123/PUU-XIII/2015

PUTUSAN Nomor 123/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh: Nama : Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) Yang diwakili oleh Victor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., sebagai Ketua Umum, Achmad Saifudin Firdaus, S.H., sebagai Sekretaris Jenderal, Kurniawan S.H., sebagai Ketua Bidang Kajian Strategis dan Kebijakan Publik, Okta Heriawan S.H., sebagai Ketua Bidang Advokasi, Syaugi Pratama S.H., sebagai Ketua Bidang Hukum, Bayu Segara S.H., sebagai Ketua Bidang Pelatihan dan Pengembangan Organisasi, dan Sodikin, S.H., sebagai Ketua Bidang Publikasi dan Pusat Informasi. Alamat : Jalan Raya Jatiwaringin, Perumahan Permata Waringin Nomor 01, RT 003/002, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan Saksi dan Ahli Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; Membaca kesimpulan Pemohon. SALINAN Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 15 September 2015, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 15 September 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 262/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 123/PUU-XIII/2015 pada tanggal 15 Oktober 2015, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 November 2015, menguraikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945”; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. 5. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitutison). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh ataupun perpasalnya; 6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang- Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK; 7. Bahwa berkenaan dengan jurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut di atas dan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 50 ayat (1) dan (2) KUHAP terhadap UUD 1945 II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) 1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip- prinsip Negara Hukum; 2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu : a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang ; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara”. 3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar 1945. b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Bahwa Pemohon adalah badan hukum yang merupakan suatu Perkumpulan yang diberi nama Forum Kajian Hukum Dan Konstitusi disingkat FKHK yang dibentuk pada tahun 2011 dan secara sah pendiriannya berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan oleh Notaris Reni Herlianti, SH, Nomor 1 Tahun 2012 (bukti P.3), dan kemudian mendapatkan Pengesahan sebagai Badan Hukum dari Kementerian Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 Hukum dan HAM Nomor AHU-220.AH.01.07 (bukti P.4), pada tanggal 13 November 2012 yang diwakilkan oleh para Pengurus (identitas bukti P.5) seperti yang telah dijelaskan di atas. 5. Bahwa Pemohon sebagai badan hukum juga menyandang hak dan kewajiban dalam sistem hukum, sama halnya dengan perorangan, demikian juga halnya dalam perkara permohonan pengujian Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, baik badan hukum yang bersifat privat maupun publik mengalami kerugian konstitusional. Karena berlakunya atau diundangkannya suatu Undang-Undang. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 yang diajukan oleh beberapa organisasi yang bergerak dibidang radio dan televisi maupun organisasi wartawan dalam mengajukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, diantaranya Asosiasi Televisi Siaran Indonesia (ATVSI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) yang mengklaim diri sebagai badan hukum serta dalam hal ini Mahkamah Konstitusi mengakuinya dan mempunyai legal standing sebagai Badan Hukum. 6. Bahwa hal tersebut sejalan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam perkara ini, Pemohon adalah suatu badan hukum yang berbentuk badan hukum perkumpulan, yang bernama Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), yang memiliki tugas pokok melakukan penelitian dan pengkajian dalam bidang hukum dan konstitusi, serta berperan aktif dalam melakukan upaya hukum dalam rangka upaya menjaga konstitusi. Telah memiliki struktur organisasi yang terdiri dari ketua umum, ketua-ketua bidang, serta anggota-anggota bidang, yang masing-masing memiliki tugas dan fungsinya sesuai dengan anggaran dasarnya. Namun perlu ditegaskan bahwa status organisasi Pemohon bukanlah merupakan suatu organisasi kemasyarakatan yang berbasis massa, melainkan suatu badan hukum perkumpulan yang hanya terdiri dari beberapa intelektual-intelektual muda, yang fokus di bidang pengkajian dan pembangunan hukum dan konstitusi. 7. Bahwa sifat, fungsi dan upaya dari dibentuknya badan hukum perkumpulan Pemohon adalah telah diatur secara tegas dalam Anggaran Dasar Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) (bukti P.6), yaitu Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 – 8 Anggaran Dasar Pemohon, adapun bunyi kedua pasal tersebut sebagai berikut: Pasal 6 FKHK bersifat mandiri, tunggal dan tidak terikat pada Organisasi apapun. Pasal 7 FKHK berfungsi sebagai wadah pengkajian dan pengembangan hukum dan konstitusi Pasal 8 Untuk mewujudkan tujuannya, FKHK melakukan upaya-upaya : 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara terarah, terpadu, dan menyeluruh terhadap pemahaman hukum dan konstitusi. 2. Mengadakan kegiatan seminar, diskusi, simposium, lokakarya dan program penelitian dan pelatihan mengenai hukum dan konstitusi. 3. Mengadakan kerjasama dan hubungan dengan organisasi lain, baik didalam maupun diluar negeri yang melakukan kegiatan serupa. 4. Melakukan suatu penelitian dan pengkajian di bidang hukum dan konstitusi, dalam rangka mewujudkan pembangunan hukum nasional. 5. Melakukan upaya hukum apapun yang sah secara hukum, dalam upaya perlindungan nilai-nilai Konstitusionalisme. 6. Mengadakan upaya lain yang sah secara hukum, yang tidak bertentangan dengan AD/ART FKHK. 10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka terbukti bahwa Pemohon dibentuk dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan umum (Public interest advocacy), serta aktif melakukan perlindungan serta penegakan nilai-nilai konstitusionalisme. 11. Bahwa Pemohon aktif dalam menegakan nilai-nilai konstitusionalisme diantaranya menjadi Pemohon dalam Perkara Nomor 4/PUU-X/2012 tentang Penggunaan Lambang Negara, Nomor 97/PUU-XI/2013 tentang Kewenangan MK dalam menangani Sengketa Pilkada, Nomor 66/PUU- XII/2014 tentang Lambang Negara, Nomor 118/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Perpu Pilkada Langsung tentang Kewenangan KPU dalam menyelenggarakan Pilkada, terakhir Perkara Nomor 25/PUU-XIII/2015 tentang pemberhentian sementara pimpinan KPK, dan kesemuanya itu Mahkamah telah menyatakan bahwa Pemohon memiliki legal standing Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 dalam pengujian-pengujian yang telah dilakukan selama ini. 12. Bahwa Pemohon adalah Organisasi yang berbadan hukum yang dijamin hak konstitusionalnya dalam mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya dalam rangka penegakkan nilai-nilai perlindungan konstitusionalisme serta memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana yang telah di atur pada Pasal 28, Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. 13. Bahwa Pemohon merupakan pihak yang memenuhi bahwa Pasal 51 ayat (1) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 huruf c serta Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 telah terpenuhi. 14. Bahwa Pemohon memiliki kepentingan konstitusional atas diberlakukannya norma a quo, karena Pemohon adalah badan hukum yang aktif melakukan sosialisasi serta advokasi kepada masyarakat yang terkena persoalan hukum. 15. Bahwa tidak adanya batas waktu yang jelas terhadap penetapan tersangka menyebabkan Pemohon sebagai Badan Hukum Privat yang di dalamnya adalah para pegiat penegak konstitusi serta aktif melakukan sosialisasi serta upaya advokasi yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 merasa hak konstitusionalnya dirugikan secara potensial untuk mendapatkan kepastian hukum. Oleh karena dalam melakukan sosialisasi dan advokasi, khususnya mengenai kata “segera” di norma a quo, Pemohon kesulitan menjelaskan mengenai kepastian hukumnya. Mengingat tidak batas waktu yang jelas. Padahal dalam hukum acara pidana, kepastian hukum adalah syarat yang mutlak, guna memenuhi asas lex certa (tidak multitafsir). 16. Bahwa apabila ketentuan norma a quo, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai kata “segera” tidak dimaknai “60 hari jika tersangka ditahan dan 90 hari jika tersangka tidak ditahan” Maka kerugian konstitusional atau potensi yang ditimbulkan bagi Pemohon tidak akan terjadi. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 17. Bahwa oleh sebab itu Pemohon merupakan pihak yang dimaksudkan Pasal 51 ayat (1) huruf d UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah terpenuhi. III. KERUGIAN PEMOHON 1. Bahwa Pemohon merasa hak konstitusionalnya sebagai badan hukum yang aktif melakukan kajian, sosialisasi, dan advokasi membantu masyarakat yang terkena persoalan hukum, serta aktif membuat forum- forum ilmiah terkait konstitusionaitas norma Undang-Undang terhadap UUD 1945 berpotensi dirugikan apabila ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) KUHAP tetap diberlakukan. Dengan alasan bahwa pasal aquo tersebut telah merugikan hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai bahwa “berkas perkara tersangka harus diserahkan kepada penuntut umum dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak penyidikan dimulai. Dalam hal tersangka tidak ditahan, berkas perkara tersangka harus diserahkan kepada penuntut umum dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak penyidikan dimulai”. 2. Bahwa Pemohon merasa hak konstitusionalnya berpotensi akan dirugikan apabila permohonan judicial review ini tidak dikabulkan. Hal ini dikarenakan keberadaan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP dapat menghambat upaya Pemohon dalam menjaga dan menegakan nilai-nilai konstitusionalisme dengan berperan aktif melakukan sosialisasi serta advokasi, seperti yang telah diamanatkan pada Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. 3. Bahwa apabila ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang kata “segera” tidak dimaknai “tidak lebih dari 60 hari apabila tersangka ditahan, 90 hari apabila tersangka tidak ditahan”. Maka kerugian konstitusional atau potensial yang ditimbulkan bagi Pemohon tidak akan terjadi. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 Bahwa berdasarkan kerugian potensial yang dialami oleh Pemohon, Dengan ini Pemohon mengajukan pengujian Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan norma tersebut untuk menyatakan inkonstitusional bersyarat (conditionaly inconstitutional) sepanjang dimaknai bahwa khusus untuk pengujian peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang harus digelar dalam sidang terbuka untuk umum. IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN Dalam hal ini Pemohon melakukan pengujian Undang-Undang (judicial review), terhadap Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang berbunyi : “(1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.” Dalam hal ini Pemohon memiliki beberapa dalil-dalil serta dasar-dasar permohonan dalam hal pengujian Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP terhadap UUD 1945 yang diantaranya sebagai berikut : 1. Bahwa Indonesia mengakui sebagai negara yang menaggungkan hukum sebagai supremasi tertinggi di atas segalanya. Konsekuensi logis dari sebuah pengakuan sebagai negara hukum yang menempatkan hukum sebagai daulat tertinggi tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengikrarkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang bebas dari pengaruh kekuasaan (power). 2. Gustav Radbruch di dalam buku Profesor Ahmad Ali yang berjudul Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) pada halaman 287, bahwa ide hukum mengandung 3 (tiga) unsur, yang terdiri dari: kepastian; Kemanfaatan dan; Keadilan. Artinya hukum yang baik, maka harus mencerminkan ketiga unsur tersebut, guna mewujudkan tujuan hukum. 3. Ketiga ide hukum tersebut merupakan hak dasar warga negara yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara yang dimuat dalam dokumen tertulis negara yang bernama konstitusi sebagaimana yang telah termaktub pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Karena hak dasar warga negara merupakan esensial dari prinsip negara hukum yang sudah menjadi Konsensus bersama dalam Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 mengarungi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 4. Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat beberapa asas-asas yang harus dipenuhi, yang salah satu asasnya adalah kejelasan rumusan, yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. (vide, Penjelasan Pasal 5 huruf f UU 12/2011). 5. Bahwa menurut Soehino, bahasa hukum memiliki mempunyai ciri-ciri khas, antara lain jelas dan resmi. Namun demikian bahasa hukum tidak mempunyai aturan sendiri, melainkan tunduk kepada aturan tata bahasa umum. Oleh karena itu dalam merumuskan pasal-pasal hendaklah memperhatikan hal-hal tersebut agar istilah-istilah yang dipergunakan tidak mempunyai pengertian kembar, susunan kalimatnya mudah dipahami, serta tepat mengenai sasarannya. (Soehino: 1990). 6. Bahwa menurut Jimly, bahasa peraturan dapat dikatakan mempunyai corak tersendiri. Bahasa peraturan mempunyai ciri-ciri kejelasan pengertian, kejernihan dan kelugasan perumusan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas dalam penggunaan kata-kata sesuai dengan kebutuhan hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, dalam merumuskan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, para perancang biasanya diharuskan menggunakan kalimat-kalimat yang singkat, tegas, jelas, dan mudah dimengerti oleh khalayak (Jimly Asshiddiqie: 2010). 7. Bahwa menurut Boot, ada beberapa hak yang berkaitan dengan asas legalitas. Salah satunya adalah prinsip “nullum crimen, nulla poena sine lege certa”. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan Undang- Undang yang jelas. Konsekuensi selanjutnya dari makna ini adalah bahwa rumusan perbuatan pidana harus jelas hingga tidak bersifat multitafsir yang dapat membahayakan bagi kepastian hukum. (Edy O.S. Hiraej: 2014) 8. Bahwa kata “segera” dalam pasal a quo tidak mencerminkan hukum acara pidana modern yang mengandung unsur norma hukum yang keras dan sekaligus unsur kemanusiaan dan perikemanusiaan. Oleh karena tidak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 memberikan kepastian hukum mengenai jangka waktu sebagaimana yang maksud pasal a quo. 9. Bahwa hukum pidana dan hukum acara pidana yang modern mengandung unsur norma hukum yang keras dan sekaligus unsur kemanusiaan dan perikemanusiaan. Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui hak asasi manusia. Termasuk hak asasi manusia untuk mendapatkan kepastian hukum (Bambang Poernomo: 1988). 10. Bahwa setiap orang memiliki jaminan kepastian hukum, begitupun tersangka berhak untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 11. Dalam buku “inleiding tot de Rechtwetenschap”, van Kan mengatakan bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Selain itu dapat pula disebutkan bahwa hukum menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri (eigenrichting is verboden), tidak mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya. 12. Bahwa menurut Peter Mahmud, bahwa pengertian kepastian hukum mengandung dua pengertian, yakni: “Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi indovidu dari kesewenangan pemerintah kaerena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan” 13. Bahwa hukum yang pasti haruslah hukum yang adil, kepastian hukum secara filosofis adalah kepastian hukum yang harus mengandung keadilan bukan hanya kepastian Undang-Undang. Seringkali orang menyalahartikan kepastian hukum dengan kepastian Undang-Undang, selama prosedur peraturan perundang-undangan sudah dijalankan maka sudah dianggap menjalankan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 kepastian hukum. Padahal tidak demikian, adanya kepastian hukum yang dalam menjalankannya harus didahului dengan keadilan. Kepastian hukum harus didahului oleh kebenaran (verum) dan Undang-Undang diadakan sebagai suatu peraturan untuk menentukan apa yang benar dan apa yang tidak benar. Menjalankan undang-undang tanpa mendahuluinya dengan maksud untuk menegakkan keadilan ataupun menegakkan kebenaran hanya membatasi diri untuk melaksanakan kepastian keadilan, bukan kepastian hukum itu sendiri. 14. Theo Huijbers menyatakan hubungan antara kepastian hukum dengan keadilan: ”Hal ini dapat dijelaskan dengan membandingkan hubungan antara kedua arti hukum, yakni hukum yang pasti dan hukum yang adil, dengan hubungan antara badan dan jiwa. Memang jelas bahwa badan tanpa jiwa tidak ada artinya. Tetapi di lain fihak benar juga bahwa jiwa tidak dapat berdikari. Jiwa hanya dapat hidup bila bersatu dengan badan untuk bersama-sama membentuk manusia. Namun persatuan yang erat antara badan dan jiwa tidak menyebabkan bahwa kedua bagian ini dapat disamakan sehingga tidak berbeda lagi. Baik badan maupun jiwa menunjuk suatu segi yang lain dalam hidup manusia”. 15. Persoalan ketidakpastian hukum, vide, Putusan MK Nomor 3/PUU-XI/2013 poin [3.15]. dapat ditafsirkan berbeda pada setiap kasus yang ditangani oleh……, dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Menurut mahkamah pasal a quo tdk memiliki asas kepastian hukum. mahkamah memaknai “segera dan tidak lebih dari 7 hari”. 16. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013, mengenai surat jangka waktu pemberitahuan surat penangkapan kepada keluarganya. Sesungguhnya sejalan dengan argumentasi pemohon yang menganggap kata “segera” dalam pasal a quo telah menciderai hak dasar warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah memberikan tafsir pada pokoknya menyatakan bahwa kata “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) Kitab Hukum Acara Pidana tidak memberikan kepastian hukum sebagaimana yang telah dijamin pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sehingga Mahkamah memberikan tafsir “surat pemberitahuan penangkapan harus sudah diberikan kepada keluarganya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 dalam jangka waktu selama 7 hari”. 17. Bahwa kata “segera” yang terdapat pada Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, tidak memberikan kepastian hukum guna mewujudkan tujuan hukum tersebut. kepastian hukum inilah yang menurut Huijbers tidak memberikan keadilan juga bagi para tersangka. 18. Bahwa menjadi persoalan dalam pasal aquo dalam perpektif kepastian hukum adalah kata “segera” tidak memberikan jangka waktu yang pasti, sehingga tidak menjamin dan tidak memberikan ruang bagi seorang tersangka untuk mendapatkan kepastian hukum bagi seorang tersangka. 19. Bahwa dalam rancangan kitab hukum acara pidana, pasal 88 ayat (2) dan ayat (3) dikatakan bahwa: “(2) Berkas perkara tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan kepada penuntut umum dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak penyidikan dimulai. (3) Dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditahan, berkas perkara tersangka harus diserahkan kepada penuntut umum dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak penyidikan dimulai.” Artinya bahwa permohonan ini sejalan dengan keinginan pembentuk undang- undang dalam memandang Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) yang melihat adanya ketidakpastian yang terkandung dalam pasal a quo sehingga merumuskan secara limitatif dengan memberikan batas waktu. 20. Bahwa dengan demikian, sehingga rancangan kitab hukum acara pidana harus dijadikan pertimbangan yang penting guna mengakomodir kebutuhan hukum masyarakat dan menciptakan sistem hukum pidana yang berbasis, kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi seluruh warga negara. 21. Bahwa apabila masih terdapat kata “segera” dalam pasal a quo, maka akan mengakibatkan warga negara yang ditetapkan sebagai tersangka namun tidak kunjung diperiksa oleh penyidik, dan/atau telah diperiksa oleh penyidik dan diserahkan kepada penuntut umum, tetapi perkaranya tidak kunjung diajukan ke pengadilan, maka norma a quo telah membelenggu kepastian hukum, serta keadilan yang dijamin oleh Konstitusi kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 22. Bahwa guna memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada warga negara sebagaiamana amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka kata “segera” dalam norma a quo harus dinyatakan bertentangan UUD 1945. 23. Bahwa seperti apa yang dituliskan oleh I Dewa Gede Palguna, bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional sebagai bagian dari konstitusi sekaligus juga berarti pembatasan terhadap kekuasaan negara. Namun, untuk sampai pada kedudukan ini pemikiran tentang hak konstitusional mengalami evolusi yang panjang. Selanjutnya sebagai bagian dari konstitusi maka hak-hak konstitusional itu harus dilindungi. Oleh karena itu berarti harus ada jalan hukum sebagai mekanisme untuk mewujudkan perlindungan tersebut sehingga si pemilik hak dapat mempertahankan hak- haknya bilamana terjadi pelanggaran. (I Dewa Gede Palguna: 2013) 24. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini akan semakin mendorong Profesionalisme aparat penegak hukum dalam hal ini Penyidik dan Penuntut umum dalam mempersiapkan berkas perkara hingga ke Pengadilan. 25. Bahwa permohonan ini harus dipandang secara objektif dan positif karena siapapun dapat mengalami perlakuan yang sama seperti yang telah dialami oleh orang-orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka namun prosesnya tidak jelas kapan akan diajukan ke Pengadilan untuk bisa mendapatkan keadilan di dalam persidangan. V. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Terhormat pada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Uji Materil sebagai berikut: 1. Mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan Pemohon; 2. Menyatakan bahwa kata “segera” pada Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (conditionaly unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai “tidak lebih dari 60 hari apabila tersangka ditahan, 90 hari apabila tersangka tidak ditahan” Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 3. Menyatakan bahwa kata “segera” pada Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak lebih dari 60 hari apabila tersangka ditahan, 90 hari apabila tersangka tidak ditahan” 4. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 yang disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 10 November 2015, sebagai berikut: 1. Bukti P– 1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 2. Bukti P– 2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P– 3 : Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi; 4. Bukti P– 4 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-220.AH.01.07.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan; 5. Bukti P– 5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus Forum Kajian Hukum dan Konstitusi; 6. Bukti P– 6 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Forum Kajian Hukum dan Konstitusi. Selain itu, Pemohon juga mengajukan seorang ahli dan dua orang saksi, yang keterangannya didengarkan pada persidangan Mahkamah tanggal 8 Maret 2016, serta menyerahkan keterangan tertulis ahli dalam persidangan Mahkamah tanggal 29 Maret 2016, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 AHLI PEMOHON 1. Mukhtasar Syamsudin • Bahwa kata “segera”” yang menurut positivisme hukum dalam filsafat hukum menunjukkan kalimat yang tidak memiliki makna dan tidak memiliki arti. Positivisme hukum menuntut kebenaran sebuah bahasa apabila bahasa tersebut konkret menunjuk kepada sebuah peristiwa dan kenyataan riil. Oleh karena itu, ahli ingin mengatakan bahwa kata “segera” pada Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) tersebut membuat kalimat dimaksud tidak memiliki arti karena tidak menunjuk pada kenyataan konkret, pernyataan riil, dan tidak berada di dalam dimensi waktu tertentu. • Bahwa Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) tersebut tidak didasarkan pada kenyataan oleh para pembuat hukum pada saat menjadikannya sebagai pertimbangan. Hal ini penting untuk dipahami bersama bahwa di dalam penegakan hukum perlu ada jaminan terhadap kepastian hukum dan keadilan hukum. • Bahwa keadilan dan kepastian hukum tidak bisa dipahami secara dikotomis, tetapi merupakan satu kesatuan sebagaimana dianut oleh sistem kesatuan sistematik Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ada satu kesatuan sila yang mulai dari sila pertama sampai dengan keadilan sosial, sehingga Pancasila yang dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum itu juga menjadi atau terjamin kesatuannya dengan semua Undang- Undang yang berada di bawahnya. • Dalam negara hukum, kita sudah menggunakan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang kemudian kita implementasikan di dalam batang tubuh Undang-Undang. Bagaimana melaksanakan atau mengoperasionalkan norma-norma yang diajarkan atau yang terkandung dalam Pancasila itu harus konkret operasional termasuk di dalam pelaksanaan KUHAP, khususnya Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2). Oleh karena itu, antara keadilan dan kepastian hukum merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. • Bahwa dalam hukum yang pasti ada keadilan, dalam hukum yang adil ada kepastian, sehingga berdasarkan ilmu filsafat, kata “segera” yang ada di dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) tersebut keluar dari sistem kesatuan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 dengan semangat yang diberikan oleh Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. • Dalam filsafat bahasa kita bisa mengetahui dari teori-teori filsafat bahasa bahwa segala kata atau pun kalimat itu tidak akan memiliki arti atau makna apabila kata atau kalimat tersebut menunjuk kepada sesuatu yang bersifat abstrak, tidak berada dalam ruang dan waktu secara konkret. Apalagi sekarang kita menganut kepastian hukum bisa diartikan mengandung arti yang positif. Arti yang positif berarti berangkat dari kenyataan empirik. Menurut filsafat bahasa Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) mestinya diikat oleh keterangan waktu. Kalau kita mau meniscayakan adanya ikatan ruang maka sebuah kenyataan akan menjadi sempurna dan konkret betul dapat kita bahasakan dalam hukum apabila keterangan waktu jelas dan tegas. • Terkait dengan permohonan a quo, menurut ahli bagaimana Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) kemudian bisa dinyatakan bertentangan dengan Pancasila karena tidak konsisten bahkan terjadi kontradiksi. Kepastian hukum tidak diperoleh oleh masyarakat, apalagi keadilannya dan hal tersebut bertentangan dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. • Dalam dunia hukum, manusia adalah subjek hukum yang menjadi inti proses hukum dan yang menjalankan hukum. Tersangka sekalipun adalah manusia, baik sebagai individu maupun sebagai korporasi, atau sebagai kelompok. Hukum ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat melalui penerapan hukum yang adil, sehingga manusia merupakan dasar keberadaan bagi hukum, termasuk KUHAP, khususnya Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) yang harus memperhatikan mengangkat martabat dan harkat manusia sebagai tersangka yang harus dijamin dengan kepastian hukum. • Bahwa filsafat Pancasila sudah memberikan satu pengertian mengenai bagaimana struktur atau hierarki hukum. Dalam hukum, kita mengenal teori Hans Kelsen mengenai hierarki hukum, mulai dari hukum yang bersifat abstrak, umum, universal (Pancasila) sampai dengan hukum yang bersifat konkret partikular. Bukan hanya maknanya yang harus kita pahami sebagai abstrak. Ketuhanan bersifat abstrak, kemanusiaan juga bersifat abstrak, tetapi kemudian harus dijaga harkat dan martabat manusia yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 berpancasila meskipun dalam posisi atau dalam hal dia sebagai baik pelaku hukum, tersangka, hakim, jaksa, dan semua yang melakukan interpretasi terhadap nilai-nilai Pancasila untuk diamalkan atau dituangkan di dalam peraturan-peraturan konkret. 2. Eddy O.S. Hiariej (Keterangan Tertulis) Secara sederhana sistem peradilan pidana adalah proses yang dilakukan oleh negara terhadap orang-orang yang melanggar hukum pidana. Proses itu dimulai dari kepolisian, kejaksaan, dan akhirnya pengadilan. Sebagaimana yang diungkapkan Carvadino dan Dignan bahwa sistem peradilan pidana adalah "a term covering all those institution which respond officially to the commission of offences, notably the police; prosecution authorities and the court". Dengan kata lain, sistem peradilan pidana ini tidak hanya mencakup satu institusi tetapi berkaitan erat dengan beberapa institusi negara yang menurut Feeney pekerjaan aparat penegak hukum yang satu akan memberikan dampak dan beban kerja kepada aparat penegak hukum yang lain. Hebert L. Packer dalam The Limits of the Criminal Sanction mengatakan bahwa para penegak hukum dalam sistem peradilan pidana adalah integrated criminal justice system yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya, antara tugas penegak hukum yang satu dengan lainnya saling berkaitan. Packer selanjutnya memperkenalkan dua model dalam sistem peradilan pidana yaitu crime control model dan due process model. Crime control model memiliki karakteristik efisiensi, mengutamakan kecepatan clan presumption of guilt sehingga tingkah laku kriminal harus segera ditindak dan si tersangka dibiarkan sampai ia sendiri yang melakukan perlawanan. Model ini diibaratkan seperti sebuah bola yang sedang digelinding dan tanpa penghalang. Sedangkan due process model memiliki karakteristik menolak efisiensi, mengutamakan kualitas dan presumption of innocent sehingga peranan penasehat hukum amat penting sekali dengan tujuan jangan sampai menghukum orang yang tidak bersalah. Model ini diibaratkan seperti orang yang sedang melakukan lari gawang. Kedua model tersebut ada nilai-nilai yang bersaing tetapi tidak berlawanan. Secara umum sistem peradilan pidana di negara-negara di dunia adalah sama, namun setiap negara mempunyai karakteristik tersendiri sebagai akibat adanya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 perbedaan sejarah, budaya dan kondisi sosio ekonomi di masing-masing negara. Berbicara mengenai sitem peradilan pidana di Indonesia tidaklah dapat dipisahkan dari ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sebagai pedoman dalam beracara. Sedikit-banyaknya, sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia mengikuti sistem peradilan pidana yang ada di Negeri Belanda sebagai negara bekas jajahannya. Dalam melaksanakan tugas polisi pada awalnya bersifat preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Apabila upaya pencegahan ini gagal maka peristiwa kejahatan pertama kali dihadapi oleh Polisi dengan upaya-upaya penegakan hukum yang bersifat represif. Hal tersebut adalah suatu kewajaran yang juga terjadi di berbagai negara di dunia ini. Polisi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, dapat bersifat preventif maupun represif. Sebagai penegak ketertiban umum, polisi lebih menekankan pada aspek preventif. Sementara dalam hal penegakan hukum dan pembasmi kejahatan, karakter polisi yang bersifat represif lebih ditonjolkan. Tugas polisi sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan termasuk mengumpulkan barang bukti. Selanjutnya akan dilakukan tindakan penuntutan oleh jaksa dan persidangan atau pemutusan perkara oleh hakim di pengadilan. Sistem ini akan diakhiri dengan pelaksanaan putusan hakim (hukuman) di penjara yang di Indonesia disebut sebagai Lembaga Pemasyarakatan. Tugas sebagai eksekutor dalam sistem peradilan pidana di Indonesia diserahkan kepada jaksa. Berdasarkan pendekatan teori dari sistem peradilan pidana seperti yang telah diungkapkan di atas dan dikaitkan dengan realita sistem peradilan pidana di Indonesia, kiranya dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut, PERTAMA, perihal integrated criminal justuce system yang diungkapkan oleh Packer, pada kenyataannya tidak dianut sepenuhnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebab, dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dikenal asas defererensiasi fungsional. Artinya, masing-masing aparat penegak hukum mempunyai tugas sendiri-sendiri dan terpisah antara satu dengail yang lain. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 KEDUA, perihal model dalam beracara yang dikemukakan oleh Packer, maupun, sistem peradilan pidana di Indonesia tidak menganut secara strik satu model tertentu, namun dikombinasikan dengan model yang lain. Sebagai contoh, asas presumption of innocent tetap menjadi landasan legal normatif bagi polisi ketika mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka. Artinya, si tersangka diberlakukan seperti orang yang tidak bersalah. Namun di sisi Iain, secara formal KUHAP kita menyatakan dalam Pasal 17- nya bahwa penangkapan dan penahanan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan suatu tindak pidana. Hal ini berarti berdasarkan diskiptif faktual, polisi dan jaksa harus yakin bahwa terhadap orang yang sedang disidik atau didakwa, dia adalah pelaku kejahatan yang sesungguhnya. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan Packer mengenai presumption of innocent dan presumption of guilt. Kedua asas tersebut ibarat bintang kutub dari proses kriminal. Presumption of innocent bukanlah lawan dan tidak relevan dengan presumption of guilt. Kedua konsep tersebut berbeda tetapi tidak berlawanan karena berdasarkan Iandasan filosofis yang berbeda. Presumption of innocent adalah pengarahan bagi para penyidik tentang bagaimana mereka harus bertindak lebih lanjut dan mengesampingkan asas presumption of guilt dalam tingkah laku mereka terhadap tersangka. Sedangkan presumption of guilt bersifat diskriptif faktual yang berorientasi pada hasil akhir. Artinya, berdasarkan fakta-fakta yang ada, si tersangka pada akhirnya akan dinyatakan bersalah. Oleh karena itu terhadapnya harus dilakukan proses hukum mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sampai pada tahap pengadilan. Dalam kaitannya dengan pasal-pasal a quo yang tengah diuji saat ini, ada beberapa catatan. Pertama, pasal a quo tidak memberikan kepastian hukum karena kata "segera" dalam pasal-pasal tersebut tidak memilki makna apapun terkait jangka waktu yang pasti. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum dan seseorang dapat tersandera dengan status tersangka. Kedua, bila dikaitkan dengan prinsip due process of law sebagai landasan beracara dalam sistem peradilan pidana yang berlaku universal, dengan tidak adanya batasan waktu yang tegas kapan mulai memproses seorang tersangka, perlindungan terhadap individu (baca: tersangka) sangatlah rentan karena status hukum seseorang dapat diambangkan. Padahal, perlindungan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 terhadap individu merupakan salah satu landasan filsafati dalam due process of law. Ketiga, prinsip dalam hukum acara pidana bahwa perkara pidana dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan akan menjadi suatu ketidakpastian karena kata "segera" yang terdapat dalam pasal a quo tidak memberi jangka waktu yang pasti. Dengan demikian proses perkara pidana yang seharusnya sederhana dan cepat dapat menjadi terkatung­katung tanpa suatu konsekuensi apapun. Keempat, berdasarkan interpretasi futuristik terhadap Rancangan KUHAP, pasal­pasal a quo yang sedang diuji telah diberi jangka waktu yang pasti. Hal ini mengingat bahwa sedikit-banyaknya hukum acara pidana pada dasarnya mengekang hak asasi manusia dan oleh karena itu di samping sifat keresmian, jangka waktu dalam memproses seorang tersangka haruslah pasti. Kesimpulan Berdasarkan uraian di atas, Ahli menyimpulkan bahwa Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (2) KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, kecuali jika kata "segera" pada Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang "tidak lebih dari 60 hari apabila tersangka ditahan, 90 hari apabila tersangka tidak ditahan". SAKSI PEMOHON 1. Ahmad Sadullah • Saksi ikut demo di sebuah perusahaan. Pada sore hari terjadi pemukulan antarkaryawan serikat lain dengan serikat saksi. Pada malam harinya ada pencegahan tetapi salah orang. Orang tersebut adalah oknum TNI sendiri. Kejadian tersebut di gang KC atau kantor masuk ke SPMI Perdamaian. • Saksi menanyakan mengenai kejadian tersebut, namun tiba-tiba seketika itu Bapak tersebut menampar saksi. Kemudian serentak dengan kawan-kawan yang di belakang dan samping saksi langsung mengeroyok bapak tersebut. Setelah itu, saksi masuk ke dalam kantor KC. • Beberapa bulan kemudian ada surat panggilan dan langsung ditetapkan menjadi tersangka. • Pada tanggal 29 Agustus, saksi sebagai tersangka, karena disangka sebagai pemicu pengeroyokan tersebut. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 • Saat ini saksi diminta melakukan wajib lapor, tetapi saksi melakukan sampai pertengahan puasa. Sampai sekarang saksi tidak melakukan wajib lapor lagi karena saksi melihat tidak ada keseriusan yang dilakukan oleh petugas. • Waktu itu sempat ada berkas P-21 Kejaksaan tetapi kembali lagi. • Saksi dipanggil untuk melakukan PHP tambahan, sampai sekarang juga belum ada kejelasan secara pasti. • Saksi mengalami kerugian waktu dan pikiran dengan ketidakjelasan tersebut. • Keluarga saksi menanyakan bagaimana kasus yang saksi alami. 2. Ade Supyani • Saksi sebagai Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Otomotif Mesin Komponen Kabupaten Purwakarta. • Saksi mengetahui bahwa Ahmad Sadullah (Saksi Pertama) ditetapkan sebagai tersangka pada bulan Agustus. • Sejak September saksi pertama wajib lapor selama dua kali dalam seminggu. • Selama melakukan wajib lapor tersebut saksi pertama dan saksi sering dipanggil oleh perusahaan yang menanyakan perkembangan kasusnya. • Masalah saksi sudah lebih dari setahun tetapi belum selesai. • Saksi selalu melakukan pendampingan pada saat dipanggil dan selalu kooperatif dengan pihak kepolisian. • Secara pribadi saksi sudah berbuat baik dengan korban dan telah mengganti kerusakan. • Saksi ingin menyampaikan bahwa dengan penetapan tersangka yang panjang tidak ada kepastian hukum. • Saksi mohon batas penetapan tersangka ada kejelasan hukumnya. [2.3] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan dari Presiden dalam persidangan Mahkamah tanggal 25 November 2015 dan membaca keterangan dari Presiden yang diterima Kepaniteraan tanggal 22 Maret 2016 dan 13 April 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 I. Pokok Permohonan Pemohon Untuk pokok permohonan dianggap telah dimengerti dan dipahami, baik oleh Pemerintah maupun Pemohon sendiri. II. Kedudukan Hukum Pemohon Terhadap kedudukan hukum Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut. 1. Dalam uraian permohonan Pemohon yang mempermasalahkan dengan adanya ketentuan a quo, menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan karena tidak adanya batas waktu yang secara tegas diatur berdasarkan analisa Pemohon. Pemerintah berpendapat sesungguhnya yang dipermasalahkan Pemohon dalam ketentuan a quo lebih merupakan konstitusional komplain daripada konstitusional review. Sehingga terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, seyogianya tidak disampaikan ke Mahkamah Konstitusi untuk mengujinya. 2. Terhadap materi muatan yang diajukan untuk diuji materiil, menurut Pemerintah, hal ini sebelumnya pernah dilakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi, khususnya mengenai frasa segera dalam Pasal 50 KUHAP. Dengan Perkara Nomor 102/PUU-XIII/2015. Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat, Permohonan Pemohon pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan yang sama dengan permohonan terdahulu, Register Perkara 102/PUU-XIII/2015 walaupun seolah-olah Pemohon memberikan argumentasi yang berbeda. Dengan perkataan lain, permohonan Pemohon saat ini dengan permohonan Pemohon terdahulu tidak berbeda. Sehingga terhadap Keterangan Pemerintah atas perkara tersebut, Register Perkara Nomor 102/PUU- XIII/2015, berlaku mutatis mutandis atas permohonan ini. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat, Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, serta berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Sehingga adalah tepat jika Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 III. Keterangan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Pemohon Bahwa melalui Mahkamah, Pemerintah kembali memberikan keterangan yang terkait dengan materi muatan yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon. Menurut Pemerintah, baik secara materiil maupun secara formil, keterangan Pemerintah berlaku mutatis mutandis dengan keterangan Pemerintah sebelumnya dalam Register Perkara Nomor 102/PUU-XIII/2015. Namun, Pemerintah tetap memberikan keterangannya sebagai keterangan yang bersifat menyempurnakan dari keterangan sebelumnya, sebagaimana diuraikan di bawah ini. Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut. Ayat (1), “Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.” Ayat (2), “Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.” Ketentuan di atas, oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan Ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Karena pada intinya, dalam perspektif kepastian hukum, frasa segera dalam pasal a quo tidak memberikan jangka waktu yang pasti, sehingga tidak menjamin dan memberikan ruang bagi seorang tersangka untuk mendapatkan kepastian hukum bagi seorang tersangka dan harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan didasarkan anggapan tersebut, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut. a. Bahwa makna dari kata segera, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang a quo, dalam kaitannya pada penanganan tindak pidana adalah kata yang menggambarkan harus secepatnya melakukan pemeriksaan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik. Sedangkan makna dalam Pasal 50 ayat (2), kata segera diartikan untuk menyegerakan dilakukannya pelimpahan proses perkara ke pengadilan. b. Selanjutnya, kata segera berdasarkan Penjelasan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan adanya praktik penyelesaian penanganan perkara tindak pidana yang berlarut-larut Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 atau terkatung-katung yang pada akhirnya penanganan perkaranya menjadi tidak memiliki kepastian hukum. Hal mana sejalan dengan Penjelasan Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa: “Diberikan hak kepada tersangka atau terdakwa dalam pasal ini adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seseorang yang disangka melakukan tindak pidana, terutama mereka yang dikenakan penahanan. Jangan sampai terlalu lama tidak mendapat pemeriksaan di pengadilan, sehingga diresahkan tidak adanya kepastian hukum. Adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar, selain itu juga untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka penanganan perkara tindak pidana perlu segera untuk mendapatkan pemeriksaan dari penyidik atau segera dilimpahkan ke pengadilan guna secepatnya mendapatkan kepastian hukum”. c. Bahwa terkait petitum Pemohon yang menyatakan kata segera pada Pasal 50 ayat (1) KUHAP dimaknai dengan kalimat tidak lebih dari 60 hari apabila tersangka ditahan atau 90 hari apabila tersangka tidak ditahan. Menurut Pemerintah, pemaknaan tersebut bagi tersangka jika ditahan tidak lebih dari 60 hari dan 90 hari apabila tidak dilakukan penahanan dalam penanganan tindak pidana, baik umum dan tindak pidana khusus, seperti korupsi, akan menimbulkan permasalahan tersendiri terkait dengan penyelesaian perkaranya yang masing-masing akan berbeda, tergantung dari tingkat kesulitan dalam hal pembuktian perkaranya. Misalkan, dalam perkara tindak pidana umum yang pembuktiannya dikategorikan tidak sulit, akan timbul masalah apabila pelimpahan perkara ke pengadilan terlalu lama dan cenderung dapat dipandang sebagai upaya mengulur-ulur waktu. Karena proses pelimpahan perkara dari penuntut umum ke pengadilan hanya terbatas pada pelimpahan berkas perkara tersangka dan barang bukti yang dilengkapi dengan surat dakwaan dari penuntut umum. d. Sedangkan dalam perkara tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana korupsi dengan adanya pembatasan waktu yang dimohonkan oleh Pemohon, pembuktian perkara korupsi yang biasanya tingkat kesulitannya tinggi, akan menjadi terlalu sempit karena tidak memberikan cukup waktu bagi penuntut umum untuk menyusun surat dakwaannya. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 Berdasarkan uraian di atas, terhadap petitum Pemohon dalam ketentuan a quo, apabila diterapkan dalam penyelesaian perkara tindak pidana umum, dan tindak pidana khusus, akan menjadi tidak ideal dan tidak mencerminkan keadilan, serta ketidakpastian hukum dalam penanganan tindak pidana, serta bertentangan dengan asas peradilan cepat, biaya ringan dan sederhana. Karena dengan menambahkan batas waktu terhadap perkara a quo, tersangka atau terdakwa tidak dapat segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Selain itu, dalam praktiknya, ketika seorang penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka tidak hanya dilakukan satu kali, akan tetapi sering terjadi pemeriksaan tersangka dilakukan beberapa kali, pemeriksaan sesuai tingkat kesulitan pembuktiannya. Bahkan sering kali dalam mengungkap dan memperkuat pembuktian pemeriksaan tersangka dikonfrontir dengan beberapa saksi. Oleh karena itu, frasa “segera” justru mengandung fleksibilitas bagi penanganan tindak pidana dan ini sejalan dengan asas peradilan cepat, biaya ringan, dan sederhana. Namun demikian, Pemerintah dalam mengimplementasikan asas tersebut, yaitu asas peradilan cepat, biaya ringan, dan sederhana telah menetapkan standar operasional prosedur. Penanganan tindak pidana umum yang mengatur tentang batas waktu penuntutan untuk melimpahkan perkara tindak pidana umum dari penuntut umum kepada pengadilan negeri. SOP tersebut memuat penetapan jangka waktu pelimpahan perkara dalam tindak pidana umum, yakni 15 hari, lebih cepat dari yang dimohonkan oleh Pemohon. Untuk perkara yang dikategorikan tidak sulit pembuktiannya, dan 30 hari untuk perkara sulit pembuktiannya, yang ditetapkan dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (2) Perja Nomor 036/A/JA/09/2011 tanggal 21 September 2011. Adapun maksud dan tujuan pembatasan waktu tersebut adalah untuk mewujudkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penanganan perkara, sesuai tujuan dibuatnya SOP tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Jaksa Agung Nomor 036/A/JA/09/2011 tanggal 21 September 2011, yakni SOP penanganan perkara tindak pidana umum bertujuan untuk mewujudkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penanganan perkara tindak pidana umum. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 Bahwa pelimpahan perkara ke pengadilan merupakan salah satu bagian tugas penuntut umum untuk menyelesaikan perkaranya, dan bertanggung jawab terhadap pelimpahannya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor 036/A/JA/09/2011 tanggal 21 September 2011, yang disebutkan: (1) “Penuntut umum yang ditunjuk menyelesaikan perkara bertanggung jawab terhadap pelimpahan perkara ke pengadilan dan terhadap seluruh proses persidangan, mulai dari pembacaan dakwaan, tanggapan eksepsi, pembuktian, surat tuntuan, replik, pengajuan upaya hukum, dan tindakan lain yang diperlukan dalam penyelesaian penanganan perkara. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), KUHAP telah memberikan jaminan perlindungan atas hak asasi manusia untuk tidak dilanggar, bahkan menjamin adanya kepastian hukum, sehingga ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tidak perlu diubah atau ditambah, sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon. IV. Petitum Berdasarkan penjelasan argumentasi di atas, Pemerintah memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan a quo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum. 2. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima. 3. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan. 4. Menyatakan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [2.4] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca keterangan dari Dewan Perwakilan Rakyat yang diterima Kepaniteraan tanggal 12 Mei 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut: A. Ketentuan KUHAP Yang Dimohonkan Pengujian Terhadap UUD 1945 Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP terhadap UUD 1945. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 Bahwa isi ketentuan pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP: (1) Tersangka berhak mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum B. Hak Dan/Atau Kewenangan Konstitusional Yang Dianggap Pemohon Telah Dirugikan Oleh Berlakunya Pasal 50 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP. Pemohon dalam permohonan a quo mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya atas Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP pada intinya sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon beranggapan sebagai badan hukum privat yang di dalamnya adalah para pegiat penegak konstitusi serta aktif melakukan sosialisasi, serta upaya advokasi yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 merasa hak konstitusionalnya dirugikan secara potensial untuk mendapatkan kepastian hukum, oleh karena dalam melakukan sosialisasi dan advokasi khususnya mengenai kata “segera” di norma ketentuan pasal Undang-Undang a quo Pemohon kesulitan menjelaskan mengenai kepastian hukumnya mengingat tidak ada batas waktu yang jelas padahal dalam hukum acara pidana kepastian hukum adalah syarat yang mutlak guna memenuhi asas lex certa (tidak multitafsir). (vide permohonan hal 8-9) 2. Bahwa menurut Pemohon apabila norma ketentuan pasal Undang-Undang a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai kata “segera” tidak dimaknai “60 hari jika Tersangka ditahan, dan 90 hari jika Tersangka tidak ditahan”. Maka kerugian konstitusional atau potensi yang ditimbulkan bagi Pemohon tidak akan terjadi. (vide Permohonan hal 9). Bahwa pasal-pasal a quo dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berketentuan sebagai berikut: 1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: Negara Indonesia adalah negara hukum. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 2. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. 3. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bahwa berdasarkan uraian-uraian permohonannya, Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut: 1. Mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan pemohon; 2. Menyatakan bahwa kata “segera” pada Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai “tidak lebih dari 60 hari apabila tersangka ditahan, 90 hari apabila tersangka tidak ditahan”. 3. Menyatakan bahwa kata “segera”” pada Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak lebih dari 60 hari apabila tersangka ditahan, 90 hari apabila tersangka tidak ditahan”. 4. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara. C. Keterangan DPR RI Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan a quo, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon. Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 “Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa “yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”. Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang a quo. Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU- V/2007) yaitu sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang a quo, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pihak Pemohon. Menanggapi permohonan para Pemohon a quo, DPR RI berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. Juga apakah kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional. 2. Pengujian atas Pasal 50 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP Terhadap permohonan pengujian Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, DPR RI terlebih dahulu menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1) Aspek Filosofis, Sosiologis, Yuridis. UUD 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Hal itu berarti bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jelaslah bahwa penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warganegara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah yang perlu terwujud pula dalam dan dengan adanya hukum acara pidana ini. Tujuan pembangunan nasional dalam dalam bidang hukum yang melingkupi seluruh kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional. Untuk itu perlu diadakan pembangunan serta pembaharuan hukum dengan menyempurnakan perundang-undangan serta dilanjutkan dan ditingkatkan usaha kodifikasi dan unifikasi hukum dalam bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkatan kemajuan pembangunan di segala bidang. Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Dalam Penjelasan Umum KUHAP, undang-undang ini mengatur tentang hukum acara pidana nasional, wajib didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara, maka sudah seharusnyalah di dalam ketentuan materi pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warganegara seperti telah diuraikan di muka, maupun asas yang akan disebutkan selanjutnya. Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang telah diletakkan di dalam Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1970 harus ditegakkan dalam dan dengan Undang-Undang ini. Adapun asas tersebut antara lain adalah: a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. b. Penangkapan, panahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang. c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. d. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum, yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi. e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya. g. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwa, kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum. h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa. i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam Undang-Undang. j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan. Bahwa pembentukan Undang-Undang a quo sudah sejalan dengan amanat UUD 1945 dan telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur di dalam KUHAP. Tujuan dibentuknya KUHAP ialah dalam rangka pembangunan hukum nasional di bidang hukum acara pidana agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para palaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan UUD 1945. Pada dasarnya KUHAP memberikan pengaturan penting mengenai proses hak-hak tersangka dalam proses penyidikan dalam Hukum Acara Pidana. 2) Substansi Mengenai Pasal-Pasal KUHAP Yang Dimohonkan Pengujian. a. Bahwa Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP merupakan salah satu cara untuk meciptakan kepastian hukum dari setiap perkara yang diajukan oleh tersangka sehingga dapat diselesaikan di sidang pengadilan dengan putusan pengadilan yang memberikan kepastian hukum bagi tersangka. Hal ini sesuai dengan konsep Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. b. Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa ”segala warga negara kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa adanya pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan di depan hukum (equality before the law). Tujuan diberikannya perlindungan hukum terhadap tersangka adalah untuk menghormati HAM tersangka, adanya kepastian hukum serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar bagi tersangka. c. Bahwa perlindungan dan penghormatan terhadap HAM merupakan pilar utama dalam setiap negara hukum. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seorang tersangka maka KUHAP memberikan perlindungan hukum terhadap setiap tersangka. d. Bahwa Hukum Acara Pidana Indonesia telah diatur dalam bentuk undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP merupakan ketentuan norma hukum acara pidana yang dirumuskan secara tertulis, yang disusun atas dasar nilai-nilai, dan asas-asas hukum yang bersifat umum guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya haruslah melalui prosedur hukum yang sesuai dengan KUHAP dan juga peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, ideologi Indonesia sebagai negara hukum benar- benar terwujud. e. Bahwa dalam memperkuat dan menjamin ketentuan untuk perlindungan HAM dalam due process of law pada sistem peradilan pidana, KUHAP sudah mengatur tentang hak-hak tersangka dalam proses penyidikan dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP yang masih memadai dan aparat penegak hukum wajib menghormati hak-hak yuridis menurut KUHAP yang telah diberikan negara, kepada tersangka, dalam rangka penyelesaian perkara pidana sebagaima diisyaratkan dalam ketentuan KUHAP. f. Bahwa hukum acara pidana adalah serangkaian ketentuan-ketentuan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 36 mengatur hak serta kewajiban bagi pihak-pihak yang terkait dalam proses pidana, agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan sebagai pedoman bagi para penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa dalam KUHAP pada Bab IV telah mengatur dengan jelas tugas, wewenang dan fungsi dari Penyidik sebagai berikut: Pasal 6 ayat (1) KUHAP: (1) Penyidik adalah: a. pejabat polisi negara Republik Indonesia; b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Pasal 7 ayat (1) KUHAP: (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang: a. menerima Iaporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. mengambil sidik jari dan memotret seorang; g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; i. mengadakan penghentian penyidikan; j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 37 g. Bahwa penjabaran lebih lanjut dari kewenangan yang dimiliki oleh penyidik tersebut dibatasi melalui Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dimana dengan ketentuan pasal-pasal sebagaimana tersebut bertujuan agar tidak terjadi penyalah gunaan wewenang oleh aparat penegak hukum yang berpotensi melanggar hak asasi manusia. Bahwa Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP merupakan pencerminan dari pelaksanaan asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.” Asas tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam asas tersebut mengharuskan tentang pelaksanan penegakan hukum itu untuk memedomani asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta tidak berbelit-belit. Dari rumusan itu diketahui bahwa setiap “kelambatan” penyelesaian perkara pidana yang disengaja oleh aparat penegak hukum merupakan pelanggaran terhadap HAM. h. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, Pasal ini merupakan salah satu hak dari tersangka yang bertujuan untuk: “diberikannya hak kepada tersangka atau terdakwa dalam pasal ini adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatung- katungnya nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan. sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Selain itu juga untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.” Apabila Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP dihapus/tidak mengikat maka hak tersangka dan terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum akan hilang, sehingga tidak ada lagi pengaturan/perintah dalam hukum acara tentang hak tersangka dan terdakwa untuk mendapatkan periksaan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. i. Bahwa Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP merupakan kewajiban bagi setiap penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, apabila aparat penegak hukum tidak menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) dan ayat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 38 (2) KUHAP maka para penegak hukum tersebut dianggap telah menghalang-halagi proses penyelenggaraan peradilan dan bertentangan dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. j. Bahwa dalam sistematika KUHAP Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP merupakan bagian dari Bab VI tentang Tersangka dan Terdakwa. Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP merupakan salah satu bentuk dari hak tersangka yang diatur dalam dari Bab tentang Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP. Dalam hal ini Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tidak perlu mencantumkan jangka waktu karena mengenai jangka waktu tersangka terkait dengan penahanan sudah diatur dalam Bab V KUHAP tentang Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat. Apabila Pasal 50 KUHAP mencantumkan jangka waktu maka pasal tersebut akan mengatur mengenai hal yang sama/redundant dengan pasal-pasal (Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 KUHAP) yang mengatur mengenai jangka waktu penahanan. k. Bahwa dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP mengandung makna yaitu: Pertama, pasal tersebut bermakna sebagai hak bagi tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum dan perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. Kedua, pasal tersebut bermakna sebagai kewajiban bagi penegak hukum untuk segera melakukan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, dan perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. Kata “segera” tidak benar jika tidak memberikan kepastian hukum bagi tersangka, karena pasal tersebut tindak hanya ditujukan bagi hak tersangka tapi juga mengandung kewajiban bagi Penegak hukum untuk segera melakukan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, dan perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum dan mengajukan penuntutan sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta tidak berbelit-belit. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 39 l. Bahwa apabila dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP mencatumkan jangka waktu tertentu dan mengganti kata “segera”, maka dapat mengandung makna seolah-olah adanya perampasan kemerdekaan terhadap tersangka sebagaimana juga diatur dalam Pasal 9 ayat (3) International Convenant on Civil and political Right (ICCPR) Tahun 1966 yang menyatakan bahwa pemeriksaan harus dilaksanakan “sesegera” mungkin. Maka dengan adanya penentuan jangka waktu tertentu dapat berpotensi menimbulkan terjadinya pelanggaran hak seorang tersangka. m. Bahwa dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP penetapan tersangka tidak perlu ada batasan waktunya karena dalam KUHAP sudah mempunyai mekanisme kontrol horizontal terhadap penetapan tersangka yaitu melalui mekanisme praperadilan yang diatur dalam KUHAP. Dalam Pasal 77 huruf a KUHAP, mengatur kewenangan praperadilan hanya sebatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 telah memperluas lingkup praperadilan termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Pasal 77 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Mahkamah Konstitusi melalui putusan permohonan perkara tersangka korupsi bioremediasi PT Chevron Bachtiar Abdul Fatah). n. Bahwa keberlakuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP adalah hukum formil yang merupakan penjabaran pembatasan kewenangan penyidik yang bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum yang berpotensi melanggar hak asasi manusia. o. Bahwa DPR RI terhadap dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah berkaitan dengan suatu implementasi atau penerapan norma-norma hukum keberlakuan suatu Undang-Undang yang dianggap tidak sesuai atau bertentangan dengan hak asasi Pemohon, sehingga Pemohon menganggapnya sebagai suatu kerugian konstitusional yang timbul karena keberlakuan Undang-Undang a quo. Seandainya itu yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 40 menjadi penilaian atau penafsiran Pemohon, maka seyogianya hal itu menjadi kewenangan pembuat undang-undang untuk menilainya setiap waktu (legislative review), sehingga alasan Pemohon tidak adal relevansinya dengan konstitusionalitas keberlakuan pasal Undang- Undang a quo. p. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang khawatir akan terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan dalam proses penyidikan, menurut DPR RI bukanlah disebabkan karena keberlakuan pasal Undang-Undang a quo, melainkan penerapan oleh aparat Penyidik. Seharusnya jika Pemohon mengalami permasalahan demikian dalam proses penyidikan, maka Pemohon dapat menyelesaikan melalui mekanisme kontrol dari lembaga penyidik yakni melalui laporan dan/atau pengaduan secara hierarki pada pihak Kepolisian Republik Indonesia yang menaungi Penyidik (Propam). q. Bahwa keinginan Pemohon yang hendak membuat limitasi pada frasa “segera” dengan waktu tertentu justru dapat melukai rasa keadilan masyarakat. Karena masyarakat sudah mempercayakan kepada aparat penyidik untuk menyelesaikan penanganan tindak kejahatan. Apabila hal ini diberi limitasi waktu namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai sanksi atau akibat hukum tertentu, maka apabila limitasi waktu tersebut terlampaui apakah akan berakibat perkara yang diperiksa menjadi batal demi hukum karena kadaluarsa? Hal ini perlu menjadi pertimbangan jangan sampai dengan diberikannya limitasi waktu justru dapat berpotensi menimbulkan kekacauan hukum. r. Bahwa dengan demikian DPR RI berpandangan apabila permasalahan hukum yang akan dihadapi Pemohon terdapat kekeliruan yang tidak sesuai dengan prosedur formil dan atau materiil hukum yang berlaku, maka Pemohon dapat melakukan berbagai upaya hukum melalui tata cara hukum yang ada, misalnya: membuat laporan kepada atasan penyidik secara hierarki dan praperadilan. Tata cara tersebut terkait erat dengan implementasi atau penerapan norma-norma hukum suatu Undang-Undang dan tidak terkait dengan konstitusionalitas keberlakukan suatu Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 41 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menyatakan permohonan pengujian Pemohon ditolak untuk seluruhnya atau setidak tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima; 3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Menyatakan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.5] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan Pemohon bertanggal 23 Mei 2016 yang diterima Kepaniteraan tanggal 23 Mei 2016, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya; [2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 42 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258, selanjutnya disebut KUHAP), maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 43 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut: (1) Bahwa Pemohon (Forum Kajian Hukum dan Konstitusi atau FKHK) mendalilkan dirinya sebagai badan hukum perkumpulan (Bukti P-3 dan P-4) yang memiliki tugas pokok melakukan penelitian dan pengkajian dalam bidang hukum dan konstitusi serta berperan aktif melakukan upaya hukum dalam rangka menjaga konstitusi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Anggaran Dasar FKHK; (2) Bahwa tujuan pembentukan FKHK adalah untuk memperjuangkan kepentingan publik (public interest advocacy) dan aktif melakukan perlindungan serta penegakan nilai-nilai konstitusionalisme; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 44 (3) Bahwa sejalan dengan tujuan pendiriannya itu, Pemohon telah berkali-kali diterima kedudukan hukumnya sebagai Pemohon dalam pengujian Undang- Undang terhadap UUD 1945, yaitu dalam Perkara Nomor 4/PUU-X/2012, Perkara Nomor 97/PUU-XI/2013, Perkara Nomor 66/PUU-XII/2014, Perkara Nomor 118/PUU-XII/2014, dan dalam Perkara Nomor 25/PUU-XIII/2014; (4) Bahwa Pemohon memiliki kepentingan konstitusional atas diberlakukannya undang-undang yang dimohonkan dalam permohonan a quo karena sejalan dengan maksud dan tujuan didirikannya FKHK. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah telah menerima kedudukan hukum Pemohon, sebagaimana tertuang dalam putusan-putusan Mahkamah dalam perkara sebagaimana disebutkan dalam angka (3) di atas, dan hingga saat ini tidak terdapat perubahan keadaan atau pertimbangan yang menyebabkan Mahkamah harus mengubah pendiriannya, maka pertimbangan Mahkamah tentang kedudukan hukum Pemohon dalam putusan-putusan dimaksud juga berlaku dalam putusan ini sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selalu Pemohon dalam permohonan a quo, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang kata “segera” dalam norma Undang-Undang dimaksud tidak dimaknai “tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari apabila tersangka ditahan, 90 (sembilan puluh) hari apabila tersangka tidak ditahan”. Pemohon mengemukakan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa, dengan merujuk sejumlah pendapat pakar, menurut Pemohon, kata “segera” dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tidak mencerminkan hukum acara pidana modern yang mengandung norma hukum yang keras dan sekaligus unsur kemanusiaan dan perikemanusiaan dan karenanya tidak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 45 memberikan kepastian hukum mengenai jangka waktu sebagaimana menjadi maksud norma undang-undang a quo. 2. Bahwa setiap orang, begitu pula seorang tersangka, berhak atas jaminan kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 3. Bahwa hukum yang pasti haruslah hukum yang adil. Secara filosofis, kepastian hukum yang mengandung keadilan bukan hanya kepastian undang-undang. Menjalankan undang-undang tanpa mendahuluinya dengan maksud untuk menegakkan keadilan ataupun menegakkan kebenaran hanya membatasi diri untuk melaksanakan kepastian keadilan, bukan kepastian hukum itu sendiri. 4. Bahwa kata “segera” dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tidak memberikan jangka waktu yang pasti sehingga tidak menjamin dan tidak memberikan ruang bagi seorang tersangka untuk mendapatkan kepastian hukum. 5. Bahwa dasar pemikiran untuk memberikan jangka waktu 60 (enam puluh) hari dan 90 (sembilan puluh) hari terhadap istilah “segera” dalam norma undang- undang a quo, menurut Pemohon, juga didasari oleh rumusan dalam Pasal 88 ayat (2) dan ayat (3) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan: (2) Berkas perkara tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan kepada penuntut umum dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak penyidikan dimulai. (3) Dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditahan, berkas perkara tersangka harus diserahkan kepada penuntut umum dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak penyidikan dimulai. [3.9] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, saksi dan ahli yang masing-masing telah didengar keterangannya dalam persidangan (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 23 Mei 2016. [3.10] Menimbang bahwa Pemerintah telah memberikan keterangannya pada tanggal 22 Maret 2016 dan 13 April 2016 (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 46 [3.11] Menimbang bahwa DPR telah memberikan keterangannya pada tanggal 12 Mei 2016 (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.12] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama dalil-dalil Pemohon, bukti tulisan/surat, keterangan saksi dan ahli Pemohon, keterangan Presiden, Mahkamah berpendapat sesungguhnya yang menjadi inti dalil Pemohon adalah bahwa tidak adanya jangka waktu yang pasti dari istilah “segera” dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP dianggap tidak memberikan kepastian hukum terhadap tersangka. Oleh karena itu Pemohon berpendapat bahwa agar memberi kepastian hukum, istilah “segera” dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tersebut harus diberi batasan waktu, yaitu 60 (enam puluh) hari dalam hal tersangka ditahan atau 90 (sembilan puluh) hari dalam hal tersangka tidak ditahan. Jangka waktu 60 (enam puluh) hari dan 90 (sembilan puluh) hari tersebut, menurut Pemohon, ternyata diperoleh dari Pasal 88 ayat (2) dan ayat (3) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan konstruksi pemikiran demikian, disadari atau tidak, secara implisit Pemohon telah mendasarkan argumentasinya pada dua praanggapan yang masih perlu diuji lebih jauh koherensinya: 1. Pertama, pra-anggapan bahwa jangka 60 (enam puluh) dan 90 (sembilan puluh) hari adalah jangka waktu yang benar menurut hukum untuk memberi batasan istilah “segera” dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP; 2. Kedua, pra-anggapan bahwa jangka 60 (enam puluh) dan 90 (sembilan puluh) hari tersebut sudah pasti akan disahkan sebagai norma hukum positif (ius constitutum) oleh pembentuk Undang-Undang. Dalam kedua pra-anggapan yang saling bertali-temali satu dengan yang lain tersebut melekat kelemahan fundamental. Terhadap pra-anggapan yang pertama, dengan menentukan secara pasti 60 (enam puluh) dan 90 (sembilan puluh) hari sebagai jangka waktu yang benar menurut hukum untuk memberi batasan terhadap istilah “segera” dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tanpa memberikan rasionalitas dan penjelasan atas dasar pertimbangan bagaimana jumlah hari tersebut diperoleh (selain bahwa hal itu dimuat dalam Rancangan Pasal 88 ayat (2) dan ayat (3) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) berarti tertutup kemungkinan untuk mengartikan istilah “segera” dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP itu kurang dari 60 (enam Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 47 puluh) dan 90 (sembilan puluh) hari. Padahal kemungkinan tidak dapat diabaikan. Sebab, Penjelasan Pasal 50 KUHAP menyatakan, “Diberikannya hak kepada tersangka atau terdakwa dalam pasal ini adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seseorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan yang sewenang-wenang dan tidak wajar. Selain itu, juga untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”. Dengan Penjelasan Pasal 50 KUHAP tersebut berarti tidak tertutup kemungkinan bahwa istilah “segera” dalam ketentuan a quo kurang dari 60 (enam puluh) dan 90 (sembilan puluh) hari, misalnya 30 (tiga puluh) hari, 20 (dua puluh) hari, 2 (dua) minggu, bahkan 1 (satu) minggu. Dalam praktik, justru keadaan yang disebut terakhir itulah yang berlangsung, di mana pada umumnya tersangka segera diperiksa oleh penyidik dalam waktu kurang dari 60 (enam puluh) hari. Sehingga, apabila Mahkamah menerima praanggapan Pemohon demikian sama artinya Mahkamah menyatakan bahwa jika seorang tersangka diperiksa dalam waktu kurang dari 60 (enam puluh) hari atau, dalam hal tersangka ditahan, kurang dari 90 (sembilan puluh) hari adalah bertentangan dengan UUD 1945. Tentu saja hal demikian bertentangan dengan logika memberikan perlindungan terhadap hak- hak tersangka dan sekaligus bertentangan pula dengan maksud untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karena itulah Mahkamah berpendapat tidak terdapat koherensi dalam praanggapan Pemohon di atas. Sementara itu, terhadap praanggapan yang kedua, Mahkamah berpendapat bahwa kalaupun praanggapan ini di kemudian hari ternyata benar, dalam arti bahwa rumusan Pasal 88 ayat (2) dan ayat (3) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diterima dan disahkan sebagai undang- undang, tidaklah dapat dibenarkan jika Mahkamah mendahului pembentuk undang-undang yaitu dengan menyatakan melalui putusannya dalam permohonan a quo bahwa istilah segera yang dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP adalah sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon. Ada dua hal fundamental yang menghalangi Mahkamah untuk melakukan tindakan demikian. Pertama, jika hal itu dilakukan oleh Mahkamah berarti Mahkamah telah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 48 menjadikan dirinya sebagai pembentuk Undang-Undang (positive legislator) sebab Mahkamah secara tidak langsung telah mem-fait accompli pembentuk Undang- Undang untuk mengikuti pendapat Mahkamah terhadap suatu hal yang masih berupa rancangan sehingga pembentuk Undang-Undang tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti pendapat Mahkamah. Hal demikian tidaklah dapat dibenarkan sebab fitrah Mahkamah adalah sebagai negative legislator. Selama suatu persoalan masih berupa rancangan Undang-Undang, hal itu secara absolut berada dalam domain pembentuk Undang-Undang untuk memperdebatkan dan mengambil keputusan terhadapnya. Mahkamah tidak boleh terlibat atau dilibatkan dalam perdebatan dan pengambilan keputusan terhadap suatu rancangan Undang-Undang. Kedua, apabila Mahkamah menerima praanggapan Pemohon tersebut dan menerima argumentasi Pemohon berarti Mahkamah secara sadar telah mengikat dirinya sendiri. Sebab, apabila ternyata di kemudian hari rumusan Pasal 88 ayat (2) dan ayat (3) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana benar-benar diterima dan disahkan sebagai undang-undang, sehingga ia menjadi hukum positif, dan ternyata ada pihak-pihak yang merasa hak konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan dimaksud sehingga mengajukan permohonan pengujian kepada Mahkamah maka Mahkamah secara moral menjadi terikat pada pendapatnya sendiri yang telah dikemukakan tatkala ketentuan yang dimohonkan pengujian itu masih berupa rancangan. Hal demikian, sekali lagi, akan menyalahi fitrah Mahkamah sebagai negative legislator. [3.13] Menimbang bahwa dengan pertimbangan di atas bukan berarti Mahkamah mengabaikan terjadinya sejumlah kasus di mana seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka perkaranya terkatung-katung karena tidak kunjung diperiksa oleh penyidik atau karena perkaranya tidak kunjung diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, sebagaimana didalilkan Pemohon. Namun keadaan demikian tidaklah membenarkan Mahkamah untuk menetapkan jangka waktu sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon sebab hal itu merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Mahkamah hanya mungkin menentukan jangka waktu demikian apabila terdapat argumentasi yang koheren dari pembentuk Undang-Undang yang memungkinkan untuk ditariknya konklusi yang logis bahwa istilah “segera” yang terdapat dalam ketentuan a quo benar-benar dapat dikalkulasikan secara kuantitatif dalam hitungan waktu dan berlaku terhadap semua kasus, termasuk kasus-kasus yang sangat kompleks Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 49 sekalipun. Tanpa adanya kejelasan argumentasi demikian, dalam konteks permohonan a quo, Mahkamah tidak mungkin menyatakan lain selain bahwa kasus-kasus perihal terkatung-katungnya seorang yang ditetapkan sebagai tersangka, baik karena tidak segera diperiksa oleh penyidik ataupun karena perkaranya tidak segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, adalah disebabkan oleh masalah penerapan norma Undang-Undang, bukan persoalan konstitusionalitas norma Undang-Undang. [3.14] Menimbang, Pemohon juga menggunakan pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan Nomor 3/PUU-XI/2013, bertanggal 30 Januari 2014 dalam pengujian Pasal 18 ayat (3) KUHAP sebagai bagian dari argumentasinya. Dalam putusan dimaksud, Mahkamah menyatakan bahwa kata “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP diartikan “Surat pemberitahuan penangkapan harus sudah diberikan kepada keluarganya dalam jangka waktu selama tujuh hari”. Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat bahwa ada perbedaan yang mendasar antara kata “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP dan kata “segera” dalam pasal-pasal KUHAP yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo, secara kontekstual maupun substansial. Pasal 18 ayat (3) KUHAP menyatakan, “Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan”. Konteks kata “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) hanyalah berfungsi sebagai tembusan yang secara substansial tidak terdapat persoalan apa pun karena sifatnya hanya memberitahukan kepada keluarga orang yang ditangkap setelah memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, “Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa”. Dengan demikian, sepanjang telah dipenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1) maka tidak terdapat hambatan substansial untuk segera menyampaikan tembusan surat penangkapan itu kepada keluarga seseorang yang ditangkap. Persoalan substansial baru terjadi jika syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) KUHAP tidak terpenuhi. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 50 Oleh karena itu, kata “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP dapat dikalkulasi secara kuantitatif dalam hitungan waktu terhadap semua kasus penangkapan. Sementara itu, kata “segera” dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, di samping bukan sekadar prosedur pemberitahuan, konteks dan substansinya pun berbeda. Sebab, sebagaimana telah diuraikan di atas, tidak dapat dikalkulasikan secara kuantitatif dalam hitungan waktu dan berlaku terhadap semua kasus. Sehingga, argumentasi Pemohon yang menyamakan begitu saja penggunaan kata “segera” dalam dua keadaan yang sangat berbeda merupakan argumentasi yang tidak relevan dan sekaligus tidak ada koherensinya secara kontekstual. [3.15] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. [3.16] Menimbang, meskipun permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, Mahkamah memandang penting untuk menyatakan bahwa, dalam kaitannya dengan permohonan a quo, memang terdapat kekosongan hukum yaitu bukan hanya tidak adanya atau tidak ditegaskannya mekanisme hukum yang dapat ditempuh oleh seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka namun “tanpa alasan yang jelas” tidak segera diperiksa oleh penyidik untuk selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, demikian pula mekanisme hukum yang dapat ditempuh oleh seorang tersangka yang “tanpa alasan yang jelas” tidak segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. Padahal Pasal 50 KUHAP tegas mengaitkan kata “segera” itu sebagai bagian dari hak tersangka atau terdakwa. Namun, kekosongan hukum demikian sudah berada di luar kewenangan Mahkamah karena merupakan bagian dari legislative review, sehingga pembentuk undang-undanglah yang harus segera melengkapi kekosongan tersebut. Demikian pula terhadap kasus-kasus konkrit di luar konteks permohonan a quo dimana seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tidak kunjung diperiksa oleh penyidik atau tidak kunjung dilimpahkan ke penuntut umum atau tidak kunjung dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum sehingga menjadikan nasib dan hidup seseorang tidak berkepastian hukum. Hal demikian tidak sesuai dengan amanat Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 51 ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sehingga kekosongan norma terkait dengan hal itu harus secepatnya dilengkapi oleh pembentuk Undang-Undang. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Manahan M.P Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu enam belas dan hari Kamis, tanggal dua puluh lima, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan September, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 11.51 WIB, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 52 oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Manahan M.P Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Aswanto ttd. Maria Farida Indrati ttd. Wahiduddin Adams ttd. Patrialis Akbar ttd. Manahan MP Sitompul ttd. Suhartoyo PANITERA PENGGANTI, ttd. Achmad Edi Subiyanto Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id