4. Menyatakan bahwa Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya Apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 61 [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 14 November 2023 yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 November dan 21 Desember 2023, dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 20 November 2023, pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut: I. Pokok Permohonan Para Pemohon 1. Perkara Nomor 116/PUU-XXI/2023, pokok permohonan uji materil sebagai berikut: Bahwa Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 yang menyatakan “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pengaturan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) di dalam Pasal a quo yang dirumuskan sebesar 4% (empat persen) merupakan sebuah inkonsistensi dalam kerangka hukum Pemilu yang menyebabkan hasil Pemilu yang tidak proporsional. Jika antara norma pengaturan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dengan sistem Pemilu proporsional tidak konsisten, tentu berakibat kepada ketidakadilan terhadap proses dan hasil Pemilu, terutama bagi pemilih dan peserta Pemilu, dimana ketidakadilan tersebut telah membuat ketidaksamaan kedudukan warga negara dihadapan hukum dan pemerintahan, sebab telah mengurangi derajat keterwakilan pemilih ketika suaranya dihadapkan pada ketentuan ambang batas yang tidak dirumuskan dengan rasional dan mengabaikan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. 2. Perkara Nomor 124/PUU-XXI/2023, pokok permohonan uji materiil sebagai berikut: Bahwa Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan menimbulkan kerugian hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh hak kepastian hukum atas perolehan hasil berupa sejumlah kursi DPR RI yang setara dengan perolehan suara pemilih melalui proses Pemilu sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. 62 II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007. III. Penjelasan Pemerintah Terhadap Materi Yang Dimohonkan Oleh Para Pemohon 1. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari “kedaulatan berada di tangan rakyat”, dalam mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut perlu adanya lembaga kedaulatan rakyat yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih Anggota DPR sesuai dengan pilihannya. Pengaturan UU 7/2017 bertujuan agar calon Anggota DPR dapat memaksimalkan diri dalam melakukan pendekatan dan penyampaian visi misi kepada rakyat pemilihnya, serta mendorong partai politik mengajukan kader-kader terbaik, teruji, dan berkualitas untuk memenangkan kursi. Sehingga rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dapat memilih Anggota DPR yang benar- benar mewakilinya, serta dapat mewujudkan aspirasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan sesuai dengan niai- nilai Pancasila. 2. Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yaitu negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Negara hukum Indonesia adalah negara hukum yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum. Hukum di Indonesia harus dilandasi dengan semangat menegakkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila. Dengan 63 demikian pengaturan UU 7/2017 adalah salah satu cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan, serta tercapainya cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945. 3. Bahwa penerapan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) merupakan instrumen untuk pengurangan jumlah partai politik pada parlemen dalam rangka menyederhanakan sistem kepartaian, guna mewujudkan kondisi politik yang stabil. Ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dapat membantu meningkatkan kinerja parlemen, ketika terjadi kenaikan persentase ambang batas parlemen, maka anggota fraksi termotivasi untuk menjadi lebih maksimal dalam mewujudkan aspirasi masyarakat. Hal terpenting yang menjadi alasan penyederhanaan partai politik adalah untuk melindungi demokrasi dari hal- hal negatif, yaitu kebebasan politik yang tidak mampu mewujudkan ide pemerintahan dari dan untuk rakyat, yaitu rakyat sebagai penerima manfaat pemerintahan. 4. Penyederhanaan jumlah partai politik dengan penerapan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) tidak bertentangan dengan demokrasi dan hak asasi manusia terutama hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Partai politik merupakan salah satu sistem yang menjadi alat pendukung demokrasi. Oleh karena itu, banyak sedikitnya jumlah partai politik tidak dapat dijadikan tumpuan sebagai satu-satunya ukuran untuk menilai demokratis atau tidaknya sebuah Negara. Dengan demikian pengaturan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pemilih dan peserta Pemilu ataupun mengurangi keterwakilan rakyat sebagai pemilih di parlemen, karena diberlakukannya ambang batas parlemen (parliamentary threshold) adalah untuk terciptanya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan karena partai politik yang berada di parlemen merupakan partai politik yang di dukung secara baik oleh masyarakat, dibuktikan dari perolehan suara atau kursi yang didapatkan melalui pemilihan umum. 5. Bahwa ambang batas parlemen (parliamentary threshold) berfungsi untuk mendorong peningkatan fungsi-fungsi partai politik, sehingga partai politik 64 akan mengimplementasikan seluruh fungsi-fungsi partai politik, agar dapat meningkatkan kualitas partai politik. Peningkatan kualitas partai politik akan memicu masyarakat untuk mendukung dan memberikan suaranya kepada partai politik yang berkualitas. Oleh karena Partai politik yang berkualitas akan menghasilkan anggota parlemen yang beritegritas dan kompeten, maka kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh parlemen merupakan kebijakan yang mewujudkan aspirasi rakyat guna terciptanya kesejahteraan rakyat. 6. Bahwa pengaturan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam UU 7/2017 merupakan salah satu tahapan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, dan memberikan kepastian hukum bagi calon Anggota DPR, karena dengan adanya ambang batas parlemen yang sudah ditentukan, maka calon Anggota DPR akan maksimal dalam menyampaikan visi misi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, serta rakyat sebagai pemilih dapat mengetahui integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas calon Anggota DPR yang akan dipilihnya. 7. Bahwa dalam penentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) telah dilakukan pembahasan secara intensif dan komprehensif dalam pembentukan UU 7/2017, dan disepakati bahwa ambang batas paling rendah 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan kursi anggata DPR. Hal tersebut juga terjadi pada pembahasan terkait dengan sistem pemilu proporsional, alokasi kursi per daerah pemilihan, dan metode konversi suara ke kursi. Hal ini merupakan tujuan dari pembuat Undang-Undang menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen, sehingga dengan mekanisme penetapan ambang batas, kinerja parlemen lebih efektif dan terbentuknya stabilitas pemerintahan. 8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009 tanggal 13 Februari 2009, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dengan amar putusan menyatakan menolak 65 permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Adapun pertimbangan hukum Mahkamah antara lain sebagai berikut: a. Kebijakan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) diperbolehkan oleh konstitusi sebagai politik penyederhanaan kepartaian. Mengenai berapa besarnya angka ambang batas adalah menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukannya tanpa boleh dicampuri oleh Mahkamah selama tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas. b. Ketentuan mengenai adanya ambang batas parlemen (parliamentary threshold) seperti yang diatur dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 tidak melanggar konstitusi karena undang-undang a quo telah memberi peluang bagi setiap warga negara untuk membentuk partai politik tetapi sekaligus diseleksi dan dibatasi secara rasional melalui ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) untuk dapat memiliki wakil di DPR. 9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2012, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 208 UU 8/2012, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dengan amar putusan menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk Sebagian, dengan menyatakan ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 3,5% (tiga koma lima persen) yang diatur dalam Pasal 208 UU 8/2012 hanya berlaku untuk kursi DPR dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap penentuan/penghitungan perolehan kursi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi maupun di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota. Adapun pertimbangan hukum Mahkamah adalah karena pemberlakuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) untuk DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota bertentangan dengan kedaulatan rakyat, hak politik, dan rasionalitas. 10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2012, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 208 UU 8/2012, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan amar putusan 66 menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah berpendapat bahwa permohonan ternyata tidak didasarkan pada dasar pengujian konstitusionalitas yang berbeda dari permohonan sebelumnya dan alasan-alasan permohonan telah pula dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 bertanggal 29 Agustus 2012, sehingga permohonan para Pemohon dinyatakan ne bis in idem. 11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XI/2013 tanggal 7 Mei 2014, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 208 UU 8/2012, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22B, Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon, Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah menyatakan bahwa terhadap pasal atau ayat dari UUD 1945 yang telah dijadikan dasar pengujian dalam permohonan sebelum permohonan a quo, pertimbangan dalam permohonan tersebut mutatis mutandis menjadi pertimbangan pula dalam permohonan a quo. Dengan demikian masih terdapat dasar pengujian yang berbeda yakni Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22B, Pasal 22E ayat (2), Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Terhadap dasar pengujian yang berbeda tersebut, Mahkamah antara lain menegaskan kembali pertimbangan hukumnya bahwa ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 3,5% (tiga koma lima persen) merupakan kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang-undang sebagai politik penyederhanaan kepartaian yang tidak bertentangan dengan UUD 1945. 12. Bahwa meski undang-undang yang di uji dalam permohonan a quo berbeda, akan tetapi norma yang diuji secara substansi tidak berbeda dengan norma yang telah dinilai oleh Mahkamah melalui putusan-putusan yang diuraikan di atas, khususnya putusan yang berkenaan dengan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) untuk keanggotaan DPR, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa hal tersebut berkaitan dengan politik penyederhanaan kepartaian dengan menyatakan 67 open legal policy sepanjang tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat, hak politik, dan rasionalitas. Demikian juga dengan dasar pengujian yang dipergunakan dalam permohonan a quo yaitu Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, telah dijadikan dasar pengujian dalam permohonan-permohonan sebelum permohonan a quo yang telah diputus melalui putusan-putusan sebagaimana diuraikan di atas. Selain itu, alasan-alasan permohonan a quo juga tidak didasarkan pada alasan-alasan konstitusionalitas yang berbeda dengan permohonan-permohonan sebelum permohonan a quo dan telah pula dipertimbangkan dalam putusan-putusan sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, permohonan Pemohon adalah ne bis in dem. 13. Dalam pengkajian atas putusan Mahkamah Konstitusi, ditemukan kondisi- kondisi yang menjadi dasar pembentukan dan/atau materi Undang- Undang yang dinilai bersifat Open Legal Policy, yaitu: a. UUD 1945 memberikan mandat kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya. b. UUD 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk Undang- Undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut. 14. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka pengaturan Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR merupakan kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang- undang, dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 merupakan Open Legal Policy pembentuk Undang-Undang. IV. Petitum Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik 68 Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil ketentuan a quo, untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan. 2. Menyatakan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.5] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca kesimpulan tertulis Pemohon bertanggal 29 Januari 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Januari 2024, pada pokoknya sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 1. Bahwa norma Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar”. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, wewenang yang sama juga ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1), yang menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya, di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) Kembali ditegaskan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- 69 undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang (“PMK 2 Tahun 2021”) menegaskan “Pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Demikian pula di dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, disebutkan bahwa “Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 2. Bahwa di dalam literatur ilmu hukum dikenal adanya dua jenis pengujian terhadap undang-undang, yakni pengujian materil dan pengujian formil. Pengujian materil berkaitan dengan menguji sebuah norma peraturan yang lebih rendah dengan norma peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal pengujian materil, kewenangan Mahkamah Konstitusi telah dengan jelas diatur di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang sebagaimana diuraikan dalam angka 1 di atas. Sedangkan pengujian formil adalah pengujian tentang terpenuhi atau tidaknya pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut sesuai ketentuan prosedur yang berlaku. Dalam hal melakukan pengujian formil, norma Pasal 51A ayat (3) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa “Dalam hal permohonan pengujian 70 merupakan formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan”. Pemohon memahami bahwa karena prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan diatur juga di dalam beberapa pasal dalam Undang- Undang Dasar Tahun 1945, maka pengujian tersebut dengan sendirinya dapat pula menggunakan prosedur pembentukan peraturan perundang- undangan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya; 3. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (the guardian of constitution), Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal- pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi; atau sebaliknya tidak konstitusional, jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi. 4. Bahwa pada dasarnya pengujian undang-undang yang diajukan Pemohon ini adalah pengujian materil atas norma Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yakni “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR”, terhadap norma-norma dalam UUD NRI 1945. Sementara batu uji yang digunakan dalam pengujian undang-undang ini adalah: 4.1. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni: “Negara Indonesia adalah negara hukum”; 71 4.2. Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”; 4.3. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; 5. Bahwa sekalipun Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945, namun khusus untuk materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, maka harus ditemukan materi muatan UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian yang berbeda (batu uji) atau alasan permohonan yang berbeda agar Mahkamah Konstitusi dapat kembali berwenang melakukan pengujian. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 PMK 2/2021, sebagaimana selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 60 UU MK: “(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.” Pasal 78 PMK 2/2021: “(1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda” 6. Bahwa hingga Permohonan ini diajukan, telah terdapat 6 (enam) Putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian ambang batas parlemen (parliamentary threshold) terhadap UUD NRI 1945, yaitu: 2.1. Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009 bertanggal 13 Februari 2009, dimana amar putusannya adalah “Ditolak untuk seluruhnya”; 2.2. Putusan Nomor 52/PUU-X/2012 bertanggal 29 Agustus 2012, dimana amar putusannya adalah “Mengabulkan permohonan pemohon untuk 72 sebagian” (membatalkan ketentuan ambang batas parlemen untuk pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota); 2.3. Putusan Nomor 51/PUU-X/2012 bertanggal 29 Agustus 2012, dimana amar putusannya adalah “Permohonan tidak dapat diterima”; 2.4. Putusan Nomor 56/PUU-XI/2013 bertanggal 7 Mei 2013, dimana amar putusannya adalah “Permohonan pemohon ditolak untuk seluruhnya”; 2.5. Putusan Nomor 20/PUU-XVI/2018 bertanggal 4 April 2018, dimana atas pengujian Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 terhadap UUD NRI 1945, amar putusannya adalah “Permohonan tidak dapat diterima” karena ne bis in idem; 2.6. Putusan Nomor 48/PUU-XVIII/2020 bertanggal 13 Agustus 2020, dimana atas pengujian Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 terhadap UUD NRI 1945, amar putusannya adalah “Permohonan tidak dapat diterima” karena Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 7. Bahwa mengingat norma Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 PMK 2/2021 memberikan batasan ne bis in idem hanya untuk undang-undang yang sama, maka Pemohon hanya memfokuskan penyusunan batu uji yang berbeda atau alasan permohonan yang berbeda berdasarkan putusan terhadap Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu. 8. Bahwa mengingat pengujian terhadap persoalan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) telah diajukan sebanyak 6 (enam) kali, dimana 2 kali pengujian khusus atas Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tentu menjadi sebuah tantangan yang tidak mudah untuk menemukan batu uji atau alasan permohonan berbeda. Meskipun demikian, Pemohon tetap berikhtiar semaksimal mungkin untuk menemukan perbedaan-perbedaan tersebut. 9. Bahwa penting untuk Pemohon sampaikan, meskipun telah terdapat 6 (enam) putusan pengujian atas pasal tentang ambang batas parlemen yang tersebar pada 3 (tiga) undang-undang yang berbeda terhadap UUD 1945, dalam permohonan a quo adalah pengujian Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 terhadap UUD NRI 1945, namun hanya 3 (tiga) putusan yang pokok perkaranya dipertimbangkan. Sementara, dari 3 (tiga) putusan sisanya, 1 putusan dinyatakan ne bis in idem dan 2 putusan dinyatakan tidak 73 dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard), sehingga pokok perkaranya tidak dipertimbangkan, jikapun dipertimbangkan, maka Mahkamah hanya menyatakan pertimbangan dalam Putusan 56/PUU-X1/2013 berlaku mutatis mutandis. Atas dasar tersebut, maka Pemohon hanya akan memaparkan batu uji dan alasan permohonan yang berbeda terhadap 3 (tiga) permohonan yang pokok perkaranya dipertimbangkan. 10. Bahwa dari 6 (enam) putusan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu, hanya 3 (tiga) putusan yang ditolak dan pokok perkaranya dipertimbangkan, yakni Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 52/PUU-X/2012 dan Putusan Nomor 56/PUU-X1/2013. Pemohon akan menjelaskan bahwa terdapat perbedaan batu uji atau alasan permohonan yang berbeda antara Permohonan ini dengan 3 (tiga) permohonan di atas. Untuk lebih jelas silahkan simak tabel di bawah ini: No Batu Uji UUD NRI 1945 3/PUU-VII/2009 Pasal/UU yang Diuji Permohonan A Quo 1 Pasal 1 ayat (3) Pasal 202 ayat (1) 2 Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2008 Yang Diuji 3 Pasal 27 ayat (1) Pasal 414 ayat (1) 4 Pasal 28D Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 5 Pasal 28I Ayat (1) 52/PUU-X/2012 6 Pasal 22E ayat (1) Batu Uji 7 Pasal 22E ayat (3) Pasal 8 ayat (1); Batu Uji 8 Pasal 27 ayat (1) Pasal 8 ayat (1); Pasal 1 ayat (3) 9 Pasal 28 Pasal 208 Pasal 22E ayat (1) 10 Pasal 28D ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 28D ayat (1) 11 Pasal 28D ayat (3) 12 Pasal 28I ayat (2) 56/PUU-XI/2013 13 Pasal 1 ayat (2) 14 Pasal 6 ayat (2) Pasal 208 15 Pasal 6A ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 16 Pasal 19 ayat (1) 17 Pasal 22B 18 Pasal 22E ayat (1) 19 Pasal 22E ayat (2) 20 Pasal 27 ayat (1) 21 Pasal 28C ayat (2) 22 Pasal 28D ayat (1) 23 Pasal 28D ayat (3) 74 24 Pasal 28I ayat (5) Dari tabel di atas tampak dengan jelas bahwa undang-undang yang diuji permohonan a quo, yakni UU Nomor 7 Tahun 2017, berbeda dengan undang-undang-undang yang telah diberi putusan oleh Mahkamah Konstitusi, yakni: UU Nomor 10 Tahun 2008 dan UU Nomor 8 Tahun 2012. Meskipun, norma yang diuji secara substantif adalah sama yakni perihal ambang batas (parliamentary threshold), juga terdapat kesamaan dalam hal batu uji yang dipakai. Karenanya, Pemohon dalam permohonan a quo juga akan berpijak pada alasan permohonan yang berbeda; 11. Bahwa alasan permohonan yang berbeda yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonan a quo adalah, bahwa “pemberlakuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) adalah kebijakan hukum yang bersifat terbuka relatif yang bertentangan dengan UUD 1945 dan dapat dibatalkan dan atau dimaknai berbeda oleh Mahkamah Konstitusi sepanjang terpenuhi syarat-syarat tertentu”. 12. Bahwa alasan permohonan yang berbeda seperti tertulis dalam angka 11 di atas berangkat dari dan mendasakan kepada Putusan MK Nomor 51-52- 59/PUU-VI/2008 mengenai Pengujian UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang dalam Pertimbangan Hukum dinyatakan: “Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan presidential threshold dan pemisahan jadwal Pemilu dalam perkara a quo, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable”. 13. Bahwa Pemohon tidak akan menjelaskan secara panjang lebar dan terperinci mengenai alasan permohonan yang berbeda pada bagian ini. Kami meyakini bahwa Yang Mulia Hakim Konstitusi adalah para negarawan yang tentunya sangat memahami kontekstualisasi dari argumentasi di atas. 14. Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas, telah jelas Permohonan a quo merupakan pengujian sebuah peraturan perundang- undangan berbentuk Undang-Undang, yakni Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dengan batu uji atau alasan permohonan yang berbeda dari permohonan- permohonan yang telah ada sebelumnya, sehingga telah memenuhi 75 ketentuan Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 PMK 2/2021 terkait pengecualian pengujian kembali materi undang-undang yang telah diuji dan terbebas dari ne bis in idem. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan a quo. II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 15. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menentukan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: (a) Perorangan Warga Negara Indonesia; (b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; (c) Badan hukum publik atau privat; atau (d) Lembaga Negara". Penjelasan Pasal 51 ayat (1) dari UU MK tersebut menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 2 Tahun 2021 menentukan bahwa, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu, yaitu: (a) Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; (b) Masyarakat adat; (c) Badan hukum publik atau badan hukum privat; (d) Lembaga Negara”. 16. Pemohon adalah partai politik yang berbadan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 23 tanggal 25 April 2021 tentang Akta Pendirian Partai Ummat, yang dibuat di hadapan Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas, S.H., Notaris di Yogyakarta, (vide Bukti P-1) dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor: M.HH-13.AH.11.01 TAHUN 2021, tanggal 20 Agustus 2021 tentang Pengesahan Badan Hukum Partai Ummat (vide Bukti P-3), serta telah menjadi partai politik peserta Pemilu tahun 2024 76 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 551 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota Tahun 2024 (vide Bukti P-4), yang bernomor urut 24 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 552 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 519 tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (vide Bukti P- 5). Dengan status Pemohon sebagai partai politik peserta pemilu yang berbadan hukum maka Pemohon memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK; 17. Bahwa Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Ummat Periode 2021-2025 terakhir didasarkan kepada Akta Nomor 03 tanggal 14 Juni 2022 tentang Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Ummat yang dibuat di hadapan Dewi Maya Rachmandani, S.H., M, Kn., Notaris di Tangerang Selatan yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-13.AH.11.02 TAHUN 2022 tanggal 22 Juli 2022 (vide Bukti P-2), diwakili oleh Ketua Umum RIDHO RAHMADI, dan Sekretaris Jenderal A. MUHAJIR, S.H., M.H., masing-masing menjadi prinsipal dalam permohonan ini yang kewenangannya didasarkan kepada ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Partai UMMAT (vide Bukti P-8) Jo. Pasal 34 ayat (2) Jo Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai UMMAT (vide Bukti P-9 ); 18. Bahwa Pemohon adalah partai politik yang telah lolos verifikasi administratif dan faktual dan dinyatakan sah sebagai peserta dalam Pemilu Anggota DPR dan DPRD tahun 2024, sebagaimana telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia berdasarkan Keputusan KPU Nomor 551 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 77 (vide Bukti P-5), yang bernomor urut 24 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 552 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Peerwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Peewakilan Kabupaten/Kota 2024 (vide Bukti P-6); 19. Bahwa Pemohon bukanlah partai politik yang mempunyai wakil di DPR RI sebagai hasil Pemilihan Umum Tahun 1999, Pemilihan Umum Tahun 2004, Pemilihan Umum Tahun 2009, Pemilihan Umum Tahun 2014 dan, khususnya Pemohon bukanlah partai politik yang mempunyai wakil di DPR RI Pemilihan Umum Tahun 2014 yang membahas dan mensahkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dengan demikian, Pemohon bukanlah partai politik yang dikategorikan sebagai subyek atau pihak yang tidak diperkenankan untuk mengajukan permohonan pengujian undang- undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU- VI/2008, Nomor 73/PUU-XII/2014 dan Nomor 85/PUU-XII/2014, karena turut serta mengambil bagian dalam pembahasan, penyusunan dan pengambilan keputusan dalam proses penyusunan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji ini beserta perubahan-perubahannya. Pemohon sama sekali tidak terlibat dalam pembahasan pembentukan maupun perubahan atas undang-undang tersebut; 20. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 Jo. Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan setelahnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan “kerugian konstitusional” dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 78 d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 21. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan dalam angka 18, Pemohon adalah adalah partai politik yang telah lolos verifikasi dan dinyatakan sebagai peserta dalam Pemilu Anggota DPR dan DPRD tahun 2024 yang akan datang sebagaimana telah ditetapkan oleh Keputusan KPU Nomor 551 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota Tahun 2024 (vide Bukti P-5). Ketika permohonan ini didaftarkan ke Sekretariat Mahkamah Konstitusi, Pemohon telah menyerahkan daftar calon sementara Anggota DPR RI dan calon sementara anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota di seluruh tanah air dan telah pula diterbitkan Daftar Calon Sementara oleh KPU. Bahkan, saat Perbaikan Permohonan ini diserahkan, tahapan pemilihan umum telah sampai pada Penyerahan Daftar Calon Tetap (DCT) ke Komisi Pemilihan Umum, dimana Pemohon telah mengajukan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR RI Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di seluruh Daerah Pemilihan DPR RI, yakni sebanyak 84 Daerah Pemilihan dan mengajukan pula 514 calon dari 580 calon DPR RI yang disediakan atau memenuhi sekitar 88,62% (Bukti P-10A). Proses ini akan terus berlanjut sesuai tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sampai dengan hari pelaksanaan pemilihan umum dan pelantikan anggota-anggota DPR, DPD, MPR dan DPRD pada tahun 2024 yang akan datang; 22. Bahwa sebagai sebuah partai politik yang berbadan hukum, Pemohon mempunyai hak yang diberikan oleh konstitusi, dalam hal ini Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 untuk mengikuti Pemilihan Umum. Seperti telah dikemukakan di atas, Pemohon telah dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2024. Sebagai 79 peserta pemilihan umum, Pemohon berhak untuk merumuskan cita-cita perjuangan, program-program yang akan dilaksanakan, sebagai materi kampanye pemilihan umum. Merumuskan cita-cita perjuangan dan program-program yang akan dilaksanakan adalah juga merupakan hak konstitusional Pemohon untuk menyatakan pikiran dan pendapat sebagaimana diatur dalam norma Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang pelaksanaannya dirumuskan lebih lanjut tentang penyusunan program partai politik sebagai bahan materi untuk melakukan kampanye pemilihan umum. Demikian pula, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi Pemohon, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 atas keikutsertaannya dalam Pemilihan Umum 2024 dan memeroleh hasil –yakni kursi DPR RI, yang setara dengan usaha – suara pemilih yang diperoleh melalui proses pemilu; 23. Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh Daerah Pemilihan DPR RI dengan Calon Anggota Legislatif yang diajukan oleh Partai Ummat sebesar 88,62%, menurut penalaran yang wajar bila proses pemilihan umum berlangsung secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, maka potensi Partai Ummat untuk dapat meraih sejumlah kursi DPR RI di daerah-daerah pemilihan menjadi suatu hal yang niscaya; 24. Bahwa sebagai partai peserta Pemilu 2024 yang baru, yakni Pemilu pertama yang diikuti oleh Partai Ummat sejak didirikan, dan mampu memenuhi 86,62% kuota kursi DPR RI yang disediakan, serta memenuhi 100% kuota Daerah Pemilihan di seluruh Indonesia, maka menurut penalaran yang wajar Partai Ummat berpeluang untuk meraih kursi DPR RI di Daerah- daerah Pemilihan, sekurang-kurangnya kursi-kursi terakhir dengan harga yang relatif murah (kecil); 25. Bahwa nilai dari kursi-kursi DPR RI terakhir yang berpotensi diraih oleh Partai Ummat di Daerah-daerah Pemilihan berdasarkan hasil analisis awal dan potensi ceruk pemilih Partai Ummat, dimana sebagian besar adalah berasal dari Daerah-Daerah Pemilihan yang berada di luar Pulau Jawa, yakni: Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan; 26. Bahwa selain hal tersebut di atas, salah satu program yang kini sedang disusun oleh Pemohon dalam menghadapi Pemilihan Umum adalah 80 keinginan Pemohon untuk memperkuat sistem pemilu proporsional, antara lain dengan adanya kepastian hukum bahwa Pemilu, sebagai amanat UUD NRI 1945, berlangsung secara jujur dan adil baik dalam proses serta hasilnya. Keadilan terhadap hasil Pemilu adalah dalam bentuk terjaminnya proporsionalitas pemilu, yang ditandai dengan tingginya derajat keterwakilan terhadap anggota DPR RI terpilih sebagai konversi perolehan suara partai politik peserta pemilu di setiap daerah pemilihan, yang diukur dengan kesetaraan yang wajar antara perolehan suara dan perolehan kursi; 27. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon untuk memperoleh jaminan adanya kepastian hukum sebagaimana diberikan oleh norma Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, sebagai konsekuensi langsung atas keikutsertaan Pemohon dalam Pemilihan Umum 2024 dan memeroleh hasil berupa sejumlah kursi DPR RI, yang setara dengan perolehan suara pemilih melalui proses pemilu, secara spesifik akan dilanggar oleh berlakunya norma Pasal 414 ayat (1) undang-undang a quo yang dimohonkan untuk diuji, dimana tolok ukur untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR adalah semata-mata berdasar atas perolehan suara sah nasional; 28. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon untuk memperoleh keadilan dalam konteks hasil pemilu yang proporsional, sebagaimana dijamin oleh norma Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, secara spesifik akan dilanggar dengan berlakunya norma Pasal 414 ayat (1) undang-undang a quo yang dimohonkan untuk diuji, karena perolehan kursi-kursi DPR RI dari sejumlah daerah pemilihan dengan jumlah tertentu sangat mungkin tidak setara dengan perolehan suara akibat berlakunya norma pada Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu; 29. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemohon berkeyakinan bahwa Pemohon yang merupakan sebuah partai politik yang berbadan hukum dapat dikategorikan sebagai badan hukum privat atau publik yang mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Pemohon bukanlah partai politik yang terlibat dalam proses penyusunan Undang-Undang a quo yang dimohonkan untuk diuji beserta perubahannya, sehingga dikecualikan dari partai politik yang tidak diperkenankan mengajukan permohonan pengujian undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Kerugian konstitusional Pemohon, yakni hak untuk 81 memiliki kepastian hukum dan mendapatkan keadilan sebagaimana diberikan oleh UUD NRI1945 telah nyata-nyata dilanggar dengan berlakunya norma Pasal 414 ayat (1) undang-undang a quo yang dimohonkan untuk diuji. Kerugian konstitusional itu belum sepenuhnya terjadi secara faktual, namun menurut penalaran yang wajar adalah sesuatu yang sangat mungkin atau potensial akan terjadi. Begitu pula dengan sifat spesifik dari kerugian konstitusional tersebut beserta hubungan sebab- akibat (causal verband) antara hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945 dengan berlakunya norma Pasal 414 ayat (1) undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Dengan demikian, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau “legal standing”' untuk mengajukan permohonan ini. III. Argumentasi Permohonan 30. Bahwa, Pemohon perlu sampaikan bahwa permohonan a quo adalah permohonan tentang pengujian konstitusionalitas ambang batas parlemen (parliamentary threshold) di Mahkamah Konstitusi. Sejauh penelusuran Pemohon, setidaknya ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian norma ambang batas parlemen tersebut, terhitung mulai dari tahun 2009 hingga tahun 2020. Artinya, sejak pemberlakuan ambang batas parlemen pada Pemilu 2009, selalu ada pengujian terhadap ambang batas parlemen, dan Mahkamah juga sudah berulang kali pula menimbang dan memutuskan bahwa ambang batas parlemen, merupakan kebijakan hukum terbuka yang dimaksudkan sebagai instrumen penyederhanaan partai politik; Ambang Batas Parlemen sebagai Kebijakan Hukum Terbuka Relatif 31. Bahwa meskipun ambang batas parlemen merupakan kebijakan hukum yang bersifat terbuka, menurut Mardian Wibowo (2017: 6), tidak tertutup kemungkinan bahwa kelak MK akan merumuskan putusan pengujian undang-undang yang menyatakan bahwa suatu kebijakan hukum terbuka adalah bertentangan dengan UUD 1945. Kemungkinan demikian terlihat dari antara lain Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 mengenai Pengujian UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang dalam Pertimbangan Hukum dinyatakan: “Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan 82 presidential threshold dan pemisahan jadwal Pemilu dalam perkara a quo, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable”. 32. Bahwa ambang batas parlemen yang terdapat dalam Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017, sebagai kebijakan hukum terbuka merupakan perintah tidak langsung dari konstitusi, karena normanya tidak diatur secara tegas dalam UUD NRI 1945, tepatnya hanya implisit terkandung pada Pasal 22E ayat (6) yang menyebutkan bahwa, “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang"; 33. Bahwa karena normanya tidak diatur secara tegas dalam UUD NRI 1945, maka ambang batas parlemen sebagai kebijakan hukum terbuka terkategori sebagai kebijakan hukum terbuka relatif yang dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dengan dasar pengujian berupa norma keadilan, dalam arti bahwa menurut penalaran yang wajar kebijakan hukum terbuka relatif, baik potensi atau implikasinya tidak bertentangan dengan asas keadilan; 34. Bahwa menurut pertimbangan Mahkamah pada sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 93/PUU-XVI/2018 angka [3.14.1] hal. 59 – 60 dinyatakan: “Perlu dicermati bahwa suatu kebijakan hukum merupakan ranah kebebasan pembentuk undang-undang, sehingga ketika suatu kebijakan hukum yang berisi norma yang tidak dimuat secara eksplisit dalam UUD 1945 ditetapkan maka tidak serta-merta hal itu dapat dinilai tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan Konstitusi. Batasan sebuah kebijakan yang dibentuk merupakan kebijakan hukum terbuka adalah kesesuaiannya dengan moralitas, rasionalitas, dan tidak mengandung ketidakadilan yang intolerable. Dengan demikian, sepanjang kebijakan hukum terbuka dimaksud tidak bertentangan dengan moralitas, rasionalitas dan tidak mengandung ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi maka kebijakan hukum dimaksud tidak dapat dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.” Pertimbangan Mahkamah ini secara a contrario dapat dipahami bahwa “sepanjang kebijakan hukum terbuka dimaksud bertentangan dengan 83 moralitas, rasionalitas dan mengandung ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi maka kebijakan hukum dimaksud dapat dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.” 35. Bahwa hal sebagai yang tersebut pada angka 34 di atas, yakni “sepanjang kebijakan hukum terbuka dimaksud bertentangan dengan moralitas, rasionalitas dan mengandung ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi”. Dengan kata lain, kebijakan hukum terbuka (opened legal policy) pembentuk undang-undang merupakan kewenangan sepenuhnya dari pembentuk undang-undang, kecuali pilihan kebijakan tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Dalam praktiknya beberapa putusan Mahkamah dalam pertimbangan menyebutkan bahwa, “terkait dengan kebijakan hukum terbuka tidak dapat diserahkan penentuannya kepada pembentuk undang-undang. Dapat ditemukan dalam beberapa putusan mahkamah mengkonfirmasi tentang hal ini, antara lain, (a) Bahwa prinsip kebijakan hukum atau dikenal sebagai open legal policy dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XVI/2018]; (b) Bahwa prinsip kebijakan hukum atau dikenal sebagai open legal policy juga dapat dikesampingkan jika merupakan penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir), atau dilakukan secara sewenang-wenang (willekeur) dan melampaui kewenangan pembentuk undang-undang [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU- XIII/2015]; (c) Bahwa prinsip kebijakan hukum terbuka atau dikenal sebagai open legal policy itu bertentangan dengan UUD 1945. 36. Bahwa konkretisasi atas penjelasan seperti yang tertuang dalam angka 31 sampai dengan 35 di atas, Pemohon mendasarkan atas putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, dan mengajukan alternatif makna atas norma yang diuji, yang pada pokoknya sebagai berikut: (1) Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013. Pada asalnya, pengujian atas Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 8/2011 menyatakan, "Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: 84 ...d. berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun". Terhadap hal ini, dalam pertimbangannya [3.11], Mahkamah menyebut bahwa: “Menimbang bahwa sebagaimana putusan Mahkamah terdahulu, Mahkamah berpendirian bahwa terhadap kriteria usia yang UUD 1945 tidak menentukan batasan usia tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan, hal ini merupakan kebijakan hukum (legal policy) dari pembentuk Undang-Undang, yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang, apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun demikian, menurut Mahkamah hal tersebut dapat menjadi permasalahan konstitusionalitas jika aturan tersebut menimbulkan problematika kelembagaan, yaitu tidak dapat dilaksanakan, aturannya menyebabkan kebuntuan hukum (dead lock) dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara yang bersangkutan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara". Selanjutnya, amar Putusan Mahkamah menyebutkan bahwa, “Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu tidak konstitusional sepanjang tidak dimaknai, “Berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama”; (2) Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022. Pada asalnya pengujian atas Pasal 29 huruf (e) Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selengkapnya berbunyi: “Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: … (e) Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”. Dalam 85 pertimbangannya [3.16] Mahkamah menyebut bahwa: “..., menurut Mahkamah, ketentuan norma Pasal 29 huruf e UU 19/2019 a quo meskipun berkaitan dengan usia minimal dan usia maksimal pengisian jabatan publik yang merupakan syarat formal tidak secara eksplisit bertentangan dengan Konstitusi, namun secara implisit norma a quo menimbulkan persoalan ketidakadilan dan bersifat diskriminatif bila dikaitkan dengan persyaratan yang bersifat substantif, misalnya seseorang yang pernah atau sedang menjabat sebagai pimpinan KPK dan mempunyai track record yang baik berkaitan dengan integritas dan persyaratan lain yang diatur dalam Pasal 29 UU KPK a quo. Bahwa perubahan ketentuan yang mengatur batas usia bagi calon pimpinan KPK tersebut terjadi ketika Pemohon telah mengikuti seleksi jabatan pimpinan KPK dan telah terpilih sebagai pimpinan KPK. Hal demikian menurut Mahkamah, harus dipandang bahwa ketika Pemohon mendaftar sebagai calon pimpinan KPK Pemohon telah dapat memperkirakan kemungkinan jika kelak Pemohon akan kembali mendaftar sebagai pimpinan KPK untuk periode kedua, maka Pemohon akan tetap memenuhi syarat pencalonan karena Pemohon telah berusia lebih dari batas minimal yang ditentukan yaitu 40 tahun (vide Pasal 29 huruf e UU 30/2002). Namun, ketika Pemohon menjabat sebagai pimpinan KPK telah terjadi perubahan terhadap syarat minimal batasan usia untuk dapat mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK sehingga menyebabkan Pemohon tidak lagi memenuhi kualifikasi untuk menjadi pimpinan KPK, hal ini menurut Mahkamah telah menyebabkan ketidakadilan bagi Pemohon. Hak konstitusional Pemohon untuk dapat dipilih kembali dalam pencalonan sebagai pimpinan KPK telah ternyata diabaikan dan dilanggar dengan berlakunya norma Pasal 29 UU 19/2019”. Selanjutnya, amar Putusan Mahkamah menyebut bahwa, “Menyatakan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang semula berbunyi, “Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 86 dan secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”; (3) Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Pada pokoknya, objek Permohonan yaitu Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: "Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah: … q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun," telah senyatanya: (a) Bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur dan dilindungi oleh UUD 1945; (b) Norma itu juga telah menimbulkan diskriminasi nyata terhadap Pemohon, yang mana hal ini jelas-jelas telah merugikan dan melanggar hak konstitusional Pemohon; (c) Keberadaan objek permohonan jelas-jelas merupakan suatu bentuk pelanggaran moral, yang memiliki makna nilai yang berhubungan dengan yang baik dan yang buruk; dan (d) objek permohonan juga mengakibatkan ketidakadilan yang intolerable karena objek permohonan memaksakan rakyat Indonesia untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan calon yang memenuhi kriteria usia yang sudah ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Atas hal ini, Mahkamah dalam pertimbangannya [6.3] menyatakan bahwa, "Oleh karena itu dalam konteks permohonan a quo yang diminta oleh Pemohon adalah agar Mahkamah memaknai secara alternatif Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yakni berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun bagi calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut adalah “atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota”. Artinya, jika diikuti logika Pemohon bahwa bagi yang berpengalaman sebagai gubernur untuk provinsi, bupati untuk kabupaten atau walikota untuk kota, apabila diajukan sebagai calon presiden atau wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka telah dianggap “memenuhi syarat” karena adanya 87 alternatif terhadap syarat batas usia minimal atau paling rendah 40 (empat puluh) tahun dalam norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Selanjutnya, menurut Mahkamah, keberadaan kebijakan hukum atau kebijakan hukum terbuka (open legal policy) meskipun dapat diterima dalam praktik ketatanegaraan, namun dalam perkembangannya seperti dalam beberapa putusan Mahkamah tersebut di atas, Mahkamah dapat mengabaikan/mengesampingkan seraya memberi tafsir ulang terhadap norma yang merupakan open legal policy tersebut. Bahkan, Mahkamah dapat menilai norma yang sebelumnya termasuk open legal policy dimaksud apakah tetap konstitusional atau inkonstitusional atau pun konstitutional/inkonstitusional bersyarat, sebagian atau seluruhnya. Terlebih, setiap pengujian undang-undang meskipun sama isu konstitutionalnya, belum tentu sama karakter perkaranya baik karena berbeda batu ujinya, posita dan petitumnya, maupun perbedaan dari segi makna (frasa) yang dimohonkan oleh pemohon. Sehingga, perbedaan karakter perkara dimaksud dapat berimplikasi pada perbedaan hasil atau putusan Mahkamah, antara lain seperti dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, dan/atau Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022. Selanjutnya, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, dalam amarnya, “Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”; 88 Ambang Batas Parlemen Sebagai Instrumen Penyederhanaan Partai Politik 37. Bahwa maksud awal dihadirkannya ambang batas parlemen yang diterapkan sejak Pemilu tahun 2009 adalah sebagai instrumen penyederhanaan partai politik atau bertujuan untuk mewujudkan sistem multi partai sederhana demi memperkuat dan mengefektifkan sistem pemerintahan presidensial. Karenanya, pertanyaan penting yang harus dijawab adalah, “Bagaimanakah efektifitas pemberlakuan ambang batas parlemen efektif di dalam menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia?” 38. Bahwa ambang batas parlemen (parliamentary threshold) pertamakali diterapkan pada Pemilu 2009, dimana partai sebagai peserta Pemilu harus mendapatkan minimal dukungan untuk mendapatkan perwakilan dilihat dari prosentase perolehan suara Pemilu. Tercatat 9 partai politik yang lolos ambang batas perwakilan 2,5 persen pada Pemilu 2009, 10 partai politik lolos ambang batas perwakilan 3,5 persen Pemilu 2014, dan 9 partai politik lolos ambang batas perwakilan 4 persen Pemilu 2019. 39. Bahwa dari keterangan angka 37 di atas, yakni UU Nomor 10 Tahun 2008 yang menetapkan besaran ambang batas parlemen Pemilu DPR 2,5%, memberikan hasil Pemilu 2009 yang menunjukkan ketentuan ini berhasil mengurangi jumlah partai politik di DPR, dari 17 (hasil Pemilu 2004 yang tidak menggunakan ambang batas parlemen) menjadi 9. Setelah besaran ambang batas parlemen Pemilu DPR dinaikkan menjadi 3,5% oleh UU Nomor 8 Tahun 2012, Pemilu 2014 menghasilkan jumlah partai masuk DPR justru naik menjadi 10. Lalu, UU Nomor 7 Tahun 2017 menaikkan lagi ambang batas parlemen Pemilu DPR menjadi 4%. Hasil Pemilu 2019 menunjukkan, jumlah partai politik turun tapi tidak signifikan, yakni 9; 40. Bahwa tujuan dihadirkannya ambang batas parlemen adalah untuk menyederhanakan sistem kepartaian, tetapi faktanya menyederhanakan sistem kepartaian di DPR tidak selalui identik dengan mengurangi jumlah partai politik di DPR. Sebab, sistem kepartaian tidak ditentukan oleh berapa jumlah partai politik di DPR, melainkan oleh berapa besar konsentrasi kursi ke partai politik di DPR. Hal ini berarti, semakin besar jumlah kursi yang terkonsentrasi ke sedikit partai politik, sistem kepartaian semakin 89 sederhana; sebaliknya semakin besar jumlah kursi yang menyebar ke banyak partai politik, sistem kepartaian semakin ekstrim; 41. Bahwa dalam perkembangannya untuk melihat seberapa relevan ukuran partai politik, Laakso dan Taagepara (1979) merumuskan formula hitung yang dikenal dengan effective number of parliamentary parties (ENPP) untuk mengukur bobot ukuran atau relevansi partai politik di legislatif dalam berinteraksi dan membentuk sistem kepartaian. Adapun perumusan ENPP yang diajukan oleh Laakso dan Taagepara (1979) adalah sebagai berikut (Bukti P-10B): 𝑁= 1 ∑ 𝑝1 2 𝑛 𝑖=1 42. Bahwa bila perumusan penghitunan jumlah partai efektif di parlemen yang dirumuskan oleh Laakso dan Taagepara tersebut pda angka 40 digunakan pada pemilu di Indonesia sejak Pemilu 1999 sampai Pemilu 2019, akan diperoleh nilai ENPP-nya sebagai berikut: Tabel 1. Nilai ENPP Hasil Pemilu 1999 – 2019 di Indonesia Pemilu Jumlah Peserta Pemilu Ambang Batas Parlemen (%) Jumlah Partai di DPR RI Nilai ENPP 1999 48 0 21 4,72 2004 24 0 17 7,11 2009 38 2,5 9 6,21 2014 12 3,5 10 8,22 2019 16 4 9 7,48 Dari tabulasi hasil 5 (lima) kali pemilu di atas tampak bahwa Nilai ENPP hasil Pemilu DPR pasca-Orde Baru adalah: (1) Pemilu 1999 menghasilkan sistem lima-partai; (2) Pemilu 2004 menghasilkan sistem tujuh-partai; (3) Pemilu 2009 menghasilkan sistem enam-partai; (4) Pemilu 2014 menghasilkan sistem delapan-partai, dan; (5) Pemilu 2019 menghasilkan sistem delapan-partai. Hal ini berarti bahwa hanya Pemilu 1999 –yang justru tidak menggunakan indikator ambang batas parlemen, yang menghasilkan sistem pluralisme moderat atau multipartai sederhana, sedangkan pemilu-pemilu berikutnya menghasilkan sistem pluralisme ekstrim atau multipartai ekstrim. Secara khusus, Pemilu 2009, Pemilu 2014, dan Pemilu 2019 yang masing-masing berambang batas parlemen, yakni: 2,5% (2009), 3,5% (2014), dan 4,0% 90 (2019), menghasilkan sistem pluralisme ekstrim. Jika pengertian sistem multipartai sederhana disamakan dengan sistem pluralisme moderat, maka ambang batas parlemen gagal menciptakan sistem multipartai sederhana sebagaimana dikehendaki oleh pembuat undang-undang. 43. Bahwa hasil penghitungan dengan perumusan Laakso dan Taagepara pada angka 41 di atas, mengonfirmasi hasil telaah Komisi II DPR RI tahun 2020, yang dituangkan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum [hal. 37 – 38] (Bukti P -10C), dimana dinyatakan: “UU Pemilu dan UU Partai Politik bertujuan untuk mewujudkan sistem multipartai sederhana demi memperkuat dan mengefektifkan sistem pemerintahan presidensial, namun DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 sama-sama menunjukkan fragmentasi politik tinggi di parlemen. Jumlah partai politik hasil Pemilu 2014 memang turun dari 17 menjadi 10 partai politik, dan pemilu 2019 dari 10 menjadi 9 partai politik. Meskipun penetapan Parliamentary Threshold (PT) atau Ambang Batas Perolehan Kursi di Parlemen telah mengurangi jumlah partai politik di DPR, namun tetap menciptakan sistem multipartai ekstrem di DPR. Ini berarti penetapan dan kenaikan PT menjadi 4% sebagaimana diatur dalam Pasal 414 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, gagal menciptakan multipartai sederhana atau multipartai moderat, di mana hanya ada 3, atau 4, atau 5 partai dominan di DPR.” 44. Bahwa selanjutnya untuk melihat sisi rasionalitas dan ketakadilan yang tak dapat ditolerir terhadap penerapan ambang batas parlemen sebagaimana dikandung pada norma Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017, Pemohon akan memaparkan argumentasi permohonan ini didasarkan atas 4 (empat) pendekatan, yakni: Pendekatan Historis, Pendekatan Filosofis- Teoritis, dan Pendekatan Sosiologis serta Pendekatan Teknis – Praktis. 45. Bahwa setelah mencermati pula secara mendetail dan seksama segala pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Mahkamah terhadap putusan- putusan terkait dengan kebijakan hukum terbuka (open legal policy), ambang batas parlemen khususnya, Pemohon dalam perkara a quo sesungguhnya tidak lagi hendak menyoal eksistensi ambang batas parlemen. Di dalam permohonan a quo yang menjadi titik tekan dari 91 permohonan Pemohon adalah standar atau tolok ukur penggunaan 4% (empat persen), dimana selama ini –tepatnya sejak Pemilu tahun 2009 hingga Pemilu 2019 dan akan berlaku pula pada Pemilu tahun 2024, tolok ukur penggunaan 4% semata-mata berdasar atas perolehan suara sah nasional, yang menurut Pemohon berpotensi, menurut penalaran yang wajar, merugikan hak konstitusional partai politik peserta pemilu tahun 2024, Pemohon khususnya, dalam konstestasi Pemilu bila tidak dimaknai pula dengan penggunaan tolok ukur yang lain. Pendekatan Historis 46. Bahwa sejak tahun 1999 sampai saat Permohonan ini diajukan, Indonesia telah menyelanggarakan Pemilihan Umum –selanjutnya disebut Pemilu, sebagai amanat UUD 1945, sebanyak 5 (lima) kali, yakni: Pemilu 1999, Pemilu 2004, Pemilu 2009, Pemilu 2014, dan Pemilu 2019; 47. Bahwa Pemilu-Pemilu yang diselenggarakan setelah perubahan ketiga UUD 1945, dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana peserta Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik, dan peserta Pemilu untuk memilih Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan, serta peserta Pemilu untuk memilih Presiden/Wakil Presiden adalah partai politik dan/atau gabungan partai politik; 48. Bahwa sejak pelaksanaan Pemilu tahun 1999 hingga Pemilu 2019 telah dikenal dan diterapkan apa yang disebut sebagai Ambang Batas (threshold) dalam Pemilu, yakni: ambang batas pemilihan (electoral threshold) dan ambang batas parlemen (parliamentary threshold); 49. Bahwa dalam Pemilu 1999 yang diselenggarakan berdasar atas Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, tegas disebutkan dalam Pasal 39 ayat (3), bahwa: “Untuk dapat mengikuti Pemilihan Umum berikutnya, Partai Politik harus memiliki sebanyak 2% (dua perseratus) dari jumlah kursi DPR atau memiliki sekurang-kurangnya 3% (tiga seratus) jumlah kursi DPRD I atau DPRD II yang tersebut sekurang-kurangnya di ½ (setengah) jumlah propinsi dan di ½ (setengah) jumlah 92 kabupaten/kotamadya seluruh Indonesia berdasarkan hasil Pemilihan Umum". Hal ini berarti bahwa untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya, yakni Pemilu 2004, partai politik harus memiliki 2% (dua perseratus) dari jumlah kursi DPR. Atau, parpol harus memiliki sekurang-kurangnya tiga persen jumlah kursi DPRD I atau DPRD II di separuh jumlah provinsi dan di separuh jumlah kabupaten/kotamadya seluruh Indonesia (Bukti P-11). Hasil dari Pemilu dengan syarat ambang batas pemilihan seperti tercantum dalam norma di atas, adalah terdapat enam parpol yang memenuhi ambang batas pencalonan (electoral threshold) itu, yakni: PDI Perjuangan (33,12%, 153 kursi DPR), Partai Golkar (25,97%), PPP (12,55%), PKB (11,04%), PAN (7,36%), dan PBB (2,81%), seperti tertera pada Tabel 1 di bawah ini. Tabel 2: Partai Politik yang Memenuhi Electoral Threshold pada Pemilu 1999 No. Nama Partai Kursi Persentase (%) 1 PDI PERJUANGAN 153 33,12 2 PARTAI GOLONGAN KARYA 120 25,97 3 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 58 12,55 4 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 51 11,04 5 PARTAI AMANAT NASIONAL 34 7,36 6 PARTAI BULAN BINTANG 13 2,81 50. Bahwa Pemilu 2004 yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam Ketentuan Peralihan yang terdapat pada Pasal 142 UU a quo, menyebutkan: “Partai Politik Peserta Pemilu tahun 1999 yang memperoleh 2% (dua persen) atau lebih dari jumlah kursi DPR atau memperoleh sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) jumlah kursi DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ (setengah) jumlah provinsi dan di ½ (setengah) kabupaten/kota seluruh Indonesia, ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu setelah Pemilu tahun 1999.” Norma pada pasal di atas menegaskan bahwa partai politik peserta Pemilu 1999 yang memperoleh 2 persen atau lebih jumlah kursi di DPR ditetapkan sebagai parpol peserta Pemilu 2004. Berdasarkan syarat pemenuhan terhadap ambang batas pemilihan (electoral threshold) di atas, terdapat 93 enam parpol yang otomatis lolos menjadi peserta Pemilu 2004, yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, PPP, PKB, PAN, dan PBB; 51. Bahwa dalam pelaksanaannya, Pemilu 2004 diikuti oleh 24 partai politik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 16 parpol berhasil mendapatkan kursi di DPR. Sebagai dasar bagi pelaksanaan Pemilu 2004, UU Nomor 12 Tahun 2003 juga mengatur ambang batas pemilihan (electoral threshold) untuk pemilu berikutnya (Pemilu 2009). Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 (Bukti P-12), menyebutkan bahwa: “(1) Untuk dapat mengikuti Pemilu berikutnya, Partai Politik Peserta Pemilu harus: a. memperoleh sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) jumlah kursi DPR; b. memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat persen) jumlah kursi DPRD Provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ (setengah) jumlah provinsi seluruh Indonesia; atau c. memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat persen) jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota yang tersebar di ½ (setengah) jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia.” Norma yang terkandung dalam Pasal 9 ayat (1) di atas merupakan syarat ambang batas bagi partai politik peserta pemilu untuk mengikuti pemilu berikutnya, yakni Pemilu 2009. Kedua syarat itu adalah: Pertama, memperoleh sekuranganya 3 persen jumlah kursi DPR. Kedua, memperoleh sekurangnya 4 persen kursi DPRD provinsi yang tersebar di setengah jumlah provinsi di seluruh Indonesia atau memperoleh sekurangnya 4 persen jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar di setengah jumlah kabupaten/kota di Indonesia; 52. Bahwa berdasarkan syarat tersebut pada angka 18 di atas, dari 24 partai politik peserta Pemilu 2004, terdapat 7 partai politik yang memenuhi ambang batas pemilihan, yang dihitung berdasar atas perolehan kursi DPR RI untuk mengikuti Pemilu 2009, yakni Partai Golkar (23,09% kursi), PDI Perjuangan (19,82%), PPP (10,55%), Partai Demokrat (10, 18%), PAN (9,64), PKB (9,45%), dan PKS (8,18%). Tabel 3: Partai Politik yang Memenuhi Electoral Threshold pada Pemilu 2004 No. Nama Partai Kursi Persentase (%) 1 PDI PERJUANGAN 109 19,82% 2 PARTAI GOLONGAN KARYA 127 23,09% 94 3 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 58 10,55% 4 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 52 9,45% 5 PARTAI AMANAT NASIONAL 53 9,64% 6 PARTAI DEMOKRAT 56 10,18% 7 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 45 8,18% 53. Bahwa Pemilu 2009 diikuti oleh 38 partai politik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9 parpol berhasil mendapatkan kursi di DPR. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai dasar pelaksanaan Pemilu 2009, tidak lagi mengatur ambang batas pemilihan sebagai syarat untuk mengikuti pemilu berikutnya. Semua parpol peserta Pemilu 2009 dapat menjadi peserta Pemilu 2014, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU a quo, yakni: “Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.” (Bukti P-13) 54. Bahwa, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mengatur syarat ambang batas yang baru, berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, yaitu ambang batas parlemen (parliamentary threshold), berdasar atas norma yang di kandung dalam Pasal 202 ayat (1) UU a quo (Bukti P-14), yakni: "Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR." Dari norma yang terdapat dalam Pasal 202 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008 di atas, tampak bahwa ambang batas parlemen, adalah ambang batas yang diukur dari perolehan suara sah secara nasional setiap partai politik peserta Pemilu untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di DPR; 55. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu-pemilu berikutnya, yakni Pemilu tahun 2014 dan Pemilu tahun 2019, undang-undang yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Pemilu-pemilu tersebut adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pasal 95 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 (Bukti P-15), menyebutkan bahwa: “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.” Sementara, Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017, menyebutkan, bahwa: “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.” Kedua undang-undang di atas, yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 2014 dan Pemilu 2019, mencantumkan dengan tegas bahwa ambang batas parlemen, yakni ambang batas yang diukur dari perolehan suara sah secara nasional, adalah syarat bagi suatu partai politik peserta Pemilu untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR; 56. Bahwa dari 5 (lima) kali pelaksanaan pemilu tersebut di atas, ambang batas sebagai syarat, telah menggunakan perolehan kursi secara Nasional (DPR) atau perolehan suara sah secara nasional. Syarat yang dimaksudkan adalah syarat keikutsertaan dalam pemilu berikutnya dengan ambang batas perolehan kursi sebagai acuannya, dan syarat diikutkan dalam penentuan perolehan kursi dengan ambang batas perolehan suara secara nasional sebagai acuannya. Dengan kata lain, pilihan atas perolehan suara atau perolehan kursi secara nasional sebagai ambang batas, dalam praktiknya dapat dipertukarkan secara proporsional; Pendekatan Filosofis - Teoritis 57. Bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil adalah asas-asas utama penyelenggaraan Pemilu. Dua asas terakhir tegas menyebut kata JUJUR dan ADIL; 58. Bahwa kata ‘Adil berasal dari Bahasa Arab, dimana bentuk perubahannya adalah 'Adala, Ya'dilu, 'Adlan. Adil dalam Bahasa Arab memiliki makna kebalikan dari Zalim (Majma’u Lugoh Al-Arabiyah, t. t, Al-Mu’jamul Wasit, Darud Da’wah, Kairo, hal. 588). Dengan merujuk kepada akar katanya, ‘Adil’ memiliki 4 (empat) pengertian, yaitu: Pertama, memberikan hak kepada yang berhak dan mengambil dari yang tidak berhak; Kedua, serupa dan 96 sama; Ketiga, balasan, dan; Keempat, tebusan. Berangkat dari pengertian dasar di atas, dalam perspektif hukum Islam, para Yuris Islam mendefiniskan hakekat adil dari sisi bahasa, yakni: (1) Adil berarti keseimbangan dan istiqamah; (2) Adil berarti kesamaan dan tidak memihak; (3) Adil berarti menjaga hak dan memberikannya kepada yang berhak. (Muhammad Hasan Qodrodan Qaramaliki, Al-‘Adl, Terjemahan Sayid Hasan Ali Mator, Darul Kafil, Cet: 2, 2016, hal. 15). 59. Bahwa adil dalam arti keseimbangan dimaknai tidak selalu sama antara dua pihak tersebut secara kuantitatif, tapi lebih kepada proporsional dan profesional. Di sini, keadilan identik dengan pengertian kesesuaian, bukan lawan kata “kezaliman”, yakni kesesuaian antara ukuran, kadar dan waktu. Ia ditetapkan apabila memang kondisi menghendaki demikian. Adil dalam pengertian ini merupakan hakikat yang penting dalam keadilan. 60. Bahwa Pasal 19 ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan, 'Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum'. Dimana selanjutnya berdasarkan norma yang terkandung pada Pasal 22E UUD NRI 1945 ayat (1), dimana 'Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali’. Sementara dalam ayat (6) pasal a quo disebutkan bahwa, 'Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang’, tegas mendelegasikan kepada undang-undang untuk menjadikan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai asas-asas Pemilu, sebagai asas utamanya; 61. Bahwa Pasal 2 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyebutkan, “Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.” Dan bahwa Pasal 168 ayat (2) undang-undang a quo, menyebutkan, “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka; 62. Bahwa penegasan asas adil dan sistem proporsional bagi pemilu, untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang disebutkan menggunakan sistem proporsional, mengandung konsekuensi hadirnya sebuah penyelenggaraan pemilu legislatif yang hasil pemilunya proporsional pula; 97 63. Bahwa untuk memperkuat argumen tentang sistem pemilu proporsional, Pemohon akan mengajukan beberapa defenisi pemilu proporsional, yang dikemukakan oleh beberapa ahli politik dan pemilu; 64. Bahwa Arend Lijphart (2003; 170-171), mendefinisikan derajat proporsionalitas pemilu ke dalam dua elemen dasar yakni: (1) derajat dimana prosentase perolehan kursi setimpal dengan prosentase perolehan suara; (2) derajat dimana partai besar dan kecil diperlakukan secara setara; Dan, masih menurut Lijphart, bahwa prinsip yang dituju dari sistem pemilu perwakilan berimbang (proporsional) adalah sesuai dengan yang tersirat pada namanya: alokasi kursi di lembaga perwakilan selaras dengan jumlah suara yang didapatkan oleh partai politik atau oleh kandidat; 65. Bahwa menurut International Encyclopedia of Election yang disusun oleh Richard Rose dijelaskan bahwa menjelaskan proporsionalitas hasil pemilu sebagai, ‘sebuah prinsip yang berkaitan dengan partai politik mendapatkan lebih atau kurang perolehan kursi yang sama dari jumlah suara yang dimenangkan; jika partai politik memenangkan 20 persen suara di bawah sistem pemilu perwakilan berimbang (proporsional), maka harus menerima mendekati 20 persen kursi. Hasilnya harus sepenuhnya proporsional (berimbang), setiap partai persis memenangkan “pembagain yang adil” dari kursi, sebagai situasi yang merujuk pada proporsionalitas secara penuh’; 66. Bahwa menurut Andrew Reynolds (2005) dalam Electoral System Design: The New International IDEA Handbook, “Alasan yang mendasari semua sistem PR adalah untuk dengan sadar mengurangi disparitas antara porsi perolehan suara nasional sebuah partai dan porsinya dalam kursi parlementer; jika sebuah partai besar memperoleh 40 persen suara, mestinya ia meraih kurang lebih 40 persen kursi, dan sebuah partai kecil dengan 10 persen suara harusnya juga mendapat 10 persen kursi legislatif”. 67. Bahwa dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan di dalam menyelenggarakan pemilu proporsional bahwa: Penyelenggaraan pemilu legislatif dengan sistem proporsional, berarti memperhatikan dan mendesain sistem pemilunya, agar jumlah atau persentase suara yang didapat oleh partai politik, selaras dengan jumlah kursi atau persentase kursi yang diraihnya di parlemen. Misalnya, jika partai politik peserta pemilu 98 mendapatkan suara sebesar 10%, ketika suara itu dikonversikan menjadi kursi legislatif, partai politik tersebut mesti pula mendapatkan 10% kursi legislatif di parlemen. Jika partai politik tersebut mendapatkan 5% suara pemilih, partai politik tersebut mesti mendapatkan 5% dari total kursi lembaga perwakilan. Kondisi inilah yang disebut dengan pemilu proporsional, dimana hasil pemilunya juga proporsional; 68. Bahwa proporsionalitas atau keselarasan perolehan “Suara – Kursi” yang dikandung dalam makan sistem pemilu proporsional itu telah “terkandung” dalam filosofi penyusunan alokasi kursi per dapil dalam UU pemilu di Indonesia, yang tecermin melalui “tujuh prinsip penyusunan penataan dapil dan alokasi kursi yang harus dipedomani”, yaitu : (1) Kesetaraan nilai suara, (2) Ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, (3) Proporsionalitas, (4) Integralitas wilayah, (5) Berada dalam cakupan wilayah yang sama, (6) Kohesivitas, dan (7) Kesinambungan. 69. Bahwa berdasar atas hasil Sensus Penduduk Indonesia tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270.203.917 jiwa (Bukti P-16), dibedakan dalam 2 (dua) kategori, Daerah Berpenduduk Besar dan Daerah Berpenduduk Tak-Besar. 70. Bahwa Daerah Berpenduduk Besar terdiri atas 7 Propinsi dengan masing- masingnya terdiri atas: Propinsi Sumatera Utara (14.799.361 jiwa); Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (10.562.088 jiwa); Propinsi Banten (11.904.562 jiwa); Propinsi Jawa Barat (48.274.162 jiwa); Propinsi Jawa Tengah (36.516.035 jiwa); Propinsi Jawa Timur (40.665.696 jiwa); dan Propinsi Sulawesi Selatan (9.073.509 jiwa). Prosentase ketujuh propinsi yang terkategori sebagai Daerah Berpenduduk Besar adalah: = (171.795.413/270.203.917) x 100% = 63,579%; 71. Bahwa berdasarkan Lampiran III UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, alokasi kursi DPR RI yang berada pada Daerah Berpeduduk Besar adalah sebanyak: Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (21 kursi); Propinsi Banten (22 kursi); Propinai Jawa Barat (91 kursi); Propinsi Jawa Tengah (77 kursi); Propinsi Jawa Timur (87 kursi); dan Propinsi Sulawesi Selatan (24 kursi); serta Propinsi Sumatera Utara (30 kursi) (Bukti P-17). Prosentase 99 kursi DPR RI di ketujuh propinsi yang terkategori sebagai Daerah Berpenduduk Besar adalah: = (352/575) x 100% = 61,217%; 72. Bahwa berdasarkan jumlah penduduk dan alokasi kursi, maka nilai perbandingan antara harga kursi dengan jumlah penduduk di daerah dengan kategori Daerah Berpenduduk Besar adalah: = 171.795.413 jiwa/352 kursi = 488.055 jiwa/kursi; 73. Bahwa berdasarkan jumlah penduduk dan alokasi kursi, maka nilai perbandingan antara harga kursi dengan jumlah penduduk di daerah dengan kategori Daerah Berpenduduk Tak-Besar adalah; = 98.408.504 jiwa/223 kursi = 441.294 jiwa/kursi; 74. Bahwa bila keterangan pada angka 70, 71, 72, dan 73 di atas ditabulasi, akan tampak lebih jelas rasio hubungan dan kesetaraan antara Suara – Kursi pada Daerah Berpenduduk Besar dengan Daerah Berpenduduk Tak- Besar, sebagai berikut: Tabel 4: Perbandingan Jumlah Penduduk Besar dan Tak-Besar dengan Alokasi Kursi No Kategori Daerah (Besar/Tak-Besar) Jumlah (Jiwa) Jum. Kursi DPR Rasio (Jiwa/Kursi) 1 BERPENDUDUK BESAR 171.795.413 (63,579%) 352 (61,217%) 488.055 2 BERPENDUDUK TAK-BESAR 98.408.504 (36,421%) 223 (38,783%) 441.294 Dari Tabel 4 di atas, diperoleh keterangan yang jelas bahwa hubungan erat dan kuat antara “Suara - Kursi”, yang termanifestasi dengan jumlah penduduk yang memilih (suara) dengan kuota kursi di setiap dapil, dimana nilai selisih mutlak indeksnya adalah: (a) Deviasi Daerah Berpenduduk Besar = |63,579% - 61,217%| = 2,362%; (b) Deviasi Daerah Berpenduduk Tak-Besar = |36,421% - 38,783%| = 2,362% Sehingga, deviasi antara mutlak antara indeks kursi dan suara adalah: 100 = (a) – (b) = |2,362% -2,362%| = 0% 75. Bahwa dengan hal tersebut pada Angka 74 di atas, nyatalah bahwa penggunaan jumlah suara atau jumlah kursi sebagai indikator untuk mengukur atau menjadi syarat sesuatu besaran adalah signifikan dan dapat dipertukarkan (setara). Dengan kata lain, penggunaan perolehan suara sah secara nasional oleh suatu partai politik peserta pemilu sebagai ambang batas untuk diikutkan dalam penghitungan perolehan kursi –seperti praktik pada Pemilu tahun 2009, Pemilu tahun 2014 dan Pemilu tahun 2019, adalah akan memiliki sifat dan karakter yang sama (dapat dipertukarkan/setara), bila menggunakan perolehan akumulai kursi DPR dari setiap daerah pemilihan sebagai ambang batasnya. 76. Bahwa selanjutnya, berdasarkan analisis terhadap harga/nilai kursi terakhir di setiap Daerah Pemilihan pada Pemilu tahun 2019, dimana jumlah anggota DPR RI yang dipilih adalah sebanyak 575 orang yang tersebar di 80 daerah pemilihan, dan jumlah suara sah nasional sebanyak 139.970.810, maka diperoleh tabulasi berdasarkan Daerah Pemilihan di Pulau Jawa dan Daerah Pemilihan di luar Pulau Jawa sebagai berikut: Tabel 5. Harga Kursi Terakhir DPR R RI di Setiap Dapil di Luar Pulau Jawa No. Daerah Pemilihan Harga Kursi Partai Yang Dapat 1 ACEH I 94.194 PKB 2 ACEH II 91.787 GOLKAR 3 SUMUT I 105.054 PKS 4 SUMUT II 122.243 NASDEM 5 SUMUT III 98.635 PDIP 6 SUMBAR I 87.003 PAN 7 SUMBAR II 78.378 PPP 8 SUMSEL I 114.412 GERINDRA 9 SUMSEL II 122.594 PKS 10 LAMPUNG I 80.485 DEMOKRAT 11 LAMPUNG II 111.671 PAN 12 RIAU I 92.157 PPP 13 RIAU II 111.991 DEMOKRAT 14 BENGKULU 121.990 PAN 15 KEP. RIAU 83.447 NASDEM 16 KEP. BABEL 101.265 PAN 17 JAMBI 120.092 PKB 18 SULSEL I 114.395 PKB 19 SULSEL II 105.802 PKS 20 SULSEL III 87.530 NASDEM 21 SULBAR 83.499 DEMOKRAT 101 22 SULTENG 96.004 PKS 23 SULTRA 95.522 NASDEM 24 SULUT 82.889 NASDEM 25 GORONTALO 87.748 GERINDRA 26 KALBAR I 128.280 PAN 27 KALBAR II 82.273 GOLKAR 28 KALSEL I 97.334 PDIP 29 KALSEL II 79.021 PDIP 30 KALTENG 87.504 DEMOKRAT 31 KALTIM 111.135 PDIP 32 KALTARA 37.616 DEMOKRAT 33 MALUKU 94.298 GERINDRA 34 MALUKU UTARA 62.549 NASDEM 35 NTB I 89.949 PAN 36 NTB II 113.428 NASDEM 37 NTT I 86.819 DEMOKRAT 38 NTT II 78.451 PDIP 39 PAPUA 157.551 NASDEM 40 PAPUA BARAT 101.713 PDIP 41 BALI 109.600 GERINDRA Jumlah 4.008.308 41 77. Bahwa dari Tabel 5 di atas terlihat bahwa jumlah kursi terakhir dan jumlah suara dari setiap daerah pemilihan di luar Pulau Jawa, yakni yang berasal dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, dan Nusa Tenggara serta Bali adalah sebanyak 41 kursi, dengan akumulasi jumlah suara sah sebanyak 4.008.308. Berdasar atas Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti P-18), dimana suara sah nasional yang ditetapkan adalah sebanyak 139.970.810 dan jumlah kursi DPR RI sebanyak 575, maka 41 kursi DPR RI yang berasal dari luar Pulau Jawa setara dengan 7,13% dari keseluruhan kursi DPR RI, dengan akumulasi suara sah nasional hanya sebesar 2,86%; 78. Bahwa dari hasil perhitungan yang disebutkan dalam Angka 77 di atas bermakna, bahwa suatu partai politik peserta pemilu yang berhasil meraih kursi-kursi terakhir di setiap daerah pemilihan di luar Pulau Jawa, meski total perolehan suaranya di bawah ambang batas yang dipersyaratkan sebesar 4%, yakni hanya 2,86%, ternyata mampu mendapatkan 41 kursi DPR RI atau setara dengan 7,13%; 102 79. Bahwa selanjutnya, bila terhadap daerah-daerah pemilihan di Pulau Jawa dilakukan analisis yang sama dengan Angka 76 di atas, akan diperoleh tabulasi sebagai berikut: Tabel 6. Harga Kursi Terakhir DPR R RI di Setiap Dapil di Pulau Jawa No Daerah Pemilihan Harga Kursi Partai Yang Dapat 42 BANTEN I 110.823 PPP 43 BANTEN II 114.668 PAN 44 BANTEN III 129.527 PDIP 45 DIY 152.903 GOLKAR 46 DKI I 114.596 PKS 47 DKI II 143.673 DEMOKRAT 48 DKI III 123.537 PAN 49 JABAR I 100.826 NASDEM 50 JABAR II 144.417 GOLKAR 51 JABAR III 122.291 PDIP 52 JABAR IV 111.452 DEMOKRAT 53 JABAR V 134.107 PKB 54 JABAR VI 161.405 PAN 55 JABAR VII 147.717 NASDEM 56 JABAR VIII 120.520 DEMOKRAT 57 JABAR IX 113.521 GOLKAR 58 JABAR X 116.840 PKB 59 JABAR XI 125.658 GERINDRA 60 JATENG I 127.595 PPP 61 JATENG II 129.121 PPP 62 JATENG III 122.291 PDIP 63 JATENG IV 99.774 PDIP 64 JATENG V 128.436 PDIP 65 JATENG VI 120.020 DEMOKRAT 66 JATENG VII 130.778 PDIP 67 JATENG VIII 116.578 DEMOKRAT 68 JATENG IX 95.726 PKB 69 JATENG X 111.655 PPP 70 JATIM I 112.828 DEMOKRAT 71 JATIM II 106.775 NASDEM 72 JATIM III 120.361 NASDEM 73 JATIM IV 99.473 PDIP 74 JATIM V 112.044 PDIP 75 JATIM VI 128.363 PKB 76 JATIM VII 139.147 DEMOKRAT 77 JATIM VIII 108.687 NASDEM 78 JATIM IX 110.966 GERINDRA 79 JATIM X 98.473 NASDEM 80 JATIM XI 212.081 GOLKAR JUMLAH 4.819.653 39 80. Bahwa dari tabel di atas tampak bahwa dengan mengambil harga kursi terakhir terendah dari dapil yang ada di setiap propinsi di Pulau Jawa, yakni: Propinsi Banten (BANTEN I), Propinsi DIY, Propins DKI Jakarta (DKI I), Propinsi Jawa Barat (JABAR I), Propinsi Jawa Tengah (JATENG IX), dan 103 Propinsi Jawa Timur (JATIM X), bila ditambah dengan jumlah suara sah harga kursi terakhir di dapil-dapil luar Pulau Jawa (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, dan Nusa Tenggara serta Bali) sebanyak 4.008.308 maka akumulasi suaranya adalah: = (110.823+152.903+114.596+100.826+95.726+98.473+4.008.308) = 4.681.655 suara Dimana 4.681.655 suara itu adalah setara dengan: = (4.681.655/139.970.810) x 100% = 3,34% suara sah nasional; 81. Bahwa dari hasil perhitungan yang disebutkan dalam Angka 79 di atas bermakna, bahwa suatu partai politik peserta pemilu yang berhasil meraih kursi-kursi terakhir di setiap daerah pemilihan di luar Pulau Jawa dan di beberapa kursi di dapil Pulau Jawa, atau dengan kata lain meraih kursi-kursi terakhir yang tersebar di seluruh propinsi di Indonesia, meskipun perolehan suaranya di bawah ambang batas 4%, yakni hanya 3,34% suara sah nasional, namun kursi DPR RI yang bisa diperoleh adalah sebanyak 47 kursi atau setara dengan 8,17%; 82. Bahwa jika penjelasan pada Angka 81 di atas dibandingkan dengan hasil perolehan suara sah nasional dan kursi DPR RI dari salah satu partai politik peserta Pemilu tahun 2019 yang memenuhi ambang batas parlemen, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yakni sebanyak 6.323.147 suara sah nasional yang setara dengan 4,52%, dengan perolehan sebanyak 19 kursi DPR RI atau setara dengan 3.30%, tampak bahwa penerapan ambang batas parlemen yang hanya berdasar atas perolehan suara sah nasional, sangat tidak proporsional, yang bermakna pula tidak rasional, dan tidak adil. Bahkan, lebih dari itu, ketidakadilan yang dihasilkan dari penerapan ambang batas perlemen 4% yang dihitung hanya berdasar perolehan suara sah nasional, sangat tidak mencerminkan keterwakilan pemilih yang tersebar dan beragam di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi ketakadilan ini merupakan keadaan yang tak bisa ditolerir (intorelable); 83. Bahwa berdasar atas analisis pada angka 81 dan angka 82 di atas, bila penerapan ambang batas parlemen bagi partai politik peserta pemilu untuk diikutkan dalam penghitungan perolehan kursi DPR juga menggunakan tolok ukur jumlah kursi DPR yang diperoleh dari setiap daerah pemilihan, 104 selain menggunakan tolok ukur perolehan suara sah nasional, maka asas proporsionalitas dan keterwakilan serta ketersebaran-nya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terpenuhi; 84. Bahwa berdasar atas hal-hal yang disebutkan pada angka 76 sampai dengan 83 di atas menunjukkan bahwa perlunya menjadikan bukan hanya perolehan suara sah nasional semata-semata sebagai ambang batas bagi partai politik peserta pemilu untuk diikutkan dalam penghitungan perolehan kursi DPR RI, sebagaimana yang diatur dalam norma yang dikandung pada Pasal 414 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, namun juga perlu menjadikan perolehan akumulasi kursi DPR RI dari setiap dapil, sebagai nilai ambang batas parlemen bagi partai politik peserta pemilu untuk diikutkan dalam penghitungan perolehan kursi DPR RI. Hal ini penting untuk memberikan rasa adil atas perolehan kursi, mengingat bahwa harga kursi di daerah pemilihan yang berada di luar Pulau Jawa khususnya, jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga kursi di Pulau Jawa. Bahkan lebih dari itu untuk menjaga rasionalitas hasil pemilu yang berkorelasi secara positif dengan sistem pemilu proporsional; 85. Bahwa menjadikan akumulasi perolehan kursi DPR RI dari partai politik peserta Pemilu di setiap Daerah Pemilihan sebagai ambang batas parlemen, sejatinya merupakan bentuk lain dari menjamin agar hasil pemilihan umum proporsional, dalam koridor sistem pemilu yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945 dengan kata adil, serta semangat yang terkandung dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang tegas menganut asas proporsional yang dicirikan dengan equality, yaitu kesetaraan suara yang menegaskan bahwa nilai suara setiap pemilih adalah sama dalam suatu pemilihan. Oleh karena itu harga kursi perwakilan nilainya kurang lebih sama. 86. Bahwa berdasar atas data dan penjelasan yang termuat dalam angka 76 sampai dengan 85 di atas, dengan penalaran yang wajar dapat disebutkan bahwa terdapat potensi bagi partai politik peserta pemilu dengan basis konstituen adalah pemilih di luar Pulau Jawa untuk meraih sejumlah kursi yang signifikan jumlahnya/besar, dalam arti memeroleh kursi DPR yang lebih besar dari 4%, namun dengan perolehan suara yang tidak-signifikan (kecil), dalam arti kurang dari 4%. Sebaliknya, bahwa terdapat potensi bagi 105 partai politik peserta pemilu dengan basis konstituen adalah pemilih di Pulau Jawa untuk meraih sejumlah suara yang signifikan (besar), dalam arti memeroleh suara sah nasional yang lebih besar dari 4%, namun dengan perolehan kursi yang tidak-signifikan, dalam arti kurang dari 4% (sedikit); 87. Bahwa berdasar atas pertanyaan Hakim Yang Mulia Prof. Saldi Isra, ada hal-hal menarik yang perlu penjelasan lebih detail terkait dengan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Pemilu yang selalu diletakkan suara sah secara nasional, kemudian digarismiringkan dengan jumlah kursi di DPR, dan mengapa untuk parliamentary threshold itu secara nasional, tidak menyebandingkan dengan jumlah kursi di DPR. Atau dengan kata lain kenapa hanya memilih suara sah secara nasional, tidak memadankannya dengan jumlah kursi di DPR. Ada implikasinya karena kadang-kadang ketika dijadikan kursi, jumlah kursi menjadi lebih besar atau menjadi lebih kecil dibandingkan dengan suara sah secara nasional, menggunakan seperti yang ada dalam rumusan ini atau akan memadukan dengan model suara sah secara nasional digarismiringkan dengan persentase kursi di DPR. Pertanyaan Yang Mulia Saldi Isra ini semakin memperkuat pentingnya menjadikan bukan saja perolehan suara sah nasional sebagai tolok ukur ambang batas, tetapi juga jumlah perolehan kursi DPR RI 88. Bahwa hal yang tersebut di atas, pada Angka 82 khususnya, adalah merupakan bentuk diskriminasi yang nyata bagi partai politik peserta Pemilu, dengan membedakan peluang bagi partai politik peserta pemilu dengan basis konstituen pemilih luar Pulau Jawa dan partai politik peserta pemilu dengan basis konstituen pemilih Pulau Jawa, untuk mampu mencapai atau melampaui ambang batas parlemen karena semata-semata suara sah nasional sajalah sebagai ambang batas bagi partai politik peserta pemilu untuk diikutkan dalam penghitungan perolehan kursi DPR. Pembedaan peluang terhadap partai politik peserta Pemilu untuk mencapai dan melampuai ambang batas parlemen ini, nyata-nyata bertentangan dengan norma yang terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 106 Pendekatan Sosiologis 89. Bahwa secara sosiologis, hukum merupakan refleksi tata nilai yang diyakini oleh masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal tersebut berarti muatan hukum seharusnya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, bukan hanya bersifat kekinian, namun juga menjadi acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi dan politik di masa mendatang. (Amarullah Ahmad SF., dkk. Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta, GIP, 1996, hal. ix); 90. Bahwa menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dirubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dirubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dimana pembentukan peraturan perundang- undangan, harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi: (a) kejelasan tujuan; (b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; (c) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; (d) dapat dilaksanakan; (e) kedayagunaan dan kehasilgunaan; (f) kejelasan rumusan; dan (g) keterbukaan; 91. Bahwa asas dapat dilaksanakan sebagaimana disebut dalam angka 56 di atas berarti setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis; 92. Bahwa yang dimaksudkan pendekatan sosiologis menurut Pemohon adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan (norma) yang dibentuk dan atau yang berlaku, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, serta menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara; 93. Bahwa Indonesia telah menyelenggarakan Pemilihan Presiden secara langsung (selanjutnya ditulis Pilpres) sebanyak 4 (empat) kali, yakni: Pilpres 107 Tahun 2004, Pilpres Tahun 2009, Pilpres Tahun 2014 dan Pilpres Tahun 2019; 94. Bahwa pelaksanaan keempat Pilpres yang disebut pada angka 59 di atas didasarkan pada norma yang tercantum pada masing-masing undang- undang tentang Pilpres dengan syarat sebagai berikut: (a) Pilpres Tahun 2004, dilaksanakan berdasar atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, menyebutkan bahwa: “Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR”; (b) Pilpres Tahun 2009, dilaksanakan berdasar atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilhan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilhan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyebutkan bahwa: “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”; (c) Pilpres 2014, dilaksanakan berdasar atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilhan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyebutkan bahwa: “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”; 108 (d) Pilpres 2019, dilaksanakan berdasar atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 221 dan Pasal 222 Undang-undang a quo menyebutkan bahwa: Pasal 221 : “Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.” Pasal 222 : “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”; 95. Bahwa praktik Pilpres di Indonesia sejak dilaksanakan secara langsung sejak Pemilu 2004 hingga Pemilu 2019 mempersyaratkan ambang batas (threshold) dengan alat ukurnya adalah perolehan kursi atau perolehan suara secara nasional. Hal ini menjadi fakta empiris dan telah menjadi muatan hukum yang mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, bukan hanya bersifat kekinian, namun juga menjadi acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi dan politik di masa mendatang. 96. Bahwa Pilpres tahun 2024, akan dilaksanakan berdasar atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sesuai dengan norma Pasal 221 dan Pasal 222 Undang-undang a quo menyebutkan bahwa: Pasal 221: “Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.” Pasal 222: “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”; 97. Bahwa berdasarkan fakta sosiologis Pilpres di atas, penggunaan syarat ambang batas yang menggunakan perolehan suara atau perolehan kursi secara nasional telah menjadi fakta hukum secara empiris. Fakta empiris yang telah diterima ole masyarakat pemilih di Indonesia. 109 Pendekatan Teknis – Praktis 98. Pendekatan Teknis – Praktis yang dimaksud oleh Pemohon adalah untuk menjawab pertanyaan, “Bagaimana mungkin menjadikan jumlah perolehan kursi DPR sebagai syarat untuk diikutsertakan dalam perhitungan perolehan kursi DPR?”; “Bukankah menjadikan jumlah perolehan kursi DPR sebagai syarat untuk diikutsertakan dalam perhitungan perolehan kursi DPR seperti ungkapan ‘jeruk makan jeruk’, yang berarti penyelesaian masalah oleh anggota korps sendiri sehingga diragukan objektivitasnya?” (https://kbbi.lektur.id/jeruk-makan-jeruk); atau bahkan pertanyaan yang lebih serius, “Apakah menjadikan jumlah perolehan kursi DPR sebagai syarat untuk diikutkan dalam pengitungan perolehan kursi DPR bukan sesuatu yang dapat menjurus pada vicious circle?”; 99. Bahwa Pemohon dalam menjawab semua pertanyaan sebagaimana yang tertulis pada Angka 64 di atas, mengacu pada sejarah dan semangat serta dasar yang digunakan dalam pembentukkan dan pembagian daerah pemilihan DPR dengan sifat yang melekat padanya; 100. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MKRI Nomor 80/PUU- XX/2022, telah menyebabkan terjadinya perubahan kewenangan lembaga yang menetapkan Daerah Pemilihan, dimana sejak dibacakannya Keputusan a quo maka penetapan Daerah Pemilihan menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU); 101. Bahwa KPU telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 (Bukti P-19) tentang Penataan Daerah Pemilihan, dimana terdapat tujuh prinsip penyusunan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi yang harus dipedomani, sebagaimana disebut pada Pasal 2 ayat (1), yaitu: a. Kesetaraan nilai suara; b. Ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional; c. Proporsionalitas; d. Integralitas wilayah; e. Berada dalam cakupan wilayah yang sama; f. Kohesivitas, dan; g. Kesinambungan. 102. Prinsip kesetaraan nilai suara sebagaimana dimaksud pada Angka 99 huruf (a) di atas, merupakan upaya untuk meningkatkan nilai suara atau 110 harga kursi yang setara antara 1 (satu) Dapil dan Dapil lainnya dengan prinsip 1 (satu) orang-satu suara-satu nilai. Sementara, Angka 99 huruf (b), yakni Ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, merupakan ketaatan dalam pembentukan Dapil dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik setara mungkin dengan persentase suara sah yang diperoleh; 103. Bahwa di samping itu, penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan adalah bersifat independen dan mandiri. Hal ini berarti bahwa: Pertama, perolehan kursi DPR dari masing-masing partai politik peserta pemilu di setiap daerah pemilihan adalah semata-mata hanya berdasarkan perolehan suara sah dari masing-masing partai politik di daerah pemilihan tersebut yang dikonversi dengan mekanisme/cara tertentu menjaid kursi hingga seluruh kuota kursi DPR di daerah pemilihan tersebut habis terbagi. Kedua, tidak terjadi aliran atau akumulasi suara pada suatu daerah pemilihan, yang berarti bahwa tidak diperbolehkan masuk atau keluarnya suara suatu partai politik peserta pemilu dari satu daerah pemilihan ke daerah pemilihan lainnya meskipun daerah pemilihan-daerah pemilihan itu berada dalam satu propinsi yang sama. 104. Bahwa berangkat dari hal-hal seperti yang disebutkan dalam angka 97, 98, dan 99 di atas, tampak dengan jelas bahwa semangat yang terkandung dari PKPU Nomor 6 Tahun 2022 sebagai perwujudan atas amar Putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022 adalah “kesetaraan suara – kursi dalam sistem pemilu proporsional”, yang dengan kata lain dapat disebutkan bahwa Putusan MK a quo merupakan “amar agar KPU menyelenggarakan Pemilu yang JUJUR dan ADIL sebagaimana amanat UUD NRI 1945 yang bukan saja tecermin dalam PROSES pelaksanaannya tetapi juga HASIL Pemilunya”. 105. Bahwa berdasarkan atas seluruh argumen yang diajukan oleh Pemohon, yang didekati dari Pendekatan Historis, Pendekatan Filosofis – Teoretis, dan Pendekatan Sosiologis serta Pendekatan Teknis – Praktis, menurut Pemohonan adalah beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang 111 Dasar NRI 1945 karena mengandung ketidakpastian hukum, berpotensi menimbulkan diskriminasi, tidak rasional karena telah dan akan terus menghasilkan produk yang tidak memenuhi sistem pemilu proporsional, serta mengandung ketakadilan yang tak bisa ditolerir (intorelable); 106. Bahwa Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang dimohonkan untuk diuji akan menjadi tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945, tepatnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945, memberi kepastian hukum, tidak menimbulkan diskriminasi, rasional karena akan menghasilkan produk yang memenuhi sistem pemilu proporsional, serta tidak mengandung ketakadilan yang tak bisa ditolerir (intorelable) bila frasa “perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional” dimaknai juga dengan “perolehan kursi paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah kursi DPR RI”. 107. Bahwa berdasar atas seluruh argumentasi permohonan yang diajukan di atas, Pemohon mengajukan kesimpulan permohonan pengujian Pasal Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap norma Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 22E ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dituangkan dalam Petitum sebagaimana disampaikan di bawah ini. IV. Petitum Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional atau 112 perolehan kursi paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah kursi DPR RI untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.”; 3. Memerintahkan agar Putusan ini ditempatkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.6] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca kesimpulan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat tanpa tanggal yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Januari 2024, pada pokoknya sebagai berikut: I. Para Pemohon Dan Pokok Permohonan Para Pemohon Perkara Nomor 116 dan 124/PUU-XX/2023 dalam permohonannya pada intinya mengemukakan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dilanggar atas penentuan ambang batas parlemen saat ini hanya didasarkan atas kehendak politik bebas para pembentuk undang- undang telah membuat hasil pemilu menjadi tidak proporsional dan sudah bertentangan dengan tujuan organisasi Pemohon 116. Dan tolok ukur untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR adalah semata-mata berdasar atas perolehan suara sah nasional. Sementara, menurut Para Pemohon 124 dalam konteks hasil pemilu yang proporsional, perolehan kursi- kursi DPR RI dari sejumlah daerah pemilihan dengan jumlah tertentu sangat mungkin tidak setara dengan perolehan suara akibat berlakunya norma pada pasal a quo. II. Keterangan Yang Disampaikan Dalam Proses Persidangan 1. Keterangan Presiden Dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 20 November 2023, Presiden menyampaikan pandangannya, antara lain: 1. Penerapan ambang batas parlemen, parliamentary threshold, merupakan instrumen untuk pengurangan jumlah partai politik pada parlemen dalam rangka menyederhanakan sistem kepartaian, guna mewujudkan kondisi politik yang stabil. Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dapat membantu meningkatkan kinerja parlemen. 113 2. Dalam penentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold telah dilakukan pembahasan secara intensif dan komprehensif dalam pembentukan Undang-Undang 7/2017. Dan disepakati bahwa ambang batas paling rendah 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan kursi anggota DPR. Hal tersebut juga terjadi pada pembahasan terkait dengan sistem pemilu proporsional, alokasi kursi per daerah pemilihan, dan metode konversi suara ke kursi. 3. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, pengaturan partai politik, peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR merupakan kebijakan hukum atau legal policy pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan UndangUndang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian, ketentuan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan open legal policy pembentuk undang-undang. Keterangan Presiden yang disampaikan dalam persidangan tersebut sejalan dengan pendapat DPR. 2. Keterangan Ahli Dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, Para Ahli Pemohon yaitu Didik Supriyanto dan Philips J. Vermonte menyampaikan pandangannya, antara lain masalah sistem dan teknis kepemiluan, termasuk pilihan kebijakan terkait ambang batas parlemen. DPR berpandangan bahwa konsep dan sistem kepemiluan yang pada akhirnya memunculkan pilihan kebijakan merupakan ranah pembentuk undang-undang, sehingga tidak tepat apabila hal ini kemudian diminta untuk diuji dan diputuskan di Mahkamah Konstitusi. Hal ini mengingat Mahkamah Konstitusi tidak dapat melakukan judicial activism sampai sejauh itu kecuali apabila terkait dengan hak-hak warga Negara untuk memilih. III. Kesimpulan Dengan memperhatikan Keterangan Presiden dan Keterangan Ahli yang disampaikan dalam proses persidangan Perkara Nomor 116 dan 124/PUU- XX/2023 dan Keterangan Tertulis yang disampaikan oleh DPR RI maka dapat 114 disimpulkan bahwa Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. [2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon a quo, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan bahwa objek pengujian dalam perkara a quo adalah norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017, yang tidak berbeda dengan objek permohonan dalam Perkara Nomor 116/PUU-XXI/2023. Adapun terhadap Perkara Nomor 116/PUU-XXI/2023 Mahkamah telah menjatuhkan 115 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang telah diucapkan sebelumnya dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Februari 2024, dengan amar sebagai berikut: Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi Pemohon Dalam Pokok Permohonan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan; 3. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. Berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU- XXI/2023 tersebut, norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 telah memiliki pemaknaan baru yang berlaku sejak diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. Oleh karena itu, meskipun secara redaksional masih sama namun, makna norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 bukan lagi sebagaimana yang termaktub dalam permohonan Pemohon. Artinya, norma a quo masih tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024, namun secara substansi norma a quo telah mengalami perubahan makna berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU- XXI/2023. Dengan demikian, terlepas dari terpenuhi atau tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, oleh permohonan Pemohon, dalil Pemohon berkaitan dengan pengujian inkonstitusionalitas bersyarat norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 telah kehilangan objek. [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah kehilangan objek maka menurut Mahkamah tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan. 116 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon kehilangan objek, dan hal-hal lain dalam permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon kehilangan objek; [4.3] Kedudukan Hukum Pemohon dan Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal sembilan belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh empat yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum 117 pada hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 13.02 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Mardian Wibowo