124/PUU-XIII/2015

PUTUSAN Nomor 124/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Yudhistira Maulana Tempat, tanggal lahir : Blang Pauh Sa, 2 Mei 1989 Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Blang Pauh Sa, Kecamatan Julok, Aceh Timur Sebagai ------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Fachrurrazi Tempat, tanggal lahir : Blang Pauh Sa, 20 Februari 1986 Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Blang Pauh Sa, Kecamatan Julok, Aceh Timur Sebagai ------------------------------------------------------------------ Pemohon II; 3. Nama : Rifa Cinnitya, S.H. Tempat, tanggal lahir : Langsa, 28 Januari 1993 Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Lampisang, Kecamatan Suka Makmur, Aceh Besar Sebagai ----------------------------------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Hamdani Tempat, tanggal lahir : Gampong Cot, 7 Agustus 1992 Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Gampong Cot, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya Sebagai ----------------------------------------------------------------- Pemohon IV; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 15 September 2015 memberi kuasa khusus kepada Safaruddin, S.H., Denny Agustriarman, S.Hi., dan Henny Naslawaty, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh yang berkedudukan di Jalan Pelangi Nomor 42, Kp. Keuramat, Banda Aceh, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 17 September 2015, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 September 2015, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 263/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 15 Oktober 2015 dengan Nomor 124/PUU- XIII/2015, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) juncto Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Memutus Pembubaran Partai Politik dan Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum; b. Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi”; B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON a. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: 1. Perorangan warga negara Indonesia; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 3. Badan hukum publik atau privat, atau; 4. Lembaga negara. Menurut Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945; b. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai kepentingan terkait dengan permohonan pengujian Undang- Undang a quo dan sangat berkepentingan terhadap penegakan hukum yang tanpa intervensi politik. Bahwa menurut UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Kapolda bertanggung jawab kepada Kapolri, tetapi di Provinsi Aceh seorang Kapolda yang hendak diangkat oleh Kapolri harus mendapatkan persetujuan dari Gubernur Aceh, sedangkan Gubernur adalah pejabat Negara yang diangkat berdasarkan dukungan politik Partai Politik maupun kelompok yang tetap mempunyai kepentingan terhadap kelompoknya, dan sebagai seorang kepala daerah yang melayani kepentingan publik sudah tentu mendapatkan kontrol sosial dari masyarakat punya kepedulian terhadap berbagai aspek pembangunan di daerahnya; c. Bahwa Pemohon selain advokat juga sebagai Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) yang sering mengkritisi bahkan menggugat Gubernur ke Pengadilan karena melakukan pengabaian hak-hak masyarakat Aceh dan pelanggaran hukum menurut Pemohon. Tindakan Pemohon ini tentu membuat Gubernur tidak nyaman terhadap Pemohon dan sebagai pejabat Politik yang mempunyai kewenangan terhadap persetujuan seorang Kapolda untuk menjadi Kapolda Aceh maka hubungan antara Gubernur dan Kapolda yang terkesan bahwa Kapolda adalah bawahan dari Gubernur, maka Gubernur akan memerintahkan kepada Kapolda untuk mengkriminalkan lawan politiknya serta para pengritiknya; Bahwa Pemohon berkeyakinan dengan adanya Pasal 205 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat secara potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 Dengan demikian, menurut pendapat Pemohon, Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK. d. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut: 1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945; 2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 3. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi; e. Bahwa berdasarkan kriteria-kriteria tersebut para Pemohon merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji karena Pasal 56 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 62 dan Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4633) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 22 ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2); Keberadaan Pasal 56 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah memberikan peluang Gubernur serta partai Politiknya untuk mengintervensi independensi penegakan hukum dengan menitipkan orang-orangnya menjadi Kepala Kepolisian Daerah Aceh. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 Dengan demikian, para Pemohon berpendapat bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. C. POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa Pasal 205 UU Nomor 11 Tahun 2006 bertentangan dengan hak konstitusional para Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 khususnya Pasal 22 ayat (5). Adapun bunyi Pasal 205 UU Nomor 11 Tahun 2006 tersebut adalah: Pasal 205 (1) Pengangkatan Kepala Kepolisian Aceh dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan persetujuan Gubernur. (2) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat permintaan persetujuan diterima. (3) Dalam hal Gubernur tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengangkat Kepala Kepolisian di Aceh. (4) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan satu kali lagi calon lain. Selanjutnya UUD 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) “Negara adalah negara hukum” Pasal 27 ayat (1), yang menyatakan: “segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, menyatakan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi dan melayanai masyarakat dan menegakkan hukum”. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 2. Bahwa fungsi kepolisian menurut UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 3. Bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polisi Negara Republik Indonesia Pasal 34 ayat (3) Polda di Pimpin oleh Kepala Polda, disingkat dengan Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri; 4. Bahwa Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. 5. Bahwa dengan adanya Pasal 205 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menurut Pemohon menjadi pintu masuknya intervensi kekuasan partai politik dalam independensi penyelenggara tugas kepolisian sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. 6. Bahwa dalam UUD 1945 sesungguhnya tidak ditegaskan tentang posisi kelembagaan Polri di bawah Presiden. Dalam Pasal 30 ayat (5) hanya mengatur bahwa kedudukan Polri dan TNI diatur lebih lanjut dengan UU. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang meletakan kedudukan Polri di bawah Presiden. Apalagi jika merujuk pada TAP MPR RI Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri dan TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri, disebutkan bahwa Polri adalah alat negara dan ditegaskan berada di bawah Presiden. 7. Bahwa adanya pengangkatan Kapolda di Aceh berbeda degan dengan provinsi lain juga telah menimbulkan ketidak persamaan hak sebagai warga negara Indoensia dimuka hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, dimana provinsi Kapolda untuk Provinsi lain diangkat oleh Kapolri tanpa memerlukan persetujuan dari Gubernur; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 8. Bahwa terhadap status Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 35/PUU-VIII/2010 tidak menafikan adanya otonomi khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, namun persetujuan Pegangkatan Kapolda selaku penanggung jawab penegakan Hukum yang melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat tidak termasuk dalam keistimewaan Pemerintahan Aceh menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893), yang menyatakan: “Pasal 3 (1) Keistimewaan merupakan pengakuan bangsa lndonesia yang diberikan kepada daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turuntemurun sebagai landasan spiritual. moral, dan kemanusiaan; (2) Penyelenggaraan Keistimewaan meliputi: a. penyelenggaraan kehidupan beragama; b. penyelenggaraan kehidupan adat; c. penyelenggaraan pendidikan; dan d. peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah”. Apalagi antara UU 2 Tahun 2002 dengan UU 11 Tahun 2006 tidak dapat diposisikan dalam hubungan hukum yang bersifat umum dan khusus (vide Putusan Mahkamah Nomor 5/PUU-V/2007 bertanggal 23 Juli 2007); Pemohon juga berkeyakinan bahwa antara UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh juga tidak dapat diposisikan sebagai hukungan hukum yang bersifat umum dan khusus; 9. Bahwa dengan perbedaaan proses pengangkatan Kapolda di Aceh yang telah juga di atur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 dan aturan tersendiri bagi POLRI sebaimana yang telah disampaikan diatas juga dapat memberikan ketidakpastian hukum dan benturan kepetingan politik Gubernur dalam penegakan hukum oleh Polisi di Aceh sehingga kinerja Polisi cenderung akan membela kepentingan Gubernur serta kelompoknya, yang dapat menimbulkan diskriminasi dalam hak pelayanan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 hukum antara masyarakat dengan Gubernur maupun kelompoknya sehingga terjadi ketidak pastian hukum dalam proses penegakan hukum oleh Polisi, hal seperti ini dapat merugikan hak konstitusional Pemohon seperti yang telah di jamin dalam Pasal 28D berbunyi: Ayat (1) : ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 10. Bahwa dengan adanya Pasal 56 ayat (4), (5), (6), dan (7) UU Nomor 11 Tahun 2006 yang mengatur persetujuan Gubernur terhadap pengangatan seorang Kapolda Aceh telah membuat Pemohon tidak bisa melakukan advokasi hukum yang bertentangan dengan kehendak Gubernur, dan pemohon selaku pengacara jalanan yang memberikan advokasi hukum dan memperjuangkan hak-hak publik yang tidak dipenuhi oleh Gubernur akan rentan terhadap kriminalisasi hukum oleh Polisi jika berhadapan dengan kekuasaan Gubernur. 11. Bahwa dengan adanya pasal a quo juga akan memberikan ruang korupsi baik bagi Kapolda sendiri maupun pembiaran terhadap kejahatan yang dapat dilakukan oleh Gubernur maupun afiliasinya; 12. Bahwa dengan adanya persetujuan Gubernur untuk pengangkatan seorang Kapolda akan menimbulkan keberpihakan penegakan hukum dalam tugas kepolisian jika menyangkut dengan Gubernur maupun orang sekitar gubernur, sebagai salah satu contoh status warga negara asing (Swedia) istri Gubernur yang menggunakan fasiltas keuangan Negara yang menurut Undang-Undang bahwa terhadap warga negara asing tidak boleh terlibat dalam usuran pemerintahan Republik Indonesia, Pemohon bahkan mengajukan gugatan ke pengadilan (bukti P) yang berakhir dengan putusan bahwa pengadilan menolak gugatan pemohon yang mempermasalahkan status WNA istri Gubernur yang memakai fasilitas negara. Dalam hal ini seharusnya Polisi dapat bertindak karena ada warga asing yang melakukan pelanggaran hukum dengan memasuki dan memakai fasilitas dari keuangan negara, tetapi Polisi di Aceh diam seribu bahasa karena Kapolda merupakan orang yang disetujui oleh Gubernur menjabat sebagai Kapolda Aceh; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 13. Bahwa untuk menjamin kemandirian penegakan hukum oleh Polisi di Aceh maka keberadaan Pasal 205 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh haruslah dinyatakan tidak berkekuatan hukum, dan memberikan indepensi Polri dalam melakukan penataan organisasinya secara mandiri tanpa intervensi politik dari kepala daerah di Aceh sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945; 14. Bahwa pandangan tentang adanya pemisahan antara kemandirian institusi dan kemandirian personal merupakan pandangan yang kurang tepat, sebab keduanya akan saling mempengaruhi. Artinya, kemandirian anggota akan mempengaruhi kemandirian institusi, dan sebaliknya, kemandirian institusi akan mempengaruhi kemandirian personal; 15. Bahwa UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian telah membangun sistem organisasi dan kewenangan organisasi yang dimaksudkan untuk menjaga agar Kepolisian dapat mandiri dan steril dari kepentingan politik. 16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas keberadaan Pasal 205 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2006 bertentangan dengan UUD 1945, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2); Sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 205 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2006 ”tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” D. PETITUM Berdasarkan segala yang diuraikan di atas, para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 204 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara RI Tahun 2006 nomor 62 dan Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4633) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) 3. Menyatakan Pasal 205 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 Negara RI Tahun 2006 nomor 62 dan Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4633) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kartu Tanda Advokat atas nama Safaruddin, S.H., Denny Agustriarman, S.Hi., dan Henny Naslawaty, S.H., serta Kartu Tanda Penduduk atas nama Yudhistira Maulana, Fachrurrazi, dan Rifa Chinitya, namun tidak disahkan dalam persidangan; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan para Pemohon, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.1.1] Bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) menyatakan, “(1) Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan; (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari”; [3.1.2] Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU MK tersebut, Mahkamah telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada hari Selasa, 27 Oktober 2015, pukul 15.00 WIB, namun para Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Mahkamah dengan surat panggilan Panitera Mahkamah Konstitusi, bernomor 1097.124/PAN.MK/10/2015, bertanggal 21 Oktober 2015. Atas ketidakhadiran para Pemohon tersebut, Mahkamah, melalui juru panggil, telah menghubungi para Pemohon dan meminta para Pemohon untuk menyampaikan alasan ketidakhadiran dalam persidangan dimaksud kepada Mahkamah secara tertulis. Selanjutnya pada pukul 15.21 WIB, Kepaniteraan Mahkamah menerima surat permohonan jadwal ulang sidang yang disampaikan oleh para Pemohon melalui faksimili yang pada pokoknya menjelaskan alasan ketidakhadiran para Pemohon sekaligus memohon penjadwalan ulang sidang perkara a quo. Berdasarkan uraian tersebut, Mahkamah menilai bahwa para Pemohon tidak menunjukkan kesungguhan tentang permohonannya. [3.2] Menimbang bahwa dalam rangka memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, Mahkamah harus menyatakan permohonan para Pemohon gugur. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut; [4.2] Para Pemohon tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan permohonan para Pemohon gugur. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal empat, bulan November, tahun dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal sebelas, bulan November, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 12.28 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Aswanto, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Wahiduddin Adams Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 ttd. Aswanto ttd. Patrialis Akbar ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Maria Farida Indrati ttd. Suhartoyo ttd. Manahan M.P Sitompul PANITERA PENGGANTI ttd. Rizki Amalia Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id