123/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 123/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : M. Samosir Pakpahan, S.H., M.H. Kewarganeragaan : Indonesia Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Camar XXIV Blok AP Nomor 27A, Bintaro Jaya, III, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/SK-EKS&P/VIII/2023 bertanggal 24 Agustus 2023 memberi kuasa kepada Elvis Kristian Suparna, S.H., Advokat pada Law Office Elvis Kristian Suparna & Partners berkedudukan di Jalan Perjuangan Raya Nomor 1, Tanah Merah, Kelapa Gading, Jakarta Utara, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 06 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 September 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 2 120/PUU/PAN.MK/AP3/09/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 123/PUU-XXI/2023 pada tanggal 18 September 2023, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Oktober 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 75 Tahun 1959) (Untuk selanjutnya disebut "UUD NRI Tahun 1945") menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945. [vide Bukti P-1 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 75 Tahun 1959)]. 2. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang selanjutnya disebut (UU Kekuasaan Kehakiman) menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang" 3. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut UU MK), menyatakan: 3 "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-undang terhadap UUD 1945; b. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945; c. Memutuskan Pembubaran Partai Politik; d. Memutuskan Perselisihan Hasil Pemilu; e. Wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar"; 4. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) yang selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa: "Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi" 5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of onstitutional rights of the citizens). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji; 6. Bahwa pada praktek peradilan di Indonesia, Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan dimana dalam amarnya, sebuah undang-undang dinyatakan konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dengan ditambahkannya ketentuan atau syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut untuk membuat undang-undang yang dimaksud menjadi konstitusional atau dengan kata lain suatu norma 4 dinyatakan konstitusional jika dipahami sesuai dengan syarat yang diberikan oleh hakim konstitusi yang dinyatakan dalam putusannya. Sebagaimana dibuktikan, yakni; 6.1. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah memaknai bahwa Pasal 12 Huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tetap konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang dimaknai "memuat syarat domisili di provinsi yang akan diwakili"; 6.2. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dalam pertimbangan hukum halaman 105-107 perihal Pengujian Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76) terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally constitutional), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai amar putusan menyatakan objek praperadilan memperluas kewajiban lembaga praperadilan antara lain: a. Penetapan Tersangka b. Penetapan Penggeledahan c. Penetapan Penyitaan 7. Bahwa dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian terhadap Pasal 77 KUHAP huruf (a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76) tentang kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: Sah Atau Tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan Atau Penghentian Penuntutan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). [Vide Bukti P-2 adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76)]. 5 II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Bahwa pengakuan hak setiap Warga Negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perkembangan yang positif bagi suatu negara hukum; 2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perinsip negara kesatuan yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara. 3. Bahwa kemudian sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUUV/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang- undang yang dimohonkan untuk diuji e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 6 4. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, perlu dijelaskan, yakni: Pemohon adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemlikan Kartu Tanda Penduduk (KTP). (vide Bukti P-3 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) 5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon masuk pada bagian persyaratan sebagai Perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 51 ayat (1) huruf (a) UU Mahkamah Konstitusi. 6. Selanjutnya untuk memenuhi kapasitas sebagai subjek hukum sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU/V/2007 terkait kerugian konstitusional, adalah sebagai berikut: III. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Bahwa untuk memenuhi syarat mendapatkan kedudukan hukum untuk menguji undang-undang, selain sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia, Pemohon juga harus memiliki kerugian konstitusional sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007. 2. Bahwa dalam hal ini Pemohon memiliki kerugian konstitusional yang dirugikan secara aktual dengan diberlakukannya Pasal 77 huruf a KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 21/PUU-XII/2014 sehingga menimbulkan ketidakpastian dan melanggar hak asasi bagi seseorang saat menerima Penetapan dari Institusi terkait berupa: a. Penetapan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. b. Penetapan Tersangka, Penetapan Penggeledahan, Penetapan Penyitaan. 3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyebutkan: 7 Ayat 1: "Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan". Ayat 2: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan hukum". Ayat 3: "Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi". 4. Bahwa dalam praktek, dengan tidak diatur adanya tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang atas penetapan yang disebut pada point (2) karena penetapan sifatnya sementara dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), maka seseorang yang menyandang status tersangka dapat menjadi tersangka seumur hidup dan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165). [vide Bukti P-4 adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)]. 5. Bahwa Pemohon mendasarkan pengujian terhadap pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakui, menjamin, melindungi hak-hak setiap warga negara sebagaimana diatur dalam: a. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". b. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum’. 6. Bahwa terhadap kerugian konstitusional Pemohon, akan diuraikan satu- persatu, sebagai berikut: 6.1. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia, Purnawirawan Polri yang bekerja sebagai Penyidik Anggota POLRI dan setelah pensiun menjadi advokat, dibuktikan dengan identitas (vide Bukti P-5 adalah Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik 8 Indonesia Nomor Kep/321/V11/2015 tanggal 14 Juli 2015) dan (vide Bukti P-6 adalah Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Pemohon). 6.2. Bahwa selama menjadi penyidik, Pemohon mengalami dan menemukan hal-hal terkait dengan diterbitkannya suatu Penetapan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, dengan tidak ditentukannya batas tenggang waktu antara Penetapan dan upaya hukum praperadilan mengakibatkan hak-hak konstitusional Pemohon dirugikan karena penetapan tersebut bersifat sementara dan tidak mengatur tenggang waktu. 7. Bahwa oleh karenanya, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUUV/2007. IV. ALASAN-ALASAN MENGAJUKAN PERMOHONAN Alasan-alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan uji materiil adalah: 1. OBJEK PRAPERADILAN DALAM KUHAP 1. Berdasarkan pasal 77 huruf (a) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76) yang menyebutkan: "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan" belum mengatur tentang tenggang waktu terbitnya surat penetapan dari instansi terkait hingga diajukannya upaya hukum praperadilan dengan demikian menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan mencederai perlindungan yang dijamin negara melalui ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengatur: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."; 9 Ketentuan, perlindungan dan penjaminan terhadap hak asasi manusia yang telah dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 secara faktual ditentang dan dicederai dengan diberlakukannya Pasal 77 huruf a Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dimaknai karena tidak mengatur tenggang waktu antara penetapan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan sampai upaya hukum praperadilan. 2. Bahwa berdasarkan Pasal 82 huruf (d) Undang-Undang No. Tahun 1981 tentang KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76) yang menyebutkan "gugurnya praperadilan disebabkan suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur", sementara penetapan terhadap penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tidak dapat gugur tanpa upaya hukum praperadilan. 3. Berdasarkan Pasal 1 butir (20) tentang KUHAP Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76) menerangkan: "Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 4. Bahwa dalam fakta hukum, berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu tanggal 11 April 2022, Penetapan Penangkapan Nomor: SP.Kap/24/IV/RES.4.2./2021/Resnarkoba diterbitkan tanggal 22 Februari 2022, kemudian diajukan upaya hukum praperadilan dengan register perkara No.2/Pid.Pra/2022/PN Dpu., tanggal 4 Maret 2022, maka antara terbitnya penetapan penangkapan tanggal 22 Februari 2022 sampai upaya hukum praperadilan tanggal 4 Maret 2022 tenggang waktu kurang lebih 10 hari, dan karena tidak adanya tenggang waktu mengakibatkan kepastian hukum dan melanggar hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165). 10 (vide bukti P-7 adalah Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu tanggal 11 April 2022 tentang Penangkapan) 5. Berdasarkan Pasal 1 butir (21) tentang KUHAP Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76): "Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Dalam praktek berdasarkan fakta hukum yang terdapat dalam Penetapan Penahanan Nomor: SP.Han/878.IX/2018/Dit Reskrimum diterbitkan tanggal 7 September 2018 kemudian mengajuan upaya hukum praperadilan tanggal 17 Desember 2018 dengan register perkara No. 174/ Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel., maka tenggang waktu antara penetapan penahanan sampai permohonan upaya hukum praperadilan tenggang waktu kurang lebih 100 hari. Dengan tidak diaturnya tenggang waktu dari penetapan penahanan sampai ke praperadilan maka status tersangka tidak ada kepastian tenggang waktu dan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165). (vide Bukti P-8 adalah Putusan Praperadilan Nomor 174/Pid. Pra/2018/PN.Jkt.Sel., tanggal 21 Januari 2019). 6. Bahwa Berdasarkan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1481 Nomor 76) menyebutkan: "Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya". 7. Bahwa dalam fakta hukum sebagai mana dalam bukti Surat perintah Penyidikan No. SP.Sidik/4541/XI/2020/Ditreskrimum tanggal 23 November 2020, kemudian diajukan upaya hukum praperadilan tanggal 19 Mei 2021 dengan register perkara No. 55/Pid.Pra/2021/PN. Jkt.Sel., 11 maka tenggang waktu antara terbitnya perintah penyidikan tanggal 23 November 2020 sampai upaya hukum Praperadilan 19 Mei 2021 tenggang waktu kurang lebih 177 hari. Dengan tidak diaturnya tenggang waktu dari penetapan penghentian penyidikan sampai ke praperadilan maka status tersangka tidak ada kepastian tenggang waktu karenanya melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165). (vide Bukti P-9 adalah Putusan Praperadilan No. 55/Pid.Pra/2021/PN. Jkt.Sel., tanggal 22 Juni 2021). 8. Berdasarkan Pasal 140 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76) menyatakan ayat (2) huruf (a) menyebutkan: "Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan". Dengan tidak diaturnya tenggang waktu dari penetapan sampai ke praperadilan maka status tersangka seseorang tetap melekat, sepanjang tidak dilakukannya upaya hukum praperadilan, hal ini mengakibatkan melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yaitu "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adit serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". 9. Berdasarkan pasal 77 huruf (a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76) yang menyebutkan; "Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan" karena dalam pasal ini tidak mengatur adanya tenggang waktu untuk melakukan upaya hukum sejak diterbitkannya Penetapan Penangkapan, Penetapan Penahanan, Penetapan Penghentian 12 Penyidikan atau Penetapan Penghentian Penuntutan hingga upaya hukum Praperadilan akibatnya timbul ketidakpastian hukum dan melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yaitu "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum" Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165). 2. OBJEK PRAPERADILAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 21/PUU-XII/2014. 1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 yang didapat dari situs Mahkamah Konstitusi, bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 105-107 menyatakan objek praperadilan memperluas kewajiban lembaga praperadilan lain: Penetapan Tersangka, Penetapan Penggeledahan, Penetapan Penyitaan belum mengatur tentang tenggang waktu terbitnya Surat Penetapan dari instansi terkait hingga diajukannya upaya hukum praperadilan dengan demikian menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan mencederai perlindungan yang dijamin negara melalui ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengatur: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."; Ketentuan serta perlindungan dan penjaminan terhadap hak asasi manusia yang telah dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 secara faktual ditentang dan dicederai dengan diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014. 2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir (14) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76) KUHAP menyebutkan: "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. 3. Bahwa dalam fakta Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Jap, Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/04/IX/2017/BBPOM-JPR diterbitkan tanggal 20 September 2017, kemudian diajukan upaya hukum praperadilan dengan register perkara No. 6/Pid.Prap/2017/PN Jap 13 tanggal 7 November 2017, maka antara terbitnya Penetapan Tersangka tanggal 20 September 2017 sampai upaya hukum Praperadilan tanggal 7 November 2017 tenggang waktu kurang lebih 48 hari dari Penetapan Tersangka hingga upaya hukum praperadilan sehingga tenggang waktu tidak ada yang pasti dan dapat berbeda-beda, 'bisa molor', panjang dan pendek waktunya sangat subjektif, tidak ada kepastian hukum sehingga melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165). (vide bukti P-10 adalah Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Jap tanggal 30 November 2017). 4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas juga tidak mengatur mengenai hal tenggang waktu antara diterbitkannya Surat Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan. (vide bukti P-11 adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU- XII/2014 halaman 105-107). 3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN UPAYA HUKUM YANG DIKENAL DALAM HUKUM ACARA Dl INDONESIA. A. HUKUM ACARA PIDANA 1. Bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76) menyebutkan; "proses praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera". 2. Bahwa acara pemeriksaan praperadilan diperiksa dan diputus dengan perneriksaan cepat, karena ditentukan dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang, kemudian selambat-lambatnya tujuh (7) hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya sebagaimana Pasal 82 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76). 14 3. Bahwa mengenai tenggang waktu yang dikenal dalam Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76) yaitu tentang tenggang waktu upaya hukum banding dan kasasi. Sebagaimana ketentuan dalam: a. Pasal 236 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76) menyatakan: "Ayat (1) Selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari sejak permintaan banding diajukan panitera mengirimkan salinan putusan pengadilan negeri dan berkas perkara serta surat bukti kepada pengadilan tinggi. Ayat (2) Selama tujuh hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada pengadilan tinggi, pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di pengadilan negeri. Ayat (3) Dalam hal pemohon banding yang dengan jelas menyatakan secara tertulis bahwa ia akan mempelajari berkas tersebut di pengadilan tinggi, maka kepadanya wajib diberi kesempatan untuk itu secepatnya tujuh hari setelah berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi. Ayat (4) Kepada setiap pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk sewaktu-waktu meneliti keaslian berkas perkaranya yang sudah ada di pengadilan tinggi. b. Pasal 245 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76) menyatakan: Ayat (1) Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya galam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa. 15 Ayat (2) Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara. Ayat (3) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umun, atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. 4. Bahwa KUHAP telah mengenal tenggang waktu yang terdapat dalam upaya hukum berupa upaya hukum banding maupun kasasi dibatasi 14 hari sejak adanya putusan pengadilan; 5. Bahwa dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76) maupun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-X11/2014 tidak mengatur tenggang waktu atas terbitnya Surat Penetapan Penangkapan, Penetapan Penahanan, Penetapan Penghentian Penyidikan dan Penetapan Penuntutan, serta Penetapan Tersangka, Penetapan Penggeledahan, Penetapan Penyitaan dan Permintaan Ganti Kerugian atau Rehabilitasi sampai upaya hukum praperadilan. B. HUKUM ACARA PERDATA 1. Bahwa berdasarkan Pasal 129 HIR/153 RBg, jangka waktu untuk mengajukan upaya hukum Perlawanan/Verzet adalah tidak boleh lewat dari 14 hari dan jika ada eksekusi tidak boleh lebih dari 8 hari. 2. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), jangka waktu pernyataan banding harus sudah diterima oleh terbanding paling lama 14 hari sesudah pernyataan banding tersebut dibuat. 16 3. Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73), upaya hukum biasa kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon. C. HUKUM ACARA PTUN Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5/1986 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344), menyatakan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Berdasarkan sumber-sumber hukum diatas, bahwa hukum acara di indonesia telah mengenal tenggang waktu sejak Pasal 129 HIR (Herzien Inlandsch Reglement tercantum di Berita Negara (staatblad), 153 RBg (Rechtreglement Voor de Buitengewesten) tercantum dalam Berita Negara (staablaad) 1927 No. 227 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Pasal 21 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) jo Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73) jo Pasal 55 Undang-Undang No. 5/1986 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344). Maka Pemohon mengajukan tenggang waktu 14 hari sejak diterbitkannya penetapan penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian 17 penuntutan dan Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan sampai tenggang waktu upaya hukum Praperadilan. 4. TEORI-TEORI HUKUM TENTANG KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN HUKUM 1. Bahwa menurut Gustav Radbruch, terdapat 3 (tiga) tujuan atau nilai hukum, yaitu: (1) Kepastian Hukum (Rechtssicherheit); (2) Keadilan (Gerechtigkeit); dan (3) Kemanfaatan Hukum (Zweckmassigkeit) (Satjipto Rahadjo, Ilmu Hukum, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 19). 2. Bahwa Gustaf Radbruch mengemukakan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan karena keadilan memiliki sifat normative karena keadilan menjadi pangkal dari hukum positif dan sifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, suatu aturan tidak pantas menjadi hukum (Bernard L. Tanya, dkk., Teori Hukum: Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, 2013, hlm. 117). 3. Bahwa mengutip Pendapat H.L.A. Hart dalam the concept of law mengemukakan pendapat bahwa kadang-kadang kata-kata dalam sebuah undang-undang dan apa yang diperintahkan undang-undang tersebut dalam suatu kasus tertentu bisa jadi jelas sekali, namun terkadang mungkin ada keraguan terkait dengan penerapannya. "Keraguan itu terkadang dapat diselesaikan melalui interpretasi atas peraturan hukum Iainnya. Hal inilah menurut H.L.A Hart salah satu contoh ketidakpastian (legal uncertainty) hukum" (M. Thozim, Konsep Hukum, Bandung: Nusamedia, 2010, hlm. 230). Senada dengan itu dikemukakan oleh Tan Kamello bahwa Dalam suatu undang-undang, kepastian hukum (certainty) meliputi dua hal yaitu: a. Kepastian hukum dalam perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan antara satu dengan yang Iainnya baik dari pasal-pasal undang-undang itu secara keseluruhan maupun kaitannya dengan pasal-pasal Iainnya yang berada di luar undang-undang tersebut. b. Kepastian hukum juga berlaku dalam melaksanakan norma-norma dan prinsip-prinsip hukum undang-undang tersebut Jika perumusan norma dan prinsip hukum sudah memiliki kepastian hukum tetapi hanya berlaku secara yuridis saja dalam arti 18 hanya demi undang-undang semata-mata, menurut Tan Kamello kepastian hukum seperti ini tidak akan dan tidak pernah menyentuh kepada masyarakatnya. Peraturan hukum yang demikian disebut dengan norma hukum yang mati (doodregel) atau hanya sebagai penghias yuridis dalam kehidupan manusia (Tan Kamello, Hukum Jaminan Fidusia, Bandung: Alumni, 2004, hlm. 117-118). Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch, Jeremy Bentham dan H.L.A Hart dengan adanya Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum, maka tenggang waktu antara penetapan penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan Penetapan Tersangka, Penggeledahan, Penyitaan dapat diberikan tenggang waktu 14 hari sampai upaya hukum Praperadilan. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan diatas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: DALAM POKOK PERKARA 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 77 huruf (a) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tetap berlaku dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) dan dimaknai dan mengatur adanya TENGGANG WAKTU 14 hari terhitung setelah terbitnya Surat Penetapan Penangkapan, Penetapan Penahanan, Penetapan Penghentian Penyidikan dan Penuntutan, serta Penetapan Tersangka, Penetapan Penggeledahan, Penetapan Penyitaan sampai upaya hukum praperadilan; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 19 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 174/Pid. Pra/2018/PN.Jkt.Sel., tanggal 21 Januari 2019; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 55/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL, tanggal 22 Juni 2021; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu., tanggal 11 April 2022; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN. Jap., tanggal 30 November 2017; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU- XII/2014, tanggal 28 April 2015; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Ketetapan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Nomor: S. Tap/59/X/2017/Ditreskrimsus Tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN tanggal 06 Oktober 2017; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya Nomor B/3185/VI/2015/Satreskrim, perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan, tanggal 23 Juni 2015; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, 20 selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 baik pengujian formil maupun pengujian materiil. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 77 huruf a sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut KUHAP) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda memeriksa pokok permohonan pada hari Selasa, 10 Oktober 2023 yang dihadiri oleh Pemohon Prinsipal beserta kuasa hukumnya. Dalam persidangan tersebut, pada pokoknya Panel Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon terkait dengan permohonan a quo, antara lain, agar Pemohon: 1. menyusun permohonan sesuai dengan sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang [PMK 2/2021]; 2. memperbaiki objek permohonan yakni pengujian Pasal 77 ayat (1) KUHAP karena setelah Mahkamah mencermati, pasal tersebut tidak terdapat dalam 21 KUHAP. Adapun Pasal 77 yang terdapat dalam KUHAP adalah Pasal 77 huruf a yang mengatur antara lain, sah dan tidaknya penangkapan dan penahanan, sedangkan huruf b mengatur tentang ganti rugi dan rehabilitasi. Terkait dengan hal tersebut, apabila Pemohon hendak mengajukan pengujian terhadap Pasal 77 huruf a KUHAP, terhadap hal itupun Pemohon harus mengaitkan Pasal 77 huruf a KUHAP tersebut dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU- XII/2014 yang amarnya, antara lain, memperluas objek praperadilan termasuk penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan. Sehingga, Pasal 77 huruf a KUHAP telah mengalami perubahan makna berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tersebut. Oleh karenanya bagian perihal dalam permohonan Pemohon perlu disesuaikan, begitu pula selanjutnya ketika Pemohon menguraikan Pasal 77 huruf a KUHAP harus selalu dilekatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dimaksud; 3. memperbaiki petitum dengan menyesuaikan apa yang sesungguhnya diinginkan oleh Pemohon, apakah pasal yang diuji bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional) ataukah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (inkonstitusional bersyarat). [vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 123/PUU-XXI/2023, tanggal 10 Oktober 2023]; [3.3.2] Bahwa selanjutnya, Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023. Dalam persidangan tersebut, Pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonan yang telah diperbaiki sesuai dengan nasihat Panel Hakim pada persidangan sebelumnya, antara lain, terkait dengan bagian perihal, penambahan dasar hukum pada kewenangan Mahkamah, perbaikan pada uraian kedudukan hukum Pemohon dan alasan permohonan (posita), serta hal-hal yang dimohonkan (petitum). Terhadap perbaikan permohonan tersebut, setelah Mahkamah mencermati, Pemohon benar telah mengubah objek permohonan menjadi Pasal 77 huruf a KUHAP. Namun, Pemohon tidak menguraikan Pasal 77 huruf a KUHAP dimaksud yang telah dimaknai sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 April 2015. Sehingga, Pasal 77 huruf a KUHAP yang diajukan untuk dilakukan pengujian masih merupakan Pasal 22 77 huruf a KUHAP asli atau norma sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang pada pokoknya telah mengubah atau memperluas makna norma Pasal 77 huruf a KUHAP tersebut. Lebih lanjut, pada bagian objek permohonan yang menguraikan alasan- alasan permohonan (posita), Pemohon juga tidak mengaitkan norma Pasal 77 huruf a KUHAP dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 (vide permohonan Pemohon halaman 7 dan halaman 9). Demikian halnya pada bagian petitum, Pemohon juga telah melakukan perubahan, yang awalnya terdiri dari 4 (empat) angka menjadi 3 (tiga) angka. Namun, setelah dicermati oleh Mahkamah ternyata pada petitum angka 2 (dua), Pemohon tidak memohon agar Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 ataupun bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, melainkan Pemohon hanya memohon Pasal 77 huruf a KUHAP tetap berlaku dan dimaknai dan mengatur adanya tenggang waktu 14 hari terhitung setelah terbitnya surat penetapan penangkapan, penetapan penahanan, penetapan penghentian penyidikan dan penuntutan, serta penetapan tersangka, penetapan penggeledahan, penetapan penyitaan sampai upaya hukum praperadilan. Di samping itu, Pemohon juga tidak melekatkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 pada penyebutan norma Pasal 77 huruf a KUHAP. Penyusunan petitum dan tata cara penyebutan norma yang demikian, selain tidak sesuai dengan sistematika penyusunan petitum permohonan yang ditentukan dalam Pasal 10 PMK 2/2021, juga telah menimbulkan ketidakjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimohonkan oleh Pemohon untuk diputus dalam permohonannya. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa terhadap berkas perkara dan alat bukti yang disampaikan Pemohon setelah pelaksanaan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan pada tanggal 23 Oktober 2023, oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak jelas atau kabur (obscuur) maka berkas perkara dan alat bukti dimaksud tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena 23 permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur) maka Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut. [3.6] Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan 24 M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tiga puluh satu, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 14.10 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, M. Guntur Hamzah, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Suhartoyo ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Wahiduddin Adams 25 PANITERA PENGGANTI, ttd. Rizki Amalia