123/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 123/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Deddi Fasmadhy Satiadharmanto Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Delima V/5 Nomor 116 RT 011/RW 05 Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Selanjutnya disebut --------------------------------------------------------------------- Pemohon [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 5 September 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 5 September 2024 berdasarkan 2 Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 119/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 123/PUU-XXII/2024 pada tanggal 10 September 2024, yang telah diperbaiki dengan Perbaikan Permohonan bertanggal 7 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”. 3. Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 24/2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, Bukti P-4], sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tetang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945. 4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap UUD 1945 yang ditegaskan juga dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [selanjutnya disebut UU 48/2009, Bukti P-5], yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. 3 5. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konsitutusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [selanjutnya disebut UU 12/2011, Bukti P-6], yaitu berdasarkan Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa, “Dalam hal suatu Undang- Undang diduga bertentangan dengan UUD 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 6. Bahwa Mahkamah dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), maka sebagai konsekuensinya adalah apabila terdapat materi undang-undang atau pembentukan undang-undang bertentangan dengan konstitusi (inkonstitusional), oleh karena itu Mahkamah dapat menganulir undang-undang sebagian atau keseluruhannya dengan menyatakan “undang-undang a quo sebagian atau keseluruhannya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat”. 7. Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas, apabila ada warga negara atau sejumlah warga negara atau badan hukum/badan hukum privat yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan sebagai akibat pemberlakuan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah berwenang menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang- Undang tersebut “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” sebagaimana diatur dalam pasal 57 ayat (1) UU 8/2011. 8. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah juga berwenang untuk memberi tafsir atas ketentuan pasal-pasal dari suatu undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dari undang-undang merupakan tafsir satu- satunya (the sole interpretation of the constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna yang ambigu, multi tafsir dan/atau tidak jelas, maka dapat dimintakan penatafsirannya kepada Mahkamah. 9. Bahwa Pemohon menilai Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian a quo. Pengujian ketentuan konstitusionalitas Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016 merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga oleh 4 karena itu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Bahwa pengakuan hak setiap warganegara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 juncto UU Nomor 24 Tahun 2003. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution) dan penafsir tunggal konstitusi (the sole interpreter of the constitution). 2. Bahwa dalam hukum acara yang berlaku dinyatakan hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum, atau zonder belang geen rechtsingan). Pengertian asas tersebut adalah bahwa hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan. Dalam perkembangannya ternyata ketentuan atau asas tersebut tidak berlaku mutlak berkaitan dengan diakuinya hak orang atau lembaga tertentu untuk mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan, dengan mengatasnamakan kepentingan publik, yang dalam doktrin hukum universal dikenal dengan organizational standing (legal standing). 3. Bahwa Mahkamah berfungsi sebagai pengawal sekaligus penjaga hak-hak konstitusional setiap warga negara. Mahkamah merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016 terhadap UUD 1945. 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 dinyatakan bahwa, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau 5 kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. 5. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. 6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut: a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 7. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa “warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki 6 kepentingan sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK. Hal ini sesuai dengan adagium “no taxation without participation”. Ditegaskan Mahkamah bahwa setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang. 8. Bahwa kelima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (halaman 59), yang menyebutkan sebagai berikut: Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer, vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintahan daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh masyarakat dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang- Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. Dalam “Judicial Review in Perspective, 1995). 9. Bahwa Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang memiliki latar belakang sebagai pembayar pajak (tax payer). Pemohon sebagai warganegara juga pemilih yang menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 (Bukti P-7) akan mengikuti Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi DKJ Jakarta pada November 2024 mendatang sebagai Calon Pemilih. 10. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang taat terhadap konstitusi dan sebagai pemilih yang terdaftar telah menggunakan hak suaranya dalam Pemilu 2024 merasa dirugikan dengan keberlakuan Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016 yang memuat ketentuan Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memilih Pasangan Calon baik itu Unsur Partai Politik maupun dari Pasangan Calon Perseorangan secara kolektif untuk membangun demokrasi, masyarakat, bangsa, dan negara, serta berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Sehingga, karenanya Pemohon mengalami kerugian 7 konstitusional disebabkan adanya aturan Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016, maka Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian UU a quo ke hadapan Yang Mulia Ketua dan Hakim-Hakim Mahkamah Konstitusi. 11. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan a quo adalah upaya untuk memperjuangkan kepentingan konstitusional Pemohon dalam kapasitas sebagai pribadi warganegara untuk mendapatkan persamaan di muka hukum dan keadilan serta menghapuskan pengaturan hukum yang diskriminatif dan lebih luas lagi merupakan upaya Pemohon untuk perjuangan kolektif demi kemajuan bangsa dan negara [vide Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945]. 12. Bahwa terkait frasa “frasa pasangan calon perseorangan atau tim yang diberi kuasa, harus menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai”. 13. Oleh karena itu,Mahkamah Konstitusi perlu menafsirkan ketentuan Pasal 48 ayat (4) UU Pilkada, yaitu frasa “pasangan calon perseorangan atau tim yang diberi kuasa, harus menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai”, dengan tafsir:  Frasa “pasangan calon perseorangan atau tim yang diberi kuasa, harus menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk dilakukan verifikasi adminsitrasi relevansi dengan kepastian Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagai Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah di tingkat PPK = Panitia Pemilihan Kecamatan, PPS = Panitia Pemungutan Suara ditingkat kelurahan, hingga terbentuknya KPPS = Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pilkada 2024”. Berdasarkan PKPU Nomor 2 Tahun 2024 dan terlampir jadwal tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 (Bukti P-8). Putusan bertafsir atas ketentuan Pasal 48 ayat (4) UU Pilkada perlu diberikan oleh Mahkamah Konstitusi agar tidak menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon sebagai Pemilih dengan ketentuan yang seiring sejalan dengan keterbentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu 8 Kepala Daerah di tingkat PPK = Panitia Pemilihan Kecamatan, PPS = Panitia Pemungutan Suara, hingga terbentuknya KPPS = Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara”. 14. Bahwa berdasarkan argumen-argumen di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo disebabkan Pemohon mengalami kerugian konstitusional akibat diberlakukannya Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN A. PERMOHONAN PEMERIKSAAN PRIORITAS 1. Bahwa permohonan ini menjadi penting dan sangat berarti bagi diri Pemohon sebagai Pemilih dan Pemilih lainnya. Urgensi ini didasarkan pada momentum bekejaran dengan waktu penetapan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah di tingkat PPK = Panitia Pemilihan Kecamatan, PPS = Panitia Pemungutan Suara ditingkat kelurahan, hingga terbentuknya KPPS = Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ditingkat TPS di bulan November 2024 yang akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain itu, dalam momentum inilah kerugian konstitusional bersifat khusus (spesifik) dan aktual dapat dipastikan akan terjadi dengan keberlakuan Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016. 2. Bahwa permohonan ini berkelindan juga dengan jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah serentak di beberapa wilayah Indonesia di mana tahapan ke tahapan hingga November 2024 dan Hari Pemilihan Umum pada 27 November 2024” sebagaimana Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024. Oleh karena itu, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi dapat menjatuhkan Putusan atas Permohonan a quo pada kemungkinan diperpanjang masa pendaftaran pasangan calon perseorangan a quo. 3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mohon kiranya Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan pemeriksaan dan memutus secara berkeadilan permohonan a quo. 9 B. DALIL-DALIL PERMOHONAN 1. Bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016 mengandung problematika hukum sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) karena tidak mencerminkan asas pembentukan peraturan yaitu kesesuaian materi muatan (vide Pasal 5 UU 12/2011) dan tidak mencerminkan asas materi muatan peraturan yaitu kebangsaan, kekeluargaan, keadilan, dan kesamaan kedudukan dalam hukum (vide Pasal 6 UU 12/2011). 2. Bahwa Mahkamah menyatakan hak konstitusional warga negara, yakni memiliki hak untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) merupakan hak yang dijamin konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional. Karena dijamin konstitusi, maka tindakan apapun selama warga negara telah memenuhi syarat lalu dihambat atau menghalangi merupakan hal yang bertentangan dengan konstitusi. 3. Bahwa Pemohon menilai ketentuan Pasal 48 ayat (4) UU Pilkada mengandung norma ketidakpastian hukum dengan adanya frasa “pasangan calon perseorangan atau tim yang diberi kuasa, harus menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai” pada ketentuan Pasal 48 ayat (4) a quo. Adapun Pasal 48 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016 Pilkada menyatakan: “Pasangan calon perseorangan atau tim yang diberi kuasa, harus menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai”. Pemohon telah membaca Penjelasan dari Pasal 48 ayat (4) UU Pilkada yang hanya tertulis “cukup jelas”. Justru frasa “pasangan calon perseorangan atau tim yang diberi kuasa, harus menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai” membuat ketentuan Pasal 48 ayat (4) UU Pilkada mengandung ketidakpastian hukum, karena menjadi paradoksal ketika Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagai Badan Adhoc penyelenggara Pemilu dalam hal ini di tingkat PPK = Panitia Pemilihan Kecamatan, PPS = 10 Panitia Pemungutan Suara, hingga terbentuknya KPPS = Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara baru terbentuk pada November 2024 a quo. Patut dipertanyakan apakah Pasangan Calon Perseorangan ingin mencalonkan diri terbatas waktu pendaftaran 28 hari sebelum waktu pendaftaran dengan menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk dilakukan verifikasi faktual dimana notabene Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagai Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah di tingkat PPK = Panitia Pemilihan Kecamatan, PPS = Panitia Pemungutan Suara, hingga terbentuknya KPPS = Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara terbentuk pada November 2024. Jika ditafsir secara a contrario, bahwa jika pasangan calon perseorangan atau tim yang diberi kuasa wajib menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) paling lambat 28 hari sebelum pendaftaran dimulai, maka konsekuensi dari tidak adanya PPS yang terbentuk sebelum periode ini akan mempengaruhi masa pendaftaran pasangan calon perseorangan. Jika mengikuti logika penafsiran a contrario yang diperluas, merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009, masa pendaftaran pasangan calon perseorangan dapat dianggap tidak relevan atau tidak dimulai hingga PPS terbentuk secara resmi. Dengan kata lain, pendaftaran pasangan calon perseorangan tidak dapat dimulai jika PPS, PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) belum terbentuk. Oleh karena itu, jika KPPS baru terbentuk pada November 2024, masa pendaftaran pasangan calon perseorangan dapat dianggap dimulai setelah terbentuknya KPPS tersebut. Penafsiran ini mendasarkan pada pemahaman bahwa tidak mungkin melakukan verifikasi faktual tanpa adanya PPS yang secara legal berwenang untuk melakukannya, sehingga tahapan pendaftaran calon perseorangan harus relevan dan terhubung dengan terbentuknya lembaga- lembaga penyelenggara pemilihan tersebut. Selain itu, Pemohon berpendapat ketentuan Pasal 48 ayat (4) memiliki ketidakjelasan tafsir. Menurut Pemohon, norma pasal 48 ayat (4) UU Pilkada ini tidak jelas karena dalam hal dimaksud batasan pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan dengan menyerahkan dokumen syarat dukungan 11 kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai? Sementara PPS secara legal terbentuk mulai dari PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) baru terbentuk pada November 2024? 4. Bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (4) UU Pilkada yang telah membuat ketidakpastian hukum untuk diri Pemohon dan sekalipun berpotensi menghilangkan “Hak untuk Memilih (Right to Vote)” telah dihambat oleh ketentuan Pasal 48 ayat (4) a quo. Ketentuan Pasal 48 ayat (4) UU Pilkada a quo melanggar hak politik Pemohon yang dilindungi dalam UUD 1945 [vide Pasal 27 ayat (1) – Mengatur mengenai persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan, Pasal 28D ayat (1) – Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, Pasal 28J ayat (2) – Mengatur mengenai pembatasan terhadap hak-hak dan kebebasan asasi dengan tujuan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak-hak orang lain, dan Kovenan Internasional. IV. PETITUM Berdasarkan segenap argumentasi yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memutus Permohonan a quo, dengan amar putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti 12 P-8 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Oktober 2024, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Deddi Fasmadhy Satiadharmanto; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas aUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemohon Deddi Fasmadhy Satiadharmanto sebagai warga negara juga Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024; 8. Bukti P-8 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 13 Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Pasal 48 ayat ayat (4) dan Penjelasan Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut UU 10/2016, terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; 14 Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian Pasal 48 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016, yang menyatakan sebagai berikut: 15 Pasal 48 (1) … (2) … (3) … (4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 (dua puluh delapan) Hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai. Penjelasan Pasal 48 Ayat (4) Cukup Jelas Terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 2. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menyatakan kualifikasinya sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki latar belakang sebagai pembayar pajak (tax payer). Selain itu, Pemohon juga merupakan Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, yakni pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta pada Bulan November 2024, yang dibuktikan dengan terdaftaranya Pemohon dalam DPT (Bukti P-7). 3. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang taat kepada Konstitusi dan juga sebagai Pemilih yang telah menggunakan hak suaranya pada Pemilu Tahun 2024. Pemohon merasa dirugikan dengan keberlakuan Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016 karena ketentuan Pasal 48 ayat (4) UU a quo menjadikan hak konstitusional Pemohon dirugikan untuk memilih pasangan calon, baik dari unsur partai politik maupun pasangan calon perseorangan secara kolektif untuk membangun demokrasi, masyarakat, bangsa dan negara, kerugian hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan kerugian hak konstitusional untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. 4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan a quo adalah sebagai upaya untuk memperjuangkan kepentingan konstitusional Pemohon dalam kapasitas sebagai warga negara untuk mendapatkan persamaan di muka hukum dan keadilan serta menghapuskan pengaturan hukum yang diksriminatif dan juga merupakan upaya perjuangan kolektif demi kemajuan bangsa dan negara. 16 5. Bahwa ketentuan norma Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016 yakni mengenai verifikasi faktual atas dokumen syarat dukungan atas pasangan calon perseorangan yang harus diserahkan paling lambat 28 (dua puluh delapan hari) sebelum waktu pendaftaran pasangan calon, harus seiring sejalan dengan pembentukan panitia penyelenggara (KPPS, PPK dan PPS), agar tidak menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon 6. Bahwa Pemohon sebagai Pemilih mengalami kerugian konstitusional apabila ketentuan Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016 tidak ditasfirkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan yang seiring sejalan dengan keterbentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah di tingkat PPPK= Panitia Pemilihan Kecamatan, PPS = Panitia Pemungutan Suara, hingga terbentuknya KPPS = Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Berdasarkan seluruh uraian dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan atau menjelaskan adanya anggapan kerugian konstitusional yaitu berkenaan dengan adanya ketidakpastian hukum sebagai akibat berlakunya norma Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016 yang menyebabkan Pemohon mengalami kerugian hak konstitusional. Adapun alasan kerugian konstitusional dimaksud, menurut Pemohon dikarenakan norma Pasal 48 ayat (4) UU a quo paradoks, di mana ketentuan a quo mensyaratkan penyerahan dokumen syarat dukungan untuk calon perseorangan yang akan diverifikasi secara faktual oleh PPS, paling lambat 28 hari sebelum pendaftaran dimulai. Padahal menurut Pemohon, pembentukan panitia penyelenggara (KPPS, PPS dan PPK) dibentuk pada bulan November 2024, sehingga tidak mungkin menyerahkan berkas verifikasi jika panitianya tidak ada atau belum dibentuk. Anggapan kerugian konstitusional dimaksud, menurut Mahkamah bersifat spesifik dan potensial serta memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) dengan kerberlakuan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, jika permohonan Pemohon dikabulkan, maka kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. 17 [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil permohonan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan norma Pasal 48 ayat (4) memiliki problematika hukum karena tidak mencerminkan asas pembentukan peraturan yakni kesesuaian materi muatan [vide Pasal 5 UU 12/2011] dan tidak mencerminkan asas materi muatan peraturan yaitu kebangsaan, kekeluargaan, keadilan, dan kesamaan kedudukan dalam hukum [vide Pasal 6 UU 12/2011]. 2. Bahwa menurut Pemohon, warga negara memiliki hak konstitusional untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) sebagaimana yang dinyatakan oleh Mahkamah. Hak-hak warga negara tersebut merupakan hak yang dijamin konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional. Oleh karena itu, tindakan apapun yang menghambat atau menghalangi warga negara yang telah memenuhi syarat, merupakan hal yang bertentangan dengan konstitusi. 3. Bahwa menurut penilaian Pemohon, ketentuan norma Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016 mengandung ketidakpastian hukum karena adanya frasa “pasangan calon perseorangan atau tim yang diberi kuasa, harus menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai”. Padahal, frasa tersebut selain mengandung ketidakpastian hukum juga memiliki ketidakjelasan tafsir. Frasa “pasangan calon perseorangan atau tim yang diberi kuasa, harus menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon 18 dimulai” menjadi paradoks, dikarenakan ketika pasangan calon perseorangan ingin mencalonkan diri harus terlebih dahulu menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada Panitia Pemungutan Suara guna dilakukan verifikasi faktual dengan ketentuan bahwa penyerahan dokumen tersebut paling lambat 28 hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai, sementara Panitia Pemungutan Suara (PPS) belum terbentuk. 4. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan norma Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016 selain menimbulkan ketidakpastian hukum, juga berpotensi menghilangkan hak untuk memilih (right to vote) dan melanggar hak politik Pemohon yang dilindungi oleh UUD NRI Tahun 1945 dan kovenan internasional. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Oktober 2024 [selengkapnya dimuat dalam Bagian Duduk Perkara]. [3.9] Menimbang bahwa karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat bahwa tidak terdapat kebutuhan maupun urgensi untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa sebelum menilai konstitusionalitas norma Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), apakah terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali. Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. 19 (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, terhadap pasal yang telah diuji konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujiannya kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah membaca dengan saksama materi permohonan Pemohon dalam perkara a quo dan telah pula menyandingkannya dengan permohonan sebelumnya yang berkaitan dengan pengujian inkonstitusionalitas norma Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016 yakni dalam Perkara Nomor 61/PUU-XXII/2024 yang juga menguji konstitusionalitas norma Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016 dengan menggunakan Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujiannya. Sedangkan, permohonan a quo menggunakan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sehingga, telah ternyata dasar pengujian perkara sebelumnya berbeda dengan dasar pengujian perkara a quo. Selain dasar pengujian yang berbeda tersebut, meskipun secara substansi Perkara Nomor 61/PUU-XXII/2024 yang telah diputus oleh Mahkamah juga menguji konstitusionalitas norma Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016, namun pada pokoknya isu hukum yang dipersoalkan adalah berkenaan dengan permintaan ruang bagi calon perseorangan untuk mendaftar sebagai pasangan calon kepala daerah pasca tahapan penundaan pemilihan apabila terdapat daerah yang berpotensi hanya diikuti oleh pasangan calon tunggal. Sementara itu, isu hukum dalam perkara a quo adalah berkenaan dengan jangka waktu verifikasi faktual atas dokumen syarat dukungan bagi calon perseorangan yang harus diserahkan kepada PPS untuk kemudian diverifikasi oleh PPS paling lama 28 hari sebelum pendaftaran pasangan calon dimulai, yang tidak sejalan dengan pembentukan panitia penyelenggara (KPPS, PPS dan PPK) yang baru dibentuk pada bulan November 2024, sehingga penyerahan dokumen syarat dukungan calon perseorangan untuk diverifikasi tidak 20 dimungkinkan karena panitia penyelenggara (KPPS, PPS, dan PPK) belum terbentuk. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan a quo tidak terhalang oleh ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga terhadap ketentuan norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali. [3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan menilai isu konstitusionalitas norma Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016 yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon. Sementara itu, berkenaan dengan Penjelasan Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016, karena tidak diuraikan lebih lanjut oleh Pemohon dalam Positanya, oleh karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut berkenaan dengan konstitusionalitas Penjelasan Pasal a quo. [3.12] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama dalil permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, isu utama yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan penyerahan dokumen syarat dukungan oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberi kuasa kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) guna dilakukannya verifikasi faktual dengan jangka waktu paling lambat 28 hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai, yang dinilai Pemohon tidak sejalan dengan pembentukan panitia penyelenggara (KPPS, PPS dan PPK) yang dibentuk pada bulan November 2024, sehingga penyerahan dokumen syarat dukungan calon perseorangan untuk diverifikasi tidak dimungkinkan karena panitia penyelenggara (KPPS, PPS dan PPK) belum terbentuk. Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebagai berikut. [3.12.1] Bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011), selengkapnya menyatakan sebagai berikut: 21 Pasal 5 Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk undang-undang yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. Selanjutnya, mengenai materi muatan Peraturan Perundang-undangan haruslah mencerminkan asas-asas sebagaimana termuat dalam Pasal 6 UU 12/2011, yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 6 (1) Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. Pengayoman; b. Kemanusiaan; c. Kebangsaan; d. Kekeluargaan; e. Kenusantaraan; f. Bhineka tunggal ika; g. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; h. Ketertiban dan Kepastian hukum; dan/atau i. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan. (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Secara doktriner, jika didasarkan pada kesesuaian asas negara hukum di Indonesia, maka terdapat asas formil dan asas materiil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas formil meliputi asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas organ atau lembaga yang tepat, asas materi muatan yang tepat, asas dapat dilaksanakan, dan asas dapat dikenali. Sedangkan asas- asas materiil, yaitu asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara, asas sesuai dengan hukum dasar negara, asas sesuai dengan prinsip negara berdasarkan hukum, dan asas sesuai dengan prinsip pemerintahan yang didasarkan pada Konstitusi. Selanjutnya, masih secara doktriner, berkenaan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia selayaknya didasarkan pada: Ideologi bangsa yakni cita hukum 22 Indonesia, asas negara berdasarkan atas hukum dan asas pemerintahan yang berdasarkan Konstitusi. Selain itu, terdapat hal-hal lainnya yang juga menjadi prinsip dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkinya haruslah menjadi dasar atau acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Terhadap peraturan perundang-undangan yang dinyatakan masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkat lebih tinggi, dan jika terdapat peraturan perundang-undangan yang baru maka perundang- undangan yang lama dikesampingkan. Bahwa meskipun dalam Pasal 1 angka 3 dan angka 4 UU 12/2011 sebagaimana diubah terakhir dengan UU 13/2022, menyatakan sebagai berikut: 3. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah peraturan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Namun, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU 12/2011 yang telah diubah terakhir dengan UU 13/2022 menyatakan, “Dalam hal suatu Undang- Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dan huruf e serta Pasal 10 ayat (2) UU 12/2011, menyatakan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 10 (1) Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi: a. ... b. ... c. ... d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. (2) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden Berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, perubahan materi muatan atau norma dalam suatu undang-undang atau perppu dapat terjadi sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang dan sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat. Demikian halnya dengan Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 23 Walikota Menjadi Undang-Undang, yang telah mengalami beberapa kali perubahan sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam konsiderans UU 10/2016, pada huruf a, pada pokoknya menyatakan bahwa perlu dilakukan penyempurnaan terhadap penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota dalam rangka mewujudkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang demokratis. Selanjutnya, pada konsiderans huruf b UU a quo, pada pokoknya menyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang perlu diubah dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. [3.12.2] Bahwa Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016 merupakan salah satu ketentuan yang mengalami perubahan. Adapun mengenai proses penyerahan dokumen syarat dukungan bagi pasangan calon perseorangan semula di atur dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 1/2015) yang pada pokoknya menyatakan bahwa jangka waktu penyerahan dokumen syarat dukungan untuk diverifikasi oleh PPS dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum waktu pendaftaran calon dimulai. Sementara pengaturan mengenai jangka waktu penyerahan dokumen syarat dukungan tersebut berubah menjadi paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 24 8/2015) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016). Namun demikian, meskipun terdapat perubahan jangka waktu penyerahan dokumen, perubahan dimaksud adalah karena berubahnya Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Namun demikian, secara substansi berkenaan proses penyerahan dokumen syarat dukungan bagi pasangan calon perseorangan dan proses pelaksanaan verifikasi faktual tetap dilakukan sebelum pendaftaran calon dimulai sebagaimana terdapat dalam UU 10/2016 berkenaan dengan persyaratan pencalonan bagi pasangan calon perseorangan yang akan maju sebagai calon kepala daerah. [3.12.3] Bahwa sebelumnya, dalam pertimbangan pada Sub-paragraf [3.15.2], Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XXII/2024 yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Agustus 2024 [vide halaman 66-67], menyatakan selengkapnya sebagai berikut: [3.15.2] Bahwa pengaturan mengenai proses penyerahan dokumen syarat dukungan bagi pasangan calon perseorangan dan proses pelaksananaan verifikasi faktual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016 secara substansi juga telah diatur dalam undang-undang sebelumnya yang mengatur mengenai bab pemilihan kepala daerah. Dengan mengkomparasikan aspek historis antarperaturan, substansi ketentuan proses penyerahan dokumen syarat dukungan bagi pasangan calon perseorangan dan proses pelaksananaan verifikasi faktual termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008), yang pada pokoknya menyatakan: Pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan: … [vide Pasal 59 ayat (2b) UU 12/2008]. Sedangkan, mengenai proses pelaksanaan verifikasi faktual terhadap dukungan calon tercantum dalam Pasal 59A ayat (3) dan ayat (4) UU 12/2008 yang menyatakan: (3) Bakal pasangan calon perseorangan untuk pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota menyerahkan daftar dukungan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai. 25 (4) Bakal pasangan calon perseorangan untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur menyerahkan daftar dukungan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 1/2015) juga memuat perihal proses penyerahan dokumen syarat dukungan bagi pasangan calon perseorangan dan proses pelaksananaan verifikasi faktual, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2015 yang pada pokoknya menyatakan: Pasal 41 (1) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan: … Pasal 42 (2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Walikota, jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan: … Adapun mengenai proses pelaksananaan verifikasi faktual terhadap dukungan calon tercantum dalam Pasal 48 ayat (2) UU 1/2015 yang menyatakan: (2) Calon perseorangan menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum waktu pendaftaran calon dimulai. Sementara itu, perubahan pengaturan waktu yang terdapat dalam UU 8/2015 dan UU 10/2016, yakni “paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai”, pada pokoknya tidak mengubah substansi bahwa proses penyerahan dokumen syarat dukungan bagi pasangan calon perseorangan dan proses pelaksananaan verifikasi faktual, tetap harus dilakukan sebelum pendaftaran calon dimulai. Setelah membandingkan sejarah pengaturan penyerahan dokumen syarat dukungan bagi pasangan calon perseorangan, norma berupa penyerahan dokumen syarat dukungan bagi pasangan calon perseorangan dan proses pelaksananaan verifikasi faktual tetap digunakan sebagai syarat pencalonan bagi pasangan calon perseorangan untuk dapat maju sebagai calon kepala daerah dalam UU 10/2016. Hal ini menegaskan bahwa dalam pemenuhan dokumen syarat dukungan baik untuk syarat minimal dukungan agar pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah maupun proses verifikasi faktual terhadap syarat dukungan pasangan calon perseorangan tersebut merupakan persyaratan awal yang harus dipenuhi oleh pasangan calon perseorangan untuk mendaftarkan diri sebagai pasangan calon kepala daerah. Oleh karena itu, berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah meskipun secara substansi pengaturan mengenai penyerahan dokumen syarat dukungan bagi pasangan calon perseorangan tidak berubah, 26 namun perubahan-perubahan yang terjadi dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan tidak bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-udangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU 12/2011. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan norma Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016 memiliki permasalahan hukum karena tidak mencerminkan asas pembentukan peraturan yakni kesesuaian materi muatan [vide Pasal 5 UU 12/2011] dan tidak mencerminkan asas materi muatan peraturan yaitu kebangsaan, kekeluargaan, keadilan, dan kesamaan kedudukan dalam hukum [vide Pasal 6 UU 12/2011] adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mempermasalahkan perihal penyerahan dokumen syarat dukungan oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberi kuasa kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) guna dilakukannya verifikasi faktual dengan jangka waktu paling lambat 28 hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai, yang tidak sejalan dengan pembentukan panitia penyelenggara (KPPS, PPS, dan PPK) yang dibentuk pada bulan November 2024, sehingga penyerahan dokumen syarat dukungan calon perseorangan untuk diverifikasi tidak dimungkinkan karena panitia penyelenggara (KPPS, PPS, dan PPK) belum terbentuk. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut. [3.13.1] Bahwa berkenaan dengan tahapan dalam penyelenggaraan Pilkada yang saat ini telah dan sedang berjalan mendekati waktu pelaksanannya yakni pada tanggal 27 November 2024. Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan Pilkada termasuk di dalamnya pengaturan mengenai proses penyerahan dokumen syarat dukungan bagi pasangan calon perseorangan dan proses pelaksananaan verifikasi faktual telah dilakukan. Demikian pula terkait dengan pedoman teknisnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada, telah mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 27 Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Dalam Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 a quo juga mengatur mengenai verifikasi faktual, di mana verifikasi faktual merupakan tahapan untuk membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran pemberian dukungan bagi pasangan calon perseorangan. Adapun tahapan verifikasi faktual ini dibagi menjadi dua, yaitu verifikasi faktual kesatu yang dilaksanakan pada tanggal 3 – 16 Juni 2024 dan verifikasi faktual kedua yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli – 2 Agustus 2024. Dari pihak penyelenggara Pilkada, pelaksana verifikasi faktual adalah Panitia Pemungutan Suara (PPS). Bahwa Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 a quo, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yakni 7 Mei 2024. Sehingga, jika didasarkan pada sequence nya dan menurut penalaran yang wajar, maka PPS sebagai pelaksana verifikasi faktual telah terlebih dahulu terbentuk baru kemudian verifikasi faktual terhadap dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan dilaksanakan. Lebih lanjut, meskipun Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 tersebut telah dicabut dengan Keputusan KPU Nomor 1002 Tahun 2024, yang keberlakuannya dimulai pada tanggal ditetapkan yakni 23 Juli 2024, namun proses pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan yang telah dilaksanakan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 dan ketentuan pelaksanaan lainnya tetap dinyatakan sah, karena ketentuan dimaksud mengatur suatu rangkaian yang tidak terputus. Sehingga, keabsahan Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 yang kemudian dicabut dengan Keputusan KPU Nomor 1002 Tahun 2024 sebagai Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan dengan jadwal pelaksanaan verifikasi faktual kesatu dan kedua sebagaimana telah disebutkan sebelumnya di atas. Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon berkenaan dengan penyerahan dokumen syarat dukungan oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberi kuasa kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) guna dilakukan verifikasi faktual dengan jangka waktu paling lambat 28 hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai, yang tidak sejalan dengan pembentukan panitia penyelenggara (KPPS, PPS, dan PPK) yang dibentuk pada bulan November 2024, sehingga penyerahan dokumen 28 syarat dukungan calon perseorangan untuk diverifikasi tidak dimungkinkan karena panitia penyelenggara (KPPS, PPS, dan PPK) belum terbentuk, adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah telah ternyata ketentuan norma yang termuat dalam Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016 tidak bertentangan dengan jaminan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 29 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal empat, bulan November, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 11.09 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Anwar Usman 30 ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Siska Yosephin Sirait